ANALISIS KESESUAIAN KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA TERHADAP
EKONOMI ISLAM

Ali Rama1
Makhlani

Abstract. The Similarities of Indonesian Economy Constitution to Islamic Economy. This
study invistigates the similarities between the constitution of the Indonesian economy and Islamic
economic system. It finds that the constitution of Indonesian economy contained in the 1945
Section 33, 34, 23, 27 and 28 have in common with the Islamic economic system, especially at the
basic values, basic principles and instrumentals. The main similarities lie in the principle of
economic activities based on the principles of solidarity and togatherness and the role of the state
in the allocation of economic resources for economic prosperity and welfare of the whole people.
Another important similarity is the presence of high concern towards the needy and neglected
children through various economic policy instruments such as social security and social protection
programs. Therefore, it is no longger relevant to polorize between the Indonesian economic
constitution or Pancasila economic system and Islamic economic system. Because each is derived
from an understanding of the Islamic teaching.
Keywords: constitution of Indonesian economy, UUD 1945, Islamic economic system, the role of
the state

Abstrak. Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam.
Penelitian ini berusaha untuk melihat kesamaan antara kandungan konstitusi ekonomi Indonesia
dengan ekonomi Islam. Secara garis besar konstitusi ekonomi Indonesia yang tertuan dalam UUD
1945 Pasal 33, 34, 23, 27 dan 28 memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi Islam khususnya pada
tataran nilai dasar, prinsip dasar dan instrumentalnya. Kesamaan dasarnya terletak pada asas
kegiatan ekonominya yang didasarkan pada prinsip kekeluaragaan dan kebersamaan beserta
peranan penting negara dalam pengalokasian sumber daya ekonomi untuk kemakmuran dan
kesejahteraan bersama. Kesamaan penting lainnya adalah adanya kepedulian yang tinggi
terhadap kaum fakir miskin dan anak-anak yang terlantar melalui instrumen-intrumen kebijakan
ekonomi berupa jaminan dan perlindungan sosial. Olehnya, tidak perlu dilakukan pertentangan
antara konstitusi ekonomi Indonesia atau ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam. Karena
masing-masing merupakan turunan dari pemahaman terhadap agama Islam.
Kata kunci: konstitusi ekonomi Indonesia, UUD 1945, ekonomi Islam, peran negara.

1 Naskah diterima: 12 Oktober 2013, direvisi: 12 Nopember 2013, disetujui: 20 Nopember 2013
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, e-mail: rama_clb_ku@yahoo.com
ex.IDB Representative Indonesia, e-mail: makhlani@yahoo.com

mailto:rama_clb_ku@yahoo.com

PENDAHULUAN
Corak sistem perekonomian suatu negara bisa saja sangat dipengaruhi oleh sistem
ekonomi global seperti kapitalisme dan sosialisme yang hampir menjadi rujukan setiap
negara dalam mendesain kebijakan ekonomi. Begitupula dengan Islam sebagai sistem
kehidupan (way of life) suatu masyarakat memberikan pengaruh dalam desain sistem
perekonomian suatu negara. Pedoman dan arah perekonomian suatu negara umumnya
tertuan dalam undang-undang dasar atau konstitusi yang menjadi konsesus bersama
negera tersebut.

Konstitusi harus dijadikan sebagai acuan substantif dalam setiap kebijakan yang
diambil dalam proses pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diterapkan tidak seharusnya mengikut begitu saja terhadap arus perkembangan
ekonomi yang terjadi, baik pada tataran nasional maupun global. Logika pembangunan
ekonomi tidak semestinya dibangun semata atas pertimbangan pengalaman empiris di
lapangan atau pun teori-teori dan kisah-kisah sukses di negara-negara lain yang
dipandang layak dijadikan sebagai rujukan. Misalnya, Teori pembangunan seperti yang
dikembangkan di Barat banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik,
nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik ekonomi Barat (Ahmad,
1997). Teori demikian jelas tidak bisa secara serta merta diaplikasikan di dunia Muslim
yang memiliki nilai-nilai yang berbeda. Dengan demikian suatu teori yang cocok dan
dapat diterima dalam suatu sistem masyarakat dengan pandangan hidup tertentu,
belum tentu cocok bagi yang lain (An-Nabhani, 1996) (Ash Shadr, 2008).

Berdasarkan perspektif tersebut, teori ekonomi yang dipengaruhi oleh doktrin
(sistem) suatu masyarakat tertentu belum tentu cocok dengan suatu masyarakat yang
memiliki doktrin atau pandangan dunia (worldview) yang berbeda. Teori ekonomi
pembangunan yang sukses di suatu daerah belum tentu cocok dan sukses di tempat lain,
dikarenakan perbedaan pandangan hidup (Chapra, 2000). Alasan ini yang mendasari
kenapa sistem sosialisme teruatama pola strategi pembangunan yang diadopsi bahkan
dipaksakan pada negara-negara berkembang terutama negara-negara Muslim
mengalami kegagalan bahkan berujung pada chaos dalam segala bidang (Matta, 1997).
Kegagalan ini utamanya disebabkan oleh sistem atau doktrin yang terkandung dalam
sosialisme memiliki perbedaan yang tajam dengan masyarakat Muslim yang sangat
dipengaruhi oleh doktrin Islam. Sistem sosialisme yang diimpor ke dalam negara-negara
muslim menghadapi akal yang berbeda dengan akal yang berbeda dengan akal yang
menciptakannya, ditawarkan kepada masyarakat yang berbeda di mana sistem itu
diterapkan – baik pada latar historisnya maupun struktur kesadarannya – dan
disosialisasikan pada tanah dan waktu yang lain yang berbeda dengan tanah dan waktu
darimana ia berasal. Maka yang terjadi kemudian adalah munculnya hasil yang berbeda
(Matta, 1997).

Meskipun kenyataan saat ini, negara-negara dituntut untuk bergaul dengan
sistem ekonomi global yang lebih cenderung kepada sistem ekonomi pasar kapitalisme
yang mengedepankan liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Hegemoni
sistem ekonomi global yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem kapitalisme
memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan-
kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang dan atau di negara-negara Muslim di
mana Indonesia salah satu di dalamnya. Negara yang terbelakang dari berbagai aspek
umumnya akan mengikut ke negara yang sudah relatif maju (Khaldun, 2000). Olehnya,
untuk mencegah arus pengaruh sistem eksternal terhadap kebijakan ekonomi nasional
maka seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus mengacu dan tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi ekonomi, UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus

bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan dan national interest yang
ingin dicapai secara bersama sebagai bangsa Indonesia. Apalagi, UUD 1945 memuat
dokumen ekonomi tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang perekonomian yang
merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh para founding fathers dari Republik
ini.
UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi mengatur mengenai pilihan-pilihan
kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi
(economic rights). Konstitusi ekonomi memuat ketentuan mengenai perekonomian
nasional. Banyak kalangan yang menilai bahwa konstitusi ekonomi Indonesia memiliki
corak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter budaya Indonesia yang sangat dipengaruhi
oleh agama. Meskipun secara redaksional simbol-simbol agama tidak terlalu nampak
dalam konstitusi ekonomi Indonesia tetapi nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang
kuat terhadap substansi yang dikandungnya.
Apalagi banyak kalangan yang menilai bahwa konstitusi ekonomi Indonesia
sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bung Hatta yang terutama tertuang dalam Pasal 33
dan 34 UUD 1945. Bung Hatta adalah merupakan tokoh nasional yang mempunyai
kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Barat sehingga tahu betul dinamika
sistem ekonomi yang berkembang di Barat seperti sistem kapitalisme dan sosialisme.
Beliau tahu betul kelemanan dari sistem kapitalisme dan sosialisme sehingga tidak
cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Meskipun diakui bahwa pemikiran
ekonomi Bung Hatta banyak dipengaruhi oleh paham sosialisme, tetapi sosialisme yang
ingin dibangun di Indonesia adalah sosialisme yang berwatak agama atau sosialisme
religius yang sesuia dengan agama masyarakat Indonesia secara umum. Bukan justru
sosialisme yang anti agama atau ateis. Bahkan Bung Hatta sebenarnya memiliki
pemikiran ekonomi yang sangat sesuai dengan pemikiran ekonomi Islam, tetapi
pendekatan yang beliau lakukan lebih bersifat substansial dibandingkan dengan
simbolistis (Abbas, 2008).

Kandungan konstitusi ekonomi yang ada dalam UUD 1945 bisa saja dipengaruhi
oleh sistem ekonomi global di awal perumusannya. Seperti misalnya pengaruh prinsip-
prinsip sosialisme dalam penyusunan beberapa Pasal tentang ekonomi dalam UUD
1945. Akan tetapi banyak pula kalangan yang menilai bahwa Pasal-pasal ekonomi dalam
UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang berkembang di tengah-tengah
masyarakat Indonesia. Dalam artian, pemahaman dan kepercayaan agama khususnya
Islam memiliki pengaruh kuat dalam filosofi dan prinsip dasar serta tujuan yang ingin
dicapai yang terkandung dalam konstitusi ekonomi Indonesia.

Menurut Dawam Raharjo, konstitusi ekonomi Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai
yang terdapat dalam lima sila Pancasila. Pancasila, katanya, pada intinya adalah
kombinasi tiga ideologi, yaitu Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi, tetapi
kesemuanya didasarkan pada Humanisme dan kepercayaan Monoteisme. Bahkan Bung
Karno menyebut pancasila sebagai hasil gabungan dari tiga ideologi, yaitu Nasionalisme,
Islamisme dan Komunisme yang biasa disebut sebagai Nasakom. Sementara Bung Hatta
menyebut tiga sumber lain, yaitu Islam, Sosialisme dan budaya Indonesia.
Konstitusi ekonomi Indonesia memuat beberapa ketentuan-ketentuan ekonomi
nasional seperti sistem kepemilikan sumber daya ekonomi, tujuan pembangunan
ekonomi, pengelolaan sumber daya ekonomi, bentuk usaha ekonomi, sistem jaminan
sosial, peran negara dalam pembangunan ekonomi, dan lainnya. Berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan pengaturan ekonomi yang terkandung dalam konstitusi ekonomi
Indonesia maka perlu dilakukan analisis kesesuaian antara konsep ekonomi yang
terkandung dalam konstitusi ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi dalam Islam.

Sehingga akan ditemukan sejauh mana kesesuaian dan atau paralelitas antara konstitusi
ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi Islam sehingga didapatkan kesimpulan
yang utuh, komprehensif dan akurat tentang konstitusi ekonomi Indonesia ditinjau dari
perspektif ekonomi Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA
Pada umumnya, organisasi negara selalu memiliki naskah yang disebut sebagai
konstitusi atau undang-undang dasar (UUD). Berlakunya suatu konstitusi sebagai
hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip
kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan
rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Begitu pula jika yang
berlaku adalah kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu
konstitusi. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi
menempatkan rakyat sebagai penentu berlakunya suatu konstitusi.
UUD bukanlah undang-undang biasa. Konstitusi atau UUD dalam konteks
Indonesia tidak ditetapkan oleh legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih
khusus dan lebih tinggi kedudukannya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Jika terdapat suatu undang-undang bertentangan dengan norma dasar yang terkandung
di dalam UUD, maka UUD itulah yang berlaku.

Konstitusi menurut Asshiddiqie, adalah perjanjian, konsensus, atau kesepakatan
tertinggi dalam kegiatan bernegara. Kesepakatan adalah hukum bagi siapa saja yang
mengikatkan diri di dalamnya. Demikian pula konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi,
tentunya memiliki daya paksa yang juga bersifat tinggi. Konstitusi ekonomi adalah
konstitusi yang mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan
prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (Abbas, 2014).
Oleh sebab itu, para perumus kebijakan ekonomi harus menjadikan UUD 1945
sebagai hukum dan kebijakan yang tertinggi di bidang perekonomian. Setiap kebijakan
ekonomi yang bertentangan dengan konstitusi ekonomi dapat dibatalkan dan dianggap
tidak berlaku melalui mekanisme konstitusional, yaitu judical review di Mahkamah
Konstitusi (MK).
UUD 1945 dikatakan sebagai konstitusi ekonomi karena mengatur ketentuan
mengenai kebijakan ekonomi seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal
33 menentukan, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas
asas kekeluargaan; (2) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hasil amandemen paska reformasi atas UUD 1945, Bab XIV yang semula hanya,
“Kesejahteraan Sosial” direvisi menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial” dimana memuat dua Pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 beserta penyempurnaan
ayat-ayatnya.
Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yang ada dalam UUD 1945
adalah Pasal 23 mengenai keuangan negara dan hal-hal yang terkait, Pasal 27 Ayat 2
tentang pekerjaan dan peghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 tentang
hak asasi manusia. Bahkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip
dasar Pancasila dan Tujuan Bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan
mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Jika dilihat dari segi sistem ekonomi, ekonomi Indonesia tidak bisa sepenuhnya
dikatakan menganut sistem kapitalisme ataupun sosialisme ataupun gabungan dari
kedua dari sistem tersebut (mixed economy). Misalnya dari segi kepemilikan sumber
daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk mengatakan bahwa

sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalisme. Sama halnya, tidak terdapat argumentasi
yang cukup untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia
mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber
daya-sumber daya yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh negara
(Tambunan, 2011). Hal ini secara tegas diatur oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara
konstitusional, sistem ekonomi Indonesia tidak mengikut secara absolut terhadap
sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Sistem ekonomi Indonesia, menurut
Mubyarto (1987), adalah sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada lima sila yang
dimilikinya. Akan tetapi jika dilihat dari nilai-nilai dan sistem kepemilikan yang
dianutnya, sistem ekonomi Indonesia memiliki kesamaan yang besar dengan sistem
ekonomi Islam.
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Pengertian tentang sistem ekonomi sangat beragam. Sanusi (2010) menjelaskan sistem
ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga dan pranata
(ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya
dan ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksi-distribusi konsumsi
yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Dengan kata lain, sistem ekonomi
dapat diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri dari atas unsur-unsur yang
saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung untuk
mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya, Dumairy (2011) mengartikan sistem ekonomi adalah suatu sistem
yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas
unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta
seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan
perekonomian. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi
(formal maupun informal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-
peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak
tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan
kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini
termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan
dalam berbagai aktivitas yang berkenaan denga pemanfaatan sumber daya bagi
pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa mengkaji sistem
ekonomi berarti meliputi tentang pelaku-pelaku ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi,
mekanisme, aturan-aturan dan doktrin atau paradigma ekonomi yang dianut.
Definisi serupa juga dikemukan oleh Grossman (1995) yaitu sistem ekonomi
adalah sekumpulan komponen atau unsur terdiri atas unit dan agen ekonomi serta
lembaga (institusi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi
melainkan juga sampai tingkat tetentu saling menopang dan mempengaruhi.
Sementara itu, Triono (2011) menganggap bahwa sistem ekonomi berkaitan
dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan ataupun ideologi tertentu, khususnya
terhadap alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Sehingga sistem ekonomi
akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan, pemanfaatan, maupun distribusi
sumber daya ekonomi. Sehingga sistem ekonomi itu tidak netral dan bersifat subjektif
karena dipengaruhi oleh pandangan-pandangan hidup atau paradigma tertentu di mana
sistem ekonomi itu diterapkan. Konsekuesinya, berdasarkan definisi ini, sistem ekonomi
yang diterapkan dan dianut dalam suatu perekonomian negara sangat memungkinkan
berbeda dengan sistem ekonomi yang diterapkan di tempat atau negara lain, tergantung
pada pandangan dan paradigma yang dianutnya terutama dalam hal kepemilikan,

pemanfaatan dan distribusi sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam suatu
perekonomian.
Kahf (1999) mendefinisikan sistem ekonomi sebagai seperangkat prinsip-prinsip
yang merupakan kerangka organisasi kegiatan ekonomi. Sehingga sistem ekonomi
tertentu tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka
organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangka nilai-nilai
ini di satu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan
dipihak lain interaksi nilai-nilai ini membentuk perangkat nilai dasar dan nilai
instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem.
Dalam literatur ekonomi dan bahkan tataran penerapan perekonomian, dikenal
dua sistem ekonomi yang sering diperbincangkan dan mempengaruhi suatu
perekonomian, yaitu kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Dua sistem ekonomi
ini sebenarnya saling terkait. Sistem ekonomi sosialisme muncul atas kritik terhadap
sistem kapitalisme yang tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi berbagai lapisan
masyarakat. Inti dari sistem ekonomi kapitalisme adalah pemecahan masalah ekonomi
yang meliputi produksi, konsumsi dan distribusi melalui mekanisme pasar bebas demi
tercapainya kesejahteraan masyarakat secara bersama. Sementara ekonomi sosialisme
meyakini bahwa penghapusan kepemilikan individu terhadap aset-aset produksi adalah
solusi untuk menyelesaikan problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia dan
merupakan pendekatan yang paling ampuh untuk mewujudkan kesejahetaraan yang
merata.
Kehadiran dua sistem ekonomi itu, berkontribusi dalam menciptakan polarisasi
hegemonis sistem ekonomi dalam tataran global. Kedua sistem ekonomi ini saling
berusaha mencari pengikut (follower) dan situasi ini memicu munculnya konflik seperti
yang pernah terjadi pada perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat (AS) sebagai
pengusung utama sistem ekonomi Kapitalisme dengan Uni Soviet sebagai pengusung
sistem Sosialisme. Kedua sistem ekonomi itu menghegemoni khususnya di negara-
negara berkembang. Akhirnya banyak negara-negara berkembang meyakini bahwa
untuk mencapai kemajuan ekonomi caranya adalah dengan mengadopsi salah satu
sistem ekonomi tersebut, sistem kapitalisme atau sistem sosialisme.
Akan tetapi dalam peraktiknya, sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-
negara di dunia saat ini tidak sepenuhnya seperti sistem Kapitalisme atau sistem
Sosialisme yang berada pada titik ekstrim sebagaimana dicetuskan oleh masing-masing
penggagasnya yaitu Adam Smith dan Karl Max. Justru sistem perekonomian yang
diterapkan di berbagai negara saat ini berada di sepanjang spektrum dua sistem
tersebut. Apa yang disebut Kapitalisme dan Sosialisme memiliki banyak bentuk
variannya dalam tataran prakteknya. Akan tetapi perlu diakui kedua sistem tersebut
sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini dengan penyesuaian
sesuai dengan kepentingan pragmatis negara yang mengadopsinya. Kedua sistem
tersebut dalam tataran implementasinya juga disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-
norma serta agama yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Selain kedua sistem tersebut, dalam perekonomian modern juga dikenal sistem
ekonomi campuran (mixed economy) yaitu sistem yang mengandung beberapa elemen
dari sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sebagaimana
dikemukan sebelumnya, tidak ada perekonomian yang ada saat ini yang mengadopsi
sepenuhnya sistem ekonomi sosialis atau kapitalis. Yang berlaku justru campuran
antara kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, dengan berbagai varian kadar
dominasinya.

Deklarasi Indonesia sebagai negara merdeka terjadi bersamaan dengan puncak
perseturuan antara sistem ekonomi kapitalisme yang diwakili oleh Amerika Serikat
yang kemudian membuat sekutu dengan sebutan Blok Barat dan sistem ekonomi
sosialisme yang dikomandoi oleh Uni Soviet dengan Blok Timurnya. Pertanyaannya
kemudian adalah apakah pembentukan sistem ekonomi Indonesia seteleh proklamasi
kemerdekaannya (17 Agustus 1945) dipengaruhi oleh dua arus sistem tersebut atau dua
Blok politik tersebut?

Sebagaimana diketahui setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Presiden
Pertama RI, Soekarno justru memploklamirkan Blok Baru bernama Gerakan Non-Blok
yang tidak berafiliasi dengan Blok Barat maupun Blok Timur yang lagi berebutan
mencari pengaruh dan sekutu pada saat itu. Pandangan politik ini sebenarnya juga
berpengaruh pada sistem ekonomi yang dianut Indonesia yang tidak menganut sitem
ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi sosialis sepenuhnya.
Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, Kapitalisme, sosilisme, atau
gabungan (mixed) dari kedua sistem tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, Dumairy
(1996) menegaskan sebagai berikut, “Ditinjau berdasarkan sistem kepemilikan sumber
daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan
bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalisme. Sama halnya, tak pula cukup
argumentasi untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis.
Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk
diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi
Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.”
Untuk memahami sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia paling tidak
secara konstitusional maka perlu memahami terlebih dahulu ideologi yang dianut oleh
Indonesia. Sistem ekonomi atau perekonomian Indonesia tidak terlepas dari prinsip-
prinsip dasar dari pembentukan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam
Pancasila dan Undang-Undangan Dasar (UUD) 1945.
SISTEM EKONOMI PANCASILA
1. Pancasila dan Agama
Pancasila sebagai ideologi Indonesia sebenarnya dalam proses pembentukannya sangat
dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Pancasila sebagaimana dituliskan oleh Adian
Husaini (2010) adalah merupakan hasil karya bersama, bukanlah rumusan semata
seorang Bung Karno sendirian. Pancasila adalah hasil kesepakatan tokoh-tokoh Islam
yang memiliki berbagai aspirasi ideologis, termasuk tokoh-tokoh Islam yang tergabung
dalam Panitia Sembilan di BPUPK, yaitu KH. Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abikoesno
Tjokrosoejoso dan Abdul Kahar Muzakkir. Salah satu bukti utama jikalau Pancasila yang
kemudia menjadi landasan Ideologi bangsa Indonesia begitupula dalam sistem
ekonominya sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam atau pandangan Islam (Islamic
worldview) adalah adanya rumusan tujuh kata pada sila pertama, yaitu “Ketuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang
kemudian dikenal sebagai rumusan Piagam Pancasila vesi Piagam Jakarta (Pembukaan
UUD 1945). Akan tetapi karena suatu hal, sila pertama Pancasila ini diganti menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini menurut Adian Husaini adalah
representasi dari ajaran tauhid dalam agama Islam. Bukti-bukti lainnya bahwa Pancasila
sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam adalah bisa dilihat dari sila-sila lainnya. Karim
(2004) mengungkapkan penilaian yang sama. Ia menganggap bahwa nilai-nilai universal
Islam secara eksplisit menjiawai muatan Pancasila yang berprinsip ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hal ini sejalan dengan Islam
yang menekankan persamaan, persaudaraan, permusyawaratan, keadilan dan

ketuhanan. Oleh karenanya, rumusan dan penafsiran sila-sila Pancasila terutama sila
pertama jelas tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah munculnya rumusan tersebut.
Harus diakui bahwa pada masa lalu ada mutual understanding antara Islam
sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Kesalahpahaman itu lebih banyak pada
berbagai kepentingan politik daripada dalam substansinya; atau lebih dikarenakan oleh
ketidakjelasan paradigma dan cara pandang. Substansinya keduanya jelas berbeda.
Islam adalah agama, sedangkan Pancasila adalah ideologi. Esensi (hakekat) Islam dan
Pancasila tidak bertentangan, namun kenyataan eksistensinya (sejarahnya) dapat saja
dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial
(Karim, 2004). Contohnya misalnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Adnan Buyung
Nasution sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini terjadinya polemik dan komprontasi
ide antara Islam dan Pancasila dalam sejarah di Indonesia adalah akibat
dikembangkannnya konsep Pancasila sebagai doktrin atau pandangan hidup
(worldview) yang kompleks dan khas, sehingga berbenturan dengan pandangan dunia
lain, seperti Islam. Bahkan lebih jauh rezim Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai
landasan amal dan moral dimana wilayah ini sebenarnya menjadi wilayah agama.
Pancasila berusaha ditafsirkan oleh penguasa melampaui kewenangannya bahkan
masuk ke kewenangan agama. Justru Pancasila sebagai landasan negara jika dilihat
dalam konteks sejarahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama khususnya agama
Islam, bahkan nilai-nilai universalnya terinspirasi oleh nilai-nilai universal Islam
sebagaimana tercantum dalam sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi sebenarnya merupakan objektivikasi dari Islam.
Objektivikasi adalah penterjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori
objektif. Atau dengan kata lain, objektivikasi adalah merupakan konkritisasi dari
keyakinan internal. Hal ini berarti unsur-unsur objektif agama ada dalam pancasila.
2. Sistem Ekonomi Pancasila
Istilah ‘ekonomi pancasila’, menurut Dawam Rahardjo, dipopulerkan oleh Emil Salim
dalam salah satu artikelnya pada tahun 1976. Menurut beliau ekonomi pancasila
merupakan suatu konsep kebijakan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti
bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya
bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara
dalam bentuk perencanaan memusat. Ekonomi pancasila juga dapat diartikan sebagai
sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar
terkendali”. Mungkin istilah lain yang lebih mendekati dan populer dengan pengertian
‘ekonomi pancasila’ adalah ‘sistem ekonomi campuran’ (mixed economy), maksudnya
campuran antara sistem akpitalisme dan sosialisme atau ‘sistem ekonomi jalan tengah’.
Pancasila menurut Soekarno adalah merupakan hasil kombinasi ideologi
‘nasionalisme’, ‘islamisme’, dan ‘komunisme’. Sedangkan Bung Hatta menyebutnya
sebagai kombinasi dari ‘Islam’, ‘sosialisme’, dan ‘budaya Indonesia’. Dengan demikian,
jika ekonomi pancasila dirumuskan sebagai ‘ekonomi yang mendasarkan dari nilai-nilai
pancasila’, maka ekonomi pancasila sebenarnya adalah sebuah sistem ekonomi
campuran. Ekonomi pancasila juga biasa disebut sebagai ‘ekonomi kerakyatan’,
sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto (1987) bahwa praktek ekonomi pancasila atau
ekonomi pancasila in action, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana
di seluruh Indonesia. praktek ekonomi ini seringpula disebut ‘ekonomi rakyat’ yang
bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan itu
sering ekonomi pancasila diidentikkan dengan ekonomi rakyat. Perekonomian rakyat
pada dasarnya adalah perekonomian pasar yang didasarkan pada sistem kepemilikan
individu dan kolektif.

Ekonomi pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan,
kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber dari
budaya Indonesia, yang bisa saja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut
oleh masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan pada solidaritas
mekanis, menurut Dawam Rahardjo, telah ditransformasikan menjadi solidaritas
fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. Jika ekonomi
pancasila didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang
penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini
menjadi ciri ekonomi pancasila, maka ekonomi pancasila mengikuti model negara
kesejahteraaan (welfare state) yang umumnya berkembang di negara-negara Eropa.

Mubyarto (1987) mendefinisikan ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi,
atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi pancasila, yaitu ekonomi yang
dijiwai oleh usaha berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.
Mengenai ekonomi pancasila, Mubyarto mengemukakan lima karakter utamanya.
Kelima ciri tersebut masih harus dikembangkan, ditumbuhkan dan diperjuangkan dalam
sistem perekonomian Indonesia. Kelima ciri ekonomi pancasila tersebut diserap dari
UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah sebagai
berikut: Pertama, dalam sistem ekonomi pancasila, koperasi merupakan soko guru
perekonomian. Kedua, perekonomian digerakkan oleh ransangan-ransangan ekonomi,
sosial dan moral. Ketiga, egalitarianisme yaitu bahwa kemerataan sosial mengandaikan
terpenuhinya semangat kekeluargaan, saling menyayanging sesama manusia dan
solidaritas persaudaraan. Keempat, bagian ini berhubungan dengan sila ketiga
“Persatuan Indonesia”. Kelima, pengandalan pada sistem desentralisasi dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat
sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.
Sebagian menilai bahwa ekonomi pancasila sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai
agama, meskipun menggunakan bahasa yang universal tanpa simbol-simbol agama di
dalamnya. Ekonomi pancasila adalah ekonomi yang didasarkan pada monoteisme dan
humanisme. Prinsip dalam sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kelima;
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan hasil pemikiran manusia
Indonesia yang berakar dari prinsip-prinsip nilai agama (tauhid), demikian pula dengan
humanisme, berakar pada nilai-nilai agama.
Namun demikian, kajian terhadap ekonomi pancasila terutama dari segi ontologi,
epistimologi dan aksiologi masih jarang dilakukan. Dari segi ontologinya misalnya, apa
itu ekonomi pancasila secara teoritis-konseptual maupun empirisnya? Selanjutnya
adalah masalah epistimologis yang menyangkut pemahamam dan praktek
pengembangan ekonomi pancasila. Sementara dari segi epistimologi juga masih belum
bayak dikaji. Masalah ini membutuhkan kajian teori dan empiris guna mengetahui
tujuan dan hasil akhir proses ekonomi pancasila.
KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 secara jelas dikemukakan kembali istilah
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini menandakan bahwa konstitusi negara Republik
Indonesia didasarkan pada agama (tauhid). Artinya, penafsiran dari lima sila dari
pancasila tidak bisa dipisahkan dari cara pandang agama (worldview). Hal ini secara
jelas termaktub dalam pasar 29 ayat 2: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kalimat tersebut merujuk pada ajaran tauhid
dalam agama Islam.
Ketentuan-ketentuan dasar konsttusional mengenani kehidupan ekonomi
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 antara lain tercermin dalam pasal-pasal berikut:

23, 33 dan 34 UUD 1945. Secara rinci, pasal 33 UUD 1945 menetapkan tiga hal, yaitu:
Pertama, ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan’. Menurut Gunadi (1981), pernyataan ini adalah pernyataan asasi dan
monumental bagi sistem perekonomian Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945.
Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian dilakukan secara bersama yang
menggambarkan adalanya kehidupan sosial yang harmonis. Penyebutan asas
kekeluargaan menunjukkan bahwa hasil produksi yang diperoleh dari pengembangan
perekonomian itu dipergunakan untuk kesejahteraanb bersama/sosial. Azas
kekeluargaan menurut Asshiddiqie (2010) menunjukkan bahwa perekonomian
Indonesia tidak didasari pada persaingan yang sengit tetapi lebih mengutamakan
kerjasama. Istilah ‘disusun’ menurut Sri Edi Swasono menunjukkan bahwa
perekonomian harus ‘disusun’ tidak dibiarkan ‘tersusun’ sendiri melalui mekanisme
pasar ala competitive economics. Pada pasal ini mengindikasikan perlunya keterlibatan
negara dalam perekonomian. Sementara itu, Gunadi (1981) menganggap bahwa Pasal
33 ayat 1 ini adalah merupakan cita-cita perekonomian yang dipandang sebagai jalan
terbaik untuk membela ekonomi yang lemah.

Kedua, ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara’. Ketentuan dalam pasal ini mengarah kepada
sistem sosial dalam arti hasil produksi yang penting jangan sampai dikuasai oleh orang
per orang, akan tetapi oleh negara dalam arti agar pendistribusiannya dapat
dilaksanakan secara merata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri yang menjadi
pemilik dan sekaligus pelaku usaha dengan bentuk organisasi pengelolaannya di
lapangan.

Ketiga, Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini
menunjukkan bahwa semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi, air, dan alam
tidak dikuasai oleh perseorangan atau suatu kelompok, melainkan dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ayat ini
memperjelas bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem kepemilikan individu,
umum dan negara.

Sedangkan pasal 27 ayat 2 menerapkan bahwa setiap warga negara (WNI)
berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak; dan pasal 34 menetapkan bahwa
kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Pasal ini
melindungi warga negara yang karena keterbatasannya tidak mampu mencari sumber
penghidupan atau mereka yang mampu memperoleh pekerjaan tetapi hasilnya tidak
mencukupi. Begitupula dengan anak-anak terlantar, fakir miskin, patut mendapatkan
perlindungan dan santunan dari pemerintah agar mereka dapat menikmati hasil
pembangunan ekonomi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara punya peranan besar
dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tercermin
dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahkan banyak kalangan seperti misalnya Mubyarto,
Muhammad Hatta, Dawam Rahardjo, Sri-Edi Swasono, dll mengatakan bahwa sistem
ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Menurut Dawam Rahardjo (1997)
ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Akan tetapi ia
membedakan antara sistem ekonomi pancasila dengan sistem ekonomi Indonenesia.
Ekonomi pancasila yang dia maksud adalah suatu konsep yang sifatnya teoritis.
Sementara sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi nasional berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. Artinya sistem ini adalah konsep operasional sistem ekonomi
yang berlaku di Indonesia. Keduanya tidak identik atau sama, bahkan sistem ekonomi

Indonesia yang berlaku bisa saja berbeda bahkan bertentangan dengan sistem ekonomi
pancasila. Bahkan lebih jauh Dawam Rahardjo setelah melihat persamaan dan kesamaan
prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila mengambil
kesimpulan bahwa sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi Islam dalam
konteks Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Abdul Karim
sebelumnya bahwa pancasila pada hakekatnya adalah hasil objektifikasi dari ajaran-
ajaran yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Sri-Edi Swasono (2012) mengatakan bahwa ekonomi pancasila
bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan oleh sebagai
ekonomi syariah/Islam, keduanya compatible meskipun tidak sepenuhnya substitutable,
dengan kata lain ekonomi pancasila sudah sangat Islami.

Namun dalam perakteknya, sistem ekonomi Indonesia dalam praktek
penerapannya dalam beberapa dekade belakangan ini sejak era orde baru cenderung
kapitalis dan cenderung bersifat sosialis di era Soekarno. Ini jelas bertentangan dengan
konstitusi negara yang tidak menganut sistem kapitalis dan sosialisme. Ini
mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Indonesia selalu berjalan sesuai dengan selera
dan kepentingan politik para penguasa yang sedang berkuasa. Padahal jika dilihat
secara historis dan isi dari konstitusi Republik Indonesia dimana sistem ekonominya
dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 justru sangat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam
khususnya dalam bidang ekonomi Islamnya.

Akan tetapi perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun ekonomi
berdasarkan pada landasan konstitusinya (pancasila dan UUD 1945) cenderung terbawa
arus pada pola pembangunan ala sistem sosialisme dan sistem kapitalisme justru
menjadi warisan kekayaan atau aset bangsa Indonesia dalam menemukan format
pembangunan ekonomi yang sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Warisan
pola pembangunan ini tentunya juga akan memperkaya konsep ekonomi Islam yang
sangat normatif untuk melakukan eksperimentasi dalam mencari bentuknya.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dawam Rahadjo (1997) bahwa
penafsiaran dan pengembangan ekonomi Islam ternyata lebih kaya dan yang lebih
penting menjadi relevan jika didasarkan pada pengalaman-pengalaman konkrit
pembangunan, baik di negara-negara Muslim maupun di Indonesia. Dalam mencari
hukum-hukum ekonomi sejalan dengan asas tauhid, pengalaman-pengalaman praktik
nerupakan bahan bagi validasi hukum-hukum ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini,
maka perlu mememulai kerja praktik pembangunan, berdasarkan teori dan konsep-
konsep yang garis besar saja. Dewasa ini pengalaman praktik pembangunan di
Indonesia telah dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan ekonomi Islam lebih
lanjut dan relevan.
UUD 1945 DAN EKONOMI ISLAM

Pembukaan UUD 1945 memuat empat tujuan negara Indonesia yaitu, “…. Untuk
membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abad dan keadilan sosial,…”. Untuk mencapai
keempat tujuan tersebut, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, diadakan pengaturan-pengaturan mengenai anggaran
pendapatan dan belanja negara ( Bab VIII dan Bab VIIIA); mengenai hak-hak asasi
manusia dan warga negara di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Bab XA);
didukung oleh bab tentang pendidikan bagi warga negara Indonesia sebagai subjek

pembangunan kesejahteraan tersebut; dan (Bab XIII); dan khusus mengenai kebijakan
perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam Bab XIV.
Hasil amandemen UUD 1945 pasca reformasi, Pasal-pasal perekonomian
dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV yang semula berjudul “Kesejahteraan
Sosial” diamandemen menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.
Adapun kandungan pasalnya terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 yang terdiri atas 5
ayat dan Pasal 34 yang terdiri atas 4 ayat.
1. Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari 5 ayat, tiga ayat pertama adalah merupakan warisan
dari the founding leaders. Sementara dua sisanya merupakan hasil amandemen pada
tahun 2002. Adapun ayat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai
berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemamkmuran rakyat;

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sri-Edi Swasono menginterpretasikan
kata ‘disusun’ sebagai bentuk imperatif yang berarti harus disusun dan tidak boleh
dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Artinya, perekonomian harus disusun dan tidak
boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas. Karena jika
perekonomian dibiarkan tersusun sendiri seperti dalam aliran competitive economics,
maka akan berdampak pada persaingan yang tidak adil. Pemodal yang besar punya
peluang untuk menguasai dan mengeksploitasi para pemodal kecil (Lihat QS Al-Hasy: 7).
Semangat pengaturan ini menempatkan pemerintah/negara sebagai salah satu elemen
penting dalam perekonomian. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara melalui dengan
lembaga hisbah-nya punya otoritas untuk melindungi kepentingan orang-orang yang
lemah supaya terjadi keseimbangan dalam perekonomian.

Penafsiran yang agak berbeda terhadap kata “disusun” dikemukakan oleh
Asshiddiqie (2010). Menurutnya, kata ‘disusun’ berarti susunan kebijakan yang
sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan tingkat nasional sampai ke susunan di
daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Susunan
perekonomian merupakan suatu bentuk “Usaha bersama” atas dasar ‘asas
kekeluargaan”. Usaha bersama atas dasar kekeluargaan dapat dilihat dari tiga aspek,
yaitu pengertian mikro, pengertian makro dan usaha bersama sebagai prinsip atau
sebagai jiwa.
Pengertian mikro dari usaha bersama dapat dikaitkan pada bentuk usahanya
yaitu koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Pengertian ini tidak bisa sepenuhnya
digunakan karena susunan perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya berbentuk
koperasi. Sementara pengertian makro diartikan sebagai usaha bersama seluruh rakyat
Indonesia di bidang perekonomian. Pengertian kebersamaan tidak hanya berkaitan

dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep pelaku
ekonomi yang tidak hanya dijalankan oleh bangun perusahaan. Pengertian pelaku
ekonomi tidak hanya terbatas pada BUMN, perusahaan swasta dan koperasi, tetapi
mencakup juga semua subjek ekonomi seperti produsen, distributor, maupun konsumen
baik dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi ataupun badan hukum.
Sementara pengertian yang ketiga aadalah berjiwa koperasi, artinya yang terpenting
adalah bahwa di semua bentuk-bentuk usaha koperasi, perseroan, dan/atau badan
usaha milik negara selalu harus berjiwa koperasi yang di dalamnya terdapat usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Misalnya, meskipun bentuk usahanya adalah
perusahaan swasta, akan tetapi karyawan diberikan peluang untuk memiliki perusahaan
dalam bentuk kepemilikan saham, maka hal tersebut bisa dianggap memiliki jiwa
koperasi.
Selanjutnya, kata ‘usaha bersama’ dapat diartikan sebagai usaha berjamaah, yang
dalam bahasa ekonominya disebut mutualism, melalui perserikatan ini, yang berarti
menolak individualisme atau asas perorangan. Demikian pula dengan kata ‘asas
kekeluargaan’ yang dalam bahasa ekonominya disebut brotherhood, yang dalam bahasa
agamanya disebut ukhuwah, baik persaudaraan secara agama, kemanusiaan, maupun
bangsa. Kehidupan bermasyarakat dimana sektor ekonomi termasuk di dalamnya
adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Istilah ‘usaha bersama’ dan ‘asas kekeluargaan’ sering dikaitkan dengan kata
kerjasama dan persaudaraan. Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam setelah tauhid
menurut Abu Sulayman (1968) adalah persaudaraan (brotherhood). Prinsip
persaudaraan yang terkandung dalam ajaran Islam dapat membentuk karakter
masyarakat Muslim untuk saling memandang dengan posisi yang sama dan saling
kerjasama (Lihat QS Al-Hujurat: 10).
Ekonomi Islam secara instrumental demi memperkuat persaudaraan di tengah
masyarakat Muslim menganjurkan adanya zakat, infak dan sedekah untuk memperkuat
ikatan persaudaraan mereka sekaligus untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di
antara mereka. Dalam konteks aktivitas ekonomi, ekonomi Islam memperkenalkan
konsep kerjasama usaha yang biasa disebut mudharabah dan musyarakah. Bentuk
kerjsama aktivitas ekonomi ini adalah merupakan nilai instrumental sistem ekonomi
Islam untuk membangun perekonomian yang seimbang tanpa adanya eksploitasi.
Pengertian ‘usaha bersama’ kadang direduksi maknanya dalam bentuk mikro dan
sempit, yaitu dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Hal ini tentunya
tidak salah, tetapi pengertian ini menafikan bahwa bentuk usaha dalam perekonomian
Indonesia bukan hanya koperasi saja. Penafsiran mikro ini merujuk pada Bung Hatta
sebagai salah satu pencetus dari Pasal 33 ini yang kemudian bentuk konkritnya
diterjemhakan sebagai koperasi.
Secara historis gagasan tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian
digagas oleh Bung Hatta. Koperasi adalah wujud konkrit dari “usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi menurut Bung Hatta dianggap sebagai
soko guru perekonomian karena: (i) Koperasi mendidik self-helping; (ii) Koperasi
mempunyai sifat kemasyarakatan di mana kepentingan masyarakat harus lebih
diutamakan daripada kepentingan diri dan golongan sendiri; (iii) Koperasi digali dari
budaya asli bangsa Indonesia; (iv) Koperasi menentang segala bentuk individualisme
dan kapitalisme.
Hal ini menunjukkan bahwa secara ideologi, Bung Hatta ingin membangun
sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang religious dan
memiliki nilai-nilai yang luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong

menolong, persaudaraan dan kerjasama, bukan mementingkan diri sendiri sekuler dan
ateistis (Lihat QS. Al Maidah: 2 dan at-Taubah: 71).
Ayat-ayat al-Quran dan al-Hadist di atas menerangkan secara tegas pentingnya
sikap saling tolong menolong di antara sesama manusia. Ia menjadi elemen penting
dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, integrasi antar semua elemen
masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial. Bahkan Hadist di atas menganggap
seorang mukmin sebagai sebuah bangunan yang saling menyangga, dan tentunya sifat
dan akhlak saling tolong menolong adalah elemen perekatnya. Sehingga bisa dikatakan
bahwa asas kekeluargaan dalam redaksi UUD 1945 memiliki semangat dan cita-cita
yang sama dengan ajaran-ajaran Islam atau maqashid syariah.
Islam secara terang-terang melarang umatnya untuk tidak berbuat dzalim demi
untuk meraup keuntungan sendiri, yang mana berlawanan dari asas kekeluargaan
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 (Lihat QS An-Nisaa: 29).

Untuk memperkuat nilai kekeluargaan dan kerjasama di tengah-tengah
masyarakat, Islam memperkenalkan beberapa instrumen yang harus dilakukan, yaitu
zakat, infak dan sedekah. Instrumen religius ini bertujuan untuk memperkuat bangunan
solidaritas sosial sehingga terwujud masyarakat yang berdiri di atas asas kekeluargaan
dan kebersamaan serta tolong-menolong (QS Al-Baqarah: 267).

Dalam pandangan ekonomi Islam memang tidak secara spesifik mengatur
bentuk usaha dalam perekonomian. Usaha bisa dilakukan secara perorangan, kelompok,
organisasi maupun badan hukum. Yang diatur secara detail dalam ekonomi Islam adalah
nilai-nilai dan prinsip-prinisp umum yang harus diterapkan oleh para pelaku ekonomi
dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
“Dikuasai oleh negara” dimaknai sebagai penguasaan dalam arti yang luas. Penguasaan
di sini bisa berarti kepemilikan dalam arti publik dan termasuk kekuasaan dalam
mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha secara langsung oleh pemerintah.
Kata “penguasaan” itu tidak bisa diartikan sebagai kepemilikan seratus persen. Artinya,
meskipun sebagian sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah, tetapi perusahaan itu
tetap dikuasai oleh pemerintah. Sementara yang dikuasai oleh negara adalah “cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

Pasal 33 (2) UUD 1945 ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang strategis dan penting untuk dikuasai
oleh negara untuk digunakan atas nama rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jika diberikan kebebasan kepada sektor
swasta, maka dikhawatirkan digunakan untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan
pada maksud ini, Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Al-Arif (2011) secara moral
mengimbau untuk tidak mencari keuntungan pada penjualan barang-barang pokok
dengan mengatakan:
“Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal
mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui
pengenaan harga yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. keuntungan
semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan
pokok.”

Kandungan makna Pasal 33 (2) sebenarnya menjelaskan tentang sistem
kepemilikan dalam perekonomian. Berdasarkan pada pasal tersebut, konstitusi ekonomi
Indonesia mengakui adanya kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi atau

sumber daya ekonomi, kecuali sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang
banyak, dikuasai oleh negara. Ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakui adanya jenis
kepemilikan individu dan kepemilika negara atas sumber daya ekonomi. Jika dilihat dari
perspektif ekonomi Islam, kepemilikan (al-milkiyah) sumber daya ekonomi dibagi
menjadi tiga (An-Nabhani, 1996), yakni: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan
kepemilikan negara.

Ekonomi Islam, sebagaimana juga konstitusi ekonomi Indonesia, tidak mengakui
kepemilikan sepenuhnya hanya pihak individu atau swasta seperti yang berlaku pada
sistem kapitalisme, atau kepemilikan sepenuhnya hanya dimiliki oleh negara atas nama
rakyat sebagaimana berlaku pada sistem sosialisme. Kepemilikan oleh individu
terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi insentif bagi setiap orang untuk bekerja dan
mengembangkan kekayaan/harta. Sementara kepemilikan umum dan kepemilikan
negara dilandasai pada tujuan syariah.
Fungsi negara dalam perspektif ekonomi Islam sangat penting dalam
menciptakan perimbangan dan pemerataan kekayaan dan pendapatan. Negara memiliki
tanggung jawab untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam
penguasaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi. Maksud ini sejalan dengan
hadist Nabi SAW: “Imam adalah (laksana) pengembala (pelayan). Dan dia akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR Bukhari).
Agar negara dapat melaksanakan kewajibannya, maka negara diberikan
kekuasaan untuk mengelola harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan tidak
mengijinkan bagi individu atau swasta untuk mengambil dan memanfaatkannya demi
meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kepemilikan umum menurut pandangan sistem
ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga, yakni (Triyono, 2011): barang kebutuhan
umum, barang tambang yang besar, dan sumber daya alam, yang sifat pembentukannya
menghalangi untuk dimiliki individu. Sementara, kepemilikan negara adalah harta yang
tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang
tersebut terkait dengan hak kaum Muslimin secara umum. Pengelolaannya menjadi hak
sepenuhnya dari pemerintah atas dasar kepentingan masyarakat secara umum. Harta
jenis ini dalam konteks ekonomi Islam adalah seperti jizyah, ghanimah, fa’i, kharaj,
‘usyur, dan khumuz. Untuk konteks kontemporer yang menjadi harta milik negara adalah
pajak, dividen dari badan usaha milik negara (BUMN), hibah, dan lain-lain.
Olehnya, semangat yang terkandung pada Pasal 33 (2) UUD 1945 yang mengatur
tentang kepemilikan sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi yang
strategis dan menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara, sangat sejalan
dengan tujuan dari ajaran Islam (maqashid syariah) yang mengharapkan terciptanya
pemerataan kekayaan dan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Negara diharapkan
dapat berperan secara startegis dalam menciptakan distribusi kekayaan ekonomi secara
adil dan merata kepada rakyatnya melalui pengelolaan dan penguasaan sumber daya
ekonomi strategis untuk kepentingan masyarakat umum.
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Maksud dari ayat ini adalah penguasaan oleh negara atas segenap
sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, wilaya udara Indonesia serta segenap
kekayaan yang terkandung di dalamnya, haruslah dipergunakan hanya sebesar-
besarnya kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya kemakmuran untuk orang per-
orang. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi yang pokok justru adalah terwujudnya ide
masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat dari UUD 1945. Dengan demikian,
yang harus mendapat manfaat dari usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia itu

adalah seluruh rakyat. Kepemilikan perseorangan, dalam perspektif ekonomi Islam,
tidak diperbolehkan pada sumber-sumber daya ekonomi yang menyangkut kepentingan
umum atau berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi
tersebut menjadi miliki bersama, atau milik umum, atau negara. Menurut mayoritas
ulama, sumber daya alam yang strategis tidak bisa dijadikan sebagai milik pribadi, harus
dijadikan sebagai milik bersama yang penggunaan dan pemanfaatannya untuk
kepentingan seluruh masyarakat. Secara detail, Rasulullah mengemukakan contoh
bentuk jenis sumber daya ekonomi yang harus dijadikan milik bersama, “Semua orang
Islam berserikat dalam tiga hal; dalam hal air, rumput dan api, dan garam” (HR Ahmad
dan Abu Dawud)
Sementara itu, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Konsep
demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 (4) tersebut menempatkan
pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang
bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Format demokrasi yang ingin
dikembangkan di Indonesia bukan demokrasi liberalisme dan individualieme seperti
yang berkembang di negara-negara Barat, tetapi demokrasi yang didasari pada
kebersamaan yang berdasarkan pada sikap saling tolong-monolong (ta’awun),
persaudaraan (ukhuwah), dan kerjasama, bukan mengutamakan persaingan (free
competition).
Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan menjadi hal utama dalam pengelolaan
ekonomi negara. Kepentingan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kepentingan
orang-per orang, namun hal-hal dan harkat martabat individu orang per orang tetap
dilindungi dan dihargai. Pandangan seperti ini sangat jelas sesuai dengan nilai-nilai dan
ajaran Islam yang menghormati manusia dan menekankan masalah persaudaraan.
Perekonomian nasional selanjutnya dibangun di atas prinsip efisiensi-
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan.
Efisiensi-berkeadilan sebagaiman dimaknai oleh Jimly Asshiddiqie (2010) adalah bahwa
untuk memajukan dan menciptakan etos kerja dikalangan para pelaku ekonomi perlu
diciptakan iklim persaingan yang sehat di antara mereka untuk mewujudkan efisiensi
ekonomi, akan tetapi efisiensi ini dalam bingkai untuk mencapai keadilan. Persaingan
sekaligus melindungi kepentingan orang-orang lemah (prinsip keadilan) sangat selaras
dengan nilai dan ajaran Islam. Islam mendorong terjadinya persaingan yang berbasiskan
pada saling tolong menolong dan juga mendorong terjadinya keadilan.
Sementara itu, ayat terakhir dari Pasal 33 UUD 1945 itu adalah Ayat (5) yang
berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang”. Semua ketentuan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 itu berisi
kebijakan-kebijakan konstitusional mengenai perekonomian nasional, yang rinciannya
serta operasionalisasinya masih perlu dijabarkan secara konkrit dan dapat dijadikan
pedoman yang secara hukum mengikat secara umum. Artinya, DPR bersama pemerintah
masih harus menjabarkan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian nasional
dalam bentuk undang-undang sebagai produk legislasi. Namun demikian, jika terdapat
produk-produk legislasi atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan
konstitusi ekonomi maka bisa diajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi untuk
dibatalkan dangan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi.

2. Pasal 34 UUD 1945
Pasal 34 UUD 1945 mengandung 4 ayat. Pasal 34 memperkuat peran negara dalam

perekonomian, khususnya dalam hal perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak
terlantar melalui, penyediaan sistem jariangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal ini juga mewajibkan negara untuk atas penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, seperti kesehatan, pendidikan,
infrastruktur, dan sebagainya.
Adapun kandungan ayat dari Pasal 34 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan

memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan;

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak; dan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.

Pasal 34 Ayat (1) menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara”. Artinya, konstitusi negara memerintahkan negara untuk
menjamin kelangsungan hidup terhadap (setidaknya) tiga golongan, yaitu kaum fakir
dan miskin dan anak-anak yang terlantar. Negara memiliki kewajiban mengikat untuk
melindungi hak-hak, khususnya hak hidup dari orang-orang miskin, fakir dan anak-anak
yang terlantar.
Dalam prakteknya, menurut Asshiddiqie (2010), tidak mungkin semua orang
yang fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara langsung oleh institusi atau badan-
badan atau petugas-petugas pemerintahan. Partama, sudah sejak lama, bahkan sebelum
kemerdekaan Republik Indonesia, sudah hadir lembaga-lembaga sosial yang melakukan
pemeliharaan terhadap anak yatim dan terlantar serta orang fakir dan miskin. Misalnya,
institusi-institusi keagamaan, seperti lembaga zakat, infak dan shadaqah sudah
berkemban sejak masa awak perkembangan agama Islam di Indonesia. Kegiatan-
kegiatan lembaga swasta tersebut tidak perlu “dinegarakan” semuanya. Kedua, jumlah
orang fakir, miskin dan anak terlantar banyak sekali, tidak mampu sepenuhnya
ditangani oleh pemerintah. Artinya, negara bisa mengembangkan berbagai macam cara
baik terlibat secara lagsung ataupun tidak, asalkan kekuasaan negara tidak hilang dan
beban tanggungjawab negara tidak dilupakan. Selain itu, pemeliharaan terhadap tiga
golongan tersebut dapat pula dilakukan dengan sistem asuransi dan jaminan sosial.
Berdasarkan pada isi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 serta penjelasannya di atas,
semangat yang terkandung dalam konstitusi ekonomi tersebut sangat sesuai dengan
ajaran Islam terutama pada keberpihakannya terhadap perlindungan kaum lemah, fakir
dan miskin. Dalam ajaran Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi
kepentingan orang-orang yang tidak mampu dari eksploitasi orang-orang kuat.
Salah satu penekanan dalam ekonomi Islam adalah keberpihakan terhadap
golongan lemah, seperti kaum fakir dan miskin serta orang tidak mampu. Ajaran Islam
menempatkan negara sebagai pihak yang harus melindungi hak-hak mereka, khususnya
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Bahkan, Islam tidak hanya
menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab, tetapi juga seluruh umat
Muslim yang mampu diwajibkan untuk membantu mereka, melalui mekanisme zakat,
infak dan sedekah.
Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat
diduga sebagai sebab-musabab dari perbedaan dalam rezeki yang meungkin diterima

oleh seseorang. Perbedaan tingkatan kemampuan serta spesialisasi menunjukkan
keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang dalam kehidupan
pada umumnya, dan proses produksi khususnya. Di samping itu orang menghadapi
kenyataan keterbatasan dalam kesempatan, baik karena waktu maupun karena
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Konsekuenisnya adalah lahirnya golongan
kaya dan miskin dalam masyarakat.
Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri di dalam memandang masalah kaya-
miskin serta cara yang harus ditemput untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu
Saefudin, 1987): (i) Bahwa dalam hidup ini orang diharuskan untuk saling kenal-
mengenal dan bantu-membantu. (ii) Seorang mukmin dengan yang lain adalah
bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan yang lain. Dalam sebuah
hadist Rasululullah SAW berkata, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hubungan
kasih sayang di antara mereka adalah seperti satu badan; apabila salah satu anggota
badan merasa sakit, maka seluruh badan ikut merasakannya dengan rasa panas dan
tidak dapat tidur”. (iii) Umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang
miskin dan orang-orang yang dalam kesulitan. (iv) Islam selalu mendorong umat untuk
selalu beramal dan bersedekah. (v) Bahwa setiap Muslim wajib membayar zakat, sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Secara umum Pasal 34 Ayat (1,2,3,4) UUD 1945, menjelaskan tentang peran
negara dalam perekonomian khususnya dalam melindungi kehidupan orang-orang yang
lemah, seperti orang yang fakir dan miskin dan anak-anak yang terlantar dalam
memenuhi kehidupan dasar mereka. Untuk menjamin hal tersebut negara
mengembangkan sistem jaringan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang lemah.
Pasal tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menyediakan
fasilitas umum yang layak bagi seluruh rakyatnya.
Salah satu elemen penting menurut ekonomi Islam adalah negara. Negara
memiliki beberapa tanggung jawab terkait dalam memberikan jaminan sosial dan
keseimbangan sosial. Menurut Abu A’la Al-Maududi (1990), negara diberi tanggung
jawab untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, sandang, pangan, papa,
kesehatan, dan pendidikan, bagi semua warga negara tanpa pembedaan ras atau agama,
kepada yang mungkin tidak mampu, baik untuk sementara maupun selamanya; untuk
memperolehnya karena menganggur, sakit atau alasan-alasan lainnya. Sementara itu,
penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekayaan umum menurut Umar
bin Khattab layaknya sebagai seorang pengasuh anak yatim. Artinya, kekayaan umum
seperti anak yatim yang tidak dapat digunakan langsung dengan sepengetahuan
pemiliknya, sebab pemiliknya adalah rakyat yang pengaturannya diwakilkan kepada
penguasa di negara Islam.
Bahkan lebih jauh Islam mengatur secara terperinci bagaimana cara menjamin
kelangsungan hidup orang-orang miskin, yaitu melalui instrumen zakat, infak dan
sedekah. Islam membebankan kewajiban bagi setiap individu yang memiliki kekayaan
yang sudah memenuhi nasab dan kepemilikannya sudah lebih dari satu tahun untuk
mengeluarkan zakatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan.
Selain hal tersebut, Islam juga menganjurkan untuk banyak berinfak demi menegakkan
saling tolong-monolong dan peduli antar sesama terutama bagi mereka yang
kekuarangan secara ekonomi.
Peran negara yang termaktub pada Pasal 34 UUD 1945 terutama dalam
menjamin kehidupan orang-orang lemah dan penyedian fasilitas umum sangat sejalan
dengan peran negara dalam konsep ekonomi Islam. Menurut Muhammad Baqir Ash

Shadr (2008) tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam terdiri dari penyediaan
jaminan sosial dan keseimbangan sosial.

1. Jaminan Sosial
Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna

memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara
menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu
kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, jika negara tidak mampu
menyediakan pekerjaan buat mereka, maka berlakulah bentuk yang kedua di mana
negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam
jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk
memperbaiki standar hidupnya.
Prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam, yakni;
kewajiban timbal balik masyarakat dan hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan)
publik yang dikuasai oleh negara. Islam telah mewajibkan (fardhu al kifayah) setiap
muslim untuk saling tolong menolong. Negara punya hak memaksa terhadap setiap
individu yang ada di bawah kekuasaanya untuk melaksanakan kewajiban agamanya.
Islam mengaitkan jaminan sosial dengan prinsip umum persaudaraan Islam guna
menunjukkan bahwa kewajiban tersebut bukanlah semacam pajak penghasilan khusus,
melainkan sebuah ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama Muslim.
Sehingga kerangka moral Islamnya adalah hak seorang individu atas bantuan dan
pemeliharaan individu lain beroleh pengertian islaminya dari rasa persaudaraan dan
pertalian dalam keluarga besar manusia yang berkeadilan.
Basis lain dari aplikasi jaminan sosial adalah hak masyarakat atas sumber-
sumber kekayaan. Dasar teoritis dari gagasan ini adalah pengakuan Islam terhadap hak
masyarakat atas seluruh sumber kekayaan (alam), karena seluruh sumber kekayaan
alam telah diciptakan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk
sekelompok orang. “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kalian….”.

Maksudnya, setiap individu berhak atas pemanfaatan kekayaan alam dan berhak
atas hidup yang layak berkat manfaat tersebut. Jadi siapa saja yang mampu bekerja,
negara harus memberinya kesempatan keraja. Sementara, bagi mereka yang tidak
mampu bekerja, negara wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan
menyediakan berbagai sarana bagain agar dapat mempertahankan standar hidup yang
layak. Demikianlah tanggung jawab negara berkenaan hak masyarakat atas kekayaan
alam. Penjelasan-penjelasan di atas sangat sejalan dengan Pasal 34 Ayat (1 dan 2) UUD
1945.
Berdasarkan pada doktrin ekonomi Islam tersebut agar negara menjamin
pemenuhan hak bagi seluruh rakyatnya termasuk mereka yang fakir, miskin dan anak
terlantar adalah dengan menciptakan sektor publik Islam yang dibiayai dari sumber-
sumber keuangan publik dan properti negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat (3),
terkait kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas umum bagi seluruh rakyatnya.

2. Keseimbangan Sosial
Pada prinsipnya, Islam mengakui adanya perbedaan tingkat kekayaan di antara

masyarakat sebagai konsekuensi dari perbedaan bakat dan kemampuan di antara
mereka. Yang diinginkan oleh Islam menurut Baqir Ash Shadr adalah keseimbangan
sosial, yaitu keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat.
Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai

sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengen sebaik-baiknya, dalam
batasan-batasan kemapuan dan kapasitasnya.

Secara eksplisit, tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di sini adalah
memakmurkan setiap individu anggota masyarakat. Pemerataan kemakmuran adalah
tujuan yang dibebankan oleh teks-teks kepada imam selaku kepala negara.
Kemakmuran menurut Baqir Ash Shadr adalah keadaan dimana seseorang mampu
menghidupi diri dan keluarganya, di mana ia sejajar dengan masyarakat umum, yang
berarti dalam menjalani kehidupannnya ke depan ia memiliki pijakan yang sama dengan
masyarakat umum, menikmati standar hidup yang sama dengan mereka tanpa ada
kesulitan dan kesukaran. Pandangan ini sesuai dengan konstitusi ekonomi kita yang
tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 dan 34.
Dalam menciptakan keseimbangan sosial, Islam tidak hanya memberlakukan
pajak dan zakat saja, tetapi juga mewajibkan negara untuk memanfaatkan sektor-sektor
publik guna mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks negara Islam, pemerintah dapat
mengambil kekayaan dan baitul mal untuk menciptakan keseimbangan sosial dengan
menyejahterahkan orang-orang miskin dan meningkatkan taraf hidupnya. Al Quran
merinci pemanfaatan fay’ sebagai salah satu sumber pendapatan baitul mal.
3. Pasal 27 Ayat (2)
Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan ekonomi yang ada dalam UUD 1945
adalah Pasal 23 tentang keuangan negara dan hal-hal yang terkait dan Pasal 27 Ayat 2
tentang pekerjaan dan peghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 tentang
hak asasi manusia. Bagian ini hanya akan membahas Pasal 27 Ayat (2) yang berkaitan
dengan hak warga negara untuk mendapatka penghidupan yang layak.
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam rangka hidup layak,
seseorang atau suatu keluarga harus bekerja untuk menghidupi dan memenuhi
kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak melakukan pekerjaan
yang halal selama dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku, atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tidak boleh dihalangi untuk
mendapatkan kesempatan pekerjaan dengan imbalan yang layak, adil dan tanpa
diskriminasi.
Hak mendapatkan kesempatan bekerja adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.
Negara atau pihak siapa saja tidak boleh berlaku diskriminasi dalam pemberian
kesempatan kerja. Semua warga negara memiliki kesamaan status dalam mendapatkan
pekerjaan, meskipun memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, ras dan budaya yang
berbeda. Hak mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang layak adalah hak asasi setiap
manusia.
Secara normatif, agama Islam sebagaimana juga dalam konstitusi ekonomi
mendorong setiap individu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri
dan keluarganya atau orang yang menjadi tanggungannya. Al Quran penuh dan sering
serta berkali-kali mendesak manusia untuk bekerja. Semua insentif yang ada
diperuntukkan untuk manusia agar dia terlibat dalam aktivitas yang produktif (Ahmad,
2006). Sikap Islam terhadap anjuran untuk bekerja dapat dilihat dari ayat-ayat Al Quran
berikut ini:”
Selain ayat suci Al Quran, banyak Hadist juga yang mendesak manusia untuk
bekerja, misalnya: “Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangannya
yang menginginkan kebaikan lewat produksi.”
Menurut Abdil’ati sebagaimana dikutip Ahmad (2006), Islam sangat
menghormati segala bentuk pekerjaan untuk menghasilkan sarana hidup, sepanjang

tidak ada kesenonohan dan tindakan yang salah dan merugikan. Dalam sebuah hadist
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya yang mengambil seutas tali, lalu memotong ranting
pohon dan mengikatnya dengan tali pula, lalu menjualnya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dan menyedekahkannya adalah lebih baik daripada meminta-minta pada orang
lain. Baik orang yang dia minta itu memberi ataupun menolak.” (HR Bukhari dan Ibnu
Majah)
Dalam konteks peran negara, menurut Baqir Ash Shadr (2008), negara
selayaknya memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif,
sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan dasar dari kerja dan usahanya sendiri. Negara
juga harus memastikan tidak terjadinya perlakuan tidak adil dan diskriminasi di tempat
kerja dan tingkat upah atau gaji atas setiap pekerja. Bagi mereka karena suatu hal
tertentu sehingga tidak dapat bekerja, maka negara berkewajiban untuk membiayai
kebutuhan hidupnya dan memperbaiki standar hidupnya.
Yang menjadi hak setiap individu sebagaimana tercantum pada Pasal 27 Ayat (2)
bukan hanya hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga penghidupan yang layak.
Setiap warga negara berhak hidup secara layak sesuai dengan standar atau kehidupan
rata-rata di mana mereka menetap. Fungsi negara, sebagimana diungkapkan oleh
Monzer Kahf (1991) adalah “guaranteeing a minimum level of living for all those whose
own earning fall shorter than satisfying their basic needs”. Pernyataan Kahf ini
menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin standar hidup yang layak
bagi mereka yang memiliki pendapatan di bawah dari kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya. Pendapat Kahf tentang peran negara dalam memberikan
kehidupan yang layak bagi warganya sejalan dengan pendapat Baqir Ash Shadr yang
menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan jaminan atas
pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup
masyarakat Islam (sesuai dengan standar hidup di mana mereka berada) dan
mempertahankannya. Negara dapat menggunakan kekayaan negara untuk memberikan
kelayakan hidup bagi masyarakatnya.
Berdasarkan pada argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 27 Ayat
(2) yang berhubungan dengan hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak serta bagaimana peran negara untuk mewujudkannya sangat
sesuai dengan teks-teks yang terkandung dalam Al Quran dan Al Hadist yang
menganjurkan untuk berkerja dan mencari penghidupan yang layak. Peran negara
dalam perekonomian dalam ajaran Islam juga menempatkan negara sebagai pihak yang
berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
warganya.

SIMPULAN

Undang-Undang Dasar suatu negara atau biasa disebut konstitusi negara tidak hanya
terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidak-tidaknya
mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara. Konstitusi
ekonomi menjadi hukum tertinggi dan harus dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam
setiap pengembangan kebijakan ekonomi. Jika terjadi pertentangan antara undang-
undang, peraturan ataupun kebijakan dengan konstitusi ekonomi (UUD 1945) maka
dapat dibatalkan melalui mekanisme judical review melalui Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi ekonomi Indonesia tertuan dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD
1945, khususnya Pasal 33, 34, 23, 27 dan 28. Bahkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945

yang berisi prinsip-prinsip dasar Pancasila dan Tujuan Bernegara secara tidak langsung
juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan eonomi.
Jika dilihat dari segi sistem ekonomi, ekonomi Indonesia tidak bisa sepenuhnya
dikatakan menganut sistem kapitalisme ataupun sosialisme ataupun gabungan dari
kedua dari sistem tersebut (mixed economy). Misalnya dari segi kepemilikan sumber
daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk mengatakan bahwa
sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalisme. Sama halnya, tidak terdapat argumentasi
yang cukup untuk mengatakan, bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis.
Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk
sumber daya-sumber daya yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
Kemunculan ekonomi Islam belakangan yang secara historis memiliki perbedaan
dengan sistem kapitalisme dan sosialisme dipandang memiliki banyak kesamaan
dengan konstitusi ekonomi Indonesia yang tertuang dalam beberapa pasal yang ada
dalam UUD 1945. Secara garis besar dalam konstitusi ekonomi khususnya Pasal 33
mengatur tentang asas dasar perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada asas
kekeluargaan, bukan kompetisi murni. Juga mengatur sistem kepemilikan yang
mengakui adanya kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Di Pasal yang sama
juga ditekankan perlunya intervensi negara dalam penguasaan sektor-sektor ekonomi
yang strategis yang penggunaannya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Di sisi
yang sama, ekonomi Islam sangat mengedepankan prinsip kebersamaa, persaudaraan
dan tolong meolong sebagai asas utama dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam
memperkenalkan sistem bagi hasil yang memiliki kesamaan dengan bentuk usaha
kekeluargaan yang disebut sebagai koperasi. Begitupula dengan sistem kepemilikan,
ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu dan bersama, akan tetapi
ekonomi Islam secara spesifik mengatur tatacara memperolehnya dan pemanfaatannya.
Sstem ekonomi Islam menempatkan negara sebagai salah satu variabel penting dalam
perekonomian baik dalam bentuk intervensi kebijakan maupun sebagai pelaku ekonomi.
Ekonomi Islam juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap golongan yang tidak
mampu, seperti fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Bahkan ekonomi Islam
menyediakan sistem untuk melindungi hak-hak mereka melalui mekanisme infak,
sedekah dan zakat begitupula dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan seperti
BMT dan micro finance lainnya. Di sisi lain negara punya kewajiban untuk menyediakan
barang-barang publik untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam ini
sangat sejalan dengan kandungan UUD 1945 Pasal 34.
Di samping itu pula saat ini sudah bermunculan undang-undang, peraturan dan
kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia yang
secara langsung menunjukkan bahwa perangkat-perangkat regulasi yang mengatur
eksistensi ekonomi Islam tidak bertentangan dengan konstitusi ekonomi. Karena jika
bertentangan maka akan digugat di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalakan
pemberlakuannnya.
Oleh karenanaya tidak perlu ada usaha untuk membenturkan antara konstitusi
ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam atau antara ekonomi pancasila dengan
ekonomi Islam karena masing-masing sistem tersebut diinspirasi dari ajaran Islam. Hal
tersebut terlihat pada adanya kesamaan prinsip dasar dan tujuan yang ingin dicapai.

PUSTAKA ACUAN
Abbas, Anwar. 2008. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Multi Pressindo

Ahmad, Kurshid. 1997. “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam”, dalam Etika
Ekonomi Politik. Surabaya: Risalah Gusti

Ahmad, Mustaq. 2006. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
Al Arif, M. N. R. 2011. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Surakarta: Era Adicitra
An Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Surabaya: Risalah

Gusti
Ash Shadr, M. Baqir. 2008. Buku Induk Ekonomi Islam “Iqtishaduna”, edisi terjemahan

Jakarta: Zahra
Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas
Chapra, Umar. 2000. Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan. Jakarta: Gema

Insani
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Airlangga, 1996
Grossmen, Gregory. 1995. Sistem-sistem Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara
Gunadi, Tom. 1981. Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945. Bandung:

Angkasa
Husaini, Adian. 2010. Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam.

Jakarta: Gema Insani Press
Kahf, Monzer. 1991. “Economic Role of State in Islam”, lecture presented at the seminar

of Islamic economic, Dakka Bangladesh.
-----------------. 1999. “Islamic Economic System – A Review”, dalam An Introduction to

Islamic Economics. New Delhi India: Kitab Bhavan.
Khaldun, Ibn. 2000. Mukaddimah, edisi terjemahan. Jakarta: Pustaka Firdaus
Limbong, Bernhard. 2011. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi. Jakarta:

Margaretha Pustaka
Matta, Anis. 1997. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam” dalam Wawasan Islam dan

Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Penerbit FE UI
Maududi, Abu A’la Al. 1990. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Jakarta: Mizan
Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES
Quthb, M. I. 2002. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam
Rahardjo, Dawam. 1997. “Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi

Indonesia” dalam buku Etika Ekonomi Politik. Malang: Risalah Gusti
Saefuddin, A.M. 1987. Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. Jakarta: Rajawali

Press
Sanusi, Bachrawi. 2010. Sistem Ekonomi: Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit FE

UI
Sulayman, A., dan Abdul-Hamid A. 1968. “The Theory of The Economics of Islam: The

Economics of Tauhid and Brotherhood”, dalam Contemporary Aspects of Economic
Thinking in Islam, Proceedings of the third East Coast Regional Conference of the
Muslim Students’ Association of the United States and Canada

Swasono, Sri-Edi. 2008. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Multi Pressindo
---------------------. 2012. Paradigma Baru Ilmu Ekonomi, Makalah disampaikan pada

“Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam”, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Februari 2012.

Tambunan, Tulus. 2011. Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.
Bogor: Ghalia Indonesia Press

Triono, D. Condro. 2011. Ekonomi Islam Madzhab Hamfara. Yogyakarta: Irtikaz