ABSTRAK 1 PANGGUNG BANGSAWAN STUDI POLITIK KEBUDAYAAN DI DAERAH RIAU LINGGA: PERSPEKTIF KAJIAN BUDAYA Sutamat Arybowo (s_arybowo@yahoo.com) Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. (Promotor) Dr. Pudentia MPSS, M.A. (Kopromotor I) Prof. Dr. I Made Suastika, M.A. (Kopromotor II) ABSTRAK Penelitian ini membahas “Panggung Bangsawan Studi Politik Kebudayaan di Daerah Riau Lingga: Perspektif Kajian Budaya”. Panggung Bangsawan adalah teater rakyat yang pada masa Orde Lama memiliki kekuatan ritual, lalu zaman Orde Baru hampir punah. Pemerintah Orde Baru merevitalisasi teater tersebut sebagai identitas budaya Melayu tetapi bukannya berkembang, melainkan malah surut. Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan proses munculnya Panggung Bangsawan, menjelaskan peran negara terhadap Panggung Bangsawan, dan menganalisis makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas budaya Melayu yang baru. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Peneliti menggali budaya dalam konteksnya dengan dunia nyata dan perspektif pelaku masyarakat seni. Tahap pertama, dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Tahap kedua, memilih teori untuk mengkaji data. Tahap ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahap keempat, melakukan penulisan dan konstruksi hasil penelitian. Teori yang digunakan: estetika, hegemoni, semiotika, dan dekonstruksi. Hasil penelitian: Pertama, proses munculnya Panggung Bangsawan, realitasnya meliputi prapentas, peristiwa pentas, dan pascapentas. Pada masa prapentas dan pascapentas ini, muncul pertarungan wacana dengan berbagai kepentingan perorangan atau kelompok. Kedua, peran negara terhadap Panggung Bangsawan, menumbuhkan hegemonisasi. Hegemoni tersebut berdampak pada pergeseran isi cerita tentang kekuasaan. Pada zaman Orde Lama, sistem politik yang berlaku mengikuti pola mechanics of power, sedangkan zaman Orde Baru mengikuti pola poetics of power. Ketiga, makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas budaya Melayu, bahwa setelah dilaksanakan Revitalisasi Budaya Melayu 2004, pemahaman alam Melayu bergeser, mulanya memiliki batasan yang mengeras, sekarang batasan itu mencair. Identitas budaya Melayu yang baru bukan berdasarkan pada konvensi agama tertentu, melainkan lebih pluralistik. Kata kunci : panggung bangsawan, politik kebudayaan, alam Melayu. 2 PENDAHULUAN Disertasi ini membicarakan “Panggung Bangsawan Studi Politik Kebudayaan di Daerah Riau Lingga: Perspektif Kajian Budaya”. Dalam memahami persoalan ini, diangkat realita lapangan bahwa secara empirik persoalan politik dalam alam Melayu ternyata mencerminkan desain kebudayaannya. Di daerah ini antara politik dengan kebudayaan memiliki korelasi, bila disinergikan memiliki kekuatan laten untuk mencapai tujuan, baik berupa hegemonisasi maupun dominasi kebudayaan. Panggung Bangsawan adalah teater rakyat yang mementaskan cerita “bercorak istana”. Pada dasarnya mengangkat masalah-masalah politik dalam bentuknya yang kreatif, namun tetap memiliki nilai seni, seperti tercermin dalam ungkapan : “Raja adil raja disembah, Raja lalim raja disanggah”. Pada masa Orde Lama teater ini merupakan kegiatan ritual dalam kehidupan masyarakat Riau Lingga yang terdiri atas berbagai etnis dan berbeda latar belakang sosial-budaya. Pada masa Orde Baru lebih bersifat revitalistik karena pentasnya dikaitkan dengan kebijakan mengenai pengembangan kebudayaan daerah. Pada periode ini pementasan Panggung Bangsawan mengalami Melayunisasi sebagai karakteristik kebudayaan daerah, sehingga kekuatan ritualnya tidak tampak lagi dan berubah menjadi artifisial. Sesudah dilakukan revitalisasi bukannya berkembang, melainkan malah surut dan cenderung terjadi polarisasi kesenian berdasarkan etnik. Secara umum tujuan penelitian ini membahas Panggung Bangsawan dan kaitannya dengan politik kebudayaan yang berkembang di daerah Riau Lingga. Hal ini mengingat suatu politik “negara” tidak dapat dilepaskan dari budaya yang mendukungnya, sehingga seringkali konsep-konsep budaya terekspresikan dalam keseniannya atau seni pertunjukan yang bersangkutan, baik berupa musiknya, tariannya, nyanyiannya, maupun ceritanya. Oleh karena itu, dengan mempelajari Panggung Bangsawan di daerah Riau Lingga dapat dipahami baik pada masa lalu, relevansinya masa sekarang, dan sejauh mana pentingnya untuk masa depan. Secara khusus tujuan penelitian ini: pertama, mendeskripsikan proses munculnya Panggung Bangsawan dalam masyarakat Riau Lingga; kedua, 3 menjelaskan peran negara terhadap Panggung Bangsawan dalam kaitannya dengan eksistensi budaya Melayu; ketiga, menganalisis dan memahami makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas budaya Melayu yang baru. Manfaat akademik penelitian ini adalah dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih jelas mengenai dinamika masyarakat Riau Lingga dan kebudayaannya. Mengingat letak geografi daerah Riau Lingga yang amat terbuka, mudah sekali para migran berhenti di sini, sehingga daerah ini menjadi tempat pertemuan beraneka ragam budaya sebagaimana tampak dalam cerita Panggung Bangsawan. Dalam kaitannya dengan politik, daerah ini mudah menjadi pertarungan kekuasaan (power struggle) antara berbagai kepentingan dan berbagai konstruksi wacana kebudayaan. Jadi hasil penelitian ini juga bisa memahami makna politik kebudayaan yang hegemonik dalam konteks masyarakat plural. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menyusun konfigurasi kebudayaan Melayu yang mencair dan pluralistik sebagai akibat dari pengaruh pertemuan kebudayaan (cultural encounter), juga merupakan konsekuensi tingkat mobilitas penduduk sejak zaman kolonial, postkolonial, modern, dan postmodern sekarang ini. Selanjutnya hasil temuan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran baru mengenai “revitalisasi kebudayaan”, serta sumbangannya untuk pengembangan kajian budaya, studi perbatasan budaya, dan studi seni pertunjukan. MATERI DAN DISKUSI Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yang menggambarkan kehidupan Panggung Bangsawan dalam kaitannya dengan dinamika masyarakat Riau Lingga dan kebudayaannya. Di sini digali fenomena budaya dalam konteksnya dengan dunia nyata dan perspektif pelaku kehidupan masyarakat seni yang melatarbelakanginya. Tahap pertama, dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Tahap kedua, memilih teori yang digunakan untuk mengkaji data. Tahap ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahap keempat, melakukan penulisan dan konstruksi dari 4 seluruh hasil penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan teori estetika, teori hegemoni, teori semiotika, dan teori dekonstruksi. Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat dipaparkan seperti berikut : Pertama, dari analisis proses munculnya Panggung Bangsawan dalam masyarakat Riau Lingga, realitasnya meliputi prapentas, peristiwa pentas, dan pascapentas. Pada masa prapentas dan pascapentas ini menyisakan banyak permasalahan, sehingga muncul pertarungan wacana dengan berbagai kepentingan perorangan atau kelompok. Kebudayaan Melayu di daerah Riau Lingga sebagaimana tercermin dalam Panggung Bangsawan adalah kebudayaan maritim. Suatu kehidupan tradisi maritim ini telah menjadi peribahasa penduduknya, bahwa “Jika takut terlambung ombak, jangan berumah di tepi pantai” dan sebagai kodrat alami, penduduknya memiliki ungkapan “Hidup bergantung belas kasihan ombak menepuk di karang”. Maka sesungguhnya tidak ada hal yang lebih penting bagi orang Melayu di daerah Riau Lingga, kecuali “pantai”. Kedua, dari analisis peran negara terhadap Panggung Bangsawan, realitasnya menumbuhkan hegemonisasi. Sejak “Pertemuan Budaya Melayu” tahun 1985 di Pekanbaru kemudian dilanjutkan di Tanjungpinang, ada konstruksi untuk mengatur masyarakat Riau (Daratan dan Kepulauan) melalui pendefinisian kembali kebudayaan Melayu dengan kekuatan “bahasa, adat-istiadat, dan agama Islam”, sebagai daya tarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hegemoni tersebut berdampak pada pergeseran isi cerita tentang kekuasaan yang dipentaskan Panggung Bangsawan. Pada zaman Orde Lama (konfrontasi Indonesia-Malaysia), sistem politik yang berlaku adalah terang-terangan mengikuti pola mechanics of power, artinya kekuasaan itu dilakukan melalui penaklukan sepanjang sesuai dengan mekanismenya. Sedangkan cerita yang dipentaskan pada zaman Orde Baru lebih mencerminkan bahwa sistem politik yang berlaku menggunakan pola poetics of power, artinya model penaklukan itu diubah dengan menonjolkan kemuliaan suatu kerajaan melalui simbol-simbol dan pencitraan. Ketiga, dari analisis makna politik kebudayaan dalam kaitannya dengan identitas budaya Melayu, bahwa setelah dilaksanakan “Revitalisasi 5 Budaya Melayu” tahun 2004 di kota baru Senggarang, maka pemahaman mengenai alam Melayu mulai bergeser. Pada masa kebangkitan Melayu tahun 1985 hingga awal Reformasi tahun 1998, alam Melayu memiliki batasan yang masih mengeras, bahwa Melayu identik dengan Islam. Sekarang batasan itu mulai mencair, bahwa Melayu telah menerima kebudayaan yang bukan Islam seperti kebudayaan Cina, Orang Laut, Orang Matang, dan sebagainya. Selanjutnya kebudayaan Melayu menjadi terbuka, dinamis, religius, dan mengandung kearifan. TEMUAN BARU PENELITIAN Temuan baru dalam penelitian ini: 1). Munculnya Panggung Bangsawan pada masa lalu didukung oleh toke tradisional sebagai patron yang kuat. Pada masa kini, pementasannya disponsori oleh pemerintah dan LSM yang masih terbatas untuk kepentingan festival-festival. Patron atau sponsor seperti dalam kepanitiaan tersebut lebih bersifat instan, sehingga setelah kepanitiaan festival selesai, biasanya jarang terdapat pementasan. 2). Dalam pementasan Panggung Bangsawan, masyarakat Melayu yang tinggal di daerah Riau Lingga maupun di Semenanjung Malaysia sesungguhnya memiliki unsur kesejarahan yang sama. Dengan keterlibatan peran negara dalam pertunjukan, dewasa ini unsur kesejarahan itu kurang mendapat perhatian, sehingga suatu saat secara laten terjadi konfrontasi dan klaim-mengklaim mengenai kepemilikan khazanah budaya. 3). Dari masa ke masa identitas budaya Melayu tampaknya dijadikan tarik menarik yang melibatkan relasi pertarungan kekuasaan untuk kepentingan politik sesaat, khususnya di daerah Riau Lingga menjadi kontestasi untuk proses legitimasi dalam membangun kebudayaan daerah. SIMPULAN PENELITIAN Simpulan penelitian ini adalah sebagaimana terekspresikan dalam cerita Panggung Bangsawan dan konteksnya dengan politik kebudayaan dewasa ini, bahwa identitas budaya Melayu yang baru bukan lagi berdasarkan pada konvensi agama Islam, melainkan lebih mencair dan pluralistik. Fenomena ini 6 terjadi karena elite Melayu di daerah Kepulauan ingin membangun provinsi sendiri, sehingga dalam merepresentasikan kebudayaannya mereka mengambil simpatik dari masyarakat non-Muslim yang tinggal secara turun-temurun di daerah ini, seperti etnik Cina, Orang Laut, Orang Matang, Orang Batak, Orang Flores, dan sebagainya untuk mendukung terwujudnya provinsi tersebut. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yoyakarta : Pustaka Pelajar. Andaya, Leonard Y. 1975. The Kingdom of Johor 1641-1728. Kuala Lumpur : Oxford University Press. Barker, C. 2004. Cultural Studies: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Budisantoso, S., dkk., editor. 1986. Masyarakat Melayu Riau dan kebudayaannya. Pekanbaru : Pemda Tk. I Riau. Bujang, Rahmah. 1975. Sejarah Perkembangan Drama Bangsawan di Tanah Melayu dan Singapura. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Geertz, Clifford. 2000. Negara Teater. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya. Tan Sooi Beng. 1993. Bangsawan: A Social and Stylistic History of Popular Malay Opera. Singapore : Oxford University Press. UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., selaku promotor, Dr. Pudentia MPSS, M.A., selaku kopromotor I, dan Prof. Dr. I Made Suastika, M.A., selaku kopromotor II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, dan bimbingan mulai penyusunan proposal hingga selesainya disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada The Ford Foundation yang telah memberikan bantuan biaya studi melalui Asosiasi Tradisi Lisan di Jakarta, serta kepada Rektor Universitas Udayana, Direktur Pascasarjana beserta staf, dan Ketua Program Pendidikan Doktor Kajian Budaya beserta staf. 7 PANGGUNG BANGSAWAN , A STUDY ON CULTURAL POLITICS IN RIAU LINGGA FROM CULTURAL STUDIES PERSPECTIVE Sutamat Arybowo (s_arybowo@yahoo.com) Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. (Promotor) Dr. Pudentia MPSS, M.A. (copromotor I) Prof. Dr. I Made Suastika, M.A. (copromotor II) ABSTRACT This research entitles “Panggung Bangsawan, A Study on Cultural Politics in Riau Lingga from Cultural Studies Perspective.” Panggung Bangsawan is a folk theater that during the Old Order had a ritual significance, but almost disapperared during the New Order era. The New Order government tried to revitalize the theater as a cultural identity but unfortunately instead of growing it turned out to decline. The research aims at describing the process how Panggung Bangsawan came into existence; pointing out the government role in Panggung Bangsawan, and analysing the significance of cultural politics in relation to the new Malay cultural identity. The project was carried out using a qualitative method to uncover a cultural trait in its context to the real world and art performer perspective. Firstly, primary and secondary data collection was done. Secondly, the theory applied to study the available data was determined. The third stage includes the analysis and interpretation of the selected data. The last stage comprises the presentation and construction of research findings. The theory applied in the study includes aesthetics, hegemony, semiotics, and deconstruction. The result indicates that, in the first place, the emergence of Panggung Bangsawan chronologically includes preperforming process, performing events, and post performing process. During preperforming and post performing processes, there have been discoursal conflicts between different personal and group interests. Secondly, the role of state in Panggung Bangsawan creates hegemony. The hegemony brings about a shift on the content of story related to power. During the Old Order era the political system adopted mechanics of power pattern while during the New Order it followed poetics of power. Thirdly, the significance of cultural politics in relation to Malay cultural identity is indicated in the fact that after the 2004 Malay Cultural Revitalization, the understanding of Malay landscape shifted from a solid concept into a liquid one. The new Maly cultural identity is no longer based upon certain religious convention but becomes rather more pluralitic. Key words: panggung bangsawan, cultural politics, Malay landscape. 8 INTRODUCTION This dissertation discusses “Panggung Bangsawan, a Study on Cultural Politics in Riau Lingga: Cultural Studies Perspective”. Empirically, the problem of politics in Malay lanscape turns out to reflect its cultural design. In this region there seems to be a correlation between politics and culture and if they are synergized they would have a laten power to achieve its goals, both cultural hegemony and domination. Panggung Bangsawan is a folk theater performing “court style” story. Principally, it usually raises political issues in creative forms, but still maintains its art value, as reflected in the expression: “Raja adil raja disembah, Raja lalim raja disanggah” meaning ‘wise king is the worshiped king, while tyrannical king is the opposed one’. During the Old Order era the theater was part of a religious ritual in the social life of Riau Lingga society that consist of different ethnics and socio-cultural background. In the New Order era it seemed to be more revitalized since the performance was linked to the policy of developing regional culture. During this period the performance of Panggung Bangsawan underwent Malaynization as a regional cultural characteristic so that its ritual power was no longer apparent and became artificial. The revitalization efforts didn’t result in a development but instead it tended to decline and turned to create art polarization based upon ethnicity. In general the aims of the study is to discuss Panggung Bangsawan and its relation to cultural politics developing in Riau Lingga. It is due to the fact that “state” politics could not be seperated from the supporting culture so that cultural concepts are frequently expressed in its art or performing art concerned in the forms of music, dances, songs, as well as the stories. And by studying Panggung Bangsawan in Riau Lingga its past significance and its relevance to the present era could be understood. Specifically the study is aimed at: firstly, describing the introduction process of Panggung Bangsawan in Riau Lingga community; secondly, explaining the role of the state toward Panggung Bangsawan in its relation to the existence of Malay culture; and thirdly, analysing and understanding the significance of cultural politics in relation to the new 9 Malay cultural identity. The academic significance of the study is that it could provide a clearer framework of thought concerning the dynamics of Riau Lingga society and its culture. Referring to the open geographical location of Riau Lingga region, it is easy for the migrants to stop here so that the region becomes the meeting place for different cultures as they are reflected in the story of Panggung Bangsawan. In term of politics, the territory is liable to become a place for power struggle between different interets and different cultural discourse contructions. So the result of study could also comprehend the meaning of hegemonic cultural politics in terms of plural society. Besides, the result of study could design the melting and pluralistic Malay cultural configuration resulting from the influence of cultural encoounter in addition to the logical consequency of the level of population mobility since colonial, postcolonial, modern, and present postmodern periods. The result of study could further contribute new outlook concerning “cultural revitalization” to cultural studies development, study on cultural border, and study on performing art. MATERIALS AND DISCUSSION The research was done using qualitative method that described the existence of Panggung Bangsawan in relation to the dynamics of Riau Lingga society and its culture. The study is focussed on cultural phenomenon in its relation to real life and the perspective of art performers. The first stage was primary and secondary data collection. Secondly, the theory applied to study the available data was determined. The third stage includes the analysis and interpretation of the selected data. The last stage comprises the presentation and construction of research findings. And the theory applied in the study includes aesthetics, hegemony, semiotics, and deconstruction. The result indicates that, in the first place, the emergence of Panggung Bangsawan chronologically includes preperforming process, performing events, and post performing process. During preperforming and post 10 performing processes, there have been many issues left behind resulting in discoursal conflicts between different personal and group interests. Malay culture in Riau Lingga as reflected in Panggung Bangsawan is maritim culture. This maritim tradition has become the local’s expression “Jika takut terlambung ombak, jangan berumah di tepi pantai” meaning ‘If you are afraid of being carried out by the wave, do not live near the beach’ and as the natural consequency the people have also an expression “Hidup bergantung belas kasihan ombak menepuk di karang” meaning ‘your life depends on the rushing wave to the clift’. So there is nothing more important than ‘the beach’ to the Malay people in Riau Lingga region. Secondly, the role of state on Panggung Bangsawan in reality creates hegemony. Since “Pertemuan Budaya Melayu” in 1985 in Pakanbaru and later continued in Tanjungpinang, there was a construction to arrange Riau community (Daratan and Kepulauan) through redefinition of Malay culture by the power of “ language, customs, and Islam”, as the attracting power between the central government and regional government. The hegemony resulted in a shift of content on the story concerning power performed in Panggung Bangsawan. During the Old Order era (Indonesia-Malay confrontation) the political system adopted mechanics of power pattern in the sense that the power was carried out through subjection as long as conforming to the ruling mechanism, while during the New Order the story performed reflects that the existing political system adopted poetics of power in the sense that subjection model was changed by emphasizing the magnificence of a kingdom through symbols and images. Thirdly, from the analysis on the significance of cultural politics in relation to Malay cultural identity, after the 2004 Malay Cultural Revitalization in Senggarang, the understanding of Malay landscape began to shift. On the Malay awakening period in 1985 up to the beginning of Reformation in 1998, the Malay landscape had a solid concept that Malay was identical with Islam. But now this concept began to melt, that Malay has accomodated non-Moslem culture like Chinese, Sea People, Matang People, and others. And then the Malay culture becomes widely open, dynamic, religious and full of wisdom. 11 RESEARCH NOVELTY The research novelty includes: 1) the existence of Panggung Bangsawan was supported by traditional bosses as the strong patron. Currently, the performance is sponsored by the government and NGO limited only for festival purposes. Patron and sponsor like in the committee tended to be more instant so that certain festivals are seldom be followed by other performances; 2). In Panggung Bangsawan performance Malay community living in Riau Lingga and Semenanjung Malaysia actually share the same historical element. Due to the involvement of the state in the performance, the historical element nowadays deserved less attention so that laten confrontation may rise claiming for the ownership of cultural heritage; 3). From time to time, Malay cultural identity seems to have become a battle of different interest groups for temporary political interest, especially in Riau Lingga that becomes a contest to legitimate the process of building regional culture. CONCLUSION As reflected in the story of Panggung Bangsawan and its context to present cultural politics, the new Malay cultural identity is no longer based upon Islam but rather becomes more liquid and pluralitic.This phenomenon is made possible by the fact that Malay elite in Kepulauan region wanted to set up their own province, so that in presenting their culture they took sympathy from non- Moslem community who lived from generation to generation in this region, such as Chinese ethnic, Orang Laut (‘Sea People’), Matang people, Batakese, Flores people and others to support the realization of the new province. BIBLIOGRAPHY Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yoyakarta : Pustaka Pelajar. Andaya, Leonard Y. 1975. The Kingdom of Johor 1641-1728. Kuala Lumpur : Barker, C. 2004. Cultural Studies: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Oxford University Press. Wacana. 12 Budisantoso, S., dkk., editor. 1986. Masyarakat Melayu Riau dan kebudayaannya. Pekanbaru : Pemda Tk. I Riau. Bujang, Rahmah. 1975. Sejarah Perkembangan Drama Bangsawan di Tanah Melayu dan Singapura. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Geertz, Clifford. 2000. Negara Teater. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya. Tan Sooi Beng. 1993. Bangsawan: A Social and Stylistic History of Popular Malay Opera. Singapore : Oxford University Press. ACKNOWLEDMENT In this special occasion, I would like to thank Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., as my promotor, Dr. Pudentia MPSS, M.A., as my copromotor I, and Prof. Dr. I Made Suastika, M.A., as my copromotor II, who have patiently given me full support, courage and guidance starting from proposal designing up to the completion of this dissertation. I also want to extend my thanks to The Ford Foundation that has provided me with financial aid for my study through Asosiasi Tradisi Lisan in Jakarta, as well as the Rector of Udayana University, Director of Postgraduate Program and staffs and the Head of Program Pendidikan Doktor Kajian Budaya and staff.