backup_of_jurnal informasi v45, n2 desember 2015.cdr 183 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 87 pedoman penulisan artikel untuk jurnal informasi jurnal informasi 1. menerbitkan artikel yang bersubstansikan masalah-masalah ilmu komunikasi, berupa hasil penelitian yang memberi kontribusi pada pemahaman, pengembangan, dan penerapan ilmu komunikasi di indonesia. artikel ditulis dalam bahasa inggris dan atau bahasa indonesia (kami mengutamakan artikel dalam 2. bahasa inggris) artikel harus asli, dalam arti belum pernah dipublikasikan pada jurnal lain sebelumnya, dan harus disertai 3. pernyataan bukan hasil plagiat atau mengandung unsure plagiat. panjang naskah antara 15-20 halaman; kertas ukuran a4; diketik 1,5 spasi; program 4. windows microsoft word; tipehuruftimes new roman; margin atas dan kiri 4 cm; kanan dan bawah 3 cm. artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut :5. judul: a. ditulis dengan singkat, padat, lugas, maksimum 12 kata dan harus mencerminkan substansi masalahmasalah yang berkaitan dengan komunikasi dan ilmu komunikasi yang diuraikan pada batang tubuh artikel. nama penulis: b. ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; penulis dapat individu atau tim dan semua penulis dicantumkan. instansi penulis dan alamat email: c. ditulis di bawah nama penulis. abstrak: d. ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan panjang berkis arantara 75-100 kata dalam satu alinea, berisi latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. kata kunci: e. diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas beberapa tiga buah kata/istilah dan terdapat dalam abstrak. kata kunci ditulis di bawah abstrak, dicetak miring-tebal. artikel dapat berupa hasil penelitian atau hasil pemikiranf. batang tubuh artikel: g. artikel hasil penelitian terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan termsuk tujuan; (2) metode; (3) hasil dan pembahasan; (4) simpulan; serta (5) ucapan terima kasih (jika ada). sedangkan artikel hasil pemikiran terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang dipaparkan; (2) pemparan pemikiran dapat dibagi menjadi beberapa sub bab; (3) simpulan; serta (4) ucapan terima kasih (jika ada). daftar pustaka: h. diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (3-5 tahun) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk dalam batang tubuh artikel. sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. penulisan daftar pustaka harus konsisten mengikuti urutan sebagai berikut: daftar pustaka dari jurnal: nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda kutip), nama a) jurnal (cetak miring), volume, nomor, halaman. khairudin, m. & susiwi. 2013. “pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah di sekolah islam terpadu”. jurnal pendidikan karakter. th. iii, no. 1, hlm. 77-86. untuk rujukan dari buku: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan b) entri), tahun, judul buku (cetak miring), kota penerbit, dan penerbit. hamalik, oemar. 1992. studi pengetahuan sosial. bandung: mandar maju. buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut:c) ma’arif, syafii. 2014. “pendidikan dan peningkatan kualitas moral bangsa”, dalam agustinova, d.e. dan wijayanti, a.t. (ed). refleksi pendidikan indonesia: mendayung antara keindonesiaan dan jerat neoliberalisme. yogyakarta: ombak. internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh, contoh: sudrajat, ajat. d) 2012. “pengertian dan bentuk-bentuk konflik sosial”. www.uny.ac.id/artikel unduh tanggal 03 februari 2013. cara perujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama lengkap pengarang, tahun, dan 6. halaman. contoh: (suranto aw, 2011: 53) atau suranto aw (2011: 53). rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. misalnya: gronlund (lewat nurgiyantoro, 2012: 177). artikel yang masuk ke meja redaksi diseleksi oleh tim penyunting. artikel dapat diterima tanpa perbaikan, diterima 7. dengan perbaikan, atau ditolak. artikel dikirim ke kantor redaksi jurnal informasi, gedung fis timur, ruang jurusan ilmu komunikasi atau dikirim melalui e-mail ke informasi.ilkomuny@gmail.com cc bennisetiawan1@ gmail.com 184 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ikomuny@gmail.com 9 7 7 0 1 2 6 0 6 5 0 0 9 issn 0126-0650 jurnal informasi v45, n1 juni 2015.cdr 87 pedoman penulisan artikel untuk jurnal informasi jurnal informasi 1. menerbitkan artikel yang bersubstansikan masalah-masalah ilmu komunikasi, berupa hasil penelitian yang memberi kontribusi pada pemahaman, pengembangan, dan penerapan ilmu komunikasi di indonesia. artikel ditulis dalam bahasa inggris dan atau bahasa indonesia (kami mengutamakan artikel dalam 2. bahasa inggris) artikel harus asli, dalam arti belum pernah dipublikasikan pada jurnal lain sebelumnya, dan harus disertai 3. pernyataan bukan hasil plagiat atau mengandung unsure plagiat. panjang naskah antara 15-20 halaman; kertas ukuran a4; diketik 1,5 spasi; program 4. windows microsoft word; tipehuruftimes new roman; margin atas dan kiri 4 cm; kanan dan bawah 3 cm. artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut :5. judul: a. ditulis dengan singkat, padat, lugas, maksimum 12 kata dan harus mencerminkan substansi masalahmasalah yang berkaitan dengan komunikasi dan ilmu komunikasi yang diuraikan pada batang tubuh artikel. nama penulis: b. ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; penulis dapat individu atau tim dan semua penulis dicantumkan. instansi penulis dan alamat email: c. ditulis di bawah nama penulis. abstrak: d. ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan panjang berkis arantara 75-100 kata dalam satu alinea, berisi latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. kata kunci: e. diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas beberapa tiga buah kata/istilah dan terdapat dalam abstrak. kata kunci ditulis di bawah abstrak, dicetak miring-tebal. artikel dapat berupa hasil penelitian atau hasil pemikiranf. batang tubuh artikel: g. artikel hasil penelitian terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan termsuk tujuan; (2) metode; (3) hasil dan pembahasan; (4) simpulan; serta (5) ucapan terima kasih (jika ada). sedangkan artikel hasil pemikiran terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang dipaparkan; (2) pemparan pemikiran dapat dibagi menjadi beberapa sub bab; (3) simpulan; serta (4) ucapan terima kasih (jika ada). daftar pustaka: h. diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (3-5 tahun) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk dalam batang tubuh artikel. sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. penulisan daftar pustaka harus konsisten mengikuti urutan sebagai berikut: daftar pustaka dari jurnal: nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda kutip), nama a) jurnal (cetak miring), volume, nomor, halaman. khairudin, m. & susiwi. 2013. “pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah di sekolah islam terpadu”. jurnal pendidikan karakter. th. iii, no. 1, hlm. 77-86. untuk rujukan dari buku: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan b) entri), tahun, judul buku (cetak miring), kota penerbit, dan penerbit. hamalik, oemar. 1992. studi pengetahuan sosial. bandung: mandar maju. buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut:c) ma’arif, syafii. 2014. “pendidikan dan peningkatan kualitas moral bangsa”, dalam agustinova, d.e. dan wijayanti, a.t. (ed). refleksi pendidikan indonesia: mendayung antara keindonesiaan dan jerat neoliberalisme. yogyakarta: ombak. internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh, contoh: sudrajat, ajat. d) 2012. “pengertian dan bentuk-bentuk konflik sosial”. www.uny.ac.id/artikel unduh tanggal 03 februari 2013. cara perujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama lengkap pengarang, tahun, dan 6. halaman. contoh: (suranto aw, 2011: 53) atau suranto aw (2011: 53). rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. misalnya: gronlund (lewat nurgiyantoro, 2012: 177). artikel yang masuk ke meja redaksi diseleksi oleh tim penyunting. artikel dapat diterima tanpa perbaikan, diterima 7. dengan perbaikan, atau ditolak. artikel dikirim ke kantor redaksi jurnal informasi, gedung fis timur, ruang jurusan ilmu komunikasi atau dikirim melalui e-mail ke informasi.ilkomuny@gmail.com cc bennisetiawan1@ gmail.com 88 fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ikomuny@gmail.com 9 7 7 0 1 2 6 0 6 5 0 0 9 issn 0126-0650 backup_of_jurnal informasi v45, n2 desember 2015.cdr inf rmasi kajian ilmu komunikasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta volume . 201545 desembernomor 2. issn 0126-0650 i mitra bestari suranto aw (universitas negeri yogyakarta) novi kurnia (universitas gadjah mada) inaya rakhmani (universitas indonesia) adi nugroho (universitas diponegoro) taufiqur rahman (universitas muhammadiyah yogyakarta) edwi arief sosiawan (universitas pembangunan nasional yogyakarta) nina mutmainah (universitas indonesia) pemimpin redaksi benni setiawan dewan redaksi pratiwi wahyu widiarti dyna herlina suwarto chatia hastasari sekretaris redaksi siti machmiyah staf redaksi ratih wahyuningrum alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . 201545 desembernomor 2. issn 0126-0650 iii daftar isi hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat perkotaan) herlinda fitria .....................................................................................................................87-100 peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak studi kasus: interaksi ayah dan anak melalui smartphone detania savitri .....................................................................................................................101-114 model communication anggagement dalam komunikasi politik calon legislatif dalam pemilihan umum 2014 zen amirudin ......................................................................................................................115-124 mitos dan hiperrealitas komunikasi politik (studi iklan pemilu jusuf kalla-wiranto versi humble dan mampu) anang masduki .................................................................................................................. 125-140 transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial manzilatun ni’mah .............................................................................................................141-154 komodifikasi seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online dani fadillah ...................................................................................................................... 155-162 seksualitas cyber: sex sebagai kesenangan dan komoditas puji rianto .......................................................................................................................... 163-170 wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 holy rafika dhona ..............................................................................................................171-182 inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . 201545 desembernomor 2. issn 0126-0650 v pengantar redaksi salam komunikasi. alhamdulillah, puji syukur, akhirnya jurnal informasi nomor dua terbit. jurnal informasi masih tetap konsisten memuat hasil penelitian terkait kajian ilmu komunikasi. pada edisi kali ini, jurnal informasi memuat delapan artikel. artikel pertama hadir dari herlinda fitria. hasil penelitian herlinda di kawasan senopati, jakarta ini menegaskan bahwa “makan cantik” merupakan simulasi yang sengaja dibentuk untuk menampilkan image tertentu, karena hal tersebut dianggap dapat merepresentasikan masyarakat kelas atas. sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pengaburan kelas dimana tidak adanya kejelasan dari status kelas yang dimunculkan di social media. social media saat ini tidak lagi menampilkan realitas yang sebenarnya, namun menampilkan hiperrealitas. artikel kedua hasil penelitian detania savitri. penelitian detania di kota depok ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa smartphone dapat merubah interaksi ayah dengan anak.ayah dapat memberikan kontrol sosial kepada anak dalam interaksi melalui smartphone. dalam interaksi ayah dan anak, smartphone juga dapat digunakan ayah untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepada anak. kajian penelitian lapangan berikutnya hadir dari zen amirudin. zen mengulas tentang keberhasilan partai kebangkitan bangsa di kabupaten blitar yang menyumbang 9 kursi di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten. hasil analisis zen menyatakan bahwa faktor utama peningkatan kursi karena mampu menjalin komunikasi politik sinergis yang berbasis communication engagement antara aparatus partai politik, organisasi kemasyarakatan seperti nahdlatul ulama, muslimat, gerakan pemuda ansor maupun yang lainnya. kajian keempat hadir dari anang masduki. anang meneliti model kampanye muhammad jusuf kalla-wiranto pada pemilu 2009. dengan menggunakan teori semiotika anang menyebut bahwa iklan frase negarawan da nmerakyat menjadi fokus mitos dan hiperrealitas yang dilakukan oleh jusuf kalla danwiranto. tulisan berikutnya lahir dari sentuhan manzilatun ni’mah. ni’mah meneliti transformasi seorang selebriti menjadi politisi. dalam kajian ni’mah, dua selebriti (desy ratnasari dan engel lelga) ada proses transformasi dalam diri dua orang tersebut. di tengah proses tersebut ada peran media massa yang membuat mereka menjadi “bintang” sehingga dikenal semua kalangan masyarakat.kajian ni’mah juga menjelaskan bahwa agen yang memiliki alokasi inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . 201545 desembernomor 2. issn 0126-0650 vi modal lebih besar dan mampu mengkonversi modalnya dapat memenangkan pertarungan dan sebaliknya.hal tersebutmenjelaskan bagaimana desy dapat berhasil memenangkan suara masyarakat untuk menjadi anggota legislatif, sedangkan perolehan suara angel tidak dapat mencukupi. kajian berikutnya hadir dari dani fadillah. dani mengulas tentang komodifikasi seksual di portal online. dalam kajian ini dani menyebut bahwa telah terjadi proses komodifikasi seksual yang dilakukan oleh beberapa portal berita online untuk mendapatkan pengunjung sebanyakbanyaknya. hal ini membenarkan pernyataan marx dan mosco tentang komodifikasi sebagai perubahan dari nilai tukar. kajian yang hamper mirip juga hadir dari puji rianto. puji mengulas tentang seksual yang hadir di cyber. puji menegaskan bahwa seks lebih dipahami sebagai sebuah kesenangan dan komoditas. berbagai reportasi pelaku seksual menggambarkan bagaimana kesenangan akan hubungan seksual dipuja sedemikian rupa. seiring pemujaan seksualitas sebagai kesenangan itu, adalah seks sebagai komoditas, yang diwujudkan dalam bentuk berbagai penawaran atau iklan untuk menjual layanan seks yang mereka sediakan. tulisan terakhir berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh holy rafika dhona. holy menulis kajian tentang wacana kemadjoen. menggunakan analisis wacana foucauldian pada teks surat kabar papaes nonoman (1914-1917), kajian holy menemukan bahwa selain kemajuan dipahami sebagai ‘usaha menjadi belanda’-sebagaimana umumnya terjadi di hindia belanda. kemajuan secara khusus dipahami oleh etnis sunda sebagai pembebasan budaya sunda dari dominasi budaya etnis jawa. semoga hasil penelitian dalam jurnal informasi kali ini menambah wawasan dan menjadi bahan diskusi untuk menulis hasil kajian berikutnya. kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kontributor tulisan dalam edisi kali ini. kami menunggu hasil penelitian, kritik, dan saran, dari pembaca untuk menyemai ilmu membangun peradaban. redaksi desember 2015 i mitra bestari suranto aw (universitas negeri yogyakarta) novi kurnia (universitas gadjah mada) inaya rakhmani (universitas indonesia) adi nugroho (universitas diponegoro) taufiqur rahman (universitas muhammadiyah yogyakarta) edwi arief sosiawan (universitas pembangunan nasional yogyakarta) nina mutmainah (universitas indonesia) pemimpin redaksi benni setiawan dewan redaksi pratiwi wahyu widiarti dyna herlina suwarto chatia hastasari sekretaris redaksi siti machmiyah staf redaksi ratih wahyuningrum alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201747 1 juni issn 0126-0650issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 ii iii daftar isi analisis semiotik atas sampul majalah tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraida ....................................................... 1-18 interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa muhammad luthfie, aida viyala s hubeis, amiruddin saleh, basita ginting ...................19-34 pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang dalam iklan shinzui body cleanser anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana ............................................35-50 analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta ely yani .......................................................................................................................................51-66 pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online (studi kasus: change.org indonesian chapter) muhammad dedy .................................................................................................................... 67-82 representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post irene santika vidiadari ....................................................................................................... 83-96 peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan choirul fajri ........................................................................................................................97-108 merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok perempuan urban aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi .......................................... 109-122 inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201747 1 juni issn 0126-0650issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 iv pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 dani fadillah .......................................................................................................................121-134 konsep diri (self concept)dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan pada siswa smp se kota yogyakarta pratiwi wahyu widiarti ..................................................................................................... 135-148 v pengantar redaksi salam komunikasi. alhamdulillah. jurnal informasi vol. 47. nomor. 1. juni 2017 terbit juga. jurnal informasi terus berbenah menuju akreditasi setelah berhasil terindeks di doaj. keberhasilan meraih indeksasi di doaj tidak menyurutkan langkah redaksi untuk terus menuju jurnal ilmiah bereputasi. semoga jurnal ini di masa depan dapat terindeks di scopus dan thomshon. pada edisi saat ini, jurnal informasi menurunkan sembilan artikel. hasil penelitian pertama bertajuk analisis semiotik atas sampul majalah tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” karya, wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraida. kesimpulan penelitian ini adalah terdapat tiga simbol utama dalam sampul mbm tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” edisi 24-30 agustus 2015, yaitu simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka, simbol tangan wayang yang memegang tuding, dan simbol teks yang termasuk tipografi. hasil penelitian kedua berjudul interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa dari muhammad luthfie, dkk. hasil penelitian menunjukkan interaksi simbolik yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok dapat mewujudkan konsensus dan dapat meredam konflik, dari organisasi yang awalnya ditolak sampai menjadi organisasi yang diterima dan selanjutnya berhasil menjadi pelopor dalam pembangunan desa. ketiga, hasil riset berjudul pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang dalam iklan shinzui body cleanser yang ditulis oleh anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana. hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 kategori resepsi dalam iklan shinzui pada penonton. satu orang dalam kategori dominant hegemonic, satu orang dalam kategori negotiated reading dan dua orang dalam kategori oppositional reading. artikel keempat dari ely yani berjudul analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta. transformasi melalui teknologi dapat terjadi ketika teknologi dapat terinstitusionalisasi dengan baik melalui aturan namun, institusi juga harus dapat memperhitungkan hubungan antara agen dan lingkungan institusional. hal ini dikarenakan para agen dapat melakukan pertimbangan atas kesempatan dan hambatan yang disediakan oleh institusi. hal ini menguatkan argumen penulis bahwa proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi dapat mempengaruhi proses transformasi pelayanan publik. kelima, tulisan berjudul pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online (studi kasus: change.org indonesian chapter) oleh muhammad dedy. berdasarkan penjelasan inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201747 1 juni issn 0126-0650issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 vi dan analisa kasus ini, gerakan berbasis petisi online menggunakan change.org saat dianalisa menggunakan konsep transmedia mobilization yang dikemukakan oleh chontanza-chock merupakan suatu gerakan yang tidak hanya sekedar protes, melainkan sebagai termasuk dalam suatu gerakan sosial. hal ini berdasarkan analisasi kasus berdasarkan indikator yang dipaparkan oleh chontanza-chock dalam suatu gerakan transmedia mobilization. change.org sebagai alat vital untuk menyebarkan ide dan sekaligus menjadi identitas guna melakukan gerakan. selanjutnya, tulisan bertajuk representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post oleh irene santika vidiadari. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam teks si palui terbagi menjadi tiga: sebagai janda, istri, dan status perempuan lain digambarkan berbeda-beda. tokoh janda digambarkan sebagai tokoh yang berbadan montok, manja, dan ingin segera menikah. tokoh janda yang mendapat penegasan dalam kolom palui adalah janda kembang yang menjadi idola laki-laki. tokoh istri digambarkan sebagai objek seksual suaminya. perempuan lain, seperti mertua, digambarkan cerewet, dan perempuan lajang diceritakan agresif. ketujuh, penelitian yang dihasilkan oleh choirul fajri berujudl peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa humas diharapkan mampu menyusun strategi-strategi yang tepat untuk dalam meningkatkan loyalitas stakeholders, baik dari segi pengelolaan organisasi sendiri, komunikasi yang dijalankan, dan pengelolaan media komunikasinya. kedelapan, hasil penelitian dari aris martiana, amika wardhana, dan poerwanti hadi pratiwi berjudul merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok perempuan urban. hasil penelitian ini menunjukan bahwa merokok adalah sebuah simbol bagi mereka melakukan komunikasi yang terjadi dalam interaksi sosialnya. simbol tersebut memiliki makna yaitu sebagai kebutuhan dan kebiasaan, kebersamaan, melepaskan kepenatan dan menghargai sesama perokok. kesembilan, hasil riset dari dani fadillah tentang pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017. hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa bagi para supporter di yogyakarta sepak bola adalah hidup dan kehidupan, sehingga pemilihan kepala derah tidak bisa dilepaskan begitu saja karena akan menetukan nasib klub kesayangan mereka. jumlah supporter yang sangat besar adalah ladang suara yang sangat menjanjikan dalam sebuah pertarungan politik seperti pilkada. selanjutnya, klub yang tidak mandiri dan tidak dikelola dengan profesional berpotensi untuk menjadi lumbung suara oleh para politisi kesepuluh, hasil penelitian dari pratiwi wahyu widiarti, tentang konsep diri dan komunikasi interpersonal. adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, konsep diri siswa berimbang antara yang memiliki konsep diri yang rendah dan tinggi.konsep diri yang cenderung rendah adalah konsep diri etik-moral, sosial dan personal, maka digunakan pendekatan bagi pendampingdari sisi komunikasi interpersonal: nubuat yang dipenuhi sendiri; membuka diri; percaya diri; dan selektivitas. dari sisi gaya interaksi, dengan mengembangkan gaya interaksi yang mendorong (enabling); dari sisi layanan bimbingan dan konseling dengan membentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual. semoga sepuluh artikel ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan manfaat khususnya dalam bidang komunikasi dan masyarakat pada umumnya. kami menantikan hasil penelitian dari para pembaca untuk terbitan jurnal informasi berikutnya. redaksi, juni 2017 cover depan halaman depan.pdf microsoft word layout infovol2 2012 evaluasi implementasi reamicroteaching di fise dengan sekolah mitra. oleh : suhadi purwantara, muhyadi, abdul ghofur abstrak adanya keluhan dari beberapa tenaga kependidikan dan dosen terkait penambahan beban kerja di waktu libur dan pihak sekolah yang harus mengubah program pendidikan di sekolahnya untuk menyesuaikan program ini. disamping itu beberapa guru yang terlibat dalam pelaksanaan realmicroteaching menyatakan kesulitan harus mengatur waktu jam mengajar dan mengulang setidaknya satu pertemuan. berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik melakukan kajian terhadap implementasi realmicroteaching di fise uny dengan judul “evaluasi implementasi realmicroteaching fise uny dengan sekolah mitra” dalam penelitian ini populasi mencakup seluruh guru smp, sma, dan smk di bebrapa sekolah mitra, dosen fise uny, mahasiswa, dan staff pendidikan fise uny. selanjutnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak yang telaah dikelompokkan (classified random sampling). data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. data primer diperoleh dari para dosen, guru, mahasiswa, dan karyawan dengan cara menyebarkan angket untuk diberikan respon. data sekunder diperoleh dari kajian dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan mahasiswa pada saat ppl sekitar (63 %) menyatakan mahasiswa ppl mengalami peningkatan keterampilan. sebanyak 22,2% tidak memberikan pilihan jawaban dan sisanya 14,8% menyatakan tidak mengalami peningkatan. biaya penyelenggaraan realmicroteaching dari fakultas relative besar sehingga membebani anggaran pengembangan tri dharma perguruan tinggi. guru menyatakan bahwa sebagian besar (81,4%) siap membantu pelaksanaan realmicroteaching dan sebagian besar (68,1%) merasa senang melaksanakan realmicroteaching. sekitar (31,9%) saja yang menyatakan bahwa tidak senang melaksanakan realmicroteaching. sikap dosen dengan pelaksaanaan realmicroteaching sebagian besar (56,2%) menyatakan tidak senang (keberatan) dengan pelaksanaan realmicroteaching. sikap siswa dengan pelaksaanaan realmicroteaching sebagian besar (83,7%) menyatakan senang dengan pelaksanaan realmicroteaching keywords: realmicroteaching, sekolah mitra pendahuluan di indonesia, pendidikan cenderung terfokus pada penguasaan aspek kognitif, pembelajaran berputar-putar pada pemahaman konsep, sehingga siswa tidak bersentuhan dengan dunia nyata atau lingkungan sekitar. seringkali dapat diperhatikan di sekolah-sekolah guru fasih berbicara tentang konsep tetapi tidak mengaitkan dengan kehidupan seharihari, maupun fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. guru kurang menyadari bahwa pemahaman konsep yang di ajarkan memerlukan contohcontoh dengan fenomena-fenomena yang sudah difahami dengan baik oleh siswa. guru kurang mengembangkan potensi yang ada pada setiap siswa secara optimal. untuk itu perlunya perguruan tinggi kependidikan mempersiapkan dengan baik calon lulusannya agar meluluskan calon guru yang benar-benar memiliki kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional. kurikulum program s1 kependidikan fise uny mencantumkan empat kompetensi tersebut, serta menerapkan lima pilar yang ditetapkan dikti. kelima pilar tersebut adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (mpk), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (mkk), mata kuliah keahlian berkarya (mkb), mata kuliah perilaku berkarya (mpb), mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (mbb). salah satu mata kuliah keahlian berkarya adalah praktik pengalaman lapangan (ppl). ppl menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan untuk calon guru. ppl terdiri atas ppl i dengan cara peerteaching di kampus, dan ppl ii berupa praktik mengajar di sekolah. selama enam tahun terakhir sejak tahun 2006 pelaksanaan ppl-i di fise uny ditambahkan dengan program realmicroteaching yaitu dengan mendatangkan para siswa dan guru dari beberapa sekolah mitra diajar langsung oleh mahasiswa yang akan ikut ppl ii. mahasiswa diberikan kesempatan selama 15 menit mengajar siswa tersebut, hampir sama dengan program ppl-i. adanya program ini diharapkan mahasiswa dapat lebih siap mengajar terutama pada saat ppl ii. di sisi lain, penyelenggaraan program ini berkonsekuensi terhadap anggaran tambahan yang dikeluarkan oleh fakultas sebagai penyelenggara. fakultas harus mengeluarkan biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi siswa yang didatangkan, guru, dan juga dosen, serta tenaga kependidikan yang terlibat yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan orang dalam sekali penyelenggaraan. adanya keluhan dari beberapa tenaga kependidikan dan dosen terkait penambahan beban kerja di waktu libur dan pihak sekolah yang harus mengubah program pendidikan di sekolahnya untuk menyesuaikan program ini. disamping itu beberapa guru yang terlibat dalam pelaksanaan realmicroteaching menyatakan kesulitan harus mengatur waktu jam mengajar dan mengulang setidaknya satu pertemuan. permasalahan-permasalahan dalam realmicroteaching antara lain pertaanyaan tentang apakah realmicroteaching meningkatkan keterampilan mahasiswa pada saat ppl, biaya penyelenggaraan realmicroteaching dari fakultas, pendapat dosen dan staf pendidikan terkait optimalisasi pekerjaan dengan diselenggarakannya realmicroteaching, sikap sekolah dengan pelaksaanaan realmicroteaching, sikap siswa dengan pelaksaanaan realmicroteaching. berdasarkan perumusan masalah yang diuat, maka penelitian ini bertujuan: 1. mengetahui peningkatan keterampilan mahasiswa pada saat ppl setelah mengikuti realmicroteaching. 2. mengetahui besar biaya yang dikeluarkan oleh fakultas untuk pelaksanaan realmicroteaching. 3. mengetahui pendapat dosen dan staf pendidikan terkait optimalisasi pekerjaan dengan diselenggarakannya realmicroteaching. 4. mengatahui sikap sekolah dengan pelaksaanaan realmicroteaching 5. mengetahui sikap siswa dengan pelaksaanaan realmicroteaching. kajian teori menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan khususnya bab vi pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “ pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. menurut zamroni (2001) pendidikan merupakan suatu rekayasa untuk mengendalikan pembelajaran guna mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. dalam proses rekayasa ini peranan pengajaran (teaching) sangat penting karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan nilai kepada siswa, sehingga apa yang ditransfer memiliki makna bagi diri sendiri, dan berguna tidak saja bagi diringa tetapi juga bagi masyarakatnya. mengajar hanya dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang yang memilki kualifikasi tertentu. dengan kata lain mengajar adalah suatu profesi. suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu profesi apabila pekerjaan tersebut dapat didetailkan dalam perilaku dan langkah-langkah yang jelas dan relatif pasti. kualifikasi tersebut antara lain telah memilki menempuh jenjang pendidikan tertentu dan memiliki kompetensi tertentu pula. penyelenggaraan kegiatan kkn-ppl mengacu pada undangundang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005, khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. a. kompetensi profesional kompetensi profesional seorang guru adalah seperangakat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil (hamzah b. uno, 2007). menurut tim ppl uny (2009) kompetensi profesional ditunjukan oleh berbagai kompetensi dasar yakni menguasai substansi mata pelajaran, memahami rantai kognitif, menguasai struktur dan materi kurikulum mata pelajaran yang berlaku; mengaitkan dan mengaplikasikan materi mata pelajaran sesuai dengan konteks dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari; serta mampu menyesuaikan materi pelajaran dengan perkembangan peserta didik. b. kompetensi pedagogik kompetensi pedagogik mencakup sejumlah kompetensi dasar yakni: (1) menguasai model, strategi, pendekatan, metode dan media pembelajran; (2) merencanakan pembelajaran yang mendidik; (3) melaksanakan pembelajaran yang mendidik; (4) menguasai prinsip dan prosedur asesment proses dan hasil belajar peserta didik; (5) merencanakan dan melaksanakan asesment proses dan hasil belajar peserta didik; (6) memanfaatkan hasil asesment untuk perbaikan pembelajaran; (7) merencanakan kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan pembelajaran; (8) menguasai manajemen kelas. c. kompetensi kepribadian beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada pada seorang guru disamping memiliki pengetahuan yang dalam ia juga harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan untuk memberlakukan mereka secara individual (hamzah b. uno, 2007). d. kompetensi sosial manusia memiliki kodrat sebagai makluk sosial dan maklul etis maka dalam hal ini guru harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi bagi diri masing-masing peserta didik. uny mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau pendidikan professional sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan serta mendidik tenaga akademik dan professional di bidang kependidikan dan non kependidikan (kurikulum fise uny, 2009: 1). mahasiswa kependidikan, sebagai calon guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. salah satu tolok ukur mahasiswa yang memiliki kompetensi professional calon guru adalah harus lulus mata kuliah ppl. berdasarkan uu no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. oleh karena itu calon guru professional adalah guru yang menguasai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran menjadi salah satu instrument portofolio sertifikasi guru dalam jabatan (dirjen mutu pendidikan dan tenaga kependidikan buku 3, 2010: 24-25). penilaian meliputi prapembelajaran, yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar, melakukan kegiatan apersepsi. penilaian kegiatan inti pembelajaran, yaitu penguasaan materi, pengkaitan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, kejelasan penyampaian materi, pengkaitan materi dengan realitas kehidupan. penilaian strategi pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran sesuai kompetensi, keruntutan, peguasaan kelas, kontekstual, dan pengelolaan waktu yang sesuai. penuilaian media pembelajaran, yaitu efektivitas penggunaan media, pelibatan siswa dalam pemanfaatan media, dan kemenarikan pesan media. penilaian keterlibatan siswa, yaitu partisipasi aktif siswa, respon terhadap siswa, dan antusisme terhadap siswa dalam pembelajaran. penulaian proses dan hasil belajar, yaitu pemantauan hasil pbelajar, dan penenilaian akhir sesuai kompetensi. penilaian kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa lisan, tulis, sesuai kaidah bahasa yang baik, dan benar. penuilaian penutup, yaitu refleksi, perangkuman, maupun arahan (dirjen mutu pendidikan dan tenaga kependidikan buku 3, 2010: 40-41). ppl i atau yang biasa dikenal dengan istilah micro teaching merupakan langkah awal latihan calon guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mikro teaching menjadi ajang pelatihan yang cukup komprehensif dari seorang calon guru dari kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. kelemahan dari micro teaching adalah situasi yang ada adalah bukan situasi sebenarnya karena yang dihadapi adalah teman-teman sendiri. micro teaching ini juga dikenal dengan istilah peer teaching. microteaching dilaksanakan di program kependidikan s1 sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan realteaching atau dikenal dengan istilah ppl. fise uny disamping melaksanakan microteaching, juga telah melaksanakan realmicroteaching bekerjasama dengan beberapa sekolah mitra setiap hari sabtu pada setiap semester genap. pelaksanaan realmicroteaching diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan mahasiswa calon guru. untuk mengetahui pengaruh keterlaksanaan realmicroteaching, akan diteliti seberapa besar pengaruh program itu terhadap keterampilan mahasiswa dalam mengajar. pendapat guru, dosen, dan mahasiswa diperlukan untuk diminta pendapatnya dalam bentuk angket. hasil angket per butir akan dianalisa dan disimpulkan dalam bentuk laporan penelitian. penelitian ini mengacu pada pandangan atau pendapat. hasil penelitian ini akan digunakan untuk mengambil keputusan bahwa realmicroteaching akan dilanjutkan atau tidak. pelaksanaan realmicroteaching yang telah berlangsung selama enam tahun membutuhkan biaya sangat besar, dan kemanfaatannya dirasakan kurang maka ada kecenderungan untuk ditinjau ulang bahkan dapat dihentikan. namun demikian apabila hasinya lebh baik, maka perlu dilanjutkan. untuk perlu penelitian ini hanya perlu data ya dan tidak. artinya ya berarti sangat urgen, dan tidak berarti tidak penting. metode penelitian desain penelitian ini yaitu deskriptif dengan jenis penelitian evaluasi. evaluasi dilakukan terkait implementasi program realmicroteaching di fise uny dengan cara survey. populasi penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait program realmicroteaching sebagai berikut: guru sekolah mitra, dosen ppl i, tenaga kependidikan fise, dan siswa sekolah mitra. sampel penelitian diambil secara acak sebanyak setidaknya 30% dari populasi yang ada. adapun sampel yang diperoleh: guru mitra 27 orang, tenaga administratif 7 orang, siswa 49 dan dosen 16 orang. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi dua alternatif jawaban yaitu ”ya” atau ”tidak” sesuai kondisi senyatanya di lapangan. semua data yang dikumpulkan melalui instrumen dianalisis dengan menggunakan teknik analisis persentase kemudian dideskripsikan dan diambil kesimpulan tentang masing–masing komponen atas dasar kriteria yang telah ditentukan. hasil penelitian hasil penelitian mendeskripsikan frekuensi jawaban dari responden tentang implementasi program realmicroteaching di fakultas ilmu sosial dan ekonomi. deskripsi jawaban dibedakan menjadi lima bagian sebagai jawaban rumusan masalah penelitian. data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. data primer berupa data pendapat para responden. responden terdiri dari para guru dari sekolah-sekolah mitra, yaitu smk n 1 depok, smk n 1 yogyakarta, sma n 6 yogyakarta, sma n 4 yogyakarta, sma n 11 yogyakarta, smp n 1 yogyakarta, smp n 1 depok, dan smp muhammadiyah 1 depok. responden lainnya adalah para dosen dari prodi pendidikan ekonomi, prodi pendidikan akuntansi, prodi pendidikan administrasi, prodi pendidikan sejarah, prodi pendidikan sosiologi, prodi pkn, prodi pendidikan geografi dan prodi ips di fise uny. berdasarkan hasil angket yang diedarkan maka diperoleh hasil seperti berikut. 1. keterampilan mahasiswa pada saat ppl data mengenai keterampilan mahasiswa pada saat ppl diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diperoleh dari dosen ketika membimbing mahasiswa ppl yang pernah mengikuti realmicroteaching. pertanyaan yang dibuat mengenai keterampilan mahasiswa antara lain; realmicroteaching membuat mahasiswa lebih percaya diri, dewasa, tahu etika, menguasai materi, menguasai penggunaan media pembelajaran. berkaitan dengan ketrampilan mahasiswa, berikut ini table hasil survey. tabel pendapat guru tentang ketrampilan mahsiswa no. pendapat jumlah persen (%) 1 ketrampilan meningkat 17 63,0 2 ketrampilan tidak meningkat 4 14,8 3 tidak memberikan pendapat 6 22,2 27 100 gambaran umum rata-rata jawaban dari responden tentang peningkatan keterampilan mahasiswa pada saat ppl yaitu sekitar (63%) menyatakan mahasiswa ppl mengalami peningkatan keterampilan. sebanyak 22,2% tidak memberikan pilihan jawaban dan sisanya 14,8% menyatakan tidak mengalami peningkatan. terhadap pertanyaan tersebut, maka setelah dilakukan penelitian mendalam dengan wawancara dapat diuraikan bahwa rata-rata mahasiswa memiliki ketrampilan penguasaan media pembelajaran, tetapi bukan berasal dari hanya melaksanakan realmicroteaching saja, namun jauh sebelum itu telah banyak mempelajari dalam perkuliahan yang berkaitan dengaan teknologi pembelajaraan. jawaban diperoleh dari pernyataaan dosen yang juga sebagai dosen pembimbing microteaching. menurut para dosen, peningkatan ketrampilan terjadi dalam satu semester dengan lebih dari enam pertemuan, dengan proses yang semula kurang baik menjadi layak. demikian pula berkaitan dengan rasa percaya diri, diawali dengan tampil pada awal latihan microteaching, yang kurang bagus, dan terus berlatih hingga mencapai layak tampil di depan kelas. berkaitan dengan kedewasaan dan etika juga melewati proses panjang, tidak dalam sekejap aatau satu semester saja, tetapi perlu waktu bertahun-tahun, bahkan berproses sejak pendidikan usia dini. demikian juga untuk penguasaan materi juga diperoleh dalam jangka panjang, bukan karena proses pada realmicroteaching yang hanya dilakukan hanya sekali tersebut. pendek kata, realmicroteaching memang memberi tambahan ketrampilan kepada mahasiswa namun relatif sangat sedikit karena hanya dilaksanakan hanya sekali. peerteachinglah yang banyak memberi kontribusi ketrampilan para mahasiswa menjelang melaksanakan ppl. 2. biaya penyelenggaraan realmicroteaching dari fakultas informasi mengenai besaran biaya penyelenggaraan diperoleh dari bagian keuangan fise uny. data menunjukkan bahwa setiap penyelenggaraan realmicroteaching menelan biaya sekitar rp60.000.000,dan dilaksanakan dalam satu tahun sekali. 3. bagaimana pendapat guru terkait optimalisasi pekerjaan dengan diselenggarakannya realmicroteaching? data mengenai optimalisasi pekerjaan guru yang diperoleh dari pertanyaan responden seperti table berikut. tabel kesediaan guru dalam pelaksanaan microteaching no. sikap jumlah persen (%) 1 senang melaksanakan mt 15 68,1 2 tidak senang melaksanakan mt 7 31,9 22 100 hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar atau 22 responden (81,4%) guru siap membantu pelaksanaan realmicroteaching, dan hanya 5 responden (18,6%) tidak memberi jawaban. dari 81% responden, sebagian besar atau 15 responden (68,1%) merasa senang melaksanakan realmicroteaching, dan hanya 7 responden (31,9%) tidak senang dengan keberaadaaaan microteaching. disamping itu besaran insentif yang diterima cukup menggiurkan. informasi lebih jauh dikemukakan bahwa pelaksanaan realmicroteaching mengganggu anak belajar secara regular walau hanya sekali. 4. bagaimana sikap siswa? tabel sikap siswa dalam pelaksanaan microteaching no. sikap jumlah persen (%) 1 senang melaksanakan mt 41 83,7 2 tidak senang melaksanakan mt 8 16,3 49 100 sikap siswa dengan pelaksaanaan realmicroteaching sebagian besar, yaitu 41 siswa (83,7%) menyatakan senang dengan pelaksanaan realmicroteaching, dan sisanya 8 siswa (16,3%) tidak senang mengikuti program microteaching. 5. bagaimana sikap dosen? berikut table pendapat dosen tabel sikap dosen dalam pelaksanaan microteaching no. sikap jumlah persen (%) 1 senang melaksanakan mt 4 25 2 tidak senang melaksanakan mt 9 56,2 3 tidak bersikap 3 18,8 16 100 sebagian besar dosen, yaitu 9 responden (56,2%) tidak senang melaksanakan reaalmicroteaching, hanya 4 responden atau 25% senang melaksanakan realmicroteaching, dan hanya 18,8% bersikap netral. 6. bagaimana sikap tenaga administratif? hal berbeda disampaikan oleh para staf administrasi, sebanyak tujuh staff administrasi mereka keberatan karena mengganggu hari libur serta honor terlalu kecil. penutup berdasarkan hasil analisis data, maka gambaran implementasi program realmicroteaching di fise uny sebagai berikut: keterampilan mahasiswa pada saat ppl sekitar (63 %) menyatakan mahasiswa ppl mengalami peningkatan keterampilan. sebanyak 22,2% tidak memberikan pilihan jawaban dan sisanya 14,8% menyatakan tidak mengalami peningkatan. biaya penyelenggaraan realmicroteaching dari fakultas sebesar rp. 60.000.000,sehingga membebani anggaran pengembangan tri dharma perguruan tinggi. guru menyatakan bahwa sebagian besar (81,4%) siap membantu pelaksanaan realmicroteaching dan sebagian besar (68,1%) merasa senang melaksanakan realmicroteaching. sekitar (31,9%) saja yang menyatakan bahwa tidak senang melaksanakan realmicroteaching. informasi lebih jauh dikemukakan bahwa pelaksanaan realmicroteaching mengganggu hari libur dan acara keluarga. disamping itu besaran insentif yang diterima lebih rendah berbanding pekerjaan yang dilakukan. sikap dosen dengan pelaksaanaan realmicroteaching sebagian besar (56,2%) menyatakan tidak senang (keberatan) dengan pelaksanaan realmicroteaching. sikap siswa dengan pelaksaanaan realmicroteaching sebagian besar (83,7%) menyatakan senang dengan pelaksanaan realmicroteaching daftar pustaka direktorat jenderal mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, 2010. sertifikasi guru dalam jabatan, buku 3. jakarta: kemdiknas. hamzah b. uno. 2010. perencanaan pembelajaran. jakarta: bumi aksara. kurikulum fise uny 2009. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. tim. 2009. panduan kkn-ppl uny. yogyakarta: uppl uny undang-undang nomor 14 tahun 2006 tentang guru dan dosen biodata suhadi purwantara , lektor kepala 550, aktif menulis di jurnal informasi, geo media, jurnal penelitian iptek dan humaniora dengan beberapa artikel antara lain mengenal beberapa macam bencana alam dan akibatnya, peran ilmu geografi dalam pengajaran ilmu sosial, perkembangan pemikiran geografi dalam kontribusinya pada ilmu wilayah, manfaat remotesensing dalam oseanografi, aplikasi ilmu geografi dalam perencanaan pembangunan, air tanah pantai parangtritis rawan intrusi, potensi mataair cerme untuk kebutuhan irigasi, australia negara maju di pojok dunia, perbedaan pulau honsu dan pulau jawa, dan lain-lain. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah tekonologi knowledge management 82 teknologi knowledge management: peran ti terhadap pengelolaan knowledge oleh: mahendra adhi nugroho akuntansi fise uny abstrak artikel ini akan membahas peran dan pengaruh ti secara komprehensif dalam pengelolaan knowledge dalam organisasi. pembahasan dimulai dari peran dan perkembangan ti dalam penkomunikasian knowledge, peran ti dalam mentranfromasikan knowledge, peran ti dalam penyebaran knowledge melalui jaringan, perkembagan teknologi knowledge manajemen, dan diakhiri dengan aplikasi ti berbasis knowledge dalam organisasi. dari semua peran tersebut dapat di simpulkan bahwa ti dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan knowledge yang berdampak pada peningkatan sinergi organisasi. kata kunci: teknologi informasi, pengelolaan knowledge, ti berbasis knowledge 1. pendahuluan perkembangan teknologi informasi (ti) dewasa ini telah merambah di seluruh sendi kehidupan. pengadopsian teknologi informasi dalam organisasi telah berlangsung sejak teknologi itu sendiri ada. tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dimotori oleh kebutuhan suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. peningkatan kinerja organisasi tidak hanya diukur dari seberapa besar dan cepat suatu organisasi mengadopsi ti untuk mendukung opreasinya tetapi juga kemampuan organisasi untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan yang pernah dilakukannya. pengetahuan (knowledge) merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi. knowledge merupakan konsep yang komplek (nonaka, 1994 dalam sambamurthy dan subramani 2005). knowledge dalam organisasi mengacu pada memori organisasi terhadap seluruh aktivitas yang telah dilakukannya. memori organisasi tersebut berperan sebagai basis data yang dapat menjadi otak suatu organisasi. tidak hanya memori mengenai aktivitas operasional organisasi tetapi juga memori mengenai budaya dan gaya organisasi. setiap organisasi mempunyai teknik dan metode yang berbeda-beda dalam menyimpan dan mengelola knowledge organisasi mereka. dalam pengelolaan knowledge ti mampu mendukung hampir setiap sendi pengelolan knowledge. peran ti dalam pengelolaan knowledge sangat komprehensif dari hanya sekedar sebagai alat komunikasi sampai dengan pengelolalaan knowledge suatu organisasi yang sangat komplek. perkembangan ti untuk alat komunikasi dari informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 83 sekedar untuk berbicara dewasa ini berkembang menjadi sebgai forum diskusi. dalam organisasi efek perkembagan tersebut mampu mengubah strategi bisnis dan pembentukan budaya organisasi yang mendukung kinerja perusahan. dalam artikel ini akan membahas peran dalam pengelolanan knowledge secara komprehensif yang dimulai dengan peran ti dalam meperlancar kanal infomasi sampai dengan pembentukan community of practice (cop) 2. ti adalah segalanya: dari columbus sampai wiki beberapa abad yang lalu suatu pemikiran mengenai kondisi bumi yang bulat yang di lontarkan oleh copernicus menantang para penjelajah lautan untuk memutari bumi. suatu tindakan yang menentang konsep bumi datar yang ada sebelumnya. dari banyak penjelajah, columbus salah satu penjelajah, pertama kali mengangkat sauh pada tahun 1492 untuk misi 3g (god, gold, glory) yang dipersembahkan untuk negaranya. untuk pertama kalinya, ekpedisi columbus menemukan benua amerika. pada awal pendudukan benua, columbus menemukan dan menduduki pulau kecil di dekat dataran utama benua amerika. dengan semangat misi 3g columbus mencoba untuk membangun daerah tersebut. columbus mencoba untuk memasukan knowledge baru yang berupa agama dan pemikiran cara hidup yang baru yang akhirnya menemui kegagalan. mengapa columbus gagal? knowledge merupakan konsep yang komplek dan beberapa faktor yang mendeterminasikan knowledge creation, management, valuation, dan sharing (nonaka, 1994 dalam sambamurthy dan subramani 2005). knowledge bukan merupakan aset fisik, sehingga konsep yang digunakan harus berbeda. permasalan yang dihadapi oleh columbus terhadap knowledge yang menjadi lebih sulit karena tidak adanya teknologi yang memadai yaitu (sambamurthy dan subramani 2005): 1. permasalahan koordinasi knowledge 2. permasalahan transfer knowledge 3. permasalahan sharing knowledge bagaimana meminimalisasi permasalahan knowledge? sejarah perjalanan manusia bergulir ke abad penemuan. pada masa tersebut dorongan manusia untuk berkomunikasi mendorong penemuan alat komunikasi dari telegran sampai telephone. kedua teknologi komunikasi memungkinkan untuk berbagi knowledge jarak jauh dengan cara dan kapasitas terbatas. pada akhir abad 20 perkembangan ti semakin komplek dan fleksibel dan terus berkembang sampai awal abad 21 dan terus berlanjut. perkembangan teknologi memungkinkan untuk berkomunikasi dan berbagi knowledge semakin fleksibel. komunikasi mengarah pada aplikasi berbasis komputer dan mengarah ke web. tabel 1 diambil dari wagner (2004) menunjukan peran teknologi yang ada terhadap knowledge. tekonologi knowledge management 84 table 1: konversi teknologi technology communication knowledge repository knowledge catalog e-mail 1-to-1, 1 -to-many, person-to-person local e-mail archives possible local index possible static and db backed web pages 1-to-many, approaching many-tomany, "dialog between web pages through hyperlinks local archives local index possible. web rings create larger catalog discussion forum many-to-many in web based forums, repeated 1-to-many in list servers central repository if web based, local if list server central index if web based internet chat 1 -to-1; many-to-many frequently none, transient communication none video/ audio streaming 1-to-many central host or decentralized streamers none, streams not indexed video; audio conference i -to-1, 1-to-many local repository if content is recorded none, content typically not indexed gdss many-to-many available, but gdss sessions often treated as one-off. typically none. but possible web log 1-to-many, can approach many to-many (similar to web pages) local repository within each weblog. metablogs" now emerging yes, local index, metablog may provide larger catalog wiki many-to-many yes, current knowledge and history ("temporal database") yes sumber: wagner (2004) trend yang paling baru sampai tulisan ini ditulis adalah trend komunikasi dan sharing knowledge berbasis pada web yang terhubung dengan internet. salah satu bentuknya adalah wiki. wiki merupakan satu set halaman web yang saling terhubung (linked) yang tercipta melalui pengembangan secara incremental oleh grup dari pengguna yang berkolaborasi dan software informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 85 digunakan untuk mengelola web site (wagner 2004). konsep wiki merupakan konsep knowledge sharing yang berada dalam ruang virtual dalam internet. contoh dari wiki adalah situs wikipedia (www.wikipedia.org) bagaimana teknologi memfasilitasi knowledge? secara sederhana knowledge dapat difasililitasi oleh fungsi teknologi itu sendiri. riley (2003) memberikan gambaran yagn di sajikan pada table 2. table 2: fungsi teknologi dalam memfasilitasi knowledge functionality technology searching search engines categorizing computer languages (xml, rdf) composing office suite applications summarizing artificial intelligence storing storage media distributing networks workflow groupware sumber: riley (2003) setelah itu semua, apa sebenarnya peran ti terhadap knowledge? ti membuat banyak perusahaan untuk membayangkan dunia baru yang dimotori (leveraged) knowledge. e-mail dan internet memungkinkan orang untuk mengetahui pemikiran terakhir dari rekan mereka tidak peduli dimana mereka berada (mcdermott, 1999). dari situ terlihat bahwa teknologi membedakan istilah 3g columbus dan 3g telephone seluler. 3. ti sebagai alat bantu: kantor pos vs komputer apa yang terjadi jika komputer dengan koneksi internet dimiliki semua orang? atau, apa yang terjadi jika komputer masuk ke dalam kantor pos? perkembangan teknologi informasi memungkinkan komunikasi menjadi lebih mudah. fungsi teknologi dapat menggeser fungsi kantor pos bukan hanya pengantar surat dan barang. jika kita perhatikan pengaruh ti terhadap pt pos indonesia tampak jelas dari peran dan produk jasa yang ditawarkan. dari penghapusan jasa telegram, penggunaan wesel elektronik sampai dengan jasa perbankan meluai shar-e yang menggandeng bank muamalat. dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa intervensi ti pada pt pos indonesia mampu meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan cabang bahkan perusahaan lain melalui transfer knowledge. konsep bagaimana teknologi dapat mendukung transformasi knowledge digambarkan oleh marwick (2001) dengan mengadopsi knowledge creation nonaka (1994). marwick (2001) mencotohkan teknologi dapat mendukung melalui peran yang disajiakan pada tabel 3. http://www.wikipedia.org/ tekonologi knowledge management 86 table 3: dukungan teknologi dalam knowledge sharing tacit to tacit tacit to explicit e-meetings answering questions synchronous collaboration (chat) annotation explicit to tacit explicit to explicit visualization text search browsable video/audio of presentations document categorization sumber: marwick (2001) kemudian, bagaimana teknologi dapat berperan? dalam menghubungkan suatu fungsi dan peran diperlukan suatu agen teknologi, agen tersebut berfungsi untuk mengantarkan dan sebagai perantara antar fungsi. agen teknologi dapat berupa software aplikasi tertentu yang dibangun untuk koordinasi, komunikasi, menyimpan knowledge secara integratif dan fungsi lain. contoh sederhana dari agen teknologi adalah aplikasi catalog elektronik perpustakaan online atau aplikasi e-mail dan messenger. konsep agen teknologi dapat dilihat pada abdullah et al (2005). 4. ti dan knowledge: microsoft dan google pada tahun 80-an windows muncul dengan segala keunggulannya dari sistem operasi dos yang pada saat itu digunakan hampir seluruh produsen komputer. secara tidak langsung, microsoft mampu menggeser produsen komputer lain seperti ibm dan apple. meskipun diimbangi oleh open source dominasi microsoft semakin kuat pada 9 agustus 1995 saat windows mengeluarkan netscape yang merupakan jaringan pc windows. dengan aplikasi tersebut memungkinkan untuk membuat jaringan berbasis windows antar pc dan memungkinkan koneksi dengan internet menjadi lebih mudah. seiring dengan perkembangan teknologi jaringan dan terkoneksi dengan internet, banyak bermunculan juga aplikasi berbasis web. aplikasi tersebut diwujudkan dalam suatu situs web yang dapat dilihat sampai sekarang jika kita mengakses internet. salah satu situs penyedia pencarian knowledge yang pertama di internet, khususnya untuk knowledge yang terstruktur adalah www.google.com. situs merupakan searching engine yang terbesar sampai tulisan ini ditulis. pada perkembangannya, banyak pengelola web mencantumkan searching engine pada web mereka yang memudahkan pengguna. kemudian, apa hubungan dengan organisasi? ti merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan knowledge yang ada dalam organisasi. dalam organisasi tool dan ifrastuktur teknologi sangat mempengaruhi http://www.google.com/ informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 87 pengelolaan knowledge yang ada. duffy (2001) memberikan gambaran tool dan infrastruktur dari pengelolaan knowledge yang terdiri dari: 1. infrastruktur data warehousing  merupakan infrastruktur (hardware dan software) untuk menyimpan, dan akses kembali knowledge. 2. sistem manajemen businessware  memberikan dukungan akses integrasi aplikasi real time dan otomatisasi proses bisnis 3. aplikasi kolaboratif  merupakan fungsi inti termasuk e-mail, database, penjadwalan, database, dll. 4. software akses  aplikasi yang digunakan untuk mengakses knowledge yang ada. setelah mengetahui tool dan infrastruktur ti dalam manajemen knowledge, bagaimana struktur yang mendukung? struktur teknologi merupakan rangkaian teknologi dan jaringan pendukung dalam knowledge. secara garis besar zeleny (2002) membedakan teknologi dalam komponen hardware, software, brainware dan ditambah jaringan pendukung teknologi. hubungan antar struktur tersebut dapat dilihat pada gambar 1. gambar 1: hubungan antar struktur teknologi 5. perkembangan ti: sequel james bond sequel cerita james bond menggambarkan pandangan manusia mengenai arti dari kecangihan teknologi. jika kita rangkai, seri james bond berdasarkan tahun pembuatan memberikan gambaran teknologi pada saat film dibuat. kita ambil contoh teknologi yang digunakan pada mobil bond. pada serial tahun 80an dan awal 90-an (license to kill, the man with golden gun, dll) teknologi yang dipasang pada mobil bond cenderung bersifat fungsional sederhana seperti peluncur roket, pelontar paku di jalan, dan beberapa fungsi komunikasi. secara cukup signifikan berbeda dengan peralatan yang terpasang pada mobil bond pada film yang dibuat pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an (die another day, casino royal, dll). pada masa tersebut, mobil bond tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melarikan diri. di samping teknologi persenjataan, tekonologi knowledge management 88 mobil bond dimasukan teknologi komputer yang cukup canggih, mulai dari sistem gps sampai dengan fungsi komputer yang supercanggih yang berhubungan dengan satelit dan memungkinkan untuk berhubungan dengan markas dan pusat data dimana pun berada. apa hubungan james bond dengan perkembangan ti? perkembangan ti mempengaruhi pola pikir dan pola hubungan sosial. cerita james bond dibangun berdasarkan pencapaian kemajuan teknologi yang ada. sistem gps dan jaringan komputer pada mobil bond muncul setelah kemajuan teknologi jaringan komputer dan telephone seluler berkembang pesat yang dimulai pertengahan tahun 90-an. atau dalam kehidupan nyata, telepon dengan tatap muka dimungkinkan setelah teknologi 3g ditemukan. kemudian, bagaimana perkembangan ti sesungguhnya? allen (2003) memberikan urutan perkembangan pda (personal diary assistant) pada awal perkembangan dari 1988 – 1997 berdasar frame teknologi disajikan dalam tabel 4. tabel 4: perkembangan pda 1988 -1997 proposed frame problem performance criteria candidate exemplary artifacts palmtop computers very small computers • size • computing power • computer applications atari portfolio 0989) hp 95lx (1991) poqet pc (1989) pen based computers information for mobile workers and technophobes • pen input (handwriting recognition) • intelligent assistance (mass consumer) apple newton messagepad (1993) casio/tandy zoomer (1993) grid convertible (1992) shan) exise?ripad 09931 communicators portable wireless connectivity • wireless link • telephony applications • pen input eo personal communicator (1993) motorola envoy (1995) motorola marco (1995) sony magiclink (1994) connected organizers small devices that complement personal computers • synchronization • organizer applications • computer applications franklin rex (1997) hp 320lx (1997) paimpilot (1996) sharp se-500 (1997) sumber: allen (2003) informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 89 pada perkembangan selanjutnya, fungsi pda semakin meningkat dengan fasilitas yang lebih komplek. fungsi pda tidak hanya organizer tetapi menuju ke arah koordinasi dan knowledge komputer dengan koneksi internet. kemudian, bagaimana perkembangan teknologi manajemen knowledge? perkembangan teknologi khususnya dalam organisasi paling tidak melalui empat tingkat (gottschalk dan khandelwal 2004). tingkat pertama: end user tool yang mengacu pada jaringan tiap komputer. kedua: who knows what: informasi mengenai siap yang mengetahui sesuatu dengan membangun direktori knowledge. ketiga: what they know mengacu pada informasi yang tersedia dengan pendekatan data mining. keempat: how they think: sistem informasi untuk memecahkan masalah dengan pendekatan artificial intelligence. secara grafis disajikan pada gambar 2. gambar 2: tahap perkembangan teknologi manajemen knowledge 6. aplikasi ti berbasis knowledge: kisah buckman laboratories (tim meek, 1999) buckman laboratories berdiri sejak 1945 dan bergerak di bidang industri obat dan kimia. buckman mengarah ke arah perusahaan virtual. inovasi buckman dimulai ketika ekpansi inovasi toolset dengan menginstal sistem email pertama pada 1984. dari permulaan tersebut kemudian mengarah ke teknologi yang mengarah pada knowledge transfer pada tahun 1989 dan pada akhirnya mengarah pada desain ulang portal dan pembangunan extranet untuk menunjang perusahaan virtualnya. secara garis besar sejarah perjalanan inovasi teknologi berbasis knowledge buckman dari inisiasi awal 1984 sampai 1999 disajikan pada table 5. stage 1 end user tools stage 2 who knows what stage 3 what they know stage 4 how they think time sumber: (gottschalk dan khandelwal 2004) tekonologi knowledge management 90 tabel 5: perkembangan komputer dan jaringan tahun 1984 1999 the timeline 1984 bulab's first computer access via telecommunications 1985 disoss/pspc e-mail system 1986 limited usage of ibm portable pc, international access to disoss 1987 first "laptops" in field 1988 ibm information network (ii n) replaces home-grown network access 1989 knowledge transfer task force started 1990 fastpath (today this would be called a "portal") 1991 r&d electronic notebook system 1992 ktd is formed; begin conversion to compuserve e-mail & forums from disoss/pspc/ps-cics; compuserve network replaces ibm information network; customer forums– the first "extranet" 1993 begin conversion to windows 1994 the name k'netixtm is born; 4th wave conference; begin conversion to windows 3i, microsoft office, winbim; begin to use unix; rhb describes the seven characteristics of the ideal kt system 1995 www.buckman.com goes on-line; intranet goes on-line; begin on-line learning systems design 1996 tcp/ip becomes network standard (kna/kam) with netscape browser 1997 first search engine on intranet; begin erp system implementations 1998 conversion from compuserve to internet; e-mail; newsgroups, global upgrade to office 97 and windows 95; removal of mainframe system 1999 intranet portal redesign; extranet development sumber: tim meek, (1999) setelah mengetahui perjalanan teknologi knowledge buckman, bagaimana teknologi dapat bekerja? dalam teknologi tersebut terdapat tool komunikasi yang memungkinkan untuk berkomunikasi. tool tersebut memungkinkan orang berkomunikasi dengan menembus batas geografis. fitur tool komunikasi people-to-people mempunyai fitur sebagai beberapa fitur berikut (shand, 1998): real time alerts and messaging, live chat, threaded discussions, electronic whiteboard, document collaboration, team room project management. fitur tersebut bekerja sebagai fasilitator untuk transfer knowledge. selanjutnya, bagaimana knowledge dalam organisasi ditrasnfer? transfer knowledge dalam organisasi dapat dilakukan secara formal maupun non formal baik secara langsung maupun elektronik. mode dan formalitas transfer knowledge digambarkan oleh kirkland (2002) disajikan pada gambar 3. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 91 gambar 3: mode dan formalitas transfer knowledge mengapa buckman menggunakan ti berbasis knowledge? apa sesungguhnya dampak ti berbasis knowledge pada organisasi? ti dan manajemen knowledge merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. ti akan memotori manajemen knowledge dan knowledge akan mengoptimalkan ti. dalam organisasi hubungan proses manajemen knowledge berbasis ti terhadap inovasi dan kefektivan organisasi dapat ditunjukan matrik sabherwal dan sabherwal (2005) yang disajikan pada gambar 4. gambar4: proses manajemen knowledge berbasis ti sumber: sabherwal dan sabherwal (2005) sumber: kirkland (2002)  mentoring /apprenticeship  phone conversation or meeting with expert  internal conferences  training programs  webcasts  shared file systems and document stores  search engines  e-mail filters and personalization tools  recommended or required methodologies and frameworks  expert systems  specialized intranet sites informal/unstructured formal/structured electroni c live degree of formality m o d e o f k n o w le d g e t ra n sf e r tekonologi knowledge management 92 akhirnya, apa peran inti dalam aplikasi ti berbasis knowledge dalam organisasi? teknologi yang diaplikasikan dalam organisasi tidak dapat berfungsi dengan optimal tanpa dukungan jaringan pendukung. faktor manusia masih merupakan komponen utama dalam mengaplikasikan teknologi. dalam organisasi dapat dibentuk community of practices (cop) baik formal maupun informal sebagai pendukung teknologi. dalam konsep ini teknologi dapat digunakan sebagai fasilisator dengan membentuk komunitas virtual. untuk mencapai keberhasilan manajemen knowledge perlu melibatkan grup dan user. contoh aplikasi cop dalam organisasi dapat berupa aplikasi komunikasi antar karyawan dalam portal khusus, aplikasi messenger atau portal aspirasi secara anonym. cop dapat dikatakan sebagai inti dari keberhasilan aplikasi ti berbasis knowledge dalam organisasi. contoh keberhasilan perpaduan cop dan ti adalah aplikasi ti pada bank pemerintah di thailand yang disajikan oleh wettayaprasit et al (tanpa tahun). mereka mengilustrasikan cop tiap cabang dipadukan dengan forum knowledge sharing bank mampu menghubungkan 588 cabang yang tersebar diseluruh thailand dengan 9010 pengguna. 7. simpulan artikel dimulai dengan memabahas peran ti dalam penkomunikasian knowledge yang kemudian diteruskan dengan peran ti dalam mentranfromasikan knowledge, peran ti dalam penyebaran knowledge melalui jaringan, perkembagan teknologi knowledge manajemen, dan diakhiri oleh aplikasi ti berbasis kwoledge. dari setiap pembahasan dapat diketahui bagaimana ti mamapu membantu dalam mengelolaan asset yang berupa knowledge dengan efektif dan efisien. simpulan lain yang dapat ditarik dari pembahasan di dalam artikel adalah: pertama, ti dapat membuka kanal informasi dan dikusi dalam menjaring, menyimpan, dan mengelola knowledge. kedua, dengan ti tranfromasi knowledge menjadi lebih mudah terjadi dan dapat mempengaruhi setrategi organisasi. ketiga, ti dapat mendukung penyebaran dan pengelolaan knowledge secara jaringan. keempat, perkembangan ti dapat mempengaruhi tahap perkembangan dan peran knowledge dalam organisasi. kelima, aplikasi ti berbasis knowledge dapat meningkatkan sinergi organisasi. daftar pustaka abdullah r. et al, “applying knowledge management system with agent technology to support decision making in collaborative learning environment” the journal of american academy of business, cambridge vol. 7 num. 1 *september 2005 pp. 181 – 188 informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 93 allen j. p. “the evolution of new mobile applications: a sociotechnical perspective” international journal of electronic commerce vol. 8, no. 1, fall 2003, pp. 23–36. duffy j., “the tools and technologies needed for knowledge management” the information managemant journal january 2001, pp. 64 – 67. gottschalk p. dan khandelwal v. k “stages of growth for knowledge management technology in law firms” journal of computer information systems summer 2004pp. 111 124 kirkland j. how portblue fits within the knowledge management universe (2002) http://www.portblue.com marwick m. d. “knowledge management technology” ibm system journal vol. 40, no 4, 2001, pp. 814 -830 meek, t, “the evolution of information technology at buckman” knowledge management review, issue 11 november/december 1999 mcdermott r. “why information technology inspired but cannot deliver knowledge management” california management review vol41. no. 4 , summer 1999 pp.103-117 riley t. b. “knowledge management and technology” international tracking survey report ’03 number two june 3, 2003 http://www.rileyis.com/publications/research_papers/tracking03/intltrac kingrptjune03no2.pdf sabherwal r. dan sabherwal s. “knowledge management using information technology: determinants of short-term impact on firm value” decision sciences volume 36 number 4 december 2005 pp. 531 567 sambamurthy, v.dan m. subramani, “special issue on information technologies and knowledge management” mis quarterly vol. 29 no. 1, march 2005 pp. 1-7 shand d. “harnessing knowledge management technologies in r&d” knowledge management review issue 3 july – august ’98 pp. 20-21 wagner c. “wiki: a technology for conversational knowledge management and group collaboration” communications of the association for information systems, volume13, 2004 pp. 265-289 wettayaprasit w. et al “knowledge management for information technology section of government saving bank (gsb) in southern thailand” http://www.portblue.com/ http://www.rileyis.com/publications/research_papers/tracking03/intltrackingrptjune03no2.pdf http://www.rileyis.com/publications/research_papers/tracking03/intltrackingrptjune03no2.pdf tekonologi knowledge management 94 zeleny, m. “knowledge ff enterprise: knowledge management or knowledge technology?” international journal of information technology & decision making vol. 1, no. 2 (2002) pp. 181-207 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi 16 integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi di sekolah menengah atas oleh: kiromim baroroh pendidikan ekonnomi fise uny abstrak persoalan korupsi merupakan tanggung jawab semua pihak, terlebih lembaga pendidikan formal di sma. pembelajaran ekonomi memiliki peluang yang berarti dalam membantu menciptakan budaya anti-korupsi dalam masyarakat. pembelajaran ekonomi diharapkan selain memberikan pengajaran kepada siswa agar dapat berlaku ekonomis, siswa diharapkan juga mampu berperilaku yang memegang etika bisnis mampu memberikan pembinaan kepada peserta didik untuk memiliki sikap kejujuran, mentaati peraturan, dapat menjaga amanah, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan sosialnya. nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan dalam pembelajaran ekonomi di kelas. integrasi dapat dilakukan ketika guru membuat silabus dan rpp, pelakasanaan pembelajaran sampai tahap evaluasi. pelaksanaan dan penilaian pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan anti korupsi, tidak hanya pada ranah kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. kata kunci: nilai, korupsi, pembelajaan ekonomisma a. latar belakang kondisi masyarakat indonesia dewasa ini tengah mengalami persoalan dilematis yang berhubungan dengan aspek budaya dan aspek moral. korupsi seakan-akan telah menjadi suatu hal wajar bahkan terstruktur padahal tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan moralitas bangsa. sebagai upaya menciptakan budaya anti-korupsi dalam masyarakat harus dilakukan secara total dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan seluruh aspek kehidupan manusia. tak kalah penting adalah dunia pendidikan khususnya pendidikan formal. pembelajaran ekonomi memiliki peluang yang berarti dalam membantu menciptakan budaya anti-korupsi dalam masyarakat. pembelajaran ekonomi diharapkan selain memberikan pengajaran kepada siswa agar dapat berlaku ekonomis, siswa diharapkan juga mampu berperilaku yang memegang etika bisnis, mampu memberikan pembinaan kepada peserta didik untuk memiliki sikap kejujuran, mentaati peraturan, dapat menjaga amanah, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan sosialnya. pada dasarnya korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan ekonomi. sebab salah satu tujuan dari pembelajaran ekonomi di sma adalah membentuk informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 17 sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara. dengan demikian, upayaupaya untuk melakukan penguatan terhadap pendidikan ekonomi menjadi substansial untuk membangun budaya anti-korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi yang telah membudaya di masyarakat kita. dalam konteks ini, sekolah menengah atas, sebagai lembaga pendidikan formal yang mendidik peserta didik bukan semata-mata memiliki kemampuan akademis, intelektual, dan spritiual yang baik, namun di kemudian hari para lulusan sma di harapkan mampu menjadi pemimpin bangsa masa depan. terkait dengan adanya korupsi yang merajalela, pendidikan tidak dapat disalahkan begitu saja, sebab banyak aspek yang melatarbelakangi individu atau sekelompok orang melakukan korupsi. namun, pendidikan ekonomi (terutama di sekolah) memiliki peranan yang besar dalam upaya pemberantasn korupsi. pembelajaran ekonomi merupakan salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. b. pembahasan apa yang dimaksud korupsi ? menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dapat dilihat dalam 13 buah pasal dalam uu no 31 tahun 1999 jo.uu no.20 th 2001. ada 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. kerugian keuangan negara b. suap menyuap c. penggelapan dalam jabatan d. pemerasan e. perbuatan curang f. benturan kepentingan dalam pengadaan g. gratifikasi (kpk, 2006:19-21) korupsi didefinisikan sebagai sebuah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara (penguasa) karena keuntungan status, atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (robert klitgard, 2003: 31). korupsi yang terjadi di masyarakat indonesia memang seolah-olah menjadi suatu tindakan yang dianggap wajar. hal ini terjadi karena merebaknya kasus korupsi dalam setiap lini dan struktur masyarakat yang mapan. korupsi adalah hasil transaksi dua pihak yang oleh michael foucault, filsuf perancis abad lalu, disebut “relasi kekuasaan”. relasi kekuasaan melibatkan aksi dua pihak, yang satu berupaya mempengaruhi atau mengontrol yang lain. keduanya terlibat transaksi kepentingan dan salah integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi 18 satunya memainkan peran melawan (resisten). (stephanus djunatan, 16 mei 2005). menurut kamus besar bahasa indonesia, korupsi adalah “kegiatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi” (kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga, 2000: 205). korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang kehidupan (termasuk ekonomi atau pendidikan), apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga ( jeremy pope, 2003). menurut franz magnis suseno (dalam faisal djabbar, 2011) ada tiga sikap moral fundamental yang dapat menangkal godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi. menunjukkan siapa dirinya. kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk. adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. magnis mengatakan, bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. keadilan adalah tiket menuju kebaikan. tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin untuk menyukseskan kegiatan olahraga. menurut magnis, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan serta menjadi orang yang bermutu sebagai manusia.( http://www.unindra.ac.id/?q=node/33). pendidikan anti korupsi lebih banyak menekankan pada sembilan nilai yang membentuk perilaku anti korupsi (jujur, kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil, peduli) (http://iwansusanto.com/buku-pendidikan-anti-korupsi-penanaman-nilai-nilaianti-korupsi-sejak-dini.htm). akar-akar korupsi, kalau boleh dikatakan demikian, salah satunya berawal dari sikap ketidakjujuran. sikap seperti ini, tentu bukanlah sesuatu yang bersifat otomatis, melainkan telah menjadi (potensi) karakteristik seseorang. dengan kata lain, ketidakjujuran itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor: mulai dari faktor individu, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan bangsa. pertama, faktor individu. seseorang yang terlibat tindak korupsi, biasanya tidak atau kurang memiliki “kesadaran” dalam beragama. dengan kata lain, mungkin dia memang tidak memiliki pengertian dan pemahaman atas ajaran agama. tetapi mungkin pula dia beragama, dan bahkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang ajaran dan nilai-nilai agama, namun http://www.unindra.ac.id/?q=node/33 http://iwansusanto.com/buku-pendidikan-anti-korupsi-penanaman-nilai-nilai-anti-korupsi-sejak-dini.htm http://iwansusanto.com/buku-pendidikan-anti-korupsi-penanaman-nilai-nilai-anti-korupsi-sejak-dini.htm informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 19 kesemuanya belum menjadi kesadaran dalam dirinya, sehingga antara pengetahuan dan kesadaran mengalami keterpecahan. pengertian dan pengetahuannya tentang agama belum tentu sepadan dengan tingkat keimanan, dimana dengan hal itu ia memiliki rasa tanggung jawab terhadap tuhan dan terhadap sesamanya. kesadaran, dengan demikian, berkenaan dengan rasa tanggung jawab ini. seseorang yang beragama, namun mau melakukan tindak korupsi, imannya dapat disebut masih lemah, bahkan dapat dikatakan tengah mengalami krisis keimanan. kedua, faktor keluarga. seseorang yang terlibat tindakan korupsi, sangat mungkin dipengaruhi oleh lingkungan dan suasana atau kondisi keluarganya. seseorang yang tumbuh di dalam keluarga, dimana di dalamnya nilai-nilai kejujuran diremehkan atau diabaikan, pada akhirnya akan terbentuk mental-spiritual seseorang di dalamnya kurang memiliki rasa dan sikap kejujuran. lantaran yang kerap terjadi di dalam keluarganya adalah dusta dan kebohongan. faktor lain berkenaan dengan keluarga, mungkin karena terdesak oleh kebutuhan atau keinginan, maka dia melakukan tindak korupsi. namun sekali lagi, apabila hal ini terjadi, berarti ia mengalami kelemahan dalam keimanan. ketiga, faktor sekolahan. di dalam hal ini, faktor yang paling penting diperlukan adalah keteladanan para guru serta suasana kehidupan sekolah yang agamis dan disiplin. sekolah yang menekankan biaya tinggi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya, namun tanpa disertai oleh mutu pendidikan dalam arti yang sebenarnya, sangat mudah mendorong terjadinya perilaku konsumtif dan hedonis. perilaku ini, misalnya, ditandai oleh persaingan duniawi, sehingga mendorong siswa atau orang tua lebih bersikap menonjolkan materi ketimbang kualitas pribadi. keempat, faktor masyarakat. masyarakat yang dimaksud tidak lain adalah lingkungan pergaulan, baik oleh anak maupun orang tuanya. manakala lingkungan masyarakat tidak kondusif dalam menumbuhkan perilaku yang santun, rendah hati, sederhana, penuh dengan suasana yang etis dan agamis, maka memungkinkan terjadinya persaingan dalam materi, lalu melahirkan perilaku ketidakjujuran dan demonstration effect. kelima, faktor bangsa. sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis terutama dalam hal etika dan moral, pada akhirnya mudah melahirkan krisis ekonomi, politik, dan bahkan kebudayaan. etika dan moral sebuah bangsa, sebagaimana banyak diungkapkan kaum bijak, sangat menentukan kualitas kebudayaan dan peradaban sebuah bangsa. manakala bangsa itu mengalami krisis etika dan moral, maka perilaku menghalalkan segala cara sangat mungkin menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para pemimpinnya, dan pada akhirnya masyarakat.( zaenal arifin, (ed.), 2004). dalam sebuah organisasi publik, bidang-bidang yang sering menjadi ajang korupsi antara lain: integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi 20 pengadaan barang dan jasa publik, penetapan batas-batas tanah, pengumpulan pemasukan, pengangkatan pegawai, tata pemerintahan setempat. sementara cara-cara yang digunakan biasanya adalah: a). kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga dan sanak keluarga, b). korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik, dan sebagainya, c). uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan), dan d). berbagai ragam penggelapan.( jeremy pope, 2003). syarat pertama untuk memberantas korupsi adalah adanya seorang pemimpin pemerintahan yang punya kemauan keras dan memperoleh dukungan orang yang berwawasan dan jujur. tanpa pemimpin dan pendukung seperti itu tidak akan ada program yang berhasil. pendekatan programatis gagal karena pimpinan tertinggi tidak memberi dukungan penuh dan aktif terhadap program ini. dalam kaitan ini, di negara-negara berkembang dewasa ini, watak seorang pemimpin adalah lebih penting dari pada sistem dan struktur masyarakat. sistem dan struktur memang dua sasaran utama yang harus diubah bila hendak memberantas korupsi. tetapi perubahan serupa itu hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang menginginkan perubahan. kalau orangorang seperti itu memang ada, barulah suatu rencana yang programatis sangat diperlukan. maka seorang pemimpin yang berkemauan niscaya akan menyambut gembira rencana seperti itu dan menaruh perhatian terhadap penerapannya.( s.h. alatas, 1987). jeremey pope (2003) menegaskan bahwa ada tujuh prinsip yang berlaku bagi semua aspek siklus kegiatan yang berurusan dengan masyarakat (sektor publik), antara lain: tidak memikirkan diri sendiri, integritas, obyektifitas, tanggung gugat, keterbukaan, kejujuran, kepemimpinan. setelah dilakukan kajian pustaka, penelitian dan kajian-kajian yang secara spesifik membahas peranan pembelajaran ekonomi dalam upaya pemberantasan korupsi, masih sangat langka. meskipun demikian dari hasil telaah pustaka ada beberapa penelitian dan kajian buku yang relevan, antara lain: 1. robert klitgard, membasmi korupsi, jakarta: yayasan obor indonesia, 2003. kajian utama penelitian yang berbentuk buku tersebut dirancang untuk menolong para pembaca mengenali tingkah laku korupsi dan menentukan apa yang harus dilakukan. gagasan utama buku ini; korupsi adalah masalah yang besar di negara berkembang yang memberikan dampak atau pengaruh negatif bagi rakyat. setelah peneliti melakukan telaah pustaka buku ini, paling tidak ditemukan gambaran-gambaran konseptual dan pengalaman empiris sebuah negara dalam melakukan pemberantasan korupsi. 2. s.h. alatas, korupsi; sifat, sebab dan fungsi, jakarta: lp3es, 1987. kajian buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 21 pakarnya, suatu pengamatan tehadap korupsi yang berlangsung lama yang semula timbul ketika perang dunia kedua di jawa di bawah pendudukan jepang. buku yang kecil tersebut berisi pemikiran tentang mengenalkan beberapa perilaku-perilaku korupsi baik di jaman kekaisaran romawi, korupsi di cina kuno, korupsi di asia. serta menjelaskan pengaruhpengaruh korupsi bagi perjalanan kehidupan umat manusia. 3. syed hussen alatas, sosiologi korupsi penerjemah: alghozi usman, jakarta: lp3es, 1981. penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis, meskipun diakui oleh peneliti kajian tersebut tidak membuahkan sebuah konstruksi tentang penanggulangan korupsi yang strategis. namun karya tersebut berisi pemikiran pokok berupa konsep-konsep korupsi, mulai dari makna korupsi, fungsi korupsi, sebabsebab korupsi, dan upaya-upaya pencegahan korupsi. 4. penelitian m. abdul karim, teologi anti-korupsi (studi atas penanggulangan korupsi dalam sejarah islam), dipresentasikan di lembaga penelitian uin sunan kalijaga yogyakarta, 2006. penelitian yang dilakukan oleh karim membahas tiga tokoh dalam sejarah islam yang telah berhasil dalam menanggulangi tindakan korupsi pada masa pemerintahan islam. hasil dari penelitian diatas adalah tiga tokoh pemberantas korupsi tersebut adalah: umar bin abdul aziz pada masa bani umayah, alaudin kholji pada masa dinasti mughol di india, dan ilhan dalam masa dinasti ilhan atau mongol islam. dalam menanggulangi praktek korupsi ketiga tokoh tersebut memiliki langkah strategis dalam menanggulangi korupsi. strategi tersebut adalah dengan membayar gaji yang layak kepada para pegawai, mensejahterakan perekonomian rakyat dan kondisi sosial masyarakat, serta memberikan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. 5. jeremy pope, strategi memberantas korupsi; elemen sistem integritas nasional, penerjemah: erry riyana hardjapamengkas, jakarta, yayasan obor indonesia, 2003. buku ini berisi pemikiran penting dan strategis berupa tantangan-tantangan dan memaparkan konsep sistem integritas nasional yang dapat digunakan sebagai sebuah kerangka untuk membahas berbagai pendekatan guna memahami berbagai isu yang menonjol, termasuk isu korupsi. selain itu buku ini menjelaskan tentang pilar-pilar dan alat dalam sebuah kelembagaan publik yang bebas dari tindakan korupsi, serta memberikan pelajaran-pelajaran berharga dari berbagai negara, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, baik di negara berkembang maupun negara maju. 6. penelitian yang telah dilakukan hudan mudaris (2009) ditemukan hasil sebagai berikut; 1). pendidikan anti -korupsi tidak dipelajari dalam mata pelajaran tersendiri, maka model pendidikan anti -korupsi di sman 7 yogyakarta dilaksankan secara kontekstual dalam integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi 22 pembelajaran pai, dengan tujuan untuk mensosialisasikan pendidikan anti -korupsi pemberian pemahaman kepada siswa tentang peran penting pa i dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi, melatih siswa belajar untuk menjunjung tinggi sikap disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab, sehingga siswa terlatih bersikap tidak koruptif sejak di bangku melalui sekolah dengan kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, materi -materi pai di sekolah dengan tujuan pembelajaran pai dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah korupsi. dari kajian penelitian di atas, penulis belum menemukan yang spesifik berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan penanggulangan korupsi. namun, kajian-kajian di atas memberikan pemahaman dan kerangka konseptual bagi penulis dalam mengkaji lebih dalam terkait dengan peran strategis pendidikan ekonomi dalam menanggulangi korupsi, khususnya dalam aspek pembelajaran pelajaran ekonomi di sma. urgensi pendidikan anti -korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran ekonomi adalah : 1. memberikan pembaharuan pembelajaran akan meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap kondisi riil masyarakat yang telah dililiti oleh budaya korupsi. sehingga siswa menyadari tentang dampak negatif korupsi yang dimungkinkan para siswa tidak melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun, bahkan dapat mendukung gerakan pemberantasan korupsi. 2. memberikan pemahaman yang proporsional kepada guru, bahwa dalam konteks zaman sekarang ini inovasi pembelajaran ekonomi sangat diperlukan, agar tujuan mata pelajaran ekonomi di sekolah dapat berjalan seimbang, antara tujuan individual maupun sosial. 3. dapat mengembangkan budaya anti-korupsi sejak di sekolah, khususnya di sma. dengan penanaman kesadaran dan peningkatan kepedulian siswa terhadap persoalan korupsi ia dapat membantu dalam pemberantasan korupsi yang telah melanda negeri ini. 4. bagi guru ekonomi dan siswa terbiasa dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka menyadari bahwa sebagai bagian dari bangsa indonesia merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat kita 5. mata pelajaran ekonomi sma bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: a. memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. b. menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 23 c. membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara. d. membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional (permen 22 tahun 2006). nilai-nilai yang dapat ditanamkaru dalam pembelajaran anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi antara lain: (jujur, kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil, peduli). dengan demikian tujuan pembelajaran ekonomi di sma yang membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab sejalan nilai-nilai anti korupsi nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran ekonomi di kelas. integrasi dapat diawali ketika guru membuat rpp dan silabus, pelaksanaan sampai tahap evaluasi. dalam menentukan tujuan pembelajaran guru hendaknya memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran. misalnya adanya hukuman bagi siswa yang melakukan tindakan curang ketika berlangsung simulasi pembelajaran. guru memberikan reward bagi yang berhasil dan tidak melakukan tindakan curang. namun mereka yang melakukan kecurangan agar dapat memperoleh hadiah simulasi, guru harus tegas memberikan sangsi, sehingga siswa tidak akan mengulangi perbuatannya. contoh pelaksanaan metode simulasi dalam standar kompetensi memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. pada pembelajaran dengan metode simulasi siswa diminta untuk membentuk dua kelompok yang terdiri dari penjual dan pembeli. masing-masing penjual akan diberi kartu penjual dan pembeli akan diberi kartu pembelian. penjual harus menjual berangnya sesuai dengan harga yang tertera di kartu atau lebih tinggi, demikian pula pembeli wajib membeli sesuai harga yang tertera di dalam kartu atau lebih rendah. pemenangnya adalah siswa yang memperoleh keuntungan paling besar. siswa tidak boleh mengganti tulisan yang ada di dalam kartu. apabila ada siswa yang mengganti, guru akan mengurangi point siswa. sebaliknya siswa yang berlaku jujur dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan mendapatkan hadiah berupa nilai aktivitas yang tinggi. contoh lain pada saat pembelajaran kegiatan ekonomi berupa konsumsi, distribusi dan produksi dapat melalui simulasi, pada kegiatan simulasi ini ditentukan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siswa, apabila ada siswa yang melanggar, akan ada sangsi, dan ini dijalankan secara konsisten. sangsi dalam pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan dengan tegas. bentuk sangsi dapat ditawarkan ke siswa, dan merupakan kesepakatan kelas. guru dapat menanamkan sikap anti korupsi dan perilaku korupsi di dalam integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran ekonomi 24 pembelajaran. penilaian tidak hanya bersifat kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. pendidikan anti -korupsi dapat dilakuka n melalui model pendidikan anti -korupsi dilaksanakan secara kontekstual dalam pembelajaran ekonomi, dengan tujuan untuk mensosialisasikan pendidikan anti -korupsi, pemberian pemahaman kepada siswa tentang peran penting ekonomi dalam upaya pemberantasan tind akan korupsi, melatih siswa belajar untuk menjunjung tinggi sikap disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab, sehingga siswa terlatih bersikap tidak koruptif sejak di bangku sekolah melalui kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, mengkontekstualisasika n materimateri ekonomi di sekolah dengan tujuan pembelajaran ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah korupsi. c. kesimpulan model pendidikan anti -korupsi dapat dilaksankan secara kontekstual dalam pembelajaran ekonomi, dengan tujuan untuk mensosialisasikan pendidikan anti -korupsi pemberian pemahaman kepada siswa tentang peran penting ekonomi dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi, melatih siswa belajar untuk menjunjung tinggi sikap disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab, sehingga siswa terlatih bersikap tidak koruptif sejak di bangku melalui sekolah dengan kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, mengkontekstualisasikan materi -materi ekonomi di sekolah dengan tujuan pembelajaran ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah korupsi. nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan dalam pembelajaran ekonomi di kelas. integrasi dapat diawali oleh guru ketika membuat rpp dan silabus, pelakasanaan sampai tahap evaluasi. pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan anti korupsi. guru dapat menanamkan sikap anti korupsi dan perilaku korupsi di dalam pembelajaran. penilaian tidak hanya bersifat kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. daftar pustaka hudan mudaris. (2009). internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama islam (studi atas pembelajaran mata pelajaran pai di sma 7 yogyakarta). tesis. yogyakarta: pascasarjana uin sunan kalijaga. faisal djabbar, 2011. tentang kurikulum antikorupsi. (http:// www .unindra. ac.id/?q= node/33). diambil tanggal 20 februari 2011 informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 25 jeremy pope . (2003) .strategi memberantas korupsi; elemen sistem integritas nasional, penerjemah: erry riyana hardjapamengkas, (jakarta, yayasan obor indonesia). jeremy pope . (2003) .strategi memberantas korupsi; elemen sistem integritas nasional, penerjemah: erry riyana hardjapamengkas, (jakarta, yayasan obor indonesia). kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga(2000), (jakarta: balai pustaka,) kpk, 2006: memahami untuk membasmi : buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. kpk: jakarta m. abdul karim (2006) teologi anti-korupsi (studi atas penanggulangan korupsi dalam sejarah islam), (yogyakarta: puslit uin sunan kalijaga) peraturan menteri pendidikan nasional nomor (permen 22 tahun 2006). robert klitgard (2003), membasmi korupsi, (jakarta: yayasan obor indonesia) s.h. alatas. (1987), korupsi; sifat, sebab dan fungsi (jakarta: lp3es) saiful amin ghofur: merancang kurikulum pendidikan anti korupsi. http://ejournal.sunanampel.ac.id/index.php/jpi/article/view/179/164.di ambil tanggal 20 februari 2011 stephanus djunatan, korupsi bak jejaring (kompas, 16 mei 2005). syed hussen alatas(1981), sosiologi korupsi penerjemah: alghozi usman (jakarta: lp3es) zaenal arifin, (ed.) 2004), korupsi dalam perspektif agama-agama (yogyakarta: lp3 umy&partnership). biodata penulis: kiromim baroroh, m.pd., dosen pada jurusan pendidikan ekonomi sejak tahun 2005. pendidikan s1 pendidikan ekonomi uny (2003), penelitian evaluasi pendidikan uny (2007). aktif dalam lembaga advokasi pendidikan yogyakarta (lapy) dari tahun 1999 sampai sekarang. http://ejournal.sunanampel.ac.id/index.php/jpi/article/view/179/164 25 siti machmiyah, interaksi simbolik santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto interaksi simbolik santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto siti machmiyah ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta mia_indonesia@yahoo.com abstract in this life, human need to interact with other people for accomplishing social needs. without communication, human, can’t interact. santri (student at traditional muslim school) also need to have interaction with others. santri is designation for a person who lives in islamic boarding house and study about religiousness. this research tries to explain about santri’s stigma and symbols use by santri. from this research, it can be inferred that: there are 2 stigmas that attached in santri, they are physical stigma (it’s about santri’s attributes and clothes) and positive social stigma; there are numbers of symbols dealing with verbal and nonverbal communication use by santri with their team; not all of social stigma that attached to santri’s role is applied well by santri themselves. moreover there is some santri that their manner is far from islamic education. abstrak dalam hidup, manusia membutuhkan interaksi terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. tanpa komunikasi, manusia tidak dapat berinteraksi.begitu juga dengan santri.santri adalah sebutan bagi orang yang tinggal di pondok pesantren dan mengkaji ilmu agamapenelitian ini juga mencoba menjelaskan mengenai stigma santri dan penggunaan simbol oleh santri. dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: stigma yang menempel pada diri santri ada dua, yaitu stigma fisik (menyangkut pakaian dan atribut santri) dan stigma sosial yang positif; terdapat sejumlah simbol menyangkut komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan oleh para santri dengan penggunaan tim mereka; tidak semua stigma sosial yang menempel pada peran santri, dijalankan dengan baik oleh para santri. bahkan ada beberapa santri yang perilakunya jauh dari ajaran agama islam. keywords: phenomenology, symbolic interaction, santri of islamic boarding house pendahuluan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. bentuk dari proses sosial yang dilakukan oleh manusia adalah dengan berinteraksi sosial. interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. dalam interaksi tersebut, masing-masing orang bertindak sesuai perannya. peran tersebut dimainkan ketika sedang sendiri ataupun ketika sedang bersama orang lain. peran yang diperankan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, tak terkecuali santri. santri adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren. pondok pesantren adalah tempat belajar ilmu-ilmu agama.pondok pesantren merupakan suatu lembaga berbasis islam yang memadukan antara pendidikan dan pengajaran. berbagai pelajaran dan kaidah islam diberikan dan dipelajari secara lebih detail dan mendalam. pondok pesantren juga mempunyai susunan pengurus dan pimpinan 26 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 tertinggi yaitu pengasuh pondok atau biasa disebut dengan kiai. pondok pesantren berusaha mencetak santri menjadi insan mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat dan agama. mereka mengambang amanat dakwah. hal ini pun berkaitan dengan tugas sebagai orang berilmu untuk amar ma’ruf nahi munkar. dalam komunikasi, para santri biasanya menggunakan simbol-simbol dan istilah yang hanya mereka saja yang mengetahui. komunikasi interpersonal antarsantri kemudian dijabarkan dalam aspek-aspek verbal dan nonverbal. aspek-aspek tersebut kemudian diteliti menggunakan teori interaksi simbolik dengan pendekatan fenomenologi. berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi simbolik yang dilakukan oleh santri pondok pesantren al-amin pabuaram purwokerto melalui pengelolaan kesan santri dan simbol-simbol verbal maupun nonverbal. metode metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.penelitian ini mempelajari suatu interaksi manusia yang terjadi pada santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto. pendekatan fenomenologis lebih menekankan pada aspek subyektif dari perilaku manusia.melalui pendekatan fenomenologi penelitian ini dapat menangkap makna interaksi santri dengan lawan jenis. penelitian ini mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. sehingga dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik,. adapun cara mendeskripsikannyaadalah dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (moleong, 2005:6). hasil dan pembahasan dalam interaksi antar manusia, selalu ada simbol yang melekat di dalamnya.hal ini dikarenakan simbol merupakan bentuk komunikasi. menurut deddy mulyana, manusia merupakan makhluk yang unik kerena mereka memiliki kemampuan memanipulasi simbol-simbol berdasarkan kesadaran. mead juga menekankan pentingnya komunikasi, khususnya melalui mekanisme isyarat vokal (bahasa), meskipun teorinya bersifat umum. isyarat vocal lah yang potensial menjadi seperangkat simbol yang membentuk bahasa. mulyana (2008: 77), simbol adalah suatu rangkaian yang mengandung makna dan nilai yang penting bagi manusia. esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi dan pertukaran simbol yang diberi makna.sehingga dapat diartikan bahwa suatu kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol.manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. perspektif interaksi simbolik berada di bawah payung perspektif yang lebih besar yang disebut dengan perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. fenomenologi sesungguhnya adalah sebuah pendekatan yang diharapkan mampu mengungkapkan sedetil mungkin objek yang dikaji dan aspekaspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan matematika. perilaku aktual manusia haruslah dikaji berdasarkan orientasi subjektif mereka sendiri. alfred schutz (1972) melalui karya klasiknya the phenomenology of the social world, tertarik dengan upaya penggabungan sejumlah pandangan fenomenologi dengan sosiologi atas arus pengalaman (stream of experience) manusia tentang dunia. memakai apa yang dinamakannya piranti-piranti filsafat fenomenologis edmund husserl, schutz menganggap manusia adalah makhluk sosial. akar pemikiran interaksi simbolik men27 siti machmiyah, interaksi simbolik santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto gasumsikan realitas sosial sebagai proses dan bukan sebagai sesuatu yang statis-dogmatis. artinya, masyarakat dilihat sebagai sebuah interaksi simbolik bagi individu-individu yang ada di dalamnya.pada hakikatnya tiap manusia bukanlah ‘barang jadi’ melainkan barang yang ‘akan jadi’. oleh karenanya teori interaksi simbolik membahas konsep mengenai ‘diri’ (self) yang tumbuh berdasarkan ‘negoisasi makna’ dengan orang lain. ada tiga premis yang dibangun dalam interaksi simbolik yaitu bahwa: manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan ketika interaksi berlangsung (mulyana,2007: 34). esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi. definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, dan bahkan diri sendirilah yang menentukan perilaku. semua interaksi antar individu menusia melibatkan suatu pertukaran simbol. ketika berinteraksi dengan yang lainnya, kita secara konstan mencari petunjuk mengenai tipe perilaku apakah yang cocok dalam konteks itu dan mengenali bagaimana menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh orang lain. interaksi simbolik mengarahkan perhatian pada interaksi antarindividu. interaksi simbolik juga digunakan untuk mengetahui apa yang orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu (soeprapto, 2002: 71). mulyana (2008: 71) menyatakan secara ringkas, interaksi simbolik didasarkan premis-premis berikut, pertama, individu merespon suatu situasi simbolik.mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna terkandung dalam komponen-komponen lingkungan tersebut. individulah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri. kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegoisasikan melalui penggunaan bahasa. ketiga,makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. ritzer (2007) menjelaskan bahwa manusia mempelajari simbol dan makna di dalam interaksi sosial. perhatian utama bukan tertuju pada bagaimana cara mental manusia menciptakan arti dan simbol, tetapi bagaimana cara mereka mempelajari interaksi pada umumnya dan proses sosialisasi pada khususnya. menggunakan teori dramaturgi, santri membentuk sebuah tim dalam memainkan peran mereka di panggung depan yaitu di lingkungan pesantren, maupun di panggung belakang di luar pesantren. dalam tim tersebut, mereka saling berinteraksi sehingga tercipta simbol-simbol yang telah disepakati bersama. simbol-simbol itu pun hanya santri saja yang tahu karena hal itu sebagai suatu usaha dalam permainan peran santri. pondok pesantren al-amin telah banyak simbol yang digunakan para santri.simbolsimbol tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu; tradisi sebagai symbol; istilah sebagai simbol; dan atribut sebagai simbol. pertama, tradisi sebagai simbol, merupakan berbagai tradisi yang dibentuk oleh santri dan sudah menjadi semacam kebiasaan.tradisi yang dimaksud sudah lama ada dan mengakar, ataupun tradisi yang baru dan kemudian menjadi kebiasaan santri.terdapat berbagai macam tradisi yang terdapat di pondok pesantren al-amin ini, yakni, (1) bel. simbol yang paling sering digunakan adalah dengan membunyikan bel.bel yang dibunyikan mengandung banyak arti.bel yang dibunyikan dua kali menandakan adanya jajanan/makanan yang diperuntukkan bagi santri-santri.makanan/jajanan itu bisa dari santri yang membawa oleh-oleh dari rumah 28 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 setelah pulang atau dari tetangga pesantren yang juga jamaah masjid. bel tiga kali menandakan waktu mengaji. jika bel tiga kali dibunyikan maka kegiatan mengaji kitab akan dimulai, santri diharuskan menuju ke kelas masing-masing untuk mengaji. jadwal mengaji biasanya dilaksanakan pada puku 17.00 hingga maghrib.kegiatan mengaji kemudian dilanjutkan setelah sholat isya, yaitu sekitar pukul 20.00. bel terletak di pondok putra dan jika dibunyikan maka akan terdengar oleh santri putra dan santri putri. jika bel dibunyikan sebanyak empat kali maka hal itu menandakan santri diharuskan untuk berkumpul di gedung serba guna untuk mengadakan suatu acara, seperti latihan pidato, pembacaan barzanjy (sholawat nabi), rapat pengurus dan kegiatan-kegiatan pesantren lainnya. bel yang dibunyikan limakali menandakan waktunya sholat lima waktu.para santri yang sedang berada di pesantren diharuskan berjamaah sholat di masjid. (2) push-up.jadwal mengaji dilaksanakan setelah jamaah sholat subuh di masjid. jadwal mengaji ini membahas tafsir al-qur’an yang langsung dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren atau abah. biasanya santri diabsen satu persatu dan jika ada santri yang ketahuan tidak jamaah subuh di masjid atau tidak membawa kitab akan mendapat hukuman. hukumannya adalah disuruh push-up atau digundul bagi santri putra.jumlah pushup tiap santri pun berbeda-beda, tergantung keinginan abah. dengan begitu, maka jika ada santri putra yang tiba-tiba rambutnya gundul/dicukur dengan tidak beraturan maka santri tersebut berarti sedang menjalani hukuman.arti digundul di sini bukan berarti gundul dalam arti sebenarnya, namun berarti dicukur dengan tidak beraturan. hukuman push-up tidak hanya diperuntukkan bagi santri yang tidak jamaah sholat subuh, namun terkadang juga diperuntukkan pada santri yang tidak hafal juz’amma atau menghafalkan bacaan yang diwajibkan oleh abah. biasanya santri akan ketakutan jika belum hafal surat al-qur’an karena tidak mau push-up dan merasa malu dengan santri lain. namun, masih saja ada santri mbeling yang sudah langganan push-up atau digundul. (3) penjalin merupakan sebutan untuk sebilah bambu panjang. sebutan penjalin ini awalnya dimunculkan dari abah untuk menakut-nakuti santri yang malas mengaji atau malas sholat berjama’ah.dulu digunakan abah untuk memukul santri putra yang tidak berjama’ah subuh.namun sekarang tidak lagi digunakan untuk memukul santri. penjalin abah tersebut digunakan untuk membangunkan santri putri ketika subuh, yaitu dengan memukulkan penjalin ke tangan yang terbuat dari kayu agar terdengar hingga lantai dua, yaitu pondok putri. biasanya santri akan bergegas untuk berwudlu dan menuju masjid begitu mendengar suara penjalin tersebut, karena mereka takut terlambat dan dimarahi abah. meskipun fungsi dari penjalin saat ini tidak lagi digunakan untuk memukul santri, namun simbol ‘penjalin’ masih saja melekat pada santri untuk menunjukkan ancaman jika tidak mengaji. simbol penjalin juga kerap digunakan abah untuk memperingatkan santrinya ketika mereka malas mengaji. santri seringkali menggambarkan ketegasan atau kegalakan abah dengan simbol penjalin tersebut.sehingga kata ‘penjalin’ sudah mengakar pada santri untuk tidak telat dalam berjamaah ataupun mengaji ketika subuh. (4) makanan/jananan. peneliti melihat kebersamaan dan kekompakan yang ditunjukkan santri al-amin dalam berbagai hal, salah satunya menyangkut makanan/jajan. sudah menjadi suatu kebiasaan santri jika pulang mudik dari rumahnya, maka membawa makanan/jajan karena santri lain pasti akan menanyakan jajan/makanan sebagai oleh-oleh. jika tidak membawa biasanya santri yang pulang tersebut akan merasa tidak enak karena sudah menjadi kebiasaan. fenomena semacam itu rupanya peneliti lihat tidak hanya di pondok pesantren alamin saja.semasa peneliti mondok dulu, hal itu sudah menjadi kebiasaan.hanya istilah 29 siti machmiyah, interaksi simbolik santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto penyebutan makanan/jajanan saja yang berbeda di setiap pesantren. mungkin karena kebersamaan dan kekeluargaan para santri sehingga susah senang ditanggung bersama. jadi jika ada makanan pun harus berbagi dengan santri lainnya.biasanya jika ada rizki makanan dari tetangga pesantren, para santri menikmati makanan tersebut dengan berkumpul bersama di ruang tengah pesantren. santri putri berkumpul di lantai dua ruang tengah dan santri putra di gsg (gedung serba guna) di lantai dasar pondok putra yang juga digunakan sebagai kelas mengaji. kedua, istilah sebagai simbol, merupakan berbagai istilah atau penyebutan suatu kata yang mempunyai arti tertentu dan dipahami oleh para santri.terdapat berbagai macam istilah yang digunakan santri di pondok pesantren al-amin, yaitu, (1) proyekan. simbol yang telah disepakati oleh santri putra adalah dengan menyebut tahlilan sebagai suatu proyek.santri putra biasanya diundang ke rumah warga sekitar pabuaran untuk tahlilan/istighosah.santri putra biasa menyebutnya dengan ‘proyekan’.artinya proyek untuk mendapatkan berkat/makanan (jajanan) dari warga yang mengadakan tahlilan. tahlilan biasanya diadakan oleh warga untuk mendoakan saudara mereka yang baru saja meninggal selama 7, 40, 100, dan 1000 hari. santri putra tidak hanya menyebutkan ritual tahlilan sebagai sebuah proyekan, namun ritual-ritual lainnya yang diadakan oleh warga masyarakat dan mengundang santri juga disebut sebagai sebuah proyek.ritual lain misalnya undangan syukuran pernikahan, aqiqah, khitanan dan lain sebagainya. selagi undangan dari warga tersebut menghasilkan berkat/bingkisan makanan, maka santri putra menyebutnya dengan proyekan. (2) ‘abdul buthun. istilah ‘abdul buthun berasal dari bahasa arab yang artinya orang yang senang makan sehingga hanya mementingkan perutnya saja.istilah ini sudah familiar di pesantren. maka ketika ada santri yang terlihat banyak makannya, akan dijuluki ‘abdul buthun. sehingga biasanya santri akan malu jika terlihat banyak makannya. hal ini dikarenakan ajaran yang dianut para santri, jika orang banyak makannya, maka bebal juga akalnya, dan banyak nafsunya. ‘abdul buthun seakan kontras dengan mereka yang suka puasa.peneliti seringkali mengetahui kebiasaan puasa senin dan kamis yang dijalani para santri.biasanya setiap hari senin dan kamis, banyak santri yang terlambat jamaah ke masjid karena berbuka puasa dulu.mereka kemudian memilih jamaah bersama teman-temannya di pesantren.meskipun santri begitu kompak dalam hal makanan, namun santri juga diajarkan untuk mengurangi makan dan menahan nafsu mereka dengan berpuasa. (3) wedhus. kegiatan mengaji yang langsung diasuh oleh abah setelah jamaah sholat subuh biasanya cakupan materinya luas, abah menjelaskan maksud kandungan isi ayat al-qur’an hingga masalah-masalah yang dekat dengan santri.abah pun memberikan nasehat-nasehat secara langsung pada santri-santrinya sehingga biasanya banyak santri yang tersindir dan geli karena sindirannya tepat.sosok abah yang blak-blakan dalam menjelaskan kandungan al-qur’an sambil memberi petuah-petuah pada santrinya membuat santri lebih mudah mengingat yang mereka kaji tersebut. salah satu hal yang paling sering dibahas oleh abah adalah masalah pacaran kaum muda, yaitu boncengan dengan lawan jenis. biasanya abah langsung menyebut wanita yang mau membonceng (pacaran) dengan sebutan ‘wedhus’ atau kambing.sehingga istilah ‘wedhus’ sudah sangat familiar di telinga para santri dan mereka pun sering menggunakan istilah tersebut jika ada yang ketahuan berboncengan dengan pacarnya. wedhus-wedhusan disini berarti pacaran/kencan saja kerjaannya.istilah wedus dan pacaran menjadi suatu yang sensitif bagi para santri, maka biasanya santri akan merasa malu jika ketahuan pacaran dan cenderung tidak menceritakan pada santri lain karena hal itu seperti menjadi sebuah aib bagi santri al-amin. kata wedhus juga bisa diartikan untuk sebutan bagi wanita yang suka membuka auratnya yaitu wanita yang biasanya mengenakan baju yang ketat, seksi, memperlihatkan 30 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 tubuh dan lekuk tubuhnya. apalagi di sebelah pondok putra terdapat sebuah kos putri yang juga sering mengenakan baju yang memperlihatkan aurat. tak jarang santri putra menunjuk mereka dengan sebutan ‘wedhus’. (4) xl-an. setelah mengaji kitab yang diadakan pada waktu malam hari, para santri melakukan kegiatan lain sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. ada yang menggunakan waktu tersebut untuk belajar, sekadar mengobrol, makan, ataupun ada yang menggunakan waktu tersebut untuk menelpon pacar atau temannya.bahkan ada fenomena di pesantren yang akhir-akhir ini sering dilakukan antara santri putra dan putri, yaitu ‘ngerjain orang’ dengan menelpon. meskipun interaksi santri putra dan putri tidak terlalu dekat ketika mereka bertemu, namun biasanya santri lebih percaya diri dan leluasa ketika berhubungan dengan sms atau telpon. terdapat istilah “xl-an” yang berarti menelpon dengan menggunakan provider xl karena dikenal murah untuk menelpon, sehingga jika ada santri yang sedang menelpon, disebut sedang xl-an. meskipun pondok pesantren al-amin sudah mencanangkan ‘jam malam’ yaitu puku 23.00 ke atas digunakan untuk waktu istirahat/tidur dan dilarang untuk mengobrol, namun peneliti melihat masih banyak santri yang melanggar hal tersebut. adapun tujuan adanya jam malam ini adalah untuk mentertibkan santri dalam menggunakan waktunya, sehingga kegiatan santri pada saat itu diharapkan digunakan untuk hal yang bermanfaat. jika tidak belajar maka lebih baik tidur. (5) wiridan. wiridan di sini bukan berarti dzikir, akan tetapi berarti sms-an. simbol wiridan sebagai sms-an berasal dari arti kata wirid dalam arti sebenarnya yang biasanya digambarkan santri dengan berdzikir menggunakan tasbih seusai sholat. dzikir menggunakan tasbih tersebut yaitu dengan cara menggerakkan jari. begitu juga ketika santri sedang asik sms-an, santri al-amin lebih menyebutnya sebagai ‘wiridan’.jadi jika ada santri yang sedang sibuk sms-an, maka disebut sedang asik wiridan. (6) ngenet/rai buku. jika santri ingin pergi ke warung internet, maka mereka menyebutnya dengan ‘ngenet’.salah satu website yang sering dibuka santri ketika ngenet adalah facebook.hampir sebagian besar santri memiliki akun facebook.terkadang facebook pun digunakan para santri untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan santri lawan jenis. namun santri putra menyebut facebook sebagai rai buku (muka buku) berasal dari kata face yang berarti muka dan book berarti buku.peneliti mengamati interaksi virtual antara santri putra dan putri justru lebih seringdilakukan di facebook dibandingkan ketika mereka bertemu di pondok pesantren. (7) ro’an. kegiatan khusus yang dilakukan di pondok pesantren al-amin setiap hari minggu adalah kerja bakti atau bersih-bersih pondok.para santri menyebutnya dengan ro’an (kerja bakti).setiap santri mempunyai tugas masing-masing untuk membersihkan berbagai tempat di dalam pesantren. (8) betaru. betaru merupakan sebutan yang digunakan oleh para santri yang berarti ‘betah turu’ atau betah tidur.istilah ini digunakan para santri untuk penyebutan bagi santri yang hobinya tidur namun tidurnya tidak tepat. artinya jika siang digunakan untuk tidur, namun jika malam hari digunakan untuk begadang dan menggunakan waktu malamnya untuk hal yang tidak bermanfaat. istilah betaru merupakan penggambaran negatif dari perilaku santri. (9) touring. kata touringberasal dari bahasa inggris yang berarti melakukan perjalanan. kata ini lebih familiar digunakan santri ketika mereka akan melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan bersamasama. pondok pesantren al-amin mempunyai banyak alumni.kekeluargaan di pondok pesantren tersebut sangat kental sehingga para santri mengenal para alumni yang dulu mondok di al-amin.seringkali alumni mengundang para santri ketika alumni tersebut menikah atau mengadakan hajatan lainnya. biasanya santri akan pergi bersama-sama mengendarai motor. rumah alumni yang berbeda-beda daerah menjadikan perjalanan 31 siti machmiyah, interaksi simbolik santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto menjadi jauh, namun mengasyikkan bagi mereka.kegiatan itulah yang disebut touring. mereka tidak hanya berkunjung ke rumah alumni yang mempunyai hajat, namun juga ke rumah santri lainnya yang juga mempunyai keperluan serupa.mereka juga saling mengunjungi dalam rangka takziyah.kebersamaan itulah yang menjadikan santri mempunyai ukhuwah yang solid.terkadang santri putra menggunkan waktu-waktu berkunjung itu untuk jalan-jalan mampir ke objek wisata di daerah tersebut. pertemuan alumni dan santri juga seringkali diadakan di daerah kebumen atau purbalingga, dan daerah-daerah lainnya.bahkan ada sebuah tradisi touringyangdilakukan santri ketika idul fitri tiba. para santri saling mengunjungi satu dengan yang lain. ketiga, simbol dari atribut.atribut yang sudah menjadi simbol bagi santri pondok pesantren al-amin mudah sekali untuk dikenali.santri putra terlihat dengan baju koko, peci, dan sarungnya, sementara santri putra terlihat khas mengenakan baju panjang, sarung, dan kerudung. rupanya sarung sudah melekat erat pada nama santri, entah itu santri putra ataupun santri putri. jika santri putri tidak mengenakan sarung, maka mereka mengenakan rok. atribut-atribut tersebut digunakan ketika mereka berada di lingkungan pondok pesantren al-amin atau dalam kegiatan pengajian di tempat lain. jika kuliah, para santri cenderung memiliki atribut yang berbeda-beda.bahkan ada santri yang menggunakan pakaian yang jauh dari kesan sebagai seorang santri. jeans merupakan salah satu celana yang sebenarnya dilarang abah untuk dipakai para santri, terutama santri putra.namun ada sebagian santri putra yang diam-diam mengenakan jeans untuk kuliah, dengan kemeja atau kaos pendek.bagi santri putri, mereka mengenakan baju yang menutup aurat ketika kuliah, namun ada juga yang masih mengenakan baju dan celana ketat. simpulan stigma yang menempel pada diri santri ada dua, yaitu stigma fisik (menyangkut pakaian dan atribut santri, seperti mengenakan sarung, baju koko, dan peci bagi putra dan mengenakan rok/sarung, baju panjang, dan kerudung bagi santri putri) dan stigma sosial yang positif. terdapat tiga jenis simbol menyangkut komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan oleh para santri dengan penggunaan tim mereka, yaitu, tradisi sebagai simbol; istilah sebagai simbol, dan atribut sebagai symbol stigma sosial tersebut tidak semua dijalankan dengan baik oleh para santri.bahkan ada beberapa santri yang perilakunya jauh dari ajaran agama islam. 32 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 daftar pustaka moleong, lexy j. 2007. metodologi penelitian kualitatif. edisi revisi. bandung: pt remaja rosdakarya. mulyana, dan solatun. 2007. metode penelitian komunikasi. bandung: pt remaja rosdakarya. mulyana, deddy. 2008. metodologi penelitian kualitatif “paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya”. bandung: pt remaja rosdakarya. soeprapto, riyadi. 2002. interaksionalisme simbolik. malang:averroes press. 65 suranto aw, implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan integrasi bangsa suranto aw ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta suranto@uny.ac.id abstract development is a process that is carried out continuously in a region over time. development leads the improvement of the lives and well-being, both in terms of material and nonmaterial. to indonesia, the development process is a planned activity to achieve national goals as mandated in the 1945 constitution, which among others, to promote the general welfare, united, sovereign, fair, and prosperous. indicators of well-being are not just limited to the economic aspect and materialistic, but also concerning aspects of harmony, unity, and integration of national life in dignity characterized by solidarity excellence. so that it is needed to consider the implementation of the theories of social and cultural communication in the development process. abstrak pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. pembangunan bermuara para peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun nonmaterial. bagi bangsa indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan, kebersamaan, dan integrasi hidup berbangsa secara bermartabat yang ditandai oleh adanya solidaritas yang prima. berkenaan dengan itu, perlu dipertimbangkan implementasi teori-teori komunikasi sosial budaya dalam proses pembangunan. keywords: socio-cultural communication, growth, integration pendahuluan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non material. bagi bangsa indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan uud 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan dan kebersamaan hidup berbangsa secara bermartabat. kondisi bangsa indonesia yang berbhinneka dalam banyak hal, terutama pada aspek budaya dan adat istiadat perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar perbedaan itu menjadi potensi yang secara sinergis saling melengkapi. sementara itu keberhasilan proses pembangunan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. salah satunya adalah me66 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 manfaatkan berbagai jenis media massa dalam proses pembangunan. media massa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. fungsi media massa sangat menentukan dalam penyebarluasan informasi, pencerahan, dan peningkatan wawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka terbuka peluang untuk mengoptimalkan fungsi media massa untuk mendukung pembangunan bangsa. hal ini disebabkan ketersediaan media massa semakin memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. terlebih ketika media daring (online) sudah berkembang pesat, maka akan mendukung kinerja media massa cetak dan elektronik. beberapa studi dalam kajian komunikasi pembangunan menunjukkan bahwa media dapat menunjang suksesnya pembangunan. locker (2004: 246) mengatakan media massa sebagai lembaga sosial dalam operasionalnya menunjukkan peran sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan dalam rangka mendukung proses pembangunan bangsa. seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, maka pemanfaatan media komunikasi massa menjadi semakin besar. media televisi, radio, surat kabar, bahkan internet menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. media yang semakin canggih amat memungkinkan mengemas pesan pembangunan menjadi semakin kreatif dan menarik, dan menyebarkan informasi secara merata sehingga dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. hasil penelitian ali murtadha (2009: 206) menunjukkan, sistem informasi pemerintah dan media massa mempunyai peran yang penting untuk mensukseskan pembangunan. sistem informasi yang baik, bisa menciptakan kesatuan gerak dan langkah antar lembaga/dinas, antardaerah, untuk mencapai tujuan. sistem informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. masyarakat memiliki kebutuhan dan motif beraneka ragam berdasarkan karakteristiknya sosialnya. blumler, katzdan gurevitch membuat tipologi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan penggunaan media yakni: kebutuhan kognitif, afektif, integratif pesan, integratif sosial dan kebutuhan akan pelarian. budiman (2011: 11) menjelaskan, berbagai kebutuhan masyarakat ini dapat terpenuhi dan dipuaskan melalui media massa dan sumber lain. melalui sumber lain, yakni kebutuhan ini terpenuhi dengan informasi dari pemerintah, hubungan keluarga, teman, komunikasi interpersonal, maupun mengisi waktu luang dengan berbagai cara. pendapat senada juga dikemukakan rochayat harus dan elvinaro ardianto (2011: 33) bahwa masyarakat indonesia adalah tipe masyarakat yang bersifat plural. di dalam masyarakat, berkembang motif dan kebutuhan yang beragam, menimbulkan arah perbuahan sosial yang dinamis, sehingga komunikasi di masyarakat juga harus mempunyai basis toleransi. integrasi atau persatuan bangsa, pada masa perjuangan kemerdekaan adalah merupakan faktor kunci yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan indonesia. hal itu tercantum dalam pembukaan uud 1945 yang berbunyi: “dan perjuangan pergerakan indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur“.persatuan dan kesatuan sangat penting bagi pembangunan bangsa karena melalui hal itu, bangsa tersebut dapat dengan mudah mencapai kemajuan. dalam konteks mewujudkan masyarakat indonesia yang integratif, maka proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai substansial dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat guna mewujudkan toleransi dan rasa saling menghargai. komunikasi dan interaksi antaranak bangsa juga perlu menjunjung tinggi toleransi atas berbagai perbedaan budaya. proses komunikasi yang menghormati kebhinnekaan 67 suranto aw, implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan merupakan nafas yang menggerakkan kesadaaran membangun seluruh potensi kekuatan bangsa. tanpa komitmen toleransi itu, diduga akan membuka peluang terjadinya ekses-ekses destruktif dalam masyarakat. integrasi bangsa indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama. unsurunsur sosial budaya itu antara lain sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. masuknya kebudayaan dari luar melalui proses akulturasi (percampuran kebudayaan), misalnya kebudayaan hindu, islam, kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam telah mendorong dinamika kekayaan budaya bangsa. sikap toleransi harus selalu dipelihara agar interaksi sosial berlangsung secara dinamis dengan saling menghargai. dengan toleransi yang baik, maka perbedaan budaya dapat diolah menjadi sumberdaya dalam mewujudkan proses komunikasi yang humanis, bermartabat, kekeluargaan, dan mengedepankan musyawarah. perbedaan latar belakang budaya, seringkali menjadi kendala dalam proses komunikasi. hal ini disebabkan adanya ukuran nilai baik–buruk, dan benar-salah yang berbeda. untuk mengatasi kendala tersebut, dapat dilakukan dengan proses adaptasi dan toleransi yaitu penyesuaian dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya yang berbeda. pembahasan komunikasi sosial budaya masyarakat indonesia sejak dulu sudah dikenal sangat heterogen dalam berbagai aspek, seperti adanya keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. di lain pihak, perkembangan dunia yang sangat pesat saat ini dengan mobilitas dan dinamika yang sangat tinggi, telah menyebabkan dunia menuju ke arah “desa dunia” (global village) yang hampir tidak memiliki batas-batas lagi sebagai akibat dari perkembangan teknologi modern, khususnya teknologi komunikasi. dengan teknologi komunikasi interaksi dan pertukaran informasi menjadi mudah dan cepat. kendala geografis sudah tidak menjadi persoalan. setiap orang dengan mudah mengakses informasi yang asalnya dari berbagai tempat di berbagai belahan dunia. berbarengan dengan pertukaran informasi tersebut, terjadi pula proses pertukaran nilai-nilai sosial budaya. oleh karenanya masyarakat (dalam arti luas) harus sudah siap menghadapi situasi-situasi baru dalam konteks keberagaman kebudayaan atau apapun namanya. interaksi dan komunikasi akan melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial budaya. dalam berkomunikasi dengan konteks keberagaman latar belakang sosial budaya, seringkali menemui masalah atau hambatan-hambatan yang tidak diharapkan sebelumnya. misalnya saja dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai atau norma-norma masyarakat dan lain sebagainya. tema pokok yang membedakan studi komunikasi sosial budaya dari studi komunikasi lainnya ialah derajat perbedaan latar belakang, pengalaman sosial budaya antara komunikator dan komunikan. sebagai asumsi dasar adalah bahwa di antara individu-individu dengan kebudayaan yang sama umumnya terdapat kesamaan (homogenitas) yang lebih besar dalam hal latar belakang pengalaman secara keseluruhan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kebudayaan berlainan. perbedaan-perbedaan kebudayaan antara para pelaku komunikasi ini serta perbedaan lainnya, seperti kepribadian individu, umur, penampilan fisik, menjadi permasalahan inheren dalam proses komunikasi. dengan sifatnya yang demikian, komunikasi sosial budaya dianggap sebagai perluasan dari bidang-bidang studi komunikasi manusia, seperti komunikasi antarpribadi, komunikasi organisasi dan komunikasi massa. dalam perkembangannya teori komu68 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 nikasi sosial budaya telah menghasilkan sejumlah definisi. komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa berbeda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi (tubbs, moss:1996). sitaram (1970) menjelaskan, komunikasi antarbudaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh khalayak yang memiliki kebudayaan lain. pendapat yang hampir sama dikemukakan rich (1974), komunikasi bersifat sebagai komunikasi sosial apabila terjadi diantara orang-orang yang berbeda latar belakang sosial seperti strata sosial, pelapisan sosial, pranata sosial, dan sebagainya. sementara itu stewart (1974) mendeskripsikan pengertian komunikasi sosial budaya lebih komprehensif, yakni komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya seperti strata sosial, bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. young yung kim (1984) menegaskan, komunikasi sosial budaya menunjuk pada suatu fenomena komunikasi di mana para pesertanya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung. berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dibuat simpulan pengertian komunikasi sosial budaya, ialah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. komunikasi sosial budaya terjadi ketika dua atau lebih orang dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda berinteraksi. konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda sehingga berpotensi mengganggu keefektifan komunikasi. nilaiadalah prinsip-prinsip etika yang dipegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan lalu sangat berpengaruh pada perilakunya. nilai berkaitan dengan gagasan tentang baik dan buruk, yang dikehendaki dan yang tak dikehendaki. nilai membentuk norma,yaitu aturan-aturan baku tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sanksi negatif dan positif. norma sendiri ada berbagai tingkatan, yaitu: (1) adat istiadat (folkways), misalnya cara makan dan cara berpakaian; (2) mores, yaitu sistem aturan tidak tertulis; dan (3) hukum (law) yakni sistem atura tertulis dan perlanggarnya bisa dipenjarakan. norma sosial budaya adalah ketentuan baik dan buruk yang dipakai sebagai acuan manusia dalam berinteraksi di lingkungan sosial budaya. apabila tindakan sesuai dengan norma sosial budaya, maka tindakan itu dikategorikan baik. norma sosial budaya tersebut merupakan kesepakatan yang telah dibakukan atau dilembagakan. norma sosial budaya dapat diganti dengan norma yang baru, apabila didukung oleh kesepakatan yang baru pula. norma sosial budaya yang telah berjalan dalam waktu yang cukup lama, menjelma menjadi adat istiadat atau tradisi. ada satu budaya adat orang jawa yang terkenal yaitu budaya mangan ora mangan waton ngumpul. ungkapan tersebut menunjukkan betapa orang jawa menghargai pentingnya hidup rukun, persahabatan, pergaulan, atau perjumpaan antar manusia. adanya adat istiadat yang tidak tertulis ini, menjadi sebab mengapa orang jawa pada umumnya hidup tenang dan bebas dari ketegangan. dalam kehidupan sehari-hari, setiap kesempatan digunakan untuk memelihara silahturami di antara kerabat maupun kawan. berkunjung ke tempat saudara atau teman lama tidak pernah dilewatkan, apalagi bila sudah lama tidak bertemu. mengunjungi teman atau tetangga yang kesusahan selalu diusahakan. melawat kenalan yang mengalami musibah atau orang meninggal merupakan kewajiban tak tertulis. ada lagi norma sosial budaya yang sejalan, yaitu “tuna satak bathi sanak”. artinya rugi harta tetapi untung dapat saudara. memang untuk menjalin silaturahmi itu diperlukan biaya. untuk mudik lebaran juga diperlukan biaya yang cukup besar. tetapi hal itu tidak menjadi masalah, tidak masalah 69 suranto aw, implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan rugi harta, karena dari silaturahmi itu akan memperoleh keuntungan yang lebih besar nilainya, yaitu sanak, atau saudara, atau terbinanya ikatan famili, silaturahmi, dan integrasi sosial. dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sosial budaya adalah merupakan jenis komunikasi yang sangat dominan, frekuensi terjadinya sangat tinggi. mengapa? karena peluang berinteraksi dengan orang berbeda latar belakang sosial dan budaya memang sangat besar. komunikasi antara orang yang berbeda usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, afiliasi politik, dan sebagainya akan selalu terjadi. contoh komunikasi sosial budaya sebagai berikut,bahwa kontak mata dianjurkan selama berkomunikasi di medan. ini adalah nilai budaya yang dijunjung tinggi di sana. bila orang berbicara kepada penduduk medan dengan menghindari kontak mata, maka ia dianggap menyembunyikan sesuatu atau tidak berkata benar, dan juga dianggap tidak mengindahkan etika. coba bandingkan dengan nilai sosial budaya di jawa, justru ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dianjurkan untuk menunduk dan tidak menatap langsung ke wajahnya. bahasa dapat terjadi dalam area baik verbal maupun nonverbal. khususnya, komunikasi nonverbal sangat rumit, multidimensional, dan biasanya merupakan proses yang spontan. orang-orang tidak sadar akan sebagian besar perilaku nonverbalnya sendiri, yang dilakukan tanpa berpikir, spontan, dan tidak sadar (samovar, larry a. dan richard e. porter, 1994). kita biasanya tidak menyadari perilaku kita sendiri, maka sangat sulit untuk menandai dan menguasai baik perilaku verbal maupun perilaku nonverbal dalam budaya lain. kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dalam budaya lain karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang salah. khususnya, bahasa nonverbal, isyarat atau simbol yang digunakan memiliki makna yang tidak sesuai dengan yang kita ketahui selama ini. misalnya untuk memberitahukan adanya suasana berkabung ada masyarakat yang menggunakan bendera warna putih (yogyakarta), merah (surakarta), kuning (jakarta), hitam (jawa timur). pada hakikatnya komunikasi sosial budaya menjunjung tinggi asas kesetaraan dan keterbukaan meskipun berbeda latar belakang sosial budayanya. bahkan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya harus disikapi secara arif sehingga tidak timbul kesenjangan, tetapi justru dapat memperkaya pengalaman. implementasi teori komunikasi sosial budaya setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial budaya tertentu. setiap lingkungan sosial budaya itu senantiasa memberlakukan adanya nilai-nilai sosial budaya yang diacu oleh warga masyarakat penghuninya. dengan demikian pola perilaku dan cara berkomunikasi akan diwarnai oleh keadaan, nilai, kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. melalui suatu proses belajar secara berkesinambungan setiap manusia akan menganut suatu nilai yang diperoleh dari lingkungannya. nilai-nilai itu diadopsi dan kemudian diimplementasikan dalam suatu bentuk “kebiasaan”, yaitu pola perilaku hidup sehari-hari. dengan demikian pola perilaku seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, akan dipengaruhi oleh nilainilai yang diperoleh dari lingkungan sosial budayanya. oleh karena setiap individu memiliki lingkungan sosial budaya yang saling berbeda dengan yang lain, maka situasi ini menghasilkan karakter sosial budaya setiap individu bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan orang lain. meskipun berasal dari keluarga yang sama, karakter seseorang tidaklah sama persis dengan anggota keluarga lainnya karena lingkungan sosial tidak terbatas pada keluarga, melainkan mencakup teman sebaya, masyarakat, sekolah, media massa, dan sebagainya. budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidakhanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orangmenyandi pesan, tetapi juga makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, 70 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 memperhatikan dan menafsirkan pesan. sebenarnyaseluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kitadibesarkan. konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi. bilabudaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi. implementasi teori komunikasi sosial budaya diharapkan dapat mengembangkan tanggung jawab sosial. prisip-prinsip komunikasi sosial budaya perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keharmonisan dan integrasi berbangsa. pada dasarnya semua komponen masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya, namun salah satu pihak yang dipandang memiliki posisi strategis adalah para pengelola media, para pemuka pendapat, dan komponen sumber informasi lainnya. dengan menerapkan teori komunikasi sosial budaya, sumber informasi dan pengelola media dapat terpandu untuk mencintai kebajikan dan kebenaran. mengedukasi masyarakat dengan konten informasi yang dikemas secara independen dan transparan, mengutamakan kebenaran, dan menghargai perbedaan latar belakang sosial budaya. tujuan kajian tentang komunikasi sosial budaya adalah untuk mengantarkan kepada suatu kompetensi pengetahuan bahwa perbedaan latar belakang sosial budaya dapat mengakibatkan kurang efektifnya proses komunikasi. dengan studi ini tidak hanya menekankan bagaimana orang yang saling berbeda latar belakang sosial budaya dalam berbicara, tetapi bagaimana mereka bertindak antarorang dan bagaimana mereka mengikuti aturan-aturan terselubung yang mengatur perilaku anggota masyarakat yang memiliki acuan nilai sosial dan budaya saling berbeda. dengan menerapkan prinsip komunikasi sosial budaya diharapkan: (a) memahami bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya mempengaruhi praktik komunikasi; (b) mengidentifikasi kesulitankesulitan yang muncul dalam komunikasi sosial budaya; (c) meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam berkomunikasi sehingga mampu berkomunikasi efektif. interaksi sosial di masyarakat merupakan suatu bentuk komunikasi yaitu komunikasi antaindividu, anarkelompok, antarmasyarakat. di dalam komunikasi tersebut terdapat pembentukan (transformasi) dan pengalihan (transfer) pengetahuan, keterampilan ataupun sikap dan nilai dari komunikator (pemuka pendapat, pengelola media, indivudu) kepada komunikan (individu dan masyarakat) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. pada hakikatnya komunikasi sosial budaya menjunjung tinggi asas kesetaraan antara komunikator dan komunikan. bahkan adanya perbedaan latar belakang budaya antara komunikator dan komunikan harus disikapi secara arif sehingga tidak timbul kesenjangan, tetapi justru dapat memperkaya pengalaman. berdasarkan prinsip memaklumi perbedaan latar belakang sosial budaya ini, maka implementasinya dalam proses komunikasi dapat diuraikan berikut ini. pertama, setiap individu memiliki nilainilai sosial budaya dan berhak menggunakan nilai-nilai itu.dalam hal ini komunikator dan komunikan yang saling berbeda latar belakang budaya, harus bisa saling menghargai. apabila terjadi perbedaan penafsiran dan pemaknaan atas lambang-lambang tertentu, hal itu harus dimaklumi dan dipergunakan sebagai awal untuk saling berbagi pengetahuan sehingga di kemudian hari dapat dilakukan komunikasi yang efektif, yang ditandai oleh adanya kesamaan pengalaman dalam memberi arti simbol-simbol oleh komunikator dan komunikan. kedua, seting interaksi sosial mengikuti pola komunikasi horizontal dua arah, bukan vertikal satu arah. seting horizontal, artinya posisi pihak-pihak yang berkomunikasi adalah sejajar. komunikasi dua arah, berarti komunikator mesti membangun sistem komunikasi dua arah dengan, sehingga proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses ”berbagi”. ketiga, empati merupakan kaidah emas untuk mengatasi ancaman kegagalan berkomunikasi.kaidah emas mengasumsikan bahwa semua orang itu sama dalam hal memiliki perasaan. semua orang adalah sama dalam hal: ingin memperoleh kesenangan, kesela71 suranto aw, implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan matan, keberhasilan, kenyamanan, dan sebagainya. dengan kata lain, kalau kita melakukan suatu tindakan, kita harus selalu ingat, kalau kita tidak suka dipermalukan, maka semua orang juga sama: tidak berkenan apabila dipermalukan. oleh karena itu empati sangat penting untuk dikembangkan dalam proses komunikasi di masyarakat. empati adalah memposisikan diri pada posisi orang lain. empati menggambarkan pergeseran perspektif dari kita pada pengalaman orang lain yang berbeda. pergeseran perspektif ini seringkali disertai dengan kesediaan berpartisipasi dalam pengalaman orang lain, paling tidak berperilaku yang sesuai dengan pengalaman itu. keempat, proses komunikasi tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik nilai-nilai sosial budaya. untuk mewujudkan komunikasi yang bermakna bagi pengembangan manusia seutuhnya, maka dalam pertukaran informasi tidak hanya bermaksud transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai-nilai sosial budaya. kelima, perlunya memahami karakteristik komunikan dan berusaha menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik komunikan tersebut. komunikator yang baik seyogyanya memahami karakteristik komunikannya agar ia sukses dalam melaksanakan perannya. keenam, komunikasi sosial budaya sebagai proses pertukaran informasi secara terbuka.komunikasi secara terbuka diindikasikan oleh adanya peluang yang sama dari komunikator dan komunikan untuk menyampaikan gagasan. kefektifan komunikasi yang didesain secara terbuka tersebut tergantung dari kedua belah pihak, namun, karena komunikator yang memegang kendali maka tanggungjawab terjadinya komunikasi yang sehat, terbuka dan efektif terletak di tangan komunikator. simpulan integrasi bangsa adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kondisi yang harmonis, nyaman, teratur, dan saling solider meskipun dihadapkan pada berbagai perbedaan. sebagai contoh, kondisi bangsa indonesia menunjukkan adanya keharmonisan sosial, karena dalam negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa, dan tersebar di berbagai daerah dalam kondisi yang berbeda-beda namun solidaritas dan kebersamaan dijunjung tinggi. bangsa indonesia berbeda baik dalam hal lingkungan alam, dalam hal kesejahteraan hidup, kesempatan pendidikan, pilihan politik, agama dan interestnya, dan sebagainya. keanekaragaman ini, jika dikelola secara baik, akan menjadikan khazanah ke-indonesia-an yang luar biasa. tetapi sebaliknya, jika perbedaan-perbedaan itu, tidak dikelola secara baik, maka perbedaan-perbedaan dimaksud akan menjadi persoalan, yang pada ujungnya akan memunculkan ketidakharmonisan dan konflik. ketidakharmonisan dan konflik hampir pasti akan memperlemah dan memperlambat kemajuan pembagunan indonesia dalam persaingan dengan negara-negara berkembang lainnya. apalagi dengan negara-negara yang terlebih dahulu sudah maju. salah satu upaya untuk menjaga integrasi bangsa adalah dengan meningkatkan penerapan prinsip komunikasi sosial budaya. dalam hal ini interaksi antar anak bangsa harus menjujung tinggi solidaritas dan toleransi terhadap perbedaan nilai-nilai sosial budaya.72 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 daftar pustaka ali murtadha. 2009. “sistem informasi pemerintah kabupaten aceh tengah” dalam jurnal penelitian komunikasi dan pembangunan. vol 10. no. 1. balai besar pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika. medan. budiman. 2011. “telepon seluler dan efektivitas komunikasi pedesaan” dalam jurnal penelitian komunikasi dan pembangunan. vol 12. no. 2. balai besar pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika. medan. kitty o. locker.2004. business and administrative communication. boston: mcgraw-hill irwin. stewart l. tubbs & sylvia moss. 2005. human communication. buku pertama & kedua. bandung: pt remaja rosdakarya. rochayat harun & elvinaro ardianto. 2011. komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. jakarta: pt rajagrasindo persada. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 2 filsafat eksistensialisme jean paul sartre 1 informasi, no. 1, xxxvi, th. 2010. mengenal filsafat eksistensialisme jean-paul sartre serta implementasinya dalam pendidikan oleh: sunarso abstrak pendidikan dan filsafat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. filsafat bagi pendidikan berperan sebagai pedoman yang memberikan arahan dan tujuan pendidikan. sedangkan pendidikan bagi filsafat merupakan suatu ‘ruang’ yang selalu memberinya tempat untuk hidup dan terus berkembang melalui kegiatan-kegiatan teoritis maupun praktis dalam pendidikan. filsafat eksistensialisme jean paul sartre dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. menurut sartre, manusia adalah individu yang bebas. namun kebebasan yang dimilikinya selalu terbatasi dengan fakta akan adanya kebebasan individu lain. manusia adalah bebas untuk melakukan dan mendefinisikan dirinya sendiri secara individual. manusia tidak lain adalah bagaimana ia menjadikan dirinya sendiri. belajar adalah menjadikan dirinya sendiri otonom dan menyadari adanya orang lain sehingga dapat menciptakan dunianya sendiri yang berarti bagi dirinya dan bagi kehidupan orang lain atau lingkungannya. namun demikian, kita tetap harus selektif terhadap pemikiran sartre tentang peniadaan tuhan. dalam merumuskan konsep kebebasan individu, sartre mengasumsikan bahwa tanpa bantuan tuhan, manusia dapat bebas mendefinisikan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. pandangan ini jelas bertentangan dengan falsafah dasar negara kita yaitu pancasila sila ketuhanan yang maha esa. kata kunci: filsafat, jean paul sastre, pendidikan a. pendahuluan pendidikan dan filsafat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. filsafat bagi pendidikan berperan sebagai pedoman yang memberikan arahan dan tujuan pendidikan. sedangkan pendidikan bagi filsafat merupakan suatu ‘ruang’ yang selalu memberinya tempat untuk hidup dan terus berkembang melalui kegiatan-kegiatan teoritis maupun praktis dalam pendidikan. dengan demikian, tugas filsafat pendidikan adalah mengantarkan para calon guru, kepala sekolah, pengawas, konselor dan ahli kurikulum menuju kontak langsung dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang mendasari makna dan tujuan hidup dan pendidikan (knight, 1982: 3). selanjutnya, george r knight dalam bukunya issues and alternatives in educational philosophy (1982: 4-6) membagi filsafat menjadi tiga aspek yaitu filsafat sebagai suatu aktifitas, filsafat sebagai suatu sikap, dan filsafat sebagai suatu isi. aspek filsafat sebagai aktifitas meliputi kegiatan menyintesis, merenung, menentukan dan menganalisis. aspek filsafat sebagai sikap terkait dengan kesadaran diri, pendalaman, pemahaman dan fleksibilitas. sedangkan aspek isi meliputi (1) metafisika yaitu kajian tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hakekat suatu kenyataan, (2) epistemologi atau kajian tentang hakekat kebenaran dan pengetahuan dan bagaimana mendapatkannya, (3) aksiologi yaitu kajian tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nilai. banyaknya faham filsafat pendidikan yang berkembang sesuai perkembangan jaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik serta para pelaku pendidikan untuk memahami, mengerti dan kemudian memilih faham-faham yang sesuai dengan tujuan pendidikan. pada dasarnya, pendidikan adalah usaha untuk membantu seseorang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan (barnadib&barnadib, 1996: 47). untuk itu perlu dasar pijakan yang kuat yang tentunya tidak hanya terdiri dari satu pijakan dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. sehingga perlu dilakukan kajian tentang aliran-aliran filsafat yang bermanfaat demi tercapainya tujuan pendidikan agar arah dan tujuan pembelajaran menjadi selaras dan sesuai dengan jalurnya dalam membimbing peserta didik untuk menjadi manusia yang dewasa secara keseluruhan. tujuan pendidikan di indonesia dirumuskan melalui landasan dan falsafah negara republik indonesia melaui pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional melalui terselenggaranya satu system pengajaran nasional (soedijarto, 2008: 14). sehingga aliran-aliran filsafat yang berkembang sejak jaman plato, aristoteles, imanuel kant, hegel, skolastik, neoskolastik, humanisme, renaissance hingga jaman kontemporer harusnya kita saring melalui falsafah dan landasan yang telah diamanatkan oleh founding father bangsa indonesia. metode penyaringan yang digunakan seperti itu adalah metode yang kita kenal dengan metode ekletik incorporative. sebagai salah satu aliran filsafat yang berkembang pada abad xix dan xx, filsafat eksistensialisme mempunyai kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan di dunia dan di indonesia. eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan pada eksistensi individu dan kebebasan individu. aliran ini berkembang demikian pesat dan mempengaruhi banyak penulis khususnya pada abad ke-19 dan ke-20. karakteristik yang paling menonjol dari aliran eksistensialisme adalah munculnya kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri. sebuah teori pencarian makna diri yang ditanyakan setiap manusia terhadap ekistensi dirinya sendiri (emery, 1971: 5). william barret dalam existentialism as a symptom of man’s contemporary crisis (1966: 792) menambahkan bahwa eksistensialisme sebagai filsafat berusaha untuk membuat manusia sadar terhadap kenyataan hidup manusia; misalnya tentang kematian, ketakutan, pilihan, cinta, kebebasan, rasa bersalah, kesadaran, menerima ketakutan. dapat disimpulkan bahwa eksistensialisme merupakan pandangan yang lebih menekankan pada emosi daripada rasionalitas dalam memahami dirinya dan lingkungannya. tema sentral filsafat eksistensialisme adalah eksistensi manusia. faham eksistensialisme ini tumbuh sebagai suatu ragam filsafat antropologi yang sangat berkembang terutama setelah selesainya perang dunia ii. peletak dasar filsafat eksistensialisme adalah blaise pascal (1623-1662), seorang penulis dan filosof prancis yang menulis pensées (1670) sebagai kritikan terhadap rasionalisme yang diungkapkan oleh rené descartes. selanjutnya, søren aabye kierkegaard (1813-1855), seorang berkebangsaan denmark, yang dianggap sebagai peletak dasar eksistensialisme modern, juga telah menuliskan karya-karyanya sebelum perang dunia i, seperti juga dostoyevski dan fredrich wilhelm nietzshe (1844-1990). sedangkan penulis eksistensialisme lain seperti martin heidegger, karl jaspers dan jean-paul sartre menulis karya-karyanya sebelum perang dunia ii (hassan, 1992:1). setelah pd ii, faham eksistensialisme ini berkembang pesat dan mempengaruhi banyak penulis, sastrawan dan filosof seperti albert camus, gabriel marcel, martin buber, van cleve morris. pencarian kembali akan makna menjadi penting dalam dunia yang telah menderita depresi berkepanjangan akibat peperangan (pd i dan pd ii) yang dampaknya nyata sangat besar. hal itulah yang menjadi pemicu bagi kaum eksistensialis dalam memperbaharui pencarian makna dan signifikansi manusia sebagai akibat dari adanya dampak sistem industri modern yang mendehumanisasikan manusia. eksistensialisme merupakan penolakan yang luas terhadap masyarakat yang telah merampas individualitas manusia. hubert l. dreyfus dalam microsoft® encarta® online encyclopedia (2006) membagi eksistensialimsme menjadi tiga yaitu eksistensialisme ateis seperti yang dianut oleh nietzsche, karl jaspers dan jean-paul sartre; eksistensialisme agnostic dianut oleh martin heidegger; dan eksistensialisme teis/religious dianut oleh blaise pascal, kierkegaard, paul tillich, rudolf bultmann, gabriel marcel, nikolay berdyayev dan martin buber. knight (1982: 70-71) mengungkapkan bahwa eksistensialisme bukanlah filsafat yang sistematis dalam pendidikan karena filsafat ini tidak menyampaikan kepada pendidik serangkaian aturan yang harus dikuasai dan juga bukan merupakan serangkaian program untuk dilembagakan, namun eksistensialisme lebih memberikan tekanan dalam semangat dan sikap yang dapat diterapkan dalam usaha pendidikan. melalui makalah ini pembahasan akan difokuskan pada faham eksistensialisme menurut jean-paul sartre. kami sependapat bahwa filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang dapat digunakan untuk menuntun kita dalam bersikap terkait dengan kesadaran diri, pendalaman, pemahaman dan fleksibilitas dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. metode yang digunakan dalam pembahasan makalah ini adalah ekletik inkoporatif, yaitu memilah-milah dan juga memilih nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat ini dan kemudian mengambil nilai-nilai yang bagus dan membuang nilai-nilai yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa indonesia, yaitu pancasila. b. biografi jean paul sartre jean paul sartre lahir di paris, prancis pada tanggal 21 juni 1905. dan meninggal pada tanggal 15 april 1980. ia berasal dari keluarga kelas menengah. ayahnya penganut katolik, ibunya penganut protestan. ia menjadi yatim sekitar umur dua tahun dan diasuh oleh ibu serta kakeknya charles schweitzer. kakeknya adalah seorang profesor di universitas sorbone, paris. secara fisik sejak kecil sartre merupakan anak yang lemah tapi berotak cemerlang, dan memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. salah satu kesukaannya adalah berkomtemplasi dan berkhayal. antara tahun 1924-1928, sartre menjadi mahasiswa di l’école normale supérieure dan memperoleh ijazah dalam bidang filsafat pada tahun 1929. dia mengajar di havre, kemudian di laon dan terakhir di paris sampai tahun 1945. pada tahun 1933-1934 sartre mendapat kesempatan unutuk memperdalam fenomenologi husserl di institut prancis di berlin. sekembalinya di le havre, sartre menulis artikel panjang berjudul la transendence de l’ego/ transendensi ego (1936). sejak semula ia menafsirkan fenomenologi husserl dalam arti realistis: bagi sartre filsafat fenomenologis merupakan sarana untuk mengungkapkan realitas dan pengalaman yang konkret. pada awalnya, sartre menerapkan fenomenologi pada psikologi khususnya terkait dengan masalah fantasi dan emosi. dan pada tahun 1939, sartre menulis buku berjudul l’imagination / imajinasi dan esquisse d’une théorie des émotions / garis-garis besar suatu teori tentang emosi (1939), serta l’imaginaire/ yang imaginer (1940). pada waktu yang bersamaan, sartre menerbitkan novelnya yang pertama berjudul la nausée (rasa muak) (1938). ketika perang dunia ii pecah, ia masuk di ketentaraan dan bertugas di dinas meteorologi. pada tahun 1940-1941, sartre ditahan oleh tentara jerman sebagai tahanan perang dan pada waktu itu dia sempat menulis dan menyutradarai sebuah drama yang menyindir pendudukan jerman atas prancis. ketika perang dunia ii yang melibatkan dua kekuatan besar dunia (blok barat dan blok timur) sedang berlangsung, sartre menerbitkan karya filsafat yang berjudul l’être et le néant. essai d’ontologie phenomenologique / ada dan ketiadaan. essay suatu ontologi fenomenologis (1943). dengan buku ini sartre menjadi filusuf ternama dan segera dianggap sebagai salah seorang pemimpin gerakan filosofis yang disebut eksistensialisme. buku ini mengalami sukses yang besar di prancis dan di luar prancis sesudah perang dunia ii. buku kecilnya berjudul l’existentialisme est un humanism / eksistensialisme suatu humanisme (1946) juga mengalami kesuksesan yang luar biasa. buku kecil ini memuat ceramah dimana ia berusaha mempersingkat pemikirannya dalam membela eksistensialisme dari kritikan-kritikan salah satunya oleh kaum komunis. pada tahun 1945, sartre berhenti menjadi dosen dan mendirikan majalah baru berjudul les temps modern / jaman-jaman modern bersama m. merleau-ponty dan simone de beauvoir sebagai dewan redaksi. majalah berhaluan kiri ini berusaha memberikan tanggapan tentang semua kejadian politik dan kultural. meskipun pendiriannya selalu berhaluan kiri dan penuh simpati dengan partai-partai kiri, tatapi dia tidak pernah menjadi anggota komunis. sebagai sastrawan, sartre juga menerbitkan karya sandiwara antara lain les mouches / lalat-lalat (1943), huis clos / pintu tertutup (1945) , morts sans sépulture / orang-orang mati tanpa perkuburan (1946), la putain respectueuse / pelacur terhormat (1946), les main sales / tangan-tangan kotor (1948), le diable et le bon dieu / si setan dan si tuhan baik (1951), les sequestrés d’altona / tahanan-tahanan dari altona (1960). seri novel (trilogi dari tetralogi yang direncanakan) dengan judul les chemins de la libertés / jalan-jalan menuju kebebasan; l’age de raison, le sursis (1945), dan la mort dans l’âme (1951). tahun 1960, sartre menerbitkan karya filsafatnya yang berjudul critique de la raison dialectique (kritik dialektik atas rasio) yang didalamnya terdapat artikel berjudul question de méthode (pertanyaan-pertanyaan tentang metode) yang mempertentangkan antara marxisme dan eksistensialisme. tahun 1964, sartre menerbitkan bukunya berjudul les mots / kat-kata yang menurut banyak kritikus dianggap sebagai salah satu karya puncaknya. buku ini merupakan autobiografinya dan melalui karya iniliah sartre dipilih sebagai pemenang hadiah nobel kesusastraan namun ditolaknya karena dia berpendapat jika menerimanaya akan mengurangi kebebasannya sebagai pengarang. dia juga menulis analisis kritis tentang pengarang-pengarang besar antara lain baudelaire (1974), saint genet. comédie et martyr / santo genet. komedi dan syahid (1952), l’idiot de la famille. gustave flaubert de 1821 à 1857 / kekonyolan sebuah keluarga. gustave flaubert dari tahun 1821 sampai 1857 (jilid i-ii tahun 1971, dan jilid iii tahun 1972). artikel-artikel sartre yang lain yang diterbitkan melalui majalahnya les temps modernes telah dikumpulkan menjadi buku dan diberi judul situations / situasi-situasi yang terdiri sepuluh jilid (1947-1975). artikel-ertikel tersebut berisi pemikiran-pemikirannya diberbagai bidang (politik, sosial, budaya/keusastraan). selain sebagai sastrawan, kritikus sastra dan budaya, esaist, dia juga menggeluti dunia film dan berhasil menyutradarai beberapa film dan juga drama. pada tahun 1960, sartre juga memprakarsai “manifesto 121 cendekiawan” yang menyatakan bahwa prajurit-prajurit prancis berhak untuk menolak dikirim ke aljazair. dia juga membatu temannya yang terlibat dalam organisasi pembebasan aljazair, organisasi terlarang di prancis hingga rumahnya di bom namun dia selamat karena tidak berada di rumah. pada tahun 1966 sartre aktif dalam kegiatan organisasi yang telah didirikan oleh bertrand russell, tribunal against war crimes in vietnam, sebuah penyelidikan terhadap kejahatan perang amerika di vietnam. sartre juga memberikan dukungannya kepada para mahasiswa prancis yang berdemo secara besar-besaran pada tanggal 20 mei 1968 yang menuntut perbaikan pemerintahan pada umumnya dan sistem pendidikan pada khususnya. tahun 1973, dia bersama teman-temannya yang berhaluan kiri kemudian mendirikan surat kabar baru bernama liberation / pembebasan. surat kabar ini tidak menerima iklan karena dianggap suatu kebiasaan kapitalis dan semua pegawainya digaji saka rata. namun karena keadaan finansial, harian ini sering kali harus berhenti beroperasi. pada usia 75 tahun yaitu pada tanggal 15 april 1980, sartre sakit dan dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia. c. implementasi filsafat eksistensialisme jean-paul sartre di bidang pendidikan melalui essainya yang berjudul exsistensialisme est un humanisme (1946) dan diterbitkan ulang oleh penerbit galimard (1996 : 21-33) serta diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan judul exsistentialism and humanism oleh philip mairet (1977: 23-56), menyebutkan bahwa (1) eksistensialisme sebagai suatu ajaran yang menyebabkan hidup manusia menjadi mungkin, (2) eksistensialisme juga merupakan suatu ajaran yang mengafirmasi bahwa setiap kebenaran dan setiap tindakan itu mengandung di dalamnya sebuah lingkungan dan suatu subjektivitas manusia, (3) bahwa eksistensi manusia mendahului essensinya. berikut ini akan dikaji secara lebih mendalam tentang pandangan-pandangan sartre melalui bukunya berjudul l’exsistentialisme est un humanisme, edisi gallimard yang diterbitkan tahun 1996 di prancis. menurut sartre (1996 : 23), manusia mengada dengan kesadaran terhadap dirinya sendiri. keberadaan manusia berbeda dengan keberadaan dengan benda-benda yang lain. asas pertama dalam faham eksistensialisme menurut sartre (1996 :30) adalah « l’homme est rien d’autre que ce qu’il se fait », yaitu manusia tidak lain adalah bagaimana ia menjadikan dirinya sendiri. dengan demikian, apabila masing-masing individu menyadari dirinya sendiri sebagai manusia yang harus membuat dirinya sendiri ada maka seorang seorang pengajar atau pendidik dan juga murid atau mahasiswa akan dapat memperlakukan dirinya sendiri sebagaimana mestinya. masing-masing individu akan mengoptimalkan kemampuan dan juga potensinya (dalam hal atau bidang apapun sesuai dengan keinginannya) untuk membuat mereka eksis. apabila hal ini dilakukan oleh masing-masing individu maka pertemuan antara murid guru (mahasiswa dosen) di dalam ruang kelas dengan jam yang terbatas akan menjadi ‘ruang’ yang ideal untuk mempertemukan dan mempertukarkan ide-ide dan pikiran-pikiran tentang berbagai hal sesuai dengan bidang masing-masing. kelas yang demikian tentulah akan menjadi kelas yang ‘hidup’, dinamis, menyenangkan serta akan selalu dirindukan oleh pendidik maupun peserta didik. di dalam kelas, guru/dosen menjadi fasilitator yang akan dapat memberikan ‘bimbingan’ kepada peserta didik yang belum matang untuk menemukan jalan masing-masing yang tentu saja berbeda antara yang satu dengan yang lain. fungsi guru adalah untuk membimbing peserta didik secara personal dalam pencarian penyadaran diri mereka yang otentik, berbeda dengan individu yang lain. guru yang eksistensialis akan dapat menerima dan terbuka terhadap segala pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya tentang segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat. guru adalah mentor bagi murid-muridnya. guru eksistensialis mempunyai komitmen terhadap dirinya sendiri dan bidang studinya karena dengan demikian dia akan bermakna sebagai individu (untuk dirinya sendiri) dan bermakna bagi lingkungannya. dapat dikatakan bahwa guru yang baik bagi kaum eksistensialis adalah seseorang yang dapat menggunakan keunikan dan keotentikannya dengan cara yang terbaik dan secara sadar mengambil peran (berperilaku) untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. dengan demikian, guru menurut pandangan eksistensialisme adalah seseorang yang mempunyai pemahaman diri yang baik agar dia dapat memahami peserta didiknya. jika demikian, maka metode pengajaran yang digunakan di dalam kelas menurut faham ini seharusnya fleksibel dan membebaskan. sartre (1996 : 31) menambahkan bahwa « … si vraiment l’existence précède l’essence, l’homme est responsable de ce qu’il est » yaitu hanya jika eksistensi mendahului esensi, maka manusia bertanggung jawab terhadap eksistensinya». namun, pandangan sartre tentang hal ini perlu kita cermati dan kita seleksi bersama terutama terkait dengan penyangkalan sartre akan keberadaan tuhan. hal itu karena menurut sartre, pertama-tama manusia itu eksis (yaitu ada atau hadir), kemudian menjumpai dirinya (sadar akan dirinya), muncul (inggris: surges up; jawa: mentas) di dunia dan setelah itu mendefinisikan dirinya sendiri. jika manusia sebagai eksistensialis melihat bahwa dirinya itu belum ditentukan, hal itu adalah karena pada permulaannya dia memang bukan apa-apa (nothing). dia tidak akan menjadi apa-apa sampai tiba saatnya ketika ia menjadi apa yang ia tentukan sendiri. oleh karenanya, tidak ada yang dinamakan kodrat manusia, sebab tidak ada allah yang mempunyai konsepsi tentang dia (manusia). pendapat tentang peniadaan tuhan ini jelas-jelas bertentangan dengan filsafat pedoman pendidikan di indonesia yang teraktub dalam sila i yaitu ketuhanan yang maha esa. sebagai manusia, kita dapat memilih dan menentukan keeksistensian kita di dunia ini dengan tetap berpegang teguh pada filsafat teis/ketuhanan yang telah kita sepakati bersama. selanjutnya, asas pertama tersebut dalam eksistensialisme sartre disebut juga sebagai subjektivitas manusia yang berbeda dengan benda lain seperti batu atau meja (sartre : 1996: 30). manusia harus menyadari dirinya sendiri sebagai subjek yang harus menjadi pencipta bagi dirinya sendiri. hal itu berarti bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya agar dirinya sendiri mengada. jika diterapkan di dalam kelas, maka masing-masing individu yang telah memilih jalannya sendiri sebagai mahasiswa (murid) dan juga dosen (guru) akan sama-sama bertanggung jawab untuk membuat mereka sendiri eksis yaitu dengan melakukan tugasnya masing-masing secara penuh tanggung jawab. jika kita pahami lebih lanjut, maka ketika manusia sadar bahwa dirinya adalah subjek yang bertanggung jawab secara sadar terhadap dirinya sendiri, maka seharusnya tidak ada mahasiswa (murid) dan dosen (guru) yang gagal dalam menyelesaikan tugas masing-masing. tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri merupakan pertanggunganjawaban individu juga terhadap idividu yang lainnya seperti yang dikatakan sartre melalui l’exsistentialisme est un humanisme (1996 : 31) sebagai berikut : « et quand nous disons que l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les hommes. il y a deux sens au mot subjectivisme, … d’une part choix du sujet individuel par lui-même, et, d’autre part, impossibilité pour l’homme de dépasser la subjectivité humaine. c’est le second sens qui est le sens profond de l’existentialisme».« dan ketika kita manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri saja sebagai individu, namun juga bertanggung jawab terhadap seluruh kemanusiaan. ada dua makna subjektifitas, … yang pertama bahwa manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua bahwa manusia tidak mungkin melanggar subjektifitas manusia yang lain. itulah makna kedua yang mendalam dari eksistensialisme». pengetahuan tentang diri pribadi yang otonom dan bersifat individual diperoleh seseorang seperti halnya kemampuan yang didapatnya untuk bekerja dan memecahkan permasalahan-perasalahan dalam berhadapan dengan dunia dan orang lain. dengan demikian, pendidikan dalam kelas yang eksistensialis bertujuan untuk membantu manusia agar dapat menyelesaikan projek-projek individual, menerima kebebasannya dan kenyataan serta meyakini bahwa dirinya adalah manusia yang unik. jika demikian, maka kelas yang eksistensialis merupakan kelas yang individu-individunya mempunyai kebebasan yang penuh tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. kelas seperti ini juga merupakan kelas yang kreatif karena masing-masing individu dapat mengekspresikan dirinya secara bebas sepenuhnya dan juga saling menghargai. selain itu, karena belajar merupakan penggalian dan penemuan makna personal yang otonom, maka proses belajar bagi kaum eksistensialis juga dilakukan secara personal. guru menurut pandangan eksistensialisme harus dapat menciptakan atmosfer belajar yang kondusif dan mendukung agar semua siswa dapat belajar secara optimal untuk menemukan keotentikan mereka masing-masing. siswa harus diberi kebebasan untuk menjadikan dirinya sendiri ada, menentukan pilihan, dan bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. untuk itu, karena siswa berhak memilih mata kuliah / subjek yang disenangi, maka kurikulum untuk kelas dalam faham eksistensialisme adalah kurikulum yang memberikan keleluasan bagi siswa untuk memilih dan sehingga kurikulum tersebut seharusnya fleksibel. pendapat sartre berikutnya adalah « l’homme est libre, l’homme est liberté » (1996 : 39) yaitu manusia bebas dan manusia adalah kebebasan. kebebasan menurut sartre adalah kebebasan yang mutlak dan konsekuensi kebebasan yang mutlak itu adalah tanggung jawab yang mutlak pula. jika manusia sadar akan kebebasannya maka manusia dapat menentukan pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan hidupnya. namun, kebebasan manusia bagaimanapun dibatasi oleh fakta akan kebebasan orang lain. jadi, ketika kita memutuskan pilihan dan bertindak atas pilihan tersebut maka sebetulnya keputusan itu juga menyangkut kemanusiaan. untuk itu, tugas pendidikan adalah untuk membantu siswa agar memahami peran dan tanggung jawabnya terhadap terhadap kehidupannya sendiri, keputusannya sendiri yang faktanya penuh tanggung jawab karena kebebasannya ternyata berhadapan dengan orang lain (as being-for-others). pendidikan diharapkan dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menciptakan makna dirinya sendiri dan dapat melakukan sesuatu agar dirinya bermakna untuk dirinya sendiri dan kemanusiaan sehingga tujuan hidupnya dapat tercapai. memang hanya sedikit sekolah yang dapat menerapkan kebebasan secara mutlak seperti harapan kaum eksistensialis. namun setidaknya sebuah sekolah swasta sederhana di inggris, summerhill, yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun dapat menerapkan kebebasan seperti harapan kaum eksistensialis. sekolah summerhill merupakan sekolah yang berdasarkan pada kebebasan (tidak ada keharusan, tidak ada aturan, tidak ada pr, tidak ada peraturan, tidak ada penilaian, tidak ada tes, atau aturan social). menurut a. s. neil pendiri sekolah summerhill dalam summerhill : a radical approach to child rearing melalui emery (1971 :6) menyebutkan bahwa anak yang bebas adalah anak yang bahagia dan anak yang seperti itu dapat menjadi anak yang bertanggung jawab. selanjutnya, sartre berpendapat bahwa eksistensialisme adalah pandangan yang optimis (1996 : 56) berikut ini kutipannya : « …il n’y a pas de doctrine plus optimiste, puis que le destin de l’homme est en lui-même ;... et que la seule chose qui permet à l’homme de vivre, c’est l’acte » yang artinya : « …tidak ada doktrin yang lebih optimis (selain eksistensialisme), karena nasib manusia ditentukan olehnya sendiri ; ……dan satu-satunya hal yang menjadikan manusia hidup adalah tindakannya ». semangat keoptimisan terhadap hidup dapat digunakan sebagai modal setiap individu dalam mencapai tujuan hidupnya. manusia bagaimanapun harus melakukan sesuatu secara terus menerus agar dirinya eksis. sartre menambahkan « l’homme est l’avenir de l’homme » (1996 : 40) yaitu manusia adalah perkembangan dirinya yang terus menerus, masa kini dan sekaligus merupakan masa depannya karena apa yang diciptakan kini merupakan proyeksinya ke masa depan. pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar merupakan suatu tindakan setiap manusia yang dilakukan secara terus menerus. sering kali pengetahuan terhadap kebenaran justru kita peroleh ketika kita melakukan kesalahan. melalui pengalaman (kesalahan) maka individu mendapatkan pengetahuan yang baru. di dalam kelas eksistensialis, guru hendaknya menekankan bahwa kesalahanpun mempunyai nilai yang bermakna dalam kehidupan seseorang. membuat kesalahan adalah bagian esensial dalam proses belajar bagi manusia. guru bertugas untuk memberikan pengertian kepada siswanya terhadap kesalahan yang dilakukan muridnya sehingga siswa tersebut menyadari dan mengerti kekeliruannya dan kemudian dapat memilih langkah yang lebih tepat bagi dirinya sendiri. di dalam ruang kelas yang seperti ini, maka hubungan guru dan murid akan lebih mendalam, bersahabat dan personal karena tidak ada ketegangan dan juga tidak ada sikap saling permusuhan, serta saling memahami dan penuh tanggung jawab. menjadi manusia adalah memahami diri sendiri sebagai individu yang unik dan dapat belajar untuk hidup secara otentik. keotentikan adalah suatu pemahaman diri sendiri, menerima dan bertanggung jawab terhadap situasi hidupnya. kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya dan kesadarannya untuk terus maju menuju tujuannya di masa akan adalah yang membuat manusia itu unik. manusia adalah bebas untuk melakukan dan mendefinisikan dirinya sendiri secara individual. belajar adalah menjadikan dirinya sendiri otonom dan menyadari adanya orang lain sehingga dapat menciptakan dunianya sendiri yang berarti bagi dirinya dan bagi kehidupan orang lain atau lingkungannya. belajar menurut pandangan eksistensialisme adalah mengkonstruksi makna dunia (individu dan juga dunia sekitar) yang diperoleh seseorang melalui berbagai pengalaman. untuk itu, semua orang harus belajar (melalui pendidikan formal ataupun non formal) agar semua orang dapat membangun makna bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. jika demikian maka civil society atau masyarakat madani yang dicita-citakan dapat terwujud. konflik dan perlawanan yang mungkin saja muncul dalam persinggungan antar individu dapat diselesaikan dengan damai (tanpa kekerasan) karena masing-masing individu merupakan individu yang matang sehingga dapat memahami dirinya sendiri, dapat mengontrol dirinya sendiri dan realitas lingkungannya sehingga dapat menjadi individu yang bertanggung jawab. dengan demikian, masing-masing individu memperoleh konsensus dengan mengambil tanggung jawab dan membangun diri sendiri, memperoleh nilai kehidupan yang bertanggung jawab terhadap kenyataan keberadaan orang lain, dan pada akhirnya kita dapat memutuskan untuk bertindak. c. penutup faham eksistensialisme jean paul sartre dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. menurut sartre, manusia adalah individu yang bebas. namun kebebasan yang dimilikinya selalu terbatasi dengan fakta akan adanya kebebasan individu lain. manusia adalah bebas untuk melakukan dan mendefinisikan dirinya sendiri secara individual. manusia tidak lain adalah bagaimana ia menjadikan dirinya sendiri. belajar adalah menjadikan dirinya sendiri otonom dan menyadari adanya orang lain sehingga dapat menciptakan dunianya sendiri yang berarti bagi dirinya dan bagi kehidupan orang lain atau lingkungannya. belajar menurut pandangan eksistensialisme adalah mengkonstruksi makna dunia (individu dan juga dunia sekitar) yang diperoleh seseorang melalui berbagai pengalaman. pengetahuan tentang diri pribadi yang otonom dan bersifat individual diperoleh seseorang melalui pengalaman seperti halnya kemampuan yang didapatnya untuk bekerja dan memecahkan permasalahan-perasalahan dalam berhadapan dengan dunia dan orang lain. semua orang harus belajar (melalui pendidikan formal ataupun non formal) agar semua orang dapat membangun makna bagi dirinya sendiri dan lingkungannya agar civil society atau masyarakat madani yang dicita-citakan dapat terwujud. hal itu karena, semua manusia dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap kemanusian dalam mencapai keeksistensian diri masing-masing. namun demikian, kita tetap harus selektif terhadap pemikiran sartre tentang peniadaan tuhan. dalam merumuskan konsep kebebasan individu, sartre mengasumsikan bahwa tanpa bantuan tuhan, manusia dapat bebas mendefinisikan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. pandangan ini jelas bertentangan dengan falsafah dasar negara kita yaitu pancasila sila ketuhanan yang maha esa. daftar pustaka barnadib, imam., sutari, imam. 1996. beberapa aspek substansial ilmu pendidikan. yogyakarta: penerbit andi barrett, william. 1966. existentialism as a symptom of man’s contemporary crisis. usa: holt, rinehart and winston, inc. bertens, k. 2001. filsafat barat kontemporer prancis. jakarta: pt gramedia pustaka utama. emery, c. raymond. 1971. existentialism. journal of teacher education 1971; 22; hlm 5-8. http://jte.sagepub.com hassan, fuad. 1992. berkenalan dengan eksistensialisme. jakarta: pustaka jaya. knight, george k. 1982. issues and alternatives in education philosophy. michigan: andrews university press. michard, lagarde&laurent. 1973. xxe siècle. les grands auteurs français. paris: bordas. sartre, jean-paul. 1996. l’existentialisme est un humanisme. paris: gallimard. --------. 1964. les mots. paris: édition gallimard. --------, 1977. existentialism and humanism trans. philip mairet. brooklyn: haskell house publishers ltd.,), pp. 23-56. first published in french in 1946 under the title "l'existentialisme est un humanisme." http://www.cis.vt.edu/modernworld/d/sartre.html  white, david. 2001. freedom and responsibility: existentialism, gifted students, and philosophy. proquest education journal. spring 2001; 24, 2. hlm 48-54. biodata penulis: sunarso, m.si. dosen pada jurusan pknh fise uny dan dosen pada unit mku uny. sekarang sedang mengikuti program s3 (doktor) di pascasarjana uny. 63 rumsari hadi sumarto, komunikasi dalam kegiatan public relations komunikasi dalam kegiatan public relations rumsari hadi sumarto asmi desanta hrumsari@yahoo.com abstract organizations in maintaining the sustainability of life requires communication. good established communication will affect the harmonious and harmony relations between the organization and its publics. a positive image is represented if there is a harmonious interaction between an organization and its publics. imaging of an organization is usually attached to public relations. imaging can be awakened/built if there is a harmonious and pleasant communication between an organization and its publics. to support public relations activities, organization requires communication to be able to interact with the public in two-way communication. a pr practitioner should be able to make other people understand the message delivered so as to create mutual symbiosis between the two parties. thus, the impression captured by the public is a positive impression of the organization. public relations also allows feed back to the public so that the public can freely response the message from the organization and express what they want and what they complaint. the public response will be followed up so that the public will be satisfied on what the organization done to the public. public relations is also constantly evaluating so that public opinion can be well controlled. thus, public relations is an activity which essentially directs the organization to gain public recognition. further public relations stride motion seeking to form public opinion that benefit the organization so that a positive image of the public will be given to an organization. abstrak organisasi akan tetap langgeng saat terbangun komunikasi yang baik. komunikasi yang baik akan mempengaruhi hubungan yang harmonis dan selaras antara organisasi dan publiknya. sebuah citra positif terbangun jika ada interaksi yang harmonis antara organisasi dan publiknya. untuk mendukung kegiatan public relations, organisasi membutuhkan komunikasi dua arah. seorang praktisi pr harus mampu membuat orang lain memahami pesan yang disampaikan sehingga tercipta simbiosis antara kedua belah pihak. dengan demikian, kesan yang ditangkap oleh masyarakat adalah kesan positif dari organisasi. pr juga memungkinkan umpan balik kepada publik sehingga masyarakat dapat dengan bebas mendapat pesan dari organisasi dan mengekspresikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka keluhan. pr juga perlu terus mengevaluasi sehingga opini publik dapat dikontrol dengan baik. dengan demikian, pr adalah kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan organisasi untuk memperoleh pengakuan publik. pr berusaha untuk membentuk opini publik yang menguntungkan organisasi sehingga citra positif terbangun dengan sendirinya. keywords: communication, public relations, organizational image 64 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pendahuluan komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan interaksi dengan pihak lain. jembatan interaksi tersebut dilakukan melalui komunikasi. pada saaat berkomunikasi, pihak yang menyampaikan pesan atau komunikator berusaha menyampaikan pesan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima pesan atau komunikan dan kemudian komunikan akan memberikan feed back atau umpan balik atas pesan yang disampaikan tersebut. nampaknya sederhana proses komunikasi tersebut berlangsung. namun, dalam kenyataannya tidaklah demikian. apabila komunikator kurang mahir dalam menyampaikan pesan, maka komunikan akan gagal menangkap pesan yang disampaikan dan dampaknya dapat terjadi miss communication. bahkan apabila komunikator dalam menyampaikan pesan tidak memperhatikan kesantunan dalam berbahasa, maka bisa terjadi komunikan akan memberikan reaksi atau tanggapan negatif karena komunikator tidak menggunakan etika dalam berkomunikasi. hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada suatu organisasi. kegagalan organisasi dalam menyampaikan pesan terutama kepada pihak eksternal organisasi akan memberi stigma negatif tentang organisasi tersebut. kesalahan dalam berkomunikasi yang terjadi pada suatu organisasi dapat menjadi ‘stempel’ buruk yang terpatri pada masyarakat walaupun organisasi sudah meluruskan informasi yang berkembang. dampaknya adalah timbulnya citra negatif dari organisasi tersebut. publik akan membentuk opini yang kurang menguntungkan apabila organisasi kurang mampu berkomunikasi dengan publiknya. oleh karena itu, para pegawai harus benarbenar dapat memahami publik baik cara berpikir dan cara bersikap sebelum informasi disampaikan kepada khalayak umum. dengan demikian, publik akan bersikap positif terhadap apa yang disampaikan organisasi kepada publiknya. komunikasi yang disampaikan juga dilakukan dengan mengedepankan etika sehingga dapat meminimalisir kesalahan persepsi dalam berkomunikasi. pencitraan suatu organisasi biasanya melekat dengan public relations. pencitraan dapat terbangun bila ada komunikasi yang harmonis dan menyenangkan antara organisasi dengan publiknya. menurut kasali (mukarom dan muhibudin wijaya laksana 2015: 19) public relations merupakan pendekatan yang sangat strategis dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi. public relations mencoba membuka kran komunikasi yang menyenangkan dengan publiknya. komunikasi yang dijalin akan berdampak pada hubungan yang serasi dan selaras antara organisasi dengan publiknya.sebagai dampaknya adalah opini publik yang positif akan terbangun dan akan menguntungkan organisasi untuk keberlangsungan hidup suatu organisasi. hasil dan pembahasan pengertian dan fungsi komunikasi dalam kehidupan seseorang di tengah masyarakat, komunikasi menjadi sarana untuk menjalin hubungan sehingga seseorang tidak merasa terisolasi di tengah kehidupan bersama tersebut. dengan adanya komunikasi, seseorang dapat mengekspresikan perasaannya atau keinginannnya dan pihak lain dapat memberikan umpan balik atas pesan yang disampaikan. menurut hubeis, dkk (2012: 5) komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung (secara lisan) maupun tidak langsung (media), proses penyampaian arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan baik sengaja maupun tidak sengaja. sedang menurut hovaland (wiryanto 2002: 6), komunikasi merupakan proses di mana individu mentransmisikan stimulus 65 rumsari hadi sumarto, komunikasi dalam kegiatan public relations untuk mengubah perilaku individu lain. menurut suranto (2005: 16) komunikasi adalah suatu proses pengiriman simbolsimbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu.sedang menurut ruslan (1997: 29), komunikasi secara efektif dan strategis pada prinsipnya adalah bagaimana mengubah sikap, mengubah opini, dan mengubah perilaku. dengan demikian, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. dampak dari pesan tersebut dapat mengubah sikap seseorang sehingga selaras dengan apa yang menjadi ekspetasi penyampai pesan. komunikasi juga dapat mengubah opini yang selama ini terbentuk terlebih opini yang negatif. opini negatifbisa menjadi positif setelah berlangsung komunikasi yang intens antara penyampai pesan dan penerima pesan. menurut cangara (2007: 11-12). beberapa alasan yang mendorong perlunya komunikasi adalah:komunikasi yang baik dengan orang lain akan membantu seseorang mempermudah memperoleh rezeki, sahabat dan pelanggan; semakin banyak orang yang tidak mengenal etika dalam berkomunikasi; bisa menjadi pekerja komunikasi yang trampil dan profesional dalam melaksanakan tugas yang diembannya; perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat memaksa orang harus mendapat pengetahuan dan ketrampilan baru terutama dalam bidang komputer. tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup sendiri. manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya sehingga manusia tersebut dapat melangsungkan kehidupannya dengan memperoleh rezeki sebagai dampak dari interaksi yang dilakukan dengan pihak lain, dapat memiliki sahabat sebagai tempat untuk menyampaikan perasaannya. dengan demikian, manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya termasuk dalam mencari nafkah ataupun berbagi perasaaan sehingga mampu meringankan beban hidup baik secara material maupun psikisnya. perlunya mempelajari komunikasi juga erat dengan fenomena interaksi yang berkembang saat ini. era global saat ini telah mengubah tatanan interaksi yang ada sehingga etika dalam berkomunikasi dapat diasumsikan menjadi semakin pudar. seseorang dapat menjadi tidak peduli dengan lingkungannya dan sulit untuk berkomunikasi secara santun terutama dengan orang yang lebih tinggi usianya. hal ini dapat dirasakan untuk era saat ini terutama pada generasi muda yang semakin canggih dalam mengakses teknologi informasi tetapi mengalami kendala dalam berinteraksi dengan orang lain termasuk di dunia kerja. kemudahan dalam mengakses informasi menyebabkan seseorang sangat bergantung dengan teknologi informasi dan menjadikan dirinya semakin individual karena teknologi dianggap dapat membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. sementara itu, di sisi lain bila seseorang tetap menjalin komunikasi dengan pihak lain secara santun tanpa menafikan keberadaan teknologi informasi, makahal tersebut akan menjadikan seseorang semakin diakui keberadaannya sehingga terlihat profesional dalam melakukan pekerjaannnya.sekalipun orang tersebut beradu argumentasi dengan orang lain, tetapi orang tersebut mampu menyampaikan pendapatnya tanpa menyudutkan pihak lain. orang tersebut sangat paham bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan atasannya, dengan sesama rekan kerja, bahkan dengan kliennya. walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri dengan adanya kemajuan teknologi, arus komunikasi menjadi semakin terbuka dan mengakibatkan setiap orang atau pegawai harus mampu berada pada situasi global termasuk bagaimana menjalin interaksi secara terbuka dengan bermacam-macam media komunikasi yang ditawarkan saat ini. adapun fungsi komunikasi menurut goran hedebro (cangara 2007: 63) yaitu:menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi; mengajarkan keterampilan baru; 66 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan; merupakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang; meningkatkan aspirasi seseorang; menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan; membantu orang menemukan nilai baru dan keharmonisan dalam situasi tertentu; mempertinggi rasa kebangsaan; mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat; menjadi sarana untuk membantu pelaksanaan program pembangunan; mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan politik suatu bangsa. dengan adanya komunikasi, akan terjadi iklim perubahan dengan masuknya nilai-nilai baru yang dapat mengubah sikap ke arah modernisasi. hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa aura modernisasi telah mengisi segala sisi kehidupan. seseorang memang perlu mengakses informasi modern yang dapat menjadikan dirinya tidak terlibas di era modern saat ini. namun demikian, orang tersebut juga diharapkan dapat memilah-milah informasi yang bermanfaat bagi dirinya yang dapat memperkaya wawasannya. hal ini akan menjadikan seseorang tidak kaku dan tidak tampak terkesan ‘kuno’ saat berinteraksi dengan orang lain di dunia modern. komunikasi juga dapat berkontribusi pada efisiensi tenaga dan biaya mobilitas di mana seseorang tidak perlu beranjak ke suatu tempat yang dituju untuk berkomunikasi dengan pihak lain karena saat ini fasilitas komunikasi canggih dengan berbagai fitur dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan cepatbahkan mampu bertatap muka dengan bantuan teknologi informasi.dengan komunikasi juga, seseorang dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang ada pada suatu organisasi. dengan demikian keputusan yang diambil merupakan keputusan yang mewakili suara dari para personal organisasi. komunikasi juga mampu mengubah struktur kekuasan masyarakat dari yang otoriter menjadi lebih demokratis mengingat masyarakat yang ada saat ini merupakan masyarakat yang kritis dan canggih dalam mengakses teknologi informasi. dengan demikian, suasana keterbukaan saat ini antara penguasa dengan rakyatnya merupakan hal yang harus dilakukan. dalam konteks suatu negara, komunikasi mampu menjadi sarana dalam membantu pelaksanaan program pembangunan dengan pencurahan ide kreatif dalam membangun suatu bangsa sehingga dapat membantu dalam pembangunan ekonomi. sosial dan politik suatu bangsa. public relations komunikasi dalam realisasinya dapat terpapar dalam kegiatan public relations. public relations sangat membutuhkan komunikasi untuk merealisasikan kegiatannya. hubungan timbal balik antara organisasi dengan publiknya merupakan prinsip yang harus dijalankan. menurut effendy (2002: 23) hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama.lebih lanjut mukarom dan muhibudin wijaya laksana (2015: 20) mengatakan bahwa staf public relations dituntut mampu menjadikan orang-orang lain memahami suatu pesan, demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya. dengan demikian, praktisi humas harus dapat membentuk nilai-nilai, pemahaman, sikap sampai perilaku dari publik agar sejalan dengan kebutuhan organisasi. praktisi public relations dituntut mampu menggiring publiknya sehingga mampu mengarahkan perhatian publik terhadap pesan yang disampaikan. tidak hanya sekedar mengarahkan perhatian tetapi pesan yang tersampaikan tersebut membawa dampak publik melangkah lebih jauh untuk berjalan selaras dengan tujuan organisasi dengan misi tetap pada pemenuhan kepentingan bersama. menurut rex harlow,public relations adalah fungsi manajemen khas yang mendukung pembinaan dan membangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama yang baik antara organisasi 67 rumsari hadi sumarto, komunikasi dalam kegiatan public relations dengan publiknya (ruslan 1997: 7).public relations merupakan komunikasi dua arah secara timbal balik sehingga dalam penerapannya seorang praktisi pr harus mampu menjadikan orang lain memahami pesan yang disampaikan sehingga tercipta simbiose mutualisme di antara dua belah pihak. hal ini dilakukan untuk pembentukan citra organisasi sehingga kesan yang ditangkap publik adalah kesan yang positif tentang suatu organisasi. adapun ciri dari hubungan masyarakat menurut effendy (2002: 24) adalah:humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik; humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan manajemen dalam suatu organisasi; publik yang menjadi sasaran public relations adalah publik ekstern dan publik intern; operasionalisasi humas adalah membina hubugan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya. pada dasarnya kegiatan public relations dilakukan untuk menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan membina hubungan yang harmonis dengan publiknya baik publik internal maupun publik eksternal. oleh karena itu, organisasi selalu mengedepankan komunikasi dua arah dalam memenuhi ekspetasi publik sehingga arus komunikasi menjadi selaras di antara organisasi dan publiknya. publik akan memperoleh informasi yang berimbang dengan model komunikasi dua arah tersebut. iklim keterbukaan yang dibangun oleh organisasi akan menembus rintangan psikologis dan kekakuan dalam berkomunikasi di antara organisasi dan publiknya. mukarom dan muhibudin wijaya laksana (2015: 40) mengatakanbahwa public relations berkaitan dengan bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua organisasi, artinya public relations jauh lebih luas dibanding dengan pemasaran dan periklanan atau propaganda yang lebih awal.mukarom dan muhibudin wijaya laksana (2015: 42) menambahkan bahwa humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan organisasi secara positif. arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya semakin terasa di era global dan banjir informasi seperti saat ini. organisasi dalam menjalankan operasionalnya pasti membutuhkan komunikasi. keberlanjutan organisasi salah satunya ditentukan bagaimana organisasi mampu berkomunikasi dengan publiknya. public relations diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya publik sehingga kesan positif akan terepresentasi dengan baik dari publiknya. di tengah arus informasi yang begitu pesat dan mengglobal saat ini menjadikan organisasi harus gencar berkomunikasi misalnya dengan meluruskan berita ‘miring’ tentang organisasinya atau pun gencar mempublikasikan organisasinya di tengah persaingan yang tidak terbendung lagi. hal tersebut akan memberi dampak organisasi semakin dikenal publik dan menambah kepercayaan publik terhadap suatu organisasi. menurut melvin sharpe (soemirat dan elvinaro ardianto 2012: 14-15) ada lima prinsip proses komunikasi dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan publiknya yaitu:komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas; keterbukaan dan konsistensi terhadap tindakan dan kepercayaan; tindakan yang jujur untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill (kemauan baik); komunikasi dua arah dilakukan secara kontinyu untuk mencegah alienasi (pengucilan) dan membangun hubungan; evaluasi penelitian dan lingkungan untuk menentukan tindakan dan penyesuaian yang diperlukan bagi hubungan sosial yang harmonis. walaupun organisasi giat untuk melakukan komunikasi dengan publik terutama publik eksternal, pesan yang disampaikan setidaknya mampu membuat publik yakin atas informasi tersebut dan diharapkan publik memberi respon positif atas pesan yang disampaikan organisasi. keterbukaan dan konsistensi atas pesan 68 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 yang disampaikan sangat mendukung dalam memperoleh kepercayaan publik.oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan komunikasi dua arah dengan membuka kran feedback dari publik. sepanjang organisasi mampu menjelaskan kepada publik tentang keberadaan organisasi baik pada saat berjalan baik maupun sedang dalam keadaan genting, maka publik akan tetap menaruh kepercayaan terhadap organisasi. evaluasi juga penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang penerimaan publik terhadap suatu organsisasi sehingga keberadaan organisasi tetap diperhitungkan oleh publik bahkan mendapat porsi atensi yang lebih dari pada organisasi lainnya.dengan demikian, penting untuk membangun hubungan yan harmonis dengan publiknya sehingga publik dapat mengakui keberadaan suatu organisasi. aplikasi komunikasi dalam public relations komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan public relations karena public relations membutuhkan komunikasi untuk menunjang kegiatannya. menurut ruslan (1997: 17), kegiatan public relations pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publik atau sebaliknya.menurut mukarom dan muhibudin wijaya laksana (2015: 75) dalam kapasitasnya humas paling banyak menggunakan teori komunikasi sebagai dasar berpijaknya. bahkan dapat dikatakan tidak ada teori komunikasi yang tidak dibutuhkan humas. public relations sangat membutuhkan komunikasi dalam melakukan kegiatannya. ciri khas dari public relations adalah komunikasi dua arah. public relations sangat peduli terhadap feed back yang disampaikan publik. citra positif suatu organisasi tidak lepas dari bagaimana organisasi tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada publiknya termasuk memberi respon yang baik kepada publik. menurut mukarom dan muhibudin wijaya laksana (2015: 91-101), teori komunikasi yang dibutuhkan dalam public relations adalah:pertama, teori tanda. pada prinsipnya pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi dan bagi praktisi humas penting karena humas merupakan kegiatan menyampaikan pesan. pesan memiliki tiga unsur yaitu tanda, bahasa dan wacana. kedua, teori hubungan.konteks ini berkaitan dengan kepentingan bagi praktisi humas dalam hal melakukan komunikasi interpersonal yaitu berbicara face to face dan memberi kesan yang baik dalam hubungannya dengan orang lain sehingga kesan positif yang diberikan orang terhadap praktisi humas akan mempengaruhi kesan orang tersebut terhadap organisasi. ketia, teori perubahan sikap. teori memberi penjelasan terbentuknya sikap seseorang dan cara sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan sikap itu dapat mempengaruhi sikap atau tindak atau tingkah laku seseorang. keempat, teori penggunaan dan pemuasan. teori ini mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. kelima, teori opini publik.opini publik dapat diartikan sebagai pendapat masyarakat pada umumnya, integrasi pendapat secara over all atau keseluruhan. dalam kegiatannya, public relations diharapkan dapat menjalin hubungan yang serasi dengan publiknya baik publik baik publik internal maupun eksternal. komunikasi face to face dapat memberikan dampak yang cukup signifikan tentang kesan publik terhadap suatu organisasi. publik dapat menilai sikap dan gaya bicara yang diekspresikan oleh personal organisasi sehingga publik dapat langsung memunculkan kesan saat berinteraksi dan kesan yang diharapkan adalah kesan yang positif. namun demikian, tidak hanya kesan positif yang diberikan publik kepada organisasi tetapi publik akan melangkah lebih jauh dengan merubah sikap bahkan melakukan suatu tindakan yang menguntungkan organisasi. 69 rumsari hadi sumarto, komunikasi dalam kegiatan public relations publik pun tidak sebatas melakukan perubahan sikap atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan ekspetasi organisasi, tetapi publik mendapatkan kepuasan atas apa yang disampaikan organisasi. apabila ekspetasi publik dapat terpenuhi, maka publik akan meneruskan sinyal postif tersebut kepada pihak lain. dengan adanya komunikasi berantai yang positif tersebut, maka akan terbangun opini publik yang menguntungkan organisasi. menurut morrisan (mukarom dan muhibudin wijaya laksana 2015: 91-101), untuk mengimplementasikan strategi komunikasi, manajer pr atau humas harus berkomunikasi dan melakukan beberapa hal yaitu:satu, membingkai pesan yaitu strategi dalam memilih, menonjolkan dan menghubungkan fakta ke dalam bentuk pesan agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat. dua, memiliki nilai berita. praktisi humas dituntut untuk lebih memahami dan mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi. terlebih jika pesan itu dikirimkan ke media massa. tiga, semiotika. praktisi humas dituntut untuk mampu memilih dan mengirimkan kata-kata atau kebijakan kepada berbagai kalangan yang berbeda-beda sehingga katakata atau kebijakan itu dapat dipahami oleh penerima. empat, menggunakan simbol.berbagai perusahaan baik yang bertujuan profit dan non profit menggunakan simbol untuk menciptakan citra atau persepsi di kalangan khalayak lima, stereotip. komunikasi sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. hambatan muncul dalam berbagai bentuk mulai dari hambatan sosial, umur, bahasa, perbendaharaan kata, politik dan ekonomi. pesan yang disampaikan kepada publik sedapat mungkin didesain dengan format yang menarik dan lebih mudah diingat publik termasuk dalam hal mengemukakan fakta yang ada dalam suatu organisasi. informasi berdasar fakta tersebut tidak hanya dipublikasikan secara sederhana tetapi memiliki nilai berita sehingga publik tertarik untuk memperhatikan pesan yang disampaikan terutama pesan yang dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik.publik akan tertarik untuk memfokuskan dirinya pada berita yang menarik dan berbeda dengan publikasi lainnya. praktisi humas atau public relations dituntut untuk mampu merangkai kata demi kata secara lugas dan menarik. dalam menuangkan gagasan, tentunya praktisi public relations harus mampu melihat dengan siapa mereka berbicara. bila komunikasi ditujukan kepada kaum muda tentunya bahasa yang disampaikan tidak terkesan kaku dan formal tetapi disampaikan dengan bahasa yang santai dan ‘gaul’. latar belakang pendidikan publik juga harus menjadi perhatian praktisi humas sehingga praktisi humas dapat menggunakan bahasa yang sesuai tingkat pendidikan publik. simbol-simbol tertentu dapat dituangkan untuk lebih menyerap perhatian publik atas informasi yang disampaikan. tidak dapat terhindarkan juga bahwa komunikasi akan mengalami kendala bila stereotip muncul di tengah komunikasi yang berlangsung antara publik dan suatu organisasi. misalnya stigma bahwa usia muda belum memiliki banyak pengalaman dibanding usia tua sering memunculkan kesan ‘ragu’ dari publik terhadap personal organisasi. tentu saja hal ini harus diantisipasi sehingga personal organisasi tetap memiliki kredibilitas di hadapan publiknya walaupun usia personal organisasi lebih muda dari usia publiknya. menurut hubeis (2012: 43) terdapat beberapa faktor agar komunikasi berlangsung efektif yang dinamakan dengan seven communication:credibity, yaitu antara komunikator dan komunikan terdapat rasa saling percaya. context, yaitu komunikasi dapat terjadi kalau situasi dan kondisi setempat tidak ada gangguan antara komunikator dengan komunikan, serta sarana atau media komunikasi yang saling berkaitan. content, yaitu komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan di 70 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 mana komunikan dapat memahami maksud komunikator sehingga komunikator merasa puas. clarity, yaitu komunikator harus menyampaikan pesan secara jelas. continuty and consistency, yaitu komunikasi berlangsung terus dan pesan tidak saling bertentangan. capability of audience, dalam hal ini komunikator harus memperhatikan kemampuan komunikan dalam menerima pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. channels of distribution, dalam hal ini komunikasi harus menggunakan media yang sudah biasa digunakan oleh umum, misalnya media cetak dan media elektronik. komunikasi akan berjalan dengan lancar dan menambah kepercayaan publik bila personal organisasi memiliki kredibilitas yang tinggi. personal organisasi harus mampu meyakinkan publiknya tentang informasi yang disampaikan. kredibilitas terpancar dari kemampuan berbicara dengan wawasan yang dimiliki juga didukung dengan komunikasi non verbal yang mampu meyakinkan publik. komunikasi akan nyaman berjalan bila gangguan dapat diminimalisir terutama pada sarana yang digunakan untuk berkomunikasi. bila sarana sangat mendukung arus komunikasi dan dilengkapi dengan kredibilitas dari personal organisasi, maka kepuasan publik akan terrepresentasi dengan baik. komunikasi juga harus berlangsung dengan baik dan lancar sehingga signifikan dengan kepuasan komunikator. pesan yang disampaikan tidak membingungkan komunikan dan komunikan sendiri mendapat manfaat dari proses komunikasi yang terjadi. dengan demikian, ada kepuasan tersendiri bagi komunikator karena komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan bahkan melakukan tindak lanjut dari pesan tersebut. akan lebih baik lagi bila komunikasi disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami publik sehingga tidak memiliki makna ganda atau tidak terjadi kekaburan makna atas pesan yang disampaikan. komunikasi yang dilakukan harus tetap dijalankan secara berkesinambungan sehingga publik tetap mengakui keberadaan suatu organisasi. sebesar dan setenar apapun suatu organisasi, organisasi tersebut tetap perlu mempublikasikan dirinya secara berkesinambungan agar perhatian publik tidak beralih ke organisasi lain. publikasi yang gencar sangat diperlukan pada organisasi yang berorientasi profit dengan tingkat persaingan yang tinggi. satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam melakukan kegiatan public relations, keberadaan publik yang semakin kritis dan pintar harus menjadi perhatian utama untuk komunikasi di era modern saat ini. dengan adanya keterbukaan komunikasi yang semakin luas, maka publik akan mengakses informasi dari berbagai penjuru sehingga publik saat ini merupakan publik yang memiliki banyak wawasan. oleh karena itu, organisasi harus siap dengan pesan yang kritis dari publiknya. untuk mendukung jalannya komunikasi, perlu didukung juga dengan berbagai saluran yang dapat mendukung organisasi untuk semakin dikenal publik. simpulan public relations merupakan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan organisasi untuk memperoleh pengakuan publik.lebih jauh public relations mengupayakan gerak langkahnya untuk membentuk opini publik yang menguntungkan organisasi sehingga citra positif akan diberikan publik kepada suatu organisasi. untuk menunjang kegiatannya, public relations membutuhkan komunikasi agar mampu berinteraksi dengan publiknya dengan komunikasi dua arah. public relations selalu membuka pintu feed back bagi publiknya sehingga publik bebas mengekspresikan apa yang diinginkan dan apa yang menjadi keluhannya. respon publik akan ditindaklanjuti sehingga publik akan merasa puas atas apa yang dilakukan organisasi terhadap publiknya. public relationsjuga senantiasa melakukan evaluasi sehingga pendapat publik dapat terkontrol dengan baik. dalam melakukan interaksi dengan 71 rumsari hadi sumarto, komunikasi dalam kegiatan public relations publik, organisasi harus memperhatikan identitas publik yang saat ini semakin cerdas dan kritis sehingga organisasi tidak boleh menyampaikan informasi yang membuat publik ragu atau tidak percaya atas pesan yang disampaikan. oleh karena itu, kredibilitas penyampai pesan dari organisasi harus mampu meyakinkan publik sehingga publik menjadi percaya dan menjadi media organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. daftar pustaka cangara, h. hafied. 2007. pengantar ilmu komunikasi, jakarta: rajagrafindo persada. effendy, onong uchjana. 2002. hubungan masyarakat, suatu studi komunikasi, bandung: remaja rosdakarya. hubeis, musa, dkk. 2012. komunikasi profesional, seperangkat pengembangan diri, bogor, ipb press. mukarom, zainal dan muhibudin wijaya laksana. 2015. manajemen public relations, panduan efektif pengelolaan hubungan masyarakat, bandung: pustaka setia. ruslan, rosady. 1997. kiat dan strategi kampanye public relations, jakarta: rajagrafindo persada. soemirat, sholeh dan elvinaro ardianto. 2012. dasar-dasar public relations, bandung: remaja rosdakarya. suranto, aw. 2005. komunikasi perkantoran, prinsip komunikasi untuk meningkatkan kinerja perkantoran, yogyakarta: media wacana. wiryanto, ma 2002. pengantar ilmu komunikasi, jakarta: pt gramedia widiasarana indonesia. 72 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 32 03 revitalisasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah sudrajat a. pengantar masyarakat indonesia adalah masyarakat plural yang multikultur. menurut suryadinata (farida hanum, 2012) indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing serta kebudayaannya yang berbeda-beda. selain dari kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terjadi pula konsentrasi suku-suku di tempat lain karena migrasi atau karena mobilisasi penduduk yang cepat. melalui sensus tahun 2000 tercatat 101 suku bangsa di indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.238 jiwa. dengan kenyataan tersebut, maka indonesia merupakan negara multikultur apalagi bila ditambah dengan migran atau warga keturunan. sebagai sebuah entitas, multikultur merupakan sebuah keniscayaan, sebabnya adalah setiap manusia pasti mempunyai perbedaan yang mencirikan antara manusia satu dengan lainnya. perbedaan merupakan fitrah yang harus diterima (taken for granted) sebagai bunga-bunga kehidupan. perbedaan akan semakin menambah variasi sehingga kehidupan manusia semakin bermakna, dinamis, dan dapat berkembang dengan baik. jadi masyarakat multikultural merupakan realitas yang harus diterima oleh setiap bangsa. di dunia ini hampir tidak ada masyarakat monokultural, bahkan sejarah telah mencatat bahwa setiap upaya untuk menciptakan monokultural dengan berbagai macam bentuk telah gagal karena pada hakekatnya masyarakat multikultural merupakan sunatullah (zamroni, 2011b: 31). namun perbedaan juga dapat mendatangkan malapetaka karena ia rawan dengan makna dan persepsi. oleh karenanya, dengan jumlah etnis yang begitu banyak, benturan, intrik, dan perselisihan yang didasarkan pada etnis, agama, dan identitas kultural lainnya sangat potensial terjadi di negara ini. ketika interaksi sosial antar kelompok yang berbeda tersebut dihinggapi sengan semangat superioritas dan primordialisme sempit, yaitu semangat yang menilai kelompoknya adalah yang paling benar, paling baik, dan paling unggul sedangkan kelompok lain sebagai pelengkap saja, maka sebenarnya benih-benih perpecahan dan keretakan dari bangun negara bangsa segera dimulai. kerusuhan di sambas, lampung, poso, dan beberapa tempat lain merupakan cermin dari kegagalan pemerintah negeri ini dalam mengelola keberagaman. apabila hal ini dibiarkan begitu saja maka kita akan menghadapi permasalahan yang lebih besar yang mengancam stabilitas dan integritas nasional. pendidikan bisa menjadi starting point untuk mengurai benang kusut yang dihadapi oleh bangsa kita. pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi secara massif di masyarakat. minimal pendidikan harus mampu memberikan penyadaran informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 33 (conciousness) kepada masyarakat bahwa konflik bukanlah hal yang baik untuk dibudayakan. pendidikan sudah selayaknya memberikan tawaran yang mencerdaskan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. dalam kaitan dengan hal tersebut pendidikan harus dapat berperan sebagai media transformasi sosial, budaya, dan multikulturalisme (choirul mahfud, 2010: 5). dalam pandangan zamroni (2007) pendidikan juga harus dapat berperan sebagai social reconstruction yaitu pendidikan yang mampu memahami struktur sosial masyarakat dan melakukan perubahan yang diperlukan. uraian di atas sejalan dengan pandangan paulo freire (firdaus m yunus, 2007: 1) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan. manusia sebagai pusat pendidikan harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. dalam proses ini pendidikan dimaknai sebagai proses pembentukan kepribadian dan pengembangan seseorang sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk yang beragama. kesemuanya menghendaki manusia menjadi makhluk yang seimbang sehingga diharapkan pendidikan dapat menyediakan proses untuk mencapai tujuan tersebut. pengembangan manusia sebagai makhluk sosial dan susila menyiratkan sebuah titah pembudayaan manusia untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam mengembangkan suasana kehidupan bermasyarakat yang kondusif, adil, dan terbuka. masyarakat indonesia yang multikultur memerlukan kehidupan yang demikian itu. lebih jauh lagi masyakarakat pelu didorong untuk memahami dan menerima perbedaan yang dimiliki oleh setiap kelompok. permasalahannya menjadi sedemikian pelik karena tampaknya tidak usaha dari pemerintah untuk menanamkan kesadaran multikulturalisme. hal ini tampak dari penanganan yang terkesan tidak serius terhadap konflik sara. pemerintah juga tidak serius untuk melakukan usaha preventif agar konflik horisontal tidak terulang kembali. yang biasa dilakukan adalah usaha politis-militeristik yang menganggap konflik horisontal sebagai gejala politik, ekonomi, dan peristiwa hukum. konflik selalu dimaknai sebagai peristiwa hukum yang menyeret pelaku ke meja hijau untuk kemudian dikenakan hukuman sesuai dengan kuhp. selain itu peristiwa konflik juga diselesaikan secara politis (dikaitkan dengan upaya menggoyang kedudukan penguasa) atau dikaitkan dengan kecemburuan sosial akibat perbedaan status ekonomi. dengan demikian penanganan yang dilaksanakan sama sekali tidak menyentuh akar multikulturalisme sehingga konflik serupa rawan terulang kembali. pertanyaan kemudian apakah kesadaran multikulturalisme dapat ditanamkan di dalam masyarakat kita. dalam kaitan ini ada sedikit ilustrasi dari sebuah refleksi historis. di wilayah jawa barat ternyata tidak ada nama jalan, monumen maupun tempat-tempat bersejarah yang menggunakan nama hayam wuruk atau gadjah mada. padahal di hampir informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 34 sebagian besar wilayah nusantara banyak nama jalan, monumen atau bahkan tempat-tempat penting yang menggunakan nama tersebut. tidak ada keberanian para pengambil keputusan di jawa barat, entah gubernur, bupati, walikota atau siapapun, untuk menggunakan nama gadjah mada atau hayam wuruk sebagai nama tempat di wilayahnya. hayam wuruk dan gadjah di mata orang sunda sebagai mayoritas suku yang tinggal di jawa barat, tak lebih sebagai sosok pengkhianat. peristiwa perang bubat yang ditandai dengan pembantaian seluruh keluarga kerajaan pajajaran oleh pasukan majapahit, menjadi peristiwa traumatis bagi orang sunda. b. urgensi kesadaran multikulturalisme sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa yang multikultur seperti indonesia adalah usaha penanaman kesadaran multikultur. multikulturalisme merupakan sebuah pengakuan atas pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercipta pengakuan dan penghargaan atas eksistensi perbedaan tersebut. multikulturalisme merupakan sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama (choirul mahfud, 2010: 91). konsep ini memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. lebih jauh dikemukakan oleh choirul mahfud (2010: 94) bahwa ada lima macam multikulturalisme yaitu: 1) multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang minimal. 2) multikultualisme akomodatif dimana masyarakat dengan kultur yang dominan membuat penyesuaian dan akomodasi bagi kaum minoritas. 3) multikulturalisme otonomis dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dan menginginkan otonomi dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. 4) multikulturalisme kritikal yaitu kelompok tidak peduli dengan kehidupan otonom tetapi menciptakan kultur kolektif. 5) multikulturalisme kosmopolitan paham yang berusaha menghapus batas kultural dan menciptakan sebuah masyarakat yang tidak terikat dengan budaya tertentu. kultur indonesia sebagian besar merupakan isolated culture dimana jarang terjadi persentuhan antar kultur. sedangkan kultur lainnya adalah accomodative culture dengan membuka toleransi bagi kultur lain (tatang amirin, 2012: 10). dalam konteks tersebut kultur jawa dapat dikatakan sebagai kultur besar yang mendominasi kultur lainnya. namun jawa tidak menindas, ia mengakomodasi kultur lain sehingga dapat hidup berdampingan dalam sebuah kerangka politik yang disebut negara kesatuan republik indonesia. apabila kultur jawa mendominasi dan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 35 menindas kultur lain, maka tidak mungkin bahasa indonesia dapat menjadi bahasa nasional sampai sekarang (zamroni, 2011: 160). konsep multikulturalisme dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan masyarakat yang plural, namun menekankan pada keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. multikulturalisme merupakan konsep yang datang dari barat yang mana pada perkembangannya konsep dan teori multikulturalisme mempunyai pengaruh di negara-negara asia berkat promosi yang maha luas dari akademisi, pemerintah dan organisasi internasional. gerakan multikultural muncul pada tahun 1970-an, pertama kali muncul di kanada, australia, amerika serikat, inggris, jerman dan berkembang di negara eropa lainnya. dalam kaitannya dengan multikulturalisme di negara-negara asia, kymlicka & baogang (2005: 1) menulis: all of the major ethical and religious traditions in the region, from confucian and budhist to islamic and hindu have their own conceptions of the value of tolerance, and their own recipes for sustaining unity admits diversity. these traditions continue to shape people’s beliefs and practices in the region. the legacies of colonialism and national liberation struggles also exercise a powerful influence on how issues of ethnocultural diversity are understood. dalam konteks indonesia multikulturalisme selalu dikaitkan keberagaman etnis, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. secara historis pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan soeharto menganjurkan monokulturalisme dan menganggap tabu multikulturalisme yang disebutnya dengan terminologi sara (suku, agama, dan ras). seiring dengan semangat reformasi yang berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan terjadi peningkatan gejala “provinsialisme” yang identik dengan etnisitas. oleh karenanya muncul semangat egosentrisme, etnosentrisme yang di kemudian hari menimbulkan permasalahan rumit. tragedi kemanusiaan pada era 2000-an di berbagai daerah seperti poso, ambon, sambas, madura, dan lain-lain merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa semangat otonomisasi dan desentralisasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran multikulturalisme menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit untuk dipecahkan. padahal apabila kita berkaca pada sejarah berdirinya bangsa indonesia, para founding fathers kita telah memberikan contoh bagaimanakah mereka merekonstruksi bekas wilayah hindia belanda ini menjadi sebuah bangsa dengan sikap toleransi, penuh pemahaman dan mementingkan keutuhan bangsa dan negara. semboyan “bhineka tunggal ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi tepat untuk menggambarkan realitas ke-indonesiaan itu. ungkapan tersebut mengisyaratkan kemauan kuat, baik di kalangan para pendiri negara, pemimpin maupun di kalangan rakyat, untuk mencapai suatu bangsa dan negara indonesia yang bersatu. sekalipun informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 36 terdapat unsur-unsur yang berbeda namun kemauan untuk mempersatukan bangsa sesungguhnya mengatasi keanekaragaman itu tanpa menghapuskannya atau mengingkari-nya. keinginan bersama untuk tetap menghargai perbedaan dan memahaminya sebagai realitas kehidupan menjadi potensi kesadaran pluralisme dan multikulturalisme di indonesia. hal tersebut dapat membentuk kebudayaan indonesia masa depan yang bertumpu pada kesadaran akan kemajemukan. permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah bagaimanakah semangat dan kesadaran multikulturalisme dapat dipahami oleh semua elemen bangsa ini. dalam kaitan dengan pertanyaan ini pendidikan merupakan salah satu sarana efektif untuk menanamkan dan memahamkan kesadaran multikulturalisme bagi semua peserta didik. pendidikan sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan budaya maupun lingkungan alam merupakan akses terpenting untuk melakukan rekayasa budaya. kebudayaan memegang peranan penting sebagai proses untuk mengatasi karakteristik hewani yang ada dalam diri manusia, suatu karakter yang berkenaan dengan homonisasi. yvon ambroise (kaswardi, 1993: 18) menambahkan bahwa proses humanisasi merupakan usaha untuk melebihi kehidupan hewani dan membangun atasnya sesuatu yang tidak sama, kreatif, dan yang memperkaya dalam diri seorang pribadi. pendidikan merupakan starting point untuk melakukan rekonstruksi budaya multikultur dalam masyarakat yang demokratis. zamroni (2007: 76) menyatakan bahwa pendidikan merupakan wahana untuk menanamkan hakikat dan praktik pluralistis bagi peserta didik. filsafat pluralisme dalam pendidikan tidak terbatas pada aspek pendidikan semata, melainkan mencakup pula berbagai aspek kemasyarakatan yang mau tidak mau akan mempengaruhi proses pendidikan. dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan sinergis antar elemen sehingga masyarakat pluralis-demokratis dapat diwujudkan. c. wacana pendidikan multikultural sebagai wacana baru terminologi pendidikan multikultur sesungguh-nya belum begitu jelas dan masih terdapat perdebatan diantara para pakar. hilda hernandez (choirul mahfud, 2010: 176) menyatakan pendidikan multikultur sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, gender, agama, status sosial ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. dalam pandangan ini pendidikan semestinya memberikan ruang untuk proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara menciptakan penghormatan terhadap realitas yang beragam dari peserta didik. senyampang dengan uraian di atas, james a. bank (2010: 3) menyatakan bahwa pendidikan multikultural setidaknya meliputi tiga hal informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 37 yaitu: ide atau konsep, sebuah gerakan reformasi dalam bidang pendidikan, dan sebuah proses. multicultural education incorporates the idea that all students—regardless of their gender, social class, and ethnic, racial, or cultural characteristics— should have an equal opportunity to learn in school. another important idea in multicultural education is that some students, because of these characteristics, have a better chance to learn in schools as they are currently structured than do students who belong to other groups or who have different cultural characteristics. selanjutnya banks (2001) menyakini bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. lebih lanjut james a. banks (2007: 50) mengungkapkan: individual and groups frequently oppose legally mandate desegregated schools for diverse and complex reason, including fears of racial groups, a strong commitment to the concept of the neighborhood school, a belief that the burden for desegregating schools falls primarily on minority students and parents, and fears that the quality of education in the schools will drop when they become racially integrated. ahli lain yang perlu diperhatikan pendapatnya adalah sleeter & grant, dan smith (zamroni, 2011a: 144) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan. sedangkan bagi nieto (zamroni, 2011a: 144) pendidikan multikultural merupakan suatu bentuk pendidikan yang bertumpu pada keadilan sosial, kesetaraan pendidikan dan suatu dedikasi guna memberikan pengalaman belajar dimana seluruh siswa dapat mencapai perkembangan secara optimal. secara umum pendidikan multikultural dipahami sebagai reformasi pendidikan yang mengedepankan keadilan sosial bagi semua kelompok di dalam masyarakat tanpa memandang identitas dan latar belakang siswa yang beragam agar tercapai tujuan pendidikan secara optimal. sehubungan dengan hal tersebut, akhir-akhir ini muncul wacana tentang pendidikan multikultural di indonesia. sebagaimana diberitakan kompas (02/09/2004) bahwa saat ini perlu dibangun konsep pendidikan multikultural. dalam pandangan zamroni (2011a: 115-116) rekayasa sosial lewat pendidikan formal perlu dikaji secara mendalam. artinya perlu ada usaha di lingkungan sekolah untuk menanamkan akan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultur dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi guna mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada. sekolah harus dilihat sebagai suatu informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 38 masyarakat, masyarakat kecil. cara pandang sekolah sebagai masyarakat kecil ini mempunyai implikasi bahwa siswa dipandang sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang berbeda-beda sekaligus memiliki kebebasan. perbedaan yang dimiliki masing-masing individu dari perspektif multikultural dan juga perspektif global memberikan tekanan bahwa sekolah harus memperhatikan: a) setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal dan sosial, b) kebutuhan vokasi dan karier, c) kebutuhan psikologis dan perkembangan moralspiritual (zamroni, 2011b: 117). wacana pemikiran tentang pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa hal salah satunya adalah globalisasi. tilaar (choirul mahfud, 2010: 183) bangsa yang tidak mempunyai strategi untuk mengelola kebudayaan yang mendapat tantangan dari globalisasi sedemikian dahsyatnya, dikhawatirkan akan mudah terbawa arus hingga akhirnya kehilangan jati diri baik lokal maupun nasional. dalam kerangka tersebut, pendidikan multikultural hendaknya dijadikan sebagai strategi untuk mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh yaitu melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya. dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di indonesia, uu no 20 tahun 2003 (bab iii pasal 4) dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. dengan melihat hal tersebut, maka sebenarnya spirit multikulturalisme telah ada dalam semangat penyelenggaraan pendidikan. namun yang dibutuhkan tidak sekadar justifikasi legal formal, melainkan aksi nyata dari segenap komponen pendidikan, baik pengambil keputusan, maupun para guru dan tenaga kependidikan di lapangan. pendidikan multikul-tural tidak sekadar ide atau paradigma, meskipun hal tersebut penting, tetapi akan lebih bermakna apabila ia merupakan gerakan reformasi pendidikan yang dapat memberikan kontribusi positif. diperlukan terobosan-terobosan penting untuk mengubah paradigma pendidikan, sehingga wacana pendidikan mutikultur mendapatkan porsi yang memadai. hal ini penting mengingat pendidikan multikultural diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang kerap kali terjadi di masyarakat indonesia. penyelenggaraan pendidikan multikultural dianggap berhasil bila dalam diri siswa terbentuk sikap hidup toleran, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, agama, dan adat istiadat (choirul mahfud, 2010: 217). pendidikan multikultural tidak harus diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran, akan tetapi lebih efektif bila diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain seperti ips, pkn, dan pelajaran lainnya. dalam hal ini gay (zamroni, 2011b: 150) menyatakan bahwa amat keliru kalau melaksanakan pendidikan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 39 multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. sebaiknya pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. ia dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga negara memiliki jiwa toleran, bersifat inklusif, mempunyai semangat kesetaraan, dan senantiasa berpendirian bahwa suatu masyarakat akan lebih baik apabila semua warga memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. inilah paradigma yang harus dipahami oleh setiap elemen pendidikan, sehingga implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan dan persekolahan tidak memerlukan prosedur yang rumit, tetapi yang diperlukan adalah kesadaran, kemauan, komitmen dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. d. pembelajaran berbasis multikultur wacana pendidikan multikultural sudah selayaknya mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait dengan dunia pendidikan. dukungan dan komitmen dari semua pihak merupakan langkah awal untuk mewujudkan pendidikan yang pluralis dan demokratis yang dapat berimplikasi pada terbentuknya masyarakat yang plural-demokratis juga. bruch dkk (2004: 3) menyatakan bahwa pendidikan multikultural sangat baik diimplementasikan untuk persekolahan dalam masyarakat yang demokratis, karena memungkinkan seluruh warga negara berkontribusi dalam transformasi sosial yang membuat demokrasi semakin berkembang. salah satu elemen yang paling diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural adalah guru, karena mereka merupakan aktor yang berhadapan langsung dengan peserta didik. untuk itu guru harus mempunyai pemahaman yang memadai mengenai konsep dan paradigma pendidikan multikultural. perlu ditekankan kepada guru bahwa pendidikan multikultural tidak hanya memperkenalkan kultur lain kepada peserta didik, akan tetapi juga perlu menciptakan iklim yang multicultural oriented yang mengedepankan keadilan sosial bagi peserta didik. tujuannya adalah untuk mempersiapkan warga negara di masa depan untuk melakukan rekonstruksi masyarakat yang dapat melayani semua kebutuhan kelompok khususnya kelompok yang berbeda dari kulit berwarna, miskin, wanita, dan penyandang cacat (banks, 2005: 71). upaya guru untuk mempersiapkan diri sebagai pengajar pendidikan multikultural adalah dengan melakukan transformasi diri dalam rangka menjadi pribadi yang multikultur. guru dapat memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang identitas dirinya, dan bagaimakah sikapnya terhadap siswa-siswanya yang beragam dalam etnis, agama, latar belakang sosial-ekonomi dan kemampuannya. dalam tahap ini guru harus menemukan sebuah jawaban dan meneguhkan komitmen untuk memperlakukan siswa secara adil tanpa memandang etnis, agama, latar belakang yang berbeda-beda. hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh linda darling hammond, ea. (2002: 3) ... crossing informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 40 boundaries is essential to social learning. teachers and schools that educate well actively strive to understand rather than to suppress diversity. in this way they build a larger and stronger common ground. hal kedua yang perlu dilakukan oleh guru dalam rangka transformasi diri menurut lisa a jones (2004: 17) adalah: 1) mengambil peran sebagai agen perubahan, dan 2) menjadi model yang bertanggungjawab dalam melayani masyarakat. dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang multikultur, guru harus dapat menunjukkan sikap yang adil dan menghilangkan prasangka terhadap kelompok lain. hal ini penting mengingat peserta didik berangkat dari latar belakang yang berbeda. mereka datang dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda, etnis, agama, dan kultur yang berbeda pula. di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya kesabaran dalam melayani siswa khususnya untuk siswa dengan kemampuan rendah atau siswa dengan kebutuhan khusus seperti penyandang cacat. hal ini tentunya langkah sulit yang harus dilakukan oleh guru yang akan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan multikultural. salah seorang pionir pendidikan multikultural geneva gay (zamroni, 2011a: 145) melihat penting dan perlunya pendidikan multikultural adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang meningkatkan prestasi secara optimal bagi siswa yang mengalami keterbelakangan. dengan demikian pendidikan multikultural mempunyai perspektif holistik tidak saja memberikan perlakuan yang adil tanpa prasangka tetapi juga meningkatkan prestasi yang maksimal bagi peserta didiknya. langkah berikutnya guru harus mempunyai desain pembelajaran berbasis multikultur. dalam merumuskan tujuan pembelajaran sebaiknya guru mementingkan tujuan afektif serta psikomotor yang bermuara pada jalinan kerjasama antar siswa yang berbeda-beda. untuk mengajarkan materi pembelajaran guru dapat menggunakan strategi pembelajaran cooperativelearning dengan berbagai variasinya. dalam sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di yogyakarta, terbukti pada strategi ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama di antara siswa dengan latar belakang yang beragam dan keterbelakangan (sudrajat, 2011). strategi pembelajaran tersebut juga dapat mengurangi prasangka terhadap siswa lain yang berbeda agama serta menghilangkan eksklusivitas siswa dari latar belakang ekonomi yang mapan. kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan pendidikan multikultur terletak pada lemahnya kemauan dan komitmen para pemangku kepentingan, kepala sekolah, kepala dinas, bupati/walikota, dan gubernur/kepala daerah. kepala daerah dan kepala dinas pendidikan belum menjadikan pendidikan sebagai solusi untuk mengeliminasi konflik dan mempromosikan keadilan sosial. kendala lainnya orientasi pembelajaran yang mengarah pada kognitif juga menjadi penghambat yang cukup serius. oleh karenanya tidak mengherankan apabila tawuran informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 41 antar pelajar, bahkan antar fakultas di perguruan tinggi sering terjadi bahkan menjadi budaya dalam masyarakat kita. integrasi pendidikan multikultur pada muaranya akan menciptakan kultur yang sehat dalam sekolah. interaksi sosial antara siswa menjadi semakin kondusif, demikian juga interaksi antara guru-siswa menjadi lebih baik. guru dapat memperlakukan siswa secara adil, berlaku demokratis, dan berkembang suasana yang fair sehingga dapat memacu kreativitas siswa. suasana pembelajaran akan menjadi lebih kondusif, berkembang daya pikir kritis dan mengembangkan daya imajinasi siswa. hasil penelitian yang pernah dilakukan (sudrajat, 2011) menunjukkan bahwa implementasi berbasis multikultural dapat meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa mempunyai teman yang menyenangkan di sekolah. mereka juga merasa diperhatikan oleh gurunya sehingga memotivasi mereka untuk meningkatkan prestasi belajarnya. e. simpulan indonesia merupakan negara multikultur dengan jumlah etnis, kultur, bahasa, agama, dan latar belakang yang sangat beragam. namun sayangnya kesadaran akan multikulturalisme dalam masyarakat kita belum berkembang dengan semestinya. oleh karenanya tidak mengherankan apabila konflik antar etnis serta antar agama sering terjadi di republik ini. pemerintah sepertinya kurang tepat dalam menangani konflik karena selalu menggunakan pendekatan politis-hukum, padahal pendekatan yang demikian sifatnya parsial dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru berupa ketidakpuasan dari masyarakat terhadap keputusan pengadilan. pendidikan merupakan solusi untuk mengurai benang kusut konflik berkepanjangan berkat peranannya sebagai social reconstruction. implementasi pendidikan multikultur yang menekankan pada pentingnya kesadaran terhadap adanya perbedaan memerlukan komitmen dari semua elemen masyarakat karena memerlukan reformasi paradigma pendidikan. pemangku kepentingan khususnya dalam dunia pendidikan harus mempunyai komitmen yang kuat serta kesadaran yang tinggi untuk mendukung implementasi pendidikan multikultur. lebih jauh lagi guru harus bersedia melakukan transformasi diri dan restropeksi diri untuk mempersiapkan dirinya mengawal dan mengajar dengan basis multikultural. guru harus mendapat bimbingan dan arahan agar dapat berperan secara maksimal sehingga pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan baik. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 42 daftar pustaka banks, james a. (2005). multicultural education: issues and perspectives. new jersey: john willey & son inc. banks, james a. (2007). educating citizens in a multicultural society. new york: teachers college columbia university. bruch, patrick l; highbee jeanne l; lundell, dana britt (2004) multicultural education and developmental education: a conversation about principles and connections with james a banks. research & teaching in developmental education, i, 3-17. choirul mahfud. (2010). pendidikan multikultural . yogyakarta: pustaka pelajar. farida hanum. pendidikan multikultural dalam pluralismebangsa. tersedia dalam http: eprints. uny.ac.id. diunduh tanggal 25 desember 2012. firdaus m. yunus. (2007). pendidikan berbasis realitas sosial: yb mangunwijayapaulo freire. yogyakarta: logung pustaka. hammond, linda darling. jennifer french & silvia paloma garcia lopez (ed.) (2002). learning to teach for social justice. new york: teachers college columbia university. kaswardi, em. k., ed. (1993). pendidikan nilai memasuki tahun 2000. jakarta: grasindo. kymlicka, will & baogang he. (2005). multiculturalism in asia. oxford: oxford university press. lisa, a jones. (2004). teaching citizenship through multicultural education. kappa delta pi record, i, 17-21. sudrajat (2011). pendidikan berbasis multikultural untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ips di sd; laporan penelitian; yogyakarta: fis uny. tatang m amirin. (2012). implementasi pendekatan pendidikan multikultural kontekstual berbasis kearifan lokal. jurnal pembangunan pendidikan: fondasi dan aplikasi, i, 1-16. zamroni (2007). pendidikan dan demokrasi dalam transisi (prakondisi menuju era globalisasi. jakarta: psap muhammadiyah. zamroni (2011a). pendidikan untuk demokrasi: tantangan menuju civil society. yogyakarta: bigraf publishing. zamroni (2011b). pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultur. yogyakarta: gavin kalam utama. zamroni. (2000). paradigma pendidikan masa depan. yogyakarta: bigraf publishing. 267 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 267-280 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.45064. 267-280 disaster communication of the merapi slope community ulfah hidayati communication science department, faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta, indonesia email: ulfah.hidayati@uny.ac.id pratiwi wahyu widiarti communication science department, faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta, indonesia email: pratiwi_ww@uny.ac.id eko prasetyo nugroho saputro communication science department, faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta, indonesia email: ekoprasetyo@uny.ac.id abstract this research aims to examine disaster communication performed by the community of turgo, purwobinangun, pakem. sleman. the research was conducted utilizing a qualitative method, and the data were collected through interviews and focus group discussions. the research objects include the community members living in turgo consisting of teenagers, adults, the elderly, the search and rescue (sar) team, and village heads. the research results show that the people living in turgo utilize many sources of information in accessing disaster information, including surveillance and reconnaissance posts (wastai posts), social media, interpersonal communication, and group communication. 268 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 the information is delivered through whatsapp group, youtube, twitter, instagram, direct/ face-to-face communication, traditional bamboo slit drum (kentongan), motorcycle horns, and speakers. in addition, the resident’s response is very positive in responding to any call/order from the authorities. in other words, no citizen rejected the call given. also, opinion leaders do not have a significant role in disaster communication. the sar team has a higher position than the opinion leader as they know the conditions in the field better.. keywords: merapi, disaster communication, communication process introduction mount merapi located in central java is one of the most active volcanoes in indonesia. according to data from esdm, this mountain has a high potential for disaster as it erupts every two to five years. since 1548, the mountain has erupted 68 times. magelang and yogyakarta are the nearest major cities, less than 30 km from the peak. on the slopes, there are still settlements up to an altitude of 1,700 meters and approximately four kilometers from the peak. education and tourism in merapi and its surroundings have become a determining factor in the city’s development. although it is believed that the merapi eruption will occur and be dangerous for the people in sleman regency, the environment of the merapi slope remains attractive for the residential environment and is now densely populated. sleman is one of the regencies prone to the merapi eruption. according to pvmbg records, 28 areas in indonesia are threatened by volcanic eruptions (siswadi, 2012). according to gunawan (2015), the community is the main actor in disaster management due to some reasons: (1) the community directly involves during the process of anticipation (pre-disaster), rescue at the time of the disaster, and the recovery process; (2) the community has the empirical experience during the stay in disaster-prone locations that can be used as a guideline in disaster management; (3) community has values, behavior patterns, and skills in adapting and interacting with its environment that has been constructed hereditarily. in other words, the role (participation) of the community is one of the important elements that determine the success in disaster risk reduction. in the field, the community’s existence must be used as a basis. the results of past-experience learning will shape the pattern of behavior of how the community interacts with its environment. the past experiences deal with the utilization of potential and the problems solving: what to do, 269 disaster communication of the merapi ... (ulfah hidayati, pratiwi wahyu widiarti, eko prasetyo nugroho saputro) how to do it, and what not to do. some of those past experiences are packaged by the community as unwritten guidelines for daily activities and are used as traditions, local wisdom, or culture. local wisdom is often referred to as local knowledge. according to jeniarto (2013), local wisdom has two broad meanings. first, local wisdom is the knowledge of ancestral heritage passed down through tradition. this knowledge is permanent in various eras. second, local wisdom is local knowledge resulting from local intelligence in dealing with life’s problems. this knowledge is constantly changing according to the environment of the times. this knowledge is contextual in different spaces and times. dekens (2007) states: “a local knowledge system is composed of different knowledge types, practices and beliefs, values, and worldviews. such systems change constantly under the influence of power relations and cross-scale link”. local wisdom is a set of knowledge in a community, deriving from past generations and experience concerning the environment and other groups to solve problems or difficulties. local wisdom can be studied through words of wisdom that have been learned from generation to generation and become a guide for life. words of wisdom typical of an ethnic group generally utilize one of the main linguistic tools called metaphors. metaphor is called the primary linguistic tool since it opens the possibility for any language to develop into sophisticated according to the needs of its ethnic group (martin, nolte, & vitolo, 2016). an essential thing in disaster management practice is that local wisdom has guided the community to obtain prosperity, under normal conditions, during a disaster, and after a disaster. soetomo (2012); dekens (2007); kusumasari & alam (2012): and (suyuti, 2014) reveal that local wisdom or local knowledge has been used by the community and provide beneficial lessons in disaster management. also, the importance of local wisdom has been used as one of the topics of discussion in the fourth session of the global platform for disaster risk reduction di geneva 2013. in this digital era, the people of merapi are exposed to information coming from the internet. although they have vital local wisdom, the internet that offers ease and great information has impacted the community’s attitude in the pre-disaster phase. the communication of the merapi slope community during the pre-disaster phase is interesting to examine, considering that the merapi slope community is inseparable from digital media. 270 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 this study investigates how pre-disaster communication is performed by the people in turgo, purwobinangun pakem sleman. the communication process in this study includes communication patterns, namely interpersonal communication, group or organizational communication, and mass communication. based on each pattern of communication, how the residents gain information is revealed. people trust more credible sources of information. credible sources of information will be more persuasive than less credible sources. as stated by lorge petty, 1996, in his research that “a high credibility source was more persuasive than a low credibility source if attitudes were measured immediately after the message.” the indicators of trust aspects include being impartial, honest, having integrity, capable, wise, having sincerity, and sympathy (hidayati, 2020). this research also investigates how the influence of information obtained from sources on the attitude of the people of merapi slope. this study used a qualitative approach. moreover, data were collected using in-depth interviews and focus group discussions. this research also intends to reveal the sources of information used to access information about the pre-disaster of merapi, the type of information obtained and how the effect of the information on the attitude of the people of the merapi slopes. literature review communication process communication can take place primarily or secondary. the primary communication process conveys the ideas and or feelings of an individual to another individual utilizing symbols as the medium. these symbols include language, images, colours, gestures, etc., which explain the ideas and feelings experienced by the communicator to the communicant directly. meanwhile, the secondary communication process is transmitting messages using tools as a communication medium. in this case, the communicator uses the tool to communicate due to the relatively large number of communicants or the far distance of communicants. e-mail, newspapers, telephones, magazines, television, etc., are examples of media often used in the secondary communication process (effendy, 2007). the communication process can be described in a model. the model provides an overview to understand the meaning of a message and deals with 271 disaster communication of the merapi ... (ulfah hidayati, pratiwi wahyu widiarti, eko prasetyo nugroho saputro) the fundamental elements, processes, channels, and participants in achieving a particular goal (ruslan, 2010). one of the communication models is proposed by harold lasswell where the communication process is to answer several questions, namely: who?, says what?, in which channel?, to whom? with what effect (effendy, 2007). the lasswell communication model is presented in the following figure. figure 1. lasswell communication model based on lasswell’s communication model, communication is a process of message transmission performed by the communicator to the recipient of the message through specific channels that can cause effects. in addition, the answers to the questions in the lasswell communication model are elements in communication that include communicators, messages, media, receivers and effects. disaster response communication in dealing with disaster emergencies, communication has a vital role as described by haddow & haddow (2014), where communicating disaster preparedness and mitigation can encourage various actions that can reduce disaster risk. furthermore, haddow & haddow (2014) describe five main foundations in creating effective disaster communication, which consists of: 1. costumer focus, which is to understand what information is needed by the community and volunteers. communication mechanisms that can ensure accurate and precise information dissemination must be created. 2. leadership commitment, which refers to a leader’s commitment to communicate effectively and be actively involved in every communication process 3. inclusion of communication in planning and operations, where communication specialists must be involved in the planning and all emergency operations to ensure information is delivered timely and accurately 4. situational awareness, where effective communication can be carried out by collecting, analyzing and disseminating information related to disasters in a controlled manner. transparency and reliability are the keys to effective communication 272 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 5. media partnership, where the media plays a vital role in conveying information accurately and precisely to the public. collaboration with the media can be performed by increasing understanding of the media needs and the teams involved to collaborate in obtaining information and disseminating it to the public. disaster communication is needed during disaster emergencies and in pre-disaster times. haddow & haddow (2014) explain that communication is the best way for disaster mitigation, preparation, response, and recovery to be successful. in addition, according to suherman (2018), disaster risk reduction needs to be supported by soft and hard power approaches. the soft power approach can be realized by providing socialization and information about disasters to the community, while the hard power approach can be realized by building communication facilities, building dams, building concrete walls and other physical infrastructure. in implementing both approaches, disaster communication is needed. communication and disaster mitigation based on local wisdom the utilization of local wisdom in disaster mitigation is performed by the people living around mount merapi. gunawan (2015) explains that local wisdom can be utilized in disaster management. based on his research, the merapi slope community has a model that has been well-manifested in the daily behaviour of the community and at certain events such as in the management of natural disasters. this model is constructed hereditarily based on values, norms and ethics to preserve the natural environment. furthermore, gunawan (2015) states that the observation of the people who live in disaster-prone areas indicate that there is still a lot of important information about human behaviour that has not been revealed, especially behaviour that has significance to disaster management. in this case, local wisdom inherited from generation to generation provides information, ideas and materials that can be used as a guide in acting in the present and the future. the role of technology in disaster communication rapid technological advances offer a variety of sophisticated facilities that can help humans in managing the impact of disasters by reducing their effects on human life. with the development of communication technology, the use of social media is now important to optimize disaster emergency response and disaster recovery activities. the use of social media also helps to increase the effectiveness of information flow on disaster mitigation so that 273 disaster communication of the merapi ... (ulfah hidayati, pratiwi wahyu widiarti, eko prasetyo nugroho saputro) it can create policy synchronization between local governments, districts and villages (fahriyani et al., 2020) on the other hand, the advancement of technology that encourages the abundance of information can cause public anxiety because the information circulating can come from various sources, especially if the information comes from unreliable sources. this can cause public confusion so that people also need to have the ability to do fact-finding in order to choose reliable information that can support the disaster mitigation process. methods this study examines how the pre-disaster communication process in turgo hamlet, purwobinangun subdistrict, pakem, sleman, yogyakarta, situated on the slopes of merapi. the communication process in this study is investigated through several levels of communication, namely interpersonal communication, group communication, and mass communication. based on each level of communication, the information obtained by residents related to disasters will be revealed. data were collected through interviews with nine residents of turgo hamlet who represent the young people, adults, the elderly, village officials (opinion leaders) and the merapi sar team. the interview data revealed the disaster communication of the community living on the slopes of merapi. after performing interviews, the researcher carried out fgd to validate the data collected during the interview. people will trust more credible sources of information. credible sources of information will be more persuasive than less credible sources. lorge petty (1996) states that “a high credibility source was more persuasive than a low credibility source if attitudes were measured immediately after the message. trust has some indicators such as being neutral, honest, having integrity, capable, wise, having sincerity and sympathy (hidayati, 2019). this study also examines how the obtained information from sources impacts people’s attitudes in the merapi slope. this research employed a qualitative approach with data collection techniques using in-depth interviews and focus group discussion (fgd). through this research, some aspects were investigated, namely information sources used to access information about the merapi disaster, the type of information obtained, and how the effect of the information on people’s attitudes in the merapi slope. 274 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 results and discussion communication is an intentional act to convey a message to meet the communicator’s needs, such as explaining something to another person or persuading him to do something. the conceptualization of communication as a one-way action highlights the effective delivery of messages and implies that all communication activities are instrumental and persuasive (mulyana, 2007: 67). in the context of delivering information about the merapi disaster to the public, communication is viewed as a process of message delivery and as oneway action. in addition, this study also utilizes the communication model proposed by harold lasswell. according to laswell, to describe the communication process is to answer several questions: who?, says what?, in which channel? to whom?, with what effect (effendy, 2007). so this study uses communication elements consisting of (a) the source of the message, namely the media used to obtain information about the merapi disaster, whether from the mass media, interpersonal communication, or from other sources of information (b) message, namely information about the merapi disaster (c) the recipient of the message, namely the residents of turgo hamlet, and (e) the effect, namely the attitude of the residents when the merapi disaster occurred. sources and information dissemination media in performing disaster communication, the community of the merapi slopes (turgo hamlet) use some sources of information, including social media, interpersonal communication, group communication, and wastai post (surveillance and reconnaissance post). social media used as sources of information include official youtube, twitter, and instagram accounts of volcano investigation and development center (locally known as bpptk) and national disaster management agency. social media is used to obtain detailed information from the initial information they receive. citizens get initial information from private posts or interpersonal communication. then, they access social media to get further information. young people and adults tend to access social media because it is more accessible and practical. some residents also obtain information from interpersonal communication with family, relatives or neighbours. when residents see firsthand the dan275 disaster communication of the merapi ... (ulfah hidayati, pratiwi wahyu widiarti, eko prasetyo nugroho saputro) gerous condition of merapi, they immediately report it to family or neighbours. apart from that, group communication through whatsapp group of turgo residents also became one of the sources of disaster information. information was also conveyed from merapi volunteers (sar team) regarding the current condition of merapi. the sar team also shared information obtained from bpptk to residents. in the whatsapp group, anyone gets the same role as a source of information. the village officer (opinion leader) does not get a higher position than its citizens in disaster communication. residents also consider the wastai post an essential source of information. the sar team and volunteers were ready to guard for 24 hours when merapi was in danger. the wastai post is equipped with kentongan and speakers. when the condition of merapi increases, the volunteers at the wastai post inform the residents through the media. the sound of kentongan also has certain meaning, when kentongan is hit with a rhythm of two by two, residents should be alert. however, when it is hit with an intense rhythm, the residents must immediately move to the gathering point. in addition to kentongan and speakers, motorcycle horns are also used to notify residents in the valley or forest because the sound of loudspeakers and kentongan may not reach residents in the location. volunteers will also immediately check each resident›s home, anticipating whether residents do not know the information. this action aims to ensure that all residents are ready to be evacuated. turgo residents also use handy talky (ht) to facilitate disaster communication. even 40 % of residents use it. ht was chosen as the medium to communicate because of its signal stability compared to mobile phones or smartphones. ht does not use an internet signal but a vhf (very high frequency) signal, so it is more suitable for mountainous areas where the internet signal is difficult. when the condition of merapi begins to improve, volunteers and the sar team will patrol the wastai post to monitor the condition of merapi directly. the information they get will be delivered through ht so that residents can respond immediately. in addition, ht is also connected to seismographs in merapi. from this connectivity, residents can listen to merapi’s activities from the voice of ht. when ht’s voice is calm, merapi’s activities are calm. however, merapi’s activity increased when ht’s voice was loud and noisy. information about disasters obtained from information sources residents of turgo hamlet get various kinds of information about the 276 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 merapi disaster from various sources. based on the interviews, the information obtained from social media includes further or detailed explanations or details of the initial information. the initial source of information referred to here is information from private posts and interpersonal communication. after obtaining information from the initial source, residents check and re-check it on social media of bpptk to get more complete and clearer information. for example, when the wastai post calls on residents to immediately move to the gathering point, residents will find out the detailed information such as the magnitude of the earthquake scale, the direction of lava fall, the potential of hot clouds, and so on through the media. in addition, residents get information about the dangers of merapi in general, not in detail, from interpersonal communication with neighbors or relatives. for example, the invitation to immediately prepare to evacuate, bring valuable belongings and prepare supplies during the evacuation. similar information was also provided by the sar team from wastai post. the wastai post containing the volunteers and the sar team became the first source of information ordering to immediately move to the gathering point. the sar team has the authority to move residents to the gathering point, while the decision to evacuate residents is determined by the bpptk. however, in certain (very emergency) conditions, the sar team is authorized to issue an evacuation decision. c. community response after obtaining information from sources all respondents in this study responded positively to any information received from sources by carrying out any call or command given. in fact, since the eruption in 2006, there was no residents who refused to be evacuated. the eruption of 2006 was the largest eruption of merapi that killed the merapi guards figure (mbah marijan) so that it provided many valuable lessons for the residents of the merapi slopes. obstacles and solutions during the disaster communication process there are several obstacles faced by residents during the disaster communication process. the obstacles and solutions are described as follows. 1. low mobile phone signal (hp) turgo is located in a mountainous area so the internet and mobile phone signal are bad. this can hinder the communication process. therefore, residents also use handy talky (ht). this ht is very suitable for 277 disaster communication of the merapi ... (ulfah hidayati, pratiwi wahyu widiarti, eko prasetyo nugroho saputro) the conditions of merapi. ht signals that use vhf are more stable than internet signals. in fact, up to now, 40% of residents use ht because of its effectiveness. 2. the unreach disaster information when the merapi condition is critical, the sar team will sweep the residents’ houses to ensure that all residents get required information because sometimes there are people who are sleeping or sick so they don’t know about the critical condition of merapi. in addition, for residents who are out of reach of information sources (in the valley or forest), the volunteers go to the streets of the forest edge by repeatedly honking motorcycle horns. residents already know every sign that is conveyed so they will respond immediately. 3. power off when the electricity is off and the electronic communication facilities do not work, the traditional communication equipment (kentongan) is used. in addition, the motorcycle horn that sounded repeatedly is also a sign that merapi is in critical condition. one of the informants stated that the residents used bende (like a big gong) as an information medium when electricity did not reach the slopes of merapi. this traditional medium is placed at the plawangan post in a high place. some are on duty at the plawangan post every day. when merapi is in critical condition, those who patrol will hit them. the role of opinion leaders in disaster communication the opinion can express their opinions by using mass media channels. for example, lazarsfeld, berelson, and gaudet (1948) argue that opinion leaders, who actively collect information from the mass media, incorporate their own values and views into that information, and then disseminate them to consumers around them in daily life (master of communication program, & undip, 2014). in relation to disaster communication, the opinion leaders (village officers) do not have a higher role than other residents of turgo hamlet. the village head will follow the instructions given by the sar/ volunteer team as the person who knows the best conditions in the field. the sar team’s communication to the hamlet head is limited to reporting and the hamlet head gives full authority to the sar team to take a decision. with such conditions, 278 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 the sar team has a higher authority than the opinion leader in relation to disaster communication. conclusion in disaster communication, turgo villagers used several sources of information, namely: surveillance and reconnaissance posts (wastai posts), social media (youtube, twitter, and ig), interpersonal communication (with family or neighbors), and group communication through whatsapp group residents of dusun turgo. in addition to social media, traditional media is also used, namely kentongan. detailed disaster information is obtained from social media. residents will get information for the first time from the wastai post or interpersonal communication. additional information is also obtained from group communication via whatsapp group. through wastai posts and interpersonal communication, residents gain knowledge related to the current conditions of merapi, calls to immediately move to the gathering point or evacuation, and prepare items that will be brought during the evacuation. in the future, this research will be developed by using communication network analysis so that more complete data related to disaster communication will be obtained. references dekens, j. (2007). local knowledge for disaster preparedness: a literature review. international centre for integrated mountain development (icimod). effendy, o u. (2007). ilmu komunikasi teori dan praktek. pt remaja rosdakarya. fahriyani, s., harmaningsih, d., & yunarti, s. (2020). penggunaan media sosial twitter untuk mitigasi bencana di indonesia. ikra-ith humaniora: jurnal sosial dan humaniora, 4(2), 56-65. gunawan, g. (2015). kearifan masyarakat lereng merapi bagian selatan, kabupaten sleman–daerah istimewa yogyakarta. sosio informa, 1(2). 189212 haddow, k. s., & haddow, g. d. (2014). disaster communications in a changing media world (2nd ed.). elsevier. hananto, p. (2014). opinion leader versus new opinion leader dalam komunikasi pemasaran (studi kasus selebtwit di twitter untuk komunikasi 279 disaster communication of the merapi ... (ulfah hidayati, pratiwi wahyu widiarti, eko prasetyo nugroho saputro) pemasaran). interaksi: jurnal ilmu komunikasi, 3(2), 140-153. hidayati, u. (2019). the political communication process among chinese moslem society. informasi, 42(2), 125-143. http://doi.org/10.21831/ informasi.v49i2.27989 jeniarto, j. (2013). diskursus local wisdom: sebuah peninjauan persoalanpersoalan. ultima humaniora, 1 (2), 1-14. kusumasari, b. & alam, q. (2012). local wisdom based disaster recovery model in indonesia. disaster prevention and management, 21(3). 351369. martin, e., nolte, i., & vitolo, e. (2016). the four cs of disaster partnering: communication, cooperation, coordination and collaboration. disasters, 40(4), 621-643. ruslan, r. (2010). manajemen public relations & media komunikasi. pt raja grafindo persada siswadi, a. (2012). 28 kota indonesia terancaman gunung api. retrieved 02 13, 2015, from tempo.co: http://www.tempo.co/read/ n e w s / 2 012 / 0 9 / 2 8 / 0 614 3 2419 / 2 8 ko t a i n d o n e s i a -te r a n c a m letusangunung-api. soetomo, s. (2012). kewaspadaan masyarakat, manifestasi kapasitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri. pustaka pelajar. suherman, a. (2018). strategi komunikasi bencana pada masyarakat kabupaten buton selatan. medialog: jurnal ilmu komunikasi, 1(2), 10-18. suyuti, h. (2014). yogyakarta city disaster risk resilience living in harmony. in presented for ‘increasing the resilience of cities in the middle east and north africa’, mena urbanization knowledge platform conference. marseille, france–may (pp. 22-23). 280 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 267-280 i the narration of religion on television, reconstruction of meaning and diversity benni setiawan universitas negeri yogyakarta, indonesia email: bennisetiawan@uny.ac.id abstract this paper aims to construct the diversity reality of the society that has been presented in the media reality of television. television presents symbols that need to be interpreted critically. when humans perform critical interpretation consciously, the meaning of diversity will be comprehensively grasped. on the contrary, when television shows cannot be interpreted in a mature frame of mind, it will become a serious problem for society. one of the serious issues deals with the abundant religious shows in the month of ramadan. religious television programs are part of religion commodification. religion became a cheap trade. ironically, many people enjoyed the show and served it as a guide. in fact, what is shown on television has largely blinded the reality of humanity and distanced human beings from civilization. keywords: religion on television, religious discourse, religion for humanity televisions and religious signs television became a battle of religious discourse. television is not just an entertainment medium but it encourages a rapidly growing discourse on religion. the messages and meaning of religion are presented in soap operas, television miniseries, television movies (ftv), advertisements, and so on. ironically, not many people understand that television has shaped the discourse and characteristics of diversity in society. informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. i-xii doi:http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.51628. i-xii ii informasi, vol. 52. no. 1. (2022), i-xii the diversity is getting more apparent when ramadan comes. the television shows many religious programs. artists who used to not wear hijabs, wear head coverings. the soap opera transforms to suit the atmosphere of this blessed month of ramadan. ironically, islam is like speaking in a hollow dimension. the religious narrative which is presented inevitably further diminishes the function and role of religion in society. so, we can say that ramadan shows on television do not educate (setiawan, 2010). television has blinded people. it has become a new god in the midst of the rapidly advancing age. borrowing baudrillard’s (2016) term, humans are now forced to watch television to death. from waking up to sleep, people are always exposed to television shows, especially in the month of ramadan. when humans are asleep, they are accompanied by a television show that is always alive until they wake up again. this soothing exposure fills the human soul until they are unconscious. we become asleep human beings, unable to do anything and just accept them. this is in line with hoover (2006) that religious discourse and the media continue to move forward and connect in the 21st century. the television introduces many faces of religion and spirituality to society (hoover, 2006). ironically, the introduction of religion and the media is often lame and poor in meaning. religion on television forms islamic televangelism (sofjan & hidayati, 2013). religion becomes a target of commodification or becomes a trade. religious shows on television refer to what is called market-based power (foltz, 2007). the religious market has great potential to be managed by capital owners. investors also find great opportunities to get a profit by “selling” religion. “selling” the religion in indonesia is profitable. based on geertz’s (1976) study, indonesian both santri (pious muslim) and abangan (nominal muslims) enjoy religious shows on television. also, zamroni’s (2016) study shows that abangan get a touch of religion from television shows. they feel comfortable with lectures/preaching on television to satisfy their needs for religious knowledge. the students did the same, they view that religious (islam) shows on television as an educational show. the students consider that what is presented on television is an integral part of the religious values that govern the entire behaviour of society. they iii the narration of religion on television, reconstruction of meaning and diversity (benni setiawan) view the religious show on television as one of the ways to spread islam through media. moreover, students consider religious shows are more beneficial and valuable than non -educational television programs, such as movies, sexuality, and so on (zamroni, 2016). the above ideas clearly show that the relationship between religion and the media are mutually needed— not to mention mutually beneficial. these needs are produced through a series of activities/events and stories shown in soap operas or other television genres. the production of symbols on television is certainly not neutral. in other words, television has a mission embedded in every program. television can be seen as an exchange of the meaning of reality. even, television constructs reality and becomes reality itself (syahputra, 2016). the research conducted by the center for islamic and society research, universitas islam negeri jakarta (2021) shows that preaching and dissemination of religious truth are not the main priority of conventional television. profit becomes the motivation and production process of religious events on conventional television. center for islamic and society research, universitas islam negeri jakarta (2021) indicates that television shows are currently dominated by the topics of islamic faith (36.7%), moral (30.4%), worship (17.6%), sharia (15.1%), and islamic crime (0.2%). the purpose of this paper is to reconstruct the meaning of religion and diversity presented on television. through this paper, people can behave in a healthy and enlightening manner within diversity. literature review myths jean baudrillard (2016) in “the consumer society: myths & structures”, analogizes consumption in contemporary society with language and sign systems in primitive societies. humans all the time need symbols to be adored. in the past, humans adored trees, statues, and cargo myths, but today’s society adored objects such as image, television, and the concept of progress and growth (sutrisno & putranto, ed, 2005). baudrillard’s anxiety clearly appear in the month of ramadan. society is presented with a system of misleading signs, for example religious soap operas and ramadan quizzes. iv informasi, vol. 52. no. 1. (2022), i-xii the religious soap opera shown during ramadan, quoting kuntowijoyo’s view, is a glorification of myths. periodization of society, according to kuntowijoyo, is a myth, ideology, and science. the indonesian, who have been independent for 77 years, have not been able to get out of this period of myths. kuntowijoyo (2002) states that myths do not need experience. the myth is told subjectively, in the sense that its truth only applies in its society and there is no connection between experience and narration. from hypodermic needle theory to uses and gratification theory according to nwabueze & okonkwo (2018), in hypodermic needle theory, a stimulus seems to be injected directly into the communicant’s self as a mass media audience. when communication uses a credible communicator, a powerful message, and effective media, the communicant can be directed based on the communicator’s will (luhmann, 1992) although the hypodermic needle theory has been abandoned by researchers since the 1950s, the assumptions of this theory are still believed to exist. the evidence is that the government is still trying to censor or block negative information flowing from the mass media until now. in addition, there are religious figures who prohibit the distribution of books, and some parents are still worried about the effect of the film on their children (bineham, 1988). criticism of the hypodermic needle theory has given rise to a uses and gratification theory. this theory emerges as a critique of the hypodermic needle theory which assumes the audience as a passive group to media exposure. based on the uses and gratification theory, individuals actively seek certain media and content to meet certain satisfaction (results). people behave actively because they are able to learn and evaluate the different media accessed to achieve communication goals (luo, 2002) herta herzog’s classic work divides research on the uses & gratification theory into three stages (west & turner, 2018). the early stage in the uses & gratification theory is the individual’s reasons for accessing media such as why a person reads a newspaper, what is the reason for listening to the radio, and what is the underlying desire to watch a movie in the cinema. the second stage is creating a typology that represents the reasons for using the media. the third stage is to connect the specific reasons in the media with the variables. the variables are reflected in the needs, goals, benefits, consequences of media use, and other individual factors. v the narration of religion on television, reconstruction of meaning and diversity (benni setiawan) katz et al (1973) formulate some basic assumptions of the uses & gratification theory. first, the audience is an active group in media usage, and their media activities are goal-oriented. second, the audience relates the satisfaction of media needs to the media they select. individuals are viewed as active agents, so they can take an initiative in utilizing the media. the third assumption in the uses & gratification theory includes media competition to meet the needs of the audience. the media and the audience both influence each other in the context of media behaviour. the fourth assumption in the theory of uses & gratification is that individuals have sufficient awareness on their interests and motives in accessing the media. it serves to provide an overview of the media behaviour patterns of each audience. the last assumption of the uses & gratification theory is that media content can only be judged by the audience. the uses & gratification theory which assumes the audience as an active group explains that there are several types of audience activity in consuming media, namely usability, intentionality, selectivity, and difficulty in influencing (ruggiero, 2000). in the context of usability, we listen to the radio in the car to get information about traffic jams before going home, we read “wmagazine” to find out the latest fashion in the summer. then, the intent arises when people’s motivation determines their consumption of media content, for example if they want to be entertained, they will watch cartoons. another point that needs to be underlined from the uses & gratification theory deals with activity and the audience’s active behaviour. activity refers to what a media audience does (dolan et al., 2016). results and discussions television and falsehood, healing religion for humanity ramadan television has many fans. nielsen indonesia notes that the number of tv viewers in ramadan 2019 is 13.4 percent. this number increases by 1.1 percent from the other month, 12.3 percent. a similar situation was repeated in the ramadan month of 2020. the number of viewers increased by 0.7 percent compared to other months (4.6 percent from 13.9 percent). the ramadan month of 2021 is the same, the number of viewers increased 1.4 percent from the previous month (10.4 percent to 11.8 percent during eid). vi informasi, vol. 52. no. 1. (2022), i-xii on the contrary, the percentage decreased to 11.8 percent in 2022. nielsen notices that this decline was due to the shift in digital technology (goodstats.id, 2022). despite the decline, television viewers are still quite dominant. the dominance of ramadan shows cannot be separated from the face of religion. the jakpat survey (katadata.co.id, 2022) explains that television shows during ramadan are dominated by religious symbols. shop opera of “para pencari tuhan” (sctv channel) ranked top followed by “sahur lagi” (net channel) and “sahur lebih segar” (trans7 channel). religious faces on television need to be noted. religious soap operas inspired by real stories are presented subjectively. no one knows who create those stories except the creator of the story itself. the soap opera is no more than just an entertainment medium. soap operas are also part of the myth period. the myth is depicted in symbols of a television artist’s veneration, favorite shows, and content that “hijacks” the meaning of religion. the myth thrives in the public consciousness kuntowijoyo offers demythologization (abolition of myth) to end the myth period. demythologization can be performed in several ways. first, science must be able to explain the truth about the religious soap opera. with knowledge, one can distinguish between what is right and wrong. science differentiates a person in receiving information. using the uses and gratification theory, individuals and or societies are increasingly exposed to television, and they are slightly unable to distinguish between the fictional universe and the real world (fore, 1987). with regard to the explanation above, science needs to be an important part of educating the nation’s citizens to see reality more clearly. society must be critical of the television shows that present fiction. this critical power can be developed through science. fore (1987) states that the level of picture-symbol-fantasy communication is much stronger than the cognitive level. we find it more difficult to bring these elements to a level of awareness where we can analyse them and talk about them verbally, linearly, in a controlled way, and in a non-threatening way. so, the study of science must accommodate listening and visualization. the narrative text needs to be translated into the counter narrative as television has constructed public understanding through sound and images. researchers/ vii the narration of religion on television, reconstruction of meaning and diversity (benni setiawan) scientists need to be more sophisticated in disseminating ideas so that they can be accepted by the community easily and well. the second is purifying the teachings of religion (puritanism). with the puritanism movement pioneered by muhammadiyah, for example, the religious soap opera can be suppressed in such a way that it does not cause new syirik (the sin of practicing polytheism in islam) in society. puritanism teaches a critical attitude toward religion. the meaning of religion is not singular. religion has a thousand faces. religious interpretation can be interpreted differently by each religious individual (khisbiyah & thoyibi, 2018). therefore, the audience needs to read implicit and explicit messages when watching religious shows on television. it all takes critical power in religion. religion is often meant to follow dogma. however, in reality, religion is knowledge. in this case, a religious person needs to perform religious rituals with adequate knowledge. the basis of science is a critical attitude so that science can develop and experience dynamics in the community life development. the third is history and art. history that is rational and factual will be able to dispel the myths in society. similarly, art is a concrete form of the abstract. that is in contrast to the myth that is abstract (setiawan, 2019). historians and artists need to be important pillars of enlightenment for society. history as a part of human life needs to speak in a wide and deep dimension. similarly, art needs to be the humanist face of society in looking at a reality presented in religious symbols on television. another issue deals with a talk show that offers various facilities to get prizes through quizzes. the quiz with million-rupiah prizes is a form of human intellect harassment. after all, the various questions on quizzes do not need us to think critically. the questions are often answered by the presenters or hosts. this is a period of severe intellectual harassment. indonesian people are considered stupid. by answering trivial questions, a person has already earned millions of rupiahs. they do not need to study, read books, write papers, discuss, and research. so, religion becomes the best-selling commodity during ramadan. all parties use religious labels and symbols to make as much profit as possible. in fact, max weber (1864-1920) called religion the motor of social change (weber, 1993). therefore, religion is very important in human life because, with religion, social change will sustainably occur along with the changes of the times. viii informasi, vol. 52. no. 1. (2022), i-xii however, if religion has become a myth and is traded in a consumerist society, it is difficult to make social change. instead of making social changes, making society literate about the reality is very difficult. television has blinded people. it has become a new god in the midst of the rapidly advancing age. borrowing baudrillard’s term, humans are now forced to watch television to death. they are greatly exposed to television shows every day, especially in the month of ramadan. for this reason, the religious nuances of ramadan seem meaningless. society is constructed to turn towards the qibla of television. today’s society is no longer like the society in the past who always visited the mosque and recited quran until late at night. society has now been blinded by television. moreover, the ramadan comedy program seems to be far from the spirit of fasting. the spirit of fasting is to sharpen the people’s sensitivity to social reality, perform self-reflection to be a better servant, and develop an attitude of generosity. but, they have been displaced by the pseudo-reality portrayed by comedy shows as the comedy spreads violence and indecent language. of course, it is far from the spirit of fasting as a process of approaching oneself to god. comedy shows are a blow to fasting people. fasting is heavy and tiring, so it needs to be entertained with jokes that are full of violence. in fact, fasting is an act of worship that demands pious people individually and socially (social dimension). the comedy show at the end of ramadan also seems to have deliberately hit the muslims. with a joke, we can perform fasting well. in fact, the prophet said, َب ْ ِحِك تُِميُت الَقل َة الضَّ إِنَّ َكْثَ ِحَك، فَ تُْكِثِ الضَّ َ َول “and do not laugh too much, for indeed increased laughter kills the heart. “ [hr. tirmidhi 2/50] laughing excessively, especially with violent scenes and human dignity abuse will cover the pure soul. the heart will die and will not be able to distinguish between right and wrong. of course, this contrasts with the spirit of fasting. when hungry, one is expected to be able to think clearly and become a new human being (humanization) with high social sensitivity. humanization refers to the work of civilization that creates more humane living conditions and more prosperous. ix the narration of religion on television, reconstruction of meaning and diversity (benni setiawan) the humanization of human social conditions drives each other as wolves towards a coexistence condition where humans treat each other and live together as friends (homo homini socius) (sutrisno, 2009). friendly people are those who reinforce each other, rather than laughing each other. entertaining people by laughing at others is not a civilized human attitude. the reason is that civilized people are always expressing sympathy when others are in less fortunate conditions. they always want to help make human life better. friendship on the basis of humanity is a fasting mission. through fasting, a muslim is expected to be able to strengthen the bond of friendship. they are also asked to practice god’s command that all human beings are essentially the same. the difference lies in the level of piety. pious deals with the close friendship between human beings with respect and compassion for each other. this is a portrait of a new human being to be born after ramadan. they always serve humanity and justice. they always act on the basis of charity in creating a primary society or a prosperous society blessed by the almighty god. moreover, comedy on television is not a good entertainment portrait. it is the face of indonesian people who like to laugh at the plight of others. the misery of others is a “fertile field” of victory. as if, the victory of fasting can be achieved by joking. in fact, victory is an act of virtue and charity that sharpens the sensitivity of the intellect. the sensitivity of the intellect can be sharpened by fasting. through fasting, a bad attitude such as laughing at others can be suppressed. therefore, comedy shows on television can take away the essence of fasting as an act of suppressing bad attitudes. comedy shown during the crucial time of fasting will also keep people away from the transcendence process. kuntowijoyo (1999) states that the purpose of transcendence is to add a transcendental dimension to culture. we have given into the currents of hedonism, imperialism, and decadent culture. we believe that we should cleanse ourselves by recalling the transcendental dimension that is a legitimate part of human nature. we want to feel this world as god’s grace. we want to live again in an atmosphere separate from space and time, when we come in contact with the greatness of god. fasting is an act of cleansing oneself and reminding that human beings have a humanitarian duty. the task of humanity is not to laugh at others but to help, to make themselves independent, and eventually become independent human beings. x informasi, vol. 52. no. 1. (2022), i-xii if we allow being trapped in the falsehood of television shows, our religion will become weaker. fasting will only get thirsty and hungry. the discussion above reinforces what gerbner (1984) has researched. two years of research on people who watch television have found some important findings. (1) higher levels of religious behaviour were reported by those who watched more religious television; (2) viewers who frequently watch religious television express greater trust in local church leaders and organized religion than viewers who rarely watch religious shows (gerbner, 1984). watching television can make a person feel more religious. in fact, what is watched is just an entertainment reality. the production of religious value messages on television is part of the entertainment so that the essence and meaning of religion are fading. the religious meaning presented on television often raises a serious question (shrum, 2009) since the audience cannot capture the symbolic message presented by television. that symbolic message needs to be constructed in a critical empirical reality and trigger the subconscious of the viewers. gerbner’s second findings confirm that the center for islamic and society research, universitas islam negeri jakarta’s research shows that religion depends on who speaks. if the television is filled with religious narratives told by certain figures, people often lose their critical reasoning. speakers of religious narratives often have a different interpretation from the audience. these differences give rise to space for critical dialogue in building a healthy religion. religion encourages its citizens to be critical and forbids taqlid (following existing schools). when television dominates the conscious space of religious believers, the dimension of taqlid will become stronger and the critical attitude toward religion will fade. when television greatly affects a person’s activities, society will experience dehumanization. society forgets to build civilized humanity. religious activities are only artificial. they seem to practice religion, but they do not do much for the benefit of the people as a religious encouragement/value. the religious space on television during ramadan has eliminated the importance of religion. the meaning of religion becomes uncertain in the practice of community life because people are enjoying loneliness in the midst of a complex reality that is constantly turbulent and needs a real solution. xi the narration of religion on television, reconstruction of meaning and diversity (benni setiawan) conclusion finally, turn off your television during ramadan, go back to reciting the text of the qur’an and learn its meaning, and awaken the awareness to always share and help others. let us not be trapped by television symbols that take away the values/meanings of religion in the process of developing just and civilized virtue, welfare, and humanity. references baudrillard, j. (2016). the consumer society: myths and structures. sage. bineham, j. l. (1988). a historical account of the hypodermic model in mass communication. communications monographs, 55(3), 230-246. dolan, r., conduit, j., fahy, j., & goodman, s. (2016). social media engagement behaviour: a uses and gratifications perspective. journal of strategic marketing, 24(3-4), 261-277. foltz, r. (2007). the religion of the market: reflections on a decade of discussion. worldviews: global religions, culture, and ecology, 11(2), 135154. fore, w. f. (1987). television and religion: the shaping of faith, values, and culture. minneapolis, mn: augsburg publishing house. geertz, c. (1976). the religion of java. university of chicago press. gerbner, g. (1984). religion and television. hoover, s. m. (2006). religion in the media age. routledge. katz, e., blumler, j. g., & gurevitch, m. (1973). uses and gratifications research. the public opinion quarterly, 37(4), 509-523. khisbiyah, y., & thoyibi, m. (2018). kontestasi wacana keislaman di dunia maya: moderatisme, ekstremisme, dan hipernasionalisme. pusat studi budaya dan perubahan sosial, universitas muhammadiyah surakarta. kuntowijoyo (1999). paradigma islam: interpretasi untuk aksi. mizan. kuntowijoyo (2002). selamat tinggal mitos selamat datang realitas. mizan. luhmann, n. (1992). what is communication?. communication theory, 2(3), 251259. luo, x. (2002). uses and gratifications theory and e-consumer behaviors: a structural equation modeling study. journal of interactive advertising, 2(2), 34-41. xii informasi, vol. 52. no. 1. (2022), i-xii nwabueze, c., & okonkwo, e. (2018). rethinking the bullet theory in the digital age. international journal of media, journalism and mass communications, 4(2), 1-10. ppim uin jakarta. (2021). ringkasan eksekutif dakwah digital: narasi agama di platform online dan televisi indonesia. ruggiero, t. e. (2000). uses and gratifications theory in the 21st century. mass communication & society, 3(1), 3-37. setiawan, b. (2010). tayangan ramadan tidak mendidik. kompas, 1 september. setiawan, b. (2019). keterasingan pendidikan nasional. spektrum nusantara. shrum, l. j. (2009). media consumption and perceptions of social reality: effects and underlying processes. in media effects (pp. 66-89). routledge. sofjan, d., & hidayati, m. (2013). religion and television in indonesia. globethics. net. sutrisno, m. (2009). ranah-ranah kebudayaan: dalam esai. kanisius. sutrisno, m., & putranto, h. (2005). teori-teori kebudayaan. kanisius. syahputra, i. (2016). agama di era media: kode religius dalam industri televisi indonesia. esensia: jurnal ilmu-ilmu ushuluddin, 17(1), 125-138. weber, m. (1993). the sociology of religion. beacon press. west, r., & turner, l. h. (2018). introducing communication theory: analysis and appliaction. mcgraw-hill education. zamroni, m. (2016). potret dakwah kontroversial tayangan televisi. aplikasia: jurnal aplikasi ilmu-ilmu agama, 16(1), 35-50. hr. tirmidzi 2/50. goodstats (2022). masyarakat indonesia lebih gemar menonton tv setiap bulan ramadan. https://goodstats.id/article/masyarakat-indonesia-lebihgemar-menonton-tv-setiap-bulan-ramadan-n5kl9, akses 29 april 2022. katadata.co.id (2022). survei jakpat para pencari tuhan jadi acara tv sahur paling populer. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/ survei-jakpat-para-pencari-tuhan-jadi-acara-tv-sahur-paling-populer, akses 29 april 2022. i mitra bestari suranto aw (universitas negeri yogyakarta) novi kurnia (universitas gadjah mada) inaya rakhmani (universitas indonesia) adi nugroho (universitas diponegoro) taufiqur rahman (universitas muhammadiyah yogyakarta) edwi arief sosiawan (universitas pembangunan nasional yogyakarta) nina mutmainah (universitas indonesia) pemimpin redaksi benni setiawan dewan redaksi pratiwi wahyu widiarti dyna herlina suwarto chatia hastasari sekretaris redaksi siti machmiyah staf redaksi ratih wahyuningrum alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201646 1 juni issn 0126-0650(p) issn (e) 2502-3837 ii iii daftar isi kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik sunni-syi’ah di sampang ferry adhi dharma ....................................................................................................... 1-18 hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” eldo eka saputra ..........................................................................................................19-32 hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi (studi kasus film the true cost dan nike sweatshops) tri apriliani .................................................................................................................... 33-48 corporate decision making dalam komunikasi organisasi rebekka rismayanti...................................................................................................... 49-62 komunikasi dalam kegiatan public relations rumsari hadi sumarto ..............................................................................................63-72 pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website drina intyaswati .......................................................................................................... 73-86 peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye melawan asap ika hariyani .................................................................................................................................... 87-100 relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image dan experience produk asing ina nur ratriyana .......................................................................................................101-114 kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online “go-jek” di jakarta fania darma amajida ..................................................................................................115-128 inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201646 1 juni issn 0126-0650(p) issn (e) 2502-3837 iv v pengantar redaksi salam komunikasi. alhamdulillah. puji syukur kepada tuhan yang maha kuasa, atas segala nikmah dan karunianya, sehingga jurnal informasi volume. 46. nomor. 1. juni 2016 dapat terbit. jurnal ilmiah berkala yang dikelola oleh jurusan ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta ini ingin selalu konsisten mengawal dan menerbitkan hasil penelitian terkait dengan ilmu komunikasi. pada edisi kali ini, jurnal informasi memuat sembilan tulisan. pertama tulisan dari ferry adhi dharma. ferry memotret konflik di sampang, madura melalui teori spiral of science. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok syi’ah bertentangan dengan asumsi teori spiral keheningan, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan seseorang untuk patuh terhadap pendapat umum karena takut dikucilkan. kedua, eldo eka saputra menelaah tentang pergeseran relasi laki-laki dan perempuan dalam sinetron “tetangga masa gitu”. eldo menjelaskan bahwa perubahan konstruksi perempuan tidak terlepas dari bagaimana konstruksi laki-laki. ia berkesimpulan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam sinetron ini ditunjukan oleh adanya faktor kepemilikan ekonomi dalam diri perempuan sehingga pola relasi yang terjadi menunjukan adanya kondisi hiperrealitas. ketiga, tri apriliani yang mengkaji industri fast-fashion. industri fast-fashion merupakan salah satu jenis industri manufaktur yang tidak terlepas kaitannya dengan negara-negara berkembang sebagai penghasil produknya. dengan menggunakan metode analisis isi, didapati bahwa dalam kedua film “the true cost dan nike sweatshops” eksploitasi memang terjadi namun kedua film ini memiliki kesamaan dan perbedaan dari aspek dominan eksploitasi berdasarkan upah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, waktu, kekerasan fisik dan pembentukan serikat. selain temuan dari film tersebut, didapati bahwa konteks ekonomi, sosial, dan politik pada periode tertentu serta kebijakan ketenagakerjaan turut mendukung terjadinya eksploitasi tenaga kerja keempat, rebekka rismayanti menulis tentang komunikasi organisasi. baginya, dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuannya. sehingga dibutuhkan sebuah gaya yang memungkinkan organisasi dapat berjalan dengan baik. salah satunya adalah gaya kepemimpinan-partisipasi. melalui gaya itu tercipta saling pengertian antara kedua belah pihak yang menjadikan organisasi berjalan dengan baik. kelima, rumsari hadi sumarto meneliti tentang pentingnya public relation dalam sebuah organisasi. baginya, pr adalah kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan organisasi inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201646 1 juni issn 0126-0650(p) issn (e) 2502-3837 vi untuk memperoleh pengakuan publik. pr berusaha untuk membentuk opini publik yang menguntungkan organisasi sehingga citra positif terbangun dengan sendirinya. keenam, drina intyaswati melakukan kajian terhadap peran media online (website) sebagai sarana menggalang dana. temuan drina menunjukkan bahwa website menjadi salah satu sarana penggalangan dana (fundraiser). dengan menganalisis bebeberapa website, ia menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan cara website menggalang dana, yang membedakannya hanyalah durasi (waktu) yang digunakan. ketujuh, tulisan dari ika hariyani. hasil kajian ika terkait dengan penggunaan jaringan sosial media dalam kampanye kabut asap. hasil kesimpulan dari kajian ini adalah keterlibatan peran jaringan di media social mempengaruhi efektifitas kampanye melawan asap, serta hubungan social antar organisasi yang tergabung dalam aliansi gerakan melawan asap terbentuk berdasarkan jaringan perasaan/sentiment. kedelapan, hadir kajian dari ina nur ratriyana. ina menulis tentang pola internet dalam memasarkan sebuah produk di era yang semakin canggih. baginya, internet telah berhasil memancing seseorang untuk tahu dan menggunakan produk yang diiklankan. pengaruh internet ini telah mengubah kesadaran, persepsi dan pembelian sebuah produk terutama di kalangan generasi y yang memiliki kedekatan dengan dunia digital. hasil penelitian terakhir hadir dari fania darma amajida yang mengkaji tentang fenomena transportasi dengan sistem online (go-jek). studi ini memperlihatkan bahwa aplikasi yang digunakan “ojek online” go-jek mampu meminimalisir risiko yang terjadi di jakarta dalam hal waktu, kemudahan, biaya, dan keamanan. hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang tidak menyebutkan secara spesifik faktor-faktor kepastian sebagai sebuah strategi untuk mengurangi risiko yang terjadi pada moda transportasi di perkotaan. semoga kesembilan kajian ini mampu menghadirkan wacana baru dan penelitian lanjutan sehingga iklim ilmiah terus tumbuh dan berkembang dari rahim perguruan tinggi. semoga jurnal informasi edisi kali ini bermanfaat bagi semua. kami menunggu kontribusi dan partisipasi pembaca untuk penerbitan jurnal informasi edisi berikutnya. redaksi juni 2016 149 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan 87 pedoman penulisan artikel untuk jurnal informasi jurnal informasi 1. menerbitkan artikel yang bersubstansikan masalah-masalah ilmu komunikasi, berupa hasil penelitian yang memberi kontribusi pada pemahaman, pengembangan, dan penerapan ilmu komunikasi di indonesia. artikel ditulis dalam bahasa inggris dan atau bahasa indonesia (kami mengutamakan artikel dalam 2. bahasa inggris) artikel harus asli, dalam arti belum pernah dipublikasikan pada jurnal lain sebelumnya, dan harus disertai 3. pernyataan bukan hasil plagiat atau mengandung unsure plagiat. panjang naskah antara 15-20 halaman; kertas ukuran a4; diketik 1,5 spasi; program 4. windows microsoft word; tipehuruftimes new roman; margin atas dan kiri 4 cm; kanan dan bawah 3 cm. artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut :5. judul: a. ditulis dengan singkat, padat, lugas, maksimum 12 kata dan harus mencerminkan substansi masalahmasalah yang berkaitan dengan komunikasi dan ilmu komunikasi yang diuraikan pada batang tubuh artikel. nama penulis: b. ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; penulis dapat individu atau tim dan semua penulis dicantumkan. instansi penulis dan alamat email: c. ditulis di bawah nama penulis. abstrak: d. ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan panjang berkis arantara 75-100 kata dalam satu alinea, berisi latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. kata kunci: e. diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas beberapa tiga buah kata/istilah dan terdapat dalam abstrak. kata kunci ditulis di bawah abstrak, dicetak miring-tebal. artikel dapat berupa hasil penelitian atau hasil pemikiranf. batang tubuh artikel: g. artikel hasil penelitian terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan termsuk tujuan; (2) metode; (3) hasil dan pembahasan; (4) simpulan; serta (5) ucapan terima kasih (jika ada). sedangkan artikel hasil pemikiran terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang dipaparkan; (2) pemparan pemikiran dapat dibagi menjadi beberapa sub bab; (3) simpulan; serta (4) ucapan terima kasih (jika ada). daftar pustaka: h. diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (3-5 tahun) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk dalam batang tubuh artikel. sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. penulisan daftar pustaka harus konsisten mengikuti urutan sebagai berikut: daftar pustaka dari jurnal: nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda kutip), nama a) jurnal (cetak miring), volume, nomor, halaman. khairudin, m. & susiwi. 2013. “pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah di sekolah islam terpadu”. jurnal pendidikan karakter. th. iii, no. 1, hlm. 77-86. untuk rujukan dari buku: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan b) entri), tahun, judul buku (cetak miring), kota penerbit, dan penerbit. hamalik, oemar. 1992. studi pengetahuan sosial. bandung: mandar maju. buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut:c) ma’arif, syafii. 2014. “pendidikan dan peningkatan kualitas moral bangsa”, dalam agustinova, d.e. dan wijayanti, a.t. (ed). refleksi pendidikan indonesia: mendayung antara keindonesiaan dan jerat neoliberalisme. yogyakarta: ombak. internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh, contoh: sudrajat, ajat. d) 2012. “pengertian dan bentuk-bentuk konflik sosial”. www.uny.ac.id/artikel unduh tanggal 03 februari 2013. cara perujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama lengkap pengarang, tahun, dan 6. halaman. contoh: (suranto aw, 2011: 53) atau suranto aw (2011: 53). rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. misalnya: gronlund (lewat nurgiyantoro, 2012: 177). artikel yang masuk ke meja redaksi diseleksi oleh tim penyunting. artikel dapat diterima tanpa perbaikan, diterima 7. dengan perbaikan, atau ditolak. artikel dikirim ke kantor redaksi jurnal informasi, gedung fis timur, ruang jurusan ilmu komunikasi atau dikirim melalui e-mail ke informasi.ilkomuny@gmail.com cc bennisetiawan1@ gmail.com 150 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 halaman pedoman penulisan.pdf cover belakang 171 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 holy rafika dhona program studi ilmu komunikasi-universitas islam indonesia yogyakarta holy.rafika@gmail.com abstract kemadjoean (progress) was a key term for all social movement in the early 20th century dutch east indies. this article argued that the discourse of progress has no single meaning throughout the dutch east indies, but instead, it was practiced differently by people from different cultural communities. this article focuses on how the discourse of progress was negotiated by the sundanese ethnic group. using foucauldian discourse analysis on the texts of papaes nonoman newspaper (1914-1917), this studi found that, besides being interpreted as “an attempt to become dutch”, the notion of progress was understood by the sundanese specifically as a way to liberate sundanese culture from the domination of javanese culture. abstrak kemadjoean menjadi istilah kunci bagi semua gerakan sosial pribumi hindia belanda di awal abad 20. tulisan ini meyakini bahwa wacana kemajuan dipraktikkan berbeda dalam tiap komunitas kultural. tulisan ini membahas bagaimana kemajuan dipahami, didiskusikan dan dinegosiasikan oleh kelompok etnis sunda pada dekade awal abad 20. menggunakan analisis wacana foucauldian pada teks surat kabar papaes nonoman (1914-1917), penelitian ini menemukan bahwa selain kemajuan dipahami sebagai ‘usaha menjadi belanda’-sebagaimana umumnya terjadi di hindia belanda, kemajuan secara khusus dipahami oleh etnis sunda sebagai pembebasan budaya sunda dari dominasi budaya etnis jawa. keywords: progress, colonialism, discourse pendahuluan kebijakan kolonial belanda atas hindia mengalami perubahan paling radikal di awal abad 20. penguasaan belanda atas teritorial hindia hampir sempurna dan penjajahan dilakukan dengan tujuan yang berbeda dari masa sebelumnya (ricklefs. mc, 2001: 193). hal yang menandai perubahan kebijakan ini adalah pelaksanaan politik etis. efek dari perubahan kebijakan ini, terutama di daerah jawa dan minangkabau, memunculkan usaha-usaha penyadaran mengenai nasib pribumi melalui organisasi-organisasi kebangsaan misalnya boedi oetomo pada 1908, sarekat dagang islam pada 1911, dan organisasi kebangsaan lain. tahun 1911, terbit koran pertama sunda bernama tjahaja pasoendan yang tebalnya 60 halaman dan berisi antara lain; kesehatan, pertanian dan peternakan, adat istiadat, lelucon dan babad. koran kedua adalah papaes nonoman yang terbit di akhir 1914 (ajip rosidi & pustaka jaya (firm), 2000: 141). sementara itu daeng kanduruan ardiwinata, 172 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pada 1 oktober 1914, menuliskan ada ada empat tijdschrift (surat kabar) sunda masa itu yakni tjahaja pasoendan (sejak oktober 1912), panoengtoen kamadjoean (sejak maret 1913) piwoelang kagoeroean (papaes nonoman nomor 9, tahun 1, 1 oktober 1914: lihat juga ekadjati, 2004: 57). kemadjoean (kemajuan) adalah wacana penting yang didiskusikan oleh pribumi hindia belanda pada awal abad 20 (yudi latif, 2005: 142). kata-kata yang bermakna ‘kemajuan’, menurut takashi shiraisi, menghiasi banyak perbincangan seharihari (yudi latif, 2005: 142). sayang, studi yang fokus pada wacana kemajuan dalam ruang kultural tertentu mendapatkan porsi yang sedikit. studi tentang kolonialisme di indonesia (hindia) seringkali melupakan bagaimana wacana ‘kemajuan’ ini dimaknai masyarakat pribumi yang kala itu belum menyatu menjadi ‘indonesia’. artinya, studi kolonialisme di indonesia tidak memberi kemungkinan bahwa makna kemajuan tidaklah tunggal. istilah kemadjoean juga digunakan pribumi sunda. hampir setiap tulisan dalam papaes nonoman, surat kabar yang diterbitkan oleh kelompok etnis sunda paguyuban pasundan pada 1913/1914 misalnya, mengandung istilah ‘kemadjoean’. namun, studi seputar kolonialisme di sunda awal abad 20 juga masih banyak memfokuskan diri pada sejarah institusi politik, utamanya berdirinya paguyuban pasundan pada 1913/1914 seperti penelitian ekadjati (2004) dan soeryawan (1990). ironisnya, penelitian tersebut –ekadjati misalnya, dilakukan dengan bersumber dari teks surat kabar, yang semestinya dapat juga dilakukan oleh penelitian dari disiplin komunikasi atau studi media. tulisan ini berusaha mengisi kekosongan studi tentang wacana ‘kemajuan’ di hindia belanda pada awal abad 20, khususnya dengan pendekatan kultural. tulisan ini mempunyai dua pertanyaan besar. pertama, bagaimana istilah ‘kemajuan’ ini dipahami, diinteraksikan dan dinegosiasikan oleh masyarakat sunda? kedua, adakah kekhususan dalam istilah ‘kemajuan’ dalam kelompok etnis sunda, sehingga wacana kemajuan di hindia belanda awal abad 20 tidaklah bermakna tunggal? metode untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan media cetak sunda sebagai sebuah rekaman. pertanyaan yang diajukan bagaimana istilah kemajuan dipahami masyarakat sunda kala itu? saya memilih surat kabar papaes nonoman (berikutnya akan disingkat sebagai pn) sebagai lokus penelitian karena ia merupakan surat kabar yang dikelola oleh paguyuban pasundan, organisasi kebangsaan yang lahir di sunda. pn terbit dari tahun 1914-1919. tulisan ini membatasi beberapa teks terpilih artikel pn dari tahun 1914-1917. lebih jauh tulisan ini memperlakukan istilah kemajuan sebagai diskursus atau wacana. saya menggunakan metode analisis wacana michel foucault dimana wacana berarti sebuah praktik/pernyataan yang diatur (m foucault & a sheridan, 1972: 80). mills (2007) menuliskan bahwa analisis wacana foucaultian mempertimbangkan bagaimana relasi kebenaran, kuasa dan pengetahuan. wacana terbangun oleh sistem pengetahuan atau episteme. wacana kemajuan dalam masyarakat sunda berarti merefleksikan bangunan pengetahuan mengenai kemajuan; siapa yang berhak mendefinisikan kemajuan? apa institusi dan atau praktik yang ditunjuk sebagai kemajuan? bagaimana masyarakat sunda dalam apa yang disebut sebagai ‘maju’ itu? hasil dan pembahasan surat kabar papaes nonoman dan konteks sosial politik hindia belanda awal abad 20 papaes nonoman adalah surat kabar yang diterbitkan paguyuban pasundan, organisasi kebangsaan sunda yang berdiri tahun 1913/1914 (ekadjati, 2004; soeryawan, 1990; erawan (ed). 2000). namun pn tidak akan dibicarakan hanya sebagai sebuah 173 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 representasi produsen diskursus-nya yakni paguyuban pasundan. pn dalam penelitian ini diperlakukan bukan hanya sebagai representasi kegiatan paguyuban pasundan, melainkan praktik kesundaan dalam kurun waktu tertentu dan mempunyai gugus pengetahuan tertentu. koran ini merupakan arsip bagaimana kelompok etnis sunda membicarakan dirinya pada awal abad ke20. pertama kali terbit 1 februari 1914, ia dinamai papaes nonoman karena “mengharap berkah hadits rasululloh: perhiasan perempuan adalah senyuman, perhiasan lelaki muda adalah ilmu” (ngalap barkah kana hadis rasoelloeloh: ‘papaes istri goemoedjeng, papaes pameget nonoman elmoe)” (pn, nomor 1, 1 februari 1914; pihatoer directie). sesuai keterangan di sampulnya, ia diterbitkan sebulan sekali. pada tahun kelima, setelah pertengahan tahun 1918, pn berubah nama menjadi sora pasoendan. namun nama sora pasoendan ini hanya bertahan beberapa bulan. senin 17 februari 1919, pada terbitan pertama di tahun keenam, nama pasoendan tertera di sampul surat kabar tersebut. nama baru itu diiringi dengan periode terbit yang baru pula, dari sebulan sekali menjadi tiap minggu. pn sendiri membahas banyak ragam dan tidak melulu soal paguyuban pasundan. isu yang dibahas misalnya adalah bahasa, pengetahuan ekonomi, isu perempuan, catatan perjalanan, masalah sosial politik seperti kasus cimareme garut pada juli 1919 (si afdeling b), organisasi dan lain-lain. lebih jauh, pn terbit sesudah dikeluarkannya undang-undang desentralisasi 1903 yang menyerahkan kewenangan pusat kepada badan-badan pemerintahan di daerah. lewat undangundang tersebut berdirilah gemeente (kotapraja) tahun 1905 (erawan (ed), 2003: 78-79). desentralisasi ini sendiri adalah praktik dari pernyataan conrad theodore van deventer pada tahun 1899 dalam artikelnya yang terkenal ‘een eereschuld’ (utang budi) yang kemudian diteruskan pidato ratu wilhelmina pada tahun 1901, yang mengawali apa yang dinamakan sebagai ‘politik etis’ (nagazumi, 1989: 27-28). walaupun pidato tersebut menekankan kesejahteraan pribumi kristen, perhatian kemudian meluas meliputi seluruh penduduk pribumi. namun yang menjadi catatan penting adalah meski terkesan pidato ini penuh moral, namun ia tetap memosisikan keunggulan belanda. dengan begitu, apa yang dinamakan politik etis pada dasarnya adalah usaha pem-barat-an atau pem-belanda-an. politik etis, menurut nagazumi (1989: 27-28) pada dasarnya bertujuan rangkap: pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi; kedua, berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di hindia belanda. meski demikian pada dasarnya fokus pertama pemerintahan kolonial adalah pada masalah desentralisasi. di sinilah kemudian pendidikan/pengajaran melalui sekolah dan buku-buku dikembangkan, dimana tujuannya hanyalah untuk memenuhi kepentingan administratif kolonial. di sunda, menurut moriyama (2003), sekolah dan percetakan buku-buku dimulai sejak 1850-an. kita akan melihat, sekolah dan buku-buku sebagai kepentingan kekuasaan kolonial ini, bekerja dan menubuh dalam pribumi sunda dengan memanfaatkan wacana kemajuan. kemajuan: pemujaan terhadap belanda sebagaimana terjadi di jawa, minangkabau dan daerah hindia lainnya, kemajuan yang didiskusikan masyarakat sunda kala itu dianggap bersumber dari belanda. sebab kemajuan biasanya diterjemahkan sebagai ‘sekolah’ atau ‘bukubuku’. namun kemajuan yang bersumber dari belanda itu, tidak dianggap dari belanda –sehingga ditolak, melainkan dianggap bagian dari proses menjadi orang sunda tulisan pertama mengenai ‘kemajuan’ salah satunya datang soeradiwidjaja dari kweekschool (hoogere kweek school, atau sekolah guru atas) bandung;. kanjeng goevernment terlihat jelas maksudnya untuk memajukan orang 174 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pribumi, menuntun supaya orang pribumi tambah pengetahuannya. mungkin saja sebabnya, karena dia (kanjeng goevernment pen.) sekarang butuh (terdesak pen.), umpama hendak memerintahkan pekerjaan atau mengurus ke orang yang tahu serta mengerti aturan masalah yang dimaksudkannya lebih mudah ketimbang memerintah kepada orang yang ‘malangmang-mulungmung’, tidak tahu perkaranya. (pn nomor 1, tahun 1, 1 februari 1914: pihatoer ka oerang priboemi di pasoendan) kandjeng goevernment katjida pisan maksadna kana ngamadjoeken oerang priboemi, noengtoen soepaja oerang priboemi nambahan pangartina. ari margina panginten bae, tina koe andjeunna katoong, oepama rek barang titah digawe atawa oeroes-oeroes ka djelema noe njaho sarta ngarti kana atoeranana perkara anoe dimaksoed koe andjeunna, sok leuwih enteng batan nitah ka anoe malangmang-moeloengmoeng, teu njaho prakprakanana. kemajuan menurut teks di atas bersumber dari kanjeng goevernment. –sebuah sebutan bagi pemerintah belanda. kemajuan adalah keinginan dan inisiatif pemerintah belanda dengan tujuan mempermudah pekerjaan pemerintah belanda. kemajuan diakui menurut kacamata belanda dan oleh karenanya diinisiasi belanda, namun hal itu bukan lagi milik belanda ketika istilah kanjeng goevernment digunakan untuk memposisikan belanda. istilah kanjeng goevernment adalah percampuran dari istilah ‘kanjeng’ dan istilah eropa ‘goevernment’. belanda yang merupakan bangsa yang lain tidak dikenali sebagai bangsa lain, melainkan diposisikan sebagai ‘kanjeng’, atau bagian dari ‘pribumi’. kemajuan dianggap bersumber dari belanda, maka kemajuan pun didefinisikan dengan pengetahuan belanda/eropa. bagaimana akalnya supaya kita bisa maju, (apakah dengan) cara orang lain? orang lain sama saja umatnya tuhan.... kenapa bangsa lain seperti bangsa eropa, amerika, jepang dst terlihat sangat meninggalkan kita dalam hal kemajuan?...kalau kita meniru cara orang lain yang sudah maju, mungkin kekayaan kita bisa sama, atau bahkan lebih. kalau satu bangsa sudah punya dua perkara, yaitu; 1) sadar ke bangsa sendiri; 2) sadar ke tanah air sendiri, maka dia bisa maju... kangdjeng gouvernement sudah sangat berusaha menuntun kepada hal-hal (menyangkut) kemajuan bangsa kita. buktinya sekolah-sekolah sekarang diperbanyak... (pn nomor 3, tahun 1, 13 maret 1914: pamanggihna anoe ngarang) ....koemaha atoeh akalna, seopaja oerang bisa madjoe teh, tjara batoer? toer eta teh saroea bae pada umat pangeran... naha atoeh ari bangsa sedjen mah, saperti bangsa eropa, amerika, djepang (japan) dst katjida pisan ninggalkeunana oerang tina kamadjoean teh...lamoen oerang noeroetan tjara batoer noe geus maradjo, meureun kakajaan oerang teh bisa saroea, entong leuwih teh....lamoen 1 bangsa geus ngabogaan ieu doea perkara, nja eta; 1) nationaliteitsgevoel (njaah ka bangsa sorangan), djeung 2) vaderlandsliefde (njaah ka tanah sorangan) kakara oerang bisa madjoe... kangdjeng gouvernement katjida pisan ajeuna noengtoenna tina hal kamadjoean ka bangsa oerang, boektina sakola2 dina waktoe ieu katjida pisan dilobaanana. kemajuan di jaman itu berarti ‘sekolah’ yang diperbanyak kangdjeng gouvernement sebagai ‘penuntun’ pribumi. artinya kemajuan didefinisikan dengan pengetahuan belanda, dan bukan orang sunda. namun sekolah sebagai tanda kemajuan tidaklah dianggap hasil meniru bangsa lain sepanjang ia dilandasi oleh apa yang disebut sebagai kesadaran ‘berbangsa’ dan ‘bertanah air’. tulisan itu meyakini bahwa sekolah hadir untuk pengetahuan, karena bangsa lain dapat maju karena pengetahuan. sebuah tulisan berjudul ‘na enja!’ (nah iya!) menggambarkan bagaimana wacana 175 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 kemajuan sebagai ruang yang memposisikan masyarakat sunda untuk mengubah dirinya sesuai dengan cara pandang kolonial/ belanda: tidak lama kemudian ada seorang belanda datang kesitu...rupa-rupanya dia agak simpati ke orang hindia, buktinya setelah agak lama bercerita, dia kemudian mengatakan: “sayangnya, kemajuan bangsa kamu itu banyak sekali halangannya, halangannya adalah dari bangsa kamu sendiri saja (pn no.1 & 2 tahun 1917; na enja!) ..teu lila djol aja hidji walanda datang ka dinja...roepa2na manehna teu rada oge njaah ka indie teh, boektina barang geus lila njaritana, toeloej ngomong kieu; ”handjakal pisan kamadjoean bangsa maneh teh loba pisan halangana... panghalangna teh ngan bangsa maneh keneh bae” halangan dalam kemajuan adalah dari bangsa sunda sendiri, maka yang harus berubah dalam pertemuan sunda dengan kolonial adalah orang sunda dan bukan sebaliknya. belanda adalah yang maju, jadi tidak perlu berubah. orang sunda, dalam teks di atas, sadar mereka ’harus sama’ dengan ‘sumber kemajuan’. subjek sunda harus belajar cara baru dan barangkali harus menghilangkan cara lama yang bisa jadi dianggap ‘penghalang’ untuk menjadi sama dengan sumber kemajuan. sebab kemajuan adalah berasal dari eropa maka bahasa kemajuan adalah bahasa eropa, terutama bahasa belanda. tak ayal jika papaes nonoman menyediakan rubrik berjudul “diadjar basa walanda teu make goeroe (diajar bahasa belanda tanpa guru)” yang ditulis oleh seorang berinisial w. rubrik itu muncul pertama kali di pn, nomer 6 tahun 1916. dalam mukaddimahnya, penulisnya membubuhi keterangan “meunang njoetat tina boekoe karangan toean van der woude” (didapat dari buku karangan tuan van der woude). praktik lain terhadap pentingnya penguasaan bahasa belanda adalah sebuah artikel berjudul ‘boewahna pasoendan’ (pn nomor 3, tahun 3, 30 april 1916) yang berisi penjelasan mengenai pelaksanaan sekolah bahasa belanda di weltvreden bernama pasoendawati. dalam teks pn nomor 5, tahun 1, 1 juni 1914: aoseun istri pameget,diakui bahwa bahasa belanda adalah juga kunci agar dapat membaca banyak buku yang berisi penuntun pada kemajuan. buku-buku berbahasa belanda mengajarkan banyak soal keselamatan hidup yang belum ada dalam masyarakat sunda. artinya ‘keselamatan hidup milik belanda’ dianggap ‘cara yang belum ada di orang sunda’. memahami cara belanda dianggap melengkapi yang ‘sudah ada’, dan sama sekali bukan ‘menjadi belanda’. alih-alih disebut ‘menjadi belanda’, memahami cara belanda/eropa barangkali –dengan sangat aneh, dipahami sebagai ‘menjadi sunda’. kemajuan: berpikir dan hidup dengan cara belanda perbincangan cara hidup lama orang sunda dengan cara baru (cara belanda) juga didasarkan atas wacana kemajuan. wacana kemajuan dalam proses ini menjadi legitimasi bagi; 1) penerjemahan cara hidup belanda, sebab cara belanda dianggap maju ; 2) pembacaan adat istiadat/cara lama dengan rasionalitas baru; 3) pemosisian cara hidup lama orang sunda sebagai ‘yang tidak maju’. papes nonoman banyak memuat terjemahan cara hidup belanda. misalnya pn dalam delapan edisi memuat translasi tatakrama cara belanda. penulis berinisial s.k. mengaku mengambil bahan artikel itu dari buku yang ditulis oleh joenker h. a. rappard. (pn, no.7 th. 3. (1916); tatakarama). artikel itu dalam dua edisi berjudul ‘adat tata krama bangsa walanda beunang njoetat tina boekoe basa walanda’ (adat tata krama bangsa belanda didapat dari buku basa belanda). namun di nomor selanjutnya ia hanya berjudul ‘tatakarama’ yang memposisikan bahwa tatakrama produk belanda tidak dilihat lagi sebagai produk ‘dari luar’. 176 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 peran wacana kemajuan dalam pembacaan adat-istiadat dengan rasionalitas baru misalnya dalam soal tahayul. tahayul itu disebut oleh orang sunda sebagai bid’ah, yaitu kepercayaan manusia kepada gaib (yang tidak ada buktinya) seperti; 1) percaya kepada hantu-hantu; 2)percaya kepada mimpi; 3)percaya kepada yang keramatkeramat; 4) percaya kepada jampi atau kesaktian...kepercayaan kepada yang bid’ah itu susah sekali dihilangkannya.. rupanya sudah menjadi darah, jadi daging, atau sudah menjadi kesenangan di hatinya, meski tidak kurang-kurang orang yang pintar yang ahli berpikir memaparkan nasehat, serta menjelaskan kalau kepercayaan tersebut kurang baik.... (pn nomor 2, tahun 1, 1 maret 1914: tahajoel (een soort bijgeloot) ) ari tahayoel teh disebatna koe oerang soenda mah bid’ah, nja eta kapertjajaan djelema ka noe bangsa gaib (ka noe henteu aja boektina); sapertos: i) pertjaja kana djoerig-djoerig; ii) pertjaja kana impian;iii) pertjaja kana kramatkramat; iv) pertjaja kana djampe atanapi kana kasaktian... eta kapertjajaan kana bid’ah sesah pisan dileungitkeunana... roepina parantos djadi getih, djadi daging, atanapi parantos njajang dina hatena, sanadjan teu kirang-kirang anoe palinter noe ahli mikir maparin nasehat, sarta nerangkeun jen kapertjajaan kitoe tah kirang sae...ajeuna bade nerangkeun sekadarnya...tina perkawis bid’ah, noe mawi ngadjadikeun kamoendoeran orang priboemi... tahayul adalah bid’ah, sebuah istilah agama islam yang merujuk pada tindakantindakan yang tidak ada di jaman muhammad hidup tapi dipraktikkan kemudian dan dekat dengan makna yang negatif atau sesat –biasanya dengan anggapan bahwa tindakan itu tanpa didasari dari pedoman nabi. gagasan tahayul adalah bid’ah mungkin sudah biasa di jaman itu, namun barangkali menjadi luar biasa ketika tahayul ikut diberi label penyebab ‘kemunduran pribumi’ – sebuah oposisi dari ‘kemajuan’. sementara itu dk ardiwinata membahas apa yang disebutnya ‘kapamalian’ (baca; kepercayaan terhadap pantangan/pamali). ia menulis “sekarang saya mau bertanya ke semua warga pasundan, karena sekarang kita sudah berada di jaman kemajuan, mengapa kapamalian itu harus dipakai oleh kita atau dibuang?” (pn nomor 11, tahun 1, 1 desember 1914: poesaka anoe toeroen temoeroen). dalam tulisannya, dk ardiwinata mengatakan kepercayaan terhadap hari naas di kalangan orang sunda jadi halangan besar terhadap kemajuan, “...sebab jaman sekarang kalau hendak bepergian harus turut pada waktu keberangkatan kereta api yang tidak bisa ditunda-tunda (sabab alam ajeuna lamoen rek njajabaan kapan koedoe noeroetkeun kana inditna kareta api, anoe teu beunang pisan diengke-engke)” (pn nomor 11, tahun 1, 1 desember 1914: poesaka anoe toeroen temoeroen). dalam teks di atas cara lama didekati dengan pendekatan yang rasional, penerjemahan praktik lama dengan cara berpikir baru. modus dari gaya translasi tersebut adalah praktik lama menjadi tidak berguna ketika seseorang paham cara berpikir yang baru. pemosisian cara hidup lama sebagai yang tidak maju misalnya terdapat dalam cara penulis-penulis di pn memperbandingkan dokter dengan dukun. pengenalan ilmu kedokteran memenuhi hampir seluruh edisi pn tahun 1914 misalnya bahasan soal malaria berjudul ‘kawarasan badan’ (kesehatan badan) atau ‘hal noeloengan noe katjilakaan samemehna datang doktor’ (masalah pertolongan pada korban kecelakaan sebelum datang dokter). meski, barangkali hal ini dapat dilihat karena banyak pengurus pn adalah mahasiswa stovia (school tot opleiding van indische artsen/ sekolah pendidikan dokter hindia), sekolah kedokteran masa itu, yang mempunyai pengetahuan kedokteran. untuk mengenalkan dokter, diskusi yang terjadi dalam papaes nonoman kemudian memunculkan oposisi ‘dukun’ sebagai ‘yang 177 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 lama’. dukun tidak selalu sama dengan dokter, tetapi barangkali karena sama-sama menghadapi tubuh, maka dukun dianggap dapat menerjemahkan dokter –sebuah realitas yang baru dikenali. muncul masalah, wacana kemajuan kemudian menyingkirkan dukun untuk mengangkat dokter. mulanya dukun hanya dianggap ‘tidak bersih’ pada kasus pengobatan sunat: umpama anak kita disunat oleh dukun tidak oleh dokter bagusnya mintalah obat ke dokter, tapi baiknya disunat juga harus oleh dokter pribadi, seringnya karena pisau dukun sangat tidak bersih (steril), malah jadi penyakit yang sangat menyulitkan seperti: borok, kekep (tetanus), dst (pn nomor 1, tahun 1, 1 februari 1914; roepi-roepi piloeangeun) oepami moerangkalih disepitan koe doekoen henteu koe doktor sae njohoenkeun landongna bae ka doktor, nanging ari saena mah disepitan oge kedah koe doktor pribados, margi sering-sering koe lantaran peso doekoen teu beresih (steriel) pisan, matak djadi kasawat noe sesah pisan kajaning: borok, kekep (tetanus), s.std lalu berikutnya sebuah artikel di pn nomor 10, 31 oktober 1915 mempermasalahkan kepercayaan kepada dokter dan dukun dalam masyarakat sunda: apa sebabnya masih banyak orang sunda yang minta bantuan kepada dukun? sebabnya sudah tentu banyak seperti; 1) tidak berani, karena dokter adalah dari kaum menak/ningrat; 2) tidak ada ongkos, karena takut harus membayar; 3) tidak percaya kepada ilmu dokter. menurut pikiran penulis, (sebab) yang paling berat adalah hanya “tidak percaya kepada dokter”... sudah tentu ada dukun yang benar yaitu yang sudah banyak pengalaman perihal obat, tapi dukun yang seperti itu sangat langka. paling banyak adalah dukun yang hanya bisa bicara...dokter sebodoh-bodohnya sudah tentu lebih tahu ketimbang dukun. (pn nomor 10, tahun 2, 31 oktober 1915; kawarasan badan) koe naon margina noe matak seueur keneh bae oerang soenda noe marenta toeloeng ka doekoen? ari sababna mah geus tangtoe rea saperti; 1)heunteu wani, da ari doktor mah kaseboetna menak; 2) henteu aja ongkosna nja eta tina sieun koedoe majar; 3)henteu pertjaja kana elmone dokter. pikiran anoe ngarang noe pangbeurat-beuratna mah ngan ieu “teu pertjaja ka dokter”...geus tangtoe aja doekoen noe bener nja eta koe geus rea loeangna tina hal tatamba, tapi doekoen noe kitoe langka pisan. pangreana nja eta bangsa doekoen noe bisa ngomong...doktor sabodo-bodona oge geus tangtoe loewih kanjahona ti batan noe doekoen teks di atas berusaha membangun kepercayaan kepada dokter dengan berusaha mempermasalahkan kepercayaan masyarakat sunda kepada dukun. meski kalimat di atas mengungkapkan ada dukun yang benar –dengan syarat sudah banyak pengalaman perihal obat dan itupun jumlahnya sangat langka, dukun diidentifikasi sebagai ‘orang yang hanya bisa bicara, bukan mengobati’. sementara dokter, meski bodoh, dianggap ’lebih tahu’ dan kemudian ’lebih benar’ ketimbang dukun. dokter adalah produk kolonial, dan jika dokter kini dianggap lebih tahu ketimbang dukun, maka cara baru melihat tubuh orang sunda yang merupakan produk kolonial itu dianggap ‘lebih benar’ ketimbang cara lama. kemajuan: terbebas dari pengaruh jawa salah satu fungsi wacana kemajuan awal abad 20 yang khas di sunda adalah sebagai instrumen mengenali dan membebaskan diri dari pengaruh etnis jawa. yang menarik adalah kisah pasundan bubat yang menjadi narasi pembedaan sunda dari jawa di jaman modern sekarang (moriyama. 2003) tidak terdapat dalam tulisan penulis-penulis sunda di pn. wacana kemajuan kala itu memproduksi pembedaan etnis sunda dan 178 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 etnis jawa berdasar aturan-aturan dalam wacana kemajuan itu sendiri. pembedaan dengan etnis jawa oleh orang sunda terkait erat dengan praktik kemajuan yakni sekolah dan buku. wacana kemajuan memposisikan jawa sebagai bagian (atau penyebab) dari kemunduran orang sunda. ada tiga hal yang akan disinggung makalah ini. pertama, relasi jawa dengan pesantren yang dianggap kurang maju ketimbang sekolah. kedua, relasi budaya jawa dengan menak sunda yang dianggap kaum kolot di jaman kemajuan. ketiga relasi jawa dalam perkembangan produk literatur sunda. kemajuan, yang lebih kurang dipahami sebagai sekolah, mau tak mau menghadirkan ‘pesantren’, institusi pengetahuan yang sudah ada sebelum sekolah didirikan pemerintah penjajah. sebagaimana aturan dalam wacana kemajuan, pesantren dianggap sebagai ‘cara yang lama’, sehingga ia dinilai sebagai bukan bagian dari kemajuan. yang diajarkan di pesantren itu sudah tentu hal kepandaian dan masalah adat, sekarangpun di jaman sekolahan masih ada saja pesantren seperti itu. tentu ada manfaatnya untuk anak kita, tetapi guru-guru pesantren tidak sama kepandaiannya serta belum tentu bagus lakunya! apalagi kalau gurunya kurang pengertian terhadap alam dunia, yang suka menyebut semua haram itu. (bilang) jangan menerima pengetahuan atau harta dari bangsa lain, tapi kalau menerima uang yang dicetaknya di eropa boleh.... (pn nomor 8, tahun 1916: hal ngoeroes boedak (opvoeding)) koe sabab di doenja hal kapinteran madjoe, djol aja djelma noe sanggoep mere pangadjaran ka baroedak, nja eta goeroe pasantren anoe djadi goeroe dina eta pasantren nja eta djalma noe geus meunang pangadjaran ti tempat sedjen, djadi noe katendjo leuwih pinter ti batan djelema-djelema oerang dinja. anoe diajarkeun dina eta pasantren geus tangtoe hal kapinteran djeung hal adat deui bae, ajeuna oge di djaman sekolaan aja keneh bae eta pasantren teh, tangtoe aja ari mangpaatna keur baroedak oerang mah, ngan handjakal ari goeroe-goeroe pasantren mah tue asa saroea kapinteranana sarta teu atjan poegoeh hade lampahna! komo lamoen goeroena koerang pamanggihna mah koerang ngartina di hal alam doenja noe sok njeboet sagala haram tea oelah nampa pangarti atau banda ti bangsa sedjen, tapi ari nampa doeit mah noe ditjitakna di eropa meunang... apa yang menarik dalam teks di atas adalah pesantren dinilai belum tentu dapat mengantisipasi masalah ‘jaman sekolahan’, ketika guru-gurunya banyak mengandalkan penilaian agama. penilaian terhadap pesantren ini berkebalikan dengan laporan chijs pada tahun 1864, ketika masa awal sekolah didirikan. kala itu, menurut chijs masyarakat hindia belanda enggan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, karena sekolah dianggap ‘kafir’ (moriyama, 2003; 79). ‘kemajuan’, oleh karenanya, berhasil membebaskan sekolah dari pengkafiran; sebuah identitas yang barangkali diberikan pengetahuan sebelumnya yang disusun melalui institusi pesantren. selain dianggap bukan bagian dari kemajuan pesantren banyak dipengaruhi budaya jawa. gagasan ini terdapat dalam tulisan daeng kanduruan ardiwinata dalam pn nomor 5, 1 juni 1914. ardiwinata menyatakan bahwa perginya orang-orang sunda ke pesantren jawa adalah salah satu sebab tersebarnya bahasa jawa di priangan. logikanya, pesantren yang berada di jawa dianggap pernah menjadi ‘kiblat kemajuan’, dengan begitu orang sunda harus belajar dan menguasai bahasa jawa. ...ilmu orang priangan didapatkan dari belajar kepada orang jawa itu tidak hanya bahasanya belaka, tapi agama, ilmu kelahiran/duniawi, ilmu perbintangan, ilmu firasat, caturrangga, ilmu pertanian, kekayaan, semuanya dari sana. kebiasaan orang priangan harus saja belajar di pesantren, sampai di dasarema dan ponorogo, cara berceritanya sudah laksana di makah dan madinah saja. kebanyakan 179 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 yang belajar di pesantren, diajar ilmu syara’/hukum saja, tapi banyak juga diajar ilmu tarekat dan hakikat yang dibarengi dengan ilmu duniawi. mereka yang diajar ilmu hakikat, yang kembali (ke priangan) suka membawa primbon, isinya ilmu-ilmu agama dan ilmu duniawi...dituliskannya di kertas daluang, aksaranya arab, bahasanya tentu bahasa jawa...yang mengaji ilmu syara’, sepulang ke priangan sudah lebih banyak kitab-kitab arab cetakan makah untuk mendirikan pesantren, tapi mengajarnya dengan bahasa jawa saja... (pn nomor 5, tahun 1914: basa djawa di priangan) elmoe oerang priangan beunangna goegoeroe ti oerang djawa teh lain ngan aksara djeung basana bae, tapi agama, elmoe kelahiran, elmoe palintangan, elmoe pirasat, tjatoerangga, elmoe katanian, kabeungharan babakoena nja ti ditoe...adat oerang priangan ana malasantren koedoe bae ka djawa, lantaran di oerang tatjan aja pasantren, nepi ka pasantren dasarema djeung panaragan teh ditjaritakeunana geus tjara njaritakeun mekah madinah bae. lolobana anoe malasantren teh diadjar elmoe sjara’ bae, tapi loba oge anoe diadjar elmoe tarekat djeung hakekat dibarengan koe elmoe kalahiran. eta anoe dialadjar elmoe hakekat te ana baralik sok marawa paririmbon, eusina nja eta elmoe-elmoe agama djeung kalahiran tea...ditoelisna dina kertas daloeang, aksarana arab, basana tangtoe basa djawa...anoe ngaraji elmoe sjara tea, sanggeusna datang ka priangan sarta di oerang geus luwih loba kitab-kitab arab tjitak ti mekah pek ngaradegkeun pasantren, tapi ngadjarna mah nja koe basa djawa bae dalam teks di atas, kemajuan mensyaratkan adanya ‘keharusan berbahasa’. pesantren pernah menjadi kiblat kemajuan dan hal itu mensyaratkan ‘keharusan berbahasa jawa’. ketika pesantren digantikan sekolah –sebuah kemajuan baru, keharusan berbahasa jawa ikut ditolak dan digantikan keharusan berbahasa belanda yang dipujapuji sebagai bahasa yang menghubungkan masyarakat sunda dengan ’kemajuan’. menurut ardiwinata, sejak 1900 orang sunda tak peduli lagi pada bahasa jawa. sejak kecil mereka harus belajar bahasa melayu atau bahasa sunda di sekolah. kepandaian dari jawa pun, dinilai agak tidak berguna. jumlah orang sunda yang ‘mesantren’ di jawa sangat langka. bahkan seorang kiai sunda enggan memaknai ayat quran dengan bahasa jawa sebagaimana biasanya. hanya penikmat wayang atau orang sunda yang telanjur senang dengan jawa saja yang dapat berbicara bahasa jawa, “sekira dari tahun 1900, setelah pengajaran sekolah ditinggikan, anak-anak (sunda) kelihatannya sudah tidak gemar sama sekali dengan bahasa jawa. yang jadi semboyannya adalah ‘kaoem moeda’ dan ‘abad kedua puluh’” (pn nomor 5, tahun 1914: basa djawa di priangan). selain pesantren, penyebar bahasa jawa menurut daeng kanduruan ardiwinata adalah kaum menak sunda. tata administrasi mataram yang membawahi priangan membuat bahasa jawa tersebar di kalangan menak priangan. meski priangan kemudian diperintah belanda, para menak masih melanjutkan kebiasaan berbahasa dan beraksara jawa. pendek kata, menurut ardiwinata “bahasa jawa adalah bahasa menak” (pn no 5 tahun.1 juni 1914; basa djawa di priangan) sementara basa sunda adalah bahasa somah/kuring atau masyarakat biasa. artinya jawa merepresentasikan kaum menak sunda yang dianggap bukan bagian dari kemajuan. kelas sosial dalam bahasa sunda itu, menurut ardiwinata, mulai berubah hanya ketika tahun 1860-an karena: “... sekolah-sekolah mulai banyak memasukkan kepandaian dari belanda. pada pokoknya lantaran jasa kanjeng tuan k.f holle dan lain-lain, setelah di bandung diadakan sekolah guru tahun 1866” (pn no 5 tahun.1 juni 1914; basa djawa di priangan). dalam tulisan lain mengenai prosa dan puisi (pn nomor 9, tahun 1, 1 oktober 1914; “proza en poezie”) daeng kanduruan ardiwinata menulis bahwa minimnya karya prosa di sunda adalah karena pengaruh jawa. ada satu karya yang bentuknya mirip prosa 180 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 yakni cerita sangkuriang, namun tidak dapat disebut sebagai ‘buku’, melainkan ‘primbon’. kalaupun ada karangan bebas dari masa lalu adalah ‘wawacan’ yaitu “cerita yang ditembangkan/dilagukan, seperti di jawa”. mengapa prosa sangat jarang? ardiwinata menjawab, “karena adat orang jawa dan orang sunda, hinga sekarang, jika hendak mengarang masalah pelajaran atau ilmu-ilmu, baik agama maupun lahir, sering ditembangkan saja”. setelah ‘kanjeng gouvernement’ mencetak buku pada 1866 untuk pengajaran di sekolah. mulailah muncul prosa. ardiwinata meramal bahwa tembang yang berasal dari jawa akan kalah. “...sebenarnya lebih bagus prosa dan puisi. coba jika orang sunda sudah seneng membaca...dan sudah banyak buku-buku prosa yang bagus seperti di belanda, tentu bisa ditemukan kenikmatan membaca. tentu tembang nanti kalah. tapi tembang tidak akan hilang, dan jangan dihilangkan, sebab ia adalah pusaka dari guru kita yang kedua, yaitu orang jawa... dalam teks di atas, kemunduran prosa sunda dihubungkan dengan pengaruh ‘kelisanan’ jawa dalam literatur sunda. tradisi tembang yang merupakan bagian kelisanan bukanlah disebabkan oleh masyarakat sunda sendiri, melainkan karena pengaruh jawa sebagai ‘guru kedua’. istilah ‘guru kedua’ bagi orang jawa di atas menandai bahwa wacana kemajuan mengantarkan orang sunda untuk mengenali pengaruh jawa. istilah ini sekaligus juga menandai bahwa jawa tidak lagi menjadi kiblat kemajuan, melainkan belanda, sebagai ‘guru pertama’. simpulan semua artikel yang ditulis para penulis sunda di surat kabar papaes nonoman banyak menggunakan istilah ‘kemadjoean’. uniknya, tak ada satupun artikel berusaha menjelaskan terminologi kemajuan dengan perspektif kebahasaan. tak seorang pun penulis sunda yang tergerak membicarakan kata ‘maju’ dengan kata sunda ‘paju’ yang berarti: “going forward, advancing, guzzling, eating greedily” (jonathan rigg, 1862: 333). oleh karenanya wacana kemajuan sebaiknya dimengerti sebagai praktik wacana, praktik dari pernyataan yang diatur. kemajuan oleh masyarakat sunda biasanya diterjemahkan sebagai ‘sekolah’ atau ‘buku-buku’. kemajuan oleh karenanya berarti pemujaan terhadap belanda. dengan kemajuan, belanda/eropa mengenalkan cara hidup yang benar-benar baru bagi masyarakat sunda. wacana kemajuan menjadi dasar bagi perbandingan cara hidup lama orang sunda dengan cara baru (cara belanda), dimana cara berpikir dan hidup ala belanda dianggap maju, sementara cara hidup lama orang sunda sebagai ‘yang tidak maju’. pemahaman wacana kemajuan dalam masyarakat sunda ini sesuai dengan kepentingan kolonial belanda. dengan wacana kemajuan, kepentingan kolonial akan tersedianya tenaga administratif tidak saja ‘dituruti’ masyarakat sunda sebagai regulasi terhadap masyarakat terjajah, tetapi malah dianggap sebagai bagian dari cara ‘menjadi sunda’. secara khusus wacana kemajuan di kalangan masyarakat sunda kala itu memposisikan jawa sebagai bagian (atau penyebab) dari kemunduran orang sunda. oleh karenanya, kemajuan berarti juga upaya membebaskan sunda dari pengaruh jawa. jawa, menurut orang sunda kala itu, merepresentasikan ‘cara lama’, cara yang tidak maju. hal ini menjadi ciri khusus bagaimana praktik wacana kemajuan di sunda yang tidak terjadi di ruang kultural lain. dengan demikian apa yang dipahami sebagai kemajuan dalam masa hindia belanda tidaklah tunggal, melainkan terkait dengan ruang kultural dimana kemajuan dibicarakan atau dikomunikasikan. 181 holy rafika dhona, wacana kemadjoean di kelompok etnis sunda awal abad 20 daftar pustaka ekadjati, edi s. 2004. kebangkitan kembali orang sunda: kasus paguyuban pasundan 1913-1918. bandung: kiblat buku utama erawan, memed (ed). 2000. paguyuban pasundan; kiprah dan perjuangannya dari zaman ke zaman (1914-2000). bandung. pengurus besar paguyuban pasundan foucault, m. & sheridan, a.. 1972. the archaeology of knowledge. new york: pantheon books. latif, yudi. 2005. inteligensia muslim dan kuasa: genealogi inteligensia muslim indonesia abad ke-20. bandung: mizan. mills, sara. 1997. discourse. london&newyork. routledge. moriyama, mikihiro. 2003. semangat baru: kolonialisme, budaya cetak, dan kesusastraan sunda abad 19. jakarta. kepustakaan populer gramedia nagazumi, akira. 1989. bangkitnya nasionalisme indonesia: budi utomo 1908-1918. jakarta. pustaka utama grafiti. ricklefs, m. c. 2001. a history of modern indonesia since c.1200. basingstoke: palgrave. rosidi, a., & pustaka jaya (firm). (2000). ensiklopedi sunda: alam, manusia, dan budaya, termasuk budaya cirebon dan betawi. jakarta: pustaka jaya. soeryawan, r. djaka. 1990. sejarah berdirinya paguyuban pasundan. bandung. lembaga kebudayaan universitas pasundan bandung papaes nonoman. 1914-1919, orgaan van de vereeniging pasoendan. 3 bundel. koleksi perpustakaan nasional 182 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 63 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. 63-82 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.49348. 63-82 hegemonic dialectics between power and resistance in the indonesian sharing economy: study of gojek irsanti widuri asih universitas gadjah mada, indonesia email: irsanti.w.a@mail.ugm.ac.id heru nugroho universitas gadjah mada, indonesia email: herunug@yahoo.com budiawan budiawan universitas gadjah mada, indonesia email: budiawan4@ugm.ac.id abstract gojek is an indonesian platform-based on-demand ride-hailing business that has attracted some researchers to conduct studies in this newly emerged economy field through various approaches. most researchers see the phenomenon of gojek as part of the global disruptive technology movement that positively impacts the indonesian economic and socio-cultural aspects of society. some others expose the asymmetrical relationship between the platform and its driverpartners. no study analyzed it from the perspective of a dialectical hegemony that transpires between the platform and its driver-partners. using a qualitative method, this article will fill in the gaps in the study of the gojek phenomenon from the gramscian theory of hegemony perspective to uncover the dialectical relationship between the digital platform and its driver-partners. the platform 64 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 articulates hegemony actions through gamification and algorithm system, the concept of work, the internalization of corporate values, the award programs, the kopi darat program, the driver-partners communities, gojek’s task force and the driver-partners influencers. the driver-partners perform resistance by conducting demonstrations and boycotts, using various application modifications, and serving over one platform. keywords: sharing economy, hegemony, resistance, gojek introduction in the last decade, information-based economic activities as the primary commodity have proliferated in various parts of the world. this digital economy gives birth to several terms, such as sharing economy, collaborative economy, gig economy, and platform economy, that create workers referred to as digital workers and recognized as sharing economy workers, gig workers, or platform workers. in indonesia, gojek is a representation of the ride-hailing business with the concept of sharing economy. gojek is one of the prominent applications in meeting the daily needs of its users. gojek, with the official company name pt. aplikasi karya anak bangsa (pt. akab), is an indonesian startup founded by nadiem makarim in 2010 that claims as a technology company. the application-based on-demand services implemented by the gojek platform have appeared in various countries significantly in the 2010s (aloisi, 2015; cockayne, 2016) and cannot be underestimated because it involves a reasonably high workforce (de stefano, 2015). uber is the most prominent ondemand service pioneer in the ride-hailing category with exponential business growth (aloisi, 2015; hall & krueger, 2018; jacquet, 2018). unlike its pioneer, uber, which in its home country, the united states, and some european countries only provides transportation services, gojek creates a super-app due to its ability to meet several needs of its users. gojek provides over 20 services to its users. the services include food delivery, goods delivery, house cleaning, beauty, and body care (these two services have been temporarily deactivated because of the outbreak of the covid-19 pandemic), donation transactions, bill payments, telephone credit and internet packages purchase, insurance, and investment. gojek achievements as the driver of the indonesian digital economy receive appreciation from various local, regional, and international parties. the 65 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) apex of gojek’s achievement was the inauguration of gojek as the first decacorn startup in indonesia and the second in asean by cbinsights. several studies have criticized the phenomenon of digital labor with the concept of the sharing economy, such as the super-exploitative practices, the absence of protection, and the pseudo-work flexibility that it offers (krüger & johanssen, 2014; tran & sokas, 2017; kamim & khandiq, 2019; englert, woodcock & cant, 2020). some studies highlight the same issues in gojek’s business (adiyasha, 2016; nastiti, 2017; saraswati, 2018). although gojek driver-partners’ concerns about the exploitative relationship practiced by the corporation are often expressed through various strikes in indonesia, gojek’s business continues to grow exponentially. it is supported by a survey conducted by the demographic institute, the faculty of economics and business, the university of indonesia (ld feb-ui) in 2018 that provides data that most driver-partners are content with their job as the company improve their life in a significant way. the paradoxical condition of gojek’s business can occur due to the hegemonic and affective nature of the sharing economy business model applied by gojek. gramsci (1971: 161) states that the practices of hegemony will form a compromised equilibrium that is defined as economic sacrifices that must be made by the ruling class, even though storey (2018: 10) warns that the compromised equilibrium will usually be more favorable to the ruling class. in gojek business, this compromised equilibrium makes the relationship between the corporation and the driver-partners dialectical; each will look for “beneficial” conditions. the article will elaborate on the dialectical relationship between gojek and its driver-partners from the perspective of the theory of hegemony. literature review previous studies adiyasha (2016) reveals that gojek drivers are workers in the informal sector due to the absence of job security in connection with their position as partners. their work is high risk. adiyasha’s research, which uses the concepts of work risk, informal social security, and the theory of community-based organization, shows that drivers make informal social security independently in overcoming vulnerability to work risks. it is an anticipatory step against 66 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 unwanted things that can happen to gojek driver-partners and their families. it also shows the absence of the state in protecting its citizens from a sharing economy practice recognized as a sector that absorbs a relatively high workforce. it is also an indicator of the state’s inability to provide adequate employment opportunities for its citizens. reviewed from a small political perspective, pranoto (2017) examines various manipulative tactics by gojek drivers because of the high competition among gojek drivers in surabaya. pranoto’s research describes the problems faced by gojek drivers mapped into the company’s system, customers, and job risks. pranoto’s findings explain that the company often changes the game’s rules without notifying the driver-partners. other findings describe various manipulative tactics by gojek drivers in dealing with these problems, first by determining a suitable search location, second by giving a good image to customers, third by building relationships between gojek communities, and fourth by using illegal applications and technology. by basing her study on labor-capital relations, nastiti (2017) exposes workers’ anxiety with flexible labor status in the digital economy. nastiti raised the gojek case to reveal the controversy that often triggers labor dissatisfaction on a large scale. through the perspective of labor-capital relations, nastiti finds gojek is a super-exploitative work practice for its drivers because no formal law regulates labor issues in this digital realm. nastiti reveals that gojek has lulled its drivers by using “freedom and entrepreneurship” merely rhetorical. nastiti’s research successfully exposed the exploitation practices carried out by gojek against its drivers. saraswati (2018) finds that the conditions of gojek drivers in yogyakarta have not met their expectations. using the theory of relative deprivation, her study shows that gojek drivers feel they experience distributive, procedural, and relational injustice. her findings prove the implementation of the sharing economy scheme by pt. akab is merely an illusion since the driver-partners have to encounter various unfair practices caused by the business system built by the corporation. thelen’s (2018) study on regulating uber: the politics of the platform economy in europe and the united states can describe the differences between the united states and europe in responding to the uber business phenomenon. thelen (2018: 949) argues that uber’s business politics is influential in the united states. uber has always evaded regulators, used users to fight traditional taxi companies, pressured politicians, and kept labor advocates busy in court. 67 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) in germany, thelen continues, taxi associations were more solid in responding to uber’s business. by embracing the public transport alliance, they positioned themselves as advocates for consumers who wanted quality transportation services that only well-regulated markets can provide. they viewed uber as a threat to public order and the rule of law. in sweden, thelen (2018: 949) finds that tax issues were used as a weapon against uber, intensified by a coalition that includes taxi companies, trade unions, and state actors in defending the norms of justice that form the basis of sweden’s social system. thus, the dynamics of uber’s business, which has become a global phenomenon as an uberization phenomenon, is influenced by how the government of the country where uber operates responds to uber’s business. kamim and khandiq’s (2019) study shows that digital platforms have implications for changes to existing employment relationships, particularly regarding contracts and the applied wage system. gojek is a platform-based business in great demand by the younger generation of workers because of the lure of flexibility in working hours, higher wages, and bonuses offered. however, this study reveals that gojek’s driver-partner’s position was vulnerable because of the concept of “partners” that eliminates workers’ rights, such as social security, overtime pay, no severance pay, and a more subordinated pattern of partner relationships. the promised welfare is just an illusion as the “partners” have to suffer exploitation as unreasonable working hours, mismatch with promised income, and business relationship gaps. of the many studies related to gojek as a material object and those related to the online ride-hailing system and the sharing economy, no academics have analyzed the gojek phenomenon as a dialectical hegemonic relationship between the digital platform and its driver-partners. those studies fail to reveal the paradoxical condition of the gojek business and elucidate the relation between the platform and its driver-partners. in contrast to previous studies, we will mainly elaborate on the dialectic of hegemony and its resistance between pt. akab as the owner of the gojek application and its driver-partners. this elaboration of hegemony and its resistance will show how gojek’s business is a site of struggle between the dominant class and the subordinated one. sharing economy as hegemonic practices gramsci (1971: 107) defines hegemony as the spontaneous consent of most people to the directions instilled by the dominant fundamental group. 68 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 the practice of hegemony in gramsci’s view uses common sense; “dominant ideas about society and our place in it—in producing cultural hegemony”. in this context, the notion of common sense refers to the embedded and incoherent beliefs and assumptions that characterize specific social orders. common sense involves a firmly held zone from the aspects of cultural life that are ‘taken for granted’ (barker, 2004: 30). barker (2004: 30 31) also argues that for gramsci, everybody reflects the world, and through the ‘common sense’ of popular culture, they govern their lives and experiences. common sense is the most important site of ideological struggle, since it is the realm of practical consciousness that guides the world’s everyday actions. thus, in the concept of hegemony, what is articulated by the dominant class is not an oppressive power but ideologies, values, and beliefs that are implanted persuasively and considered as common senses. since its emergence, the sharing economy has caused debate among those interested in this phenomenon (martin, 2015: 149). martin’s (2015: 149) study discovered that those who support the sharing economy business model view it as paving the way for creating a decentralized, fair and sustainable economy. meanwhile, those who are critical of the sharing economy phenomenon consider it an economic form that causes the creation of a market that has no rules, carries a neoliberal paradigm, and is considered an incoherent innovation phenomenon. schor (2016: 7) argues that at the beginning of its emergence, the sharing economy had a noble idea, namely empowering certain groups of people to earn income, make efficiency, and suppress carbon production resulting from increased vehicle purchases and the construction of new hotels or residences. however, the implementation and the resulting excesses are increasingly concerning and further away from the noble initial idea, being more profitoriented than sharing and predatory and exploitative (schor, 2016: 7). schor (2020) also mentions that the sharing economy has been hijacked. the sharing economy finally shifted to a business model and was adopted in many fields. the principles of the sharing economy are implemented differently from traditional economics; among others, the work is short-term work based on contracts, and payments are made on an hourly or pay-as-yougo basis (sinicki, 2019: 2). sinicki emphasizes that the sharing economy places workers as freelancers or independent contractors by prioritizing work flexibility. 69 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) since the sharing economy works through the glorification of freedom, flexibility, cooperation, and autonomy, we analyze this subject through the lens of the theory of hegemony in revealing the domination by consent. methods this study uses the case study research method. patton (2014: 782 – 783) argues that the case study approach in qualitative analysis is a particular way of collecting, organizing, and analyzing data that represents the analysis of a process. this approach aims to produce a comprehensive, systematic, and indepth study of a case. therefore, according to patton, the term case study can refer to the analysis process, the product of analysis, or both. robert stake (in denzin & lincoln, 2018: 557) states that a case study is an act of selecting an object to be studied. the same argument is also stated by patton (2014: 394) that case studies are discussed as a product, which is a very in-depth and detailed description of a person, organization, campaign, event, program, or the focus or unit of analysis of the study. in this study, the case raised is the new constellation of soft capitalism and soft resistance to the digital platform phenomenon in the form of the gojek business with the sharing economy concept owned and implemented by pt. akab. for human data sources, data were collected through in-depth interviews. as for non-human data sources, researchers observed the gojek application used by driver-partners and users/consumers and reviewed documents on gojek’s social media accounts and other relevant documents. results and discussion the hegemony of the gojek platform a. the organic intellectual of the gojek platform from the analysis of hegemonic practices carried out by pt. akab towards driver-partners using a gramscian perspective, we identify the organic intellectual of the gojek platform as the elite technology developers behind the gojek application work system design. dyer-whiteford, kjosen, and steinhoff (2019: 3) argue that technology is never neutral but controlled by humans to accumulate profits. the gojek platform, with an algorithm-based work system and gamification, results 70 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 from technological work that uses technological logic and social logic to get more value. the driver-partners’ performance parameters are very high. the creation of the gamification is not based solely on the results of technical work but also on the power of the technology elite, who design the platform’s work system and set the standards for those parameters. the entire application work system that is built leads to accumulating the corporation’s profits. a clear example of human determination over technology is the finding of panimbang (2021: 17), which states that the algorithm can give privileges to driver-partners who still have to pay off the jacket and helmet installments that are deducted from the driver’s account every day. the algorithm will prioritize them to get more intense orders. however, once their installments were paid off, that privilege disappeared. b. the hegemony apparatuses of the gojek platform the sharing economy carries a rhetorical ideology with cradles of flexibility, autonomy, partnership, and increased welfare that seduce many people to become part of this digital economy business (hall & krueger, 2015; ackaradejruangsri, 2015; de stefano, 2016; sinicki, 2019). gojek is a digital labor phenomenon that is part of the sharing economy. the following data shows the hegemony apparatuses of the gojek platform. b.1. “terms of use for the gojek application for partners” as “the contract” for driver-partners when someone intends to join pt. akab as a driver-partner, they are required to agree to the terms of use for the application called gopartner. the following part will elaborate on the terms of use for the application and how the gojek platform works. pt. akab positions the drivers, the backbone of several services provided through the gojek application, as partners. point 7 of “terms of use for the gojek application for partners” states that the drivers’ relationship with gojek is “the independent contractor’s relationship in partnership.” this relationship model is used by pt. akab refers to the concept of sharing economy, which places drivers in their business as independent contractors. it is also emphasized that there would be no consequences in providing social protection to independent contractors and legal protection, since the relationship is not an employment relationship. referring to several regulations in indonesia, the concept of “independent contractor in partnership” is challenging to find a legal basis. 71 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) regarding harris and krueger’s opinion, wicaksono (2020) mentions the use of the term partners by pt. akab has become a camouflage in a gray area. the grayish status of partners is whether they are employees, independent contractors, or not even both, since the partnership between the drivers and pt. akab cannot be called a bond between workers and companies. driver-partners cannot be anointed employees of pt. akab, since they have the flexibility of working hours, can work anytime they want, just like independent contractors. however, being anointed independent contractors or driver-partners is also not entirely like that since the driver-partners must comply with all the rules of the work system like company employees, for example, using the corporate identity and respecting corporate values. b.2. application work system: gamification and the power of algorithm gamification is a strategy to adopt game mechanics in the realm outside the game (zichermann & cunningham, 2011: xiii-xiv). in this context, gamification is implemented in the realm of work. the concept of gamification is widely adopted in the realm of work since the fun of playing makes those who are involved in it not feel like they are working but feel that they are playing, which creates a sense of fun and psychologically motivated to give the best performance, and motivated to complete the missions given by this technology-based game. zichermann & cunningham (2011) describe that the elements of games that can be adopted for realms outside of games include points (the main elements of the entire system being gamified), leaderboard (the media to display the best order of all aspects of player interaction), badges (as a symbol of certain conditions or achievements), challenge and quest (directions for what system users or players should take), and social engagement loop (social engagement circles which are psychologically motivated users or players in completing missions with certain rewards). the implementation of gamification in the gojek application is as follows. when on duties, gojek driver-partners, in carrying out their duties, must deal with four components: performance, rating, points, and bonuses. in addition, another determining factor is whether there are complaints from customers regarding services provided by driver72 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 partners in every order they execute. performance is influenced by online hours (the time a driver-partner activates his account or is called on-bid), the mission-taking rate (acceptance rate), and the mission completion rate. overall, the gamification adoption of the gojek application used by driver-partners can be described as follows: figure 1. social engagement loop of gamification adoption on the gojek application source: the analysis of the authors algorithm records every action taken by the driver-partners. the algorithm will then provide recommendations for priority driverpartners who get privileged orders from various variants of gojek services. thus, the concept of flexibility glorified by pt. akab is an illusion for most driver-partners. with various algorithmic and mathematical calculations described above, the system closely monitors the performance of each driver-partner. it will affect his “fate” in front of the application, which dramatically affects his income. b.3. the internalization of corporate values the internalization of corporate values is manifested by wearing uniforms comprising distinctively green gojek jackets and helmets as a corporate identity. 73 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) figure 2. uniforms of gojek driver partners source: https://driver.go-jek.com/s/article/semangat-baru-lewat-logo-dan-atributgojek-yang-baru through a partnership system that places the drivers as independent contractors who are only bound through the “terms of use for the gojek application for partners,” the driver-partners of gojek do not have the status of gojek employees. however, when someone decides to become a driver-partner of pt. akab, they must wear the gojek jacket and helmet uniform they buy. this uniform is expected to grow the esprit de corps of the driver-partners to the corporation. they are automatically required to safeguard gojek’s good name and carry gojek’s corporate values , which consist of speed, innovation, and social impact in carrying out their duties. one informant admitted that wearing the gojek uniform when he joined this platform gave him a sense of pride. he considers gojek a large company well known through its uniform identity. the success of the informant in joining gojek is a separate achievement because he has long thought of it. another informant also expressed the pride in using a smartphone as a work tool. he revealed how the work system at gojek, which uses a smartphone, makes it seem “up in class” and looks sophisticated. the acknowledgment of the two informants above on their pride when joining the gojek ecosystem as driver-partners reflects this corporation’s hegemony towards them. uniforms and work tools in 74 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 the form of smartphones evoke a sense of pride and a feeling of being involved in a bona fide economic activity. internalization of the speed value is manifested in giving time for 30 seconds for driver-partners that get orders from consumers to determine whether the order will be taken. another indicator is if a customer submits a complaint about the services provided by the driver’s partner. these complaints include the time the driver-partners arrive at the customer pick-up point, the time the food order is processed, or the time the driver-partners deliver food orders. in internalizing creativity, driver-partners are challenged to create innovations in providing the best possible services to customers. this aligns with the corporation’s award program to find creative and trustworthy driver-partners. the program aims not only to improve the quality of personal service of the driver-partners, which will affect their income but also to improve the corporate image in customers’ eyes. the program will maintain customer loyalty and increase potential customers’ interest in various gojek services. if the corporation performs well, it will also increase investor interest and confidence in the corporation. meanwhile, the internalization of social impact values is manifested in the corporation’s case, encouraging driver-partners always to provide the best service to their consumers and contribute positively to society. this is manifested in the formation of driverpartner communities to build solidarity and carry out social activities that positively impact society. these activities include raising funds when natural disasters occur, volunteering to help communities affected by natural disasters, forming a rapid response unit to escort an ambulance that has to pass the highway, cleaning the mosque regularly, and other social activities. b.4. award programs and social media as hegemonic apparatuses gojek driver-partners are tied to rules and regulations in carrying out their jobs. if they are detected committing a violation, the partnership relationship is suspended. the rule that must be obeyed is providing exemplary service to customers. in order to give a good impression to customers, the driverpartners strive to provide the best service. this triggers driver-partners 75 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) to be as creative as possible to provide “added value” to customers, hoping that customers will give them the highest rating (5 stars), which can also be accompanied by tips whose features are already available in the application. with this mission, many driver-partners are creative in providing extra services to customers, for example, by providing tissue, mineral water, candy, prayers, and even a power bank. all of these extra services are provided with the driver-partners financial capital. figure 3. the innovations of the gojek driver-partners source: https://travel.okezone.com/read/2019/04/15/406/2043949/driver-ojol-inisediakan-permen-sampai-kacang-gratis-untuk-penumpangnya likewise, stories about the good things done by gojek driverpartners were glorified through various gojek social media. this has become the gojek apparatus used to accumulate profits in image building and hidden advertising, which has increasingly catapulted gojek’s name because of the domino effect of glorification through a hashtag-marked campaign on various gojek social media. because the public identify gojek driver-partners easily from their uniforms, the positive things they do automatically form a positive corporate image. then, the corporation will make documentation for the driver-partners considered the top drivers and upload them on various gojek social media. comments, likes, and subscribers given by customers and gojek can undoubtedly monetize the public according to its social media platform. 76 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 b.5. “kopi darat” program as a negotiation of resistance and strengthening hegemony since gojek launched the application in 2015, gojek has often encountered resistance from driver-partners in various demonstrations criticizing the corporation’s policies that are detrimental to them. in early 2018, gojek designed the kopi darat program to reduce this turmoil, a regular meeting between the corporation and its driverpartners as a forum for dialogues. gojek uses this program to accommodate various aspirations of the driver-partners. through this program, gojek also indoctrinates driver-partners regarding various corporation policies, provides training and mentoring to driver-partners and their families, and socializes health protocols and the benefits of covid-19 vaccination during the covid-19 pandemic. the platform usually designs kopi darat events in a fun way in representative places, abundant in prizes, sometimes by inviting celebrities to attract driver-partners. kopi darat program becomes the corporation’s apparatus to reduce the resistance of driver-partners on the pretext of accommodating their various complaints and aspirations to find solutions. the corporation expects that the driver-partners will no longer take to the streets to stage demonstrations to criticize the corporation through this program. b.6. the two faces of driver communities the driver-partner communities were born from their initiative to fill the void in the need for information media and media to communicate with each other, which was not provided by the corporation. the nature of the work of these partners is scattered. they do not know each other and cannot communicate with each other. social media then allows them to network and gather virtually and face to face and build strong solidarity. the existence of the driver communities has essential and strategic values not only for driver-partners but also for the corporation. by including information about the existence of the driver communities on the company’s official website, the corporation encourages driverpartners to join the communities. from an informant, we gain information that the corporation gathers community administrators to provide an understanding of tariff setting and other policies. since 77 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) then, the corporation has “officially” cooperated with the communities for various activities, such as celebrating the corporation’s anniversary and holding regular meetings. however, solidarity among gojek driver-partners was not built spontaneously between them alone. dwirawati (2021: 162) finds the fact that pt. akab creates solidarity with drivers as social cohesion. gojek driver-partner solidarity is constructed by the corporation so that drivers unite in facing gojek’s competitors, providing the best service to customers, and not putting up resistance. therefore, the solidarity formed by the corporation is deliberately carried out for its interests and benefits. b.7. gojek’s task force: the watchdog the corporation officially formed the gojek task force in response to the frequent threats of violence experienced by gojek driver-partners from traditional motorcycle taxi drivers at the beginning of gojek’s business development in 2015. the task force mediates tensions between traditional motorcycle taxi drivers and gojek driverpartners. in addition, the task force was also formed to regulate the use of gojek attributes. our informant explained the task force would calm it down concerning the desire of the driver-partners to criticize the applicator, either as demonstrations or off-bid actions. the criticism will be directed at policies that are the domain of the government. the platform would incorporate critical driver-partners by making them a task force with several privileges. eventually, the task force functions as “the watchdog,” which seeks to mitigate if there is a movement of driver-partners suspected to be “harming” the corporation. b.8. driver-partners influencers gojek grows and develops in indonesia’s digital society, where the democratization of social media allows anyone to use it for various purposes. of the millions of gojek driver-partners, some actively use social media and are present as content creators in the virtual world. interestingly, these driver-partners use their identities as gojek driverpartners dominantly in the content they produce. our search resulted in at least two gojek driver-partners who went viral among indonesian netizens and suddenly became influencers 78 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 due to the video content they uploaded on their social media accounts. they are ulfah or known as mpo bhabay, and babeh ary, or known as babeh ojol. they have many followers on their social media accounts, including instagram, tiktok, youtube, and twitter. gojek cross-posted mpo bhabay’s video on its official instagram account highlighting the j3 health protocol (stay healthy, stay clean, and stay safe) during the covid-19 pandemic babeh ary once went viral for creating content regarding the face verification feature for driver-partners when activating their gojek accounts. the creative content produced by ulfah and babeh ary was then cross-posted by gojek on its official social media accounts with many views. by doing this, gojek will benefit from image building and may also gain financial benefits by monetizing its social media accounts. gojek often invites ulfah as a guest speaker at the kopi darat event. some contents of these driver-partner influencers serve as the gojek hegemonic apparatuses that amplify gojek policies and attempt to reduce driver-partner criticism in responding to corporate policies. figure 4. the cross-posting of driver-partners video content by gojek’s instagram account source: akun instagram @gojekindonesia 79 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) c. gojek driver-partners’ resistance movements c.1. demonstrations as a means of struggle demonstrations are the primary means of struggle for gojek driver-partners in voicing their aspirations regarding various corporate and government policies that are detrimental to them. although gojek driver-partners often conduct demonstrations, their number continues to grow. there are no genuinely militant demonstrations because the corporation always tries to negotiate every aspiration the driver-partners convey. c.2. boycotts: the scattered splinters one of the resistance movements carried out by the driverpartners is through boycotts. in contrast to demonstrations in the form of protest actions by expressing opinions which are usually followed by mass mobilization in strategic places (which can also be followed by demands to meet relevant officials to listen to and respond to the protesters’ aspirations), boycotts are carried out to refuse cooperation with the platform. the boycotts are demonstrated by turning off gojek driver-partners’ accounts (known as off-bid). by turning off their accounts, these driver-partners intend to disrupt gojek services. c.3. application modification (mod app) pranoto (2017: 7-8) describes the use of illegal technology and applications by driver-partners in getting around the work system of the gojek application. these strategies include fake gps, repeti touch, xposed installer, and signal jammer. fake gps applications can change location settings. fake gps is used by the first partner to put a fake location to a location often ordered by customers so that the driver-partner does not have to approach the location of the order; both driver-partners used fake gps to place fictitious orders. the repeti touch application is an application that can be set to perform button presses automatically. the driver-partners use this application to reduce energy when taking orders and must compete with other driver-partners. xposed installer is an application that can hide illegal applications from being detected by the corporation. the signal jammer is an application that can remove the location of the driver-partner hanging around on moving to a location far from the customer’s order and the internet signal on the mobile gojek driver hanging around. 80 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 c.4. multi applicator: an effort to attain orders gojek does not prohibit its driver-partners from registering with other competing corporations as partners. driver-partners mainly done this as their strategy to earn higher income opportunities. by becoming a driver-partner with over one applicator, their chances of getting orders are also greater. in addition, as the driver-partners for multiapplicator, they can select the most profitable orders. as just happened when gojek lowered the tariff between gofood orders for a distance of less than 2 km from rp. 9,600 to rp. 8,000, the driver-partners would then compare which order would benefit them the most among several applications. they will take the most profitable ones. conclusion some points that can be drawn from the analysis and discussion of this topic are; first, all the hegemonic apparatuses are intertwined and create a work system that positions the driver-partners as the most vulnerable in this business because without social protection, they must provide production tools and various innate capitals, bear all the risks of work, be creative in dealing with all vulnerable conditions, and share profits with the corporation, with rooms of resistance that corporation continues to try to co-opt. meanwhile, data as the surplus-value generated from these partners’ work becomes the corporation’s right to be processed into profit. second, the driver-partners resistance model combines conventional resistance and soft resistance. the resistance movement has never been militant because it is based on economic rather than political motives, which gramsci admits is challenging to realize in class resistance. the desire to clarify legal status usually weakens once the corporation enters negotiations. therefore, the resistance is within the system, not against the system. references ackaradejruangsri, p. (2015). insights on grabtaxi: an alternative ride service in thailand. review of integrative business & economics research, 4(3), 49-61. adiyasha, d. m. (2016). skema jaminan sosial informal di kalangan kelompok driver gojek sebagai upaya penanganan resiko kerja di kota yogyakarta. aloisi, a. (2015). commoditized workers: case study research on labor 81 hegemonic dialectics between power and ...(irsanti widuri asih, heru nugroho, budiawan budiawan) law issues arising from a set of on-demand/gig economy platforms. comparative labor law & policy journal, 37, 653. https://heinonline.org/ hol/landingpage?handle=hein.journals/cllpj37&div=40&id=&page= barker, c. (2004). the sage dictionary of cultural studies. sage. denzin, n. k., & lincoln, y. s. (2018). the sage handbook of qualitative research (5th ed.). sage. dwirawati, s. (2021). misregocnition solidaritas dan persaingan di kalangan pengemudi gojek online di kota yogyakarta. dyer-witheford, n., kjøsen, a. m., & steinhoff, j. (2019). inhuman power: artificial intelligence and the future of capitalism. pluto press. englert, s., woodcock, j., & cant, c. (2020). digital workerism: technology, platforms, and the circulation of workers’ struggles. triplec: communication, capitalism & critique. open access journal for a global sustainable information society, 18(1), 132–145. https://doi.org/10.31269/ triplec.v18i1.1133 zichermann, g., & cunningham, c. (2011). gamification by design : implementing game mechanics in web and mobile apps. o’reilly media. gramsci, a. (1971). selections from the prison notebooks of antonio gramsci. international publishers. hall, j. v., & krueger, a. b. (2017). an analysis of the labor market for uber’s driver-partners in the united states. ilr review, 71(3), 705–732. https:// doi.org/10.1177/0019793917717222 jacquet, a (2018). a power struggle in the taxi industry: a challenge for uber and lyft regarding their service clauses. pm world journal a power struggle in the taxi industry, vii(ii), 1-16. kamim, a. b. muh., & khandiq, m. r. (2019). mitra pengemudi gojek dalam jeratan ekonomi berbagi melalui platform. jurnal studi pemuda, 8(1), 57. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45240 krüger, s., & johanssen, j. (2014). alienation and digital labour—a depth-hermeneutic inquiry into online commodification and the unconscious. triplec: communication, capitalism & critique. open access journal for a global sustainable information society, 12(2). https://doi. org/10.31269/triplec.v12i2.548 martin, c. j. (2016). the sharing economy: a pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism? ecological economics, 121, 82 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 62-82 149–159. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.027 nastiti, a. (2017). worker unrest and contentious labor practice of ride-hailing services in indonesia 1. panimbang, f. (2021b). proses kerja berdasarkan algoritme dan perlawanannya dalam ekonomi platform di indonesia: kasus go-jek dan grab. jurnal indoprogress, i(01), 9-36. patton, m. q. (2015). qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice (4th ed.). sage publications, inc. pranoto, a.h. (2017). siasat manipulatif dalam kompetisi pengemudi gojek di kota surabaya. saraswati, n. (2018). deprivasi relatif pengemudi ojek online. schor, j. (2016). debating the sharing economy. journal of self-governance and management economics, 4(3), 7. https://doi.org/10.22381/jsme4320161 schor, j. (2020). after the gig: how the sharing economy got hijacked and how to win it back. university of california press. sinicki, a., & springerlink (online service. (2019). thriving in the gig economy: freelancing online for tech professionals and entrepreneurs. apress. storey, j. (2018). cultural theory and popular culture: an introduction. routledge. the rise of the just-in-time workforce: on-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig-economy 37 comparative labor law & policy journal 2015-2016. (2015). heinonline.org. https://heinonline.org/hol/ landingpage?handle=hein.journals/cllpj37&div=34&id=&page= thelen, k. (2018). regulating uber: the politics of the platform economy in europe and the united states. perspectives on politics, 16(4), 938–953. https://doi.org/10.1017/s1537592718001081 tran, m., & sokas, r. k. (2017). the gig economy and contingent work. journal of occupational and environmental medicine, 59(4), e63–e66. https://doi. org/10.1097/jom.0000000000000977 wicaksono, d.a. (2020). arus roda digital: gamifikasi sistem kerja dan siasat pengemudi gojek. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 26 di seputar sejarah dan pendidikan sejarah oleh : aman pendidikan sejarah fise uny abstrak sejarah adalah sebuah proses interaksi tanpa henti antara sejarawan dan fakta-faktanya, dan dialog yang tak berujung antara masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan dating. sejarah merupakan suatu diakronisme yang tidak pernah selesai selama manusia masih menyejarah. sejarah tidak pernah final, mati, dan tertutup, melainkan berkesinambungan. oleh karena itu, sejarawan dan sejarah merupakan kesatuan yang utuh untuk menjadikan sejarah bernuansa. sejarawan tanpa fakta tidak dapat berbuat apa-apa, dan fakta tanpa sejarawan juga tidak akan pernah hidup. kaitannya dengan pendidikan, sejarah tidak akan berguna tanpa dijadikan pendidikan. karena sejarah merekam kesadaran dari masa silam, merangsang perbuatan nyata pada masa kini, dan membangkitkan apresiasi untuk masa depan. hanya melalui upaya memproyeksikan peristiwa masa lampau ke masa kini baru akan dapat berbicara tentang makna edukatif sejarah yang sesungguhnya. dalam kemasakinianlah masa lampau itu benar-benar masa lampau yang penuh makna, the meaningful of past, dan bukan masa lampau yang mati dan final, the final and dead of past. oleh karena itu, urgensi dari pendidikan sejarah tidak diragukan lagi. karena collingwood pun mengatakan “...knowing your self means knowing that you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done. the value of history then, is that it teachs us what man has done and then what man”. kata kunci: sejarah, pembelajaran sejarah, dan pendidikan. a. pengantar ketika orang sedang berkunjung ke candi borobudur, pasti akan berkesimpulan dan mengatakan bahwa borobudur itu besar dan megah. akan tetapi, yang sering dilupakannya ialah bahwa borobudur itu megah dan indah karena para arsiteknya yang handal. bahkan ia tidak memikirkan, tentang berapa banyak orang yang bekerja untuk itu, dan berapa banyak kemungkinan korban manusia yang telah ditelannya pada saat pembangunannya demi pengabdian rakyat menurut konsep dewa raja. orang hanya mengenal peristiwa-peristiwa di permukaan, tetapi tidak mengetahui apa yang memungkinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 27 bagi kalangan sejarawan dan pemerhati sejarah, suatu peristiwa harus diterangkan secara lebih jauh dan lebih mendalam mengenai bagaimana terjadinya, latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga kulturalnya. hanya menceritakan bagaimana terjadinya suatu peristiwa, belum memberikan eksplanasi secara tuntas dan lengkap, karena sejarawan adalah wisatawan profesional dalam dunia lampau (kartodirdjo, 1992: 27). oleh karena itu, sejarawan sejatinya harus mampu menunjukkan pola-pola perkembangan, konteks dan kondisi peristiwa, serta akibatnya, yang kesemuanya sukar diketahui dan difahami oleh semua orang yang tidak mengalami sendiri peristiwa-peristiwa itu. walaupun sejarawan pada umumnya termotivasi oleh rasa cintanya pada masa lampau dengan segala kunikannya serta oleh hasratnya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih kongkret tentang peristiwa, pelaku, dan situasi sejarah, hasil kerjanya pada dasarnya ditujukan untuk orang-orang dari masanya sendiri. perhatiannya terhadap masa lampau, terutama pada periode yang ditandai oleh perubahan yang pesat dan revolusioner, ketidakpastian yang bersifat konstan, dan krisis, terkait dan sebanding dengan keterlibatan emosional mereka dengan masa kini dan dengan pencarian mereka akan berbagai jawaban terhadap fenomena dan soal-soal yang melingkupi mereka (soedjatmoko, 1995: 385). b. sejarawan : hakim masa lampau dalam konteks akademis, sejarah merupakan suatu bidang ilmu atau bidang studi yang memerlukan imajinasi kesejarahan yang kritis dalam pengkajiannya. hal ini dimaksudkan untuk menempatkan sejarah dalam setting historis yang fenomenologis. sejarah tidak selalu menyangkut “past event” atau peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi juga berhubungan atau menyangkut peristiwa-peristiwa mutakhir (current events) (kartodirdjo, 2001: 31). dalam konteks ini, sejarawan yang bertindak sebagai duta dari masa lampau tidak hanya memberikan informasi tentang negeri pada jaman tertentu, tetapi juga kondisi dan situasinya, sistem ekonomi, sosial, dan politik, serta seluruh fenomena kehidupan masyarakat dalam pelbagai aspeknya. dengan pelbagai pendekatan dalam metodenya, sejarawan menjalankan tugasnya dalam pelbagai lapangan. hasilnya dapat memperdalam pengertian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. bagi seorang sejarawan sangatlah penting untuk menyadari bahwa wujud dan isi cita-cita serta nilai-nilai bangsanya tidak bisa dimengerti tanpa refleksi kepada sejarah dan pengalaman bangsa itu. oleh sebab itu, kesadaran sejarah merupakan orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu untuk memahami secara tepat paham kepribadian nasional (kartodirdjo, 1990: 63). kesadaran sejarah sangat diperlukan sebagai suatu cara untuk melihat realitas sosial dengan segala permasalahannya bukan saja sebagai masalah-masalah di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 28 moral yang memerlukan jawaban ya atau tidak, putih atau hitam, melainkan agar manusia mampu melihat masalah-masalah dinamika sosial termasuk segi moralnya, sebagai suatu masalah-masalah historis yang memerlukan cara-cara penghadapan historis pula (soedjatmoko, 1983: 69). sejarawan harus bisa menjangkau bagian dalam peristiwa sejarah atau pikiran-pikiran yang melatarbelakanginya. dalam konteks ini collingwood menekankan keistimewaan yang dapat dilakukan oleh sejarawan terhadap objeknya yaitu dengan jalan re thingking them in his own mind (memikirkan kembali dalam pikiran sejarawan sendiri). dengan ini, sejarawan harus mampu meneropong pikiran pelaku sejarah dengan cara mencoba menghidupkan kembali pikiran-pikiran pelaku sejarah tersebut dalam pikirannya sendiri; dengan kata lain secara imajiner sejarawan harus mencoba menempatkan dirinya ke dalam pelaku-pelaku sejarah yang bersangkutan. ini dianggap merupakan unsur pokok dalam “cara berpikir historis” (historical thingking) yang menjadi dasar dari “cara menerangkan dalam sejarah” (historical explanation). dengan demikian sejarawan dianggap perlu memperhatikan prinsip koligasi dalam menerangkan peristiwa yaitu suatu prosedur menerangkan suatu peristiwa dengan jalan menelusuri hubungan-hubungan intrinsiknya dengan peristiwa-peristiwa lainnya dan menentukan tempatnya dalam keseluruhan peristiwa sejarah (notosusanto, 1989: 123). dengan demikian, akan dapat ditentukan langkah nyata untuk memajukan usaha merekonstruksikan sejarah. dengan pengetahuan masa lampau yang benar dan kongkret, akan dapat diwujudkan identitas sejarah. usaha untuk mencari relevansi dapat diartikan bahwa sejarah harus menjadi bagian dari pengetahuan kolektif yang mampu menjelaskan kesinambungan dan perubahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan. jelaslah bahwa bahwa penulisan sejarah, dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masa kini beserta masalah-masalahnya baik dalam bidang politik maupun dalam lapangan ekonomi atau sosial (frederick dan soeroto, 1982: 66). sejarah sebagai disiplin ilmu yang otonom, perlu dikembangkan menurut pola kecenderungan ilmu sejarah itu sendiri. penulisan sejarah konvensional, yang menyusun ceritera sejarah secara deskriptif-naratif belaka, hanya menerangkan bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan tidak menyentuh substansinya. supaya mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai realitas tersebut, orang perlu mendekati peristiwa sejarah dari pelbagai segi, yang disebut pendekatan multidimensional dan sudah barang tentu memerlukan metode dari pelbagai ilmu yang disebut metode interdisipliner (kartodirdjo, 1982: vi). dalam konsep ini metodologinya telah disempurnakan untuk menggarap pelbagai permasalahan yang kompleks. dengan meminjam konsep dan teori dari ilmu-ilmu sosial yang lain, alat analitik dan kerangka informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 29 konseptualnya menjadi sempurna. bukti dari itu semua adanya pertumbuhan produksi yang besar dalam penulisan sejarah (kartodirdjo, 1990: 193). c. sejarah yang bijaksana sementara itu orang bertanya apakah sejarah itu perlu. untuk membahas dan menjawab pertanyaan ini, perlulah kiranya historis-kritis menelaahnya dari diakronisme ilmu sejarah itu. orang tidak akan belajar sejarah jika tidak ada manfaatnya. kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan di sepanjang waktu, sebenarnya cuup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu (kuntowijoyo, 1995: 19). sejarah merupakan suatu penalaran kritis dan kerja yang cermat untuk mencari kebenaran; suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu; suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwaperistiwa itu terjadi. sejarah dapat mengajar man of action (manusia pelaku) tentang bagaimana orang lain bertindak dalam keadaan-keadaan khusus, pilihan-pilihan yang dibuatnya, dan tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. tanpa mengenal sejarah, seseorang akan kehilangan arah dan acuan dalam melaksanakan kebijaksanaannya. karena sejarah adalah jembatan penghubung masa silam dan masa kini, dan sebagai petunjuk arah ke masa depan (syafii maarif, 1997: 4). sejarah tidak hanya sekedar serangkaian peristiwa yang mandek dan hanya menjadi ceritera pelipur lara, ceritera pembangkit semangat untuk “kebesaran diri”, melainkan lebih dari itu, bahwa sejarah terjadi di dalam “suatu lingkaran waktu yang satu”, yang selalu bergerak tanpa henti. oleh karena itu waktu dapat dikatakan selalu berada di dalam kekinian. dalam kekiniannya yang selalu bergerak itulah waktu dapat terbagi menjadi tiga masa: yaitu waktu kini masa lampau, waktu kini sekarang, dan waktu kini yang akan datang (anhar gonggong, 1996: 4). sejarah sebagai bagian masa dari gerak waktu tanpa henti, memiliki dinamika yang menggerakkan. generasi yang hidup dalam “waktu kini-sekarang” mempunyai kedudukan strategis. kedudukan strategis yang dimaksud adalah generasi dalam “waktu kinisekarang”, adalah membangun kelangsungan hidup dirinya dengan mengacu kepada “waktu kini-masa lampau” dan sekaligus berperan dalam merancang kehidupan generasi yang hidup di dalam “waktu kini-yang akan datang”. d. sejarah : ilmu atau seni dalam kajian ilmiahnya, muncullah kontropersi apakah sejarah itu sebagai ilmu atau seni. mungkin pendirian moderat yang mengatakan bahwa sejarah mengandung kedua dimensi ilmu dan seni pantas untuk dipertahankan. dari sudut metode pengumpulan dan penafsiran data, sejarah tidak berbeda dengan metode ilmu pada umumnya (gardiner, 1988: 69-72). tetapi dalam di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 30 teknik penyusunan laporan, unsur imajinasi sejarawan memegang peranan penting, dan tentu saja bukanlah imajinasi liar. imajinasi historis adalah imajinasi yang dikontrol oleh hukum-hukum logika berdasarkan fakta. karena imajinasi inilah karya sejarah dirasakan juga sebagai karya sastra. kemudian dalam masalah bahasa, bahasa sejarah lebih dekat kepada bahasa novel daripada bahasa teks ilmiah. hal ini memang diperlukan, sebab bila tidak, siapa yang akan betah membaca karya sejarah. sekalipun demikian, laporan sejarah senantiasa menuntut akurasi dalam bingkai disiplin historis. tinggi rendahnya kualitas sebuah karya sejarah akan sangat tergantung kepada akurasi dan disiplin seorang sejarawan dalam membangun laporannya. dalam historiografi, dikenal istilah sejarah yang baik dan sejarah yang papa (poor history);yang paling repot adalah “sejarah yang terburuk sekalipun tetaplah ia sejarah”, tulis renier (renier, 1995: 22). e. problem pendidikan sejarah dalam konteks filosofis, sejarah dan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. pendidikan merupakan pembagian dari sejarah. fenomena ini dapat dimafhumi karena sejarah berdimensi tiga waktu, yakni masa lalu untuk dapat membicarakan masa kini, dan masa kini untuk masa depan. kepentingan terhadap masa lalu itu adalah mengungkapkan significance dan menerangkannya sesuai dengan kesadaran struktural, imajinasi kesejarahan, serta menghapus cara berfikir anakronistik, yaitu cara berpikir yang mencampuradukkan dimensi waktu yang berbeda-beda dalam suatu penyederhanaan (abdullah, 1996: 7). sementara itu pendidikan memiliki kadar relevansi dalam kehidupan. pendidikan sejarah menyeimbangkan aspek kuantitas dan kualitas bahannya, menyajikan bahan mendalam dengan maksud memudahkan internalisasi nilai yang terkandung dalam bahan tersebut (haikal, 1989: 8). untuk mengemas pendidikan sejarah sehingga dapat menghasilkan internalisasi nilai, diperlukan adanya pengorganisasian bahan yang beraneka ragam serta metode sajian yang bervariasi. disamping itu gaya belajar subjekdidik juga perlu mendapat perhatian, agar tidak kehilangan bingkai moral dan afeksi dari seluruh tujuan pengajaran yang telah ada. karena tanpa bingkai moral, pengajaran sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri kepribadian bangsa. untuk itu para pengajar sejarah ataupun para peminat sejarah harus mempunyai wawasan yang luas dan mendalam tentang hakekat suatu sejarah, sehingga tujuan pendidikan secara substansial dapat tercapai. dalam dinamika kehidupan masyarakat yang serba berubah, menuntut suatu perubahan dalam kurikulum pendidikannya (levine, 1996: 20). informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 31 pendidikan sejarah merupakan bagian integral dari usaha penanaman nilai-nilai yang fungsional untuk menanamkan pengetahuan. dalam pengembangan kurikulum pendidikan sejarah, perlu dilakukan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan yang sesuai dengan ciri-ciri fleksibelitas, realistik, dan berorientasi pada kepentingan ke depan (abbas, 1988: 85). dalam kaitan ini, pendidikan sejarah perlu mentransfer nilai-nilai etik dan moral yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan berperilaku seseorang untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan individu, kelompok masyarakat atau bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi dan kesediaan menerima perbedaan. jika ditinjau dari segi kurikulum yang terakhir, pengajaran sejarah di indonesia mempunyai kedudukan yang cukup pasti. kurikulum pendidikan sejarah di perguruan tinggi telah menggariskan dan mengarahkan peserta didik untuk berpikir komprehensif dan kritis. tetapi, akhir-akhir ini tampaknya pengajaran sejarah yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan tinggi memberi kesan yang kuat hanya bersifat kognitif dan cenderung bersifat hapalan. pendidikan sejarah dilakukan secara terisolasi dari kenyataan kekinian. dalam hal ini setidaknya ada empat komponen yang saling berkait yang menjadi penyebab mengapa pengajaran sejarah itu tidak atau kurang efektif. pertama, adalah komponen tenaga pengajar sejarah yang pada umumnya miskin wawasan kesejarahan. salah satu penyebab utama dari kemiskinan wawasan ini adalah kemalasan intelektual untuk menggali sumber sejarah, baik yang berupa benda-benda, dokumen, maupun literatur. pengajar sejarah harus kaya informasi, tidak saja tentang masa lampau yang sarat dengan berbagai tafsiran, tetapi juga tentang masa kini yang penuh dinamika dan serba kemungkinan, konstruktif maupun destruktif (syafii maarif, 1995: 9). pengajar sejarah yang baik adalah mereka yang mampu merangsang dan mengembangkan daya imajinasi peserta didik sedemikian rupa hingga cerita sejarah yang disajikan, dirasakan senantiasa menantang rasa ingin tahu. karena sejarah adalah panorama kehidupan yang penuh warna. kedua, adalah komponen peserta didik. sikap maupun persepsi yang kurang positif peserta didik terhadap pengajaran sejarah, akan sangat berpengaruh terhadap hasil tujuan pembelajaran. tidak sedikit peserta didik yang hanya mengejar nilai dan popularitas, untuk kegunaan sesaat. padahal substansi yang sesungguhnya adalah khasanah keilmuan yang ia pelajari untuk dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, shingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diinternalisasikan. sejarah adalah guru kebijaksanaan yang sejati. ketiga, adalah metode pengajaran sejarah yang pada umumnya kurang menantang daya intelektual peserta didik. untuk melibatkan subjek-didik dalam tataran intelektual dan emosional dalam pengajaran sejarah adalah di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 32 barang tentu bukan jamannya lagi dengan menggunakan metode dongeng yang diselimuti oleh pelbagai peristiwa ajaib, mistis, dan supranatural. kalau metode itu yang digunakan justru bertentangan dengan tujuan pengajaran sejarah itu sendiri. memang dengan menggunakan metode dongeng peserta didik banyak yang tertarik, tetapai metode itu justru tidak menjadikan dirinya sebagai sosok manusia yang menyejarah, karena menganggap bahwa pelbagai pengaruh sejarah berada di luar dirinya. keempat, adalah komponen buku-buku sejarah dan media pengajaran sejarah. untuk sejarah indonesia, telah ada sejarah nasional yang jumlahnya enam jilid. buku itu sebenarnya dapat menolong, sekalipun di sana sini masih ada celah yang perlu dilengkapi dengan sumber-sumber lain. tetapi pendekatan yang terlalu indonesia-sentris seperti yang terdapat dalam buku sejarah nasional, harus disikapi secara hati-hati. pendekatan itu dapat menimbulkan kecenderungan “memberhalalkan” masa lampau suatu bangsa, apalagi bila anyaman masa lampau itu sarat oleh mitos yang bisa saja melumpuhkan daya kritis peserta didik. sebenarnya buku-buku teks lainnya telah bermunculan, tetapi hampir-hampir tidak ada yang menggunakan pendekatan moral-saintifik terhadap perjalanan sejarah bangsa. dalam pada itu, literature tentang sejarah umum masih amat sedikit, padahal fungsinya sangat penting. sejarah nasional khususnya dianggap mempunyai nilai didaktifedukatif bagi pembentukan jati diri bangsa dan pemersatu berdasarkan atas pengalaman kolektif bernegara dan berbangsa (syamsuddin, 1988: 103). f. pemecahan problem pendidikan sejarah bangsa indonesia adalah bangsa yang besar, heterogen, plural, dan memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. ini merupakan ciri khas bangsa indonesia sebagai bangsa yang majemuk. dalam perjalanan sejarah panjangnya, dinamika bangsa ini belum mencapai tingkat yang signifikan, jika dibandingkan dengan negara-negara asia sekalipun seperti malaysia, singapura, jepang, dan lain sebagainya. sebenarnya, kemajemukkan bangsa ini merupakan modal yang sangat potensial untuk memupuk persatuan dan kesatuan, dan dalam rangka memperkokoh integritas dan kepribadian bangsa. tetapi jika modal yang besar itu tidak disikapi secara positif oleh komponen bangsa ini, maka justru akan mengakibatkan hal yang sebaliknya, akan menjadi bom waktu yang mengerikan, dimana setiap saat akan menimbulkan ledakan hebat yang mengakibatkan tercerabutnya integrasi bangsa ini. pada saat bangsa indonesia menghadapi setumpuk permasalahan yang disebabkan oleh berbagai krisis yang melanda, maka tantangan dalam menghadapi suatu era globalisasi yang bercirikan keterbukaan dan persaingan bebas kian mendesak. mau tidak mau bangsa indonesia harus berupaya keras untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusianya informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 33 dalam percaturan internasional. dalam jangka waktu yang relatif mendesak indonesia harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan siap pakai. untuk mewujudkan kondisi tersebut, sumber daya manusia indonesia perlu memiliki bekal kemampuan intelektual dan daya pikir serta daya inovasi yang tinggi, juga memiliki pengetahuan, dan kebiasaan menerapkan sikap moral yang baik. cara-cara berpikir baru dan terobosan-terobosan baru harus diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. dengan kata lain, reformasi pendidikan dengan berbagai segmen-segmennya merupakan suatu kebutuhan dan juga suatu imperative action (zamroni, 2000: 158). sistem pengajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. hal ini menyangkut kurikulum, metode, media pengajaran, materi pengajaran, kualitas guru, dan lain sebagainya sehingga tercipta sistem pengajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan. dengan demikian perlu dikembangkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada masa depan, dan menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga subjek dalam belajar. pendidikan tidak lagi berpusat pada lembaga atau guru yang hanya akan mencetak para lulusan yang kurang berkualitas, melainkan harus berpusat pada siswa sebagai pusat belajar, yang tidak hanya “disuapi” dengan materi pengajaran dari guru-guru, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bersikap kreatif dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi intelektual yang dimilikinya. sistem pengajaran yang baik seharusnya dapat membantu mencapai tujuan-tujuan belajarnya. meskipun proses belajar mengajar tidak dapat sepenuhnya berpusat pada siswa seperti pada pendidikan terbuka, tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa pada hakekatnya siswalah yang harus belajar dan mengembangkan diri. dengan demikian proses belajar mengajar perlu berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan siswa. kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar harus dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berguna bagi siswa. guru perlu memberikan bermacam-macam situasi belajar yang memadai untuk materi yang disajikan, dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta karakteristik siswa sebagai subjek-didik. mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan (winata putra, 1992: 86). sekarang ini guru lebih dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar mengajar yang melaksanakan tugas yaitu dalam merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi. keberhasilan dalam belajar mengajar sangat tergantung pada di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 34 kemampuan guru dalam merencanakan, yang mencakup antara lain menentukan tujuan belajar siswa, bagaimana caranya agar siswa mencapai tujuan tersebut, sarana apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. dalam hal mengatur, yang dilakukan pada waktu implementasi apa yang telah direncanakan dan mencakup pengetahuan tentang bentuk dan macam kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana semua komponen dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. guru bertugas untuk mengarahkan, memberikan motivasi, dan memberikan inspirasi kepada siswa untuk belajar. memang benar tanpa pengarahan pun masih dapat juga terjadi proses belajar, tetapi dengan adanya pengarahan yang baik dari guru maka proses belajar dapat berjalan dengan lancar. sedangkan dalam hal mengevaluasi, termasuk penilaian akhir, hal ini dimaksudkan apakah perencanaan, pengaturan, dan pengarahannya dapat berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. dalam proses belajar mengajar, guru perlu mengadakan keputusankeputusan, misalnya metode apakah yang perlu dipakai untuk mengajar mata pelajaran tertentu, alat dan media apakah yang diperlukan untuk membantu siswa membuat suatu catatan, melakukan praktikum, menyusun makalah diskusi, atau cukup hanya dengan mendengar ceramah guru saja. dalam proses belajar mengajar guru selalu dihadapkan pada bagaimana melakukannya, dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. begitu juga dalam hal evaluasi atau penilaian dihadapkan pada bagaimana sistem penilaian yang digunakan, bagaimana kriterianya, dan bagaimana pula kondisi siswa sebagai subjek belajar yang memerlukan nilai itu. dalam rangka pengembangan pengajaran sejarah agar lebih fungsional dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya, maka terdapat berbagai bidang yang seyogianya mendapat perhatian, yaitu: pertama, untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas dan daya inovatif diperlukan agar bangsa indonesia bukan sekedar manjadi konsumen iptek, konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai dari luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan iptek. oleh karenanya, kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi proses belajar mengajar yang kondusif di mana guru mendorong vitalitas dan kreativitas siswa untuk mengembangkan diri. siswa perlu diberi kesempatan untuk belajar dengan daya intelektualnya sendiri, melalui proses rangsangan-rangsangan baik yang berupa pertanyaan-pertanyaan maupun penugasan, sehingga siswa dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. kedua, siswa akan dapat mengembangkan daya kreativitasnya apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan dan membangkitkan upaya untuk kompetitif. oleh karena itu, proses belajar informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 35 mengajar yang memberi peluang kepada siswa untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu disosialisasikan, kemudian juga perlu adanya penghargaan yang layak kepada mereka yang berprestasi. hal ini akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya diri pada siswa. pada gilirannya, pengalaman ini selanjutnya dapat menjaga proses pembentukan kemandirian. dalam hal ini siswa juga perlu dilibatkan dalam proses belajar mengajar yang memberikan pengalaman bagaimana siswa bekerja sama dengan siswa yang lain seperti dalam hal berdiskusi, membuat artikel kelompok, pengamatan, wawancara, dan sebagainya untuk dikerjakan secara kelompok. pengalaman belajar seperti ini selanjutnya akan dapat membentuk sikap kooperatif dan ketahanan bersaing dengan pengalaman nyata untuk dapat menghargai segala kelebihan dan kelemahan masing-masing. ketiga, dalam proses pengembangan kematangan intelektualnya, siswa perlu dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis. dalam proses belajar mengajar, guru harus memberi arahan yang jelas agar siswa dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah. oleh karena itu siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar mengajar melalui pemberian tugas. tugas tidak terlalu berat tetapi dapat memacu daya berfikir siswa. salah satu aspek yang penting adalah bagaimana siswa dapat terlatih berpikir secara deduktif-induktif. artinya, dalam proses belajar mengajar siswa perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga siswa dapat mempelajari materi pelajaran melalui pengalaman. dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung dihadapkan pada suatu realita di lapangan. seperti halnya siswa disediakan mata pelajaran yang bersifat khusus yang memberikan pengalaman, berdiskusi, penelitian, dan lain sebagainya yang diarahkan untuk menarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif. keempat, siswa harus diberi internalisasi dan keteladanan, dimana siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. fenomena ini dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang tinggi. dalam hal pendekatan ini perlu diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan kreatif. dengan demikian akan tercapai kualitas proses dan hasil belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dengan melibatkan siswa secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang konstruktif, sehingga pengalaman tersebut dapat mengantar siswa dalam suatu proses belajar yang kondusif dan kreatif. g. hakekat pendidikan sejarah pengajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan integritas dan kepribadian di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 36 bangsa melalui proses belajar mengajar. keberhasilan ini akan ditopang oleh berbagai komponen, termasuk persepsi guru yang positif terhadap pengajaran sejarah dengan kurikulum baru. sistem kegiatan pendidikan dan pengajaran adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakkan sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan diri (banathy, 1992: 175). dalam konteks yang lebih sederhana, pengajaran sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan usaha pembandingan dalam kegiatan belajar, yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. di dalam pengajaran sejarah, masih banyak kiranya hal yang perlu dibenahi, misalnya tentang porsi pengajaran sejarah yang berasal dari ranah kognitif dan afektif. kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pengajaran sejarah. pengajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pengajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah (soedjatmoko, 1981: 67). apabila sudah disadari hubungan erat antara sejarah dengan pendidikan, memang belum ada jaminan bahwa makna dasar dari sejarah telah bisa diwujudkan untuk menunjang proses pendidikan. masih diperlukan proses aktualisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan yang nyata. dengan kata lain, sejarah tidak akan berfungsi bagi proses pendidikan yang menjurus ke arah pertumbuhan dan pengembangan karakter bangsa apabila nilai-nilai sejarah tersebut belum terwujud dalam pola-pola perilaku yang nyata. menurut dennis gunning, secara umum pengajaran sejarah bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri dan lingkungannya, serta memberikan perspektif historikalitas. sedangkan secara spesifik, lanjut gunning, tujuan pengajaran sejarah ada tiga yaitu, mengajarkan konsep, mengajarkan keterampilan intelektual, dan memberikan informasi kepada peserta didik (gunning, 1978: 179). dengan demikian, pengajaran sejarah tidak bertujuan untuk menghafal pelbagai peristiwa sejarah. keterangan tentang kejadian dan peristiwa sejarah hanyalah merupakan suatu tujuan. sudah barang tentu tujuan di sini dikaitkan dengan arah baru pendidikan modern, yaitu menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama dengan orang lain. dengan kata lain adalah berupaya untuk menyadarkan peserta didik akan historikalisasi diri dan masyarakatnya. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 37 tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada sangat mungkin untuk tercapai karena seorang pengajar sejarah sebagai organisator dan fasilitator menempati posisi yang strategis dalam proses belajar mengajar. posisi strategis seorang pengajar sejarah sebaiknya disertai dengan kemampuan atau kompetensi yang memadai, seperti mampu mengenal setiap peserta didik yang dipercayakan kepadanya, memiliki kecakapan memberi bimbingan, memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang ilmu yang diajarkan, dan mampu memilih strategi belajar mengajar secara tepat (surakhmad, 2000: 14). menurut preire, yang paling penting adalah bahwa pendidikan termasuk pengajaran sejarah haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri (freirre, 1999: ix). tujuan pendidikan sejarah tersebut memang harus melalui suatu proses, di mana dalam proses itulah yang tidak jarang menjadikan pendidik sejarah dalam proses belajar mengajarnya hanya terkungkung oleh pelbagai perubahan pragmatis (hariyono, 2000: 13). maka sering dijumpai adanya pengajaran sejarah yang mengutamakan pada hapalan materi sejarah, karena yang dikejar adalah materinya itu sendiri. pengajar sejarah yang demikian itu sebenarnya telah terperangkap dalam bidang gelap, karena tidak mampu menjangkau sesuatu yang ingin dicapainya. fenomena itu muncul karena adanya kekuatan atau perangkap yang secara tidak kentara tetapi pasti menjebak pengajar sejarah, seperti adanya birokratisasi dalam pengajaran, mekanisme tes yang seragam dan mengutamakan ranah kognitif, target penyelesaian pengajaran sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum, dan lain sebagainya. menghadapi pelbagai hal tersebut menjadikan sebagian besar pengajar sejarah berada dalam suatu fellings of powerlessness (rasa tak berdaya) menghadapi dunianya. apalagi masih adanya kecenderungan dari kelompok yang dominan yang lebih menekankan pada stabilitas, maka kajian materi sejarah secara kritis dan kreatif hanya dirasakan sebagai utopia belaka. dalam konteks yang demikian itu barangkali perlu suatu pendekatan struktural, yang menekankan pada aspek sistem dalam mempengaruhi kesadaran individu. pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu avontuur bersama dari pengajar dan yang diajar. dalam konsep ini, maka bukan hafalan fakta, melainkan riset bersama antara pengajar dan peserta didik menjadi model utama. dengan jalan ini, maka peserta didik langsung dihadapkan dengan tantangan intelektual yang memang merupakan ciri khas dari sejarah sebagai ilmu. demikian juga dilibatkan secara langsung pada suatu engagement baru dalam arti sejarah untuk hari ini (soedjatmoko, 1987: 67). meskipun metode yang diajurkan tersebut cukup baik, namun pengajar sejarah yang hendak mencobanya perlu mempertimbangkan akan kegagalan atau keberhasilannya. dengan kata lain, suatu metode yang dipilih harus selalu di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 38 dipertimbangkan segi efektivitas dan efisiensinya. keterlibatan peserta didik secara lebih aktif merupakan kecenderungan baru dalam proses belajar mengajar. kecenderungan semacam ini mungkin sudah banyak dilaksanakan oleh para pengajar sejarah, meskipun perlu dibuktikan kebenaran dan kesungguhannya. apabila hal itu benar, maka peserta didik diharapkan akan lebih mampu untuk memahami hakekat belajar sejarah dan sekaligus merasa terlibat dalam proses belajar sejarah. hal itu dilakukan oleh pengajar sejarah dengan memeriksa kembali berbagai informasi dalam sumber-sumber belajar yang diandalkan (moedjanto, 1999: 19). dalam kegiatan belajar mengajar sejarah, seorang guru harus mampu menciptakan proses belajar mengajar yang dialogis, sehingga dapat memberi peluang untuk terjadinya atau terselenggaranya proses belajar mengajar yang aktif. dengan cara ini, peserta didik akan mampu memahami sejarah secara lebih benar, tidak hanya mampu menyebutkan fakta sejarah belaka. pemahaman konsep belajar sejarah yang demikian, memerlukan pendekatan dan metode pengajaran yang lebih bervariasi, agar peserta didik benar-benar dapat mengambil manfaat dari belajar sejarah (abu suud, 1994: 2). hasil belajar yang dimaksud adalah terjadinya perubahan dan perbedaan dalam cara berpikir, merasakan, dan kemampuan untuk bertindak serta mendapat pengalaman dalam proses belajar mengajar. untuk itu, pengajaran sejarah yang bersifat destruktif sebagaimana sering dijumpai di lapangan perlu diubah. hal ini sejalan dengan pemikiran sartono kartodirdjo (kartodirdjo, 1982: 6) yang mengungkapkan bahwa: “apabila sejarah hendak tetap berfungsi dalam pendidikan, maka harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi sosial dewasa ini. jika studi sejarah terbatas pada pengetahuan fakta-fakta, akan menjadi steril dan mematikan segala minat terhadap sejarah”. sependapat dengan sartono kartodirdjo, ahmad syafii maarif mengatakan bahwa, “pengajaran sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif, tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri dan kepribadian bangsa” (syafii maarif, 1995: 1). lebih jauh diungkapkan pula bahwa pengajaran sejarah nasional yang antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kepribadian bangsa dan integritas nasional sebagai bagian dari tujuan pergerakan nasional yang dirumuskan secara padat dalam sumpah pemuda 1928 diperlukan pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat. aspek kognitif dan aspek moral perlu dianyam secara koherensi dan integratif, masing-masing saling menguatkan, tanpa mengorbankan watak ilmiahnya. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 39 h. penutup dalam kajian ilmiah akademis, anggapan bahwa semua manusia adalah sejarawan bagi dirinya sendiri kurang berlaku. bahkan sejarawan tidak identik dengan ahli sejarah. ahli sejarah adalah orang yang mengetahui banyak tentang pelbagai teori dan konsep sejarah. namun demikian ahli yang bersangkutan belum tentu menjadi sejarawan. aksentuasi pada ahli sejarah adalah bidang pengetahuan. sedangkan sejarawan adalah orang yang menghasilkan karya sejarah. aksentuasi pada sejarawan pad ahasil karyanya. orang yang menghasilkan karya sejarah walaupun yang bersangkutan bukan ahli sejarah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh peminat sejarah (sejarah amatir) disebut sejarawan. dalam konsep yang semakin meluas, sejarawan, sejarah, dan pendidikan memiliki ikatan nilai dan moral, dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. karena sejarah tidak akan berguna kalau tidak dijadikan pendidikan, baik pendidikan nilai, moral, politik, penalaran, keindahan, masa depan, dan lain sebagainya. daftar pustaka abu suud, “format metodologi pengajaran sejarah dalam transformasi nilai dan pengetahuan”. makalah seminar nasional 1994 ikip yogyakarta. ahmad syafii maarif, keterkaitan antara sejarah, filsafat, dan agama (yogyakarta: ikip yogyakarta, 1997). ahmad syafii maarif, “historiografi dan pengajaran sejarah indonesia, makalah dalam seminar nasional tentang demitologi pemahaman sejarah masa kini dalam rangka pendewasaan pengetahuan sejarah bangsa (padang : fpips ikip padang, 1995). allan c.ornstein and daniel u levine, an introduction to the fondations of education, third edition (boston: houghton mifflin company, 1996). anhar gonggong, “nasionalisme : tinjauan kritis dengan wawasan sejarah”, makalah seminar nasional, pengajaran sejarah dan nasionalisme (yogyakarta : jurusan pendidikan sejarah fpips ikip yogyakarta, 1996). bela h.banathy, a a.systems view of education: concepts and principles for effective practice. (englewood cliffs: educational technology, 1992). dennis gunning, the teaching of history. (london: cronhelm, 1999). paulo freire, politik pendidikan: kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan. alih bahasa agung prihantoro. (yogyakarta: pustaka pelajar, 1999). g. j. renier. history: its purpose method (new york: herper and row, 1995). g.moedjanto, “reformasi pengajaran sejarah nasional”, dalam kompas 1 mei 1999. di seputar sejarah dan pendidikan sejarah 40 hafid abbas, “dasar filosofis kurikulum sejarah”, dalam simposium pengajaran sejarah : kumpulan makalah diskusi (jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan ri, 1998). hariyono, “pengajaran sejarah dan egenwelt subjek-didik”, dalam historika (surakarta: pps uns). helius syamsudin, “penulisan buku teks sejarah: kriteria dan permasalannya”, dalam simposium pengajaran sejarah: kumpulan makalah diskusi (jakarta : departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998). husain haikal, tut wuri handayani dalam pendidikan sejarah: suatu penelitian kepustakaan (jakarta : pplptk, 1989). juliet gardiner, what is history today ? (london : macmillan, 1988). nugroho notosusanto, “teori sejarah”, dalam i gde widja, pengantar ilmu sejarah : sejarah dalam perspektif pendidikan (semarang : satya wacana, 1989). kuntowijoyo, pengantar ilmu sejarah (yogyakarta: yayasan bintang budaya, 1995). sartono kartodirdjo, pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah (jakarta: pt. gramedia pustaka utama, 1992). -------. pembangunan bangsa, nasionalisme, kesadaran dan kebudayaan nasional (yogyakarta : universitas gadjah mada, 1990). -------. pemikiran dan perkembangan hitoriografi indonesia (jakarta:pt gramedia, 1982). -------. kebudayaan pembangunan dalam perspektif sejarah (yogyakarta: gadjah mada university press, 1990).. soedjatmoko, “sejarawan indonesia dan jamannya”, dalam soedjatmoko, dkk., (ed), historiografi indonesia sebuah pengantar (jakarta: pt. gramedia pustaka utama, 1995). -------. dimensi manusia dalam pembangunan : pilihan karangan (jakarta : lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial, (1983). -------. “kesadaran sejarah dalam pembangunan”, dalam prisma no.7. jakarta lp3es. suyatno kartodirjdo, “teori dan metodologi sejarah dalam aplikasinya”, dalam historika, no. 11 tahun xii. (surakarta : program pascasarjana uiversitas negeri jakarta kpk universitas sebelas maret surakarta, 2000). taufik abdullah, sejarah lokal di indonesia : kumpulan tulisan (yogyakarta : gadjah mada university press, 1996). william h. frederick dan soeri soeroto (ed). pemahaman sejarah indonesia sebelum dan sesudah revolusi (jakarta : lembaga penelitian pendidikan dan penerangan dan ekonomi sosial, 1982). winata putera us, model-model pembelajaran. (jakarta: depdikbud, 1992). informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 41 winarno surakhmad, metodologi pengajaran nasional. jakarta: uhamka, 2000. zamroni, paradigma pendidikan masa depan. (yogyakarta: bayu indra grafika, 2000). bodata penulis: dr. aman, m.pd. dosen program studi pendidikan sejarah fise uny. menamatkan program s-1 pada jurusan pendidikan sejarah fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta tahun 1999, dan menyelesaikan program pascasarjana s-2 program studi pendidikan sejarah universitas negeri jakarta tahun 2002, serta menamatkan program doktoral s-3 pada program studi penelitian dan evaluasi pendidikan pps universitas negeri yogyakarta tahun 2011. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah dampak tanam paksa 56 dampak penerapan sistem tanam paksa bagi masyarakat oleh : zulkarnain pendidikan sejarah fise uny abstrak tulisan ini menjelaskan bahwa sistem tanam paksa adalah politik imprialisme terhadap tanah jajahan yang dianggap sebagai politik tidak bermoral, tidak humanis, dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. agar tidak salah kaprah ada baiknya kita perlu memahami perbedaan antara sistem itu sendiri yang dianggap tidak dapat dibenarkan, dengan dampak penerapan tanam paksa secara konkret bagi masyarakat indonesia khususnya di pulau jawa. para peneliti sejarah juga berpendapat bahwa tanam paksa adalah sistem yang revolusioner dan merupakan cikal bakal perubahan tradisi di masyarakat jawa. sistem ini bermanfaat karena ekonomi uang telah masuk ke desa-desa, yang kemudian menjadi penggerak roda perekonomian, tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter. sementara penelitian tentang sistem ekonomi masa voc menunjukkan bahwa proses moneterisasi sesungguhnya telah muncul dalam masyarakat jawa pada masa voc. kata kunci : dampak, penerapan, tanam paksa. a. pendahuluan perang kemerdekaan belgia dan perang diponegoro memerlukan biaya cukup besar, dan untuk menutupi anggaran pembiayaan perang tersebut, belanda terdorong untuk melakukan kembali politik konservatif dalam mengeksploitasi tanah jajahan. konsekuensi dari sistem konservativisme ini adalah diberlakukannya sistem tanam paksa atau lebih dikenal dengan cultuurstelsel pada tahun 1830. selain untuk pembiayaan perang, pemberlakuan sistem tanam paksa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan dalam jangka waktu yang relatif singkat. oleh karenanya pemerintah hindia belanda mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan dalam proses penanaman tanaman yang berorientasi ekspor dan bernilai ekonomis tinggi. sikap konservatif ini bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama dengan cara melibatkan penguasa tradisional jawa, sehingga informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 57 penguasa tradisional secara langsung maupun tidak langsung juga ikut menikmati (mt. kahin dalam sartono kartodirdjo, 2002: 126). kemudian muncul pertayaan, apakah akan tetap terjadi perbedaan perkembangan ekonomi seandainya sistem tanam paksa tidak pernah diterapkan di tanah jawa .....?. bagaimanakah jika sebagai pengganti sistem tanam paksa pemerintah kolonial belanda tetap menerapkan rencana van den bosch ini pada tahun 1830 yakni melanjutkan arah yang telah digambarkan oleh du bus seperti yang pernah diterapkan pada tahun 1827.....?. pertanyaan pertayaan ini terasa sulit untuk dijawab karena peristiwa itu belum pernah terjadi dan hanyalah pegandaiaan belaka, tetapi dengan munculnya pertanyaan tersebut paling tidak dapat merenungkan kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka panjang, karena pada dasarnya kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sepenuhnya mengakomodir pola-pola sosial dan ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat jawa (aman,2003:12). menurut peneliti sejarah, sistem tanam paksa adalah sebuah sistem yang revolusioner dan merupakan cikal bakal atas sebuah perubahan tradsi dalam masyarakat jawa. ada tiga hal penting yang merupakan dampak dari penerapan tanam paksa yakni, terjadi pembentukan modal, tenaga kerja yang murah, dan tumbuhnya ekonomi pada masyarakat pedesaan. sebelum hal ini dibahas ada baiknya disajikan pertimbangan-pertimbangan para penulis sejarah dalam memandang sistem tanam paksa, agar para pembaca dapat memperoleh gambaran secara komperhensif . b. penulisan sejarah sistem tanam paksa penulisan sejarah ekonomi indonesia abad ke-19, pada dasarnya bisa dipisahkan dari sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh penguasa kolonial belanda sebagai sebuah kebijakan konservatif-kolonialis dalam rangka meningkatkan eksploitasi di tanah koloni belanda. berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur yang ada, ditemukan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tanam paksa di indonesia, terutama penerapan tanam paksa di pulau jawa. jika mempelajari secara detil dan mendalam mengenai pelaksanaan tanam paksa di jawa dengan luar jawa, maka dengan sangat mudah ditemukan perbedaan mendasar terutama yang berhubungan dengan proses pemiskinan masyarakat pribumi (zulkarnain,2002:19). dampak penerapan kebijakan sistem tanam paksa di luar jawa terhadap penduduk tidak terasa berat, karena rata-rata penduduk memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dan lahan-lahan produktif milik penduduk tidak dijadikan obyek pelaksanaan tanam paksa. sementara lahan yang digunakan untuk budidaya tanam, kebanyakan merupakan lahan tidur yang tidak tergarap. sementara penggunaan lahan dalam sistem tanam paksa di pulau jawa, budidaya tanaman tidak hanya dilakukan di lahan-lahan tidur, melainkan di lahan-lahan milik dampak tanam paksa 58 petani yang sedianya digunakan untuk tanaman produktif seperti tanaman padi, palawija, tebu, dan sejenisnya. penelitian-penelitian pada abad ke-19 tentang sejarah sosial ekonomi di indonesia, menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa di daerahdaerah memperlihatkan dampak atau akibat yang berbeda-beda. di pulau jawa, pelaksanaan sistem tersebut telah mendorong kembali suatu pertumbuhan ekspor yang signifikan, di mana jawa terlibat praktis dalam perdagangan internasional. dengan keterlibatan tersebut, eksistensi jawa menjadi semakin penting dan perannya mulai diperhitungkan oleh pemerintah kolonial belanda, berperannya jawa dalam lintas makro, bukan berarti meningkatkan kesejahteraan signifikan masyarakat petani jawa. meskipun lalu lintas uang menyentuh desa-desa di jawa yang berdampak terhadap perubahan sistem subsistensi menjadi sistem ekonomi baru, namun secara komprehensif masyarakat pertanian jawa tetap miskin. sementara itu pelaksanaan sistem tanam paksa di luar jawa, seperti halnya di sumatera barat, telah melahirkan stagnasi ekonomi dan politik dalam masyarakat. perubahan sosial dan ekonomi pada abad ke-19 di pulau jawa, sebagai daerah utama pelaksanaan sistem tanam paksa, menurut kajian antropologi yang digarap oleh clifford geertz dengan judul agricultural involution: the process of ecological change in indonesia tahun 1963. geertz menegaskan bahwa eksploitasi kolonial melalui sistem tanam paksa di jawa telah melahirkan apa yang disebut “involusi pertanian”, yang pada gilirannya menciptakan kemiskinan petani di tanah jawa secara signifikan. sistem budidaya tanaman ekspor pemerintah kolonial menurut geertz, membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi yang sangat mencolok (geertz, dalam suyatno kartodirdjo, 2003: ix). menurut sartono kartodirdjo dalam kajian mendalam tentang “pemberontakan petani banten 1888”, pemberontakan para petani, merupakan salah satu contoh akibat gangguan praktik ekonomi kolonial. kemudian gerakan-gerakan yang berupa resistensi petani jawa pada abad ke-19 mau tidak mau, suka tidak suka harus dikembalikan pada praktik kolonial dengan penerapan sistem tanam paksa yang menyertainya. dalam kajian sejarah sosial ekonomi selanjutnya, resistensi petani jawa sudah merupakan tradisi masyarakat jawa terhadap diterapkannya politik ekonomi kolonial yang menyengsarakan. hal tersebut sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh selo soemardjan bahwa dalam masyarakat yang tertindas, maka akan menimbulkan gejolak sosial dari masyarakat yang bersangkutan. apabila teori tersebut dikaji secara historis, maka resistensi dalam masyarakat indonesia selalu muncul, mengingat tekanan dan penindasan dari penguasa yang terus berlanjut bahkan sampai sampai sekarang. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 59 setelah memahami kajian mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa, maka gambaran yang diperoleh mengenai perekonomian jawa bahwa sistem ekonomi modern atau sistem ekonomi uang dan komoditas ekspor, telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi subsistensi yang menjadi basis perekonomian kaum petani. eksploitasi ekonomi modern melalui penerapan tanam paksa merupakan eksploitasi yang bersifat brutal dan mengakibatkan para petani jawa menderita kemiskinan dan kelaparan berkepanjangan. teori involusi pertanian karya clifford geertz yang menjelaskan proses kemiskinan struktural di jawa disebabkan oleh pertambahan penduduk jawa, berkurangnya lahan pertanian, dan perluasan perkebunan eropa menjadi penyebab utama kemiskinan di jawa (clifford geertz,1966: 124). bila peneliti sejarah ingin mengkaji proses penerapan tanam paksa secara obyektif, detil dan medalam ada baiknya para peneliti memotret dari tiga sudut pandang/tiga tahapan, yakni: tahap pertama, mulai sejak tahuntahun 1850-an dan 1860-an/tahap akhir penrapan tanam paksa, dan berlanjut sampai permulaan dimulai 1920-an, tahapan kedua dari penulisan-penulisan mengenai tanam paksa terhitung dari tahun 1920-an sampai akhir kekuasaan kolonial belanda, dan penulisan tahap ketiga dimulai sesudah kemerdekaan indonesia dan masih berlanjut sampai sekarang. c. cultur stelsel kaitannya dengan kehidupan masyarakat hampir semua peneliti mutakhir menyimpulkan bahwa sistem tanam paksa tidak bermoral, tidak humanis, dan sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. sehubungan dengan permasalahan tersebut perlu dibedakan antara sistem itu sendiri yang dianggap tidak dapat dibenarkan, dengan dampak penerapan tanam paksa secara konkret bagi masyarakat. para peneliti belum menemukan kata sepakat mengenai kedua variabel tersebut. pada satu pihak ada yang berpendapat bahwa sistem ini bermanfaat karena ekonomi uang telah masuk ke desa desa, yang kemudian menjadi penggerak roda perekonomian pada masyarakat pedesaan. sementara penelitian tentang sistem ekonomi masa voc menunjukkan bahwa proses moneterisasi sesungguhnya telah muncul dalam masyarakat jawa pada masa voc bukan pada masa tanam paksa. dalam kaitannya dengan masuknya ekonomi uang ke pedesaan, prof. van niel dari universitas hawaii mengemukakan penyertaan modal dalam cultuur stelsel pada awalnya bukan berasal dari orang-orang atau lembagalembaga barat, karena belanda pada saat itu sedang dalam keadaan bangkrut sehingga memerlukan sistem tersebut untuk mendatangkan uang dengan cepat. sementara permodalan yang digunakan untuk pabrik-pabrik gula yang dikelola pihak swasta datangnya justru dari berbagai pihak di jawa sendiri, seperti dampak tanam paksa 60 halnya para pensiunan pegawai negeri, perusahaan ekspor-impor, dan sudah barang tentu para saudagar cina yang telah lebih dulu memiliki modal yang cukup (vani niel, 1988). jika teori tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa moneterisasi memang telah berlangsung jauh sebelum cultuur stelsel diterapkan. ini berarti bahwa terhadap ekonomi uang masyarakat pedesaan, sistem tanam paksa tidak begitu banyak berdampak. sementara itu m.r. fernando dan o’malley melalui penelitiannya tentang perkebunan kopi di cirebon menunjukkan adanya segi-segi positif dari penerapan cultuur stelsel bagi masyarakat jawa. dengan meramu pendapat sejumlah sarjana yang pernah meneliti masalah cultuur stelsel seperti van niel, lison r.knaight, dan fernando, kedua sejarawan tersebut mengungkapkan bahwa: ”... bukti sejarah sudah mulai memperlihatkan bahwa pertumbuhan pertanian komersial sesudah tahun 1830, pada masa ini ekonomi pedesaan memiliki efek rangsangan dengan pola komersialisasi yang mengarah pada peningkatan taraf kehidupan bagi mayoritas penduduk pedesaan, paling tidak selama dasawarsa pertengahan abad ke-19” (booth, 1988: 236). fernando juga mengemukakan bahwa dampak cultuur stelsel adalah: “cara hidup keluarga subsistensi secara berangsur-angsur mengalami perubahan ke arah matrialistik yang komersil. dengan sistem tersebut penduduk pedesaan semakin terbiasa untuk membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan uang. dampak ekonomi dari kebiasaan konsumen dari penduduk pedesaan itu tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi non-agraris (fernando, 1991: 3). tesis fernando tersebut dibenarkan juga oleh sugiyanto padmo dari uuniversitas gadjah mada melalui penelitian historisnya. secara lebih terperinci fernando juga menjelaskan dalam sebuah tabel yang menunjukkan diversifikasi pekerjaan masyarakat baik agricultuur maupun non-agricultuur. tabel 1. komposisi tenaga kerja di jawa tahun 1880 propinsi tani manufaktur pedagang jasa jabar jateng jatim 720.532 1103.782 741.660 27.628 49.851 45.271 107.855 174.982 72.896 22.678 34.079 26.023 jumlah 2565.974 122.270 355.733 82.780 fernando, 1993. di samping apa yang dikemukakan fernando, r.e. elson juga secara khusus meneliti masalah-masalah kemiskinan dengan mengajukan pertanyaan bahwa apakah cultuur stelsel menimbulkan kemiskinan atau tidak bagi informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 61 masyarakat. elson juga mengakui bahwa masalah tersebut sangat sulit untuk ditetapkan karena keterbatasan sumber sejarah, terutama mengenai data statistik yang kadang membingungkan. namun ia sampai pada tesis bahwa tidak dapat dikatakan apakah cultuur stelsel menimbulkan kemiskinan pada masyarakat jawa atau justru sebaliknya mendatangkan kemakmuran. akhirnya elson hanya dapat mengemukakan bahwa: ”sistem itu langsung atau tidak langsung paling tidak dalam jangka pendek, memberi peluang-peluang untuk suatu pengelolaan secara lebih mantap bagi kehidupan ekonomi pangan serta membuka kemungkinan-kemungkinan untuk pertumbuhan masyarakat tani, yang sebelumnya pilihan hidupnya sangat terbatas” (elson, 1988). d. pembentukan modal sebagai dampak sistem tanam paksa sebelum sistem tanam paksa diperkenalkan pada tahun 1830, orangorang eropa telah melakukan langkah simpatik dengan cara meninggalkan sistem penyerahan hasil bumi dan pengeluaran ongkos secara paksa yang merupakan ciri khas dari operasi voc. adapun para produsen potensial dari komuditi-komuditi pertanian yang dapat di ekspor, pada tahun-tahun 1830 adalah sebagai berikut. 1. para penduduk desa di pulau jawa yang menguasai tanah-tanah yang dibebani pajak sewa tanah. 2. para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang eropa yang memakai tanah yang “tak berharga atau berlebih”, dengan membayar sewa kepada pemerintah. 3. para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang eropa yang mengadakan kontrak dengan pangeran-pangeran jawa untuk pemakaian hak tunjangan mereka di daerah-daerah kesultanan. 4. para pemilik tanah partikelir, terutama orang-orang eropa yang memiliki hak-hak tuan tanah atas tanah-tanah mereka berikut rakyat di atas tanah-tanah itu. masing-masing produsen seperti tersebut di atas mengalami kesukaran dalam proses penambahan modal guna memperluas dan meningkatkan operasinya. sementara lembaga permodalan atau para pengusaha dari orang orang eropa sebagai satu-satunya jenis modal yang tersedia pada saat itu tidak tertarik menanamkan modal di pulau jawa. hal ini di karena mereka mempuyai pengalaman buruk dengan perusahaan-perusahaan perkebunan milik kolonial, yakni pernah mengalami resiko kerugiaannya cukup besar. dari empat bentuk pengaturan produksi seperti telah dijelaskan di atas, hanya poin kedua yakni, para pengusaha perkebunan swasta yang mengerjakan tanah dan penyewa dari pemerintah dan peraturan-peraturan perburuhan. aspek ini kelihatannya mempunyai potensi untuk menarik serta mendapatkan dampak tanam paksa 62 modal. desa di jawa sama sekali di luar jangkauan keterlibatan ekonomi dan tidak menunjukan budi daya untuk ekspor. dibiarkan untuk berbuat sekehendaknya, desa memusatkan perhatianya pada mata pencahariannya sendiri, menghasilkan beras, kantum, nila, dan produkproduk yang lain untuk kehidupan sehari hari, lagi pula, karena prosedur resmi yang biasa dipakai di barat mempunyai pengaruh kecil pada masalah pedesaan, maka tidak ada perlindungan bagi para penanam modal, pengalaman antara tahun 1815 dan 1830 telah memperlihatkan, di mana hasil budi daya untuk diekspor --seperti perkebunan kopi diserakkan pada pengawasan desa, penanaman-penanaman itu diabaikan atau dibiarkan saja produk-produk untuk ekspor, seperti yang diperoleh selama masa ini, berasal dari para pengusaha perkebunan swasta yang menyewa tanah dari tanah bengkok, atau dari daerah-daerah di mana pelaksanaan serah paksa tetap berlaku (van niel, 1981). sistem tanam paksa mempunyai tujuan utama untuk merangsang produksi dan ekspor dari komoditi-komoditi pertanian yang dapat dijual di pasaran dunia. pemerintah menyadari sejak semula bahwa setiap pengolahan yang diperlukan oleh produk-produk ini, mungkin harus dikembangkan dengan pemasukan-pemasukan modal yang diusahakan oleh pemerintah sendiri untuk melengkapinya. pemerintah meminjamkan uang kepada orang-orang yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan pabrik/penggilingan untuk pengolahan produk-produk pertanian yang disediakan oleh para penduduk desa. peraturan-peraturan kontrak semacam itu dilaksanakan untuk berbagi hasil panen, tetapi hanya di bidang pembuatan gula, peraturan-peraturan itu menjadi faktor yang banyak artinya dalam usaha menghasilkan pertambahan modal. para kontraktor pemerintah bukan saja menerima modal yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas-fasilitasnya, tetapi juga mendapat bantuan pemerintah untuk memperoleh batang tebu mentah (raw cane) dan tenaga kerja yang diperlukan. kontraktor berkewajiban menjual gula yang telah diolah itu kepada pemerintah untuk membayar kembali pinjamannya, tetapi kelebihan jumlah gula yang diperlukan untuk pembayaran kembali pinjaman itu tadi, boleh dijual tersendiri oleh kontraktor demi keuntungannya sendiri. di sini terdapat peluang untuk menghasilkan uang, dalam jangka waktu beberapa tahun, nilai penjualan-kembali kontrak-kontrak gula ini meningkat pesat. sistem tanam paksa–melalui suntikan modal dari pemerintah dan melalui penanaman produk yang berorientasi ekspor berimplikasi positip yakni mulai munculnya kepercayaan dari para petani bahwa mereka dapat berkembang, bekerja lebih efesien dan memperoleh keuntungan cukup besar seandainya pemerintah tidak ikut dalam sistem tanam paksa. kepercayaan diri para petani inilah yang mendorong semangat para petani untuk berjuang dalam informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 63 menigkat tarap hidup yang lebih baik sekaligus sebagai awal mula munculnya pengusaha pengusaha lokal di wilayah pedesaan dan mereka sudah mulai memahami paham tentang menejmen permodalan dalam dunia perdagangan serta mulai berani melepaskan diri dari cengkeraman pemerintahan tradisional mulai dari pemimpin desa sampai ke pemimpin diatasnya secara hirarkis. e. tenaga buruh murah dalam sistem tanam paksa dalam budi daya tanam yang berorientasi ekspor, keberadaan buruh dengan upah murah merupakan kebutuhan utama dalam sistem tanam paksa. pengawasan terhadap tenaga buruh pada abad ke-19 merupakan suatu hal yang penting ketimbang pengawasan terhadap tanah. sistem tanam paksa mempekerjakan tenaga buruh dengan menerapkan pola tradisional jawa yang dapat mengkondisikan tetap eksistensinya keberadaan buruh terutama buruh di pulau jawa. hal demikian dimaksudkan agar para petani menyerahkan sebagian hasil perkebunannya kepada pejabat yang lebih tinggi di lingkungannya secara hirarkis seperti yang telah ditentukan oleh penguasa hindia belanda (naessen, 1977). untuk pekerjaan ini para buruh tidak dibayar, karena pekerjaan tersebut dipandang sebagai suatu pola tata hubungan sosial yang hierarkis sekaligus bentuk penghormatan rakyat terhadap penguasa. sebelum diterapkan sistem tanam paksa pada awal abad ke-19, pajak atas sewa tanah yang dikenal sebagai sewa tanah, telah berlangsung dalam masyarakat sebagai pengganti penyerahan hasil perkebunan. untuk memungut pajak, maka desa merupakan unit yang ditunjuk untuk mengorganisasikannya, di samping sebagai unit penyedia serta penyalur pelayanan tenaga kerja paksa yang tanpa pembayaran. perubahan-perubahan demikian ditinjau dari sudut pandang sosial, ekonomi, maupun politis, menimbulkan kesenjangan dan perpecahan dalam masyarakat jawa karena mereka mengagap ada diskriminasi perlakuaan sehingga muncul keinginan untuk melakukan protes dan perlawanan. sebagaimana voc sebelumnya, pemerintah kolonial di hindia belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja jawa dan menuntut hak istimewa sebagaimana yang diberikan kepada para pejabat bangsa jawa yang lebih tinggi kedudukannya. dalam hak-hak ini termasuk hak atas pelayanan para buruh, seperti yang sebelumnya terjadi untuk membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan-jalan, benteng, saluran irigasi, dan sarana-sarana umum dimana pemerintah membayarnya dengan upah yang sangat murah. kerja paksa yang ditujukan untuk para kepala desa dan juga atasan-atasan dari bangsa jawa juga meningkat drastis, kendatipun pemerintah berwenang mengawasi apakah terjadi penyalahgunaan wewenang di luar yang ditentukan oleh pemerintah. harus diakui bahwa peran dan keberadaan kepala desa sangat penting dalam rangka menyalurkan tenaga buruh yang tersedia dampak tanam paksa 64 untuk memungut pajak, sehingga pemerintah tidak dapat berbuat banyak tanpa mereka. dengan demikian pola-pola tradisional harus tetap dipertahankan agar mendapatkan dukungan dari para kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. para petani jawa bekerja di bawah pemerintah kepala desa, dengan menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai persembahan tradisionalnya kepada pejabat-pejabat yang lebih tinggi. bahkan pengusahapengusaha perkebunan swasta yang mendapatkan tenaga buruh yang diberi upah, harus mengembalikan nilai kerja rodi buruh tersebut. ada pula yang mendapatkan buruh dengan membayar pajak sebuah desa sehingga mendapatkan hak sebagai tuan besar untuk pelayanan buruh. setelah tahun 1830 pemerintah sudah mulai mengenalkan sistem kontrak kerja terhadap petani dengan pemberian upah yang tidak begitu tinggi. walaupun sistem upah sudah mulai diterapkan tapi para petani atau kaum buruh masih terikat dengan hubungan kekerabatan tradisional jawa yakni masih tetap memenuhi kewajibannya selaku anggota masyarakat pada perintah desa. hal ini dikarenakan para petani jawa belum terbiasa dengan sistem upah, sehingga kegiatan kerja yang mendapat imbalan upah tetap tidak membawa perubahan berarti bagi penigkatan tarap hidup ke arah yang lebih baik. fenomena ini diakibatkan penduduk sudah terbiasa dengan pola hidup subsistensi yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. di luar itu mereka tetap memandang bahwa bekerja tetap terbatas pada pelayanan wajib kepada penguasa, yang lebih tinggi dan harus dipenuhinya. dalam perkembangannya, meningkatnya kebutuhan tenaga buruh, juga diiringi dengan meningkatnya praktek-praktek pemaksaan yang dilakukan oleh para pejabat yang terikat pada pelayanan pemerintah. seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga tekanan atas tanah-tanah di daerah penanaman pemerintah, maka uang ekstra dari upah makin lama makin penting artinya bagi ketahanan hidup para petani yang lebih miskin. para penulis tahap pertama banyak memanfaatkan kenyataan, bahwa para penguasa perkebunan dan kontraktor sejak dasawarsa tahun 1840-an ke atas mengatakan bahwa buruh upah bekerja lebih baik dan efisien ketimbang buruh-buruh paksa. hal ini dapat diterima mengingat tanggung jawabnya sebagai buruh harus tetap dijaga agar tetap dipercaya sebagai buruh yang dibayar. sementara bagi mereka buruh yang tidak dibayar, maka tidak ada ikatan formal, sehingga tidak mengutakan pelayanan kerja yang baik. namun demikian, pada tahun 1850-an, usaha-usaha untuk memasukkan buruh tani ke dalam daerah yang biasanya dikerjakan oleh buruh rodi, harus ditinggalkan, karena tidak ada kaum buruh yang bersedia bekerja dengan tingkat upah yang dijanjikan oleh pemerintah. sebagian besar petani jawa tidak belajar menghargai pekerjaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 65 tetap memandang pekerjaan mereka sebagai beban yang harus dipikul dan menjadi derita kesehariannya. penambahan jumlah kerja paksa yang sangat memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lebih luas, mungkin membuka mata para petani, mengenai teknik dan cara-cara bekerja di suatu perkebunan. pada tahun 1860-an dan 1870-an, para pengusaha perkebunan swasta mulai mengadakan perjanjian perburuhan dan perjanjian tanah dengan perorangan dan desa-desa, sangat nyata bahwa sistem tanam paksa tidak berkontribusi banyak untuk mempersiapkan cara bagi pembentukan pasaran buruh yang bebas dan sukarela. namun sebaliknya, sistem tanam paksa telah menyebabkan penilaian yang negatif bagi pekerjaan karena memberikan kompensasi atau ganti rugi serendah mungkin. dengan meneruskan penggunaan pola-pola kekuasaan tradisional sistem tanam paksa juga menciptakan kebutuhan akan penghasilan tambahan di daerah-daerah di mana penanaman ekspor dapat berkembang. bagi para pengusaha perkebunan swasta, kondisi tersebut dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. keuntungan terletak pada kenyataan akan rendahnya tingkat upah yang sedang berlaku, dan dengan demikian mereka dapat terus bersaing di pasaran dunia. sementara itu kerugiannya, yang sementara itu lebih besar ketimbang keuntungannya, muncul karena adanya masalah-masalah dalam rangka menarik dan menahan tenaga kerja. para pencari tenaga kerja diberikan pada otoritas tradisional, yakni para kepala desa dan tokoh-tokoh pesgusaha lainnya, mereka memberi uang muka terlebih dahulu untuk menarik tenaga kerja, namun demikian masalah yang muncul adalah buruh seringkali tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. dengan demikian, berbagai tekanan terhadap buruh yang dianggap lalai mereka gunakan. sementara pengadilan resmi berlangsung lambat dan tidak memadai, lebih efektif memanpaatkan orang-orang kuat untuk memaksa para pekerja. bahkan kadang-kadang para pengusaha perkebunan dapat membujuk para pejabat administrasi untuk membantu dan memaksa. menjelang tahun 1880-an, tekanan pertumbuhan penduduk menjadi jelas dengan berkurangnya lahan garapan yang tersedia, dan semakin terbatasnya kemampuan desa untuk menyiapkan kebutuhan pokok mereka, sehingga banyak orang yang harus mencari tambahan penghidupan di luar desa mereka. pada saat yang sama berjangkitlah hama tebu dan kopi yang mengakibatkan penurunan drastis hasil tanaman ekspor. padahal penduduk sudah mulai menggantungkan hidupnya di perkebunan-perkebunan tersebut, sehingga dengan berkurangnya produksi kopi dan gula, maka upah yang diterimakan kepada penduduk juga semakin berkurang. hal itu masih ditambah dengan munculnya gula bit dari eropa yang berperan dalam menurunkan harga gula di pasaran dunia internasional menurun. dampaknya para pengusaha perkebunan menurunkan tingkat upah bagi para buruh, dan mengurangi pula dampak tanam paksa 66 jumlah uang untuk penyewaan tanah. faktor-faktor yang kompleks tersebut mengakibatkan penurunan jumlah uang yang tersedia bagi masyarakat jawa, yang berdampak pada harusnya kesediaan yang lebih besar dari masyarakat, untuk menerima upah buruh dengan harga dan syarat-syarat yang sebelumnya tidak dapat mereka terima (elson, 1982). penelitian-penelitian yang muncul selama ini khususnya tentang kesejahteraan masyarakat pedesaan jawa cenderung mendukung gagasan bahwa, di jawa selama penerapan sistem tanam paksa berlangsung terdapat lebih banyak kekayaan materi ketimbang dengan tahun-tahun sesudah pembubarannya. pengerahan tenaga kerja berdasarkan corvee tradisional jawa pada umumnya didasarkan pada hak-hak kepemilikan tanah. kerja menurut pengaturan semacam itu, dihitung berdasarkan suatu sistem yang dikenal dengan cacah rumah tangga, kepala rumah tangga yang mempunyai hak-hak atas tanah juga diwajibkan melaksanakan corvee (tidak menjadi masalah, apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri atau menyuruh seorang anggota keluarga untuk melaksanakannya). sistem cacah masih berlaku pada 1830, dan lambat laun sistem cacah dihapus oleh van den bosch karena setelah tahun 1838 tidak ada lagi rujukan dengan sistem tersebut. alasannya cukup jelas, di mana untuk pengadaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya maka perlu diterapkan pelayan kerja berdasarkan perorangan, bukan atas dasar rumah tangga. dampaknya, banyak orang yang terlibat dalam pelayanan tanamm paksa tidak lagi mempunyai hak atas tanah. banyak desa merasa perlu melakukan penyesuaian dengan menyerahkan hak penggunaan sebidang tanah kepada beberapa orang sehingga tenaga mereka dapat diikutsertakan dalam pengaturan kerja yang dibutuhkan oleh sistem tanam paksa. f. perubahan ekonomi pedesaan pelaksanaan sistem tanam paksa dalam prakteknya mengikuti pola tradisional yang berlaku dalam masyarakat jawa, sehingga dapat menggerakan para petani di daerah-daerah tertentu agar mau bekerja dalam menghasilkan tanaman untuk ekspor. harapan pemerintah adalah dengan menggunakan otoritas kepala desa, dapat menggerakan penduduk untuk mau menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan tanam paksa, dan juga mau bekerja untuk tanaman ekspor. sikap ini juga dimaksudkan untuk mengkondisikan agar masyarakat jawa tetap statis. kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena dampak ekonomi sistem tersebut justru telah menggerakan perubahan-perubahan dan mempercepat kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada. pola-pola tradisional kalangan atas di tingkat desa sudah kocar-kacir pada permulaan abad ke-19 sehingga sistem tanam paksa hanya dapat menggunakan pola-pola itu dengan cara-cara informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 67 yang tidak rasional dan alamiah. tokoh-tokoh penguasa mengalami tekanantekanan yang semakin berat karena tuntutan-tuntutan sistem tersebut terhadap mereka. sistem tanam paksa dianggap telah mengubah hak-hak pemilikan tanah dari milik perseorangan menjadi milik bersama, yang tentunya telah merusak hak-hak perseorangan atas tanah yang sebelumnya sudah ada. hakhak pemilikan tanah merupakan kepentingan subjektif bagi kelompokkelompok pengusaha swasta yang hendak mengganti sistem tersebut dengan bentuk eksploitasi mereka sendiri. sementara furnival dan burger merupakan penulis yang fanatik mendukung kecenderungan tersebut, pembentangan paling jernih dari argumen ini dalam bahasa ingris didapati pada penelitian clifford geertz mengenai involusi pertanian (geertz, 1963). dengan memintakan perhatian terhadap bukti-bukti dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, dalam menjelaskan perkembangan-perkembangan semenjak diperkenalkanya sistem tanam paksa, mereka mendapati bahwa telah terjadi homogenisasi sosial di desa-desa jawa yang mengakibatkan “kemiskinan bersama”. jauh sebelum sistem tanam paksa dilaksanakan, kaum tani jawa telah menyesuaikan diri secara pleksibel pada kebutuhan-kebutuhan setempat, tempat di mana mereka berada. sifat-sifat seperti bersedia bekerja keras, kemampuan perorangan, dan penyesuaian kepada perubahan, serupa dengan apa yang telah dikemukakan oleh selo soemardjan pada tahun-tahun 1960-an (selo soemardjan, 1968). para pengusaha di atas tingkat desa mengetahui semuanya itu, lalu mengolahnya secara terinci dengan para kepala cacah mereka, yang oleh hoadley, yang meneliti wilayah cirebon dan priangan, dipandang sebagai abdi-abdi para penguasa yang lebih tinggi. penyesuaian demikian memungkinkan para kepala di atas tingkat desa memenuhi kebutuhan pemerintah akan hasil-hasil pertanian dan tenaga buruh, sambil juga memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang meningkat akan tenaga buruh, serta akan lahan penanaman yang lebih luas. di bawah pengarahan mereka, pemakaian lahan yang tersedia dapat diatur dan penyesuaian-penyesuaian dapat diadakan. hakhak milik atau hak-hak pengawasan atas lahan berada di tangan para kepala cacah dan golongan elite lokal lainnya. berdasarkan kenyataan sistem agraris ini, maka sistem tanam paksa diperkenalkan pada tahun 1830. tujuannya adalah untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang dapat dijual di pasaran dunia, dan untuk tujuan tersebut sistem tanam paksa memakai lahan dan tenaga kerja dari orang-orang desa di jawa yang dibujuk atau dipaksa oleh para kepala di atas tingkat desa. hal tersebut harus dilakukan dalam batas-batas sistem sewa tanah (van niel, 1964). dampak tanam paksa 68 akhir-akhir ini penelitian sejarah mengetengahkan informasi mengenai apa yang terjadi di desa-desa sesudah tahun 1830, ketika pemerintah mulai menyusun pola-pola produksi baru, informasi tersebut memberikan interpretasi yang berbeda atas kejadian-kejadian, berbeda dengan apa yang telah dikemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. bukti-bukti fisik dari cirebon, pekalongan, jepara, dan pasuruan, semua daerah dimana penanaman untuk pemerintah telah diperkenalkan, dan memperlihatkan bahwa kepemimpinan desa telah berhasil menarik keuntungan dari kebutuhan-kebutuhan pemerintah itu dan memperkuat kekuasannya dan melakukan pendekatan pribadi di lingkungan struktur pedesaannya (elson, 1979). dengan menggunakan hak-hak tanah mereka, baik secara perorangan maupun kolektif resmi, dan terutama dengan menyalahgunakan tenaga kerja paksa yang berada di bawah pengawasan mereka, memungkinkan bagi mereka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ke dalam. dengan cara demikian, mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda, yakni memenuhi kebutuhankebutuhan pemerintah di satu pihak, dan menjadikan dirinya makmur dari hasil pembayaran yang masuk ke desa di lain pihak. kewenangan pendistribusiannya sangat tergantung dari kehendak para pemimpin tradisional. dalam prakteknya, tidak semua desa mengadakan reaksi yang sama, tidak semua peraturan penanaman sama, dan tidak semua perubahan itu terjadi pada waktu yang bersamaan (fernando, 1982). jika diamati secara mendalam, maka penelitian-penelitian yang baru memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih dapat dipahami, ketimbang terhadap pandangan-pandangan lama tentang pengaturan-pengaturan rumah tangga desa di jawa sekarang. dengan menggunakan istilah yang lebih sederhana, maka desa-desa di jawa masa kini menunjukkan perbedaan sosial yang tegas serta riil antara penduduk desa yang kaya dengan penduduk desa yang miskin. mereka pada umumnya tidak memperlihatkan pemerataan tingkat sosial maupun homogenitas sosial, yang disangka telah disebabkan oleh penerapan sistem tanam paksa, berdasarkan tulisan-tulisan sejarah sosial sebelumnya. di samping itu, desa-desa masa kini juga menunjukkan suatu kohesi yang kuat, sesuatu yang biasanya tidak akan dilukiskan sebagai suatu pengaruh disintegrasi yang terasa kemudian. bagi pengamat barat terutama pada akhir abad ke-19, penguasaan bersama yang semakin meningkat dari pemilikan lahan itu secara sosial merusak ketertiban desa. kondisi tersebut menimbulkan kesukaran bagi pengaturan kontrak-kontrak perorangan untuk menyewa tanah atau lahan. sementara pengaturan penguasaan bersama seringkali tidak meliputi hak penuh atas lahan tersebut, hanya terbatas pada penggunaannya dan juga sama atas hasilnya. para pemimpin desa, yang hampir tidak pernah secara langsung menggarap lahan, dapat mempertahankan pengawasan sepenuhnya atas sebagian besar lahan-lahan pedesaan tersebut. pengaturan-pengaturan kontrak informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 69 dalam berbagai bentuk yang luas, tersedia bagi mereka dalam mempertahankan apa yang telah mereka miliki, sementara membiarkan orang lain menjalankan pekerjaan di ladang atau di mana saja. para petani kecil yang mandiri, yang bukan merupakan bagian dari lingkaran dalam desa itu atau yang telah melawan kemauan para pemimpin desa, barangkali telah mengakibatkan hidup mereka tersiksa. secara ekonomis, orang-orang demikian telah mengalami kerugian bahkan dapat dilakukan pemaksaan untuk meninggalkan lahan dan desa mereka. sedangkan rumah tangga-rumah tangga dan tenaga kerja yang tidak pernah memiliki tanah, tidak begitu terpengaruh oleh otoritas kepala desa, karena mereka di mana pun selalu bekerja untuk orang lain. oleh sebab itu penguasaan-penguasaan bersama tersebut tampak seolah-olah menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial di desa, meskipun sebenarnya tidaklah demikian. begitu juga keadaan tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang berarti bagi para pengusaha perkebunan swasta yang ingin menyewa lahan-lahan pedesaan. dalam hal ini, sekali lagi biasanya kepala desa menguasai keadaan dan sesuatu persetujuan selalu dapat dicapai. dalam struktur golongan sosial dan ekonomi desa ini, peralihan tidak secara keseluruhan mengubah ikatan yang menyatukan desa sebagai suatu kesatuan sosial dan sebagai suatu unit yang produktif. meskipun para penduduk desa memahami perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, desa juga tetap merupakan pusat sistem penghidupan bagi sebagian besar penduduk. benar, orang-orang berpindah ke kota dan mendapat pekerjaan bukan jenis pertanian, sedangkan yang lain-lain menggabungkan diri dengan perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang ekspor. tetapi sebagian besar orang jawa, tinggal di desanya. bahkan sebagian dari mereka yang tampaknya sama sekali terpisah, memelihara ikatan dengan desanya dalam berbagai cara. pengaturan yang sedikit banyaknya bersifat ganda ini, ternyata merupakan salah satu batubatu fondasi dari cara pengaturan tenaga buruh murah yang menguntungkan bagi sektor ekspor dari perekonomian. perangkat desa mengumpulkan dan mengelola penyediaan tenaga buruh murah ini, harus mempertahankan ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan tradisional agar dapat memenuhi fungsi yang tidak dihapuskan ini dengan cara mengubah buruh-paksa menjadi buruh yang diberi upah, sebab tingkat upah yang rendah tergantung pada simbiose yang berkesinambungan antara ekspor swasta dengan ekonomi pedesaan. dalam konteks inilah para pemimpin desa harus membangun dan memperluas kekuasaan mereka. kenyataan-kenyataan itu tidak menyebabkan mereka menjadi petani mandiri yang berorientasi pada pasar, walaupun dalam bidang ini mereka memang melakukan fungsi-fungsi sebagai perantara. mereka tidak dapat mengabaikan hubungan-hubungan sosial desa, karena desalah satu-satunya yang merupakan tumpuan mereka sebagai dampak tanam paksa 70 basis kelembagaan yang tunggal untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang berkesinambungan. dalam kaitan suatu sistem ekonomi padat karya para pemimpin desa berusaha keras dalam mempertahankan ikatan-ikatan tradisional dan kewajiban-kewajiban sosial. karena dengan dipertahankannya sistem sosial tradisional, maka para pemimpin desa akan mudah memperoleh tenaga kerja baik untuk kepentingannya sendiri, maupun untuk pengabdian atau melayani pemerintah kolonial. akhirnya yang menjadi objek pemerasan adalah penduduk, yakni disamping harus memenuhi tuntutan pemerintah kolonial, di sisi lain mereka dituntut untuk tunduk pada para kepala desa sebagai pemimpin tradisional mereka. tidak heran apabila ketika terjadi resistensi yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tertindas, maka yang paling pertama menjadi sasaran adalah para pemimpin tradisional. fenomena ini dapat difahami mengingat merekalah para pemimpin tradisional yang dirasa secara langsung melakukan politik eksploitasi terhadap rakyat, baik berkenaan dengan masalah tanah, maupun yang berhubungan dengan tenaga kerja. g. penutup dalam pembangunan ekonomi dewasa ini, tampaknya perlu menimba pengalaman-pengalaman masa lampau, misalnya, bagaimana sistem ekonomi modern mempunyai dampak baik positif maupun negatif terhadap sistem ekonomi subsistensi. sumbangan pemikiran sejarah dalam kajian ekonomi indonesia abad ke-19 dapat memberikan sebagian jawaban untuk kepentingan yang berarti pada masa sekarang. demikianlah, sejarah akan menemukan kegunaannya melalui tiga dimensi waktu yakni masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. konsepsi ini sangat relevan dengan terminologi allan nevin yang menegaskan bahwa sejarah adalah jembatan penghubung antara masa lampau, masa sekarang, dan sebagai petunjuk arah ke masa depan. sejarah dalam bentuknya yang seperti apa pun juga, hendaknya janganlah dianggap hanya sebagai kenangan masa lalu yang tiada guna, melainkan menjadikannya suatu peristiwa bermakna bagi kehidupan riil umat manusia. tidak salah lagi bahwa sistem tanam paksa yang diterapkan di hindia belanda telah mendatangkan perubahan sosial masyarakat baik secara makro maupun mikro. sistem tanam paksa merupakan penghisapan dan pemerasan secara brutal yang dikelola oleh orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan, yang nilai-nilainya dibentuk oleh latar belakang kebudayaan masing-masing. sistem tanam paksa menjalankan suatu tipu muslihat pada lingkungan sosio-ekonomi secara lebih canggih dan rumit. dalam membahas sistem tanam paksa, akan lebih komprehensif apabila dikaji tidak secara tradisional, agar berbagai aspek yang menyertai dilaksanakannya sistem dapat teungkap. karena jika tidak, maka gambaran utuh dari sistem ini tidak akan informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 71 ditemukan. namun demikian secara riil adalah tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa menyebabkan adanya pembentukan modal, adanya tenaga murah dan terjadinya perubahan ekonomidi tingkat pedesaan. daftar pustaka anne booth, william j.o’malley, anna weidemann (ed), 1988. sejarah ekonomis indonesia. jakarta: lp3es. ardiansyah, syamsul. cultuur procenteen. hutagalung, b.r., batig sloot dari cultuurstelsel. monopoli perdagangan opium oleh pemerintah india-belanda. robert van niel, 1992. java under the cultivation system: collected writings. leiden: kitlv press. r.e. elson, 1978. the cultivation system and ‘agricultural involution’. melbourne: monash university. c. fasseur, 1975. kultuurstelsel en koloniale baten: de nederlandse exploitatie van java 1840-1860. leiden: university press. wikipedia indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa indonesia. biodata penulis: zulkarnain. lahir di sumbawa besar, 9 agustus 1974. menamatkan pendidikan s2 pendidikan sejarah univ. jakarta. saat ini sebagai tenaga pengajar pada program studi pendidikan sejarah fise universitas negeri yogyakarta dan mengampu mata kuliah sejarah ketatanegaraan. 109 aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi, merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok ... merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok perempuan urban aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi. jurusan pendidikan sosiologi, fis, uny aris_martiana@uny.ac.id abstract urban women have a higher education background who understand information knowledge about smoking and financial independence as they work in the public sector. they have a smoking behavior both in private and public spaces so as to be known to the public. it is very interesting that smoking behavior is used as a symbol of communication made by fellow smokers, a symbol of social interaction in their group.this study aims to be able to know that smoking as a symbol of interaction have meaning for urban woman smokers. this research is qualitative descriptive research because it will be able to produce data information in holistic and depth. according to the purpose of research used purposive sampling and snowball sampling techniques with data collection techniques using observation and interview. data analysis using interactive model analysis technique.the results of this study showed that smoking is a symbol for them to communicate that occurs in social interaction. symbols have a meaning that is as needs and habits, togetherness, release fatigue and respect smokers. they also have a habit in smoking that is done together with fellow smokers are drinking coffee, there are also drinking liquor and gamble. that is gambling soccer. the activity is done when gathering with fellow smokers. the gathering is usually done at night after they work. abstrak perempuan urban memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang memahami pengetahuan informasi tentang merokok dan kemandirian secara finansial dikarenakan mereka bekerja di sektor publik. mereka memiliki perilaku merokok baik di ruang pribadi maupun umum sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. hal tersebut sangat menarik ternyata perilaku merokok digunakan sebagai simbol komunikasi yang dilakukan sesama perokok, simbol interaksi sosial dalam kelompok mereka.penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bahwa merokok sebagai simbol interaksi memiliki makna bagi perokok perempuan urban. penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena akan dapat menghasilkan informasi data secara holistik dan mendalam. sesuai tujuan penelitian digunakan teknik cuplikan purposive sampling dan snowball samplingdengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. analisis data dengan menggunakan teknik analisa model interaktif. hasil penelitian ini menunjukan bahwamerokok adalah sebuah simbol bagi mereka melakukan komunikasi yang terjadi dalam interaksi sosialnya. simbol tersebut memiliki makna yaitu sebagai kebutuhan dan kebiasaan, kebersamaan, melepaskan kepenatan dan menghargai sesama perokok. mereka juga memiliki kebiasaan dalam merokok yang dilakukan bersama-sama teman sesama perokok yaitu minum kopi, ada yang minum minuman keras juga ada yang berjudi yaitu judi bola. kegiatan tersebut dilakukan saat berkumpul dengan sesama perokok dan biasanya dilakukan pada malam hari selepas mereka bekerja. keywords: woman, smoking, symbol 110 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan masyarakat akan selalu berubah. perubahan yang dialami masyarakat oleh soerjono soekanto (2010: 268) dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu: perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. hal tersebut memiliki dampak yang penting diberbagai segi kehidupan masyarakat. salah satu perubahan yang terjadi di masyarakat adalah perubahan sebuah komunitas di era tradisional menjadi era modern yang melanda suatu wilayah. modernisasi akan beriringan dengan industrialisasi, dua istilah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh richard osborne & borin van loon (2005) bahwa modernitas dan industrialisasi meruntuhkan tatanan lama yang didominasi oleh pertanian dan agama, dan memacu seluruh perubahan teknologi budaya yang telah berkembang selama beberapa abad. dapat dikatakan bahwa modernisasi (dan posmodernitas) pada dasarnya adalah proses perubahan yang sangat cepat. perubahan tersebut memberi dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. dampak positif dan negatif akan terlihat nyata sehingga menuntut manusia yang tinggal di lingkungan masyarakat agar siap menghadapinya. dampak positif merupakan hal yang diharapkan dan diidamkan oleh semua manusia di segala lapisan masyarakat, sebaliknya dampak negatif yang muncul selalu tidak diinginkan terjadi dari sebuah perubahan. namun keduanya akan selalu ada bersamaan dengan terjadinya suatu perubahan. graham allan menuliskan bahwa ferdinand tonnies menggemakan kekha wati ran yang bersifat umum dia berargumen bahwa modernisasi mengakibatkan hilangnya komunitas dan solidaritas lokal. dalam ekonomi industri yang berkembang di eropa bagian utara, pengetahuan bersama dan kontrol sosial yang dihasilkan melalui kehidupan perdesaan kecil, tidak mungkin lagi muncul di pusat-pusat perkotaan berskala besar, yang anonim dan berbeda secara sosial (john scott, 2011:55). perubahan secara sosial dan budaya dari generasi dahulu ke generasi berikutnya tentu menunjukkan perbedaan. seiring dengan konteks waktu antara era tradisional dan modern serta dalam konteks kewilayahan geografis yakni desa dan urban maka masyarakat yang hidup didalamnya mengalami proses sosial berbeda. hal tersebut juga terjadi pada kaum perempuan. perempuan yang hidup di masyarakat urban memiliki tingkat kebebasan lebih tinggi daripada di masyarakat desa yang kental dengan nilai dan norma sosialnya. banyak aspek yang membedakan kehidupan masyarakat desa dan masyarakat yang tinggal di lingkungan kota (urban). heterogenitas muncul diperkotaan yang belum bisa ditemukan di wilayah desa. begitu pula perempuan yang tinggal di wilayah tersebut. mereka mengalami perbedaan baik dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kebiasaan, ataupun aturan yang diterapkan di wilayahnya dan lain sebagainya. konteks waktu juga memberi perbedaan yang melekat pada diri perempuan zaman dahulu dan saat ini dengan kentara. salah satunya dalam pendidikan, perempuan dahulu belum mendapatkan selayaknya kaum pria. perempuan dahulu yang secara budaya selalu menjadi nomer dua setelah laki-laki memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek sehingga perempuan tertinggal dibelakang. kemudian ada beberapa tokoh yang mulai memperhatikan dan memperjuangkan hakhak dasar perempuan. misnatun menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan kepada kaum perempuan hanya terbatas di sekolah rendah. perempuan juga banyak mendapat perlakuan tidak adil, seperti nikah paksa, dicerai, atau poligami tanpa persetujuannya atau ditelantarkan tanpa pertanggungjawaban. faktor itulah yang menyebabkan kartini begitu menggebu 111 aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi, merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok ... untuk mengawali perjuangannya dengan mendidik kaum perempuan. (mukhrizal arif, dkk:2014). kita sudah mengetahui bahwa kartini adalah tokoh yang memperjuangkan kaum perempuan sehingga saat ini dapat terlihat secara umum perempuan memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki. bahkan mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas dan berwawasan sehingga perempuan sudah memahami tentang diri dan lingkungannya. mereka tidak hanya berurusan dengan pekerjaan domestik namun juga ranah publik sehingga perempuan mampu mandiri salah satunya dalam finansial. perempuan kini diperlakukan sama dan sejajar dengan kaum pria, adanya kebebasan berpikir, berpendapat dan bertin dak menuntut perempuan harus belajar guna meningkatkan kualitas diri. dari waktu ke waktu perempuan di berbagai wilayah semakin maju, tidak hanya sebagai konco wingking saja dalam istilah masyarakat jawa namun sekarang mereka mampu menjadi teman yang sejajar kedudukannya. wilayah urban yang sangat heterogen sebagai lingkungan belajar individu dapat mempengaruhi pembentukan perilakunya. perilaku yang dimiliki perempuan urban adalah refleksi dari pola pendidikan yang dia alami sepanjang hidupnya. perilaku yang tampak tersebut memiliki tujuan dan maksud tertentu. ken plumer (2011: 135) mengungkapkan bahwa secara singkat perilaku sosial dapat meliputi: perilaku rasional disaat perilaku kita dipengaruhi oleh maksud dan tujuan, perilaku nilai disaat perilaku kita dipengaruhi oleh nilainilai pribadi, perilaku praktis disaat perilaku kita dibentuk dengan cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari, perilaku instrumentasi disaat perilaku kita dibentuk dengan cara mengejar tujuan pribadi kita, perilaku emosional disaat kita dipengaruhi oleh perasaan, perilaku tradisonal disaat perilaku kita dipengaruhi oleh kebiasaan kita, perilaku jasmaniah disaat perilaku kita sangat terkait dengan fungsi, perpindahan, dan gerakan tubuh kita, perilaku inovatif disaat perilaku kita diarahkan oleh kreativitas. begitu pula perilaku merokok yang dilakukannya. kebiasaan merokok pada umumnya dilakukan oleh kaum pria dan ada yang dilakukan penduduk didaerah bersuhu dingin sehingga menjadi hal yang wajar bagi masyarakat umum. akan tetapi segelintir kaum perempuan juga melakukan hal yang sama di daerah yogyakarta baik secara terbuka didepan umum ataupun tidak. seperti yang diungkapkan oleh imam budhi santoso (2012) bahwa demikian juga halnya dengan perempuan perokok, karena kenyataannya baik di jawa/indonesia maupun di barat, merokok bukan monopoli laki-laki. kendati sering terkesan merokok bagi perempuan merupakan imbas gaya hidup modern (sebagaimana banyak dianut oleh perempuan di perkotaan), namun sesungguhnya tradisi merokok di kalangan perempuan sudah terdapat di jawa cukup lama. yogyakarta menjadi salah satu tempat tujuan dalam urbanisasi yang kemudian menjadikan masyarakatnya sangat beragam. banyak hal yang ditawarkan dari wilayah tersebut sehingga banyak orang datang dari luar daerah baik dari segi pendidikan, sosial, budaya, agama, kesehatan maupun segi ekonomi. hal itu menarik perhatian orang untuk berkunjung bahkan menetap. kita ketahui bahwa yogyakarta sebagai kota budaya sangat kental dengan budaya jawa memiliki sejarah kemegahan kerajaan. masyarakat jawa memiliki tata kelakuan tinggi dan ketat secara budaya sehingga ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh masyarakatnya dalam berperilaku. nilainilai sosial hidup dalam lingkungan budaya yang wajib dianut anggota masyarakatnya. budaya pendatang dan budaya asli hadir di wilayah itu. keberagaman yang ada mampu menciptakan berbagai fenomena sosial budaya. salah satunya adalah fenomena merokok khususnya di kalangan perempuan. perokok perempuan banyak dijumpai di area publik yogyakarta, mereka tanpa ragu merokok di depan umum. perilaku merokok yang dilakukan oleh perempuan pekerja di ranah publik dan berpendidikan tinggi memiliki simbol yang bermakna dalam berkomunikasi dengan 112 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 sesama perokok perempuan. komunikasi yang dibutuhkan saat mereka berinteraksi sehingga perilaku tersebut memberikan identitas pada dirinya. padahal sebagai perempuan pekerja di wilayah urban yang mudah mengakses semua informasi, pengetahuan dan teknologi tentunya memahami hal ikhwal tentangrokok bahkan bahaya yang ditimbulkannya.secara umum perempuan merokok memiliki resiko besar dari segi kesehatan dan adanya stigma negatif terhadap perempuan perokok di lingkungan sekitarnya namun mereka menjadikan perilaku merokok tersebut menjadi hal yang biasa dalam hidup. metode merokok sebagai simbol berinteraksi perempuan urban akan dideskripsikan dengan menggunakan metode kualitatifdeskriptif untuk mengungkapkan suatu fenomena yang ada di masyarakat secara komprehensif dan holistik. metode ini sangat tepat karena akan dapat menggali informasi dibalik peristiwa yang terjadi bahkan akan mampu membangun serpihan-serpihan informasi menjadi utuh data hasil penelitian dengan baik. telah diketahui bahwa hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah perempuan yang berada di kawasan urban sehingga istilah kata urban paling tepat digunakan. penelitian ini menggunakan sumber data narasumber (informan) adalah perempuan, perempuan yang berperilaku merokok. perempuan tersebut tinggal di kawasan perkotaan (urban) yogyakarta meskipun bukan asli orang yogyakarta yakni pendatang dari luar kota yogyakarta. mereka bekerja dengan status sebagai mahasiswa dan sudah menyandang gelar sarjana. proses mendapatkan informan peneliti mengalami kesulitan karena hal yang dikaji sangat sensitif sehingga tidak semua perempuan perokok bersedia. pada akhirnya penelitian ini memiliki 12 informan dengan inisial antara lain er, li, ap, rn, me, ma, ft, iw, ar, ad, dn, dan rw. sebanyak 7 orang informan sudah lulus perguruan tinggi dan 5 orang masih menempuh studi di perguruan tinggi. bagi yang sudah lulus perguruan tinggi mereka bekerja penuh waktu dalam sektor publik. sedangkan yang mahasiswa mereka belajar sambil bekerja secara sampingan tidak penuh waktu contohnya di dunia hiburan seperti menyanyi, memandu acara tertentu atau mempunyai toko pakaian pribadi. hal tersebut membuat perempuan tersebut mampu mencukupi kebutuhan masingmasing dengan usaha sendiri. teknik cuplikan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. peneliti sebelumnya telah menentukan kriteria seseorang yang menjadi informan yaitu perempuan pekerja di sektor publik dan memiliki kebiasaan merokok juga terpelajar. penetapan kriteria tersebut adalah penggunaan cuplikan purposive sampling. kemudian dengan teknik snowball sampling dengan menemukan informan sebagai kunci dahulu yang selanjutnya melakukan wawancara. dari dia akan ditemukan informan lain yang sama dengan kriteria memiliki perilaku merokok dan didapatkan informan kembali bahkan lebih banyak karena mereka mempunyai jaringan yang cukup solid. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan mela ku kan pengamatan dan melihat aktifitas beberapa informan yang kemudian dilakukan wawan cara mendalam guna mendapatkan informasi. validitas data menggunakan trianggulasi untuk mendapatkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. pene litian ini menggunakan trianggulasi metode yaitu pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. teknik yang digunakan yaitu observasi dan wawancara sehinggga data lebih akurat.teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara holistik tentang hasil penelitian tersebut. penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model interaktif miles & huberman. aktivitas analisis data model iniadalahreduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. data kualitatif pada studi pendahuluan berupa 113 aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi, merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok ... hasil wawancara dan catatan lapangan direduksi, disajikan untuk diberi makna, terakhir disimpulkan untuk memperkuat latar belakang penelitian.bagi miles & huberman (1992) mengatakan bahwa ..analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan scara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. hasil dan pembahasan hakekat manusia selain sebagai makhluk tuhan dan makhluk pribadi adalah sebagai makhluk sosial dan budaya. manusia sebagai makhluk sosial dan budaya tidak dapat hidup sendiri sehingga akan membutuhkan bantuan dari pihak lain. kehidupan sosial budaya manusia menuntut untuk melakukan interaksi. interaksi berupa hubungan antara satu individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. manusia jelas pasti terlibat dalam hubungan tersebut yang mampu mempengaruhi perilaku individu. seperti yang diungkapkan oleh ken plummer (2011) bahwa di dunia ini orang berperilaku terhadap orang lain dan mereka menciptakan dunia sosial bersama orang lain; mereka bukan semata-mata resipien (penerima) yang pasif dalam tatanan, struktur, penjara dan pola sosial yang ada. tindakan-tindakan mereka bahkan terus mengubah dunia dan menjaga kehidupan sosial dalam gerakan tanpa henti bersamaan dengan keterikatan mereka dengan orang lain. perilaku oranglain dapat mempengaruhi perilaku individu. mereka berhubungan timbal balik saling berinteraksi satu sama lainnya. interaksi yang dilakukan tidak juga terlepas dari komunikasi di dalamnya. perilaku individu di wilayah perkotaan dapat diartikan sangat dinamis dengan kehidupan sosial budaya. semua hal yang ada di wilayah perkotaan juga akan mempengaruhi perilaku individu. komunikasi yang dilakukan dalam berinteraksi sudah semakin maju. kota sebagai salah satu tempat untuk membentuk perilaku manusia. perilaku terbentuk karena ada stimulus yang diterima dan kemudian direspons oleh manusia sesuai dengan makna yang didapatkan dari pengetahuan dan pengalaman...peraturan dapat digunakan untuk membentuk perilaku warga kota dimana ketika akhirnya terinternalisasi dan terprogram dalam otak tanpa disadari perilakunya telah menjadi kebiasaan.. peraturan juga dapat membedakan perilaku yang baik dan yang tidak baik (dk. halim, 2008: 13). seiring yang disampaikan oleh paul b.horton & chester l. hunt (1984: 151)kota merupakan tempat berbagai hal yang saling bertentangan (kontras). kota merupakan pusat pendidikan, seni, ilmu pengetahuan dan pengobatan, kegembiraan, daya tarik dan kemajuan...kota juga merupakan pusat perilaku buruk dan kejahatan, keroyalan berlebihan, pemuasaan diri tanpa batas dan kepura-puraan. singkatnya kota merupakan tempat segala hal yang sangat berbeda dengan ciri budaya yang dominan. nilai dan norma sosial sebagai peraturan wajib dipatuhi oleh warga di wilayah tersebut yang berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya. masyarakat perkotaan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan masyarakat di pedesaan. seperti yang diungkapkan oleh adon nasrullah jamaludin (2015: 35) bahwa masya rakat perkotaan sering disebut juga urban community. pengertian ini lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek, seperti pakaian, makanan, dan perumahan tetapi lebih luas lagi. kehidupan yang lebih kompleks dialami oleh masyarakat perkotaan. perempuan sebagai masyarakat per kotaan atau masyarakat urban memiliki sifat dan perilaku yang beragam pula. adanya fenomena perilaku perempuan merokok di wilayah urban banyak ditemukan secara terbuka. perempuan urban merokok di 114 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 ruang publik dengan bebasnya bukan hal yang asing lagi. bagi perempuan tersebut merokok memiliki simbol yang mengandung makna. simbol digunakan untuk berkomunikasi diantara mereka yang tanpa disadari akan menimbulkan aturan dalam sesama perokok sehingga dapat dipahami ketika berkomunikasi lalu akan dipatuhi oleh mereka. simbol menjadi bagian dari komunikasi. komunikasi yang dilakukan individu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. komunikasi langsung disebut juga dengan komunikasi primer dan yang tidak langsung atau melalui perantara media disebut komunikasi sekunder. komunikasi primer bagi syukriadi sambas (2015) adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka langsung antara seseorang kepada yang lain untuk menyampaikan pikiran ataupun perasaannya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya bahasa, isyarat, warna, bunyi, bahkan bau. adapun proses komunikasi secara sekunder adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat/sarana sebagai media kedua setelah bahasa. kegiatan merokok pada perempuan memiliki simbol yang bermakna sebagai bentuk komunikasi primer dengan sesama perokoknya. berikut makna perilaku merokok sebagai simbol berkomunikasi bagi perempuan berdasarkan hasil penelitian: kebutuhan dan kebiasaan kebutuhan menjadi hal yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka suatusistem tidak akan dapat berjalan dengan baik dan akan mengalami gangguan. antara kebutuhan dan kebiasaan sangat dekat ketika kebiasaan dilakukan kontinyu setiap waktu yang akan sulit dihilangkan. meskipun kebiasaan tidak menempatkan rokok sebagai kebutuhan. merokok bagi perempuan bermakna sebagai suatu kebiasaan dan menjadi salah satu kebutuhan hidup makna tersebut juga diketahui oleh sesama perokok dalam kelompoknya. kedua hal tersebut menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan bagi individu, seperti yang diungkapkan oleh er: “punya teman kerja ada, teman main ada, sahabat juga ada. kalo teman atau sahabat itu nongkrong di cafe, karaoke, cuman fresh aja. kalo teman kerja itu pas sama-sama kerja di lapangan. kalo sahabat nongkrong di cafe, karaoke seminggu bisa rutin. itu sering juga, kalo sahabat kemarin-kemarin seminggu bisa rutin, bahkan dikatakan tiap hari. merokok itu kebutuhan. kami perokok ada semboyan tak ada hari tanpa asap. buat makan aja mending buat merokok aja ketimbang makan. karena ini bukan saya yang lihat bukan sekedar kebanggaan orang yang lihat itu, bukan. yang ada semboyan lebih baik gak makan mending merokok.” (w/er/21/06/2015) begitu juga me yang mengatakan bah wa: “punya kelompok teman nongkrong, be lanja, party. berkumpul setiap hari dan me rokok adalah sebagai kebutuhan.” (w/me/10/08/2015). kebutuhan merokok bagi informan sudah wajib dipenuhi. bahkan mereka sudah menganggap seperti kebutuhan pokok yang disejajarkan dengan kebutuhan makan. padahal kebutuhan pokok terdiri dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. sesuai dengan adanya hierarki kebutuhan maslow yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, kebutuhan akan penghargaan, dan motif aktualisasi diri (howard s. friedman, 2006). kebutuhan fisiologis dapat berarti sebagai kebutuhan dasar yang berkaitan dengan jasmaniah seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. makna kebutuhan bukan menjadi rahasia umum lagi bagi perokok begitu juga kebiasaan menjadi makna merokok. bagi rn mengatakan bahwa: “ya hanya nongkrong dan bercerita sebulan empat kali. merokok sebagai kebiasaan” (w/ rn/17/06/2015). kebiasaan merupakan tindakan berulang dilakukan oleh individu yang melekat pada dirinya akan tetapi belum sampai pada titik sebuah kebutuhan. sehingga merokok bukan sebagai kebutuhan pokok hanya 115 aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi, merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok ... sebatas kebiasaan. teori pembelajaran sosial menjelaskan kecenderungan kita dalam berespons dengancara tertentu_disebut “kebiasaan”_disebabkan oleh apa yang disebut sebagai sebagai hierarki dorongan sekunder(howard s. friedman, 2006 : 239). merokok biasa dilakukan oleh informan tanpa kecuali baik di ruang publik maupun di ruang privat. kebiasaan dan kebutuhan akan rokok membuat informan hampir selalu membawa batang rokok dan korek api juga tersedia di ruang kerja ataupun kamar pribadi informan. pemaknaan simbol merokok sebagai kebutuhan dan kebiasaan sudah dipahami oleh perokok perempuan. kebersamaan merokok yang dilakukan oleh informan bersama teman-temannya menunjukkan rasa kebersamaan saat mereka berkumpul di suatu tempat. banyak hal yang dilakukan saat berkumpul. kebersamaan yang dirasakan lebih intim ketika saat bertemu kemudian mereka merokok bersama sambil bercerita ataupun bernyanyi seperti yang diungkapkan oleh rw : “ya temen-temen kuliah saya yang merokok. bukan kelompok struktural,namun kelompok teman kuliah biasa. ketika teman-teman saya ke jogja tidak sering sih. seperti yang saya katakan tadi, merokok aktifitas yang menyenangkan. ya tadi itu, paling cuma nongkrong terus ngrokok bareng.” (w/rw/14/08/2015) bagi dn yang menyukai musik hip-hop mengutarakan bahwa :“punya teman teman perokok, nongkrong bareng, hangout bareng, hampir tiap hari dan bagian dari rutinitas.” (w/dn/10/08/2015). li mengatakan bahwa:“banyak temanteman kerja freelance dan temen-temen kuliah ngerokok. gak ada aktivitas, kumpul kalo ada kerjaan sih. merokok itu kegiatan menghisap dan mengeluarkan asap.” (w/ li/30/06/2015). sejalan dengan yang disampaikan oleh ap:“sama-sama perokok suka kumpul, nongkrong, dan ngopi. seminggu tiga atau empat kali itupun kalo gak ada kerjaan. merokok bagi kami lebih kebersamaan.” (w/ ap/10/08/2015). begitu juga ma mengatakan hal yang sama:“ada beberapa teman kampus hampir setiap ketemu di kampus dan di kantin dan hampir tiap hari. merokok itu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. pernah tujuan keluar malam tapi pasti merokok.” (w/ma/09/07/2015). bertemu dan berkumpul di suatu tempat dan melakukan komunikasi primer kemudian merokok bersama adalah kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. perasaan kecocokan dan kesamaan kepentingan tujuan dalam hal merokok menjadi salah satu faktor penyebab mereka bersama. sesuai pendapat blumer (1969) tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri ...tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok;hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai;”organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia (margaret m. poloma, 2004). kelompok sesama perokok perempuan tersebut yang memiliki perilaku tindakan tertentu akan terikat oleh aturan yang secara tidak sadar mereka jalani. dari rasa kebersamaan itu akan tercipta sikap loyal terhadap kelompok dan ada rasa patuh terhadap aturan kelompoknya. sejalan dengan yang disampaikan oleh margaret m. poloma (2004) bahwa sebagian besar tindakan bersama tersebut berulangulang dan stabil, melahirkan...kebudayaan dan aturan sosial. melepas kepenatan lain halnya informan yang memaknai merokok sebagai kegiatan yang tidak sekedar untuk berkumpul dan merokok namun untuk melepas kepenatan dari sibuknya pekerjaan mereka.beberapa orang merasakan adanya tekanan pekerjaan dan mereka menginginkan dapat terlepas dari beban masalahnya sehingga pelampiasan terhadap merokok bagi informan mampu membuat perasaandan pikirannya lebih baik lagi. merokok bukan 116 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 hanya sekedar keinginan ataupun gaya tetapi informan menjelaskan ada unsur sosial saat berinteraksi dengan sesama perokok sehingga mampu menciptakan kebahagiaan secara psikologis, mereka berkomunikasi saling bercerita, membagi hal yang dipikirkan dan dirasakan, juga terkadang saling memberi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi oleh informan. kontinuitas berkumpul dengan sesama perokok perempuan menjadi salah satu kegiatan yang dapat melepaskan kepenatan sehingga informan merasa tidak memiliki beban setelah pertemuan tersebut. informan berinisial ft mengutarakan bahwa: “aktivitas kelompok perokok kerja dan sosial. seminggu 2-3 kali berkumpul. merokok sebagai alat melepaskan kepenatan.” (w/ ft/14/08/2015) makna merokok sebagai pelepas kepena tan dirasakan informan layaknya obat penghilang tekanan, baik dari beban pekerjaan ataupun kehidupan pribadi. saat mengalami tekanan ataupun permasalahan informan akan merokok dalam jumlah banyak sehingga teman sesama perokok akan mengetahuinya tanpa harus bercerita dahulu. mereka memahami dengan simbol rokok yang dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak seperti biasanya. pemaknaan simbol yang sama sehingga dapat terjadi komunikasi dalam kelompok perokok perempuan tersebut. menghargai sesama perokok sebelumnya informan berinisial ft juga menyampaikan tentang perokok sosial. bagi dia merokok sebagai salah satu bentuk menghargai dan mengakui teman saat berkumpul bersama. begitu juga iw mengatakan bahwa : “iya saya punya teman kelompok. teman-teman media, teman-teman aktivis yang kebanyakan juga perempuan merokok. bertemu seminggu satu kali dan merokok bagi kami hanya untuk menghargai sesama perokok. perokok yang sosial.” (w/iw/12/08/2015). menghargai dan memberi pengakuan terhadap teman yang berada di lingkungan yang sama menjadi hal yang lumrah. simbol merokok bagi perokok perempuan adalah bentuk menghargai dan menghormati juga menganggap sebagai temansesama perokok juga. ketika berkumpul mereka terkadang menawari teman yang didekatnya untuk merokok bersama dan berkomunikasi dalam kelompok. tidak hanya dalam kelompok yang terdiri dari teman kumpul informan saja melainkan sesama perokok yang lain baik yang jarang berkumpul ataupun yang baru dikenal. ada bentuk menghargai terhadap orang lain bagi perokok. merokok memiliki berbagai makna bagi perokok sendiri dan sesama perokok. simbol merokok bermakna sebagai kebutu han, kebiasaan, kebersamaan, melepas kepenatan dan menghargai sesama perokok, serta muncul ada istilah perokok sosial bagi mereka. makna simbol merokok dalam kehidupan perokok perempuan yang berada kawasan urban yogyakarta muncul dari pengakuan informan yang menjadi sumber informasi sebagai data kualitatif. seperti yang diungkapkan oleh mead dalam bukunya richard osborne&borin van loon (2005) yaitu seiring pertumbuhan kita sebagai individu kita belajar menggunakan simbol-simbol dari kelompok terdekat kita dan memberikan makna yang sama pada simbol-simbol itu. seiring perkembangan kita dan masyarakat, simbol-simbol itu beserta maknanya dapat saja berubah. kita kemudian berinteraksi secara simbolis dengan lingkungan kita. setiap kelompok sosial perempuan perokok memiliki perbedaan arti simbol tersebut meskipun ada sedikit unsur benang merah yang sama yakni pada kebersamaan dan perokok sosial. macionis misalnya mendefinisikan kebudayaan sebagai nilai, keyakinan, perilaku, dan materi (material objects) yang mengatur kehidupan masyarakat. adapun komponen kebudayaan adalah simbol, bahasa, nilai dan keyakinan. simbol bisa berupa benda atau gerakan yang mempunyai arti khusus bagi orang yang terhimpun dalam kelompok, komunitas atau masyarakat (sunyoto usman, 2015). 117 aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi, merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok ... unsur kebersamaan dan menghargai sesama perokok dalam suatu perkumpulan yang memang hampir selalu ada dalam perempuan perokok. ketika mereka tidak mempunyai batang rokok akan diberi oleh temannya pada saat itu sedang berkumpul kemudian merokok bersama-sama. ketika mereka merokok dalam satu komunitasnya tentu akan berbeda dalam memaknai simbol merokoknya. lain halnya dengan perokok perempuan di daerah dataran tinggi dieng memaknai simbol merokok dikarenakan keadaan alam yang dingin mengarahkan perempuan merokok. juga ada pendapat bahwa merokok dilakukan oleh perempuan pekerja sehingga terkesan kotor (iman budhi santoso, 2012). walaupun ada beberapa perempuan yang merokok dikarenakan keadaan alam tempat dia tinggal itu menjadi hal yang umum, bagi perempuan urban yang merokok menjadi perilaku yang kurang baik di beberapa kelompok masyarakat lain. perilaku merokok pada perempuan bagi masyarakat pada umumnya memiliki stigma negatif yaitu perempuan nakal seperti juga yang diungkapkan oleh rn:“keluarga tidak setuju. terutama ibu gak setuju karena ngerokok itu cewek nakal biasanya.” (w/ rn/17/06/2015).ada stigma negatif yang dialami oleh perempuan perokok yang diberikan oleh masyarakat secara umum. seperti yang ditulis oleh iman budhi santoso (2012) bahwa perokok perempuan di dieng mengatakan banyak orang dari kota yang menganggap perempuan merokok itu saru seperti perempuan nakal. terkadang perilaku merokok pada perempuan dikategorikan adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai aturan di masyarakat karena perokok itu ditujukan hanya pada kaum laki-laki. akan tetapi perbedaan makna simbol pada perempuan di dataran tinggi dieng dengan perempuan urban begitu jelas berbeda. perempuan di dataran tinggi dieng tersebut berkaitan dengan budaya yang hidup disana dan faktor geografis dikarenakan keadaan alam yang lebih dingin dari daerah lainnya. perilaku individu sangat berkaitan dengan interaksi sosial yang dialaminya dan simbol yang dimiliki dalam interaksi serta komunikasi yang dilakukan mampu mempengaruhi individu dalam berperilaku. ada konsep self indication yang dikatakan oleh blumer yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan yang dalam proses ini individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu (agus salim, 2008). individu berperilaku tidak lepas dari penilaian dan pandangan orang lain, begitu pula perilaku perokok perempuan yang mendapatkan stigma negatif dari beberapa kelompok masyarakat lainnya. penilaian dan pandangan tersebut biasanya dapat mempengaruhi apa yang akan individu lakukan. seperti yang dijelaskan dalam teori sosiologi komunikasi yaitu teori perbandingan sosial bahwa kita juga menyadari posisi kita dalam pandangan orang lain dan masyarakat. kesadaran posisi ini tidak melahirkan prasangka jika kita menilai orang lain relatif memiliki posisi yang sama dengan kita. menurut myres (1999), prasangka terlahir ketika orang menilai adanya perbedaan yang mencolok. teori perbandingan sosial ditimbulkan oleh kebutuhan untuk menilai diri sendiri (syukriadi sambas, 2015: 87). teori tersebut menyampaikan bahwa ketika individu berkomunikasi mengandung unsur penilaian terhadap orang lain. bahkan dapat mengakibatkan prasangka. prasangka tersebut bisa jadi positif bisa juga negatif, hal tersebut sesuai dengan pengalaman individu penilai. aktivitas lain yang dilakukan saat merokok dan berkumpul dengan sesama perokok bagi perempuan urban adalah aktivitas minum, makan dan berjudi sehingga mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pertemuan tersebut. pertemuan yang biasanya dilakukan di malam hari selepas informan bekerja. ada informan yang hanya minum minuman kopi dan minuman keras sebagai pelengkap namun tidak berjudi seperti yang dikatakan informan ar bahwa : kalau judi kebetulan tidak ya, nah kalau minum masih, karena biasanya ada 118 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 teman yang mengajak minum anggur, civas, krl kalau jaman kuliah bir pernah. biasanya saya minum itu karena capek bukan untuk mabuk. karena menurut saya sekalianlah untuk minum sekalian yang berkualitas. sekarang sudah tidak pernah ke diskotik. kalau kopi iya suka sih, tapi tidak banyak karena perut saya tidak kuat, nah kopi itu obat migrain buat saya, karena maag tadi kalau minum kopi sakit, sering dulu mengkonsumsi kopi klotok. sekarang kuat kopi-kopi cream.” (w/ar/22/06/2015) begitu juga yang dialami oleh er yaitu : “kalo judi enggak. cuma minum aja. macam-macam e mas, kontrui, jack, redlebel, saya sampai apal semua jenis minuman. kopi terus, dimanapun warung mesti saya beli kopi. ngerokok yang harus ada kopi.” (w/er/21/06/2015) sejalan dengan yang dikatakan rn bahwa:“minum minuman keras selain bir. bir bikin alergi. kadang-kadang ngopi tapi kopi item.” (w/rn/17/06/2015). akan tetapi ada informan yang tidak sering minum minuman keras maupun judi hanya minum kopi saja sebagai teman merokok, seperti rw juga me nga takan: “pernah minum tapi tidak hobi, kalau untuk judi tidak, tidak punya uang. iya saya suka minum kopi.” (w/rw/14/08/2015). senada yang diungkapkan oleh ma:“minum minuman keras iya kalo judi enggak. minum kopi juga iya.” (w/ma/09/07/2015). bagi me dia tidak berjudi maupun minum kopi, saat merokok bersama teman-temannya dia hanya minum minuman keras. berikut pengakuannya:“minum iya minuman keras, judi enggak, tapi tidak mengkonsumsi kopi.” (w/me/10/08/2015). akan tetapi informan ada yang suka berjudi jenis judi bola dan ada yang lebih menyukai kopi daripada minuman keras sehingga dia tidak sering minum minuman keras seperti yang diungkapkan oleh informan ap:“minum-minuman keras jarang, judi bola langsung sama teman. palingan ya ngopi.” (w/ap/10/08/2015). bahkan dari informan sekarang ada yang sudah tidak mengkonsumsi minum minuman keras lagi yaitu li dan iw. li mengatakan bahwa,“untuk minum minuman sekarang udah enggak sama sekali tapi pernah minum. judi enggak. kalo kopi suka tapi gak sering.” (w/li/30/06/2015). iw mengungkapkan hal yang sama: “dulu saya juga minum minuman keras, iya saya juga mengkonsumsi kopi” (w/iw/12/08/2015). informan memiliki kesukaan masingmasing dalam pemilihan perilaku yang menemani saat mereka merokok. perilaku minum minuman keras dialami oleh 10 informan baik yang sampai sekarang masih aktif, jarang ataupun sudah berhenti meminumnya bahkan ada yang tidak menyukai judi juga minum minuman keras bahkan minum kopi sekalipun seperti ad mengungkapkan bahwa:“ngga minum minuman keras juga judi. kopi juga ngga doyan. bikin pengen bab” (w/ ad/12/06/2015). motivasi yang dimiliki oleh informan dalam membentuk perilaku berbeda. keinginan dan dorongan yang dimiliki individu mempengaruhi kehidupannya begitu juga hal tersebut dipengaruhi oleh kehidupan sekitarnya. respon yang diberikan individu dari stimulus yang ada juga berbeda satu sama lain. bagi hull, makhluk hidup melakukan respons yang bertujuan menurunkan dorongan dalam dirinya. respons-respons ini pada diri makhluk hiduplah yang menjadi stimulusstimulus untuk respons-respons lebih lanjut dan meletakkan dirinya antara stimulus (misalnya rasa lapar) dan respons (misalnya makan) (howard s. friedman, 2006:238). merokok yang memiliki simbol dan maknadi dalamnya terdapat perilaku pengiring yaitu aktivitas minum minuman keras atau kopi atau bahkan judi. meskipun berdasarkan data dari informan untuk berjudi bukan yang utama. minuman keras dan kopi hampir selalu dilakukan oleh sebagian besar dari mereka. akan tetapi untuk minum minuman keras dilakukan hanya saat berkumpul bersama teman kelompoknya, secara individu ratarata hanya mengkonsumsi kopi. pertemuan dalam kelompoknya tersebut membutuhkan waktu yang tidak 119 aris martiana, amika wardhana & poerwanti hadi pratiwi, merokok sebagai simbol interaksi bagi perokok ... singkat dan biasanya terjadi pada malam hari, seusai mereka bekerja.kelompok perokok perempuan duduk bersama sambil berkomunikasi tentang berbagai hal yang bersifat kesenangan saja sehingga bagi mereka hal tersebut membuat bahagia perasaan setiap perokok yang datang berkumpul. seiring dengan yang diungkapkan oleh george ritzer & douglas j. goodman (2009) bahwa agar memiliki diri orang harus menjadi anggota komunitas dan ia diarahkan oleh sikap yang sama dengan sikap komunitasnya. kalau bermain hanya memerlukan diri yang terpilah-pilah maka permainan memerlukan diri yang koheren. merokok bagi perokok perempuan adalah cara untuk berkomunikasi dengan baik sesama perokok. komunikasi diperlukan untuk keberlangsungan interaksi sosial diantara mereka. ada kesamaan makna dan pemahaman dalam berkomunikasi sehingga terbentuk kelompok sesama perokok. seperti yang diungkapkan oleh syukriadi sambas, (2015) bahwa proses komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kesamaan makna. sebaliknya komunikasi menjadi gagal apabila keduanya tidak ada kesamaan makna atas apa yang dipertukarkan atau dikomunikasikan. seiring pernyataan dari sunyoto usman (2015) bahwa oleh karena dalam hidup bermasyarakat orang menyepakati makna suatu simbol dan kemudian mendistribusikannya, makaorang dengan efektif dapat menjalin komunikasi. selanjutnya, karena makna suatu simbol itu adalah dipelajari, maka simbol-simbol itu adalah bersifat sosial dan dipelajari melalui hidup bermasyarakat. perokok perempuan dalam hal ini mempelajari apa yang dapat dikatakan sebagai budaya bagi komunitasnya. mereka berinteraksi menggunakan simbol dan memahami maknanya serta mengikuti arti dan tujuan simbol ke dalam perilaku mereka. komunikasi yang dilakukan oleh perempuan perokok di wilayah urban menyertakan simbol merokok sebagai bahasa yang sudah dipahami maknanya oleh sesama perokok. syukriadi sambas (2015) mengatakan bahwa simbol-simbol, nilai-nilai dan gagasangagasan merupakan bagian kebudayaan itu sendiri serta hasil dari cipta, rasa dan karsa dari tindakan manusia. hubungan yang sangat erat itu menimbulkan penciptaan simbol-simbol, sampai manusiapun disebut makhluk dengan simbol-simbol. manusia bisa menciptakan simbolkarena manusia berpikir, berperasaan dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan sebagai akibat tekanan alamiah dari manusia untuk berkomunikasi. seiring dengan yang diungkapkan oleh james m. henslin (2007) bahwakebudayaan nonmaterial sebagai kebudayaan simbolis (symbolic culture) karena komponen intinya ialah simbol yang digunakan manusia. sebuah simbol (symbol) merupakan sesuatu yang diberi makna oleh manusia, yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. simbol mencakup gerak isyarat, bahasa, nilai, norma, sanksi, folkways dan mores. hal tersebut bagian dari komunikasi. komunikasi yang dilakukan perokok perempuan dengan sesama perokok mudah dipahami dan dilakukan. simpulan merokok sebagai simbol dalam berin teraksi bagi perokok perempuan urban yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki keunikan dalam hal pelaku perokok. yaitu seorang perempuan berpendidikan tinggi, mandiri secara finansial dan mengetahui pengetahuan semua tentang merokok baik itu dampak rokok bagi kesehatan dan kehidupan sosialnya.temuan penelitian ini adalah perilaku merokok mereka merupakan simbol yang memiliki makna antara lain sebagai kebutuhan dan kebiasaan, kebersamaan antar perokok, melepas kepenatan dan menghargai sesama perokok. bahkan ditemukan istilah perokok sosial dikalangan mereka yang berarti tidak berbeda dengan bentuk penghargaan dengan sesama perokok juga dengan perokok pasif yakni adanya permintaan ijin untuk merokok didekatnya dari perokok aktif. simbol merokok yang dipahami oleh sesama perokok dalam berkomunikasi mampu membentuk solidaritas diantara 120 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 mereka. adanya stigma negatif ketika melihat perempuan merokok di ruang publik secara bebas bagi beberapa kelompok yang ada di lingkungannya. kegiatan merokok mereka juga memiliki kebiasaan sebagai fungsi kegiatan pengiring yaitu merokok dengan minum kopi dan minuman keras juga berjudi walau hanya judi bola. kegiatan tersebut dilakukan saat berkumpul dengan sesama perokok sedangkan untuk minum kopi oleh perokok perempuan masih bisa dilakukan secara individual tanpa harus berkumpul dengan teman.kegiatan berkumpul tersebut biasanya dilakukan pada malam hari selepas mereka bekerja. simbol merokok digunakan dalam berkomunikasi bagi sesama perokok sehingga terjadi interaksi sosial diantara mereka. ucapan terimakasih terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik. terima kasih juga kami sampaikan kepada tim redaksi jurnal informasi yang telah mempublikasikan penelitian ini. daftar pustaka arif, mukhrizal, dkk. (2014). pendidikan posmodernisme: telaah kritis pemikiran tokoh pendidikan. yogyakarta: ar-ruzz media. friedman, s., howard. (2006). kepribadian teori klasik dan riset modern. jakarta: erlangga. halim, dk. (2008). psikologi lingkungan perkotaan. jakarta: bumi aksara. henslin, m., james. (2007). sosiologi dengan pendekatan membumi. jakarta: erlangga. horton, b, paul &hunt, l., chester. (1984). sosiologi. jakarta: erlangga. jamaludin, nasrullah, adon. (2015). sosiologi perkotaan memahami masyarakat kota dan problematikanya. bandung: cv. pustaka setia. margaret m. poloma. (2004). sosiologi kontemporer. jakarta: pt rajagrafindo persada. milles, b. matthew & huberman, michael, a. (1992). analisis data kualitatif. jakarta: ui press. osborne, richard & loon,van, borin. (2005). sosiologi. batam: scientific press. plumer, ken. (2011). sosiologi the basics. jakarta: rajawali pers. ritzer, george & goodman, j, douglas. (2009). teori sosiologi. yogyakarta: kreasi wacana. salim, agus. (2008). pengantar sosiologi mikro. yogyakarta: pustaka pelajar. sambas, syukriadi. (2015). sosiologi komunikasi. bandung: pustaka setia. santosa, budhi, imam. (2012). ngudud cara orang jawa menikmatihidup. yogyakarta: manasuka scott, john. (2011). sosiologi the key concepts. jakarta: pt rajagrafindo persada. soekanto, soerjono. (2010). sosiologi suatu pengantar. jakarta: pt rajagrafindo persada usman, sunyoto. (2015). sosiologi sejarah, teori dan metodologi. yogyakarta: pustaka pelajar. 1 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... pola asuh balita ibu-ibu kelompok sasaran pada program kegiatan bina keluarga balita usia 0–12 bulan dusun gandekan kartasura chatia hastasari jurusan ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta chatiahastasari@gmail.com paramastu titis anggitya program studi ilmu komunikasi universitas sahid surakarta erwinpurwasito@gmail.com anniez rachmawati musslifah program studi psikologi universitas sahid surakarta rachmawatianniez@gmail.com abstract the rapid advancement of information technology was not enough to bring change in the attitude of the mothers in applying good parenting on their children. there are still many women who apply parenting capital only a myth or hereditary habits. the impact of the low level of understanding about parenting maternal age, especially toddlers 0-12 months of this should be a serious concern of all parties concerned, as stem from the application of good parenting toddlers that we can prepare the next generation of quality. the purpose of this study was to determine the parenting toddlers of mother target groups program bkb aged 0-12 months during which also evaluated from the perspective of communication. this study was designed using a “research and development”. results of this study when viewed from the perspective of communication, communication models on parenting toddlers applied by mothers of the target group in the success of the family development program of children aged 0-12 months are interactional model. abstrak majunya teknologi informasi tidak cukup membawa perubahan dalam sikap ibu dalam menerapkan pola asuh yang baik bagi anak-anak mereka. masih banyak wanita mengasuh berdasarkan “mitos” atau kebiasaan turun-temurun. dampak dari rendahnya tingkat pemahaman tentang pengasuhan, terutama balita 0-12 bulan ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak.pasalnya, hal ini terkait dengan mempersiapkan generasi masa depan berkualitas. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pola pengasuhan balita kelompok sasaran program bkb berusia 0-12 bulan yang dievaluasi dari perspektif komunikasi. penelitian ini dirancang dengan menggunakan “research and development”. hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari perspektif komunikasi, model komunikasi pada pengasuhan balita yang diterapkan oleh ibu dari kelompok sasaran keluarga anak usia 0-12 bulan adalah model interaksional. keywords: interactional models, bkb program, parenting toddlers. 2 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 pendahuluan rendahnya tingkat pemahaman ibu mengenai pola asuh balita saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang membawa dampak buruk pada proses tumbuh kembang sang anak. engle et al (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu: (1) perhatian/dukungan ibu terhadap anak, (2) pemberian asi atau makanan pendamping pada anak, (3) rangsangan psikososial terhadap anak, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan dan (6) perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan. analisis antropometri data susenas 19891999 menunjukkan telah terjadi hambatan pertumbuhan bayi pada usia 4–6 bulan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan (jahari dkk, 2003). dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan ibu terhadap pola asuh balita yang baik tidak dipengaruhi oleh tempat tinggal baik di kota maupun di pedesaan. bahkan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini (di mana para ibu dapat bergabung di komunitas dunia maya yang khusus membahas pola asuh balita) ternyata tidak cukup membawa perubahan sikap para ibu dalam menerapkan pola asuh yang baik pada balita mereka. masih banyak para ibu yang menerapkan pola asuh hanya bermodal mitos atau kebiasaan turun temurun, misalnya pemberian mpasi dini. orang tua jaman dahulu sudah memberikan makanan tambahan (mpasi) pada bayi saat berusia 0-1 bulan. seiring berkembangnya jaman, penelitian terkini menyatakan bahwa pemberian mpasi dini dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi. namun demikian banyak dari ibu-ibu yang berada di desa masih memiliki keyakinan yang salah, yaitu memberikan mpasi dini pada bayi. alasannya bayi yang baru lahir tidak cukup memperoleh gizi jika hanya dengan minum susu saja. (hastasari dkk, 2013). program posyandumemang bukan satusatunya tempat bagi para ibu memperoleh informasi mengenai pola asuh balita khususnya usia 0–12 bulan. informasi tersebut dapat pula diperoleh dari program bina keluarga balita (bkb) yang ada pada tingkat rukun warga (rw). namun, jalannya kegiatan tersebut ternyata tidak juga cukup efektif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu mengenai pola asuh balita. (hastasari dkk, 2013). pada program bkb misalnya, pemberian materi tidak bersifat permanen untuk dipelajari oleh para ibu yang menjadi kelompok sasaran. karena memang pada program ini jarang sekali kader menggunakan modul sebagai media pembelajaran. sehingga informasi yang diterima oleh para ibu hanya bersifat sementara bahkan tidak sampai pada penerapannya secara langsung. dampak dari rendahnya tingkat pemahaman ibu mengenai pola asuh balita khususnya usia dini 0–12 bulan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terkait, karena bermula dari penerapan pola asuh balita yang baik inilah pemerintah dapat meminimalisir terjadinya gizi buruk dan penurunan kualitas generasi penerus bangsa. maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pola asuh balita dari para ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita usia 0 – 12 bulan selama ini yang juga ditinjau dari perspektif komunikasi rumusan masalah adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pola asuh balita yang diterap-1. kan oleh para ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita usia 0–12 bulan selama ini? bagaimana pola asuh balita dalam pers-2. pektif komunikasi? tinjauan pustaka pola asuh balita ritayani lubis (2008) menyatakan pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai makna menjaga, merawat dan mendidik anak yang masih kecil. lain halnya dengan pendapat whiting dan child, menurut mereka dalam proses pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah orang3 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... orang yang mengasuh dan cara penerapan larangan atau keharusan yang dipergunakan. larangan maupun keharusan terhadap pola pengasuhan anak beraneka ragam. tetapi pada prinsipnya cara pengasuhan anak mengandung sifat: pengajaran (instructing), pengganjaran (rewarding) dan pembujukan (inciting) (sunarti, 1989). dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua khususnya ibu memiliki unsur terpenting dalam penerapan pola asuh balita. oleh karenanya, ibu harus selalu menambah dan membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai penerapan pola asuh balita yang baik. hal ini penting dilakukan karena apapunlatar belakang pendidikan seorang wanita, ketika menjadi seorang ibu, mereka berangkat dari titik awal yang sama. dengan demikian, sang ibu harus memiliki pengetahuan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. kerangka konseptual yang dikemukakan oleh unicef yang dikembangkan lebih lanjut oleh engle dkk (1997) menekankan bahwa tiga komponen yaitu makanan, kesehatan dan asuhan merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. engle dkk (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu: (1) perhatian/ dukungan ibu terhadap anak, (2) pemberian asi atau makanan pendamping pada anak, (3) rangsangan psikososial terhadap anak, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan dan (6) perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan.pemberian asi dan makanan pendamping asi pada anak serta persiapan dan penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian makanan. (engle dkk, 1997). sayangnya kualitas pemahaman ibu terhadap pola asuh yang baik saat ini sangat rendah. pengetahuan dalam hal pemberian asi misalnya, hastasari dkk (2013) menyatakan bahwa banyak ibu-ibu di kampung khususnya dusun gandekan, kartasura masih meyakini bahwa kandungan susu formula juah lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas asi. kenyataan yang sama juga ditemukan oleh meliahsari dkk (2013) di lapangan, dihasil penelitiannya mereka menyatakan bahwa banyak dari anak yang walaupun disusui, juga masih dibantu dengan susu formula. hal ini bisa terjadi karena pemberian asi yang tidak baik saat pertama kali. di samping itu, ada juga ibu yang terpaksa memberikan susu formula ketika anaknya baru lahir, karena asinya belum keluar dan memberikan asi hanya dalam beberapa minggu saja. padahal susu formula dengan harga paling tinggi sekalipun tidak akan mungkin dapat menandingi keunggulan kandungan asi. sehingga pada usia di mana seharusnya bayi memperoleh asi ekslusif, mereka justru memperoleh susu formula. model komunikasi model adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. model adalah tiruan gejala yang akan diteliti. model menggambarkan hubungan di antara variabelvariabel atau sifat-sifat atau komponen-komponen gejala tersebut (rakhmat, 1995). model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. model komunikasi bukanlah fenomena komunikasi itu sendiri, tetapi hanya alat tuntuk menjelaskan dan meredukssi fenomena komunikasi (mulyana, 2005). model komunikasi adalah deskripsi ideal tentang apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. dengan demikian secara sederhana, model komunikasi dapat diartikan sebagai gambaran tentang variabel-variabel atau komponen-komponen komunikasi, dan hubungan antara variabel-variabel atau komponen-komponen komunikasi tersebut. hingga saat ini, berbagai model komunikasi banyak dikembangkan dalam bidang kajian ilmu komunikasi. namun, dari masing-masing model tersebut tidak kesemuanya efektif jika digunakan pada komunikator dan komunikan yang berbeda. khairiyah (2008) menemukan bahwa model komunikasi wanita karier di kelurahan sidotopo surabaya menggunakan model komunikasi s–r (stimulus–respon) terhadap anak bali4 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 ta. komunikasi terjadi pada saat ibu sedang mengasuh bayinya. komunikasi membentuk aksi reaksi, ibu lebih aktif memberikan stimulus (rangsangan), sementara bayi/ anak berusaha memberikan respons (tanggapan). komunikasi yang terjadi terhadap anak di atas usia 5 tahun mengikuti model komunikasi dua arah (two way communication). yaitu, kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi aktif dan kreatif dalam menciptakan arti terhadap ide atau gagasan yang disampaikan melalui pesan. melalui hal tersebut jalannya komunikasi terkesan lebih dinamis dan komunikatif. komunikasi model ini dilakukan secara tatap mukadan melalui penggunaan saluran komunikasi berupa telepon ataupun handphone. model komunikasi tubbs menunjukkan suatu proses yang terjadi pada komunikasi pada umumnya, dimana ada komunikator/ source (pengirim pesan), adanya message (pesan yang disampaikan), dan adanya komunikan/receiver (penerima pesan). komunikasi ini berupa verbal atau nonverbal. komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi langsung secara tatap muka maupun melalui penggunaan saluran/channel berupa telepon rumah ataupun handphone dengan memanfaatkan pula fasilitas pesan tertulis (sms) di handphone. model selanjutnya menggunakan model komunikasi abx, proses komunikasi yang berusaha dibangun antara suami-istri adalah komunikasi yang membutuhkan umpan balik (feedback). topik pembicaraan yang dilakukan antara suami-istri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga seperti: masalah sandang dan pangan, pendidikan anak, pekerjaan di kantor dan sebagainya. intensitas pertemuan dengan suami maupun anak yang dilakukan oleh wanita karier dilakukan setiap hari. selain hari kerja, hari sabtu dan hari minggu merupakan pilihan bagi mereka untuk dapat berkumpul bersama keluarga. kebersamaan mereka dengan keluarga dapat menjalin komunikasi yang lebih efektif. mereta tidak hanya membutuhkan waktu—kuantitatif--tetapi kualitas pertemuan yaitu bagaimana komunikasi dilakukan dengan baik. lain halnya dengan heyan pranata (2012) yang melakukan penelitian tentang model komunikasi interpersonal wanita karier dalam mewujudkan keluarga harmonis dan membina anak yang berkualitas di perumahan fajar indah surakarta. hasil penelitiannyamenunjukkan bahwa terdapat dua model komunikasi interpersonal wanita karier dalam keluarga, yaitu model komunikasi interaksional dan model komunikasi abx. kedua model tersebut bertujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis dan membina anak yang berkualitas. pengembangan dari penelitian mengenai model komunikasi yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, terletak pada fokus tujuan penelitian. penelitian terdahulu mengenai model komunikasi memiliki tujuan untuk sekadar melakukan analisis, memaparkan atau mendeskripkan tentang model komunikasi yang telah digunakan oleh satu kelompok individu tertentu. penelitian ini sampai pada tahap pengembangan modul pola asuh balita sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0–12 bulan. program bina keluarga balita kelompok usia 0–12 bulan program bina keluarga balitamerupakan suatu kegiatan penyuluhan kepada orang tua agar tetap memperhatikan perkembangan anak secara komprehensif bagi ibu-ibu yang memiliki balita dengan usia 0–12 bulan. has-hastasari dkk (2013) dalam penelitian terdahulu menghasilkan model komunikasi pada program bkb kelompok usia 0–12 bulan, berikut model komunikasi program bkb pada kelompok tersebut: 5 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... 8 no. bulan materi 1. januari perawatan payudara saat hamil bag. 1 2. februari perawatan payudara saat hamil bag. 2 3. maret perawatan daerah v pasca melahirkan bag. 1 4. april perawatan daerah v pasca melahirkan bag. 2 5. mei perawatan anak usia 0-6 bulan bag. 1 6. juni perawatan anak usia 0-6 bulan bag. 2 7. juli perawatan anak 6-12 bulan bag. 1 8. agustus perawatan anak 6-12 bulan bag. 2 9. september pemberian asip bag. 1 10. oktober pemberian asip bag. 2 11. nopember manajemen mpasi bag. 1 12. desember manajemen mpasi bag. 2 sumber : hastasari dkk (2013) kader bkb kelompok 1 (0-1 th) lulukrahmawati media : 1. lcd (proyektor) 2. alat peraga (mainan edukatif anak) 3. buku panduan materi 4. cd tutorial ibu-ibu peserta program bkb kelompok 1 1. puput suciani 2. utami triasi ani 3. yulistiandari 4. embun kartinadini 5. maya indah wahyuni 6. nur hasanah 7. zeti purwatiningsih umpan balik responsi atau tanya jawab 6 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 dari model komunikasi di atas, jelas terlihat bahwa peneliti terdahulu mendesain materi sesuai dengan usia yang dimiliki audiens mengenai pola asuh anak. tujuan desain modul pola asuh balita ini adalah sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0–12 bulan. masalah yang ada adalah bagaimana pola asuh balita yang diterapkan oleh para ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita usia 0–12 bulan selama ini. (4) peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam (depth interview) untuk memperoleh gambaran pola asuh balita yang diterapkan oleh para ibu kelompok sasaran. (4) selanjutnya dengan analisis kualitatif akan disusun desainmodul 9 dari model komunikasi di atas, jelas terlihat bahwa peneliti terdahulu mendesain materi sesuai dengan usia yang dimiliki audiens mengenai pola asuh anak. tujuan desain modul pola asuh balita ini adalah sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0–12 bulan. kerangka berpikir gambar 1. kerangka berpikir pada gambar 1, pokok-pokok pikiran yang melandasi perlu adanya pengembangan modul pola asuh balita sebagai media pembelajaran untuk latar belakang : 1. rendahnya tingkat pemahaman ibu mengenai pola asuh balita. 2. terhambatnya proses tumbuh kembang pada anak tujuan umum: mengetahui pola asuh balita yang diterapkan oleh para ibu keompok sasaran program bina keluarga balita usia 0 12 bulan selama ini tujuan khusus: 1. meningkatkan kualitas tumbuh kembang balita usia 0–12 bulan 2. meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran. out put: 1. modul pola asuh balita sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0 – 12 bulan 2. pengayaan bahan ajar pada mata kuliah komunikasi antar pribadi dan kelompok. 3. publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai issn atau jurnal nasional terakreditasi. rumusan masalah: 1. bagaimana pola asuh balita yang diterapkan oleh para ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita usia 0– 12 bulan selama ini? 2. bagaimana pola asuh balita dalam perspektif komunikasi? metode penelitian: analisis kualitatif (depth interview) gambar 1. kerangka berpikir pada gambar 1, pokok-pokok pikiran yang melandasi perlu adanya pengembangan modul pola asuh balita sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0 – 12 bulanadalah: (1) rendahnya tingkat pemahaman ibu mengenai pola asuh balita saat ini. (2) terhambatnya proses tumbuh kembang pada anak. (3) berdasarkan gambaran ini, maka rumusan pola asuh balita sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0–12 bulan, pengayaan bahan ajar pada mata kuliah komunikasi antarpribadi dan kelompok serta publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai issn atau jurnal nasional terakreditasi. 7 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... metode metode berdasar pada target yang ingin dicapai, penelitian ini dirancang dengan pendekatan “research and development” artinya penelitian yang ditindaklanjuti dengan program pengembangan yang bertujuan untuk perbaikan ataupun penyempurnaan hasil penelitian. sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahanalisis kualitatif. riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (kriyantono, 2008). penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. sample dari penelitian yang berlokasi di desa pucangan kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo ini berjumlah8 informan, di mana 7 informan diantaranya mewakili kelompok anggota bkb kelompok usia 0-12 bulan dan 1 informan mewakili kelompok kader bkb. kedelapan informan yang mewakili masing-masing kelompoknya tersebut dikumpulkan dalam suatu forum fgd untuk memperoleh keseragaman data yang dibutuhkan dalam penelitian. berikut 7 langkah dasar yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan fgd menurut pawito (2007): mendefisikan permasalahan yang sedang 1. terjadi; menentukan 2. sample berdasar teknik purposive sampling; menentukan jumlah kelompok. kelom-3. pok yang akan diwakili oleh informan dalam penelitian ini berjumlah 2, antara lain: kelompok kader bkb dan ibu-ibu peserta program bkb kelompok usia 0-12 bulan; menyiapkan pelaksanaan fgd. langkah 4. ini meliputi pembentukan panitia diskusi, penyiapan tempat, serta penyiapan alat; mempersiapkan materi diskusi. peneliti 5. akan membagikan kepada sejumlah peserta fgd copy materi yang telah dirumuskan; melaksanakan diskusi.6. menganalisis hasil diskusi. analisis me-7. liputi codingterhadap sikap dan pendapat peserta yang sama, menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda, menentukan persamaan istilah yang digunakan, melakukan klasifikasi dan ketegorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta fgd berdasarkan alur diskusi, mencari hubungan di antara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan gambaran hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap fokus diskusi, menyiapkan draf laporan fgd untuk didiskusikan pada kelompok dosen sejawat sebelum diseminarkan dalam forum ilmiah. teknik pengumpulan data sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, peneliti berpartisipasi pada situasi riil, dan mendatangi subyek penelitian. adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pola asuh balita yang diterapkan oleh para ibu kelompok sasaran selama ini. interview atau wawancara mendalam, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh seluruh informan.kajian isi dokumentasi, peneliti melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku petunjuk teknis bkkbn, catatan kader bkb, surat kabar, majalah dan sebagainya. teknik analisa data teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain sebagainya. 8 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 reduksi data. pada tahap ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan. penyederhanaan ini memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan.memeriksa keabsahan data, melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif. penyajian data. pada tahapan ini dilakukan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. data tersebut dipilah dan disisihkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi. hasil dan pembahasan karakteristik informan karakteristik informan dapat dilihat dari hasil wawancara yang meliputi umur ibu, tingkat pendidikan, pekerjaan dan jumlah anak balita. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel 1. distribusi informan menurut umur pada ibu-ibu kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan no. umur n % 1. 20 – 29 tahun 6 75% 2. 30 – 40 tahun 2 25% sumber: data primer dari tabel 1 dapat diketahui bahwa distribusi informan yang tergabung dalam kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan yang terbanyak adalah ibu yang berumur 2029 tahun yaitu sebanyak 6 orang (75%) dan yang paling sedikit adalah ibu yang berumur 30-40 tahun yaitu 2 orang (25%). tabel 2. distribusi informan menurut tingkat pendidikan pada ibu-ibu kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan no. tingkat pendidikan n % 1. tidak sekolah 0 0 % 2. sd 1 12.5% 3. smp 0 0% 4. sma 4 50% 5. akademi 1 12.5% 6. strata 1 2 25% sumber: data primer dari tabel 2 dapat diketahui bahwa distribusi informan menurut tingkat pendidikan yang terbanyak adalah lulusan sma yaitu sebanyak 4 orang (50%). tabel 3. distribusi informan menurut pekerjaan pada ibu-ibu kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan no. pekerjaan n % 1. irt 5 62.5% 2. swasta 3 37.5% sumber: data primer dari tabel 3 dapat diketahui bahwa distribusi informan menurut pekerjaan yang terbanyak adalah ibu yang bekerja sebagai irt yaitu sebanyak 5 orang (62.5%) dan yang paling sedikit adalah ibu yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu 3 orang (37.5%). tabel 4. distribusi informan menurut jumlah anak balita yang dimiliki oleh ibu-ibu kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan no. jumlah balita n % 1. 1 orang 6 75% 2. 2 orang 2 25% sumbe : data primer dari tabel 4 dapat diketahui bahwa distribusi informan menurut jumlah balita yang terbanyak adalah ibu yang memiliki 1 anak balita yaitu sebanyak 6 orang (75%) dan yang paling sedikit adalah ibu yang mempunyai 2 orang (25%). hal ini disebabkan karena sebagian besar ibu-ibu kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan merupakan ibu muda yang kisaran usia pernikahannya kurang lebih 2 tahun. (hasil wawancara dengan ibu-ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita (bkb) usia 0-12 bulan, 12 mei 2014) pola asuh balita yang diterapkan oleh para ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita (bkb) usia 0 – 12 bulan dari hasil pengembangan kerangka kon9 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... spetual unicef, engle dkk (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu: perhatian/dukungan ibu terhadap 1. anak dalam praktek pemberian makanan. hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu belum memiliki komitmen penuh dalam memberikan makanan sehat pada bayi mereka.meskipun mereka telah memperoleh informasi baik dari tenaga kesehatan setempat maupun kartu menuju sehat (kms) terkait dengan praktek pemberian makanan yang baik pada bayi usia 0-12 bulan. (hasil wawancara dengan ibu utami triasi ani, 12 mei 2014). selain itu, penemuan di lapangan mengenai pola asuh berdasarkan perhatian/dukungan ibu terhadap anak dalam praktek pemberian makanan juga menunjukkan bahwa (1) dalam hal pemberian asi para ibu masih memberikan susu formula sebagai pelengkap, (2) pemberian mpasi dini pada rentang usia 4-5 bulan, (3) para ibu masih memberikan makanan instan sebagai makanan utama bayi, dan (4) pemberian makanan selingan yang tidak sesuai dengan usia bayi (tempura, siomay, dan sosis goreng yang dijual di pinggir jalan). (hasil wawancara dengan ibu yulistiandari, 12 mei 2014). namun demikian pengetahuan ibu mengenai kebersihan dalam menyiapkan makanan sudah baik. hal ini dapat dilihat dari ibu yang selalu mencuci tangan sebelum mengolah, memasak hingga saat menyuapi bayi mereka dan mencuci alat makan sebelum dipakai. (hasil wawancara dengan ibu nur hasanah, 12 mei 2014). soenardi (2000) mengemukakan bahwa pada saat mempersiapkan makanan, kebersihan makanan dan peralatan yang dipakai harus mendapatkan perhatian khusus. makanan yang kurang bersih dan sudah tercemar dapat menyebabkan diare atau kecacingan pada anak. rangsangan psikososial terhadap 2. anak hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh ibu berdasarkan rangsangan psikososial terhadap anak sudah baik. hal ini dapat diketahui dari kesediaan ibu untuk memberikan waktunya bermain dengan bayi mereka minimal 5 jam per hari–meskipun tiga diantara mereka merupakan ibu yang bekerja(hasil wawancara dengan ibu maya indahwahyuni, 10 juni 2014). soetjiningsih (1995) menyatakan bahwa anak memerlukan berbagai variasi permainan untuk kebutuhan fisik, mental dan perkembangan emosinya. bermain bukan membuang-buang waktu, juga bukan berarti membuat anak menjadi sibuk sementara orangtuanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. bermain dengan anak memerlukan alat permainan yang sesuai dengan umur dan taraf perkembangannya. sedangkan pola asuh ibu berdasarkan rangsangan psikososial lainnya nampak pada keaktifan ibu dalam memerhatikan proses tumbuh kembang bayi, keaktifan ibu bercerita pada bayinya mengenai lingkungan sekitar (hewan dan tumbuhan), kesediaan ibu dalam menyediakan waktu untuk menyuapi sendiri bayi mereka dan kesabaran dalam memberikan pengertian melalui kata-kata saat bayi mereka melakukan kegiatan yang membahayakan. sehingga bukan larangan yang mereka berikan saat mengetahui bayi mereka melakukan kegiatan berbahaya, namun lebih kepada memberikan pengertian. (hasil wawancara dengan ibu maya indah wahyuni, 10 juni 2014). perawatan kesehatan3. hasil penelitian dapat diketahui bahwa pola asuh ibu berdasarkan perawatan kesehatan sudah baik. hal ini disebabkan karena sebagian besar ibu selalu memerhatikan kesehatan dan kebersihan anak serta kebersihan lingkungan. hal ini dapat dilihat dari perilaku ibu yang selalu memerhatikan keterangan mengenai tumbuh kembang bayi di kms (kartu menuju sehat) sebagai pembanding tumbuh kembang bayi mereka, melakukan imunisasi lengkap dari usia 0-12 bulan pada bayi mereka, memandikan bayi mereka dua kali sehari, dan selalu mencuci bersih badan bayi mereka sebelum menidurkan. lingkungan di sekitar rumah juga terlihat bersih. (hasil wawancara dengan ibu nur hasanah, 12 mei 2014). 10 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 soetjiningsih (1995) mengemukakan bahwamasa balita sangat rentan terhadap penyakit seperti: flu, diare atau penyakit infeksi lainnya. salah satu faktor yang mempermudah anak balita terserang penyakit adalah keadaan lingkungan. oleh karena itu, lingkungan yang sehat perlu diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-lahan dan terus menerus. lingkungan sehat terkait dengan keadaan bersih, rapi dan teratur. sehingga, anak perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-sifat sehat seperti mandi, cuci tangan sebelum makan dan menyikat gigi (sulistijani, 2001). namun demikian, meskipun pola asuh ibu berdasarkan perawatan kesehatan sudah baik, kesadaran ibu untuk rutin membawa bayi mereka ke posyandu masih sangat rendah. hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu informasi mengenai jadwal posyandu sering terlambat, cara penyampaian informasi dari tenaga kesehatan yang kurang tepat (menyinggung perasaan) sehingga mengurangi motivasi ibu-ibu kelompok sasaran dan jauhnya lokasi posyandu. (hasil wawancara dengan ibu yulistiandari, 12 mei 2014). pola asuh balita dalam prespektif komunikasi berdasarkan perilaku orang tua dan anak yang sering muncul dalam keluarga, pola komunikasi yang sering terjadi yaitu model komunikasi tubbs, model interaksional, model stimulus-respon (sr), dan model abx. pada penelitian ini, model komunikasi pada pola asuh balita yang diterapkan oleh ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0–12 bulan adalah model interaksional. penerapan model interaksional ini beraneka ragam bentuknya seperti: memperlihatkan kasih sayang non verbal, 1. melalui praktek pemberian makanan. peranan ibu pada masa anak-anak besar sekali. sejak dilahirkan, peranan tersebut tampak dengan nyata sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi, seorang ibu mempunyai peranan yang besar sekali (bahkan lebih besar daripada seorang ayah). peranan seorang ibu dalam membantu proses sosialisasi tersebut mengantarkan anak ke dalam sistem kehidupan sosial yang berstruktur. anak diperkenalkan dengan kehidupan kelompok yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dalam jalinan interaksi sosial (rizka dalam ayahbunda, 1999). berdasar hasil temuan di lapangan, dalam praktek pemberian makanan terjalin interaksi yang cukup baik antara sang ibu dengan balitanya. hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh hinde (1976), interaksi dan waktu merupakan dua komponen mendasar bagi relasi orang tua-anak. hinde juga menambahkan bahwa yang dimaksudkan dengan interaksi di sini adalah suatu rangkaian peristiwa ketika individu a menunjukkan suatu perilaku x kepada individu b. bentuk dari terjalinnya interaksi yang cukup baik antara sang ibu dan balitanya dapat dilihat dari kebersihan dalam menyiapkan makanan yang sudah baik yaitu mencuci tangan sebelum mengolah, memasak hingga saat menyuapi sang buah hati. bentuk lainnya adalah sebagian dari ibu-ibu kelompok sasaran juga lebih memilih meluangkan waktu untuk memasakkan sendiri buah hatinya, seperti yang dipaparkan oleh maya indah wahyuni (33 tahun) berikut: ”kulo milih masak kiyambak mbak kangge lare-lare. masak kiyambak niku liweh sehat....” (hasil wawancara dengan ibu kelompok sasaran, 10 juni 2014). namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh yulis (26 tahun) berikut ini: ”yo sering tak tumbasne jajan-jajan pinggiran jalan mbak yen pas mlakumlaku neng manahan. kadang yo anak’e dewe sing njaluk sosis, tempura. njane kulo nggih ngerti mbak yen jajanan ngoten niku boten sae, tapi nggih pripun? menawi boten dituruti, larene sok nangis kejer....” (hasil wawancara dengan ibu kelompok sasaran, 12 mei 2014). 11 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa meskipun dalam praktek pemberian makanan telah terjalin interaksi yang cukup baik antara sang ibu dengan balitanya, namun demikian belum sepenuhnya seluruh ibu-ibu kelompok sasaran memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan makanan yang sehat. mengutamakan kualitas pertemuan.2. meskipun sebagian dari ibu-ibu kelompok sasaran merupakan ibu bekerja, namun mereka masih mengutamakan kualitas pertemuannya dengan sang buah hati. berikut pernyataan dari ibu nana, salah satu ibu kelompok sasaran yang bekerja: ”...kalo saya mbakdari pulang kerja sampe malam, waktu itu untuk anak...” (hasil wawancara dengan ibu nana, 23 november 2014). dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas pertemuan dengan anak masih sangat diutamakan. aktivitas lain yang tampak dalam kualitas pertemuan ibu kelompok sasaran dengan buah hatinya adalah menemani balitanya mengenali lingkungan dengan aktif bercerita dan meluangkan waktu untuk menyuapi sendiri balitanya. pesan verbal3. kegiatan komunikasi verbal secara langsung menempati frekuensi terbanyak dalam interaksi ibu kelompok sasaran dengan balitanya. setiap hari ibu selalu ingin berbincang-bincang dengan anaknya. canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak. perintah, suruhan, larangan, dan sebagainya merupakan alat pendidikan yang sering dipergunakan oleh orang tua atau anak dalam kegiatan komunikasi (bungin, 2006). kegiatan komunikasi verbal yang dilakukan luluk rahmawati (30 tahun) adalah memberi pengertian pada sang anak saat melakukan kegiatan yang membahayakan. berikut penuturan luluk: “...biasanya kalo siang ki anak sering bermain air di sekitar sumur mbak. jadi saya seringnya kasih pengertian langsung kalo main di deket sumur itu berbahaya...” (hasil wawancara dengan ibu kelompok sasaran, 25 november 2014). sedangkan kegiatan komunikasi verbal lainnya yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok sasaran pada buah hatinya adalah dengan selalu memberi pengertian pada sang buah hati untuk bisa berbagi mainan dengan teman sepermainan, mengajak berdo’a dan sholat bersama. (hasil wawancara dengan nur hasanah dan reny wihastuti, 23 november 2014). pembahasan pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan. (lestari, 2012). sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya mengenai bentuk pola asuh yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok sasaran program bkb 0-12 bulan bulan sudah memiliki kualitas yang cukup baik. dikatakan cukup baik karena sebagian dari ibu-ibu kelompok sasaran masih belum memiliki komitmen penuh dalam beberapa hal tertentu, seperti pada saat praktek pemberian makanan pada buah hatinya. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemberian asi para ibu masih memberikan susu formula sebagai pelengkap, pemberian mpasi dini pada rentang usia 4-5 bulan, para ibu masih memberikan makanan instan sebagai makanan utama bayi, dan pemberian makanan selingan yang tidak sesuai dengan usia bayi (tempura, siomay, dan sosis goreng yang dijual di pinggir jalan). namun demikian untuk kualitas pemberian rangsangan psikososial dan perawatan kesehatan terhadap buah hati, sudah berjalan baik. hal ini terlihat dari kesediaan ibu untuk memberikan waktunya bermain dengan bayi mereka minimal 5 jam perhari, keaktifan ibu dalam memerhatikan proses tumbuh kembang bayi, keaktifan ibu bercerita pada bayinya mengenai lingkungan sekitar (hewan dan tumbuhan), kesediaan ibu dalam menyediakan waktu untuk menyuapi sendiri bayi mereka dan kesabaran dalam 12 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 memberikan pengertian melalui kata-kata saat bayi mereka melakukan kegiatan yang membahayakan-sehingga bukan larangan yang mereka berikan saat mengetahui bayi mereka melakukan kegiatan berbahayanamun lebih kepada memberikan pengertian. sedangkan jika dilihat dari perspektif komunikasi, pola asuh ibu-ibu kelompok sasaran program bkb usia 0-12 bulan cenderung mengarah pada komunikasi interaksional. yaitu komunikasi dua arah, di mana terjadi dialog-dialog, percakapan yang membutuhkan umpan balik. hal ini terlihat dari baiknya interaksi yang terjadi saat ibu mengolah masakan dan menyuapi sendiri buah hatinya. sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh lestari (2012) bahwa dukungan orang tua mencerminkan ketanggapan orang tua atas kebutuhan anak merupakan hal yang penting bagi anak. sehingga dengan mengolah dan menyuapi sendiri buah hati, maka kebutuhan balita akan kasih sayang seorang ibu dapat terpenuhi. bentuk komunikasi interaksional lainnya yang juga terjalin dengan baik adalah adanya kesediaan ibu dalam mengutamakan kualitas pertemuan dan melakukan komunikasi verbal secara langsung pada buah hati. hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh paulson, hill & holmbeck (1991) kedekatan merupakan aspek penting dalam kehangatan yang memprediksikan kepuasan pengasuhan dan keterlibatan anak dalam aktivitas keluarga(lestari, 2012). sehingga dengan adanya kedekatan ibu dan balita dalam bermain dan melaksanakan ibadah bersama dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan buah hati. simpulan kesimpulan berdasarkantemuan peneliti di lapangan mengenai pola asuh balita ibu-ibu kelompok sasaran program bina keluarga balita usia 0–12 bulanyang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa masih ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. adapun hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan tersebut diantaranya adalah komitmen yang kuat dari ibu dalam memberikan makanan sehat pada bayi. komitmen ini nantinya harus diwujudkan dalam pemberian asi ekslusif 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia bayi 2 tahun, pemberian mpasi pada bayi di usia 6 bulan, dan pemberian makanan alami sebagai makanan utama pada bayi. berangkat dari temuan tersebut, peneliti membuat desain pengembangan modul pola asuh balita sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengetahuan ibu-ibu kelompok sasaran dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita usia 0–12 bulan. diharapkan dengan adanya pengembangan modul ini dapat lebih meningkatkan kualitas pola asuh ibu pada bayi usia 0-12 bulan, misalnya dalam hal:permanent reference, penjelasan-penjelasan mengenai materi yang ada dapat selalu mengingatkan ibu dalam menerapkan pola asuh yang baik pada bayi;dengan penggunaan modul sebagai media pembelajaran dapat memudahkan kader program bkb untuk menyampaikan materi secara optimal; saran adapun saran dalam penelitian ini adalah: bagi ibu-ibu kelompok sasaran: hendaknya selalu mengikuti perkem-1. bangan pola asuh balita, baik dari social networking, kegiatan posyandu dan dari informasi-informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan setempat. misalnya pemberian mpasi yang tidak lagi diberikan pada bayi usia 4 bulan melainkan 6 bulan. rutin mengikuti kegiatan posyandu.2. bagi tenaga kesehatan: melakukan evaluasi kehadiran ibu-ibu 1. pada kegiatan posyandu secara rutin. melakukan sosialisasi mengenai pola 2. asuh balita yang baik. 13 chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah, pola asuh balita ibu-ibu ... daftar pustaka azhar, arsyad. 2011. media pembelajaran. jakarta: pt. raja grafindo persada. engle, p.l, menon, p and haddad, l, 1997. care and nutrition; concept and measurement. international food policy research institute hastasari, chatia dan perwita, alvika hening. 2013. pengembangan model komunikasi pelayanan untuk menghasilkan kader yang kreatif dalam menunjang keberhasilan program bina keluarga balita. kriyantoro, rachmat. 2008. teknik praktis riset komunikasi. jakarta: kencana prenada media group. nasution, s. 2003. berbagai pendekatan dalam proses belajar dan mengajar, jakarta: bumi aksara. pawito. 2007. penelitian komunikasi kualitatif. yogyakarta: lkis soenardi. t, 2000. makanan untuk tumbuh kembang bayi. jakarta: gramedia pus-gramedia pustaka utama soetjiningsih, 1995. tumbuh kembang anak. jakarta: penerbit buku kedokteran, egc sulistijani, a.d. 2001. menjaga kesehatan bayi dan balita. jakarta: puspa swara. sunarti, dkk. 1989.pola pengasuhan anak secara tradisional di kelurahan kebagusan daerah ibukota jakarta. depdikbud meliahsari, renni, dkk. 2013. ”hubungan pola asuh makan oleh ibu bukan pekerja dengan status gizi balita di kecamatan tongkuno selatan kabupaten muna”. jurnal media gizi masyarakat indonesia vol. 2. no. 2, februari 2013.hlm. 113118. sumber referensi lain skripsi: lubis, ritayani. 2008. ”hubungan pola asuh ibu dengan anak balita di wialayah kerja puskesmas pantai cermin keca-as pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat tahun 2008”.skripsi tidak diterbitkan. fakultas kesehatan masyarakat universitas sumatera utara. website: nurma yunita dan endang susilowati. (agustus 2010). makalah pengembangan modul surakarta: lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat,universitas sebelas maret. http://nurma.staff.uns. ac.id/files/2010/08/teori-pengembangan-modul.doc.unduh, 29 januari 2012 pukul. 21.00 wib. depdiknas. 2008. pengembangan bahan ajar. sosialisasi ktsp 2008. http:// d c 2 1 8 . 4 s h a r e d . c o m / d o w n l o a d / vj4m9kio/5_pengembangan_bahan_ajar.rar?tsid=20120227-061731a8f2e27. unduh, 29 januari 2012 pukul 20.00 wib. 14 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 115 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online “go-jek” di jakarta fania darma amajida departemen sosiologi universitas indonesia fania.darma@hotmail.com abstract emergence of apps-based modes of transportation marks a technological advancement, and is a reaction to the flaw of public transportation services. this article argues that technology allows the society to overcome the problems of uncertainty lying under the system of public transportation in jakarta. this study shows that the apps used by “online ojeks” go-jek is capable to minimize the risks concerning time, convenience, cost, and security. this idea diverges from previous studies that failed to mention the variable of certainty as a strategy to minimize the risks commonly found in urban transportation system. qualitative methods are used for data collection. abstrak moda transportasi berbasis aplikasi muncul sebagai wujud dari perkembangan teknologi dan reaksi atas kelemahan penyedia jasa transportasi publik. artikel ini berargumen bahwa teknologi telah menyediakan kemungkinan bagi masyarakat sipil yang tidak memiliki kuasa akan manajemen pelayanan publik untuk mengatasi masalah kepastian sebagai upaya mengatasi risiko pada transportasi publik di jakarta. studi ini memperlihatkan bahwa aplikasi yang digunakan “ojek online” go-jek mampu meminimalisir risiko yang terjadi di jakarta dalam hal waktu, kemudahan, biaya, dan keamanan. hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang tidak menyebutkan secara spesifik faktor-faktor kepastian sebagai sebuah strategi untuk mengurangi risiko yang terjadi pada moda transportasi di perkotaan. pengumpulan data dalam studi ini menggunakan metode kualitatif. keywords: mode of transportation, go-jek, risk society pendahuluan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di jakarta mencapai 9,93% per tahun (bps, 2015). tingginya kepemilikan kendaraan bermotor di jakarta turut menyumbang terjadinya risiko kemacetan. survey castrol’s magnatec stop-start index menunjukkan bahwa jakarta adalah kota paling macet sedunia dengan rata-rata 33.240 kali kendaraan berhenti di jalan dalam setahun (thrillist, 2015). kemacetan lalu lintas ini berdampak pada ketidakpastian dalam segi waktu dan biaya (ekawati et al., 2014). tahir (2005) mengungkapkan bahwa penggunaan angkutan umum dapat menjadi salah satu usaha untuk menekan kemacetan lalu lintas. namun demikian, tawaran solusi tersebut relatif tidak populer di jakarta sebab angkutan umum di jakarta juga tidak terlepas dari persoalan, antara lain: tidak adanya jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa terjadinya transfer, penumpang yang berlebih saat jam sibuk, kondisi internal dan eksternal yang buruk, dan cara mengemudikan kendaraan 116 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 yang sembarangan dan membahayakan keselamatan (tamin et al, 1999). tantangan lalu muncul bagi pengguna transportasi di jakarta untuk mencari moda transportasi yang dapat menjawab kemacetan. dengan latar belakang kondisi yang demikian, tuan dan mateo-babiano (2013) menyebutkan bahwa angkutan sepeda motor atau ojek dapat berfungsi sebagai moda transportasi alternatif lain yang dapat menjawab kegagalan pelayanan angkutan umum dan sekaligus mampu menerobos kemacetan di kota-kota besar di asia termasuk jakarta. ojek adalah angkutan penumpang dengan menggunakan sepeda motor. semakin banyaknya ojek juga didukung oleh semakin meningkatnya kepemilikan sepeda motor. data dari badan pusat statistik provinsi dki jakarta (2015) menyebutkan bahwa kepemilikan sepeda motor di jakarta mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. kepemilikan sepeda motor di jakarta yang mencapai 11.949.280 pada tahun 2013, terus meningkat di tahun 2014 menjadi 13.084.374 (bps, 2015). walaupun kerap digunakan masyarakat, ojek sebagai layanan alternatif transportasi umum tersebut sebetulnya tidak ditetapkan sebagai transportasi umum menurut undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (liputan6. com, 2015). jika dilihat dari sejarahnya, ojek telah muncul di jakarta sejak tahun 1970-an dengan masih menggunakan sepeda. saat jakarta masih menggunakan sepeda sebagai ojek sepeda, masyarakat di jawa tengah telah beralih menggunakan sepeda motor untuk dijadikan sebagai ojek (liputan6.com, 2015). saat ini terdapat dua macam jasa layanan ojek, yakni “ojek konvensional” dan “ojek online”. berbeda dengan ojek konvensional yang hanya dapat ditemui bila si konsumen mencarinya di titik-titik tertentu, ojek online dapat dipesan secara online melalui aplikasi android. ojek online berbasis teknologi aplikasi kini mulai banyak bermunculan di indonesia, seperti go-jek, grabbike, smart jek, bang jek, taksi jeger, ojesy, dan bluejek (liputan6.com, 2015). salah satu ojek berbasis teknologi aplikasi ponsel yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah go-jek. didirikan oleh nadiem makarim dan michaelangelo moran, go-jek mulai beroperasi di jakarta sejak tahun 2011 (kabarcsr.com, 2015). pada awal berdirinya, go-jek hanya melayani pesanan ojek melalui telepon, namun sejak bulan januari 2015, go-jek telah meluncurkan aplikasi ponsel yang dapat digunakan sebagai media pemesanan moda transportasi tersebut (nova, 2011. merdeka, 2015). artikel ini hendak berargumen bahwa teknologi aplikasi android yang digunakan oleh moda transportasi ojek merupakan strategi untuk memperoleh kepastian sebagai upaya mengatasi risiko permasalahan perkotaan yang terjadi di jakarta. moda transportasi ojek berbasis teknologi aplikasi android mampu meminimalisir risiko dalam hal waktu, kemudahan, biaya, dan keamanan karena munculnya fitur-fitur teknologi smartphone yang mendukung. metode studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. neuman (2006) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan realita sosial yang dialami informan melalui interaksi langsung. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai makna penggunaan ojek online sebagai strategi pengguna untuk mengurangi risiko yang terjadi dalam hal ketidakpastian moda transportasi beserta dengan ragam fitur teknologi yang mendukung usaha tersebut. data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan dan melakukan observasi. penelitian ini juga memperoleh data sekunder melalui sumber literatur dan situs internet yang dapat mendukung hasil data primer. wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang merupakan pengguna go-jek di jakarta. informan dalam studi ini adalah pengguna go-jek yang secara rutin menggunakan gojek paling sedikit tiga kali dalam seminggu. kriteria tersebut dipilih karena pengguna go117 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... jek tersebut dianggap rutin menggunakan aplikasi go-jek dalam meminimalisir risiko ketidakpastian moda transportasi dalam kehidupan kesehariannya. informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yang terdiri dari tiga orang mahasiswa dan satu orang ibu rumah tangga. informan mt adalah seorang mahasiswa yang telah menggunakan go-jek sejak pertama kali aplikasi moda transportasi tersebut dirilis. ia rutin menggunakan go-jek sebanyak tiga kali atau lebih dalam satu minggu. informan mt dikenal sering mempromosikan go-jek kepada teman dan kerabatnya. informan ns adalah informan yang juga berstatus sebagai mahasiswa, ia menggunakan go-jek sejak awal teknologi aplikasi digunakan. informan ns rutin menggunakan go-jek sebanyak tiga sampai lima kali dalam satu minggu. informan ketiga adalah cd, seorang mahasiswa yang rutin menggunakan go-jek tiga sampai empat kali dalam satu minggu. informan sy berstatus sebagai ibu rumah tangga, ia menggunakan go-jek sebanyak tiga sampai empat kali dalam seminggu. selain menggunakan jasa transportasi, informan sy juga rutin menggunakan jasa layanan lain yang terdapat pada aplikasi go-jek. pembahasan teori masyarakat risiko dan teknologi masyarakat risiko adalah masyarakat yang telah mengenal bagaimana mengatasi keadaan yang tidak pasti sesuai dengan kemampuan kreatifivitasnya (beck, 1992). ulrich beck (1992) menjelaskan bahwa kreativitas dalam masyarakat risiko adalah kemampuan sebuah masyarakat untuk secara mandiri mengurangi dan mengatasi risiko yang terjadi. ia juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sebetulnya bersifat paradoksial sebab dapat menjadi penyebab terjadinya risiko namun juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi risiko tersebut. usaha mengatasi sebuah ketidakpastian dalam masyarakat modern bersifat dialektis, atau apa yang ulrich beck (1992) sebut sebagai reflexive modernization, yakni sebuah proses merubahnya individu dan institusi dalam merespon kondisi yang berisiko dan tidak pasti. ulrich beck (1992) juga mengatakan bahwa respon ini diwujudkan melalui sebuah proses refleksi atas ketidakpastian sebagai sebuah risiko yang diimajinasikan dapat terjadi atau yang sebelumnya telah terjadi. risiko itu sendiri pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial masyarakat dan berbeda satu dengan lainnya (siswoyo, 2011). pemahaman, persepsi, dan respon mengenai risiko diambil sesuai dengan konteks sosial (york et al., 2003). konteks sosial dalam artikel ini adalah masyarakat jakarta yang mengalami ketidakpastian karena kemacetan lalu lintas. kondisi ini berimplikasi bagi ketidakpastian dalam aspek-aspek lain dari kehidupan keseharian masyarakat perkotaan jakarta. masyarakat jakarta membutuhkan strategi untuk mengatasi ketidakpastian atas risiko kemacetan. teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dijadikan solusi untuk mengurangi risiko berupa kemacetan di jakarta. teknologi di sini diartikan sebagai kemampuan dalam mengerjakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik secara manfaat ataupun nilai jual (martono, 2012). teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat yang memiliki fungsi tertentu, tetapi memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sosial sebab teknologi dapat berimplikasi pada pembentukan budaya non-material kelompok sosial dan mengatur cara berpikir dan hubungan antar individu (stromquist, 2005; mutekwe, 2012). dalam konteks abad 21, lupton (2015) mengatakan bahwa teknologi telah mendorong berkembangnya masyarakat digital (digital society). masyarakat kini dapat terhubung dengan internet sepanjang waktu dan perangkat digital pun terkoneksi dengan internet hampir di semua lokasi (lupton, 2015). smartphone dan tablet computers dapat dengan mudah dibawa sepanjang waktu. teknologi digital kini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang moda transportasi. smartphone sebagai sebuah perangkat kini dijadikan sebagai media 118 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pemesanan moda transportasi. bahkan saat ini moda transportasi ojek sudah dapat diakses melalui teknologi aplikasi android yang tersedia di smartphone. selain menggunakan akses internet sebagai tulang punggung (backbone), moda transportasi ojek berbasis aplikasi android juga menggunakan fitur gps sebagai pendukung pelayanan. gps memberikan manfaat dalam hal navigasi dan penempatan (abdullah et al., 2014). penggunaan fitur gps sebagai bentuk dari teknologi memberikan kesempatan untuk memperoleh kepastian mengenai jarak, waktu dan arah. fitur gps yang digunakan pada moda transportasi ojek mampu melacak keberadaan armada tersebut, sehingga pengguna dapat memperoleh peluang untuk mendapatkan kepastian dalam hal jarak dan waktu. go-jek: moda transportasi berbasis teknologi aplikasi go-jek adalah perusahaan penyedia jasa pemesanan ojek yang menggunakan teknologi aplikasi android. aplikasi go-jek dapat diunduh melalui smartphone baik android dan ios (go-jek, 2015). langkah awal sebelum menggunakan layanan gojek adalah melakukan registrasi dengan memasukkan alamat email, nama, nomor telepon, dan password. setelah registrasi berhasil, pengguna dapat memilih layanan yang tersedia di dalam aplikasi go-jek. langkah selanjutnya, setelah memilih layanan go-jek pengguna memasukkan alamat tempat asal dan alamat tujuan. kemudian aplikasi go-jek akan menampilkan informasi mengenai keberadaan pengendara, prediksi waktu, identitas pengendara (nama, foto, nomor telepon), dan harga. setelah proses penggunaan pelayanan selesai, aplikasi gojek memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memberikan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh pengendara go-jek. selain jasa transportasi, go-jek juga berinovasi dengan menyediakan jasa-jasa lain yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. jasa yang disediakan go-jek antara lain: goride, go-send, go-mart, go-food, go-box, go-clean, go-glam, go-massage, dan gobusway (cnn indonesia, 2015). berikut ini adalah uraian layanan jasa yang tersedia di go-jek: tabel 1. layanan jasa go-jek (2015) no jenis jasa deskripsi layanan 1 go-ride memberikan jasa transportasi kepada pengguna untuk mengantarkan pengguna berpergian ke tempat yang dituju. 2 go-send jasa pengiriman barang dengan menggunakan sepeda motor yang dapat dipesan secara online. 3 go-mart memberikan jasa untuk berbelanja kebutuhan seharihari pengguna. go-mart dapat melayani pembelanjaan di supermarket, pet shop, office supplies, dan toko perbelanjaan lainnya. pengendara go-jek akan membeli barang pesanan dan mengantarkannya ke alamat yang dituju. batas pembelanjaan maksimal rp 1.000.000,setiap order. 4 go-food jasa untuk pesan antar makanan ke alamat yang dituju. pengguna dapat memilih makanan dan restoran yang diinginkan melalui aplikasi yang tersedia. untuk jasa go-food, pihak go-jek juga membatasi maksimal total harga makanan sebesar rp 1.000.000, dalam satu order. 5 go-box jasa mengangkut barang dalam jumlah yang banyak, dengan menggunakan mobil bak terbuka ataupun tertutup. go-box dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk pindah rumah, pindah kantor, atau lainnya (cnn indonesia, 2015). 6 go-clean memberikan pelayanan untuk membersihkan rumah. gojek menyediakan satu orang asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah selama satu hari (cnn indonesia, 2015). 119 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... 7 go-glam menyediakan jasa kecantikan kepada pengguna. pelayanan goglam dapat berupa creambath, pedicure, manicure, dan mewarnai rambut (cnn indonesia, 2015). 8 go-massage jasa pijat yang dapat dipesan melalui aplikasi go-jek. gomassage ini dapat melayani pijat, lulur, dan refleksi dengan mendatangi langsung ke lokasi keberadaan pemesan (cnn indonesia, 2015). 9 go-busway pengelola go-jek dan transjakarta bekerjasama menghasilkan fitur go-busway. fitur ini menyediakan layanan untuk mengantarkan pengguna ke halte busway tertentu. fitur gobusway menyediakan informasi untuk melacak keberadaan dan kehadiran bus transjakarta di setiap halte (cnn indonesia, 2012). sumber: data temuan yang telah diolah kembali teknologi aplikasi yang dimiliki gojek juga dilengkapi dengan gps (global positioning systems) yang dapat memberikan informasi keberadaan pengendara, pengguna, dan bisnis lain (restoran dan toko) yang bekerjasama dengan go-jek. dengan adanya gps, pengguna dapat memantau lokasi armada ojek terdekat dan rute perjalanan terpendek untuk mencapai lokasi tujuan. martono (2012) mengatakan bahwa teknologi merupakan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik secara manfaat ataupun nilai jual. hal ini dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna untuk mengakses sembilan jasa yang disediakan oleh go-jek. pengguna yang memiliki aplikasi go-jek dapat menikmati jasa tersebut hanya dengan melakukan pemesanan menggunakan teknologi aplikasi. teknologi aplikasi dan kepastian kemacetan lalu lintas di jakarta menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. salah satu informan, sy, mengatakan bahwa kemacetan di jakarta menyebabkan ia sering terlambat dalam menjalankan aktivitas. informan sy merasa bahwa kemacetan di jakarta sudah tidak mengenal waktu dan terjadi baik pagi, siang, sore, ataupun malam. kondisi ini menurut informan sy juga disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor di jakarta tetapi lebar jalan yang tidak bertambah (wawancara dengan sy, ibu rumah tangga, 3 desember 2015). risiko pengalaman sy dan informan lain menempatkan kemacetan sebagai risiko untuk hidup di jakarta. risiko dapat muncul di segala kondisi, tempat, dan waktu yang tidak mudah diprediksi (ulrich beck, 1992). risiko ini dapat terjadi di tengah aktivitas masyarakat jakarta dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pergerakan (mobilitas) ke berbagai tempat. badan pusat statistik provinsi dki jakarta (2015) menyebutkan bahwa jumlah kendaraan semakin meningkat 9,93% setiap tahunnya sehingga dapat mendorong kemacetan di jakarta. hal ini sebetulnya menggambarkan bahwa kendaraan bermotor yang merupakan produk dari teknologi untuk memudahkan mobilitas seseorang malah pada akhirnya dapat menimbulkan risiko kemacetan bagi masyarakat. kondisi fungsi sebuah teknologi yang memunculkan risiko penggunaan disebut ritzer dan goodman (2003) sebagai “efek boomerang”, yakni sebuah pengaruh dari risiko yang menyerang kembali kepada pembuatnya. tingginya kemacetan di jakarta memberikan dampak ketidakpastian bagi masyarakat jakarta, yakni risiko waktu, keterlambatan dan risiko biaya. 1. risiko waktu dan keterlambatan keterlambatan juga menjadi masalah yang kerap kali dihadapi oleh masyarakat jakarta. hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam hal waktu. transportasi umum yang ada memiliki banyak masalah pada ketepatan waktu. seperti yang 120 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 diungkapkan oleh informan ns, kerap kali moda transportasi umum (angkutan kota, bus) yang ditumpanginya berhenti untuk mencari penumpang lain dalam waktu yang cukup lama. bagi informan ns, hal ini membuang waktu dan sering kali menyebabkan ia terlambat datang ke tempat tujuan (wawancara dengan ns, mahasiswa, 2 desember 2015). informan cd menambahkan, bahwa ia harus berganti-ganti kendaraan umum untuk dapat mencapai suatu lokasi (wawancara dengan cd, mahasiswa, 1 desember 2015). permasalahan lain juga diungkapkan oleh informan mt bahwa ia merasa tidak ada kepastian waktu berapa lama harus menunggu moda transportasi umum (bus, angkutan umum) datang. transportasi umum bertujuan untuk menggantikan penggunaan moda transportasi pribadi dalam upaya mengurangi kemacetan, namun demikian, moda transportasi umum di jakarta belum menerapkan pola rute efektif yang mampu mendorong adanya transfer antarmoda secara cepat. hal ini menyebabkan penggunaan moda transportasi umum menjadi kurang efisien dalam waktu (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). 2. risiko harga ketidakpastian juga dialami oleh masyarakat jakarta mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pergerakan ke suatu tempat. informan mt mengatakan bahwa apabila ia menggunakan taksi dalam kondisi macet, biaya yang harus dikeluarkan akan lebih mahal daripada biasanya. menurut mt, hal ini terjadi karena taksi menggunakan argo yang terus berjalan meskipun dalam kondisi macet. kondisi kemacetan ini memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar. masyarakat dalam hal ini sulit untuk memprediksi berapa uang yang harus dikeluarkan karena kondisi yang tidak pasti (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). moda transportasi alternatif yang digunakan oleh masyarakat jakarta pun mengalami kendala, salah satunya adalah ojek konvensional. pengendara ojek konvensional juga dapat menjadi kendala bagi penggunanya sebab acap kali menetapkan harga yang mahal untuk jasa transportasinya. informan cd menjelaskan bahwa sering kali pengendara ojek menentukan harga sepihak dan tidak ada negosiasi terlebih dahulu ketika ia menggunakan ojek konvensional (wawancara dengan cd, mahasiswa, 1 desember 2015). ojek online ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan moda transportasi dan kondisi lalu lintas menuntut masyarakat untuk merespon segala permasalahan ini dengan modal yang mereka miliki. memasuki abad 21, teknologi informasi menjadi modal yang dapat menjawab buruknya pelayanan transportasi publik jakarta. go-jek sebagai perusahaan, atau elemen masyarakat, menciptakan teknologi aplikasi dalam memberikan jasa layanan pemesanan ojek. 1. kemananan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan mt, aplikasi go-jek juga menampilkan informasi mengenai identitas pengendara go-jek, seperti foto, nama, dan nomor telepon. identitas ini ditampilkan agar pengguna go-jek dapat mengetahui armada yang melayani pesanannya. informan mt juga menjelaskan bahwa nomor telepon pengendara yang disediakan berguna apabila pengguna ingin mengubungi pengendara go-jek tersebut baik melalui telepon atau sms (short message service (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). transparansi data diri pengendara gojek juga memberikan rasa aman bagi mt karena dengan demikian ia dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait atau yang berwajib bila hal buruk terjadi padanya selama ia menjadi penumpang (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). temuan ini mirip dengan temuan studi yang dilakukan danuvasin charoen (2015) bahwa masyarakat thailand memilih menggunakan moda transportasi taksi berbasis teknologi aplikasi daripada taksi konvensional karena aplikasi tersebut mampu memberikan 121 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... keamanan bagi pengguna. gambar 1. identitas pengendara go-jek sumber: dokumentasi peneliti informan mt menambahkan bahwa dirinya merasa aman untuk naik go-jek karena sepeda motor yang digunakan oleh penggendara go-jek memiliki standardisasi yang sudah diterapkan oleh go-jek, misalnya memiliki dua kaca spion dan kondisi motor yang cukup baik. berbeda dengan ojek konvensional yang terkadang tidak memberikan fasilitas helm untuk pengguna, informan mt juga merasa terlindungi dengan layanan transportasi go-jek yang menyediakan helm, penutup rambut dan masker untuk penggunanya (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). informasi lain diungkapkan oleh informan ns bahwa ia merasa aman untuk naik go-jek juga karena teknologi gps yang digunakan oleh go-jek (wawancara dengan ns, mahasiswa, 2 desember 2015). hal ini dapat memudahkan pengguna dalam memantau keberadaan pengendara dan pengguna. pengalaman mt dan ns menggambarkan bahwa teknologi aplikasi digunakan sebagai bentuk dari inovasi yang diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh rasa aman. hal ini ditunjukkan dari adanya kejelasan mengenai identitas pengendara, penggunaan gps, standardisasi kondisi sepeda motor, dan fasilitas penunjang keselamatan berkendara (helm, masker, penutup rambut) yang disediakan untuk pengguna jasa transportasi (go-ride). informan sy juga menjelaskan bahwa ia merasa aman menggunakan go-jek sebagai moda transportasi karena go-jek berada di bawah naungan suatu perusahaan. apabila terjadi kecelakaan atau tindak kejahatan, pengguna dapat melapor dan meminta pertanggung jawaban dari perusahaan tersebut. berbeda ketika menggunakan ojek konvensional, ia merasa kurang aman karena apabila terjadi kecelakaan ataupun tindak kejahatan ia tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari perusahaan ataupun institusi manapun sebab pengoperasian ojek konvensional bersifat individu dan tidak terikat oleh perusahaan ataupun institusi (wawancara dengan sy, ibu rumah tangga, 3 desember 2015). 2. waktu informan mt mengatakan bahwa kehadiran go-jek dapat memberikan kepastian kepada pengguna mengenai waktu. aplikasi yang digunakan oleh go-jek memberikan informasi kepada pengguna mengenai estimasi waktu kedatangan moda transportasi tersebut. prediksi waktu ini memberikan kesempatan bagi informan mt untuk memprediksi berapa lama pengendara go-jek akan tiba di tempat. informasi mengenai prediksi waktu tersebut tertera pada aplikasi go-jek. informan mt juga mengatakan bahwa aplikasi gojek juga menampilkan berapa jarak yang akan ditempuh oleh go-jek untuk sampai di tempat tujuan (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). informan ns menambahkan bahwa aplikasi go-jek juga menyediakan peta yang tersambung dengan sistem gps (global positioning systems). sistem gps (global positioning systems) ini dapat dipergunakan untuk melakukan kontrol terhadap lokasi keberadaan pengendara go-jek (wawancara dengan ns, mahasiswa, 2 desember 2015). 122 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 gambar 2. tampilan gps dan prediksi waktu kedatangan go-jek sumber: dokumentasi peneliti kedua uraian tersebut menunjukkan bahwa munculnya aplikasi go-jek di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian akan kemacetan membawa harapan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian waktu. hal ini membuat pengguna go-jek merasa risiko dalam hal pengelolaan waktu berkurang di tengah kondisi kemacetan di jakarta yang tinggi. kepastian waktu juga terjawab oleh penggunaan go-jek karena kapabilitas sepeda motor yang dapat menembus jalan alternatif seperti diungkapkan oleh informan ns. berikut ini adalah kutipan wawancara dengan informan ns: “jadi gini deh, tempat magang gue kan di kuningan. kalo gue magang di kuningan mesti lewat gatsu nih, itu kan macet banget ya, jam berapa pun macet. tapi ada tuh driver-driver go-jek yang tau, ya lewat tebet atau l e w a t kuningan. nah lewat jalan-jalan tikus itu jadi save waktu gitu loh, b i s a jadi ngindarin macet gitu. kalo lewat belakang tuh jadi lebih cepet, n g g a k kena macet juga. (…) gps nya kan juga bisa nunjukkin rute p e r j a l a n a n . ” (wawancara dengan ns, mahasiswa, 2 desember 2015) handayani et al., (2011) mengatakan bahwa ojek menjadi idola alternatif moda transportasi karena dapat menghadapi kondisi jalan yang tidak mudah dilalui oleh kendaraan lain, seperti kondisi jalan yang sempit dan jalan rusak. ojek mampu melewati berbagai kondisi jalan dengan kecepatan yang cukup tinggi. hal ini dipengaruhi oleh bentuk fisik sepeda motor yang ramping dan dapat menerobos kemacetan. selain itu, fitur gps yang tersedia pada aplikasi juga dapat membantu pengendara go-jek mencari jalan alternatif lain untuk menghidari kemacetan. sejalan dengan yang diungkapkan oleh abdullah et al., (2014) bahwa gps memberikan manfaat dalam hal navigasi dan penempatan. hal lain yang juga turut membantu pengguna dalam melakukan pergerakan adalah pengetahuan pengendara go-jek itu sendiri mengenai jalan alternatif. 3. biaya informan mt mengatakan bahwa aplikasi go-jek juga menampilkan informasi mengenai nominal biaya yang harus dibayar oleh pengguna. menurut mt, total harga yang ditampilkan di aplikasi sebelum menggunakan jasa go-jek memberikan kepastian pengguna mengenai biaya. informan mt juga mengatakan bahwa ia dapat memprediksi dan menyiapkan uang yang harus dikeluarkan dalam sehari apabila menggunakan moda transportasi go-jek. hal ini berbeda apabila informan mt menggunakan ojek konvensional karena tidak ada kepastian harga dan sering kali ditentukan secara sepihak oleh pengendara (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). gambar 3. tampilan harga go-jek sumber: dokumentasi peneliti 123 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... perhitungan harga didasarkan pada jarak yang ditempuh oleh pengguna, yakni dihitung per kilometer. kilometer pun dihitung secara tepat berdasar gps. pengguna dapat mempertimbangkan materi/uang yang harus dikeluarkan berdasarkan nominal yang tertera dalam aplikasi. pengguna tidak lagi harus membayar biaya jasa transportasi secara tidak jelas tanpa adanya ketentuan tarif standar. informan ns juga menambahkan bahwa go-jek kerap kali mengadakan promosi dengan memberikan harga yang lebih murah (wawancara dengan ns, mahasiswa, 2 desember 2015). hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi ini. data temuan lain diperoleh dari wawancara terhadap informan sy mengenai sistem pembayaran go-jek. informan sy mengatakan bahwa cara pembayaran gojek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cash dan credit. pembayaran dengan cara cash dilakukan dengan membayar uang tunai, sedangkan pembayaran secara credit tidak dengan uang tunai. pembayaran credit dilakukan seperti sistem tabungan. pengguna dapat membayar terlebih dahulu yang kemudian menjadi kredit untuk dimasukkan kedalam rekening online gojek. kredit tersebut dapat digunakan untuk membayar jasa go-jek pada masa mendatang (wawancara dengan sy, ibu rumah tangga, 3 desember 2015). 4. kemudahan berdasarkan penuturan dari informan sy, ia merasa diberi kemudahan dari layanan yang disediakan oleh go-jek. informan sy mengatakan bahwa ia lebih mudah menggunakan go-jek daripada ojek konvensional karena dapat memenuhi beragam kebutuhan kesehariannya, seperti memesan makanan dan kirim barang (wawancara dengan sy, ibu rumah tangga, 3 desember 2015). informan cd menambahkan bahwa ia merasa lebih mudah naik go-jek karena dapat langsung sampai tujuan dan tidak perlu berganti kendaraan (wawancara dengan cd, mahasiswa, 1 desember 2015). kemudahan lain yang diperoleh dari penggunaan gojek juga diungkapkan oleh informan sy yang merasa service door-to-door sangat membantunya dalam menghemat energi, seperti diungkapkannya, “terus juga kalo naik go-jek kan kita ga perlu pergi ke pangkalan, tinggal pesen aja pake aplikasinya terus tunggu aja sampe go-jek-nya dateng.” (wawancara dengan sy, ibu rumah tangga, 3 desember 2015) informasi mengenai kemudahan yang diperoleh pengguna juga diungkapkan oleh informan mt bahwa cara pemesanan moda transportasi dilakukan melalui aplikasi yang tersedia di smartphone (wawancara dengan mt, mahasiswa, 30 november 2015). dengan menggunakan smartphone pengguna tidak perlu lagi mencari moda transportasi di pinggir jalan ataupun pangkalan. pengguna kini dapat menunggu moda transportasi ojek di lokasi mereka berada karena armada go-jek yang akan menghampiri pengguna. perangkat smartphone yang digunakan untuk memesan moda transportasi ojek ini memudahkan pengguna karena dinilai lebih fleksibel karena dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. go-jek berinovasi dengan memberikan layanan yang berbeda dengan ojek konvensional. tidak hanya jasa transportasi, go-jek juga berinovasi dengan menyediakan jasa lain, yaitu jasa mengantar makanan, jasa angkut barang menggunakan mobil, jasa berbelanja, mengantarkan barang, mengantarkan pengguna ke halte transjakarta, pelayanan kecantikan, jasa membersihkan rumah, dan jasa pijit (kompas.com, 2015). dengan adanya inovasi layanan tersebut, pengguna dapat menikmati berbagai jenis layanan lain hanya dengan menggunakan aplikasi go-jek yang tersedia di smartphone. teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat yang memiliki fungsi tertentu, tetapi memiliki pengaruh besar bagi kehidupan sosial (stromquist 2005; mutekwe, 2012). 124 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 teknologi dijadikan sebagai penunjang pelayanan yang diberikan kepada pengguna. dengan menggunakan teknologi aplikasi ini juga merubah kinerja ojek konvensional yang semula menunggu penumpang di pangkalan menjadi menjemput penumpang berdasarkan pesanan melalui aplikasi. ketidakpastian go-jek studi ini menemukan bahwa, sejalan dengan pemikiran ulrich beck (1992) mengenai reflexive modernization, masyarakat jakarta sebetulnya secara mandiri dapat merespon kondisi kemacetan dan jasa transportasi umum yang tidak pasti. penggunaan aplikasi sebagai bentuk dari kreativitas dan inovasi dari masyarakat adalah sebuah respon atas kondisi macet sebagai risiko. risiko tidak melulu diatasi oleh negara, tetapi masyarakat secara kreatif menginstitusionalisasi harga layanan ojek dengan memanfaatkan fitur data diri, gps, dan kalkulasi untuk waktu dan harga dalam aplikasi yang ada. go-jek dan harapan masyarakat akan kepastian tersebut juga pada akhirnya menumbuhkan formalisasi usaha ojek melalui naungan standar keselamatan dan naungan entitas usaha sebuah perusahaan. go-jek sebagai moda transportasi alternatif menyediakan beberapa macam layanan yang diberikan kepada masyarakat. teknologi aplikasi yang digunakan oleh go-jek memberi peluang bagi go-jek untuk semakin berinovasi dengan menyediakan layanan lain yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. aplikasi sebagai wujud dari teknologi digital yang digunakan oleh go-jek juga memberi harapan bagi masyarakat untuk memberi perhatian lebih terkait dengan perkembangan teknologi sebagai kreativitas publik dalam menjawab risiko-risiko yang mereka hadapi. moda transportasi ojek online ini tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi kendala dalam beroperasi. go-jek menghadapi persoalan legalitas sehingga keberadaan go-jek di jakarta pun menuai kontra karena berbenturan dengan peraturan hukum yang berlaku. menurut undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ojek sepeda motor tidak terdaftar sebagai angkutan umum (liputan6.com, 2015). alasan lain yang muncul sebagai bentuk penolakan terhadap go-jek adalah permasalahan asuransi (sindonews.com, 2015). pengendara dan pengguna go-jek tidak dapat memperoleh asuransi apabila terjadi kecelakaan karena tidak diatur oleh undang-undang (sindonews.com, 2015). hal ini mendorong beberapa pihak seperti organda dki jakarta untuk mendesak pemerintah provinsi dki jakarta untuk menertibkan keberadaan go-jek dan ojek berbasis aplikasi lainnya (sindonews.com, 2015). aturan hukum yang berlaku tersebut menjadi tantangan bagi go-jek dalam proses operasionalnya. tidak ditetapkannya ojek sebagai angkutan publik menyebabkan posisi moda transportasi ini menjadi tidak pasti, apakah dapat bertahan atau tidak. strategi go-jek dalam mengatasi persoalan mengenai asuransi yang menjadi kontra di masyarakat adalah dengan menyediakan dana ganti rugi yang ditanggung oleh perusahaan. go-jek bekerjasama dengan allianz untuk menyediakan asuransi yang diberikan kepada pengguna apabila terjadi kecelakaan (go-jek, 2015). biaya ganti rugi yang dikeluarkan go-jek kepada pengguna apabila tejadi kecelakaan sebesar rp. 10.000.000 dan rp. 5.000.000 untuk biaya rumah sakit (go-jek, 2015). usaha go-jek dalam menemukan kepastian ternyata menjadi sebuah solusi yang tidak pasti atau rentan dihapuskan karena berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku di indonesia. isu penertiban go-jek ini menjadi gambaran bahwa negara dalam hal ini masih tetap memiliki kuasa dalam pengaturan moda transportasi dan dapat menihilkan usaha mandiri masyarakat. kehadiran go-jek juga menuai kontra pada pengendara ojek konvensional. kecemburuan sosial terjadi antara go-jek dan pengendara ojek konvensional. hal ini karena sebagian dari pengendara ojek konvensional menganggap kehadiran go-jek 125 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... di masyarakat mengurangi penghasilan yang diperoleh setiap harinya (republik.co.id, 2015). persaingan yang terjadi antara go-jek dengan ojek konvensional pun tercermin dari sikap penolakan yang bahkan mengarah pada tindak kekerasan (viva.com, 2015). bentuk penolakan terhadap go-jek ini terlihat dari spanduk yang bertuliskan pelarangan bagi go-jek untuk melewati kawasan tertentu di beberapa pangkalan ojek konvensional di jakarta (kompas.com, 2015). simpulan kemacetan yang menjadi risiko bagi masyarakat jakarta harus mendapatkan perhatian khusus untuk segera diatasi. pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mengatasi persoalan kemacetan. usaha yang dilakukan pemerintah belum mampu mengurangi atau bahkan mengatasi kemacetan yang terjadi di jakarta. angkutan publik di jakarta pun belum secara maksimal memberikan pelayanan kepada pengguna. fasilitas jalan raya yang belum cukup memadai dalam menampung banyaknya kendaraan bermotor pun turut menjadi penyebab terjadinya kemacetan di jakarta. ojek hadir sebagai penunjang kegagalan pada angkutan publik (tuan dan mateobabiano, 2013). go-jek muncul sebagai bentuk inovasi dari ojek konvensional karena memasukkan unsur teknologi di dalamnya. penggunaan teknologi aplikasi pada moda transportasi ojek ini memberi nilai lebih pada kegunaannya. teknologi aplikasi yang digunakan oleh go-jek sebagai bentuk dari kreativitas masyarakat dirasa para pengguna mampu mengurangi beragam risiko ketidakpastian yang mereka hadapi pada kemacetan di jakarta. pada sudut pandang ini, tanggung jawab negara untuk mengatasi persoalan kemacetan di jakarta sebetulnya terbantu dengan hadirnya kreativitas masyarakat melalui go-jek sebagai moda transportasi yang menggunakan teknologi aplikasi. masyarakat berusaha mengatasi risiko ketidakpastian dalam kemacetan yang ada melalui modal kreativitas digitalnya. penggunaan teknologi aplikasi oleh go-jek merupakan salah satu bentuk dari kreativitas masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi. aplikasi gojek ini merupakan strategi untuk memperoleh kepastian sebagai upaya untuk mengatasi risiko permasalahan perkotaan yang terjadi di jakarta. go-jek sebagai moda transportasi ojek berbasis teknologi aplikasi mampu meminimalisir risiko dalam hal waktu, kemudahan, biaya dan keamanan. kreativitas masyarakat dalam menangani risiko ini sayangnya tidak linier karena memunculkan ketidakpastian baru. dalam hal ini bukan teknologi yang menjadi soal, tetapi usaha masyarakat untuk mengatasi risiko ini tidak dijamin oleh pemerintah. belum adanya aturan pemerintah untuk menjamin keberadaan moda transportasi alternatif menjadi sosok baru yang menahan upaya meminimalisir risiko dan ketidakpastian masyarakat jakarta. 126 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 daftar pustaka abdullah, s, m. h. mokhtar. 2014. “global positioning system (gps) positioning errors during ionospheric scintillation event.” jurnal teknologi, 69:2, 33–38. beck, ulrich. 1992. “risk society: towards a new modernity.” london: sage publication. ekawati, natalia, mochammad saleh soeaidy, heru ribawanto. 2014. “kajian dampak pengembangan pembangunan kota malang terhadap kemacetan lalu lintas.” jurnal administrasi publik (jap) 2:129-133. cervero, r. 2000. “informal transport in the developing world, nairobi, kenya: united nations commission on human settlements.” charoen, danuvasin. 2015. “grabtaxi: a taxi revolution in thailand.” proceedings of theires 8th international conference, london, united kingdom, 30th aug. 2015 5-8. dermartoto, argyo. 2013. “teori masyarakat risiko dari ulrich beck.” diakses pada tanggal 17 sepetember 2015 (http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/14/ teorimasyarakat-risiko-dari-ulrichbeck/). handayani, dewi, ria asih, indra budisatra, dan bambang riyanto. 2011. “kelayakan finansial layanan ojek di kabupaten wonogiri jawa tengah.” jurnal transportasi, 11:135-142. lupton, deborah. 2015. “digital sociology.” london and new york: routledge. martono, nanang. 2012. “sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial”. jakarta: pt. raja grafindo persada. mutekwe, edmore. 2012. “the impact of technology on social change: a sociological perspective.” journal of research in peace, gender, and development 2:226-238. neuman, william lawrence. 2006. “social research method”. pearson. siswoyo, edy. 2011. “campus go green: aktualisasi nilai sumpah pemuda 28 oktober 1928.” insani 11:36-72. stromquist nelly p. 2005. “the impact of globalization on education and gender: an emergent cross-national balance.” journal of education 37:7-37. tahir, anas. 2015. “angkutan massal sebagai alternatif mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas kota surabaya.” jurnal smartek 3:169-182. tamin, ofyar z, hermein rahman, aine kusumawati, ari sarif munandar, bagus hario setiadji. 1999. “evaluasi tarif angkutan umum dan analisis ‘ability to pay’ (atp) dan ‘willingnes to pay’ (wtp) di dki jakarta.” 1:121139. tuan, vu anh, iderlina b. mateo-babino. 2013. “motorcycle taxi service in vietnam – it’s socioeconomic impacts and policy considerations.” journal of the eastern asia society for transportation studies 10:13-28. york, richard, eugene a. rosa, thomas dietz. 2003. footprints on the earth: the environmental consequences of modernity. american sociological review 279-300. website badan pusat statistik. 2015. “statistik transportasi dki jakarta 2015.” diakses pada tanggal 28 november 2015. (http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_ publikasi/statistik-transportasi-dki jakarta-2015.pdf ). cnn indonesia. 2015. “gojek tambah layanan pijat dan pembantu rumah tangga.” diakses pada tanggal 26 oktober 2015 (http://w w w.cnnindonesia. com/teknologi/20151005090017-18582781/gojektambah-layanan-pijatdan-pembantu-rumah-tangga/) 127 fania darma amajida, kreativitas digital dalam masyarakat risiko perkotaan: studi tentang ojek online ... cnn indonesia. 2015. “masih uji coba berapa tarif aplikasi bajaj online.” diakses pada 4 desember 2015. ( h t t p : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m / teknologi/20151007154925-185-83476/ masihuji-coba-berapa-tarif-aplikasibajaj-online/). cnn indonesia. 2012. “gandeng transjakarta gojek tambah fitur gobusway.” diakses pada tanggal 12 desember 2015. (http://www.cnnindonesia.com/ teknologi/20151028094729-185-87824/ gandeng-transjakarta-gojek-tambahfitur-gobusway/). go-jek. 2015. “go-jek indonesia: an ojek for every need.” diakses pada tanggal 12 desember 2015. (http://www.go-jek. com). kabarcsr.com. 2015. “gojek inovasi dalam transportasi.” diakses pada tanggal 24 november 2015. (http://www.kabarcsr. com/post/gojek-inovasi-dalam transportasi/) kompas.com. 2015. “layanan transjakarta go-busway sudah ada di aplikasi go jek.” diakses pada tanggal 12 desember 2015. (http://tekno.kompas.com/ read/2015/10/27/19490027/layanan. transjakarta.go -busway.sudah.ada. di.aplikasi.go-jek). liputan 6. 2015. “6 ojek online yang menjadi pesaing go-jek.” diakses pada tanggal 24 november 2015. (http://citizen6. liputan6.com/read/2320466/6-ojekonline-yang-menjadi-pesaing-gojek). liputan 6. 2015. “menelusuri riwayat kehadiran ojek motor.” diakses pada tanggal 24 november 2015. ( h t t p : / / citizen6.liputan6.com/read/2260655/ menelusuri-riwayat-kehadiran-ojekmotor). liputan 6. 2015. “go-mart layanan tearbaru dari go-jek.” diakses pada 4 desember 2015. (http://tekno.liputan6.com/ read/2323808/go-mart-layanan terbaru-dari-go-jek). new republika.co.id. 2015. “gojek versus ojek pangkalan.” diakses pada tanggal 12 desember 2014. ( h t t p : / / www.republika.co.id/berita/nasional/ jabodetabekn a s i o n a l / 1 5 / 0 9 / 2 8 / n v d o y d 3 3 0 g o j e k v e r s u s o j e k pangkalan). sindonews.com. 2015. “belum masuk uu pemprov dki diminta tak legalkan gojek.” diakses pada tanggal 4 desember 2015. ( h t t p : / / m e t r o. s i n d o n e w s . com/read/1022667/171/belum-masukuu-pemprovd k i d i m i n t a t a k legalkan-gojek-1436587642). techinasia. 2015. “history unicorn grabtaxi infographic.” diakses pada tanggal 10 september 2015 (https://www. t e c h i n a s i a . co m / h i s t o r yu n i co r n grabtaxi-infographic/). thrillist. 2015. “city with worst traffic jakarta indonesia tops castrol’s ranking of cities with most stop starts.” diakses pada tanggal 28 november 2015. (https://w w w.thrillist.com/travel/ nation/city-with-worst-traffic-jakartaindonesia-tops-castrol-s-ranking-ofcities-with-most-stop-starts). merdeka. 2015. “saat go-jek capai 1 juta order.” diakses pada tanggal 20 september 2015. (http://www.merdeka. com/teknologi/saat-gojek-capai-1-juta order.html). nova. 2011. “nadiem makarim pelopor ojek profesional.” diakses pada tanggal 24 november 2015. (http://tabloidnova. com/profil/nadiem-makarim-peloporojek-profesional-1) warta ekonomi. 2015. “teknologi merevolusi.” diakses pada tanggal 5 oktober 2015 (http://wartaekonomi.co.id/ read/2015/09/19/7 3 205/teknologimerevolusi.html). viva.com. 2015. “lagi, pengemudi gojek dianiaya tukang ojek.” diakses pada tanggal 12 desember 2015. (http://metro.news.viva.co.id/news/ read/656089-lagi--pengemudi-gojekdianiaya-tukang-ojek). 128 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 243 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers digital literacy among sriwijaya university lecturers alamsyah alamsyah78@fisip.unsri.ac.id department of public administration, sriwijaya university dadang hikmah purnama dadanghikmahpurnama@unsri.ac.id department of sociology, sriwijaya university abstract this article aims to describe patterns of digital literacy among sriwijaya university (su) lecturer and its contribution to the implementation of elearning. we used the mixed approach. our population is 635 subjects which have been running and organizing through e-learning plat-form of su. we, then, selected 30 lecturers randomly as our samples. data were collected through offline and online questionnaires, in-depth interviews, and secondary data collection. likert scale is used to measure digital literacy among respondent and e-learning implementation is explained using simple model. we find that digital literacy competence among su lecturers is in a high position. this situation is the initial capital for the implementation of e-learning at su. however, this situation has not contributed to the implementation of e-learning because of (a) lecturer is not willing to adapt to the e-learning environment system; (b) policy makers have not been intervening several factors that contributed to e-learning implementation at university level. abstrak artikel ini bertujuan menggambarkan pola literasi digital di kalangan dosen universitas sriwijaya dan kontribusinya terhadap implementasi e-learning. artikel ini berasal dari penelitian empiris yang menggunakan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif ). populasi penelitian adalah 365 mata kuliah yang telah dijalankan dan diorganisir dengan platform e-learning yang diadopsi universitas sriwijaya. dari populasi ini, peneliti memilih 30 dosen secara acak sebagai sampel penelitian. data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner online dan offline, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. skala likert digunakan untuk mengukur tingkat literasi digital responden penelitian. sedangkan implementasi e-learning dijelaskan dengan model simpel. kami menemukan bahwa tingkat literasi digital dosen universitas sriwijaya berada pada posisi yang tinggi. situasi ini merupakan modal awal untuk mengimplementasikan e-learning di universitas sriwijaya. tetapi, situasi ini belum berkontribusi terhadap implementasi e-learning karena (a) para dosen belum bersedia beradaptasi dengan lingkungan sistem e-learning; dan (b) para pembuat kebijakan belum mengintervensi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap implementasi e-learning di level universitas. keywords: elearning, digital literacy, higher education, indonesia, sriwijaya 244 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 introduction sriwijaya university (su) is very enthusiastic in adopting information and communication technologies (ict) to support its function as a higher education institution. su creates three policies related to ict development, i.e., (a) encouraging and facilitating ict-based learning process; (b) promoting institutional capacity building in planning, management, and implementation of performance-based services; and (c) improving and developing the capacity of manager and administration staff (unsri, 2014). related to the first policy, su has encouraged their lecturers to apply a blended approach (integrating e-learning into conventional learning sys-tem). to support this policy, su has launching e-learning grant which has been running since 2012. as a result, su has 635 subjects course enrolling in e-learning platform and choose moodle® as an e-learning platform. based on a total number of subject’s course which is running through e-learning platform, faculty position in e-learning ranking at sriwijaya university could be made as follows: faculty of engineering (143 course), faculty of computer science (127 course), faculty of agriculture (114 course), faculty of mathematic and natural science (67), faculty of medicine (46 course), faculty of economics (26 course), faculty of law (14 course), and faculty of social and political science (13 course) (unsri, 2014). it indicates how social science cluster does not have many courses that running through e-learning system. while natural science cluster has many subject courses, which have been running through e-learning system. this data show that digital divide is no longer meaningful as “the have” and “the have not”, but it is the problem of “using” and “not using” e-learning system. if the number of credits for one undergraduate program is 144 credits, and each subject course has three credits, then a total number of course for each undergraduate program is 48 courses. because su has 56 undergraduate programs, then the total number of courses is 2,688. based on this calculation, su has 24 percent subject course which is organizing through the e-learning plat-form. the low penetration of e-learning at su, especially in the cluster of social sciences, is the serious problem. it is one of the obstacle for su to maximize utilization and ict integration to achieve their mission. as a higher education, su has no option but to reconsider its objectives in the light of growing societal demands and new sociocultural trends. the changes demanded for higher education are based on a social need to make it scientifically and economically beneficial (pons, 2010, pp. 6–15). new technology, new generation, and new environment need innovation in learning process. ict literacy required to navigate the twenty-first century has to do with recognizing our own human limitations, developing critical measures and acknowledging feelings of estrangement, puzzlement as well as sheer wonder of technology (riis, 2015, pp. 385–394). su will losses their market if they do not make adjustment in their business. in the digital environment, student can learn from many sources. however, the role of teacher still important to support this process (erstad et al., 2015, pp. 641–654). the problem emerges when the teacher does not have enough competency to managing digital resources in learning process. for example, e-learning environment re-quires all teacher to make digital contents using a specific software. of course, it is not an easy task, especially for a teacher who just familiar with microsoft office software. they also have to find, collect, select, choose, and recreate various digital information to support e-learning. this process is very timeconsuming. it is why, for su, very urgent to get an overview on digital literacy of their lecturers so that they can full engagement in information society. this paper is designed to elaborate this phenomenon. our focus is to construct the pattern of digital literacy among su lecturer and identify factors that contributed to e-learning implementation. like other terminology in social science, digital literacy has a different meaning for different people. ilomäki et. al., (2014, pp. 245 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers 655–679) found a total of 34 terms that had used to describe the digital technology related skills and competences. oxford english dictionary (2014), for example, defines literacy as a person’s ability to read or write. meanwhile, the digital term has many meanings and can be simplified as everything related to digital technology. however, according to ensmenger (2012, pp. 753–776), digital technology does not necessarily connote a computer technology. thus, digitization is not always meaningful computerization. digitizing a broader meaning than computerization. therefore, there is not all digital devices shaped computer. digital literacy can be defined as the ability and the skills necessary to access the available digital technology and to engage in the practice and digital culture (acrl, 2014; jaeger et al., 2012, pp. 1–20; meyers et al., 2013, pp. 355–367). it is consisting of technical and nontechnical issue (vlieghe, 2015, pp. 1–4). for hockly (2012, pp. 108–112), this concept contains four skill that is related to each other; that is language skill, information skill, connection skill, and re-design skill (see also davies, 2011, pp. 45–52; gamire & pearson, 2006, pp. 19–40; koltay, 2011, pp. 33–35). the first ability, language skills, relating to a person’s ability to process online texts (e.g., blogs, wikis, and discussion in online forums). included in this category is (a) hypertext literacy (ability to read and use online text navigation that contain hyperlinks); (b) visual and multimedia literacy (the ability to process image, signs, and symbols in the digital media); and (c) mobile literacy (the ability to maximize the functions of mobile phones as a tool for processing digital information). the second ability, information skills, refer to a person’s ability to manage the flow of digital information on the internet. included in this category is (a) search literacy (the ability of a person to seek online information effectively); (b) tagging literacy (the ability of a person to give sign on the digital material so that it is easy to find it); (c) information literacy (the ability of a person to evaluate and criticize the substance and online resources), and attention literacy (the ability of person to know when he should be online or offline). the third ability, connection skills, consisting of personal literacy (the ability of a person to manage digital identities on the internet), network literacy (the ability of a person to build the online network that fit their needs), and participatory literacy (the ability to create digital content that is distributed online). the fourth ability is re-design skill (the ability to process digital materials into other digital material that can be used for a certain purpose). digital literacy is prerequisite for people to participate in the information age or the internet age. in this era, advances in ict has changed the way of people to produce, distribute, consume and reproduce information. ict also creates virtual work, virtual environment, and virtual roles that affect the lifestyle of modern peoples (bradley, 2010). ict make long distances, and various social barriers-economic-culturalpolitics becomes not fade due to its ability to connect people from the diverse world. this development gave birth to a new generation of mankind, namely digital native (someone who was born, grew up in the era of digital technology, including computers, mobile phones, video games, connect socially with others through text messaging and various social networks) (brumberger, 2011, pp. 19– 46). previous research on digital literacy among lecturer has indicated a series of variables can interfere in the appropriation of technologies by teachers, such as a lack of the skills necessary for teachers to perform activities that involve the use of ict; a lack of knowledge of how to use them didactically; unfamiliarity with digital technologies; not enough time to prepare the activities using the computer; lack of technical support and computer instructors for the teachers themselves and the students; no computer maintenance service; lack of a good and fast network to load websites; lack of collaboration between teachers; lack of 246 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 flexibility in curriculum; academics’ beliefs and perceptions of what constitutes good teaching in their contexts; cognitive load; socio-demographic factor, workload, selfefficacy; and little confidence that they are able to teach using ict (albion et al., 2015, pp. 655–673; alvarenga et al., 2016, pp. 1–28; canhoto & murphy, 2016, pp. 98–106). since we did not find previous research on digital literacy of lecturer at sriwijaya university, we suspect that these variables will also affect the digital literacy phenomena at sriwijaya university even though they are produced by research in different times and spaces. in education sector, the ict produce e-learning. it refers to the use of electronic devices for learning, including the delivery of content via electronic media such as internet, audio or video, satellite broadcast, interactive tv, cd-rom, and so on (edrees, 2014, pp. 1–14). it necessitates that studentteacher relationships no longer focused on the classic patterns (limited space and time), but develops into a relationship that is more fluid, flexible, dynamic, and always connected virtually (fearon et al., 2011, pp. 446–450; smith, 2015, pp. 189–198). previous studies has showed a series of variable that influence e-learning, such as infrastructure, access, curriculum integration, students learning, teacher professional development, leadership and capacity building, academics’ low digital fluency, various views and e-learning definitions, limited standardsbased tools to guide academic practice, skeptical perception about e-learning, salary, teaching workload, perceived use of e-learning, educators’ reluctance, belief about useful-ness and ease of use (al-shboul, 2013, pp. 93–113; kong et al., 2014, pp. 187–212; mirriahi et al., 2015, p. 28451; radovanović et al., 2015, pp. 1733–1749) to implement e-learning, wilmes et al., (2008, pp. 126–134) proposed a simple (student/instructor assessment, inventory, measurement, planning, leadership, and evaluation) model to assessing e-learning adoption which consists of six areas. the first area is (a) assessing the level of student and/or teacher skill in using ict; (b) identify the type and form of required ict in the learning process. the second area is mapping the inventory, especially hardware and software, which are needed or compatible with e-learning environment. the third area is measuring the gap between current condition and the future, both in terms of technology, finance, and learning standards. the fourth area is planning instructional design, e-learning training for student and teacher, and developing broader ict policy at the institution level. fifth and sixth area is leadership and evaluation which can occur at all levels of the higher education organization (university, faculty, or department). in our mind, the simple model is not linear, but a cyclical process. however, leadership is a critical point in this process because it has the power to determine another area could function correctly. in higher education setting which consists two outstanding players: academics and administrator (middlehurst et al., 2009, pp. 311–329), leadership has a unique function and competencies. smith & wolverton (2010, pp. 61–70), for example, finding that there are five leadership competencies at higher education institution at the university level. in department level, bryman (2007, pp. 693–710) identify 13 forms of leader behavior that are associated with departmental effectiveness. these competencies are essential to make higher education more responsive to societal demand. method we use a mixed approach and survey as research design. we believe that this method will help researcher to show research finding quantitatively and qualitatively. per definition, a sur-vey is a type of research that aims to explore the opinions, behaviors, attitudes of respondents through collecting samples data derived from specific populations (crano & brewer, 2008; marczyk et al., 2005). we use a likert scale to measure respondents’ attitudes. our population is all subjects course that has received e-learning grant. based on this population, we choose 40 subject courses randomly. because of one 247 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers course could be managed by two or more teachers, then will contact the lecturer who is ready to become our informant. we use an offline and online questionnaire to collect primary data by utilizing google form. secondary data are gathering through interviews with some informants who is determined by the snowball technique. five lecturers will be in-depth interviewed to explore their view and attitude towards e-learning. questionnaires are processing with spss version 17.00. some of the techniques of descriptive statistics (frequency table) will be used to analyze the research data. meanwhile, data from in-depth interviews will be analyzed using framework (ritchie & spencer, 1994). this research has two variables: digital literacy and implementation e-learning. to explain these variables, based on the review of the literature described earlier, we will synthesize arguments from hockly (2012) on digital literacy and simple model from wilmes et al., (2008) on e-learning. to explain digital literacy, we use the individual as the unit of analysis. but, we use individual and institution as the unit of analysis when analyzing e-learning. result and discussion characteristic of respondent our respondents are su lecturer who has implemented a blended approach, especially in the undergraduate program and has received e-learning grant from the university. we, then, use the list of e-learning grantee in 2013 and 2014 as a sample frame. the number of targeted sample is 40 people. however, due to technical problems, the returned questionnaires are only 30 people. 11 respondents fill out online surveys at the address: https://docs.google.com/forms/d/ 1sxl4jgxxyab0qq2altks3neuuhjiou434nclywbvnw/viewform. regarding to sex, our respondent dominated by female (56.7 percent). there is only 43.3 percent male respondent. based on their age, our respondent consists 5 group: 42-38 years old (43.3 percent), 36-31 years old (30 percent), 30-25 years old (10 percent), 55-43 years old (6.7 percent), and 60-55 years old (3.3 percent). finally, based on their faculty, our respondent comes from faculty of engineering (20 percent), faculty of computer science (16.7 percent), faculty of public health (16.7 percent), faculty of education (13.3 percent), faculty of mathematics and natural sciences (13.3 percent), faculty of social and political sciences (10 per-cent), faculty of agriculture (6.7 percent), and faculty of medicine (3.3 percent). faculty of economics and faculty of law do not participate in our research. if clustered by type of science, the respondent from natural science has more quantity than social science. pattern of digital literacy among sriwijaya university lecturers the pattern of digital literacy among su lecturer explaining by the likert scale containing 16 questions (see table 1). each respondent is only asked to select five alternative answers: strongly disagree (1), disagree (2), do not know (3), agree (4), and strongly agree (5). the respondents will obtain the maximum total score is 80, and a minimum total score is 16. each question represents one of three digital literacy dimensions: information skills, connection skills, redesign skill. table 1. questionnaires item group based on dimension of digital literacy no. dimension questionnaire item 1 information skill 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14 2 connection skill 2, 5, 7, 8, 15, 11 3 redesign skill 10, 16 we use microsoft excel program to record data and analyze data using three methods: (a) total score obtained by the respondent; (b) total score of questionnaire item. the first method will provide the map of digital literacy among su lecturer. based on the maximum (80) and the minimum (16) of 248 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 score value, we created a digital literacy scale as guidelines for mapping the score obtained by each respondent. this scale consists of five clusters with interval is 16: very low (1631), low (32-47), middle (48-63), high (6480), and very high (>80). based on this scale, we find that (a) 3 percent of su lecturer has low competency on digital literacy; (b) 43 percent lecturer has middle digital literacy competency; (c) 53 percent lecturer has high competency on digital literacy. the average value of sample (64) means that digital literacy competencies among su lecturer are in a high position. the second method calculates an average score for each questions item in each dimension. as visualized by table 2, su lecturer has a high competency on connection and redesign skill, but small competency on information skill. computer, whether desktop, laptop, netbook, become mandatory equipment used by su lecturers to implement e-learning process. tablet, earphones, android mobile phone, modem, projectors, and mouse is optional equipment. for 53.5 percent of respondents, the availability of current hardware, either public or private, is sufficient to support e-learning process. only 46.7 percent of respondents who consider the availability of current hardware is not adequate. in terms of software, the widest e-learning platform used by su lecturer is moodle™. this is not surprising because the university chooses e-learning moodle as their official platform. in addition to moodle, there is also a lecturer who use other e-learning platforms, such as edmodo, acatar, blackboard, but the proportion does not reach 15 percent. the lecturers also began to use the official website of su lecturer, social media (facebook, whatsapp, line, etc.) to support e-learning process. in contrast to hardware, current software is considered not adequate by 53.3 percent respondents. however, 46.7 percent respondents considered this software is adequate. one of the elements that distinguish e-learning with conventional learning process is digital content. related to these elements, many respondents have completed their course with various forms of digital content, both documents, videos, images, and text online. another distinguishing element between e-learning with conventional learning is the kind of activity of faculty and student activities. restriction and supporting factors we use simple model wilmes et al., ( 2008) to explain the factors that supporting and restricting e-learning implementation at su. we concluded that there are 3 factors have been supported (leadership, planning, and evaluation) and do not support (inventory, measurement, and culture) e-learning implementation at su. in terms of leadership, su leader at the university level has a strong political commitment to practice e-learning. this is indicated by the provision of e-learning grants to all lecturer from 2013 until now. unfortunately, the implementation of blended approach so far is perceived as supplemental for conventional learning (bs, interviews, 21/09/2015). there is no legal or administrative decision from the top executive at the university level to interpret legally what is exactly the meaning of supplemental. unclear guidance, then, often make miscommunication between dean, head of the undergraduate program, lecturer, and student. the second supporting factor is planning. in this aspect, e-learning manager at the university level has been build design instructional, organize e-learning training for the lecturer, and formulate more widely ict policy (for example, paperless office, institutional repository, integrated official webmail to google for education, etc.). unfortunately, the university has not given e-learning training to their students. all lecturer should teach moodle for their student in the first round of e-learning. for bs, e-learning training for students is the responsibility of center for career development and coordinated by vice rector iii. “there is a direction to organize e-learning training for all student. but, until now, there 249 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers is no realization” (interview, 21/09/2015). the third factor that supporting e-learning at su is evaluation which is conducted per semester by center for education development (ced). “as an operator, we have access to view e-learning activities of each course which running by our moodle. until now, there is only 5 percent of total subject course enrolled in e-learning server is inactive” said bs (interview, 21/09/2015). meanwhile, based on simple models, there are three factors which tend to restrict e-learning implementation at su. first, student/instructor assessment which related to the level of teacher/student ability or skill to operate ict device. ideally, before introducing e-learning, the university could make the map of ict competency that contains information about teacher and student digital literacy. in the classroom, there is only 30 percent of the lecturer who conducts a preliminary assessment of the ability of students to use e-learning. there are several reasons why the teacher does not make preliminary ict assessment, for example, moodle has been taught in computer application subject course, the student is familiar with computer and the internet so that they can learn moodle without mentoring. in another side, the teacher makes a preliminary assessment because of they perceived that some students still do not understand and not familiar with e-learning, and the digital divide between student. the second factor is related to hardware and software needed by lecturer or student to interact in e-learning platform. at the faculty level, as outlined in the above, the lecturers recognized the availability of e-learning hardware, only software that was considered inadequate. however, the university level, su does not make standardization about hardware and software equipment to be used in e-learning. meanwhile, in terms of network infrastructure, e-learning at su has supported by one server as the storage device. now, this storage remains 9.28 gb left. the third factor is related to the measurement of the gap between the current and the future condition, both regarding technology, finance, and learning standards. management at university level tends to see that this information in not important so that they give attention to financial and learning standard only. beside three obstacles on the above, we also find a definite influence of cultural factors on e-learning implementation at su, particularly at the lecturer level. bs, an e-learning administrator, said that lecturer adaptation to ict which can be used to support learning process is very low. e-learning produces a new challenge for all teacher. they should be more creative in selecting and sorting out a variety of digital resources in the learning process. off course, they need allocation more time to search information on the internet. the problem is they do not have available time, skill, or device at home, to do this task (interview, table 2. total score for each questionnaire based on dimension of digital literacy concept information skill connection skill redesign skill question number 1 3 4 6 9 12 13 14 2 5 7 8 15 11 10 6 total score 15 19 21 25 20 111 105 121 123 124 139 123 118 120 116 127 mean 117 125 122 median 120 123 122 mode 121 123 n.a standard deviation 6 7 8 interpretation middle high high n.a = not available 250 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 21/09/2015). additionally, lecturers also complained about personal costs which they should spend to pay internet access from home. not surprisingly, then, several lecturers suggested a series of policies to remunerate internet cost that spent by the lecturer with personal money. for example, several informants propose cost-sharing, direct payment per semester for each subject course, and procuring original software and hardware. in our view, lecturer adaptation as manifestation of cultural factor is not a simple thing. adaptation is not the technical problem only as explained by bs, an e-learning administrator (interview, 21/09/2015). culture is a mental construct. in our case, it is about value, belief, and norms on e-learning. culture is also referring to the “total way of live” that guides individual behavior and attitudes (van heffen & aschheim, 2003, pp. 289–306). based on depth interview, we find two type of keys informant opinion that representing their value, belief, and norms on e-learning. the first type is positive perception on e-learning. one key informant said that ““lecturer is a human who has limitation to process information. we need technology to make our lives more productive”, zm, a young lecturer (interview, 10/09/2015). with a similar voice, sa, a young lecturer said that “today, i think, a teacher is not the only source of knowledge. a student can learn from many sources. our primary task is not transferring knowledge, but how to guide student to find, collect, analyze, and build knowledge based on their interest” (interview, 12/09/2015). it is supported by ra who said that “we live in the internet age. you can sell and buy something through the internet. it is amusing if we still maintain traditional teaching process when our external environment has been changed drastically. we adopt e-learning so that our student more competitive in labor market” (interview, 23/05/2015). the second type is negative perception on e-learning. as, a senior lecturer, said that “technology is just a tool. if we can live without tools, then why should we make life more complicated using tools” (interview, 17/09/2015). meanwhile, ha, senior lecturer, give attention to negative effect of e-learning. “teaching is not similar to educating. teaching is a part of the education process which consists of three aspects: cognitive, affective, and psychomotor. e-learning makes the social distance between teacher and student wider. for me, offline interaction is more valuable than online interaction in the education process”, ha (10/09/2015). finally, nh, a senior lecturer, who teach islamic religion said that “have you ever read the story of moses and khidr in the qur’an? in this story, khidr uses a lot of learning media, for example, boat and house. through this story, the god wants to convey a message to the human being that the learning process will be useful if it organizes offline communication, practicum and dialogical. i know that e-learning can facilitate dialogue, online communication, and practicum. however, i believe that the presence of teachers in the knowledge transfer will make the learning process more effective”, nh (interview, 05/09/2015). this data show how cultural aspect is still important variable to explain e-learning. conclusion we use two methods to calculate the level of digital literacy proficiency among su lecturer. in general, lecturer of su has high skill on digital literacy. however, su lecturer has a strong competency on connection and redesign skill, but low competency on information skill. there are two types of ict equipment used in operating e-learning respondent: hardware and software. on the hardware side, computer, whether desktop, laptop, netbook, become necessary equipment employed by su lecturers to implement e-learning process. half of the respondents also use the tablet, earphones, android mobile phone, modem, projectors, and mouse as optional equipment. availability of the current hardware, either public or private, is sufficient to support teaching and learning process under e-learning platform. on the software side, moodle is the most widely used by su. however, there is also the 251 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers lecturer who use other e-learning platforms, such as edmodo, blackboard, and acatar. the lecturer also began to integrate social media to support e-learning process. based on simple model, we conclude that three factors (leadership, planning, and evaluation) supported e-learning implementation of e-learning at su. however, there is also three factors (student/instructor assessment, inventory, and measurement) restricted it. furthermore, our study found strong influence between cultural factor to e-learning implementation, particularly at the teacher level. additionally, lecturers also complained about the high personal costs they should spend to pay for internet access from home. su lecturer has medium and high proficiency in digital literacy. this situation is the initial capital to trigger e-learning implementation massively. however, this situation would not be helpful if the teacher has not been willing to adapt to e-learning environment system that requires more creative thinking while using a variety of digital resources in teaching and learning. our finding supports previous research finding on this topic as mentioned on the above. for su management, it is important to make special training for their student so that their information skill will increase significantly. su management could focus on their attention to financing, student/ instructor assessment, inventory, and measurement. one of su’s challenge is how to make lecturer thinking more creatively to prepare, manipulated, and exploit digital resources to support learning process in e-learning environment. cultural factor in our finding is similar with educator reluctant terminology proposed by radovanovi et al., (2015). they stated that educators’ reluctance to adopt new technology as a reaction to the technology’s capacity to challenge the educators’ legitimacy, expertise, and preferred teaching materials. although different in context, these findings are similar to turner (2007, pp. 117–134) arguments about the capacity of icts to delegitimize religious authority (ulama). we know that cultural factor is very difficult to change. however, human is an immortal learner who can learn from many sources. we believe that this situation will be change gradually if policymaker at su willing to change it gradually. for example, su can create a room to facilitate learning process between teachers who have different perception on e-learning. we know that our research has serious limitation such as too small sample, too simple calculation (descriptive statistics), and simple theoretical framework. we, for example, do not ask how is age influencing level of digital literacy? what is the contribution of lecturer digital literacy level toward e-learning performance? we concluded that our research does not have the power of prediction. based on this limitation, we suggested other researcher should investigated digital literacy with different framework, theoretical approach, methods, and instrument (bhatt et al., 2015, pp. 477–492; greene et al., 2014, pp. 55–69; keane et al., 2014, pp. 1–13; rowsell et al., 2016, pp. 121–129; sparks et al., 2016, pp. 1–33; steffens et al., 2015, pp. 73–86) so that we can portrait this phenomenon more completely. acknowledgment this research was funded by the rector of sriwijaya university based on contract number: 216/un9.3.1/lt/2015 dated april 1, 2015. the researchers thank the respondents and key informants who have agreed to be interviewed and fill out questionnaires. 252 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 reference acrl. (2014). introduction to information literacy | association of college & research libraries (acrl). al-shboul, m. (2013). the level of e-learning integration at the university of jordan: challenges and opportunities. international education studies, 6(4), 93–113. http://doi.org/10.5539/ies. v6n4p93 albion, p. r., tondeur, j., forkosh-baruch, a., & peeraer, j. (2015). teachers’ professional development for ict integration: towards a reciprocal relationship between research and practice. education and information technologies, 20(4), 655–673. http:// doi.org/10.1007/s10639-015-9401-9 alvarenga, c. e. a., ginestié, j., & brandtpomares, p. (2016). how and why brazilian and french teachers use learning objects. education and information technologies, 1–28. http:// doi.org/10.1007/s10639-016-9523-8 bhatt, i., de roock, r., & adams, j. (2015). diving deep into digital literacy: emerging methods for research. language and education, 29(6), 477– 492. http://doi.org/10.1080/09500782.2 015.1041972 brumberger, e. (2011). visual literacy and the digital native: an examination of the millenial learner. journal of visual literacy, 30(1), 19–46. bryman, a. (2007). effective leadership in higher education :a literature review. studies in higher education, 32(6), 693–710. http://doi. org/10.1080/03075070701685114 canhoto, a. i., & murphy, j. (2016). learning from simulation design to develop better experiential learning initiatives. journal of marketing education, 38(2), 98–106. http://doi. org/10.1177/0273475316643746 crano, w. d., & brewer, m. b. (2008). principles and methods of social research (second). london: taylor & francis elibrary. davies, r. s. (2011). understanding technology literacy: a framework for evaluating educational technology integration. techtrends, 55(5), 45–52. edrees, m. e. (2014). elearning x.0: international journal of technology diffusion, 5(4), 1–13. http://doi. org/10.4018/ijtd.2014100101 ensmenger, n. (2012). the digital construction of technology: rethinking the history of computers in society. technology and culture, 53(4), 753–776. http://doi.org/10.1353/ tech.2012.0126 erstad, o., eickelmann, b., & eichhorn, k. (2015). preparing teachers for schooling in the digital age: a meta-perspective on existing strategies and future challenges. education and information technologies, 20(4), 641–654. http:// doi.org/10.1007/s10639-015-9431-3 fearon, c., starr, s., & mclaughlin, h. (2011). value of blended learning in university and the workplace: some experiences of university students. industrial and commercial training, 43, 446–450. http://doi.org/10.1108/00197851111171872 gamire, e., & pearson, g. (2006). tech tally: approaches to assessing technological literacy. (e. gamire & g. pearson, eds.) literacy. washington d.c., usa: the national academics press. greene, j. a., yu, s. b., & copeland, d. z. (2014). measuring critical components of digital literacy and their relationships with learning. computers and education, 76, 55–69. http://doi. org/10.1016/j.compedu.2014.03.008 hockly, n. (2012). digital literacies. elt journal: english language teachers journal, 66(1), 108–112. http://doi. org/10.1093/elt/ccro77 253 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers ilomäki, l., paavola, s., lakkala, m., & kantosalo, a. (2014). digital competence – an emergent boundary concept for policy and educational research. education and information technologies, 21(3), 655–679. http:// doi.org/10.1007/s10639-014-9346-4 jaeger, p. t., bertot, j. c., thompson, k. m., katz, s. m., & decoster, e. j. (2012). the intersection of public policy and public access: digital divides, digital literacy, digital inclusion, and public libraries. public library quarterly, 31(1), 1–20. http://doi.org/10.1080/01616 846.2012.654728 keane, t., keane, w., & blicblau, a. (2014). beyond traditional literacy: learning and transformative practices using ict. education and information technologies, 1–13. http://doi. org/10.1007/s10639-014-9353-5 koltay, t. (2011). information overload, information architecture and digital literacy. bulletin of the american society for information science and technology, 38(1), 33–35. kong, s. c., chan, t.-w., huang, r., & cheah, h. m. (2014). a review of e-learning policy in school education in singapore, hong kong, taiwan, and beijing: implications to future policy planning. journal of computers in education, 1(2–3), 187–212. http://doi.org/10.1007/ s40692-014-0011-0 marczyk, g., dematteo, d., & festinger, d. (2005). essential of research design and methodology. new jersey: john wiley & sons, inc. meyers, e. m., erickson, i., & small, r. v. (2013). digital literacy and informal learning environments: an introduction. learning, media and technology, 38(4), 355–367. http://doi. org/10.1080/17439884.2013.783597 middlehurst, r., education, h., & woodfield, s. (2009). why research leadership in higher education? exploring contributions from the uk’s leadership foundation for higher education. leadership, 5(3), 311–329. http://doi. org/10.1177/1742715009337763 mirriahi, n., alonzo, d., & fox, b. (2015). a blended learning framework for curriculum design and professional development. research in learning technology, 23(1), 28451. http://doi. org/10.3402/rlt.v23.28451 oed. (2014). literacy, n. : oxford english dictionary. pons, j. de p. (2010). higher education and the knowledge society, information and digital competencies. rusc: universities and knowledge society journal, 7(2), 6–15. radovanović, d., hogan, b., & lalić, d. (2015). overcoming digital divides in higher education: digital literacy beyond facebook. new media & society, 17(10), 1733–1749. http://doi. org/10.1177/1461444815588323 riis, s. (2015). ict literacy: an imperative of the twenty-first century. foundations of science, 1–10. http://doi.org/10.1007/ s10699-015-9456-5 ritchie, j., & spencer, l. (1994). qualitative data analysis for applied policy research. in a. bryman & r. g. burgess (eds.), analyzing qualitative data (pp. 173– 194). london: sage publication, inc. rowsell, j., burke, a., flewitt, r., liao, h., lin, a., marsh, j., … wohlwend, k. (2016). humanizing digital literacies: a road trip in search of wisdom and insight. the reading teacher, 70(1), 121–129. http://doi.org/10.1002/trtr.1501 smith, s. (2015). supporting digital literacy across the curriculum through blended support: a pilot project report. journal educational technology systems, 43(2), 189–198. smith, z. a., & wolverton, m. (2010). higher education leadership competencies: quantitatively refining a qualitative model. journal of leadership & organizational 254 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 & society, 24(2), 117–134. http://doi. org/10.1177/0263276407075001 unsri. (2014). moodle e-learning for sriwijaya student (modelss). van heffen, o., & aschheim, s. (2003). cultural theory revised: only five cultures or more? contemporary political theory, 2(3), 289–306. http:// doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300094 vlieghe, j. (2015). ict literacy: a technical or non-technical issue? foundations of science, 1–4. http://doi.org/10.1007/ s10699-015-9458-3 wilmes, b., huffman, s., & rickman, w. (2008). transitioning from a traditional classroom to the online environment: the simple model. in r. z. zheng & s. p. ferris (eds.), understanding online instructional modeling: theories and practices (pp. 126–134). hershey, philadelphia, usa: information science reference. studies, 17(1), 61–70. http://doi. org/10.1177/1548051809348018 sparks, j. r., katz, i. r., & beile, p. m. (2016). assessing digital information literacy in higher education: a review of existing frameworks and assessments with recommendations for nextgeneration assessment. ets research report series, 2016(2), 1–33. http://doi. org/10.1002/ets2.12118 steffens, k., bannan, b., dalgarno, b., bartolomé, a. r., esteve-gonzález, v., & cela-ranilla, j. m. (2015). recent developments in technologyenhanced learning: a critical assessment. rusc. universities and knowledge society journaluniversities and knowledge society journal, 12(2), 73–86. http://doi.org/10.7238/ rusc. v12i2.2453 turner, b. s. (2007). religious authority and the new media. theory, culture 43 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional peran media massa nasional dalam politik internasional nita andrianti fakultas komunikasi dan multimedia universitas mercu buana yogyakarta email: nietha_soulmate@yahoo.com abstract in international politics, the mass media is not only a source of political information but also trigger the occurrence of political change. in general, the mass media has a specific tendency for reporting international coverage of the political events. in short, the media has a major role in the international political communication. active involvement of the media have spawned the term “media diplomacy”, the mass media as a channel in a diplomatic mission of a state against another state. as “media diplomacy”, the mass media not only report diplomatic events, but also act as negosiator.related to the media diplomacy that the media as one of the actors in the dynamic system of international relations. indonesia’s position in the system of international relations greatly influenced the mass media actors. abstrak dalam politik internasional, media massa bukan hanya sumber informasi politik, tetapi juga kerap menjadi pendorong terjadinya perubahan politik. secara umum media massa memiliki kecenderungan--kecenderungan tertentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. dalam wujud yang lebih konkret, media memiliki peranan besar dalam komunikasi politik internasional.keterlibatan aktif media ini telah melahirkan istilah “media diplomacy’ artinya media massa sebagai saluran dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara tehadap negara lainnya. sebagai “media diplomacy”, media massa tidak hanya sekadar meliput peristiwa diplomatik, tetapi media massa harus memiliki sikap sebagai seorang negosiator.terkait dengan media diplomacy bahwa media sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan internasional. posisi indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi aktor media massa tersebut. keywords: mass media, internasional, politic communication, diplomacy. pendahuluan media massa kerap diibaratkan sebagai matahari, memberikan sinar yang menerangi dunia, atau menyampaikan pesan yang merasuk ke dalam kalbu umat manusia, hingga memberi pencerahan. dengan begitu media massa seolah memiliki posisi di luar kehidupan masyarakat. media massa dianggap memiliki keunggulan yang menyebabkan mampu mempengaruhi alam pikiran khalayak, yang selanjutnya akan mengubah masyarakat (siregar, 2000:171). pandangan ini belum tentu kesimpulan empiris, karena terlalu bercampur dengan harapan, kepercayaan semacam ini kiranya yang menyebabkan penguasa di berbagai negara fasis atau komunis menuntut terlalu berlebihan terhadap media massa, sekaligus akan sangat represif manakala media massa dianggap tidak segaris dengan kemauan penguasa negara. konsep pers atau jurnalisme pembangunan, dan prinsip perijinan yang 44 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 dijalankan pemerintah, merupakan ikutan logis dari pandangan ini atau masyarakat yang begitu takut dengan muatan media massa yang dianggap dapat merusak warga, sehingga menginginkan media massa menjadi perpanjangan mimbar khutbah (siregar, 2000:171). disisi lain bahwa independensi dan objektifitas pemberitaan (misalnya) merupakan kiblat media yang tidak pernah lurus, ketidaklurusan tersebut tentunya disebabkan suguhan berita yang sesuai dengan warna ideologi maupun kepentingan ekonomi politik media. sementara itu, kajian isi media tidak lepas dari kerangka interpretasi yang berisikan konsep public sphere (ruang/ kawasan publik) yang diketengahkan oleh habermas, media menempati posisi sentral yang berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik, dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen dimana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan. dalam pandangan public sphere yang lebih dipentingkan adalah objektifitas intermedia bukan hanya objektifitas intramedia, objektifitas intermedia dimaknai sebagai penilaian dan konstruksi obyektif media massa terhadap realitas, terutama konstruksi oleh wartawan. objektifitas intramedia dimaknai sebagai keobyektifan media dari pengaruhpengaruh pemilik media, penguasa, dan lainnya. intinya sulit untuk mengharapkan agar setiap media dalam membuat pemberitaan dapat objektif dan tidak memihak (sudibyo, 2001: viii). jika dikaitkan dengan politik internasional, maka dapat dikatakan bahwa media dan politik internasional merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan modern, keduanya saling berbagi peran dalam menentukan arah perubahanperubahan di masyarakat. hubungan ini dipengaruhi oleh peran besar media massa dalam menentukan derajat keharmonisan dunia internasional, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral dalam kancah perpolitikan internasional melalui wacana politik yang dipublikasikan kepada khalayak. bagi politik internasional, aktifitas media berperan dalam melaporkan serta memberitakan peristiwa-peristiwa politik, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada khalayak, untuk selanjutnya publik atau khalayak akan menafsirkan teks teks berita yang tersaji dalam media tersebut. kebijakan negara dan isu-isu dunia internasional disajikan media massa melalui berita politiknya, sehingga memiliki pengaruh sangat besar terhadap warga negara dalam berbagai bidang. dinamika ini membuat media massa melalui isi berita yang dimunculkannya, memiliki beberapa unsur untuk diketahui, dintaranya unsur ketegangan, konflik kepentingan, aspek dramatik dalam setiap peristiwa melibatkan berbagai kebijakan dan isu-isu yang dimunculkan. aspek-aspek demikian itu, sudah cukup alasan bagi media massa untuk menjadikannya sebagai laporan jurnalistik. tokoh-tokoh politik yang terlibat didalamnya adalah mereka yang dikategorikan pejabat penting atau orang yang berperan penting dalam sebuah negara (wahyuni, 2006:11) hingga menjadikannya layak untuk dijadikan berita. hubungan ini membuat adanya suatu sistem politik internasional yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik (termasuk politik luar negeri suatu negara) dengan media massa saling pengaruh-mempengaruhi, ini terlihat dari beberapa hal ditandai dalam bentuk kebijakan politik sebuah negara, dalam menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. revolusi komunikasi yang dijalankan media massa, menjadikan penempatan posisinya menjadi penting, karena media massa sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan, sedangkan para pejabat memberi informasi kepada pers untuk disampaikan kepada khalayak. dalam konteks saling pengaruh mempengaruhi, tentu media massa memiliki peranan dalam membentuk masyarakat internasional, bahkan lebih jauh media massa ikut serta melakukan perubahan-perubahan politik di level internasional. untuk itulah kajian ini dibuat guna mengetengahkan 45 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional peranan media massa pada level hubungan internasional, khususnya media massa nasional indonesia. pembahasan relasi media massa-politik 1. internasional media dalam konteks ini bukan hanya sumber informasi politik, tetapi juga kerap menjadi pendorong (trigger) terjadinya perubahan politik. secara umum media massa memiliki kecenderungan-kecenderugan tertentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. pada posisi seperti inilah, kemudian media massa ditempatkan sebagai kekuatan keempat (the fourth estate) dalam tatanan kehidupan sosial dan politik. media berfungsi sebagai pengendali sekaligus melakukan kontrol sosial bagi kepentingan publik. menurut pandangan muhtadi (1999:48) bahwa media massa merupakan salah satu kekuatan sosial yang menjalankan kontrol sosial secara bebas dan bertangungjawab, baik terhadap masyarakat maupun terhadap kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya. efektifitas pengaruhnya dapat dilihat dari fakta-fakta sejarah, yang menyiratkan terjadinya perubahan perilaku politik yang signifikan sebagai akibat dari terpaan media massa. runtuhnya kekuasaan orde baru di indonesia dan kemenangan barack obama dalam pemilihan presiden di amerika serikat adalah bukti perubahan politik yang tidak lepas dari peran sosial politik yang dimainkan oleh media massa. graber (1984:222) menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat empat fungsi media massa bagi negara atau kekuasaan internasional, yaitu: pertama, media massa menyediakan informasi terbaru tentang berbagai peristiwa politik yang tengah berkembang di masyarakat dan dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi negara dalam membuat kebijakan-kebijakannya. kedua, media massa memberikan ruang kesadaran sosial bagi negara untuk membaca lebih jauh opini publik yang berkembang di masyarakat. ketiga, media massa juga memfasilitasi negara untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kepada kekuasaan politik dan masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. keempat, media massa memberikan kesempatan para penyelenggara negara untuk memelihara kontinuitas kekuasaannya di tengah peranannya. menurut harsono suwardi (2004: xvxvi) bahwa banyak aspek dari media yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik, pertama, daya jangkaunya (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi publik, yang mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin,sosial-ekonomi-status (demografis), perbedaan paham dan orientasi (psikografis); dengan begitu suatu masalah politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama diberbagai tempat dan kalangan; kedua, kemampuan melipatgandakan pesan(multiplier of massage) yang luar biasa; suatu peristiwa politik bida dilipat gandakan pemberitaaanya sesuai dengan jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang tercetak juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan. alhasil pelipat gandaan menimbulkan dampak yang sangat besar ditengah khalayak. ketiga, setiap media massa bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing; kebijakan redaksional yang dimilikinya menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan, justru karena kemampuan inilah media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin menggunaan dan sebaliknya dijauhi oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya; keempat, tentu saja fungsiagenda setting yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan peristiwa politik. sesuai dengan kebijakannya masingmasing, setiap peristiwa politik dapat disiarkan atau tidak disiarkan, yang jelas belum tentu berita politik yang menjadi agenda media merupakan agenda publik juga; kelima, pemberitaan peristiwa politik oleh suatu media lazimnya berkaitan dengan media lainya hingga membentuk rantai 46 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 informasi (media as a links in other chains). hal ini menambah kekuatan tersendiri pada penyebaran informasi politik dan dampaknya terhadap publik, dengan adanya aspek ini semakin kuatlah peranan media dalam membentuk opini publik. pandangan lain menyebutkan bahwa, dalam negara modern, hubungan antara media massa dengan sistem politik sangat bergantung pada budaya politik, termasuk ideologi dan komunikasi politik. baik media massa maupun sistem politik tidak terlepas dari kepentingan serta kecenderungan atau keberpihakan kepada sesuatu nilai baik yang berakar pada budaya. hal ini seiring dengan pendapat smythe, tentang adanya relasi dialektik antara praktek komunikasi bermedia-nonmedia dan konstruksi sosial-politik dalam masyarakat (wahyuni, 2000: 198). intinya secara garis besar sebenarnya ada dua model hubungan kekuasaan dengan negara pada media yaitu, pertama, model dominasi yang dilakukan dinegara negara otoriter, dimana media dimanfaatkan secara terang-terangan sebagai alat instruksi, peringatan dan kontrol langsung.kedua, model pluralisme yang dijalankan oleh negara negara demokrasi liberal, dimana media massa lebih bebas untuk mengekspresikan diri, karena negara tidak terlalu turut campur tangan dalam urusan media. kondisi demikian membuat peran media dalam memberitakan wacana politik dapat dipandang sebagai penyampai pesan politik, seperti yang disampaikan hennessy (1975: 1) bahwa media massa sebagai saluran komunikasi politik yang memuat berita mengenai kunjungan diplomatik, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat, menjadikan ini sebagai proses pengemasan pesan yang menarik perhatian ditingkat nasional maupun internasional. media massa memiliki kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik, sehingga hubungan keduanya biasanya ditandai dengan (hamad, 2004: 7-8): pertama, bentuk dan kebijakan politik sebuah negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. begitu dominannya sistem politik (pemerintah) mempengaruhi sistem media, sehingga kondisi demikian ini mendorong orang untuk membuat kesimpulan bahwa sistem media yang berlaku di sebuah negara menjadi cerminan sistem politik (rezim) negara itu; kedua, media massa sering menjadi media komunikasi politik terutama bagi penguasa, tradisi jurnalistik justru dimulai dengan adanya kepentingan para raja menyebarluaskan maklumat-maklumat kekuasaannya, dan pada masa-masa berikutnya, setiap kekuasaan selalu bersentuhan dengan media massa demi kepentingan politik. dalam dunia politik modern media bahkan telah menjadi keniscayaan, juga untuk bermacam kepentingan. setiap kekuatan politik sedapat mungkin memakai media massa untuk melancarkan hajat politiknya. dalam hubungan jenis kedua ini, tak selamanya media massa ditentukan oleh sistem politik (rezim), tetapi tergantung pada persebaran kekuasaan (power sharing) yang terjadi di negara itu, di dalam negara setiap kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama terhadap media, maka media massa dapat menjadi saluran komunikasi politik untuk mempengaruhi sistem politik (rezim) keterkaitan sistem politik internasional (termasuk politik luar negeri suatu negara) dengan media massa adalah saling pengaruh-mempengaruhi, bahwa media massa merupakan subsistem dari sistem politik yang lahir dari sejarah politik tertentu, namun media massa memiliki kekuatan sendiri dalam mempengaruhi sistem politik, sehingga keterkaitan keduanya dapat ditandai dari beberapa hal, yaitu: satu, bentuk dan kebijakan politik sebuah negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. begitu dominannya sistem politik mempengaruhi sistem media, sehingga kondisi demikian ini mendorong orang untuk membuat kesimpulan, bahwa sistem media massa yang berlaku di sebuah negara menjadi cerminan sistem politik (rezim) negara itu (denis mcquails, 1996:121-153). dua, media massa sering menjadi media komunikasi politik terutama oleh penguasa, tradisi jur47 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional nalistik justru dimulai dengan adanya kepentingan para raja dalam menyebarluaskan maklumat-maklumat kekuasaan. pada masa berikutnya, setiap kekuatan politik sedapat mungkin memakai media massa untuk melancarkan kegiatan politiknya. proses ini dapat dilihat dalam berbagai sisi, seperti satu; peranan media massa memperlakukan kehidupan politik, termasuk aktivitas dan dinamika pemerintah dalam peliputannya. seperti kunjungan diplomatik dilakukan oleh pejabat negara yang berkunjung ke indonesia, dalam rangka mendiskusikan kerjasama di berbagai bidang.dua, peranan media massa nasional dalam kancah internasional adalah melakukan liputan-liputan tentang interaksi negaranegara dalam kancah internasional, misalnya politik amerika, eropa, asia, dalam menilai demokrasi internasional. keterlibatan sebuah negara dalam berbagai forum internasional, hubungan multilateral, dan bilateral antara satu negara dengan negara lainnya, mampu memberikan dukungan, kritik, bahkan bersikap netral, semisal liputan new york times, the jakarta post, kompas, media indonesia dan media massa lainnya terhadap kunjungan diplomatik pejabat negara yang berkunjung ke indonesia. menurut kepala departemen jurnalistik new york university jay rosen terdapat dimensi relasi antara media dan politik: satu, media dapat menjadi ruang publik bagi terjadinya interaksi politik, ikut mempengaruhi pembentukan sistem komunikasi politik di kalangan publik, pembentukan karakter dan agenda politik berlangsung secara terbuka. dua, media tidak hanya menjadi cermin dari kehidupan politik, tetapi melakukan generalisasi realitas politik, mengkonstruksi realitas politik sebagai sesuatu yang bersifat kompleks dan mengundang antusiasme respon publik. tiga, konstruksi realitas media atas dunia politik itu secara positif akan memperkuat komitmen pencapaian tujuan politik ideal dari partai politik atau politisi dan kontrol publik yang tajam atas proses itu. sayangnya ilustrasi relasi media dan politik versi meyer ini terlampau ideal dan mengalami banyak kendala kultural dan struktural ketika diterapkan. sementara bill kovach mengemukakan jurnalisme dan demokrasi tumbuh bersama-sama, demokrasi tidak akan eksis tanpa jurnalisme politik yang baik, jurnalisme gosip, rumor, jumalisme yang bercampur dengan hiburan, atau jurnalisme yang menjadi propaganda politik akan meracuni (masduki, 2004: 77) dalam sisi yang lain, murdock dan golding (1989:183-184) melihat adanya tiga jenis hubungan antara komunikasi dan kewarganegaraan: satu, orang harus punya akses pada informasi, nasehat-nasehat dan analisis yang memungkinkan mereka untuk mengetahui hak-hak mereka di ruang lain dan memungkinkan mereka untuk mencapai hak ini secara efektif. dua, mereka harus punya akses kepada kemungkinan jangkauan atau cakupan informasi yang paling luas, interpretasi dan debat pada bidang-bidang yang melibatkan pilihan politis dan mereka harus mampu menggunakan fasilitas komunikasi dalam usaha untuk melakukan kritik, memobilisasi oposisi dan menawarkan alternatif tindakan. tiga, mereka harus mampu mengetahui diri mereka dan aspirasi mereka dalam beragam perwakilan yang ditawarkan dalam sektor komunikasi penting dan mampu menyumbang pengembangan perwakilan-perwakilan tersebut. perkembangan selanjutnya adalah penguatan komunikasi politik era modern, bahwa dalam perspektif komunikasi politik demokratis, media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi politik (media of political communication). kinerja media sebagai media komunikasi politik ini, jelas menuntut kualitas standar kelompok wartawan (journalism group) yang berada di balik media massa. khususnya melalui berita-berita politik yang ditulis oleh kelompok wartawan inilah diharapkan terjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat, agar siap menyongsong demokrasi yang dicita-citakan. intinya, media massa dalam komunikasi politik negara demokrasi harus menjamin terwujudnya keberagaman opini dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik. da48 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 lam perspektif komunikasi politik yang demokratis inilah, akan dilihat peluang dan hambatan bagi media indonesia untuk merealisasikan dirinya sebagai bagian dari infrastrukrur politik (wahyuni, 2000: 201). uraian di atas muncul keterkaitan media massa dengan komunikasi politik internasional, yaitu: satu, bahwa media massa lahir dari rahim politik nasional, sehingga wajar jika representasi media massa terkait dengan keberadaan negara tempat lahirnya media massa tersebut, misalnya lahir berbagai media yang mencerminkan tempat kelahirannya seperti: new york times, washington post, media indonesia, dan yang lebih ekstrim lahir istilah “pers pancasila” di indonesia, sehingga dalam kancah internasional bahwa media massa merupakan representasi negara yang memperjuangkan kepentingan nasional negara tersebut, sehingga dalam hubungan diplomatik atau berita kunjungan diplomatik maka wajar jika media massa memberikan dukungan maupun kritik terhadap penilaian apakah kunjungan diplomatik itu bermanfaat atau merugikan kepentingan nasional negara tertentu. dua, peranan media massa ini lazimnya memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam interaksi internasional, bisa memberikan dukungan, memberikan kritik dan bahkan bersikap netral, semisal liputan new york times, the jakarta post, kompas, media indonesia dan media massa lainnya terhadap kunjungan diplomatik presiden obama ke indonesia. peran media massa dalam praktik 2. komunikasi politik internasional media massa sebagai aktor politika. masyarakat mengetahui perilaku politik dari berbagai media massa, bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat mengandalkan media massa dalam memperoleh informasi peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. ketergantungan masyarakat atas informasi terhadap media massa, menjadi sasaran tembak paling tepat bagi pemerintah/negara dalam dunia internasional untuk menyebarkan kebijakan publik dan isu-isu politik yang berpengaruh terhadap perubahan sosial dan politik di masyarakat. peristiwa politik seperti kunjungan diplomatik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan, hal ini lazimnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (politics in the age of mediation), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa, malahan para aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktifitas politiknya memperoleh liputan dari media, misalnya kebijakan hak asasi manusia amerika serikat masa kepemimpinan clinton yang menyebabkan media massa juga ikut gencar memberitakan isu-isu hak asasi manusia di indonesia (cipto, 2003:131). kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita, misalnya pernyataan presiden clinton tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di timor timur yang diliput oleh hampir seluruh media massa di amerika. menurut mcnair (1995:2-15) bahwa politik di era mediasi (politics in the age of mediation) ketika dikaitkan dengan fungsi media dan media massa dalam komunikasi politik bisa menjadi penyampai (transmitters) pesan-pesan politik dari pihak-pihak di luar dirinya, sekaligus menjadi pengirim (senders) pesan-pesan politik yang disusun (constructed) oleh pers. para aktor politik oleh media massa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada khalayak, sementara untuk media massa sebagai aktor dalam era politik mediasi bertugas untuk memproduksi pesan-pesan politik berdasarkan suatu jangkauan (coverage) tertentu (hamad, 2005). artinya hal tersebut mampu memberi pencapaian dan keuntungan dari kedua belah pihak, yakni dari sisi media massa dan para pejabat negara, termasuk pejabat diplomatik. menurut kepala departemen jurnalistik new york university jay rosen dalam tradisi jurnalisme politik, media adalah pemain (player), subjek aktif di ruang publik bukan sekedar medium atau alat yang dikendali49 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional kan pihak diluar pengelola media itu (rosen, 2004). sebagai pemain tentu berfungsi sebagai agen perubahan (agent of change) pada level internasional dengan menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya. sebuah media massa yang pro terhadap pemerintah tentu akan memberitakan berita politik yang menguntungkan pemerintah yang berkuasa dan sebaliknya. menurut wirajuda (2003) bahwa dalam dinamika tata hubungan internasional akan di pengaruhi sejumlah isu-isu umum dan khusus serta beragam aktor pemerintah dan non pemerintah, salah satunya adalah media massa. pandangan nunung prajarto (2003:4) dalam konteks hubungan internasional, berita-berita tentang kebijakan luar negeri suatu negara mestinya ditujukan untuk konsumsi luar negeri (external public relations), yang arahnya menginginkan terbentuknya citra positif indonesia di luar negeri. pemanggul beban yang lebih tepat adalah media massa asing atau media massa indonesia yang berbahasa asing. bahasa yang digunakan dalam media massa ini menjadi penting, dalam tataran ontologis, bahasa sebagai alat untuk mengetahui segala sesuatu yang ada, termasuk juga politik. maka semakin disadari bahwa bahasa adalah produk zaman.komulasi ekspresi kebudayaan atau “wakil’ sebuah kekuasaan. media massa merupakan sarana penyebarluasan berita dan informasi kepada khalayak luas, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. hal ini selaras dengan fungsi media massa sebagai lembaga siaran yang berkepentingan dengan penyebaran informasi dan bisnis serta upaya mempengaruhi opini publik internasional (shoelhi, 2009). di mana dikatakan oleh marshall mcluhan mengenai global village, yang membuat batas antar negara tidak jelas.dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi yang telah berkembang dengan pesat, maka seluruh bangsa-bangsa di dunia dapat disatukan dalam agenda globalisasi. sementara, media massa di negara lain/ asing yang jangkauannya domestik tidak begitu relevan, tentu kurang memperngaruhi kebijakan pemerintah indonesia dalam berbagai bidang, namun media massa besar di negara tertentu (as, jepang, inggris, malaysia) yang memiliki jangkauan internasional seperti cnn, voa, bbc, time, herald tribune, mau tidak mau perlu dikaji serta dipertimbangkan opini dan ulasannya oleh pemerintah indonesia. sebab pengaruh media massa yang memiliki jangakauan dunia internasional (tidak hanya domestik/ nasional) memiliki pengaruh pembentukan opini publik di kalangan pemerintah dan masyarakat di berbagai negara di dunia. media massa dapat bersikap mendukung atau bahkan mengkritisi kebijakan politik suatu negara terkait kunjungan diplomatik. media massa sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan internasional, dan posisi indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh hal tersebut (prajarto, 2003:1). jika merujuk pada pemahaman bahwa media massa merupakan aktor perubahan politik, tentu hal ini dapat ditelisik dari ideologi media yang tertuang jelas dalam berbagai agenda media. warna agenda politik media massa sangat ditentukan oleh kepentingan internal media, yang lebih lanjut informasi yang diberitakan juga tidak terlepas dari kepentinganya tersebut. bahkan secara lebih nyata terdapat media massa yang menempatkan sebagai opisisi pemerintahan yang berita-beritanya memberikan kritik-penyeimbang terhadap berbagai kebijakan pemerintah. dengan berdasar pada isi berita tersebut, maka peristiwa politik yang dianggap penting dijadikan agenda media untuk disampaikan kepada khalayak (rivers-jenson, 2004:38, tankard, 2009: 388). karena media massa ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penting yang ada ditengah masyarakat, dalam menjamin adanya checks and balance dari berbagai kekuasaan, maka peranan media massa harus mampu melahirkan laporan-laporan yang valid berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. media massa sebagai aktor dalam kehidupan sosial politik, juga ikut berkecimpung dalam menciptakan perubahan-pe50 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 rubahan sosial dan politik (agent of change) yang terjadi melalui berita-berita yang dipublikasikan. sebagai agen perubahan (agent of change) media massa menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya. sebuah media massa yang pro terhadap pemerintah tentu akan memberitakan berita politik yang menguntungkan pemerintah yang berkuasa dan sebaliknya. merujuk pada pandangan nimmo (2004:236) bahwa jumlah berita politik disajikan oleh media massa merupakan proses yang bertalian dengan hubungan antara penguasa dan media.penyajian kepada khalayak dalam bentuk urutan pilihan kebijakan dan dicapai dalam isi berita mengenai; mana yang harus disajikan terlebih dahulu; berapa banyak ruang dan waktu yang disediakan bagi masing-masing; dimana meletakan masing-masing berita (halaman pada surat kabar).sebagai aktor politik, tentu peranan media massa memiliki ranah tersendiri, yakni berita-berita politik yang disajikan tidak terlepas dari kepentingan media (agenda politik media). lebih lanjut agenda politik media berimplikasi adanya agenda setting (urutan prioritas terhadap peristiwa politik internasional yang dinilai penting) juga berimplikasi pada adanya media event.media event merupakan suatu peristiwa atau kegiatan yang memiliki tujuan khusus untuk publisitas media. hal ini juga dapat mencakup setiap peristiwa yang diliput oleh media massa atau diselenggarakan terutama yang telah menjadi agenda media. media event as: certain situated, thickened, centring performances of media communication focused on a specific thematic core, cross different media product and a reach a wide and diverse multiplicity of audience and participant”. berita sebagai media event, seperti peristiwa gejolak politik, bencana, dan peristiwa-peristiwa yang menyita perhatian publik. dalam pandangan hermin indah wahyuni (2006:5), bahwa peristiwa sebagai media event setidaknya memiliki basis penilaian yang dilakukan mengenai nilai berita yang dipilih.beberapa nilai berita diantaranya adalah signifikan, keterkenalan, kedekatan, kemanusiaan dan lainnya.jika hal ini dikaitkan dengan genesis media yang beroperasi dalam prinsip bisnis, maka pelaporan peristiwa kunjungan diplomatik pada aspekaspek yang terkait dengan fakta-fakta berpotensi untuk dikomersilkan.oleh karenanya tidak aneh bila liputan media tidak saja berdampak positif, namun juga berdampak negatif bagi masyarakat. media massa akan melihat peristiwa hubungan internasional yang penting dan layak untuk dijadikan berita lazimnya praktik ini dikenal dengan media event. praktek media event terkait dengan kecenderungan studi mengenai proses produksi berita, pada pendekatan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of news). intinya proses produksi berita merupakan proses seleksi berita dari realitas yang riil untuk kemudian diseleksi oleh wartawan selanjutnya dibentuk dalam sebuah berita. sedangkan pendekatan kedua yakni pendekatan pembentukan berita (creations of news), dalam perspektif ini peristiwa tersebut bukan diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. artinya berita merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses dengan memilah dan menentukan peristiwa atau tema tertentu (fishman, 1980:13-14), untuk kemudian hasil ciptaan tersebut dipublikasikan kepada khalayak. media event merupakan cara media massa mengatur beritanya sedemikian rupa. artinya bahwa media event adalah “kemasan model” berpolitiknya media massa, sehingga khalayak (audience) dapat menilai bahwa berita itu dianggap sebagai isu yang penting dan hangat, atau kejadian mengenai isu yang dipandang penting oleh redaksi suatu media massa.pemberitaan oleh redaksi menggambarkan pentingnya berita tersebut, misalnya dijadikan pokok berita, headline, dan diulang-ulang (a.muis, 2000:v). artinya, media event merupakan peristiwa menarik (journalistic point of view) yang menjadi sorotan media untuk dijadikan sebagai agenda media, yang dalam hal ini peristiwa tersebut direncanakan atau spontan.pada akhirnya diseleksi apabila menarik cakupan berita 51 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional tersebut. liputan peristiwa internasional sebagai event menarik, merupakan bentuk partisipasi dan peran media massa dalam pelaksanaan hubungan luar negeri indonesia dengan negara lain dan membantu masalah-masalah internasional. artinya, media massa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi internasional (diplomasi publik). misalnya, untuk meredakan ketegangan internasional, menyelesaikan konflik dengan memberitakan harapan-harapan negara yang satu dengan negara lainnya (wirawan, 2008:11). bagi media massa di indonesia, posisi media dalam meliput kunjungan diplomatik harus mendasarkan pada politik luar negeri indonesia. misalnya, isi media mau tidak mau harus merefleksikan bahwa politik indonesia adalah bebas aktif.media dapat melakukan investigasi keterkaitan antara opini publik dengan urusan luar negeri suatu negara.hal ini terkait dengan sikap media yang dapat dilihat dalam setiap berita yang dipublikasikan. intinya bahwa media massa memberikan peranan yang besar terhadap hubungan internasional, termasuk dalam hal mengawal isu-isu internasional dan di arahkan kemana isu-isu tersebut oleh media. intinya bahwa dalam perspektif komunikasi internasional, media massa merupakan komunikator paling intens dalam melakukan penyebaran informasi, diusung dari fakta maupun isu internasional dan pembentukan opini publik. pandangan prajarto (2003:4) terkait hal ini bahwa pemanggul beban komunikasi internasional yang paling tepat adalah media massa asing atau media massa indonesia yang berbahasa asing. namun tidak menutup kemungkinan adanya peran media massa nasional. peranan media massa dalam kancah internasional ini sangat dipengaruhi oleh model diplomasi publik secara umum dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. upaya semacam ini dilakukan untuk membentuk suatu jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri. dengan dikoordinasi oleh pemerintah maupun pihak pihak yang berkepentingan di dalamnya seperti tokoh agama, partai, media massa dan masih banyak lagi. namun ketika memaknai media massa secara luas, bahwa media massa sebagai sebuah institusi yang menunjukkan eksistensi komunikasi massa dalam sebuah sistem komunikasi internasional, memiliki cara serta fungsi peran dan manfaatnya dalam menterjemahkan hubungan kerjasama antar negara-negara baik yang sedang berkembang maupun yang sudah berkembang. media diplomacyb. senada dengan pandangan di atas bahwa dalam diplomasi publik, pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam diplomasi, tetapi terdapat sembilan aktor dalam diplomasi publik.seperti lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, kalangan profesional, pengusaha dan pemilik modal, media, peneliti, akademisi, aktivis, dan kalangan agamawan. sembilan aktor itu melakukan komunikasi internasional dengan caranya sendiri.misalnya media massa melakukan diplomasi dengan berbagai liputannya. banyaknya aktor yang terlibat dalam diplomasi publik memberikan implikasi adanya pengakomodiran informasi dari berbagai aktor guna menjembatani mekanisme diplomasi government to government,people to government, people to people, non government to non government, maupun people and non government to government. diplomasi merupakan komunikasi internasional diantara negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi. namun dengan berfungsinya media massa sebagai aktor diplomasi, tentu segala isuisu internasional yang berkembang sangat ditentukan seberapa besar jangkauan informasi dan koverasi media. diplomasi bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama sebagai sarana pencapaian kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan (djelantik, 2008: 4). 52 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 aktivitas media massa dalam komunikasi internasional atau politik internasional memiliki fungsi strategis karena dapat menyatukan semua aktor diplomasi publik melalui fungsi yang dilakukan media massa. penyatuan aktor berarti media massa mengakomodir pandangan dari aktor tersebut. misalnya kunjungan diplomatik membahas agenda ekonomi.tentu idealnya media massa memberitakan pandangan-pandangan aktor bidang ekonomi, seperti akademisi, pemilik modal, pengusaha, dan lainnya. rianto (2008:67) menyatakan bahwa media telah mengubah karakteristik umum diplomasi dan politik internasional.hal ini disebabkan oleh globalisasi media.bersamaan dengan tuntutan, maka peran media dalam hubungan internasional telah menjadikan para jurnalis dalam meliput peristiwa, mengumpulkan dan menyeleksi fakta, merekonstruksi,serta merepresentasikan realitas membutuhkan waktu yang cepat dan ringkas, padat dalam mewartakan isi tampilan berita yang akan dipublikasikan. dov shinar (2000:83) mengatakan bahwa kemampuan media massa dalam menyebarkan pesan-pesan diplomasi dan politik ini, mampu menjadikannya sebagai salah satu instrumen propaganda paling penting. terkait dengan berita kunjungan diplomatik, media massa tidak hanya sekadar meliput berita, tetapi media massa harus memiliki sikap dalam meliput serta memberikan ruang dan waktu kepada publik untuk menganggap bahwa isu-isu kunjungan diplomatik ini penting untuk dipublikasikan. menurut hariyadi wirawan (2008:11) bahwa media massa berperan penting dalam membantu masalah-masalah internasional, sehingga media massa juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi internasional. misalnya peranan media dalam meredakan ketegangan internasional, dalam konteks ke indonesia-an media harus berperan penting dalam memajukan kepentingan bangsa dan negara indonesia di kancah internasional sesuai dengan misinya “million friends, zero enemy” (sejuta kawan tanpa musuh). media sebagai salah satu elemen didalam civil society memiliki peran terdepan untuk mengurangi tensi atau kesalahpahaman yang muncul akibat isu-isu ketegangan antar negara. seperti disebutkan oleh pakar ilmu politik paul kennedy, bahwa aktor-aktor media massa ikut membentuk dan merubah pola pikir masyarakat. contoh sederhana adalah besarnya simpati dan dukungan dari masyarakat internasional dan upaya penyelamatan besar-besaran korban tsunami di aceh pada desember 2004.respons spontan dan cepat dari berbagai aktor, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (lsm); individu, tak lepas dari peran media sebagai aktor diplomasi.substansinya bahwa media massa memiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar dalam hal ikut mengendalikan arah perubahan masyarakat, khususnya dalam kerangka politik. perilaku politik media massa merupakan sesuatu yang menjadi penentu arah perilaku politik masyarakat, baik perilaku mendukung atau menentang (muhtadi, 2008:51). menurut mccombs (1985:119) perubahan sikap suatu masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang dipandang relevan dengan tuntutan kondisional, kapan dan dimana informasi baru itu diterima.media massadengan demikian memiliki pengaruh penting dalam proses pembentukan cara berfikir dan berperilaku politik masyarakat. hal ini menjadikan media massa memiliki peranan besar dalam hubungan internasional, dalam pengertian yang luas peranannya sebagai katalis dan diplomatic broker (puji rianto, 2008: 68). sebagai diplomatic broker media melaksanakan dan kadang memprakarsai mediasi internasional dalam suatu acara yang seringkali pembedaannya menjadi kabur sebagai reporter atau sebagai seorang diplomat.akibat peranan yang besar tersebut maka kemudian melahirkan istilah “media diplomacy” (hachten, 1993:59) yang dalam sejarahnya merujuk pada kasus walter cronkite dari cbs dan barbara walters dari abc yang menjadi saluran komunikasi antara presiden mesir anwar sadat dengan perdana menteri israel menachem begin. menurut catatan hachten bahwa 53 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional dampak paling dramatis dicapai oleh stasiun cbs yang berhasil melakukan wawancara sambungan telepon secara terpisah, sedangkan penyiaran dua wawancara tersebut disuting dan disambungkan bersama, sehingga memberikan kesan sedang dilaksanakan wawancara langsung antara kedua pemimpin dengan cronkite sebagai pewawancaranya. inilah dimensi baru peranan media dalam politik internasional dewasa ini yang dapat dikatakan sebagai mediator, sehingga pada tataran tersebut media menjembatani yang mungkin juga penuh distorsi dan diplomasi politik antar pejabat politik. media massa kadang-kadang dapat memfasilitasi pertemuan bagi para pemimpin politik. misalnya kesepakatan anwar sadat untuk berkunjung ke yerusalem terjadi setelah wartawan nbc, walter cronkite, membawa kedua pemimpin israel dan mesir, anwar sadat dan manachem begin berhasil diwawancarai melalui televisi satelit. peran media masssa telah disadari sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan diplomasi masa kini. pernyataan lord palmerston yang terkenal, opini lebih kuat daripada tentara akan semakin relevan dalam konteks ini.sama halnya dengan pernyataan napoleon bonaparte‘sebuah pena lebih berbahaya daripada seribu bayonet”. dua hal tersebut mengandung banyak kebenaran terutama dikaitkan dengan peran media massa pada era reformasi (djelantik, 2008:70). hal ini menjadikan media memiliki peranan besar dalam hubungan diplomatik bahkan hubungan internasional. bambang cipto memberikan contoh bahwa media massa amerika yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan dengan cepat pendapat umum tentang pelanggaran hak asasi manusia di timor timur.the new york times memuat editorial yang berjudul “the tiananmen in east timor”, yang kemudian berita ini menyebabkan suhu politik amerika serikat memanas. hasil penelitian disertasi bambang cipto (2003: 246-247) “tekanan amerika terhadap indonesia: kajian atas kebijakan luar negeri clinton terhadap indonesia” menilai bahwa media massa amerika (the new york times) meliput berita-berita sesuai dengan kebijakan amerika tentang pelanggaran hak asasi manusia di timor timur. the new york timesmemberikan dukungan terhadap sikap kritis amerika terhadap indonesia dengan melaporkan tindakan-tindakan tak manusiawi yang dilakukan polisi dan tentara indonesia terhadap penduduk timor timur yang beragama kristen.sebagaimana ditulis oleh the new york times, bahwa “perbedaan agama merupakan salah satu penyebab ketegangan hubungan indonesia dan penduduk timor timur, sementara mayoritas penduduk indonesia islam, mayoritas penduduk timor adalah kristen”.merujuk pada hasil penelitian tersebut, media massa dapat bersikap mendukung atau bahkan mengkritisi kebijakan politik suatu negara. gap pemahaman media: problem komunikasi politik oleh media praktik komunikasi dalam politik internasional sering menimbulkan gap.misalnya kasus film fitna dan kontroversi pemberitaan akibat publikasi kartun yang sangat melecehkan martabat nabi muhammad. tercatat banyak orang telah menjadi korban sepanjang gelombang kerusuhan dan kekerasan yang terjadi akibat penerbitan kartun ini.gap-gap ini justru menyebabkan melemahnya hubungan atau politik internasional. sehingga dalam politik internasional, perkembangan globalisasi media dan jurnalisme internasional perlu untuk melakukan pertukaran perspektif dalam pemberitaannya, makna kebebasan dan hak asasi manusia dalam media massa. kasus ini menjadi perhatian internasional karena menyebabkan hampir seluruh negara muslim dan umat muslim marah. kasus ini bukanlah bentuk kebebasan berekspresi wartawan/media massa. kebebasan berekpresi pada intinya merupakan sebuah keharusan politis, sosial dan ekonomi, namun kebebasan ini sendiri bukanlah sebuah kebebasan yang tanpa batas.tiada satu pun kebebasan yang bersifat absolut. munculnya gap ini memerlukan pengaturan melalui berbagai kerjasama antara 54 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 negara dalam menata media massa (terutama dalam penyamaan persepsi kebebasan pers). salah satu kerjasama yang dilakukan indonesia dengan pemerintah kerajaan norwegia dengan dukungan dari pemerintah selandia baru, menyelenggarakan global inter-media dialog ke-3 di bali. indonesia dan norwegia sama-sama memandang bahwa dialog global inter media ini sangat penting, mengingat sekarang ini media-media di seluruh dunia tengah menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam segi kontroversi pemberitaan maupun gap mengenai pemahaman kebebasan. agenda global inter-media dialog ke-3 diantaranya mencakup: perubahan lanskap media yang sebagian besar merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; peliputan atas kelompok minoritas; dan kebenaran-kebenaran yang menyesakkan dada seperti kemiskinan, perang melawan teror, dan perubahan iklim global. simpulan media dan politik internasional merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan modern.keduanya saling berbagi peran dalam menentukan arah perubahan-perubahan di masyarakat. hubungan ini dipengaruhi oleh peran besar media massa dalam menentukan derajat keharmonisan dunia internasional, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. bagi politik internasional, aktifitas media berperan dalam melaporkan serta memberitakan peristiwa-peristiwa politik, kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada khalayak, untuk selanjutnya publik atau khalayak akan menafsirkan teks-teks berita yang tersaji dalam media tersebut. media massa bukan hanya sumber informasi politik, tetapi juga kerap menjadi pendorong (trigger) terjadinya perubahan politik. secara umum media massa memiliki kecenderungan-kecenderugan tertentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. pada posisi seperti inilah, kemudian media massa ditempatkan sebagai kekuatan keempat (the fourth estate) dalam tatanan kehidupan sosial dan politik. media berfungsi sebagai pengendali sekaligus melakukan kontrol sosial bagi kepentingan publik.bahkan, dalam tradisi jurnalisme politik, media adalah pemain (player), subjek aktif di ruang publik bukan sekedar medium atau alat yang dikendalikan pihak diluar pengelola media itu (rosen, 2004). sebagai pemain tentu berfungsi sebagai agen perubahan (agent of change) pada level internasional dengan menggunakan caranya sendiri, yakni melalui publikasi berita politik yang menjadi agenda politiknya. dalam wujud yang lebih konkret, media memiliki peranan besar dalam komunikasi politik internasional.keterlibatan aktif media ini telah melahirkan istilah “media diplomacy”. media massa sebagai saluran dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara tehadap negara lainnya. sebagai “media diplomacy”, media massa tidak hanya sekadar meliput peristiwa diplomatik, tetapi media massa harus bersikap sebagai seorang negosiator. terkait dengan media diplomacy bahwa media sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan internasional, dan posisi indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi aktor media massa tersebut. 55 nita andrianti, peran media massa nasional dalam politik internasional daftar pustaka canggara, hafied. 2009.komunikasi politik: konsep, teori, dan strategi. jakarta: rajawali pers. cipto, bambang. 2003, tekanan amerika terhadap indonesia: kajian atas kebijakan luar negeri clinton terhadap indonesia. yogyakarta: pustaka pelajar. djelantik, sukawarsini. 2008.diplomasi: antara diplomasi dan praktik. yogyakarta: graha ilmu. eriyanto.2000, analisis framing, konstruksi ideologi dan politik media.yogyakarta: lkis. hachten, william. 1993.komunikasi internasional. bandung: remaja rosdakarya. hamad, ibnu. 2004.konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical analysis discourses terhadap berita-beritapolitik. jakarta: granit. ____________. 2005, “media above the line dan below the line dalam pilkada”, jurnal desentralisasi volume 6 nomor 4, pusat kajian kinerja otonomi daerah, lembaga administrasi negara, jakarta. mcnair, brian. 1995.an introduction to political communication. london: routledge. mcquails, dennis. 2002.mcquails mass communication theory.london: sage publication. mosco, vincent. 1998.the political economy of communication: rethinking and renewal. london, sage publication. muhtadi, asep saeful. 2008.komunikasi politik indonesia: dinamika islam politik pasca orde baru. bandung: rosdakarya. muis, a. 2000, titian jalan demokrasi: peranan kebebasan pers untuk budaya komunikasi politik. jakarta: kompas. nimmo, dan. 2006 komunikasi politik: komunikator, pesan dan media. bandung: remaja rosda karya. rianto, puji. 2008. “globalisasi media dan transformasi politik internasional, jurnal ilmu komunikasi, volume 5 nomor 1. rantanen, terhi. 2006. the media and globalization. london: thausand oaks. rudi, t. may. 2005.komunikasi dan hubungan masyarakat internasional. bandung: refika aditama. shoelhi, muhammad. 2009.komunikasi internasional perspektif jurnalistik. bandung: simbiosa rekatama media. _______________. 2011.diplomasi: praktik komunikasi internasional. bandung: simbiosa rekatama media. siregar, ashadi. 2000.“media pers dan negara: keluar dari hegemoni”, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik volume 4, nomor 2. sudibyo, agus. 2001. politik media dan pertarungan wacana.yogyakarta: lkis. wahyuni, hermin indah. 2000. “relasi media-negara-masyarakat dan pasar dalam era reformasi”.jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, volume 4 nomor 2. __________________. 2008.“kecenderungan “framing” media massa indonesia dalam meliput bencana sebagai media event”.jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, volume 11, nomor 3. 56 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 101 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak studi kasus: interaksi ayah dan anak melalui smartphone detania savitri departemen sosiologi universitas indonesia detaasavitri@yahoo.com abstract function of a father is to support the finance of his family, while the mother functions as a nurturer for the child. a father that works full time will have his interaction with his child diminished. on the other side, communication technology has been developed to facilitate the interaction of individuals. this research aims to uncover if smartphones can increase the intensity and closeness of interaction between father and his children. also, this research aims to know if fathers can socialize on his children through smartphones by controlling daily activities of the children. this article uses functionalism perspective. the author used qualitative approach by interviewing three fathers and three children aged 20 and up that currently use smartphones and residing in the city of depok. the author finds that smartphones can alter the interaction between father and his children, and the father can provide social control to the children in interaction through smartphones. in interaction between father and children, smartphones can also be used father to socialize norms and values to his children in his interaction. abstrak fungsi ayah dalam keluarga adalah sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara ibu berfungsi dalam mendidik anak. ayah yang bekerja penuh waktu akan berkurang interaksinya dengan anak. disisi lain, teknologi komunikasi diciptakan untuk mempermudah interaksi antar individu. penelitian ini ingin mengetahui apakah smartphone dapat meningkatkan intensitas kedekatan interaksi antara ayah dan anak. selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah ayah dapat memberikan sosialisasi kepada anak melalui smartphone dan mengontrol keseharian anak. artikel ini menggunakan perspektif fungsionalis. pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis dengan mewawancarai tiga ayah dan tiga anak berusia 20 tahun ke atas yang samasama menggunakan smartphone di kota depok. temuan yang diperoleh penulis yaitu smartphone dapat merubah interaksi ayah dengan anak, dan ayah dapat memberikan kontrol sosial kepada anak dalam interaksi melalui smartphone. dalam interaksi ayah dan anak, smartphone juga dapat digunakan ayah untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepada anak. keywords: family, technology, interaction 102 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pendahuluan berdasarkan hidayati, dkk (2011), tugas ayah di dalam keluarga adalah sebagai pencari nafkah, sementara ibu mendidik anak. ayah berperan sebagai economic provider untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan melakukan aktivitas mencari nafkah, bahkan juga kerja sampingan di hari libur kerja (hidayati, dkk, 2011). menurut fatherhood forum, hal ini membuat adanya anggapan bahwa parenting hanya di urus oleh ibu, sementara ayah tidak perlu berperan dalam pengasuhan anak. (http://fatherhood.id/ tentang-kami/: sabtu, 05 desember 2015 pukul 09.15 wib). menurut studi mason dan kuhlthau (1989) dalam eshleman (2003: 350), dikatakan bahwa ayah dianggap tidak penting dalam proses pengasuhan karena ayah cenderung terlalu sibuk, acuh tak acuh, atau tidak kompeten untuk menjadi orang tua yang baik. ketika ayah hanya berperan dalam economic provider saja, maka keluarga khususnya anak akan kehilangan sosok ayah atau fatherless generation. (mason dan kuhlthau (1989) dalam eshleman, 2003: 350). peran ayah yang fokus dalam mencari nafkah dan menghabiskan banyak waktu diluar rumah membuat interaksi dengan anak menjadi berkurang. disisi lain, berkembangnya teknologi informasi dimaksudkan untuk mempermudah interaksi antar individu, salah satunya yaitu smartphone (putra, 2014: 1). smartphone merupakan telepon genggam yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi menyerupai komputer (putra, 2014). perkembangan media teknologi smartphone ini sesuai dengan kebutuhan para pengguna, termasuk dapat berpengaruh terhadap kegiatan interaksi sosial dari pengguna smartphone itu sendiri (putra, 2014). tulisan ini ingin menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi khususnya smartphone yang memungkinkan dalam membantu interaksi anak dengan ayah yang sibuk berkarir untuk mencari nafkah keluarga. pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah smartphone berpengaruh pada intensitas interaksi antara ayah dan anak? dengan aktivitas mencari nafkah, menjadi berkurang fungsi sebagai ayah (astuti dan puspitarani, 2013). hal ini bisamemberi dampak yang buruk bagi anakanak, yaitu terganggunya perkembangan anak (maharani dan andayani, 2003). dalam studi tentang ayah di amerika serikat yang dilakukan oleh amato (1994) dan eggebeen, dkk (2001) dalam eshleman (2003: 350) ditemukan bahwa figur ayah penting dalam kehidupan anak-anaknya. interaksi antara ayah dan anak lebih banyak dilakukan ketika ayah memiliki waktu luang dan ketika hari liburdengan melakukan aktivitas bersama seperti menonton televisi, jalan-jalan, dan bermain bersama (hidayati, dkk, 2011: 5). menurut hasil survei yang dilakukan oleh bronfenbrenner dalam hidayati, dkk, 2011: 6) ditemukan bahwa rata-rata waktu yang digunakan ayah untuk anak adalah sekitar 15-20 menit dalam sehari. dengan demikian, hubungan yang baik dan berkualitas antara anak dan ayah merupakan situasi penting bagi anak (hidayati, dkk, 2011). artikel-artikel jurnal sebelumnya melihat interaksi antara ayah dan anak berlangsung secara face to face atau interaksi secara fisik ketika ayah dan anak bertemu. biasanya ayah dan anak melakukan interaksi ketika ada kegiatan bersama, ketika hari libur, dan hanya dengan jumlah waktu yang terbatas. artikel ini ingin mengetahui apakah perkembangan teknologi smartphone memberikan perubahan interaksi antara ayah dan anak pada periode waktu ayah sedang bekerja. walaupun ayah bekerja dan tidak bertemu fisik dengan anak, interaksi melalui smartphone dapat membuat ayahmemberikan kontrol kepada anak. melalui kontrol sosial yang dilakukan ayah kepada anak, apakah ayah juga dapat memberikan sosialisasi kepada anak melalui interaksi menggunakan smartphone. metode artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena ingin mendeskripsikan lebih detail terkait isu pengaruh teknologi komunikasi smartphone dalam interaksi ayah dan anak. pengumpulan data dengan 103 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak qualitative interviewing atau wawancara mendalam (bryman, 2004) dilakukan padatiga ayah yang bekerja dan tiga anak perempuan yang menggunakan smartphone. biasanya seorang anak perempuan lebih dekat dengan ayah dibandingkan dengan ibunya. (http://citizen6.liputan6.com/ read/2285016/6-alasan-anak-perempuanlebih-dekat-dengan-ayahnya, minggu 27 desember 2015 pukul 20:13 wib). penulis juga menggunakan studi literatur dari artikel-artikel jurnal yang relevan dengan isu interaksi ayah dan anak melalui smartphone. kriteria informan dalam tulisan ini adalah ayah bekerja dan anak berusia 20 tahun keatas yang menggunakan smartphone di kota depok. menurut psikolog anak universitas indonesia yang bernama dra. mayke s tedjasaputra msi, minimal anak berusia 10-11 tahun atau lebih baik setelah anak duduk di bangku sekolah menengah pertama karena akan lebih mudah diberikan pengertian serta telah mengetahui untuk kepentingan tertentu (http://yogyakarta. tarakanita.or.id/artikel/2015/04/22/waktuyang-tepat-anak-boleh-menggunakanhandphone-4dd5ae45.html, minggu 27 desember 2015 pukul 20.26 wib). anak yang berusia 10 tahun kebawah menurut dr. joe austerman dari cleveland clinic children’s, belum cocok untuk memiliki smartphone. (http://lifestyle.analisadaily. com/read/usia-terbaik-anak-menggunakansmartphone/156008/2015/07/30, minggu 27 desember 2015 pukul 20.29 wib). dengan demikian, anak yang berusia 20 tahun keatas tersebut mudah untuk berinteraksi dengan ayah dan sedang berada dijenjang perguruan tinggi yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk berinteraksi dengan ayah. hasil dan pembahasan perspektif fungsionalis dalam keluarga klein dan white (2007: 37) menjelaskan bahwa parsons menghasilkan berbagai karya terkait keluarga, sosialisasi dan proses interaksi. dalam klein dan white (2007: 34), keluarga dikatakan seperti organisasi sosial, karena keluarga berfungsi yang mana didalamnya terdapat struktur organisasi yang hirarkis. struktur organisasi sosial yang hirarkis dalam keluarga adalah ayah, ibu, dan anak.sebagai sebuah organisasi sosial, keluarga berfungsi dalam hal memenuhi kebutuhan individu atau kebutuhan masyarakat. pendekatan fungsionalis dalam keluarga mengutamakan adanya harapan sosial dari fungsi keluarga. pemahaman ini memerlukan keberadaan ayah dalam interaksinya dengan anak-anak melalui smartphoneagar dapat berfungsiyang bermanfaat bagi anak. perspektif fungsionalis lebih melihat bagaimana sesuatu bekerja, bukan mengapa sesuatu ada. artikel ini menggunakan konsep struktur dalam perspektif fungsionalis yang menjelaskan adanya hubungan antar individu dalam suatu kelompok, yaitu keluargakhususnya dalam pola perilaku dan interaksi (klein dan white, 2007: 44). pola hubungan dalam bentuk interaksi antara keluarga, khususnya ayah dan anak, akan tetap berjalan melalui smartphone ketika ayah dalam periode waktu bekerja. selain itu, konsep sistem juga digunakan dalam artikel ini, karena pola hubungan dalam bentuk komunikasi atau interaksi antara ayah dan anak merupakan cerminan adanya tingkat (hirarki) untuk saling melengkapi (klein dan white, 2007: 46). sebagian besar parsons mengkhususkan pemikirannya mengenai sistem sosial. parsons dalam karyanya mengenai keluarga mencakup proses sosialisasi yang diperlukan untuk individu dalam mengintegrasi dirinya ke dalam kelompok atau sistem sosial. menurut parsons dalam klein dan white (2007: 37), proses sosialisasi merupakan salah satu fungsi dasar keluarga. proses sosialisasi ini bertujuan untuk menghasilkan aktor sosial yang diciptakan oleh orang lain, dalam hal ini keluarga. proses sosialisasi terlibat dengan sistem hubungan atau interaksi antara anggota individu dalam keluarga (klein dan white, 2007: 39). menurut soe’oed dalam ihromi (2004: 32), proses sosialisasi dapat dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media. dalam artikel ini, sarana media yang dilakukan untuk proses 104 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 sosialisasi adalah interaksi melalui teknologi komunikasismartphone ketika ayah berada pada periode waktu bekerja. parsons juga berpendapat bahwa setiap sistem harus mampu untuk memenuhi tujuan dari sistem dan mampu untuk mengintegrasikan anggotanya (klein dan white, 2007: 37). perspektif fungsionalis menurut parsons dalam klein dan white (2007: 46) juga membahas mengenai konsep norma yaitu bertanggung jawab atas kontrol sosial yang mewujudkan ketertiban yang berasal dari interaksi antara individu, dalam hal ini interaksi antara anggota keluarga. parsons dalam klein dan white (2007: 46) juga mengemukakan bahwa norma merupakan aturan-aturan sosial yang mengatur perilaku manusia. sehingga dalam interaksi ayah dengan anak, dapat menimbulkan kontrol sosial yang menciptakan aturan-aturan sosial dalam mengatur perilaku anak. parsons melihat keluarga sebagai lembaga sosialisasi yang penting melalui individu untuk mempelajari aturan-aturan dalam suatu sistem sosial tertentu (klein dan white, 2007: 47). sementara, konsep nilai dalam perspektif fungsionalis juga digunakan dalam artikel ini terkait nilai-nilai yang digunakan ayah dalam mengontrol perilaku anak yang muncul dalam suatu ekspresi budaya interaksi individu. nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam kepribadian anak yang mempengaruhi peran anak dalam suatu sistem sosial. sosialisasi nilai-nilai seperti ide-ide tertentu, sikap, dan berbagai hal yang muncul dari interaksi yang dilakukan oleh anggota keluarga, dalam hal ini ayah dan anak, menjadi motif untuk mengikuti norma-norma dan melakukannya dalam sistem sosial (klein dan white, 2007: 47). dengan demikian, artikel ini menggunakan perspektif fungsionalis menurut parsons yang didalamnya terdapat konsep struktur, sistem, norma, dan nilai untuk menjelaskan interaksi antara anak dan ayah melalui smartphone yang menimbulkan suatu kontrol sosial dan sosialisasi. dengan demikian, peneliti menggunakan perspektif fungsionalis ini untuk menjelaskan fungsi ayah dalam keluarga berdasarkan interaksi ayah dan anak melalui smartphone. teknologi informasi grant dan meadows (2008: 1), manusia dikelilingi oleh teknologi komunikasi yang sangat penting untuk menjalin hubungan interpersonal. teknologi komunikasi merupakan sistem saraf masyarakat kontemporer, dan mengontrol unit-unit yang saling bergantung. dalam mirabito dan morgenstern (2004: 108), telepon selular merupakan salah satu perlengkapan dalam komunikasi yang digunakan untuk layanan komunikasi pribadi. teknologi komunikasi ini menurut peneliti dapat digunakan untuk membantu ayah dan anak dalam menjalin hubungan secara interpersonal, khususnya melalui smartphone. teknologi komunikasi smartphone digunakan ayah untuk mengontrol dan memberikan sosialisasi kepada anak dalam interaksinya. grant dan meadows (2008: 2) juga menjelaskan bahwa teknologi komunikasi dipandang sebagai alat yang membuat lebih efisien dalam berinteraksi. penelitian ini ingin membuktikan apakah teknologi komunikasismartphone membuat interaksi antara ayah dan anak menjadi lebih efisien. dengan demikian, jarak geografis tidak lagi menghambat hubungan interaksi antara ayah dan anak melalui smartphone karena kekuatan teknologi komunikasi dapat menjembatani interaksi interpersonal. perubahan interaksi ayah dan anak melalui smartphone dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadi perubahan pola hubungan antara anak dan ayah dengan melihat intensitas interaksi yang terjadi. ketika ayah dan anak telah menggunakan smartphone, teknologi komunikasi sangat berkontribusi pada perubahan interaksi ayah dan anak yang membuat mereka dapat berinteraksi tanpa bergantung pada interaksi secara langsung. sebelum ayah dan anak menggunakan smartphone, pola hubungan mereka terjadi melalui perantara ibu atau handphone 105 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak ibu. sementara, setelah ayah dan anak menggunakan smartphone, tidak lagi terjadi interaksi melalui perantara ibu sebagai mediasi. namun, interaksi tersebut terjadi secara langsung melalui smartphone pribadi anak. dalam kesehariannya, ayah fokus dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. sebagian besar, ayah menghabiskan waktunya untuk bekerja sejak pukul 07.00 wib hingga sore bahkan malam, yang tidak menentu jam pulang kerjanya. dengan kondisinya yang fokus dalam mencari nafkah dan bekerja penuh waktu, ayah menjadi jarang untuk bertemu dengan anak di rumah. terkadang ketika anak belum bangun dari tidurnya, ayah sudah berangkat untuk bekerja, dan terkadang anak sudah tidur sebelum ayah pulang bekerja. hal seperti ini salah satu alasan mengapa ayah dan anak menjadi jarang bertemu dan secara tidak langsung membuat interaksi mereka menjadi berkurang. sebelum anak menggunakan handphone atau smartphone, biasanya ayah menanyakan keadaan anak melalui handphone ibu. demikian pula halnya dengan anak, sebelum anak memiliki handphone terkadang anak juga menggunakan handphone ibunya untuk berbicara dengan ayah. sebagian besar, anak sudah diberikan handphone ketika mereka duduk di sekolah menengah pertama (smp). dengan diberikannya handphone ketika smp, membuat anak dapat secara pribadi berinteraksi dengan ayah ketika ayah sedang bekerja, khususnya melalui telfon dan sms. namun,ketika anak sudah memiliki handphone saat smp, ayah tetap jarang menghubungi anak. hal ini membuat ayah dan anak menjadi tidak dekat seperti kedekatan anak dengan ibu yang memang dirumah. mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dengan terciptanya telfon pintar atau yang biasa disebut sebagai smartphone, ayah mampu memberikan alat komunikasi tersebut untuk anaknya. smartphone dengan aplikasi-aplikasi instant messenger seperti blackberry messenger, dan whatsapp digunakan oleh ayah dan anak untuk berinteraksi. antara anak dan ayah mengaku bahwa dengan menggunakan smartphone membuat interaksi antara mereka menjadi lebih sering daripada sebelum menggunakan smartphone. hal ini didukung dengan apa yang dikatakan oleh informan nn pada hari selasa, 8 desember 2015, menggunakan smartphone memberikan kemudahan dan kecepatan dalam komunikasi. sementara menurut informan ym pada hari jumat, 4 desember 2015, interaksi dengan anak menjadi sering dengan menggunakan smartphone karena anak sangat aktif dalam menggunakan instant messenger. pada awalnya, ayah dan anak sangat terbatas dalam hal bertukar informasi, tetapi saat ini dengan adanya smartphone membuat ayah dan anak kapan saja dapat bertukar informasi. aplikasi instant messenger yang banyak digunakan oleh anak dan ayah dalam berinteraksi yaitu aplikasi whatsapp. biasanya hampir setiap hari ayah menghubungi anak melalui whatsapp dan juga telfon yang menghabiskan waktu sekitar 5 hingga 15 menit. dalam sehari terkadang ayah menghubungi anak melalui smartphone dalam waktu sekali, dua kali atau bahkan berkali-kali. begitupula yang terjadi pada anak, anak selalu menggunakan smartphone untuk menghubungi ayahnya. terkadang anak yang lebih sering menghubungi ayahnya, atau bahkan antara anak dan ayah sama-sama sering menghubungi. perubahan interaksi dengan adanya smartphone ini membuat anak tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu, tetapi juga bisa berhubungan dengan ayah ketika ayah sedang bekerja. dengan menggunakan smartphone, anak dapat secara langsung menghubungi ayahnya apabila anak merasa membutuhkan ayah ketika sedang bekerja. menurut informan nnpada hari selasa, 8 desember 2015, ketika ia mengalami kesulitan untuk memilih sesuatu dengan waktu singkat dan merasa membutuhkan saran dari ayah, ia tidak lagi harus menunggu untuk bertemu ayahnya dirumah, tetapi bisa bertanya kepada ayah melalui smartphone. seperti yang dikatakan oleh informan nn pada hari selasa, 8 desember 2015 di fisip ui: 106 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 “kadang juga tiba-tiba suka butuh saran dari ayah sih. misalnya waktu itu lagi periode pengisian irs ya. terus ada mata kuliah yang muncul dan itu harus rebutan. saya ngerasa bingung sebenernya buat pilih mata kuliah apa dan nanya-nanya sama ayah saya terkait hal itu karena saya berpikir kalau ayah saya lebih mengerti. karena kalau saya hubungin ibu saya, pasti beliau tidak paham. langsung aja pas itu saya kirim chat lewat whatsapp ke ayah saya...” selain itu, sebagian besar anak mengirimkan pesan kepada ayah melalui smartphone untuk meminta sesuatu, seperti makanan, atau bahkan meminta uang. sementara terkadang dengan smartphone ayah juga menghubungi anak untuk meminta saran terkait suatu hal yang cukup penting. pemanfaatan smartphone yang digunakan oleh ayah dan anak tidak lepas untuk berinteraksi dengan orang lain. informan ym, sa, dan ur mengaku bahwa mereka menggunakan smartphone juga untuk keperluan bekerja, seperti akses yahoo, gmail, browsing ataupun chat group bersama kerabatnya. begitupula untuk informan ts, ls, dan nn seorang mahasiswa yang memanfaatkan smartphone untuk keperluan perkuliahan. selain memanfaatkan smartphone untuk keperluan bekerja dan perkuliahan, mereka juga mengaku memanfaatkan smartphone untuk saling berinteraksi. beberapa informan mengatakan masih lebih sering berinteraksi secara face to face, namun informan lainnya mengatakan bahwa lebih sering interaksi menggunakan smartphone antara ayah dan anak. dengan demikian, smartphone dengan aplikasiaplikasinya membantu menjalankan pola hubungan antar ayah dan anak dalam hal interaksi. smartphone yang digunakan ayah dan anak merupakan teknologi komunikasi yang dapat menjalin hubungan interpersonal (grant dan meadows, 2008: 1). pada awalnya, ayah yang bekerja sulit untuk berinteraksi dengan anak. hal ini disebabkan karena ayah bekerja penuh waktu dari pukul 07.00 pagi hingga sore bahkan malam. dengan adanya smartphone, ayah dan anak dapat memiliki pola hubungan dalam sehari-hari. pola hubungan ini dapat terjadi karena mereka menggunakan smartphone untuk berinteraksi ketika ayah sedang dalam periode waktu bekerja. mirabito dan morgenstern (2004: 108) juga menjelaskan bahwa telpon selular merupakan salah satu perlengkapan dalam komunikasi yang digunakan untuk layanan komunikasi pribadi, termasuk smartphone. hal ini mendukung temuan data yang mengatakan bahwa interaksi antara ayah dan anak langsung dapat terjadi melalui smartphone pribadi. interaksi melalui smartphone pribadi ini menciptakan perubahan interaksi, yaitu sebelum anak menggunakan smartphone pribadi, ayah dan anak menggunakan telpon selular ibunya untuk mereka berinteraksi. namun, saat ini smartphone sudah menjadi perlengkapan ayah dan anak dalam melakukan interaksi ketika ayah sedang bekerja, tidak lagi menunggu untuk berinteraksi secara langsung dirumah. smartphone sebagai perlengkapan untuk berinteraksi antara ayah dan anak ini menunjukkan bahwa terjadinya pola komunikasi dari hubungan yang mereka lakukan. sehingga, ketika anak telah memiliki smartphone sebagai layanan komunikasinya dengan ayah, membuat interaksi antara ayah dan anak tersebut menjadi lebih sering dibandingkan sebelum anak memiliki smartphone. perubahan interaksi antara anak dan ayah dengan penggunaan smartphone ini juga memberikan fungsi dalam memelihara hubungan interpersonal mereka dan memiliki potensi yang mendalam pada kedekatan ayah dan anak. potensi yang timbul dalam interaksi menggunakan instant messenger seperti whatsapp membuat mereka saling berdiskusi, bertukar informasi, serta meminta dan memberikan saran. ketika smartphone digunakan oleh ayah dan anak untuk saling berdiskusi dan lain-lainnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya pola komunikasi yang saling melengkapi dalam suatu keluarga. ayah dapat menjalankan fungsi sosialisasi melalui 107 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak smartphone untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal berdiskusi atau bertukar informasi. berdiskusi, bertukar informasi, serta memberikan saran yang dilakukan ayah kepada anak juga menunjukkan adanya nilainilai yang diberikan ayah kepada anak dalam pola hubungan yang mereka ciptakan. teknologi komunikasi smartphone dianggap sebagai alat yang menciptakan efisiensi dalam berinteraksi. efisiensi dalam berinteraksiini dibuktikan ketika anak menggunakan untuk keperluan perkuliahan, sementara juga efiesien ketika ayah menggunakan smartphone untuk keperluan bekerja seperti akses yahoo, gmail, group chat, dan lain-lain. namun, ternyata smartphone juga memberikan efisiensi dalam merubah interaksi antara ayah dan anak. hal ini dapat dibuktikan dalam pola hubungan yang tetap terjalin antara ayah dan anak ketika dalam periode waktu ayah bekerja. dengan kata lain tidak ada lagi alasan interaksi ayah dan anak menjadi berkurang, karena smartphone tidak lagi menghambat jarak geografis antara mereka untuk saling berkomunikasi. dengan demikian, terjadinya perubahan interaksi antara anak dan ayah melaluismartphone dapat menunjukkan adanya pola hubungan antara mereka ketika ayah dalam periode waktu bekerja. perubahan interaksi tersebut terlihat pada sebelum ayah dan anak menggunakan smartphone serta setelah menggunakan smartphone. setelah menggunakan smartphone, ayah dan anak dapat melakukan interaksi tanpa harus menunggu untuk bertemu dirumah. smartphone juga dapat digunakan oleh ayah dan anak untuk saling melengkapi ketika mereka merasa saling membutuhkan dalam hal berdiskusi, bertukar informasi, serta meminta dan memberikan saran. sehingga, temuan data membuktikan bahwa memang terjadi perubahan interaksi antara ayah dan anak dengan berinteraksi menggunakan smartphone. kontrol sosial dalam interaksi ayah dan anak melalui smartphone perubahan interaksi yang terjadi pada ayah dan anak karena menggunakan smartphone ini menunjukkan bahwa ayah dan anak menjadi lebih dekat dan memiliki frekuensi berinteraksi yang lebih banyak. kedekatan yang muncul karena smartphone ini membuat ayah bukan hanya memiliki fungsi dalam mencari nafkah saja, tetapi ayah juga dapat memberikan kontrol sosial kepada anak dalam interaksi melalui smartphone. tidak hanya ibu yang mengontrol keseharian anak, tetapi ayah yang sedang bekerja juga dapat melakukan kontrol kepada anaknya melalui smartphone. frekuensi interaksi yang menjadi lebih sering dengan adanya smartphone ini salah satu hal yang mendukung ayah dalam memberikan kontrol kepada anak. sebagian besar ayah menghubungi anak melalui smartphone untuk mengetahui keberadaan anak, kegiatan yang sedang dilakukan anak, mencari tahu anak sudah makan atau belum, dan mencari tahu kapan anak pulang dari kegiatannya. selain itu, ayah juga bisa mengontrol anak melalui smartphone apabila anak belum pulang dan sudah larut malam. menurut informan ym pada hari jumat, 4 desember 2015, apabila anak belum pulang dari kegiatannya, ia selalu menghubungi anak dan menyuruhnya untuk segera pulang. ketika sudah malam dan anak belum pulang kerumah karena sedang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan perkuliahan, ayah bisa memberikan toleransi pada hal tersebut. tetapi, apabila sudah malam dan anak belum pulang karena alasan bermain dengan teman-temannya, informan ympada hari jumat, 4 desember 2015 mengaku bahwa ia pasti tidak memberikan toleransi kepada anaknya. hal ini disebabkan karena informan ym tidak ingin anaknya terlalu banyak main dan bermain hingga larut malam. apabila informan ts anak dari informan ym ini pulang terlalu larut malam, informan ym pasti menghubungi anaknya melalui smartphone dan menjemput anak jam berapapun. karena menurut informan ympada hari jumat, 4 desember 2015, lebih baik menjemput anak walaupun keberadaan anak agak jauh dari rumah dan sudah terlalu malam, daripada membiarkan anak untuk nginap dirumah temannya. infroman ym ini sangat jarang untuk memperbolehkan anak 108 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 nginap dirumah orang lain. hal ini juga dikatakan oleh informan ts pada hari jumat, 4 desember 2015, sebagai anak bahwa ia sudah terbiasa menghubungi ayahnya melalui smartphone untuk meminta dijemput apabila sudah malam dan tidak memungkinkan untuk pulang sendiri dengan kendaraan umum. dengan demikian, informan ym dan ts mengaku bahwa memang kalau bukan karena smartphone, akan sulit untuk meminta ayah menjemput anak pada waktu tertentu. hal ini terjadi pada anak informan ym yang perempuan, yaitu informan ts, berbeda dengan anak laki-lakinya. informan ym juga memperlakukan hal yang sama dalam mengontrol anak lakilakinya, yaitu apabila anak laki-lakinya nongkrong atau bermain hingga jam 1 atau jam 2 malam, selalu di hubungin oleh informan ym untuk meminta pulang kerumah. menurut informan ym pada hari jumat, 4 desember 2015 di rumah informan, mengatakan bahwa: “walaupun anak saya itu laki-laki, tapi saya juga tidak terlalu suka dia main sampai malam-malam gitu. nongkrong, main-main yang ga ada artinya. saya tidak suka kalau anak saya banyak main. karena kan juga kita ga tau diluar sana bagaimana. diluar juga udah banyak kan kriminalitas di kalangan remaja-remaja gitu. saya takut aja anak saya jadi terjerumus ya enggaengga. jadi, kalau menurut saya anak saya sudah terlalu sering yang hampir setiap hari pulang tengah malam karena nongkrong, pasti saya langsung hubungi ke smartphonenya menyuruh si anak pulang dan pasti saya dengan nada marah” seperti yang terjadi pada informan ym, informan ur pada hari sabtu, 5 desember 2015, juga mengaku bahwa selalu memantau anak dengan menghubungi anak melalui telfon atau whatsapp. informan ur sabtu, 5 desember 2015, juga mengatakan kepada anaknya informal ls untuk berhati-hati ketika sedang di jalan dan menuntut untuk jangan pulang larut malam. begitupula dengan informan sa, walaupun setiap pagi bersama anak untuk mengantar dan pulang bersama anak, informan sa tetap memantau anak dengan menanyakan kegiatan anak melalui whatsapp. informan sa pada hari selasa, 8 desember 2015, menjelaskan bahwa ia mengirimkan chat kepada anak untuk menanyakan anak sedang menjalankan mata kuliah apa, menanyakan anak sudah makan atau belum, dan juga menanyakan anak kapan pulang. karena informan sa selalu pulang dengan anaknya, apabila informan sa terlambat untuk pulang maka informan sa memberitahu kepada anak untuk menunggunya di kampus atau ditempat yang aman sampai ayahnya datang. hal ini dilakukan oleh anak dengan mengikuti perintah ayah untuk tetap menunggu sampai ayah datang menjemput. selain itu, anak sebagian besar mengikuti organisasi kampus. menurut para informan, keikutsertaan anak dalam organisasi kampus membuat anak terkadang menjadi terlambat untuk pulang kerumah karena kegiatan organisasinya tersebut. ketika anak harus terlambat untuk pulang kerumah karena kegiatan organisasinya, anak selalu memberikan kabar kepada ayahnya. dengan demikian, ayah mengetahui kenapa anak tersebut harus terlambat pulang. informan sapada hari selasa, 8 desember 2015, mengatakan bahwa apabila anak nginap dikosan temannya karena terlalu larut untuk pulang atau dituntut untuk datang pagi ke kampus karena ada acara, maka informan sa sebagai ayah tetap mengontrol anaknya dengan menanyakan melalui telfon atau chat dimana kosan temannya dan bersama siapa saja. ayah juga mengontrol anak dalam memilih organisasi atau unit kegiatan mahasiswa (ukm) melalui smartphone. informan nn pada hari selasa, 8 desember 2015, mengatakan bahwa pada awal masuk perkuliahan, ayahnya yaitu informan sa menghubunginya melalui smartphone dengan melarang nn untuk mengikuti salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan agama di kampusnya dan melarang untuk mengikuti ukm yang sangat menyita 109 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak waktu. informan sa juga mengatakan bahwa apabila anak tetap ingin memilih ukm yang memakan waktu cukup banyak, maka anak tersebut harus dapat membagi waktunya sendiri untuk urusan perkuliahan lainnya. dengan demikian, sebagai ayah selain berjuang untuk memenuhi keuangan keluarga, juga berusaha untuk mengontrol pergaulan anak. pendekatan fungsionalis menjelaskan bahwa keluarga sebagai organisasai sosial memiliki hirarki, yaitu ayah, ibu, dan anak yang memiliki fungsinya masing-masing dalam keluarga. berdasarkan data yang ditemukan, ayah dapat memberikan kontrol sosialkepada anak dengan interaksi melalui smartphone ketika ayah sedang bekerja. kontrol yang dilakukan oleh ayah dengan interaksi melalui smartphone ini merupakan harapan yang diutamakan oleh anak. dari kontrol sosial yang dilakukan oleh ayah tersebut juga menunjukkan adanya pola hubungan komunikasi atau interaksi yang terjalin antara mereka melalui smartphone. dengan kata lain, ayah dapat mengontrol perilaku keseharian anak ketika ayah dalam periode waktu bekerja. berkembangnya teknologi komunikasi seperti smartphone ini merupakan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat modern, seperti ayah dan anak yang juga mengikuti perkembangan teknologi komunikasi tersebut. smartphone yang dimiliki oleh masyarakat kontemporer ini dapat membuat ayah dan anak saling mengontrol satu sama lain dengan pola hubungan yang mereka miliki, khusunya dalam interaksi (grant dan meadows, 2008: 1), karena antara mereka yang saling membutuhkan dan saling bergantung dalam kesehariannya. dalam hal ini, kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh ayah kepada anaknya melalui smartphone yaitu seperti menanyakan keberadaan anak, kegiatan yang sedang dilakukan anak, mencari tahu anak sudah makan atau belum, dan mencari tahu kapan anak pulang dari kegiatannya. ayah dan anak dalam menjalin suatu interaksi melalui smartphone disini memang terlihat saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. hal ini disebut sebagai sistem dalam keluarga. melalui smartphone,anak menghubungi ayah ketika anak kesulitan untuk pulang sendiri karena sudah malam dan tidak memungkinkan untuk menggunakan angkutan umum. hal ini menunjukkan bahwa anak membutuhkan keberadaan ayah. dengan kata lain, anak ketika sedang mengalami kesulitan seperti itu, sangat bergantung pada ayahnya dan mengharapkan ayah untuk menjemputnya. harapan yang diinginkan anak tersebut dipenuhi oleh ayah dengan menjemput anak yang membutuhkan bantuannya. hal lainnya yang juga membuktikan bahwa anak membutuhkan dan bergantung pada kontrol sosial ayah yaitu ketika anak ingin pulang bersama ayahnya, sementara ayah berada pada kondisi harus pulang terlambat dari kantornya. namun, anak tetap ingin menunggu ayahnya dikampus hingga ayah menjemputnya. hal-hal seperti ini dapat mereka lakukan dengan adanya pola hubungan dalam bentuk interaksi karena kemudahan yang diperoleh dari penggunaan smartphone. aturan-aturan yang diberikan ayah berdasarkan pola hubungan dalam bentuk interaksi yang terjadi melalui smartphone ini, dapat membentuk pola perilaku anak. berdasarkan data temuan menunjukkan bahwa sebagian besar ayah mengontrol perilaku anak melalui smartphone, seperti contoh untuk membiasakan anak tidak pulang terlalu malam. apabila sudah malam dan anak belum pulang karena bermain atau nongkrong-nongkrong, ayah secara langsung menghubungi anak serta menyuruh anak untuk pulang. hal ini dilakukan ayah dalam interaksi melalui smartphone dengantujuan agar anak dapat memiliki pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. aturan yang membentuk pola perilaku dalam masyarakat ini juga menunjukkan adanya suatu nilai-nilai yang diberikan ayah dalam interaksi melalui smartphone untuk dapat ditanamkan dalam diri anak. sehingga, anak terbiasa untuk tidak pulang larut malam. selain itu, ketika ayah memberikan arahan terkait organisasi dan unit kegiatan mahasiswa mana yang boleh atau tidak boleh 110 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 dipilih oleh anak juga merupakan kontrol sosial ayah dengan menyampaikan aturanaturan serta nilai-nilai yang harus dimiliki anak. apabila ayah tidak mengontrol anak dalam hal memilih organisasi dengan aturan dan nilai yang ditetapkan ayah, maka akan berpengaruh pada perilaku anak nantinya. pemilihan organisasi ini dapat berpengaruh pada perilaku anak karena menurut salah satu informan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak di lingkungannya dapat merubah sikap anak. sehingga, ayah mengontrol perilaku anak dengan memberikan nilai serta aturan dalam pola hubungan interaksinya melalui smartphone untuk menghindari anak berperilaku menyimpang. oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa ternyata peran ayah sebagai kepala keluarga tidak hanya bekerja untuk memenuhi keuangan keluarga, namun dengan adanya kekuatan teknologi komunikasi seperti smartphone dapat membantu ayah mengontrol perilaku anak sehari-hari dalam interaksi melalui smartphone. saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain dapat terpenuhi dengan hubungan antara dan anak melalui smartphone dengan menerapkan nilai-nilai dan norma yang diberikan ayah. dengan demikian, interaksi menggunakansmartphone dapat membantu ayah dalam mengatur dan mengontrol perilaku keseharian anak di masyarakat. sosialisasi ayah kepada anak berdasarkan interaksi menggunakan smartphone teknologi komunikasi smartphone ini berfungsi dalam mensosialisasikan nilainilai bersifat mengingatkan yang ingin disampaikan oleh ayah melalui smartphone. maksudnya, nilai-nilai itu muncul pada saat interaksi yang berlangsung antara ayah dan anak melalui smartphone danmengharuskan ayah untuk mensosialisasikan suatu nilai. nilai-nilai yang dapat diberikan ayah kepada anak dalam interaksinya melalui smartphone antara lain nilai kemandirian, nilai tanggungjawab, dan nilai sopan santun. pertama, nilai-nilai yang disosialisasikan ayah kepada anak dalam interaksinya melalui smartphone yaitu nilai kemandirian. informan sa pada hari selasa, 8 desember 2015, mengatakan bahwa melalui smartphone pernah memberitahu kepada anak harus mampu untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal apapun. informan sapada hari selasa, 8 desember 2015, berasumsi bahwa ketika anak mampu untuk mengambil keputusan sendiri, maka anak tersebut mampu berpikir hal mana yang baik untuk dipilih dan hal mana yang tidak baik untuk dipilih. tuntutan informan sa kepada anak untuk mempu mengambil keputusan sendiri yaitu ketika anak menghubunginya dan anak merasa bingung untuk memilih tempat magang. tetapi, informan sa pada hari selasa, 8 desember 2015, mengaku tetap memberikan bantuan kepada anak dengan membantu dalam hal mempertimbangkan lokasi, transportasi, dan bagus atau tidaknya tempat magang tersebut. berbeda dengan informan ur, ia menuntut anak untuk mampu berpergian sendiri tanpa bergantung pada orang lain. hal ini muncul dalam interaksinya dengan anaknya yaitu informan ls melalui smartphone ketika informan ls mengeluh kelelahan membawa kendaraan sendiri. kedua, nilai-nilai lain yang disosialisasikan ayah kepada anak melalui smartphone yaitu nilai-nilai bertanggungjawab. menurut informan ur pada harisabtu, 5 desember 2015, ketika anaknya yaitu informan ls menghubunginya melalui smartphone untuk memberitahu bahwa terlambat pulang karena tugas organisasi yang belum selesai, maka informan ur memberikan toleransi dan mengatakan untuk menyelesaikan tugas organisasi tersebut dengan baik dan benar. informan ur pada hari sabtu, 5 desember 2015, mengaku bahwa dengan ia memberitahu untuk menyelesaikan tugas dengan benar, agar informan ls tidak mengecewakan orang lain dan dapat bertanggungjawab atas tugasnya. walaupun memang informan ur menyampaikannya tidak bersifat serius kepada anaknya. seperti yang dikatakan informan ur pada hari sabtu, 5 desember 2015 di rumah informan: 111 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak “ya tapi saya ngomongnya pas di telfon itu engga serius-serius banget. cuma gini aja, pas anak saya bilang baru bisa sampe rumah sekitar setengah 9-an soalnya kerjaan buat acara besok belum selesai. terus saya jawab, yasudah kerjain dulu aja yang bener. kalau udah selesai, pulang ya. gitu...maksud saya kan kalau kerjaannya engga bener nanti orang jadi ga percaya lagi sama dia...” sementara, informan nn pada hari selasa, 8 desember 2015, mengatakan bahwa ketika awal masuk perkuliahan, ayahnya yaitu informan sa memberitahu kepadanya melalui smartphone bahwa dalam perkuliahan harus mampu untuk mengikuti organisasi di kampus, sehingga tidak untuk kuliah saja. selain itu, dalam interaksinya dengan anak melalui smartphone, khusunya dengan telfon, informan ym pada hari jumat, 4 desember 2015, mengatakan bahwa ia selalu mengingatkan anaknya yaitu informan ts untuk mengucapkan salam ketika memulai pembicaraan dan mengakhiri pembicaraan di telfon. dengan kata lain, ayah juga dapat mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan walaupun menggunakan tekonologi komunikasi dalam berinteraksi dengan orang lain. membicarakan masalah sosialisasi nilai tentang sopan santun, informan nn mengatakan bahwa ayahnya baik secara langsung maupun melalui smartphone, tidak memberikan nilai sopan santun tersebut. namun, yang lebih sering melakukan hal tersebut adalah ibunya. menurut informan nn pada hari selasa, 8 desember 2015 di fisip ui: “biasanya tuh kalo saya mau ketemu orang di kantor mana, atau institusi mana untuk mencari tempat magang belakangan ini, pasti kan saya ngasih tau ke ayah saya dan ibu saya. nah tapi kalau saya biasanya kasih tau ibu saya pas masih dirumah, terus ibu saya bilang ke saya berbicara sama orang yang sopan, yang baik, yang ramah. tapi kalau sama ayah saya kadang lewat chat gitu kalau izin mau pergi untuk apply magang, ayah saya cuma bilang yasudah hati-hati. jadi ibu sih yang lebih sering ngasih tau hal-hal gini... terus biasanya yang mengingatkan untuk ibadah juga ibu” soe’oed dalam ihromi (2004) menjelaskan bahwa sosialisasi dapat dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, dalam hal ini yaitu media smartphone. dalam artikel ini telah ditemukan bahwa teknologi komunikasi smartphone dapat memfasilitasi ayah untuk memberikan nilai-nilai kepada anak. sosialisasi yang diberikan ayah muncul ketika interaksi ayah dan anak sedang berlangsung melalui smartphone. sosialisai terkait nilai kemandirian, nilai bertanggungjawab, serta nilai sopan santun muncul ketika pola hubungan dalam bentuk interaksi antara ayah dan anak terjadi melalui smartphone. nilai-nilai yang diberikan ayah melalui smartphone tersebut juga merupakan kebutuhan anak yang dapat dipenuhi oleh ayah dengan smartphone. ayah dapat melengkapi kebutuhan anak dengan memberikan nilai-nilai ketika berinteraksi melalui smartphone. perspektif fungsionalis dalam membicarakan sosialisasi, dalam hal ini memberikan nilai dan norma kepada anak dalam interaksi menggunakan media perantara smartphone, dapat dilihat ketika ayah mengajarkan anak untuk mampu mengambil keputusan sendiri agar anak terbiasa untuk tidak bergantung pada orang lain. sosialisasi tersebut tidak lagi terhambat, karena kekuatan smartphone yang dapat menjembatani interaksi antara ayah dan anak dalam menanamkan nilai dan norma. nilai kemandirian yang diberikan ayah kepada anak dalam interaksi menggunakan smartphone ini dapat mempengaruhi perilaku anak di masyarakat. hal ini dilakukan ayah untuk menanamkan pola perilaku yang tertanam dalam diri anak untuk yang dapat dijalankan ke dalam masyarakat. sementara, begitupula dengan nilai tanggungjawab yang diberikan ayah kepada anak dalam interaksi melalui smartphone, yaitu dengan ayah menerapkan nilai untuk selalu menyelesaikan tugas dengan baik, maka anak tersebut akan terbiasa untuk menyelesaikan tugasnya. hal ini dilakukan 112 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 ayah walaupun hanya melalui smartphone dengan tujuan agar anak dapat membawa perilaku tanggungjawabnya tersebut ke lingkungannya. sehingga, anak dapat dipercaya oleh orang lain untuk dapat melakukan berbagai hal dengan baik. selanjutnya, membicarakan mengenai nilai sopan santun yang diterapkan ayah melalui smartphone dalam interaksinya, juga dapat berpengaruh pada kebiasaannya di masyarakat. berdasarkan pola hubungan yang terjadi melalui media smartphone, nilai sopan santun yang diterapkan ayah kepada anak disini yaitu anak diajarkan untuk mengucap salam. penyampaian nilai sopan santun yang dilakukan ayah melalui smartphone tersebut membuat anak menjadi selalu mengucapkan salam ketika anak berinteraksi dengan oranglain maupun dengan orangtuanya melalui smartphone. hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun yang disampaikan ayah dalam interaksi melalui smartphone dapat terintergrasi dalam diri anak dan sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh anak. sehingga, nilai-nilai dan norma yang diberikan melalui pola hubungan yang berkaitan dengan interaksi antar ayah dan anak dapat berpengaruh pada perilaku dan komunikasi anak di masyarakat. interaksi melalui smartphone yang dilakukan oleh ayah dan anak juga dapat menjadi media perantara ayah untuk memberikan sosialisasi kepada anak. sosialisasi nilai kemandirian, nilai tanggungjawab, dan nilai sopan santun yang muncul ketika ayah dan anak melalukan interkasi melalui smartphone menunjukkan bahwa adanya pola hubungan yang bekerja untuk saling melengkapi kebutuhan anggota keluarga. dalam melengkapi kebutuhan anak tersebut, temuan data mengatakan bahwa ayah memberikan sosialisasi kepada anak berupa nilai-nilai serta norma-norma untuk mengontrol perilaku anak di masyarakat. dengan demikian, sosialisasi melalui media perantara smartphone dapat dilakukan ayah kepada anaknya dalam suatu interaksi. simpulan keberadaan ayah yang diharapkan oleh anak dapat terpenuhi dengan adanya teknologi komunikasi smartphone yang memiliki kekuatan untuk dapat menjembatani interaksi anak dengan ayah ketika ayah berada dalam periode waktu sedang bekerja. dengan menggunakan smartphone tersebut, dapat memberikan perubahan interaksi antara anak dan ayah, yaitu anak tidak lagi harus menunggu untuk berinteraksi dengan ayah ketika bertemu. hal ini dapat dikatakan mengalami perubahan dalam berinteraksi karena adanya pola hubungan melalui smartphone yang dilakukan oleh ayah dan anak. pola hubungan tersebut menjadisering terjadi ketika mereka menggunakan smartphone, dibandingkan sebelum menggunakan smartphone. fungsi ayah dalam keluarga memang tidak terlepas sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dapat membuat interaksi dengan anak menjadi berkurang. ternyata, dibalik itu semua juga dibutuhkannya fungsi ayah dalam hal mengontrol keseharian anak dan memberikan nilai-nilai kepada anak terkait kesehariannya dalam masyarakat. kontrol sosial yang menjadi kebutuhan dan sesuatu yang diharapkan oleh anak dapat terwujud melalui interaksi menggunakan media perantara smartphone. anak membutuhkan keberadaan ayah untuk berinteraksi dan bahkan untuk meminta bantuan kepada ayahnya. dalam hal ini, anak tidak hanya membutuhkan kontrol sosial dari seorang ibu, tetapi juga membutuhkan kontrol sosial ayah dalam keadaan tertentu. smartphone dalam perannya sebagai perlengkapan komunikasi dapat membuat ayah melakukan kontrol kepada anak ketika ayah sedang bekerja. anak membutuhkan keberadaan ayah untuk mengontrol kesehariannya dengan sekedar menanyakan keberadaan anak dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak.kebutuhan anak dalam hal kontrol dari ayah dapat terpenuhi ketika mereka memiliki pola hubungan melalui smartphone. smartphone disini 113 detania savitri, peran teknologi komunikasi dalam interaksi ayah dan anak ternyata juga dapat menjadi perlengkapan komunikasi pribadi yang digunakan ayah untuk mensosialisasikan nilai-nilai kepada anaknya. nilai-nilai yang dapat ditanamkan ayah kepada anakmerupakan nilai yang munculketika sedang berinteraksi menggunakan smartphone, antara lain nilai kemandirian, nilai bertanggung jawab, dan nilai sopan santun yang berpengaruh pada perilaku anak di masyarakat. smartphone sebagai teknologi komunikasi memberikan efisiensi dalam interaksi antara ayah dan anak. efisien yang diberikan oleh smartphone ini adalah anak dapat menghubungi ayah kapan saja ketika ayah sedang berada pada periode waktu bekerja. telfon pintar atau yang disebut smartphone inidapat memberikan kemudahan untuk ayah dalam berinteraksi dengan anak, mengontrol perilaku keseharian anak, dan memberikan sosialisasi kepada anak. dengan demikian, smartphone yang digunakan oleh ayah dan anak sebagai peralatan komunikasi pribadi yang efisien dapat menjembatani interaksi mereka karena jarak geografis tidak lagi menjadi penghambat interaksi. daftar pustaka astuti, vera & puspitarani, putri. 2013. “keterlibatan ayah dalam pengasuhan jarak jauh remaja”. jurnal fakultas psikologi universitas diponegoro, hal. 121-131 bryman, alan. 2004. social research methods 2nd edition. new york: oxford university press eshleman, j. ross. 2003. the family tenth edition. united state of america: wayne state university grant, august e. 2008. communication technology update and fundamentals 11th edition. in association with technology, futures inc: focal press hidayati, farida, dkk. 2011. “peran ayah dalam pengasuhan anak”. jurnal fakultas psikologi universitas diponegoro, vol. 9, no. 1 ihromi, t.o. 2004. bunga rampai sosiologi keluarga. dki jakarta: yayasan obor indonesia klein, david m and white, james m. 2007. family theories an introduction. sage publications maharani, orthorita putri & andayani, budi. 2003. “hubungan antara dukungan sosial ayah dengan penyesuaian sosial pada remaja laki-laki”. jurnal psikologi universitas gadjah mada, no, 1, 23-35 mirabito, michael m.a. 2004. the new communications technologies: applications, policy, and impact fifth edition. with a foreword by mitchell kapor: focal press. putra, aucky. 2014. “peran smartphone dalam interaksi sosial anak muda”. jurnal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas brawijaya. internet fatherhood forum. dilansir dari http:// 114 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 fatherhood.id/tentang-kami/ dipetik pada hari sabtu, 05 desember 2015 pukul 09.15 wib mardinata, sulung lahitani. 6 alasan anak perempuan dekat dengan ayahnya. 2015. dilansir dari http://citizen6. liputan6.com/read/2285016/6-alasananak-perempuan-lebih-dekat-denganayahnya dipetik pada hari minggu, 27 desember 2015 pukul 20:13 wib purnomo, sagita. usia terbaik anak menggunakan smartphone. 2015. dilansir dari http://lifestyle. a n a l i s a d a i l y . c o m / r e a d / u s i a t e r b a i k a n a k m e n g g u n a k a n smartphone/156008/2015/07/30 dipetik pada hari minggu, 27 desember 2015 pukul 20.29 wib tarakanita yogyakarta. waktu yang tepat anak boleh menggunakan handphone. 2015. dilansir dari http://yogyakarta. tarakanita.or.id/artikel/2015/04/22/ w a k t u y a n g t e p a t a n a k b o l e h menggunakan-handphone-4dd5ae45. html dipetik pada hari minggu, 27 desember 2015 pukul 20.26 wib wawancara dengan ls, anak, 5 desember 2015 wawancara dengan nn, anak, 8 desember 2015 wawancara dengan ts, anak, 4 desember 2015 wawancara dengan sa, ayah, 8 desember 2015 wawancara dengan ur, ayah, 5 desember 2015 wawancara dengan ym, ayah, 4 desember 2015 119 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. 119-140 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.50424. 119-140 integrated tourism policy: the buffer area development impact of borobudur world heritage dwi harsono universitas negeri yogyakarta, indonesia email: dwiharsono@uny.ac.id ibnu wijayanto binokular media utama, indonesia email: ibnuwijaya2927@gmail.com abstract this article addresses the development policy practice by the borobudur authority agency. the policy can synchronize different autonomous local government policies and avoid conflictual approaches to its neighborhoods. even though a top-down policy may reduce the creativity of local governments to develop their tourism programs, this research shows the impact of the integrated tourism policy of the borobudur national tourism strategic area benefited accelerating tourism development. the economic impact on the surrounding community is creating job opportunities and increasing people’s financial revenue. the effects on the social dimension show that tourism development activities under borderless policy sites increase interaction and bonds among communities and preserve the cultures and folklores within the research sites that are administratively separated regions. when viewed from the environmental aspect, tourism development activities have implemented a sustainable approach by applying nomadic tourism concepts and building construction that does not damage the soil structure. by informing those impacts, 120 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 this paper suggests newsworthiness as a guiding principle to communicate the successful implementation of a public policy. keywords: policy, tourism, impact, heritage, borobudur introduction the government sees tourism as one of the potential sectors to increase indonesia’s competitiveness and economy. at the same time, the tourism sector may attract attention when the development of this sector is well-published in the media. the government’s seriousness in improving both tourism potential and newsworthiness encourages the ministry of tourism and creative economy (kemenparekraf) to develop various potential destinations throughout the archipelago (grafström & rehnberg, 2022). the development of the tourism sector is one of the alternatives to natural empowerment and cultural wealth that is more environmentally friendly and is expected to contribute more to the economy. kagungan & yulianti (2019: 113) mentioned that tourism has developed into a potential sector other than the mining sector. tourism development is said to be more ecologically profitable because it is in line with the preservation of nature. efforts to increase tourism competitiveness in indonesia have various approaches, from community-based development to direct development planned by the government in national strategic projects. the government directly implements tourism development with the top-down method is the establishment of 10 national tourism strategic areas (kspn) through presidential regulation no. 3 of 2016. those kspn scrutinized into five superpriority destinations to develop within the integrated tourism master plan (itpm). one government priority of the kspn is developing borobudur temple in central java. borobudur temple can be a unique tourism destination globally, and unesco designated it as a world heritage site in 1991. the temple is one of the leading tourist destinations in indonesia, located in magelang district, central jawa province. the borobudur authority agency (bob) has coordinated the site through presidential decree no. 46 of 2017 concerning the national tourism strategic area management authority agency and the regulation of the minister of tourism number 10 of 2017 concerning the organization and work procedure of the borobudur authority implementation agency. the government carries out the strategy to increase the competitiveness 121 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) of kspn borobudur by carrying out the development of both physical and human resources around the region. physical action applied to the infrastructure preparation started in 2017 by building various means to improve accessibility but has not focused on policies that directly touch the community. guidelines issued by the government on the development of kspn borobudur in the early stages focused on the access improvement program, including the construction of yogyakarta international airport (yia) in kulon progo and the yiasemarang airport toll road construction program (sofianto, 2018: 28). the government applies another step to increase tourism that has more value for the popular economy by developing a buffer area in the menoreh hills. the government has designated parts of kulon progo, purworejo, and magelang regencies as strategic areas of national tourism buffers. the government established this unique site through presidential regulation number 58 of 2014 concerning spatial planning of the borobudur area and its surroundings. then the agency brands the buffer area as gelangprojo, an acronym for magelang, kulon progo, and purworejo (wicaksono, 2014). the tourist area in kulon progo, one of the buffer destinations, is nglinggo tourism village. nglinggo tourism village is part of the strategic tourism area of kulon progo regency. in sedayu village purworejo, the borobudur authority agency (bob) has developed pine forest areas under the management of perhutani into eco-tourism destinations and branded it borobudur highland. the development concept carried by bob is a tourist destination where the construction of various facilities such as lodging, resorts, restaurants, and supporting infrastructure should not reduce forest areas (susanto, 2019). the projected development of buffer destinations in magelang regency is in ngargoretno village, salaman, magelang. the site developed is a hill built into a goal with a landscape presented is borobudur temple and mountain ranges located in central java and yogyakarta special region. the potential for changes in the function of conservation forest land around the kspn borobudur buffer area occurs due to the cooperation between perhutani and the borobudur authority agency through a memorandum of understanding that regulates land concessions covering an area of 50 ha and joint management surrounding an area of 259 ha. the implementation board of the borobudur authority agency plans to support the allocation and use of land for the development of kspn borobudur (sofianto, 2018). various developments to improve tourism levels in the gelangprojo area are not without obstacles. emerging issues such as overlapping the function of conservation forests are the looming issues. of the projected 309 agricultural 122 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 regions, only 1.5 hectares are well developed. this problem arises because the menoreh hills are a conservation area, and rapid growth in forest areas is also feared to reduce forest area and affect the surrounding ecosystem. other problems such as the socialization of buffer destination development policies from both the borobudur authority agency and the government have not been conveyed to the community as managers of pre-existing tourist destinations, so confusion of policy information occurs. sofianto (2018) found that borobudur kspn tourism and activities management is still far away, and each run alone to confuse. the confusion is feared to harm coordination and tourism services. the uncomfortably between the developer and the tourist community can directly impact the community’s social and economic conditions and the region’s environment. in pajriah’s (2018) opinion, the participation and involvement of local communities in tourism development need various stages because indonesian tourism comes from the people, by the people, and for the people. the less community involvement and openness in the borobudur tourist area occurs due to the absence of relevant local community empowerment concepts from the government and protection against the entry of external investment and the government’s insufficient attention to local arts and lack of socialization about the idea of regional development. various potential negative impacts arising from the development will, of course, be contrary to the direction of development of the kspn borobudur buffer area, which protects the character of the rural regions, especially in the menoreh area. the story of the buffer area also can affect people’s economic life. hermawan (2016) found that the increased capacity and frequency of interaction between the community and tourists jeopardize the potential for increased income for tourism development activities. furthermore, the rise in tourism activities will also affect the socio-cultural life of local communities and the need for protection and community readiness for various potential social impacts that will arise in the future (hermawan, 2016). the government policy that stipulates tourism development in kspn borobudur and its surroundings which involves three district-level local governments, creates an integrated tourism development policy. as well as the result of tourism, the borobudur authority agency has been in direct contact with tourism activities built by local communities first so that it has the potential to impact aspects of people’s existing lives. this research focuses on analyzing the impact of the development policy of the borobudur kspn buffer area in the gelangprojo region. the analysis focuses on the effect on the main aspects of 123 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) people’s lives, including the economy, socio-culture, and environment (pitana & gayatri, 2005; suwena & widyatmaja, 2017) and the newsworthiness of policy tourism’s impact to publish in the media (grafström & rehnberg, 2022). literature review tourism development policy concept development in all lines of state life certainly requires a policy basis, including in the tourism project. tourism development must understand what can be seen, what can be done, and what can be purchased at the targeted tourist attraction (yoeti & pribadi, 2008: 2). moreover, the improvement of facilities and infrastructure of a tourist attraction consists of three aspects in the form of basic facilities, complimentary facilities, and supporting facilities (yoeti & pribadi, 2008: 179). the definition of tourism as a policy based on law number 10 of 2009 concerning tourism states that tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting specific destinations with the aim of recreation, personal development, or learning about a uniqueness seen in a temporary period. the meaning of tourism in this era has changed according to the needs and demands of the tourists themselves. suwena & widyatmaja (2017: 194) stated that changes in the consumers-behavior pattern or consumption pattern of tourists at this time changed their orientation, not only focusing on passive tourism such as sun-sea and sand patterns but changing towards functional designs by enjoying and studying various creations and cultural attractions (culture), history (heritage), and nature (nature) from a country. the demand for changes in tourism services from consumers, both local and international tourists, must be responded to the development and adjustment of tourism patterns in an area or tourist destination. suwantoro (2004: 19) stated that supporting tourism products must carry out tourism development. the action improves the quality of the nation’s culture and introduces historic relics and natural beauty. law number 10 of 2009 concerning tourism defines tourism as a variety of tourist activities supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs, the government, and local governments. paragraph 4 defines tourism as the entirety of tourism-related activities and is multidimensional and multidisciplinary. this law also explains that tourism development considers the diversity, uniqueness, peculiarities of 124 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 culture and nature, and human needs. tourism has become an extensive system with various economic, ecological, political, social, and cultural impacts, and so on (sudana, 2013). this concept utilizes more friendly resources for the regional and social environment and is well known as the concept of sustainable tourism. according to the world trade organization/wto (1993), the concept of sustainable tourism development must at least emphasize the following three principles those are ecological, social, cultural, and economic sustainability. in the opinion of wall (1993), tourism activities can be said to apply the concept of sustainable tourism development by meeting various requirements as follows 1. ecologically sustainable, this principle emphasizes that any tourism development does not harm the region’s ecosystem and prioritizes conservation that pursues the need to protect natural resources and the environment. 2. socially acceptable, this principle refers to local communities’ ability to absorb businesses and the tourism industry without causing social conflicts. 3. culturally acceptable, this principle emphasizes the ability of local people to adapt to the different cultures brought by tourists. 4. economically profitable, that is, all forms of business and tourism sectors must have an impact on profits and improve people’s welfare. the ministry of tourism and creative economics, the agencies below it, and other stakeholders formulated tourism development through several local or regional program implementations. a tourism development program is a manifestation of utilization to maximize the economic potential to meet its standards. the standards in tourism development in indonesia are divided into four main components. the first is that tourism development must carry out thoroughly, starting from the main destinations, accessibility, public infrastructure, and tourism facilities. growth, in this case, must also touch on community empowerment both in practical and investment. second, marketing and developing tourism image by creating marketing and promotional relationships. third, increasing the competitiveness of tourism products hammers the strengthening of the industrial structure and the principle of responsibility to the environment. fourth, strengthening tourism institutions and human resources and conducting research and development (zaenuri, 2012: 6). the various policies above are broadly the basis for tourism development, 125 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) which is carried out in stages and involves many parties, the community, the private sector, the central government, and local governments. tourism development aims to increase foreign exchange and focus on the economic boom, especially in the creative economy or the multipliers effect. but the impacts that arise can be either positive or negative, and both occur as well as possible. furthermore, zaenuri (2012: 7) criticizes the implementation level of the tourism development policy, especially in regions, both provinces and regencies/cities. those programs have not yet brought many positive influences due to budgeting policy problems and have lacked political will paid to the sector. from the various concepts of tourism development above, this article concluded that the tourism development policy is a series of identifications designed by government agencies/agencies to solve identified tourism problems so that they can bring goals or impacts to improve the tourism industry. this theory idealizes the falsification of underlying tourism policies, policy implementation, and what effects can arise because these development policies are appropriate in measuring the impact of the gelangprojo buffer distillation development policy, which is the fruit of the capacity and quality improvement policy of the borobudur world heritage. tourism development policy impact according to the big dictionary of indonesian, the impact is a collision, an influence that causes both positive and negative consequences. influence can be interpreted as a force that exists and arises from something (people and things) and has a causal relationship with something that affects and influences. the impact measures the level of influence of activity to measure social, economic, environmental, or other public interests. the definition of impact, in general, is also proposed by sofianto (2018), namely, everything that is caused by the existence of “something” the impact itself can also be interpreted, therefore before and after the presence of “something.” accordingly, due to human intervention, impact arises from the consequences of change activities, both accidental/natural and artificial. tourism is one of the economic sectors that directly contacts and involves the community both as service providers and consumers. this sector will automatically have an influence and impact on community activities. according to pitana & gayatri (2005: 142), the effect of tourism is one of the most studied and attention-grabbed aspects in literature, especially the impact on local communities. the result of tourism development on the community 126 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 and regional areas that have received many studies or reviews, in general, can be classified into three points: impact on the economy, socio-culture, and environment. the selection of the concept of tourism impact from pitana and gayatri in this study is relevant to measuring tourism development’s impact on the local scale. this theory emphasizes identifying the impact on the surrounding community as a party that feels changes in the development of tourism activities. multidimensional tourism activities and development will influence various sectors of life, including economic, social, cultural, environmental to political. according to pitana & gayatri (2005: 108-176), the impact of tourism development that has the potential to affect several development sectors can be described as follows: 1. the impact of the tourism economy, tourism development can have a positive impact, including increasing foreign exchange receipts, investment, regional revenues, and increasing community income. however, because this study’s scope is limited to the local level, it only uses indicators of funds resources and the influence on the stimulation of investment, job creation, and income of local people (pitana & gayatri, 2005: 110). 2. the impact of tourism on socio-cultural tourism development’s social and cultural impacts are more likely to have potential social changes due to tourism activities. thus, the potential for social and cultural change in a small scope originated from the life quality indicators, social interaction, and local culture and art preservation(pitana & gayatri, 2005: 116). 3. the impact of tourism on the environment many forms of tourism activities have a role in reducing environmental conditions due to commercial interests, impacting various aspects of the sociological, political, and physical or ecological environment. in this study, environmental impacts will only focus on parts of the environmental or physical environment, which come from the indicators of the environment’s physical condition and the domain’s support (pitana & gayatri, 2005: 142). policy communication theory research on the impact of policies needs to be communicated with a publication to provide information to the public. public communication is 127 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) the exchange of messages with several people in an organization or outside the organization, face-to-face or through the media. when the material communicated is related to a policy, it becomes a form of policy communication. policy communication is a process of information transfer that occurs within the government body to convey government messages, programs, and ideas to the community to achieve state goals (solichin, 2005). based on the policy communication report of sustainable governance indicators (schraad-tischler & kroll, 2015), three indicators can be used in measuring the success of this aspect of communication, namely: a. the effectiveness of communication between stakeholders, b. the alignment of communication with the strategy carried out, and c. coherence between the information submitted and the government plan. these indicators measure the coherence of policy communication to the public. based on the definitions and opinions of experts above, it can be concluded that the positive impact of tourism development policies is worth publishing to the community. when the concept and implications of tourism development help answer the research problem, the researcher wants to know the various effects that arise on the policy of developing the buffer tourist destination of the borobudur kspn in gelangprojo. the impact of tourism development, especially on the economy, socio-cultural and environmental aspects, is most common in the closest communities’ local economic, sociocultural, and ecological factors and may become a lesson learned to other communities. methods this study explores central government policy’s impact on the borobudur area’s surrounding community. this research uses a descriptive qualitative approach to examine and analyze the effects of the development of tourist destinations for the borobudur national tourism strategic area in the gelangprojo area, precisely in ngargoretno, pagerharjo, and sedayu village (creswell, 2010: 4). to provide comprehensive information about the policy impact, the researcher attempted to reach as many competent stakeholders to be interviewed, especially the community around the borobudur temple. applying the criterion-based selection (muhadjir, 2022: 132), the researcher interviewed the head of the tourism amenity division of the borobudur authority agency, the head of promotion and cooperation of 128 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 the purworejo regency tourism and culture office, the head of regional development of the magelang regency youth and sports tourism office, the head of the capacity development and creative economy section of the kulon progo regency tourism office, the head of the development and empowerment section of sedayu village, head of pagerharjo village development and empowerment section, head of ngargoretno village development and empowerment section, chairman of tourism awareness community kerto manunggal ngargoretno village, head of nglinggo tourism village management, pagerharjo village. this study conducted the interview using face-to-face and online communication because of the covid-19 protocol. the data collection process carried out observation, interviews, and documentation, and the researcher plays the main instrument. as the main instrument, the researcher equips himself with observation and interview guidelines, including recording devices and cameras. during the interview, the researcher may deepen the process to gain in-depth information on the impact on the individual and observe the informant’s behavior. this study used source triangulation techniques to check data validity for the participants. this technique assesses and contains the correctness of data and information about the impact of the kspn borobudur policy in the gelangprojo region. source triangulation observed data credibility by comparing and checking the correctness of information obtained from various sources and data retrieval techniques. research analysis was carried out in a qualitative descriptive manner where researchers presented data obtained from the field in the form of responses and statements about the impact of policies using an interactive model (miles & huberman, 1992). this model places data collection and analysis as a cyclical and interactive process guided by three main activities: data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. the researcher analyzes the interview and compares the informant’s statement data during and after the fieldwork. the recurring processes allow the researcher to ensure the statement’s reliability about the policy impact. results and discussion tourism development policy, according to pitana & gayatri (2005: 39), is an effort that focuses attention on increasing the social, economic, cultural, and psychological benefits of a tourist activity both for the community and tourists 129 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) and evaluation of tourism development through planned action. following this, the government of the republic of indonesia has issued a policy on ten national tourism strategic areas (kspn) through the cabinet secretariat letter number b-652/seskab/maritim/2015. the policy was strengthened by presidential regulation number 3 of 2016 concerning national strategic projects. one of the goals was a policy of accelerating infrastructure development for 10 national tourism strategic areas (kspn), one of which was borobudur and its surroundings. the administration of kspn borobudur and its environs is under the borobudur authority agency, established through the presidential regulation of the republic of indonesia number 46 of 2017 and strengthened by the regulation of the minister of tourism the republic of indonesia number 10 of 2017. the borobudur authority agency (bob) then holds a mandate to carry out authoritative and coordinative tasks. in developing kspn borobudur buffer destinations authoritative duties included authority in the planning, development, management, and control of tourism areas in the authority zone of 309 ha above limited production forests and owned by the state under the direction of the state forestry general company (perhutani). a memorandum of understanding (mou) between perhutani-bob concerns using natural tourism environmental services in the authority zone of borobudur tourism area to state the area’s development into a buffer area. the environmental services utilize two land tenure patterns. the first pattern is granting full rights to land concessions covering an area of 50 ha with double the replacement of a site. the second pattern is the joint management between the state forestry general company and the borobudur authority agency (bob) of an area of 259 ha as cooperation in environmental services. the reference for granting concessions and permits for the benefit of forest land can be seen through the law of the republic of indonesia number 19 of 2004 concerning forestry, precisely in article 26 (1)-(2) it is possible to grant permits for the use of protected forest land as an area for the benefit of environmental services. the granting of licenses for ecological services contributed to the borobudur authority agency (bob) and coincided with the obligations carried out in the management of its authoritative zone (scott & marzano, 2015). according to the law of the republic of indonesia, number 19 of 2004, article 30, the borobudur authority agency (bob), as a permit holder, must cooperate with local community cooperatives to empower the economy. 130 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 the economic impacts the policy of developing kspn borobudur buffer destinations in the gelangprojo area, which includes three villages, namely ngargoretno, pagerharjo, and sedayu, is an influence on the income of local communities, especially managers/tourists, and the effect on investment stimulation, job creation, and income-generating a. investment stimulation the development of tourist destinations in three villages part of gelangprojo has increased the allocation of tourism investment funds. this condition relates to the borobudur authority agency (bob) status, which became a public service agency (blu) based on the decree of the minister of finance no.259 / kmk.05 / 2021. the agency may receive investments from third parties through the approval of the minister of finance and the board of directors. the existence of borobudur highland as one part of the national strategic project for the development of kspn borobudur will also increase the absorption of the development budget for its supporting facilities. the potential of gelangprojo tourism development also opens investment opportunities for the private sector. the investment may improve the facilities of tourist destinations in ngargoretno village, namely tumpeng menoreh. it came from a consortium of local investors collaborating with village enterprise argo inten ngargoretno. similar things have also happened in nglinggo tourism village, pagerharjo village, part of gelangprojo buffer destination under the administrative area of kulon progo regency, where the investment in tourism improves amenities and facilities independently. the existence of incoming investment from both the surrounding community and the private sector can increase its capacity, facilities, and services for tourist destinations. the investment improved the homestay, glamping, camping ground, and other tourism supporting facilities to enhance the quality of service. this condition follows adriani et al. (2020) explanation that a policy can positively benefit the investment climate in indonesian tourism by increasing the number of investment projects. b. job creation another impact of the emergence of investment and budgets to expand the buffer destination of gelangprojo is the opening of new jobs 131 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) for the surrounding community, especially in the communities of the three villages that are in direct contact with the area. these job opportunities arise due to increased amenities and tourist attractions directly proportional to the labor needed. the work required to support tourism services in the gelangprojo area includes tourist attraction managers, homestay managers, glamping and camping ground managers, restaurant employees, café employees, offroad and shuttle car drivers, parking attendants, and tour guides, and tour guides tour, photographers. the absorption of labor in the tourism sector in the gelangprojo tourist destination proves that policies regarding tourism development can be an alternative solution to reduce unemployment. this condition demonstrates the theory proposed by suwena & widyatmaja (2017: 166) that the tourism sector contributes significantly to creating job opportunities and related businesses in the tourism sub-sector. another impact of the emergence of investment and budgets to expand the buffer destination of gelangprojo is the opening of new jobs for the surrounding community, especially in the communities of the three villages that are in direct contact with the area. these job opportunities arise due to increased amenities and tourist attractions directly proportional to the labor needed. the work required to support tourism services in the gelangprojo area includes tourist attraction managers, homestay managers, glamping and camping ground managers, restaurant employees, café employees, offroad and shuttle car drivers, parking attendants, and tour guides and tour photographers. c. income generating the absorption of the surrounding community into tourism professions in gelangprojo has implications for increasing income. income in the tourism sector is a benchmark for economic value for people in a tourist area (pitana & gayatri, 2005: 110). the emergence of accommodation and transportation service businesses in the gelangprojo has provided opportunities for increasing income for local communities. other benefits also apply to people who work as farmers, ranchers, and artisans due to the collaboration between tourism managers and the surrounding community, both of which have the potential to be developed into educational tourism. these conditions show that the development of borobudur highland as an authoritative tourist destination by the borobudur authority agency acts 132 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 as a growth catalyst. this situation draws that tourism becomes the catalyst for economic development (yoeti & pribadi, 2008: 145). the development of the gelangprojo buffer destination has trickled economic opportunities for the surrounding community, especially in the three nearby villages of the bob authority zone. these tourist activities prove that tourism development can have a multiplier economic impact (multiplier effect) on the financial turnover of the gelangprojo buffer area, which has reached the tourism sub-sector, namely people who work indirectly as farmers, traders, and artisans. the socio-cultural impacts suwena & widyatmaja (2017: 170) said that most experts combine social impact and cultural impact in tourism into the title of socio-cultural implications. the tourism impact on socio-cultural changes in the community can be seen from the following indicators: a. social readiness according to hermawan (2016), social readiness is essential because good community readiness will have a domino effect on socio-cultural life. the government and independently have prepared social willingness to face the challenges of increasing tourism activities in gelangprojo. although implementing policies to increase competitiveness and social readiness in each administrative region has a different strategy. the policies of the three relevant district governments aim to improve the community’s quality of life through tourism empowerment. if you look at it, more strategies and programs of each administrative region are different. those differences come because each area must prepare plans and programs tailored to the background of community conditions, the economy, and existing infrastructure. each regency government in the gelangprojo area has strategies and programs to maximize the influence of tourism development on the quality of life of its people. the magelang regency government plans to improve community skills through a forum for village-owned enterprises (bumdes) because the budgeting of regional expenditure for tourism development is less financed for the strategic tourism area in ngargoretno village. the kulon progo regency government has a strategy of holistically improving 133 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) the quality of tourism resources by prioritizing the principle of quality improvement without leaving local values. the tourism office only acts as a facilitator in improving the quality of human resources because the tourism activities carried out by the people of pagerharjo village have been running independently. the purworejo regency government is also the same in improving its human resources by emphasizing strengthening identity and potential. the analysis concluded that the strategy of each local government in improving social readiness is determined mainly by the background and conditions of the people in each region that have their characteristics. b. infrastructure upgrades in addition to being in terms of welfare and economic improvement, the development of the borobudur kspn buffer destination also directly impacts the increased accessibility of residents, both in the form of physical and digital access. the construction of highways evidence this condition to support tourism activities that prioritize quality, safety, signs, and street lighting. the physical program supports the construction of a road for the borobudur authority agency (bob) from plono-nglinggo zone and the acceleration of the structure of the borobudur highland gate road access in sedayu village. the second form of realization is the increasing community accessibility by the shuttle bus that serves the jogja kembali monument (monjali) route to plono market. provision of intermodal transportation route services on these routes to support industrial development at kspn borobudur. the third accessibility improvement is the improvement of internet/digital infrastructure capacity. bob carries out the progress of internet access in collaboration with the minister of communication and information through developing telecommunications infrastructure in bob’s authoritative zone. still, the benefits can reach the surrounding areas. suwena & widyatmaja (2017: 116) said that tourism capacity development encourages the government to provide better infrastructure. the improvement of facilities and infrastructure in the form of roads, public transportation, and internet network access is part of the progress of tourism infrastructure that the surrounding community and tourists can enjoy. so that the benefits are more than the existence of tourism activities so that it can support the increase in the welfare index. 134 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 c. social interactions tourism is an industrial sector that demands interaction. pitana & gayatri (2005: 124) explain that the presence of tourists in a destination can positively impact if there is a complementary interaction process. these interactions can occur between tourists and managers and managers with other processors/communities. the development of buffer destinations in gelangprojo integrates three different administrative regions, opens space for destination managers to interact with each other, and enacts the borderless tourism system. the interaction coordinated policy among the central government and three local governments on tourism. the exchange also exists between tourist destination managers in the gelangprojo area and the community under a participative relation among the managing communities. then, with the borobudur authority agency, one of whose functions is the coordinative task, integration, and coordination of tourism in the gelangprojo area, it becomes increasingly coordinated. another interaction that arises from tourism activities is between the managing community and tourists. the readiness of local communities in the face of interaction with tourists is a must. moreover, with the existence of tour packages where tourists join the daily life and activities of the local community and increase the interaction intensity. so basic skills are needed, such as communication, digital marketing, product quality improvement, and hospitality. d. preservation of culture and arts the culture surrounding gelangprojo is a resource or potential to promote in the world of tourism. this condition is happening in the development of tourism in the borobudur area. tourist destination managers and government agencies have initiated the utilization of cultural and artistic potential as an attraction in borobudur. the form of creative potential is displaying various local arts attractions and banquets to tourists so that a symbiotic relationship of mutualism arises between managers and cultural actors. pitana & gayatri (2005: 131) expressed their appreciation that local culture will stimulate residents to explore the cultural arts and cause pride. another form of appreciation by the tourism office of kulon progo regency is making a sculpture installation to depict the original culture of the 135 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) area into a landmark. the program empowers local artists and encourages them to work creatively. the borobudur authority agency (bob) also contributes to preserving culture in the gelangprojo area. preservation efforts currently being carried out are the traditional dance competition of gelangprojo and the appointment of menoreh folklore storytelling. the study results from the above program can be used as additional knowledge material by tour guides to be more interactive. the environmental impacts in principle, the development policy of each tourism destination that is part of the borobudur kspn buffer area in gelangprojo has implemented a sustainable development approach. the concept is written in law number 10 of 2009, article 2(h) concerning tourism, which mandated the development policy of the three regency’s members of the gelangprojo area. the results of research in the field show that efforts in developing amenity and tourism infrastructure in the buffer destinations of the borobudur kspn in gelangprojo have applied this principle. the principle of sustainable development applies in the pilot development of borobudur highland, namely the de loano glamping tourism laboratory, with nomadic tourism. the result of tourist amenities could meet tourist comfort, safety, and luxury without leaving a natural and environmentally friendly impression. a similar development concept is also found in tourist destinations under independent management by local communities. the construction of buildings applies less wood waste in manufacturing glamping sites and minimizes changes in soil structure. the indirect implementation of environmentally friendly development methods also shows that public understanding and awareness of environmental conservation is very high. the sustainability of the tourism industry is also very much determined by how far the physical carrying capacity of the destination is and whether the burden of tourism activities has exceeded or not (suwena & widyatmaja, 2017:128). measure the environment’s carrying capacity in tourism development can be seen through the number of arrivals, timeframes, and patterns of tourist behavior. the number of tourist arrivals in the buffer tourist destinations of gelangprojo from 2017 to 2021 has fluctuated and decreased because of the covid-19 pandemic, as shown in table 1. 136 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 table 1. distributed tourism record year amount occupation 2017 59.061 2018 47.756 19,14 % 2019 69.060 44,61 % 2020 30.551* 55,76 % *impacted by covid-19 pandemy the availability of facilities and infrastructure services for tourist amenities has affected the period of stay of tourists (suwena & widyatmaja, 2017: 129). this condition occurs in tourist destinations in gelangprojo. the increase in the number of service providers and amenity services in homestays, glamping, and camping grounds shifts the characteristics and period of stay to be longer. the length of time tourists stay has implications for income-generating. the provision of extreme tourist attraction services in gelangprojo also affects the behavior patterns of tourists. where currently, the characteristics of tourists are more likely to be exploratory toward nature so that it impacts awareness to maintain and improve environmental conservation. coherence in policy communication the successful impact of the borobudur buffer area development policy has newsworthiness to be published. it is expected to be an example that topdown approaches do not permanently harm local governments (grafström & rehnberg, 2022). the government and society need to disseminate essential values that contain information about the successful implementation of policies. this study explains that the central government’s policy has successfully synchronized regional tourism policies and succeeded in improving the lives of the surrounding community. in addition, top-down approaches can be appropriately implemented if they can align regional policies and still provide space for local governments to develop local-based tourism. a. effective communication among stakeholders the central government’s policy of coordinating tourism development in the borobudur area involves many stakeholders, namely the central government through the borobudur authority agency, the magelang 137 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) regency government, kulon progo, and purworejo, the government in villages, as well as community organizations that manage tourism activities. the communication carried out focuses on activities under the umbrella of central government policies, while local governments are given the flexibility to develop tourism according to local potential. it turns out that local policies based on the development of economic, social, and environmental potential are running effectively. tourism programs organized at the local government and community levels can directly benefit the community. this can be seen in the increase in community income, the development of local cultural attractions, and the preservation of the environment in the borobudur area. b. alignment of communication and strategy the involvement of participants in the research represents most of the stakeholders related to the development policy of the borobudur buffer area. good communication between stakeholders can be translated into tourism development activities. regional development strategies based on the development of local potential can be appropriately implemented. this is evidenced by economic, socio-culturally, and environmentally sustainable programs. in the regional aspect, the borderless tourism program facilitates policy synchronization. meanwhile, in the environmental part, nomadic tourism activities support the development of environmentally friendly tourist building construction. c. coherence between the information presented and the government’s plan the borobudur buffer area development policy aims to create a unified step in tourism development. in this case, the central government becomes a policy planner, including making policy adjustments at the regional level. local governments develop local policies based on guidance from the central government and make good use of them to bring out the potential of local culture. intensive coordination produces good coherence so that it impacts the surrounding community (schraad-tischler & kroll, 2015). conclusion the development of buffer destinations in gelangprojo has been carried out based on tourism laws and regulations at national and regional levels. because gelangprojo is an integration of tourism between different 138 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 administrative regions, borderless tourism rules are applicable to coordinate its development. the development of buffer tourist destinations in gelangprojo positively impacts economic aspects, where development activities on a national scale stimulate investment in tourism. the policy implementation is the good news for policy publication. it may encourage investment in developing tourism infrastructure that requires labor from the surrounding community, which has implications for increasing income. the increase in revenue has even reached the tourism sub-sector so that it has a double impact (multiplier effect) on the economic activity of the surrounding community. in the culture of tourism development in gelangprojo, borderless tourism increases the interaction and bond between the communities of tourism managers who are administratively separated regions. tourism development is also directly proportional to improving the quality of human resources as a tourism player. it has a positive impact on preserving culture and folklore in gelangprojo. environmentally, tourism development has implemented a sustainable approach using nomadic tourism concepts that are friendly to the surrounding physical environment. the carrying capacity of the environment also still supports tourism activities in gelangprojo. moreover, nature-based activities and attractions increase awareness of environmental conservation and provide an example of positive achievement to publish as the principle of tourism policy development. references adriani, d., sally, j. n., & setiadi, w. (2020). dampak perubahan daftar negatif investasi sektor pariwisata terhadap penanaman modal (suatu analisis berdasarkan peraturan presiden nombro 44 tahun 2016). desember, 7(2), 234–257. creswell, j. w. (2010). research design. pustaka pelajar. grafström, m., & rehnberg, h. s. (2022). newsworthiness is a governing principle in public sector communication. media and communication, 10(1), 88–98. https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4390 hermawan, h. (2016). dampak pengembangan desa wisata nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. jurnal pariwisata, iii(2). http:// ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp kagungan, d., & yulianti, d. (2019). the synergy among stakeholders to develop pisang island as marine tourism: the case of underdeveloped area. masyarakat, kebudayaan dan politik, 32(1), 16. https://doi. 139 integrated tourism policy: the buffer area development impact of ... (dwi harsono, ibnu wijayanto) org/10.20473/mkp.v32i12019.16-23 miles, m. b., & huberman, a. m. (1992). analisis data kualitatif. ui-press. muhadjir, n. (2022). metodologi penelitian kualitatif. rake sarasin. pajriah, s. (2018). peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata budaya di kabupaten ciamis. jurnal artefak, 5(1), 25. https://doi. org/10.25157/ja.v5i1.1913 pitana, i. g., & gayatri, p. g. (2005). sosiologi pariwisata. andi yogyakarta. schraad-tischler, d., & kroll, c. (2015). sustainable governance indicators sgi 2015 policy communication report coherent communication. https://www.sgi-network.org/docs/2015/thematic/sgi2015_policy_ communication.pdf scott, n., & marzano, g. (2015). governance of tourism in oecd countries. tourism recreation research, 40(2), 181–193. https://doi.org/10.1080/02 508281.2015.1041746 sofianto, a. (2018). strategi pengembangan kawasan pariwisata nasional borobudur. 16(1), 27–44. solichin, a. w. (2005). analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara (2nd ed., vol. 5). bumi aksara. sudana, i. p. (2013). strategi pengembangan desa wisata ekologis di desa belimbing, kecamatan pupuan kabupaten tabanan. analisis pariwisata, 13(1), 11–31. susanto, h. (2019, november 28). badan otorita borobudur akan kembangkan wilayah otoritatifnya di perbukitan menoreh. https://rri.co.id/yogyakarta/ bisnis/ekonomi/752683/badan-otorita-borobudur-akan-kembangkanwilayah-otoritatifnya-di-perbukitan-menoreh suwantoro, g. (2004). dasar-dasar pariwisata. andi yogyakarta. suwena, i. k., & widyatmaja, i. g. n. (2017). pengetahuan dasar ilmu pariwisata. pustaka larasan. wall, g. (1993). towards a tourism typology. in j. g. nelson, r. butler, & g. wall (eds.), tourism and sustainable development: monitoring, planning, managing. department of geography, university of waterloo. wicaksono, k. w. (2014). telaah kritis administrasi & manajemen sektor publik di indonesia. gava media. yoeti, o. a., & pribadi, b. (2008). ekonomi pariwisata: introduksi, informasi, dan 140 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 119-140 implementasi. kompas media nusantara. zaenuri, m. (2012). perencanaan strategis kepariwisataan daerah konsep dan aplikasi. e-gov publishing. 87 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye melawan asap ika hariyani departemen sosiologi universitas indonesia ikahariyani@gmail.com abstract campaigns nowadays are oftenly carried through social medias, including campaigns concerning the environment. this paper views environmental campaign in social medias could be effective if viewed from another side, that is social network. this study sees how social network can improve the effectivity of environmental campaigns in social medias, therefore it’s safe to say that this study brings an addition to previous studies related to factors that influenced the effectivity of environmental campaigns that utilized social medias as a channel of communication. the method used for this paper is qualitative method, with case study on melawan asap (fight the haze) campaign initiated by bem ui (executive board of students of university of indonesia) in 2015 to form an alliance consisting several organizations from inside and outside of the university. the result shows that the involvement of networks in social media affects the effectivity of fight the haze campaign. also, the social relation between organizations that are united under the alliance of fight the haze campaign are based on sentimental network. abstrak kampanye kian marak dilakukan dengan menggunakan media sosial, tidak terkecuali kampanye lingkungan. tulisan ini melihat kampanye lingkungan di media sosial dapat efektif dari sisi lain yaitu dari jaringan sosial. kajian ini melihat bagaimana jaringan sosial berperan dalam membuat efektif kampanye lingkungan di media sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa kajian ini menambahkan penemuan dari kajiankajian sebelumnya yang berbicara mengenai faktor yang membuat efektif kampanye lingkungan dengan menggunakan media sosial sebagai media komunikasinya. metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus pada kampanye melawan asap yang diinisiatori oleh bem ui 2015 untuk membentuk sebuah aliansi dengan menggandeng beberapa organisasi di ui dan juga dari luar ui. hasil kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan peran jaringan di media sosial mempengaruhi efektifitas kampanye melawan asap, serta hubungan sosial antar organisasi yang tergabung dalam aliansi gerakan melawan asap terbentuk berdasarkan jaringan perasaan/sentiment. keywords: social network, environmental campaign, social media 88 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pendahuluan media sosial dianggap cukup efektif untuk mendukung kampanye lingkungan hidup (syamsul, 2014). di indonesia sendiri kampanye dengan menggunakan media sosial telah banyak dilakukan seperti halnya kampanye yang dilakukan oleh @ ehindoneisa dan earth hour solo.kampanye #plastiktakasik yang dilakukan oleh akun @ ehindoneisa didukung oleh ribuan orang relawan individu dan komunitas selain itu. aksi tersebut dilakukan serentak di 23 kota, dari aksi tersebut membuat para relawan semakin sadar akan dampak negatif akibat sampah plastik yang selama ini digunakan dan resikonya untuk generasi mendatang (antara news, 23 februari 2014). aksi lainnya yang dilakukan oleh earth hour solo yaitu mematikan lampu selama 60 menit di kota solo. aksi ini terbukti efektif ditandai dengan semakin meningkatnya relawan yang mendaftar untuk turut mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. setelah tahun ke 2 aksi tersebut berjalan di kota solo, sudah mencapai 300an relawan, dimana relawan ini berperan sebagai pemberi contoh kampanye gaya hidup ramah lingkungan kepada masyarakat luas (widorini, 2014). lalu sebenarnya hal apa yang membuat kampanye lingkungan efektif dengan menggunakan media sosial sebagai media komunikasinya? beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan faktor-faktor yang membuat kampanye lingkungan dengan menggunakan media sosial dapat efektifsalah satunya karena adanya sosialisasi tambahan yang dilakukan komunitas tersebut secara langsung. jadi selain memaksimalkan media online untuk kampanye lingkungannya, komunitas juga melakukan sosialisasi secara offline (widorini, 2014; octavianti, 2014; lailia, 2014).selain itu, loisa (2011) mengungkapkan bahwa faktornya adalah karena adanya administrator online yang menggerakkan kampanye lewat media sosial tersebut bekerja secara aktif.sedangkan kapriani dan lubis (2014) berpendapat bahwa faktor faktor yang membuat kampanye di media sosial berjalan dengan efektif karena keterlibatan followers di media sosial. faktor-faktor mengenai keefektifan kampanye lingkungan dengan memanfaatkan media sosial tidak terbatas pada halhal tersebut. akan tetapi, menurut penulis terdapat faktor lainnya yaitu justru faktor yang datang dari peran jaringan sosial.penulis melihat bahwa jaringan sosial yang dimiliki dapat berperan sebagai aktor penyebar konten kampanye lingkungan yang sedang dijalankan. penulis berasumsi bahwa dengan semakin tersebar luasnya kampanye tersebut maka semakin banyak juga masyarakat yang terpapar akan kampanye yang dilakukan, dan memungkinkan semakin besarnya kesempatan untuk membuat kampanye tersebut efektif. darsono (2011) juga menyatakan bahwa jaringan kerjasama yang terjalin antar organisasi yang terbentuk dapat bersifat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, terlebih ketika terjadi koalisi antar organisasi jika terdapat division of labour maka anggota koalisi dapat saling membantu serta menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. alasan pemilihan metode kualitatif dalam artikel ini adalah studi mengenai peran jaringan sosial memerlukan penggalian data secara detail agar penulis dapat memahami kasustersebut sehingga dapat memberi arti pada data yang telah didapatkan . tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus.penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, menyertakan berbagai sumber informasi, dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (sistarwanto, 2010). kasus yang dipilih penulis dalam artikel ini adalah kampanye melawan asap. teknik yang dilakukan dalam pengambilan data di lapangan adalah dengan melakukan wawancara mendalam. informan yang menjadi sumber data utama dalam 89 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... penelitian ini adalah kepala departemen lingkungan hidup bem ui 2015.informan tersebut dipilih berdasarkan penguasaan dan keaktifan informan dalam aksi-aksi lingkungan yang digawanginya dibawah lembaga badan eksekutif mahasiswa. untuk lebih memperkaya data, selanjutnya penulis menggunakan teknik snowball. dengan teknik ini, penulis meminta rekomendasi informan selanjutnya untuk dilakukan wawancara terkait dengan informasi yang diinginkan dan berdasarkan kriteriakriteria yang penulis tetapkan.informan ke-2 adalah salah satu staf kastrat (kajian dan aksi strategis) serta menjabat juga sebagai koordinator siaga (singa-singa pergerakan) fisip ui.informan ke-3 adalah po (project officer) dari konser amal jingga peduli rijantan. selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap akun media sosial departemen lingkungan hidup bem ui 2015 (@bemui_gogreen) dan akun @ jinggapeduli (akun miliki bem fisip untuk melakukan gerakan-gerakan) berkenaan dengan kampanye melawan asap. observasi akun media sosial tersebut dilakukan dengan menggunakan situs klear.com.layanan klear. com yang dahulunya bernama twtrland merupakan platform untuk menganalisis profil pengguna twitter. dari platform tersebut penulis mendapatkan gambaran aktivitas yang dilakukan akun twitter @ bemui_gogreen berdasarkan postingan per minggu, like dan retweet di setiap post, sehingga hal ini dapat memudahkan penulis terlebih saat penulis ingin mengakses postingan @bemui_gogreen yang telah lampau. kerangka konsep dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep jaringan sosial. menurut van poucke (dalam lukito 1995: 9-11), bila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dapat dibedakan ke dalam 3 tipe jaringan sosial, yaitu: 1) jaringan perasaan/sentimen, yang terbentuk dari hubungan-hubungan sosial di mana hubungan sosial tersebut menjadi tujuan dari tindakan sosial, misalnya pertemanan, percintaan, kekerabatan dan sejenisnya. struktur yang dibentuk oleh hubungan jaringan sentiment ini cenderung lebih permanen. konsekuensinya adalah mekanisme yang menjamin stabilitas struktur sosial yang tercipta sehingga hubunganhubungan sosial ini dinilai semacam norma-norma yang dapat membatasi tindakan sosial yang cenderung mengganggu kepermanenan struktur jaringan yang bersangkutan. terdapat sejumlah kompleks nilai-nilai dan norma-norma yang ditegakkan atas struktur hubungan guna memelihara keberlangsungannya. hubungan-hubungan sosial yang terwujud cenderung menjadi hubungan yang dekat dan menyatu. hal ini yang menyebabkan adanya saling kontrol yang relatif kuat antar pelaku dalam jaringan sosial tipe ini, sehingga memudahkan lahirnya nilai-nilai dan norma-norma yang mengembangkan kontinuitas yang relatif stabil terhadap pola-pola jaringan. akibatnya, jaringan tipe ini menghasilkan suatu rasa solidaritas, artinya para pelaku cenderung mengurangi kepentingan-kepentingan pribadinya. 2) jaringan kepentingan/interest, jaringan ini terbentuk oleh hubungan-hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus. bila tujuan tersebut spesifik dan konkrit (seperti memperoleh pekerjaan, barang atau jasa), setelah tujuan-tujuan tersebut tercapai maka hubungan-hubungan ini biasanya tidak berkelanjutan.struktur yang muncul dari tipe jaringan ini adalah sebentar dan berubah-ubah.tindakan dan interaksi dievaluasi berdasarkan tujuan relasional. namun, bila tujuan tersebut tidak sekonkrit dan spesifik atau tujuantujuan hampir selalu berulang maka struktur yang terbentuk adalah relatif stabil atau permanen. 3) jaringan kekuasaan/power, dalam tipe jaringan ini konfigurasi-konfigurasi saling keterhubungannya dibentuk secara sengaja atau diatur. jaringan kekuasaan 90 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 ini terbentuk bila pencapaian tujuan -tujuan pelaku membutuhkan tindakan kolektif, dan biasanya dibuat permanen (misalnya organisasi formal-perusahaan, pemerintahan dan sejenisnya). hubunganhubungan kekuasaan biasanya ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tujuan jangka panjang atau umum. unit sosialnya bersifat artifisial yang direncakan atau distrukturkan secara sengaja oleh power.tipe jaringan ini harus mempunyai pusat kekuasaan/ power, yang secara terus menerus mereview penampilan organisasi dan mempolakan kembali strukturnya untuk peningkatan efisiensinya.dalam hal ini, kontrol informal tidak memadai, karena masalah yang ada jauh lebih kompleks dibanding jaringan sosial yang terwujud secara alamiah.jaringan kekuasaan/ power ini membutuhkan distribusi penghargaan dan sanksi yang terstruktur secara formal guna menyokong timbulnya kerelaan denganperaturan-peraturan dan perintah-perintah oleh pusatpusat kekuasaan/power mereka. terkait keefektifan kampanye dengan menggunakan media sosial, pengukuran efektivitas setiap kegiatan kehumasan baik yang dilakukan secara offline maupun online harus didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. hal ini dikarenakan suatu kegiatan kehumasan hanya dikatakan berhasil bila tujuan kegiatan tersebut tercapai (ardianto, 2001). selain itu, penulis juga menggunakan pengukuran efektivitas kampanye di media sosial berdasarkan aspekaspek dari solis (2011:326) sebagai berikut: (1) exposure, untuk mengetahui terpaan (exposure) yang menunjukkan sejauh mana perusahaan, merek atau organisasi berhasil menciptakan eksposur isi dan pesan melalui saluran media sosial. pengukuran dilakukan berdasarkan banyaknya audience yang terpapar oleh konten kampanye yang diciptakan. pengukuran ini dapat dilihat melalui jumlah hit atau visit pada website, followers pada twitter, fans pada facebook, ataupunpada video di youtube dan pada postingan di blog. (2) engagement, pada aspek ini mengukur lebih jauh mengenai seberapa banyak tindakan yang diambil pada pesan atau kampanye yang dibuat. pengukuran dapat dilihat dari jumlah link yang di klik, like dan komentar di media sosial, serta postingan blog yang di share ke media sosial. (3) influence, mengukur sejauh mana konten media sosial organisasi mempengaruhi persepsi dan sikap audience. sejauh mana konten yang kita kampanyekan dianggap positif, netral atau justru negatif.pada aspek ini pengukurannya dapat dilihat melalui berapa banyak audiens yang persepsinya berhasil diubah berkat kampanye. (4) action, aspek yang diukur sudah mencapai tataran perilaku, misal audience yang merekomendasikan kampanye tersebut pada audience lain. menurut dube dalam lesmana (2012), terdapat lima karakteristik dasar dari media sosial. karakteristik tersebut antara lain: a. user-based : media sosial online dibangun dan diarahkan oleh pengguna sendiri. tanpa pengguna media akan menjadi ruang kosong diisi dengan forum kosong, aplikasi dan chat room. pengguna mengisi media dengan percakapan dan konten.arah konten ditentukan oleh user yang terlibat dalam diskusi.inilah yang membuat media sosial jauh lebih menarik dan dinamis bagi pengguna internet. b. interactive : karakteristik lain dari media sosial modern adalah kenyataan bahwa mereka begitu interaktif. ini berarti bahwa media sosial bukan hanya kumpulan chat room dan forum lagi.mereka bisa berbagi foto dan video melalui media sosial ini. media sosial ini dengan cepat menjadi hobi karena lebih dari sekedar hiburan. c. community-driven : media sosial yang dibangun dan berkembang dari konsepkonsep komunitas. ini berarti bahwa sama seperti komunitas atau kelompok sosial di seluruh dunia yang didirikan pada kenyataan bahwa anggota memegang keyakinan atau hobi yang sama, dan memiliki banyak kesamaan di antara komunitas tersebut. 91 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... d. relationships : tidak seperti website, media sosial berkembang pesat dengan menitikberatkan pada relationship. hubungan yang lebih kuat terjadi dalam jaringan. bila kita melakukan post atau update pada halaman tersebut, maka penyebaran konten di seluruh jaringan kontak dan subkontak jauh lebih besar dari yang kita sadari. e. emotion over content : karakteristik lain yang unik dari media sosial adalah faktor emosional. website dimasa lalu difokuskan terutama pada penyediaan informasi kepada pengunjung, sedangkan media sosial membuat pengguna terlibat secara emosional tentang konten yang terdapat dalam media sosial. kampanye melawan asap kabut asap yang melanda beberapa wilayah sumatera dan kalimantan indonesia menjadi keprihatinan bersama. per tanggal 11 september 2015 berdasarkan pantauan satelit terra dan aqua terdapat 1.887 titik panas yang diantaranya 575 di sumatera dan 1.312 di kalimantan (british broadcasting corporation (bbc) indonesia, 11 september 2015). kabut asap ini diakibatkan dari aktivitas illegal perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembakaran hutan dan pengeringan lahan gambut guna merealisasikan kepentingan mereka yaitu membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan kayu. aktivitas ilegal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan produk-produk seperti tissue, kertas, margarin, mentega, sampo, dan juga sabun yang notabene kita gunakan sehari-hari. kabut asap ini menyerang ke beberapa daerah di indonesia seperti riau, jambi, sumatera selatan, dan juga kalimantan. dari kabut asap tersebut membuat anak-anak tidak dapat sekolah, aktivitas terhambat, terjangkitnya penyakit pernafasan dan juga penyakit kulit. dengan semakin merajalelanya kabut asap akibat pembakaran hutan membuat beberapa organisasi kampus maupun organisasi lingkungan tergerak untuk membantu menanggulangi kasus ini, baik secara vertikal yang hubungannya terkait dengan pemerintah seperti melakukan advokasi, maupun secara horizontal yang berhubungan dengan membantu para korban kabut asap seperti memberikan bantuan berupa dana maupun barang-barang. di ui terdapat sekumpulan organisasi mahasiswa dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam aliansi gerakan melawan asap. aliansi ini bermula dari kepedulian beberapa organisasi mahasiswa seperti bem ui, bem fisip ui, bem fib ui, himakrim (himpunan mahasiswa kriminologi) ui, siaga (singasinga pergerakan) fisip ui, himaja (himpunan mahasiswa jambi) ui, kemas (keluarga mahasiswa sriwijaya) ui, dan juga imr (ikatan mahasiswa riau) terhadap isu asap. awalnya masing-masing dari organisasi mahasiswa tersebut berjalan sendiri-sendiri untuk melancarkan aksi mereka. namun, akhirnya bem ui tergerak untuk mewadahi persatuan beberapa organisasi tersebut yang dilatarbelakangi dengan kepedulian akan isu yang sama. pihak bem ui percaya bahwasanya ketika ingin mendapatkan impact yang besar kita juga harus menciptakan kolaborasi kolaborasi agar dapat mengoneksikan dotsdots yang ada. selain menyatukan beberapa organisasi mahasiswa yang ada di ui dengan membentuk aliansi, bem ui juga mengajak beberapa organisasi lingkungan seperti greenpeace dan walhi untuk bergabung di aliansi tersebut. bem ui tentunya memiliki pertimbangan tersendiri dengan mengajak kedua organisasi lingkungan ini, pertimbangan tersebut yaitu selain memiliki kesamaan fokus isu yang diangkat yaitu terkait asap, kedua organisasi ini juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan, totalitas dalam menyebarkan kampanye kampanye lingkungan, dan nilai tambahnya adalah pengikut di media sosial organisasi lingkungan ini sudah cukup banyak sehingga dapat membantu mengefektifkan kampanye melawan asap dari aliansi gerakan melawan asap. terdapat tiga ranah gerakan yang disepakati dalam aliansi gerakan melawan 92 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 asap. tiga ranah tersebut antara lain: (1) ranah kampanye dan edukasi. organisasi yang fokus pada ranah ini adalah bem ui yang diwakili dari departemen lingkungan hidup, greenpeace, himaja, kemas dan imr. (2) ranah advokasi. ranah ini lebih berupa melakukan kajian dan diskusi publik. organisasi yang lebih fokus pada ranah ini adalah bem fib ui, walhi, dan himakrim yang diwakili oleh wpc (we prevent crime). (3) ranah donasi. melakukan pengumpulan dana dari mahasiswa se-ui dan juga masyarakat umum. organisasi yang lebih fokus pada ranah ini adalah bem fisip ui, dan siagafisip ui. pembagian ke dalam tiga ranah ini didasarkan pada aksi-aksi yang sebelumnya telah mereka jalankan oleh masing-masing organisasi sebelum terbentuknya aliansi gerakan melawan asap. dapat dikatakan bahwa aturan yang terbentuk dalam aliansi gerakan melawan asap bersifat cair. hal ini terlihat ketika masing-masing organisasi dalam melakukan aksi mengalami tumpang tindih atau mengalami perpotongan ranah antara ranah satu dengan ranah lainnya. misalnya saja aksi yang dilakukan bem ui, pada kesepakatan di awal gerakan-gerakan yang dilakukan bem ui lebih terfokus untuk menggalakkan kampanye-kampanye baik yang dilakukan melalui media sosial (online) ataupun aksi yang dilakukan secara langsung (offline). namun, pada kenyataannya bem ui pun melakukan kegiatan penjualan masker kepada masyarakat umum yang mana hal ini seharusnya dilakukan oleh organisasi di ranah donasi, sehingga pihak bem ui sebenarnya bergerak di dua ranah sekaligus, yaitu pada ranah kampanye dan juga ranah donasi. gerakan yang dilakukan bem ui tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan, namun hal tersebut justru dianggap positif bukan suatu hal yang menyimpang karena dapat membantu kerja dari organisasi yang bertanggungjawab pada ranah donasi. dalam tulisan ini, penulis hanya melihat beberapa peran organisasi yang dianggap memiliki peran yang kuat dalam meningkatkan efektifitas kampanye pada aliansi melawan asap di media sosial. media social menjadi penting untuk dilihat karena sejalan dengan lesmana (2012), bahwa di zaman sekarang ini dengan memanfaatkan media sosial dapat mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. peran organisasi yang dibahas dalam tulisan ini diantaranya peran bem ui, greenpeace, dan bem fisip ui.penentuan terhadap ketiga organisasi yang berperan kuat tersebut dipilih agar penulis dapat melihat peran yang dilakukannya secara lebih mendalam. hasil dan pembahasan peran bem ui dan greenpeace berdasarkan kesepakatan terkait tiga ranah dalam aliansi gerakan melawan asap, bem ui bertanggung jawab pada ranah kampanye. bem ui menyebarkan kampanye melawan asap di media sosial (online) dan juga melakukan aksi kampanye secara langsung (offline). namun dalam tulisan ini yang menjadi fokus untuk dilihat lebih jauh adalah kampanye yang dilakukan secara online di media sosial. kampanye yang dilakukan secara online disebarluaskan melalui kanal media sosial seperti twitter dan line. pemilihan media twitter dan line didasarkan atas tren penggunaan media sosial yang lebih sering digunakan oleh mahasiswa ui, karena memang target utama dari kampanye melawan asap adalah mahasiswa ui. dalam melakukan kampanye melawan asap di media sosial, bem ui memiliki beberapa strategi, seperti menggunakan hashtag berupa #melawanasap. hal ini dilakukan agar semakin tersebarluasnya kampanye melawan asap ke orang banyak. selain itu juga untuk mempermudah mahasiswa ui ataupun masyarakat umum dalam melakukan pencarian tentang kampanye melawan asap dapat dengan hanya mencari hashtag tersebut di kolom pencarian. hal ini yang menjadi kelebihan dari media sosial dimana pengguna tidak harus susah 93 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... payah dalam mencari postingan orang lain dengan menelusurinya satu persatu, mereka dapat dengan mudah menuliskan hashtag tertentu dan dengan menunggu beberapa detik akan muncul semua yang berkaitan dengan hashtag tersebut. menurut dube dalam lesmana (2012) disebut dengan istilah relationships dalam karakteristik media sosial dimana orang lain dengan mudah mencari post atau update dari akun orang lain, dan seketika konten tersebar dengan penggunaan hashtag tersebut. terlebih ketika hashtag yang diciptakan dapat menjadi trending topic maka dengan mudah seluruh jaringan kontak yang kita miliki maupun yang tidak kita miliki di media sosial akan terpapar konten kampanye yang kita ciptakan sehingga berdampak pada lebih besarnya netizen yang mengetahui kampanye tersebut. namun, kampanye melawan asap ini belum bisa menembus daftar trending topic di twitter. strategi lainnya adalah bem ui memiliki alur penyebaran kampanye di media sosial. alur kampanye ini dilakukan secara bertahap, tahap awal bem ui hanya mengeluarkan kata-kata, gambar atau video singkat yang hanya memberikan sedikit informasi dari kampanye melawan asap, hal ini dijadikan sebagai pemicu di media sosial dengan tujuan untuk membangun kesadaran para netizen. kesadaran para netizen dapat ditandai dengan respon yang diberikan pada postingan pemicu tersebut. setelah netizen dianggap telah sadar bahwa bem ui akan melakukan suatu aksi tertentu, tahap selanjutnya adalah memposting kampanye melawan asap. akun bem ui pun menandai (tag) beberapa akun bem se-ui, dan juga akun komunitas lingkungan seperti fkh (forum komunitas hijau) depok agar kampanye melawan asap semakin tersebar luas di media sosial. hal ini juga yang menjadi kelebihan lainnya dengan memanfaatkan media sosial, dube dalam lesmana (2012) menyebutnya sebagai karakteristik interactive, dimana para pengguna media sosial tersebut tidak hanya melakukan chatting untuk membicarakan suatu hal, bahkan mereka dapat berbagi foto dan juga video tentang suatu keonten dalam hal ini kampanye melawan asap di media tersebut, dengan begitu dapat menarik minat para netizen untuk ikut dalam aksi melawan asap karena mereka tidak hanya melihat berupa kata-kata tapi juga informasi dan ajakan dalam bentuk gambar maupun video. bem ui juga tidak hanya melakukan kampanye secara online di media sosial namun juga melakukan kampanye secara langsung. kampanye ini dilakukan pada 21 september 2015 dengan titik aksi di bundaran hotel indonesia.massa dimobilisasi oleh bem ui dari kampus ui menggunakan biskuning ui, dengan titik keberangkatan di halte fisip ui. agenda yang direncanakan tidak hanya melakukan kampanye semata namun juga melakukan penggalangan donasi dari penjualan masker. kampanye yang dilakukan bem ui di media sosial tentunya tidak lepas dari peran greenpeace indonesia. terdapat kesepatakan bersama mengenai pembagian peran antara bem ui dan greenpeace indonesia dalam melakukan kampanye ini. greenpeace dalam hal ini berperan sebagai pemberi informasi secara langsung dari titik asap ke pihak bem ui. pemberian informasi dari pihak greenpeace di titik asap dilakukan setiap saat, apabila ada perkembangan terbaru di lapangan, pihak greenpeace langsung segera mungkin mengabarkan perkembangan tersebut ke pihak bem ui. lalu pihak bem ui bertanggungjawab dalam hal publikasi ke media sosial, bem ui bertugas mengemas informasi yang telah didapatkan secara aktual dari pihak greenpeace di titik asap dan memvisualisasikan informasi tersebut di semua akun media sosial yang bem ui miliki. tidak terdapat norma yang secara khusus mengatur kerjasama yang dilakukan antara bem ui dan greenpeace indonesia. sehingga kerjasama yang dilakukan hanya berpegang pada nilai-nilai kesepakatan bersama, seperti kesepakatan pembagian tugas, kesepatan untuk berada dalam satu aliansi yaitu aliansi gerakan melawan asap. dengan berpegang pada kesepatan yang ada baik bem ui maupun greenpeace indonesia dapat menjaga attitude satu sama lain, 94 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 seperti tidak membuat kecewa salah satu pihak dalam hubungan kerjasama tersebut. jika merujuk pada van poucke, hubungan sosial yang terjadi antara bem ui dan greenpeace dapat dilihat sebagai jaringan perasaan/sentiment, karena hubungan sosial yang timbul adalah kepedulian yang sama terhadap isu asap. hubungan sosial ini menjadi tujuan dari tindakan sosial yang dilakukan secara bersama antara bem ui dan greenpeace berupa menyebarkan kampanye melawan asap di media sosial. sebelum tergabung dalam aliansi gerakan melawan asap, telah terdapat hubungan sosial antara greenpeace dan bem ui, seperti halnya ketika bem ui memperingati hari lingkungan hidup, pihak greenpeace memberikan dukungannya seperti melakukan retweet di media sosial. pun sebaliknya bem ui memberikan dukungannya kepada pihak greenpeace dengan melakukan retweet pula pada postingan greenpeace. setelah menjadi bagian dari aliansi gerakan melawan asap hubungan perasaan/ sentiment tersebut menjadi lebih dekat, hal ini karena terdapat kepedulian yang sama dan terjadi interaksi yang lebih sering tentang aksi melawan asap. interaksi yang lebih sering ditandai dengan adanya kerjasama antar aktor dengan pembagian tugasnya masing-masing, hal ini sejalan dengan data di lapangan, pihak greenpeace memberikan informasi aktual dari titik asap dan pihak bem ui menerima informasi tersebut, dari proses demikian telah terjadi interaksi yang intensif antara bem ui dan greenpeace, sehingga dapat dikatakan hubungan perasaan/sentiment antar aktor menjadi semakin dalam. berdasarkan pengamatan selama penelitian, hubungan yang telah terbina antara bem ui dan greenpeace dapat dilihat bahwa muatan sosial yang paling kuat didasarkan pada hubungan “kegiatan kepedulian lingkungan”. karena hubungan ini didasarkan pada minat atau kepedulian terhadap lingkungan, ikatan emosi terkait dengan melawan asap mengikat hubungan mereka sehingga menghasilkan rasa solidaritas, dengan artian para aktor (greenpeace dan bem ui) cenderung mengurangi kepentingan-kepentingan pribadinya dan menjunjung kepentingan bersama akan kampanye melawan asap. dengan bermuatan hubungan perasaan/ sentiment terhadap isu yang sama dari gerakan melawan asap juga membuat satu sama lain baik greenpeace maupun bem ui menjadi total dalam menjalankan tugasnya masingmasing, bahkan sampai membuat salah satu dari mereka terlihat kewalahan dalam menjalankan tugasnya. hal ini terlihat ketika pihak greenpeace secara intensif memberikan update informasi tentang kondisi asap dari titik asap, sedangkan di sisi lain pihak bem ui sendiri merasa kewalahan untuk menyajikan informasiinformasi tersebut di media sosial karena bem ui menganggap kurangnya sumberdaya manusia yang bem ui miliki untuk menyajikan informasiinformasi yang diberikan sangat intensif oleh greenpeace. sehingga hal ini disadari menjadi salah satu kelemahan internal yang bem ui rasakan selama melakukan kerjasama dengan greenpeace di bawah aliansi gerakan melawan asap. respon yang diberikan oleh netizen di twitter berupa meretweet pada kampanye melawan asap yang disebarkan di akun @ bemui_gogreen total hanya sebanyak 14 retweet selama melakukan kampanye 3 bulan. hal ini pun diakui oleh pihak bem ui sebagai kendala dalam melakukan penyebaran kampanye di media sosial karena perlahan twitter telah mulai ditinggalkan, khususnyaoleh mahasiswa ui. media sosial yang sedang digandrungi oleh netizen sekarang ini berdasarkan pada pihak divisi humas bem ui yaitu facebook dan juga line.namun, khususnya mahasiswa ui sebenarnya lebih ke media line dibanding facebook (wawancara dengan fania dari bem ui, 8 oktober 2015). dengan melihat pada followers dari akun bem ui, dapat dikatakan bahwa sebanyak 4.900an akun yang terpapar dari kampanye melawan asap di line, respon yang diberikan di media line terhadap kampanye melawan asap dari akun bem ui, yang melakukan share sebanyak 130 akun sedangkan yang like kampanye tersebut 95 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... sebanyak 141 akun. peran bem fisip dan siaga fisip ui bem fisip ui menjadi salah satu anggota dari aliansi melawan asap. keikutsertaan bem fisip ui dalam aliansi ini didasarkan pada tujuan yang samaberkenaan dengan kepeduliannya terhadap korban-korban asap yang diakibatkan dari terbakarnya beberapa titik hutan di wilayah indonesia. bem fisip ui sendiri dalam aksi melawan asap lebih fokus pada ranah yang ketiga yaitu ranah donasi. hal ini dikarenakan divisi sosial masyarakat (sosmas) yang mewakili bem fisip ui pada aksi melawan asap. namun, saat melakukan penggalangan dana punbem fisip ui tidak terlepas untuk menyelipkan kampanye-kampanye tentang melawan asap agar semakin banyak juga mahasiswa yang terpapar dengan kampanye melawan asap. dalam melakukan aksi ini bem fisip ui melakukan kerjasama dengan siaga fisip ui dalam menggalang dana dan melakukan kampanye. hal ini dikarenakan koordinator siaga merupakan salah satu staf di bem fisip ui serta isu melawan asap menjadi kepedulian dari siaga fisip juga. terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan penggalangan dana oleh bem fisip ui dan siaga fisip. tahapan tersebut antara lain: mula-mula mereka memasang poster dan pamflet-pamflet tentang kebakaran hutan, korban asap, yang di pasang di seluruh koridor fisip dan juga di media sosial yang mereka miliki. hal ini bertujuan memberi penuansaan bahwa bem fisip dan siaga fisip akan melakukan suatu gerakan, khususnya gerakan peduli terhadap korban asap. sehingga membuat mahasiswa sadar dan ikut bergerak, baik memberikan bantuan secara fisik ataupun memberikan sumbangan secara materi dalam gerakan melawan asap. tahap selanjutnya, mereka melancarkan donasi dengan menyisipkan amplop di setiap absen kelas dengan tujuan mendapatkan dana dari semua mahasiswa fisip tanpa perlu mendatangi satu persatu kelas yang ada di fisip. setelah menyebar amplop di setiap kelas dan juga melakukan penuansaan dari gerakan melawan asap, puncak gerakannya yaitu pada konser amal jingga peduli rijantan. selama konser berlangsung pihak panitia juga mengedarkan kotak di takor (taman korea) untuk mengumpulkan sumbangan yang lebih banyak lagi. konser amal jingga peduli rijantan didanai oleh bem fisip dan siaga fisip. dana tersebut disatukan oleh mereka, lalu dijadikan sebagai dana awal untuk membuat konser. konser ini diadakan di taman korea (takor), yang dimulai dari pukul 19.00 wib sampai selesai. konser ini mempersembahkan penampilan dari inner light, komunitas music fisip (kmf), musisi jalan “eka”, bengkel kreasi seni teknik, institute music jalanan, dan terdapat sesi sharing antara bem fisip ui, bem ui, himaja (himpunan mahasiswa jambi), dan imr (ikatan mahasiswa riau) ui serta melakukan doa bersama dengan organisasi keagamaan yaitu fsi (forum studi islam), po (persekutuan oikumene) dan kuksa (kesatuan umat katolik sivitas akademika). dana yang didapatkan dari konser amal jingga peduli rijantan, amplop yang diselipkan di kelas, dan juga kotak yang diedarkan di takor didapatkan total dana sebesar lebih kurang 4 juta. dana tersebut diserahkan ke aliansi melawan asap untuk nantinya disatukan dengan donasi-donasi yang diberikan dari organisasi lain ataupun masyarakat umum yang memberikan transfer dana ke pihak aliansi gerakan melawan asap. kelemahan bem fisip dan siaga fisip berkenaan dengan dana ini adalah mereka tidak mengetahui alur berjalannya dana donasi yang telah didapatkan aliansi gerakan melawan asap padahal bem fisip dan siaga fisip merupakan salah satu bagian dari aliansi gerakan melawan asap di ranah yang ketiga yaitu ranah donasi. terdapat tantangan yang dirasakan oleh pihak bem fisip dan siaga fisip dalam menggalang dana untuk gerakan melawan asap. tantangannya yaitu terkait dengan waktu, karena memang musibah ini perlu bantuan dengan gerak yang cepat agar para korban asap dapat terbantu dengan segera sehingga hal ini menjadi tantangan untuk 96 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 bem fisip dan siaga fisip untuk dapat mempersiapkan acara dengan waktu yang sangat sempit. mereka mempersiapkan konser tersebut hanya dengan waktu satu minggu.selain itu, perizinan juga menjadi tantangan lainnya.mengurus perizinan cukup menghabiskan waktu yang tidak sebentar. karena walaupun bem fisip merupakan bagian dari fisip namun dalam hal menggunakan fasilitas publik diperlakukan sama dengan mahasiswa fisip lainnya. jika dilihat dari tujuan hubungan sosial yang terbentuk antara bem fisip ui dengan aliansi gerakan melawan asap dapat dikatakan bahwa terjadi interseksi hubungan sosial yang bermuatan perasaan/sentiment dan kepentingan. di satu sisi kerjasama yang terjalin antara bem fisip dengan aliansi melawan asap tersebut berlandaskan pada keinginan untuk bersatu dan bergerak bersama dalam membantu korban asap (minat atau kepedulian yang sama terhadap lingkungan). landasan tersebut menjadi tujuan dari tindakan sosial mereka. hubunganhubungan atau muatan sosial yang dibina karena memiliki kepedulian yang samaakan kondisi asap (lingkungan), dan dalam hubungan sosial perasaan yang timbul antara bem fisip dengan aliansi gerakan melawan asap membuat ikatan emosi antara satu dengan lainnya terbentuk. ikatan emosi (berkenaan dengan lingkungan) yang mengikat hubungan menjadikan mereka menjadi satu kesatuan.hubungan jaringan perasaan antara bem fisip dengan aliansi melawan asapmembuat adanya mekanisme kerja yang menjamin stabilitas hubungan antara keduanya. mekanisme kerja ini dapat dilihat pada pembagian tanggungjawab atau pembagian peran di masing-masing ranah dalam aliansi gerakan melawan asap. dari adanya mekanisme kerja tersebut timbul aturan-aturan yang membatasi tindakan sosial masing-masing aktor, namun yang penulis termukan di lapangan dalam kerjasama antara bem fisip dengan aliansi gerakan melawan asap aturan tersebut lebih bersifat cair dan tidak ada aturan secara tertulis yang mengatur tindakan sosial masing-masing aktor. selain hubungan perasaan/sentiment yang timbul dari tujuan hubungan sosial yang terbentuk, di sisi lain terlihat hubungan kepentingan yang juga timbul dari kerjasama yang terjalin antara bem fisip dengan aliansi melawan asap. hubungan sosial yang terjalin antara bem fisip dengan aliansi melawan asap didasarkan pada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh bem fisip. hal ini sejalan dengan apa yang penulis lihat terhadap beberapa hal pada kerjasama yang terjalin antara bem fisip dengan aliansi melawan asap, hal pertama seperti bidang dari pihak bem fisip yang terjun langsung adalah bidang sosial masyarakat padahal seharusnya bidang yang terlibat di aliansi melawan asap adalah bidang yang benarbenar concern terhadap lingkungan, hal ini terlihat kurang sesuai, sehingga terlihat terdapat hubungan yang “seperlunya”, tidak heran jika bem fisip tidak mengetahui detail tentang dana donasi di aliansi melawan asap, seperti alur berjalannya dana donasi yang telah didapatkan oleh aliansi gerakan melawan asap, dan hal-hal detail lainnya. dalam jaringan kepentingan dikatakan bahwa setelah tujuan tersebut tercapai biasanya hubungan tersebut tidak berkelanjutan. hal ini terlihat dari hubungan “seperlunya” yang timbul, artinya ketika tanggungjawab aktor tersebut telah selesai dalam hal ini bem fisip bertanggung jawab melakukan pendonasian di fisipmaka dianggap tugas-tugas lain tidak perlu diketahui oleh aktor tersebut. padahal dalam pembagian ranahdiawal pembentukan aliansi, bem fisip merupakan salah satu bagian dari aliansi gerakan melawan asap yang bertanggungjawab di ranah yang ketiga yaitu ranah donasi, yang seharusnya bertanggungjawab terkait dana yang didapatkan oleh aliansi melawan asap. ternyata setelah penulis telusuri, penyebabnya adalah faktor historis. dimana antara bem ui (yang notabene sebagai pic dari aliansi gerakan melawan asap) dan bem fisip ui sering terjadi perbedaan pandangan terhadap suatu gerakan. karena hubungan yang kurang harmonis tersebut sehingga membuat bem fisip terkesan “seperlunya” 97 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... berkontribusi di aliansi gerakan melawan asap. terdapat nilai-nilai yang ditegakkan antara hubungan kerjasama bem fisip ui dengan aliansi gerakan melawan asap, nilai-nilai ini lebih kepada nilainilai yang umumnya terjadi antar organisasi yang melakukan suatu kerjasama seperti halnya nilai kepercayaan, nilai profesionalitas, tanggungjawab dan sebagainya. nilai-nilai inilah yang poucke (dalam lukito 1995) katakan sebagai pengikat dalam memelihara keberlangsungan hubungan. dapatdilihat pada bagan 2, jika digambarkan bentuk hubungan antara bem fisip ui dan siaga fisip dengan aliansi melawan asap. bagan 2. bentuk hubungan antara bem fisip ui dan siaga fisip terhadap aliansi melawan asap tergabung dalam kerjasama di konser amal jingga peduli rijantan (melakukan pendonasian dan kampanye) bem fisip ui siaga fisip ui aliansi melawan asap jika dikaitkan dengan menggunakan 4 pengukuran dari solis (2011:326), maka dapat dikatakan audiens yang terpapar saat konser jingga peduli rijantan lebih kurang sebanyak 200 orang. sedangkan yang terpapar dari kampanye-kampanye yang di media sosial line lebih kurang 2.400an orang, dan di media twitter 12.000an orang. respon dari pengguna media sosial di line cukup banyak, yang melakukan share sebanyak 129 akun, sedangkan yang melakukan like sebanyak 93 akun. followers di media sosial twitter sangat sedikit hanya 20 orang yang melakukan retweet dan 2 orang yang memberikan like. penyebab dari sedikitnya followers yang merespon kampanye di media sosial tersebut samadengan penyebab yang dialami oleh bem ui dalam melakukan kampanye melawan asap di akun twitternya. sehingga media line justru menjadi media yang digunakan oleh bem fisip untuk mempublikasi kampanye melawan asap, meskipun mereka juga tetap memposting kampanye melawan asap di twitter. memposting lewat media twitter tetap dilakukan karena mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk mempublikasikannya ke masyarakat luar kampus ui sehingga mereka juga mengetahui kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan seperti kegiatan aksi melawan asap. seperti pernyataan ali (pihak bem fisip) berikut: “ada, jadi kalo misalnya secara internal di fisip atau si ui mungkin dampaknya nggak terlalu ya untuk penggunaan twitter. tapi kan kita tetep publikasi ke masyarakat yang lebih luas lagi, dan pada kenyataannya masyarakat diluar sana tetep masih menggunakan twitter ini. kita tetep ada live tweet kok, meskipun udah rada tertinggal, kita tetep ada. karena satu dua orang kan tetep masih ada aja yang baca. sesimple orang re-tweet kan nggak jadi masalah gitu.” (ali, pihak bem fisip ui, wawancara pada tanggal 4 desember 2015). dapat dikatakan bahwa aliansi gerakan melawan asap ini mendapatkan dana melebihi target awal, dimana awalnya aliansi menargetkan (memiliki tujuan) untuk mendapatkan donasi sebesar 10 juta namun pada kenyataannya mereka mendapatkan 50 juta. penulis melihat bahwa hasil total donasi 50 juta ini tidak semata-mata digalang dengan caraonline atau menggunakan media sosial saja,melainkan hasil gabungan dari donasi atau sumbangan yang dikumpulkan dengan cara pemungutan langsung (offline) karena mereka juga melakukan kampanye dengan cara offline seperti pada konser amal jingga peduli rijantan dan juga aksi yang dilakukan di bundaran hi. sehingga sulit dikatakan bahwa donasi yang didapatkan karena peran dari kolaborasi yang terjadi antar organisasi yang tergabung dalam aliansi melawan asap di media sosial. selain itu, penulis juga sulit untuk 98 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 mendapatkan data terkait dengan jumlah angka donasi yang hanya didapatkan melalui media sosial saja maupun jumlah angka donasi yang semata-mata didapatkan melalui pengumpulan dana secara langsung. hal ini dikarenakan tidak terdapat bagian atau bidang tersendiri di aliansi melawan asap yang khusus menangani hal tersebut, sehingga semua donasi tersebut baik yang dikumpulkan dengan cara online maupun offlinedisatukan dalam satu rekening bersama atas nama aliansi melawan asap. rekening aliansi ini dipegang oleh pihak bem ui karena memang bem ui sebagai penanggung jawab di aliansi melawan asap. jika mengacu pada adianto (2011) dengan mengacu pada target yang didapatkan, dapat dikatakan bahwa kampanye melawan asap ini terbilang efektif karena tujuan kegiatan tersebut telah tercapai yaitu mendapatkan donasi bahkan melampaui target awal. namun, jika dilihat dari peran dari beberapa jaringan organisasi yang terlibat seperti bem fisip dan siaga fisip terhadap aliansi gerakan melawan asap lebih menunjukkan peran dalam mengefektifkan kampanye ini dari cara offline bukan dukungan di media online khususnyadi media sosial. sedangkan pihak greenpeace lebih berperan mengefektifkan informasi-informasi yang diberikan ke pihak bem ui seperti memberikan informasi terupdate dari titik asap langsung, dengan begitu membuat informasi yang dimuat di media sosial mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi karena bersumber langsung dari komunitas lingkungan (greenpeace) yang telah memiliki jam terbang yang cukup lama di lingkungan serta informasi yang didapatkan langsung dari titik asap. simpulan aliansi gerakan melawan asap yang terbentuk atas dasar kepedulian terhadap suatu hal yang sama, yaitu kepedulian terhadap korban asap akibat pembakaran hutan yang ilegal memiliki aturan yang bersifat cair. sehingga masing-masing dari organisasi dapat mengeksplore kemampuannya dalam memberikan kontribusi di aliansi melawan asap. berdasarkan tujuan hubungan, terbentuk jaringan perasaan/sentiment antara bem ui dan greenpeace. jaringan yang hubungannya didasarkan pada jaringan perasaan/sentiment dapat memberikan doronganyang lebih untuk mengefektifkan kampanye karena memiliki isu, passion serta tujuan yang sama. sedangkan bentuk hubungan yang terjadi antara bem fisip ui dengan aliansi melawan asap terbentuk jaringan interseksi antara hubungan perasaan/sentiment dengan hubungan kepentingan, dari tujuan hubungan jaringan ini membuat hubungan kerjasama dari kegiatan yang pernah dijalankan tidak berkelanjutan setelah tujuan kegiatan tersebut tercapai. beberapa organisasi yang berada dibawah satu aliansi yang sama yaitu aliansi gerakan melawan asap, sistem kerja dari masingmasing organisasi terlihat mengkotak-kotak. gerakan yang mereka lakukan dilaksanakan secara masingmasing, kalaupun organisasi lain membantu hanya bersifat sekadarnya. hal ini dapat terjadi karena adanya kecenderungan bahwa kurang adanya momen-momen bersama yang diciptakan oleh aliansi melawan asap. dari hal tersebut membuat masing-masing organisasi kurang terlihat solidaritasnya. belum berjalan dengan baiknya kampanye lingkungan di media sosial lebih disebabkan karena aktor yang membuat kampanye di media sosial kurang memahami target kampanyenya sehingga dapat dikatakan “salah sasaran”, yang membuat kurangnya respon aktif dari pengguna media sosial yang dipakai tersebut. dengan demikian penulis kira perlu adanya pemetaan sasaran objek yang akan dipaparkan dengan suatu kampanye yang ingin disebarluaskan di media sosial. selain memberikan efisiensi kerja, dampak lainnya juga dapat mengefektifkan kegiatan yang akan dilaksanakan. kampanye dengan media social lebih efektif, terlebih dengan bantuan orang lain. tetapi dapat dilihat bahwa ternyata kalau untuk di media onlinenya sendiri belum dapat diketahui seberapa banyak peningkatan yang terjadi dari kerjasama yang dilakukan dengan 99 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... jaringannya aliansi melawan asap. akan tetapi dapat kita lihat bahwa dengan jaringan ada kelebihan lain yang diperoleholeh aliansi, terutama pada tujuan hubungan jaringan sentiment bahwasanya dengan kepedulian yg samadapat menjadi pendorong untuk ikut bersama-sama mengusung isu yang mereka minati bersama. daftar pustaka agusyanto, ruddy. 2014. jaringan sosial dalam organisasi (edisi revisi). jakarta: p.t raja grafindo persada. ardianto, elvinaro. 2001. “public relations on the net: sebuah perspektif baru humas” mediator, vol. 2 no.1 darsono, febryandi. 2011. “koalisi ornop pasca orde baru: studi tentang jaringan walhi dalam kampanye isu hutan.” masyarakat:jurnalsosiologi, vol. 16, no. 1, januari 2011. kapriani, dea rizki dan lubis, djuana p. 2014. “efektifitas media sosial untuk gerakan sosial pelestarian lingkungan.” jurnal sosiologi pedesaan, desember 2014:187200 lailia, anita nur. 2014. “gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup (studi tentang upaya menciptakan kampung hijau di kelurahan gundih surabaya).” jurnal politik muda, agustus-desember, 283-302 lesmana, i gusti ngurah aditya. 2012. “analisis pengaruh media sosial twitter terhadap pembentukan brand attachment (studi: pt. xl.axiata).” tesis program magister manajemen fakultas ekonomi. diunduh pada 30 desember 2015 loisa, riris. 2011. “jejaring sosial, identitas kolektif dan aksi politik. faktor facebook dalam revolusi mesir.” jurnal komunikasi universitas tarumanegara. tahun iii/01/2011. diunduh pada 27 agustus 2015 lukito.rijanto p. 1995. “jaringan-jaringan sosial dalam organisasi pam dki jakarta: pelayanan air minum dki jakarta dalam rangka ketahanan nasional”. tesis kajian ketahanan nasional universitas indonesia. maryati.”ratusan warga berburu sampah plastik di jakarta.” antara news 23 februari 2014. <http://www. a n t a r a n e w s . c o m / b e r i t a / 4 2 0 5 2 4 / 100 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 r a t u s a n -w a r g a b e r b u r u s a m p a h plastik-di-jakarta>. diakses pada 21 september 2015 oktavianti, meria. 2014. “alur pesan kampanye gerakan cikapundung bersih dalam meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan.” jurnal komunikasi universitas tarumanegara, tahun vi/02 solis, brian. 2011. engage! the complete guide for brands and businesses to build, cultivate and measure success in the new web. john wiley &sons. new jersey. syamsul, fakhyar rusyid. 2014. “iklan layanan masyarakat kampanye lingkungan hidup “ruang terbuka hijau”.skripsi ilmu komunikasi fisip universitas hasanuddin. sujatmiko, iwan gardono. 2014. “keterwakilan etnis di politik nasional: kasus etnis sunda di republik indonesia.” masyarakat:jurnal sosiologi, vol. 19, no. 1, januari widorini, wahyu yuliastuti. 2014. “strategi komunikasi earth hour dalam kampanye gaya hidup ramah lingkungan”.ejurnal mahasiswa universitas sebelas maret. diunduh pada 24 agustus 2015 william lawrence neuman, 2004. social research methods: qualitative and quantitative approaches: boston: allyn dan bacon 125 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... kpk: korban balas dendam polri (analisa naratif model greimas pada karakter kpk dan polri di majalah tempo) anastasia yuni widyaningrum anastasia_widya@ukwms.ac.id noveina silviyani dugis noveina.dugis@gmail.com dosen ilmu komunikasi fakultas ilmu komunikasi universitas katolik widya mandala surabaya abstract the reporting of kpk and polri in is interesting when viewed as a series of films or fictional stories. this research tries to dissect how the narrative model algirdas greimas can be used to read the relation of characters that appear in a story like fiction. using the main report of three tempo editions selected among the nine tempo editions containing kpk and polri reporting in 2015. three of nine editions were selected in the middle as the culmination of the story of the entire series of kpk-polri reporting stories. using the actan model of algirdas greimas, it was found that the parties involved in the kpk-polri story consisted of many people who, if assembled in actor model relationships, would find a knot that the conclusion of this study was that the kpk was narrated as a weak party, full of problems, and violate ethics so it must be handled and resolved by the polri. in these three stories, polri, represented by bareskrim, is narrated as an institution that protects and controls the violation of the law. the kpk is then represented as the wrong party for violating the rules, while the polri is the right party because it enforces the rules. abstrak pemberitaan kpk dan polri di majalah tempo menjadi menarik ketika dilihat sebagai sebuah rangkaian kisah film ataupun kisah fiksi. maka penelitian ini berusaha untuk membedah bagaimana model narasi algirdas greimas dapat digunakan untuk membaca relasi karakter yang muncul dalam sebuah pemberitaan layaknya kisah fiksi. penelitian ini menggunakan laporan utama tiga edisi tempo yang dipilih diantara sembilan edisi tempo yang memuat pemberitaan kpk polri pada tahun 2015. tiga dari sembilan edisi, dipilih tiga edisi di bagian tengah sebagai puncak kisah dari seluruh rangkaian kisah pemberitaan kpk-polri. menggunakan model actan dari algirdas greimas, didapatkan data bahwa pihak yang terlibat dalam kisah kpk-polri terdiri dari banyak orang yang saling berelasi. kesimpulan dari penelitian ini, kpk dinarasikan sebagai pihak lemah, penuh dengan masalah, dan melanggar etika dan hokum sehingga harus ditangani informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.125-138. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.15090 126 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan perseteruan kpk-polri 2015 menarik sekal seperti kisah laga dalam film. analisis difokuskan pada tiga laporan utama tempo februari 2015. kisah perseteruan kpkpolri dinarasikan bertepatan momen penangkapan bambang widjojanto 23 januari 2015. bambang widjojanto (wakil ketua kpk). bambang sebagai repesentasi kpk menjadikan kapasitas dan kredibilitasnya dipertanyakan. untuk membedah kasus kpk-polri jilid 2, menggunakan tiga edisi terbitan tempo yaitu: edisi 2-8 februari 2015 “pelurupeluru pembunuh cicak”, edisi 9-15 februari 2015 “dalam bidikan koalisi besar.” edisi 16-22 februari 2015 “malam di restoran cepat saji.” media massa tidak lepas dari konstruksi realitas dari pekerja media. tugas redaksional media massa yang terdiri dari wartawan, editor, redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi adalah menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut. isi media merupakan realitas yang telah dikonstuksikan (construct reality) oleh pekerja media. (birowo-editor, 2004:168). penelitian ini menggunakan analisa narrative dengan model actan oleh algirdas greimas. dalam catatan elliot (2005) berdasarkan kajian chatman (1978) leitch, 1986; martin, 1986, mengatakan bahwa definisi yang paling sederhana dari narrative (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai narasi/ analisis naratif ) adalah berawal dari puisi aristoteles yang ceritanya terdiri dari awal, tengah dan akhir. munculnya berbagai tokoh dan karakter dalam laporan investigasi tempo membuat kisah rumit dalam cerita versi tempo ini kian menarik. dalam kajian media massa, laporan investigasi merupakan karya jurnalistik yang terbilang rumit dan penuh tantangan untuk dilakukan karena menuntut integritas diri dan kemampuan handal dari sang wartawan. selain itu, karya investigasi juga sering dikaitkan dengan persoalan fakta dan kebenaran serta unsur obyektivitas beritanya. terlepas dari semuanya itu, sebagai majalah berita, tempo telah mendedikasikan dirinya sebagai karya jurnalistik yang ‘enak dibaca dan perlu’ sebagai ciri khas dari karya investigasi dengan gaya bertutur sastrawi. hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bill kovach & tom rosenstiel dalam harsono (2010: 26) yang menyatakan salah satu fungsi dari jurnalistik adalah sebagai pemantau kekuasaan dan penyambung aspirasi yang tertindas, dengan cara melakukan laporan investigasi. laporan investigasi merupakan jenis reportase dimana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi terdakwa, dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan. lebih lanjut, mencher (dalam santana, 2009:145) juga menjelaskan sumber pemberitaan pers terbagi menjadi dua, pertama, sumber yang bersifat fisik (physical sources), seperti rekaman, dokumen, kertas kerja, kliping dan koran. kedua, sumber yang bersifat human (human sources), seperti otoritas dan orang-orang yang terlibat dengan sebuah kejadian. maka itulah, dalam mempergunakan sumber informasi yang bersifat human, para wartawan mesti mendapatkan orang yang memiliki kualifikasi untuk berbicara – memiliki otoritas terhadap subjek permasalahan, seorang saksi mata, para petugas yang terkait dan partisipan yang berhubungan erat dengan topik yang tengah diteliti. dan diselesaikan oleh bareskrim polri. dalam ketiga kisah ini, polri yang diwakili bareskrim dinarasikan sebagai lembaga yang mengayomi dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran undang-undang. kpk kemudian direpresentasikan sebagai pihak yang salah karena melanggar aturan, sedangkan polri adalah pihak yang benar karena menegakkan aturan. keywords: kpk, polri, narrative, actan model, algirdas greimas. 127 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... peneliti membedah teks laporan utama tempo dengan berfokus pada karakter yang tidak hanya melihat pada satu karakter, namun yang terpenting adalah bagaimana relasi yang terjalin antar karakter tersebut. eriyanto (2013: hal. 99) menjelaskan karakter dalam sebuah narasi tidak mucul secara tunggal, namun kehadirannya selalu bersama dengan karakter lain dalam sebuah relasi. relasi karakter tersebut menjelaskan model aktan yang bekerja melalui relasi dari masing-masing karakter. penyajian analisis masing-masing artikel pada bahasan mengenai kpk: korban balas dendam polri ini dibagi dalam beberapa babak (sequence), layaknya sebuah film. dimana masing-masing sequence tersebut dianalisis karakter-nya dengan model greimas yang menggunakan tiga langkah, yaitu: (1) profil dari karakter yang terlibat; (2) pemetaan relasi antar karakter dengan model aktan; (3) analisis relasi karakter dalam narasi. ketiga tahapan analisis dan pembahasan tersebut dilakukan secara menyeluruh oleh peneliti untuk menjaga alur pembahasan dalam subbab ini. metode dalam analisis narasi, salah satu unsur yang penting unyuk melihat bagaimana struktur narasi dikisahkan kembali adalah dengan memperhatikan bagaimana karakter dalam kisah tersebut ditampilkan. selain struktur narasi, unsur karakter menjadi kunci dalam menganalisis sebuah narasi. dalam eriyanto (2013: 95) dijelaskan bahwa terdapat dua tokoh yang menawarkan cara menganalisis karakter dalam narasi, yaitu vladimir propp dan algirdas greimas. propp membagi fungsi karakter menjadi 31 dan membagi karakter menjadi tujuh, dimana masing-masing karakter memiliki fungsi yang berbeda dan merupakan turunan dari 31 fungsi yang disebutkan oleh propp. sedangkan greimas karakter dalam narasi bisa dilihat dengan cara yang lebih sederhana yakni dengan memfokuskan pada relasi antar karakter. dalam penelitian ini model analisis karakter yang digunakan adalah model greimas yang menekankan bukan hanya posisi karakter saja melainkan juga relasi dari masing-masing karakter. sebuah narasi kemudian akan dikarakterisasi oleh enam peran yang disebut greimas sebagai model aktan (actant) – dimana model aktan ini akan berguna untuk mengarahkan jalannya cerita. model aktan melibatkan enam buah peran karakter yang masing-masing dihubungkan bukan melalui fungsi, namun melalui relasi yang terjadi antar peran. eriyanto (2013: 96) menjelaskan keenam peran tersebut beserta fungsinya secara singkat sebagai berikut: 1. subjek, adalah pelaku utama dalam narasi. porsi kisahnya paling besar. 2. objek, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh subjek, bisa berupa orang, benda, atau bahkan sebuah kondisi/keadaan. 3. pengirim, adalah penentu arah kisah. ia memberikan peraturan dan nilai-nilai dalam sebuah narasi. 4. penerima, fungsi ini merupakan tujuan dari pengirim dimana segala kisah dari pengirim ditujukan padanya. 5. pendukung, fungsi utama karakter ini adalah mendukung atau membantu subjek untuk mencapai objek. 6. penghambat, memiliki fungsi sebaliknya dari pendukung, yakni untuk menghalangi subjek mencapai objeknya. greimas melihat adanya keterikatan antara satu karakter dengan karakter lainnya, dimana secara sederhana dibagi menjadi tiga jenis relasi struktural (eriyanto, 2013: 9697). pertama, relasi struktural antara subyek versus obyek (sumbu hasrat atau keinginan/ axis of desire). obyek adalah tujuan yang ingin dicapai oleh subyek, dimana hubungannya adalah hubungan langsung yang dapat diamati secara jelas dalam sebuah teks. kedua, relasi antara pengirim versus penerima (sumbu pengiriman/ axis of transmission). disini, pengirim akan memberikan nilai, aturan atau perintah agar obyek bisa tercapai, sementara penerima adalah manfaat setelah obyek berhasil dicapai oleh subyek. ketiga, relasi struktural antara pendukung versus penghambat (sumbu kekuasaan/ axis of power). dalam sumbu 128 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 ini, pendukung dikisahkan melakukan sesuatu untuk membantu subyek agar bisa mencapai obyek, dan sebaliknya penghambat melakukan sesuatu untuk mencegah subyek mencapai obyek. berdasarkan penjabaran keenam peran dan ketiga sumbu relasi struktural tersebut, maka berikut adalah gambaran model aktan menurut greimas: gambar 2.4.1: model aktan (eriyanto, 2013: 96) hasil dan pembahasan pada laporan utama tempo edisi 2-8 februari 2015 “peluru-peluru pemburu cicak” . hal menarik yang dilihat pertama adalah terkait profil tokoh yang terlibat dan dinarasikan sebagai karakter yang dominan dalam teks tempo. berikut adalah model aktan yang menggambarkan relasi karakter dalam laporan utama berjudul ‘peluru-peluru pemburu kpk’ (tempo edisi 2-8 februari 2015): 6 untuk membantu subyek agar bisa mencapai obyek, dan sebaliknya penghambat melakukan sesuatu untuk mencegah subyek mencapai obyek. berdasarkan penjabaran keenam peran dan ketiga sumbu relasi struktural tersebut, maka berikut adalah gambaran model aktan menurut greimas: gambar 2.4.1: model aktan (eriyanto, 2013: 96) hasil dan pembahasan pada laporan utama tempo edisi 2-8 februari 2015 “peluru-peluru pemburu cicak” . hal menarik yang dilihat pertama adalah terkait profil tokoh yang terlibat dan dinarasikan sebagai karakter yang dominan dalam teks tempo. berikut adalah model aktan yang menggambarkan relasi karakter dalam laporan utama berjudul „peluru-peluru pemburu kpk‟ (tempo edisi 2-8 februari 2015): objek pelanggaran pasal 242 juncto pasal 55 kuhp pengirim sugianto sabran penerima bambang widjojanto pendukung carel ticualu dan lucas (pengacara sugianto) subjek victor simanjuntak (polisi) penghambat tidak ada pada model aktan tersebut diatas, terdapat lima karakter yaitu (1) sugianto sabran, (2) lucas dan (3) carel ticualu, (4)victor simanjuntak (polisi), dan (5) bambang widjojanto dengan komposisi satu orang dari pihak polri dan tiga orang dari pihak diluar kpk dan polri. namun sebagai sumbu utama pelaporan yaitu sugianto sabran, dan carel ticualu, lucas, sedangkan dari pihak kpk ada satu orang, yaitu lucas dan carel yang adalah pengacara bambang sejak pengaduan bambang ke polisi pada tahun 2010. pihak yang diwawancarai ada 4 (empat) yaitu carel, lucas, sugianto dan victor, sedangkan bambang dan/atau pihak pengacara bambang tidak menjadi narasumber namun menjadi pihak yang diceritakan. bambang widjojanto adalah wakil ketua kpk yang ditangkap pada pagi hari sesaat mengantarkan anaknya ke sekolah. bambang ditangkap pada 23 januari 2015 di depan sekolah anaknya. kisah penangkapan bambang diliput besar-besaran oleh berbagai media massa pada saat itu. disebutsebut dalam berbagai media bahwa aksi penangkapan bambang merupakan aksi balas dendam polri setelah penetapan budi gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi yang diumumkan pada 12 januari 2015. setelah penetapan budi gunawan sebagai tersangka, pencalonannya sebagai kandidat terkuat dan satu-satunya sebagai kapolri tersendat dan menimbulkan berbagai pro-kontra di masyarakat. pembuatan surat tugas untuk pembentukan ‘tim siluman’ jelas diakui oleh para pemimpin polri dalam hal ini bareskrim dan para pelaku lapangan penangkapan bambang widjojanto. dalam teras berita disebutkan dengan jelas bahwa mabes polri membentuk tim untuk memperkarakan pemimpin kpk. “… markas besar polri membentuk tim untuk memperkarakan pemimpin kpk. setelah bambang widjojanto ditangkap dan dua wakil ketua dilaporkan ke polisi, abraham samad kini dibidik…” (tempo edisi 2-8 februari 2015, hal. 28) penangkapan bambang widjajanto dilakukan secara sistematis, diatur sedemikian rupa dan melibatkan banyak pihak dan lembaga. diawali dengan laporan sugianto sabran yang melaporkan ke polisi bahwa telah terjadi sangkaan tindakan hukum yang dilakukan oleh bambang. laporan yang dilakukan oleh sugianto sabran dilakukan dengan sengaja dan dengan pertimbangan 129 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... waktu yang tepat. meskipun sugianto sabran yang melaporkan bambang widjojanto ke kepolisian, namun sugianto tidak sendiri dan bukan inisiatif dari sugianto. “…beberapa jam setelah komisi pemberantasan korupsi mengumumkan penetapan tersangka suap kepada komisaris jenderal budi gunawan, pada 13 januari 2015, telepon sugianto terus berdering. anggota komisi hukum dewan perwakilan rakyat 2009-2014 dari pdi perjuangan yang tinggal di pangkalan bun, kalimantan tengah, itu dikontak dua pengacara yang dikenalnya sejak lima tahun lalu…” (tempo edisi 2-8 februari 2015, hal. 30) cuplikan berita diatas, diletakkan oleh tempo sebagai pembuka dalam artikel laporan utama. kata kunci dalam cuplikan diatas adalah pada kata “beberapa jam”, “terus berdering”, dan “dikontak.” kata “beberapa jam” artinya tidak lama atau dalam waktu sesegera mungkin yang berarti nama sugianto sabran sudah ada dalam rencana sebelumnya hanya menunggu momen atau waktu yang tepat. rencana untuk menghubungi sugianto yang pada tahun 2010 pernah berurusan dengan bambang dalam sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada) bupati kotawaringin barat. dalam cuplikan wawancara langsung, sugianto mengatakan “…saya diminta pak lucas menggugat lagi karena ini saat yang tepat…” (tempo edisi 2-8 februari 2015, hal 30). sugianto mengatakan ‘saat yang tepat’ yang berarti bahwa mantan tim pengacara yaitu carel ticualu dan lucas sudah mempersiapkan jauh-jauh hari saat menggugat lagi dikarenakan bukti yang dimiliki sudah cukup untuk melengkapi alat bukti. dua hari kemudian setelah bambang mengumuman budi gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi, sugianto terbang ke jakarta pada 15 januari 2015, dimana pada tanggal 19 januari mengajukan pengaduan secara resmi bahwa bambang widjojanto telah melakukan perbuatan pidana dengan menyuruh saksi memberikan keterangan tak sesuai dengan kenyataan. selanjutnya pada babak kedua dari edisi tempo 2-8 februari 2015 ini juga ditemukan tulisan berjudul “jejaring pengacara para penggugat” yang menyebutkan beberapa tokoh lain yaitu johan budi, badrodin haiti, budi waseso, dan viktor sebagai deputi pencegahan. sedangkan nama muhammad suherman merupakan saksi dalam sidang gugatan sugianto sabran tahun 2010. suherman adalah pelapor yang bersaksi bahwa kubu sugianto membagi-bagikan amplop uang dan foto-foto pembagian uang itu menggugurkan kemenangan sugianto. tempo menuliskan johan budi segera menelepon badrodin haiti, pada saat itu badrodin sedang menggelar rapat dengan penasehat ahli dan perwira utama mabes polri, budi waseso hadir dalam rapat tersebut. melalui telepon, badrodin mengatakan tidak mengetahui soal penangkapan bambang, demikian pula dengan budi waseso sebagai kepala bareskrim. tempo mencatat bahwa budi waseso menjelaskan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan di bareskrim polri, bahwa surat perintah penangkapan tidak harus ditandatangani oleh kabareskrim. hal ini dikarenakan penyidik bersifat independen dan keputusan di lapangan adalah keputusan penyidik. sementara itu, dalam peraturan polori nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, tidak diatur secara spesifik mengenai penanggungjawab surat penyidikan dan pembentukan tim penyidikan. dalam pasal 33 ayat 3 hanya disebutkan penyidik yang menangkap seorang tersangka wajib dilengkapi surat perintah yang ditandatangani oleh atasan. berdasarkan apa yang dijelaskan oleh budi waseso ini tampak bahwa budi waseso sebagai kepala bareskrim tidak selalu mengikuti dan menandatangani surat penyidikan dan penyelidikan. namun tempo juga menuliskan bahwa pada pasal 78, tidak disebutkan secara spesifik siapa yang disebut sebagai atasan penyidik meskipun pada ayat 1 menyebutkan bahwa pejabat terendah sebagai atasan adalah kepala badan reserse. pasal yang membingungkan ini digunakan oleh budi waseso untuk menjelaskan 130 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 mengapa budi waseso tidak tahu menahu mengenai penangkapan bambang widjojanto. sedangkan victor, pemimpin penyidik dalam penangkapan bambang, menyatakan bahwa bambang widjojanto layak untuk ditangkap karena tergolong kasus yang berat. victor menyatakan bahwa bukti-bukti sudah kuat dan telah memeriksa enam saksi perkara dan tiga saksi ahli. meskipun tidak dijelaskan dengan persis sebenarnya kapan kesaksian tersebut dibuat mengingat pendeknya jarak antara waktu kunjungan sugianto sabran ke bareskrim dengan waktu penangkapan bambang. selain itu, polisi menggunakan dua ahli hukum pidana dan seorang ahli bahasa untuk mengukuhkan kesaksian di hadapan notaris sebagai dokumen untuk menjerat bambang. di bagian terakhir babak kedua ini, tempo mewawancarai narasumber dari warga pangkalan benteng, yang menjadi saksi dalam sidang pada tahun 2010. saksi tersebut adalah muhammad suherman, dia menyatakan bahwa bambang memintanya menyampaikan fakta dan menjaga etika. suherman juga menyatakan bahwa sebenarnya ada saksi palsu dalam sidang. suherman dalam tempo (edisi 2-8 februari 2015, hal 33) mengatakan “mereka tak saya kenal, tapi menyatakan telah memberikan keterangan palsu di sidang,” ujarnya. “salah satunya mengaku bernama kusmiadi.” kisah dalam babak ketiga ini diawali dengan rentetan kasus yang muncul setelah penangkapan bambang. zulkarnaen dan adnan pandu praja dilaporkan menerima suap rp 5 milyar dan mobil toyota camry ketika menjadi kepala kejaksaan tinggi jawa timur tahun 2011. pengadunya adalah mantan ketua dewan perwakilan rakyat daerah jawa timur, fathorrasjid. fathorrasjid dituntut zulkarnain hingga dihukum enam tahun karena terbukti melakukan korupsi sebesar rp 8.5 milyar dalam proyek yang sama dengan tuduhan penyuapan. sedangkan adnan pandu parja dilaporkan kuasa pemilik saham pt daisy timber di berau, kalimantan timur. adnan dilaporkan telah mengambil saham perusahaan secara illegal. victor menyatakan kasus adnan dan zulkarnaen agak sulit dicari buktinya. justru samad yang buktinya kuat telah membantu seseorang membuat kartu identitas dengan menggunakan kartu keluarganya guna mengurus paspor. sebagai penutup, victor menyatakan bahwa bukti-bukti sudah kuat mengenai pelanggaran hukum oleh ketiga komisioner kpk. dalam pernyataannya, viktor secara eksplisit menyatakan “…dengan begitu, kpk tak lagi punya pemimpin yang akan memutuskan pemeriksaan terhadap budi gunawan jika gugatan praperadilan penetapan sebagai tersangka ditolak hakim pengadilan jakarta selatan. “jika abraham samad menjadi tersangka, kpk hancur,” ucap viktor. (tempo edisi 2-8 februari 2015, hal 33). serangan polri kepada kpk ini seakan memberi kesan bahwa polri mengahalalkan segala cara demi menyelamatkan budi gunawan (sang calon kapolri) yang tidak jadi dilantik malah menjadi tersangka kasus korupsi (analisis subbab iv.2.1 tentang ‘ada apa dengan budi gunawan’). laporan utama tempo edisi 9-15 februari 2015 “dalam bidikan ‘koalisi besar’ diawali dengan teras berita yang mengungkapkan bahwa markas besar kepolisian sedang mengerahkan para penyidiknya untuk membidik pemimpin kpk sekaligus menghambat pemeriksaan budi gunawan, hendropriyono dan hasto kristiyanto. berikut adalah model aktan yang pertama tentang skenario pelaporan abraham samad: 12 berikut adalah model aktan yang pertama tentang skenario pelaporan abraham samad: pada model aktan tersebut diatas, karakter yang terlibat adalah pihak polri yaitu bareskrim dan kombes karyoto, sedangkan pihak kpk ada nama abraham samad, serta tokoh diluar kpk dan polri yaitu yusuf sahide dari kpk watch. laporan yusuf sahide ditujukan kepada bareskrim. berdasar pada pasal 36 undang-undang kpk tentang larangan pemimpin komisi bertemu dengan pihak beperkara, maka polisi bergerak untuk mengajukan samad telah telah melakukan pelanggaran terhadap uu tersebut. yusuf sahide yang ditulis oleh tempo dengan label „mengaku‟ dari kpk watch melaporkan abraham samad telah melanggar pasal dalam uu tersebut dikarenakan bertemu dengan hasto kristiyanto dari pihak pdip. sedangkan tidak ditemukan penghambat dalam model aktan tersebut. hal ini sedikit berbeda dengan model aktan kedua yang ditemukan dalam narasi tempo pada babak pertama ini, dimana kombes kartoyo yang semula menjadi pendukung subjek (bareskrim) untuk mencapai tujuan (objek), kemudian menjadi pengirim pada model aktan kedua dengan objek yang berbeda. pergeseran relasi karakter dalam sebuah narasi dalam hal ini sangat mungkin terjadi bergantung pada bagaimana alur dan penokohan dalam cerita. objek pelanggaran pasal 36 undang-undang kpk tentang larangan pemimpin komisi bertemu dengan pihak beperkara penerima abraham samad pengirim yusuf sahide kpk watch subjek bareskrim pendukung kombes karyoto penghambat --tidak ada- pada model aktan tersebut diatas, karakter yang terlibat adalah pihak polri 131 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... yaitu bareskrim dan kombes karyoto, sedangkan pihak kpk ada nama abraham samad, serta tokoh diluar kpk dan polri yaitu yusuf sahide dari kpk watch. laporan yusuf sahide ditujukan kepada bareskrim. berdasar pada pasal 36 undangundang kpk tentang larangan pemimpin komisi bertemu dengan pihak beperkara, maka polisi bergerak untuk mengajukan samad telah telah melakukan pelanggaran terhadap uu tersebut. yusuf sahide yang ditulis oleh tempo dengan label ‘mengaku’ dari kpk watch melaporkan abraham samad telah melanggar pasal dalam uu tersebut dikarenakan bertemu dengan hasto kristiyanto dari pihak pdip. sedangkan tidak ditemukan penghambat dalam model aktan tersebut. hal ini sedikit berbeda dengan model aktan kedua yang ditemukan dalam narasi tempo pada babak pertama ini, dimana kombes kartoyo yang semula menjadi pendukung subjek (bareskrim) untuk mencapai tujuan (objek), kemudian menjadi pengirim pada model aktan kedua dengan objek yang berbeda. pergeseran relasi karakter dalam sebuah narasi dalam hal ini sangat mungkin terjadi bergantung pada bagaimana alur dan penokohan dalam cerita. berikutnya adalah terbitan tempo edisi 16-22 februari 2015 dengan judul cover “teror untuk kpk.” tulisan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini (babak pertama) adalah artikel utama yaitu “malam di restoran cepat saji.” pada babak pertama ini dikisahkan bagaimana teror untuk kpk tersebut secara kronologi terjadi, dimana kisah diangkat dari sudut pandang endang tarsa (sebagai bagian dari kpk). pada babak pertama ini, dikisahkan oleh tempo bagaimana relasi karakter dengan mengambil setting lokasi di restoran cepat saji mc donald’s larangan, ciledug, banten. berikut adalah gambaran relasi karakter ‘malam di restoran cepat saji’ dengan model aktan: 13 berikutnya adalah terbitan tempo edisi 16-22 februari 2015 dengan judul cover “teror untuk kpk.” tulisan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini (babak pertama) adalah artikel utama yaitu “malam di restoran cepat saji.” pada babak pertama ini dikisahkan bagaimana teror untuk kpk tersebut secara kronologi terjadi, dimana kisah diangkat dari sudut pandang endang tarsa (sebagai bagian dari kpk). pada babak pertama ini, dikisahkan oleh tempo bagaimana relasi karakter dengan mengambil setting lokasi di restoran cepat saji mc donald‟s larangan, ciledug, banten. berikut adalah gambaran relasi karakter „malam di restoran cepat saji‟ dengan model aktan: pada model aktan diatas tampak bagaimana relasi diantara para tokoh dalam babak pertama yang menggambarkan endang tarsa sebagai tokoh kunci untuk menggagalkan penetapan budi gunawan sebagai tersangka. posisi endang tarsa yang merupakan tokoh kunci yang menyaksikan seluruh proses praperadilan, menunjuk penyidik, dan yang menandatangani surat perintah penyidikan (tempo edisi 16-22 februari 2015, hal. 6). artinya endang mempunyai peran yang strategis dalam kisah penetapan budi gunawan. dalam artikel disampaikan bahwa endang tidak serta merta bersedia dengan tawaran antam dengan dua skenario tersebut. endang berkali-kali mengucapkan „terima kasih‟ atas penghambat penetapan budi gunawan sudah sesuai prosedur objek mengikuti skenario polri penerima budi gunawan pengirim brigadir jenderal antam novambar subjek kombes endang tarsa pendukung brigadir kepala rahmat gunawan pada model aktan diatas tampak bagaimana relasi diantara para tokoh dalam babak pertama yang menggambarkan endang tarsa sebagai tokoh kunci untuk menggagalkan penetapan budi gunawan sebagai tersangka. posisi endang tarsa yang merupakan tokoh kunci yang menyaksikan seluruh proses praperadilan, menunjuk penyidik, dan yang menandatangani surat perintah penyidikan (tempo edisi 1622 februari 2015, hal. 6). artinya endang mempunyai peran yang strategis dalam kisah penetapan budi gunawan. dalam artikel disampaikan bahwa endang tidak serta merta bersedia dengan tawaran antam dengan dua skenario tersebut. endang berkali-kali mengucapkan ‘terima kasih’ atas tawaran antam. selain itu endang menyatakan bahwa penetapan tersangka budi gunawan sudah sesuai prosedur undang-undang kpk yang mengatur penetapan tersangka yang didasari dua alat bukti dan tak perlu memanggil calon tersangka. artinya, alat bukti sudah terpenuhi sehingga penetapan budi gunawan sebagai tersangka sudah memenuhi ketentuan kpk. pertemuan dengan endang terjadi 2 kali pada hari yang berurutan, pada artikel disebutkan demikian (tempo edisi 16-22 februari 2015): a) hal. 34, paragraf ke-1: “…restoran cepat saji mc donald’s di larangan, ciledug, banten, seperti biasa ramai pada minggu malam pekan lalu. satu keluarga merayakan ulang tahun anaknya di ruang khusus yang tersekat dinding kaca. dalam suasana seperti itulah sejumlah polisi yang kini berbeda institusi bertemu…” b) hal. 34, paragraf ke-3: “…itu pertemuan kedua setelah pada sabtu malam di tempat yang sama…” 132 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 c) hal. 36, paragraf ke-3: “…endang diundang bertemu lagi pada minggu malam, “saya tidak puas dengan jawaban kang endang kemarin,” kata agung setia seperti yang ditirukan seseorang yang mendengar cerita endang…” dari data diatas terungkap bahwa pertemuan di restoran mc donald’s terjadi dua hari berturut-turut yaitu sabtu malam dan minggu malam. pada caption foto restoran mc donald’s disebutkan bahwa tanggal pertemuan tersebut adalah 13 februari 2015, pada hari jumat. namun jika merujuk pada hari sabtu dan minggu maka pertemuan tersebut terjadi pada 14-15 februari 2015. berdasarkan data yang dihimpun tempo berjudul ‘ini kisah penyidik kpk dipaksa ikut skenario perwira polisi,’ (20 februari 2015) menuliskan bahwa endang diundang bertemu lagi. agung mengulangi permintaan agar endang mengikuti skenario polisi. sedangkan antam meminta endang mundur dari jabatan direktur penyidikan kpk dengan surat yang sudah disiapkan. pembicaraan mengeras karena endang bertahan seperti jawaban malam sebelumnya. ia terus-menerus mengucapkan “terima kasih” atas tawaran yang disampaikan koleganya di kepolisian itu. menurut seorang penyidik, endang juga mengatakan tak ingin mundur dari jabatan itu. hasil pertemuan tersebut menunjukkan unsur pemaksaan yang dilakukan antam novambar dan komisaris besar agung setia, terhadap endang tarsa agar mengundurkan diri sebagai direktur penyidikan komisi pemberantasan korupsi. alasan lain mengapa antam dan agung “ngotot” ingin kembali bertemu endang? berdasarkan (sunudyantoro, 2015, ‘ini kisah penyidik kpk dipaksa ikut skenario perwira polisi,’ http://pemilu.tempo.co/, diakses 27/11/16) pada pertemuan sebelumnya, endang bersikukuh bahwa penetapan tersangka budi gunawan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. ia mengutip undang-undang kpk yang mengatur penetapan tersangka didasari dua alat bukti dan tak perlu memanggil calon tersangka lebih dulu. selanjutnya di malam kedua, antam dan agung nampaknya kembali menemukan jalan buntu, karena endang tetap bersikukuh tidak ingin mengikuti instruksi keduanya dan juga mengatakan tak ingin mundur dari jabatan itu. merujuk pada artikel yang dituliskan sunudyantoro (http://pemilu. tempo.co/, diakses 27/11/16), usai mendengar penjelasan dari endang, tiba-tiba antam menjentikkan jari tangannya. rupanya, ia memberi kode kepada orang-orang yang duduk di teras mcdonald’s. enam orang masuk dalam sekejap, termasuk seorang polisi wanita. mereka diperkenalkan oleh antam sebagai anggota brigade mobil. “ini anggota saya. mereka akan menuruti apa pun perintah saya kepada kamu,” ujarnya. melihat situasi seperti itu, dapat dibayangkan wajah antam ketika berbicara dengan endang seperti film-film mafia di layar kaca. di sisi lain ucapan antam menunjukkan nada mengancam endang, dengan kata lain, apabila endang tidak menuruti perintahnya, maka akan terjadi sesuatu pada dirinya bahkan keluarganya. terdapat tiga bagian dalam analisis model aktan. pertama, relasi struktural antara subjek dan objek, relasi ini disebut juga relasi hasrat atau axis of desire. pada artikel ini endang tarsa digambarkan sebagai seseorang yang harus mengikuti skenario yang dibuat oleh polri. skenario tersebut ada dua yaitu: (1) endang bersaksi dalam sidang pra-peradilan penetapan budi gunawan oleh kpk. bahwa penetapan budi gunawan sebagai tersangka atas desakan abraham samad dan wakilnya. “…endang diminta menyatakan bahwa penetapan tersangka calon kepala polri yang telah disetujui dewan perwakilan rakyat itu dilakukan atas desakan ketua kpk abraham samad dan wakilnya, bambang widjojanto…” (tempo edisi 16-22 februari 2015, hal 34). skenario berikutnya (kedua) adalah endang mengundurkan diri dari kpk, bahkan surat sudah disiapkan. dalam artikel disebutkan demikian: 133 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... “… antam meminta endang mundur dari jabatan direktur penyidikan kpk dengan surat yang sudah disiapkan…” (tempo edisi 16-22 februari 2015, hal 36). endang tarsa yang merupakan orang penting dalam penetapan budi gunawan sebagai tersangka diposisikan sebagai orang yang sekaligus bisa di lobby untuk kepentingan polri. pada bagian ini, endang ditampilkan sebagai sosok dengan karakter yang lemah, tidak berintegritas, membutuhkan bantuan, dan tidak komit pada pendirian. meskipun di bagian awal diceritakan bahwa endang berkali-kali menolak tawaran antam dengan dasar bahwa penetapan budi gunawan sudah sesuai prosedur kpk. endang tarsa sebagai tokoh yang sangat strategis posisinya dalam bagian cerita ini, namun sekaligus sangat lemah dan tampak tidak berintegritas terutama ketika dihadapkan pada sulitnya membuat keputusan ketika kemudian anaknya menjadi taruhannya. dalam konteks ini, endang tarsa merupakan representasi dari kpk yang berada pada posisi sulit. disisi lain ia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. endang tarsa sudah melakukan hal tersebut. disebutkan dalam artikel pertemuan harus sampai dua kali hingga endang tarsa menyerah dengan ajakan polri. kedua, relasi anatar pengirim (destinator) versus penerima (receiver) atau disebut juga sebagai sumbu pengiriman (axis of transmission). pada bagian ini pengirim adalah brigjen antam novambar dan penerima adalah budi gunawan. antam novambar mempunyai relasi yang kuat dengan budi gunawan. disebutkan dalam artikel kalau antam novambar merupakan direktur reserse umum kepolisian daerah bali sedangkan saat itu budi gunawan sebagai kapolda bali. dalam artikel hanya disebut sebagai kepalanya (kepala antam novambar). relasi antara antam novambar tersurat sekaligus tersirat dalam bagian terakhir dalam babak pertama tulisan tempo edisi 16-22 februari 2015, hal. 36. “antam menyalami dan memeluk endang. direktur reserse umum kepolisian daerah bali ketika budi gunawan jadi kepalanya itu menghubungi seseorang melalui telepon yang ia panggil “jenderal.” ia melapor telah berhasil menjalankan misi. antam novambar digambarkan sebagai bawahan yang patuh pada atasannya. sistem senioritas dan garis komando pada kepolisian menjadikan antam akan selalu patuh pada posisi diatasnya. maka ketika antam melaporkan kepada seseorang yang dia panggil ‘jenderal’ sangat wajar. dikarenakan posisi jenderal lebih tinggi dibandingkan brigadir jenderal. apalagi dalam teks disebutkan bahwa antam novambar adalah ‘bawahan’ budi gunawan ketika di polda bali. tersirat dan tersurat bahwa jenderal budi gunawan adalah atasan antam novambar dalam tulisan babak pertama tempo tersebut. kredibilitas kpk dipertanyakan begitupun kredibilitas polri sebagai lembaga penegak hukum, ketika kpk mengusik lembaga tertinggi di indonesia yang menangani kasus kriminal. narasumber dari babak pertama adalah choirul anwar, manajer mcd pada hari itu. choirul mengkonfirmasi bahwa terjadi pertemuan kpk dan polri, meski choirul tidak tahu apa yang dibicarakan oleh kedua belah pihak. narasumber berikutnya adalah ‘seseorang’ yang dikatakan dalam teks mendengar kisah pertemuan tersebut dari cerita endang. narasumber berikutnya adalah frederich gunadi, pengacara budi gunawan. nara sumber dari pelaku secara langsung belum muncul pada babak pertama ini. kedua narasumber yaitu ‘seseorang’ dan frederich gunadi mewakili dari kedua belah pihak. secara meyakinkan kedua belah pihak berusaha untuk mengkonfirmasi kejadian yang berlangsung. prinsip cover both side berusaha diupayakan tempo yang mengedapankan keberimbangan sudut pandang melalui orang kedua, bukan pelaku utama dari peristiwa. namun keberimbangan sumber belum tampak kuat, hal ini dikarenakan naskah cerita semua berasal dari sudut pandang ‘seseorang’ yang berada di pihak endang tarsa. sedangkan 134 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 manajer mcd hanya untuk konfirmasi terjadi pertemuan. kemudian, dari pihak antam novambar memberikan ‘konfirmasi’ dari kisah pertemuan endang–antam, namun tidak langsung berkaitan dengan peristiwa, hanya memberikan konteks bahwa endang akan menjadi saksi yang mengejutkan dalam sidang pra peradilan penetapan budi gunawan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi. pada babak kedua dalam laporan utama tempo edisi 16-22 februari 2015, merupakan kisah lanjutan setelah pertemuan di mcdonald (babak pertama). pada bagian ini dilakukan konfirmasi ke banyak pihak mengenai peristiwa tersebut. babak kedua ini merupakan bridgeatau jembatan untuk menuju kepada akhir dari solusi kisah pertemuan antam novambar dan endang tarsa. beberapa tokoh diminta keterangan oleh tempo berkaitan dengan peristiwa di mc donald’s larangan, ciledug, banten. beberapa profil karakter dan tokoh yang terlibat adalah antam novambar, endang tarsa, nur cholis (komisioner komisi nasional hak asasi manusia). nur cholis diminta hadir untuk mendengarkan kisah endang tarsa. lalu ada frederich yunadi, pengacara budi gunawan, agung setia dan bambang widjojanto (pihak kpk yang mendapat laporan dari endang tarsa). babak kedua ini dimulai dengan pernyataan antam akan dugaan intimidasi yang dilakukan kepada endang tarsa (penyidik kpk). berikut ini isi pernyataan para narasumber: a) hal. 37, paragraf ke-1: “…tak ada terror-teror. kami malah bersalaman bahkan berpelukan…” b) hal. 37, paragraf ke-2: “…saya bantu dengan meloloskan anaknya, ujarnya. “bayangkan, itu semua penghargaan buat endang dan anaknya.” c) hal. 37, paragraf ke-11: “…saya katakan kepada mereka, kamu kawal ya. jangan sampai lepas, jangan sampai diambil orang. karena dia mau bersaksi untuk kita,” ujarnya. kutipan langsung tersebut dikatakan oleh antam. antam menyangkal telah melakukan intimidasi, bahwa anggota brigadir mobil yang ia bawa justru disiapkan untuk mengawal endang bukan untuk intimidasi. antam justru melihat hal tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada endang dan anaknya. apalagi menurut antam, anaknya endang tak lulus tes kesehatan sebagai salah satu syarat kenaikan tingkat. antam konsisten bahwa apa yang dilakukan kepada endang tarsa bukan merupakan intimidasi. antam bahkan memposisikan dirinya sebagai penolong terhadap kesulitan yang dialami anak endang tarsa. melalui kehadiran anggota brimob, pelukan, dan jaminan lulus bagi anak endang, hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada intimidasi, menurut antam. namun ketiga pernyataan endang tersebut dinegasikan oleh antam sendiri melalui telepon pada endang tarsa yang oleh endang telepon dari antam dipengeras suara dan didengarkan oleh pimpinan kpk, kesaksian endang direkam dan dikomentasikannya. berikut ini ucapan antam yang dikutip oleh tempo: “kasihan orang sumedang ini. sebentar lagi matahari akan gelap, bulan akan gelap” (hal. 37 paragraf ke-9). pada bagian berikutnya, tempo melakukan konfirmasi kepada endang tarsa. berikut ucapan endang tarsa: “..anda tahu jalan ceritanya tak begitu,” katanya kepada muhammad rizki dari tempo (hal. 37 paragraf ke-3). endang menolak untuk memberikan konfirmasi. dia menjawab dengan singkat kepada wartawan tempo bahwa kisahnya diputar balikkan. dari apa yang dikatan oleh endang tarsa, menyatakan bahwa seolah wartawan tempo telah mendapatkan cerita pertemuan tersebut secara lebih lengkap. statemen endang tarsa hanya menguatkan, apa yang sudah ditemukan oleh tempo di lapangan. sementara agung setia menolak untuk berkomentar (hal. 37 paragraf ke-4), sebaliknya dia meminta tempo untuk langsung konfirmasi pada endang. agung setia adalah kepala subdirektorat pencucian uang badan reserse kriminal 135 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... markas besar kepolisian negara republik indonesia. agung setia bersama dengan antam menemui endang untuk melakukan negosiasi berkaitan penetapan budi gunawan sebagai tersangka. berikut ini yang dikatakan oleh agung setia: “…coba tanya yang bersangkutan saja,” ujarnya pada singgih soares dari tempo (hal. 37 paragraf ke-4). disisi lain, bambang widjojanto yang mendapatkan laporan dari endang tarsa pada keesokan harinya, menyatakan bahwa: “…kami harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi penerornya,” kata bambang (hal. 37 paragraf ke-6). yang dimaksud dengan bergerak cepat adalah, bambang membentuk 4 (empat ) tim, satu tim bergerak ke mc donald’s sedangkan (tim, peneliti) lainnya bergerak ke rumah endang tarsa untuk menjemput anak dan istrinya lalu membawanya ke tempat yang aman. salah satu pengacara budi gunawan yakni frederich yunadi mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa dan sudah lupa pada akarnya (hal. 37 paragraf ke-10). apa yang disampaikan oleh yunadi tersebut mengingatkan kepada publik bahwa endang tarsa adalah bagian dari polri yang ditugaskan sebagai penyidik di kpk. sebagai bagian dari polri, maka apa yang dikatakan yunadi itu merupakan sebuah pernyataan tidak langsung bahwa seharusnya endang tarsa mengikuti apa perintah pemimpinnya di polri. apalagi polri mengenal garis komando yang kuat, dimana yang disebut sebagai ‘akar’ adalah polri sebagai rumah induk dari endang tarsa. sebagai penutup di babak kedua ini, tempo mengambil pernyataan antam novambar mengenai ketidakhadiran endang tarsa dalam sidang gelar perkara. antam menyatakan bahwa: “…dia bertahan di kpk karena anaknya dijanjikan akan dimasukkan kesana,” ujarnya (hal. 37 paragraf ke12). pernyataan antam novambar ini menghadirkan anak dari endang tarsa yang seolah-olah menjadi penentu setiap keputusan endang tarsa. jika di babak pertama dikatakan bahwa endang tarsa bersedia mengikuti permintaan antam novambar dikarenakan anak endang tarsa, brigadir kepala rahmat gunawan saat ini bekerja di kepolisian daerah metro jaya. sebagai penutup dari edisi 16-22 februari 2015 ini, babak ketiga menyebut beberapa nama sebagai penentu keputusan atau juga orang paling berpengaruh untuk dapat menyelesaikan kasus yang disebutkan dalam bagian babak pertama. adapun karakter yang terlibat adalah joko widodo (presiden ri), jenderal endriartono sutarto (mantan panglima tni, saat itu salah satu tim konsultasi kpk-polri), jenderal badrodin haiti (wakil kepala polri – saat itu), dan bambang widjojanto (wakil pimpinan kpk). pada bagian ini, tempo melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dinilai mempunyai kedudukan untuk mengambil keputusan yang signifikan terhadap kasus ini. maka tokoh yang diwawancarai adalah presiden ri, dimana kpk bertanggung jawab langsung, wakapolri saat itu, dan mantan panglima tni sebagai tim konsultasi kpkpolri. pada babak ketiga ini, para pucuk pimpinan negeri ini angkat bicara soal dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak polri. sekaligus konfirmasi dari para pucuk pimpinan polri sendiri. meskipun menggunakan kutipan tidak langsung, dan sangat mungkin sumber beritanya dari empat pimpinan kpk yang bertemu dengan presiden jokowi, namun apa yang ditulis oleh tempo menegaskan bahwa presiden sudah mengetahui tentang kasus ini dan segera kasus diusut. berikut kutipan tidak langsung pernyataan presiden ri: presiden menyatakan terror harus dihentikan. ia meminta polisi menangkap pelakunya (hal. 37 paragraf ke-13). menanggapi perintah pesiden tersebut, maka badrodin haiti menyatakan bahwa: “…menurut badrodin, budi waseso membenarkan kabar bahwa antam novambar diberitugas mendatangai endang karena mendengar ia hendak mengundurkan diri dari kpk. “selain tim inti dari reserse, ada tim pendukung yang direkrut dari luar bareskrim,”katanya…” (tempo edisi 16136 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 22 februari 2015, hal. 37). bagi polri, perintah presiden itu dilaksanakan dengan cara meminta konfimasi kepada budi waseso mengenai apa yang sedang terjadi dan mengkonfirmasi siapakah endang dan kepentingan endang dalam kisruh kpk dan polri. badrodin haiti, berdasarkan konfimrasi dari budi waseso, menyatakan bahwa pertemuan di mc donald tersebut adalah pertemuan biasa. sementara itu, badrodin haiti meminta endang untuk melaporkan teror yang menimpanya. senada dengan budi waseso yang dinyatakan pada endang, antam mengatakan bahwa pertemuan tersebut dikarenakan antam dan endnag berasal dari kampung yang sama. apa yang disampaikan oleh antam seolah-olah pertemuan tersebut merupakan pertemuan reunian atau keguyuban biasa dikarenakan mereka berdua berasal dari kampung yang sama. selain sekampung, antam mengatakan bahwa ia mendekati endang dikarenakan sesama perwira di mabes polri. apa yang dilakukan oleh antam mengingatkan kepada endang dan juga kepada publik bahwa sejatinya kpk dan polri adalah sesaudara kandung namun berbeda tugas dan kewajiban. “sebagai insan polri, saya merasa perlu mengajak dia memberikan kesaksian sebenarnya. dia lupa, dia bisa bekerja di kpk karena dia polisi,” kata antam (tempo edisi 16-22 februari 2015, hal. 38). artikel ini ditutup dengan pelaporan kasus intimidasi terhadap anggota penyidik kpk kepada komisi nasional hak asasi manusia. selain intimidasi melalui pertemuan di mcdonald, endang tarsa juga melaporkan bahwa dia diikuti orang tidak dikenal dan memaksa melihat isi telepon. laporan tersebut melengkapi bahwa intimidasi yang dilakukan kepada anggota penyidik kpk adalah sangat serius. keluarga endang tarsa kini tinggal di rumah perlindungan komisi pemberantasan korupsi. berdasarkan model aktan yang dilakukan pada relasi antar karakter dan bagaimana karakter ditampilkan dalam kisah pada laporan utama tempo dari tiga edisi (2-8 februari, 9-15 februari, dan 16-22 februari 2016). ketiga edisi tempo membahas mengenai lumpuhnya kpk yang secara sengaja dirancang secara sistematis dan terencana. ketiga artikel yaitu pelurupeluru pembunuh cicak, dalam bidikan koalisi besar, dan malam di restoran cepat saji menampilkan karakter kpk dan polri sebagai pemburu dan buruan. cicak dan buaya digambarkan bukan sebagai saudara sekandung namun sebagai pemangsa dan mangsanya. menggunakan metafora cicak dan buaya jilid dua, kpk dan polri tampil seperti lawan dalam laga namun dengan kekuatan yang berbeda dan tak berimbang. pada artikel “malam di restoran cepat saji” para penyidik kpk yang berasal dari polri merupakan senjata yang digunakan bareskrim (sebagai bagian dari polri) untuk melemahkan kpk dari dalam internal kpk sendiri. hal ini ditunjukkan dengan terseretnya endang tarsa dalam konflik kpk dan polri. menggunakan skenario yang mengintimidasi keluarga, endang tarsa dihadapkan pada profesionalisme dan juga melindungi keluarga. dari kisah endang tarsa yang mewakili kpk didapatkan kesimpulan bahwa usaha melemahkan kpk melalui intimidasi dan pemaksaan kepada penyidik yang merupakan bagian dari polri. pola kedua yang digunakan adalah dengan menggunakan pasal-pasal untuk menjerat pimpinan kpk. pada artikel “dalam bidikan koalisi besar” dijelaskan bahwa delik pasal aduan tersebut dilaporkan oleh masyarakat yang bukan bagian dari kpk dan polri dimana aduan tersebut diajukan kepada bareskrim berdasarkan laporan masyarakat yang sebenarnya dipertanyakan. tempo beberapa kali dalam tulisannya menyebutkan bahwa seolah-olah dibuat dengan mendadak dan penuh pemaksaan serta dicari-cari, maka usaha untuk memperkarakan para pimpinan ditempuh melalui perangkat hukum. pola ketiga adalah intimidasi terhadap kinerja kpk. hal ini berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh kpk. penarikan berkas yang sedang diusut oleh kpk dimana 137 anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis, kpk: korban balas dendam polri ... berkas yang diminta oleh bareskrim adalah kasus yang berkaitan dengan pdip. selain itu muncul nama-nama tokoh dari pdip dan orang dekat megawati. hal ini menjadi simpul yang kuat untuk mengindikasikan bahwa konflik kpk-polri ini sebenarnya adalah bagian kecil dari konflik yang lebih besar yang melibatkan partai besar di indonesia, yaitu pdip. hal ini tergambarkan dalam artikel “dalam bidikan koalisi besar.” simpulan narasi pemberitaan tentang kpk dan polri dalam majalah tempo sebagai produk teks berita memiliki karakter yang sangat mirip dengan kisah-kisah bercerita lainnya (karya fiksi/ dongeng/ film, dll.) narasi sendiri seringkali disebut sebagai representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian kejadian-kejadian yang dikisahkan kembali. kesimpulan dari penelitian ini adalah kpk dinarasikan sebagai pihak yang lemah, penuh dengan masalah, dan melanggar etika sehingga harus ditangani dan diselesaikan oleh bareskrim polri. dalam ketiga kisah ini, polri yang diwakili bareskrim dinarasikan sebagai lembaga yang mengayomi dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran undang-undang. kpk kemudian direpresentasikan sebagai pihak yang salah karena melanggar aturan, sedangkan polri adalah pihak yang benar karena menegakkan aturan. melumpuhkan kpk dengan cara yang sistematis merupakan langkah benar, tepat, dan sesuai prosedur yang dilakukan oleh polri sebagai lembaga penegak hukum. kelemahan dalam penelitian narasi masalah sumber referensi. hal ini disebabkan analisa dalam narasi tidak bisa keluar dari teks yang ada. interteks hanya digunakan sebagai analisa konteks dari teks. oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai model model narasi pada bentuk teks lainnya yang berbeda dalam penelitian ini. penelitian ini menggunakan teks yang merupakan bentuk pelaporan jurnalistik investigasi. maka kesulitan intertekstualitas dalam penelitian ini adalah menjadi problem utama dalam analisa. acknowledgement penelitian ini merupakan penelitian dosen pemula yang didanani oleh direktorat riset dan pengabdian masyarakat direktorat jenderal penguatan riset dan pengembangan, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sesuai dengan surat perjanjian penugasan pelaksanaan program penelitian nomor: 003/sp2h/p/k7/km/2016 tanggal 25 april 2016 138 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 referensi eriyanto. (2013). analisis naratif: dasardasar dan penerapannya dalam analisis teks berita media. jakarta: kencana. birowo, m. antonius (editor). (2004). metode penelitian komunikasi. yogyakarta: gitanyali. elliot, jane. (2005). using narrative in social research. london uk. eriyanto. (2013). analisis naratif (dasardasar penerapannya dalam analisis teks berita). jakarta: kencana prenada. harsono, andreas. (2010). agama saya adalah jurnalisme. yogyakarta: penerbit kanisius. santana, septiawan. (2004). jurnalisme investigasi. jakarta: yayasan obor indonesia. jurnal: hardy, melissa. bryman, alan. (2004). handbook of data analysis: the uses of narrative in social science research. sage research methods online. majalah tempo edisi 2-8 februari 2015 majalah tempo edisi 9-15 februari 2015 majalah tempo edisi 16-22 februari 2015 forum diskusi kpk polri http://forum.detik. com/kpk-watch-t889191.html, diakses 27/11/16). zainal arifin mochtar, pengajar ilmu hukum, ketua pukat fh ugm (dalam http:// p u k a t ko r u p s i . u g m . a c . i d / ? p = 3 8 82 , diakses 27/11/16) tentang uu kpk muhtarom, 2015 berjudul ‘ini bunyi perpu pengangkatan plt pemimpin kpk https://m.tempo.co 141 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial manzilatun ni’mah departemen sosiologi, universitas indonesia manzila.gmashmore@yahoo.com abstract this article aims to analyze the recent phenomenon of celebrities’ transformation entering political arena using bourdieu’s habitus, field, and social capital theoritical framework and the role of mass media to shine celebrities as stars in the entertainment field which they use impression management to preserve their position. the subjects are desy ratnasari and angel lelga, the two phenomenal artists who recently transform to political field. this article is using qualitative approach with descriptive case study. using bourdieu’s habitus theoritical framework, this article will begin with the explanation of habitus change from desy ratnasari and angel lelga before entering entertainment field until enter it and their transformation to political field. within that process, there is mass media which let the society ( fans) get to know them. the result is agent with more abundant capital accumulation tend to win the battle and vice versa. it explains how desy could manage to win the votes to be a member of legislature, while votes for angel lelga were insufficient. abstrak artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena transformasi selebriti menjadi politisi dengan menggunakan kerangka berpikir perubahan habitus, ranah, dan modal sosial dari bourdieu serta peran media massa dalam membuat selebriti menjadi bintang di dunia entertainment, yang mana dalam ranah entertainment itu selebriti menggunakan impression management untuk melanggengkan posisinya. yang menjadi subyek penelitian adalah desy ratnasari dan angel lelga. dengan menggunakan kerangka berpikir perubahan habitus, artikel ini diawali dengan penjelasan perubahan habitus desy ratnasari dan angel lelga sebelum memasuki dunia hiburan hingga memasuki dunia hiburan dan transformasinya ke dunia politik. di tengah proses tersebut ada peran media massa yang membuat mereka menjadi “bintang” sehingga dikenal semua kalangan masyarakat. hasil analisis artikel ini adalah agen yang memiliki alokasi modal lebih besar dan mampu mengkonversi modalnya dapat memenangkan pertarungan dan sebaliknya. hal tersebut menjelaskan bagaimana desy dapat berhasil memenangkan suara masyarakat untuk menjadi anggota legislatif, sedangkan perolehan suara angel tidak dapat mencukupi. keywords: celebrity, habitus, impression management 142 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pendahuluan saat ini adalah abad selebritas di dunia perpolitikan indonesia. dari presenter hingga pemain film tingkat atas seperti dede yusuf, rano karno, dan deddy mizwar maju sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan menang. pada masa setelah reformasi, selebriti menduduki jabatan publik merupakan hal baru yang menjadi simbol keterbukaan sebuah proses pemilihan umum. di negara lain, fenomena selebriti menjadi politisi bukanlah hal yang baru. dalam sejarah perpolitikan amerika, sudah tercatat beberapa nama artis yang menduduki jabatan publik. di antaranya, ronald reagan yang menjadi presiden ke-40 amerika tahun 1981-1989 adalah seorang aktor terkenal yang juga sebelumnya menjabat sebagai gubernur california tahun 1967 – 1975, dan arnold schwarzenegger yang menjabat sebagai gubernur california tahun 2003 – 2011 (http://news.yahoo.com/actors-steppedonto-political-stage-185007614.html diakses pada 11 oktober 2015). di india, amitabh bachchan menduduki jabatan anggota parlemen india tahun 1984 – 1987 (http:// indianexpress.com/article/entertainment/ bollywood/amitabh-bachchan-will-nevergo-back-to-politics/ diakses pada 11 oktober 2015). di indonesia, artis menduduki jabatan politik formal baru ada setelah reformasi. sebelumnya, di masa orde lama dan orde baru, artis dalam dunia politik hanya berfungsi sebagai pemanis (azis, 2004). diawali dengan terpilihnya dede yusuf menjadi wakil gubernur jawa barat untuk periode 2008–2013 dan deddy mizwar untuk posisi yang sama pada periode 2013–2018 (http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2013/02/130224_westjavavoting. diakses pada 11 oktober 2015). selain itu, juga ada rano karno aktor senior di tahun 1990an yang menjadi wakil bupati tangerang pada tahun 2008–2011, kemudian menjadi wakil gubernur banten tahun 2012–2014 dan kemudian di tengah jabatan tersebut, ia terpilih menjadi gubernur banten tahun 2014–2017 untuk menggantikan atut yang terjegal kasus korupsi (http://www. cnnindonesia.com/nasional/201508121435012 0 7 1 65 1 / ra n o k a r n o s i d o e l s a h j a d i gubernur-banten-gantikan-atut/. diakses pada 11 oktober 2015). dari sejumlah data di atas, penulis melihat bahwa kecenderungan politik saat ini adalah politik elektoral membutuhkan popularitas para wakilnya untuk mendapatkan suara masyarakat karena masyarakat sudah tidak percaya dengan politisi kawakan yang sering terjerat kasus korupsi. oleh karena itu, ditariklah artis-artis papan atas untuk menjadi wakil partai (utomo, 2013). namun, permasalahannya adalah bagaimana seorang artis dengan latar belakang dunia hiburan dapat memasuki dunia politik, sebuah arena yang amat berbeda dengan arena asalnya. menduduki jabatan publik artinya berhubungan langsung dengan tim pembuat kebijakan, yang mana jabatan ini berimplikasi langsung pada masyarakat. oleh karena itu, modal-modal lain juga harus dipunyai seorang politisi untuk menjadi wakil rakyat yang baik. penulis mempunyai beberapa argumen mengenai transformasi selebriti menjadi politisi. artis apalagi perempuan identik dengan kecantikan. secara alami, semakian tua orang menjadi tidak cantik. sedangkan pasar dunia hiburan masih diskriminatif dengan standar kecantikan—hanya yang cantik yang diminati—secara sosiologis, artis yang cukup kalkulatif dengan masa depannya mengalami perubahan habitus, yaitu ketika arena hiburan tidak dapat menjamin masa depan si artis sehingga artis tersebut harus mencari ranah lain untuk mencari penghasilan. gayung bersambut ketika kaderisasi dalam partai kurang baik sehingga tidak dapat memilih kader yang cukup kuat untuk menarik suara masyarakat. artis meskipun tidak memiliki latar belakang politik, namun mereka telah ditampilkan oleh media sebagai sosok tertentu sehingga mempunyai popularitas tinggi yang tanpa banyak usaha mereka pun sudah terkenal di kalangan masyarakat dari kelas manapun, melebihi seorang intelektual maupun politisi handal (utomo, 2013). 143 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan studi sosiologi politik mengenai selebriti menjadi politisi dengan menjelaskan perubahan habitus selebriti, peran media massa dalam menampilkan selebriti menjadi seorang bintang, serta konversi modal oleh selebriti untuk mendapatkan posisi di arena politik. (habitus x modal) + ranah = praktik adalah kerangka teoritik pierre bourdieu. bordieu adalah seorang sosiolog prancis yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh strauss dan sartre (harker, dkk, 2010). habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang menjalani kehidupan di dunia sosial. habitus terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam suatu jaringan struktur obyektif yang ada pada ruang sosial (bourdieu dalam ritzer, 2010). ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. tidak saja sebagai arena kekuatan-kekuatan, ranah juga merupakan domain perjuangan seorang aktor memperebutkan posisi-posisi di dalamnya. posisi tersebut ditentukan oleh alokasi modal yang dimiliki oleh aktor yang ada di ranah tersebut. dari sini, kita dapat melihat bahwa hierarki dalam ruang sosial tergantung pada seberapa besar modal yang dimiliki oleh aktor dan struktur modal itu sendiri (fashri, 2014; ritzer, 2010 ). bordieu menjelaskan bahwa ada beberapa jenis modal yang tersebar dalam ranah sosial, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik (fashri, 2014; ritzer, 2010). modal ekonomi mencakup alatalat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. termasuk modal budaya antara lain kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar kesarjanaan). modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. sedangkan modal simbolik adalah segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi. semakin besar seseorang mengakumulasi modal tertentu maka semakin besar pula peluang untuk mengkonversi antar modal (fashri, 2014; ritzer, 2010; utomo, 2003). selebritri dan media massa dalam setiap masyarakat pasti terdapat seseorang yang luar biasa menarik perhatian masyarakat (alberoni, 1972). salah satunya adalah orang yang perilaku dan gaya hidupnya sangat distinct sehingga menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat mengikutinya. mereka adalah selebriti dan penggemarnya (masyarakat). selebriti telah menjadi pusat perhatian masyarakat karena favorabilitas, kepribadian, reputasi, serta kisah masa lalunya (hunter et al. dalam driessens, 2013). hal itu dapat terjadi karena ada media yang selalu menyorotnya sehingga ia menjadi terkenal dan distinct daripada orang lain. termasuk masuknya selebriti dalam dunia politik, media massa mempunyai pengaruh yang cukup besar. haryati (2013) menyatakan bahwa media massa menjadi sarana penghubung tokoh politik dengan calon konstituennya. secara sistem sosial mengenai hubungan selebriti di arena publik, setiap anggota masyarakat mengetahui perihal selebriti tersebut, namun selebriti tidak mengetahui individu yang mengidolakannya. hal ini karena kepopuleran seseorang itu tergantung pada sorotan media. lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa selebriti telah menjadi elit di ranah public sphere, yaitu tempat dimana opini publik dan perilaku masyarakat dibuat (habermas dalam giddens, 2005) sehingga apa yang dilakukan selebriti juga mempengaruhi perilaku masyarakat. 144 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 impression management impression management adalah konsep yang dicetuskan oleh erving goffman menanggapi pertentangan antara “i” (diri kita sebenarnya) dan “me” (tuntutan sosial atas diri kita). pertentangan ini muncul karena ada perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat atas kita dan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. untuk menjaga kestabilan self-image, orang akan menampilkan kesan tertentu untuk audiensnya. inilah yang disebut dramaturgi, yakni bahwa sebenarnya apa yang ditampilkan aktor di depan audiens adalah seperti penampilan drama (ritzer, 2010). dari sini kita juga mengenal konsep frontstage dan backstage. panggung depan (frontstage) adalah bagian dari penampilan yang berfungsi umum untuk mendefinisikan situasi. di frontstage ada setting dan personal front. setting adalah tempat fisik yang harus ada untuk tampil. seseorang yang akan tampil di setting tertentu sebagai bagian dari penampilan mereka. seorang aktor tidak dapat tampil sampai mereka membawa dirinya sesuai setting tersebut. misalnya, jika mau operasi, maka harus ada ruang operasi, rumah sakit, taksi, dan lain-lain. sedangkan personal front itu meliputi bendabenda untuk mengekspresikan penampilan, sehingga audiens tahu apa yang akan dilakukan aktor. misalnya, seorang dokter bedah harus memakai baju bedah (clothing), ekspresi wajah serius memegang gunting bedah (bodily gesture) dan sebagainya. personal front dibagi menjadi dua, yaitu penampilan dan sikap/gaya. penampilan ini digunakan untuk menampilkan status sosial aktor, kebiasaan aktor, pekerjaan, dan sebagainya. sedangkan sikap/gaya digunakan untuk menginformasikan lawan mainnya mengenai apa yang akan dilakukan si aktor. sedangkan backstage adalah tempat dimana fakta disembunyikan dari frontstage atau tempat dimana mungkin informal action akan muncul. jika backstage tersebut muncul selama penampilan, maka sisi buruk aktor akan muncul dan kepercayaan atas aktor akan menghilang serta keadaan memalukan adalah hasilnya. aktor tidak pernah mau audiens melihat sisi backstage si aktor, oleh karena itu sedapat mungkin impression management dilakukan (ritzer, 2010; goffman, 1959). metode metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. metode penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas data. (somantri, 2005; cresswell, 1994). kasus yang dibahas dalam artikel ini adalah desy ratnasari dan angel lelga dimana mereka adalah dua orang artis yang sama-sama terjun di bidang politik. dari sini, penulis akan menganalisis perubahan habitus kedua artis tersebut dari sebelum menjadi artis, saat menjadi artis, dan saat masuk ke dunia politik. disini juga akan dibahas peran media yang menyorot artis tersebut sehingga menjadikan kedua artis tersebut elit dalam dunia entertainment. serta akan dibahas mengenai impression management yang dilakukan artis untuk melanggengkan posisinya di ranah tersebut. data diambil melalui studi dokumen berupa koran online serta dokumen pribadi berupa daftar riwayat hidup artis yang terkait, dan juga melalui studi audio-visual rekaman wawancara mendalam artis tersebut di stasiun televisi nasional. ada tujuh rekaman video yang digunakan peneliti, yaitu program satu jam lebih dekat dengan angel lelga yang tayang di tvone tanggal 15 februari 2014, satu jam lebih dekat dengan desy ratnasari yang tayang di tvone tanggal 15 november 2014, program jejak bintang: desy ratnasari dan jejak bintang: angel lelga, kata hati: desy ratnasari, kata hati: angel lelga, serta program mata najwa bertajuk gengsi merebut kursi dengan narasumber angel lelga. 145 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial hasil dan pembahasan transformasi desy ratnasari ke ranah entertainment desy ratnasari adalah seorang perempuan kelahiran sukabumi, 12 desember 1973. dalam wawancara kata hati desy ratnasari, desy bercerita bahwa saat berusia empat belas tahun, ia iseng-iseng mengisi formulir pemilihan gadis sampul. di ranah pra-entertainment sebagai awal dari analisis ini, desy sebagai gadis kampung biasa mempunyai keinginan untuk meningkatkan status sosial dengan menggunakan modal fisik, yaitu kecantikan. lalu muncul insititusi entertainment membuka kesempatan untuk menjadi gadis sampul. desy mengambil kesempatan tersebut. lalu keinginan desy didukung oleh institusi pendidikan (sekolah) dan institusi keluarga dalam bentuk izin untuk mengikuti pemilihan gadis sampul tersebut. kepada dua institusi itu desy memberikan balasan modal simbolik dalam bentuk prestise. maksudnya jika desy berhasil mendapatkan posisi dalam ranah entertainment itu, sekolah dan keluarganya pun akan mendapatkan nama baik. proses pemilihan berlanjut dan berakhir dengan kemenangan desy sebagai juara ii gadis sampul. kemenangan ini adalah awal masuknya desy di dunia entertainment. desy yang awalnya gadis kampung, sedikit demi sedikit bertransfromasi menjadi artis ibukota. kelas sosialnya di masyarakat pun naik. modal kultural desy semakin terakumulasi ketika setelah menjadi model, desy mendapat tawaran menjadi pemain film sebagai figuran. selain bermain film dan sinetron desy juga mencoba dunia tarik suara. beberapa sinetron yang dibintanginya sempat pindah lokasi syuting ke sukabumi demi mengikuti jadwal desy ratnasari. secara pribadi, guru dan keluarganya sepakat bahwa desy adalah orang yang multi-talented dan pintar secara akademik. dia bahkan tidak pernah mau absen dan selalu mendapat juara di kelasnya. mengenai kesuksesannya di berbagai bidang, dalam wawancara “satu jam lebih dekat bersama desy ratnasari”, ia menyatakan bahwa hal itu hanya kebetulan semata karena sudah menjadi prinsip desy untuk menjalankan sesuatu dengan terbaik. namun, secara sosiologis di dalam ranah entertainment, modal fisik adalah yang paling utama. desy dikenal sebagai ikon kecantikan asli indonesia. sedangkan modal kultural seperti kecerdasan dan keterampilannya berakting hanya pendukung. modal fisik sebagai modal yang paling penting dalam ranah entertainment adalah temuan dalam penelitian ini. bourdieu melewati pentingnya modal fisik dalam ranah sosial. kecantikan bisa membuat artis banyak mendapat tawaran berakting sehingga mengakumulasi modal ekonomi dalam bentuk honor acting dan disorot media sehingga mengakumulasi modal simbolik dalam bentuk popularitas. semakin banyak disorot artis akan semakin bersinar dan dikenal. desy sendiri pernah menjadi artis dengan bayaran paling mahal di tahun 1990an. perpindahan habitus desy ratnasari dari gadis kampung biasa menjadi seorang selebritis terkenal tentu saja membawa perubahan pada seluruh bidang kehidupannya. salah satunya adalah masuknya media ke dalam kehidupan desy ratnasari. karena konsekuensi menjadi artis, media pun ikut campur ke dalam kehidupan pribadinya. termasuk saat dia menikah dengan teman masa smp yang hanya bertahan sampai satu tahun. media sebagai agen penguasa public sphere dan membentuk opini publik mengekspos berita tersebut dan memunculkan wacana sosial (gosip) di masyarakat. hal tersebut dapat diterima karena selebriti adalah bagian dari elit masyarakat yang mana gaya hidup serta perilakunya menarik perhatian masyarakat. masyarakat juga membahas gosip tersebut. di dunia maya muncul thread diskusi mengenai kehidupan pribadi desy di forum.detik.com. forum.detik.com sendiri sebuah fitur dari detik.com—sebuah media massa online— yang memfasilitasi diskusi online antar fans. sesuai dengan konsep media massa yang dinyatakan oleh alberoni (1972) bahwa 146 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 setiap individu mengenal elit/artis, selalu membicarakan tindakannya namun si elit/ artis mungkin tidak mengenal individu yang membahasnya. begitupun desy mungkin saja tidak mengetahui diskusi di mayarakat dalam forum online tersebut. media kembali masuk ke kehidupan desy ratnasari ketika ia menikah kedua kalinya dengan seorang manajer. lalu, desy juga harus bersinggungan dengan media karena ia kembali bercerai dari suami keduanya. meskipun media dan masyarakat terus menerus mendesak untuk mencari tahu keadaan sebenarnya, desy tidak pernah mau memberikan penjelasan di media. berita-berita negatif dari media tersebut dapat ditutupi dengan sejumlah prestasi yang ditorehkan. diantaranya dinominasikan sebagai pelakon pembantu wanita di festival film bandung tahun 2007, aktris wanita berpengalaman versi majalah marketing award tahun 2003, dan sebagai aktris wanita dengan image baik tahun 2003. selain itu, desy juga pernah menjadi artis dengan bayaran paling tinggi di tahun 1990an, masamasa kejayaan desy di dunia entertainment. perubahan habitus dan impression management dessy ratnasari ketika sudah masuk di ranah entertainmen maka teori goffman lah yang bekerja. goffman (1959) menyatakan bahwa seorang aktor tidak dapat memulai penampilannya sampai mereka menyesuaikan diri dengan setting yang ada. dalam bahasa bourdieu, ini adalah perubahan habitus karena perubahan arena, seseorang akan menyesuaikan diri dengan habitus di arena yang ditempati. perubahan habitus pertama kali dialami desy saat ia terpilih menjadi finalis gadis sampul dan diinapkan di hotel berbintang lima. ternyata seperti konsep habitus yang dikemukakan oleh bourdieu bahwa habitus adalah struktur mental atau kognitif yang terbawa dari proses yang berulang di masa lalu, desy di hotel tersebut masih membawa habitus asalnya. dia tidak mengetahui bahwa selimut dan fasilitas lain adalah untuknya, namun setelah beberapa hari tinggal di hotel tersebut ia mulai menyesuaikan diri dengan habitus baru tersebut dan mulai mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menginap di hotel. dari pengalaman pertama hingga ia melejit menjadi artis terkenal tentu saja banyak perubahan dalam gaya hidupnya. sebelum menjadi artis, gaya hidup desy mungkin biasa saja seperti masyarakat biasa namun setelah menjadi artis, gaya hidup ini berubah. di dalam dunia entertainment memang ada subculture sendiri. budaya masyarakat biasa tidak dapat berlaku disini. misalnya cara berpakaian. selebriti di depan panggung tidak mungkin menggunakan pakaian biasa. mereka harus mengggunakan barang-barang bermerk karena itu memang yang membedakan mereka dari masyarakat biasa. bourdieu juga membahas ini dan menyebut fenomena ini distinction, yakni perbedaan selera yang dipilih untuk menunjukkan dimana kelas sosial seseorang. dalam bahasa goffman, ini adalah bentuk dari impression management untuk mendapatkan kesan seperti itulah gaya hidup selebriti. contoh lainnya adalah sejak menjadi artis, menurut data dari forum.detik. com(2012), desy tidak memperbolehkan suaminya makan di sembarang tempat. tempat makan yang dipilih harus restoran mahal. restoran mahal ini secara sosiologis bukan tempat biasa, namun ia adalah simbol bagi golongan kelas atas karena tidak semua kelas dapat membelinya. sikap—atau manner menurut bahasa goffman—desy yang memilih restoran mahal, secara sosiologis menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi di ruang sosial kalangan bawah, ia memiliki gaya makan tersendiri yang membedakan dia dari kelas di bawahnya. contoh lainnya adalah preferensi terhadap tempat untuk melahirkan. di pernikahan keduanya, desy memilih untuk melahirkan di singapura. melahirkan di luar negeri tentu saja tidak semua kalangan kelas dapat melakukannya. pulang pergi harus naik pesawat, biaya perawatan rumah sakit luar negeri yang mahal, dan biaya hidup di luar negeri juga mahal. selera yang dipilih ini secara sosiologis juga digunakan untuk mendapatkan kesan sebagai artis/ elit kelas atas. 147 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial pilihan gaya hidup yang sangat hedonis dan materialis itu sangat dramaturgi. itu adalah front stage yang ditunjukkan oleh selebriti untuk mendapatkan kesan gaya hidup selebriti yang super jetzet. dalam dramaturgi ini ada keinginan untuk meningkatkan status mereka. itu menunjukkan bahwa panggung depan (frontstage) bukan hanya untuk tampil, tetapi juga untuk menunjukkan status sosial mereka. gaya hidup yang distinct itu semakin menjadi spesial karena sorot media. oleh media massa, selebriti disebut sebagai bintang / star yang merupakan simbol untuk sesuatu yang bersinar. selebriti didukung menjadi bersinar ketika gaya hidup selebriti diekspos oleh media massa seperti silet, insert, dan program berita entertainment lainnya. seorang artis dengan modal simboliknya mampu menunjukkan sistem simbol yang dominan sehingga membuat masyarakat kelas di bawahnya (fans) menetapkan gaya hidup artis itu sebagai gaya hidup panutan. para penggemar tidak segan memakai baju yang sama dengan artis idolanya, memakai make-up yang sama, dan sebagainya. di sisi lain ini menunjukkan bahwa si artis ini telah menjadi ikon karena hal tersebut. jika kita lihat lebih mendalam dalam hubungan antara selebriti dan media massa terdapat hubungan mutual, yaitu selebriti membutuhkan panggung (ekspos media) dan media massa membutuhkan berita untuk dijual. jika media hanya memberitakan masyarakat biasa, tentu saja tidak laku karena mereka bukan ikon apapun. berbeda ketika artis yang menjadi berita, karena gaya hidupnya sudah menjadi panutan dan berita mengenai selebriti sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat, maka beritanya akan laku. selebriti juga mendapat keuntungan ketika dirinya makin bersinar sehingga modal simboliknya semakin terakumulasi. dia menjadi semakin terkenal dan semakin laku di dunia entertainment. desy ratnasari oleh media massa digambarkan sebagai ikon selebriti yang baik-baik juga ikon kecantikan asli indonesia. ia di masa ketenarannya sering muncul di televisi baik sebagai pemain film, pemain sinetron, bintang iklan, maupun penyanyi. ini dapat terjadi karena budaya di dunia entertainment, seseorang yang sudah terkenal baik pasti akan membawa keuntungan pada obyek yang dipakainya. oleh karena itu, ia sering dipakai keahliannya untuk membintangi produk-produk entertainment hingga ia mendapat predikat sebagai artis dengan bayaran paling tinggi. untuk kasus desy, ia dapat mengakumulasikan modal simbolik dan modal ekonomi dengan baik. dengan dukungan fans dan finansial, secara sosiologis dapat dimanfaatkan artis sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya di dunia keartisan atau dapat juga dimanfaatkan sebagai pendukung di arena lainnya, di dunia politik misalnya. konteks politik yang penuh dengan persaingan mengharuskan selebriti untuk mempertarungkan simbol-simbol yang dimiliki sebagai modal utamanya untuk mencapai posisi yang diinginkan di ranah politik. strategi yang dapat dilakukan salah satunya dengan sering tampak di televisi. menjelang pemilihan, desy sering tampil di acara wawancara mendalam di televisitelevisi swasta. salah satunya video rekaman wawancara tersebut, penulis gunakan sebagai data primer penulisan ini. secara sosiologis, itu dapat dimengerti sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengenal dirinya sehingga dapat digunakan juga sebagai alat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya di ranah politik. transformasi desy ratnasari ke dunia politik 148 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 salah satu partai yang sering menjadikan selebriti sebagai kandidat calon legislatifnya adalah partai amanat nasional. desy ratnasari berhasil didekati oleh adhyaksa dault, menteri pemuda dan olahraga di kabinet indonesia bersatu. adhyaksa melihat desy berbakat untuk masuk ke dunia politik. dilihat dari cara berbicara, kecerdasan, dan popularitasnya, adhyaksa akhirnya mendorong desy untuk ikut berpolitik. awalnya, desy ragu karena merasa belum familiar dengan dunia politik. namun, di sisi lain dia memiliki keinginan yang besar untuk membantu masyarakat. selama enam bulan, adhyaksa membujuk dan meyakinkan desy ratnasari untuk masuk ke dunia politik. untuk meyakinkan desy, adhyaksa dan tim bahkan sampai membuat survei di sukabumi. dalam survei tersebut, adhyaksa berperan sebagai surveyor dan desy berperan sebagai klien—meskipun sebenarnya desy belum mengetahui mengenai survei tersebut. survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat popularitas dan tingkat elektabilitas klien. riset pasar terhadap tokoh politik ini dilakukan seperti layaknya riset pasar sebuah produk atau jasa. dari survei tersebut, masyarakat menjawab nama desy ratnasari. adhyaksa dan tim lalu menunjukkan data tersebut, mempresentasikannya di depan desy dan akhirnya desy menerima tawaran tersebut karena memang masyarakat ingin mendukungnya. setelah itu, melalui adhyaksa, desy dikenalkan kepada hatta radjasa, ketua umum partai amanat nasional. desy akhirnya mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif dari daerah pilihan iv jawa barat yang mencakup kabupaten sukabumi. disitu dapat dilihat bahwa desy memasuki dunia politik karena jaringan sosial yang dimilikinya (modal sosial). saat kampanye, tentu saja butuh modal ekonomi yang cukup banyak. di acara “satu jam lebih dekat” desy mengungkapkan bahwa ia mengeluarkan uang mencapai satu milyar untuk kampanye, itu termasuk biaya operasional dan biaya printilan lainnya. namun, yang dilaporkan ke kpu hanya enam ratus lima puluh juta hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah. data yang berbeda penulis temukan di situs tempo.com bahwa desy hanya menyumbang sekitar empat ratus sebelas juta rupiah. namun, berapapun besarnya uang kampanye tersebut, desy mengaku bahwa itu dikeluarkan semua dari tabungan pribadinya. disitu dapat dilihat bahwa kepemilikan modal desy ratnasari memang cukup tinggi. jika dilihat dari modal budaya, desy ratnasari juga mempunyai track-record latar belakang pendidikan yang baik. dari keluarganya memang mendorong desy untuk mengutamakan pendidikan daripada karir. salah satu janji desy saat masuk dunia entertainment adalah di dapat menyelesaikan s1. bahkan capaiannya sekarang desy lulus s1 psikologi dari universitas katolik atma jaya jakarta. lalu melanjutkan s2 di psikologi terapan universitas indonesia dan s2 psikologi profesi universitas katolik atma jaya, jakarta (http://dct.kpu.go.id/index. php?go=dct-dpr&partai=08. diakses pada 6 november 2015). atas capaiannya tersebut, desy ratnasari mendapatkan gelar s.psi., m.si., m.psi. di belakang namanya. selain itu, ia juga menjadi dosen psikologi di universitas atmajaya. dari sini kita dapat melihat bahwa tingkat modal budaya yang dimilikinya cukup tinggi. selain itu, kemampuan untuk tampil di depan khalayak ramai juga sudah tidak diragukan lagi karena ia sudah sering menghadapi media di masa lalu. jika dilihat dari modal simbolik, dapat terlihat dari ketenaran yang dimilikinya. tak diragukan lagi, hampir seluruh penduduk indonesia mengenal desy ratnasari. dia sudah malang melintang dalam dunia hiburan indonesia sejak tahun 1988 (http:// s u a r a m a s a . c o m / d e s yr a t n a s a r i i k o n kecantikan-wajah-indonesia-asli-terjun-kepolitik/. diakses pada 6 november 2015). selama masa keartisannya, ia sudah mendapat beberapa penghargaan, di antaranya: nomine pelakon pembantu wanita 1. festival film bandung (sinetron putri), 2007 aktris wanita berpengetahuan – 2. majalah marketing award, 2003 149 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial aktris wanita dengan image baik 3. (protgoni) – majalah marketing award, 2003. menurut bourdieu, posisi aktor dalam ranah ditentukan oleh akumulasi modal yang dimiliki oleh aktor tersebut. semakin banyak modal yang dimiliki, maka semakin tinggi pula posisi aktor dalam ranah. melihat alokasi modal desy ratnasari yang cukup tinggi di semua kategori modal, maka tidak heran jika ia berhasil mendapatkan banyak suara sehingga dapat memenangkan pemilihan legislatif. karena selain dia cantik, pintar, dapat berorasi, dan terkenal, dia juga mempunyai kemampuan untuk menggerakkan warga sukabumi untuk memilihnya. sekarang, desy sudah menjabat sebagai anggota dpr ri di komisi viii. tranformasi angel lelga ke ranah entertainment angel lelga yang mempunyai nama asli angel lelga anggreyani lahir di pontianak, 20 juni 1977 (http://dct.kpu.go.id/index. php?go=dct-dpr&partai=09. diakses pada 6 november 2015) berdasarkan wawancara di “kata hati angel lelga”. masa lalu angel lelga adalah anak ketiga dari lima bersaudara, semuanya perempuan. dapat dibilang bahwa dulu keluarganya adalah keluarga berada. angel mengatakan bahwa melihat uang itu seperti melihat tempat tidur. namun, keadaan berubah saat usaha ayahnya jatuh. terbiasa dengan keadaan serba ada, angel harus memulai perjuangan berat di usia yang masih muda. pertama, perceraian orang tua. kedua, angel dan adik-adiknya sempat putus sekolah karena tidak mempunyai biaya. akhirnya tiba suatu kesempatan dimana ia memboyong kakak adik dan ibunya ke luar kota. saat itu jakarta adalah tempat mengadu nasib yang paling menjanjikan. angel memboyong keluarganya ke jakarta. jangankan membayangkan naik pesawat, karena naik kapalpun ia tidak dapat membayar tiketnya. angel sendiri bilang kepada petugas di kapal kalau ia dan keluarganya ingin numpang di kapal ke jakarta namun tidak dapat membayar. petugas kapal yang baik itu mengizinkan keluarga angel menumpang di kapal dan duduk di bawah tangga dek yang hanya beralaskan kardus. di tengah perjalanan, angel yang sedang terpuruk merenungi nasibnya. ia memikirkan apa yang akan ia lakukan di jakarta. akhirnya dia bernazar bahwa di jakarta harus menjadi orang kaya dan terkenal. latar belakang masuknya angel ke dunia entertainment kurang lebih sama dengan desy, yaitu dorongan untuk meningkatkan status di masyarakat. modal yang digunakan juga sama, yaitu modal fisik dalam bentuk kecantikan. modal kecantikan itu diasah lagi oleh angel dengan mendaftar di sekolah kepribadian john robert powers, sekolah kepribadian yang cukup terkenal di masa itu. disana ia belajar melenggak lenggok. merasa salah kelas, angel bertanya pada gurunya, pierre gruno, apakah sekolah kepribadian seperti ini pelajarannya. lalu, pierre gruno menjelaskan bahwa ia salah kelas, kelas yang baru ia masuki adalah sekolah modelling. namun, setelah selesai kelas pierre tidak membiarkan angel pergi ke sekolah kepribadian. katanya, angel masih muda dan mempunyai bakat menjadi model. setelah menjalani proses belajar, pierre gruno melihat bakat modelling yang terpendam pada angel lelga dan mengenalkan angel pada adjie notonegoro, pakar modelling saat itu. bersama adjie, angel terpilih menjadi ikon model kaos di singapura. jadi, angel memulai karir modellingnya langsung di tingkat internasional. setelah terpilih menjadi ikon model internasional, angel mengalami perubahan habitus yaitu gaya hidup glamor serta mendapatkan akumulasi berbagai jenis modal, di antaranya modal ekonomi dan modal simbolik sekaligus. dunia modelling sarat dengan kehidupan yang glamour yang secara biaya itu tidak murah. tetapi di sisi lain wajah angel sering menghiasi majalahmajalah fashion karena menjadi cover model sehingga ia menjadi terkenal. ketika menjadi terkenal, ia harus mulai memperhatikan apa yang ia kenakan dan ia juga harus mulai tahu bagaimana berbicara di depan publik. 150 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 masuknya angel ke dunia entertainment indonesia adalah ketika rhoma irama sedang mencari lawan main di sinetron terbarunya, yaitu ibnu sabil. angel dikenalkan kepada rhoma via foto majalah dimana angel menjadi modelnya. rhoma merasa cocok dan segera menghubungi angel untuk bermain sinetron. di hari ke tujuh syuting, angel dibawa rhoma ke suatu tempat untuk bertemu seseorang. ternyata di saat itu angel diislamkan dan menjadi istri siri rhoma irama. dulu angel tidak mengetahui bagaimana citra rhoma di masyarakat indonesia. ternyata setelah menikah ia tahu bahwa rhoma adalah sosok besar di masyarakat indonesia, yaitu raja dangdut dan ustadz. angel pertama kali diekspos media karena pernikahan sirinya dengan rhoma irama. tak lama setelah itu, media massa indonesia kembali heboh karena perceraian angel dari rhoma. sehingga, citra yang pertama kali terbentuk oleh media tersebut adalah angel merupakan artis yang suka mencari sensasi, sebuah citra yang buruk yang terbentuk oleh media. berbeda dengan desy ratnasari yang mungkin juga mempunyai cerita buruk dalam kehidupannya tapi ia mampu menyembunyikan kasus tersebut. saat ada survey ke masyarakat mengenai apa yang masyarakat tau tentang angel, kebanyakan masyarakat menjawab bahwa angel yang mereka kenal adalah janda dari rhoma irama. image itu bahkan masih melekat sampai sekarang. setelah itu, angel mencoba dunia tarik suara dan menjadi penyanyi dangdut meskipun akhirnya ia kurang populer dengan statusnya sebagai penyanyi. setelah itu, media massa kembali memberitakan angel ketika ia berseteru dengan sesama penyanyi dangdut, machicha muchtar. berita ini memperkuat citra angel sebagai artis yang banyak sensasi. setelah itu, angel menjadi pemain film horor, yang mana citra film horor saat itu adalah banyak adegan tak senonoh. selain itu, angel juga menghebohkan media lagi saat ada pemberitaan ia menjadi istri siri seorang pejabat. pemberitaan-pemberitaan itu semakin mencemarkan namanya dan citra angel semakin buruk di dunia entertainment. dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa media massa sangat berpengaruh pada pembentukan opini publik dan citra artis terkait. yang mana, baik dan buruknya juga berimbas pada artis terkait. perubahan habitus dan impression management angel lelga sama halnya dengan desy ratnasari, perubahan angel dari bukan siapa-siapa menjadi seorang model hingga menjadi bintang di dunia entertainment tentu menyebabkan habitusnya juga berubah. perubahan habitus karena berubahnya arena panggung memang diperlukan karena seorang aktor harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. dalam bahasa bourdieu itu adalah perubahan habitus, dan dalam bahasa goffman itu adalah pendefinisian situasi untuk impression management. jika dilihat dari kelas sosial angel di masa lalu, sebagai orang yang terlahir di kelas sosial atas dan tiba-tiba jatuh ke kelas bawah artinya angel harus deal dengan lebih banyak arena sosial dibandingkan desy. di kelas atas, angel melihat uang sebagai sesuatu yang biasa. namun, ketika ia tinggal di kelas bawah ia harus menerima kenyataan untuk tidak bersekolah karena tak mampu membayar biayanya dan bahkan ia tak mampu membayar tiket kapal yang ia naiki untuk pindah ke jakarta. seseorang yang mengalami perubahan ekstrim dalam hidupnya cenderung mempunyai motivasi besar untuk memperbaiki kehidupannya, misalnya angel lelga. setelah sampai di jakarta, ia bekerja keras dan akhirnya berbuah hasil saat ia dikirim ke singapura untuk menjadi model kaos. sejak menjadi model, angel sering tampil dengan baju-baju bermerk yang mahal serta dandanan yang sesuai statusnya. selain karena tuntutan pekerjaan, hal itu memang dilakukan untuk menunjukkan status model sebagai kelas atas di ranah sosial. pakaian bermerk yang digunakan angel tidak hanya sekedar pakaian, namun, itu adalah simbol pancaran dunia permodelan. selain itu, oleh 151 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial media massa angel sering diwawancarai untuk menunjukkan barang-barang bermerk koleksinya. artinya, media yang menyorot hal ini mendukung untuk menunjukkan status “bintang” seorang angel. dari sinilah modal simbolik angel sebagai “bintang” mulai terpancar sehingga saat ia memasuki dunia entertainment indonesia, angel sudah deal dengan subculture selebriti sehingga ia tidak kesulitan mengatur penampilannya. ia sudah deal dengan gaya hidup hedonis dan materialistis dunia entertainment yang sangat dramaturgi. di frontstage, angel yang latar belakangnya seorang model, ia tau apa yang harus dikenakan. ini menunjukkan ia berhasil melakukan impression management untuk menunjukkan statusnya sebagai artis. namun, menurut analisis penulis, angel kurang dapat mengatur dirinya di backstage. hal ini dapat dilihat pada kasus dimana ia cenderung terbuka dan tidak menutupnutupi kehidupan pribadinya. menurut goffman (1959), backstage adalah tempat dimana rahasia-rahasia dan sisi buruk aktor disembunyikan. jika ini muncul di frontstage, maka akan memalukan si aktor. untuk kasus angel lelga, ia terlihat cenderung membuka sendiri backstage kehidupannya. ia selalu menanggapi berita buruk yang dibuat oleh media seperti pada perseteruannya dengan machicha muchtar maupun berita pernikahan siri dengan pejabat. hal ini menimbulkan citra buruk melekat pada dirinya. sebelumnya ia juga mendapat image buruk sebagai janda rhoma irama—raja dangdut yang sering poligami dan angel pun mau menjadi istri siri poligami. berbeda dengan desy, ia memang menikah, cerai, dan menjadi janda, namun ia tidak dipoligami dan tidak membiarkan isu ini menyebar di media dengan cara “no comment”. sebagaimana desy ratnasari, sebelum memasuki masa pemilihan, angel juga sering muncul di televisi untuk wawancara mendalam. dalam wawancara tersebut, angel mengklarifikasi semua berita di masa lalunya. hal ini secara sosiologis dapat dilihat sebagai upaya impression management juga untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai dirinya. selain itu, itu juga dapat dimengerti sebagai upaya peningkatan popularitas dan elektabilitas. harapannya itu dapat dikonversi menjadi modal sosial berupa dukungan masyarakat di dalam pemilihan legislatif. transformasi angel lelga ke dunia politik angel lelga dalam sebuah wawancara dengan najwa shihab mengakui bahwa keikutsertaannya dalam pemilihan legislatif berasal dari tawaran langsung ketua partai persatuan pembangunan yang mengusungnya. bermula ketika membicarakan hal-hal politis dan angel dapat mengerti hal tersebut lalu diberikanlah tawaran menjadi calon legislatif dari partai persatuan pembangunan. dari sini kita dapat melihat bahwa sebagaimana desy ratnasari, angel juga memasuki arena politik dari jaringannya (modal sosial). perpindahan arena dari arena hiburan ke arena politik, dibutuhkan modal yang mendukungnya. jika dilihat dari modal ekonominya, tidak ada laporan resmi mengenai jumlah kekayaan angel, tetapi jika dilihat dari gaya hidupnya, angel suka mengoleksi tas dan sepatu mewah yang harganya sekitar rp 900.000.000 rupiah per item itu menunjukkan kepemilikan modal ekonomi yang cukup besar. selain untuk membeli barang-barang branded ia juga dapat memberi modal kepada saudara-saudaranya untuk berwirausaha. secara modal budaya, berdasarkan daftar riwayat hidup yang dikumpulkan ke kpu, terlihat bahwa angel menamatkan pendidikan terakhirnya di sma santo fransiskus asisi. latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi pengetahuan dan cara berkomunikasi di publik. cara menjawab angel dalam wawancara dengan najwa shihab terlihat bahwa angel hanya menjawab ala kadarnya dan belum tahu banyak mengenai partainya. kemampuan retorika angel masih kurang dan terkesan masih seadanya. kemampuan beretorika merupakan modal budaya yang penting di 152 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 ranah politik karena seorang aktor politik harus mampu memobilisasi massanya. jadi, jika akumulasi modal ini kurang, bisa jadi akan menghambat upayanya mendapatkan posisi di ranah politik. begitupun dengan modal simbolik, angel lelga seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, ia dicitrakan sebagai artis yang menimbulkan banyak sensasi. gaya hidup glamor, suka nikah siri, dan main di film horor yang esek-esek. suka membuat sensasi bukan sesuatu yang baik di ranah entertainment karena sewajarnya artis menjadi terkenal karena prestasi dan keahliannya, bukan dengan membuat berita sensasi. begitupun gaya hidup glamor kurang dapat diterima di indonesia apalagi jika mengumbarnya di televisi, karena di indonesia ketimpangan sosial masih tinggi. angel datang dengan citra yang gelap sehingga mempengaruhi pendapat masyarakat terhadapnya. konversi modal sosial kedua selebriti ranah politik mempunyai kekuatan sendiri untuk menarik masyarakat untuk turut serta memasuki ranah tersebut. kontestasi para artis untuk memenangkan suara masyarakat merupakan upaya untuk memperebutkan modal dan akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. dengan menduduki posisi legislator, para artis dapat ikut serta membuat keputusan bersama pemerintah, yang mana di sini segala kepentingan harus tercapai. ketika bourdieu menyatakan bahwa habitus tidak ditentukan secara penuh oleh struktur-struktur dan agen, situasi ini membuka peluang yang besar bagi pelaku untuk menggunakan berbagai strategi. strategi itu digunakan untuk mempertahankan posisinya maupun untuk mengubah distribusi modal dalam kaitannya dengan hierarki kekuasaan. strategi yang digunakan aktor bersandarkan pada jumlah modal yang dimilikinya di ranah sosial. dari berbagai modal yang ada, modal simboliklah yang menjadi kepentingan sentral dari setiap ranah demi mendapatkan pengakuan, otoritas, dan kehormatan— termasuk dalam pemilihan legislatif yang melibatkan para selebriti. hal itu karena modal simbolik tidak hanya berperan sebagai media pemahaman, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memberikan pemaknaan. bintang—sistem simbol yang dibentuk oleh media massa—adalah seseorang yang dielu-elukan oleh masyarakat karena kemampuan superior dibandingkan manusia lainnya. kemampuan akting, modelling, menyanyi, dan public speaking ditambah dengan penampilan yang selalu memukau. akumulasi kemampuan individu tersebut menurut bahasa weber disebut kharisma, yaitu kualitas extraordinary yang dimiliki seseorang. menurut weber dalam alberoni (1972), kharisma dapat mengarahkan pada hubungan kekuasaan. orang yang mempunyai kharisma dianggap sebagai pemimpin. kharisma dalam istilah bourdieu masuk ke dalam modal simbolik. modal simbolik ini dapat dikonversikan ke ranah kekuasaan, bukan karena mereka selebriti tetapi karena sudah well-known. dalam kaitan selebriti menjadi politisi dengan konversi modal simbolik ke ranah kekuasaan, alberoni (1972) menyatakan bahwa fenomena ini terjadi terutama di negara-negara yang strukturnya masih lemah dan internalisasi lembaga politik masih kurang. hal ini sesuai dengn fenomena di indonesia bahwa selebriti digunakan partai politik untuk mendapatkan suara masyarakat karena kaderisasi yang kurang. melalui proses pencitraan, sistem simbol yang dimiliki selebriti dapat menggiring cara pandang hingga mempengaruhi praktek masyarakat. dalam kasus desy, citra yang terbentuk dari ekspos media adalah citra yang baik. meskipun desy memiliki memori publik yang minus, seperti berita perceraian dan pria idaman lain, namun desy mampu menutupi itu dengan tidak mengomentari berita yang ada. selain itu, ia juga mampu menutupinya dengan sejumlah prestasi baik akademik maupun non akademik sehingga citranya tetap baik dan tidak dianggap sebagai pembuat sensasi. berbeda halnya dengan angel lelga, kesan pertama kali yang ia munculkan adalah buruk karena menjadi 153 manzilatun ni’mah, transformasi selebriti menjadi politisi: urgensi personal front dalam ranah sosial istri siri dari seseorang yang sudah beristri. menikah siri itu mempunyai image negatif di masyarakat indonesia ditambah lagi dengan menjadi janda dari pernikahan siri tersebut. selain itu, dia juga mendapat kesan buruk dari bermain film horor, yang mana film horor indonesia imagenya mengandung adegan tak senonoh yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat indonesia. sikap angel yang menanggapi semua berita buruk tentang dirinya membuat kesan seakan-akan dia adalah artis pembuat sensasi. pencitraan ini menjadi signifikan di masa pemilihan untuk menarik atau menghalangi suara masyarakat. dalam proses selebriti menjadi politisi, ketenaran selebriti dimobilisasi sedemikian rupa untuk menunjukkan citra selebriti tersebut yang pada akhirnya citra tersebut dapat memobilisasi masyarakat yang sudah mengenal dan mengidolakan selebriti untuk memilih selebriti idolanya. semakin bagus sistem simbol tersebut direkayasa, semakin besar kekuatannya untuk merayu, membujuk, dan menggiring masyarakat. jadi, berdasarkan uraian di atas, ranah dapat dimengerti sebagai arena pertarungan dan perjuangan yang sangat dinamis. di dalamnya terdapat para pemain, kekuatan-kekuatan, dan hubungan kekuasaan yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi di dalam posisi tertentu. posisi tersebut merupakan hasil dari pengumpulan atau penukaran berbagai jenis modal. fenomena kemenangan desy ratnasari dan kekalahan angel lelga secara teoritis membuktikan hal tersebut. dalam subbab di atas terlihat ketimpangan alokasi modal yang dimiliki desy dan angel, yaitu dalam sisi modal budaya dan modal simbolik. namun, pergerakan alokasi modal itu tidak dapat terlepas dari opini publik yang dibentuk oleh media. simpulan di abad selebritas ini, fenomena transformasi selebriti menjadi politisi terlihat bahwa kecenderungan politik saat ini membutuhkan popularitas para wakilnya untuk mendapatkan suara dari masyarakat karena ada kemungkinan masyarakat sudah tidak percaya dengan politisi kawakan yang sering terjerat kasus korupsi. oleh karena itu, ditariklah artis-artis papan atas untuk menjadi wakil partai. artis yang masuk ke dunia polit tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan simpati masyarakat karena ia sudah mempunyai modal popularitas yang bisa dikonversi menjadi elektabilitas dan menarik suara masyarakat. menggunakan contoh kasus desy ratnasari dan angel lelga, penulis menganalisis bahwa fenomena ini juga mencakup perubahan habitus selebriti dari ranah asalnya. dari orang biasa memasuki dunia gemerlap ranah hiburan. konsekuensi menjadi aktor di ranah hiburan adalah harus bersinggungan dengan media massa. media massa berperan dalam pembentukan citra selebriti, selalu meyorot selebriti hingga menjadikan mereka bersinar seperti bintang. di dunia entertainment, personal front sangat penting. sifat personal front ini semakin lama semakin kuat. untuk desy sendiri, personal front ini semakin luas dan menambah popularitasnya. personal front juga bisa bertambah, menjadi sesuatu yang sangat penting di arena selebritas dan arena politisi. di ranah politik sebagai ranah pertarungan kekuasaan, selebriti harus mengkonversi modalnya untuk mencapai posisi yang diinginkan. posisi yang ia raih ini tergantung akumulasi modal yang dimiliki. semakin besar modal yang dimiliki semakin tinggi kesempatan untuk mendapatkan posisi tersebut, dan sebaliknya. untuk kasus desy dan angel, keduanya memiliki modal sosial yang berbeda serta citra dari media yang berbeda sehingga keberhasilan menduduki jabatan legislatif juga berbeda. desy berhasil menduduki jabatan legislatif sedangkan angel tidak. 154 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 daftar pustaka alberoni, francesco. 1972. sociology of mass communication. suffolk: richard clay (the chaucer press) ltd. cresswell, john w. 2009. research design, third edition. london: sage publication. driessens, olivier. 2013. “celebrity capital: redefining celebrity using field theory”. jurnal theory and society volume 42, issue 5, pp 543-560. fashri, fauzi. 2014. pierre bordieu menyingkap kuasa simbol. yogyakarta: jalasutra. giddens, anthony. 2005. introduction to sociology. new york: w.w. norton & company, inc. goffman, erving. 1959. the presentation self in every day life. new york: doubleday & company, inc. harker, richard, dkk. 2009. (habitus x modal) + ranah = praktik. yogyakarta: jalasutra. haryati. 2013. “pencitraan tokoh politik menjelang pemilu 2014”. jurnal dinamika komunikasi politik menjelang politik 2014 vol. 11 nomor 2. neuman, w. lawrence. 1991. social reserach methods. massachusetts: allyn and bacon. ritzer, george. 2010. sociological theory. eighth edition. new york: mcgraw hill. satries, wahyu ishardino. 2008. jurnal paradigma.vol. 9 nomor. 01. somantri, gumilar rusliwa. 2005. “memahami metode kualitatif ”. jurnal makara sosial humaniora, vol. 9. nomor. 2. desember. 57 – 65. utomo, bagus wahyu. 2013. “mobilisasi politik dan pencitraan partai politik (fenomena rekrutmen selebriti partai amanat nasional)”. skripsi tidak diterbitkan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas gajah mada. internet http://news.yahoo.com/actors-steppedonto-political-stage-185007614.html diakses pada 11 oktober 2015 h t t p : / / i n d i a n e x p r e s s . c o m / a r t i c l e / entertainment/bollywood/amitabhb a c h c h a n -w i l l n e ve r go b a c kto politics/ diakses pada 11 oktober 2015). h t t p : / / w w w . b b c . c o m / i n d o n e s i a / berita_indonesia/2013/02/130224_ westjavavoting. diakses pada 11 oktober 2015 h t t p : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / nasional/20150812143501-20-7 165 1/ rano-karno-si-doel-sah-jadi-gubernurbanten-gantikan-atut/. diakses pada 11 oktober 2015 h tt p : / / s u a ra m a s a . co m / d e s yra t n a s a r i ikon-kecantikan-wajah-indonesiaasli-terjun-ke-politik/ diakses pada 6 november 2015 http://dct.kpu.go.id/index.php?go=dctdpr&partai=08 diakses pada 6 november 2015 http://dct.kpu.go.id/index.php?go=dctdpr&partai=09 diakses pada 6 november 2015 forum.detik.com (2012) tempo.com 227 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 227-248 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.42897. 227-248 the meaning of social media for women domestic workers during the covid-19 pandemic nuria astagini student of postgraduate program of communication, universitas indonesia, indonesia email: nuria.astagini@gmail.com billy k. sarwono lecturer at departement of communication, faculty of social and political sciences, universitas indonesia, indonesia email: billysarwono@gmail.com abstract social media plays an important role during the covid-19 pandemic, where physical activity and community mobility are limited. especially for women who work as domestic workers who live with their employers. social media is the only means for them to connect with the outside world. previous studies have shown that a person’s identity can be shown through the front stage and the back stage. theoretically, this study analyzing how women domestic workers identify themselves through the online realm using social media. this study uses a constructivist paradigm and a qualitative approach. the research participants were three women domestic worker who were obtained purposively using the snowball sampling technique. data was collected through in-depth interviews and observation to participants. the results of the study show that social media allows participants to construct a reality in the online realm that is different from their situation in real life. therefore, social media has a very 228 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 important meaning for participants, because with social media, participants feel their position is equal to other users. they also have access to create a front stage and a back stage, where they can create their ideal self-identity. the aspect of self that are presented by the participants on the front stage is individuals who are successful and happy with their lives. for participants, this is an aspect of their ideal self, even though it does not represent their actual state. keywords: women, domestic workers, social media, covid-19, meaning introduction the covid-19 pandemic has caused many changes in social life, and the rapid viral spread made the government implement various new rules such as prohibitions to limit mobility, avoid crowds, and maintain social distancing (azeez e p et al., 2021). in indonesia, the large-scale social restrictions (psbb) policy was implemented and later replaced by the enforcement of restrictions on community activities (ppkm). this policy limits the various activities and mobility of people in daily life (krisdiyanto, 2021; sigiro et al., 2020) and impacts society, including women domestic workers. women domestic workers can be classified into two groups. the first is live-in women domestic workers, who live with their employers, while the second group comprises live-out workers, namely those who live outside the employer’s house (burnham & theodore, 2012). the live-out workers have flexible working hours, adapting to their employer’s needs (international labour organization, 2013). meanwhile, live-in domestic workers who have worked for a long time have a personal closeness with their employers (galvaan et al., 2015). however, as workers, they want to be free and independent of supervision and interact with others (pandey et al., 2021). before the covid-19 pandemic, women domestic workers had space to interact directly. however, the enactment of the ppkm policy limits face-to-face interactions and prevents workers from returning to their hometowns to meet their families (anggraeni & diyana, 2020). therefore, social media has become the main tool for communicating and interacting with other people during this pandemic. it can also fulfill the needs of women domestic workers who live with their employer to communicate with their colleagues and families, express their identities, and connect with the environment outside their workplace (platt et al., 2016). 229 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) several previous studies have shown that women domestic workers use social media as a means of communication, a source of information, and entertainment (platt et al., 2016; azeez e p et al., 2021). it is also a medium to express, organize, and voice their narratives (retnaningdyah, 2013; ujianto, 2019). for women domestic workers who often get a lowly position in society, they need space to equalize their position. social media can be a safe space for women domestic workers to build their ideal self-image which equal to other users, because it is able to facilitate their self-presentation detached from their profession as domestic worker. this study will analyze the meaning of social media for women who work as domestic workers. this study uses a dramaturgical approach that provides an understanding of how individuals identify themselves on social media that serves as an individual’s front stage and back stage. the use of this approach refers to the research by bullingham & vasconcelos (2013); hogan (2010); and djafarova & trofimenko (2019) which provided explanation that the dramaturgy approach was the most appropriate approach for studying the individual and social media. literature review dramaturgy in social media dramaturgy approach explains that when an individual is in front of others, they will present their ideal self, and not showing their true condition. therefore, individuals are then likened to performers because they present themselves according to the expectations of others who observed them. the individuals then actively modify their behavior and impressions they want to convey to others. this process is known as impression management (hogan, 2010which take place in synchronous “situations,” and artifacts, which take place in asynchronous “exhibitions.” goffman’s dramaturgical approach (including the notions of front and back stage, djafarova & trofimenko, 2019). in performing impression management, individuals present themselves through two different settings, namely the front stage and the back stage. the front stage occurred because of the individual need to present themselves with a certain impression to a specific group of people or audience. while the back stage is a hidden space where the individuals present themselves differently from what they showed on the front stage (hogan, 2010). although there are 230 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 two different stages, it does not mean that individuals change their identity. rather it is as if the individual is wearing a mask where they act according to the social influences on both stages (kerrigan & hart, 2016). self-presentation is very important in the context of social media, because each user shares a lot of information about themselves with other users through written and visual communication. through self-presentation, social media users gain acceptance and build relationships with other users (djafarova & trofimenko, 2019). social media allows users to present a different identity, because they have various features which facilitate users to hide certain aspects of themselves that visible in the offline realm and modify it in the online realm (kerrigan & hart, 2016; bullingham & vasconcelos, 2013). social media also has certain settings where users can approve other users to their network and selected certain information conveyed to the audience. this shows that social media is a perfect media in facilitating individuals in performing impression management (djafarova & trofimenko, 2019; bullingham & vasconcelos, 2013). interaction in social media during the covid-19 pandemic, individuals interacted a lot through mediated communication using social media (davis, 2014; redmond, 2015). the number of social media users, in general, has also increased during this covid-19 pandemic. social media is known to be an important tool to achieve the desired quality of life (putri & zakiah, 2021). generally, the meanings of social media formed by individuals emerge through their interactions on various platforms (markham & lindgren, 2014). the content displayed through text, video, photos, and sounds can influence the meaning and actions of individuals online and offline. there is connectivity, as each user can participate in the content creation (davis, 2014; wang et al., 2019). social media is a space where self-concept, identity, and interaction are transformed digitally (housley, 2021) . another important aspect is that social interaction on online media is a safe space for individuals to create themselves and interact (wängqvist & frisén, 2016). individual self-concept in social media is called cyber-self and arises through interactions between users, where individuals can position themselves as subjects (i) or objects (me) (davis, 2014; redmond, 2015). furthermore, individuals learn to negotiate between public and private self, as well as present themselves on the front and back stages respectively. this self-presentation is to attract and retain their audience or 231 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) connected people on social media (housley, 2021). there are several characteristics of this interaction, such as being majorly performed visually through symbols (wang et al., 2019), requiring constant individual attention, and being hindered by distractions between users (housley, 2021). hence, social media allows users to accept friendship invitations from people in their closest environment, alongside those they do not know. in this context, individual friendship networks can be divided into two categories. first, people considered the closest parties to individuals in the virtual realm, called the virtual significant other, and second, general norms internalized by individuals of the public from using social media, also known as the virtual generalized other. then, communication mediated with the network of friends becomes an important part of forming an individual’s self-concept (davis, 2014; redmond, 2015). in mediated communication, interaction is implemented through symbols, and individuals act based on the associated meaning. the majority of interactions on social media use visual communication aspects (vardanega, 2015). some user behaviors can be categorized as social interactions and reflect engagement, namely giving a “like” or “love” sign, uploading content, and leaving comments. high engagement is shown through interaction with the uploaded content and comments, while a low level is indicated by the “like” or “love” sign (wang et al., 2019). this behavior can be interpreted as appreciation, establishing interpersonal relationships, and as a symbol of activeness in interacting (wang et al., 2019). women domestic workers and social media domestic work is one of the jobs that womens do the longest, also known as “lifelong work.” this means that these individuals start working for the employer’s family from a very young age and stay with them for the rest of their lives (international labour organization, 2013). previous studies have shown that employers choose live-in domestic workers because they need individuals that are ready to work at any time and can be trusted to manage their various household tasks (galvaan et al., 2015). several conditions that require women domestic workers to live with their employers cause the boundary between work and personal time to disappear, as they can never leave their job environment even after completing their functions. hence, social media becomes a means of entertainment and provides personal space for women domestic workers (platt et al., 2016). since 232 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 this covid-19 pandemic, the role of social media has become more significant because it helps individuals overcome loneliness caused by the inability to interact directly (cauberghe et al., 2021). studies conducted by retnaningdyah (2013), ujianto (2019), sari & siahainenia (2015) showed that women domestic workers have digital literacy skills to use social media to communicate. also, they use it to convey the narrative that they have another side of life besides being domestic workers. they are not limited by negative societal constructions from showing and empowering themselves and can express their identity as autonomous individuals. therefore, the availability and access to the internet network at the employer’s home are currently important aspects for live-in domestic workers (platt et al., 2016). currently, some women domestic workers work as content creators on social media, such as farida nurhan. this former domestic worker achieved vertical mobility and changed professions to become a food vlogger and property broker with 3.54 million subscribers on youtube presently. there are also mboke memey and isayang 123, with more than 600 thousand subscribers. the success and fame gained by these women domestic workers show that they can escape the neglect and negative stereotypes in society. therefore, these workers select the audience or brand friendship networks to create an audience that supports and rewards them (astagini, 2016). support and appreciation are given through the “like” or “love” sign, as well as positive comments. these symbols are the benchmarks for users to present themselves and select their various content (wang et al., 2019). the theoretical assumption in this research is that social media has an important meaning for women domestic workers, because through social media they can construct and identify their ideal self apart from their profession. social media has various features that facilitate them to present themselves according to the expectations given by their friends and families. the new selfidentity that is owned by women domestic workers makes them feel equal to other social media users. previously in offline realm, it is difficult for women domestic workers to present themselves ideally. because when others know their profession, these women domestic workers tend to be positioned in a lower position than others. thus, social media where social media is very meaningful for women domestic workers because it is a safe space for them to communicate and interact with other users equally. 233 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) methods the focus was the meaning of social media for women live-in domestic workers. therefore, this study applied a constructivist paradigm to explore the meaning of social media for these individuals. by using a qualitative approach to explore and understand the meanings held by individuals or groups (creswell & creswell, 2018), researchers can enter into the subject’s environment and see reality from their perspective. data collection was performed for approximately 6-12 months to the research participants. the first step is to determine the criteria for research participants, as follows: women, working as domestic workers with a minimum period of one year. the criteria for working period refer to the duration of the probationary period for domestic workers (de villiers & taylor, 2019; tomei, 2011). the domestic workers who have passed this probationary period are considered permanent workers. the next criterion is over 18 years of age. the determination of this age limit is according to the law which stated that all people under the age of 18 are categorized as children, therefore they cannot give consent to become participants in the research. (international labour organization, 2006; hidayati, 2011) furthermore, participants must have active social media accounts, and have access to use these social media while they work as domestic workers. due to the limited access of researchers to research participants, the researchers used a snowball sampling technique, in which access to research participants was obtained through their employers who were colleagues of the researchers. at first there are 10 women domestic workers who were willing and got permission from their employers to become research participants. however, because this research was conducted during the covid-19 pandemic, only seven women who are given the permission to be interviewed face-to-face. in the middle of the data collection process, there were two participants who stated that they had changed their mind and resigned as research participants. meanwhile, there were several other participants who returned to their hometowns because they were terminated due to the covid-19 pandemic. this condition requires researchers to find new participants who meet the criteria, give consent and get permission from their employers to be involved in this research. three women domestic workers were selected as research participants, taking into account that the number of participants had reached saturation (creswell & creswell, 2018). the following table is descriptions of research participants 234 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 table 1: background of research participants participants age education marital status origin work period number of active social media account frequency accessing social media 1 22 smp single west java 2 years 3 3-5 times/ day 2 21 smp single central java 2 years 3 3 times/ day 3 32 smp married west java 5 years 3 2-3 times/ day source: research data the researcher then conducted face-to-face in-depth interviews with each participant. these interviews were conducted twice, with the duration approximately one hour each, due the available time of the was participant’s limited, and considering the interviews were conducted during the covid-19 pandemic. the interview was conducted at the employer’s house, and to confirm some of the participants’ answers, the researcher contacted the participants through whatsapp messaging. outlined questions for participants were correspond with the use of social media during the pandemic, and their self-presentation in social media. in addition researchers also conducted observations on the daily lives of participants and the social media accounts owned by participants. literature review on previous studies which analyzed women domestic workers and social media also conducted. data analysis was conducted with open coding, axial coding and selective coding. open coding and axial coding were used to facilitate data classification into dominant categories or themes. axial coding results showed that there were four dominant themes as follows: the use of social media, interaction on social media, self-presentation on social media and the meaning of social media, especially during the covid-19 pandemic. meanwhile, the results of selective coding showed that through social media, the participants were able to identify themselves according to the expectations of other users, but they were also able to express themselves detached from their ideal self. 235 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) goodness criteria in this research achieved from two aspects: credibility and confirmability. credibility obtained through various stages in the research ranging from data collection both literature studies, interviews and observations, data analysis and data interpretation. confirmability in this research obtained through triangulation. this research conducted triangulation of data and triangulation of methods. triangulation of data was done by collecting data on a topic from various sources; to determine whether different sources provide different information. meanwhile, triangulation of methods was done by using different technique in data collection process as follows in depth interview, observation and literature study. the duration of this study took quite a long time, because the researcher realized that there were differences in authority and social position between researchers and participants. this difference can lead to unequal positions in the data collection process and affect the quality of the data obtained. therefore, the researcher must build a rapport with the participants before conducting data collection, in order to obtain preliminary data regarding the participants and to make the participants feel comfortable with the researcher. results and discussion the use of social media by the participants the participants explained that they became more frequent in accessing their respective social media accounts during the pandemic, as explained by participant 3 as follows : “before the pandemic i used to open social media a lot, now during this pandemic it’s even more frequent”. similar statements were also explained by two other participants. this is due to the reduced activity and work outside the employer’s home. currently, they spend more time in the employer’s house and using chat applications and social media to communicate with their families and friends. meanwhile, they do not need to allocate a certain amount of funds to buy an internet quota; because during the pandemic their employer subscribed to a wi-fi based internet service. they are allowed to access the internet through a wi-fi connection provided by the employer. the result of the study showed that the participants in this study have three accounts in different social media platforms, namely facebook, instagram, and tiktok, with different purposes. facebook and instagram are used to upload various content about themselves and to interact with family and friends, while 236 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 tiktok is mostly used for entertainment enjoyed on the sidelines of their busy lives. as explained by participant 2 as follows: “i have a tik tok account. but i created the account because it became popular. i’m not really a tik tok user, really. i just like to watch the videos that appeared in my fyp”. furthermore, the participants explained that they already had at least one social media account before migrating to the city and acquiring jobs as domestic workers. the earliest account was facebook, where they have a network with family and friends in their hometown. generally, the content uploaded and shared through this account is a variety of general information that describes their current state. although the network on instagram is less than facebook, it is currently the most used social media platform. the three participants explained that most of their followers on instagram were people known from work, cyberspace, and some friends from their hometowns. they stated that the accounts followed are very diverse, including celebrity, religious or da’wah, motivational, and various gossip accounts about indonesian celebrities. the explanation given by the participants showed that instagram is currently the main source of information. in addition, the results showed that instagram is more personal than facebook, as various contents uploaded on the application express their feelings. the participants feel freer to upload and share content on instagram because their accounts are not followed by many people. conversely, they are more cautious with facebook and often select the content uploaded because the platform’s network comprises their family, relatives, and friends from their hometowns. therefore, they are very careful with the content they uploaded, because it can potentially become a source of conversation by their family and neighbors back home. the participants also mentioned that only using their real name in their facebook account, as explained by participant 3 as follows: “my facebook account is on public setting, but my other social media account i make it private. it’s secret you know. i don’t use my real name on my instagram account, but on facebook, i used my real name”. the three participants explained that they enjoyed the contents found on tiktok. which is why they often accessing their tik tok account, even though they never or rarely upload content on this social media platform. they explained that tiktok provided the entertainment they needed during the pandemic, ranging from various viral videos, culinary, to motivation videos. by accessing this social media platform, they felt connected to the outside world. 237 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) participants 2 and 3 explained that so far, they had never made and uploaded content on tiktok, because they did not have enough time and convenient space in order to create tik tok videos. however, this situation was not experienced by participant 1. she explained that she often made various tiktok videos during her work breaks, though only a few were uploaded. she stated these videos were made by following the latest viral trends, just like other users. the discretion owned by participant 1 to make various tiktok videos is related to her close relationship with her employer, as indicated by the observation results. since participant 1 has worked with the employer since graduating from middle school, she positioned her employer as a protective older sister. hence, the employer allowed her to access, upload various content, and make friends on social media, especially facebook and instagram. even her employer sometimes invites participant 1 to make tiktok videos together. different situations were observed from participants 2 and 3’s relationship with their respective employers, which were considered more conservative. they were given rules regarding the use of social media, resulting in settings and limitations of the content that can be uploaded. during the interview, they objected to providing information about their accounts, as they are private. participants 2 and 3 were also not friends with the employers on social media because they considered social media as a safe space that releases them from their employer’s control. this situation explained by participant 2 as follows: “my social media account is not private, i just don’t make friends, or follow their family here (employer). i’m afraid i’ll make a mistake”. based on their explanation, the use of social media cannot be separated from the employer’s supervision, as some rules should be obeyed regarding uploaded content, making it limited. furthermore, they often get reprimands regarding the time they spend accessing social media, as explained by participant 3 as follows: “i am often insulted, as my employer would say, ‘you often update social media content,’ even though i am finished with work and just got hold of my cellphone.” the participant’ interactions on social media in this study, the majority of interactions on social media were at a low engagement level. they often put the “like” or “love” sign on various useruploaded content in their network of friends. also, these signs are a symbol of 238 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 active interaction and the willingness to establish interpersonal relationships with family and friends. also, the participants explained that they hoped providing the sign would help the content uploaded obtain a lot of “likes” or “loves” from other users, showing that these signs symbolize their existence. the number of “likes” or “loves” obtained from other users makes them happy, as it means their existence is known and acknowledged. it also making them feel valued by the acknowledgment obtained from social media interactions, as explained by participant 1 as follows: “i’m really happy if someone likes my post or leaves a good comment”. for high social media engagement level, the reflecting actions were rarely performed by the participant. they explained that uploading content was only at certain moments because sufficient preparation is required. for instance, they take several pictures before finally uploading one picture that they considered the best. likewise, before writing statuses on their social media, they looked for the correct information first to ensure the uploaded content is understood by others, showing that the participants are not rash in uploading content or writing statuses. this is done to maintain their positive image in front of their network of friends on social media. all the uploaded content must be perfect to receive positive feedback from other users. this is also related to interactions through comments made by other users about the content uploaded by the participants. they explained that positive comments, which provide solace during their busy lives, were expected from other users, hence they carefully selected each content. however, negative comments were often found on participants uploaded contents, to which they responded by ignoring the negative comments. they are not deleting, or blocking the user in question. this is explained by participant 3: “of course i get annoyed if i get bad comments, but, that’s all. bad comments reminding me to upload a better content next time.” the participants chose not to remove or block other users because they do not want their circle of friends in social media to decrease. they defined their social media friends or followers as the people who liked them. they explained that making many new friends on social media made them happy. this is related to participants’ working conditions. with their workload, it will be very difficult for them to establish relationships with other people. so they substituted it with relationship within their network of friends on social media. in fact, they only know half of their friends or followers offline, while 239 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) the rest interact with them only on social media. therefore, participants rarely comment on content uploaded by unknown users and only respond to their family or friends. this shows that although the participants feel happy to have a wide network of friends, they are always careful with interacting on social media. they feel presentation on social media is very important, causing them to select every content before uploading. through virtual interactions, they achieve pleasure and happiness, alongside feel valued and acknowledged due to the various “like” or “love” signs and positive comments left by other users. generally, these feelings are not experienced in their daily lives as domestic workers. the self-concept of the participants on social media the results of the study showed that the three participants did not put their social media accounts in private settings. they explained that there were no secrets and wished to expand their network of friends on social media. therefore, each participants listed their real identity on their facebook and or instagram accounts, even though but used names that did not refer directly to their identities on tiktok. the data obtained also showed that the ideal self-concept presented through their social media accounts includes happiness, success, and equality, as explained below: a. people who enjoy their life. the three participants on social media wished to present a selfconcept as people who enjoy lives. therefore, their uploaded contents express happiness and pleasure, such as a photo smiling or laughing, using a background of bright colors. they also edit photos by adding certain filters to enhance the brilliance, and their statuses show gratitude for the present life. occasionally, various emoticons that show happiness are added, such as the smiling, laughing, and clapping types, and some of their re-uploaded content shows gratitude, joy, and optimism. to show this content, the participants use various editing features available on their cell phones and social media. this is explained by participant 1 as follows: “yes, it must be changed, you can use a filter. you must show that you look beautiful. i don’t want to look normal” this self-concept is deliberately displayed to hide their difficult working conditions, as they had to leave family and friends at home and live in a stranger’s house in order to get jobs as domestic workers. the three participants, now around 20-30 years old, have been in this profession 240 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 for approximately two to five years. this shows that they were burdened with the responsibility of earning a living, adapting or adjusting to their employers, and completing tasks at a very young age, even without previous experience in performing household chores. however, the participants felt proud because they were trusted with supporting their families to improve economic conditions at a very young age. they do not want family or relatives in their hometown to worry about the current conditions. therefore, the self-concept displayed on social media should give the impression of happiness, causing them to upload only content attached to joy. b. successful workers another self-concept displayed on social media is that of a successful worker. this can be seen from the uploaded content, such as photos using the latest models of clothes, jewelry, or electronic devices. also, the participants often upload content of various gifts given by employers, accompanied by text descriptions of gratitude. furthermore, they upload content related to devotion to their families in the village. this was shown by participants 1’s upload after buying a cellphone for her mother, while participant 2 said that she had several times uploaded photos of home renovations financed by her wage as domestic workers. in addition, participant 3 has repeatedly uploaded photos of gift packages for her family in the hometown. these posts show that they want to appear as successful workers that can improve their families’ economic conditions. several uploads show gratitude for still being able to work during the covid-19 pandemic. such posts can be categorized as a depiction of a successful participant’s self-concept. this concept emerged from their conditions of still being trusted to complete and handle various household tasks, while many other domestic workers have been laid off and experience difficulties finding jobs. c. individuals who have an equal social position with other members of society another self-concept displayed by the participants is equality with other members of society. this is shown through uploads of photos and statuses showing that they use and perform various activities like others. multiple posts show them consuming and using the same products as their employers. this can be interpreted to mean that they want to show their positions are equal with other people, in this case, their employers, because 241 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) they use and consume the same products. the participants also uploaded various conditions. for instance, participant 3 explained that she had uploaded a photo of being sick and being given an iv: “yes, i just want to upload a photo so people know i get sick too and should be given medicine like other people.” the explanation by participant 3 shows that despite being a domestic worker, she is a human who should be treated equally, especially in terms of health. in indonesia, many employers refuse to procure health insurance for domestic workers (suryani, 2021) and only offer money to buy medicine once they fall sick. however, health insurance is very important for domestic workers because of long working hours, which prevents them from resting adequately. moreover, health insurance has become very significant due to the current covid-19 pandemic, as the workers have to care for their employer’s family, who occasionally have activities outside the home (lui et al., 2021). this self-concept as an individual equal to others was also influenced by the stereotypes attached to women domestic workers. therefore, displaying the concept of equality on their social media accounts is significant. the participants wishes to show that they are independent, hard-working individuals who support the ir families even though they are domestic workers. also, the results showed that the participants have a significant other on social media that is different from the one offline. the friends and fellow users, who often interact, give a “like” or “love” sign, and positive comments are categorized as virtual significant others. this is because the participants considers the acceptance given by friends through various symbols important, and through this interaction, they raise a certain selfconcept on their social media. another party that plays a role in the formation of self-concept is the virtual generalized other, as the moral and normative expectations of other social media users regarding various content worth uploading are considered important. for the participants, the virtual generalized other, based on social norms and trending topics, is assumed as a guide in uploading various content. generally, the success of the self-concept displayed by the participants depends on the ability to position themselves as subject (i) and object (me). on social media, participants show that they position themselves as active 242 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 parties (i) by uploading content but also place themselves as objects (me) by allowing other social media users to provide comments and other symbols. the meaning of social media for the participants in the context of participants who work as domestic workers who work in the employer’s private sphere, the social environment of the participants is limited to their employers and employer’s families. then, the participants turned to social media to communicate and interact with family and friends, resulting in high dependence. furthermore, this channel can maintain and build relationships with other parties and allow interactions as independent individuals. the results of the study showed that social media is interpreted as a friend or the closest party to convey various feelings. it also provides entertainment and information based on the intensity of the participant’s interaction. therefore, they cannot escape from social media in their daily lives, and it has even become the main channel of interaction. meanwhile, the participants explained that they were increasingly dependent on social media during the covid-19 pandemic, as stated by participant 3: “social media means a lot to me. it is essentially important. without social media, people would be lonely, missing information, bored, and lack entertainment.” based on the explanation of the participants above, social media can be considered the only means of entertainment during their busy lives as domestic workers. it is also a means of connecting with the world while having no activities outside the employer’s house. also, the study results indicated that the participants showed their presence through social media because it is a safe space, where they can present self-concepts and convey narratives that so far cannot appear in offline interactions. furthermore, it allows them to interact with other users without fear of being humiliated, regardless of their profession as domestic workers. therefore, social media can be said to have a very important meaning, especially during this covid-19 pandemic when most of the communication is done by online communication. according to the results of the research, there are some key points which will be discussed. the results of the study showed that the social media accounts owned by the participants could be identify as the front stage and the back stage. the relationship between the participants with their employer then affects their self-presentation. participants who have conventional relationships 243 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) with their employer, presented themselves differently on the front stage and the back stage. but on the contrary, participant who has close relationship with their employer presented themselves identically on the front stage and the back stage. this situation experienced by participant 1. the employer of participant 1 is still in her 30s, and there is narrow age gap between participant 1 and her employer. both of them are accustomed to the use of social media in daily lives. in addition, participant 1 and her employer do have a close relationship. this kind of connections were not found in the relationship between participants 2 and 3 with their respective employers. their employers have a sizeable age difference of around 20-30 years, so the power relation between them is still very obvious and strong. the results of the research also showed that facebook and instagram served as the front stage for the participants. in these social media, they tried to present an ideal version of themselves according to the audience’s expectations, in this context were their family, friends, and employers. therefore, the dominant self-aspect displayed on the front stage is the me aspect. meanwhile, tik tok served as the participant’s backstage, so the dominant self-aspect that is displayed on the backstage is the i aspect. this is because in tik tok they do not network with family members or other friends that they acquainted in the offline realm. so that they can then identify themselves detached from their profession. social media which serves as the back stage has a very important role because as domestic workers, participants still feel that their position is not equal to other social media users. there are similarities between the results of previous studies in the west with studies in indonesia, regarding the use of social media by women who are in a marginal position, including domestic workers. social media has a very important meaning because it is able to provide safe space for women to construct themselves and their identities, and weaken the construction of society regarding women. this is because of the massive development of technology which then erases various physical boundaries that exist in society. when they have access to technology and use the technology, the boundaries of space and time then disappear. these results were found in various studies conducted by kavada (2016), cauberghe et al.,( 2021)the coronavirus disease 2019 (covid-19, sun et al., (n.d.), boris & fish, (2014), dan wang et al., (2019)most of these studies focus on those behaviors with relatively deep user engagement such as information disclosure, while the underlying mechanisms that explain users’ shallow 244 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 engagement behaviors (e.g. like behavior which showed how technology then gives power to women and other marginalized groups. through technology they are able to construct new identities, build narratives, and empowered themselves. with the use of technology by the society, power is not only possessed by certain groups, but can be spread evenly in society. conclusion for women who work as domestic workers, social media has a very important meaning for their lives, because through social media they can present themselves according to social expectations on the front stage and be themselves on the back stage. however, for women domestic workers who have close relationships with their employers, and work with employers who have a liberal mindset, they are free to present themselves identically on the front stage and the back stage. this research focuses on the presentations and interactions which were conducted by the participants in their social media during the covid-19 pandemic to analyze the meaning of social media for them. a wider focus on interactions that participants conducted in offline interactions, especially with their family and friends in their hometowns before the covid-19 pandemic can add depth to the research. acknowledgement this research is supported by puti doktor 2020 funded by drpm universitas indonesia no. nkb-724/un2.rst/hkp.05.00/2020. references anggraeni, m. l., & diyana, k. (2020). kumpulan cerita pelik para prt yang dirumahkan sang majikan karena corona. astagini, n. (2016). presentasi diri pekerja rumah tangga pada situs jejaring sosial facebook. aristo, 4(2), 57. https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.189 azeez e p, a., negi, d. p., rani, a., & a p, s. k. (2021). the impact of covid-19 on migrant women workers in india. eurasian geography and economics, 62(1), 93–112. https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1843513 245 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) boris, e., & fish, j. n. (2014). domestic workers go global. new labor forum, 23(3), 76–81. https://doi.org/10.1177/1095796014544508 bullingham, l., & vasconcelos, a. c. (2013). “the presentation of self in the online world”: goffman and the study of online identities. journal of information science, 39(1), 101–112. https://doi.org/10.1177/0165551512470051 burnham, l., & theodore, n. (2012). the invisible and unregulated world of domestic work. http://www.idwfed.org/en/resources/home-economicsthe-invisible-and-unregulated-world-of-domestic-work/@@display-file/ attachment_1 cauberghe, v., van wesenbeeck, i., de jans, s., hudders, l., & ponnet, k. (2021). how adolescents use social media to cope with feelings of loneliness and anxiety during covid-19 lockdown. cyberpsychology, behavior, and social networking, 24(4), 250–257. https://doi.org/10.1089/ cyber.2020.0478 creswell, j. w., & creswell, j. d. (2018). research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). sage publication, inc. davis, j. l. (2014). triangulating the self: identity processes in a connected era. symbolic interaction, 37(4), 500–523. https://doi.org/10.1002/symb.123 de villiers, b., & taylor, m. (2019). promoting a positive work experience for south african domestic workers. sa journal of human resource management, 17, 1–13. https://doi.org/10.4102/sajhrm.v17i0.1206 djafarova, e., & trofimenko, o. (2019). ‘instafamous’–credibility and self-presentation of micro-celebrities on social media. information communication and society, 22(10), 1432–1446. https://doi.org/10.1080/ 1369118x.2018.1438491 galvaan, r., peters, l., smith, t., brittain, m., menegaldo, a., rautenbach, n., & wilson-poe, a. (2015). employers’ experiences of having a livein domestic worker: insights into the relationship between privilege and occupational justice. south african journal of occupational therapy, 45(1), 41–46. https://doi.org/10.17159/2310-3833/2015/v45no1a7 hidayati, m. n. (2011). upaya perlindungan pekerja rumah tangga sebagai kelompok masyarakat yang termarjinalkan di indonesia. 39(1), 11–18. hogan, b. (2010). the presentation of self in the age of social media: distinguishing performances and exhibitions online. bulletin of science, technology & society, 30(6), 377–386. https://doi.org/10.1177/0270467610385893 246 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 housley, w. (2021). society in the digital age : an interactionist perspective. sage publication. international labour organization. (2006). peraturan tentang pekerja rumah tangga di indonesia. international labour organization. (2013). working time of live-in domestic workers. 1–8. kavada, a. (2016). social movements and political agency in the digital age: a communication approach. media and communication, 4(4), 8–12. https:// doi.org/10.17645/mac.v4i4.691 kerrigan, f., & hart, a. (2016). theorising digital personhood: a dramaturgical approach. journal of marketing management, 32(17–18), 1701–1721. https://doi.org/10.1080/0267257x.2016.1260630 krisdiyanto, t. (2021). analisis sentimen opini masyarakat indonesia terhadap kebijakan ppkm pada media sosial twitter menggunakan naïve bayes clasifiers. jurnal coreit: jurnal hasil penelitian ilmu komputer dan teknologi informasi, 7(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/coreit. v7i1.12945 lui, i. d., vandan, n., davies, s. e., harman, s., morgan, r., smith, j., wenham, c., & grépin, k. a. (2021). “we also deserve help during the pandemic”: the effect of the covid-19 pandemic on foreign domestic workers in hong kong. journal of migration and health, 3(february), 100037. https://doi.org/10.1016/j.jmh.2021.100037 markham, a. n., & lindgren, s. (2014). from object to flow: network sensibility, symbolic interactionism, and social media. symbolic interaction and new social media, 34(1), 43–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/ s0163-239620140000043012 pandey, k., parreñas, r. s., & sabio, g. s. (2021). essential and expendable: migrant domestic workers and the covid-19 pandemic. american behavioral scientist, 1–15. https://doi.org/10.1177/00027642211000396 platt, m., yeoh, b. s. a., acedera, k. a., yen, k. c., baey, g., & lam, t. (2016). renegotiating migration experiences: indonesian domestic workers in singapore and use of information communication technologies. new media and society, 18(10), 2207–2223. https://doi. org/10.1177/1461444816655614 247 the meaning of social media for women domestic workers during ... (nuria astagini, billy k. sarwono) putri, k. y. s., & zakiah, l. (2021). transformation of health communication literacy in the pandemic era. informasi, 51(1), 93–110. redmond, m. v. (2015). symbolic interactionism symbolic interactionism communication context. english technical reports and white papers, 4. http://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/4 retnaningdyah, p. (2013). ‘kami juga punya suara’: dunia blogging buruh migran indonesia di hong kong sebagai politik budaya. jurnal komunikasi indonesia, ii(april), 23–30. sari, d. k., & siahainenia, r. r. (2015). gerakan sosial baru di ruang publik virtual pada kasus satinah. jurnal ilmu komunikasi, 12(1), 105–118. https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446 sigiro, a. n., gina, a., komalasari, d., & pratiwi, a. m. (2020). portrait of the impact of the implementation of large-scale social distancing during covid-19 pandemic towards women and marginalized groups through the perspective of intersectional feminism. jurnal perempuan, 25(4), 295. https://doi.org/10.34309/jp.v25i4.514 sun, r., rieble, c., liu, y., & sauter, d. (n.d.). connected despite lockdown: the role of social interactions and social media use in wellbeing. suryani, l. (2021). kerja 15 jam perhari; kelelahan kerja , prt rentan terkena covid. konde.co. https://www.konde.co/2021/07/curhat-prt-kelelahankerja-bisa-jadi-penyebab-prt-terkena-covid-19.html/ tomei, m. (2011). decent work for domestic workers: reflections on recent approaches to tackle informality. canadian journal of women and the law, 23(1), 185–211. https://doi.org/10.3138/cjwl.23.1.185 ujianto, a. (2019). pengorganisasian komunitas serikat pekerja rumah tangga sapulidi dalam memperjuangkan situasi kerja layak. kajian ruang sosial budaya, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi. jkrsb.2019.003.1.08 vardanega, a. (2015). symbolic interactionism. the international encyclopedia of political communication, 1–8. https://doi.org/10.1002/9781118541555. wbiepc090 wang, n., sun, y., shen, x. l., liu, d., & zhang, x. (2019). just being there matters: investigating the role of sense of presence in like behaviors from the perspective of symbolic interactionism. internet research, 29(1), 60– 81. https://doi.org/10.1108/intr-08-2017-0299 248 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 227-248 wängqvist, m., & frisén, a. (2016). who am i online? understanding the meaning of online contexts for identity development. adolescent research review, 1(2), 139–151. https://doi.org/10.1007/s40894-016-0025-0 33 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi (studi kasus film the true cost dan nike sweatshops) tri apriliani departemen sosiologi, universitas indonesia email: triaprilianitri@gmail.com abstract the fast-fashion industry is one of the manufacturing industry that is associated with the developing countries as a producer of their products. authors carriying an issue of labor relations in the fast-fashion industry which is very important to be studied due to exploitation issues. the main focus of the study is to assess the film “the true cost” which describes the fast-fashion industry in bangladesh and “nike sweatshops” which describes the fast-fashion industry in indonesia. this study sought to answer whether the exploitation occurs in fast-fashion industry are presented in the movie “the true cost” and “nike sweatshops” and how the mechanism of the exploitation is working. by using the content analysis method, it was found that in both films the exploitation did occur, but both films have similarities and differences of the dominant aspects of exploitation based on wages, health insurance, safety insurance, time, physical violence and the formation of unions. in addition besides the findings of the movie, the context of the economic, social, and political in certain periods and employment policies contribute to the occurrence of labor exploitation abstrak industri fast-fashion merupakan salah satu jenis industri manufaktur yang tidak terlepas kaitannya dengan negara-negara berkembang sebagai penghasil produknya. penulis mengangkat sebuah isu tentang hubungan kerja di dalam industri fast-fashion yang sangat penting untuk dikaji karena maraknya isu eksploitasi.fokus utama penelitian adalah mengkaji film “the true cost” yang menggambarkan industri fastfashion di bangladesh dan “nike sweatshops” yang menggambarkan industri fastfashion di indonesia. penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah eksploitasi terjadi pada industri fast-fashion yang disajikan dalam film “the true cost” dan “nike sweatshops”serta bagaimana mekanisme eksploitasi tersebut bekerja. dengan menggunakan menggunakan metode analisis isi, didapati bahwa dalam kedua film ini eksploitasi memang terjadi namun kedua film ini memiliki kesamaan dan perbedaan dari aspekdominan eksploitasi berdasarkan upah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, waktu, kekerasan fisik dan pembentukan serikat. selain temuan dari film tesebut, didapati bahwa konteks ekonomi, sosial, dan politik pada periode tertentu serta kebijakan ketenagakerjaan turut mendukung terjadinya eksploitasi tenaga kerja keywords: labor relations, fast-fashion, content analysis 34 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pendahuluan industri busana adalah salah satu industri besar di dunia dengan pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi karena ekspor dunia mengenai tekstil dan pakaian melambung 8 persen pada tahun 2013, yaitu empat kali lebih besar dibandingkan rata-rata ekspor dunia yang hanya 2 persen (world trade organization international trade statistics 2014). pergerakan industri ini terhitung cepat karena tren busana dunia yang terus berganti sehingga mengakibatkan produksi barang-barang busana oleh industri turut mengikuti kecepatan tren busana dunia yang kebanyakan didominasi oleh luxury brand. pengusaha dalam hal ini berusaha menekan biaya produksi seminimal mungkin agar produknya bisa dijangkau oleh konsumen yang menginginkan luxury brand dengan harga murah dan mereka bisa membelinya secara terus menerus. hal ini yang kemudian disebut dengan fast-fashion. dibalik munculnya fast-fashion, dunia industri busana yang melibatkan buruh dan pemodal memainkan peran sentral dalam hubungan kerja yang mana didalamnya tertuang kesepakatan atau perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. fast-fashion dalam praktiknya menimbulkan berbagai konsekuensi bagi buruh yang harus diterima dalam sebuah hubungan kerja. media dalam hal ini khususnya film, mencoba mengemas isu yang terkait dengan hubungan kerja antara pemodal dan buruh. diantaranya adalah “the true cost” dan “nike sweatshops”. kedua film ini bercerita mengenai industri busana dunia yang menopang kemunculan fast-fashiondimana setting filmnya difokuskanpadadua negara yaitu indonesia dan bangladesh yang terdaftar sebagai negara pengekspor garmen ke seluruh dunia bagi kebutuhan busana. namun penggambaran film tersebut tidak terlepas dari adanya pesan bahwa buruh telah dieksploitasi oleh pemodal. berdasarkan kasus yang dipaparkan, maka penulis memiliki pertanyaan yaitu apakah eksploitasi benar-benar terjadi pada industri fast-fashion yang disajikan dalam film the true cost dan nike sweatshopsdan bagaimana mekanisme eksploitasi tersebut terjadi. menurut kajian literatur sebelumnya, bhardwaj dan fairhurst (2014) melihat bahwa fast-fashion diidentikkan dengan rendahnya biaya manufaktur dan upah buruh dimana artinya semakin rendah keseluruhan biaya, maka akan berakibat dalam rendahnya harga dan meningkatnya volume produksi. quelch (2013) juga menyebutkan ada indikasi terjadinya bencana dalam industri garmen yang tidak memperhatikan buruh yaitu upah yang kecil dan kondisi pabrik yang memprihatinkan. tidak dapat dielakkan, industri fast-fashion turut berpengaruh terhadap hubungan kerja buruh dan pengusaha. pada setiap hubungan kerja hakikatnya adalah harus memperhatikan kontrak kerja dan kelayakan para buruh. industri fast-fashion bisa saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat namun apakah buruh dalam industri tersebut terpikirkan kelayakannya oleh pengusaha. bencana kebakaran dan runtuhnya gedung pada pabrik perusahaan tekstil dan garmen di bangladesh menggambarkan betapa tidak aman dan terjaminnya keselamatan kerja buruh. drennan (2015) menyebutkan ada social cost dan biaya kesehatan yang harusnya dibayarkan kepada buruh industri busana di samping upah. namun keadaan yang terjadi sebaliknya. lavergne (dalam drennan, 2015) juga menyatakan industri fast-fashion sangat unsustainable. hal ini dikarenakan biaya yang unsustainable untuk sebuah pakaian adalah alasan bagi banyak pabrik tidak peduli terhadap hukum-hukum yang meliputi kesehatan, keamanan, buruh, lingkungan dan isu mengenai hak asasi manusia. sehingga untuk menjadi kompetitif, pabrik biasanya akan memangkas biaya manajemen dan infrastruktur. penulis sependapat dengan argumen di atas karena ternyata ada risiko personal yang ditanggung sendiri oleh buruh tersebut namun mereka tidak sadar akan hal itu. berbeda dengan zwolinki (2007), ia menyatakan bahwa industri sweatshops (sejenis fast-fashion) tidak bisa hanya dilihat 35 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi dari eksploitasi tapi juga harus melihat pilihan buruh. sebagian besar pekerja sweatshops memilih untuk menerima kondisi kerja mereka, bahkan jika pilihan mereka terbatas. faktanya, mereka memilih kondisi kerja mereka meski pilihannya terbatas menjadi bukti kuat bahwa mereka melihatnya sebagai pilihan yang paling disukai. menurut zwolinski (2007) hal ini juga masuk akal bahwa pilihan pekerja sweatshops untuk menerima kondisi kerja mereka cukup otonom, jika ada pemaksaan untuk tidak bekerja dalam sweatshops ini juga akan akan menjadi pelanggaran otonomi mereka. mengenai pendapat zwolinski, penulis kurang setuju karena pada dasarnya sebelum buruh masuk ke dalam suatu ranah pekerjaan mereka memang memiliki pilihan untuk memilih pekerjaan mana yang mereka inginkan. akan tetapi ketika mereka memasuki ranah kerja, tentunya ada kesepakatan yang dibuat antara buruh dan pemodal yang telah disebutkan dalam hubungan kerja. jika terjadi pelanggaran hubungan kerja yang merugikan buruh, hal ini bukanlah termasuk ke dalam pilihan buruh, melainkan suatu bentuk eksploitasi. hal ini menyangkut hak asasi karena bertentangan dengan tap mpr nomor xvii/mpr/1998 pada pasal 9 yang mana menjelaskan bahwa setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. menurut penulis, eksploitasi tergambar jelas dan terjadi dalam kedua film tersebut. meskipun tidak secara langsung mengatakan bahwa buruh di eksploitasi, tetapi scene yang ditampilkan berusaha menyampaikan pesan kepada penonton untuk melihat ke arah mana film itu dibuat. eksploitasi digambarkan melalui percakapan dan gambar yang ditampilkan dari sudut pandang buruh dan juga pemodal. penulis kurang setuju jika buruh memiliki pilihan terhadap eksploitasi yang berlangsung karena eksploitasi merupakan suatu keadaan dimana buruh mau tidak mau harus menerima konsekuensi yang tidak disepakati sebelumnyadalam hubungan kerja. kedua, mekanisme eksploitasi berlangsung akibat penekanan dalam biaya produksi. akibat cepatnya produksi secara masif dan murah membuat setiap pendiri brand busana semakin berlomba-lomba memproduksi pakaian murah, yang berimbas pada kecilnya upah buruh dan juga tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mengkomparasikan film “the true cost” dan “nike sweatshops” mengenai hubungan kerja dalam industri fast-fashion pada negara berkembang dengan melihat bentuk eksploitasi yang paling dominan terjadi di kedua negara. menurut penulis industri fast-fashion juga penting dibahas sebab sekarang ini industri fast-fashion begitu menjamur dibandingkan dengan industri manufaktur lain dikalangan masyarakat. dengan perputaran tren yang begitu cepat membuat pakaian terutama dengan brand ternama dapat dibeli masyarakat bahkan kalangan bawah sekalipun. selain kebaruan yang didapat, diharapkan dari penelitian ini menghasilkan signifikansi secara akademis, praktis dan sosiologis. secara akademis digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kondisi industri tekstil dan garmen. secara praktis digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian berikutnya dan dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi mengenai hubungan kerja dalam industri tekstil dan garmen. secara sosiologis diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemikiran mengenai hubungan kerja industri fast-fashion dan teori yang digunakan untuk menganalisa kasus yang terjadi. metode dalam rangka meneliti konsekuensi hubungan kerja antara buruh dan pemodal dalam industri fast-fashion, maka peneliti menggunakan data sekunder sebagai penunjang penelitian. data sekunder yang digunakan adalah data visual berupa film dokumenter yang akan di analisa. sejalan dengan pemikiran marvasti (2004) untuk menganalisa film ini adalah dengan menggunakan metodecontent analysis. 36 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pemilihan metode ini adalah karena metode ini cocok untuk menganalisa data visual. content analysis digunakan dalam analisa data visual sebab hal ini menyatukan kepentingan kualitatif dalam substansi pengalaman sosial dan kuantitatif dalam penekanannya untuk mencapai tujuan penelitian yang objektif. dalam analisa film ini penulis akan menggunakan metode secara kualitatif untuk merefleksikan bagaimana industri fast-fashion secara mendalam dari sudut pandang hubungan kerja buruh dan pemodalyang akan dijabarkan melalui percakapan dan visualisasi yang didapatkan dari film. metode kuantitatif hanya bersifat deskriptif dengan menunjukkan tabel frekuensi dari bentuk eksploitasi yang paling dominan terjadi selama film tersebut berlangsung. teknik pengumpulan data sekunder selain melalui film, didapatkan juga melalui studi literatur menggunakan artikel jurnal, artikel berita, dan dokumen resmi pemerintah. untuk mengetahui bagaimana konsep ekploitasi itu sendiri maka harus diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. untuk memudahkan penulis, klasifikasi mengenai eksploitasi dibagi menjadi enam yaitu terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, waktu, kekerasan fisik dan juga pembentukan serikat. identifikasi konsep eksploitasi didapatkan melalui scene film yang ditampilkan dan diukur frekuensinya hasil dan pembahasan hubungan kerja, eksploitasi dan fast fashion dalam industri fast-fashion terdapat keterkaitan antara hubungan kerja dan eksploitasi. untuk memahami industri fast fashion, pertama harus dipahami mengenai konsep mengenai quick fashion. quick fashion menurut taplin, 1999 (dalam bhardwaj dan fairhurst, 2014) yaitu hasil dari sebuah proses yang tidak direncanakan dalam mengurangi kesenjangan waktu antara merancang dan konsumsi secara musiman. hal ini yang kemudian diadaptasi menjadi konsep fastfashion. fletcher (2008) mengemukanan bahwa fast-fashion adalah koleksi pakaian murah yang berdasarkan tren terkini dari brand busana mewah yang secara alamiah merupakan sistem respon yang mendorong disposability (pembuangan pakaian). fastfashion dihasilkan dengan cepat sejalan dengan perubahan tren busana dunia dan dalam industri ini menghasilkan rantai retail dari perusahaan-perusahaan besar untuk terus melakukan produksi barang mewah yang murah. kedua, sweatshops menurut data dari oxfam adalah industri manufaktur yang mana buruhnya menanggung kondisi kerja yang buruk, waktu yang panjang, upah yang murah dan juga mengandung unsur pelanggaran terhadap hak-hak buruh. mengenai konsep hubungan kerja, mengacu kepada undang-undang no. 13 tahun 2003 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. aloewie (1996) mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu. hubungan kerja yang dihasilkan dalam industri busana akan merefleksikan realitas sosial yang terjadi dalam produksi fastfashion antara buruh dan pemodal sebagai suatu kesatuan. eksploitasi merupakan suatu distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. marx (1867) mengatakan bahwa eksploitasi terkait dengan upah, adanya buruh-buruh bebas, dan juga nilai surplus. dalam industri fast-fashion konsep ini menjadi penting karena adanya hubungan kerja antara buruh dan pemodal yang timpang menghasilkan kerugian terhadap buruh terkait dengan tiga aspek yang telah disebutkan oleh marx. eksploitasi dalam industri fast fashion ada dua tokoh penting yang melatarbelakangi kedua film ini yaitu andrew 37 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi morgan dan jim keady. kedua tokoh ini adalah orang yang berusaha memunculkan isu eksploitasi dalam industri fast-fashion. andrew morgan sebagai sutradara the true cost berangkat dari keprihatinannya mengenai bencana runtuhnya bangunan pabrik garmen di bangladesh sehingga dengan memunculkan film ini, ia berharap dapatmempersuasi penonton untuk melihat busana dan industri yang terkait di dalamnya lebih mementingkan isu moral berdasarkan lingkungan dan hak asasi manusia. sama halnya dengan andrew morgan, jim keadysebagai tokoh yang berperan dibalik film nike sweatshops memiliki hal yang sama. ia tergerak untuk meneliti hubungan kerja pada pabrik nike sebagai sebuah brand dari sports apparel. latar belakang ia memilih nike sebagai kasus dalam penelitiannya adalah karena ia melihat adanya proses produksi yang tidak memenuhi kaidah perburuhan. sebelumnya ia merupakan seorang pelatih sepakbola pada universitas katolik st. john di amerika serikat yang mana pakaian tim sepakbolanya di-support oleh nike dan kemudian ia mengundurkan diri sebagai pelatih karena merasa prinsipnya sebagai seorang katolik bertentangan dengan apa yang dilakukannya selama ini. “why we (saint john university) as the largest chatolic institution in the country coupling itself with the largest sportswear company in the world and how can we as such a public symbol of chatolicism do something that runs completely counter to our mission. they were saying to the world then look you should care about the poor and we should fight against injustice and we should seek out the cause of a poverty. well, unless you get by some really good athletic equipment and 3,5 million dollars along with. i mean, i want to talk about hypocrisy manifested in the world like this”(jim keady) pada akhirnya, setelah mengundurkan diri tahun 1998, ia memutuskan pergi ke indonesia pada tahun 2000 untuk melihat dan tinggal dengan buruh nike di daerah tangerang dengan tujuan menyelesaikan penelitiannya (when will nike “just do it” on the sweatshops issue?http://www. huffingtonpost. com/jim-keady/when-willnike-just-do-it_b_308448. html diakses pada tanggal 28 november 2015 pukul 12. 14 wib). sama halnya dengan andrew morgan, tujuan jim keady membuat film ini adalah untuk mengkritisi dan mempersuasi penonton agar lebih mengerti akan adanya proses industri yang tidak sehat dibalik barangbarang busana yang mereka konsumsi. penulis memposisikan nike sebagai barang busana meskipun target utama nike adalah untuk memproduksi sports apparel. hal ini dikarenakan penggunaan barang-barang dari brand nike tidak hanya digunakan sebagai penunjang aktivitas olahraga, tetapi telah banyak orang yang menggunakan barang produksi nike dalam aktivitas sehari-hari bahkan sebagai lifestyle mereka. industri fast-fashion disebutkan oleh tansy hoskins, seorang author yang turut menjadi pembicara dalam film the true cost sebagai salah satu model kapitalis yang kemudian memfokuskan diri pada pencarian buruh murah di negara berkembang. hal ini dilakukan terkait adanya permintaan konsumen akan barang-barang dari luxury brand dengan harga yang murah dan terjangkau. dengan demikian, untuk memproduksi barang-barang ini retailer busana terkenal berupaya menekan biaya produksinya agar harga yang mereka jual bisa dijangkau oleh konsumen. tentunya dengan penekanan biaya produksi, ada akibat yang ditimbulkan kepada aktor-aktor yang terkait di dalam hubungan kerja sebuah industri fastfashion. industri ini mengaitkan beberapa pihak yang terbagi menjadi beberapa bagian terpisah sebagaimana gambar 1. 1. gambar 1. 1 menunjukkan bahwa terdapat empat bagian berbeda dalam industri fastfashion. namun dalam film the true cost, penulis mengindikasikan hanya ada tiga bagian terkait yaitu retailer, pengusaha manufaktur, dan buruh. retailer berperan sebagai perusahaan busana ternama yang mengontrak salah satu perusahaan industri garmen/tekstil. perusahaan industri garmen/ 38 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 tekstil kemudian melakukan proses produksi pakaian bagi kebutuhan retailer. sedangkan buruh adalah orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan industri garmen/tekstil. retailer akan bersaing satu sama lain untuk membuat suatu barang mewah dengan harga murah. mereka akan mengurangi biaya produksi sebagai salah satu upaya mencapai target tersebut. untuk menjalankan proses tersebut, pilihan mereka biasanya berakhir pada negara berkembang dimana buruh disana memang masih bisa dibayar dengan murah. hasil produksi dari negara berkembang kemudian sebagian besar dikirimkan ke negara-negara seperti amerika serikat yang disebutkan menjadi negara terbesar dalam impor pakaian bersama dengan negara eropa lainnya. ini dikarenakan amerika dikenal sebagai negara yang banyak memunculkan luxury brand yang dimiliki oleh retailer dan tidak sedikit diantaranya yang mengusung fast-fashion. akibat bermunculannya brand fast-fashion ini, buruh menjadi ikut terdampak karena pemotongan biaya produksi pada akhirnya menciptakan sebuah konsep eksploitasi. untuk melihat eksploitasi dalam film ini, penulis akan memaparkan data dari beberapa gambar 1. 1 struktur industri garmen sumber: report to the chairman, subcommittee on commerce, consumer and monetary affairs, committee on government operations, house of representatives united states general accounting office tabel 1.1 frekuensi mengenai eksploitasi film eksploitasi upah eksploitasi jaminan kesehatan eksploitasi jaminan keselamatan eksploitasi waktu eksploitasi kekerasan fisik eksploitasi pembentukan serikat the true cost 11 1 10 0 1 1 nike sweatshops 6 8 2 2 1 1 sumber: film the true cost (2015) dan nike sweatshops (2000) 39 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi scene yang memiliki kecenderungan terhadap eksploitasi dalam hubungan kerja yang telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. tabel frekuensi 1. 1 berfungsi untuk memilah-milah jenis eksploitasi yang diterima oleh buruh selama mereka bekerja di pabrik. dari film the true cost didapati bahwa mekanisme eksploitasi yang paling sering diterima oleh buruh adalah mengenai masalah upah, kemudian disusul oleh jaminan keselamatan. hasil ini didapatkan karena ada beberapa scene film yang menampilkan kekhawatiran buruh akibat bangunan yang retak dan runtuh serta meminta pengusaha untuk tidak menekan biaya produksi. sementara film nike sweatshops menunjukkan pola berbeda yaitu kecenderungan buruh dieksploitasi pada hal kesehatan. hal ini karena kecenderungan film yang dibuat ikut serta menyorot kehidupan lingkungan pabrik dan tempat tinggal buruh yang tidak sehat. kemudian eksploitasi terhadap upah yang didapat berada pada urutan ke dua, hal ini dikarenakan nike tidak membayar pekerjaan buruh sesuai dengan standar hidup layak. salah satu scene dalam film the true cost, menyebutkan bahwa logika dari fast-fashion adalah jika retailer yang satu menjual sepotong pakaian seharga $4 maka sebisa mungkin retailer yang lain harus bisa memproduksi pakaian seharga $3. perusahaan garmen/tekstil yang bekerja kepada sebuah retailer busana kemudian juga mengalami hal yang sulit. disebutkan bahwa perusahaan garmen ingin buruhnya tidak dibayar murah, akan tetapi tekanan dari retailer lebih kuat. karena jika perusahaan garmen menolak dan tidak terjadi kesepakatan dengan retailer terkait produksi pakaian murah, maka buruh perusahaan juga sudah dipastikan akan menganggur sebab retailer akan mencari perusahaan industri garmen lain untuk bekerja padanya yang sanggup dibayar murah. sehingga tidak jarang perusahaan garmen/tekstil kemudian akhirnya menerima kesepakatan tersebut tanpa memperhatikan jaminan-jaminan atas buruh yang bekerja kepada mereka persaingan dalam penjualan pakaian murah ini tentu sangat merugikan buruh. dari sepotong baju tersebut hanya sekian persen yang bisa dinikmati oleh buruh. maka tidak heran ketika jaminan yang seharusnya menjadi hak buruh dalam lingkungan kerja tidak terpenuhi. the true cost memperlihatkan bagaimana sebuah pabrik di bangladesh mengalami bencana besar dimana banyak pabrik terbakar dan puncaknya adalah insiden rana plaza dimana sebuah pabrik garmen runtuh hingga menewaskan ribuan buruh akibat tidak adanya fokus perusahaan busana terhadap keselamatan kerja. buruh hanya menerima upah yang juga tidak seberapa namun mereka tanpa sadar harus membayar kerugian yang lebih besaratas diri mereka sendiri. bagian yang paling menarik adalah sebenarnya buruh sudah mengerti keadaan bangunan yang rusak parah dan berbahaya namun pihak perusahaan tidak menggubris permintaan buruh agar bangunannya diperbaiki. hal ini mengindikasikan pengusaha dalam hubungan kerja tidak memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. akibat dari bencana besar yang terjadi ini, bangladesh menjadi sorotan dunia dan muncul berbagai kritik atas industri fast-fashion. seketika, amerika serikat, eropa, dan negara lain sebagai pengimpor dan pengembang terbesar dunia ritel busana dengan maraknya kemunculan fast-fashion di negara-negara tersebut disudutkan sebagai penyebab rendahnya manajemen terhadap industri busana dan rendahnya kualitas perburuhan sehingga menyebabkan ribuan buruh tewas. sedangkan dalam film nike sweatshops eksploitasi lebih sering digambarkan mengenai jaminan kesehatan dan upah. sangat disayangkan perusahaan nike ternyata tidak membayar upah buruhnya dengan standar hidup layak. padahal nike sering menjadi donor atau mensponsori kegiatan olahraga di berbagai tempat seperti universitas dan juga para atlit dengan biaya yang cukup besar. 40 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 tabel 1.2 matriks percakapan film the true cost no nama informan keterangan 1 lucy siegle jurnalis dan author 2 roger lee ceo (tal group) 3 john hillary executive director (war or want) 4 arief jebtik pemilik pabrik garmen 5 narator narator 6 benjamin powell direktur (free market institute) 7 kate ball young former sourcing manager (joe fresh) 8 shima akhter pekerja pabrik garmen 9 mowla chowdury pemilik pabrik garmen (tempat shima akhter bekerja) 10 tansy hoskins author (stitched up) no aspek k o d e informan s c e n e timing hasil percakapan 1 e k s p l o i t a s i waktu 2 e k s p l o i t a s i j a m i n a n kesehatan 8 21:32 pabriknya sangat panas dan banyak bahan kimia yang membahayakan di dalam pabrik 3 e k s p l o i t a s i j a m i n a n keselamatan 1, 3, 4, 5, 6,7 08:31, 10:20, 10:51, 11:02, 11:32, 12:00, 12:42, 13:29, 14:11,14:56, pemotongan biaya produksi dan pengabaian keamanan merupakan bagian dari industri fast-fashion, akibannya banyak pabrik terbakar dan runtuh yang mencelakai dan menewaskan buruh. pengabaian ini tidak terjadi sekali dua kali, hingga pada puncaknya adalah tragedi rana plaza yang dianggap sebagai kejadian terburuk dalam industri tekstil maupun industri fashion. buruh melaporkan bangunan yang retak sebelum kejadian namun tetap dioperasikan oleh manajemen, sehingga tidak dihindari lagi jika bangunan runtuh secra mendadak. kritikan terhadap retailer banyak berdatangan karena buruh yang menghasilkan profit bagi pengusaha tetap tidak mendapatkan support bagi keselamatan dan keamanan padahal isu ini adalah kebutuhan sentral dalam ham 4 eksploitasi upah 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 06:59, 07:37, 11:32, 12:32, 14:10, 16:04, 16:24, 20:54, 21:32, 22:40, 01:14:49 globalisasi menyebabkan outsourcing di negara berkembang dan mengakibatkan upah buruh yang rendah. upah buruh ini merupakan imbas permintaan low prices dari retailer. bangladesh adalah negara terbesar kedua pengekspor apparel setelah cina karena upah buruhnya murah yang rata-rata dibayar 2 dollar per hari. industri manufaktur ini tidak memenuhi gaji yang mencakup living standard. buruh menerima upah kecil karena tidak memiliki alternatif pekerjaaan. apabila buruh tidak mau mengikuti ownernya maka upahnya tidak akan diterima mereka. akumulasi modal dengan sistem kapitalis ini akan senantiasa terus menekan upah buruh murah 5 e k s p l o i t a s i kekerasan fisik 8 23:04 adanya pertengkaran dengan direktur pabrik saat mengajukan tuntutan sehingga buruh harus menerima pukulan dengan benda-benda, tendangan dan kepalanya dbenturkan oleh orang-orang yang mendukung si direktur 6 e k s p l o i t a s i p e m b e n t u k a n serikat 8 23:04 serikat buruh lemah karena tidak ada dukungan dari owner pabrik. sehingga menyebabkan serikat buruh mudah bubar sumber: film the true cost (2015) 41 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi tabel 1.3 matriks percakapan film nike sweatshops no nama informan keterangan 1 jim keady director dan founder educating for justice 2 leslie kretzu co-director dan founder educating for justice 3 julianto pengorganisir serikat pekerja nike 4 dita indah sari aktivis buruh indonesia 5 phil knight ceo (nike) no aspek kode informan scene timing hasil percakapan 1 eksploitasi waktu 1, 2 10:09, 10:32 buruh bekerja sepanjang waktu bahkan hingga 15 jam per hari karena hanya dengan begitu mereka akan dibayar. akibatnya anak anak mereka terlantar dan tidak sekolah. hal ini berlanjut sehingga rantai kemiskinan tidak bisa diputus 2 eksploitasi jaminan kesehatan 1, 2 05:14, 05:29, 05:41, 06:55, 07:06, 07:22, 08:45, 10:53 buruh tinggal dirumah berukuran 9x9 meter, lembab, dengan jendela kecil. banyak pula kecoa di langit-langit rumah dan penghuni rumahnya sangat padat dimana semua aktivitas dilakukan dalam satu area. lingkungan rumahnya langsung berhadapan dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang bisa berbahaya bagi kesehatan. buruh harus berbagi kamar mandi umum yang bau, tempat mencuci pakaian, dapur bahkan sumur untuk menimba air 3 eksploitasi jaminan keselamatan 1, 3, 4 13:34, 13:54, sebagai pengorganisir gerakan buruh, julianto di ancam dengan senjata api dan mengalami penggeledahan rumah. buruh hidup dalam ketakutan dan harus bisa menerima berbagai ancaman. 4 eksploitasi upah 1, 2 05:02, 05:22, 07:34, 08:08, 10:09, 18:16 buruh nike harus bekerja dengan upah rendah dalam kondisi buruk. bahkan dirumah untuk membeli furnitur atau sebuah kasur tidak dapat mereka lakukan. upah rata-rata per hari adalah 1,25 dollar yang sebagian besar alokasinya untuk sewa rumah, air dan listrik serta transportasi. sisanya hanya bisa dibelikan makanan ala kadarnya. bahkan ketika jatuh sakit dan membeli obat, maka artinya uang tersebut tidak dpat digunakan untuk makan pada hari itu. bekerja hingga lewat batas juga sering dilakukan, meskipun gajinya rendah tetapi hal ini harus dilakukan karena sumber pendapatan mereka hanya dari sana 5 eksploitasi kekerasan fisik 4 14:31 dita sari ditangkap 8 juli 1996 oleh tentara, kemudian dipukul, mengalami kekerasan fisik dan digunakan sebagai contoh oleh aparat didepan teman-teman buruhnya 6 eksploitasi pembentukan serikat 1 14:21 dita sari sebagai aktivis buruh ditangkap dan dipenjara oleh aparat karena membentuk gerakan buruh reebok dan nike sumber: film nike sweat shops (2000) mekanisme eksploitasi dalam industri fast-fashion mekanisme eksploitasi industri fastfashionyang terjadi dalam film the true cost dan nike sweat shop tidak ditemukan perbedaan yang cukup besar karena buruh pada industri fast-fashion sama-sama tereksploitasi, hanya saja fokusnya agak berbeda. industri busana dalam the true cost tidak hanya menampilkan bangladesh 42 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 sebagai satu-satunya negara berkembang yang menghasilkan pakaian murah bagi seluruh dunia, terutama amerika dan eropa. film ini menggambarkan adanya dampak industri busana di berbagai negara berkembang lain. salah satu contohnya adalah cambodia yang buruhnya masih dibayar murah seperti bangladesh. kemudian menyorot india sebagai penghasil kapas untuk industri busana yang buruh taninya juga mengalami tekanan eksploitasi secara tidak langsung dari produksi kapas. larhea pepper, seorang petani kapas asal texas mengatakan jika ladang pertanian kapas mekanismenya telah berubah mengikuti industri busana. pasalnya, meningkatnya fast-fashion maka meningkat juga kebutuhan akan produksi kapas, akibatnya ladang pertanian tidak lagi dijalankan secara konvensional, tetapi mekanismenya berjalan seperti pabrik yang membutuhkan hasil berdasarkan kuantitas dan cepat. dalam film nike sweatshops, dampak ini juga terjadi pada industri fast-fashion. industri fast-fashion memperlihatkan bagaimana indonesia diposisikan seperti bangladesh karena upah buruhnya yang murah. meskipun dari segi upah buruh garmen di indonesia sedikit lebih besar dibandingkan dengan bangladesh, tetapi eksploitasi dari retailer sebagai pemodal terhadap buruh tetap sama dimana eksploitasi buruh tidak hanya sebatas pada upah, tetapi juga pada berbagai sektor seperti tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan. upah yang diterima buruh nike tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu hanya sekitar 1,25 dollar per hari. pemenuhan kebutuhan buruh berada pada standar yang tidak layak. mereka hanya bisa menyewa rumah berukuran 9 m2dan hidup di lingkungan yang tidak sehat. sebagai konsekuensinya, anak-anak buruh harus hidup tinggal di dekat pembuangan limbah sisa pabrik yang mana jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan meningkatkan resiko terkena zat beracun dan karsinogen. ini mengindikasikan eksploitasi memiliki dampak yang luas. rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak buruh disebabkan karena tidak ada jaminan dan akses bagi buruh untuk masuk ke dalam lingkungan yang lebih layak dijadikan tempat tinggal. secara tidak langsung buruh harus mengalami risiko-risiko yang mengancam keselamatan jiwa mereka bahkan keluarganya. jim keady, seorang yang melakukan investigasi dalam keingintahuannya mengenai kehidupan buruh nike di indonesia mengatakan bahwa upah sebesar 1,25 dollar harus bisa mereka bagi untuk keperluan membeli kebutuhan sehari-hari yang sebenarnya tidak cukup dikatakan layak. bahkan untuk membeli bahan makanan dari uang tersebut, paling tidak mereka hanya akan mendapatkan nasi dan sayuran untuk makan sehari-hari. hal ini adalah salah satu contoh kecil dari dampak yang dihasilkan oleh eksploitasi. bahkan kedua film ini memperlihatkan adanya pelarangan bagi terbentuknya unionatau serikat yang bisa menjadi wadah aspirasi buruh untuk menyampaikan keluhan mereka kepada ownerpabrik. cukup jelas dalam beberapa scene, penyerangan terhadap buruh yang mencoba mengajukan hak-hak mereka justru diserang oleh atasan mereka dan juga pihak keamanan. di film the true cost penggambaran cambodia tidak jauh berbeda dengan indonesia pada film nike sweatshops yaitu memiliki kesamaan pembungkaman suara dan penyerangan dari pihak keamanan. hal ini juga merupakan salah satu tindakan eksploitasi bagi mereka karena hak-hak berpendapat mereka tidak diperbolehkan muncul. buruh pada kedua negara ini lebih sering melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah yang dirasa tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. namun the truecost dan nike sweatshops memperlihatkan bagaimana pihak keamanan khususnya polisi yang menyerang mereka. padahal apa yang dituntut dari buruh adalah permintaan yang masih masuk akal yaitu sesuai dengan upah yang seharusnya mereka terima. contoh kasus di cambodia buruh 43 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi menginginkan upah mereka mencapai standar upah minimum yaitu sekitar$160 per bulan dan itu bukanlah standar yang tinggi karena melihat kepada konteks kebutuhan hidup layak. bahkan di indonesia jika diakumulasikan dalam sebulan seharusnya buruh bisa mendapatkan sekitar rp 29. 000. 000,rupiah. hal ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan tiger woods yang dibayar mahal sekitar $ 100. 000. 000, saat memakai produk nike dalam iklan dimana bayaran tersebut setara dengan membayar sekitar 700. 000 orang buruh yang bekerja pada nike. tetapi melakukan demonstrasi justru didefinisikan sebagai bentuk kriminal oleh aparat keamanan. aktivis perburuhan di indonesia, julianto yang pernah bekerja di pabrik nike mengatakan bahwa dirinya sempat diancam dengan senjata saat membangun serikat pekerja nike. buruh digambarkan memiliki budaya ketakutan akibat tekanan dari pemilik modal, mereka berupaya untuk menuntut hak tapi juga menghadapi dilema karena takut jika ketika mereka melawan atasan mereka, nyawa mereka tidak akan selamat. sama halnya dengan dita sari yang juga merupakan aktivis perburuhan sempat ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi karena dianggap kriminal dengan melakukan demonstrasi. dirinya mendapatkan kekerasan fisik di depan buruh lain yang ikut berdemonstrasi dan digunakan sebagai contoh bahwa siapapun yang berani menuntut maka akan bernasib sama seperti dirinya. namun dalam kasus penangkapan dita sari yang beredar di media massa tidak dijelaskan alasan mengapa ia ditangkap. apakah karena mengorganisir buruh reebok dan nike atau bukan, di beberapa media hanya menyebutkan pada tanggal 8 juli 1996 ia ditangkap karena melakukan pengorganisasian buruh untuk aksi massa ribuan buruh di tandes, surabaya (wawancara dita indah sari: “saya tidak bersalah, mengapa harus minta grasi?” http://tempo. co. id/ang/min/02/20/nas2. htm diakses tanggal 6 januari 2016 pukul 6:30 wib) alasan ini memperkuat argumen penulis bahwa mekanisme eksploitasi yang terjadi memiliki pola samayang berakar dari penekanan biaya produksi sehingga menimbulkan dampak (efek domino) di berbagai bidang tidak hanya berdampak pada upah buruh yang secara nyata dapat dirasakan. di lain sisi eksploitasi menimbulkan dampak yang tidak terhitung. tetapi hal ini tidak menjadi fokus bagi retailer untuk menaikkan upah, memberikan jaminan kelayakan dan keselamatan kerja bagi buruh. terkait dengan pilihan, film ini tidak menampilkan pilihan rasional buruh dalam menerima eksploitasi dalam pekerjaan mereka. pilihan rasional memang ada tetapi posisinya bukan berada pada tataran setelah mereka masuk ke dalam dunia kerja. pilihan disini diartikan ketika buruh memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan sebelum bergabung pada salah satu jenis industri manufaktur ini. pada hakikatnya ketika mereka memilih menjadi buruh, sebelum terikat langsung dengan hubungan kerja ada aspek-aspek yang bisa disepakati misalnya tentang upah, jam kerja, dan kesejahteraan yang akan didapatkan. namun ketika mereka sudah masuk ke dalam rantai industri, maka pada saat kesepakatan tersebut diabaikan tidak bisa dimaknai sebagai pilihan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. konteks ekonomi, sosial, dan politik pada periode tertentu serta kebijakan ketenagakerjaan selain data dari film, sebagai penunjang untuk melakukan analisis penulis mengaitkan data film dengan data mengenai kebijakan yang dikeluarkan pada periode waktu terjadinya eksploitasi tersebut. industri fast-fashion semakin berkembang terlebih karena meningkatnya jumlah buruh yang terkait didalam industri manufaktur. sebagai salah satu industri yang mencakup fastfashion kita harus melihatnya dari konteks negara. lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja adalah industri manufaktur sebagai pengganti sektor pertanian. jika kita menyelaraskan data temuan dari film the true cost dengan data pemerintah, maka 44 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 dapatdilihat bahwa pada tahun 2010-2021 bangladesh mencanangkan development plansyang mencakup peningkatan ekonomi. gdp di bangladesh sendiri dari tahun 1978 hingga tahun 2010 berjalan sangat lambat, bahkan tidak mencapai target yang ditentukan. dengan demikian imbasnya adalah kemiskinan yang akan dialami oleh negara. untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah bangladesh membuat five years planyang didalamnya terdapat program bagi peningkatan ekonomi secara cepat serta penyerapan tenaga kerja yang membutuhkan produktivitas tinggi. bangladesh memiliki kendala dalam sektor pertanian karena lahan dan kemampuan sektor pertanian untuk menembus pasar internasional sangat tidak memungkinkan. maka, pada five years plan keenam yang dimulai tahun 2010, bangladesh berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari produktivitas rendah ke dalam sektor dengan produktivitas yang tinggi. oleh karena itu pemerintah perlu melihat peluang dari sektor manufaktur padat karya dan juga sektor jasa. sektor inilah yang kemudian turut menyumbang pendapatan negara serta memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja. salah satu jenis industri manufaktur adalah produksi garmen dimana banyak retailer fast-fashionyang mengkontrak perusahaan garmen untuk bekerja kepada mereka sama halnya pada film nike sweatshops dimana konteks indonesia pada tahun 2000 juga mengalami peningkatan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1998. setelah menurun drastis perekonomian indonesia yang mempengaruhi jatuhnya industri manufaktur maka pada tahun 1999, perekonomian indonesia bangkit kembali. untuk membangkitkan perekonomian, salah satu cara yang diperlukan adalah membuka arus investasi ke indonesia. salah satu industri yang dapat mempercepat pulihnya ekonomi adalah manufaktur. selain mempercepat pemulihan ekonomi, industri manufaktur dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. pada kasus ini, nike sebagai produsen barang fast-fshionmemposisikan dirinya dalam industri manufaktur dimana buruh banyak yang bekerja pada perusahaan ini. tidak hanya melihat konteks negara pada tahun 2000 di indonesia dan tahun 2013 di bangladesh, penulis juga mengaitkan status buruh dengan eksploitasi yang berlangsung. status buruh yang terlibat dalam industri fast-fashion di bangladesh adalah outsourcing. dalam penelitian mengenai apparel manufacturing di bangladesh oleh kohli (2013) ia mengemukakan fenomena di dalam industri pakaian bahwa 95% kepemilikan pabrik pakaian di bangladesh dimiliki oleh perusahaan garmen lokal yang bekerja untuk memproduksi barang-barang kepada perusahaan multinasional di amerika dan eropa. fenomena ini yang kemudian dinamakanoleh leaver dan crisculo (2012) sebagai offshore outsourcing dimana didefinisikan sebagai aktivitas kontak yang dilakukan oleh firma-firma itu sendiri untuk para supplier di negara yang berbeda dalam rangka mengurangi biaya (dalam kohli, 2013). sama halnya dengan indonesia yang mana praktik outsourcing dalam industri manufaktur sudah sangat lama berjalan meskipun undang-undang yang mengatur outsourcing baru disahkan pada tahun 2003 melalui uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. nike memberlakukan sistem outsourcing pada negara berkembang yang menjadi target pengolahan industrinya. sebelum kasus di indonesia muncul ke permukaan mengenai eksploitasi tenaga kerja, vietnam sebagai salah satu negara penghasil produk untuk nike telah lebih dahulu memunculkan isu eksploitasi akibat sistem outsourcing yang dilakukan oleh nike. dari status buruh yang diklasifikasikan ke dalam sistem outsourcing ini maka hal ini bisa dikatakan menjadi penyebab mengapa buruh dalam industri fast-fashion cenderung dieksploitasi. beberapa faktor yang dapat menguatkan alasan ini adalah karena status buruh outsourcing pada periode tersebut belum memiliki landasan hukum yang kuat mengenai hak-hak ketenagakerjaan. outsourcing menurut herawati (2010) 45 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi menyebabkan buruh dikontrak secara terus menerus dengan upah minimum, berarti tidak ada jaminan atas pekerjaan, tidak ada jaminan atas penghasilan, tidak ada jaminan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. kedua contoh di atas bisa dilihat melalui bentuk nyata dari scene film dimana pada konteks bangladesh sendiri amandemen undang-undang ketenagakerjaan baru dilakukan pada bulan juli 2013 yang mana jika dihitung amandemen ini diberlakukan tiga bulan setelah insiden rana plaza yang menewaskan ribuan buruh terjadi pada bulan april 2013. undang-undang tersebut kemudian ditambahkan beberapa poin penting untuk mengatur keselamatan tempat kerja, kebebasan pembentukan serikat buruh dan pada november 2013 bangladesh meningkatkan upah buruh garmen menjadi 68 dollar dimana jumlah tersebut meningkt 64% karena adanya protes yang disampaikan oleh buruh. di indonesia jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan memang sudah ada sejak lama, namun sama seperti halnya buruh outsourcing di bangladesh, buruh outsourcing ini belum tersentuh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. tahun 2011 pemerintah memang sudah mengesahkan undang-undang mengenai bpjs. namun realisasi dari penerapannya baru diberlakukan pada tahun 2015. kedua contoh di atas mengindiksikan bahwa pemerintah bersifat reaktif dalam membuat kebijakan. pemerintah baru menjalankan atau mengatur sistem ketika ada kejadian yang sedang terjadi. dalam undang-undang yang mengatur outsourcing, retailer sebagai pemberi kerja tidak bertanggung jawab atas buruhnya, sehingga yang bertanggungjawab adalah perusahaan pengerah tenaga kerja. dengan adanya pernyataanini, pemilik perusahaan garmen menjadi pihak yang disalahkan, padahal retailer juga harus bertanggungjawab karena pemberi kerja seharusnya ikut andil dalam masalah buruh. simpulan dari kedua analisa film di atas penulis menyimpulkan bahwa eksploitasi memang benar-benar terjadi dalam beberapa aspek di industri fast-fashion, baik di indonesia maupun di bangladesh, meliputi aspekaspek upah, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, waktu, kekerasan fisik dan juga pembentukan serikat. jika diperhatikan dari kedua film tersebut, tampak bahwa pada film the true cost (bangladesh) aspek eksploitasi yang dominan adalah upah dan jaminan keselamatan. sedangkan dari film nike sweatshops (indonesia) didapati aspek eksploitasi yang lebih dominan dalam hal jaminan kesehatan dan upah. upah menjadi satu hal yang menjadi kesamaan dalam eksploitasi di indonesia dan bangladesh dimana kedua film ini sama-sama menggambarkan penekanan biaya produksi yng menyebabkan rendahnya upah buruh. meskipun terdapat kesamaan berupa upah rendah, namun ada perbedaan eksploitasi dalam hal jaminan sosial. di bangladesh, isunya cenderung berfokus kepada jaminan keselamatan. ini dikarenakan unsur keselamatan kerja di lingkungan kerja pabrik masih rendah. sedangkan di indonesia,fokusnya berada padajaminan kesehatan. hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas kesehatan yang diterima oleh buruh di lingkungan pabrik dan lingkungan rumah mereka. kesimpulan penting berikutnya yang penulis sampaikan adalah mengenai mekanisme eksploitasi yang terjadi di bangladesh dan indonesia. mekanisme eksploitasi dalam industri fast-fashion di bangladesh dan indonesia berjalan karena buruh tidak memiliki pilihan. pilihan buruh hanya terletak pada saat mereka belum masuk ke dalam industri ini, namun ketika sudah masuk ke industri tersebut fenomena eksploitasi bukan merupakan pilihan yang diinginkan buruh. buruh dan pengusaha memandang eksploitasi sebagai sebuah keterpaksaan untuk mengurangi pengangguran. penekanan biaya produksi mau tidak mau harus diterima oleh buruh daripada mereka tidak mendapatkan 46 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pekerjaan tersebut. selain data dari film yang telah dijelaskan, penulis merujuk beberapa sumber yang digunakan sebagai analisis data sehingga didapatkan hasil bahwa eksploitasi buruh industri fast-fashion di bangladesh dan indonesia juga didukung oleh adanya konteks ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di masing-masing negara berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pada periode tertentu. di bangladesh pada tahun 2010-2021 dijalankan kebijakan five years plan untuk peningkatan ekonomi, hal ini terkait karena sektor pertanian tidak dapat dijadikan tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi negara dan tidak bisa mengatasi masalah pengangguran. sehingga dengan kebijakan industrialisasi, penyerapan tenaga kerja lebih banyak masuk ke sektor industri ini. sedangkan di indonesia pada tahun 1999-2000 merupakan fase pasca krisis moneter yang juga peningkatan ekonomi negara mulai dibangkitkan dengan proses industrialisasi terutama dari sektor manufaktur. status buruh pada industri fastfashion di bangladesh dan indonesia pada saat itu masih berstatus outsourcing sehingga ikut mendukung terjadinya eksploitasi karena tidak adanya jaminan-jaminan yang diberikan perusahaan terhadap buruh. pada kasus nike sweatshops tahun 2000 di indonesia sistem yang dijalankan sesuai dengan sistem perburuhan di beberapa pabrik nike yaitu outsourcing. kemudian tahun 2003 justru pemerintah indonesia mengesahkan undang-undang ketenaga kerjaan menyangkut outsourcing sehingga semakin mendukung praktik eksploitasi tersebut. sedangkan di bangladesh, ditemukan kesamaan dimana 95% perusahaan lokal yang yang tergerak dalam industri tekstil dan garmen untuk retailer asing melakukan apa yang disebut dengan offshore outsourcing. meskipun demikian ada jalan keluar yang coba diberikan untuk mengatasi fenomena eksploitasi yaitu dengan caramenerapkan fair trade bagi retailer yang ikut terkait di dalam proses produksi barang-barang fast-fashion. perlu adanya peraturan secara internasional yang mengatur fair trade karena skala industri busana berada pada tataran global dengan banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke negara berkembang. fair trade ditujukan agar dapat meminimalisir eksploitasi terhadap buruh. pasalnya fair trade mengusung biaya produksi yang dikeluarkan, akan dikembalikan kepada buruh sesuai dengan beban kerja mereka. namun sosialisasi dan keberadaan perusahaan yang mengusung perdagangan dengan fair trade tidak terlalu banyak. sehingga bukan tidak mungkin dibutuhkan peran serta pemerintah untuk turun tangan memberlakukan fair trade demi menjamin kesejahteraan buruh negara khususnya kementerian ketenagakerjaanjuga diharapkan dapat lebih tegas terhadap isu-isu ketenagakerjaan seperti permasalahan buruh outsourcing dan juga jaminan atas hak-hak buruh. hal ini karena sudah terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut. ditambah sebagian besar industri fast-fashion dioperasikan di negara berkembang, sehingga dengan memprioritaskan masalah perburuhan khususnya yang berstatus outsourcing tidak hanya menyelamatkan perekonomian negara tetapi juga meningkatkan kesejahteraan buruh. isu mengenai perburuhan khususnya di negara berkembang masih diletakkan pada prioritas yang tidak terlalu penting, bukan menjadi isu sentral sehingga luput dari pembahasan. kemudian kebijakan ketenagakerjaan yang menyangkut perburuhan sebagaimana dikeluarkan pemerintah sebaiknya tidak bersifat reaktif, yang mana dikeluarkannya kebijakan secara spontan seringkali menjadi ciri khas pemerintah dalam membahas kebijakan pada saat suatu isu muncul ke permukaan. hal ini yang biasanya menyebabkan ketidakmatangan dalam pengambilan kebijakan karena hanya bersifat sesaat ucapan terima kasih dengan kerendahan hati, penulis sangat 47 tri apriliani, hubungan kerja dalam industri fast fashion: analisis isi terhadap fenomena eksploitasi berterimakasih kepada jim keady dan leslie kretzu selaku aktor yang bekerja di balik layar film nike sweatshops. berkat data penelitian mereka yang ditampilkan dalam bentuk film dokumenter mengenai kondisi buruh nike di indonesia, penulis dapat menggunakannya sebagai data untuk menganalisa kasus yang diangkat dalam penulisan artikel jurnal ini. rasa terimakasih yang sama penulis ucapkan juga kepada andrew morgan yang menjadi sutradara film the true cost. film ini sangat membantu untuk mengetahui kondisi buruh dalam industri fast-fashion di bangladesh karena keterbatasan dalam penelitian, dari film yang dibahas maka sumber data yang penulis gunakan sebagai referensi tambahan bagi penulisan artikel jurnal ini adalah data yang berasal dari artikel berita, artikel penelitian orang lain serta dokumen resmi pemerintah mengenai industri manufaktur khususnya fast-fashiondi indonesia dan bangladesh. data sekunder inilah yang kemudian menjadi penguat bagi analisa mengenai eksploitasi buruh. penulis berharap, dari tulisan ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai industri fast-fashion dan berharap akan adanya penyempurnaan yang lebih baik. terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu dra. sulastri, m. si beserta dosen mata kuliah seminar yang mana telah membimbing saya dalam penulisan artikel jurnal sebagai syarat bagi kelulusan pada program studi sosiologi daftar pustaka aloewie, tjepi f. 1996. naskah akademis tentang pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan industrial, cetakan ke-11, bphn, jakarta bhardwaj, vertica and ann fairhurst. 2010. the international review of retail, distribution and consumer research vol. 20, no. 1, february 2010, 165–173 fletcher, k. 2008. sustainable fashion & textiles: design journeys. oxford: earthscan herawati, rina. 2010. kontrak dan outsourcing harus makin diwaspadai. seri buku saku akatiga. akatiga-fes joy, annamma joy, john f. sherry, jr, alladi venkatesh, jeff wang and ricky chan. 2012. sustainability, and the ethical appeal of luxury brands. fashion theory, volume 16, issue 3, pp. 273 – 296 doi: 10. 2752/175174112x13340749707123 kohli, saket. 2013. offshore outsourcing and ethics: an example of apparel manufacturing industry of bangladesh. otago management graduate review volume 11 2013 lavergne, michael. 2015. fixing fashion: rethinking the way we make, market and buy our clothes. new society publishers marvasti, amit b. 2004. qualitative research in sociology. sage publication quelch,john a. and margareth rodriguez. 2013. rana plaza: the bangladesh garment tragedy (a). harvard bussines school ritzer, george & douglas j. goodman. 2008. teori sosiologi, bantul : kreasi wacana tambunan, tulus. 2006. perkembangan industri dan kebijakan industrialisasi di indonesia sejak orde baru hingga pasca krisis. kadin indonesia-jetro zwolinsky matt, 2007. business ethics quarterly, volume 17, issue 4. issn 48 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 1052-150x. international labour organization. 2014. wages and working hours in the textiles, clothing, leather and footwear industries ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xvii/ mpr/1998 tentang hak asasi manusia undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan republik indonesia are your clothes made in sweatshops? https://www. oxfam. org. au/whatwe-do/ethical-trading-and business/ wo r ke r s r i gh t s / a re -yo u r c l o t h e s made-in-sweatshops/ drennan, kelly. 2015. how the fashion industry is picking up the threads after rana plaza http://www. alternativesjournal. ca/policy-and-politics/how-fashionindustry-picking-threads-after-ranaplaza united states general accounting office. 1994. garment industry efforts to address the prevalence and conditions of sweatshopss. report to the chairman, subcommittee on commerce, consumer and monetary affairs, committee on government operations, house of representative wawancara dita indah sari: “saya tidak bersalah, mengapa harus minta grasi?” http://tempo. co. id/ang/min/02/20/ nas2. htm when will nike “just do it” on the sweatshops issue? http://www. huffingtonpost. com/jim-keady/whenwill-nike-just-do-it_b_308448. html world trade organization. 2014. international trade statistics film keady, jim. 2000. nike sweatshops: behind the swoosh. teamsweat. org (in association with) educating for justice morgan, andrew. 2015. the true cost. life is my movie entertainment company (in association with) untold creative 1 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik sunni-syi’ah di sampang ferry adhi dharma magister ilmu komunikasi program pascasarjana uns ferryadhidharma@gmail.com abstract the sunni-shiite conflict that occurred in sampang, madura has yet to be resolved. therefore, this study aims to determine the process to fight the opinion that a conflict occurred between the two. the research was conducted in the karanggayam village, omben and blu’uran village, karang penang, sampang, madura and mansions puspa agro sidoarjo with the phenomenological method. that is, the phenomenon under study will be illustrated by personal experience of informants through interviews. to determine the validity of the data, then the triangulation on the data obtained. results are the conflicts caused by differences of opinion between the two groups regarding the moral values of islam. as migrant groups, shiites openly against the public opinion which is believed by the local community (sunni). the above measures, social isolation and threats carried out by the sunnis that shi’ites leave shi’ism and move to the sunnis. nevertheless, shiites remained adamant and against the social isolation. the action taken by the shi’ite group contradicts with the assumption of spiral of silence theory, the theory which explains that there is a person’s tendency to adhere to public opinion for fear of being ostracized. abstrak konflik sunni-syi’ah yang terjadi di sampang, madura sampai saat ini belum dapat diselesaikan. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pertarungan pendapat yang terjadi hingga menimbulkan konflik diantara keduanya. adapun penelitian ini dilakukan di desa karanggayam, omben, dan desa blu’uran, karang penang, sampang, madura dan rumah susun puspa agro sidoarjo dengan metode fenomenologi. artinya, fenomena yang diteliti akan digambarkan dengan pengalaman pribadi informan melalui wawancara mendalam. untuk mengetahui keabsahan data, maka dilakukan triangulasi sumber pada data yang didapat. hasil yang ditemukan adalah konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pendapat diantara kedua kelompok mengenai nilai-nilai ajaran islam. sebagai kelompok pendatang, syi’ah secara terang-terangan melawan pendapat umum yang diyakini oleh masyarakat sekitar (sunni). atas tindakan tersebut, berbagai ancaman dan isolasi sosial dilakukan oleh kelompok sunni agar kelompok syi’ah meninggalkan ajaran syi’ah dan berpindah ke sunni. kendati demikian, syi’ah tetap bersikukuh dan melawan isolasi sosial tersebut. tindakan yang diambil oleh kelompok syi’ah bertentangan dengan asumsi teori spiral keheningan, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan seseorang untuk patuh terhadap pendapat umum karena takut dikucilkan. keywords: courage communication, conflict, spiral of silence. 2 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pendahuluan sejauh ini banyak masyarakat di luar madura yang tidak mengatahui dan mengenal madura secara baik dan benar. bahkan, madura acap kali dijadikan sebagai bahan lelucon yang dilekatkan pada stereotip dan prasangka yang buruk. kasar dan kolot misalnya. ada perberbedaan mendasar dalam memaknai kasar dan tegas, serta kolot dan cinta pada budaya atau ajaran agama. minimnya pemahaman komunikasi antar budaya, berkembangnya stereotip, prasangka, rasisme, dan etnosenterisme yang ada pada diri masyarakat indonesia hendaknya diperhatikan dan dipahami secara serius. stereotip “madura yang keras” dan prasangka buruk masyarakat akan menimbulkan kecemasan komunikasi yang berkelanjutan. bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan seperti itu, pilihan untuk menjalin hubungan komunikasi dengan orang madura akan menjadi pilihan yang sangat sulit. jika pengetahuan tersebut tidak diperbaiki, maka bukan tidak mungkin akan terjadi pengucilan komunikasi dan sosial terhadap orang madura secara komunal. komunikasi yang terjadi tidak akan pernah tulus dan jujur. akan muncul etnosentrisme yang tinggi dalam menjalin hubungan satu sama lain, serta terjadi kerusakan komunikasi multikultural yang akan menambah daftar panjang konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) di indonesia. sampai saat ini konflik sara masih menjadi teror disintegrasi yang menakutkan. belum juga terhindar dari stereotip keras, masyarakat madura sudah dihadapkan dengan konflik satu etnik antara kelompok sunni dan syi’ah yang terjadi di sampang pada 26 agustus 2012 silam. konflik tersebut sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh pihak manapun dan mengambang tanpa ada solusi yang jelas. muqoyyidin (2012: 315) menjelaskan bahwa konflik sunni-syi’ah sampang tergolong pada konflik perbedaan pendapat dalam satu agama yang berubah menjadi konflik sosial dan fisik. perbedaan pada tiap individu, baik perbedaan pendapat dan budaya yang dibawa oleh tiap anggota masyarakat merupakan bagian dari aktifitas sosial yang tidak dapat dipisahkan. perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengganggu hubungan sosial dan menimbulkan konflik seperti penjelasan whiters dan lewis berikut: “relationships can be put at risk because of the differences and similarities that we all have. because differences can lead to conflict, we have a taboo in our society about talking about them. trouble is, if we never get a chance to talk to people about what we see as differences, we never get a chance to question some of the assumptions we make about people who may be different from us.” (whiters dan lewis, 2003: 19). terkadang individu dalam masyarakat tidak mengetahui secara pasti perbedaan yang dimaksud. oleh karena itu, memahami perbedaan kelompok atau orang lain merupakan pilihan yang baik untuk dilakukan. kasus sampang, sunni adalah kelompok pribumi (mayoritas) yang meniscayakan islam sebagai pandangan hidup masyarakat, sedangkan syi’ah adalah kelompok pendatang yang berpendapat bahwa pandangan hidup masyarakat sekitar tidak didasarkan pada ajaran islam, melainkan hasil konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh kiai-kiai. dari perbedaan pendapat itu, muncul wacana sesat antar kelompok dan isolasi komunikasisosial yang berujung pada konflik (dharma, 2016: 72). pertarungan pendapat tersebut dimainkan oleh masing-masing pemimpin kelompok. pemimpin sunni terus menyampaikan isu kesesatan syi’ah, sementara pemimpin syi’ah tetap bertahan dengan pesan-pesan yang dibawa dan mencoba untuk melakukan konstruksi sosial pada masyarakat sekitar agar pendapatnya dapat diterima. tindakan kelompok syi’ah tersebut berpengaruh pada hubungan sosial yang telah dibangun. kiai-kiai sunni menghimbau pada warga sekitar untuk tidak melewati 3 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... rumah anggota kelompok syi’ah, dan menerima segala makanan yang diberikan. kendati demikian, pengucilan atau esklusi yang terjadi tidak serta-merta terjadi karena kesalahan kelompok sunni. dengan ajaran pembaharuan yang dibawa oleh tajul, kelompok syi’ah bersifat esklusif dan sesekali menyampaikan pesan provokatif. kelompok syi’ah merasa lebih berpikiran maju dan pintar dibandingkan dengan kelompok sunni (dharma, 2016: 74). secara teoritik, menyuarakan pendapat yang berlawanan, atau bertindak tidak sesuai dengan pendapat umum akan menimbulkan bahaya isolasi. dominasi pendapat umum tersebut memaksa individu atau kelompok untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan umum (neumann, 1974: 44). hal yang dilakukan oleh kelompok syi’ah tersebut bertentangan dengan kaidah teori spiral of silence yang dikemukakan oleh elisabeth noelle-neumann. dalam penelitian awal, noelle-neumann dalam shoemaker, breen, & stemper (2000: 67) mendefinisikan opini publik sebagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan pendapat umum, dan dua teorinya pertama untuk menunjukkan peran yang takut akan adanya isolasi dalam spiral keheningan. pertama, sebagai makhluk sosial. kebanyakan orang takut terisolasi dari lingkungan mereka. mereka ingin menjadi populer dan dihormati. kedua, untuk menghindari isolasi dan agar tidak kehilangan popularitas dan harga diri, orang terus mengamati lingkungan mereka sangat erat. mereka mencoba untuk mengetahui pendapat dan mode perilaku yang lazim, dan yang pendapat dan mode perilaku menjadi lebih populer. mereka berperilaku dan mengekspresikan diri sesuai di depan umum. fenomena keberanian kelompok syi’ah dalam melawan pendapat umum dapat dijadikan sebagai kritik terhadap penjelasan noelle-neumann di atas. keberagaman budaya yang ada di indonesia menjadi alasan kuat mengapa tidak semua teori yang berkembang di negara lain dapat diaplikasikan di indonesia. ini menjadi kekayaan bangsa indonesia yang pantas untuk dikaji dan diperkenalkan pada dunia. littlejohn dan foss (2011: 424) menyampaikan bahwa ketika ada teori yang tidak relevan, maka siapapun boleh mengkritik dan menggugurkannya dengan memberikan teori baru. dengan demikian, teori baru tersebut akan menjadi pandangan baru. teori tidak selalu benar, dan teori baru tersebut juga dapat digugurkan oleh orang lain. namun yang harus diingat adalah tanggungjawab atas kritik dan penemuan teori baru tersebut. identitas komunikasi masyarakat madura dalam konflik sunni-syi’ah yang dijelaskan dalam tulisan ini diharapkan menjadi pemicu akademisi ilmu komunikasi untuk mengkaji identitas komunikasi budaya-budaya lain yang ada di indonesia. selain menambah khazanah keilmuan ilmu komunikasi, pengkajian tersebut dapat meminimalisir hambatan dan konflik komunikasi yang dapat berujung pada konflik sara. metode penelitian ini dilakukan di desa karang gayam, kecamatan omben, sampang, desa bluuran, kecamatan karang penang, sampang, dan komplek rumah susun pasar puspa agro sepanjang, sidoarjo. responden yang ada di sampang ialah kelompok sunni, sementara kelompok syi’ah berada di sidoarjo. penelitian dilakukan secara langsung selama kurang lebih enam bulan, yakni pada bulan februari 2015 sampai dengan bulan agustus 2015. dalam kurun waktu tersebut telah dilakukan observasi awal di lokasi penelitian, wawancara mendalam dan observasi partisipan pada informan di dua lokasi penelitian. metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. pemilihan tersebut didasarkan pada fenomena konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan dan menjadi pengalaman hidup bagi siapapun yang terlibat dalam konflik. edmun hussrel (1983: 5) menyebutnya sebagai kognisi alami. dimana hubungan manusia dan pengalaman itu sendiri bersifat kontingen. penelitian akan ditekankan pada sub4 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 jektifitas pengalaman hidup dari informan penelitian, baik dari kelompok sunni maupun kelompok syi’ah tanpa adanya pengaruh oleh konsep atau teori. hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya hipotesis dan dugaan yang merusak data alami tersebut. secara keseluruhan penelitian ini melakukan wawancara pada 11 informan. dari 11 informan tersebut, dua diantaranya adalah aparat pemerintah yang pernah bersentuhan secara langsung dengan konflik, satu anggota kelompok syi’ah, seorang warga karang penang, dua warga karang gayam, satu warga madura, satu tengkulak tembakau dari luar madura yang sering berbisnis di wilayah konflik, dan tiga pegawai negeri sipil (pns) yang bekerja di sekitar area konflik. dari 11 informan tersebut, hanya tiga yang diwawancarai dan dikaji secara mendalam, yaitu: satu anggota kelompok syi’ah, satu aparat pemerintah, dan satu anggota kelompok sunni. semua wawancara dilakukan secara diam-diam demi keabsahan data penelitian. metode fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini dinilai sudah tepat untuk menggambarkan pengalaman informan terhadap konflik yang sudah dialami. namun karena lokasi konflik sangat susah untuk dimasuki, informan dan data pendukung yang didapat belum terlalu kuat untuk menganalisis data fenomenologis yang didapat. perlu diketahui jika pemerintah dan tokoh ulama setempat sangat konsen terhadap permasalahan tersebut dengan membentuk tim lima untuk mendampingi dan mengarahkan semua peneliti yang ingin masuk ke lokasi konflik. ada ketakutan pada keabsahan data jika penelitian ini dibantu oleh tim lima, menimbang bahwa tugas utama tim lima sesungguhnya untuk mengawasi anggota syi’ah yang sudah dibai’at. hasil dan pembahasan kronologi konflik sunni-syi’ah di sampang secara garis besar, kronologi isolasi sosial dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan gambar berikut: penolakan dan isolasi sosial terhadap syi’ah justru berawal dari keluarga dan kerabat dekat pimpinan syi’ah sendiri. tersebut lah ali karrar sebagai orang yang sangat menolak ajaran syi’ah diajarkan di sampang. ali karrar sendiri merupakan kerabat dekat tajul dan kiai yang disegani di madura. oleh karena itu, pengaruhnya sangat besar dalam membentuk isolasi atau esklusi dan konflik antara kelompok sunni dengan syi’ah yang terjadi di sampang, madura. sebenarnya permasalahan yang terjadi dapat diredam dan tidak berujung pada konflik dan pembunuhan. konflik fisik terjadi justru karena rois (adik tajul) keluar dari syi’ah dan menghasut kiai-kiai setempat untuk segera mengusir syi’ah dari daerah tersebut. keputusan rois untuk keluar dari syi’ah 5 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... dikarenakan rasa sakit hati atas tindakan tajul yang menikahkan santriwatinya dengan santri tajul tanpa sepengetahuan rois. setelah dilakukan penelusuran, ternyata rois memiliki perasaan suka terhadap santriwatinya tersebut. pada akhirnya rois sangat vokal dalam aksi penolakan terhadap syi’ah karena mendapat dukungan dari kiai-kiai dan masyarakat sekitar. bahkan rois dapat menghagemoni masyarakat sekitar untuk menyerang kelompok syi’ah dan mengusir syi’ah dari sampang, meskipun rois tidak terbukti bersalah atas tindakan tersebut. selain terjadi konflik internal dalam keluarga pimpinan syi’ah, penelitian ini juga menemukan keberpihakan pemerintah terhadap masalah tersebut. tidak diakuinya syi’ah sebagai salah satu aliran dalam islam juga dinyatakan oleh kepala bidang sosial bakesbangpol sampang. hal tersebut ditunjukkan dengan tidak diijinkannya penelitian dengan judul sunni-syi’ah, dan harus diganti dengan aliran tajul muluk. “aliran sesat gak boleh. keputusan pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri mahkama agung berbunyi aliran tajul muluk bukan aliran sesat ustad tajul. kemarin kan kata ibu katanya sunni syi’ah gak boleh. syi’ah ganti aliran tajul muluk atau aliran sesat. aliran tajul muluk, bukan sesat. bukan aliran sesat, sunni syiah gak boleh, aliran sesat gak boleh. aliran tajul muluk, jangan aliran sesat. ini-ini, pola jaringan komunikasi aliran tajul muluk, jadi nanti bunyinya itu. (kabid. sosial bakesbangpol sampang, pada 14.04.2015, di kantor bakesbangpol, sampang). jika diganti menjadi aliran tajul muluk, maka kasus yang terjadi di sampang bukan aliran syi’ah yang sesat, namun aliran sesat yang dibawa oleh tajul muluk. hal tersebut sangat berbeda dengan fakta yang ada. menurut laporan kontras surabaya (2012), tajul muluk dan iklil adalah anggota ikatan jamaah ahlul bait indonesia (ijabi), yang notabene merupakan organisasi milik syi’ah. selain itu, pemerintah bekerja sama dengan pemuka agama dari kelompok sunni untuk membentuk tim lima atau yang bertugas mengawasi kelompok syi’ah yang sudah dibai’at dan mendampingi semua penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut. “tim 5 itu siapa saja ya pak? ustad hasan, ustad nasir, mat bahri, ustad dlawi alias pak sanah, dan ustad syaifuddin.” (informan 5, pada 16.04.2015, di desa geding laok, karang penang, sampang) semua anggota tim lima merupakan pemuka agama di daerah tersebut. tim lima tersebut terdiri dari ustad hasan, ustad nasir, mat bahri, ustad dlawi alias pak sanah, dan ustad syaifuddin. adapun satu nama yang diberikan tugas sebagai juru bicara dalam kasus tersebut adalah apel munaaji. apel munaji akan menjelaskan latar belakang terjadinya konflik kepada setiap peneliti yang melakukan penelitian di daerah tersebut. peneliti sempat diarahkan untuk menemui apel munaji saat membrikan surat rekomendasi penelitian dari bakesbangpol sampang pada aparat setempat. ternyata tim lima sendiri sengaja dibentuk untuk melakukan pendampingan pada setiap peneliti yang ingin meneliti kasus tersebut. tim lima adalah tim yang disediakan oleh bakesbangpol sampang dengan alasan kenyamanan dan keamanan penelitian. “jadi tolong ini kalau saya ijinkan satu jangan sampai menciptakan sikon tidak kondusif. mewawancarai orang, apa karena situasinya tau sendiri kan, sebagian masyarakat belum boleh pulang. nah seumpama mau kesana koordinasi dengan kita-kita, kita bisa bantu. kalau setuju dengan beberapa persyaratan itu saya akan beri rekomendasi. nanti mau ke daerah mana itu tolong rekomendasi ini juga nanti diberikan ya ke kepolisian, kodim, camat, harus diberi. ya, baik saya bisa membantu, tau arahnya kesini minta 6 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 tolong, kita pertemukan dengan tim 5. jarang saya baca proposal seperti ini” (informan 3, pada 14.04.2015, di kantor bakesbangpol, sampang). selain berpengaruh pada tingkat keabsahan data, pendampingan tersebut dapat diartikan sebagai pengawasan dan pembatasan penelitian ataupun orang asing yang ingin mengeksplor permasalahan tersebut. sebelum terjadi konflik tajul-rois, dan campur tangan pemerintah, di lokasi tersebut sudah terjadi perang pendapat terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok. kelompok syi’ah mengklaim bahwa ajaran yang dianut merupakan ajaran pembaharuan yang lebih maju dari kelompok sunni. latar belakang pendidikan dijadikan sebagai perbedaan yang mencolok oleh kedua kelompok, dimana pemimpin kelompok sunni lebih mengedepankan pendidikan pondok pesantren sedangkan kelompok syi’ah selalu meneyerukan pentingnya pendidikan formal hingga pada level perguruan tinggi. dengan perbedaan tersebut pada akhirnya membuat kelompok syi’ah merasa lebih esklusif dan mapan. niat belajar yang tinggi dari kelompok syi’ah juga dapat dilihat dari kemauan untuk belajar bahasa jawa. hal tersebut dilakukan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat kelompok syi’ah diungsikan. pendapat syi’ah mengenai wajib belajar bertentangan dengan pendapat sunni menjadi dan masalah yang menghambat hubungan komunikasi diantara keduanya. syi’ah secara frontal juga ingin merubah kebiasaan warga sekitar seperti menikah di usia dini dan mewajibkan kelompoknya untuk wajib belajar setinggi-tingginya. bahkan salah satu pendatang yang sudah lama tinggal di daerah tersebut ingin memanfaatkan keuntungan dari pandangan hidup masyarakat sekitar. “aku wes pernah kerjo neng honorer neng mburi iki, tapi ora krasan, gaji ne sitik. walah mas, neng kene cewek 15 tahun akeh sing wes rondo. aku ngko tak nikah wong kenen wae, lah dibelanjani 10 ewu wes seneng, rotoroto nikah siri mas neng kene. kae mau kancaku ngomae gedek meh robo tapi wes haji, masalah gengsi agomo nomer siji mas. padahal neng kene yo kacau, akeh maling barang.” (informan 4, pada 15.04.2015, di omben, sampang). dalam bahasa indonesia. “saya sudah pernah bekerja jadi tenaga honorer di belakang ini, tetapi tidak bertahan lama atau nyaman, gajinya sedikit. walah mas, disini perempuan 15 tahun banyak yang sudah janda. saya nanti menikah dengan orang sini saja, lah dikasih uang belanja 10 ribu saja sudah senang, ratarata disini menikah siri mas. tadi teman saya rumahnya dari kayu hampir roboh tetapi sudah haji, masalah gengsi agama nomer satu mas. padahal disini juga kacau, banyak maling.” (informan 4, pada 15.04.2015, di omben, sampang). “njenengan ngertos mboten konflik sunni-syiah niku? pas kejadian kulo mboten ten mriku. tapi ngeten loh mas. memang masalah agomo niku nomer siji ten mriku, lah wong kulo sholat mawon dikomentari kale rencang kulo; kok sholate cepet pak, sholat model opo? nggeh kulo jawab, walah, wong aku iki loh gak sepiro paham agomo, pahamku yo ngene iki, mangkane ajarono.” (informan 9, pada 19.07.2015, di sidoarjo). dalam bahasa indonesia. “anda mengetahui konflik sunni-syi’ah itu? waktu kejadian itu saya sedang tidak di lokasi mas. memang masalah agama itu disana nomer satu, lah saya sholat saja dikomentari sama orang sana; kok sholatnya cepat pak? ya saya jawab, walah, orang saya ini loh tidak seberapa paham agama, saya hanya paham sebatas ini, maka dari itu ajari saya.” (informan 9, pada 19.07.2015, di sidoarjo). hukum tradisional yang diberlakukan di daerah tersebut diidentikkan dengan hukum 7 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... islam, oleh karena itu warga sekitar mulai enggan berkomunikasi dengan kelompok syi’ah yang dinilai tidak patuh dan hormat terhadap peraturan tidak tertulis yang berlaku di daerah tersebut. isolasi sosial yang dilakukan masyarakat sekitar tidak dipedulikan oleh kelompok syi’ah. akibat pemikiran yang dianggap lebih maju tersebut, kelompok syi’ah semakin tidak percaya dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat. menurut kelompok syi’ah, nilai-nilai keagamaan yang dipercaya dan dilakukan oleh kelompok sunni merupakan hasil konstruksi kiai-kiai yang sangat merugikan masyarakat. pada akhirnya isolasi sosial yang terjadi tidak serta merta karena kesalahan kelompok sunni. dengan ajaran pembaharuan yang dibawa oleh tajul, kelompok syi’ah bersifat lebih esklusif dan sesekali menyampaikan pesan provokatif. kelompok syi’ah merasa lebih berpikiran maju dan pintar dibandingkan dengan kelompok sunni. “katanya kelompok syiah boleh balik kalau masuk sunni? iya dari awal itu, dari awal. apakah ini murni salahnya orang sunni? gak juga. mereka juga salah. mereka dari kelompok syi’ah yang sudah agak maju bilang: wah, kalau ikut ustad sana miskin.” (informan 1, pada 16.02.2015, tempat dirahasiakan). karena tindakan esklusif tersebut kelompok syi’ah semakin dibenci oleh masyarakat sekitrar. disamping itu, masyarakat sekitar juga menuruti permintaan kiai agar tidak melewati rumah orang syi’ah dan menerima makanan yang diberikan oleh kelompok syi’ah. komunikasi diantara keduanya menjadi terputus. terputusnya komunikasi tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing kiai untuk semakin menguatkan realitas yang dibagun. sunni menguatkan keseesatan syi’ah, dan syi’ah menguatkan opini kekolotan sunni. pertarungan pendapat yang terjadi tidak seimbang. kelompok sunni sebagai mayoritas dapat memenangkan opini masyarakat dengan cepat. pada akhirnya terbentuk opini bahwa syi’ah merupakan ajaran yang sesat dan wajib dimusuhi. mengetahui hal tersebut anggota kelompok syi’ah tidak bergeming dan tetap bersatu. kelompok syi’ah tetap bersikukuh untuk mempertahankan pendapat yang tidak populer tersebut. kelompok syi’ah tidak merasa tertekan dan segera menyesuaikan diri dengan masyarakat meskipun permasalahan membesar hingga tajul muluk dipanggil oleh forum musyawarah ulama (fmu) sampangpamekasan untuk menghentikan ajarannya dan pindah ke ajaran sunni. isolasi secara individu tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar pada anggota kelompok syi’ah, namun sudah pada tingkat pengucilan dalam keluarga. terjadi semacam perang saudara di sampang yang berubah menjadi perang antar kelompok sunni dengan syi’ah. bahkan ajaran syi’ah tidak boleh disebarluaskan dan diberikan ruang tersendiri di daerah perbatasan desa yang sebagian besar tanahnya adalah perbukitan dan jauh dari pemukiman warga. salah satu warga sekitar yang diwawancarai menyebutkan bahwa keputusan tersebut sengaja diambil oleh tokoh masyarakat setempat agar ajaran ini tidak dapat disebarkan secara luas dan terangterangan. selain itu anggota kelompok syi’ah juga tidak diperbolehkan untuk bersekolah di madrasah milik kelompok sunni, dan mendapatkan fasilitas umum lainnya. organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diharapkan menjadi penengah dalam konflik tersebut nyatanya berpihak pada kelompok mayoritas. dialok dari masyarakat luar dibatasi oleh organisasi sosial yang ada. selain melakukan pembatasan komunikasi antara kelompok sunni dengan syi’ah, organisasi sosial tersebut membatasi komunikasi masyarakat sekitar dengan orang luar agar tidak dimasuki oleh pengaruh lain. kendati demikian, ada ormas serupa dari luar daerah sedang menaruh simpatik dan ingin segera menyelesaikan konflik. hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut: “mas ferry yang mau jadi..... mas bisa menghubungi pak subhi dari nu 8 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 omben. kenapa bu? semua kegiatan harus lewat beliau mas. biar bisa ngajar buta huruf disana ya harus ijin dulu ke pak subhi. baik bu, kalau begitu saya minta kontaknya ya. (informan 7, pada 06.06.2015, via telepon seluler). “waduh mas, begini mas, kita hanya ditugaskan memberi bantuan logistik pada korban konflik, sekarang kan sudah di sidoarjo. ini baru saja ada orang-orang muda dari nu katanya mau mengadakan perdamaian. katanya sduah keliling ke dinas-dinas untuk meminta pendapat dan kerjasama membuat program bersama. mas ikut mereka saja. tempatnya masih rawan loh mas, belum ada yang berani meneliti disana.” (informan 6, pada 14.04.2015, di sampang). organisasi sosial tersebut memiliki peran dalam menghadirkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di sampang. berikut adalah pertemuan yang dilakukan sesuai data penelitian kontras surabaya pada tahun 2012: “1. pada 24 februari 2006, atas inisiatif abuya ali karrar shinhaji, sejumlah ulama dari beberapa tempat di madura berkumpul di rumah almarhum h. sya’bi dan mengundang ustad tajul muluk dengan agenda ‘klarifikasi tuduhan sesat atas ajaran syiah yang dibawa tajul muluk’. pertemuan ini juga dihadiri h. fadlilah budiono, bupati sampang, dan juga imron rosyidi kakandepag sampang. karena tajul tidak hadir, maka pertemuan ini dilanjutkan pada 26 februari 2006. 2. pada 26 februari 2006, sebagai kelanjutan dari pertemuan tgl 24 ferbuari, sejumlah kiai yang kali ini diketuai abd. wahhab adnan bersama dengan ketua mui sampang pada masa itu mubassyir dan kapolsek omben mengundang tajul muluk di masjid landeko’ karanggayam di tempat kediaman kakek tajul (kiai nawawi). resminya pertemuan ini bernama forum musyawarah ulama (fmu) sampangpamekasan. pertemuan ini dihadiri oleh semua yang hadir pada pertemuan 26 februari 2006, mereka berkumpul kembali untuk mendengarkan jawaban tajul muluk. tajul muluk hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa syiah yang diajarkan tidak sesat, merupakan salah satu mahzab yang diakui dalam dunia islam, dan dirinya tidak bersedia keluar dari syiah. karena tidak bisa merubah keyakinan tajul, akhirnya fmu mengeluarkan keputusan yang isinya sebagai berikut: “mengajak pimpinan syi’ah ja’fariyyah (tajul muluk makmun) untuk segera kembali ke jalan ahlu al-sunnah wa aljama’ah dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat awam yang sangat dikhawatirkan terjadi. dan karena tajul muluk telah menolak tawaran fmu tersebut, maka fmu tidak bertanggungjawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. fmu menghimbau kepada majlis ulama indonesia (mui) empat kabupaten di madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesat termasuk aliran syi’ah yang meragukan keabsahan kitab suci al-qur’an, keadilan sahabat nabi dan berghulu (berlebihlebihan) dalam ahlu al-bait (keluarga nabi)”. berger dan luckmann (1966: 69) menyebutkan bahwa manusia dan lingkungan sosial adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. keduanya menjadi penting karena saling membutuhlan. manusia sebagai makhluk sosial hendaknya memanfaatkan lingkungan sosialnya dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. disinilah konstruksi sosial yang dibangun akan terlihat. modal sosial yang tinggi membuat kiai berpeluang dalam membentuk identitas kelompok, bahkan identitas etnins madura secara keseluruhan. fatwah sesat bukan hanya 9 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... direspon oleh masyarakat sekitar, namun mayoritas masyarakat madura yang sama-sama memiliki ikatan emosional dengan norma agama tersebut. oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika syi’ah di sampang pada akhirnya dimusuhi oleh ulama-ulama di madura, dan masyarakat madura. ada fakta bahwa sebenarnya masyarakat yang ikut menyerang banyak didatangkan dari luar daerah tersebut. rata-rata dari mereka tidak mengetahui alasan yang jelas mengapa harus ikut menyerang kelompok syi’ah. dengan memanfaatkan momen idhul fitri masyarakat yang ikut menyerang tersebut meminta maaf pada kelompok syi’ah dan berjanji untuk segera menemukan jalan damai dengan kiai-kiai yang telah menggerakkan mereka. sebenarnya ada solusi yang baik jika komunikan mau berlapang dada untuk segera mengakui kekejaman konflik dan kemudian sepakat untuk berdamai. namun, hingga saat ini belum terlihat tanda akan tumbuhnya kesadaran tersebut, meskipun kedua belah pihak masih memiliki ikatan kekerabatan atau yang disebut orang madura sebagai tretan. baik kelompok sunni maupun syi’ah masih memiliki ikatan kekerabatan, karena sama-sama telah hidup berdampingan di tempat tersebut sejak dahulu. bedanya, kelompok sunni merupakan aliran kepercayaan yang lebih dulu ada dan dianut oleh semua masyarakat. oleh karena itu, kelompok syi’ah berpandangan bahwa tidak akan terjadi konflik diantara mereka, karena perbedaan ajaran tersebut. wiyata dalam bukunya yang berjudul mencari madura menyampaikan sebuah pendapat dalam bahasa madura: orèng dhaddhi tarètan, tarètan dhaddhi orèng (artinya: orang lain yang bukan keluarga dapat dianggap sebagai saudara, sebaliknya saudara sendiri dapat dianggap sebagai bukan keluarga) (wiyata, 2013: 19). tali persaudaraan antar masyarakat telah dirusak oleh pesan persuasif kiai sunni untuk memusuhi kelompok syi’ah. konflik keluarga telah diubah menjadi konflik antar keluarga-keluarga yang ada di daerah tersebut. pendapat diatas menunjukkan betapa lemahnya ikatan kekerabatan dalam kultur kekerabatan di madura. bagi masyarakat madura ikatan kekerabatan bukan merupakan hal yang sakral dan harus dijaga baik-baik. konflik yang terjadi dapat dijadikan sebagai salah satu bukti pembenaran dari pendapat diatas. etosentrime, konteks budaya rendah dan sejarah sosial masyarakat madura perlu diketahui bahwa sejarah pergolakan syi’ah di indonesia berhubungan erat dengan sejarah politik islam yang ada di indonesia dan timur tengah. para pemimpin masyumi telah menjadi sosialis agamis pada tahun 1950an, sekarang mereka beraliansi dengan kekuatan yang paling konservatif di dunia islam –arab saudi. ini lah yang membuat mereka sangat membenci revolusi iran dan syi’ah. dewan dakwah, terutama mohammad natsir mensponsori publikasi-publikasi yang sangat anti syi’ah (beberapa di antaranya dilis oleh pengarang dewan dakwah sendiri) (bruinessen, 2013: 149). kelompok penguasa mayoritas ini pada akhirnya dapat menghagemoni pemeluk islam di indonesia (yang sunni) dengan menyatakan bahwa paham syi’ah merupakan ajaran yang sesat. pada akhirnya, berbagai aksi penolakan terjadi, yang salah satunya menghasilkan konflik berdarah di sampang, madura. stereotip sesat yang dilekatkan pada kelompok syi’ah, dan stereotip kolot yang dilekatkan pada kelompok sunni menumbuhkan prasangka buruk satu sama lain. kelompok sunni enggan berkomunikasi dengan kelompok syi’ah karena sudah dianggap sesat, sedangkan kelompok syi’ah tidak ingin berkomunikasi dengan kelompok sunni karena dinilai kolot dan terlalu mencampuri urusan pribadi dengan tuhan. pada akhirnya terbentuk etnosentrisme pada kedua kelompok, yang diwujudkan dengan ketidaktulusan komunikasi dan rasa saling 10 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 tidak percaya. menurut samovar, porter, & mcdaniel (2009), etnosentrisme dapat menjadi hambatan komunikasi yang serius. hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut: there can be serious consequences if you engage in negative ethnocentrism at the same time as you are trying to practice successful intercultural communication. one of the major interpersonal consequences of ethnocentrism is anxiety. the argument is simple and is clearly enunciated by gamble and gamble: “the more ethnocentric you are, the more anxious you are about interacting with other cultures; when we are fearful, we are less likely to expect a positive outcome from such interactions, and less willing to trust someone from another culture.”(samovar, porter, & mcdaniel, 2009: 181). semakin etnosentris kedua kelompok, maka yang akan ditimbulkan adalah kecemasan saat keduanya berinteraksi. komunikasi yang dilakukan tidak akan tulus. masing-masing kelompok menginginkan adanya keuntungan dari komunikasi yang dilakukan, dan kurang bersedia untuk mempercayai kelompok lainnya. etnosentrisme diatas pada akhirnya memunculkan manipulasi informasi. ketidakpercayaan dalam komunikasi dapat dijelaskan oleh burgon, et. al, dengan tahapan berikut: pertama, burgoon, et. al (dalam mccornack, et. al., 1996) menganggap bahwa penerima yang stategis menggunakan berbagai dimensi informasi, ketika menafsirkan pesan dan menilai kredibilitas komunikator. ada bukti kuat bahwa individu tidak memproses isyarat pesan dengan waspada dan berpendidikan. kedua, informasi yang diungkapkan dalam pesan yang menipu secara substansial berbeda dari informasi yang benar, yakni perbedaan yang akan mengakibatkan penerima berinisiatif mendeteksi ulang pesan yang diterima. ketiga, ketika penerima pesan mendeteksi adanya manipulasi informasi, mereka akan beranggapan telah diperdaya oleh komunikator. ketidaktulusan komunikasi antar kelompok semakin diperparah dengan pola komunikasi masyarakat madura yang tegas. ketegasan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup mengenai apa yang sebenarnya diperdebatkan. masyarakat hanya percaya dengan apa yang disampaikan oleh masing-masing tokoh kiai. baik kelompok sunni maupun syi’ah secara terang-terangan telah menunjukkan rasa tidak suka satu sama lain dengan sikap yang tegas dan spontan. terjadi komunikasi yang negatif dan saling serang pendapat di antara kedua kelompok yang kebablasan dan berujung pada konflik. rifa’i (dalam fitriani, 2013: 54) menyebutkan bahwa sebenarnya sifat orang madura itu sangat individualistis tetapi tidak egois, sangat menekankan kemandirian, ulet dan tegar, suka berterus terang, suka berpetualang, sangat menghormati tetua dan guru, dan sebagainya. suka berterus terang dalam kajian ilmu komunikasi antar budaya dikenal sebagai konteks budaya rendah. edwart t. hall (1976: 85) menyebutkan bahwa ada dua kontreks dalam budaya yang disebut budaya konteks rendah dan budaya konteks tingggi. budaya konteks rendah diidentikkan dengan keterbukaan informasi yang dimiliki oleh budaya beserta anggota budayanya. sedangkan budaya konteks tinggi akan lebih tertutup dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi. fenomena keberanian dan ketegasan masyarakat madura dalam berkomunikasi berkaitan dengan sejarah sosial masyarakat yg telah terjadi. ross (dalam judith dan nakayama, 2010) memberikan contoh sejarah penindasan yang dialami oleh pemeluk katolik di lingkungan sosial dan pekerjaan memicu terjadinya konflik di irlandia utara. perlu diketrahui bahwa sejarah sendiri berpengaruh besar pada kehidupan di masa sekarang. contoh tersebut diperkuat dengan pendapat edmunn husserl (1983) yang menyatakan bahwa pengalaman seseorang berhubungan secara kontingen dengan manusia itu sendiri. dalam lingkup sosialbudaya, komunikasi dialektik dilihat sebagai 11 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... tindakan kolektif dari individu-individu dan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah. pada masa vereenigde oostindische compagnie (voc) pulau madura dibagi dalam tiga kabupaten, yang batas-batasnya sampai paruh kedua abad ke-19 tetap tidak berubah, yaitu: madura barat dan madura timur (pamekasan dan sumenep). madura barat lebih banyak dikekang dari pada kabupatenkabupaten yang di timur. hubungan antara kompeni dan madura barat di atas kertas dikualifikasi sebagai hubungan antara “raja” dan pengikut yang mendapat pinjaman tanah, sedangkan dalam kasus sumenep dan pamekasan, hubungan tersebut tidak ada sama sekali (jonge, 1989: 51-52). karena kesetian raja-raja madura pada voc, raja-raja tersebut diberi wewenang dan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri. raja-raja tersebut semakin bersikap sewenang-wenang pada rakyat. tekanan tersebut meliputi dua hal. selain membayar pajak, penduduk diwajibkan menjalankan jasa tenaga pribadi bagi sang raja, pemegang tanah lunggguh, dan bagi para kepala desa. semua pria dewasa “yang sahat jasmani” dapat dikenai jasa tenaga wajib (v.d.m, 1890: 110, dalam jonge, 1989: 70). komunikasi masyarakat madura, khususnya sampang dan bangkalan menjadi lebih spontan, baik verbal maupun nonverbal. ketika masyarakat sekitar (sampang) tidak suka dengan kelompok syi’ah, maka yang terjadi adalah saling serang pendapat dan konflik. sejarah sosial tersebut turut melanggengkan isolasi sosial yang terjadi. terbentuknya spontanitas, ketegasan, dan tindak kekerasan dalam berkomunikasi telah melekat pada aktifitas sosial masyarakat sekitar. kendati telah merusak hubungan sosial dan kekerabatan yang sudah lama terjalin, fenomena tindak komunikasi yang spontan dan tegas dari masyarakat madura tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu simbol kekayaan budaya komunikasi yang ada di indonesia. masyarakat madura sendiri sangat tidak suka dilecehkan. bagi orang madura, pesan yang melecehkan harga diri akan berakibat pada konflik yang serius. wiyata (2013: 4) menyebutkan ketika orang madura merasa malu, maka yang terjadi adalah perlawanan yang sangat keras dan dapat mengakibatkan kehancuran hubungan sosial yang sudah dibangun. bagi orang madura, hidup tidak akan ada artinya jika tiga hal yang disakralkan (agama, wanita, dan harta) dilecehkan oleh orang lain. hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut: “konfliknya itu disebelah mana sih pak? itu diperbatasan karanggayam dan bluuran di bukit-bukit itu. syiah memang hanya diajarkan ditempat itu, seperti dikucilkan di bukit situ, waktu diserang ya sudah dikepung dari manamana. ada 3 yang dibela sama warga sini sampai mati, wanita atau istri, harta, dan agama mas. ini kan masalah menyangkut agama, apalagi kiai yang minta.” (informan 5, pada 16.04.2015, di desa geding laok, karang penang, sampang) kehormatan bagi orang madura adalah nilai luhur yang harus dijunjung tinggi, jika itu diremehkan atau bahkan direndahkan maka akan muncul sifat tersinggung yang akhirnya mengarah pada konflik dan kekerasan (carok). kehormatan tersebut meliputi: harga diri (ego), wanita, harta (hak milik) dan agama. masalah kehormatan, harga diri, dan status adalah masalah keluarga. oleh karena itu setiap anggota keluarga harus menjaga nama baik keluarganya, bahkan harus rela berkorban jiwa-raga demi nama baik keluarga. dengan demikian dalam penyelesaian konflik tidak jarang melibatkan keluarga bahkan teman dekat. masalah yang belum terselesaikan oleh orang tua biasanya diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki (filayati, 2013: 61-62). selain dikenal pemberani, masyarakat madura juga dikenal religius dengan simbolsimbol islam yang melekat (sarung dan songkok). hal itu dapat dikaitkan dengan letak geografis pulau madura yang tidak jauh dari sejarah peradaban dan penyebaran agama 12 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 islam di jawa –gresik. selain pekalongan, gresik disebut oleh raffles (1817: 4) sebagai salah satu kota dengan jumlah pemuka agama dan penganut islam yang cukup besar pada waktu itu. madura dan jawa sejatinya memiliki ikatan sosiologis-religius sejak lama. sejak runtuhnya majapahit dan lahir kerajaan islam (demak) di jawa, pulau madura dijadikan sebagai basis penyerangan dalam perjuangan, yang juga bermotif ekonomi, terhadap beberapa daerah di ujung timur jawa yang tetap “kafir” dan didukung oleh bali (de graaf dan pingeaud, 1974: 170-171, dalam jonge, 1989: 46-47). keberanian dan ketegasan tajul dalam mempertahankan pendapat yang dinilai melecehkan ajaran masyarakat sekitar membuat kelompok syi’ah diberi label kafir dan dijatuhi hukuman yang sangat berat (isolasi dan konflik) oleh masyarakat setelah dilantik menjadi ketua ikatan jama’ah ahlul bait indonesia (ijabi) madura, tajul menjadi semakin berani dan terbuka dalam berdakwah. pengikut tajul tetap setia dan bersatu melawan ancaman yang ada. bahkan anggota tajul menganggap bahwa hal ancaman-ancaman yang diterima tidak berpengaruh pada aktifitas kelompok syi’ah. pengikut syi’ah pun berkembang tidak hanya di desa karanggayam, kecamatan omben, namun sudah bertambah ke desa blu’uran. kecamatan karang penang. pembangunan identitas dan kolektifitas kelompok syi’ah nilai kebenaran yang diyakini oleh masing-masing kelompok telah dijadikan pedoman hidup dan identitas sosial bagi masing-masing kelompok. kelompok sunni menciptakan identitas sebagai kelompok aliran islam yang menghormati nilai-nilai luhur dan budaya, sedangkan kelompok syi’ah menciptakan identitas sebagai kelompok aliran islam yang maju dan berwawasan luas. dengan demikian terciptalah dua kelompok yang saling bertentangan. pandangan hidup orang madura memang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran agama islam. rifa’i (2007) dalam wiyata (2013: 3) menyebutkan suatu fakta sosiologis bahwa hampir seluruh masyarakat madura adalah penganut agama islam. ketaatan mereka pada agama islam merupakan penjatidirian penting bagi mereka. ini dapat diidentifikasi dari cara mereka berpakaian sampèr (kain panjang), kebaya, dan burgo’ (kerudung) bagi kaum perempuan, sarong (sarung) dan songko’ (kopiah atau peci) bagi kaum laki-laki sudah menjadi lambang keislaman khususnya di wilayah pedesaan. oleh karena itu, identitas keislama merupakan suatu hal yang amat penting. dari pandangan hidup itu akhirnya terbentuk strata sosial dari dimensi agama, yaitu kiai, yang menempati posisi teratas, kemudian bindarah, yaitu orang yang sudah lulus dari pondok pesantren, dan yang terakhir adalah santri. pembagian tersebut berdasar pada tingkatan ilmu pengetahuan mereka mengenai agama. posisi kiai nampaknya penting untuk dimiliki oleh masyarakat madura. jonge (1989: 243-244) pernah meneliti sejarah perkembangan islam di madura dengan salah satu temuan data bahwa pernah ada persaingan dalam perebutan strata sosial tertinggi (kiai) di madura. syarqowi, seorang kiai pada waktu itu, dalam waktu singkat telah menjadi kiai muda yang sangat terpandang. pengetahuan dan kanujela (kuasa ajaib) yang pada waktu itu menjadi segi terpenting dari kepemimpinan rohani, berhasil dikuasai hingga melampaui pemuka keagamaan setempat. syarqowi adalah kiai muda yang berasal dari jawa. kiai muda tersebut kurang memperhatikan adat dan kebiasaan orangorang madura. iri hati dan intrik-intrik dari pemuka agama tradisional membuatnya harus meninggalkan desa tempat syarqowi berdakwah. kendati tidak melibatkan dua kelompok yang berbeda, fenomena tersebut menjadi bukti bahwa kiai memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. sama hal nya dengan kisah syarqowi, tidak akan mudah diijinkan seorang tokoh baru naik kasta dalam waktu yang singkat dan cara yang mudah. taklik mengenai ajaran syi’ah yang sholat sambil berjoget 13 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... dijadikan oleh kiai setempat sebagai senjata untuk memusuhi kelompok syi’ah. ketakutan kiai sekitar pada perkembangan ajaran syi’ah dikarenakan adanya masyarakat sekitar yang mulai bergabung dengan kelompok syi’ah. berkurangnya penganut sunni akan melemahkan pengaruh hirarki sosial-ekonomi kiai di daerah tersebut. jika kisah syarqowi masuk dalam ranah sentimen antar pribadi, konflik antara sunni dengan syi’ah dapat diidentifikasi sebagai konflik antara kelompok kita dengan kelompok mereka. oleh sebab itu diperlukan cara penyelesaian konflik yang tepat dan rumit, yang bisa jadi melibatkan banyak pihak dari kelompok-kelompok sosial lainnya. individu-individu dalam kelompok “kita” akan bertindak secara kolektif dalam konflik tersebut. samovar, porter, & mcdaniel (2009: 68) menyampaikan sebuah pepetah bahwa individu dalam keluarga, yang dalam ini adalah satu kelompok sosial-budaya tidak akan dapat dipisahkan ibarat jari dan tangan. samovar, porter, & mcdaniel (2009: 15) menyebutkan fungsi komunikasi dalam komunikasi antar budaya sebagai berikut: (1) mendapatkan informasi mengenai komunikan, (2) memenuhi kebutuhan antarpribadi, (3) membentuk identitas pribadi, dan (4) mempengaruhi orang lain. makna dan norma yang dibangun oleh kelompok sunni di sampang didasarkan pada sinkretisme atau penyatuan keyakinan kelompok tersebut dengan kebudayaan lokal. aturan agama dan budaya menjadi satu-kasatuan yang diwariskan secara turuntemurun untuk memaknai identitas sosial kelompok tersebut. contoh konkritnya adalah ritual memperingati maulid nabi muhammad s.a.w secara komunal dari rumah ke rumah. selain memiliki makna identitas yang mengistimewakan nabi muhammad s.a.w, ritual tersebut juga menjadi norma agama dan sosial untuk masyarakat sekitar. ritual keagamaan tersebut dinilai tajul sebagai ritual yang merugikan rakyat miskin. oleh sebab itu tajul menghimbau agar ritual tersebut diadakan di satu tempat secara bersama-sama dan biaya dapat ditanggung secara bersama-sama. ajaran tajul tersebut sangat tidak disukai oleh tokoh-tokoh agama setempat. selain berimplikasi terhadap nilai-nilai ritual, orang yang paling dirugikan oleh pesan tajul muluk tersebut adalah kiai. jika ritual diubah sesuai dengan arahaan tajul muluk, maka penghasilan kiai otomatis akan mengalami penurunan. pada akhirnya pesan mengenai kesesatan syi’ah terus diproduksi oleh kiai setempat dan didistribusikan pada masyarakat melalui dakwah-dakwah. dengan adanya label sesat dari kiai dan masyarakat, kelompok syi’ah tidak merasa takut dan tetap mempertahankan ajaran yang dipercaya. hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: katanya boleh kembali kesana kalau pindah ajaran sunni? lah ya itu, itu urusan sendiri-sendiri sama allah, yang dibawa sendiri-sendiri. itu dijaga, jangan diurusi orang-orang yang lain. (informan 8, pada 23.07.2015, di rumah susun puspa agro, sidoarjo). sebenarnya, tujuan utama dari pembentukan identitas sosial adalah membangun persepsi yang dirasionalkan. persepsi identitas kelompok labih diutamakan daripada fakta mengenai identitas tersebut (tajfel, 1981: 129). prasangka dan stereotip dijadikan sebagai senjata utama dalam membentuk persepsi tersebut. konstruksi realitas yang dilakukan oleh masing-masing kelompok mengilhami terbentuknya eskalasi konflik. eskalasi tersebut berkembang ketika masyarakat sekitar dihimbau untuk menjauhi rumah kelompok syi’ah dan menolak pemberian makanan dari anggota kelompok syi’ah. stereotip sesat dan kolot pada akhirnya tidak hanya dibangun oleh tokoh kiai. bahkan mayoritas anggota kelompok dengan sendirinya menjadi produsen dan distributor dalam penyebaran stereotip yang menimbulkan prasangka negatif tersebut. menanggapi sikap anti-pati tersebut, 14 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 kelompok syi’ah dihimbau oleh tajul muluk dan iklil untuk tetap solid dan saling menjaga satu sama lain. tajul muluk tidak menyerukan pada kelompoknya untuk merubah keyakinan dari syi’ah menjadi sunni. keberanian yang dicontohkan oleh tajul benar-benar dipahami oleh kelompok syi’ah. tidak terpikir dalam benak kelompok syi’ah untuk pindah ajaran dengan tetap yakin dan percaya bahwa ajaran yang dianut adalah ajaran yang benar, serta berharap agar allah s.w.t segera menyambung kembali hubungan sunni dan syi’ah yang telah putus. keberanian komunikasi syi’ah: dimusuhi dan dikenal ada peran besar yang dimainkan oleh masing-masing opinion leader dalam konflik sunni-syi’ah yang terjadi di sampang, madura. kendati demikian, tokoh sentral yang mendadak menjadi sangat populer adalah tajul muluk (kelompok syi’ah). bagi kelompok syi’ah, tajul muluk merupakan sosok pemimpin yang berani, dan berwawasan ke depan. sedangkan bagi kelompok sunni, tajul muluk merupakan orang yang membawa aliran sesat dalam ajaran islam. setelah meninggalnya kiai makmun (ayah dari tajul), di lokasi tersebut terbagi dalam dua kelompok yang saling kontra. hal tersebut dikarenakan adanya intrik dalam kontestasi politik ataupun perebutan kekuasaan berdakwah yang semakin kentara. hal tersebut sangat diketahui oleh tajul. kendati demikian, tajul tetap meyakini, melakukan, dan menyebarkan ajaran syi’ah pada masyarakat. keberanian dan ketegasan tajul tersebut diikuti oleh semua anggota syi’ah dan sangat dibenci oleh masyarakat. atas keberanian tajul tersebut, nama tajul muluk semakin dikenal oleh jamaah syi’ah yang ada di indonesia. tajul muluk dan iklil mendadak dikenal oleh masyarakat dunia karena pemberitaan media pada waktu itu. dalam kajian ilmu komunikasi, tindakan tajul tersebut dapat dijelaskaan dengan teori tindakan beralasan. teori ini akan menjelaskan mengapa dan bagaimana kelompok syi’ah melakukan esklusi komunikasi yang sudah diketahui akan berujung pada konflik berdarah yang merugikan kelompoknya. teori tindakan beralasan dapat menjelaskan dan memprediksi perilaku moral yang terjadi. nyatanya, memasukkan aspek; keyakinan tindakan, hasil evaluasi, dan sikap yang menuju pada prilaku serta aspek nomatif seperti: kepercayaan normatif, motivasi untuk patuh, dan norma subyektif telah mewakili semua variabel pribadi dan sosial yang terlibat dalam perilaku moral (vallerand., et. al, 1992: 100). secara historis, keyakinan tindakan dari kelompok syi’ah akan dilihat dari dua masa ketokohan–tajul dan makmun. ada perbedaan yang mencolok antara tajul dan makmun (pendiri syi’ah di sampang) dalam berdakwah; tajul yang berdakwah secara terang-terangan, dan makmun yang berdakwah secara diam-diam. disamping sebagai tokoh kiai yang sangat disegani oleh masyarakat, makmun juga lebih suka mengikuti arus yang ada di lingkungannya dengan tidak mengkritisi ajaran masyarakat sekitar. setidaknya ketokohan makmun tersebut telah membuat hubungan syi’ah dengan sunni menjadi harmonis. setelah kiai makmun wafat dan digantikan oleh putran-putranya (tajul muluk, iklil, dan rois), dengan cepat kelompok sunni diubah oleh kiai-kiai setempat menjadi kelompok superior. semua kegiatan sosialkemasyarakatan dikuasai oleh kelompok sunni, dan kelompok syi’ah tidak dapat berbuat banyak dan selalu dipaksa mematuhi aturan-aturan normatif yang telah ditetapkan oleh masyarakat sekitar. beragam ancaman dan paksaan tersebut sama sekali tidak membuat kelompok syi’ah gentar. adapun alasan kuat mengapa kelompok syi’ah berani bertindak melawan kelompok sunni karena ustad rois (adik tajul muluk) adalah orang terpandang, baik dari status sosial maupun ekonomi. ketika para angggota kelompok syi’ah takut akan terjadi gesekan sosial dengan kelompok sunni, rois 15 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... selalu menjadi orang pertama yang memberi jaminan keamanan. setelah rois keluar dari syi’ah dan berbalik menyerang syi’ah, kelompok syi’ah tetap berani karena tajul muluk memberikan contoh reaktif terhadap pengucilan komunikasi yang selama ini dilakukan oleh kelompok sunni terhadap kelompok syi’ah. fenomena diatas jelas sangat berbeda dengan kaidah teori spiral keheningan yang dikemukakan oleh elizabeth noelle-neumann. ketakutan isolasi sosial membuat orang cenderung mengikuti pendapat umum, yang terbagi dalam tiga poin berikut: “• society threatens deviant individuals with isolation; fear of isolation is pervasive. • this fear of isolation causes individuals to try to assess the climate of opinion at all times. • public behavior is affected by public opinion assessment.” (•masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan isolasi; menanamkan ketakutan terisolasi. •karena takut terisolasi menyebabkan individu mencoba untuk menilai iklim pendapat setiap saat. •perilaku masyarakat dipengaruhi oleh penilaian opini publik.) noelle-neumann (1991, 1993) (dalam west & turner, 2010: 414). poin pertama dari paparan noelle-neumann di atas dapat dibenarkan. memang benar ada ancaman isolasi sosial yang dilakukan oleh kelompok sunni pada kelompok syi’ah. seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ancaman tersebut berupa stereotip sesat, pembatasan wilayah, dan lain sebagainya. hal tersebut dilakukan agar kelompok syi’ah meninggalkan ajaran syi’ah dan berpindah menganut ajaran masyarakat sekitar (sunni). dengan adanya ancaman-ancaman tersebut, tajul dan anggota kelompok syi’ah lainnya sama sekali tidak merasa takut. bahkan tajul menjadi semakin berani ketika namanya dikenal luas oleh penganut syi’ah dari luar madura. atas keberanian tajul tersebut, tajul dijadikan sebagai ketua ijabi madura oleh pengurus ijabi pusat. selain itu, tajul berhasil memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kelompoknya dengan membangun identitas dan kolektifitas kelompok yang didasarkan pada kemajuan berpikir. pada akhirnya kelompok syi’ah merasa benar dan ingin menyadarkan kelompok sunni yang dinilai kolot dan hanya menuruti taklik buta dari kiai setempat. kelompok syi’ah dengan berani dan tegas tetap menjalankan ajaran yang diyakini tanpa memperdulikan iklim pendapat yang ada di masyarakat. hal tersebut membuktikan bahwa kelompok syi’ah sama sekali tidak terpengaruh oleh penilaian opini publik, meskipun pada akhirnya terjadi konflik batin dan fisik. simpulan esklusi komunikasi terjadi karena adanya konflik keluarga, campur tangan pemerintah, dan perbedaan pendapat dalam ajaran yang diyakini oleh masing-masing kelompok. konflik menjadi semakin besar ketika rois, yang notabene adalah adik tajul muluk memutuskan untuk keluar dari syi’ah, bergabung dengan kelompok sunni, dan berbalik memusuhi kelompok syi’ah. kendati demikian, konflik tidak murni karena kesalahan kelompok sunni. karena merasa berpikiran lebih maju, kelompok syi’ah lebih suka hidup esklusif dalam kelompoknya. komunikasi pun semakin terputus dan terjadi kerenggangan hubungan sosial diantara keduanya. konflik menjadi semakin rumit karena pemerintah tidak bersikap netral terhadap kasus tersebut. ada diskrimisasi terhadap kelompok syi’ah karena ada peran sentral dari tokoh kiai dalam pelaksanaan pemerintahan di sampang. selain itu ada hambatan komunikasi yang dipengaruhi oleh sejarah sosial dari masyarakat sendiri. masyarakat madura dikenal memiliki ketegasan dalam berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal. hal tersebut dapat terlihat dari semangat pemberontakan madura terhadap penindasan yang sering dialami. komunikasi masyarakat sampang lebih spontan karena jauh dari 16 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pusat pemerintahan kerajaan madura, dan lebih tertindas. ketika masyarakat sekitar tidak suka dengan kelompok syi’ah, maka secara langsung diwijudkan dengan hujatan yang akhirnya berujung pada tindak anarkis masyarakat. tokoh kiai sebagai pemimpin opini tidak dapat menghentikan tindak anarkis dari masyarakat. kiai-kiai justru menjadi komunikator sentral atas terwujudnya konflik. pandangan hidup masyarakat madura yang religius dimanfaatkan oleh tokoh kiai sunni untuk menguatkan aksi penolakan masyarakat terhadap syi’ah, yang distereotipkan sesat. sedangkan tajul sebagai pemimpin syi’ah tetap bertahan dan meyakinkan penganutnya bahwa ajaran yang diyakini adalah ajaran yang benar dan revolusioner. atas keberanian tajul tersebut tajul mulai dikenal dan dianugrahi jabatan sebagai ketua ijabi wilayah madura oleh ijabi. tindakan yang dilakukan oleh kelompok syi’ah jelas bertentangan dengan asumsi noelle-neumann dalam teori spiral of silence. kelompok syi’ah terbukti dengan sengaja melawan pendapat umum meskipun sudah mengetahui akan ada sanksi, isolasi sosial, dan konflik atas tindakan tersebut. kendati demikian, tajul dan iklil mendadak menjadi terkenal sampai ke luar negeri. daftar pustaka berger, peter l. & luckmann, thomas. 1966. the social construction of reality. england: penguin group. bruinessen, martin, van. 2013. rakyat kecil, islam, dan politik. yogyakarta: gading. dharma, ferry a.. 2016. eklusi dan hambatan komunikasi dalam konflik sunni-syi’ah di sampang, madura. tesis. surakarta: uns. filayati, citra nita. 2013. “analisis wacana kritis terhadap pemberitaaan kasus sampang (aliran sunni dan syiah) dalam harian suara merdeka (edisi agustus – september 2012)”. skripsi. semarang: iain walisongo. fitriani, vita. 2013. komunikasi antar budaya dalam kehidupan pesantren (studi pada santri etnis jawa, madura dan ntt pondok pesantren nurul falah surabaya). skripsi. surabaya: uin sunan ampel surabaya. hall, edward t. 1976. beyond culture. new york: doubleday. husserl, edmund. 1983. ideas pertaining to a pure phenomenological philosophy. translated by: f. kersen. boston: martinus nijhoff publishers. jonge, huub de. 1989. madura dalam empat zaman: pedagang, perkembangan ekonomi dan islam. jakarta: pt. gramedia. judith n. martin & nakayama k. 2010. intercultural communication in contexts: fitfth edition. new york: the mcgraw-hill companies. kontras surabaya. 2012. laporan investigasi dan pemantauan kasus syi’ah sampang. surabaya: kontras. littlejohn, stephen w., dan karen a. foss. 2011. theories of human communication. tenth edition. albuquerque. new mexico: wadsworth publishing company. 17 ferry adhi dharma, kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik ... mccornack, et. al. 1996. speaking of informatioan manipulation: acritical rejonder. communication monographs. vol. 63, p. 83-92. muqoyyidin, andik w. 2012. potret konflik bernuansa agama di indonesia (signifikansi model resolusi berbasis teologi transformatif ). analisis. vol. xii, no. 2. hlm: 315-340. noelle-neumann, e. 1974. the spiral of silent: a theory of public. the journal of communication. vol. 24, no. 2, hlm: 43-51. raffles, thomas, s. 1817. the history of java vol. ii. london: black, parbury, and allen. samovar, larry a., porter, richard e., & mcdaniel, edwin r. 2009. communication between cultures. boston: wadsworth. shoemaker, pamela j., breen, michael, & stemper, marjorie. 2000. fear of social isolation: testing an assumption from the spiral of silence. irish communication review. vol 8, p. 6578. tajfel, henri. 1981. human groups and social categories. london: cambridge university press. vallerand, r. j., pelletier, l. g., et. al. 1992. azjen & fishbein’s theory of reaoned action as applied to moral behavior: a confirmatory analysis. journal of personality and social psychology. vol. 62, no. 1, p. 98 – 109. west, rchard, and turner lynn, h. 2010. introducting communication theory: analysis aplication fourth edition. new york: mcgraw-hill. withers, bill & lewis d. keami. 2003. conflict and communication. new york: amacom. wiyata, a. latief. 2013. mencari madura. jakarta: bidik phronesis publisihing. 18 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 163 puji rianto, seksualitas cyber: sex sebagai kesenangan dan komoditas seksualitas cyber: sex sebagai kesenangan dan komoditas puji rianto program studi komunikasi universitas islam indonesia, yogyakarta p.rianto1976@gmail.com abstract this paper wants to explore further how sexuality is present in the cyber world. although the construction of human sexuality age as the man himself, the construction or representation will be largely determined by the social context. different characters from the cyber world where political authority and the gatekeeper do not contribute significantly will influence the construction of sexuality. the study found that sex is understood as a pleasure and commodities. various reports of sexual offenders describe how the pleasure of sexual intercourse highly revered. along with the cult of sexuality as pleasure is sex as a commodity, which is manifested in the form of an offer or advertisement to sell sexual services they provide. abstrak tulisan ini ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana seksualitas hadir dalam dunia cyber. meskipun konstruksi seksualitas manusia seumuran manusia itu sendiri, tapi konstruksi atau representasinya akan sangat ditentukan oleh konteks sosialnya. karakter-karakter yang berbeda dari dunia cyber dimana otoritas politik dan gatekeeper tidak berperan secara signifikan akan mempengaruhi konstruksi atas seksualitas. studi ini menemukan bahwa seks lebih dipahami sebagai sebuah kesenangan dan komoditas. berbagai reportasi pelaku seksual menggambarkan bagaimana kesenangan akan hubungan seksual dipuja sedemikian rupa. seiring pemujaan seksualitas sebagai kesenangan itu, adalah seks sebagai komoditas, yang diwujudkan dalam bentuk berbagai penawaran atau iklan untuk menjual layanan seks yang mereka sediakan. keywords: sex, sexuality, cyber, pendahuluan ada yang mengatakan bahwa saat ini kita telah memasuki abad informasi. namun, ada juga yang mengatakan bahwa kita telah memasuki abad pasca-informasi. seperti dikemukakan negroponte (2002: 166), dalam abad informasi, media massa menjadi semakin besar, tapi sekaligus mengecil. media massa seperti cnn dan usa today, misalnya, meraih khalayak yang semakin luas dan membuat media tersebut semakin berkembang. namun, dalam waktu bersamaan, berbagai layanan televisi kabel membuat khalayak media itu semakin spesifik. sementara itu, abad pascainformasi, menurut negroponte, ditandai oleh semakin kecilnya khalayak media (narrowcasting) dan permintaan informasi semakin bersifat sangat individual. di era pascainformasi, kita bergerak dari kelompok besar ke kelompok lebih kecil kemudian semakin 164 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 kecil dan akhirnya individual. karakteristikkarakteristik media di era pascainformasi ini memungkinkan hal semacam itu terjadi. kemunculan media-dalam hal ini internet-telah memberikan suatu isu penting bukan hanya kebutuhan-kebutuhan informasi yang sangat individual sebagaimana dikemukakan negroponte. namun lebih daripada itu, kemunculan internet telah mengubah pola komunikasi massa yang telah begitu dominan selama bertahun-tahun sejak ditemukan mesin cetak gutenberg. salah satu bagian pentingnya bahwa di era internet informasi bisa mengalir jauh lebih bebas karena gatekeeper yang biasa dijumpai dalam komunikasi massa tak lagi relevan. jika komunikasi massa mensyaratkan model komunikasi one to many, maka media baru jauh lebih beragam. media baru membuat komunikasi bisa mengalir dari one to many, many to many, many to one, dan sebagainya. perubahan pola komunikasi semacam inilah yang pada akhirnya menciptakan perubahan-perubahan kehidupan manusia, yang salah satu diantaranya dalam hal seksualitas. seperti dikemukakan oleh lievrouw dan livingston, kondisi sosial yang membentuk teknologi komunikasi dibedakan atas dua, yakni rekombinasi dan metafora jaringan. rekombinasi merujuk pada kelanjutan hibridisasi diantara teknologi media yang sudah eksis dan inovasi dalam jaringan institusional dan teknik yang saling berhubungan satu dengan yang lain (interconnected) (2006: 4). rekombinasi itu mewujud dalam dua bentuk, yakni konvergen dan divergen yang kesemuanya bisa diobservasi dalam bentuk-bentuk perkembangan media baru seperti bentukbentuk pesan, praktik sosial dan institusi budaya/ekonomi. sebagai sebuah produk dari siklus kehidupan manusia, media baru akan berada dalam situasi yang selalu terbarukan. metafora jaringan digambarkan castells sebagai “network of networks” (lievrouw dan livingston, 2006: 5). dalam suatu jaringan, keberadaan media baru berbeda dengan media massa. pada yang pertama, komunikasi lebih bersifat one-to-one dan many-to-many (or n-way), sedangkan yang kedua biasanya lebih bersifat one-to-many. menurut lievrouw dan livingston (2006: 5), pergeseran media baru yang lebih bersifat multiple inilah yang mempunyai implikasi penting dalam manajemen kekuasaan, kepercayaan dan partisipasi dalam hubungan-hubungan sosial, dan kontrol dan difusi informasi. media baru atau cyber telah menciptakan banyak pergeseran dalam kehidupan manusia, dan, seperti telah disinggung di awal, seks menjadi salah satunya. seksualitas dalam dunia cyber telah menabrak begitu banyak dinding ketabuan yang dalam dunia nyata begitu kuat dijaga dan dipelihara. internet kiranya telah mendapati tuduhan luar biasa sebagai media penyebar nilainilai liberalisasi seks dan pornografi. sifat radikal media baru telah memberinya peluang bagi munculnya praktik-praktik yang secara moral bertentangan dalam dunia nyata. maka, dalam dunia baru, dunia cyber, kita mendapati bukan hanya semangat spiritualitas (zaleski, 1999), tapi juga praktikpraktik yang dikonstruksikan sebagai anti moral. pornografi, homoseksualitas, pornografi anak, kekerasan, sadisme, dan seterusnya tumbuh dalam ruang media baru tersebut. dalam dunia cyber, seksualitas, tampaknya, mendapatkan energi yang jauh lebih kuat dibandingkan pada dunia nyata. berpijak pada argumentasi di atas, tulisan ini ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana seksualitas hadir dalam dunia cyber. asumsinya, meskipun konstruksi seksualitas manusia seumuran manusia itu sendiri, tapi konstruksinya akan sangat ditentukan oleh konteks sosialnya. oleh karena itu, karakter-karakter yang berbeda dari dunia cyber dimana otoritas politik dan gatekeeper tidak berperan secara signifikan maka konstruksi atas seksualitas akan sangat berbeda dengan dunia nyata. hipotesis yang diajukan dalam tulisan ini bahwa dunia cyber telah memperkuat konstruksi seks sebagai kesenangan pada satu sisi dan komoditas di sisi lain. melalui berbagai kombinasi cara (periklanan, reportase, dan pengalaman langsung), seksualitas sebagai kesenangan 165 puji rianto, seksualitas cyber: sex sebagai kesenangan dan komoditas dan komoditas mendapatkan energi yang luar biasa dalam ruang cyber. metode untuk menjawab pertanyaan dan secara bersamaan membuktikan hipotesis di atas, studi ini akan mengkaji situs-situs yang dikhususkan untuk pembaca dewasa. situssitus ini masuk ke dalam ‘sensor’ pemerintah karena mengandung unsur pornografi dan perjudian. namun, beberapa situs masih bisa diakses. dari situs yang bisa diakses inilah, kemudian dicari forum-forum khusus untuk dewasa. dalam forum dewasa itu, bisanya, ada beragam subforum seperti gambar, cerita dewasa, obrolan dengan anggota lain tentang seks dan topik dewasa lainnya ataupun subforum yang secara khusus menuliskan pengalaman khalayak terkait dengan dunia seksualitas. analisis dilakukan secara kualitatif dengan melihat konstruksi atas seksualitas yang dibedakan dalam dua bagian besar, yakni seks sebagai kesenangan dan seks sebagai komoditas. analisis kualitatif ini akan dipaparkan secara deskriptif dengan mempertajam analisisnya pada konteks teoritik. dengan begitu, akan didapatkan suatu data dan analisis yang kaya dan mendalam. hasil dan pembahasan pada umumnya, hubungan seksual sering diasosiasikan dengan pemuasan dorongan biologis yang mendatangkan rasa nikmat dan kesenangan. di lain pihak, seksualitas dihubungkan pula dengan daya hidup, yaitu pentransformasian energi dalam suatu kegiatan seksual-genital. seksualitas sering pula dihubungkan dengan kegiatankegiatan yang diberi bentuk ‘kultural’ dengan seperangkat nilai-nilai yang melatarbelakanginya dalam suatu interaksi sosial sehingga hubungan seksualitas dapat merefleksikan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. akibatnya konsepsi seksualitas dalam suatu masyarakat mungkin tidak akan sama dengan masyarakat lainnya. misalnya praktik-praktik pelacuran dalam suatu masyarakat mendapatkan tantangan dan kutukan, tapi dalam masyarakat lainnya praktik-praktik semacam itu dibiarkan atau bahkan dianjurkan. hal ini terjadi karena masing-masing masyarakat mempunyai konstruksinya sendiri atas seksualitas dan pelacuran. merujuk weeks (1981), suriadireja mengemukakan bahwa konstruksi seks pada dasarnya dibentuk oleh sistem kekeluargaan, perubahan sosial dan ekonomi, perubahan aturan-aturan sosial, politik, dan gerakan perlawanan. dengan kata lain, menurut suriadireja setiap masyarakat dengan nilainilai budayanya masing-masing mempunyai konsepsi dan konfigurasinya sendiri tentang seksualitas (purwadi suriadireja, “seksualitas dan ritual di gunung kemukus”. http:// ejournal.unud.ac.id/abstrak/kemukus.pdf, hal. 3 sejarah seksualitas merefleksikan suatu perjalanan penuh konstruksi dan karenanya melibatkan pertarungan kekuasaan yang tak pernah henti. oleh karena itu, pembacaaan kita atas sejarah seksualitas akan sangat ditentukan oleh rezim-rezim yang berkuasa, yang menang dan yang kalah. pada masa yunani dan romawi, ketelanjangan tidak pernah dipersoalkan sebagai sesuatu yang vulgar atau dosa. pada masa romawi ketelanjangan merupakan bagian yang legal dari kehidupan. baru memasuki abad 18, entitas seks mulai dinormalkan, diregulasi, dan dibuat tidak vulgar (kadir, 2007: 8). di sisi lain seksualitas itu sendiri mengandung dualisme. pada satu sisi, seks dilihat sebagai sesuatu yang liar dan negatif dalam memperbudak tubuh dan libido semata. pandangan seks sebagai libidinal dan parsial ini menggiring manusia pada perbudakan tubuh dan nafsu. sementara di sisi lain, seks dipahami sebagai suatu stimulus spiritual dimana ia demikian dinikmati, sakral dan tabu yang menegangkan (kadir, 2007: 16). menurut kadir, entitas seksualitas yang mendua ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif fungsi, yaitu sebagai kenikmatan bernuansa biologis dan sebagai fungsi 166 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 prokreasi bernuansa sosial (kadir, 2007: 17). sebagaimana pula dikemukakan abramson dan pinkerton (2002: 4), “kadang kala diargumentasikan bahwa satu-satunya fungsi seksualitas adalah reproduksi. sebagai akibatnya, ekspresi-ekpresi seksualitas yang tidak diorientasikan untuk tujuan semacam itu dianggap sebagai haram, tidak bermoral, atau tidak logis (illogical).” meskipun demikian menurut abramson dan pinkerton (2002: 5), pandangan bahwa seksualitas semata ditujukan untuk tujuan reproduksi terlalu simplistis. sebaliknya, kesenangan (pleasure) menjadi kekuatan motivasional di balik prokreasi. dalam masyarakat kapitalis, seksualitas bukan hanya persoalan reproduksi dan kesenangan, tapi juga komoditas. dari sudut pandang feminin, ideologi seksualitas meminjam janice winship (2011: 368), bahkan bagi perempuan mengandung unsur yang berlawanan dan kontradiksi, sekalipun terkandung dalam relasi patriarkhal: aktif/ pasif; heteroseksual/narsistik; bergantung pada laki-laki/tidak bergantung pada laki-laki; fetisistik; masturbasi. menurut winship, hal ini secara tegas dipisahkan dari ‘keibuan’ dan ‘kerumahtanggaan’, yang tidak memungkinkan masuknya seksualitas sekalipun didasarkan pada seksualitas reproduktif. seksualitas sebagai komoditas dan juga kesenangan dapat dilihat dalam praktikpraktik pelacuran, yang setua umur manusia. sebagaimana dikemukakan kartono (1988), pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri (bekti istiyanto, 2008). menurut monto dan julka (2009), “prostitution is the exchange of something of value, usually money or drugs, for the sexual use of a person’s body”. pada akhirnya, menurut monto dan julka, melalui komodifikasi seksualitas, kita bisa mengasosiasikan antara frekuensi kunjungan ke tempat prostitusi dengan penerimaan seks sebagai komoditas. dalam konteks yang lebih luas, komodifikasi seksualitas sebenarnya mencerminkan komodifikasi atas tubuh (perempuan) dalam masyarakat kapitalis. dalam hal ini, nurhadi menulis bahwa tubuh menjadi titik sentral dari mesin produksi, promosi, dan konsumsi kapitalisme. di sini, tubuh diproduksi sebagai komoditas dengan mengeksplorasi segala potensi hasrat dan libidonya untuk dipertukarkan sebagai komoditas (video girl). selain itu menurut nurhadi, tubuh juga dijadikan sebagai metakomoditi yaitu komoditi untuk menjual komoditi lain, melalui peran sentralnya dalam sistem promosi kapitalisme (cover girl); sistem distribusi, yaitu sebagai pendamping komoditas (promo girl); dan juga menjadi sasaran utama dari konsumsi, yakni dengan menciptakan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh (perfect girl). begitu sentralnya peran tubuh di dalam masyarakat kapitalisme, menurut nurhadi, sehingga bersamanya berkembang pesat sains dan teknologi mutakhir tentang penyempurnaan tubuh (body building, operasi plastik) (nurhadi, 2006). dalam duna cyber, seks atau seksualitas dan juga pelacuran menjadi bagian kehidupan manusia yang tak terpisahkan. konstruksinyalah yang mengalami perubahan atau perbedaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, dari suatu waktu ke waktu lainnya. semuanya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. oleh karena itu ada suatu masyarakat dengan penuh dendam menghujat seks dan pelacuran, sedangkan lainnya membiarkan atau bahkan menganjurkannya. semuanya dipengaruhi oleh konteks sosial budayanya, dan juga tentu saja relasi kekuasaan yang bermain dalam proses konstruksi itu. namun, kedekatannya dengan kehidupan manusia tidak pernah bisa dijauhkan apalagi dilepaskan. dalam dunia saiber dimana individu jauh lebih merdeka dan berkuasa atas dirinya dalam akses dan produksi pesan media, konstruksi atas seksualitas jauh lebih terbuka karena individu-individu ‘pemuja’ kesenangan seksualitas mendapatkan ruangnya. sementara di sisi lain otoritas moral tidak mempunyai perangkat yang memadai untuk menghentikan kelompok-kelompok 167 puji rianto, seksualitas cyber: sex sebagai kesenangan dan komoditas itu. barangkali mereka bisa menggunakan teknologi untuk melakukan sensor, tapi ada banyak cara untuk mematahkan sensor yang dibuat. pada akhirnya individual-lah yang mempunyai otoritas tertinggi untuk memilih jenis-jenis pesan macam apa yang dibutuhkan. ini juga yang terjadi dalam dunia cyber dimana seks menjadi salah satu ikon penting di luar yang lainnya. seks adalah kesenangan, dan tidak ada dosa untuknya wacana semacam ini begitu kuat muncul dalam thread underground service. kutipan fr (suatu istilah untuk fuck report) di bawah merefleksikan hal dimaksud. dalam fr yang diberi judul, “tia, mahasiswa putih+ 36b+seksi”, berkisah tentang pertemuan dua orang teman yang kemudian berlanjut ke hubungan seksual. dalam paragraft pertama laporan itu, disebutkan sebagaimana bisa dibaca dalam kutipan berikut. “beberapa hari yang lalu hp gw berdering.. dan tak di sangka ternyata temen lama gw menelfon. namany tia, doi ngajakin gw ketemu di daerah deket tempat doi. beberapa hari selalu ada saja halangan untuk bertemu doi. akhirnya, kemarin, gw punya kesempatan bertemu doi.” kisah itu berlanjut, “kemudian sambil bercanda-canda doi tiba-tiba mulai mencium gw. nice kiss. i like how she kiss me...”. ciuman itupun berlanjut dengan hubungan seksualitas sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut yang saya kutip dari akhir paragraf. ..hehehehe gak nyangka ternyata kayak main sama perawan. trus tw sendiri lah. dari wot (woman on top, penulis), mot (man on top, penulis), sampai doggie gw coba sm doi. selesai tempur kita saling senyam senyum.. ada banyak laporan semacam itu-yang mereka sebut sebagai fuck report (fr) yang menunjukkan pengalaman luar biasa menyenangkan dari sebuah hubungan seksual. tentu saja, pengalaman seksualitas itu tidak hanya berhenti pada hubungan seksualitas dengan teman, tapi juga mencakup hubungan-hubungan seksual dengan panitia training, ibu-ibu rumah tangga, spg, mahasiswi, pegawai salon atau capster, pns, dan sebagainya. laporanlaporan itu merefleksikan kesenangan dan pengalaman luar biasa dalam berhubungan seks, yang secara bersamaan menegaskan moralitas yang begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat. pengalaman adalah segalanya fr tidak hanya memberikan ekspresi kesenangan seksual, mencerminkan konstruksi para pelaku dalam melihat seksualitas, tapi juga memberikan pengalaman lain bagi anggota komunitas lainnya. tentu saja tidak hanya pengalaman yang menyenangkan tapi juga yang tidak menyenangkan. tujuannya agar anggota komunitas lain tidak terjebak pada orang yang sama. di luar itu pengalamanpengalaman itu bisa menjadi publisitas gratis bagi si penjaja seksual karena dengan begitu anggota komunitas lain bisa ‘belajar’ atau mendapatkan informasi yang cukup sebagaimenurut bahasa mereka-exe (kependekan dari eksekusi). selain pengalaman hubungan seksualitas yang menyenangkan, anggota komunitas yang sering menyebut dirinya –newbie bisa belajar dari senior mereka yang sering diungkapkan sebagai “suhu” untuk belajar mendapatkan pengalaman seksual yang menyenangkan. istilah ssi (speak-speak iblis) menjadi ungkapan khas bagi para petualang seks yang kantongnya kering. di sini seorang anggota komunitas bisa belajar dari para “senior” mereka bagaimana cara mendapatkan seorang gadis dan kemudian mengajaknya berhubungan seks. ssi ini menjadi sangat terkenal dalam underground service karena kuatnya pemujaan seksual dari para anggotanya. maka pertautan pun menjadi sangat kuat antara realitas dunia nyata dengan dunia cyber. dunia cyber pada akhirnya adalah rentetan pengalaman-pengalaman para anggota forum dari kegiatan atau aktivitas seksual mereka. ada sebuah kebanggaan dari para anggota ketika ssi mereka berhasil, 168 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 yang mereka ungkapan dalam serangkaian fr yang mereka tuliskan. keberhasilan ini akan menjadi suatu poin penting untuk meneguhkan diri mereka sebagai “suhu” dalam dunia yang mereka ungkapkan sebagai “dunia perlendiran.” konstruksi seks dan keriuhan kesenangan di dalamnya adalah hasil dokumentasi paling canggih dari seseorang yang memosisikan dirinya sebagai seorang jurnalis dalam menuliskan pengalaman-pengalaman mereka sendiri ketika melakukan aktivitas seksual. suatu kesenangan yang mendapatkan pemujaannya dalam taraf yang mungkin mendekati apa yang diungkapkan oleh roland barthes sebagai ‘plaisir’. radikalisasi pelacuran laporan-laporan lapangan dalam bentuk fr semacam itu bagaimanapun pada akhirnya mentransformasi sedemikian rupa pelacuran di dunia nyata. pertama, dalam dunia nyata pengetahuan akan pelacuran didapatkan dari liputan media massa yang sangat dangkal dan permukaan atau dari kekuatan pemasaran mulut ke mulut. kita mengetahui kompleks pelacuran doly di surabaya yang kini sudah tutup ataupun sunan kuning di semarang, kawasan baturaden dan sebagainya karena liputan media massa atau dari orang-orang yang pernah cerita. namun cerita-cerita itu hanya sekilas dan tidak memberikan informasi mendalam. di sisi lain laporan dari pelaku ketika kita berhadapan muka tidak sejelas dan sedetil mungkin dalam dua cyber. situasi psikologis komunikasi tatap muka akan menghalanginya untuk bercerita pelaku bercerita lebih detail. ini sangat berbeda dibandingkan dengan model-model liputan fr underground service. liputanliputan itu lebih detail dan memberikan banyak informasi termasuk kualifikasi yang diharapkan dari si pekerja seksual. sebagai contoh, di akhr fr biasanya dicantumkan informasi dan penilaian berikut. service: fk : 8,5 (menggairahkan ) bj : 8 (sangat telaten & mantap) fj : 7 (semua gaya ok, no anal, gb, cim, cif walaupun masih perlu diajarin hehe. namanya juga anak baru brur kan jadi lebih seru tuh sensasinya) att : super gfe & manja & ramah udah kaya pacar sendiri kedua, periklanan seks. dalam masyarakat dimana hipokretisme menggejala begitu kuat seperti di indonesia, tumbukan-tumbukan moral akan dilihat secara ambigu, dan biasanya kesusilaan akan jauh mendapatkan perhatian. setidaknya, dalam praktik di jalanan, kelompok-kelompok seperti front pembela islam (fpi) akan jauh lebih lantang berteriak soal pakaian wanita, pelacuran, dan juga hubungan-hubungan seks ‘menyimpang’. namun, dalam pelanggaran-pelanggaran politik dan hukum seperti korupsi misalnya, mereka jauh lebih toleran. akibatnya, represi politik baik melalui lobi dan lebih-lebih kekerasan jauh lebih kuat untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kesusilaan. dalam situasi semacam ini kita tidak akan pernah menemukan praktik-praktik pelacuran terbuka setidaknya jika dibandingkan dengan barat. sebaliknya pelacuran akan berada dalam kondisi yang terepresi terus-menerus. dalam dunia cyber, menariknya, represi semacam itu tidak bisa dilakukan secara ketat. penyebabnya karakteristik dunia cyber itu sendiri yang membuatnya hampir tak tersentuh pemegang otoritas politik dan moral sehingga pelacuran dalam dunia cyber berlangsung jauh lebih terbuka. ini ditunjukkan oleh menguatnya ‘iklaniklan’ seksual yang menjajakan tubuh dan keperawanan. dunia cyber memberikan ruang sangat besar bagi transaksi seksual yang lebih luas, pada satu sisi, dan pada saat bersamaan pemujaan akan kenikmatan hubungan seksual di sisi lain. maraknya isu pelacuran artis kiranya tidak bisa lepaskan dari kemunculan dunia cyber ini. munculnya berbagai ‘iklan’ yang dimediasi pihak kedua atau langsung oleh si pelaku menjadi ciri khas lainnya dari wajah seksualitas dalam dunia cyber. periklanan seks ini menceminkan lebih jauh bagaimana seksualitas tidak lagi sebagai kesenangan, tapi juga komoditas. karenanya si pemilik tubuh dan perantara mengeksploitasi seksualitas demi keuntungan material. iklan di bawah 169 puji rianto, seksualitas cyber: sex sebagai kesenangan dan komoditas 12 bersamaan pemujaan akan kenikmatan hubungan seksual di sisi lain. maraknya isu pelacuran artis kiranya tidak bisa lepaskan dari kemunculan dunia cyber ini. munculnya berbagai ‘iklan’ yang dimediasi pihak kedua atau langsung oleh si pelaku menjadi ciri khas lainnya dari wajah seksualitas dalam dunia cyber. periklanan seks ini menceminkan lebih jauh bagaimana seksualitas tidak lagi sebagai kesenangan, tapi juga komoditas. karenanya si pemilik tubuh dan perantara mengeksploitasi seksualitas demi keuntungan material. iklan di bawah ini yang saya ambil dari thread underground service menjadi contoh yang saya maksud. virginty for sell...!!! for serious only...!!! mohon izin numpang buka lapak di forum ini... kalo ada yang mau beli cew-cew perawan : ---masih lugu-lugu ---age between 17-22y.old (under 17th jg ada, tp peminat hrs memenuhi bbrp kriteria/persyaratan yg ditentukan utk kenyamanan bersama) ---dijamin masih perawan (guarantee money back) balez aja forum ini,ok..!!! harganya relatif... tergantung dr kualitas (nilai face n body, semakin tinggi nilai nya maka semakin valuable/tinggi hrg nya). price tag around 10-50 mio (depends quality) yang berminat serius, balez aja thread ini...... "benar-benar terjamin....." 13 iklan di atas tentang penjualan keperawanan seorang gadis. kita tidak bisa membayangkan iklan semacam ini muncul dalam media massa. paling banter dalam kehidupan nyata, iklan-iklan itu beredar di kalangan terbatas melalui kekuatan pemasaran mulut ke mulut. ada norma-norma baik kesusilaan ataupun hukum yang masih harus diikuti dalam dunia nyata sehingga iklan semacam itu tidak akan mungkin muncul. namun dalam dunia cyber, kaidah-kaidah moral itu dijungkirbalikkan. maka ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkannya adalah ‘segalanya boleh’. iklan penawaran lainnya dituliskan seorang gadis yang memberikan jasa layanan ecscort seperti bisa dilihat dalam kutipan dalam box di bawah. iklan di atas menawarkan sebuah layanan kepada anggota komunitas seorang gadis yang menyediakan jasa layanan escort. meskipun iklan ini tidak memberikan gambaran fisik gadis kecuali usia, tapi orang bisa meraba tampilan dari harga yang diberikan. selain itu, ungkapan tawaran hanya jika ia menyukai si pria mencerminkan lady available for escort service hi all gua newbie di sini. numpang ngasih info. gua rini, tinggal di bandung, umur 22 tahun. gua menyediakan jasa escort service untuk makan malam, meeting, atau party. rate gua per malam 1,5 jt ( untuk 'service' tambahan harganya tambah 1jt) --> negotiable only if i like the guy bagi yang tertarik bisa lihat profile gue di situs sosial ta**ed : rini d atau bisa ngontak lewat hp gua di 08782487xxxx1 feel free to sms or call me. thanks ini yang saya ambil dari thread underground service menjadi contoh yang saya maksud. iklan di atas tentang penjualan keperawanan seorang gadis. kita tidak bisa membayangkan iklan semacam ini muncul dalam media massa. paling banter dalam kehidupan nyata, iklan-iklan itu beredar di kalangan terbatas melalui kekuatan pemasaran mulut ke mulut. ada normanorma baik kesusilaan ataupun hukum yang masih harus diikuti dalam dunia nyata sehingga iklan semacam itu tidak akan mungkin muncul. namun dalam dunia cyber, kaidah-kaidah moral itu dijungkirbalikkan. 170 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 maka ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkannya adalah ‘segalanya boleh’. iklan penawaran lainnya dituliskan seorang gadis yang memberikan jasa layanan ecscort seperti bisa dilihat dalam kutipan dalam box di bawah. iklan di atas menawarkan sebuah layanan kepada anggota komunitas seorang gadis yang menyediakan jasa layanan escort. meskipun iklan ini tidak memberikan gambaran fisik gadis kecuali usia, tapi orang bisa meraba tampilan dari harga yang diberikan. selain itu, ungkapan tawaran hanya jika ia menyukai si pria mencerminkan selera yang tinggi. sekali lagi, iklan-iklan semacam ini tidak mungkin muncul dalam dunia nyata karena masih kuatnya kaidah kesusilaan dan hukum. namun dalam dunia cyber, kaidahkaidah hukum dan moral semacam itu telah diterabas sedemikian rupa, dan ungkapan ‘segalanya boleh’ menemukan relevansinya. simpulan tulisan ini ingin membuktikan representasi seksualitas dalam dunia cyber. dari paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa seks lebih dipahami sebagai sebuah kesenangan dan komoditas. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbagai reportasi pelaku seksual menggambarkan bagaimana kesenangan akan hubungan seksual dipuja sedemikian rupa. sementara di sisi lain, seiring pemujaan seksualitas sebagai kesenangan itu, adalah seks sebagai komoditas. maka berbagai penawaran atau iklan pun menjual sebagai cara menjajakan tubuh dan seks. orientasinya tidak lain untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi atas aktivitas seks yang mereka lakukan. daftar pustaka abrahamson, paul r. 2002. with pleasure: thoughts on the nature of human sexuality. oxford university press. chaffee, stephen h, dan mirriam j. metzger, 2001. “the end of mass communication?” mass communication & society. 2001. 4(4). 365-379. kadir, hatib abdul. 2007. tangan dalam kuasa kelamin: telaah homoseks, pekerja seks, dan seks bebas di indonesia. yogyakarta: insist press. lievrouw, leah a dan sonia livingstone (eds.), 2006. handbook of new media: social shaping and social consequences of icts. updated student edition. london thousand oaks. new delhi: sage publications. winship, janice. 2011. “seksualitas untuk dijual”. dalam stuart hall, dorothy hobson, andrew lowe dan paul willis (eds.). budaya media bahasa: teks utama pencanang cultural studies 1972-1979. yogyakarta: jalasutra istiyanto, bekti. “menguak konsep diri perempuan pelacur di lokasi pariwisata baturaden, kabupaten banyumas” http://sbektiistiyanto.files.wordpress. com/2008/02/menguak-konsep-diriperempuan-pelacur.pdf monto, martin a. dan deana julka, “conceiving sex as commodity: study of arrested customers of female street prostitutes. western criminology review 10 (1), 1-14 (2009), http://wcr. sonoma.edu/v10n1/monto.pdf nurhadi, “realitas dalam dunia virtual” 2006, jurnal atma nan jaya, universitas katolik atma jaya jakarta, edisi januari-juni 2006, http://staff.uny. ac.id/sites/default/files/realitas%20 dalam%20dunia%20virtual.pdf suriadireja, purwadi “seksualitas dan ritual di gunung kemukus”. http://ejournal. unud.ac.id/abstrak/kemukus.pdf 195 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 195-226 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.44986. 195-226 the effect of network convergence on digital culture industry: model construction of network industrial economics and empirical study on china panqiang niu department of journalism and communication, shanghai university, china. email: panqiangniu@163.com anang masduki department of communication studies, universitas ahmad dahlan, indonesia. email: anang.masduki@comm.uad.ac.id xigen li department of journalism and communication, shanghai university, china. email: lixigen@shu.edu.cn filosa gita sukmono department of communication studies, universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia email: filosa@umy.ac.id abstract this paper constructs the model of network economics to study the effect of different levels of network convergence on the digital culture industry. then uses 196 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 regression models and mediating effect models to test the effect mechanism of network convergence on the digital culture industry of china. this paper used panel data to conduct an empirical study. the data in this paper were quarterly. the time range was from the first quarter of 2009 to the third quarter of 2013 for 19 quarters. the three data types in econometrics are time series data, crosssectional data, and panel data. the main conclusions are as follows. network convergence brings positive policy effects and adverse capital effects. the impact of network convergence on firm performance of the digital culture industry is not statistically significant, and this effect also has no indirect effects on the test of mediating effect. however, network convergence indirectly leads to the reduction of operating costs of the digital culture industry. the indirect effect is brought by the chain mediating effect of policy effect and capital effect. the study could provide a reference for other countries and regions. meanwhile, it can be used to analyze the impact of different media convergence on digital industries. keywords: network, convergence, digital, culture, industry introduction network convergence is defined as the efficient coexistence of the following three networks within a single network: video transmission, a telephone network, and data communication. in recent years, network convergence has significantly progressed. network convergence is called tri-network convergence in china. the executive meeting of the state council of china confirmed the tri-network convergence program in 2010 (the state council, 2010): two-way access between radio & television and telecommunications was attempted from 2010 to 2012. the digital culture industry (short for dci) belongs to the i.t. industry’s information transfer and intermediary sector. this paper considers that the digital culture industry is based on digital, multimedia, and network technologies and uses information and other resources to create, develop, distribute and consume products and information services. the digital culture industries include digital film and television production, digital games, digital animation, interactive entertainment, three-dimensional images, digital learning, digital publishing, digital collection, digital performance, network services, content software, etc. the rapid growth of dci is the result of the development of many factors. previous studies posited that the reason is mainly attributed to 197 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) two aspects. one aspect is the advancement of technology of the dci itself, e.g., digital processing and digital storage (tsai et al., 2008). the other aspect is the advancements in information systems infrastructure, e.g., the innovation of network technology (yong & so, 2008) and network convergence. the digital culture industry is one related sector with network convergence. in a general sense, network convergence will transform the digital culture industry’s industrial chain and value chain. however, few theoretical discussions on the effect mechanism of network convergence on the digital culture industry. therefore, this paper will conduct an in-depth study of this issue. nowadays the 14th five year plan of china clearly proposes to develop the digital economy in the post covid-19 era, the research of this paper has a certain reference value for policy-making of china, and also has a certain reference significance for other countries. the paper is organized as follows. section 2 is a literature review and theoretical basis. the paper builds a network industrial economics model in section 3. a theoretical framework and an empirical study based on chinese panel data are done in section 4. section 5 is the discussion. literature review a. literature review and theoretical basis a. effect of network convergence on digital culture industry growth convergence is not a newly conceived notion. mcluhan (1964) argued as early as the 1960s that telecommunications networks and information broadcasting would jointly create a ‘global village.’ farber and baran were the first to address the convergence issue in 1977 (lind, 2004). convergence was defined in various ways in the literature (ovum, 1999). it can be present at three different, although interrelated, levels: the technological level, the structural level, and the services and markets level (iosifidis, 2002). obviously, in this paper, convergence refers only to network convergence. the institution and policy of network convergence are essential content of study. for example, liu (2013) studies regulatory challenges and policy recommendations on china’s triple-network convergence plan; wu & leung (2012) explores the implementation of tri-network convergence in china from a new institutional analysis. 198 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 there are some comparative studies on the effect of network convergence. first, network convergence can promote the endogenous growth of the industry and form emerging industries by technical dissemination and realize the external expansion of the sector through industry restructuring (hacklin et al., 2005; brusoni & pavitt, 2003). for example, the convergence of three information industries (telecommunication, cable television, and internet) created the internet protocol television industry. second, network convergence forms a competitive market structure and competitive synergetic relationship. in the background of network convergence, the publishing, photoelectric and internet sectors all enable reading. therefore, competition occurs among enterprises within an industry and enterprises across different industries. third, network convergence will guide the upgrading of industry and promote the parallel development of industries. the emerging sectors that result from network convergence have high elasticity of demand and increased profitability. this trait will lead to the transfer of production factors from other sectors to emerging industries. therefore, network convergence will result in the recession of the traditional culture industry and the growth of the digital culture industry. network convergence is expected to serve as an enabler for new business models, and a means to reduce operations and management costs, and a platform for faster deployment of new multimedia applications (rost et al., 2011). it is generally agreed that the process of convergence between telecommunications, i.t., and broadcasting through its technological, organizational, and market/service aspects has a far-reaching influence on the sectors involved and on future socioeconomic settings. the converged network is a critical player in e-business and the next-generation applications currently being developed for the growing digital economy (moyer & umar, 2001). technological, economic, and social drivers have caused the telecommunications market to converge, with boundaries between diverging technologies, industries, and services becoming blurred (ioannis, 2009; miyazaki & giraldo, 2015). convergence will bring new business models and supply chain structures for the digital culture industry (francis, 2009). network convergence will broaden the communication channels of the digital culture industry, stimulate its market demand, and promote its 199 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) upgrade (gao, 2014). there is also some research to focus on network convergence in specific digital culture industry sectors. in the studies on the impact of network convergence on digital publishing, network convergence will promote industrial convergence and provide new publishing channels and terminals for digital publishing (tang & xiao, 2013). in network games, network games may become a catalyst between the internet and broadcasting networks and serve the public through mobile platforms and terminals (qin, 2014). regarding digital music, the favorable effect of network convergence is that it facilitates the communication of digital music on each platform (song, 2014) and extends more personalized music services. as shown in the literature review above, there have been basic studies on network convergence in the digital culture industry. these related studies have made some progress. however, the research has some limitations. at first, most studies have not formed a systematic theory or mechanism on the effect of network convergence. secondly, network convergence will not occur overnight, and it is a process rather than an event (hu, 2007). network convergence has various degrees (kim, 2010; whitt, 2004; patel, 1992; napoli, 2001). however, many related studies did not offer a dynamic perspective to analyze network convergence in other industries. thus, this paper aims to investigate the effect of different levels of network convergence on the digital culture industry and the effect mechanism. b. theoretical basis for analyzing the effect of network convergence this paper will use the economics of network industries, neoinstitutional economics, and new institutional economics to construct the theoretical basis of the effect mechanism of network convergence on the digital culture industry. the research object of network industries economics is infrastructure industries with a network structure, such as communication networks and transportation networks. the economics of network industries studies incentive regulation and market competition (shy, 2001). the government’s goal to promote network convergence is to build a competitive market structure for the communication industry. the communication network is the infrastructure of the 200 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 digital culture industry, and consumers must consume the digital culture industry through a communication network. according to the economics of network industries economics, the market structure of the communication industry is different before and after network convergence, and this difference is reflected in the price and service quality of the communication industry. at the same time, this difference will be delivered to the digital culture industry, which will affect the price, supply, and demand of digital content products. based on the model of network industries economics constructed, this paper will first study the effect of network convergence on the price, supply, and demand of digital content enterprises in change from one network to the convergence of three networks. according to the economics of network industries, the following paper will study network convergence on price, supply, demand, product quality, consumer utility, etc. although network industry economics is suitable for studying the influence of network convergence, the main body of network industry economics is still a continuation of the research paradigm of neoclassical economics and takes price as the critical factor. the research of neoclassical economics is based on the given parameters such as preference, institution, etc. these hypotheses have some defects in studying the influence of network convergence. under the influence of network convergence, the institution is changing, and policy regulation is an essential factor that affects the in-depth development of network convergence. in order to promote the development of network convergence, it is necessary to reform some institutions or policies (liu, 2013). therefore, this paper needs to use neo-institutional economics and new institutional economics to make up for the deficiency of the network industries economics model. neo-institutional economics emphasizes the incompleteness of the market role and highlights the role of government intervention in the economy and practical policies. therefore, to adapt to the development of network convergence, the digital culture industry needs the intervention of government policy, which provides a theoretical basis for the government to make a series of industrial policies to develop the digital culture industry. the study of new institutional economics is relatively more in-depth and specific. according to the theory of enterprise boundaries in new institutional economics, the 201 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) effect of network convergence on the digital culture industry can be seen as expanding the enterprise boundaries of resource allocation and reducing the transaction costs of the digital culture industry. according to the property-rights theory of new institutional economics, network convergence in the digital culture industry can be seen as changing its property-rights structure. effective design of property rights will improve resource allocation efficiency and industrial innovation. neoinstitutional economics and new institution economics will be adapted in the research hypothesis and empirical study. b. analytical model of network industries economics to study the effect of the different levels of network convergence on the digital culture industry, this paper divides network convergence into three groups, which are “no convergence of networks,” “partial convergence of networks,” and “full convergence of networks.” in the “no convergence of networks” condition, there is no business overlap between the internet, telephone networks, and television networks. thus, consumers can only choose one network to consume the digital content products. in the “partial convergence of networks,” the consumers can partially choose other networks to consume the digital content products. however, the range and function of the choices are limited. when networks are fully converged, network operators compete freely in the market. thus, the consumers may consider different networks according to the price and services when they consume the digital content products. a. no convergence among the networks suppose that there is number of consumers buy digital content products from enterprise a, and a consumer spends , part of the consumer’s wages, to consume the digital content products. the networks and digital content products can be considered two complementary products in the economics of network industries. only two types of products are used together; thus, the consumers can experience the consumer effect. in reality, the consumption of these products is complicated. for online games, e-books, and digital audio and video products, all types of networks require a subscription to specific channels, and digital content products require the use of pay-per-view services. however, there are some special conditions. for 202 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 example, some digital cartoons may be sponsored by advertising companies, and the consumers only pay for the network service. as a simple model, people believe that the expenditure includes two separate parts. one part is to buy networks, and the other part is to purchase digital content products. suppose that the consumer pays p b to access network b; as a consequence, the costs for the consumer for the digital content products is . suppose that is the fixed cost of the digital content enterprise. is the price of the digital content product. the number of digital content products can then be determined. (1) in this formula, is the number of digital content products, is the number of consumers, and is the consumer’s wages to buy networks and digital content products. is the cost for the consumer to access network b, and is the cost of the digital content products. is the fixed cost of the digital content enterprise. this formula reveals the following proposition. proposition (1): the equilibrium number of the digital content products produced by the digital content, the enterprise is in direct proportion to the number of consumers and the total expense . however, it is inversely proportional to the fixed cost of digital content enterprises and the price for the network operators. the utility function of the consumer can be expressed as (2) in the formula above, is the utility function of the consumer, is the preference of the consumer, and is the price of the digital content product. assume that the digital content enterprises know the consumer’s utility and thus set the price for the highest price that the consumer is willing to pay; the highest price is . the equilibrium number can be obtained. (3) 203 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) in the above formula, denotes the highest price of the digital content product, and the meaning of following is similar. formula (3) is plugged into equation (1), and the highest price can be obtained. (4) this equation reveals the following proposition: proposition (2): the price of the digital content, products are inversely proportional to the price of the network operators and the fixed cost of the digital content enterprises, and it is in direct proportion to the consumer’s preference , expenditure and the number of consumers. formula (4) is plugged into formula (1), and the equilibrium number can be obtained. (5) this formula reveals the following proposition: proposition (3): the equilibrium number of the digital content, products are in direct proportion to the consumer’s expenditure , the number of consumers and the price of digital content products. it is inversely proportional to the consumer’s preference and the fixed costs of the digital content enterprises. the fixed costs of the digital content enterprises can be obtained through equation (4). (6) this formula can reveal proposition (4): proposition (4): the fixed cost of digital content enterprises is inversely proportional to the price of the network operators. propositions (1), (2), (3), and (4) can be summarized as follows: the price of the digital content, the product is in direct proportion to the price of the network operators, and it is inversely proportional to the fixed costs of the digital content enterprises. it directly relates to the consumer’s preference , expenditure and the number of 204 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 consumers. the equilibrium number of digital content, products are in direct proportion to the number of consumers, the expenditure of consumers, the total expenses of the consumer and the price of digital content products. it is inversely proportional to the fixed costs of digital content enterprises, the consumer’s preference and the price of the network operators. to summarize, the higher price of the network and the higher fixed costs of the digital content enterprises are unfavorable to the development of the digital culture industry. however, a more significant number of consumers and the higher expenses paid by the consumers can promote the development of the digital culture industry. b. partial interconnection among three networks assume that digital content enterprise a, network operators b, and network operators c are in the same market. furthermore, there is a difference between the b network and the c network; that is to say, network c can only provide part of network b’s service. because a similar network service is provided, network operator c is the competitor of network operator b. assume that network b is dominant. network c is in a lower position. from this point of view, the competition between network operators b and c forms a stackelberg model. the result of this model is that the service provided by network operator c is half of that of network operator b. we assume that the prices of the service supplied by two network operators are equal. meanwhile, the cost of the service provided by the two network operators is , which is different from the price . thus, the utility function of the consumer is as follows: that is, (7) in this utility function of the consumer, because the result of the competition between two network operators, b, and c, the service of network operator b is 2/3 of the market, and the benefit of network operator c 205 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) accounts for 1/3 of the market. we can assume that the number of digital content, products are from the service of operator b and comes from the service of operator c when the consumer buys the number of digital content products. the consumer pays for a network service at the same time; that is, the price of the network service is . we assume that the market-clearing price of the network operator is . therefore, the former price of network operator b is , and is the number of network services. therefore, (8) the market-clearing price of network operators b and c is as follows. (9) formula (8) is plugged into formula (9). (10) because the number and pride of the network service must be greater than 0, can be obtained with formula (7). similarly, — that is to say, (11) formula (10) is plugged into formula (7), (12) the following result can be obtained by comparing two utility functions, (2) and (12). (13) we then obtain proposition (5): proposition (5): consumers can obtain more services under the partial convergence of networks condition than under the condition of no convergence of networks. in this case, the number of products provided by the digital content enterprises is as follows. 206 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 (14) comparing (14) and formula (1), can be obtained. thus, proposition (6) is as follows: proposition (6): consumers are willing to buy more digital content products under the partial network convergence condition than under the condition of no convergence of networks. similarly, if the price of digital content products is the maximum price consumers are willing to pay, the following formula (15) can be obtained. (15) equation (15) is plugged into equation (14). (16) compare the price of the digital content product under the no network convergence and partial network convergence conditions; that is to say, compare formula (16) and formula (4); can be obtained. thus, we have proposition (7): proposition (7): the price of digital content products is reduced from the no network convergence condition to the partial convergence condition. the fixed cost of the digital content, the enterprise can be obtained by formula (16). (17) compare the fixed cost under the no network convergence and partial network convergence; that is to say, compare formula (17) and formula (6); is obtained. the result reveals the following proposition: proposition (8): the fixed costs of the digital content enterprises increase from the no network convergence condition to the part network convergence condition. 207 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) the proposition shows that partial network convergence can encourage the enterprise to increase fixed costs for r&d and the innovation of digital products. to summarize the above analysis, some results can be obtained. from no network convergence to partial network convergence, the service price of the network operators and the cost of the digital content products all decline. the number of digital content products that the consumer is willing to buy and consumer utility all increase. meanwhile, digital content enterprises are also ready to increase fixed costs for r&d and product innovation. in short, a partial network convergence can promote the development of the digital culture industry. c. complete network convergence when the networks make complete interconnections, network operators b and c can freely match digital content enterprise a. hence, the competitive position between b and c is equal. thus, we can project that the competitive result between b and c is that the price of the two networks services is similar, and the number of the two network services is also equal; that is to say, and . based on the cournot model, the market-clearing price of the network, service is as follows under the complete network convergence condition. (18) formula (8) is plugged into formula (18). thus, formula (19) can be obtained. (19) the consumer’s utility function is as follows under the complete network convergence condition: (20) similarly, can be obtained. proposition (9) is as follows: proposition (9): higher levels of network convergence denote more excellent utility for the consumer. under these circumstances, the number of digital content products provided by the enterprises can be found. 208 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 (21) when comparing the number of products provided by digital content enterprises under the no network convergence, partial convergence, and complete convergence conditions, we find that . thus, proposition (10) is as follows. proposition (10): higher levels of network convergence denote a higher number of digital content products provided by enterprises. similarly, the highest price for digital content products that consumers are willing to pay can be obtained. (22) similarly, we can find , so proposition (11) is as follows: proposition (11): higher levels of network convergence denote lower prices of digital content products. in formula (22), we obtain (23) similarly, is obtained. proposition (12) is as follows: proposition (12): when the levels of network convergence are higher, digital content enterprises are willing to invest higher fixed costs to modernize their digital content products. in summary, with the higher levels of network convergence, the service price of the network operators and the product price of the digital content enterprises all decline, and the digital content enterprises are willing to provide more products. the number of digital content products that consumers are eager to buy and their utility all increase. digital content enterprises and social capital are also willing to invest more money to improve the quality of their digital content products or develop new products. 209 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) c. application of the theory of network convergence and the hypotheses the institution is a widespread habit of thinking in neo-institutional economics, while routine is lagging and technology is forward. in reality, the development of network convergence is also the same. in many countries’ practice of network convergence, technology development was the first, but the regulatory policy was gradually liberalized. therefore, the result of network convergence is based on the development of technology and the subsequent deregulation. according to neo-institutional economics, the optimal resource allocation may improve industrial or public efficiency through policy adjustment and government intervention (khalil, 1993). for the digital culture industry, the essence of network convergence is to change the infrastructure of the digital culture industry. to respond to this change, the role of the market may be incomplete, and the government needs to make relevant policies to make up for it. china, for example, announced network convergence, followed by several policies related to the digital culture industry (gao, 2013). therefore, hypothesis 1 is proposed. h1: network convergence has promoted the policy formulation related to the digital culture industry. that is, network convergence has policy effects. in the above model of network industries economics, we have drawn that network convergence will bring more social capital for the digital culture industry. in addition, according to new institutional economics (nabli and nugent, 2006), network convergence will affect resource allocation structure. in the input elements of the digital culture industry, capital has higher liquidity and faster response speed, and talent and technology, and other factors often rely on the development of money (cao, 2015). the network convergence and the policy adjustment of the digital culture industry have allowed the capital to get a higher rate of return. at the same time, the flow to the sectors with higher returns is also a manifestation of the improvement in the efficiency of capital allocation (wurgler, 2000). in 2012, for example, some publishing groups in china set up digital media companies or digital publishing departments after the pilot policy of tri-network convergence and the government’s approach to vigorously develop the digital culture industry (tu, 2012). thus, hypothesis 2 and 3 is proposed. 210 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 h2: the network convergence promotes the capital to flow to the digital culture industry. that is, the network convergence has the capital effect. h3: the policy effect of network convergence also has a positive impact on the capital. based on a proposition (11), hypothesis 4 is raised. h4: the network convergence may reduce the operation cost of digital content enterprises. in the above model of network industries economics, we have drawn that network convergence is beneficial to decreasing the communication industry’s price. this price is a part of the cost of the digital culture industry. the theory of new institutional economics lies in the transaction cost. various forms of the institution result from the efforts to save the transaction cost (nabli and nugent, 2006). network convergence and the policy adjustment of the digital culture industry reduce the transaction cost of the digital culture industry. the exact impact of capital will also change the ownership of digital content companies, affecting the change in transaction costs. therefore, hypotheses 5 and 6 are proposed. h5: the policy effect of network convergence may significantly reduce the operating costs of the digital culture industry. h6: the capital effect of network convergence may significantly reduce the operating costs of the digital culture industry. the theory of institutional innovation is a branch of new institutional economics. the development of new technology must establish a systematic property-right institution to raise the private rate of return of creation and make it close to social income. from this theory, the policy effect is helpful to promote the innovation of the digital culture industry. social capital is a crucial factor in determining the success of technical cooperation and technological innovation. it is also a basic form of resource allocation (cao, 2015). therefore, we can think that the capital effect is beneficial to the innovation of the digital culture industry. previous studies support this view as well. for example, yang (2011) proposed that the digital publishing industry is an “adhesive” high-tech industry. at present, the development of the digital publishing industry belongs to the “input” mode of driving growth, and venture capital has the attribute of technology suppliers to the scale growth of the digital publishing industry. because it is challenging to obtain digital content industrial innovation data, this paper does not test the impact of policy effect and capital effect on industrial 211 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) innovation. this paper only puts forward the following hypotheses. in the above model of network industries economics, we have drawn that cost reduction of the digital culture industry may improve firm performance. so hypothesis 7 is proposed. h7: the reduction of the operation cost of the digital culture industry may improve the performance of the sector. in addition to the above seven hypotheses proposed by the previous relevant research. firstly, in the above hypotheses, the only operating cost directly affects the firm performance. in industrial organization theory, adjustment of industrial policy and the capital market could improve the strong performance. then whether does policy effect, and capital effect have a significant direct impact on the firm performance? secondly, whether a series of middle variables from network convergence to firm performance significantly affects the implications? the questions are as follows. q1: whether the policy effect has a significant direct impact on the firm performance of digital content industries. q2: does the capital effect have a significant direct impact on the firm performance of digital content industries. q3: whether policy effect, capital effect, and operating cost significantly mediate network convergence and firm performance. and whether does policy effect and capital effect have a significant mediating impact between network convergence and operating cost. based on the above analysis, this paper proposes the theoretical framework of the effect mechanism of network convergence on the digital culture industry, as shown in figure 1. figure 1. the theoretical framework of effect mechanism of networks convergence on the digital culture industry q2 q1 h7h6h5h3h2 h1 levels of network convergence policy effect capital effect operating cost firm performance 212 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 methods a. sample and data collection this paper takes china as the object of empirical study. the relevant departments of the chinese government have long recognized the importance of network convergence. on mar15th, 2001, tri-network convergence was presented in the chinese tenth five-year plan. however, it did not enter a substantial development stage. chinese ex-premier wen jiabao chaired a state council executive meeting on january 13, 2010, decided to accelerate the convergence process between telecommunication networks, broadcast networks, and the internet, and set a five-year goal to promote tri-network convergence with a pilot and promotion substantially. on june 30, 2010, the chinese state council identified 12 pilot cities for the tri-network convergence. on january 15, 2012, it identified 42 cities as the second pilot area. tri-network convergence in china has made a specific breakthrough for business. in particular, many new companies are appearing; such as internet protocol television, interactive t.v., and mobile t.v. however, full tri-network convergence has not been realized in china. in addition, its market and operations systems are not sufficiently mature. thus, full network convergence must wait several years for network construction (rong, 2014). the empirical study chose listed firms in china as a sample for two reasons: these listed firms have a specific scale and representation in digital content industries. some authoritative databases can easily collect the most comparable data of the listed firms with high reliability. the selection criterion for the firms is that their main business must belong to the digital culture industry and must be listed firms. thus, 31 listed firms in china meet these criteria. the collected data come from the chinese csmar database. gta information technology co., ltd. developed a csmar database according to the international database criteria of crsp and compustat. this research database is specifically aimed at china’s economic and financial fields. it includes 11 series, including economic studies, industry studies, company studies, stock markets, fund markets, bond markets, derivative markets, overseas markets, and special assignments. the csmar database is used in china and accepted as a wharton study service system by the wharton school in the u.s. and is used by famous universities, such as princeton university and the university of chicago. the database can satisfy the needs of many researchers and is an essential tool of empirical study. 213 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) this paper used panel data to conduct an empirical study. the data in this paper were quarterly. the time range was from the first quarter of 2009 to the third quarter of 2013 for 19 quarters. the three data types in econometrics are time series data, cross-sectional data, and panel data. time series data can show multiple periods and reflect the trends of the study objects; however, they can only study one sample. the cross-sectional data can look at various variables; however, they can only observe a one-time period. by contrast, panel data can keep multiple models and periods. panel data, also called longitudinal data or cross-sectional time-series data, are data where numerous cases were observed at two or more periods (stock et al., 2003). the digital culture industry is an emerging industry, and the development time of tri-network convergence is shorter in china. therefore, time-series data are not appropriate. furthermore, there are only 31 firms that meet the above criteria. thus, cross-sectional data are not ideal. in summary, panel data are more suitable. b. variables and measurement an econometric model is used in testing h1-h7 and q1-q3. to test these research hypotheses and questions, the related variables need to be proposed. tobin’s q has often applied abroad in studying firm performance (bardhan et al., 2013). however, many chinese scholars often use the rate of return on common stockholders’ equity (abbreviated as roe) to study firm performance based on china’s national conditions. thus, this paper also uses roe to represent strong performance. meanwhile, the report uses the operation expense rate as the operating expense index of digital content enterprises. the operation expense rate is the proportion of operating expenses and revenues. because the csmar database does not have data on corporate capital injections, this paper replaces it with another related indicator: corporate financial leverage. if there is a large amount of low-cost capital available for firms to choose from, its use of high-cost-based economic power, such as loans, will become smaller. after controlling the debt variables, the supply level of industrial capital is negatively related to financial leverage. the lower the economic power, the higher the supply level of industrial capital. in addition to these indicators, listed companies’ assets and liabilities are also available in the chinese csmar database. among all variables, the chinese csmar database cannot provide the values of network convergence level and the development policy of the digital culture industry. government regulation is the most significant influencing 214 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 factor to the development of the tri-network convergence of china. the historical separation between telecommunications and television and the strict regulation has resulted in an asymmetric market in which phone companies control the conduit and broadcasters dominate the content (liu, 2013). the adoption and implementation of government policies play a vital role in promoting tri-network convergence in china (mi, 2015). every pilot scheme can be considered as a milestone of the progress of tri-network convergence. thus, this paper believes that network convergence in the second pilot stage is more significant than in the first pilot stage. tri-network intersection in china was not allowed before july 2010. thus, in this study, the value of the tri-network convergence variable was set at 0 before july 2010. twelve cities served as the first pilot group to provide two-way broadcasting and telecommunication service after july 2010. the 48 towns became the second pilot group in january 2012. however, the pilot tasks in 2012 were different from the pilot tasks in 2010. the pilot reform in 2012 resulted in a significant breakthrough. china telecom, china unicom, and china mobile all obtained a “permit of information network audiovisual program” and “permit of radio/ t.v. program production” issued by the state administration of radio film and television. china telecom and china unicom operated network audio-visual programs, mobile television distribution, and iptv transmission services. in contrast, china mobile was permitted to operate the first two services only. if the value of the tri-network convergence variable was one from july 2010 to december 2011, its value could be considered to be two after january 2012. the buy two only represents higher convergence levels of tri-network. it cannot describe the full tri-network convergence according to the current status of trinetwork convergence in china. concerning policy effect, this paper measures the cumulative number of policies to promote the development of the digital culture industry formulated by the relevant national or local government departments under integrating the three networks. the measurement of variables is presented in table 1. table 1. variables and measurement dependent variables measurement firm performance it can be represented by roe (the abbreviation of “rate of return on common stockholders’ equity). and roe is computed by dividing the net income by the shareholder’s equity. it measures the success of a digital content company in generating revenue for the benefit of common stockholders. 215 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) dependent variables measurement independent variable and mediator variables measurement network convergence it has been explained in the body text. the value of network convergence is 0 before the policy of the first pilot group is issued. the value of network convergence is one after the procedure of the first pilot group is issued and before the policy of the second pilot group is issued. and the value of network convergence is two after the policy of the second pilot group is given. policy effect it is the digital culture industry policy that relative government departments issue in response to network convergence. this paper uses a cumulative quantity of policy to measure policy. because the first stage of the procedure is still practical after the second stage of policy is issued. capital effect financial leverage uses debt to increase the expected return on equity, and it is measured by the ratio of debt to debt plus equity. although a company with financial leverage that is too high will risk bankruptcy, this is not always negative; a certain level of economic power can increase the shareholders’ return on investment. operating cost operation expense rate can represent it. operation expense rate is the proportion of operating expense and revenues. control variables measure assets total assets are the sum of all cash, investments, furniture, fixtures, equipment, receivables, intangibles, and any other valuable items owned by the digital content company. 216 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 dependent variables measurement liability liability refers to the enterprise from past transactions or events expected, which will lead to the outflow of economic benefits from the enterprise’s current obligations. c. descriptive statistics the summary descriptive statistics of the sample are as follows (see table 2). when the level of network convergence increases from 0 to 2, the mean values of assets and policy effect continuously improve, and the mean values of operating cost and capital effect constantly decrease. in contrast, the mean values of firm performance were unstable. with the gradual deepening of network convergence, the mean values of strong performance increased and then decreased. whether the development trend of these variables is caused by network convergence can be tested by empirical study. table 2. descriptive statistics network convergence n minimum maximum mean std. deviation firm performance 0-2 453 -0.86 1.58 0.04 0.12 2 204 -0.86 0.15 0.04 0.07 1 138 -0.59 1.58 0.07 0.19 0 111 -0.42 0.31 0.01 0.09 operating cost 0-2 498 0.32 1.78 0.70 0.17 2 216 0.32 1.78 0.66 0.17 1 157 0.33 1.02 0.70 0.15 0 125 0.38 1.57 0.76 0.17 capital effect 0-2 503 0.02 3.04 0.43 0.43 2 216 0.04 1.89 0.36 0.26 1 162 0.02 3.04 0.42 0.43 0 125 0.04 2.67 0.57 0.61 217 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) network convergence n minimum maximum mean std. deviation policy effect 0-2 500 0.0 26.0 10.17 9.42 2 216 14.0 26.0 19.88 4.98 1 1.0 10.0 5.01 2.94 1.0 0 126 0.0 0.0 0.00 0.00 network convergence 0-2 506 0 2 1.18 0.81 2 216 2 2 2 0 1 163 1 1 1 0 0 127 0 0 0 0 ln(assets) 0-2 503 13.08 23.39 21.51 1.21 2 216 17.92 23.39 21.81 1.01 1 162 13.08 23.30 21.30 1.46 0 125 18.39 23.18 21.27 1.06 ln(liability) 0-2 503 11.51 22.93 20.37 1.34 2 216 17.92 22.93 20.57 1.22 1 162 11.51 22.76 20.13 1.61 0 125 17.51 22.63 20.33 1.09 results and discussion a. result the panel data can be analyzed by a fixed-effect model and random effect model in econometrics. the question as to which model is more suitable for the panel data of this paper can be answered by the econometrics test. software stata 12.0 is applied in test h1-h7, which estimates econometric models. in model 1, the main body of policy effect is the government. the government pays more attention to the scale and influence of the digital culture industry, so the firm’s assets can be an independent variable. the main body of the capital effect is the capital market. the debt ratio is an essential factor of the market investment so that the liability can be an independent variable. in addition, because the numerical values of assets and liability are tremendous, adding a natural logarithm to assets and liability in regression. the result is shown in table 3. 218 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 table 3. fixed and random effects estimation results of empirical study model 1 policy effect model 2 capital effect model 3 operating cost model 4 firm performance fixed effect random effect fixed effect random effect fixed effect random effect fixed effect random effect network convergence 9.897*** (0.263) 10.255*** (0.243) -0.071* (0.031) -0.072* (0.031) -0.006 (0.01) -0.006 (0.01) 0.011 (0.012) 0.018 (0.013) policy effect -0.002 (0.003) -0.002 (0.003) -0.0004 (0.001) -0.0005 (0.001) -0.0003 (0.001) -0.001 (0.001) capital effect 0.061* (0.024) 0.060* (0.023) -0.217*** (0.029) -0.046* (0.023) operating cost 0.048 (0.058) -0.107** (0.037) ln(assets) 1.366*** (0.282) 0.426*** (0.161) -0.176*** (0.018) -0.170*** (0.017) -0.080** (0.027) -0.022 (0.017) ln(liability) 0.060*** (0.016) 0.061*** (0.015) 0.111*** (0.014) 0.111*** (0.013) 0.036 (0.022) 0.015 (0.015) hausman (chi2) 17.26 1.87 8.05 108.79 hausman (prob>chi2) 0.0002 0.5999 0.1535 0.0000 note: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. the hausman test is first performed before the hypothesis test. in the “policy effect” model as a dependent variable, chi2=17.26 and prob>chi2=0.0002 of hausman; thus, a random effect model cannot be rejected and is more appropriate as an estimation model. in the random effect estimation model of “policy effect,” the regression coefficient of the “network convergence” variable is positive; moreover, it is statistically significant at the level of 1%. hypothesis 1 is supported. in the “capital effect” model as a dependent variable, chi2=1.87 and prob>chi2=0.5999 of hausman, a fixed-effect model is more appropriate as an estimation model. in the fixed effect estimation model of “capital effect,” the regression coefficient of the “network convergence” variable is statistically significant. however, it is harmful and contrary to hypothesis 2. in addition, the effect of the “policy effect” on the “capital effect” is not statistically significant. 219 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) therefore, hypothesis 3 is not supported. in the “operating cost” model as a dependent variable, chi2=8.05 and prob>chi2=0.1535 of hausman, a fixed-effect model is more appropriate as an estimation model. in the fixed effect estimation model of “operating cost,” the regression coefficients of “network convergence” and “policy effect” aren’t statistically significant. therefore, hypothesis 4 and hypothesis 5 aren’t supported. there is a significant positive effect between “capital effect” and “operating cost.” the result is opposite to hypothesis 6. in the “firm performance” model as a dependent variable, chi2=108.79, and prob>chi2=0.0000 of hausman, a random effect model is more appropriate as an estimation model. in the random effect estimation model of “firm performance,” the regression coefficient of the variable “operating cost” is -0.107. moreover, it is statistically significant. hypothesis 7 is supported. the “policy effect” regression coefficient isn’t statistically significant, and the regression coefficient of “capital effect” is -0.046. moreover, it is statistically significant. the paper uses the process plugin of spss to study of mediator effect of the variables. the result is table. 4. because the signs of bootllci and bootulci of all paths are different, all indirect effects are not significant. the indirect effects of network convergence on operating cost in table 5. only the indirect effect of “policy effect → capital effect” as mediator variables is significant in all paths. table. 4 indirect effects of network convergence on firm performance paths of indirect effects effect bootse bootllci bootulci path 1: network converge→policy effect→firm performance -.0152 .0110 -.0378 .0054 path 2: network converge→capital effect→firm performance .0081 .0081 -.0070 .0256 path 3: network converge→operating cost→firm performance -.0003 .0015 -.0040 .0025 path 4: network converge→policy effect→capital effect→firm performance -.0020 .0042 -.0110 .0069 path 5: network converge→policy effect→operating cost→firm performance .0000 .0010 -.0017 .0025 path 6: network converge→capital effect→operating cost→firm performance -.0010 .0039 -.0087 .0077 220 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 paths of indirect effects effect bootse bootllci bootulci path 7: network converge→policy effect→capital effect→operating cost→firm performance .0003 .0016 -.0039 .0035 total -.0101 .0119 -.0340 .0125 table. 5 indirect effects of network convergence on operating cost paths of indirect effects effect bootse bootllci bootulci path 8: network converge→policy effect→operating cost 0.044 0.043 -0.041 0.128 path 9: network converge→policy effect → capital effect→operating cost -0.177 0.08 -0.328 -0.015 path 10: network converge→capital effect→operating cost 0.064 0.063 -0.066 0.186 total effect -0.069 0.058 -0.183 0.043 this paper summarizes the effect mechanism of network convergence in china on the digital culture industry based on the above results, as shown in figure 2 below. figure 2. test result on effect mechanism of network convergence on the digital culture industry in china b. discussion this paper applied network industry economics and institutional economics to study the effect mechanism of network convergence on the digital culture industry. for the development of the digital culture industry, network convergence is an external technological or institutional breakthrough. the 221 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) effect of network convergence on the digital culture industry is complicated. however, many previous studies neglected the complex relation between network convergence and the digital culture industry. this paper introduced policy, capital, and operating cost factors to explain the complicated connection. in theory, network convergence is significantly related to the development policy of the digital culture industry and the capital investment of the digital culture industry. that is, the network convergence can produce significant policy effects and capital effects. meanwhile, the policy effect and capital effect of network convergence have a negative relationship with the operating costs of the digital culture industry. that is, they will reduce the operational costs of digital content firms. finally, there is a negative correlation between the operating costs of digital content firms and their performance. that is, the cost reduction of digital content firms can improve their performance. the empirical study does not support the partial theoretical views. the development of network convergence has promoted relevant government departments to develop many development policies for the digital culture industry. however, the empirical results showed that policy effect has no significant negative relationship with the operating cost of the digital culture industry, and it has no meaningful positive relationship with firm performance. therefore, it can be considered that the policy effect does not directly reduce the cost of the digital culture industry and increase its performance. the development of network convergence may cause more capital to flow into the digital culture industry in theory. however, statistics showed that investment in the digital culture industry decreased in china’s network convergence. the empirical results also showed that network convergence has a significant negative effect on capital effect. this conclusion is also inconsistent with hypothesis 2. the reason may be related to the economic situation at the time. under the background of the continued impact of the 2008 financial crisis, the capital side was more cautious in the investment of the digital culture industry. the empirical results also showed that the capital effect has a significant positive impact on the operating cost of the digital culture industry. that is, the capital effect increases the operating cost of the digital culture industry. the possible reason is that most of the capital is primarily short-term investments, which causes rising transaction costs. on the other hand, the policy effect has no significant impact on capital effects, which shows that the market is not very optimistic about the impact 222 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 of network convergence on the digital culture industry. that is, the return on investment is not high. empirical research has also concluded that the capital effect has a significant negative impact on firm performance. in the regression analysis of table 3, the impact of network convergence on the operation cost of the digital culture industry is not statistically significant. however, the test of mediating effect in tables 4 and 5 found that network convergence has a significant indirect impact on reducing the operating cost of the digital culture industry, and policy effect and capital effect play a partial mediating result between network convergence and operating cost digital culture industry. however, policy effect and capital effect are not parallel mediating effects but mediating chain effects. in-network convergence, the separate capital effect or separated capital effect could not reduce the operating cost of the digital culture industry. the impact of network convergence is that policy effect influences capital effect, and then capital effect influences the operation cost of the digital culture industry. the path of mediating impact is as follows; network converges→policy effect → capital effect→operating cost. conclusion it is concluded that the effect of network convergence on firm performance of the digital culture industry is not statistically significant in the regression analysis, and this effect also has no indirect impact on the test of mediating effect. in the regression model with firm performance as the dependent variable, only the operating costs of digital content companies significantly negatively affect strong performance. therefore, it can be concluded that network convergence indirectly leads to the reduction of operating costs of the digital content companies, and the removal of operating expenses may improve the firm performance. there are three theoretical contributions to this study. first, this paper regards network convergence as a gradual development process rather than an overnight process, which is mentioned in this paper’s model derivation and empirical research. the second is to draw lessons from the theories of institutional economics to put forward the policy effect and capital effect that were few mentioned formally in the past-related studies. moreover, the empirical research of this paper drew that the significant indirect impact of network convergence on the operating cost of digital content companies is brought by mediating chain effect of these factors. all in all, the novelty of this paper is as follows. this paper tested the impact of progressive network 223 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) convergence from the perspective of evolution. most empirical studies adopted cross-sectional data to test the mediating effect, while this paper uses panel data. there is three research direction in the future. first, some frontier technologies such as a.i., which are related to network convergence, are also fundamental driving forces for the development of the digital content industry. therefore the relationship among a.i., network convergence, and the digital content industry is an important research direction. second, some theories of media convergence can be tried to study this question of this paper besides industrial network economics and related economics. at last, the reference of chinese experience to indonesia on network convergence and digital content industry is a good research field. references bardhan, i., krishnan, v., & lin, s. (2013). research note-business value of information technology: testing the interaction effect of i.t. and r&d on tobin’s q. information systems research, 24 (4), 1147-1161. brusoni, s., & pavitt, k. (2003). problem solving and the co-ordination of innovative activities. the university of sussex, spru electronic working paper series, 93. cao, s. f. (2015). the change of media industry driven by capital and policy. science & technology for china’s mass media. (9),86-91. chen, p. (2011). upgrading strategy for t.v. content industry in triple-play environment. tv research, (1), 17-20. francis, m., thomas, a., thompson, g., & rowlands, h. (september 9-11, 2009). convergence and the digital culture industry: new business models and supply chain structures for a volatile new digital landscape. logistics research network annual conference: volatile and fragile supply chains. cardiff university. gao, c. (2014). development of digital culture industry of china in the background of tri-network convergence. business age, 23, 125-127. gao, d. (2013). market structure and competitive behavior of digital culture industry under tri-network convergence. master thesis of southeast university. hacklin, f., raurich, v., & marxt, c. (2005). implications of technological convergence on innovation trajectories: the case of the ict industry. international journal of innovation and technology management, 2(3), 313224 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 330. hu, h. (2007). network convergence: services, applications, transport, and operations support. wiley. ioannis, m. (2009). information, telecommunication technologies and media convergence challenges: perspectives on the creative content industries. vub press. iosifidis, p. (2002). digital convergence: challenges for european regulation. the public, 9(3), 27-48. khalil, e. l. (1993). economic behavior and institutions. international review of economics & finance, 2(4),429-432. kim, s. (2010). research in convergence: a literature analysis. journal of research and practice in information technology, 42(3), 191-205. lind, j. (2004). convergence: history of term usage and lessons for firm strategists. paper presented at the 15th biennial its conference. liu, c. (2013). examining china’s triple-network convergence plan: regulatory challenges and policy recommendations. government information quarterly, 30(1), 45-55. mcluhan, m. (1964). understanding media. routledge. mi, l.j. (2015). research review of tri-network convergence: from concept to operation. editorial friend, (1), 25-28. miyazaki, k., & giraldo, e. (2015). innovation strategy and technological competence building to provide next-generation network and services through convergence–the case of ntt in japan. asian journal of technology innovation, 23 (sup1), 74-92. moyer, s., & umar, a. (2001). the impact of network convergence on telecommunications software. ieee communications magazine, 39 (1), 78-84. nabli, m. k., nugent, j. b. (2016). the new institutional economics and its applicability to development. world development, 17(9),1333-1347. napoli, p. (2001). foundations of communications policy: principles and process in the regulation of electronic media. cresskill, nj: hampton press. ovum. (1999). fixed-mobile convergence service integration and substitution. patel, v. (1992). broadhand convergence: a view of the regulatory barriers. telecommunications policy, 16(2), 98-104. 225 the effect of network convergence on digital ... (panqiang niu, anang masduki, xigen li, filosa gita sukmono) qin, m. (2014). network game: an important centre and pulling power of trinetwork convergence. beauty and times (early), (7), 56-59. rong, h. (2014). learning from foreign experience to push tri-network convergence of china. private science and technology, (11), 224. rost, p., boutaba, r., doppler, k,, & gumaste, a. (2011). recent advances in networks convergence. computer networks, computer networks, 55 (7), 1455-1458. shy, o. (2001). the economics of network industries, cambridge university press. song, d. (2014). copyright protection strategies of digital music in tri-network convergence context. publishing research, (3), 61-63. stock, j. h., & watson, m. w. (2003). instructional stata datasets for econometrics. boston college department of economics. tang, x. d., & xiao, y. f. (2013). transition and upgrade of digital publishing in the tri-network convergence era. press circles, (4), 72-75. the state council. (february 20, 2010). the state council confirms the paths and schedule of tri-network convergence. beijing daily. tsai, h. h., lee, h. y., & yu, h. c. (2008). developing the digital culture industry in taiwan. review of policy research, 25(2), 169-188. tu, w. y. (september 18, 2012). triple play is in full swing, and the content industry is the most impressive. communication world weekly. whitt, r. s. (2004). a horizontal leap forward: formulating a new communications public policy framework based on the network layers model. federal communications law journal, 56(3), 587. wu, r. w., & leung, g. k. (2012) implementation of three network convergence in china: a new institutional analysis. telecommunications policy, 36(10-11), 955-965. wurgler, j. (2001). financial market and the allocation of capital. journal of financial economics, 58 (1), 187-214. yang, j. (2011). study on venture capital and the development of digital publishing industry. peking university master’s thesis. yong, g. j., & so, y. s. (2008). structural equation model for effective crm of digital culture industry. expert systems with applications, 34 (1), 63-71. 226 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 195-226 i save media! benni setiawan universitas negeri yogyakarta, indonesia email: bennisetiawan@uny.ac.id print mass media face a big problem. one of them is the decline in subscribers, and the print mass media also loses advertisers. the migration of readers from print to online is not only during a pandemic but has occurred since the last few decades. however, when the covid-19 pandemic hit, the print media became more difficult. the media reduces production costs by laying off employees. the press also reduced the number of pages to stay afloat in difficult times. print media also have to deal with the advertising market system getting away from it. advertisers trust influencers more than mainstream mass media. influencers with large numbers of followers beat the mass media advertising market. products/services rely more on their advertisements to influencers to quickly and precisely target audiences. in addition, the routine of media work during the pandemic also causes saturation. this limitation of space means journalists can only cover from home. this information mining model can reduce the value of news as a guide for the community. the routine of media work which tends to be monotonous, is often faced with the changing reality of society. people prefer to get fast news rather than indepth. the public can also access reports without waiting for tomorrow because of the ease of information facilities. print media is increasingly challenging to develop amid declining public purchasing power for media. not many people are willing to set aside some of their funds to “buy” quality information. one of the sources of the life of the print media is the selling price of newspaper products. informasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. i-ii doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.46791. i-ii ii informasi, vol. 51. no. 2. (2021) people need to set aside funds to buy media products for media life. buying media is a fundamental step to saving media from bankruptcy. encouraging the purchase value of this media also needs to get a response from the media by presenting better, engaging, and creative news. of course, all that needs to pay attention to ethics and journalistic rules. when people turn on the media, then as a source of information, the press continues to live in the life of nationhood and civility. people’s purchasing power is a healthy choice during consumption flows. buy media at rp. 60,000rp. 100,000 per month is certainly cheaper than the consumption of cigarettes, fast food, or the cost of hanging out at a coffee shop. with that critical and constructive life is maintained, media workers can still live in the onslaught of change. in addition, the public needs to stop the distribution of the paper that has been purchased. of course, it’s easy to find in various whatsapp groups every morning someone shares media paper. his intentions may be good but spreading the report can reduce people’s enthusiasm to buy media. it is enough that the subscription is enjoyed by the customer and perhaps the immediate family. in the end, the print mass media, in particular, need to be saved with genuine attention and steps from the public. keeping the press from extinction is a form of moral responsibility to revive a reliable source of information. more than that, saving the media means maintaining sanity and civility. jurnal informasi v45, n1 juni 2015.cdr inf rmasi kajian ilmu komunikasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta volume . juni 201545 nomor 1. issn 0126-0650 i mitra bestari suranto aw (universitas negeri yogyakarta) novi kurnia (universitas gadjah mada) inaya rakhmani (universitas indonesia) adi nugroho (universitas diponegoro) taufiqur rahman (universitas muhammadiyah yogyakarta) edwi arief sosiawan (universitas pembangunan nasional yogyakarta) nina mutmainah (universitas indonesia) pemimpin redaksi benni setiawan dewan redaksi pratiwi wahyu widiarti dyna herlina suwarto chatia hastasari sekretaris redaksi siti machmiyah staf redaksi ratih wahyuningrum alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . 201545 juninomor 1. issn 0126-0650 iii daftar isi pola asuh balita ibu-ibu kelompok sasaran pada program kegiatan bina keluarga balita usia 0–12 bulan dusun gandekan kartasura chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah ...................... 1-14 wartawan dan budaya amplop (budaya amplop pada wartawan pendidikan dalam kaitannya dengan media relations) adhianty nurjanah. wulan widyasari, frizki yulianti nurnisya ........................................15-24 interaksi simbolik santri pondok pesantren al-amin pabuaran purwokerto siti machmiyah .......................................................................................................................25-32 male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” di program “zero to hero” metro tv nisa imawati hidayat .............................................................................................................33-42 peran media massa nasional dalam politik internasional nita andrianti ........................................................................................................................ 43-56 marjinalisasi (publik) aktivis dalam literatur public relations nurhidayati kusumaningtyas ............................................................................................... 57-64 implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan integrasi bangsa suranto aw ............................................................................................................................. 65-72 epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam mohammad zamroni ............................................................................................................. 73-86 inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . 201545 juninomor 1. issn 0126-0650 v pengantar redaksi salam komunikasi. alhamdulillah, puji syukur, akhirnya jurnal informasi terbit. jurnal informasi merupakan media ilmiah antar pegiat, akademisi, peneliti, dan pemerhati bidang ilmu komunikasi. pada edisi kali ini, jurnal informasi memuat delapan tulisan. tulisan pertama hadir dari chatia hastasari, paramastu titis anggitya, anniez rachmawati musslifah. hasil penelitian di dusun gandekan, kartasura, sukoharjo jawa tengah ini memuat kajian komunikasi interaksional antara ibu dengan anak usia 0-12 bulan. temuan chatia dan kawan-kawan menunjukkan bahwa melalui partisipasi dan komunikasi interaksional, ibu muda berkenan memberikan asi eksklusif selama enam bulan, dan tidak memberi makanan pendamping air susu ibu (mpasi). tulisan kedua berasal dari adhianty nurjanah. wulan widyasari, dan frizki yulianti nurnisya. adhianty dan kawan-kawan meneliti tentang budaya amplop di kalangan wartawan kaitannya dengan public relations. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang baik antara wartawan dan praktisi public relations memainkan peranan penting dalam mencegah adanya budaya amplop dan perlu adanya strategi pengolahan isu yang bernilai berita. budaya amplop juga dapat dicegah dengan menegakkan kode etik jurnalistik (kej). tulisan ketiga hasil kajian siti machmiyah tentang interaksi simbolik kiai dan santri di pesantren al-amin pabuaran purwokerto. machmiyah mewartakan bahwa terdapat sejumlah simbol menyangkut komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan oleh para santri. seperti xl-an, yang berarti berkomunikasi antara santri laki-laki dengan perempuan dengan telephone genggam. model dan penyebutan simbol ini tampaknya juga hanya berlaku di kalangan pesantren saja. mereka menggunakan sebagai alat komunikasi sesama santri. tulisan keempat kajian menarik dari nisa imawati hidayat tentang male gender role messages pada tokoh “hero” di dalam program “zero to hero” metro tv. peneliti menggunakan metode semiotika ini mengungkapkan bahwa produsen program menampilkan tokoh “hero” dengan kategori male gender role messages berupa standar bearers, lovers, bosses dan workers yang menunjukkan citra positif dan dominan sebagaimana layaknya pria berperilaku dalam budaya patriaki di indonesia. namun demikian, male gender role messages pada program televisi ini semakin menyudutkan dan meneguhkan stereotipe negatif pada komunitas punk. program tersebut menurut nisa juga menampilkan contoh perilaku lelaki yang dianggap tidak/ kurang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat kita. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . 201545 juninomor 1. issn 0126-0650 vi kajian kelima ulasan dari nita andrianti tentang peran media massa dalam diplomasi internasional. menurut nita, sebagai “media diplomacy”, media massa tidak hanya sekadar meliput peristiwa diplomatik, tetapi harus memiliki sikap sebagai seorang negosiator. melalui peran media inilah, dalam pandangan nita, posisi indonesia akan semakin kukuh di kancah internasional. kajian selanjutnya terkait literatur public relations yang seringkali menganggap negatif aktifis. proses marginalisasi terhadap aktivis ini ditulis oleh nurhidayati kusumaningtyas. nurhidayati menunjukkan bahwa proses marjinalisasi berlangsung melalui dua cara. pertama, pemberian stigma yang bertendensi negatif. kedua, adanya dominasi paradigma “corporate centric” dalam literatur public relation. nurhidayati tidak hanya sekadar mengkritik namun memberi alternatif paradigm yakni paradigma postmodern dalam melihat peran dan fungsi publik aktivis. melalui perspekti itu perlu diakui bahwa publik aktivis juga memberikan kontribusi yang positif terhadap bidang keilmuan public relations. tulisan ketujuh merupakan kajian dari suranto aw tentang teori komunikasi antarbudaya dalam proses integrasi bangsa. suranto aw menengarahi bahwa pembangun bangsa tak akan berhasil saat model komunikasi antarbudaya tidak menjadi bagian integral kehidupan bermasyarakat. melalui komunikasi antarbudaya interaksi antaranak bangsa harus menjujung tinggi solidaritas dan toleransi terhadap perbedaan nilai-nilai sosial budaya. saat hal itu tak mewujud maka kesenjangan, ketimpangan dan konflik menjadi sebuah keniscayaan. kajian terakhir dalam jurnal informasi edisi kali ini hadir dari mohammad zamroni. zamroni menulis tentang epistemologi jurusan komunikasi dan penyiaran islam. baginya, epistemologi keilmuan jurusan ini adalah pengkajian disiplin ilmu komunikasi dengan bidang kajiannya broadcasting dan jurnalistik serta lainnya. sedangkan penyiaran islam sebagai bidang kajian ilmu dakwah menjadi core values dengan perspektif islam. hal ini menjadi selaras dengan visi jurusan komunikasi dan penyiaran islam yaitu terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran islam yang berparadigma islam. semoga delapan kajian dalam jurnal ini menambah wawasan dan menjadi pemantik diskusi selanjutnya. kami menunggu kontribusi dari pembaca untuk jurnal informasi edisi selanjutnya. redaksi juni 2015. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah korupsi di china 72 korupsi di china: perspektif sejarah oleh: ririn darini ilmu sejarah fise uny abstrak tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan korupsi yang terjadi di china dari perspektif sejarah dengan melihat masalah dan dinamika pemberantasannya. korupsi di china dapat ditelusuri sejak zaman kekaisaran dan sampai saat ini wabah korupsi terus berlangsung di china meskipun pemerintah gencar melaksanakan gerakan anti korupsi dengan memberikan sanksi hukuman yang berat seperti hukuman penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati. korupsi di china sangat terkait dengan aspek politik, ketika korupsi melibatkan pejabat yang menduduki birokrasi. para pejabat telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri melalui praktekpraktek korupsi. korupsi di china juga sering dikaitkan dengan guanxi, budaya koneksi. kata kunci: korupsi, china, sejarah. a. pendahuluan ekonomi china yang tumbuh pesat memunculkan masalah-masalah baru bagi negeri tersebut. beberapa permasalahan tersebut di antaranya kesenjangan pembangunan antara daerah pantai timur dan selatan dengan daerah tengah dan barat, jumlah pengangguran yang semakin besar, serta korupsi yang semakin meluas. korupsi merupakan salah satu ancaman yang cukup besar bagi ekonomi china. hal ini tercermin dari data yang disampaikan ross terril (dalam taufik adi susilo, 2008:182), bahwa “satu persen penduduk china memiliki 40% kemakmuran, sebagian di antaranya didapatkan melalui korupsi”. korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat negara pemegang birokrasi dan dalam prakteknya biasanya melibatkan pihak lain. dalil lord acton yang sangat terkenal terkait dengan korupsi yang melibatkan kekuasaan adalah “power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. alatas (dalam endang retnowati, 2006:139) mengidentifikasikan beberapa ciri korupsi, yaitu bahwa tindakan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, pada umumnya korupsi melibatkan keserbarahasiaan, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, setiap tindakan korupsi selalu berisi penipuan, pelaku korupsi menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum, mereka yang terlibat menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 73 itu, korupsi melanggar tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat, setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. dalam catatan sejarah korupsi di china bukanlah masalah yang baru dan jejaknya dapat ditelusuri sejak zaman kekaisaran. sejak tahun 1980-an lingkup dan intensitasnya semakin meningkat dalam tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. perdana menteri zhao ziyang (wang, 1985: 134) menyebut praktek-praktek korupsi yang terjadi di china sebagai kegiatan yang “menjijikkan” di kalangan pejabat, misalnya penyelenggaraan pesta mewah yang berlebihan dengan memperkenalkan para bos/pengusaha, menjajakan pengaruh untuk keuntungan pribadi, dan suap menyuap. kegiatan korupsi ini sering dikaitkan dengan tradisi guanxi (koneksi). guanxi merupakan hubungan antar individu yang didasari oleh kepercayaan dan merupakan factor penentu kunci keberhasilan bisnis. selama periode sembilan bulan tercatat 136.000 kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh partai dan kader-kader pemerintah. tulisan berikut ini akan mencoba untuk meninjau korupsi di china dari perspektif sejarahnya dengan mencoba melihat masalah dan dinamika pemberantasannya. b. masa kekaisaran dalam sejarahnya, korupsi yang berlangsung di china telah berakar sejak ribuan tahun yang lalu. hal ini bahkan terlihat dalam setiap proses pergantian kekuasaan dinasti di china sehingga membentuk sebuah pola yang selanjutnya disebut sebagai teori siklus dinasti di china (john k fairbank, 1973). awal sebuah dinasti dimulai dengan sebuah periode kepahlawanan yaitu munculnya pahlawan yang berhasil menumbangkan rezim sebelumnya yang menyengsarakan rakyat. dinasti baru ini kemudian mampu membawa kekaisarannya mencapai puncak kejayaannya. periode berikutnya adalah periode kemerosotan dinasti dan akhirnya periode keruntuhan. pada umumnya penguasa terakhir muncul dalam kemewahan dan intrik-intrik istana yang membuat kekuasaan melemah, misalnya korupsi-korupsi di kalangan pengumpul pajak atau praktek suap di bagian kepegawaian. dalam periode kemakmuran memunculkan kedamaian. populasi meningkat dengan cepat, lumbung-lumbung dan harta pemerintah pusat menjadi penuh. dengan kelebihan itu pemerintah pusat membangun istana mewah, jalan raya, kanal-kanal, dan tembok pertahanan. penambahan pertahanan militer yang dibentuk pemerintah sangat memakan biaya. klan kekaisaran, bangsawan, dan pejabat tinggi terus bertambah banyak dan terbiasa dengan gaya hidup mewah. banyak tanah dan petani penggarapnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi klas penguasa dan hanya sedikit yang korupsi di china 74 membayar pajak pada pemerintah pusat. pengeluaran pemerintah terus meningkat secara konstan sementara pendapatannya kecil, sehingga setiap dinasti mulai mengalami kesulitan keuangan yang serius dalam masa-masa pembangunannya. kesulitan ekonomi dan pemerintahan semakin terakumulasi. salah satu penyebab dari periode kemerosotan adalah korupsi di kalangan keluarga istana maupun pejabat istana seperti menteri dan gubernur, juga pegawai-pegawai sampai jauh ke desa-desa. korupsi yang semakin hebat menyebabkan kemerosotan efisiensi pemerintahan dan semakin meningkatkan perselisihan faksional di istana. untuk menghadapi defisit keuangan, pemerintah menaikkan pajak para petani. karena kesulitan keuangan, proyek pembangunan tidak terselesaikan, kanal-kanal atau saluran air dibiarkan terbengkelai menyebabkan banjir atau kekeringan. kegagalan panen yang dulunya dapat ditangani dengan lumbung-lumbung persediaan milik pemerintah, sekarang menyebabkan kelaparan, yang kemudian menyebabkan munculnya perbanditan dan akhirnya pemberontakan petani. kasus-kasus korupsi yang banyak tercatat dalam sejarah china adalah korupsi yang dilakukan oleh kasim istana. para kasim istana bertugas melayani selir kaisar dan memimpin urusan rumah tangga. mereka biasanya banyak mengetahui rahasia dalam istana. fungsi mereka juga menyebar ke bidang lain termasuk kemiliteran. kaisar dimabukkan dengan segala kenikmatan yang sengaja diciptakan oleh kasim sehingga kasim dapat berlaku sebagai penguasa. korupsi menyebabkan kemerosotan efisiensi pemerintahan. pada umumnya hukuman bagi para pelaku korupsi adalah dipecat dari jabatannya dan sanksi hukuman penjara. pada masa-masa akhir kekuasaan dinasti ming, dalam kekaisaran sendiri terjadi pertikaian karena kekuasaan kasim semakin besar. para sarjana mantan pejabat menekankan pentingnya integritas moral dan mencela para pemegang kekuasaan. salah satu tokoh anti korupsi yang sangat terkemuka adalah hai rui, seorang guru konfusian muslim yang hidup pada masa pemerintahan dinasti ming. ia banyak menyerukan tentang ketidakadilan dan korupsi yang marak terjadi di jajaran pemerintahan. salah satunya adalah korupsi yang dilakukan oleh kasim wei chung-hsien selain berbagai kasus kejahatan lain yang dilakukannya. tetapi kasim tersebut berhasil menyingkirkannya sehingga ia dipecat dari jabatannya sebagai seorang mandarin dan dihukum. namun demikian degradasi moral terus terjadi dalam rezim ming. awal dari keruntuhan dinasti ching, dinasti terakhir dalam sejarah kekaisaran di china, salah satunya juga ditandai dengan maraknya korupsi dalam birokrasi puncak. kasim ho-shen yang mendapat kepercayaan dari kaisar ch‟ieng lung untuk memimpin bagian pendapatan dan kepegawaian informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 75 bersekongkol dengan jenderal fu-k‟ang-an melakukan korupsi dana operasi militer. akibatnya kemiliteran manchu mengalami kemerosotan. masa pemerintahan republik china setelah melalui periode revolusi nasional akhirnya republik china yang nasionalis berdiri pada tahun 1912, mengakhiri era kekaisaran di china yang telah berlangsung ribuan tahun. namun china kembali memasuki periode kekacauan yang ditandai dengan munculnya era warlordisme sejak wafatnya yuan shi kai (1916) sampai dengan dapat dipersatukannya kembali oleh chiang kai shek (1928). sejak itu republik china kembali ke tangan kaum nasionalis (kuomintang) di bawah pimpinan chiang. pada masa ini pun korupsi terus berlangsung, dan bahkan telah menjadi epidemi pada masa pemerintahan nasionalis. korupsi merajalela di manamana, memaksa chiang kai shek membentuk badan khusus untuk memeranginya. badan itu dinamakan „kelompok penumpas harimau‟, karena rakyat membandingkan para pejabat yang korup dengan harimau yang buas. badan itu mempersilakan rakyat untuk mengajukan keluhan. tetapi kemudian ternyata bahwa sesungguhnya badan itu justru dijadikan sebagai alat oleh mereka yang benar-benar mempunyai kekuasaan untuk memeras uang dari orang-orang kaya. bahkan „menumpas harimau‟ kemudian menjadi pekerjaan yang menguntungkan (jung chang, 2005:80). bentuk-bentuk korupsi yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat, di antaranya adalah pemerasan secara terang-terangan. apabila permintaan tersebut ditolak maka dianggap sebagai penentang kuomintang dan akan langsung dituduh sebagai komunis, dan hal itu berarti ditangkap dan disiksa. para petani enggan menjual hasil bumi ke kota karena mereka harus melewati pos-pos pemeriksaan kuomintang dan dipaksa membayar uang sogokan atau menyerahkan barang dagangan. bahkan chiang kai shek dan keluarganya terlibat erat dalam korupsi, demikian pula pejabat dari tingkat pusat hingga daerah dan para jenderalnya (lidya christin sinaga: http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110.) korupsi ditengarai menjadi salah satu penyebab jatuhnya kuomintang, antara lain dana-dana bantuan milliter dari amerika serikat yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. c. masa pemerintahan republik rakyat china 1. era mao tse tung pada era pemerintahan mao tse tung (1949-1976) kasus-kasus korupsi tidak menghilang begitu saja. tidak lama setelah merebut kekuasaan, komunis menghadapi krisis. mereka berhasil menarik simpati dan mendapat dukungan jutaan rakyat dengan menjanjikan pemerintahan yang bersih, tetapi beberapa korupsi di china 76 pejabat mulai menerima suap atau mendahulukan kepentingan kerabat dan teman-teman mereka. beberapa pejabat mulai suka menyelenggarakan pesta mewah, sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging dalam tradisi china dan merupakan cara untuk menyenang-nyenangkan orang lain sambil pamer, atas biaya dan atas nama negara (jung chang, 2005: 193). banyak pejabat melakukan penggelapan besar-besaran, sementara pemerintah sedang berusaha memperbaiki kondisi ekonomi yang carut-marut. mao segera melakukan gerakan-gerakan untuk membersihkan china dari korupsi dengan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk membersihkan kelas kapitalis dan menciptakan masyarakat komunis, antara lain gerakan tiga anti (san fan) dan lima anti (wu fan) (maurice meisner, 1999: 85-87). pada akhir tahun 1951 dilaksanakan kampanye tiga anti yaitu pencurian, pemborosan dan birokratisme. sanfan merupakan kampanye melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi. gerakan ini terutama ditujukan kepada kader-kader kota yang korup, lebih-lebih yang berkecimpung di departemen keuangan dan ekonomi. tujuannya untuk menakut-nakuti siapa saja yang mempunyai akses ke uang pemerintah agar tidak korup. pemerintah menghukum mati, memenjarakan dan memecat pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. mereka yang dituduh menggelapkan uang dijuluki „macan‟. bagi mereka yang menggelapkan uang lebih dari 10.000 yuan adalah macan besar dan pantas mendapatkan hukuman mati (jung chang, 2007:427). pada bulan januari 1952 diberlakukan gerakan lima anti (wu fan) yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas terutama kaum kapitalis, pengusaha-pengusaha swasta yang propertinya belum disita untuk memaksa mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dan menakuti mereka dengan tuduhan melakukan suap dan menghindari pajak. gerakan ini ditujukan untuk menumpas lima macam kejahatan: suap-menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah dan mencuri informasi ekonomi milik negara. sejak kedua kampanye itu sangat sedikit orang yang berani menggerogoti uang negara. kedua gerakan anti korupsi ini merupakan mekanisme kontrol yang dikembangkan partai komunis, dan merupakan kampanye massa yang dipimpin oleh badan-badan yang disebut tim kerja. anggotanya terutama pegawai kantor-kantor pemerintah yang dipimpin oleh seorang pejabat senior partai. dalam setiap kampanye orang yang tergolong dalam kategori „sasaran peking‟ akan terus-menerus diawasi umumnya oleh teman-teman sekerja dan tetangganya, dengan demikian melibatkan seluruh rakyat dalam mekanisme pengawasan. sedikit sekali orang yang menurut kriteria rezim berbuat kesalahan dapat menghindar dari pengawasan rakyat, terutama dalam masyarakat yang selama berabad-abad terbiasa diatur dan diawasi. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 77 pada pertengahan 1953 pelaksanaan kampanye tiga anti dan kampanye lima anti mulai mengendur. kaum kapitalis habis ditumpas, begitu pula orang-orang kuomintang. kampanye ini juga banyak membawa korban orang-orang yang tidak bersalah karena kampanye dilaksanakan berdasarkan kriteria yang tidak jelas dan dendam pribadi, bahkan gossip pun dapat dijadikan sebagai dasarnya (jung chang, 196). pemerintah komunis mao pada akhirnya memang tidak korup dalam pengertian konvensional, misalnya tidak menerima suap tetapi para pejabatnya diberi hak untuk menikmati standar hidup yang khusus dengan perbedaan berjenjang yang mendetail. 2. era deng xiao ping pada era reformasi yang dimulai sejak pemerintahan deng, korupsi telah dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. terlebih sejak dimulainya reformasi ekonomi wabah korupsi semakin marak di china. lu (dalam i wibowo, 2004:176) telah mengidentifikasi dan membuat peta wilayah korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau kader partai. korupsi tersebut semakin meluas di berbagai aspek kehidupan dan meningkat intensitasnya dengan berlangsungnya ekonomi pasar pada tahun 1980-an. misalnya korupsi memperebutkan jatah apartemen tempat tinggal, korupsi dalam perbankan dan keuangan, korupsi dalam penarikan pajak, korupsi dalam law inforcement, korupsi dalam penerapan uu keluarga berencana, dan korupsi dalam memperjualbelikan jabatan. perilaku tersebut merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh kader di setiap tingkatan. slogan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan deng xiao ping bahwa getting rich is glorious atau menjadi kaya itu mulia, berpengaruh bagi masyarakat china dalam mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. masyarakat didorong untuk mengejar kemakmuran pribadi. seruan deng itu telah memberi rakyat china ruang terbuka yang luas untuk memaksimalkan upaya menjadi kaya. dalam kenyataannya, di banyak kasus seruan „menjadi kaya itu mulia‟ dimaknai dan diterapkan secara negatif sehingga korupsi di china semakin meluas. reformasi ekonomi memberikan motif dan kesempatan bagi banyak orang khususnya para pejabat yang paling diuntungkan dengan adanya reformasi, untuk memperkaya diri secara tidak sah. motif-motif korupsi yang paling menonjol sangat berkaitan erat dengan tradisi guanxi (koneksi) yang telah berakar sangat dalam. tanpa guanxi bisnis tidak akan berjalan dan seseorang hampir pasti tidak akan mendapatkan apa yang dikehendakinya. suap menyuap ataupun lewat “jalan belakang” merupakan praktek-praktek yang biasa dilakukan (wang, 1985: 134). hal ini semakin kuat ketika pandangan tentang uang berubah di china. peraturan dan perundang-undangan korupsi di china 78 dibelokkan sehingga korupsi semakin meluas, penggunaan suap, sikap pilih bulu untuk mendapat barang-barang yang langka atau mendapatkan sesuatu melalui jalan belakang, maupun pemberian hadiah menjadi hal yang umum. anak keturunan kader partai tertinggi dan kader pemerintah sering bertindak sebagai “koneksi” atau penghubung bagi pengusaha asing yang menginginkan hubungan dagang yang mapan dengan china. deng xiao ping memberikan perhatian serius pada pemberantasan korupsi dengan menyampaikan kritik atas lunaknya penanganan pelaku tindak korupsi yang disebutnya melakukan kejahatan ekonomi. aparat yang berkepentingan dianggap tidak berani bertindak tegas, adanya mentalitas ragu dalam mengambil tindakan justru akan merugikan reformasi ekonomi yang sedang berlangsung. oleh karena itu perlu dilakukan tindakan keras terhadap pelaku kejahatan ekonomi. berbagai kebijakan untuk memerangi korupsi antara lain pada tahun 1982 pkc mengeluarkan dekrit dan keputusan “resolusi menghancurkan kejahatan ekonomi”, kampanye tahun 1980-1981 “kampanye mengurangi privilese para pejabat dan tendensi tidak sehat dalam partai”, tahun 1982 “kampanye menghancurkan kejahatan ekonomi, tahun 1983 “kampanye menghapuskan ketidakberesan oleh pejabat dalam pembagian perumahan”, tahun 1984-1985 “kampanye menghentikan pejabat masuk dalam kegiatan perdagangan”, tahun 1986-1987 “kampanye menghukum pelanggaran undang-undang dan disiplin partai maupun negara”, tahun 19881989 “kampanye membangun pemerintah yang bersih dan mencegah korupsi” (i wibowo, 2004:178). berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengindikasikan banyaknya kejahatan korupsi yang terjadi di china saat itu. d. pasca pemerintahan deng xiao ping komitmen kuat penguasa china untuk memberantas korupsi sudah dimulai sejak masa zhu rongji (1997-2002). ucapannya yang sangat terkenal adalah “beri saya 100 peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi." pemberantasan korupsi yang dilakukan perdana menteri china itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi. langkah ini memberikan kepastian hukum sehingga mampu menghimpun dana asing senilai 50 miliar dollar as setiap tahun. pertumbuhan ekonominya langsung melesat, terlepas dari kelemahannya. bentuk keseriusan pemerintah china dalam pemberantasan korupsi salah satunya juga diwujudkan dengan ikut meratifikasi konvensi pbb melawan korupsi yang memasukkan suap kepada pejabat publik sebagai tindak kriminal oleh kongres rakyat nasional pada bulan oktober 2005. kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) china mengatur mereka yang menawarkan dan menerima suap bisa dihukum. hukuman mati bagi informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 79 penerima suap dan hukuman seumur hidup bagi pemberi suap.hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan kepada koruptor. hukuman mati ini juga diterapkan kepada pejabat tinggi negara, bukan hanya kepada pejabat rendah atau orang-orang biasa. beberapa pejabat yang divonis mati karena korupsi antara lain cheng kejie, (ketua pemerintah daerah otonom guangxi), ma xiangdong (wali kota shenyang), li jiating (gubernur yunnan), ma de (sekretaris pkc komite kota suihua, heilongjiang), dan liu jinbao (direktut utama bank of china di hongkong). pemerintah china menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi. pemerintah china bertekad secara konsisten mengawal pembangunan ekonomi dengan menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dalam tubuh birokrasi. bagi pemerintah china komunis, perang melawan korupsi merupakan suatu keharusan yang wajib dijalankan. china ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ideologi komunisme yang mereka anut bukan merupakan halangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi, pemerintahan yang bersih, dan masyarakat yang beretos kerja dan berdisiplin tinggi. dalam hal ini china menumpukan upaya-upaya pemberantasan korupsi pada partai komunis china (pkc), partai berkuasa di china. china memberikan contoh bagaimana partai politik harus berperan utama dalam pemberantasan korupsi dengan menanamkan disiplin anti korupsi yang kuat pada semua anggotanya. upaya pemberantasan korupsi di china yang begitu keras dapat dilihat langsung dari banyaknya koruptor yang dihukum mati di negara tersebut. bila bukan hukuman mati, hukuman penjara ataupun hukuman ganti rugi yang diberikan sangat berat. hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan efek jera dan takut korupsi. selama tahun 2009 lebih dari 106.000 pejabat pemerintah di china telah dikenai hukuman terkait dengan masalah korupsi (kompas, 8 april 2010). pada awal tahun 2010, pkc menegaskan aturan baru untuk seluruh kadernya yang sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun 2006, yaitu kewajiban bagi seluruh anggota pkc untuk melaporkan harta kekayaan keluarganya. sebelumnya kewajiban melaporkan itu hanya dikenakan kepada mereka yang menjabat di pemerintahan dan pengurus pkc, maka kebijakan baru diberlakukan untuk seluruh anggota pkc di semua tingkatan. melalui aturan ini setiap anggota pkc harus juga melaporkan kekayaan istri/suami dan anak-anaknya. organ disiplin pkc pun akan terus mengatur pengeluaran pemerintah terkait dengan pembelian kendaraan, resepsi di kantor-kantor pemerintah, dan juga perjalanan-perjalanan keluar negeri untuk memastikan uang pembayar pajak digunakan dengan bijak. situasi korupsi di china yang belum menunjukkan tanda-tanda mulai mereda, yang juga terlihat dari indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh transparansi internasional yang menempatkan china di posisi ke-72 dari 180 negara yang disurvei. oleh karena itu china terus menyempurnakan sistem deklarasi asset seluruh pekerja korupsi di china 80 pemerintah sebagai salah satu cara agar rakyat semakin aktif mengontrol praktek korupsi. e. penutup korupsi bukan merupakan suatu hal yang baru di china, melainkan telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum masehi. para kasim istana merupakan kelompok yang banyak tercatat dalam sejarah sebagai pelaku tindak korupsi. pada masa ini hukuman berupa pemecatan dari jabatan dan hukuman penjara merupakan hal yang lazim dilakukan. selanjutnya pada masa pemerintahan nasionalis china di bawah kepemimpinan chiang kai shek dikenali sebagai pemerintahan yang sangat korup, bahkan korupsi ini ditengarai sebagai salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan chiang. upaya pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan mao tse tung dilakukan melalui gerakan-gerakan kampanye secara radikal. kebijakan mao ini cukup berhasil menekan jumlah kader partai dan pemerintahan melakukan korupsi, meskipun dalam kenyataannya para petinggi partai menikmati keistimewaan tersendiri. pada era deng xiao ping dengan diberlakukannya politik pintu terbuka dalam rangka reformasi ekonomi telah membawa ekses pada meningkatnya tindak korupsi di china. hal ini tidak terlepas dari tradisi guanxi. pemerintah china sangat sadar akan bahaya korupsi bagi kejatuhan rezim sehingga berupaya keras untuk memberantasnya. meskipun belum sepenuhnya berhasil menghapuskan korupsi di china, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah china dianggap cukup berhasil menurunkan indeks korupsi di china. akankah indonesia belajar dari china? daftar pustaka bagus dharmawan (ed.), cermin dari china: geliat sang naga di era globalisasi, jakarta: penerbit buku kompas, 2006. endang retnowati, “korupsi: kejahatan yang tersistem”, masyarakat indonesia, jilid xxxv, no. 1, 2009, hlm. 135-155. fairbank, john king, east asia: tradition and transformation, london: george allen & unwin, 1973. ignatius wibowo, negara dan masyarakat: berkaca dari pengalaman republik rakyat cina, jakarta: gramedia pustaka utama, 2000. ________, belajar dari china: bagaimana china merebut peluang dalam era globalisasi, jakarta: penerbit buku kompas, 2004. jung chang, angsa-angsa liar: tiga putri china, terj. honggo wibisono, jakarta: gramedia pustaka utama, 2005. jung chang dan jon halliday, mao: kisah-kisah yang tak diketahui, jakarta: gramedia pustaka utama, 2007. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 81 lidya christin sinaga, “wajah korupsi di china”, dalam http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110. kompas, “partai berperan kunci perangi korupsi”, 8 april 2010. meisner, maurice j., mao’s china and after: a history of the people’s republic, new york: the free press, 1999. taufik adi susilo, china connection, jogjakarta: garasi, 2008. wang, james cf., contemporary chinese politics: an introduction, new jersey: prentice hall, 1985. biodata penulis: ririn darini adalah staf pengajar pada jurusan pendidikan sejarah fise uny. menyelesaikan s1 sejarah ugm tahun 1998 dan s2 sejarah ugm tahun 2004. saat ini mengampu mata kuliah sejarah asia timur. http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110 129 ika hariyani, peran jaringan sosial pada kampanye lingkungan di media sosial: kasus kampanye ... 87 pedoman penulisan artikel untuk jurnal informasi jurnal informasi 1. menerbitkan artikel yang bersubstansikan masalah-masalah ilmu komunikasi, berupa hasil penelitian yang memberi kontribusi pada pemahaman, pengembangan, dan penerapan ilmu komunikasi di indonesia. artikel ditulis dalam bahasa inggris dan atau bahasa indonesia (kami mengutamakan artikel dalam 2. bahasa inggris) artikel harus asli, dalam arti belum pernah dipublikasikan pada jurnal lain sebelumnya, dan harus disertai 3. pernyataan bukan hasil plagiat atau mengandung unsure plagiat. panjang naskah antara 15-20 halaman; kertas ukuran a4; diketik 1,5 spasi; program 4. windows microsoft word; tipehuruftimes new roman; margin atas dan kiri 4 cm; kanan dan bawah 3 cm. artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut :5. judul: a. ditulis dengan singkat, padat, lugas, maksimum 12 kata dan harus mencerminkan substansi masalahmasalah yang berkaitan dengan komunikasi dan ilmu komunikasi yang diuraikan pada batang tubuh artikel. nama penulis: b. ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; penulis dapat individu atau tim dan semua penulis dicantumkan. instansi penulis dan alamat email: c. ditulis di bawah nama penulis. abstrak: d. ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan panjang berkis arantara 75-100 kata dalam satu alinea, berisi latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. kata kunci: e. diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas beberapa tiga buah kata/istilah dan terdapat dalam abstrak. kata kunci ditulis di bawah abstrak, dicetak miring-tebal. artikel dapat berupa hasil penelitian atau hasil pemikiranf. batang tubuh artikel: g. artikel hasil penelitian terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan termsuk tujuan; (2) metode; (3) hasil dan pembahasan; (4) simpulan; serta (5) ucapan terima kasih (jika ada). sedangkan artikel hasil pemikiran terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang dipaparkan; (2) pemparan pemikiran dapat dibagi menjadi beberapa sub bab; (3) simpulan; serta (4) ucapan terima kasih (jika ada). daftar pustaka: h. diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (3-5 tahun) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk dalam batang tubuh artikel. sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. penulisan daftar pustaka harus konsisten mengikuti urutan sebagai berikut: daftar pustaka dari jurnal: nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda kutip), nama a) jurnal (cetak miring), volume, nomor, halaman. khairudin, m. & susiwi. 2013. “pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah di sekolah islam terpadu”. jurnal pendidikan karakter. th. iii, no. 1, hlm. 77-86. untuk rujukan dari buku: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan b) entri), tahun, judul buku (cetak miring), kota penerbit, dan penerbit. hamalik, oemar. 1992. studi pengetahuan sosial. bandung: mandar maju. buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut:c) ma’arif, syafii. 2014. “pendidikan dan peningkatan kualitas moral bangsa”, dalam agustinova, d.e. dan wijayanti, a.t. (ed). refleksi pendidikan indonesia: mendayung antara keindonesiaan dan jerat neoliberalisme. yogyakarta: ombak. internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh, contoh: sudrajat, ajat. d) 2012. “pengertian dan bentuk-bentuk konflik sosial”. www.uny.ac.id/artikel unduh tanggal 03 februari 2013. cara perujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama lengkap pengarang, tahun, dan 6. halaman. contoh: (suranto aw, 2011: 53) atau suranto aw (2011: 53). rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. misalnya: gronlund (lewat nurgiyantoro, 2012: 177). artikel yang masuk ke meja redaksi diseleksi oleh tim penyunting. artikel dapat diterima tanpa perbaikan, diterima 7. dengan perbaikan, atau ditolak. artikel dikirim ke kantor redaksi jurnal informasi, gedung fis timur, ruang jurusan ilmu komunikasi atau dikirim melalui e-mail ke informasi.ilkomuny@gmail.com cc bennisetiawan1@ gmail.com 130 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 microsoft word layout infovol2 2012 politik kolonial dan perkembangan seni tari di puro pakualaman pada masa pemerintahan paku alam iv (1864-1878) oleh : hy. agus murdiyastomo abstrak pusat budaya di yogyakarta selama ini yang lebih banyak diketahui oleh masyarakat adalah kraton kasultanan yogyakarta, tetapi sesungguhnya selain kraton kasutanan masih terdapat pusat budaya yang lain yaitu pura paku alaman. di kadipaten telah terlahir tokoh-tokoh yang sangat memperhatikan kelestarian budaya jawa khususnya seni tari tradisi. salah satunya adalah kanjeng gusti pangeran adipati aryo paku alam iv, yang pada masa ia berkuasa, budaya barat yang dibawa oleh kaum kolonialis melanda daerah jajahan. hadirnya budaya asing tentu sulit untuk ditolak. namun demikian denga piawainya kgpaa paku alam iv, justru mengadopsi budaya barat, tetapi ditampilkan dengan rasa dan estetika jawa, dalam bentuk tari klasik. sehingga pada masanya lahir repertoar tari baru yang memperkaya seni tari tradisi. penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perkembangan seni tari di pura pakualaman pada masa pemerintahan kgpaa paku alam iv, dan hal-hal apa yang melatarbelakangi penciptaannya. dalam rangka mewujudkan rekonstruksi ini dilakukan dengan metode sejarah kritis, yang tahapannya meliputi pertama, heuristik, atau pencarian dan pengumpulan sumber data sejarah, yang dalam hal ini dilakukan di bpad diy, dan di perpustakaan pura pakualaman. di kedua lembaga tersebut tersimpan arsip tentang paku alaman, dan juga naskahnaskah yang berkaitan dengan penciptaan tari. kedua, kritik, atau pengujian terhadap sumber-sumber yang terkumpul, sumber yang telah terkumpul diuji dari segi fisik untuk memperoleh otentisitas, kemudian membandingkan informasi yang termuat dengan informasi dari sumber yang berbeda, untuk memperoleh keterpercayaan atau kredibilitas. ketiga, interpretasi yaitu informasi yang ada dikaji untuk diangkat fakta-fakta sejarahnya, yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kisah sejarah. untuk memperkuat interpratasi dan pemaknaan rangkaian fakta digunakan juga pendekatan budaya dalam hal ini digunakan teori akulturasi dan asimilasi. keempat kisah yang terangkai kemudian dituangkan dalam tulisan laporan dengan mengikuti kaidah dan teknik penulisan sejarah. hasil penelitian menunjukan, bahwa paska serangan inggris ke kasultanan yogyakarta, aktivitas social politik dan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan leluasa. sehubungan dengan itu para raja di jawa aktif di bidang budaya. kgpaa paku alam iv mempunyai perhatian besar dalam pengembangan seni tradisi khususnya tari. banyak budaya barat yang diserap dalam tarian yang digubah pada jamannya. terdapat 5 nomor tarian lepas yang digubah pada masa pemerintahannya 3 diantaranya yaitu beksan floret, sabel, dan inum idenya berasal dari kebiasaan orang barat, yang kemudian digubah menjadi tarian dengan estetika jawa. kata kunci : paku alaman, seni tari. a. pendahuluan seni termasuk di dalamnya seni tari merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. dalam perjalanannya kebudayaan selalu bersifat dinamis, dan dari waktukewaktu selalu mengalami perubahan. hal ini terjadi terutama karena adanya pengaruh budaya lain, sebagai dampak dari interaksi antar kelompok manusia pendukung budaya yang berbeda, persinggungan budaya ini menimbulkan rasa hormat pada budaya lain, dan terjadilah penyerapan hal-hal yang dianggap baik. bagian dari budaya lain yang dianggap baik itu kemudian diadaptasi masuk dalam budaya masingmasing kelompok, sehingga secara keseluruhan budaya mengalami perubahan. seni tari tradisi yang hidup di istana sebagai bagian dari kebudayaan menunjukan nilai-nilai estetis budaya yang menaunginya. konsep keindahan satu budaya dengan budaya yang lain tentu berbeda, hal ini berdampak pada masyarakat pendukung budaya yang seringkali tidak dapat menikmati keindahan yang terkandung dari sebuah produk budaya lain yang disebut seni.54 pemahaman akan keindahan seni akan tumbuh pada seseorang, apabila ia memahami budaya yang melahirkan karya seni itu. pemahaman pada budaya lain akan berdampak selain dapat menikmati keindahan produk budaya, juga akan mendorong munculnya penghargaan pada budaya lain. kemampuan untuk memahami dan menghargai budaya lain diluar budayanya sendiri pada akhirnya menumbuhkan keinginan untuk mengadopsi hal-hal yang dianggap baik. bagian budaya yang diadopsi, tentu disesuaikan dengan budayanya sendiri, dengan demikian terjadi proses adaptasi budaya. paku alam iv, adalah adipati di puro pakualaman yang bertahta antara tahun 1864 hingga 1878,55 sebagai raja di puro pakualaman ia adalah pecinta sekaligus seorang maesenas dan pengembang seni tradisi, khususnya seni tari. di bawah pemerintahannya seni tari di puro pakulaman berkembang pesat, banyak tari-tarian baru diciptakan. jenis tari baru yang diciptakan, kemudian menjadi tari-tarian khas yang hanya ada di puro pakualaman. dari bentuknya secara keseluruhan jelas bahwa tarian tersebut merupakan tari jawa dari tradisi istana, namun secara visual terdapat perbedaan jika dibanding dengan tari jawa lainnya. penelitian ini dimaksudkan mengkaji perkembangan tari-tarian di puro pakualaman, hinga terdapat tari-tarian yang unik dan hanya ada di puro pakualaman. selain perkembangan, kekhasan tari-tarian di puro pakulaman menarik untuk dikaji, diketahui hal-hal apa sajakah 54 umar kayam, seni, tradisi, masyarakat, (jakarta: sinar harapan, 1981), hlm. 23. 55saktimulya, sudibyo, sumardiyanto, warnasari sistem budaya kadipaten pakualaman yogyakarta, (jakarta : trah pakualaman hudyana, 2012), hlm. 86 yang membedakan tari-tarian yasan paku alam iv dengan tari-tarian jawa lainnya. b. berdirinya pura paku alaman 1. situasi politik memasuki abad xix terjadi perubahan besar di jawa, sebagai akibat dari situasi belanda yang bertubi-tubi menghadapi masalah keuangan akibat harus berperang baik melawan inggris di quarter 4 abad xviii, sementara voc di hindia belanda hampir bangkrut dan perang itu berdampak pada voc yang semakin terpisah dari induknya. penyelidikan pemerintah belanda terhadap voc menghasilkan betapa buruknya kondisi voc akibat salah urus, dan pejabatnya melakukan korupsi. serangan prancis ke belanda pada tahun 1794 berhasil membentuk pemerintahan boneka, dan menempatkan louis napoleon (adik napoleon bonaparte), 1796 hereen vii dibubarkan dan diganti dengan sebuah komite baru, dan terhitung 1 januari 1800 voc dibubarkan, asetnya kemudian dikuasai pemerintah belanda. akan tetapi perubahan itu tidak begitu berpengaruh pada rakyat di hindia belanda, mengingat pejabatnya masih sama dan mereka masih menerapkan cara-cara lama. pemerintah belanda di bawah louis napoleon, mengutus marsekal herman willem daendels untuk menjadi gubernur jenderal di batavia pada tahun 1808. hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan hindia belanda, terutama jawa dari serangan inggris.56 daendels adalah seorang pejabat yang berpandangan anti feodalisme, sehingga ia tidak memandang para pejabat pribumi sebagai penguasa, tetapi lebih dianggap sebagai pegawai administrasi pemerintah kolonial. di samping itu para raja bukan dipandang sebagai sekutu, tetapi dianggap taklukan. oleh karenanya ia menuntut dalam tata upacara (protocol) kraton residen harus sejajar dengan raja, karena ia adalah minister. menanggapi hal ini raja surakarta paku buwana iv menyatakan menerima dan menyambut baik ide itu, tetapi berbeda dengan hamengku buwana ii yang samasekali menolak. sikap keras hamengku buwana ii ini menjadi awal dari konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya akan memicu pecahnya perang jawa. persoalan yang dihadapi daendels dalam mempersiapkan diri atas serangan dari inggris adalah minimnya personel militer belanda, sehingga ia harus mengandalkan 4.000 orang prajurit yang berasal dari 56 sartono kartodirdjo, pengantar sejarah indonesia baru : 15001900 dari emporium sampai imperium, (jakarta : gramedia, 1987), hlm. 291. orang jawa, yang kemudian ditingkatkan jumlahnya menjadi 18.000 orang. walaupun sebagian besar dari prajurit kolonial ini bukan orang yang memegang teguh disiplin militer, tetapi dengan jumlah itu kekuatan belanda harus mulai diperhitungkan, terlebih selain itu ia juga memperoleh dukungan dari raja jawa (mangkunegara ii dan paku buwana iv). mangkunegara ii sesungguhnya punya rasa kebencian terhadap belanda akibat penyitaan harta warisannya, namun dengan pertimbangan rasionalnya, ia lebih memilih bekerjasama dengan belanda. atas sikapnya itu mangkunegara ii diberi wewenang untuk membentuk legiun mangkunegara yang beranggotakan 1.150 orang dan dibiayai oleh belanda. perubahan di hindia belanda mulai terasa ketika willem v yang berhasil lolos dari serbuan prancis dan mengungsi ke inggris, mengeluarkan perintah kepada pejabat-pejabat di hindia belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada orang-orang inggris, agar tidak jatuh ke tangan prancis. inggris dengan kekuatan senjata yang lebih banyak dari belanda berhasil merebut beberapa pos di yang semula dikuasai belanda, dan memperoleh kekuasaan di beberapa wilayah seperti padang dan malaka (1795), juga ambon (1796). kehadiran inggris ini tentu menyulitkan posisi pemerintah hindia belanda, terutama dengan blokade atas batavia, yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor belanda khususnya kopi, yang pada puncaknya mengakibatkan merosotnya pendapatan belanda. pada tahun 1811 daendels digantikan oleh jan willian janssens, tetapi bersamaan dengan itu kekuatan inggris sudah semakin mapan, dan dengan tiba-tiba pada 4 agustus 1811 sebanyak 60 kapal inggris muncul di batavia. jansen mundur ke semarang, dan hingga akhirnya harus menyerahkan kekuasaan kepada inggris. 2. konflik internal paska palihan nagari di bawah sultan hamengku buwana i yogyakarta tumbuh menjadi kerajaan yang kuat dan rakyatnya sejahtera. bahkan ketika sultan hamengku buwana i wafat (1792), dan kedudukannya digantikan oleh sultan hamengku buwana ii kerajaan ini masih sangat kuat. menurut ricklefs dalam sejarah indonesia modern prajurit sultan hamengku buwana ii mencapai 1.765 orang, dan kekuatan prajurit ini masih mungkin dikembangkan dengan merekrut pasukan dari negeri-negeri taklukannya, hingga jumlahnya bisa mencapai 100.000 lebih.57 keadaan ini sangat kontras dibanding jumlah serdadu belanda di yogyakarta yang hanya berjumlah 89 orang, itupun banyak diantaranya yang menderita berbagai penyakit. namun demikian walaupun dipermukaan masalah pembagian wilayah telah selesai menjadi kasunanan surakarta, kasultanan yogyakarta dan kadipaten 57 m.c. ricklefs, sejarah indonesia modern, (yogyakarta : gadjah mada university press, 2005), hlm. 167-168. mangkunegaran, ternyata di antara tiga kerajaan di jawa tengah ini masih selalu saling curiga, dan masing-masing mempunyai alasan untuk saling membenci. ada kalanya kadipaten mangkunegaran bersekongkol dengan kasultanan yogyakarta untuk menentang kasunanan surakarta. kadang terjadi pula persekongkolan dua kerajaan di surakarta untuk menjatuhkan yogyakarta. dalam konflik internal tersebut belanda selalu terlibat, baik itu melibatkan diri, atau karena diliatkan oleh para pihak yang bertentangan. dalam keterlibatannya itu belanda selalu saja menarik keuntungan, hingga akhirnya jawa benar-benar terjajah. kasultanan yogyakarta merupakan kerajaan yang paling merdeka dan unggul dalam kekuatan militer, namun keunggulan ini terancam oleh sikap hamengku buwana ii yang sering tidak sejalan dengan kerabatnya terutama dengan pangeran natakusuma. perselisihan itu berdampak pada stabilitas kerajaan, terlebih ketika ia mengganti para penasihat dengan orang-orang yang disukainya yang kadang kurang cakap. dalam hal ini termasuk penggantian patih danureja i dengan danureja ii, yang dengan cepat menggalang persekutuan dengan sejumlah kerabat istana yang dekat dengan putera mahkota. kerja paksa dan pajak yang diterapkan sultan juga sangat membebani rakyatnya, terutama yang berada di wilayah mancanegara. hubungannya dengan pejabat belanda di yogyakarta juga memburuk, akibat penghinaannya terhadap orangorang belanda, yang kebetulan dalam keadaan lemah. kekuatan militer kasutanan yogyakarta ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran pihak kasunanan dan mangkunegaran, yang kebetulan juga menyimpan rasa sakit hati pada kasultanan yogyakarta. keduanya berusaha mengucilkan kasultanan yogyakarta, dan meminta belanda untuk menghancurkannya. bahkan keduanya menyatakan akan mendukung belanda dengan pengerahan prajurit-prajuritnya. dengan pernyataannya itu mereka berharap memperoleh keuntungan baik secara politis maupun finansial. di sisi yang lain paku buwana iv juga melakukan komunikasi rahasia dengan sultan hamengku buwana ii, agar sultan berani menentang belanda dan bahwa ia akan berada di belakang sultan hamengku buwana ii. daendels sebagai orang yang anti feodalisme, pada akhirnya mempunyai kesempatan untuk menyingkirkan hamenku buwana ii, ketika raden rangga seorang kepala pemerintahan sultan untuk daerah mancanegara yang secara diam-diam didukung oleh sultan dan para pangeran, melakukan perlawanan terhadap belanda. perlawanan ini dengan mudah dipatahkan oleh belanda, dan hal semakin meningkatkan ketegangan di dalam istana yang mendorong sultan menyerahkan wewenang patih danureja ii kepada pangeran natadiningrat putera pangeran natakusuma. tindakan ini memicu daendels untuk mengambil langkah keras terhadap kasultanan yogyakarta. ia membawa pasukan yang cukup besar, dan memaksa sultan turun dari tahta, dan menyerahkan kekuasaan kepada puteranya hamengku buwana iii. mengangkat dan mengembalikan kedudukan patih danurejo ii. pangeran natakusuma dan natadiningrat yang dianggap sebagai biang keladi perlawanan raden rangga ditangkap dan diasingkan ke ceribon. atas permintaan hamengku buwana iii, maka hamengku buwana ii tetap diijinkan tinggal di yogyakarta.58 3. pangeran mardika moment serbuan inggris hingga janssens menyerah dimanfaatkan oleh hamengku buwana ii untuk merebut kembali tahtanya, hamengku buwana iii dikembalikan pada kedudukan semula sebagai putera mahkota. raffles sebagai gubernur jenderal jawa pada awalnya tidak bertindak apa-apa terhadap tindakan hamengku buwana ii. raffles dengan cerdik mempelajari sifat-sifat para penguasa jawa, dan konstelasi politik yang berlangsung, sampai ia yakin benar pihak mana yang bisa dijadikan sekutu dan mana yang harus disingkirkannya. selain paku buwana iv dan mangkunegara ii, raffles juga memperhatikan pangeran natakusuma yang mempunyai dendam pribadi dengan hamengku buwana iii. kesimpulan diambil setelah raffles mengalami sendiri perlakuan hamengku buwana ii yang sulit diajak bekerjasama. raffles yang didukung mangkunegaran dan pangeran natakusuma berhasil menduduki istana kasultanan yogyakarta, dan merampoknya. hamengku buwana ii ditangkap dan dibuang ke penang. kedudukan sultan diberikan kepada hamengku buwana iii, sementara atas jasanya pangeran natakusuma diangkat menjadi pangeran mardika bergelar paku alam, dan diberi daerah dengan 4.000 cacah yang dapat diwariskan (1813). selain itu ia juga memperoleh wewenang untuk membentuk korps paku alam yang terdiri dari 50 orang kavaleri, dan 100 orang infantri. pilihan pangeran natakusuma untuk mendukung raffles, dan terlibat dalam serangan ke kasultanan, selain alasan yang secara kasat mata dapat disimak, sesungguhnya punya tujuan lain, yaitu agar dapat turut mengendalikan serbuan itu sehingga istana tidak diratakan dengan tanah. peristiwa penyerbuan istana oleh pasukan bangsa barat, hanya sekali terjadi, tetapi telah cukup membuat para pangeran merasa terhina, dan menjadi benih kebencian pada bangsa barat. hal ini disadari oleh pemerintah, oleh karenanya pemerintah kemudian mengubah politiknya dengan memberlakukan persamaan bagi yogyakarta dan surakarta, artinya apa yang dilakukan di yogyakarta juga dilakukan di surakarta. hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga keseimbangan politik di kedua wilayah ini. raffles sebagai orang yang anti feodalisme pada langkah-langkah berikutnya banyak mengamputasi pendapatan kelompok bangsawan, dengan cara menguasai daerah di luar yogyakarta dan surakarta, termasuk mengambil alih pengelolaan cukai lalu-lintas dan pasar. 58 ibid., hlm. 172 pada tahun 1816 inggris harus mengembalikan daerah jajahan kepada belanda, dan terpaksa harus meninggalkan hindia belanda, sebagai dampak dari penataan eropa paska perang napoleon. di hindia belanda tindakan kaum penjajah ikut campur tangan terhadap urusan istana masih diteruskan, sehingga rasa tidak senang pada orang kulit putih yang telah ada sejak daendels dan raffles semakin meningkat. gunung kebencian itu akhirnya meletus ketika perang jawa dimulai. banyak bangsawan mendukung pangeran diponegara, dalam kasus seperti ini secara fisik para raja tidak terlibat. tapi di sisi lain memberi dukungan secara diam-diam. perilaku seperti ini terjadi tidak hanya sekali bahkan sejak giyanti, penyerbuan istana yogyakarta, dan juga perang diponegara. di ilhami ceritera tokoh pewayangan, seperti yang termuat dalam serat tripama59 yaitu sumantri, kumbakarna, dan karno yang menempatkan fisik dan batin pada dua sisi yang berbeda. perang jawa yang berlangsung cukup lama itu ternyata menguras dana yang sangat besar, sehingga memaksa belanda untuk melakukan pemulihan, dengan cara yang sangat menekan bangsa pribumi. namun demikian tidak ada kekacauan yang ditimbulkan oleh permainan politik pihak kerajaan, dan jika ada perlawanan biasanya dilakukan oleh rakyat biasa dan dalam skala kecil, yang tentu mudah dikendalikan. di sisi lain para raja selalu mendapat pengawasan dan pembatasan wewenang. dampak penguasaan bidang politik dan ekonomi oleh kaum penjajah, maka para raja mengalihkan perhatiannya di bidang kebudayaan. sehubugan dengan itu wajar jika di era setelah perang di daerah vorstenlanden muncul pujangga-pujangga besar, ahli-ahli karawitan dan tari, ahli-ahli ukir, dan seni lainnya. c. seni tari pada masa kgpaa paku alam iv 1. tari di puro pakualaman ketika palihan nagari terjadi, dan mataram dibagi dua, yaitu kasunanan surakarta, dan kasultanan yogyakarta, ternyata tradisi tari gaya mataraman turut diboyong ke yogyakarta, sementara surakarta menyatakan akan membuat gaya tari yang baru.60 karenanya di jagat seni 59 serat tripama adalah karya sastra yang memuat ajaran moral bagi para prajurit, yang mencontohkan tiga tokoh dalam pewayangan, yang masing-masing mempunyai pegangan sendiri dalam pengabdiannya. 6060 yuwono sri suwito, dalam ceramah “perjanjian giyanti” puro pakualaman, 12 feb. 2010, menyatakan bahwa: dalam perjanjian yang ditandatangani di giyanti antara sultan hamengkubuwana i, sunan paku buwana iii dan voc, memang tidak disebut tentang tradisi dan symbol-simbol kebesaran raja. tetapi kenyataannya di balik voc sunan paku buwana iii menyerahkan kanjeng kyai kopek kepada hamengku buwana i, dan merelakan gaya seni tari di bawa ke yogyakarta. tari, tari gaya yogyakarta dikenal dengan sebutan tari klasik, sementara tari gaya surakarta lebih disebut dengan gaya tari romantik. seni tari klasik mataraman terlihat lebih anggun dibanding tari gaya romantik, tetapi tari gaya surakarta lebih halus dan geraknya mengalir tak putus. tari dengan gaya klasik mataraman inilah yang juga hidup dan berkembang di puro paku alaman pada masa kgpaa paku alam i. warisan budaya berupa tari di puro paku alaman ini termuat dalam naskah-naskah scriptorium yang tersimpan di perpustakaan puro paku alaman. sehubungan dengan keberadaannya maka warisan budaya itu dapat diteliti, dan direkonstruksi kembali sehingga dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas. secara umum seni tari sebagai sebagian warisan budaya tradisi di puro paku alaman bersumber pada dua tradisi yaitu tradisi yang hidup di kasultanan yogyakarta, dan yang kedua tradisi yang hidup di kasunanan surakarta. tradisi tari kasultanan dengan gaya mataramannya tumbuh dan berkembng di puro paku alaman sejak kgpaa paku alam i bertahta hingga kgpaa paku alam vi.61 tradisi tari surakarta mulai tumbuh dan mengalami penyesuaian di puro paku alaman sejak kgpaa paku alam vii memperistri putri paku buwana x, yakni bra. retno puwasa dari surakarta. sejak itu tari dengan genre srimpi dan bedhaya surakarta mewarnai kadipaten paku alaman. pada masa kgpaa paku alam i, hingga kgpaa paku alam iii tari yang berkembang, adalah tari tradisi yang hidup di kasultanan. tercatat tujuh repertoar tari yaitu beksan bancak dhoyok, beksan inum kakung, beksan lawung, beksan paris, beksan dhadhap, srimpi ela-ela, dan srimpi gandrung winangun. nomor-nomor tari tersebut merupakan tari tradisi yang juga terdapat di kasultanan yogyakarta, sehingga dapat diduga bahwa tradisi tari di puro paku alaman pada jaman pa i adalah kelanjutan tari tradisi di kasultanan yogyakarta.62 namun demikian terdapat pula perubahan, seperti beksan inum kakung di kasultanan dikenal dengan nama beksan sekar medura, atau beksan gendul. 2. beksan floret dan sabel para penguasa di puro pakualaman pada umumnya adalah para pemerhati dan pelestari tari, karena tari dalam tradisi jawa dianggap pula sebagai pusaka, yang sangat pantas dijaga dan dihormati. sehubungan dengan itu maka setiap pangeran yang jumeneng pasti menghasilkan karya tari seperti : pa ii menghasilkan bedhaya semang, beksan 61 naskah “langen wibawa” (li.30), memuat lelangen beksan puro paku alaman sejak pa i hingga pa v. lihat juga soedarisman poerwokoesumo, kadipaten pakualaman. (yogyakarta : gadjah mada university press, 1985), hlm.40-65 dipaparkan kepemimpinan di puro paku alaman, hingga kesenian yang berkembang disana. 62 hermin kusmayati, “seni tari” dalam warnasari sistem budaya kadipaten paku alaman yogyakarta, (jakarta : trah hudyono, 2012), hlm., 78-81. jemparing, bedhaya gandakusuma, beksan jebeng, dan bandabaya. pa iii, menghasilkan beksan lawung ageng, beksan lawung alit, beksan jebeng. demikian pula dengan yang lain menghasilkan karya baru atau melakukan pengembangan terhadap tari tradisi yang telah ada. pada masa paku alam iv, terjadi loncatan dalam pengembangan tari. tercatat dalam serat langen wibawa, 5 nomor tarian yaitu srimpi nadheg, beksan floret, beksan sabel, beksan inum, dan beksan penthul tembem. dari 5 nomor tersebut srimpi nadheg belum terungkap bagaimana wujudnya, sementara yang lain telah dapat direkonstruksi. dari 4 nomor yang telah terrekonstruksi jelas bahwa 3 nomor tari yaitu beksan floret, sabel dan inum dipengaruhi oleh budaya barat. dari 3 nomor yang dipengaruhi budaya barat 2 nomor diantaranya adalah karya baru yaitu beksan floret danbeksan sabel. ternyata beksan ini sesuai dengan namanya yaitu berangkat dari ide menstilisasi gerakan prajurit belanda yang sedang berlatih memainkan pedang yang dikenal dengan olah raga anggar. dua nomor tari tersebut berpijak pada kaidah tari gaya yogyakarta, tetapi kostum yang dipakai merupakan gubahan baru, dengan memakai atribut pakaian prajurit belanda. yang unik dari tari yang diberi judul beksan floret adalah dipakainya sepatu lengkap dengan kaos kakinya. hal ini sangat kontras dengan tradisi tari jawa pada umumnya yang selalu lepas alas kaki dalam menari. perpaduan antara tradisi barat dengan tradisi local menjadi sebuah bentuk sajian baru yang menarik, walau akar budaya masing-masing unsur masih dapat terbaca dengan jelas. iringan tarinyapun terdapat perpaduan antara music barat yang diatonis dengan gamelan yang pentatonic. semula memang rasanya ada yang aneh, tetapi ketika telah dimainkan bersama dan saling mengisi, iringanpun tampak serasi, sehingga penampilan dua nomor tari itu menjadi tontonan yang menarik. d. kesimpulan tari sebagai bagian dari budaya berkembang di puro paku alaman, bahkan muncul karya-karya baru yang ide dasarnya berangkat dari budaya asing. hal ini dimungkinkan karena istana pada jamannya tidak memungkinkan untuk aktif dibidang selain budaya. aktivitas politik di dalam istana tentu akan mengakibatkan bencana, terutama karena adanya pengawasan dari pemerintah kolonial yang ketat. tidak jauh berbeda situasinya, di bidang social ekonomi, puro pakualaman hanya mengelola sedikit sumber, berupa pungutan atas tanah di daerah yang kemudian disebut daerah adikarto. munculnya tari baru berupa beksan floret dan sabel pada jaman pa iv, walaupun berpijak pada kaidah tari tradisi kasultanan yogyakarta, tetapi terdapat keberanian untuk mengolah unsur baru yang berangkat dari tradisi yang samasekali berbeda. selain itu pemanfaatan atribut-atribut kebesaran serdadu belanda yang melengkapi penampilan penari, merupakan hal-hal baru yang membedakan tari di puro pakualaman ini dengan tari tradisi yang telah ada sebelumnya. terciptanya tarian baru itu tidak lepas dari penguasa yang bertahta, yang dalam hal ini paku alam iv, yang merupakan pecinta seni tari, tapi juga gandrung terhadap olah raga anggar yang sering dimainkan para serdadu belanda yang berada di puro paku alaman sehubungan dengan adanya korps infantry dan kavaleri. berangkat dari hal-hal tersebut maka terciptalah beksan floret dan beksan sabel. daftar pustaka naskah : langen wibowo, (li.30), translitersi, koleksi perpustakaan puro paku alaman. buku : brandon, james r., theatre in southeast asia, cambridge, massachusetts: harvard university press, 1967 endang caturwati, seni dalam dilema industri, yogyakarta: yayasan aksara indonesia, 2004. hersapandi dan begawan ciptoning, prambanan menggugat, yogyakarta: yayasan untuk indonesia, 2000 kuntowijoyo, budaya dan masyarakat, yogyakarta: tiara wacana, 1999. m. agus burhan, jaringan makna : tradisi hingga kontemporer, yogyakarta : bp. isi, 2006. ricklefs, m.c., sejarah indonesia modern, yogyakarta : gadjah mada university press, 2005 saktimulya, sudibyo, b. sumardiyanto, warnasari sistem budaya kadipaten pakualaman yogyakarta, jakarta : trah pakualaman hudyana, 2012. sartono kartodirdjo, pengantar sejarah indonesia baru : 1500-1900 dari emporium sampai imperium, jakarta : gramedia, 1987 soedarisman poerwokoesumo, kadipaten pakualaman. yogyakarta : gadjah mada university press, 1985. soedarsono, the state ritual dance drama in the court of yogyakarta, yogyakarta: gadjah mada univerity press, 1984 __________, seni pertunjukan indonesia dan pariwisata, bandung: mspi., 1999. __________, seni pertunjukan indonesia di era globalisasi, yogyakarta: gadjahmada unversity press, 2002 sumandyo hadi. “perkembangan tari tradisional : usaha pemeliharaan kehidupan budaya” dlm. soedarso, ed. perkembangan kesenian kita,yogyakarta : bp isi yogyakarta,1991 umar kayam. seni, tradisi, masyarakat. jakarta : sinar harapan, 1981 87 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat perkotaan) herlinda fitria program s1 sosiologi universitas indonesia herlindafitria@gmail.com abstract this study reviews the phenomenon of eating in restaurants that recently came out as a new lifestyle known as “makan cantik” (aesthetic eating). this lifestyle is currently trending among young people, especially those in the urban areas such as jakarta. this study uses qualitative methods to observe and describe makan cantik as a hyperreality on social media, constructed through simulation. makan cantik is done with an intention of broadcasting the activity through social media. makan cantik is a simulation that is intentionally constructed to present certain image, such that represents the upper class society. beneath what’s been presented in social media, there is a contrasting condition of real life. therefore, it can be said that there is no clarity of class status on social media, for social media nowadays is no longer presenting the reality, but instead the hyperreality. abstrak penelitian ini akan mengkaji mengenai fenomena makan di restoran yang saat ini telah menjadi sebuah gaya hidup baru disebut sebagai makan cantik. kegiatan tersebut sedang tren dilakukan anak muda khususnya yang tinggal di perkotaan seperti jakarta. penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat dan menggambarkan makan cantik sebagai sebuah hiperealitas pada social media yang dibentuk melalui simulasi.makan cantik dilakukan dalam rangka untuk memberitahukan kegiatannya kepada orang melalui social media. makan cantik merupakan simulasi yang sengaja dibentuk untuk menampilkan image tertentu, karena hal tersebut dianggap dapat merepresentasikan masyarakat kelas atas. di balik makan cantik yang di unggah di social media, ternyata hal tersebut berlainan dengan kondisi yang nyata. sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pengaburan kelas dimana tidak adanya kejelasan dari status kelas yang dimunculkan di social media. social media saat ini tidak lagi menampilkan realitas yang sebenarnya, namun menampilkan hiperrealitas. keywords: hyperreality, simulation, makan cantik 88 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pendahuluan makan adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan lanjutan lainnya (maslow, 1989). makanan pada umumnya merupakan bagian dari per-tahanan hidup manusia. makanan saat ini mempunyai arti berbeda dari sekedar asupan makan untuk pertahanan hidup. makanan telah menjadi bagian penting dari gaya hidup. hasil riset yang dilakukan oleh qraved.com--merupakan aplikasi kuliner berbasis online. aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan reservasi restoran. qraved. com menyediakan list berbagai restoran di jabodetabek dan bali, jenis makanan, menu makanan dan minuman, harga, alamat dan jadwal buka dan tutup restoran-menunjukan telah terjadi pergerseran tren. semakin banyak masyarakat indonesia yang memiliki kebiasaan makan di restoran. hal ini merupakan salah satu fenomena baru yang terjadi khususnya pada masyarakat perkotaan. hasil survei nielsen indonesia (2009) pada 894 responden dari 6 kota besar di indonesia (jakarta, bandung, surabaya, semarang, makassar dan medan) menunjukkan 44% dari responden suka makan diluar rumah pada malam hari dengan frekuensi 1-3 kali perbulan. dari survey tersebut juga diperoleh hasil bahwa kegiatan makan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan makanan namun lebih kepada sosialisasi. selain itu, survey yang dilakukan jakarta dining index (2013) menyebutkan kunjungan orang jakarta ke restoran sepanjang 2013 mencapai 380 juta kali dan menghabiskan total rp. 17 triliun pertahunnya. pembahasan mengenai kegiatan makan di masyarakat telah banyak dikaji di berbagi negara. penelitian yang dilakukan oleh murcott pada 1988 menyebutkan bahwa kegiatan makan bukan hanya suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah tetapi juga untuk mencerminkan diri secara sosial yang berhubungan langsung dengan status, kesejahteraan dan pekerjaan tertentu (murcott, anne. 1988: 5-15). bergeser ke periode tahun selanjutnya djaafara pada 1994 menyebutkan bahwa fungsi kegiatan makan bagi para pekerja adalah untuk menunjang pekerjaan dimana kegiatan makan digunakan sebagai media kegiatan interaksi (relasi sosial) dengan sesama pekerja dan atasan (djafaara, febiana. 1994: 125). kemudian menurut meliono dan budianto dominasi kebudayaan manusia menjadi sangat berperan terutama dalam pola makannya. makanan terkategorisasi menjadi makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan (meliono dan budianto, 2004: 70). penelitan yang dilakukan oleh murwani pada 2014 menyimpulkan bahwa makan diluar dipengaruhi oleh internal forces yang terjadi melalui relasi-relasi kuasa dalam struktur masyarakat yang membentuk tentang habitus suatu makanan (murwani, endah. 2014: 312). sedangkan menurut raditya makanan yang estetik menciptakan sebuah pola baru dalam pengklasifikasian kelas dimana mereka yang mengkonsumsi makanan estetik akan dianggap sebagai orang yang berkelas (raditya, michael hb. 2014: 158). berpijak pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2000an, makanan sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang berhubungan dengan relasi sosial. hal berbeda terjadi pada periode tahun 2014 dimana social media memiliki peranan penting dalam pembentukan tren makan saat ini. makan di restoran dilakukan bukan dalam rangka untuk makan namun lebih kepada menyiar-nyiarkan hal tersebut di social media. kondisi ini dialami oleh masyarakat kota-kota besar salah satunya kota jakarta. masyarakat kota jakarta saat ini gemar melakukan kegiatan makan di restoran dan mengunggah kegiatannya di social media, yang mereka sebut sebagai makan cantik. makan cantik merupakan sebuah konsep yang dibuat oleh masyarakat kelas tertentu di jakarta. salah satu daerah di jakarta sebagai tempat terbentuknya konsep tersebut adalah wilayah senopati. masyarakat kota yang makan cantik di daerah senopati menyebar luaskan kegiatannya melalui social media. makan cantik yang diunggah di dalam social media merupakan suatu hal yang berbeda 89 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... dari fakta yang ada. terdapat perbedaan kondisi pelaku pada apa yang diunggah dengan kondisi yang nyata. dalam hal ini masyarakat melakukan apa yang disebut oleh baudrillard sebagai simulasi. metode di dalam sebuah penelitian dibutuhkan satu metode yang paling tepat untuk bisa mendapatkan data yang valid. metode penelitian yang banyak digunakan adalah metode penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan data yang lebih mendalam terhadap subjek penelitian di mana peneliti menjadi instrument itu sendiri. peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan makan cantik sebagai hiperealita pada social media. penelitian kualitatif menurut lincoln dalam neuman (2003: 72) adalah penelitian yang menekankan pada proses dan pemaknaan atas realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas, ataupun frekuensi. fokus dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna. penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional research dimana penelitian ini hanya dilihat dari kurun waktu tertentu saja. karena penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung selama bulan oktober dan november 2015. terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan 3 orang informan. informan penelitian dipilih dengan kriteria makan di restoran dan mengunggah kegiatannya di social media. juga pada saat itu sedang berada di restoran senopati. informan pertama, berinisial mt ia merupakan seorang mahasiswa yang rutin makan di restoran setiap weekend. informan kedua, berinisial b merupakan seorang karyawan swasta yang memiliki hobi makan di restoran. dan informan go merupakan pegawai di sebuah instansi perpajakan. wawancara dengan tiga orang informan dilakukan secara langsung di sebuah restoran di senopati. selain wawancara, data sekunder diperoleh dari jurnal, literature, buku, data publikasi serta observasi tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak. logika berpikir dalam penelitian ini merupakan logika induktif, yaitu dalam membangun sebuah kesimpulan yang bersifat umum dari hal hal yang khusus pada temuan data di level empirik. hasil dan pembahasan hiperrealitas berbagai tulisan baudrillard mengandung ciri dari teori postmodern. empat istilah kunci yang mendasari analisisnya adalah simulasi, media massa, tanda dan komunikasi. namun penelitian ini hanya membahas satu pembahasan saja mengenai simulasi yang berarti citra, simbol, gambar buatan, atau segala hal yang “menyembunyikan” kenyataan (baudrillard 1981). dalam bukunya simulations, simulasi bukan menutupi kenyataan, namun kenyataan yang menutupi ketiadaan. sehingga dapat dikatakan simulasi adalah nyata. terdapat empat citra dari penampilan yang telah membentuk kultur barat antara lain realistic yaitu keadaan sebenarnya, counterfeit yakni tahap alami yang dapat ditemukan lewat imitasi, production yaitu tahap produksi dan simulation yang merupakan simulacra dari simulasi, pembuatan informasi dan kode. citra satu sampai tiga merupakan sebuah citra yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. sedangkan citra ke empat yaitu simulasi menggambarkan kehidupan masyarakat saat ini. simulasi berarti bahwa citra tidak terkait dengan kenyataan apapun (baudrillard 1983). simulasi tidak hanya berkaitan dengan tanda, namun juga menyangkut kekuasaan dan relasi sosial, dimana yang berlaku adalah tanda murni yang kehilangan referensinya. simulasi dan kode seluruh realitas menuju hiperealitas dimana tidak ada lagi distingsi antara realitas dengan khayalan, antara hasil kopian dengan realitas aslinya, dan dimana 90 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 realitas diuapkan menuju kelenyapan (baudrillard, 1983 dalam kushendrawati, 2006: 131). sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi realitas dasar yang diacu oleh objek dan tanda-tanda. ini adalah era hiperrealitas. disneyland adalah model sempurna dari bagaimana masing-masing orde saling berkaitan. di sana ada perompak, frontir, dunia masa depan, kastil-kastil, dunia robot. sebuah dunia buatan di mana semua nilai dimuliakan, disimulasikan, dan dihadirkan kepada pemirsa (baudrillard 1983 dalam denzin, 1986). makan cantik di senopati makan cantik merupakan sebuah kata untuk menggambarkan kegiatan makan yang dilakukan di restoran-restoran tertentu dalam rangka untuk menyiar-nyiarkan kegiatannya ke dalam social media. masyarakat kota saat ini banyak memilih makan di restoran untuk mengisi leisure time yang mereka miliki. makan cantik bukanlah kegiatan makan yang dilakukan 3 kali sehari seperti pada umumnya. namun makan cantik biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali setiap bulannya. hal yang pertama-tama dilakukan masyarakat dalam melakukan makan cantik adalah pemilihan restoran. pemilihan restoran menjadi hal yang paling penting untuk melakukan aktifitas ini. karena pemilihan restoranlah yang akan menentukan apakah hal tersebut masuk kedalam kategori makan cantik atau tidak. makan cantik biasanya dilakukan di restoran-restoran kelas menengah dan atas. berbagai aspek menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih restoran, antara lain dekorasi atau design interior ruangan, penyajian makanan dan lokasi restoran. namun yang menarik adalah rasa dari makanan yang seharusnya menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih restoran, kini tidak terlalu menjadi perhatian bahkan dibuang sama sekali. menurut informan mt, “pertama gue liat dari ambiance nya dulu. ambiance tuh kaya mulai dari design interiornya, panas apa engga tempatnya. jadi gue liat tempatnya dulu. terus gue liat dari plating makanannya, apakah penyajianya menarik apa engga soalnya percuma nih gue udah ketempat mahal tapi ga bagus duit gue sayang. kaya kemaren tuh saya makan tuna salad, itu ga kenyang sih tapi bagus banget buat di foto. padahal tuna juga gue beli dipasar juga cuma 20ribu. nah itu harganya 150rb”. (wawancara dengan mt, 27 oktober 2015) berdasarkan penuturan informan diatas, makanan yang dipesan tidak terlalu penting untuk di pertimbangkan. menurutnya, design interior dan penyajian makanannya lah yang paling diutamakan dalam makan cantik. hal ini dikarenakan pelaku makan cantik membutuhkan dekorasi yang sekiranya menarik untuk berfoto. karena kunci dari makan cantik itu sendiri adalah mengunggah kegiatannya dengan semenarik mungkin di social media yang mereka miliki. menarik dalam artian apa yang di unggah akan membuat orang lain merasa tertarik untuk datang ke restoran tersebut. hal penting yang kedua adalah penyajian makanan. sama halnya dengan design interior restoran, makan cantik juga sangat membutuhkan penyajian makanan yang menarik dan unik. karena pelaku akan mengabadikan gambar makanan tersebut untuk di unggah ke dalam social media. oleh sebab itu, penyajian makanan ditata sedemikian rupa agar menarik perhatian orang lain dianggap penting. tidak menjadi permasalahan jika makanan yang disediakan kurang enak, karena bukan hal tersebut yang diutamakan. pelaku makan cantik cenderung menutupi kekurangan dari makanan tersebut. salah satunya dengan cara mengambil beberapa sisi dari makanan agar terlihat menarik. selain itu pelaku juga tidak akan berkeluh kesah atau menampilkan kesan yang jelek tentang makanan yang dipesan. justru pelaku seolah-olah sedang mempromosikan restoran yang sedang ia kunjungi, sekalipun hal itu tidak mendapat reward apa-apa dari restoran yang bersangkutan. 91 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... dan hal penting yang ketiga adalah lokasi restoran. lokasi-lokasi restoran tertentu menjadi sorotan para pelaku untuk menambah pengalaman makannya di berbagai restoran yang ada. di jakarta sendiri wilayah-wilayah yang menjadi highlight untuk melakukan makan cantik seperti senopati, kemang, thamrin. ketiga wilayah tersebut merupakan lokasi favorit para pelaku makan cantik untuk berburu restoran yang dianggap dapat mewakili kelas sosial tertentu. namun yang lokasinya paling strategis dan berada di tengah kota adalah senopati. tidak hanya itu, wilayah ini banyak berdiri restoran dengan berbagai macam jenis restoran, mulai dari masakan indonesia, western, korean, japanese, dan lain-lainnya tersedia di wilayah ini. gambar 1.1 map lokasi restoran di senopati sumber: google maps gambar diatas menunjukan gambaran wilayah senopati. secara geografis lokasi jl. senopati dan gunawarman berada pada jalan yang berbeda. namun senopati yang ada dalam pikiran masyarakat adalah senopati secara keseluruhan yang mencakup jl. senopati, jl. gunawarman, jl. rajasa , jl. belitung dan jalan-jalan lain yang ada di sekelilingnya. hal ini diperkuat dengan pernyataan informan mt, menurutnya senopati itu bukan hanya dilihat dari sepanjang jalan senopati itu saja, namun daerah disekelilingnya dianggap masih termasuk daerah senopati. letak dari satu restoran ke restoran lainnya di senopati sangat berdekatan. banyak anggapan bahwa wilayah ini merupakan lokasi yang tepat untuk berburu kuliner yang berbeda dari yang lain. di senopati, restoran yang menjual jenis makanan western paling banyak di gemari dan jumlahnya pun memiliki proporsi terbanyak dari jenis makanan lain diluar makanan indonesia. dari hasil wawancara ketiga informan, mereka lebih sering mencoba restoran-restoran yang menyediakan makanan western. hasil observasi yang dilakukan peneliti menyebutkan bahwa terdapat 17 restoran western di senopati. jumlahnya paling banyak bila dibandingkan dengan korean restaurant, chinese restaurant, dan jenis restoran lainnya. restoran yang ada di jalan senopati ini biasanya akan ramai di hari-hari tertentu seperti pada hari sabtu dan minggu. karena kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang. dan memang kebanyakan masyarakat yang makan di lokasi ini adalah mahasiswa, karyawan muda dan hanya sedikit sekali orang tua (hasil observasi langsung di beberapa restoran di senopati). pemilihan restoran yang akan dikunjungi untuk melakukan makan cantik mengalami proses yang cukup panjang. para pelaku makan cantik juga menjadikan social media sebagai acuan dalam pemilihan restoran. platform kuliner berbasis aplikasi seperti zomato dan qraved menjadi acuan dalam memilih restoran. sebab kedua aplikasi tersebut menampilkan informasi yang sangat lengkap tentang kuliner seperti menu dan harga, peta lokasi, bahkan pelaku bisa mengetahui restoran lebih lengkap lewat foto-foto yang tersedia di aplikasi tersebut. kedua aplikasi ini tidak hanya menampilkan informasi mengenai restoran namun juga merekomendasikan restoran-restoran sesuai dengan keinginan masyarakat. 92 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 gambar 1.3 laman aplikasi qraved gambar 1.2 laman aplikasi zomato gambar diatas merupakan beberapa tampilan dalam aplikasi zomato dan path. pengguna aplikasi tersebut dapat dengan mudah melihat berbagai restoran yang ada di jakarta. pengguna juga dapat men sortir restoran yang dimaksud, mulai dari lokasi, jenis makanan yang dijual dan lain-lain. pengguna juga bisa mengetahui perihal restoran secara lengkap, seperti harga, makanan, minuman, jam buka dan lain sebagainya. oleh sebab itu aplikasi ini sedikit banyak mempengaruhi pelaku makan cantik dalam pemilihan restoran. selain dari aplikasi kuliner berbasis online diatas, status yang diunggah oleh orang lain di social media juga menjadi pertimbangan pemilihan restoran untuk makan cantik. semakin banyak orang yang mengunggah keberadaannya di restoran tersebut, akan menambah rasa ingin tahu orang lain terhadap restoran tersebut. sehingga secara tidak langsung apa yang orang lain unggah di social media mempengaruhi pemilihan restoran yang akan dikunjungi. setelah tahap pemilihan selesai selanjutnya masuk kedalam kegiatan inti yaitu makan cantik. sesampainya di restoran pelaku memesan makanan seperti makan di restoran pada umumnya. namun ada hal yang membedakan dengan makan cantik dan makan biasa di restoran. setelah makanan yang dipesan datang, pelaku makan cantik tidak langsung memakan makanan yang dipesan. pelaku terlebih dahulu memotret makanan tersebut dari berbagai sisi. tentunya tidak hanya di potret satu kali saja, namun berkali-kali sampai pelaku mendapatkan hasil yang terbaik. baik dalam hal ini adalah menarik, unik dan membuat orang tertarik untuk datang ke restoran tersebut. sering kali makanan yang dipesan tidaklah sesuai dengan selera lidah mereka. namun makanan tersebut dipesan karena makanan tersebut menarik secara estetika. pelaku memilih makanan yang penyajiannya menarik dan unik karena pelaku membutuhkan hal tersebut untuk difoto dan diunggah di social media. apapun makanannya walaupun tidak enak ataupun porsinya sedikit, asalkan penampilannya menarik pelaku akan memesan makanan tersebut. setelah selesai memotret makanan, ada 1 hal lagi yang biasa dilakukan oleh pelaku makan cantik yaitu memotret interior ruangan. hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa pelaku saat ini sedang makan ditempat yang unik. memotret interior ruangan bisa dilakukan dengan dua opsi. opsi yang pertama adalah memotret interior ruangannya saja. atau opsi kedua adalah memotret dirinya sendiri, karna dengan memotret dirinya sendiri secara tidak langsung akan menampilkan interior ruangan secara bersamaan. kemudian setelah menyantap makanan, pelaku makan cantik tidak langsung meyudahi kegiatannya kemudian pulang. disinilah inti dari kegiatan ini, yaitu memberitahukan kegiatan makannya di 93 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... social media yang mereka miliki. social media yang menjadi platform pelaku untuk mengunggah statusnya antara lain adalah path, instagram, dan berbagi social media lainnya. begitu juga yang dilakukan informan go yang menjelaskan hal-hal yang di posting didalam akun social media nya, “biasanya gue nunjukin tuh location gue dimana. soalnya itu yang paling penting ya jadi percuma ya kalo update di suatu tempat tapi ga keliatan tempatnya tuh jadi gue bisa nunjukin gue ada dimana. karena kan yang menjual dari makan cantik itu kan lokasinya kan. nah itu satu. yang kedua mungkin gue update pake foto sih biasanya. jadi ini loh restoran yang mahal, ini loh restoran yang lagi inn, ini loh makan cantik gue. kaya gitu sih.” (wawancara dengan go, 8 november 2016) pernyataan informan diatas menjelaskan status yang diunggah di akun social media yang ia gunakan. ia menggunakan berbagai fitur-fitur yang ada di social media untuk menunjukan kegiatannya. namun yang paling utama untuk diposting di social media adalah foto. pelaku makan cantik juga menghabiskan waktunya berjam-jam untuk sekedar bermain gadget. tak heran bahwa setiap restoran yang ada selalu menyediakan wifi sebagai fasilitasnya, sehingga pelaku betah untuk berlama-lama direstoran tersebut. karena kegiatan makan cantik merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari gadget sehingga dibutuhkan listrik untuk dapat menunjang kegiatan ini. oleh sebab itu tak jarang pelaku makan cantik terlebih dahulu menanyakan ’colokan’ (listrik) kepada pelayan restoran sebelum memesan makanan. tabel. 1.1 media sosial utama dalam mengunggah foto makanan sumber: kompas.com data di atas menunjukan bahwa masyarakat saat ini menggunakan berbagai platform social media seperti, facebook, instagram, twitter, path dan lain sebagainya. namun data yang didapat dari ketiga informan, mereka menggunakan platform path dan instagram saja. menurutnya penggunaan social media lainnya diluar path dan instagram tidak mewakili kelas sosial atas. pemilihan platform path untuk memberitahukan kegiatannya juga dilatar belakangi karena path memiliki fitur yang dapat menujukan keberadaan pelaku saat ini. didalam path terdapat fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk memposting foto, lokasi, lagu, dan lain-lainnya. sehingga pelaku bisa memposting foto bersaman dengan lokasi dan caption apa yang ingin diberitahukan. namun dalam kasus makan cantik hal yang biasa diunggah oleh pelaku adalah berupa foto makanan ataupun foto dirinya yang sedang berada di restoran tersebut. 94 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 gambar 1.5 seorang informan bs mengunggah staus makannya di instagram gambar 1.4 seorang informan mt mengunggah status makannya di media sosial path gambar 1.4 merupakan foto makanan yang ada pada restoran the holy crab. pelaku sengaja memotret kepiting tersebut lebih dekat agar kepiting tersebut terlihat lebih besar dan menarik. selain itu penyajian yang tidak lazim membuat foto ini sangat menarik karna tidak menggunakan piring. sehingga orang lain akan tergugah untuk mencoba makanan tersebut. sedangkan untuk gambar 1.5 pelaku memotret foto makanan beserta interior ruangan sehingga menjadi sangat menarik dan terlihat sangat unik. pelaku makan cantik selalu berusaha mengambil sisi yang paling menarik dari sebuah makanan agar tidak terlihat biasa. social media memiliki peranan yang paling penting dalam kegiatan ini sebab makan cantik tidak bisa disebut sebagai makan cantik ketika pelaku tidak menyebar luaskan kegiatan yang mereka lakukan di sosial media. makan cantik sebagai hiperrealitas dalam sosial media makan cantik telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. gaya hidup sering dihubungkan dengan kelas sosial ekonomi dan citra yang dimiliki seseorang. makan cantik sebagai gaya hidup ditunjukan dalam keputusan pemilihan restoran yang dikunjungi dan makanan yang disantap. hal tersebut dianggap dapat merepresentasikan kelas sosial seseorang. gaya hidup yang ditunjukan dalam makan cantik adalah makan direstoran yang dilengkapi dengan interior ruangan yang mewah ataupun menarik, penyajian makanan yang menarik dan penggunaan pakaian yang rapih ataupun semi formal. sehingga hal tersebut dapat membentuk citra masyarakat kelas atas. masyarakat kota merupakan masyarakat yang dibanjiri oleh citra dan informasi, membuat simulasi dan citra menjadi suatu hal yang paling diminati dan diperhatikan dalam kebudayaan masyarakat pascamodern. di sinilah kenyataan diproduksi oleh simulasi berdasarkan model-model (yang tidak memiliki asal-usul atau referensi realitas) dan secara artifisial direproduksi sebagai kenyataan (baker, chris. 2011: 166 dalam alfian. 2014). fenomena menarik terkait dengan hal yang dibayangkan dalam pikiran mendahului realitas adalah makan cantik, secara tidak langsung memberikan suguhan tentang penggambaran makan yang dilakukan oleh orang yang berada pada kelas sosial atas. makan seharusnya hanya menjadi representasi dari kehidupan nyata, namun saat ini telah menjadi realitas sendiri. makan cantik yang diunggah di social media telah menggantikan posisi pada ruang nyata atau rill yang menjadi sumber utama reproduksi. baudrillard menyebut fenomena ini sebagai hiperrealitas dimana suatu hal berkembang 95 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... dengan sendirinya membentuk realita baru yang penuh dengan rekayasa. makan cantik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. masyarakat kota saat ini sedang berlomba-lomba untuk melakukan makan cantik , sebab kegiatan ini dianggap memiliki nilai-nilai tambahan dari sekedar makan. makan cantik dan social media merupakan satu kesatuan yang utuh karena tidak bisa disebut sebagai makan cantik jika hal tersebut tidak di siar-siarkan di social media. social media menjadi ruang terbaik hiperrealitas, karena social media dapat merepresentasikan hiperrealitas menjadi realitas palsu. makan cantik yang di siar-siarkan di social media merupakan simulasi yang menayangkan kondisi realitas kehidupan. dalam hal ini makan cantik yang di unggah di social media sudah tidak lagi berfungsi seperti fungsi sebenarnya. social media merupakan arena sosial dalam rangka memberitahukan kegiatan tersebut, yang tidak semata-mata untuk menunjukan bahwa ia makan. jika dipahami secara lebih mendalam sebenarnya makan cantik merupakan praktek untuk menunjukan kemampuan finansial, kelas ataupun eksistensi diri. menurut informan mt, “gue makan cantik gara-gara awalnya mungkin gue penasaran sama bentuknya. kaya misalnya gue liat dari update an orang difoto disitu bagus. trus kalo gue makan di tempat kaya gitu ya secara ga langsung sih pengen nunjukin yang namanya status sosial, kaya gitu. ya kita juga ngeluarin duit segitu juga bukan buat ya… misalnya ada makna lah dibalik itu. jadi ya antara 2 itu either ya gue pengen update ke orang tapi kalo misalnya ga pengen update ya engga. yang gue tunjukin itu tadi, ya mungkin gue juga bisa berbagi ke orang kalo misalnya platingnya bagus atau apanya bagus.” (wawancara dengan mt, 27 oktober 2015) berdasarkan penuturan informan tersebut dapat terlihat bahwa dengan makan cantik maka pamor dan gengsinya pada tataran sosial secara otomatis akan naik. artinya dengan makan di restoran sebenarnya ia sedang menunjukan sesuatu dengan kegiatan tersebut. kemudian ia juga ingin memperlihatkan kemampuannnya pada orang lain, baik kepada sesama pelaku makan cantik maupun tidak. dengan cara ini, secara sengaja pelaku ingin memperlihatkan siapa dirinya, kemampuan ekonominya atau kelasnya. kemudian dengan makan cantik di restoran, pelaku ingin memperlihatkan kelas sosialnya dengan berusaha mencari restoranrestoran yang sedang ramai di perbincangkan atau restoran unik yang baru saja dibuka. hal ini tentunya memiliki arti bahwa pelaku selalu ingin mengikuti mode walaupun dengan berbagai konsekuensi yang harus dipenuhi, tak terkecuali mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. menurut informan go, biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali makan berdua adalah rp.200.000. bahkan menurut informan bs ia menghabiskan rp.350.000 sampai dengan rp.2.000.000 untuk satu kali makan di restoran. informan bs juga menyebutkan bahwa ia pernah datang di berbagi restoran yang ada di senopati, sekalipun makanan yang dijual relatif sama. dengan datang ke banyak restoran orang lain akan menganggap bahwa pelaku memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi dan secara tidak langsung gengsinya pun akan naik. secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan aktifitas makan cantik mempunya finansial yang kuat sehingga dapat dikategorikan sebagai kelas sosial atas. peran dari social media lah yang kemudian memunculkan kesan siapa orang tersebut dari kegiatan yang dilakukan. mereka yang melakukan makan cantik dianggap sebagai orang yang berkelas. sedangkan mereka yang tidak akan dianggap sebaliknya. hal ini tentunya sudah terkonstruksi di dalam pikiran masyarakat dan telah menjadi gaya hidup baru khususnya pada masyarakat perkotaan. makan cantik merupakan representasi kelas atas yang difasilitasi oleh social media 96 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 sebagai pembentuk indentitas. makan cantik menjadi sebuah gambaran atau citra yang melambangkan eksistensi dan kelas sosial masyarakat. sehingga “apa yang dimakan”, “dimana memakannya?”, kapan memakannya?”, bagaimana cara memakannya?”, menjadi sebuah simbol dari kelas sosial baru yang memperlihatkan “siapa anda?”. makan cantik secara tidak langsung dikonstruksi oleh individu lewat social media, namun dalam perjalannya, makan cantik sebagai suatu hal yang dikonstruksi ternyata dapat mengkonstruksi orang lain. sehingga menjadikan orang lain juga terpengaruh untuk melakukan makan cantik dari apa yang di posting pelaku makan cantik di social media. hal ini dirasakan oleh informan go yang menyatakan, “gue juga tau restoran-restoran gitu dari update-an temen gue di path dan gue malah ngerasa sekarang gue jadi trendsetter. jadi kaya misalnya gue berkunjung kesuatu tempat terus makin banyak aja orang yang kesana. gue punya pengaruh buat orang lain dan secara ga langsung gue juga dipengaruhi orang lain.” (wawancara dengan go, 8 november 2015) informan go menyadari bahwa dalam hal ini ada konstruksi-konstruksi yang dilakukan oleh social media, yang juga secara tidak langsung dirinya pun ikut mengkonstruksi makan cantik tersebut. dan hal tersebut diakui oleh informan go merupakan salah satu tujuannya dalam melakukan makan cantik. makan cantik merupakan kegiatan yang tidak murah dan tidak semua orang bisa melakukannya. hanya beberapa kalangan saja yang bisa menikmati pengalaman makan diberbagai restoran. hal ini dikarenakan harga makanan yang dijual di restoran-restoran tersebut diatas rp.50.000 untuk satu menu makanan ataupun minuman. sehingga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup tidak dapat melakukan kegiatan ini. namun hal ini tidak berlaku bagi sebagian orang, dimana makan cantik merupakan ritual yang rutin harus dilakukan. walaupun dengan berbagai kendala yang dihadapi, terutama permasalahan finansial. pelaku makan cantik memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk bisa makan di restoran-restoran cantik ini. namun hal tersebut tak menghalangi niat pelaku untuk makan cantik. berbagai usaha dilakukan agar hal tersebut dapat terwujud, salah satunya dengan menyisihkan uang agar makan cantik di akhir minggu dapat terpenuhi. seperti yang dikatakan oleh informan mt, bahwa “kalo soal rasa sih kebetulan gue ga peduli sama rasa. kadang kalo makanannya dikit tp enak udah nggapapa walaupun gue ga kenyang. gue bakal menuhin kekenyangan gue nanti ditempat lain yang ga mewah itu. misalnya gue makan di hotel mulia makan salad gitu. ujung-ujungnya gue bakal makan nasi goreng dipinggir jalan sampe kenyang”. (wawancara dengan mt, 27 oktober 2015) cara lain diungkapkan oleh informan go agar makan cantik dapat terealisasi, “kalo dari apa yang gue lakuin mungkin iya. karna gue yakin orang-orang ngeliat gue ih bella makan ke tempat mahal mulu, bella tajir ya, bella hedon banget makan ke tempat-tempat cantik mulu. tapi kan pada kenyataannya gue ga makan kan disana, gue cuma minum, gue cuma beli sesuatu yang murah lah disana. padahal kan sebelum dateng kesitu gue makan pecel lele dipinggir jalan dulu. jadi rahasianya itu, sebelum ketempat yang mewah yang kaya senopati yang makanannya mahal padahal sebenernya sih gue minum doang.” (wawancara dengan go, 8 november 2015) hal di atas menunjukan bahwa pelaku makan cantik telah memanipulasi siapa 97 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... dirinya. saat sedang melakukan makan cantik ia menyiar-nyiarkan kegiatannya di dalam sosial media. sedangkan saat makan di warteg atau warung pinggir jalan hal tersebut tidak diberitahukan kedalam arena sosial. sehingga memunculkan pertanyaan mengapa hanya makan cantiknya saja yang diunggah namun yang makan di warung dipinggir jalan tidak? ada hal yang ingin dibentuk oleh pelaku agar membentuk pandangan tertentu didalam masyarakat terhadap dirinya. sosial media dalam hal ini merupakan tempat terjadinya proses simulasi berlangsung. manusia didalam pascamodern ini menjadikan sosial media sebagai acuan dari kehidupan nyata. sehingga apa yang ada pada social media dianggap sebagai hal yang nyata. namun sebenarnya makan cantik yang diunggah di dalam social media merupakan suatu hal yang berbeda dari fakta yang ada. terdapat perbedaan kondisi pelaku pada apa yang diunggah dengan kondisi yang nyata. dalam kondisi nyata pelaku bukanlah mereka yang berasal dari golongan atas, pelaku berasal dari kelas bawah maupun menengah yang mencoba menunjukan kelas yang sebenarnya bukan bagian dari dirinya. pelaku makan cantik tidak selalu mengeluarkan uang yang besar dalam makan cantik. karena beberapa dari mereka hanya memesan minuman saja ataupun makanan yang harganya murah. terkadang mereka memesan air mineral atau es teh manis saja di sebuah restoran. namun berlama-lama menikmati keindahan restoran tersebut dan mengunggah foto seolah-olah mereka memang sedang makan-makan di sana. dalam hal ini masyarakat melakukan apa yang disebut oleh baudrillard sebagai simulasi. lalu dari kedua hal tersebut antara makan direstoran dan makan-makan di tempat rumah makan pinggir jalan, mana yang sebenarnya menjadi realita nyata dari pelaku? apakah yang makan cantik? ataukah yang makan di rumah makan pinggir jalan? dalam hal ini realita yang sebenarnya sudah runtuh. hal ini digantikan oleh simulasi yang membuat realitas menjadi kabur. makan cantik dianggap representasi kelas atas dan makan dipinggir jalan merupakan representasi kelas bawah. oleh karna itu telah terjadi pengaburan kelas dimana tidak adanya kejelasan dari status kelas yang dimunculkan di sosial media. social media saat ini tidaklah lagi menampilkan realitas yang sebenarnya, namun menampilkan hiperealitas. yang dilakukan oleh social media saat ini adalah simulasi, manipulasi, rekayasa dan mengubah bentuknya sendiri menjadi pesan itu sendiri (kushendrawati, 2006: 146) makan cantik merupakan sebuah hiperealitas dimulai dengan gejala timbulnya realiatas-realitas buatan yang pada akhirnya menjadi lebih rill daripada yang rill. kegiatan makan cantik membuat orang berfikir bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. padahal untuk bisa mewujudkan hal tersebut pelaku harus melakukan usahausaha terlebih dahulu. realitas yang diunggah oleh pelaku di social media akan memberikan gambaran bahwa pelaku merupakan kelas atas. social media memudahkan masyarakat untuk membuat simbol bersama tanpa harus bertemu ataupun berinteraksi, bahkan tidak kenal sekalipun. namun simulasi ini tidak dapat terwujud jika pelaku makan cantik tidak memotret-motret kegiatannya tersebut kemudian mengunggahnya di sosial media. pelaku makan cantik melakukan beberapa simulasi dalam membentuk realitas yang ingin dibangun. pertama pelaku makan cantik harus memotret makanan semenarik mungkin. karena ada anggapan bahwa mereka yang mengkonsumsi makanan estetik akan dianggap sebagai masyarakat kelas atas (raditya, michael hb. 2014; 158). sehingga pelaku makan cantik harus bisa menunjukan aksen keunikan ataupun kemewahan dari makanan yang pesan. kemudian simulasi lainnya dilakukan adalah pelaku makan cantik memotret dirinya berada pada restoran tersebut. simulasi ini dibalut dengan penggunaan pakaian yang menyesuaikan dengan tema dari restoran tersebut. jika restoran tersebut merupakan restoran fine dining biasanya pelaku menyesuaikan diri dengan menggunakan dress 98 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 ataupun high heels untuk perempuan ataupun kemeja dan sepatu untuk laki-laki agar terlihat lebih rapih. oleh karena itu sebelum datang ke restoran, pelaku harus memilih restoran mana yang akan ia kunjungi agar pelaku bisa menyesuaikan dengan pakaian yang ia kenakan saat itu. penggunaan pakaian yang rapih, dan mengikuti mode yang ada akan menggambarkan bahwa pelaku adalah orang yang selalu mengikuti tren. tentunya tren berpakaian yang menjadi pijakan adalah tren berpakaian kelas atas, ataupun artisartis tertentu baik berasal dari dalam negri maupun luar negeri. pelaku makan cantik harus mempersiapkan simulasi tersebut sebaik mungkin agar apa yang ia ingin gambarkan di sosial media dapat menunjukan bahwa ia berada pada kelas sosial atas, sesuai dengan apa yang ia diinginkan. proses manipulasi menjadikan realitas buatan tersebut terputus hubungan dengan realitas aslinya. simulasi yang dihadirkan di sosial media yang bertujuan untuk menampilkan kelas tidak hanya dilakukan dalam satu waktu. namun harus dilakukan berulang-ulang agar orang lain menganggap hal tersebut merupakan bagian dari gaya hidup pelaku. hal tersebut tidak terlepas karena makan cantik dianggap sebagai gaya hidup masyarakat kelas atas. simulasi yang dilakukan berulangulang dapat memunculkan reealitas yang bukan realitas. realitas yang dihadirkan di sosial media menjadi acuan utama, bahkan lebih menjadi realitas itu sendiri. sedangkan realitas utamanya perlahan-lahan hilang ataupun blur. masyarakat seolah-olah meyakini bahwa yang nyata adalah makan cantik itu lah yang menjadi gambaran kehidupan si pelaku dalam sosial medianya. sehingga apa yang tidak ditampilkan di social media bukanlah realitas dari pelaku. sehingga muncul pertanyaan bahwa sejauh mana makan cantik menyembunyikan fakta bahwa yang nyata (makan di pinggir jalan sebagai representasi kelas bawah) tidak lagi nyata? sehingga dapat dikatakan bahwa makan cantik itu sendiri sebenarnya adalah fenomena hiperealitas. di satu sisi makan cantik ada untuk merepresentasikan kehidupan pelaku makan cantik. namun disisi yang lain, kelas sosial yang ingin ditampilkan tersebut menjadi hiperealitas. oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa makan cantik tidak lebih dari kegiatan permanipulasian dan penipuan yang dilakukan lewat proses simulasi. simpulan fenomena makan cantik terlah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini. dalam melakukan makan cantik, memberitahukan kepada masyarakat secara luas sangat perlu untuk dilakukan. pelaku makan cantik menggunakan social media untuk menyiar-nyiarkan kegiatan. karena makan cantik dan social media merupakan satu kesatuan yang utuh. hal ini dianggap karena social media merupakan ruang terbaik terbentuknya hiperrealitas. hiperrealitas dalam social media dapat terwujud karena soeial media dapat merepresentasikan hiperrealitas menjadi realitas palsu. dalam pelaksanaanya makan cantik dianggap dapat merepresentasikan kelas atas sebagai pembentuk identitas. makan cantik menjadi sebuah gambaran atau citra yang melambangkan eksistensi dan kelas sosial masyarakat. oleh sebab itu simulasi menjadi hal yang penting dalam pembentukan hiperrealitas. dalam hal ini simulasi dimulai sejak pemilihan restoran yang memang menyajikan interior ruangan, peyajian makanan yang menarik. adapun simulasi dilakukan dengan memotret foto makanan sebaik mungkin ataupun ruangan yang semenarik mungkin serta penggunaan caption yang eye catching agar orang lain tertarik untuk datang ke tempat tesebut. makan cantik itu sendiri dikonstruksi oleh social media, bahkan apa yang diunggah oleh pelaku di sosial media juga secara tidak langsung telah mengkontruksi orang lain. baik yang gemar makan cantik maupun tidak. namun pada kenyataannya makan cantik yang diunggah di dalam social media merupakan suatu hal yang berbeda dari fakta yang ada. karena terdapat perbedaan 99 herlinda fitria, hiperrealitas dalam social media (studi kasus: makan cantik di senopati pada masyarakat ... kondisi pelaku pada apa yang diunggah dengan kondisi yang nyata. simulasi yang dilakukan oleh pelaku makan cantik di sosial media menampilkan kondisi kelas sosial atas, namun ternyata pelaku makan cantik bukan dari kelas sosial tersebut. sehingga dapat dikatakan bahwa realita yang sebenarnya sudah runtuh. hal ini digantikan oleh simulasi yang membuat realitas menjadi kabur. hiperrealita menyebabkan terjadinya pengaburan kelas yang pada akhirnya memberikan dampak adanya ketidak jelasan dari status kelas sosial seseorang yang di tampilkan pada social media. daftar pustaka alfian, pandu rizki. 2014. “musik dangdut koplo menurut perspektif jean baudrillard”. skripsi tidak diterbitkan, fakultas ushuludin dan filsafat universitas islam negeri sunan ampel. barker, chris. (2011) cultural studies: teori dan praktik (terjemahan: tim kunci cultural studies centre). yogyakarta: bentang (pt bentang pustaka) denzin. norman k. 1986. “post moderns social theory”. jurnal sociological theory, vol. 4, number. 2 (autumn, 1986), 194-204 djaafara, febiana. 1994. “kegiatan makan di luar rumah pada masyarakat perkotaan: studi kasus fungsi institusi makan bagi para pekerja pada kawasan sudirman – thamrin di jakarta.” skripsi tidak diterbitkan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia. irfani, bunga. 2014. “eating out sebagai gaya hidup dan konsumerisme di nanamia pizzeria dan il mondo yogyakarta.” tesis tidak diterbitkan, program kajian budaya dan media universitas gajah mada. jean baudrillard. 1981. simulacra and simulation. united state of amerika: the university of michigan press. ........................., 1983. simulations. massachusetts: the mit press. kushendrawati, selu margaretha. 2006. “hiperrealitas dalam media massa: suatu kajian filsafat jean baudrillard.” disertasi tidak diterbitkan, fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia. maslow, abraham h. 1987. motivation and personality. ny: addison-wesley. meliono, v irmayanti dan boediono. 2004. “dimensi etis terhadap budaya makan dan dampaknya pada masyarakat”. jurnal makara, sosial humaniora, vol. 8, nomor. 2, agustus: 65-70. 100 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 murcott, anne. 1988. “sociological and social antrhopological approaches to food and eating”. jurnal world review of nutrition and dietetics. vol. 55 murwani, endah. 2015. “‘eating out’ makanan khas daerah: komoditas gaya hidup masyarakat urban.” jurnal universitas multimedia nusantara. neuman. w lawrence. 2006. social research methods sixth edition. boston: allyn and bacon. raditya, michael hb. 2014. “antara rasa dan estetika komodifikasi nilai konsumsi pada pangan sebagai wujud eksistensi”. jurnal kawistara. vol. 4: 111224. wawancara dengan mt, 27 oktober 2015. wawancara dengan go, 8 november 2016. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 95 ancaman capital inflow oleh : teguh sihono, m.m. rohaila yusof, ph.d. abstract capital inflow can be interpreted as an increase in the amount of money available from external or foreign sources for the purchase of local capital assets such as securities, houses, buildings, land, machinery. these short-term asset purchase, so if at any time be withdrawn in large quantities, it will endanger the country's economy. the swift flow of foreign funds may be a threat to the country which became the capital inflow in the form of options: pressure of inflation, high cost economy, the defisit central bank balance, the economic turbulence, and the threat of economic growth. improvement of high economic growth accompanied by rising foreign exchange reserves that high also, it turns out is not free from the risk of unbridled inflation and economic cricis, destabilizing the economy during those funds withdrawn by foreign investors. for the avoidance of economic risk, should the government together with the central bank made a rule to direct capital inflow into the real sektor. keywords: capital inflows, global likuiditas a. pendahuluan guncangan hebat perekonomian global yang dipicu permasalahan kredit perumahan (subprime martage) di amerika serikat pada taun 2007/2008 lepas, ternyata masih menyisakan dampak berupa ketidak menentuan arah pemulihan perekonomian global. krisis yang datang silih berganti dalam perekonomian modern masa ini mengingatkan kita pada “ponzi ekonomi” yang dipopulerkan oleh ekonom progresif asal amerika serikat hyman minsky. buah pikirannya sangat dipengaruhi oleh dua orang tokoh ekonomi joseph schumpeter dan john maynard keynes. pemikiranya, masa ini dinggap relevan oleh wall street setelah meledaknya kredit perumahan yang menimbulkan resesi global (teguh s. dan rohaila;2010). perilaku penyelenggaraan ekonomi yang tidak hati-hati (prudent) akan berpotensi menyebabkan kegagalan (default) yang mengarah kepada krisis. keadaan krisis mempunyai tanda-tanda awal berupa sebuah fase ketika perekonomian diwarnai ketidak mampuan membayar hutang. ketidak mampuan membayar hutang masa ini merupakan fenomena kompleks yang saling terkait antar berbagai faktor. krisis perekonomian di ancaman capital inflow 96 masa depan juga mendapatkan perhatian dari paul krugman sosok pemenang nobel ekonomi. membanjirnya dana investasi global ke asia memicu fenomena ekonomi biaya mahal/tinggi. nada optimis telah disuarakan oleh semua lapisan, atas kemilaunya proyek perkembangan perekonomian di asia. kita tentu masih ingat pada tahun 1990-an di mana jepang sebagai leader barisan angsa terbang, sedangkan indonesia kendati berada pada barisan tengah bahkan relatif di belakang telah mendapatkan sebutan sebagai “macan ekonomi asia”. tetapi apa mau hendak dikata pada tahun 1997 lalu, indonesia bersama-sama dengan macan ekonomi asia lainnya luluh lantak terkena hantaman badai krisis moneter, yang kemudian berubah menjadi krisis multi dimensi yang berakibat sangat memilukan. masuknya dana investor asing ke dalam negeri juga memungkinkan mendorong laju inflasi. dengan ekonomi biaya mahal akan menekan biaya produksi meningkat, dan akan mendorong kenaikan harga barang yang diproduksikan (cost push inflation) derasnya laju masuknya aliran dana asing (capital inflow) yang juga lazim disebut uang panas (hot money) ke sistem keuangan suatu perekonomian akan memicu defisit pada neraca bank sentral, karena permintaan uang domestik meningkat, menyebabkan kerugian pada transaksi valuta asing yang dilakukan oleh bank sentral, dan akhirnya berimbas pada defisitnya neraca bank sentral. uang panas (capital inflow) merupakan ancaman bagi turbulensi perekonomian suatu negara. pelaku perekonomian global pasti setuju dan mengiyakan bahwa selama tahun 2010 poros pertumbuhan ekonomi dunia bergeser ke negara-negara asia terutama cina dan india, kendati tidak mungkin melupakan kekuatan ekonomi tradisional jepang. pada periode penghujung tahun 2010 pdb beberapa negara poros ekonomi asia melonjak mencapai angka yang cukup signifikan. namun di tengah gelombang optimisme benua kuning ini tidak serta merta bersih dari kemungkinan gejolak dahsyat yang berujung pada krisis ekonomi baru. di penghujung tahun 2010 jepang akan melaksanakan kebijaksanaan fiskal agresif, dimana direncanakan pembelian aset obligasi pemerintah dan korporasi domestik dengan transaksi senilai 5 triliun yen setara us$ 63 miliar. sebagai tahap pertama bank of japan sebagai otoritas moneter mengisaratkan akan memulai program bailout dengan aktivitas pembelian obligasi pemerintah jepang senilai 150 miliar yen. kenyataan di lapangan menunjukkan lain, dua indikator penting yang memayungi ekonomi jepang terlihat kepayahan. indikator pertama berupa pertumbuhan nilai ekspor yang sudah beberapa lama stagnan, yang pada akhirnya hanya mampu mewujudkan pertumbuhan yang tipis. malasah selanjutnya yang cukup pelik adalah negara sakura juga mulai informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 97 secara perlahan mengalami fenomena perlambatan konsumsi domestik. hal ini nampak pada aktivitas geliat industri manufaktur yang kini melambat pertumbuhannya. fenomena mulai lesunya status perekonomian beberapa negara kaya asia dipastikan memiliki efek langsung yang secara cepat meningkatkan preferensi kekhawatiran negara-negara sekawasan terhadap resiko bisnis internasional, terutama ancaman munculnya fenomena perang dagang dan kebijaksanaan proteksi. kebijaksanaan pertama mementingkan kebutuhan ekonomi. kebijaksanaan yang kedua menyandarkan laju roda perekonomianya pada aktivitas konsumsi domestik. konsekuensinya berkait dengan kemampuan negara yang bersangkutan dalam menyediakan likuiditas, baik berdenominasi domestik, dan terutama likuiditas berdenominasi asing. kebijaksanaan proteksionis seolah berkelahi dengan bayangan sendiri, yang setiap waktu mengancam kelangsungan masa depan perdagangan internasional. walaupun situasi dan dan kondisi pasar ekspor pasar global terkesan tidak kondusif, akan tetapi dengan fenomena apresiasi kurs (nilai tukar) yang melanda hampir seluruh mata uang global terhadap us$, kebijaksanaan proteksionis dapat menjadi bomerang yang mematikan. potensi luluh lantaknya sistem perekonomian tersebut berasal dari kekeringan likuiditas, terutama denominasi us$. kebijaksanaan proteksionis yang agresif dapat menyebabkan suatu negara berpotensi kehilangan akses-akses strategis terhadap aliran global us$. jika hal ini terjadi maka kerusakan sistemik di seluruh perekonomian kawasan menjadi momok berikutnya, mulai dari collaps nya perbankan, hancurnya daya beli, hingga menggelembungnya tingkat utang negara. derasnya aliran dana asing (capital inflow) yang lazim disebut dengan “uang panas” dapat memicu defisit pada bank sentral. capital inflow membuat permintaan akan rupiah meningkat. imbasnya, cadangan devisa yang dibeli pada harga tinggi harus dilepas pada harga yang lebih rendah. inilah yang akhirnya menyebabkan kerugian pada transaksi valas yang dilakukan bank sentral berimbas pada defisit neraca bank sentral (bank indonesia, central bak of chili, bank of thailand). para ekonom memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan asia pada tahun 2011 akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. namun pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak terlepas dari resiko yang lebih besar pula. resiko dalam perekonomian itu sendiri terlihat pada semakin tingginya resiko pembalikan terhadap sektor keuangan, yang nampak peningkatan capital inflow serta kepemilikan surat utang dan saham oleh pihak asing. perlunya mewaspadai masuknya dana asing pada instrumeninstrumen jangka pendek dapat menggoyahkan perekonomian pada saat dana tersebut ditarik keluar dalam jumlah besar. recovery perekonomian luar ancaman capital inflow 98 negeri hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dirasa sebagai penghambat pertumbuhan perekonomian domestik. membengkaknya defisit anggaran pada negara-negara kawasan eropa menjadi pemicu krisis kepercayaan terhadap keadaan fiskal di negara-negara tersebut. potensi lainnya yaitu sikap saling menyalahkan antara kubu cina dan kubu amerika, yang menjurus pada terjadinya perang kurs mata uang masingmasing. beberapa hal di ataslah yang mempunyai potensi mengancam pertumbuhan perekonomian. namun perlu dicermati untuk tahun depan, dimungkinkan ada tiga resiko yaitu: 1) ketidak seimbangan ekonomi global yang dapat menyebabkan menurunnya permintaan eksternal terhadap ekspor dari emerging market, sementara kuatnya permintaan domestik akan mendorong akselerasi impor yang lebih tinggi. 2) resiko capital inflow dan currency war yaitu; berlanjutnya pelonggaran moneter oleh amerika serikat yang akan semakin menguatkan aliran modal asing dan memberikan tekanan nilai tukar negera emerging market. 3) jikalu respon sisi penawaran dalam perekonomian (produksi, distribusi, struktur pasar) tidak adaptatif terhadap permintaan, maka akan meningkatkan tekanan inflasi. oleh karena bank sentral setiap negara seyogianya mengambil kebijaksanaan paling tidak untuk memperkuat pengurusan likuiditas dan meningkatkan efektifitas kebijaksanaan moneter melalui penerapan kebijaksanaan moneter dan makro prodensial. b. capital inflow capital inflow dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti sekuritas, bangunan, tanah, mesin (www.ebonline,com). arti lain modal pindah ke negara: gerakan modal ke negara dalam bentuk perdagangan efek, akuisisi perusahaan, dan pinjaman oleh perusahaan asing (http//encarta msn com/dictionary). bank dunia (world bank) mengimbau asia untuk mewaspadai derasnya dana asing yang masuk (capital inflow). imbauan itu terkait dengan naiknya proyeksi pertumbuhan untuk negara-negara berkembang di asia timur dan pasifik. mereka menjelaskan, jika pertumbuhan regional ini telah kembali pulih. pertumbuhan ekonomi kembali ke arah seperti sebelum krisis ekonomi, namun pemerintah setempat juga perlu mengendalikan risiko hot money yang masuk. world bank menegaskan, pertumbuhan ekonomi di asia pasifik akan mencapai 8,9 persen pada tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 7,3 persen. "pemulihan ekonomi di asia timur dan pasifik berjalan dengan kuat. tetapi pengelolaan resiko sekarang juga harus difokusan, karena mungkin informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 99 akan menjadi tantangan terhadap stabilitas makroekonomi," kata world bank dalam keterangan tertulisnya di jakarta. beberapa negara di kawasan itu telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memperlambat munculnya mata uang mereka, dan menimbulkan kekhawatiran dari perang mata uang yang mungkin mengganggu perdagangan dan pertumbuhan. untuk itu, bank dunia meminta pemerintah negara terkait untuk bekerja dengan pendekatan ekstra. world bank mengatakan prospek untuk cina terlihat cerah, tetapi pemerintah beijing harus mendorong keseimbangan perekonomiannya terkait dengan ekspor dan investasi yang masuk. diperkirakan ekonomi cina akan tumbuh sebesar 9,5 persen tahun ini. "menyeimbangkan perekonomian dengan mengubah pola pertumbuhan dan investasi menjadi hal yang penting untuk menjamin pertumbuhan, secara struktural, sosial, dan global". laporan ini mencakup indonesia, malaysia, filipina, thailand, kamboja, laos, mongolia, myanmar, brunei papua nugini, timor leste, vietnam, hong kong, korea selatan, singapura, taiwan, kepulauan solomon dan negara-negara pulau kecil pasifik. pemerintahan di kawasan ini dinilai perlu untuk mengatasi tajamnya kenaikan harga yang terjadi dan melindungi sistem keuangan mereka. sementara, inflasi yang terjadi sekarang ini dinilai akibat kenaikan biaya bahan makanan dan industri. di mana kenaikan harga di cina dan indonesia telah melampaui target dan thailand diperingatkan dari bahaya yang sama. kawasan asia merupakan tempat peristirahatan dana asing yang dianggap aman /nyaman, sehingga semenjak tiga tahun terakhir sektor finance mengalami surplus dana pihak ketiga. termasuk indonesia mencatat, sepanjang 2010 total aliran dana asing yang masuk ke indonesia (capital inflow) mencapai us$ 13,3 miliar. kasus tersebut terungkap dalam laporan hasil operasi pasar terbuka (opt) pekan terakhir desember 2010 yang disampaikan oleh kepala biro hubungan masyarakat bi difi ahmad johansyah, mengungkapkan, derasnya aliran dana asing berkait dengan optimisme pasar akan pemulihan ekonomi global di 2011. adapun porsi kepemilikan asing di surat utang negara (sun) naik dari 29,76% atau rp 194,83 triliun menjadi 29,93% atau rp 195,75 triliun. sementara kepemilikan asing sertifikat bank indonesia (sbi) hingga akhir 2010 meningkat dari 26,95% (rp 53,92 triliun) menjadi 27,45% (rp 54,93 triliun). sepanjang 2010, jumlah obligasi yang diterbitkan mencapai rp 38,4 triliun, naik dari 2009 sebesar rp 29,1 triliun yang didorong oleh kondisi ekonomi yang kondusif serta suku bunga yang rendah. "emiten” didominasi oleh lembaga pembiayaan dan bank dengan porsi keduanya melebihi 50%. pengamat ekonomi anggota komite ekonomi nasional (ken), aviliani memperkirakan arus modal masuk (capital inflow) ke beberapa ancaman capital inflow 100 negara di asia termasuk indonesia masih akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. "recovery ekonomi di as diperkirakan baru terjadi tujuh tahun lagi sehingga dana yang ada akan mencari tempat yang memberi keuntungan. aliran modal masuk itu harus digiring masuk ke sektor riil sehingga tidak menjadi "bubble" (gelembung) bagi perekonomian. pertumbuhan ekonomi yang hanya didorong oleh konsumsi tidak akan bagus, penyerapan tenaga kerja tidak ada jika tidak ada aliran modal ke sektor riil. untuk kepentingan ini dibutuhkan pihak-pihak berwenang untuk mendorong aliran modal masuk ke sektor riil dan tidak hanya berputar-putar saja pada sektor keuangan, baik itu di saham maupun obligasi. maka pemerintah harus membuat aturan guna mendorong aliran modal masuk ke sektor riil. misalnya menunda keinginan daerah menerbitkan obligasi daerah. dampak dari derasnya capital inflow hingga saat ini adalah menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat. c. ancaman capital inflow pada ekonomi biaya mahal perkembangan ekonomi dunia masa ini sangat mengkhawatirkan, bailout baru amerika serikat sebagai kebijaksanaan ekonomi yang ditakuti oleh banyak negara, apalagi masa ini the federal reserve menetapkan rate antara 0 – 0,25 persen. hal ini yang memicu larinya modal asing ke kawasan asia termasuk indonesia, dan malaysia. fenomena biaya ekonomi mahal.  diawali oleh banjir likuiditas mata uang asing yang tak terkendali  sistem keuangan terlalu terkonsentrasi dengan portofolio  persentasi foreign direct investment berbanding arus dana asing yang sangat kecil  harga komoditas barang strategis yang semakin tinggi  nilai ekspor barang komoditas strategis yang semakin meningkat  meningkatnya korupsi, kejahatan, penyelundupan dan money laundry  nilai impor barang-barang konsumsi membengkak  pembengkakan defisit neraca perdagangan negara  laju inflasi tahunan yang di atas moderat  diakhiri dengan meningkatnya nilai uang negara secara nominal 1. nightmare from the flooding liquidity (mimpi buruk membanjirnya likuiditas) setelah pertengan tahun 1990-an krisis keuangan melanda kawasan asia, pada awal tahun 2000 krisis krisis seolah berkiblat di amerika dan eropa. krisis perekonomian yang terjadi berturut-turut mampu merubah wajah perekonomian global secara keseluruhan. bahkan pukulan krisis keuangan informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 101 yang datang beruntun perkonomian global yang berkembang dalam skala ketidakpastian cenderung semakin membesar dari masa ke masa. ketidak pastian ini nampak dari aktivitas aliran investasi dana atau likuiditas global yang seolah tak memiliki arah dan tujuan. bahkan berdasarkan hasil dari banyak penyelidikan/riset menyatakan bahwa banyak dana investor global yang masih “menggantung di awang-awang” dan mencari tempat peristirahatan yang aman. karena selama ini berbagai tempat yang secara tradisional menjadi lahan pengembangan dana investasi, secara struktural terancam collaps dan merusak portofolio investasi yang ada. krisis mortgage amerika kemudian dilanjutkan dengan krisis utang dubai world, gejolak fiskal negara-negara minor eropa berlanjut menjadi ancaman meluasnya buble’s surat utang perbankan, yang masa ini terjadi kerancuan sosial-ekonomi negara-negara yang secara tradisional telah lama menjadi tulang punggung perekonomian benua eropa. karena itu, para investor global “mereposisi” porsi portofolio investasinya dan mencari lahan investasi baru. melihat kondisi likuiditas global yang mungkin mengalami “rabun mata” merupakan peluang bagi negara-negara yang memiliki resiko investasi rendah. tetapi jika di cermati lebih dalam, ancaman banjir likuiditas ternyata menyimpan “tsunami” perekonomian yang amat dahsyat. 2. the story begins (awal ceritera) likuiditas global datang ke sistem perekonomian suatu negara dengan membawa keunggulan nilai tukar yang dimiliki oleh denominasi mata uangnya. dengan keunggulan ini mampu memberikan keunggulan kompetitif dalam sistem perdagangan internasional. keunggulan nilai tukar sangat menarik minat perusahaan dan badan usaha milik negara di negara tersebut untuk menjual barang-barang yang dimiliki. hal ini tidak karena nilai keuntungan dala mata uang domestik sahaja, tetapi juga karena konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan banyak entitas ekonomi di negara mereka terhadap mata uang asing tersebut. dirasa memiliki keunggulan nilai tukar, maka dimanfaatkan untuk mengincar barang-barang yang memiliki nilai strategis di negara yang kurs nilai mata uangnya lebih lemah. transaksi jualbeli akan menjadi masalah jikalu akibat dari transaksi menimbulkan kelangkaan pasokan pada barang-barang yang tergolong vital bagi masyarakat negara yang bersangkutan. kelangkaan pasokan ini akan memberikan efek kenaikan harga terhadap barang-barang dan jasa. kenaikan harga barangbarang kebutuhan primer mendorong harga bahan baku industri ikut melambung tinggi, dan kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah efisiensi. pihak otoritas negara niscaya akan mengeluarkan kebijaksanaan pembatasan aktivitas transaksi jual-beli komoditas primer ke pasar yang ancaman capital inflow 102 menggunakan mata uang asing dan memprioritaskan kembali bagi pemenuhan konsumsi dalam negeri. pembatasan aktivitas transaksi komoditas primer akan menimbulkan pasar gelap untuk komoditas tersebut. untuk menjaga eksistensi bisnis tersebut pemain pasar harus menyuap aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan. 3. well come aboard the great “investment” (selamat datang kapal besar investasi) banyaknya uang panas yang beredar dalam sistem perekonomian sebenarnya tidak menguntungkan bagi pertumbuhan kekayaan negara, karena uang yang diperoleh dari nihilnya peningkatan produktivitas kelak akan mengalir kembali keluar negara. karena tidak mungkin uang tersebut akan diinvestasikan melalui paper investment apalagi riil investment di negara yang bersangkutan. aliran uang panas tersebut mudah dideteksi lewat lembaga perbankan atau lewat pembelian barang-barang mewah yang akan dijual lagi maupun yang akan dipergunakan untuk konsumsi bagi kalangan terbatas. jika alternatif yang kedua (pembelian barang sekunder dan tersier) meningkat, maka berakibat menurunnya penjualan barang-barang sejenis di dalam negeri. para produsen akan merespon dengan mengurangi skala produksinya. penurunan skala produksi ini akan meluas ke seluruh produksi barang komplementer dan barang subtitusi yang ditinggalkan konsumen. dengan aliran likuiditas global yang terus berdatangan, dan fenomena penurunan produksi barang secara nasional akan mendorong laju inflasi. inflasi ini merupakan pukulan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. para pejabat dan birokrat pemerintah negara mengalami nasib sama. dengan kekuasaan atas semua urusan administrasi dan hukum negara, secara perlahan peran sentral para abdi negara mengalami “revitalisasi”. yang semula bertujuan melayani dan mempermudah semua semua kegiatan perekonomian, berubah menjadi tumpukan labirin (labyrinth) penghalang yang memiliki konsekuensi biaya. maka ekonomi biaya mahal akan merajalela. guna memerangi ekonomi biaya mahal, pemerintah tak punya pilihan lain, selain meningkatkan gaji pejabat dan jajaran birokrat. 4. no more for the cheaper (tidak ada lagi murah) untuk mencegah ekonomi biaya mahal pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan menaikkan gaji pegawai dan jajaran birokrat. harapan kebijaksanaan ini untuk memberantas kebiasaan para birokrat menerima suap yang menimbulkan sumbatan ekonomi dan munculnya fenomena ekonomi biaya mahal. dengan semakin menurunnya out-put nasional, negara mulai berfikir untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lain. pertama, memperbesar pendapatan dari pajak, dengan kebijaksanaan fiskal agresif yaitu menaikkan tariff pajak yang sudah ada, menambah jenis pajak baru, maupun memperluas basis warga negara yang penghasilannya terkena pajak. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 103 penghasilan dan daya beli terus menerus tergerus oleh infasi , kebijaksanaan pajak yang dilakukan negara secara masif (kukuh) akan menambah beban hidup rakyat. tingkatan kebutuhan yang semakin tinggi, sebagai makhluk ekonomi mereka akan mencari cara agar pendapatan mereka tidak tergerus inflasi dan berbagai kewajiban. kehidupan rakyat akan dilandasi dan berorientasi pada “untung rugi” secara nominal, kesenjangan semakin lebar, kriminalitas semakin merajalela. ekonomi biaya mahal akan tetap bertahan, disebabkan para aparat dan birokrat dalam memberikan pelayanan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan standar hidupnya. para pelaku usaha untuk mempertahankan laba, mereka menggunakan cara termudah yaitu menaikkan harga barang produksinya. opsi yang memungkinkan dilaksanakan oleh negara, jikalau pos pendapatan pajak tidak mampu menghilangkan defisit anggaran negara yaitu: a) penerbitan surat utang negara (sun), b) melakukan penjualan produk hasil badan usaha, c) melakukan penjualan hak kepemilikan perusahaan. semua opsi kebijaksanaan yang diambil mempunyai konsekuensi menaikkan biaya perekonomian. d. ancaman capital inflow pada laju inflasi berbicara tentang ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi masih menjadi fokus perhatian semua negara di dunia, berbagai strategi dilakukan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan gross domestik product (gdp) atau pendapatan domestik bruto (pdb) negara. tetapi peran inflasi sering diabaikan, padahal jikalau laju inflasi tidak dapat dikendalikan akan menbahayakan perekonomian negara yang bersangkutan. inflasi dikenal ada dua tipe yaitu inflasi karena tarikan permintaan ataufull demand inflation dan inflasi karena desakan biaya atau cost push inflation (boediono. dan nopirin). inflasi pertama lebih cenderung disebabkan karena pertambahan jumlah uang beredar. jenis pertama ini relatif mudah dikendalikan, sedangkan jenis yang kedua cost push inflation relatif sulit di atasi. inflasi di indonesia selama bulan januari – nopember tahun 2010 mencapai 5,98% sedangkan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2010 diprediksikan 6,3%. menyimak proses ekonomi biaya mahal, maka inflasi yang terjadi sebagai akibat uang panas (capital inflow) adalah cost push inflation, di mana naik harga barang-barang yang disebabkan kenaikan biaya produksi. untuk mempertahankan tingkat keuntungan para produsen menaikkan harga barangbarang yang diproduksi. inflasi, seperti paparan di atas, merupakan pukulan bagi setiap warga negara yang berpenghasilan tetap. akan tetapi jikalau warga negara menuntut perbaikan pendapatannya, hal inipun juga akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, dan produsen juga akan menaikkan ancaman capital inflow 104 harga barang-barang yang diproduksikan untuk mempertahankan keuntungnnya, maka akan timbul siklus inflasi baru. dengan mengambil tingkat inflasi di indonesia pada tahun 2010 sebesar 5,98% sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 6,3%, maka persentase tingkat inflasi yang mendekati persentase pertumbuhan ekonomi, menunjukkan sangat tipisnya angka pertumbuhan ekonomi riil nasional. e. ancaman capital inflow pada defisit bank sentral besarnya laju capital inflow, juteru mempebesar difisit neraca bank sentral, seperti yang di alami oleh central bank of chilie, central bank of thailand, dan bank sentral indonesia. bank indonesia sampai akhir tahun 2010 mengalami defisit sebesar rp 37 triliun dan diprediksikan untuk tahun 2011 sebesar rp 49 triliun. the federal reserve dengan kebijaksanaan bailout kepada pemerintah amerika serikat menjadi pemicu membanjirnya dana asing (capital inflow), disamping rate of interest the fed yang dipatok antara 0 – 0,25%. jika kita bandingkan dengan indonesia rate bi: 6,5%, malaysia: 2,75%, singapura: 0,5%, thailand: 2,25% dan philipina: 4% dana likuid tersebut wajar kiranya akan mencari tempat yang aman/nyaman dan sekaligus memberikan margin, yaitu di kawasan asia. bailout dalam istilah ekonomi dan keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. seringkali bailout dilakukan oleh pihak pemerintah atau konsorsium beberapa investor yang akan meminta peran kendali pada entitas tersebut sebagai timbal balik untuk dana yang disuntikkan. umumnya, bailout adalah respon terhadap adanya kesulitan pada aliran dana jangka pendek, dimana entitas yang mengalami kesulitan dana likuid namun memiliki asset yang cukup, akan disuntik dana oleh pemerintah atau konsorsium investor untuk “tide it over” hingga masalah keuangan jangka pendek dapat diselesaikan. defisit neraca bank sentral pada dasarnya tidak mengkhawatirkan, mengingat tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian bagi negara yang bersangkutan dan dapat diatasi dengan mencetak mata uang baru. cadangan devisa yang dimiliki suatu negara yang masa ini relatif besar (indonesia us$ 96,207 miliar) tidak dapat digunakan untuk membiayan investasi di dalam negeri. sehingga diharapkan pemerintah mempunyai kebijaksanaan yang mampu mereposisi aliran uang panas ke sektor riil, maka suatu keniscayaan perekonomian akan tumbuh lebih pesat dan mampu meningkatkan produktivitas nasional. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 105 f. ancaman capital inflow pada turbulensi ekonomi berlatar belakang kebijaksanaan “bailout” yang digulirkan amerika serikat, dan mulai merebaknya berita kerapuhan struktur perekonomian negara-negara anggota uni eropa nampaknya cukup beralasan. guna meredam inflasi domestik beberapa negara di kawasan asia fasifik mulai menaikkan suku bunga kredit. selama tahun 2010 poros pertumbuhan ekonomi dunia mulai bergeser ke negara-negara asia, terutama cina dan india. proses pertumbuhan ekonomi asia diyakini oleh pelaku perekonomian global, karena beberapa indikator perekonomian di negara-negara tersebut menunjukkan angka kenaikan disertai dengan pembukuan nilai yang cukup signifikan. indikator yang menunjukkan validitas pertumbuhan yaitu semakin membaiknya angka indeks manufaktur dan tingkat permintaan pasar. maka tak mengherankan jika di ujung tahun 2010 pendapatan domestik bruto (pdb) negara-negara poros ekonomi asia naik mencapai angka yang sigmifikan. akan tetapi ditengah gelombang optimisme yang melanda dunia kuning, ternyata tidak serta-merta bebas dari gejolak dahsyat yang berujung pada krisis ekonomi baru. bank sentral jepang juga akan melakukan kebijaksanaan fiskal agresif, dengan melakukan pembelian obligasi pemerintah dan korporasi domestik yang mencapai nilai 5 triliun yen (us$ 63 miliar). program bailout ini diawali dengan pembelian obligasi pemerintah senilai 150 miliar yen, dengan alasan perekonomian jepang sudah mulai menggeliat. padahal kenyataan di lapangan membuktikan lain, dua indikator penting yang menjadi tolok ukur perekonomian jepang mengalami kepayahan. indikator pertama yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang sedang stagnan, dan indikator yang kedua perlambatan konsumsi domestik. kedua indikator tersebut nampak pada aktivitas industri manufaktur yang pertumbuhannya melambat, pemangkasan produksi sudah dilakukan lima kali berturut-turut, sedang dari sisi margin semenjak tahun 2009 saat ini terendah. lesunya perekonomian beberapa negara kaya di asia memiliki efek langsung yang secara cepat meningkatkan preferensi kekhawatiran negaranegara sekawasan asia terhadap resiko bisnis internasional. sesuatu yang logis manakala kondisi pasar global terimbas gejolak pasar modalnya, kebijaksanaan mementingkan kebutuhan ekonomi masing-masing negara sebagai kebijaksanaan utama yang mesti dilakukan. ditengah pasar internasional yang lesu, maka dapat dipastikan setiap negara akan menyandarkan perekonomiannya pada aktivitas konsumsi domestik. walaupun disadari bahwa langkah inipun menuntut konsekuensi yang berkait dengan kemampuan negara dalam menyediakan likuiditas, yang berdenominasi domestik dan terutama denominasi asing. ancaman capital inflow 106 kebijaksanaan proteksionis seolah berkelahi dengan bayangan sendiri, yang setiap waktu mengancam kelangsungan masa depan perdagangan internasional. walaupun situasi dan dan kondisi pasar ekspor pasar global terkesan tidak kondusif, akan tetapi dengan fenomena apresiasi kurs (nilai tukar) yang melanda hampir seluruh mata uang global terhadap us$, kebijaksanaan proteksionis dapat menjadi bumerang yang mematikan. potensi luluh lantaknya sistem perekonomian tersebut berasal dari kekeringan likuiditas, terutama denominasi us$. kebijaksanaan proteksionis yang agresif dapat menyebabkan suatu negara berpotensi kehilangan akses-akses strategis terhadap aliran global us$. jika hal ini terjadi maka kerusakan sistemik di seluruh perekonomian kawasan menjadi momok berikutnya, mulai dari collaps nya perbankan, hancurnya daya beli, hingga menggelembungnya tingkat utang negara. gambaran yang dapat menjadi contoh misalnya; di jepang terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah yang amat rumit bagi perdana menteri naoto kan. di amerika indeks konsumsi turun dari 96 menjadi 26. sehingga alternatif kebijaksanaan yang kedua pemerintah jepang untuk menghadapi badai krisis keuangan yang memiliki magnitude yang sangat mengancam pupus sudah. lonceng kewaspadaan perekonomian asia meliputi; 1) kebijaksanaan fiskal agresif, 2) ancaman aktivitas perekonomian pada perdagangan internasional, 3) naiknya biaya modal dan suku bunga kredit asia, 4) meningkatnya arus perdagangan pisik atau kontrak derivatif emas, 5) peningkatan nilai pencadangan sistem perbankan, 6) peningkatan nilai cadangan devisa negara-negara asia, 7) inflasi mulai merangkak naik, 8) melonjaknya harga komoditi energi internasional, 9) melonjaknya harga bahan pangan, 10) maraknya kejahatan korupsi dan money laundry atau pencucian uang. g. ancaman capital inflow pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di asia termasuk indonesia diprediksikan lebih tinggi, namun pertumbuhan ini tidak terlepas dari resikoresiko yang lebih besar pula. resiko ini nampak pada makin tingginya resiko pembalikan terhadap sektor keuangan, yaitu capital inflow dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan, serta kepemilikan surat utang dan saham oleh pihak asing sebesar rp 119,5 triliun. masuknya dana asing ke dalam suatu perekonomian dapat menggambarkan bahwa perekonomian di negara tersebut di mata investor asing mempunyai prospek yang baik/ menggembirakan. namun jika masuknya dana asing ke dalam instrumen jangka pendek perlu diwaspadai, karena jika sewaktu waktu dana tersebut ditarik, dapat menggoncangkan perekonomian, apalagi dalam jumlah besar. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 107 ancaman capital outflow membutuhkan perhatian pemerintah guna menerapkan kebijaksanaan yang lebih mengikat atau dana-dana tersebut dapat disalurkan ke sektor riil yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. resiko recovery perekonomian luar negeri yang sampai masa ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan juga merupakan potensi yang menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. masih membengkaknya defisit anggaran pada negara-negara kawasan eropa menjadi pemicu krisis kepercayaan terhadap keadaan fiskal negara-negara kawasan tersebut. potensi lain misalnya adanya perang kurs antara cina dengan amerika serikat. pihak amerika serikat menaruh kecurigaan yang kuat terkait dengan beijing yang membiarkan nilai kurs yuan tetap tertekan demi keuntungan perdagangan internasional. namun cina menyatakan hal sebaliknya, bahwa kerugian amerika serikat di dalam perdagangan internasional lebih dikarenakan tidak adanya kebijaksanaan yang mendukung bagi perdagangan mereka sendiri. h. kesimpulan pemulihan krisis finansiil di amerika serikat yang terjadi pada tahun 2007/2008 membutuhkan waktu tujuh tahun lagi. akibat dari krisis finansiil dan kebijaksanaan bailout bagi kawasan asia menjadi tujuan aliran dana asing yang kemudian masuk pada sistem perekonomian negara-negara asia untuk pembelian sekuritas/efek. masuknya dana asing (uang panas) ke perekonomian negara-negara asia mempunyai efek logis seperti; ekonomi biaya tinggi, menekan laju inflasi, defisit neraca bank sentral, turbulensi ekonomi, dan bencana bagi pertumbuhan ekonomi. membanjirnya capital inflow, menaikkan kurs nilai tukar yang akan mendorong transaksi jual-beli dan kemudian menaikkan harga barang dan jasa. likuiditas global akan menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat yang kemudian juga akan terjadi tekanan inflasi. tekanan inflasi inilah yang memukul masyarakat yang berpenghasilan tetap, maka mereka berusaha mencari penghasilan tambahan. defisit anggaran pendapatan dan belanja, negara mencari alternatif peningkatan pendapatan dengan: kebijaksanaan fiskal agresif, menerbitkan surat berharga, penjualan barangbarang yang dihasilkan, bahkan penjualan hak kepemilikan negara atas perusahaan. semua dilakukan untuk menghadapi inflasi, tetapi berakibat melanggengkan biaya ekonomi mahal. likuditas global dapat berakibat pada defisit neraca bank sentral, karena harus menjual cadangan devisa dengan harga yang relatif rendah, dibanding masa pembelian devisa yang tinggi. hal ini dikarenakan ancaman capital inflow 108 melimpahnya dana asing untuk keperluan transaksi pembelian sekuritas perusahaan domestik. pertumbuhan ekonomi di poros ekonomi asia, tak bebas dari gejolak yang dahsyat, sebab pertumbuhan tersebut akan berujung pada krisis ekonomi baru. likuiditas global merupakan ancaman gejolak (turbulence) ekonomi asia. jepang ternyata juga mengalami kelesuhan produksi manufaktur (turunnya nilai ekspor dan tingkat konsumsi masyarakat), sehingga bank of japan melakukan bailout . alternatif kebijaksanaan ekonomi yang bertumpu pada konsumsi domestik menuntut konsekuensi negara untuk menyediakan likuidtas yang berdenominasi domestik maupun likuiditas yang berdenominasi asing. resiko pembalikan sektor keuangan merupakan potensi pertumbuhan yang terancam bencana. hal ini dapat terjadi sewaktu para investor asing menarik dana jangka pendek secara mendadak dalam jumlah besar. daftar pustaka ahmad zaki matsir. uang panas memicu defisit bank sentral. warta ekonomi. 23 desember-28 desember 2010, jakarta. andreas timothy. selasa 19 oktober 2010. menghimbau negara-negara asia timur mewaspadai derasnya lalu lintas dana asing yang masuk, jakarta-micom. aviliani. 03 mart 2010. aliran dana bailout penting diungkap. mata news com. brahmanian. ekonomi amerika serikat belum pulih. warta ekonomi 27 april -2 mei 2009, jakarta. boediono.1980. teori moneter edisi ke 2. bpfe-ugm, yogyakarta budi sudjijono. 2008. resesi dunia dan ekonomi indonesia. golden terayon press, jakarta difi ahmad johansyah. kekhawatiran capital inflow dan currency war. vibiz com. 01 desember 2010. jakarta. estey james arthur. 1960. business cycles, their nature, cause, and control.third edition. prentice hall, inc.englewood cliffs usa. hansen h. alvin. 1951, business cycles and national income. w.w. norton & company, inc. new york. http.//encarta msn com/dictionary khor, martin. 2008. the malaysian experience in financial-economis crisis management : alternative to the imf-style approach. third world network (twn) penang-malaysia. meier gerald m. dan r.e. baldwin. 1957. economic developedment. john wiley & sons inc. new york, new york. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 109 m. suparmoko. 2003. keuangan negara dalam teori dan praktik. bpfeugm edisi ke-5, yogyakarta. nopirin. 1987. ekonomi moneter buku ii edisi 1. bpfe-ugm, yogyakarta. rangga lesmana. ancaman turbulensi ekonomi asia-fasifik. warta ekonomi 23 desember-26 desember 2010, jakarta sriwijaya post. kamis 15 juli 2010. pemerintah waspadai aliran dana asing: agus martowardoyo (menteri keuangan ri) suryo saputro. tiga risiko ekonomi global. warta ekonomi. 13 desember28 desember 2007, jakarta. teguh sihono dan rohaila yusof. 2010. impact of crisis financial united stated toward asia economic. journal fpe-upsi tanjungmalim 2010, malaysia.www.businessdictionary com. http://www.businessdictionary/ 73 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website drina intyaswati prodi ilmu komunikasi fisip upn “veteran” jakarta nanazain@gmail.com abstract a website is widely used as a means of fundraising ( fundraiser) . the purpose of this study was to determine how the communication message conveyed in fundraising efforts through media website. by taking samples of the two types of websites as fundraiser, wanted to also see each similarities and differences in communication strategies do. the analysis used is content analysis which analyzes the results of observations of the website kitabisa.com and gandengtangan.org. thus this type of research is qualitative descriptive. in conclusion there are similarities in general body of the message from both the website, there are differences in the nature of fundraising, and different from the long campaign period. abstrak media website banyak digunakan sebagai sarana penggalangan dana ( fundraiser). tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pesan komunikasi yang disampaikan dalam usaha penggalangan dana melalui media website. dengan mengambil sampel dua jenis website sebagai fundraiser juga dilihat masingmasing persamaan dan perbedaan dari strategi komunikasi yang dilakukan. analisis yang digunakan adalah analisis isi,yang menganalisishasil observasi dari website kitabisa. com dan gandengtangan.org. dengan demikian jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. kesimpulannya secara umum terdapat persamaan isi pesan dari kedua website tersebut, perbedaannya terdapat pada sifat penggalangan dana, serta berbeda pada lama masa kampanye. keywords: fundraising, communication messages, website pendahuluan latar belakang dalam dasa warsa terakhir di indonesia muncul konsep-konsep tentang usaha sosial (social enterprise), kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), dan pemilik usaha sosial (social entrepreneur). pada dasarnya mereka memiliki perilaku kewirausahaan dengan tujuan sosial dan berorientasi non profit.empat kriteria yang mencerminkan dimensi ekonomi dan kewirausahaan sosial perusahaan adalah: kegiatan memproduksi secara terus menerus barang dan atau jasa,tingkat otonomi tinggi,adanya signifikansi risiko ekonomi, jumlah minimum pekerjaan yang dibayar(jacques, 2010, 8). definisi perusahaan sosial adalah segala jenis organisasi atau usaha yang bergerak di kegiatan yang bernilai sosial yang signifikanatau dalam produksi barang dan jasa yang memilki nilai tujuan sosial, terlepas dari bentuk hukumnya. sehubungan dengan sifat otonominya 74 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 yang tinggi, banyak dari perusahaan sosial tersebut yang mengusahakan dananya dari masyarakat. penggalangan dana sosial ini dikenal dengan istilah fundraising. munculnya gerakan penggalangan dana lokal ini di-picu oleh munculnya berbagai bencana alam yang melandaindonesia; tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, gelombang tsunami, dan bencana-bencana lain yang mengakibatkan banyak korban secara berkelanjutandi negara ini. munculnya kreatifitas ini dimotivasi oleh kesadaran bahwanegara donor tidak selamanya akan membantu indonesia, sehingga perlukiranya alternatif dan diversifikasi sumber penggalangan dana untukmengantisipasi jika suatu saat negara donor meninggalkan indonesia. kegairahan dan kegeliatan ini bisa kita baca melalui maraknya publikasi solidaritas sosial,baik di media cetak maupun elektronik. dalam dunia usaha, kegiatan corporate philanthropy (kedermawanan sosial) sudah berlangsung semakin semarak. fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baikperorangan atau lembaga agar menyalurkan dana, sumber daya non-dana, simpati atau dukungan kepada komunitas. inti fundraising adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kinerja lembaga/komunitas kepada masyarakat (donatur), sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi. jadi mencermati pengertian ini bahwa fundraising bukanlah membudayakan meminta-minta kepada orang lain, namun menawarkan program kerja kepada mitra (muhsin, 2004, 113). fundraiser harus mampu memahami sudut pandang donatur, karena menggalang danaselalu berhubungan dengan orang sebagaimana menjual barang. fundraising bukan saja mengenai meminta, tetapi lebih banyak mengenai menjual.tekniknya tentu harus meyakinkan orang agar mau menyumbang dan menunjukkan alasan mengapa kegiatan bersangkutan menjadi penting. salah satu teknik penggalangan dana adalah campaign. kampanye atau campaign adalah strategi penggalangan dana dengan cara melakukankampanye lewat berbagai media komunikasi. media yang digunakan dapat berupa poster, brosur, spanduk, liflet, stiker, media cetak dan elektronika,internet, dan sebagainya. fungsi media campaign ini adalah sebagaikomunikasi dan promosi program lembaga, merawat donatur danmendapatkan penghasilan yang memadai. bentuk dari model ini adalahbisa berbentuk iklan, laporan keuangan, liputan program, profil donaturdan profil penerima bantuan. bedasar fenomena yang terjadi diatas, dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana konsep tentang kewirausahaan sosial di indonesia, sebelumnya jacques defourny (2010) telah menulis bagaimana konsep kewirausahaan di eropa dan amerika. muhsin kalida (2004) dalam tulisannya menyatakan bahwa untuk menghasilkan penggalangan dana yang efektif diperlukan kemampuan berkomunikasi dengan segala teknik-tekniknya. hasil penelitian tersebut membuat penulis juga ingin melihat bagaimana praktek penggalangan dana dilakukan dengan strategi campaign melalui media internet atau website dan bagaimana pesan komunikasi yang disampaikan. pemilihan media internet atau website sebagai media dalam melakukan kampanye karena website termasuk dalam media baru. yang membedakan media baru dari media konvensional adalah; pertama, packet switcing. packet switching adalah salah satu bagian yangmembedakan antara internet dengan media komunikasi yang lain, yaitu cara yang berbeda dalammenyampaikan sebuah pesan, data yang berupa teks, gambar maupunsuara dapat dikirimkan secara bersamaan, tanpa terkurangi sedikitpun. kedua, multimedia. salah satu karakteristik mediainternet adalah multimedia. pesan yang dikirimkan melalui media internet dapat dikemas dalam berbagai bentuk multimedia, baik suara, gambar maupun video. kesemuanya dapat disajikan secara bersamaan dan melalui beberapa channel. ketiga, interactivity. bersifat interaktif, dimana komunikator dan komunikan 75 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website bisa saling berhubungan secara real time sebagaimana apabila keduanya bertatap muka secara langsung. dalam konteksmedia baru sebagai sumber informasi, pengguna dapat menjadi produser dan konsumer dalam waktu yang bersamaan, di saat pengguna mengkonsumsi sebuah berita, maka di saat yang sama pengguna dapat memproduksi sebuah berita baik di halaman yang sama maupun berbeda. keempat, synchronicity. pertukaran pesan yang dilakukan melalui media internet tidak hanya memindahkan pesan begitu saja, tetapi dengan media internet, tidak adalagi batasan ruang dan waktu, semuanya dapat dilakukan kapan dan di mana saja. kelima, hypertextuality. media internet menyajikan sesuatu yang berbeda dengan media konvensional, baik segi mengkonsumsinya maupun cara memproduksinya. dalam memproduksi sebuah pesan di media konvensional, diharuskan mengikuti aturan-aturan pada umumnya. apabila pesan berupa text, maka cara penulisannya pun harus berurutan dan mengikuti aturan penulisan yang baku. dan akan berbeda lagi jika pesan tersebut berupa sebuah halaman-halaman kertas, maka caramengkonsumsi dan memproduksinya pun harus berurutan dan sesuai dengan urutan halaman yang ada.ini semua berbeda dengan media online yang menyajikan pola produksi dan konsumsi pesan yang tidak sama dengan media konvensional. pengguna media online dibebaskan menentukan cara mengkonsumsi maupun memproduksi pesan yangada, sesuai dengan yang diharapkan penggunanya. media website juga merupakan ruang publik yang ideal, yang memenuhi kriteria adanya kemudahan akses, kebebasan berekspresi, kesetaraan, sertakepastian hukum (wood and smith: 2005:41). tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pesan komunikasi yang disampaikan dalam usaha penggalangan dana melalui media website. dengan mengambil sampel dua jenis website sebagai fundraiser, juga ingin melihat masing-masing persamaan dan perbedaan dari strategi komunikasi yang dilakukan. metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan angka atau kuantifikasi fenomena. dideskripsikan dengan kumpulan dan analisa data yang berupa kata-kata atau observasi langsung terhadap unit yang dianalisis. pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terhadap dua sampel website yang terpilih yang selanjutnya dilakukan analisis isi. analisis data dilakukan terhadap data berdasar logika induktif, yang selanjutnya akan diambil suatu kesimpulan. hasil dan pembahasan pesan komunikasi yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. dalam hal ini pesan disampaikan melalui media komunikasi khususnya website. dalam penelitian inidilakukan analisis isi terhadap website tersebut. pada dasarnya pesan komunikasi yang disampaikan merupakan praktek public relation dari perusahaan tersebut melalui website, karena public relation adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya (grunig and hunt, 1984, 98). salah satu praktek public relations adalah mempertahankan citra baik lembaga / perusahaan di mata masyarakat/publik. aktivitas komunikasi publik, pa-da dasarnyaberkaitan dengan tindakan sosialisasi dan pendidikan terhadap publik. pada konteks ini, maka public relations harus bisa membentuk nilai-nilai,pemahaman, sikap-sikap, sampai perilaku dari publik agar sejalan dengan kebutuhan organisasi. melalui pengemasan pesan-pesan komunikasi yang lebih banyak berisikan tentang apa dan siapa serta apa manfaat keberadaan organisasi. opinipublik dan citra organisasi tentu saja merupakan 76 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 faktor penting yangmenentukan sukses atau gagalnya aktivitas dan pelaksanaan program organisasi. selanjutnya dalam melakukan analisis, isi atau pesan komunikasi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: a. akses penggalangan dana b. jenis penggunaan dana c. laporan penggunaan dana d. pesan pembentukan opini dan citra perusahaan. hasil dan pembahasan dari masingmasing website adalah sebagai berikut: 1. website kitabisa.com kitabisa.com didirikan pada juli 2013 dan dalam websitenya nama perusahaan dan alamat serta kontak yang bisa dihubungi adalah sebagai berikut; pt. kita bisa indonesia jl. ciputat raya no. 27d pondok pinang, kebayoran lama jakarta selatan 12310 telepon seputar donasi: 0852 8058 7434 / 021 750 9468 telepon seputar galang dana: 0828 1707 9823 email: support@kitabisa.com google maps: ktbs.in/maps kitabisa.com juga memberikan fasilitas media sosial melalui facebook, twitter, dan google talk. penggalangan dana kitabisa bersifat crowdfunding (penggalang dana dari publik), dimana dana tersebut didonasikan oleh donatur kepada orang atau lembaga yang membutuhkan. menu utama jika kita membuka website kitabisa.com adalah pilihan menu yang harus dipilih, apakah kita sebagai orang atau lembaga yang membutuhkan donasi dan akan berkampanye (galang dana) ataukah kita sebagai orang yang akan melalukan donasi (donasi). terdapat dua pilihan bahasa yang dapat digunakan, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. selain itu juga diinformasikan data terbaru tentang jumlah kampanye yang terdanai (1.047), total donasi yang terkumpul (rp. 11.491.541.374,-) dan jumlah pengguna aktif (61.175), update data per awal april 2016. a. akses penggalangan dana kitabisa.com merupakan website yang memberikan sarana bagi warga masyarakat baik perorangan atau kelompok untuk mendapatkan dana melalui campaign atau kampanye yang dilakukan melalui website tersebut. keberhasilan mendapatkan donasi sangat bergantung pada: • jaringan yang dimiliki inisiator kampanye (keluarga, teman, komunitas, dll) • kualitas konten/story telling • strategi promosi online • khusus kampanye yang penerima donasinya adalah individu, kitabisa tidak menerima kampanye yang dilakukan oleh pemilik kampanye (orang yang ingin dibantu). pemilik kampanye haruslah orang lain (selain keluarga inti) yang bersedia menjamin dan mengkampanyekan orang yang dibantu. berdasar kriteria di atas, maka pembuat kampanye adalah orang yang bisa membuat konten atau tulisan untuk dapat di promosikan agar mendapat dana, dengan strategi promosi yang baik kemungkinan mendapatkan dana akan lebih berhasil.seorang pembuat kampanye yang melakukan verifikasi data akan mendapat kesempatan untuk dapat membuat maksimal tiga kampanye yang berbeda. penerima donasi tidak perlu mengembalikan dana yang diterima. selain melalui website, kampanye juga bisa dilakukan melalui media sosial facebook dan twitter.untuk facebook memiliki alamat www.facebook. com/kitabisacom/. pengguna facebook yang memberikan like sebanyak 15.027 orang (per awal april 2016). untuk twitter memiliki account @kitabisacom dengan jumlah pengikut sebanyak 12.800 orang (per awal april 2016). berikut adalah salah satu contoh kampanye di bidang kesehatan, yang di kampanyekan atau di-share pemilik kampanye melalui media sosial twitter selain di website kitabisa. 77 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website gambar 1. kampanye penggalangan dana melalui media twitter penggalangan dana dapat dilakukan juga oleh fundraiser. fundraiser adalah status yang diperoleh oleh seorang donatur yang berhasil mengajak orang lain berdonasi. fundraiser dapat mengajak orang lain untuk berdonasi dengan menyebarkan link fundraiser-nya melalui email, whatsapp, line, sms dan media kekinian lainnya: berikut adalah contoh informasi tentang data fundraiser. paulus ronald b. nono mengajak 14 orang berdonasi rp. 2.213.930 basa nova siregar mengajak 1 orang berdonasi rp. 105.579 b. jenis penggunaan dana bidang yang dapat dipilih untuk penggunaan dana tersebut adalah: • kesehatan donasi bidang kesehatan bisa digunakan untuk biaya perawatan orang sakit, biaya operasi, dan lainnya. • pendidikan donasi bidang pendidikan bisa digunakan untuk membantu biaya pendidikan, dan lainnya • infrastruktur donasi bidang infrastruktur bisa digunakan untuk biaya pembangunan berbagai jenis infrastruktur. • emergency donasi bidang emergency bisa digunakan untuk membantu biaya segala kegiatan yang sifatnya mendesak untuk segera dilakukan, misal operasi suatu penyakit, membantu balita bergizi buruk, korban banjir, dan lainnya. • event donasi bidang event bisa digunakan untuk biaya pengadaan suatu kegiatan, misal kegiatan kemah budaya, pembuatan video tentang batik, dan lainnya. • hadiah donasi bidang hadiah bisa digunakan untuk memberikan sumbangan atau hadiah kepada yang membutuhkan, misal hadiah sepeda untuk sarana transportasi antar rumah singgah, hadiah untuk anak pedalaman. • hewan donasi bidang hewan bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup hewan, misal kegiatan klinik hewan gratis, sterilisasi anjing / kucing terlantar, dan lainnya. • lingkungan donasi bidang lingkungan bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan, misal penanaman kembali pohon mangrove di pesisir pantai, pengelolaan sampah, dan lainnya. • olahraga donasi bidang olahraga bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan, misal pengadaan bola dan perlengkapan sepak bola untuk pembinaan anakanak di suatu daerah, kegiatan duathlon (sepeda dan lari) untuk 78 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 mendukung dana suatu yayasan, dan lainnya • produk dan teknologi donasi bidang produk dan teknologi bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan produksi atau event yang berhubungan dengan teknologi, misal pembuatan aplikasi hilang-temu orang, membantu partisipasi lomba robot ke usa, dan lainnya. • sedekah donasi bidang sedekah bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemberian bantuan kepada orang miskin (tidak mampu), misal pengadaan sekolah gratis untuk anak jalanan, membantu keluarga miskin, dan lainnya. • seni dan kreatif donasi bidang seni dan kreatif bisa digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatandan kreatifitas seni, misal festifal budaya, pengiriman tim tari tradisional ke eropa, dan lainnya. gambar 2. kampanye penggalangan dana bidang infrastruktur c. laporan penggunaan dana laporan penggunaan dana disini ada dua macam ; 1) laporan dana yang berhasil dikumpulkan oleh pembuat kampanye pada saat kampanye diminta menyebutkan berapa target dana yang diharapkan, dan waktu yang diberikan adalah 480 hari. setelah kampanye diluncurkan, maka akan terlihat laporan berapa persen donasi yang sudah terkumpul dan berapa hari waktu yang tersisa untuk masa kampanye. ada kalanya belum sampai habis waktu yang tersedia, dana yang dibutuhkan sudah terpenuhi, akan tetapi ada pula yang sampai habis waktu untuk kampanye tapi dananya belum terkumpul seperti yang diharapkan. 2) laporan dana yang telah diberikan oleh donatur disini terdapat laporan kepada siapa saja donasi diberikan atau disalurkan dan berapa besarnya. donasi yang diberikan minimal rp. 50.000,dan dapat dibayarkan melalui bank, yaitu bni, bca, bri, muamalat, dan mandiri. gambar 3. laporan penggunaan donasi pada salah satu account donatur d. pesan pembentukan opini dan citra perusahaan pembentukan opini dan citra perusahaan dilakukan dengan melaporkan atau meng-update perkembangan dari orang atau lembaga yang mendapat bantuan. serta laporan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan lembaga atau pihak lain. 79 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website gambar 4. laporan perkembangan kesehatan penerima donasi dan laporan pemberian penghargaan kepada donatur dengan mendapat e-certificate. kerjasama kitabisa.com dengan rumah perubahan rumah perubahan didirikan oleh profesor rhenald kasali pada tanggal 07 september 2007. rumah perubahan dibangun dalam frame social entrepreneurship, sehingga aspek kewirausahaan yaitu kemandirian, inovasi, berorientasi pada hasil dan tindak nyata, serta mengedepankan proses dan etika yang selalu mewarnai perubahan yang digagas dan dilakukannya. rumah perubahan menjadi tempat bertemu dan digemblengnya para agen perubahan. mereka adalah calon-calon wirausaha, pelaku-pelaku perubahan, dan top executive dunia usaha, guru, pegawai negeri, aktivis lingkungan, agamawan, penegak keadilan, dan para pekerja sosial. rumah perubahan memberikan pelatihan dan melakukan kegiatan sosial dalam tiga bidang: pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup. rumah perubahan terbuka terhadap hal-hal baru dan kerjasamakerjasama untuk menggerakkan perubahan di masyarakat, manajemen dan dunia usaha, pendidikan, maupun ketatapemerintahan. rumah perubahan memberikan jasa pelatihan dan konsultasi manajemen perubahan. selain itu rumah perubahan juga mengelola dana-dana sponsor csr untuk perubahan. tercatat bank mandiri, bank jabar banten, bank bni, yamaha, astra international, gramedia, iss, dan sejumlah perusahaan lainnya mempercayakan sebagian program csr-nya pada rumah perubahan. untuk kemudahan komunikasi, rumah perubahan juga memperoleh jaringan satelit yang dibantu oleh program csr dari primacom.rumah perubahan juga memberikan pelatihan seputar perubahan, mulai dari change mangement, changepreneuring, pembentukan change agents, management therapy, leadership therapy, corporate culture therapy, entrepreneursip, ethics for entrepreneur, service excellence, sales therapy, team motivation & spirit, dan pelatihan serupa yang didesain secara khusus untuk setiap kepentingan. 2. gandengtangan.com gandengtangan.com didirikan maret 2015 dan dalam websitenya alamat serta kontak yang bisa dihubungi adalah sebagai berikut ; alamat:jl. cibulan 4 no.9 kebayoran baru, jakarta selatan info by email (tersedia form untuk dikirim) gandengtangan adalah wadah kolaborasi bagi pemilik usaha sosial yang membutuhkan modal dengan publik yang tulus ingin membantu dengan memberikan pinjaman. gandengtangan hadir untuk menjembatani keduanya agar dapat bergandengan tangan untuk menciptakan dampak baik bagi indonesia. lebih spesifiknya sifat penggalangan dana melalui gandengtangan adalah crowdlending (meminjam dana dari publik). jadi donasi yang diterima oleh penerima donasi bersifat pinjaman dengan bunga 0%.gandengtangan juga bisa diakses melalui media sosial facebook dan twitter.menu utama jika kita membuka website gandengtangan.org adalah pilihan menu yang harus dipilih, apakah kita akan mengajukan usaha ataukah kita akan mendanai usaha. terdapat motto di kiri atas website, ‘help – empower – 80 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 sustain’ (membantu, memberdayakan, berkelanjutan). selain itu juga ada menu jika ingin melihat video dari berbagai usaha yang mengajukan dana. website facebook gandengtangan adalah www.facebook.com/ gandengtanganorg/ dengan jumlah like sebanyak 9.533 orang. untuk twitter dengan account @gandeng_tangan dengan jumlah pengikut 581 orang, update data per awal april 2016. a. akses penggalangan dana gandengtangan ditujukan untuk wirausaha sosial, yaitu wirausaha yang melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan sosial, bukan hanya untuk keuntungan semata gambar 5. langkah-langkah penggalangan dana untuk mendapatkan donasi. apabila proposal diterima, peminjam bisa meluncurkan proyeknya dan melakukan kampanye penggalangan dana dengan durasi maksimal hingga 45 hari. gandengtangan akan mengambil potongan sebesar lima persen dari total pinjaman untuk keperluan administrasi. disamping itu, para peminjam wajib menyetujui permohonan autodebit untuk pembayaran angsuran pinjaman. proposal usaha harus melalui persetujuan pertanggungjawaban dari pihak-pihak tertentu seperti dari pemerintahan atau dari lembaga lsm. kampanye yang dilakukan melalui website gandengtangan dapat berupa video, foto, narasi atau penjelasan tentang usaha yang membutuhkan donasi. b. jenis penggunaan dana jenis usaha yang dapat menggunakan dana melalui gandengtangan adalah usaha yang mempunyai dampak sosial, yaitu: • memberdayakan mereka yang kurang beruntung • melayani kebutuhan dari mereka yang tidak terlayani • mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial syarat lainnya adalah ; • usaha yang sudah beroperasi minimal 6 bulan • usaha yang memiliki tujuan bukan hanya mencari profit semata. • memiliki model bisnis dan alur pemasukan yang jelas • tidak dalam posisi kredit macet atau bangkrut gambar 6. usaha yang mendapatkan dana pinjaman melalui gandengtangan. c. laporan penggunaan dana laporan penggunaan dana disini ada dua macam ; 1) laporan dana yang berhasil dikumpulkan oleh pembuat kampanye peminjam yang merasa keberatan untuk membayar angsuran, bisa melakukan rekonstruksi pinjaman dengan menambah jangka waktu pinjaman dan menurunkan nilai angsuran. dan apabila tidak 81 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website sanggup membayar angsuran, jalan terakhir yang akan ditempuh adalah melikuidasi semua aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. bentuk perjanjian pinjaman dan pembayaran angsuran antara peminjam dana dan gandengtangan tidak dapat diakses oleh pihak lain.akan tetapi rincian donasi yang terkumpul dari target yang diharapkan dapat dipantau selama masa kampanye. 2) laporan dana yang telah diberikan oleh donatur para donatur yang berminat memberikan donasi perlu mendaftar terlebih dahulu. setelah itu, mereka harus melakukan sejumlah deposit dengan angka minimal rp 50.000. dana yang telah didonasikan akan dikembalikan secara otomatis ke deposit donatur untuk nantinya bisa disumbangkan ke usaha sosial lain atau dicairkan (withdraw). terdapat rincian laporan donasi yang telah dikeluarkan dari masing-masing donatur. gandengtangan menambahkan sistem gratification, yang mana nantinya para donatur akan mendapatkan reward dari setiap donasi yang diberikan. hal ini tentunya bukan menjadi alasan yang kuat untuk memberikan donasi, apalagi bagi para pengguna yang memiliki jiwa sosial yang kurang. gambar 7. laporan dana yang telah diberikan oleh donatur kepada suatu proyek infrastruktur perpustakaan desa di ntt. d. pesan pembentukan opini dan citra perusahaan pembentukan opini dan citra perusahaan dilakukan dengan melaporkan atau meng update perkembangan dari usaha atau lembaga yang mendapat bantuan. serta laporan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan lembaga atau pihak lain. kerjasama gandengtangan dengan lembaga lain diantaranya ; 1. nextdev. nextdev adalah sebuah ajang kompetisi pembuatan aplikasi teknologi, baik website maupun mobile bagi anak muda indonesia untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi kota-kota di indonesia. misi utama dari nextdev adalah membantu terwujudnya smart city di perkotaan indonesia dengan mengintegrasikan teknologi dalam segala aspek termasuk pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan dan transportasi. nextdev disponsori oleh telkomsel. sehubungan dengan kerjasamanya dengan gandengtangan, nextdev ingin memberdayakan ukm tanah air lewat aplikasi digital, mengedukasi ukm agar memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses bisnisnya berjalan lebih cepat dan efektif. 2. ashoka changemakers. ashoka didirikan pada tahun 1980 yang merupakan perintis bidang kewirausahaan sosial global. changemakers menghadapi kekuatan tantangan terbuka dengan pengetahuan inovasi sosial ditambah dengan jaringannya. ashoka menghubungkan pengusaha sosial dan mitra untuk membuat perubahan yang berpotensi tinggi untuk mempercepat laju perubahan di sekitar isu-isu sosial yang penting. 82 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 prinsip-prinsip desain inti dari apa yang ditawarkan adalah untuk membingkai pemahaman dasar, pendekatan, hasil yang diinginkan, dan potensi untuk berkolaborasi, mengadakan jaringan yang kuat, baik online dan secara pribadi, serta memicu kerja untuk mempercepat laju perubahan di sekitar masalah sosial kritis. ashoka changemakers merupakan pelopor model bermitra dengan sektor publik dan organisasi multilateral untuk menjalankan kompetisi. 3. bakti. bakti berdiri tahun 2004 sebagai bagian dari unit pertukaran pengetahuan support office for eastern indonesia (sofei). sofei adalah proyek multi donor yang diadministrasi oleh bank dunia. dengan maksud memperkuat kepemilikan lokal dan fungsi keberlanjutan, bakti resmi menjadi yayasan dibawah payung hukum indonesia. peresmian yayasan bakti berlangsung tanggal 8 february 2010. bakti awalnya dibuat sebagai bank pengetahuan dan sumber informasi publik untuk pembangunan di kawasan timur indonesia (kti). seperti diketahui bersama, kti selalu menjadi target inisiatif pembangunan baik dari internasional, nasional dan lokal sendiri, akan tetapi banyak pengetahuan dan pembelajaran yang berharga tidak didayagunakan dengan baik sebagai bagian rencana pembangunan yang akan datang. bakti diciptakan untuk menyediakan platformdan alat tersebut untuk lembaga donor, pemerintah dan masyarakat untuk bisa mengakses informasi, menyimpannya, bertemu dan berdiskusi mengenai isuisu pembangunan serta prioritas apa yang harus diambil agar bisa lebih mempengaruhi pengambilan keputusan dan lebih mendukung aktivitas pembangunan yang berbasis pengetahuan. produk dan layanan dari bakti adalah: a) baktinews produk unggulan bakti dalam pemanfaatan media. edisi pertama baktinews di awal tahun 2005. sekarang, setiap bulan terbit dengan 32 halaman dan disajikan kepada kurang lebih 2,500 penerima per bulan dan 1,000 penerima dalam versi elektronik. keterbacaan bakti sendiri bisa mencapai 10,000 orang setiap bulannya. b) help desk bakti salah satu layanan yang penting disediakan oleh bakti adalah information help desk. sejak dibentuk sampai sekarang, bakti telah menjawab lebih dari 1500 permintaan informasi mengenai program pembangunan kti dan memfasilitasi ratusan jaringan dan kolaborasi diantara organisasi dan individu baik itu dari pemerintah, mitra pembangunan internasional, universitas, lembaga masyarakat, dan media. 25% queries berasal dari pemerintah dan selalu bertambah setiap tahun. c) bakti sebagai sekretariat forum kti bakti terus berperan sebagai sekretariat forum kti dengan mendukung pertemuanpertemuan regional dan provinsi untuk mengembangkan kemitraan para pihak dalam menjawab tantangan pembangunan di kawasan timur indonesia. d) fasilitas bakti fasilitas akses data publik dan perpustakaan beroperasi sejak pertengahan tahun 2005. sekarang, lebih dari 6,500 orang mengunjungi fasilitas ini per tahun. lebih dari 59,400 orang telah mengunjungi fasilitas bakti di makassar sejak tahun 2005. biasanya pengunjung bakti 83 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website datang untuk mengakses bukubuku dan data pembangunan yang ada di perpustakaan untuk kepentingan riset dan membuat laporan sekaligus bertemu dengan yang lainnya atau mengakses fasilitas internet. lebih dari 800 pertemuan, pelatihan dan event sudah dilaksanakan di bakti selama 9 tahun ini. e) portal pertukaran pengetahuan www.batukarinfo.com adalah portal pertukaran pengetahuan pertama di kti dan diluncurkan tanggal 08 februari 2008, banyakunique visitors mengakses batukarinfo untuk menemukan informasi seputar pembangunan di kti. 4. kehati. kehati (keanekaragaman hayati indonesia) adalah yayasan yang berdiri sejak 12 januari 1994 dimaksudkan untuk menghimpun dan mengelola sumberdaya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. keberadaan yayasan kehati tidak terlepas dari wujud pelaksanaan ktt bumi di rio de janeiro tahun 1992 dan deklarasi tokyo tahun 1993 dimana pimpinan tiga negara yaitu amerika serikat, jepang dan indonesia sepakat bekerjasama untuk membantu program pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di indonesia. hibah yang diperoleh dari amerika serikat ini berbentuk dana cadangan abadi (endowment fund). dana abadi ini diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi. hasil dari perputaran dana ini diperoleh imbalan yang dipakai untuk membiayai program bantuan hibah yang dilaksanakan oleh mitra kehati. bantuan kehati dapat berbentuk dana hibah, tenaga ahli, konsultasi dan berbagai bentuk fasilitas bagi kegiatan lsm, ksm, lembaga penelitian, pendidikan & pelatihan serta berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani yang memiliki program dan kegiatan sejalan dengan program kehati, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan.dana hibah kehati diberikan kepada: a) a. mitra yang bekerja di tiga ekosistem prioritas: pertanian, kehutanan, pesisir dan pulaupulau kecil. program yang dilaksanakan merupakan program pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. jangka waktu program yang diajukan lebih dari 1 tahun. b) b. pendanaan hibah untuk program-program khusus mfp ii, tfca sumatera dan tfca kalimantan, silahkan akses langsung ke: www.mfp.or.id, www.tfcasumatera.org, www. tfcakalimantan.or.id. 5. pbmt social ventures. pbmt sosial ventures bertujuan untuk memberantas kemiskinan di indonesia dan bagian lain di asia tenggara dengan meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan melalui filantropi usaha. pbmt sosial ventures memanfaatkan pengalaman pengentasan kemiskinan dan jaringan di indonesia yang telah dikembangkan selama lebih dari 10 tahun, menginspirasi dan menyarankan dermawan terhadap alokasi dana untuk kemiskinan serta mengurangi proyek berdampak sosial.pbmt sosial ventures bekerja untuk memperluas program di asia tenggara melalui kolaborasi dengan mitra lokal yang sesuai. pbmt sosial 84 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 ventures menyediakan jasa konsultasi dan pendanaan serta dukungan manajemen kepada organisasi nonprofit yang tertarik untuk mengadopsi model bmt pemberantasan kemiskinan melalui filantropi usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai keuangan mikro yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. british council. british council didirikan untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman antara masyarakat inggris dan dunia yang lebih luas, khususnya hubungan budaya.bc membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka dan meningkatkan kesempatan anak-anak muda, mendorong mahasiswa internasional untuk datang dan belajar di inggris, dan mahasiswa inggris untuk mengalami kehidupan di luar negeri. budaya dalam arti luas memainkan peran penting dalam menghubungkan dan memahami satu sama lain. bc menjalankan program dalam kemitraan dengan organisasi lokal dan internasional yang menyediakan keahlian dalam bidang-bidang seperti pemuda dan kewirausahaan sosial, kesempatan yang sama dan keragaman, migrasi, inklusi sosial dan keterlibatan dan kewarganegaraan aktif . 7. unltd. unltd dirancang untuk ; pertama,calon pengusaha sosial atau masyarakat yang sudah mulai usaha sosial mereka selama minimal 6 bulan dan belum mendapatkan profit yang memadai . sebuah paket dukungan dan pendanaan akan disesuaikan dengan proposal.kedua, kewirausahaan yang dampak sosialnya sudah diidentifikasi , usaha berjalan pada skala kecil atau lokal, setidaknya selama enam bulan dan mungkin belum memiliki badan hukum. ketiga, dirancang untuk perusahaan sosial yang sudah matang dalam bisnis dan membutuhkan bantuan untuk mengamankan sumber daya untuk meningkatkan dampak dari bisnis sosial supaya tumbuh lebih kuat. keempat, dirancang untuk perusahaan sosial yang ingin meningkatkan modal dari investor. program ini adalah program intensif yang dirancang untuk membantu meningkatkan investasi eksternal (utang atau ekuitas). ini akan membantu merancang rencana bisnis yang sehat, perbaikan presentasi bisnis, bagaimana menangani calon investor dan bagaimana membuat keputusan untuk bermitra dengan investor yang cocok. pembahasan dari kedua website tersebut untuk masing-masing kategori adalah ; a. akses penggalangan dana persamaan: pencari dana menggunakan cara kampanye melalui website untuk dapat menggalang dana. pembuatan kampanye membutuhkan ketrampilan dalam menyusun narasi, gambar/foto, pembuatan video dan lainnya, serta membuat link sebanyak mungkin melalui media yang lain (facebook, twitter, dll) agar kampanye dapat diakses banyak orang. kampanye dilakukan dalam durasi waktu yang telah ditentukan. perbedaan: kitabisa.com gandengtangan.org m a s a kampanye 480 hari 45 hari s e t e l a h mendaftar langsung bisa berkampanye ajukan proposal dengan persetujuan lembaga pemerintah / lsm penggalang dana pembuat kampanye dan fundraiser (donatur yang juga mengajak orang lain berdonasi) pembuat kampanye b. jenis penggunaan dana persamaan: penggunaan hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk berbagai bidang kegiatan. perbedaan: kitabisa.com gandengtangan.org 85 drina intyaswati, pesan komunikasi dalam penggalangan dana melalui website sifat penggunaan dana bantuan atau hibah pinjaman dengan bunga 0% penerima dana perorangan/ kelompok/ lembaga bidang usaha yang telah berdiri minimal 6 bulan dan berdampak sosial c. laporan penggunaan dana persamaan : laporan dana untuk pembuat kampanye memperlihatkan berapa dana yang terkumpul untuk di donasikan dan waktu yang tersisa dalam masa penggalangan dana. laporan dana untuk donatur memperlihatkan kepada siapa saja donasi diberikan dan berapa jumlahnya. perbedaan : hampir tidak ada perbedaan dari laporan penggunaan dana. d. pesan pembentukan opini persamaan: memberikan laporan perkembangan dari penerima donasi dan bentuk kerjasama dengan pihak lain. perbedaan : hampir tidak ada perbedaan dari penyampaian pesan pembentukan opini. simpulan penyedia website memberi fasilitas penggalangan dana. penggalangan dana dilakukan oleh pihak pencari dana melalui kampanye di website yang berbentuk video, foto, tulisan, dan lainnya yang bisa diakses melalui website. keberhasilan kampanye tergantung dari konten kampanye dan jaringan promosi kampanye. penggalangan dana diperuntukkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. penggalangan dana yang bersifat meminjam diperuntukkan bagi usaha yang berdampak sosial. laporan penggalangan dana berisi target jumlah dana yang diharapkan oleh pencari dana dan rincian dana yang terkumpul dalam masa kampanye. bagi donatur tersedia laporan rincian donasi yang telah diberikan. pesan pembentukan opini dan citra perusahaan dilakukan dengan adanya pelaporan perkembangan kondisi penerima donasi, serta kerjasama pihak fundraiser (kitabisa dan gandengtangan) dengan pihak lain dalam rangka penggalangan dana. perbedaan antara kedua fundraiser adalah, kitabisa menggalang dana dengan sifat crowdfunding (penggalangan dana untuk didonasikan atau disumbangkan), masa kampanye 480 hari, dan tercantum jumlah orang yang berhasil diajak berdonasi (link) bagi para donatur. sedangkan pada gandengtangan penggalangan dana bersifat crowdlending (pengumpulan dana untuk dipinjamkan), masa kampanye 45 hari, kampanye bisa dilakukan oleh pencari dana jika proposal diseujui, dan ada reward bagi para donatur. 86 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 daftar pustaka jacques defourny. 2010.conceptions of social enterprise andsocial entrepreneurship in europe and theunited states: convergences anddivergences. journal of social entrepreneurship. vol. 1, no. 1, 32–53. muhsin, kalida. 2004.fundraising dalam studi pengembangan lembaga kemasyarakatan. jurnal aplikasi llmuilmu agama, vol. v, no. 2.148-160. prihatini, happy .2008. pesan komunikasi melalui website dalam praktek public relations (analisis isi website pertamina, chevron, dan total fina e&p indonesie edisi minggu kedua november 2007). thesis. university of muhammadiyah malang. wood, andrew f., smith, matthew j. 2005. online communication: linking technology, identity and culture. new jersey. lawrence erlbaum associates, inc. 97 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan choirul fajri prodi ilmu komunikasi, universitas ahmad dahlan choirul.fajri@comm.uad.ac.id abstract universitas ahmad dahlan (uad) have formed the public relations as liaison to outsiders (spokesman). with the uad’s public relations, expected various public interest and the interests of the organization can run together. programs and strategy has been conducted by uad’s public relations to have good relations with stakeholders of uad. this research own, intended to see how the role of public relations uad to bolster loyalty of stakeholders. by using the case study method, with data collection method using focus group disscussion, it is hoped the result of research is could become basic to improving uad’s public relations. this research result indicates that public relations are expected to draw up strategies appropriate to enhance loyalty stakeholders, both in terms of the management of its own organization, communication pattern, and management of media connection. abstrak universitas ahmad dahlan (uad) telah membentuk bidang kehumasan sebagai penghubung dengan pihak luar (juru bicara). dengan adanya humas uad tersebut, diharapkan berbagai kepentingan publik dan kepentingan organisasi dapat berjalan bersama. berbagai program maupun strategi telah dilakukan oleh humas uad untuk menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak (stakeholders) uad. penelitian ini sendiri, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran humas uad guna meningkatkan loyalitas dari stakeholders. dengan menggunakan metode studi kasus, dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan focus group disscussion, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja humas uad itu sendiri. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa humas diharapkan mampu menyusun strategi-strategi yang tepat untuk dalam meningkatkan loyalitas stakeholders, baik dari segi pengelolaan organisasi sendiri, komunikasi yang dijalankan, dan pengelolaan media komunikasinya. keywords: public relations, loyalty, stakeholders 98 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan hubungan masyarakat (humas) memegang peranan penting bagi kesuksesan perusahaan. menilik fungsi humas itu sendiri, yakni fungsi manajemen yang membangun serta mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi (cutlip, centr, dan broom, 2006: 6). dari definisi tentang humas di atas, jelaslah bahwa humas memegang peranan penting dalam kaitannya untuk menjaga hubungan baik dengan publik. setiap organisasi tentu saja membutuhkan pihakpihak lain untuk mencapai tujuannya. oleh karenanya, humas diharapkan menjadi sebuah strategi yang dibangun guna menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak dengan kepentingan organisasi itu sendiri. universitas ahmad dahlan (uad) sebagai sebuah insitusi pendidikan yang merupakan amal usaha muhammadiyah, selama ini juga telah melakukan berbagai strategi untuk terus memajukan organisasinya. dari awal berdirinya hingga sekarang, uad telah menglami perkembangan yang signifikan, di mana saat ini telah menjadi universitas besar yang memiliki 10 fakultas. perkembangan uad tersebut tentu diimbangi dengan pertambahan jumlah mahasiswanya. tiga tahun terakhir ini, tercatat kurang lebih 13.839 mahasiswa aktif di uad. jika kita lihat dari 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa uad selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. hanya pada tahun 2006 ini saja ketika gempa bumi menguncang yogyakarta, jumlah mahasiswa mengalami penurun. namun pada tahuntahun berikutnya jumlah mahasiswa uad selalu meningkat. seperti misalnya pada 3 tahun terakhir ini,. di tahun 2013 tercatat 7.132 orang yang mendaftarkan diri ke uad, dan 4.632 orang melakukan registrasi. pada tahun 2014, jumlah mahasiswa uad juga mengalami peningkatan, tercatat 7.709 orang mendaftarkan diri ke uad, dan 4.971 orang melakukan registrasi. sementara pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan, jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri ke uad tercatat 13.004 orang, dan 5928 yang melakukan registrasi (data diakses dari: http://sipenmaru.uad.ac.id/?mod=statistik_ p e n d a f t a r & s u b = s t a t i s t i k _ pendaftar&do=daftar, 14 juni 2016). dalam perspektif awam peneliti, peningkatan jumlah mahasiswa tersebut bisa jadi merupakan hasil dari event-event promosi dan kehumasan yang dilakukan oleh humas universitas ahmad dahlan. universitas ahmad dahlan, sebagai sebuah organisasi besar juga telah membentuk humas sebagai sarana komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan pihak luar. hal ini, sebagaimana disebutkan dalam peraturan rektor uad nomor 3 tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja unit-unit kerja uad, pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok bidang humas dan protokoler adalah menjadi penghubung dengan pihak luar universitas (juru bicara universitas) dan membuat press release. seiring dengan perkembangan uad yang semakin besar, sekarang ini bukan lagi pada sebatas bagaimana mencari mahasiswa dalam jumlah yang banyak, namun juga bagaimana meningkatkan loyalitas mahasiswa sebagai salah satu stakeholders uad itu sendiri. setiap pihak dalam organisasi pastilah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, misalnya saja di uad ini. di mana, karyawan menginginkan adanya tunjangan kesehatan, kenaikan gaji, pengurangan beban kerja, dan lainnya. mahasiswa menginginkan adanya perbaikan sarana dan prasana, keringanan biaya pendidikan, maupun peningkatkan kualitas dosen. sementara pihak luar, seperti halnya media membutuhkan sarana untuk mendapatkan berita-berita yang layak jual. oleh karenanya, di sinilah humas uad dapat memainkan peranannya untuk mensinergiskan kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak/civitas tersebut. humas sebagai representasi dari organisasi, yang dianggap memiliki kedekatan dengan masing-masing publik tentu harus menjadi penyeimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan publik dalam 99 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan organisasi itu sendiri sebagaimana telah disebutkan di atas. fungsi humas sebagai check and balance terhadap kebijakan yang diambil organisasi bisa dimainkan, agar nantinya kebijakan tersebut bisa memperoleh dukungan dari semua pihak serta memberikan kemanfaatan bersama. selama ini humas uad sendiri, telah berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak guna menyelaraskan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. hal tersebut dilakukan humas uad dengan membuat berbagai strategi maupun program-program, seperti: pembentukan humas di masing-masing fakultas, publikasi di berbagai media, berbagai pelatihan dosen, kegiatan media relations (press gathering, press tour, press conference, dan lainnya), program kemitraan dengan muhammadiyah (pengiriman program televisi travel diary dan tafsir at tanwir ke tvmuh), dan lainnya. selain untuk menjaga hubungan baik dengan masing-masing publik ataupun civitas akademika di uad sendiri, berbagai program yang dijalankan tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan kinerja seluruh civitas akademika uad. dengan adanya peningkatkan kinerja tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan uad yakni, “moral and intelectual integrity”. tanpa adanya dukungan dari civitas akademika, tentu saja cita-cita mulia uad tersebut tidak akan berhasil. oleh karenanya, dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji tentang bagaimana peran humas uad guna meningkatkan kinerja dari civitas akademika untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi tersebut. kajian pustaka fungsi public relations pada hakikatnya public relations adalah aktiftas. oleh karenanya tujuan public relations dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, apeksi dan prilaku komunikasintya. namun kata “relations” menunjukan kata kerja aktif maka harus dilihat dari dua kepentingan yaitu organisasi dan publik sehingga tujuan public relations adalah terpeliharanya dan terbentuknya saling penegrtian (aspek kognisi), menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi) dan memellihara serta menciptakan kerjasama (aspek psiomotoris). menurut cutlip dan center (2008:64), berikut ini adalah bagian-bagian dan fungsi public relations, satu, hubungan internal. hubungan internal merupakan bagian khusus public relations yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi mengantungkan kesuksesannya. dua, publisitas. publisitas merupakan sumber-sumber informasi yang disediakan oleh public relations dan digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. metode penempatan pesan di media ini adalah pesan di media ini adalah metode yang tak bisa dikontrol (uncontrolled) sebab sumber informasi tidak memberi bayaran kepada media untuk pemuatan informasi tersebut. tiga, advertising. informasi yang digunakan oleh public relations untuk menjangkau audien yang lebih luas, bukan untuk konsumen yang menjadi sasaran marketing, dimana informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor tertentu yang jelas identitasnya yang membayar ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. ini adalah metode terkontrol dalam menempatkan pesan di media. empat, press agentry. penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik media massa dan mendapatkan perhatian publik. banyak praktisi public relations kadang-kadang menggunakan taktik press agentry untuk menarik perhatian media kepada kliennya, organisasinya, atau tujuannya. tetapi pr lebih dari sekedar press agentry. lima, public affairs. bagian khusus dari public relations yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka memengaruhi kebijakan publik. enam, lobbying. bagian khusus dari public relations yang berfungsi untuk 100 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan memengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. tujuh, manajemen isu. proses proaktif dalam mengantisipasi, mengindentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang memengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. secara administratif atau secara konseptual, manajemen isu adalah bagian fungsi public relations, akan tetapi, jika dilihat sebagai komunikasi persuasif, dia menjadi taktik untuk memengaruhi kebijakan publik, bukan sebagai bagian dari perencanaan strategi organisasi. delapan, hubungan investor. bagian dari public relations dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder dan pihak lain di dalam komunikasi keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai pasar. publik dalam public relations publik merupakan salah satu objek kerja public relations, di mana seorang praktisi public relations mempunyai fungsi untuk menjembatani arus komunikasi antara perusahaan dengan publiknya. publik dalam publik relations terdiri dari dua, yakni: publik internal dan eksternal. publik internal, misalnya: karyawan, manager, maupun pemegang saham. sedangkan publik eksternal, misalnua adalah komunitas, pemerintah, media, organisasi sosial, pemasok, dan lainnya. sebagai seorang staff public relations dituntut agar dapat mengetahui siapa saja yang menjadi publiknya dalam suatu organisasi. publik dalam public relations sering kali disamakan dengan stake holder (pihak). meskipun sebenarnya berbeda, namun dalam konteks ini publik dan pihak dalam suatu organisasi dapat disejajarkan, yakni mereka sama–sama dilayani ataupun dijembatani oleh berbagai kegiatan yang ada dalam public relations. pihak adalah kelompok–kelompok yang berkepentingan dengan aktivitas organisasi, dan lantaran berkepentingan maka kelompok–kelompok tersebut, mempe ngaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. (wheelen dan hunger, 1995: 6). pihak juga dapat diartikan sebagai setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. (kasali, 1994: 63). dari kedua pengertian mengenai pihak di atas, maka menurut peneliti pihak dapat diartikan sebagai publik, yang memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi. berbagai kepentingan tersebut tentunya sangat tergantung dari kebutuhan setiap publik itu sendiri. teknologi dan media komunikasi teori determinisme teknologi dicetuskan pertama kali oleh marshall mc luhan dengan pernyatannya berupa “the medium is message” artinya bahwa dampak yang paling penting dari media komunikasi adalah bahwa media komunikasi mempengaruhi kebiasaan persepsi dan berpikir kita (severin dan tankard, 2005:536). mc luhan menggolongkan sejarah kehidupan manusia ke dalam empat periode: pertama, the tribal age (era suku atau purba). pada era purba atau era suku zaman dahulu, manusia hanya mengandalkan indera pendengaran dalam berkomunikasi. komunikasi pada era itu hanya mendasarkan diri pada narasi, cerita, dongeng tuturan, dan sejenisnya. jadi, telinga adalah “raja” ketika itu, “hearing is believing”, dan kemampuan visual manusia belum banyak diandalkan dalam komunikasi. era primitif ini kemudian tergusur dengan ditemukannya alfabet atau huruf. kedua, the literate age (era literal/huruf ). semenjak ditemukannya alfabet atau huruf, maka cara manusia berkomunikasi banyak berubah. indera penglihatan kemudian menjadi dominan di era ini, mengalahkan indera pendengaran. manusia berkomunikasi tidak lagi mengandalkan tuturan, tapi lebih kepada tulisan. 101 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan ketiga, the print age (era cetak). sejak ditemukannya mesin cetak menjadikan alfabet semakin menyebarluas ke penjuru dunia. kekuatan kata-kata melalui mesin cetak tersebut semakin merajalela. kehadiran mesin cetak, dan kemudian media cetak, menjadikan manusia lebih bebas lagi untuk berkomunikasi. keempat, the electronic age (era elektronik). era ini juga menandai ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi komunikasi. telegram, telepon, radio, film, televisi, vcr, fax, komputer, dan internet. manusia kemudian menjadi hidup di dalam apa yang disebut sebagai “global village”. media massa pada era ini mampu membawa manusia untuk bersentuhan dengan manusia yang lainnya, kapan saja, di mana saja, seketika itu juga. mc luhan berpendapat, transisi antar periode tadi tidaklah bersifat gradual atau evolusif, akan tetapi lebih disebabkan oleh penemuan teknologi komunikasi. teori determinisme teknologi menjelaskan bahwa teknologi media membentuk individu bagaimana cara berpikir dan berperilaku dalam masyarakat. teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi lain. (nurudin, 2003: 174). lebih lanjut ditegaskan oleh shahram amiri dan brian reif (2013: 50-60) bahwa saat ini meski televisi masih menjadi teknologi komunikasi yang belum tergantikan dan masih mampu bertahan dengan kemunculan media baru, namun internet telah menunjukkan tajinya yang mampu mengangkat perekonomian grassroot di sebuah wilayah. metode di dalam melaksanakan penelitian mengenai peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders ini, peneliti memilih menggunakan metode studi kasus. metode studi kasus dipilih karenanya kemampuannya untuk mengangkat permasalahan-permasa lahan empiris mengenai sebuah kasus. menurut baedowi dalam salim (2006: 118), studi kasus sendiri adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari, menerangkan, serta melakukan intepretasi terhadap fenomena dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya tekanan dari luar. sementara itu wimmer dan dominick (2006: 136), mengatakan bahwa penekanan studi kasus adalah apabila peneliti ingin memahami ataupun menjelaskan sebuah fenomena tertentu. dengan memakai metode studi kasus ini diharapkan peneliti mampu mendapatkan data secara riil dan mendalam. oleh karenanya, berbagai pertanyaan yang diajukan nantinya lebih banyak “how” maupun “why”. dengan metode studi kasus ini, diharapkan peneliti memperoleh data yang sejelas-jelasnya mengenai proses managerial yang dilakukan oleh humas uad dalam upayanya untuk meningkatkan loyalitas stakeholders. aktivitas humas tersebut, akan dilihat secara detail baik dari proses perencanaannya, pelaksanaan, sampai kepada evaluasinya, sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana selama ini peran humas dalam meningkatkan kinerja dari civitas akademika uad. metode ini dilakukan dengan cara mengundang beberapa narasumber/pakar dalam satu waktu untuk saling berdiskusi. hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan sumbang saran/masukan/aspirasi mereka terkait dengan bagaimana mengoptimalkan fungsi humas uad terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan loyalitas stakeholders uad. adapun beberapa narasumber yang rencana akan peneliti undang untuk melakukan focus group discussion ini, adalah sebagai berikut: dekan maupun wakil dekan, dan kepala program studi di lingkungan universitas ahmad dahlan; biro maupun lembaga di universitas ahmad dahlan; kepala tu di universitas ahmad dahlan; perwakilan mahasiswa di universitas ahmad dahlan 102 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 hasil dan pembahasan publisitas hal pertama yang dilakukan humas uad dalam membuat publisitas adalah dengan membuat kalender kegiatan. kalender yang menampilkan daftar kegiatan setiap fakultas maupun program studi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan publisitas di uad. humas uad sendiri sudah beberapa kali mengupayakan penyusunan ini, akan tetapi belum bisa berhasil. mengingat ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya: agenda fakultas/prodi yang selama ini lebih banyak accidential (sehingga sulit untuk dibuat jadwal), memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan semua data kegiatan yang ada di fakultas/program studi. ke depan pembuatan kalender ini memang menjadi salah satu prioritas dari program-program humas yang telah disusun. upaya lain yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan mediamedia, baik cetak maupun elektronik tentu mendukung publisitas. selama ini humas uad sudah melakukan beberapa kerjasama dengan berbagai media, seperti: harian jogja, seputar indonesia, republika, dan jawa pos. kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk pemuatan artikel-artikel popular dari dosen. adanya kerjasama tersebut, terbukti dapat mendorong minat dari dosen untuk menampilkan karya-karya yang inovatif. oleh karenanya, adanya peningkatkan kerjasama dengan berbagai media juga menjadi hal yang harus diperhatikan, tidak terkecuali mencoba bekerjasama dengan media online, maupun media dengan skala nasional. untuk mendukung terciptanya publisitas yang baik, civitas akademika uad diharapkan mampu menangkap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. dosen sebagai kalangan akademisi, tentu dapat berperan dalam hal ini, untuk memberikan opini/argumentasinya mengenai isu-isu tersebut sesuai dengan kepakarannya masing-masing. dalam hal ini, humas berperan untuk aktif menginformasikan isu-isu yang sedang terjadi dan menginformasikannya kepada pakar-pakar yang dimiliki uad, untuk memberikan pendapatnya yang kemudian dapat diteruskan di media-media yang ada. peningkatan publisitas di media juga dilakukan melalui penyediaan reward kepada dosen-dosen yang artikelnya dimuat di media. dosen-dosen tidak hanya mengandalkan media yang telah bekerjasama dengan uad saja, namun juga media yang belum bekerjasama juga bisa menajdi sasaran. selain penyediaan reward, humas uad juga telah memberikan anggaran khusus bagi terlaksananya konferensi press yang diadakan oleh fakultas/prodi. dana press konferensi dianggarkan rp 1.400.000,-/3 bulan sekali. dengan adanya dana tersebut, dapat digunakan untuk meningkatkan publisitas di tingkat prodi/fakultas, guna mengkomunikasikan hal-hal apa saja yang sedang dikerjakan oleh prodi/fakultas. tidak hanya masalah anggaran, namun tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni juga merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya publisitas. dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan oleh humas uad, adanya dengan menyediakan reporter bagi setiap humas fakultas. reporter tersebut diambil dari mahasiswa di fakultasnya masing-masing, yang diberikan reward bagi setiap peliputan yang dikerjakan. meskipun demikian, keberadaan reporter ternyata belum bisa dimaksimalkan, mengingat kesibukkan dari reporter sendiri yang notabene masih mahasiswa, dan juga mengenai keterampilan jurnalistiknya yang masih perlu ditingkatkan. ke depan adanya staff khusus yang dapat membantu tugas-tugas humas di masingmasing fakultas, nampaknya perlu dilakukan. tugas-tugas dari se humas fakultas sendiri, bisa dimanfaatkan, seperti: peliputan kegiatan, pembuatan berita, pengelolaan media komunikasi online (website, maupuh media social), dan lain sebagainya sehingga akan meningkatkan publisitas uad sendiri. manajemen isu banyak isu-isu yang berkembang di 103 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan lingkungan internal sendiri. sebagai salah satu stakeholders internal, nampaknya humas masih sering abai untuk ikut menetralisir isu-isu yang sedang berkembang tersebut. padahal humas sebagai representatif dari organisasi, dapat membantu mengkomunikasikan apa yang sesungguhnya terjadi kepada para stakeholders, sehingga mereka akan mampu memahami kondisi tersebut, dan berperan dalam memberikan informasi yang benar kepada pihak eksternal. misalnya saja, saat itu adanya isu kenaikan pembayaran spp mahasiswa, atau pemindahan ruang kuliah, yang selama ini banyak menjadi perhatian khususnya para mahasiswa. di sinilah humas dapat lebih aktif dalam mencari informasi yang akurat untuk kemudian mengkomunikasikannya dengan stakeholders internal, agar mereka mengetahui informasi tersebut dengan tepat dan tidak menimbulkan simpang siur yang dapat mengurangi kredibilitas lembaga itu sendiri. meksipun sudah ada lembaga yang dibentuk untuk memonitoring permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat fakultas, yakni dengan adanya psmf, namun humas dapat bersinergi untuk memastikan bahwa setiap keluhan/saran/kritik dari stakeholders internal (terutama mahasiswa sebagai klien kita) dapat tertampun dan terjawab dengan baik. adanya daftar kepakaran dari para dosendosen uad sangatlah diperlukan, dalam upaya untuk melakukan sikap responsif terhadap isu-isu terkini yang sedang terjadi di masyarakat. dalam daftar tersebut, diberikan informasi sejelas-jelasnya, mengenai: kontak pribadi, kompetensi bidang, maupun back ground pendidikan dan pengajarannya. terlebih jika daftar kepakaran tersebut, dapat dipublish untuk kebutuhan umum (tidak terkecuali para media) yang akan meliput (memintai pendapat) dari para pakar uad tersebut, tentu hal ini dapat menaikkan citra uad di masyarakat sendiri. public affair adanya event-event pendidikan yang diselenggarakan oleh kampus tentu dapat dimanfaatkan untuk soft promotion kepada pihak external yang ingin mencari informasi mengenai uad. selama ini event-event tersebut, diinisiasi sendiri oleh fakultas/ prodi, dan tidak teringrasi dengan baik. di sinilah humas uad berkoordinasi dengan para fakultas/prodi agar event-event yang diselenggarakan dapat terintegrasi dengan baik, dan mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar. salah satu tugas seorang humas, adalah mampu melaksanakan program sosial ke masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab sosial kepada masyarakat. uad telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui berbagai programnya, seperti: pemberian beasiswa, pemberian bantuan kepada guru-guru taman kanakkanak, pembangunan sekolah/tempat ibadah, menjadi sponsor suatu acara dan lain sebagainya. maka di sinilah nama uad semakin dikenal oleh masyarakat luas. adanya pertemuan rutin dari yang selenggarakan kampus para orang tua wali/ maba menjadi sebauh strategi yang perlu dilakukan oleh humas uad untuk menjalin kedekatan dengan para orang tua/wali mahasiswa. komunikasi yang terjalin dengan baik ini diharapkan mampu memberikan support system bagi pengelolaan organisasi sendiri. selama ini beberapa fakultas/prodi sudah menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua/wali mahasiswa itu sendiri, maka apabila sebenarnya event tersebut bisa dipadukan menjadi sebuah event kampus yang diselenggarakan oleh humas uad tentu akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar. dalam acara tersebut, dapat dikemas untuk mengkomunikasi berbagai peristiwa yang menyangkut uad, maupun kegiatan akademis mahasiswa. sehingga orangtua, dapat memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan putra/putrinya selama di uad adanya kunjungan rutin yang dilakukan oleh rektorat ke fakultas/prodi menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan. hal ini dimaksudkan untuk membangun 104 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 ikatan emosional dari masing-masing fakultas/prodi/unit dengan para pemimpin. selain itu, juga dengan melakukan hal ini, para pemimpin juga akan mengetahui apa saja yang menjadi persoalan-persoalan di level bawah sehingga mampu memberikan solusi yang tepat. dalam kaitannya dengan public affair ini, humas uad juga perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing prodi/fakultas/unit. humas dapat mengambil peran dengan mencarikan link (channeling) terkait dengan lembaga-lembaga yang bisa kita ajak untuk bekerjasama. banyak forum-forum ilmiah yang diselenggarakan oleh pihak luar. humas dapat berperan aktif, untuk meningkatkan eksistensi kita di mata stakeholders eksternal. adanya media-media komunikasi yang tepat sebagai sarana promosi dari masing-masing prodi/fakultas/unit sangat diperlukan. jika selama ini, penggunaan media promosi yang dilaksanakan secara mandiri oleh prodi/fakultas/unit tidak teringtegrasi dengan bailk. maka hal tersebut, tentu kurang memberikan kebermanfaatan yang lebih. adanya keterbatasan informasi, dan kemampuan untuk mengolah pesan maupun desain menjadi sebuah persoalan yang perlu disiasati salah satunya adalah dengan adanya peran humas dalam menciptakan mediamedia promosi tersebut. berkunjung ke lembaga lain yang lebih baik daripada uad tampaknya perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja humas uad. selain untuk menjaga hubungan baik dengan lembaga lain, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap programprogram yang sudah kita lakukan, dan apa yang perlu kita lakukan ke depannya. strategi public relations uad dalam menjalin komunikasi dengan stakeholders komunikasi humas uad dengan fakultas selama ini terjalin melalui humas di masing-masing fakultas. melalui humas fakultas, humas uad bisa mengetahui berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh fakultas. namun demikian, humas uad diharapkan dapat pula mengintensifkan komunikasi dengan para pimpinan di tingkat fakultas. hal tersebut, dimaksudkan untuk melakukan check and balancing terkait dengan informasi-informasi yang diberikan oleh humas uad kepada humas fakultas. terkait dengan sejauhmana pelaksanaannya, dan bagaimana partisipasi dari pimpinan terhadap program-program yang akan dijalankan. selain itu juga, supaya para pimpinan fakultas bisa memberikan support, dan masukan terhadap apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk meningkatkan publisitas di tingkat fakultas ini. beberapa diantara humas fakultas yang seharusnya diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara universitas dengan fakultas tampaknya ada yang masih belum terjalin dengan baik. mengingat ada beberapa humas fakultas yang kurang komunikatif untuk menyampaikan program-program kehumasan kepada para pimpinan fakultas, sehingga para pimpinan tidak mengetahui informasi dengan baik. oleh karenanya, dengan adanya intensitas komunikasi yang dilakukan langsung oleh humas uad kepada fakultas, diharapkan dapat mengurangi hal tersebut. prodi yang notabene berada di bawah fakultas, tentu diharapkan pula untuk selalu mengupdate informasi-informasi di tingkat fakultas, tidak terkecuali dengan programprogram kehumasan. sehingga akan adanya sinergitas yang baik antara program kehumasan di tingkat prodi, dengan fakultas, maupun dengan universitas. sementara itu komunikasi humas uad dengan lembaga/biro di lingkungan uad selama ini kurang berjalan dengan baik, dalam artian belum ada staff yang memfasilitasi hal ini,seperti halnya di tingkat fakultas yang mempunyai humasnya masing-masing. oleh karenanya, kebutuhan komunikasi dan informasi di tingkat biro/lembaga belum dapat diwujudkan dengan maksimal. 105 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan pertemuan-pertemuan rutin baik formal dan normal perlu dilakukan untuk menjembatani hal ini, seperti halnya focus group discussion yang dijalankan beberapa waktu terakhir untuk kebutuhan penelitian ini dapat menjadi agenda rutin yang bisa diselenggarakan. komunikasi dengan mahasiswa hendaknya dapat dijalankan secara dua arah, yang akan saling berinteraksi untuk memberikan timbal balik. penggunaan media-media komunikasi (media sosial) dapat dijalankan untuk mewujudkan hal ini. jika selama ini, banyak diantara mahasiswa yang tidak bagaimana memberikan masukan/saran/kritik kepada kampus, dan justru memilih strategi yang kurang tepat (blow up di media, maupun demonstrasi) yang justru dapat menurunkan citra uad sendiri. tentu dengan adanya pengoptimalan penggunaan media komunikasi resmi yang dijalankan oleh kampus melalui humas uad hal tersebut dapat ditanggulangi. sehingga mahasiswa terfasilitasi dengan baik, akan kebutuhan komunikasi dan informasi yang selayaknya mereka terima. website sebagai salah satu media komunikasi global yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat indonesia saja, namun masyarakat dunia menjadi suatu yang perlu diperhatikan misalnya saja dengan membuat website multi bahasa. dengan adanya feature bilingual di dalam website, tentu akan memudahkan orang asing untuk menerima informasi dari uad. humas dapat mengambil peran di sini, harapannya tidak hanya website universitas semata, namun juga website fakultas. adanya kompetisi yang diselenggarakan oleh humas uad untuk menyemarakkan pengelolaan website di tingkat fakultas dapat dilakukan sebagai sebuah strategi baru yang selama ini belum pernah dilakukan. dengan adanya kompetisi tersebut, diharapkan masing-masing fakultas dapat mempunyai motivasi untuk melakukan pengoptimalan pengunaan dan pengembangan websitenya. jika selama ini reward hanya diberikan kepada para penulis di media massa. sehingga menyebabkan kurang berkembangnya artikelartikel popular di media baru (internet) maka hal ini dapat menjadi terobosan yang bisa dilakukan. mengingat sekarang ini, media baru justru lebih efektif dan lebih luas cakupan wilayahnya dibandingkan dengan media massa. sehingga adanya peningkatan kuantitas karya-karya dosen di sana dapat ditingkatkan, salah satunya strategi yang bisa dilakukan untuk memberikan motivasi adalah dengan memberikan reward. banyak informasi yang beredar namun tidak banyak yang terpublikasi dengan baik. oleh karenanya, intensitas informasi di dalam website dapat lebih ditingkatkan lagi. sehingga berbagai informasi dapat diterima dengan cepat dan mudah oleh masingmasing stakeholders. saat ini jurnalisme warga (citizen journalism) menjadi sebuah trend tersendiri. di tengah krisis kepercayaan publik dengan media-media mainstream akibat adanya kepentingan media itu sendiri, citizen journalism menjadi sebuah solusi yang bisa dilakukan. dosen sebagai salah satu agent of change terhadap dinamika kehidupan yang ada dapat mengoptimalkan perannya melalui citizen journalism ini. di dalam citizen journalism yang dibuat, para dosen bisa memberikan gagasan, pendapat, ide, maupun kritik terhadap isu-isu global yang sedang terjadi. selain untuk meningkatkan reputrasi diri, tentu hal tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan reputasi lembaga. humas dapat mengambil peran di sini, dengan mendorong dan menciptakan wadah bagi para dosen untuk menghasilkan sebuah berita yang netral tidak tertumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya. selama ini humas uad nampaknya masih kurang optimal dalam masalah pendokumentasian berita yang dipublish melalui media. bukan hanya sekedar memberikan informasi bahwa artikel yang dibuat oleh salah satu dosen berhasil di muat di media massa, namun juga melakukan kliping terhadap pemberitaan-pemberitaan uad di masing-masing media setiap harinya. 106 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 dengan hal tersebut, humas uad tentu akan lebih mudah melakukan monitoring terhadap pemberitaan yang dimunculkan. terkait dengan bagaimana isi berita yang ditampilkan di media, bagaimana tata letak, gaya bahasa, pemilihan kata-kata, dan lain sebagainya. banyak media-media sosial atas nama uad yang bermunculan. setelah di kroscek, ternyata akun-akun media sosial tersebut dikelola oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. sehingga justru menjatuhkan kredibilitas uad sendiri di mata masyarakat. membuat media sosial resmi baik di tingkat universitas, fakultas, prodi, maupun biro menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahhan ini. selain itu media-media tidak resmi yang memang sudah lebih dahulu ada dapat dilakukan monitoring terkait bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya sehingga tidak kontradiksi dengan media sosial resmi yang nantinya akan dibentuk secara terintegrasi. beberapa fakultas memang telah memiliki media sosial yang cukup baik tidak hanya pada desainnya semata namun juga pada intensitas beritanya. namun banyak diantara fakultas yang belum berjalan dengan baik. adanya reward yang diberikan kepada reporter yang telah berhasil melakukan pengelolaan dengan baik tentu dapat dilakukan untuk memotivasi yang belum aktif. jika selama ini sudah ada reward, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kelayakan reward yang diberikan dengan beban kerja yang dilakukan oleh para reporter. selain itu, ketepatan waktu dalam memberikan reward juga perlu diperhatikan. sehingga jangan sampai hal tersebut justru menjadi penghambat dari para reporter untuk membangun media sosialnya. tidak hanya meningkatkan kuantitas terhadap content-content yang diberikan di media social, namun juga harus mulai diperhatikan bagaimana keberagaman dari konten yang ditampilkan. dengan adanya variasi konten yang ditampilkan (tidak hanya sebatas pada informasi saja, namun juga bisa dimanfaatkan untuk mempersuasi, atau bahkan memberikan hiburan bagi para penggunaa) tentu dapat meningkatkan loyalitas mereka dalam menerima kontenkonten yang ada. jika selama ini media-media sosial yang ada belum terintegrasi dengan baik, maka upaya untuk mengintegrasikannya ke dalam website universitas menjadi suatu hal yang juga perlu untuk segera dilakukan. dengan adanya pengintegrasiaan tersebut, tentu akan memudahkan kita dalam melakukan proses monitoring. media lain yang perlu diperhatikan pengelolaannya media luar ruang sebagai saran promosi uad. bukan persoalan mudah untuk memilih media komunikasi yang tepat untuk melakukan promosi. ada proses survey yang harus dijalankan, untuk mengetahui karakteristik masyarakat, di mana di sana akan kita tempatkan media promosi kita (spanduk, baliho, billboard, maupun umbul-umbul). melalui proses tersebut, maka humas akan dapat memilih media komunikasi yang lebih tepat, bukan hanya sekedar keindahan desainnya saja namun juga pesan yang ingin disampaikan. humas sebagai bagian yang dianggap paling dekat dengan masyarakat, dapat mengambil bagiannya. membuat sebuah tagline yang menggambarkan kampus uad, menjadi sebuah strategi periklanan yang bisa dilakukan. hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pesan komunikasi yang kreatf dan inovatif sesuai dengan karakteristik uad itu sendiri, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi (pendaftaran mahasiswa baru) yang justru kurang efektif, namun dengan adanya tagline yang kita tampilkan tentu memjadi ide yang bisa dikembangkan untuk menarik perhatian publik. berikut ini adalah salah satu contoh media luar ruang uad (baliho), yang di pasang di salah satu ruas jalan di yogyakarta: 107 choirul fajri, peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan media-media luar ruang uad yang lebih bersifat image building, seperti di atas nampaknya justru perlu lebih dikembangkan. selama ini, media-media luar ruang uad lebih banyak menginformasikan mengenai pendaftaran mahasiswa baru. iklan tersebut, memang tidaklah salah. hanya saja memilihan pesan yang terkesan sangat padat, sehingga justru menyulitkan orang untuk membaca nampaknya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. media luar ruang yang bersifat image building yang singkat pesan namun tetap syarat makna tersebut justru akan lebih mengena dan mudah diingat oleh masyarakat. sehingga justru masyarakat akan lebih mengenal uad dengan baik, dibandingkan hanya sekedar informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru. dalam konsep pemasaran, hal terpenting yang bisa dilakukan pengiklan melalui media yang dibuatnya adalah menciptakan interest khalayak. dengan pemilihan pesan yang pas, singkat, syarat makna, tentu akan mudah diingat oleh khalayak. dalam kasus uad, jika uad bisa mengemas pesan iklan dengan baik melalui media luar ruangnya maka tentu masyarakat akan lebih tertarik untuk mengali informasi lebih mendalam. nah informasi yang lebih mendalam inilah, yang bisa difasilitasi melalui website ataupun media komunikasi lainnya. simpulan setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai peran humas uad untuk meningkatkan loyalitas stakeholders uad, adalah, dalam kaitannya dengan melakukan pengelolaan terhadap kehumasan di uad, humas dapat mengambil peran untuk senantiasa meningkatkan publisitas di lingkungan uad. hal ini dapat dilakukan dengan membuat berbagai event yang mampu menarik perhatian dari para media. event-event yang diselenggarakan tersebut, hendaknya mampu dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh stakeholders uad sendiri (pimpinan, fakultas, prodi, mahasiswa, maupun karyawan). peningkatkan publisitas juga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan penulisan baik akademik, populer, maupun berita/artikel untuk para stakeholders. pembuatan kalender kegiatan juga penting untuk dillakukan, agar berbagai kegiatan yang dilakukan baik di tingkat universitas, fakultas, prodi, maupun mahasiswa dapat terkoordinasi dengan baik. dalam kaitannya dengan melakukan komunikasi dengan para stakeholders di uad, humas dapat mengambil peran untuk senantiasa melakukan komunikasi intens tidak hanya secara horizontal, namun juga vertikal. dalam hal ini, humas harus berperan untuk menjembatani arus komunikasi antara pimpinan (rektorat) dengan para stakeholders. mengingat selama ini banyak diantara stakeholders yang tidak mengetahui berbagai kebijakan yang diambil di tingkat atas. dengan demikian, berbagai kebijakan yang diambil dapat diketahui oleh seluruh stakeholders, sehingga akan adanya support dari para stakeholders itu sendiri. humas juga diharapkan dapat memfasilitasi pertemuanpertemuan rutin antara pimpinan dengan para stakeholders, maupun pertemuan rutin humas sendiri dengan para stakeholders 108 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 lainnya. dalam kaitannya dengan melakukan pengelolaan media komunikasi, humas uad dapat membantu dan mengkoordinir pembuatan/pengelolaan media komunikasi baik di tingkat pusat/unit. penyediaan sumber daya manusia, yang mampu melakukan pengelolaan media komunikasi juga merupakan sebuah strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan pengelolaan media komunikasi dengan baik dan intens. dalam kaitannya dengan media luar ruang, humas uad juga diharapakan dapat mengelola media luar ruang yang kreatif dengan membuat pesan-pesan komunikasi yang mampu menarik perhatian khalayak (profokatif, promotif, dan tidak monoton). adapun beberapa saran yang bisa peneliti berikan terkait dengan peran humas uad dalam kaitannya untuk meningkatkan loyalitas stakeholders, adalah sebagai berikut, adanya peran aktif dari stakeholders untuk mengkomunikasi berbagai permasalahan komunikasi yang ada kepada humas uad. adanya keterbasan sumber daya manusia di humas uad sendiri, tentu menyebabkan tidak semua kebutuhan komunikasi dari masingmasing unit (fakultas, prodi, mahasiswa, maupun karyawan) dapat dipenuhi dengan baik. oleh karenanya, peran aktif dari stakeholders diperlukan. dengan demikian humas uad, mampu berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan komunikasi dan informasi ini. support system dari pimpinan sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pengembangan kinerja humas uad untuk meningkatkan loyalitas stakeholders uad ini. support system ini tidak hanya secara materiil (penyediaan anggaran) semata, namun juga moril. dalam hal ini adanya peran aktif/ keterlibatan dari para pimpinan dalam setiap kegiatan/program yang diselenggarakan oleh humas uad. daftar pustaka cutlip, m scott, center h, allen dan broom m, gleen. (2006). effective public relations. . jakarta: kencana prenada media grup. devito, joseph a. (2002). komunikasi antar manusia, kuliah dasar-edisi kelima. jakarta: professional books. effendy, onong uchana. (1999). hubungan masyarakat modern. jakarta: bina aksara. effendy, onong uchana. (2011). ilmu komunikasi dan praktek. bandung: rosdakarya. iriantara, yosal. (2004). community relations–konsep dan aplikasinya. bandung: simbiosa rekatama media. kasali, rhenald. (2008). manajemen public relations. jakarta: pustaka grafiti utama. nurudin. (2003). komunikasi massa. malang: cespu. shahram amiri dan brian reif. (2013). “internet penetration and its correlation to gross domestic product”. international journal of business, humanities and technology. volume. 3 nomor 2. february 2013. halaman 50-60 wheelen, thomas l & hunger, j. david. (1995). strategic management and business policy. reading, mass: addison–wesley publishing company. 33 nisa imawati hidayat, male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” ... male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” di program “zero to hero” metro tv nisa imawati hidayat creative director oranye production nisa.imawati@gmail.com abstract the research purpose is to determine how the television documentary producer “zero to hero” program on metro tv classify male gender role messages in the cast of “hero” in that program. researcher used social semiotics method theo van leeuwen with multimodal analysis procedure and 24 of male gender role theories from ian m. harris, that have been categorized into 5 classification: standard bearers, lovers, workers, bosses and rugged individuals. the result of this study revealed that the television documentary producer “zero to hero” program, construct the male gender role messages in the cast of “hero” to the category of male gender role messages consist with standard bearers, lovers, bosses and workers, who shows a positive image and dominant as a man who lived in patriarchal culture in indonesia. abstrak tujuanpenelitianiniuntukmengetahui bagaimana produsen program dokumenter televisi “zero to hero” di metro tv mengklasifikasikan male gender role messages pada tokoh “hero” di dalam program tersebut. peneliti menggunakan metode semiotika sosial theo van leeuwen dengan prosedur analisis multimodality dan teori 24 male gender role messages ian m. harris yang dikategorikan dalam 5 klasifikasi yaitu standar bearers, lovers, workers, bossesdan rugged individuals. hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa produsen program menampilkan tokoh “hero” dengan kategori male gender rolemessages berupastandar bearers, lovers, bosses dan workers yang menunjukkan citra positif dan dominan sebagaimana layaknya pria berperilaku dalam budaya patriaki di indonesia. keywords: male gender role messages, hero, documentary pendahuluan stasiun televisi metro tv mulai menayangkan program dokumenter “zero to hero” pada bulan februari tahun 2010. deskripsi program tersebut menurut produsennya yaitu program dokumentasi televisi yang meng-capture kerja keras sosoksosok yang meretas sukses dari nol untuk dirinya dan sekitarnya (metrotvnews.com). seperti yang dikatakan oleh graeme burton (2011:212), kategori program dokumenter menarik untuk ditelaah lebih lanjut sebab materi dokumenter mengalami proses seleksi dan dikonstruksi menurut modus presentasi tertentu. ia pun sama ideologisnya dengan kategori program televisi lainnya terutama ketika ia dilihat dari sudut pandang wacana dan hegemoni. pemahaman kita terhadap berbagai makna yang ditampilkan dalam program televisi dengan kemasan dokumenter dapat dilihat dengan bagaimana ia ‘dituturkan’ dalam narasi. dokumenter secara tipikal mengadopsi sudut pandang tertentu dalam topiknya dan menggunakan perangkat retoris guna membujuk audiens agar melihat ses34 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 uatu dengan cara itu juga (fairclough, 1995). sementara itu, ashadi siregar (2001) mengatakan bahwa televisi telah menggantikan peran sumber-sumber pendidikan konvensional dan tradisional, yang artinya audiens atau masyarakat yang mengkonsumsi tayangan televisi dapat melihat televisi sebagai sarana pengganti dan pendidikan secara “gratis” yang dapat mengajarkan pemahaman mengenai identitas diri, gaya hidup, moral, nilai-nilai kehidupan, dan lain sebagainya. pada program “zero to hero” dalam episode “cahaya hati” yang on airpada tanggal 12 september 2011, hari senin pukul 13.05 wib (www.metrotvnews.com), berisi tentang profil beberapa pemuda yang mengidentifikasi diri sebagai punk muslim dan pemuda bernama ahmad zaki yang dianggap menguasai pengetahuan agama islam dan menguasai wawasan yang luas kemudian dinilai sukses dan dianggap sebagai pahlawan atau “hero” karena mampu menjadi ‘pembina’ dari punk muslim serta dianggap mampu melakukan perubahan yang bermanfaat pada perilaku punk muslim tersebut (hidayat, 2014: 5). seturut dengan mitos kepahlawanan di media dalam perspektif psikologi analitik carl jung (1964) bahwa hal tersebut adalah gagasan arketipe yang pada awalnya dapat ditemukan di dalam mimpi, mitos, religi dan kerja seni. seorang “hero” juga berarti individu berbakat yang bertindak heroik, tidak hanya pada beberapa kesempatan, tapi berulang kali (ridwan, 2014) sedangkan konsep atau definisi “hero”menurut frank farley adalah pahlawan yang memiliki keberanian, kekuatan, jujur, cerdas, memiliki keteguhan, mempunyai kebaikan hati, berjasa, terampil, memiliki keahlian, lurus hati serta mampu menarik rasa sayang dan penghargaan dari orang lain kemudian mampu mengambil resiko (synnott, 1940:102). sejak munculnya mitologi yunani, penokohan “hero”atau pahlawan telah kerap ditampilkan dalam cerita-cerita rakyat, “hero”acapkali dianggap sebagai manusia setengah dewa. demikianlah sosok “hero”selalu dihadirkan dalam wujud yang berbeda-beda oleh budaya melalui media tertentu pula. konsep “hero” di media kemudian lahir dalam konteks budaya konsumsi masyarakat kapitalis akhir dimana masyarakat mengalami sejenis insecurity sosial sampai ke tingkat paranoid sehingga membutuhkan sosok heroik untuk memulihkan rasa amannya (wibowo, 2012:x). menariknya, tokoh-tokoh hero dan superhero yang diangkat oleh media hingga saat ini masih didominasi oleh tokoh pria. meskipun pada dasarnya setiap anak laki-laki terlahir di dunia dengan kondisi innocent, ia akan berproses dan berkembang menjadi sosok pria dewasa dengan cara merespon tuntutan situasional dan tekanan sosial. hal ini disebabkan karena semasa hidupnya seorang anak laki-laki selalu dikelilingi oleh harapan dan ekspektasi masyarakat tentang bagaimana lelaki sejati harus berprilaku, memproduksi makna dan membentuk identitas diri sesuai dengan latar belakang sosiokultural-budaya. di indonesia, budaya dan ideologi patriarki masih sangat kental mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. meski demikian, sejauh ini kajian mengenai gender di media lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria belum begitu banyak dibahas. dengan demikian, tulisan ini ingin mengungkap lebih jauh bagaimana male gender rolemessagesatau pesanmengenaiperan gender pria pada tokoh “hero” pada episode “cahaya hati” di program televisidokumenter “zero to hero” metro tv.pemilihansubjekpe nelitiantokoh“hero”pada episode “cahayahati” dalam program televisidokumenter“zero to hero”di metro tvdiambiluntukmelanjutkanpenelitian yang telahdibuatdalambentuktesis yang penelitilakukanpadatahun 2014. metode metode yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam kategori metode penelitian kualitatif karena terkait dengan kajian kultural dan kajian intepretatif (denzin dan lincoln, 2000:3-10). tulisan ini dikaji menggunakan metode semiotika sosial theo van leeuwen dengan prosedur anali35 nisa imawati hidayat, male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” ... sis multimodality. hal ini karena program dokumenter di media televisi merupakan teks multimodal karena berisi tanda-tanda visual, verbal, maupun auditory. selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan teori 24 male gender role messages (pesanpadaperan gender pria) yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu: standard bearers, workers, lovers, bosses, dan rugged individuals (harris, 1995:55-153). sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah tokoh “hero” yang merupakan pembina dari komunitas punk muslim dan empatorang tokoh pendukung yang merupakan anggota dari komunitas punk muslim dalam episode “cahaya hati” di program televisi dokumenter “zero to hero” metro tv. hasil dan pembahasan pada tatanan kehidupan sosial, konsep patriarki sebagai landasan ideologis, menjelaskan keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (pinem, 2009:42), sedangkan yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pada budaya patriarki, salah satunya adalah maskulinitas yaitu kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksual. dalam buku “messages men hear: constructing masculinites”, ian m. harris mengatakan bahwa male gender role (peran gender lakilaki) adalah sebuah script yang digunakan sebagai “pedoman” bagaimana seharusnya seorang pria berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya (1995:12). harris juga menyatakan bahwa terdapat 24klasifikasi male gender role messages (menurut hasil penelitian dengan sample 560 orang pria di amerika, namun dapat diaplikasikan secara universal) diantaranya adalah adventurer, be like your father, be the best you can, breadwinner, control, faithful husband, good samaritan, hurdles, money, nurturer, playboy, president, rebel, scholar, self-reliant, sportsman, stoic, superman, technician, the law,tough guy, warrior, dan work ethic(1995:12-13). hasil penelitian haris pun mengungkapkan terdapat pola maskulinitas yang dikelompokkan dalam 5 kategori utama, yaitu: standard bearers, workers, lovers, bosses, dan rugged individuals (1995:187). pada segmen 1, produsen program “zero to hero” menyajikan gambar kegiatan pengajian rutin bagi punk muslim yang dilakukan di sebuah pos ronda pada malam hari, seperti yang terlihat pada gambar frame 1-3. pada sequence frame 1, terlihat kamera mengambil gambar dengan tehnik zoom close up dan side shot high angle, hal ini menurut kress dan van leewuen (1996), audiens berkuasa untuk mengobservasi obyek. tatapan obyek yang mengabaikan audiens ditunjukan karena objek sedang mengarahkan tatapannya pada objek yang lain sehingga audiens berjarak pada obyek. pada frame 2 dan 3, kamera mengambil gambar dengan angleextreme close up sehingga terlihat jelas bahwa obyek sedang mengkonsumsi rokok dan obyek lainnya menggunakan tatto di bagian tangan. menurut martono dan pinandita, tatto bagi komunitas punk menjadi simbol pemberontakan terhadap pandangan-pandangan stereotipe masyarakat (2009:73). selain ketimpangan pada budaya patriarki, salah satunya adalah maskulinitas yaitu kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksual. dalam buku “messages men hear: constructing masculinites”, ian m. harris mengatakan bahwa male gender role (peran gender laki-laki) adalah sebuah script yang digunakan sebagai “pedoman” bagaimana seharusnya seorang pria berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya (1995:12). harris juga menyatakan bahwa terdapat 24klasifikasi male gender role messages (menurut hasil penelitian dengan sample 560 orang pria di amerika, namun dapat diaplikasikan secara universal) diantaranya adalah adventurer, be like your father, be the best you can, breadwinner, control, faithful husband, good samaritan, hurdles, money, nurturer, playboy, president, rebel, scholar, selfreliant, sportsman, stoic, superman, technician, the law,tough guy, warrior, dan work ethic(1995:12-13). hasil penelitian haris pun mengungkapkan terdapat pola maskulinitas yang dikelompokkan dalam 5 kategori utama, yaitu: standard bearers, workers, lovers, bosses, dan rugged individuals (1995:187). pada segmen 1, produsen program “zero to hero” menyajikan gambar kegiatan pengajian rutin bagi punk muslim yang dilakukan di sebuah pos ronda pada malam hari, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini: sequence frame 1-3: close up lelaki memakai banyak anting tindik kuping, konsumsi rokok dan aplikasi tatto pada bagian tangan asep (salah satu anggota punk muslim) ketika sedang mengikuti acara “punkajian” (pengajian) rutin. pada sequence frame 1, terlihat kamera mengambil gambar dengan tehnik zoom close up dan side shot high angle, hal ini menurut kress dan van leewuen (1996), audiens berkuasa untuk mengobservasi obyek. tatapan obyek yang sequence frame 1-3: close up lelaki memakai banyak anting tindik kuping, konsumsi rokok dan aplikasi tatto pada bagian tangan asep (salah satu anggota punk muslim) ketika sedang mengikuti acara “punkajian” (pengajian) rutin. 36 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 itu, anggapan negatif dan larangan dalam agama tertentu kian menyempurnakan citra tatto sebagai sesuatu yang haram (dilarang). penggunaan tatto seringkali dianggap melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat umum sehingga orang yang menggunakan tatto identik dengan sikapsikap negatif. tampak jelas bahwa disini produsen memilih beberapa angle gambar yang memberi kesan peran gender lelaki rebel yang “..defy authority and be a nonconformist. question and rebel against system..” (harris, 1995:13). hal ini tentu digunakan untuk menekankan identitas para anggota komunitas punk muslim yang memiliki karakteristik dan pola maskulinitas kontras dengan tokoh “hero” dalam program dokumenter ini. penggambaran mengenai para anggota komunitas punk muslim oleh produsen program “zero to hero” memang berbanding terbalik dengan male gender rolemessages pada tokoh “hero” yang merupakan sosok pembina bagi komunitas punk muslim yaitu ahmad zaki. pesan pada peran gender pria yang ditampilkan adalah bagi tokoh ini ketika kegiatan pengajian sequence frame 4-6. pada sequence frame 4, kamera diambil dengan komposisi grup shot, dengan angle wide shot dan eye level yang menurut kress dan van leeuwen (1996), meminimalisir batas antara represented participants dan audiens karena antara audiens dan represented participants didudukkan secara sejajar (perspektif mata manusia). gestur menyerahkan a-qur’an oleh pembina (selanjutnyaakand isebutsebagaitokoh“hero”)komunitas punk muslim pada anggotanya menunjukkan kekuasaan/kewenangan dan legitimasi statusnya sebagai seorang pembina seperti pesanpadaperan gender priasebagai:president, yaitu “..men pursue power and status. they strive for success..” (harris, 1995:13). hal ini juga semakin dikukuhkan oleh frame 5 dengan tehnik pengambilan gambar secara medium shot dan low angle, sehingga menurut krees dan van leeuwen (1996) membuat reacter seakan memiliki kuasa diatas audiens. dalam hal ini, posisi tokoh “hero” seolah-olah berkuasa atas audiens dan para ‘anggota’ komunitas punk muslim. ditambahkan pada frame 6 terlihat kamera dengan posisitop shot atau high angle yang memunculkan rasa berkuasa bagi audiens untuk melakukan observasi mengenai bagaimana posisi, gestur dan ekspresi dari anggota komunitas punk muslim yang takzim, patuh dan mendengarkan secara seksama penjelasan dari tokoh “hero”tentang salah satu ayat al-quran yang menyatakan bahwa terdapat kesempatan bagi manusia untuk melakukan pertaubatan. pada aktifitas ini, peran gender pria yang ditunjukkan adalah scholar: “..be knowledgeable. go to college. value book learning. read and study”dan the law: “..do right and obey. do not question authority” (harris, 1995:13). hal ini dikarenakantokoh “hero” memiliki peran sebagai seorang pria yang berpendidikan tinggi, berwawasan luas terutama di bidang agama khususnya agama islam dan memegang teguh prinsip agama yang diajarkan melalui al-quran sebagai panduan hidup seorang muslim sehingga akhirnya dianggap menjadi sebuah kewajaran jika ia mengajarkan nilai-nilai agama islam tersebut kepada para anggota punk muslim. mengabaikan audiens ditunjukan karena objek sedang mengarahkan tatapannya pada objek yang lain sehingga audiens berjarak pada obyek. pada frame 2 dan 3, kamera mengambil gambar dengan angleextreme close up sehingga terlihat jelas bahwa obyek sedang mengkonsumsi rokok dan obyek lainnya menggunakan tatto di bagian tangan. menurut martono dan pinandita, tatto bagi komunitas punk menjadi simbol pemberontakan terhadap pandangan-pandangan stereotipe masyarakat (2009:73). selain itu, anggapan negatif dan larangan dalam agama tertentu kian menyempurnakan citra tatto sebagai sesuatu yang haram (dilarang). penggunaan tatto seringkali dianggap melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat umum sehingga orang yang menggunakan tatto identik dengan sikapsikap negatif. tampak jelas bahwa disini produsen memilih beberapa angle gambar yang memberi kesan peran gender lelaki rebel yang “..defy authority and be a nonconformist. question and rebel against system..” (harris, 1995:13). hal ini tentu digunakan untuk menekankan identitas para anggota komunitas punk muslim yang memiliki karakteristik dan pola maskulinitas kontras dengan tokoh “hero” dalam program dokumenter ini. penggambaran mengenai para anggota komunitas punk muslim oleh produsen program “zero to hero” memang berbanding terbalik dengan male gender rolemessages pada tokoh “hero” yang merupakan sosok pembina bagi komunitas punk muslim yaitu ahmad zaki. pesan pada peran gender pria yang ditampilkan adalah bagi tokoh ini ketika kegiatan pengajian sebagai berikut: sequence frame 4-6: pembina (tokoh “hero”) menyerahkan al-qur’an kepada anggota untuk dibaca, pembina menjelaskan isi ayat al-qur’an yang telah dibacakan oleh anggota, semua anggota menyimak penjelasan dari pembina sequence frame 4-6: pembina (tokoh “hero”) menyerahkan al-qur’an kepada anggota untuk dibaca, pembina menjelaskan isi ayat al-qur’an yang telah dibacakan oleh anggota, semua anggota menyimak penjelasan dari pembina 37 nisa imawati hidayat, male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” ... pada segmen kedua, produsen program “zero to hero” semakin spesifik dan detail dalam membangun pesan peran gender pria pada tokoh “hero”seperti yang diperlihatkan pada insert slide foto 1-3. insert slide foto diperlihatkan pada saat tokoh “hero” sedang melakukan testimonial mengenai dirinya, meneguhkan sequence frame pada segmen sebelumnya yaitupesanmengenaitokoh“hero” yang memilikiperan gender priasebagaischolar, yaitu sebagai lelaki yang berwawasan luas, terpelajar/berpendidikan tinggi, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lelaki lainnya karena telah melalui proses belajar, berlatih dan membaca secara rutin/haus akan pengetahuan. sedangkan pada gambar berikutnya, produsen program “zero to hero” ingin mencitrakan tokoh “hero”sebagai tokoh yang sangatheroik dan gemarberpetualang seperti gambar insert slide foto 4-6. insert slide foto 4-6 dimunculkan oleh produsen program “zero to hero” untuk menunjukkan kisah heroik, petualangandan sifat humanisme dari tokoh “hero”ketika memutuskan berprofesi sebagai relawan bencana di beberapa tempat. salah satunya adalah foto ketika ia berdiri dengan background masjid raya baiturrahman aceh yang terkenal menjadi salah satu tempat korban tsunami aceh berlindung sehingga menunjukkan ia terlibat menjadi salah satu relawan pada tragedi bencana tsunami aceh tersebut. gambar berikutnya memperlihatkan skill mendayung yang ia lakukan ketika menjadi relawan serta foto ketika berinteraksi dengan penduduk khususnya anak-anak sehingga mengesankan bahwa ia adalah tokoh “hero” yang gentle, ramah dan disukai oleh anak-anak. hal tersebut sesuai dengan konsep male gender role milik harris yang menyebutkan peran sebagai adventurer: “..men take risks and have adventures. they are brave and courageous..”, dan nurturer: “..among other things men are gentle, supportive, warm, sensitive, and concerned about others’ feelings..” (harris, 1995:13) selain itu, produsen program dokumenter ini, menggambarkan tokoh “hero” seperti sequence frame 7-9. pada frame 7, tampak pengambilan gambar dengan angle eye level dan grup shot kombinasi overshoulder shoot, menurut kress dan van leeuwen (1996) hal ini menunjukkan bahwa audiens dibimbing untuk memiliki jarak pandang yang sejajar, artinya didudukkan seperti berada di lokasi yang sama. sedangkan tehnik overshouldershot atau back shot adalah tehnik kamera yang memanipulasi karena seolah-olah pada segmen kedua, produsen program “zero to hero” semakin spesifik dan detail dalam membangun pesan peran gender pria pada tokoh “hero”seperti yang diperlihatkan pada insert slide foto berikut ini: insert slide foto 1-3: tokoh “hero”aktif dalam kegiatan seni-budaya dan bersekolah sejak kecil hingga dewasa insert slide foto diperlihatkan pada saat tokoh “hero” sedang melakukan testimonial mengenai dirinya, meneguhkan sequence frame pada segmen sebelumnya yaitupesanmengenaitokoh“hero” yang memilikiperan gender priasebagaischolar, yaitu sebagai lelaki yang berwawasan luas, terpelajar/berpendidikan tinggi, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lelaki lainnya karena telah melalui proses belajar, berlatih dan membaca secara rutin/haus akan pengetahuan. sedangkan pada gambar berikutnya, produsen program “zero to hero” ingin mencitrakan tokoh “hero”sebagai tokoh yang sangatheroik dan gemarberpetualang seperti gambar berikut: insert slide foto 4-6: kegiatan tokoh “hero”ketika menjadi relawan bencana dan bercengkrama dengan penduduk ketika menjadi relawan insert slide foto 4-6 dimunculkan oleh produsen program “zero to hero” untuk menunjukkan kisah heroik, petualangandan sifat humanisme dari tokoh “hero”ketika memutuskan berprofesi sebagai relawan bencana di beberapa insert slide foto 1-3: tokoh “hero”aktif dalam kegiatan seni-budaya dan bersekolah sejak kecil hingga dewasa pada segmen kedua, produsen program “zero to hero” semakin spesifik dan detail dalam membangun pesan peran gender pria pada tokoh “hero”seperti yang diperlihatkan pada insert slide foto berikut ini: insert slide foto 1-3: tokoh “hero”aktif dalam kegiatan seni-budaya dan bersekolah sejak kecil hingga dewasa insert slide foto diperlihatkan pada saat tokoh “hero” sedang melakukan testimonial mengenai dirinya, meneguhkan sequence frame pada segmen sebelumnya yaitupesanmengenaitokoh“hero” yang memilikiperan gender priasebagaischolar, yaitu sebagai lelaki yang berwawasan luas, terpelajar/berpendidikan tinggi, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lelaki lainnya karena telah melalui proses belajar, berlatih dan membaca secara rutin/haus akan pengetahuan. sedangkan pada gambar berikutnya, produsen program “zero to hero” ingin mencitrakan tokoh “hero”sebagai tokoh yang sangatheroik dan gemarberpetualang seperti gambar berikut: insert slide foto 4-6: kegiatan tokoh “hero”ketika menjadi relawan bencana dan bercengkrama dengan penduduk ketika menjadi relawan insert slide foto 4-6 dimunculkan oleh produsen program “zero to hero” untuk menunjukkan kisah heroik, petualangandan sifat humanisme dari tokoh “hero”ketika memutuskan berprofesi sebagai relawan bencana di beberapa insert slide foto 4-6: kegiatan tokoh “hero”ketika menjadi relawan bencana dan bercengkrama dengan penduduk ketika menjadi relawan 38 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 kamera adalah mata manusia yang mengikuti jalannya kegiatan sehinga audiens seakan terlibat dalam kegiatan tersebut. kehadiran tokoh “hero” yang tampak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas punk muslim, sama dengan aktifitas tokoh “hero” pada frame 9. aktifitasnya mengawasi, mengobservasi dan mengamati dapat dimasukkan dalam kategori male gender roleberupa control: “..men are in control of their relationships, emotions, and job..”(harris, 1995:12). selain itu, pada frame 8 ketika tokoh “hero” melaksanakan ibadah shalat berjamaah bersama dengan komunitas punk muslim, dapat dikatakan bahwa ia sedang melakukan peran gender pria pada kategori the law yaitu “..do right and obey. do not question authority..”, ia mematuhi perintah allah swt dalam agama islam yang memerintahkan umat-nya untuk melakukan ibadah secara bersama-sama dan hal tersebut dalam agama islam adalah hal yang benar dan baik untuk dilakukan seorang priamuslim. pada segmen ketiga, produsen program dokumenter “zero to hero” menyajikan kisah tokoh “hero” yang lebih intim dan privat, yaitu mengenai kehidupan pribadi tokoh “hero” bersama keluarga yang dianggap telah mendukungnya terjun ke dunia yang kontras dengan keseharian tokoh “hero” melalui testimonialnya dan hal ini didukung dengan sajian insert slide foto 7-12. penggambaran kedekatan tokoh “hero” dengan keluarga besar, saudara sekandung, kerabat, dekat dan patuh pada ibu, intim dengan anak dan istri, mencerminkan male gender role dengan kategori breadwinner: “..men provide for and protect family members. fathering means bringing home the bacon, not necessarily nurturing..”, control: “..men are in tempat. salah satunya adalah foto ketika ia berdiri dengan background masjid raya baiturrahman aceh yang terkenal menjadi salah satu tempat korban tsunami aceh berlindung sehingga menunjukkan ia terlibat menjadi salah satu relawan pada tragedi bencana tsunami aceh tersebut. gambar berikutnya memperlihatkan skill mendayung yang ia lakukan ketika menjadi relawan serta foto ketika berinteraksi dengan penduduk khususnya anak-anak sehingga mengesankan bahwa ia adalah tokoh “hero” yang gentle, ramah dan disukai oleh anak-anak. hal tersebut sesuai dengan konsep male gender role milik harris yang menyebutkan peran sebagai adventurer: “..men take risks and have adventures. they are brave and courageous..”, dan nurturer: “..among other things men are gentle, supportive, warm, sensitive, and concerned about others’ feelings..” (harris, 1995:13) selain itu, produsen program dokumenter ini, menggambarkan tokoh “hero” seperti sequence frame dibawah ini: sequence frame 7-9: tokoh “hero” mengawasi kegiatan sosial dari komunitas punk muslim, tokoh “hero” bersama dengan anggota komunitas punk muslim melakukan ibadah shalat, tokoh “hero” mengawasi performance band punk muslim mengisi kegiatan ramadan yang diprakarsai oleh lembaga dompet dhuafa di salah satu pusat perbelanjaan. pada frame 7, tampak pengambilan gambar dengan angle eye level dan grup shot kombinasi overshoulder shoot, menurut kress dan van leeuwen (1996) hal ini menunjukkan bahwa audiens dibimbing untuk memiliki jarak pandang yang sejajar, artinya didudukkan seperti berada di lokasi yang sama. sedangkan tehnik overshouldershot atau back shot adalah tehnik kamera yang memanipulasi sequence frame 7-9: tokoh “hero” mengawasi kegiatan sosial dari komunitas punk muslim, tokoh “hero” bersama dengan anggota komunitas punk muslim melakukan ibadah shalat, tokoh “hero” mengawasi performance band punk muslim mengisi kegiatan ramadan yang diprakarsai oleh lembaga dompet dhuafa di salah satu pusat perbelanjaan. karena seolah-olah kamera adalah mata manusia yang mengikuti jalannya kegiatan sehinga audiens seakan terlibat dalam kegiatan tersebut. kehadiran tokoh “hero” yang tampak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas punk muslim, sama dengan aktifitas tokoh “hero” pada frame 9. aktifitasnya mengawasi, mengobservasi dan mengamati dapat dimasukkan dalam kategori male gender roleberupa control: “..men are in control of their relationships, emotions, and job..”(harris, 1995:12). selain itu, pada frame 8 ketika tokoh “hero” melaksanakan ibadah shalat berjamaah bersama dengan komunitas punk muslim, dapat dikatakan bahwa ia sedang melakukan peran gender pria pada kategori the law yaitu “..do right and obey. do not question authority..”, ia mematuhi perintah allah swt dalam agama islam yang memerintahkan umatnya untuk melakukan ibadah secara bersama-sama dan hal tersebut dalam agama islam adalah hal yang benar dan baik untuk dilakukan seorang priamuslim. pada segmen ketiga, produsen program dokumenter “zero to hero” menyajikan kisah tokoh “hero” yang lebih intim dan privat, yaitu mengenai kehidupan pribadi tokoh “hero” bersama keluarga yang dianggap telah mendukungnya terjun ke dunia yang kontras dengan keseharian tokoh “hero” melalui testimonialnya dan hal ini didukung dengan sajian insert slide foto berikut: insert slide foto 7-12 (dari kiri ke kanan): tokoh “hero”bercengkrama dengan anak dan istri, berfoto dengan keluarga besarnya, dekat dengan saudara sekandungnya, dekat dengan ibu dan dekat dengan lingkungan keluarga, kerabat dan teman yang selalu mendukung aktifitas kesehariannya. 39 nisa imawati hidayat, male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” ... control of their relationships, emotions, and job..” dangood samaritan: “..do good deeds and acts. put others’ needs first. set a good example..”(harris, 1995:12-13). seorang pria dewasa dianggap berhasil oleh masyarakat jika dapat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dalam hubungan kekeluargaan dengan aktifitas pekerjaan dan sosial. tidak hanya itu, produsen program juga memberikan penggambaran lain tentang tokoh “hero” seperti sequence frame 10-15. pada frame 10, terlihat kamera mengambil gambar dengan teknis low angle dan long shot, menurut kress dan van leeuwen (1996) dengan posisi kamera long shot berarti jarak sosial luas sehingga memungkinkan untuk menarik perhatian audiens untuk melihat seluruh aspek pada obyek gambar secara detail, namun demikian pengambilan gambar secara low anglemembuat audiens seolah tidak berdaya dari obyek namun masih bisa mengobservasi kegiatan tokoh yang ditampilkan dalam adegan tersebut. terlihat jelas bahwa perhatian semua anggota komunitas punk muslim terpusat pada tokoh “hero” yang sedang memberikan arahan mengenai pembuatan kolam lele sebagai salah satu bantuan yang diberikan pada kegiatan enterpreneurship sehingga diharapkan komunitas punk muslim akan berdaya dan mandiri secara ekonomi. pengambilan gambar pada frame 11, diambil secara medium close up shot sehingga menurut kress dan van leeuwen (1996), audiens diberikan kesempatan untuk menilai tindakan dan gesture dari tokoh “hero” yang terlihat sedang terlibat dalam pembuatan kolam lele. begitu juga yang terjadi pada frame 12, gambar diambil secara extreme close up pada obyek benda pacul yang sedang mengolah tanah dan dipegang oleh tokoh “hero” seakan mengukuhkan keterlibatan dan kerja keras yang ia lakukan demi membantu komunitas punk muslim. kerja keras yang tokoh “hero” lakukan tidak berhenti di kegiatan tersebut karena produsen program “zero to hero” juga menampilkan gambar ketika ia berdiri di panggung bersama perwakilan dari lembaga bantuan hukum paham bekerjasama untuk kegiatan komunitas punk muslim dan ketika ia bekerja menjadi mc dalam aktifitasnya di lembaga bantuan dompet dhuafa di salah satu event pada pusat perbelanjaan. kemampuan, skill dan kerja keras yang ditampilkan oleh tokoh “hero” sejalan dengan 4male gender rolemessages berupa control: “...men are in control of their relationships, emotions, and job...”, good samaritan: insert slide foto 7-12 (dari kiri ke kanan): tokoh “hero”bercengkrama dengan anak dan istri, berfoto dengan keluarga besarnya, dekat dengan saudara sekandungnya, dekat dengan ibu dan dekat dengan lingkungan keluarga, kerabat dan teman yang selalu mendukung aktifitas kesehariannya. penggambaran kedekatan tokoh “hero” dengan keluarga besar, saudara sekandung, kerabat, dekat dan patuh pada ibu, intim dengan anak dan istri, mencerminkan male gender role dengan kategori breadwinner: “..men provide for and protect family members. fathering means bringing home the bacon, not necessarily nurturing..”, control: “..men are in control of their relationships, emotions, and job..” dangood samaritan: “..do good deeds and acts. put others’ needs first. set a good example..”(harris, 1995:12-13). seorang pria dewasa dianggap berhasil oleh masyarakat jika dapat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dalam hubungan kekeluargaan dengan aktifitas pekerjaan dan sosial. tidak hanya itu, produsen program juga memberikan penggambaran lain tentang tokoh “hero” seperti ini: sequence frame 10-15: tokoh “hero” berkumpul dan membantu komunitas punk muslim sebelum membuat kolam ikan lele untuk kegiatan enterpreneurship bagi komunitas punk muslim, terlibat dalam kerja bakti membuat kolam ikan lele, sequence frame 10-15: tokoh “hero” berkumpul dan membantu komunitas punk muslim sebelum membuat kolam ikan lele untuk kegiatan enterpreneurship bagi komunitas punk muslim, terlibat dalam kerja bakti membuat kolam ikan lele, bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum paham untuk aktifitas komunitas punk muslim, aktif bekerja di lembaga bantuan dompet dhuafa sebagai mc pada salah satu event di pusat perbelanjaan 40 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 “..do good deeds and acts. put others’ needs first. set a good example...”, money: “...a man is judged by how much money he makes and the status of his job...” danwork ethic: “...men are supposed to work for a living and not take handouts...”. seorangpria diharapkan tidak hanya dekat dan mencintai keluarga tetapi juga membuktikan bahwa ia dapat bekerja keras serta mandiri secara ekonomi untuk kehidupan keluarga dan lingkungan sosialnya. hal tersebut dijalankan oleh tokoh “hero” yang memiliki berbagai ketrampilan dalam bekerja sehingga tampak memiliki etos kerja yang baik dan cocok untuk menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat. simpulan pada program “zero to hero”, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa produsen program tersebut menampilkan tokoh “hero” dengan memberikan beberapa klasifikasi dari 24 male gender role messages yaitu: president, scholar, the law, control, nurturer, breadwinner, good samaritan, money, adventurer dan work ethic.menurut harris (1995:56), ia mengelompokkan 4 male messages berupa scholar, nature lover, be the best you can dan good samaritan dalam kategori standard bearers, yaitu lelaki yang bangga dapat hidup dengan ajaran moral dan prinsip serta nilai hidup yang dipegang teguh, memiliki keyakinan untuk berkewajiban membimbing generasi berikutnya, sehingga ketika mereka merasa telah menyelesaikan kehidupan mereka, merasa bermanfaat bagi orang lain. tokoh “hero”yang menjalankan peran sebagai pembina komunitas punk muslim sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh haris sebagai standard bearers, hal ini karena tokoh “hero” merasa berkewajiban dan merasa harus memiliki manfaat hidup dengan menjadi seorang pembina bagi generasi selanjutnya, terutama yang tergabung dalam komunitas punk muslim. tujuan tokoh “hero”menjadi pembina adalah agar memiliki akses dan legitimasi untuk mengarahkan, membimbing dan membina komunitas punk muslim sesuai dengan prinsip hidup yang tokoh “hero”yakini akan membawa kebaikan bagi komunitas tersebut. selain itu, produsen program juga mengkonstruksi male gender role messagespada tokoh “hero” sebagai workers, yang menurut harris (1995:74), “...the ‘workers’ category of male messages consists of the following messages—‘technician’, ‘work ethic’, ‘money’, and ‘law’—that paint a picture of a man who is skilled, who works hard, who values work because it allows him to make money, and who obeys the rules.” tokoh “hero” pada program dokumenter “zero to hero” di episode “cahaya hati” ini digambarkan memiliki banyak ketrampilan/skill yang multitalenta seperti menjadi relawan, mc, membina komunitas, memiliki kemampuan dan wawasan entrepreneurship serta berwawasan agama yang cukup tinggi. hal ini mengindikasikan bahwa ia adalah lelaki yang memiliki nilai lebih dibanding laki-laki lainnya karena menjadi pekerja yang baik, membangun karir dengan menciptakan citra diri yang positif, senang bekerja keras, patuh pada aturan yang berlaku, serta memiliki standar kenyamanan hidup yang cukup baik dengan aktifitas kesehariannya dalam bekerja dan bersosialisasi secara cukup imbang. pada klasifikasi breadwinner dan nurturer, tokoh “hero” masuk pada kategori male gender rolemessages seorang “lovers”. hal ini karena sosok prialovers sangat menjunjung tinggi nilai pertemanan, menghargai dan memelihara hubungan interpersonal seperti hubungan support system (keluarga, kerabat, teman, sahabat), memiliki kesadaran dan keyakinan untuk selalu menciptakan komunikasi yang baik dalam membangun komunitas, dan merasa bertanggung jawab untuk kesejahteraan kelompok/komunitas yang lebih besar (harris, 1995: 188). berkali-kali produsen program menyajikanfotokedekatantokoh “hero” dengan sosok ibu, saudara kandung, kerabat, anak dan istri serta kedekatam tokoh “hero”dengan komunitas punk muslim yang ia bina secara intim (tanpa jarak) sehingga produsen program seolah ingin menekankan male gender role 41 nisa imawati hidayat, male gender role messages pada tokoh “hero” dalam episode “cahaya hati” ... messages dengan kategori lovers secara kuat pada tokoh “hero. meski demikian, tokoh “hero”pada program “zero to hero” ini juga masuk dalam kategori male gender role seorang “bosses” karena memiliki male messages berupa ‘control’, ‘president’, dan ‘adventurer’. pilihantokoh “he ro”untukmenjadiseorangpembinakomunitas punk muslim akanmemberikanaksestakterbatasuntukmelakukankontrol, mengawasi, membimbing, mengarahkansekaligusmemberiperintahmeskidengancarahalusdanlemahlembutdenganbeberapatujuan, salahsatunyamengajakkomunitas punk muslim menjadigenerasipria yang lebihbaikdanterlindungidaripengaruhburuk yang iaanggapberbedadenganprinsiphidup yang iapegang. selainitu, menurut harris (1995: 188), male gender role messagesberupabossesadalahpriayang melihat dunia seakan-akan seperti “hutan belantara rimba” dan membutuhkan karakter lelaki yang mampu survive di dalam kerasnya kehidupan dalam “hutan”. priaini, memiliki standar nilai hidup yang cukup tinggi dan memiliki visi untuk menjadi “the ruling class” (kelas penguasa) yang mampu memelihara tradisi serta berkeyakinan bahwa ia ditakdirkan untuk melindungi masyarakat. perilaku ini didukung oleh eksistensi tatanan budaya patriaki yang berlaku di lingkungan ia tumbuh, berproses dan berkembang menjadi lelaki dewasa. kategori male gender role berupa “rugged individual”, tidak ditampakkan pada tokoh “hero”olehprodusen program “zero to hero”, namun secara kontradiktif dan secara sengaja ditampilkan oleh produsen program ketika memberikan gambaran tentang anggota komunitas punk muslim yaitu dengan menampilkan beberapa gambar yang akhirnya mengirimkan male messages berupa rebel. rugged individual sendiri, menurut harris, merupakan sikap lelaki yang tidak mempercayai kewenangan pemerintah/aparatur negara. mereka membenci kewajiban membayar pajak yang akan membiayai aparatur militer dan berdalih untuk melindungi rakyat. rugged individuals juga menginginkan kehidupan yang bebas untuk menentukan dan mencapai mimpi-mimpi mereka tanpa harus terlibat atau berurusan dengan kebutuhan orang lain. sistem sosial yang dibangun oleh kategori “rugged individual” akan menciptakan iklim kompetitif yang tidak sehat karena dikategorikan sebagai orang yang mementingkan ego dan tidak pernah mau dianggap lemah atau membutuhkan bantuan orang lain (harris, 1995: 188). hal ini sejalan dengan bagaimana komunitas punk seringkali digambarkan sebagai stereotype yang buruk oleh media. punk teralienasi karena keliyan-an yang mereka tampakkan pada gaya hidup, busana, musik dan ideologi punk yaitu “anarki” dan “melawan yang alami”. berbagai atribut yang dikenakan, maupun perilaku yang ditampilkan menjadi dimensi simbolik, menjadi bentuk stigmata, bukti dari pengasingan diri yang disengaja (hebdige, 1979:15). sebagaimana kultur pemuda lainnya, punk juga seringkali dianggap ancaman bagi keluarga, sehingga ancaman ini direpresentasikan secara harfiah oleh media sebagai kaum yang rebel, pemberontak dan negatif. produsen program yang menyajikan tokoh “hero” dengan kategori male gender role sebagai standar bearers, lovers, workers dan bosses dalam tayangan program “zero to hero” seolah ingin menyatakan bahwa peran gender lelaki yang berlaku secara dominan pada masyarakat indonesia direpresentasikan oleh tokoh “hero” yang nyaris sempurna tersebut. jika terdapat lelaki yang memutuskan untuk memilih peran gender lelaki yang masuk dalam kategori “rugged individuals” maka ia adalah lelaki yang ingin mengirimkan male messages dengan perilaku yang “rebel”. piliang (1994:104) menyatakan bahwa televisi pada kenyataannya menawarkan informasi dan membentuk sikap dan gaya hidup. bahkan dongeng mickey mouse dan superman justru lebih “ampuh” dari pelajaran etika dalam membentuk karakter seorang anak, sebagaimana sebuah iklan pencuci rambut (shampo) di televisi yang lebih ampuh dari filsafat populer manapun dalam membantu manusia mendapatkan “citra diri” dan makna hidupnya (istanto, 1999:106). pesanpada peran gender pria yang dita42 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 mpilkan pada tokoh “hero” dalam program televisi “zero to hero” memiliki nilai-nilai dan sikap positif pada perilaku laki-laki yang dominan dalam keseharian kita sehingga beberapa male messages yang positif seperti scholar, nurturer, breadwinner, the law dan work ethic dalam tokoh tersebut bisa saja menjadi contoh yang cukup baik dan menjadi pedoman tentang bagaimana seharusnya pria berprilaku dalam budaya patriaki di indonesia. selain itu, male gender rolemessagesyang ditampilkan oleh produsen program juga meneguhkan penggambaran dan karakteristik “hero” dalam program ini karena mengesankan sikap seorang pahlawan yang selalu ingin melindungi, memiliki kekuasaan/kontrol atas berbagai hal, berwawasan luas, relijius, cinta keluarga, memiliki etos kerja keras dan patuh pada aturan, norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. namun demikian, male gender rolemessagespada program televisi ini semakin menyudutkan dan meneguhkan stereotipe negatif pada komunitas punk sekaligus juga menampilkan contoh perilaku lelaki yang dianggap tidak/ kurang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat kita. daftar pustaka burton, graeme. 2007. membincangkan televisi: sebuah pengantar kajian televisi. yogyakarta: jalasutra denzin, k. norman and yvonna lincoln. 2000. handbook of qualitative research: second edition. uk: sage fairclough, norman. 1995. media discourse. london: edward arnold hidayat, nisaimawati. 2014. “konstruksiidentitas punk muslim dalam program zero to hero di metro tv”. m.a. kajianbudayadan media. ugm. yogyakarta istanto, ferry h. 1999. “peran televisi dalam masyarakat citraan dewasa ini sejarah, perkembangan dan pengaruhnya”. nirmana. vol. 1, no. 2, hlm. 95-108 jung, c. g., & franz, m.-l. v. 1964. man and his symbols. new york: doubleday martono, john dan arsita pinandita. 2009. punk: fesyen-subkultur-identitas. yogyakarta: halilintar books piliang, yasraf amir. 1994.“terkurung di antara realitas-realitas semu, estetika hiperrealitas & politik konsumerisme”. jurnal ulumul qur’an. vol. v.no.4 pinem, saroha. 2009. kesehatan reproduksi & kontrasepsi. jakarta: trans media ridwan. 2014. “male gender role pada karakter superhero dalam film produksi marvel studios”. jurnal komunikasi. vol 2, no. 3, hlm. 1-9 siregar, ashadi. 2001. menyingkap media penyiaran: membaca televisi, melihat radio. yogyakarta: lp3y synnott, anthony. 1940. re-thinking men: heroes, villains and victims. uk & usa: ashgate publishing, co van leeuwen, theo. 2005. introducing social semiotics. new york: routledge wibowo, heru paul. 2012. masa depan kemanusiaan: superhero dalam pop culture. jakarta: lp3es 155 dani fadillah, komodifikasi seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online komodifikasi seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online dani fadillah jurusan ilmu komunikasi, fsbk universitas ahmad dahlan, yogyakarta daniuad@yahoo.co.id abstract press entered a new era. it is characterized by developing online media. by nature papperless online media to be more efficient in operation. to disseminate content that they are prepared, generally the online media managers utilizing social media such as facebook, twitter, or etc. but not only leave it there, the content is spread also equipped with something that is able to attract the reader’s attention. even able to make the social media users who happen to view such content terpersuasi to click on the content. generally seasoning the attention it is the things that are controversial (that it contains elements of sexuality). there has been a sexual commodification process undertaken by several online news portals to get as visitors. it confirms marx and mosco of commodification as a change of the exchange rate. abstrak dunia pers memasuki era baru. hal ini ditandai dengan berkembangkan media online. dengan sifatnya yang papperless media online lebih hemat dalam pengoperasiannya. dalam proses menyebarluaskan konten-konten yang mereka siapkan, umumnya para pengelola media online memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, atau yang sejenisnya. namun, konten yang disebarkan turut dibekali dengan sesuatu yang mampu menarik perhatian pembaca. bahkan mampu membuat para pengguna media sosial yang kebetulan melihat konten tersebut terpengaruh untuk melihat konten tersebut. umumnya bumbu penarik perhatian itu adalah hal-hal yang sifatnya kontroversi (mengandung unsur seksualitas). telah terjadi proses komodifikasi seksual yang dilakukan oleh beberapa portal berita online untuk mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya. hal ini membenarkan pernyataan marx dan mosco tentang komodifikasi sebagai perubahan dari nilai tukar. keywords: commodification, online media, sexuality 156 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pendahuluan saat ini dunia online sudah bukanlah sebuah dunia yang asing bagi masyarakat kita, dunia online menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan proses digitalisasi dan konvergensi media yang senantiasa terjadi di tenhag-tengah kita. mulai dari percakapan biasa hingga hal-hal yang bersifat transaksional berlangsung dalam dunia virtual tersebut. bahkan konon meski jasad manusia ada dalam dunia nyata, namun manusia lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia maya. melihat fenomena tersebut, para pelaku bisnis dalam dunia usaha pun mulai merambah dunia maya untuk mempromosikan apa yang mereka hasilkan. pun demikian dengan perusahaan berita (pers), tidak cukup yang tadinya mereka sudah mendigitalisasikan media cetaknya dalam bentuk portal digital, mereka pun memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikannya agar terlihat oleh mayarakat yang sedang berselancar dalam dunia maya. untuk menyebarluaskan kontenkonten yang mereka siapkan, umumnya para pengelola media online memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, atau yang sejenisnya. namun tidak hanya cukup sampai disitu saja, konten yang disebarkan turut dibekali dengan sesuatu yang mampu menarik perhatian pembaca bahkan mampu membuat para pengguna media sosial yang kebetulan melihat konten tersebut terpersuasi untuk meng-klik konten tersebut. umumnya bumbu penarik perhatian itu adalah hal-hal yang sifatnya kontroversi baik berupa gambar mau pun bahasa yang digunakan sebagai judul, dan tidak sedikit dari gambar mau pun bahasa kontroversi yang digunakan itu mengandung unsur seksualitas. pemaparan di atas jelas menunjukan bagaimana telah terjadi proses komodifikasi terhadap hal-hal yang berbau seksualitas yang dilakukan oleh penyedia portal media online guna menarik perhatian masyarakat yang sedang berselancar di dunia maya untuk masuk dalam portal yang disediakan. proses komodifikasi yang dilakukan oleh penyedia portal media online itu dapat dibongkar melalui perspektif ekonomi politik media. tinjauan teori ekonomi politik media pada bagian ini penulis mencoba melihat bagaimana perspektif ekonomi politik bekerja dalam membongkar upayaupaya kapitalisme dalam menghegemoni masyarakat lewat berbagai siaran dan acara dalam media. sehingga ada ketimpangan serta ketidakadilan dalam proses tersebut. pengertian ekonomi politik menurut vincent mosco (1996: 25-38) ada dua macam, yaitu sempit dan luas. dalam pengertian sempit artinya adalah kajian dalm ranah relasi sosial, spesifiknya lagi relasi dalam hal kekuasaan membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. dalam sumber daya ini termasuk di dalamnya produkproduk komunikasi semacam surat kabar, buku, video, dan film untuk khalayak. dalam pengertian luas masuk dalam ranah kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. kontrol di sini secara spesifik berperan dalam pengaturan individu dan anggota kelompok secara internal, dimana supaya dapat bertahan mereka harus memproduksi sesuatu yang dibutuhkan agar dapat mereproduksi kembali diri mereka sendiri. proses kontrol ini otomatis akan bersifat politis, disebabkan ketika proses tersebut berlangsung akan melibatkan pengorganisasian sosial hubungan-hubungan dalam sebuah komunitas. dan pada dasarnya, proses bertahan (survival processes) akan bersifat ekonomis, sebab berhubungan dengan persoalan produksi dan reproduksi. disamping itu, denis mcquail (1994: 68) juga menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi politik ini lebih banyak memusatkan perhatian pada struktur ekonomi dari pada muatan isi ideologis media. sehingga ideologi memiliki ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian pada struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan market media. dalam hal ini media juga menjadi bagian dari sistem ekonomi 157 dani fadillah, komodifikasi seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online yang secara otomatis memiliki hubungan yang akrab dengan sistem politik. oleh karena pengertian itulah maka tidak keliru jika kemudian barker (2009: 295) mengatakan bahwa ekonomi politik tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitannya dengan kekuasaan yang dibarengi distribusi sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial. artinya suatu persoalan yang terkait dengan siapa yang memiliki dan menguasai produksi dan mekanisme distribusi media, bersama dengan konsekuensi-konsekuensi pola-pola kepemilikan dan pengendalian bagi kosntruksi soasial kultural. dan jika diusut kembali muasalnya, ekonomi politik sebenarnya sama seperti marxisme klasik yang menyalahkan kekuasaan-kepemilikan modal (media) atas efek buruk yang timbul bagi masyarakat yang timbul dari sang pemilik modal. dalam pemahaman ini, isi media adalah komoditas utama untuk dijual di pasar, dan isi pesan yang disampaikan oleh media akan diatur oleh apa yag akan diambil oleh pasar. sistem ini mengacu pada sistem konservatif dengan menjadikan jenis progam tertentu dan saluran media tertentu menjadi sangat dominan sampai meminggirkan program dan saluran media yang lain (littlejohn, 2009: 432). agus sudibyo (2004: 7) sendiri membaca pendekatan ekonomi-politik media memiliki ciri sentral yang penting, yaitu; pendekatan ekonomi politik bersifat holistik. artinya ada interelasi secara menyulur antara dinamika sosial, politik dan budaya dalam suatu masyarakat, serta menghindari kecenderungan untuk mengabstrasikan realitas-realitas sosial ke dalam teori ekonomi atau teori politik. media pertama-tama harus diletakkan dalam totalitas sistem yang lebih luas, sebagai bagian intregal dari proses-proses sosial memproduksi dan mengonsumsi teks, baik pada jenjang organisasi, industri dam masyarakat, serta pendekatan kritis ekonomi politik media bersifat historis. menjelaskan secara memadai perubahan-perubahan dan dialektika yang terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam sistem kapitalisme global. menyempurnakan ciri sentral diatas, vincent mosco (2009: 13) merumuskan tiga karakter tambahan studi ekonomi politik, yaitu; realis, inklusif, dan kritis. realisme membuat ekonomi-politik kritis sangat menghindari ketergantungan eksklusif terhadap teori abstrak atau deskripsi empiris. kemudian inklusif berasal dari watak tentang kesadaran bahwa kehidupan sosial tidak dapat dirangkum ke dalam satu teori. tidak ada pendekatan yang paling tepat dan paling ideal dalam studi ekonomi-politik komunikasi. studi ekonomi-politik sangat terbuka terhadap perdebatan-perdebatan multi-perspektif dan lintas disiplin. lalu kritis okonomi-politik mewujud pada kepekaan terhadap berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. ekonomipolitik memberi perhatian besar terhadap faktor-faktor ideologis dan politis yang pengaruhnya bersifat berkelanjutan terhadap suatu masyarakat. sudut pandang ekonomi politik secara lugas dapat membongkar berbagai kejahatan sosial yang dilakukan oleh media terhadap masyarakat, karena media saat ini telah menghambakan diri pada kepentingan pasar dari pada kepentingan para penontonnya. media selalu menjadikan acara-acara kesukaan penontonnya (dalam hal ini hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas) sebagai komoditas yang dijualbelikan kepada para pengiklan agar memperoleh keuntungan profit kapital. dalam kajian ekonomi politik media, ini minimal masyarakat mengetahui bahwa tidak semua media saat ini murni sebagai sosok agung yang memberi petunjuk bagi umat manusia, namun telah berubah menjadi setan kapitalisme yang rakus. komodifikasi menyaksikan wall atau timeline dalam media sosial ibarat terpaan tsunami yang tiada hentinya. hal ini yang membuat kapitalisme begitu bersemangat umtuk melakukan promosi besar-besaran atau menarik masyarakat untuk masuk dalam portal yang telah disediakannya dengan berbagai jebakan yang dianggap dapat 158 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 menarik, dan kerap kita jumpai hal-hal yang dianggap paling menarik untuk menjebak para peselancar dunia maya adalah dengan menyediakan konten-konten yang berbau seksualitas. singkat cerita seksualitas tak bisa lepas dari proses komodifikasi. komodifikasi sendiri oleh karl marx disebut telah menjadikan segala hal bisa saling diukur dalam dua buah buku ‘sama nilainya’ dengan satu jas, sayangnya, memiliki harganya sendiri. masyarakat borjuis, singkatnya mereduksi nilai kemanusiaan menjadi nilai ekonomis dan mereka menyeragamkan berbagai perbedaan yang mestinya menjadi karakteristik kehidupan sehari-hari (beilhartz, 2005: 275). penjelasan karl marx tentang komodifikasi ini semakin mempertegas bahwa berbagai elemen seksualitas mampu dipertukarkan untuk dijadikan sebuah nlai ekonomis yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. salah satu elemen seksualitas yang mengalami komodifikasi adalah tubuh dan kata-kata yang bersifat vulgar. tak jarang hal-hal yang berbau seksualitas itu berusaha untuk diparalelkan dengan tokoh tertentu yang memiliki banyak penggemar. menurut joli jenson (1992), literatur mengenai kelompok penggemar dihantui oleh citra penyimpangan. penggemar selalu dicirikan (mengacu pada asal usul istilahnya) sebagai suatu kefanatikan yang potensial. hal ini berarti bahwa kelompok penggemar dilihat sebagai perilaku yang berlebihan dan berdekatan dengan kegilaan. jenson menunjukkan dua tipe khas patologi penggemar, individu yang terobsesi (biasanya laki-laki) dan kerumunan histeris (biasanya perempuan) (john storey, 2008: 157). beberapa ciri khas dari penggemar seperti fanatik, terobsesi dan histeris inilah yang dijadikan oleh kapitalis untuk melakukan komodifikasi yang bersifat seksual dalam portal berita yang mereka sajikan. sebagai contoh bagimana sebuah portal berita ama menampilkan sebuah berita yang lebih menonjolkan seksualitas dalam bahasa dan gambar yang ditampilkan: gambar 1: seksualitas artis sebagai bahan komodifikasi 159 dani fadillah, komodifikasi seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online dunia selebritis yang memang memiliki banyak penggemar memang menawarkan sesuatu yang menggiurkan bagi kapitalis untuk mendapatkan lahan untuk memasarkan berbagai produknya, sebuah arena ‘alami’ bagi promosi produk dan mendapatkan audien. metode jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini. pengumpulan data dilakukan denagan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini. dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, pertama adalah pendekatan historis yakni dengan melacak akar dari korporatokrasi. kedua adalah pendekatan empiris, yaitu dengan menganalisa realitas obyektif masyarakat dunia saat ini yang dikuasai oleh para korporasi-korporasi. ketiga adalah pendekatan normatif, yakni dengan mencoba memahami permasalahan korporatokrasi dengan sistem yang diterapkan oleh para kepala negara penentang korporatokrasi. data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. kemudian dianalisa dengan perspektif gerakan antikorporatokrasi. data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisa melalui metode: pertama, metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktafakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti. kedua, metode deduktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan atau faktafakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks. proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metodemetode diatas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai. hasil dan pembahasan seksualitas yang terkomodifikasi seperti yang disampaikan vincent mosco (2009: 129) bahwa komodifikasi digambarkan sebagai cara kapitalisme mebawa akumulasi tujuan kapitalnya. atau dapat pula digambarkan sebagai sebuah perubahan nilai fungsi atau guna menjadi sebuah nilai tukar. dan sekarang ini telah sangat banyak sekali bentuk komodifikasi yang muncul dalam perkembangan kehidupan manusia. dalam kerangka berpikir komodifikasi mosco, apa yang telah terjadi pada kontenkonten berita yang dimaksud merupakan komodifikasi isi media dan audiens. bagaimana berita-berita yang memuat gambar dan tulisan serta ulasan yang bernada sama berkali-kali, yang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan seksualitas sebagai sesuatu yang dicari-cari dimasyarakat mesku pun ada pula yang tertipu. sehingga terlihat sekali bagaimana isi atau content dari media menjadi komoditas karena mempunyai nilai jual yang tinggi di mata penonton. berikutnya yang menjadi korban komodifikasi adalah audiens atau para peselancar dunia maya. karena audiens merupakan komoditi paling vital, audienslah yang membuat media memperoleh keuntungan dari iklan, sehingga tiap pengunjung yang terjebak dan memasuki portal yang telah disediakan akan diklaim sebagai pelanggan dan siap dijual pada pengiklan. bisa dibayangkan berapa jumlah 160 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 masyarakat yang tertarik untuk memasuki sebuah portal yang terluhat memuat unsurinsur seksualitas di dalamnya eksploitasi penonton mengikuti oscar gandy, jr. dalam tracking the audience (1990), khalayak mengalami eksploitasi melalui dua cara; pertama, khalayak dijadikan produk media. dalam domain ini makin banyak yang terjebak masuk dalm portal yang dimaksud akan meningkatkan rating portal yang bersangkutan. jika angka rating tinggi maka akan diklaim khalayak yang menjadi pelanggannya juga tinggi. angka rating itulah yang kemudian dijual kepada pemasang iklan. pada konteks itu terciptalah pasar yang dimainkan penyedia portal berita dengan para pengiklan. artinya penyedia portal berita memperlakukan khalayak sebagaimana layaknya produk (komoditas) dimana pihak yang menjual produk itu adalah sang pemilik portal berita sementara itu, pihak yang menjadi pembelinya adalah para pengiklan. produk yang bagus hanya dinilai dari kuantitas (jumlah) penonton. makin banyak penonton, maka makin mahal pula harga produk itu. bukan kenyataan yang janggal ketika ada yang terjebak untuk masuk dalam portal yang disangka memuat unsur seksualitas ternyata isinya hanya iklan, atau menyediakan kolom khusus untuk memasang iklan. gambar 2: iklan dalam berita bermuatan seksualitas makin banyak yang masuk dalam portal maka makin banyak pula iklan berseliweran. hal ini harus dimaknai bahwa khalayak sebagai produk memang berharga mahal. realitas tersebut menunjukkan tayangan berbau seksualitas memang banyak yang menyaksikan dan mendatangkan penghasilan yang tinggi bagi pengelola portal. kedua, khalayak sebagai pekerja. dalam domain ini berselancar di dunia maya tidak dapat dianggap sekadar sebagai aktivitas relaksasi psikologis belaka. menatap layar kaca yang menyajikan berbagai informasi adalah bekerja. ketika khalayak diubah menjadi angka-angka rating pada saat bersamaan menunjukkan bagaimana menyaksikan layar komputer atau smartphone dicatat sebagai 161 dani fadillah, komodifikasi seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online pekerjaan tersendiri. artinya pemilik portal mengonstruksikan khalayak bukan hanya sebagai penonton, melainkan juga sebagai pekerja. bisnis portal media online bukan hanya persoalan ekonomi tayangan, tapi ekonomi khalayak pula. sebuah portal hanya bisa sukses ketika jumlah pengunjungnya banyak, sebaliknya yang tidak memiliki pengunjung pasti akan rugi. hal ini dapat diibaratkan dengan pabrik yang mempekerjakan buruh, jika jumlah buruh yang bekerja di pabrik melimpah maka pabrik itu dipandang sukses. sebaliknya, jika buruh pabrik itu sedikit jumlahnya, bahkan tidak ada sama sekali, maka pabrik itu dipandang gagal. simpulan melalui pemaparan kali ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses komodifikasi seksual yang dilakukan oleh beberapa portal berita online untuk mendapatkan pengunjung sebanyakbanyaknya. dan melalui perspektif ekonomi politik media semua kepentingan beberapa penyedia portal media online menjadi terungkap, sehingga apa yang dikatakan oleh marx dan mosco tentang komodifikasi sebagai perubahan dari nilai tukar terbukti dan menjadi kenyataan pada kasus ini. dikemudian hari pastinya akan ada komodifikasi lain yang dilakukan oleh portalportal media online tertentu, karena melalui komdifikasi-lah semua usaha bisa hidup dan berkembangkan. sedangkan untuk unsur seksualitas sepertinya sudah menjadi bahan penarik perhatian pengunjung yang menjanjikan bagi pasar, sehingga beberapa tahun ke depan akan selalu menjadi komoditas yang menggiurkan. daftar pustaka barker, chris. 2009. cultural studies,teori dan praktik. yogyakarta: kreasi wacana. beilharz, peter. 2005. teori-teori sosial. yogyakarta: pustaka pelajar. joli jensen. 1992. adoring audience fan culture and popular media. london: routledge. littlejohn. 2004. teori komunikasi. jakarta: salemba humanika. mcquail, denis. 1994. mass communication theory. london: sage publications ltd mosco, vincent. 2009. the political economy of communication second edition. london: sage publications lt. oscar, gandy jr, 1990. ‘tracking the audience’ in questioning media: a critical introduction. london: sage publication storey, john. 2010. cultural studies dan kajian budaya pop: pengantar komprehensif teori dan metode. yogyakarta: jalasutra. 162 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 47 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. 47-62 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.50115. 47-62 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in shallot farming activities nurul khotimah universitas negeri yogyakarta, indonesia email: nurulkhotimah@uny.ac.id dyah respati suryo sumunar universitas negeri yogyakarta, indonesia email: dyah_respati@uny.ac.id suhadi purwantara universitas negeri yogyakarta, indonesia email: suhadi_p@uny.ac.id nugraho sistu prabintoro universitas negeri yogyakarta, indonesia email: nugrahosistu.2021@student.uny.ac.id mohd hairy ibrahim universiti pendidikan sultan idris, malaysia email: hairy@fsk.upsi.edu.my nasir nayan universiti pendidikan sultan idris, malaysia email: nasir@fsk.upsi.edu.my 48 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 abstract this study aims to determine the role of social media as a means of communication for hydrometeorological disasters in shallot farming activities. the design of this research is descriptive quantitative research. the research was carried out from april to october 2021 by taking the location of shallot farmers in parangtritis village, kretek subdistrict, bantul district, yogyakarta special region. the research sample was determined by a quota of 50 respondents. research data were collected through observation, interviews, and documentation. the results show (1) all respondents stated that ownership of gadgets and internet connection is useful in hydrometeorological disaster information. (2) the role of ownership of social media accounts is as a means of exchanging information on hydrometeorological disasters, namely information related to shallot farming activities (seedlings, soil processing, fertilizers, pest eradication, harvesting, etc.) and information on the threat of hydrometeorological disasters on shallot farming, such as floods and extreme weather. the existence of social media is able to have a positive impact on shallot farmers, especially in adapting to existing weather conditions with strategies to change crop variations, change cropping patterns, change planting periods, and change irrigation systems, thereby helping harvest success. keywords: social media, communication, disaster, hydrometeorology, agriculture introduction indonesia has various potential disasters. one of the potential disasters in indonesia is a hydrometeorological disaster. hydrometeorological disasters occur due to global climate change driven by changes in land use and forest destruction in indonesia. illegal logging is one of the driving factors causing climate change in indonesia. hydrometeorological disasters can be in the form of floods, landslides, extreme weather, tidal floods, and cyclones. flood is a hydrometeorological disaster that dominates indonesia from 2010-2020, in addition to landslides and tornadoes (azizah et al., 2022). efforts to reduce risk and prevent these disasters need to be carried out (tingsanchali, 2012). the fact shows that the international consensus to overcome global warming has been violated by many developed countries, especially the large industrial countries in europe and america. the human contribution that makes the industry a driving force in the world economy is the main factor in global warming that causes global climate change. global warming is triggered 49 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) by smoke and dust particles as products or industrial waste from developed countries. another trigger is exhaust gas emissions from various types of transportation used by humans (shahzad & riphah, 2012). global climate change that causes hydrometeorological disasters indirectly also affects agricultural activities in various parts of the world. not separated from the disaster was the impact of shallot farming activities in parangtritis village, kretek subdistrict, bantul district, yogyakarta special region. various hydrometeorological disasters caused by global climate change have disrupted shallot farming activities in the region. this is because if farmers still rely on prey institutions, farmers will lose money because of the wrong season of rain which can cause flooding to hit the shallot farmland. seeing the problems above, hydrometeorological disaster information and disaster communication for shallot farmers are very important for the continuity of shallot farming activities. information on hydrometeorological disasters that can disrupt the continuity of shallot farming activities can be provided by relevant agencies, such as meteorology, climatology and geophysics agency or bmkg, agriculture service, and the regional disaster management agency or bpbd. for example, weather information from the bmkg is expected to assist farmers in determining the right planting period for shallot planting activities so that the possibility of crop failure can be minimized. information on hydrometeorological disasters from several related agencies can use social media, such as whatsapp, instagram, youtube, facebook, and twitter as a means of communication. twitter is one of the social media used by bnpb to disseminate information about disasters in the context of disaster mitigation in indonesia. utilization from the community side or followers of the @bnpb_indonesia account is to use twitter as a medium for them to meet their information needs for disasters (fahriyani, et.al., 2000). the social media used by shallot farmers in parangtritis village are whatsapp and facebook. the use of social media is expected to support effective communication between shallot farmers and related agencies. information on hydrometeorological disasters can be a warning and guide for shallot farmers when dealing with disasters, in this case, they will always be alert at all times with predictions and possibilities that will occur in the presence of a threatening hydrometeorological disaster. mosher (1987) states that one of the conditions to facilitate agricultural development is the cooperation of farmer groups so it is necessary to organize farmer groups in the form of farmer groups. the existence of farmer groups is expected that farmers can meet each other and discuss together to plan an 50 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 activity. the form of farmer group activities can be reflected in the regular group member meetings and cooperation activities. the existence of a farmer group will help convey information from the relevant agencies about hydrometeorological disasters information to members of the farmer group. the farmer groups in parangtritis village consist of 7 farmer groups with grade levels, namely 2 main groups and 5 middle groups. all farmer groups in each growing season always cultivate shallots. shallots are one of the leading commodities in parangtritis village. other commodities cultivated are rice and chilies, thus forming a paddy-palawija-palawija cropping pattern. in every farming cycle in parangtritis village, problems are often encountered, such as pests and diseases on plants, the selling price of plants at harvest time tends to decrease, and the threat of crop failure due to potential hydrometeorological disasters due to flooding from the overflow of the opak river and extreme weather. the problems faced by shallot farmers in parangtritis village are possible due to a lack of communication and limited sources of information obtained by shallot farmers. the institutional role of farmer groups in facilitating, mediating, and cooperating in obtaining information from relevant agencies about the threat of hydrometeorological disasters that threaten shallot farming activities and how the management strategy should be carried out is also still not optimal. therefore, it is important to conduct research by studying the role of social media as a means of communication for hydrometeorological disasters in shallot farming activities. with this study, it is hoped that shallot farmers can further optimize the use of existing social media as a basis for meeting the information needs of hydrometeorological disasters in supporting shallot farming activities, starting from pre-planting, to planting, and harvesting. literature review hydrometeorological disaster law of the republic of indonesia number 24 of 2007 concerning disaster management defines the concept of disaster as an event or series of events that threatens and disrupts people’s lives and livelihoods caused by natural, non-natural or human factors, resulting in loss of life, environmental damage, loss of property. and psychological impact. hydrometeorological disasters are disasters caused by damage to the system in the hydrological cycle, thereby 51 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) affecting climate stability and water reserves on the earth’s surface (hermon, 2012). climate stability occurs due to irregular conditions in rain patterns, inconsistent variations in the rainy and dry seasons, loss of hydrological function of watersheds, and loss of millions of hectares of forest due to illegal logging, resulting in land degradation that continues to flood and landslide disasters. hydrometeorological disasters in the form of floods and landslides are closely related to extreme weather events in the form high intensity rain, in addition to several other factors such as the physical properties of the soil surface, drainage system, and soil conditions. the shallot farming area in parangtritis village is located north of the sand dunes of parangtritis beach and around the opak river. extreme weather that often hits the coastal areas of bantul district causes parangtritis village to have the potential for hydrometeorological disasters. the threat of hydrometeorological disasters is very clear from the movement and development of sand dunes, namely the carrying of sand material covering the shallot plants which causes the wilting of the shallots, whereas if there is an overflow of the opak river it will inundate the shallot farming area. if the shallot farmers are not careful in choosing the planting period and planting period, there will be big losses due to crop failure. according to the pranata mangsa, the planting period begins in the eighth period, and will harvest before the ninth period. if it has entered the ninth period, there will be flooding which is the peak of the rainy season. however, the current conditions, and the impact of global climate change have caused a shift in the seasons. this shift in seasons from pranata mangsa must be observed by shallot farmers so as not to fail to harvest. farmers in imogiri district, bantul regency, yogyakarta special region utilize pranata mangsa to maintain the sustainability of agricultural land resource management (khotimah, 2019). disaster information various disaster events need information, because in a disaster event the condition of the information will be very critical (permana, 2015). therefore, it is very important for the local government and anyone who participates in disaster management activities to identify and know distribution maps, maps of logistics needs, and so on. in addition, disaster information can also be used to manage the social impacts caused. media or communication has a strategic location in human life (akbar, 52 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 2021). disaster information through social media plays a role in the quality of shallot farmers in parangtritis village. the quality of the farmers in question is about the absorption of disaster information obtained from social media related to weather information, agricultural information, and information that supports shallot farming activities in parangtritis village. the absorption of information obtained from social media provides changes in cropping patterns and planting periods due to obtaining the latest weather information from the relevant agencies so that they can be compared with cropping patterns and planting periods which have been traditionally based on prey institutions. information about the weather will consider shallot farmers so that there will be no crop failure due to erratic weather. disaster communication disaster communication is how to regulate the media as an element of disaster management, because the media plays a major role in reducing disaster risk (nugroho and sulistyorini, 2020). disaster communication is defined as the study of how to convey disaster information as well as designing communication coordination between groups, humanitarian activists and disaster management agencies so that coordination runs optimally. the main purpose of disaster communication is to obtain information, convey communication, and interact with each other. disaster communication is important because human communication can interact with each other, both between individuals and groups. communication within the shallot farmer group in parangtritis village is carried out to provide and receive information to have an influence on its members or at least share views for a particular purpose. communication plays a role in solving problems and becomes one of the considerations in determining the decisions taken, even evaluating one’s behavior effectively (rasyid, 2018). changes in behavior are expected to create social conditions that are more adaptive to weather conditions that affect shallot farming activities. social media current technological developments, with the convergence of media, make it easy for the public to access disaster information that can support disaster management efficiency (asteria, 2016). disaster information supports 53 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) changes in cropping patterns and planting periods carried out by shallot farmers in parangtritis village. slowly, the change is evidenced by the interest of shallot farmers in agricultural information and weather information they get from social media. the absorption of clear-sourced information such as relevant agencies will determine how shallot farmers react to potential hydrometeorological disasters. shallot farmers will try to find information about the current situation by utilizing social media through the role of their gadgets and internet connection. a disaster is a big event that cannot be missed because disaster has extraordinary appeal, without having to be engineered (putra, 2006). good use of social media opens up opportunities for solving potential problems of hydrometeorological disasters in parangtritis village. for this reason, it is necessary to establish disaster communication and use social media to provide continuous education to shallot farmers. individuals or groups of shallot farmers who are highly dependent on social media will be influenced by the level of their needs, social conditions, and life goals. for example, if individuals need a lot of information, they will expose the media with a fairly high frequency, so that more information is obtained (gelgel, 2020). it is possible that shallot farmers in parangtritis village who use a variety of alternative social media will have more knowledge, breadth of information, and indepth understanding of potential hydrometeorological disasters and efforts to anticipate them than those who only use one media. methods the design of this research is descriptive quantitative research. descriptive research is a research method that seeks to describe and interpret objects as they are, with the main aim of systematically describing the facts and characteristics of the object or subject being studied appropriately (sukardi, 2008). quantitative research is an approach that uses numbers, starting from data collection, data interpretation, and the appearance of the data results (suharsimi, 2013). in this research, a descriptive research was conducted to determine the role of social media as a means of communication for hydrometeorological disasters in shallot farming activities. quantitative methods were used to find out data on the use of gadgets, internet connections, and social media accounts on shallot farming activities as supporting information on hydrometeorological disasters in the research area. quantitative data from interviews using questionnaires, then analyzed descriptively by percentage. 54 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 the research was carried out from april to october 2021 by taking the research location in parangtritis village, kretek subdistrict, bantul district, yogyakarta special region. parangtritis village was chosen as the research location because it has the largest shallot planting area in kretek district, which is 246 ha or 64.2% of the total area in kretek district (bps – statistics of bantul regency, 2021). the production of shallots in 2020 is 9,550 kg/year. kretek district is one of the centers of shallot production in bantul district. the existence of shallot plants is planted in rotation with rice and chili plants so that the cropping pattern becomes paddy-palawija-palawija. the number of farmer groups in parangtritis village consists of 7 farmer groups, consisting of 2 main farmer groups and 5 middle farmer groups. the population of this study were all shallot farmers in parangtritis village. the research sample was determined by a quota of 50 respondents. research data collected in the form of primary data and secondary data. primary data was collected through observation of shallot farming activities and interviews with respondents, while secondary data was collected through documentation of various sources of information or data sources related to the study conducted, including data collection from relevant agencies, such as bmkg, agriculture service, and bpbd bantul district. the data that has been collected is then processed in simple statistics and analyzed descriptively to describe the results of the study. results and discussion description of research area parangtritis village is one of the villages in kretek subdistrict, bantul district, yogyakarta special region. its area is 11.87 ha or 44.3% of the total area of kretek district. the distance from parangtritis village to the district capital is 2 km and the distance to the regency capital is 16 km. parangtritis village consists of 11 sub villages and 55 neighborhood associations. the topography of the parangtritis village area is mostly plains, only part of it in the eastern part is hills. in the southern part of the area is a coastal plain topographic area. climatologically, parangtritis village has a tropical climate. the land use in the village is 184.6 ha (15.0%) of paddy fields, 425 ha of non-rice fields (34.5%), and 623 ha of non-agricultural land (50.5%) (bps – statistics of bantul regency, 2021). this condition allows the potential for 55 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) hydrometeorological disasters in parangtritis village. therefore the importance of the community in optimizing the role of information technology in the form of social media from the relevant agencies. respondent identity the 50 shallot farmers in parangtritis village who became respondents were in the age range of 35-62 years. 100% of respondents are of productive age. all shallot farmers of productive age indicate that shallot farming activities in parangtritis village require workers with strong physical conditions, especially when preparing shallot farming land. education of shallot farmers in the research area, 46% graduated from high school, 30% graduated from junior high school, 16% graduated from elementary school, and the remaining 8% graduated from college/academy. the educational conditions of shallot farmers can be said to be adequate because 84% have completed 9 years of basic education so it is possible to have a good mindset to support shallot farming activities in parangtritis village. this is because in shallot farming activities, farmers have the potential for hydrometeorological disasters so they need the ability to make decisions regarding changes in cropping patterns and planting periods to minimize crop failure as a result of global climate change. shallot farmers in parangtritis village also have side jobs considering that shallot farming is vulnerable to climate change. 46% of shallot farmers have a side job as a handyman, 32% as a laborer, 12% as a trader, and the remaining 10% do not have a side job. the dominance of shallot farmers in parangtritis village have side jobs (90%), this shows that shallot farmers can still use the remaining time of their work in agriculture to work in the non-agricultural sector. this condition is supported by the desire of shallot farmers to meet the basic needs of their families. the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in shallot farming activities a. ownership of gadgets and internet connection the results showed that of the 50 shallot farmers who became respondents, 42 respondents (84%) had gadgets (smartphones) and the remaining 8 respondents (16%) did not have gadgets. the existence of 56 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 shallot farmers who do not have gadgets must have the support of all parties so that they can immediately have gadgets including facilitation in their use to enable them to obtain the best information services. of all shallot farmers who own a gadget, 30 respondents (71.4%) have an internet connection and the remaining 12 respondents (28.6%) do not have an internet connection. this condition is understandable because there may be shallot farmers who have gadgets that only function to receive calls and message. this of course also requires the support of all parties so that shallot farmers can immediately have modern gadgets with complete application support. farmers who have modern gadgets, but do not have an internet connection, they choose to access information via free wi-fi provided at the parangtritis village office and in several places that provide free wi-fi. based on these conditions, farmer groups have a role in optimizing good communication relations between shallot farmers in parangtritis village through ownership of gadgets and internet connections. the use of gadgets and internet connections is expected to support the ability of shallot farmers in mastering information technology so that they can obtain modern agricultural knowledge and disaster information that has the potential to disrupt agricultural activities carried out. this is in line with the support from the governor of east kalimantan, awang faroek ishak, who emphasized that east kalimantan farmers must be able to master information technology, not only know the hoe, because with the mastery of information technology, farmers can obtain modern agricultural knowledge and the necessary fertilizer needs (www.kaltimprov. go.id). b. benefits of having a gadget and internet connection in hydrometeorological disaster information the results showed that all (100%) shallot farmers in parangtritis village stated that possession of gadgets and internet connections was useful in hydrometeorological disaster information. the benefits are felt by members of the shallot farmer group in parangtritis village, both those who have or do not have gadgets and internet connections. the exchange of disaster information occurs between those who have and do not have gadgets and internet connections. information exchange can be done at any time, when there is agricultural activity on their land. by word of mouth (wom), shallot farmers who do not have gadgets and internet connections can obtain disaster information and other agricultural information verbally, and informally from shallot farmers who have gadgets and internet 57 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) connections, so that disaster communication is expected to be able to go well. shallot farmers in parangtritis village who are positively influenced by the information or news disseminated, who previously may not have been aware of matters related to hydrometeorological disasters, are now becoming more aware, although the behavior changes are still gradual. this is in line with akbar’s (2021) research which suggests that the media with all the impacts produced in the cognitive area can affect the surrounding objective reality, so the behavioral changes that are expected to be contained in messages through media communication can take place as expected. this change is expected to create social conditions that are more adaptive to conditions that require new social conditions. c. ownership of social media accounts facebook, twitter, instagram, and whatsapp of the 30 shallot farmers in parangtritis village who became respondents, all respondents (100%) had facebook and whatsapp social media accounts, 10 respondents (33.3%) had facebook, twitter, and whatsapp social media accounts, 7 respondents (23, 3%) have facebook, instagram, and whatsapp social media accounts, and 13 respondents (43.4%) have facebook, twitter, instagram, and whatsapp social media accounts. this shows the activity of shallot farmers in parangtritis village who have gadgets and internet connections on social media. ownership of social media accounts illustrates that shallot farmers in the region will more often access various information, especially information on hydrometeorological disasters in their area which can affect shallot farming activities. from the data above, it is known that information on hydrometeorological disasters from 4 alternative social media accounts, only facebook and whatsapp accounts are the most widely used by shallot farmers in parangtritis village. this shows that although there are alternative social media besides facebook and whatsapp to find out information on hydrometeorological disasters, respondents directly share the information received on facebook and whatsapp social media without verifying it with other alternative social media. based on the results of direct interviews with shallot farmers in parangtritis village, it can be seen that most shallot farmers do not yet have the ability to filter information on hydrometeorological disasters that cannot be accounted for (hoaxes). shallot farmers have not verified or confirmed the validity of the disaster information they received. the information they can directly share in the whatsapp group or uploaded 58 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 to the shallot farmer facebook group without prior confirmation. d. the role of social media account ownership in hydrometeorological disaster information of the total shallot farmer respondents in parangtritis village, all (100%) stated that social media accounts play a role as a means of exchanging information on hydrometeorological disasters. hydrometeorological disaster information can be exchanged between farmers, field extension officers, agriculture service, bmkg, bpbd, non-governmental organizations (ngos), and so on. several things were informed in the facebook group as one of the social media accounts owned by all respondents, including information related to shallot farming activities (seedlings, tillage, fertilizers, pest eradication, harvesting, etc.) and information on the threat of hydrometeorological disasters on shallot farming, such as floods and extreme weather. this condition is also supported by information from other social media accounts (twitter, instagram, whatsapp) owned by shallot farmers. the existence of social media is able to have a positive impact on shallot farmers in the research area, especially in adapting to existing weather conditions with strategies to change crop variations, change cropping patterns, change planting periods, and change irrigation systems, so that they can help harvest success. based on the statement above, the researcher concludes that social media makes it easier for shallot farmers in the research area to quickly find information related to hydrometeorological disasters information. the existence of social media is very close to shallot farmers so it can affect their lives and make them dependent on the existence of social media to support their agricultural activities. this is in line with the statement of fahriyani, et.al (2020) who stated that currently people are actively using social media which is the impact of technological developments. social media makes it easier for humans to communicate with each other and find information. the success of the shallot farmers’ harvest in the research area may be an indirect impact of social media. social media can provide information from various relevant stakeholders engaged in shallot farming. 59 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) conclusion social media is very useful in hydrometeorological disaster information for shallot farmers in parangtritis village, kretek subdistrict, bantul district, yogyakarta special region. the utilization of social media can be optimized through the use of gadgets and internet connections. social media accounts used as sources of information in the research area include facebook, twitter, instagram, and whatsapp. all respondents in the research area use facebook and whatsapp as the main sources of information. the role of social media ownership is as a means of exchanging information, namely information related to shallot farming activities (seeds, soil processing, fertilizer, pest eradication, harvesting, etc.) and information on the threat of hydrometeorological disasters to shallot farming, such as floods and extreme weather. the existence of social media can have a positive impact, especially in adapting to weather conditions with strategies to change plant variations, change cropping patterns, change planting periods, and change irrigation systems. to develop knowledge, it can be studied in more detail the role of social media in dealing with the threat of hydrometeorological disasters, in terms of education, communication, and other related discussions. recommendations from the study carried out are considering the importance of the role of social media in human life, it is hoped that social media can build awareness of shallot farmers with matters related to hydrometeorological disasters. the awareness is expected to be able to support changes in the behavior of shallot farmers to create more adaptive conditions with the impact of global climate change. acknowledgement the authors would like to thank universitas negeri yogyakarta, which has facilitated excellent international cooperation research activities. references akbar, s. (2021). media communications in supporting dissemination information on the countermeasure of covid-19 pandemic. majalah ilmiah semi populer komunikasi massa, 2(1), 73-82. arikunto, s. (2013). prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek. rineka cipta. 60 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 asteria, d. (2016). optimalisasi komunikasi bencana di media massa sebagai pendukung manajemen bencana. jurnal komunikasi (jurnal ikatan sarjana komunikasi indonesia), 1(1), 1-11. https://doi.org/10.25008/jkiski. v1i1.30. azizah, m., apriadi, r. k., januarti, r. t., winugroho, t., yulianto, s., kurniawan, w., & widana, i. d. k. k. (2022). kajian risiko bencana berdasarkan jumlah kejadian dan dampak bencana di indonesia periode tahun 2010–2020. pendipa journal of science education, 6(1), 35-40. https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40. bps–statistics of bantul regency. (2021). kretek subdistrict in fiqures 2021. katalog: 1102001.3402030. https://bantulkab.bps.go.id fahriyani, s., harmaningsih, d., yunarti, s. (2020). penggunaan media sosial twitter untuk mitigasi bencana di indonesia. jurnal ikra-ith humaniora, 4(2), 56-65. gelgel, n.m.r.a (2020). media sosial dan literasi kebencanaan di bali. interaksi: jurnal ilmu komunikasi, 9(1), 19-30. http://dx.doi.org/10.14710/ interaksi.9.1.19-30. hermon, d. (2012). mitigasi bencana hidrometeorologi. unp press. khotimah, n. (2019). pranata mangsa and the sustainability of agricultural land resources management in imogiri sub-district of bantul regency. iop conference series: earth and environmental science, volume 338, https:// iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/338/1/012029. law of the republic of indonesia number 24 of 2007 concerning disaster management. mosher a.t. (1987). menggerakkan dan membangun pertanian: syarat-syarat pokok pembangunan dan modernisasi. cv yasaguna. nugroho, s.p., sulistyorini, d. (2020). komunikasi bencana: membedah relasi bnpb dengan media. pusat data, informasi dan hubungan masyarakat badan nasional penanggulangan bencana, graha bnpb. permana, s.a. (2015). manajemen sistem informasi kebencanaan: studi kasus jogja tanggap cepat dalam mengelola informasi bencana erupsi merapi. seminar nasional universitas pgri yogyakarta. petani kaltim harus mampu kuasai ti. (2014, july 5). accessed https://www. kaltimprov.go.id/berita/petani-kaltim-harus-mampu-kuasai-ti putra, i.g.n. (2006). media dan agenda-agenda pemberdayaan pasca bencana: 61 the role of social media as a communication facility for hydrometeorological disasters in ... (nurul khotimah, etc.) memaksimalkan fungsi watchdog. makalah seminar media, solidaritas sosial, dan proses rekonstruksi pasca bencana, jurusan ilmu komunikasi fisipol ugm & yayasan set, august 9. rasyid. (2018). komunikasi dan media dalam penyebaran informasi terhadap khalayak. pt. rosdakarya. shahzad, u., & riphah. (2012). global warming-causes, effects and solution’s trials. journal of engineering sciences, 40(4), 1233–1254. doi: 10.21608/ jesaun.2012.114490. sukardi. (2008). metodologi penelitian pendidikan: kompetensi dan praktiknya. pt bumi aksara. tingsanchali, t. (2012). urban flood disaster management. procedia engineering, 32, 25–37. doi:10.1016/j.proeng.2012.01.1233 62 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 47-62 57 nurhidayati kusumaningtyas, marjinalisasi (publik) aktivis dalam literatur public relations marjinalisasi (publik) aktivis dalam literatur public relations nurhidayati kusumaningtyas balai diklat industri yogyakarta n_kusumaningtyas@yahoo.com abstract activism can involve an individual or a collection of a few people. the practice of activism is often perceived as negative and destructive actions. in the literature of public relations, we will discover how the activist group pressure group categorized into the “source of trouble” and must be addressed by public relations practitioners. this perspective led to a bias that leads to marginalization of “activist public” in public relations literature. marginalization process lasts through two methods: (1) the provision of which tend negative stigma, (2) the dominance of the paradigm of “corporate centric” in the literature of public relations. this article presents an alternative paradigm of the postmodern paradigm in view of the role and functions of the public activists. abstrak aktivisme bisa melibatkan seorang individu ataupun kumpulan beberapa orang. praktek aktivisme seringkali dipersepsikan sebagai tindakan yang negatif dan destruktif. dalam literatur public relation, kita akan menemukan bagaimana kelompok aktivis dikategorikan kedalam kelompok penekan yang menjadi “sumber masalah” dan harus diatasi oleh praktisi public relations. perspektif ini memunculkan bias yang mengarah pada marjinaliasi “publik aktivis” dalam literature public relation. proses marjinalisasi berlangsung melalui dua cara: (1) pemberian stigma yang bertendensi negative, (2) adanya dominasi paradigma “corporate centric” dalam literatur public relation. artikel ini menyajikan alternatif paradigma yakni paradigma postmodern dalam melihat peran dan fungsi publik aktivis. keywords: public activist, corporate centric, marginalization. pendahuluan seorang perempuan berusia 23 tahun bertahan diatas pohon california redwood dengan ketinggian mencapai 180 kaki selama 738 hari memprotes penebangan pohon yang dilakukan oleh perusahaan pacific lumber company. perempuan tersebut menyatakan tidak akan turun dari pohon hingga perusahaan tidak menebang pohon di ketiga area khusus. kasus lainnya adalah kasus david vs goliath dimana seorang pekerja pos dan tukang kebun yang bekerja paruh waktu diajukan ke persidangan oleh perusahaan besar mc donald dengan tuduhan keduanya (bersama beberapa rekannya) menyebarkan leafletyangmengkritik perusahaan berskala multi billion dollar dengan menyebutkan perusahaan tersebut telah menekan upah karyawan dan menyedikan makanan yang tidak sehat. persidangan kedua orang tersebut menjadi rekor pengadilan dengan waktu terlama dalam sejarah pengadilan inggris dan akhirnya hakim memutuskan mc donalds harus membayar 60.000 poundsterling dan mengakui beberapa informasi yang terdapat dalam leaflet benar adanya. dari kasus tersebut, secara nyata mc donald harus kehilangan 58 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 materi sekaligus menghabiskan waktu para eksekutifnya untuk memberikan keterangan di depan pengadilan dan yang paling buruk adalah mc donald kehilangan reputasinya. ilustrasi kisah diatas merupakan salah satu contoh tindakan aktivisme.aktivisme bisa melibatkan seorang individu ataupun kumpulan beberapa orang. sebagaimana kisah diatas aktivisme bisa dijalankan oleh seorang perempuan ataupun dua orang yang “lemah” yang dapat mempengaruhi korporasi untuk mengubah kebijakannya. praktek aktivisme seringkali dipersepsikan sebagai tindakan yang negatif dan destruktif. bila menyimak sejarah aktivisme dalam bentuk gerakan sosial yang terjadi di duniaseperti pada era 1880an yang mengemukakan isu mengenai animal rights, kemudian era 1960an dan 1970an aktivisme tumbuh subur melalui pergerakan sosial yang mengusung tema mengenai feminisme, environmentalisme, dan banyak isu lainnya. kemudian dalam konteks indonesia sendiri aktivisme melalui pergerakan sosial berhasil mengangkat isu mengenai kesetaraan jender, kebebasan berekspresi, dan perlindungan ketenagakerjaan.praktek itu mendorong “keadilan baru” dalam kehidupan sosial. munculnya wacana-wacana di atas yang didorong oleh aktivisme ternyata memberikan kontribusi positif bagi perubahan sosial politik di banyak negara.jadibukankah tindakah aktivisme juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat? namun bila kita menyimak studi-studi mengenai aktivisme dalam literature public relations, kita akan menemukan perspektif bahwa tindakan aktivisme adalah tindakan yang destruktif dan membahayakan bila tidak segera ditangani. tendensi tersebut dapat disimak melalui penamaan publik aktivis sebagai “pressure group”. pemberian stigma negatif tersebut dikhawatirkan memunculkan bias persepsi yang mengarah pada marjinalisasi publik aktivis. dengan latarbelakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana marjinalisasi berlangsung, serta memberikan alternatif adanya pendekatan postmodern dalam melihat peran dan fungsi publik aktivis. pembahasan pemberian stigma negatif publik aktivis dalam literatur public relation marjinalisasi berlangsung dengan menciptakan stigma negatif terhadap kelompok aktivis dan sebaliknya membangun stigma positif terhadap public relations.aktivisme seringkali dipersepsikan sebagai“sumber masalah” dan public relations sebagai representasi organisasi atau korporasi sebagai pihak yang memiliki solusi yang dengan strateginya berusaha mengatasi “sumber masalah”. sebagai ilustrasi dalam sebuah drama sering kita mengenal peran protagonis dan antagonis. peran protagonis mencerminkan persepsi yang positif sementara sebaliknya peran antagonis mencerminkan peran negatif yang menganggu dan harus diatasi. bila dalam drama, peran antagonis mutlak menjalankan aktivitas dengan stigma negatif yang destruktif.sebaliknya bila menyimak di bidang bio-chemistry, antagonistik justru merupakan tindakan yang memunculkan hasil yang positif. antagonistik dalam bio-chemistry bertugas untuk melawan dan mengurangi unsur-unsur kimia dalam tubuh. insulin misalnya, berfungsi untuk mengurangi kadar glukosa dalam darah manusia. jadi, antagonis tidak selalu mutlak berperan negatif atau destruktif sebagaimana dalam sebuah drama.memiliki peran antagonis bisa jadi justru berpengaruh positif dan membangun sistem kearah yang lebih baik. dalam literatur public relations, aktivisme dikonstruksikan sebagai kelompok antagonis dengan stigma yang negatif.dougall (2005) menyebutkan activists are predominantly treated as a hostile part of the organization’s environment in the public relationss research and literatur. (aktivis kerapkali diperlakukan sebagai bagian yang dimusuhi oleh organisasi dalam penelitian dan literatur publik relation). grunig (1992) juga mengakui hubungan antara organisasi dan publik aktivis kerap digambarkan sebagai antipati dimana kelompok itu dilihat sebagai pembuat masalah 59 nurhidayati kusumaningtyas, marjinalisasi (publik) aktivis dalam literatur public relations yang memiliki koneksitas yang rendah dengan organisasi (baca: korporasi). permusuhan antara organisasi dan pressure group sebagai sebuah kelaziman yang jamak ditemui dalam literatur dan penelitian public relation. artikel larissa grunig yang bertajuk “activism: how it limits effectiveness organization and how excellence public relations department respond” juga bisa menjadi sebuah contoh bagaimana stigma negatif diberikan kepada publik aktivis. dari judul artikel tersebut sudah memperlihatkan bahwa aktivis ditempatkan sebagai pihak antagonis yang menjadi masalah dan menimbulkan inefisiensi dalam organisasi. artikel itu sekaligus menempatkan publik relations sebagai pihak protagonis dengan menyebutkan public relations sebagai pihak yang “excellence” dalam mengatasi “aksi” kelompok aktivis. pada bagian penjelasan dalam artikelnya tersebut grunig menyebutkan kelompok aktivis menciptakan inefisiensi organisasi yang membahayakan otonomi organisasi dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menurunkan pangsa pasar, dan merusak reputasi. oleh karenanya korporasi atau organisasi harus mengatasi “masalah aktivis” untuk menjaga otonomi organisasi/korporasi. pandangan yang dikemukakan oleh grunig tersebut rupanya mendominasi banyak literatur public relations. marjinalisasi peran aktivis sebagai kelompok antagonis dengan stigma negatif juga ditunjukkan melalui pemberian definisi yang timpang makna. seperti definisi yang dikembangkan oleh grunig. ia mendefinisikan aktivis sebagai a group of two or more individuals who organize in order to influence another public or publics through action. menurut coombs dan holliday kata “influence” sendiri memiliki makna pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. influence merupakan tipe kekuasaan ketika salah satu konstituensi dapat mengubah perilaku konstituensi lainnya. sangat jarang ditemui dua pihak yang memiliki kedudukan yang sama dalam kuasa (power)/pengaruh (influence). kelompok aktivis disini ditempatkan sebagai kelompok yang selalu ingin menggerogoti kekuasaan organisasi dengan tindakan-tindakan yang destruktif. grunig dengan jelas menyebutkan “activist pressure is an extensive problem for organization” munculnya dominasi corporate centric dalam literatur public relations stigma negatif dalam penelitian dan literatur public relations yang terus berkembang mulai mengarah pada marjinalisasi publik aktivis. beberapa studi kritis yang melihat adanya marjinalisasi publik aktivis dapat ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh dozier dan lauzen, coombs dan holiday, serta mc kie dan munshi. dozier dan lauzen melihat adanya“deep pocket bias” dalam literatur public relations ketika relasi antara publik aktivis dengan organisasi. lebih lanjut dozier dan lauzen menyebutkan studi yang telah ada mengenai hubungan antara organisasi dan aktivis lebih didominasi peran-peran praktisi public relations sebagai representasi organisasi dalam menjalankan fungsinya.dozier dan lauzen melihat dominasi ini dengan istilah “organization centric”. sementara itu menurut coombs dan holliday, kajian public relations selama ini dikooptasi oleh pandangan “corporate centric”. corporate centric yakni sebuah pandangan yang menempatkan public relations sebagai alat untuk mencapai kesuksesan ekonomi. mc kie dan munshi (2007) juga menyebutkan adanya kesenjangan studi oleh para akademisi yang memunculkan dominasi pandangan yang cenderung corporate centric (coombs and hoolliday, 2010). kedua istilah di atas– “organization centric” dan “corporate centric”—menggambarkan adanya dominasi pemaknaan public relations oleh korporasi/ institusi. bila menyimak kembali literatur pada bidang keilmuan public relations, harus diakui bahwa selama ini, paradigma yang berkembang dalam literatur public relations adalah paradigma positivis-fungsionalis yang bias pada praktek-praktek public relations sebagai representasi organisasi (korporasi). paradigma positivis-fungsionalis inilah yang 60 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 “berkuasa” dalam banyak literatur public relations. implikasi dari dominasi paradigma positivis-fungsionalis adalah sedikitnya literatur yang membahas mengenai kontribusi positif publik aktivis bagi organisasi (korporasi). mc kie dan munshi mengkritik kurangnya studi mengenai peran aktivis dan kontribusinya terhadap public relations dan organisasi yang menyebabkan marjinalisasi persepsi aktivis. kalaupun ada riset mengenai aktivis, tetap saja pendekatan yang digunakan organization centric.sementara itu menurut curtin dan gaither (2005) riset tentang aktivispun lebih memfokuskan pada perannya dalam perspektif organisasi (corporate centric) yang menempatkan aktivis sebagai target perubahan. literatur public relations selama ini telah mengabaikan peran dan fungsi publik aktivis sebagai agen perubahan masyarakat sebagaimana muncul pada era progresif.literatur public relations bahkan melupakan bagaimana dahulu public relations pernah “mengkooptasi” tehnik-tehnik yang dikembangkan oleh kelompok aktivis. stigma negatif terhadap publik aktivis oleh praktisi dan akademisi public relations tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah munculnya public relations. pada masa awal perkembangan public relations, studi mengenai aktivisme pun sudah marjinal. hal tersebut tertuang dalam buku yang bertajuk public relations history from the 17th to the 20th century: the antecendent. dalam buku tersebut disebutkan bahwa: activist activities are viewed as related to public relationss but only as antecedents and not necessarily part of its corpus. kemudian dalam perkembangannya, sejarah mencatat relasi antara aktivis dengan organisasi selalu diwarnai dengan konflik frontal. konflik pertama kali antara publik aktivis dengan organisasi yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1884, ketika american medical association mengusung isu antivivisectionist, yang menjadi embrio pergerakan animal rights. konflik antara organisasi dan publik aktivis semakin sering terjadi pada era 1960an dan 1970an yang kemudian dikenal dengan “the progresive era”.era ini menandai tumbuh suburnya pergerakan sosial yang kemudian menjadi katalis tumbuhnya public relations.korporasi mulai melirik menggunakan praktisi public relations professional untuk mengatasi berbagai tuntutan kelompok– kelompok aktivis. sejarahnya, tujuan aktivis selalu berbenturan dengan tujuan korporasi. para “muckrakers” pada awal 1990 menginginkan adanya perubahan kebijakan publik organisasi yang membawa konsekuensi lebih banyak uang yang harus dikeluarkan oleh korporasi. hubungan yang kurang harmonis dalam berbagai peristiwa dari waktu ke waktu bahkan hingga saat ini, menjadi salah satu alasan kuatnya stigma negatif terhadap publik aktivis. pendekatan postmodern sebagai alternatif dalam melihat publik aktivis dougall melakukan sebuah penelitian untuk melihat relasi organisasi dan aktivis melalui aliran informasi diantara keduanya yang muncul dalam publikasi di media dari tahun 1980-2001. dengan menggunakan analisis konten terhadap 6500 artikel diperoleh hasil bahwa persepsi terhadap aktivis memiliki tendensi antagonistik. dengan menggunakan model penelitian longitudinal, dougall mampu memotret adanya perubahan atau pergeseran relasi antara aktivis dan organisasi. hal serupa juga dikemukan oleh dozier yang menyebutkan bahwa terjadi perubahan selama lebih dari 20 tahun dalam keilmuan public relation khususnya dalam cara melihat publik aktivis. dozier dan lauhan dalam journal of public relationsresearchmemberikan dorongankepada para akademisi untuk mempertimbangkan keunikan kelompok aktivis dan pergerakan sosial sebagai pelaku public relation yang menghubungkan antara korporasi dengan khalayak. bila melihatliteratur public relations sejak awal berkembang, dapat dikatakan bahwa disiplin ilmu public relationshampir didominasi oleh paradigma positivis-fungsionalis 61 nurhidayati kusumaningtyas, marjinalisasi (publik) aktivis dalam literatur public relations yang diusung oleh akademisi seperti james grunig, larissa grunig, dan kawan-kawan. sebagaimana ditegaskan oleh botan dan hazleton (2009) dalam public relations theory ii, menyebutkan bahwa excellence theory merupakan paradigma dominan yang menguasai dalam literatur dan penelitian public relations yang kemudian menjadi semacam ortodok terhadap pemikiran-pemikiran lainnya. paradigma “excellence theory” didominasi oleh para pemikir amerika. paradigma dominan ini mencoba mengkooptasi istilah seperti persuasi, advokasi, dan aktivisme. baru menjelang tahun 2000an mulai muncul pendekatan-pendekatan kritis yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti dozier dan lauzen, berger, dougall, holtzhausen& voto. pendekatan kritis inijuga sering disebut dengan pendekatan postmodern. mc kie (2005) mencatat bahwa munculnya telaah kritis terhadap literatur public relations mengacu pada teori kritis yang dikemukakan oleh filosof dari eropa yang peduli pada isu kekuasaan dan penindasan yang terjadi dalam masyarakat. paradigma kritis inilah yang kemudian dikenal sebagai paradigma postmodern. ketika para penganut “excellence theory” menetapkan definisi public relation yang bias makna maka coombs dan holladay (2010) menawarkan definisi baru mengenai public relations yang menyebutkan bahwa “public relations as the management of mutually influential relationships within a web of constituency relationships”. melalui definisi ini coombs ingin menawarkan relasi yang lebih berimbang, praktik public relation ditujukan untuk membangun hubungan baik dan bukan hanya berkutat pada taktik-taktik yang manipulatif. para penganutpostmodern juga melihat peluang positif akan keberadaan aktivis. dalam pandangan postmodern, aktivis tidak semuanya memiliki pandangan yang radikal. beberapa aktivis secara tegas memang memiliki pandangan yang ekstrem yang menuntut perubahan mendasar dan menggunakan strategi-strategi yang militan seperti sabotase.kovacs dalam studi terhadap enam kelompok aktivis di inggris yang melihat strategi komunikasi dan bagaimana mereka mengelola hubungan menunjukkan bahwa kelompok aktivis tersebut tidak semuanya menunjukkan cara-cara yang konfrontatif. jadi mengeneralisir public aktivis sebagai publik yang radikal adalah tidak tepat. publik aktivis meskipun menjalankan peran antagonis, mereka memberikan pengaruh positif dalam perubahan sosial. misalnya, beberapa pergerakan sosial yang didorong oleh para aktivis berhasil mengakhiri perbudakan, memunculkan hak-hak perempuan dalam politik, mengakhiri apartheid di afrika selatan, dan mendorong produksi makanan yang sehat. melalui contoh itu, dapat disimpulkan bahwa menjadi antagonis tidak berarti negatif. bahkan bagi perkembangan keilmuan public relations, publik aktivis juga secara nyata berkontribusi positif. studi yang dilakukan oleh taylor, et.al (2001) menunjukkan bagaimanapublic relations terinspirasi—atau dalam bahasa yang lebih kritis, mengkooptasi—strategi dan tehnik yang dikembangkan oleh publik aktivis. taylor melihat bahwa berbagai macam saluran didalam internet telah dimanfaatkan oleh publik aktivis untuk mempengaruhi praktek-praktek korporasi.penggunaan internet oleh publik aktivis kemudian direspon oleh publik relation dengan “mengkooptasi” tehnik-tehnik yang dikembangkan oleh public aktivis.kini kita mendengar bagaimana digital spesialis menjadi sangat dibutuhkan dalam bidang publik relations dalam menjalankan fungsinya. menurut coombs (2002) aktivis merupakan kelompok yang pertama kali menggunakan sosial media dan surat elektronik. mereka berpandangan bahwa internet lebih murah dan cepat dalam membangun komunikasi. sekarang kita bisa melihat bagaimana korporasi “mengkooptasi” penggunaan berbagai macam jejaring sosial dan surat elektronik sebagai bagian dari kegiatan publik relations yang dijalankan oleh korporasi. sementara itu dalam studi yang dilakukan oleh holtzhausen& voto (2002) dan berger (2005) tindakan-tindakan aktivisme 62 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 justru mendorong organisasi untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan yang berlandaskan etika.grunig (1997), meskipun secara umum dirinya merupakan pengusung pendekatan positivis-fungsionalis, pada bagian tertentu juga mengakui pentingnya peran aktivis bagi organisasi. grunig mengatakan aktivisme menjadi hal penting bagi public relations karena organisasi akan kehilangan nilai-nilai tanpa kehadiran kelompok aktivis. with relationship management at the nexus of contemporary public relationss practice, the relationships organizations have with their activist publics are important for both public relationss practitioners and scholars (botan & taylor, 2004; dozier & lauzen,2000; grunig, 2001; holtzhausen, 2000 dalam dougal, 2005). coombs dan holladay (2010) menawarkan pentingnya memahami aktivis dengan cara melihat bagaimana mereka mempersepsikan dirinya. salah satu tokoh yang diajukan oleh commbs dan holladay adalah raymond yang juga merupakan anggota dari sebuah kelompok aktivis.raymond menyatakan bahwa aktivisme adalah tugas kemanusiaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. lebih lanjut ia mengatakan: activists are those whose stand up for a cause. they arise when concerns are not heard. aktivisme dalam pandangan raymond juga menjadi petanda sehat tidaknya demokrasi. hal ini dikarenakan aktivis menurutnya adalah “provide insight into future values and hopes of society”. esensi dari aktivisme adalah ekspresi sesungguhnya dari kepentingan publik dalam hal partisipasi dan pembentukan masyarakat. raymond adalah seorang tokoh yang dinilai mampu memberikan pemikiran-pemikiran progresif dalam studi public relations khususnya isu seperti corporate sosial responsibility. menurutnya aktivisme adalah sesuatu yang positif bagi korporasi .”ini adalah barometer moral yang memberikan wawasan dan perhatian publik. aktivis dapat menjadi penggerak lonceng sebagai penanda adanya perubahan sosial. organisasi dapat berada di garda terdepan dalam pergeseran nilai sosial jika mereka mendengarkan dan bekerja dengan aktivis. simpulan hubungan antara aktivis dan organisasi terdapat dua jenis pendekatan.pendekatan pertama sering disebut dengan organization centric yang melihat hubungan antara aktivis dan organisasi lebih didominasi praktek-praktek praktisi public relations yang notabene adalah representasi organisasi. pendekatan kedua, adalah pendekatan kritis yang mulai mempertanyakan dominasi wacana dalam pendekatan organization centric. pendekatan postmodern sendiri berorientasi pada dua proses yakni melakukan dekonstruksi bahasa yang telah menyebabkan eksploitasi dan marjinalisasi danmendorong tindakan afirmatif melawan eksplotasi dan marjnalisasi. oleh karena itu metode analisis yang digunakan oleh para penganut postmodern lebih banyak menggunakan analisis wacana. untuk itu telaah kritis terhadap peran dan fungsi public aktivis dalam pendekatan postmodern lebih banyak berkaitan dengan relasi bahasa dan kekuasaan. pendekatan kritis melihat meskipun publik aktivis menjalankan aktivitasnya bersifat antagonistik, namun hasilnya tidak selalu destruktif/desruptif bagi organisasi. secara umum, harus diakui bahwa pendekatan organization centric–positivis fungsionalis masih mendominasi riset dan literature public relations. dalam literatur yang dikuasai oleh pendekatan corporate centric-positivis fungsionalis, aktivisme pun dilihat dengan “kacamata sebelah”. aktivisme dikonstruksikan sebagai tindakan yang negatif dan destruktif mulai dari memberikan definisi dengan stigma yang negatif, membedakan dengan publik lainnya.namun demikian konstruksi negatif publik aktivis tak bisa dipisahkan dari sejarah yang penuh konflik frontal antara organisasi dengan publik aktivis. mengkonstruksikan publik aktivis dengan stigma negatif justru kontraproduktif 63 nurhidayati kusumaningtyas, marjinalisasi (publik) aktivis dalam literatur public relations untuk tumbuh dan berkembangnya disiplin ilmu public relations yang masih sangat muda.harus diakui bahwa publik aktivis juga memberikan kontribusi yang positif terhadap bidang keilmuan public relations. oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut yang melihat aktivisme dan kontribusi positifnya bagi organisasi (korporasi) maupun bagi public relations. daftar pustaka botan, c. h., & hazleton, v. 2009. “public relations in a new age”dalam c. h. botan & v. hazleton (eds.), public relationstheory ii. new york: routledge taylor & francis group. curtin, p. a., dan gaither, t. k. 2006. international public relations: negotiating culture, identity, and power. global public relations and the circuit of culture, london: sage publications, inc. coombs, w.t. and holladay, s.j. 2002. ‘helping crisis managers protectreputational assets: initial tests of the situational crisis communication theory’, management communication quarterly, 16, 165–186. ______________. 2010.pr strategy and application.malden ma: blackwell publishing. ______________. 2011. “privileging an activist vs. a corporate view of public relations history in the u.s.” dalamthe proceedings of the international history of public relations conference 2011 di bournemouth university, july 6-7. courtney, g and mehta, a. 2006. “stamping their ground: astudy of public opinion and activists.” dalamproceedings australian & new zealand communication association internationalconference, 2006: empowerment, creativity and innovation: challenging media andcommunication in the 21st century, pages pp. 1-10, adelaide, south australia. dougall, e. 2005. “tracking organizationpublic relationsships over time: a framework for longitudinal research” dalam the eighth international public relationss research conference, march 10-13. dozier, d. m., & lauzen, m., m. 2000.liberating the intellectual domain from the practice: public relations, activism and the role of the scholar.journal of public relations research, vol. 12. number. 1, 3-22. grunig, j.e (ed.). 1992.excellence in public relations and communication management. nj: lawrence erlbaum associate publishers grunig, l. a. 1992a. “activism: how it limits the effectiveness of organizations and how excellent public relations departments respond” dalam j. e. grunig (ed.), excellence in public relations and communication management (pp. 503530). hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. heath, r. (ed.). 2001, handbook of public relations. thousand oaks, ca: sage publication. holtzhausen, d.r and voto, r. 2002. “resistance from the margins: the postmodern public relations practitioner as organizational activist” journal of public relations research, vol. 14. number 1, 57–84. holtzhausen, derina r. 2002 “towards a postmodern research agenda for public relations”, public relations review vol 28 kim, j. 2009.“anger, efficacy, and identity in activism: public perceptions of threat appraisal, attitudes, and behavioral intention” disertation: university of missouri-columbia. kim, j and sriramesh, k. 2006. ”activism and public relations” dalam e. toth (ed), excellence in public relations and communication management: challenges for the next generation.mahwah, nj: lawrence erlbaum associates inc. 64 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 mckie, d. 2005. “critical theory”dalam r. l. heath (ed.), encyclopedia of public relations(pp. 226–228). thousand oaks, ca: sage. mckie, d., & munshi, d. 2007. reconfiguring public relations: ecology, equity, and enterprise. new york: routledge taylor & francis group. taylor, m, kent, m.l and white, w.j 2001, “how activist organizations are using the internet to build relationships”public relationss review.vol. 27. 263–284. 115 zen amirudin, model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif ... model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif dalam pemilu umum 2014 zen amirudin dosen prodi komunikasi fisip universitas muhammadiyah malang zein_resist@yahoo.com abstract partai kebangkitan bangsa (pkb) blitar in the general elections in 2014 gained nine seats compare to seven seats at previous election. the success caused due to synergistic communication engagements between political parties supporters such as nahdlatul ulama, muslimat, ansor youth movement and others. meanwhile, during the campaign period, political communication of pkb blitar candicate focus on: image building of candicate, campaign process, and communication media. abstrak partai kebangkitan bangsa di kabupaten blitar dalam pemilihan umum 2014 telah berhasil memperoleh 9 kursi. jumlah tersebut meningkat lebih banyak jika di bandingkan periode sebelumnya yang mendapatkan tujuh kursi. faktor utama peningkatan kursi karena mampu menjalin komunikasi politik sinergis yang berbasis communication engagement antara aparatus partai politik, organisasi kemasyarakatan seperti nahdlatul ulama, muslimat, gerakan pemuda ansor maupun yang lainnya. sedangkan proses komunikasi politik yang dilakukan oleh para calon legislatif pkb kabupaten blitar dalam melakukan kampanye dengan memfokuskan pada tiga hal utama, yakni: citra calon legislatif, proses kampanye, dan penggunaan media komunikasi. keywords: political communication, general election, communication media pendahuluan latar belakang partai politik melakukan fungsi-fungsi partai politik, salah satunya komunikasi politik. komunikasi politik merupakan penyampaian informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri. komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan audiens atau pendengar (rush dan allthof, 1995: 225). sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik seringkali mengalami permasalahan. pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak. saluran komunikasi politik ini meru116 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 pakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara intern saja tetapi juga ekstern. komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (ramlan surbakti, 1992: 199). fungsi komunikasi politik tersebut dilakukan oleh semua anggota partai politik sebagai partisipan aktif di partai politik dan juga komunikator dalam menyampaikan isi informasi atau pesan. di sini mereka sebagai komunikator harus dapat menyampaikan informasi tersebut secara tepat terhadap audiens atau pendengar, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dari atas ke bawah. praktik komunikasi politik selalu mengikuti sistem politik yang berlaku. di negara yang menganut sistem politik tertutup, komunikasi politik pada umumnya mengalir dari atas (penguasa) ke bawah (rakyat). komunikasi politik semacam itu menerapkan paradigma komunikasi top down. penerapan pendekatan ini memang bukan satu-satunya, namun yang dominan dilaksanakan adalah pendekatan top down. untuk mewujudkan paradigma tersebut, pendekatan komunikasi politik terhadap media massa bersifat transmisional. komunikasi politik semacam ini banyak dipraktikkan para penguasa ketika indonesia menganut sistem politik tertutup. perubahan sistem politik ini idealnya mengubah pendekatan komunikasi politik dari satu arah menjadi banyak arah. pada suatu saat menggunakan pendekatan top down, pada saat lain menerapkan pendekatan bottom up, dan pada kesempatan lain memperagakan paradigma horizontal. pendekatan mana yang digunakan tergantung siapa yang menyampaikan pesan politik dan kepada siapa pesan itu ditujukan. muatan pesan juga menentukan paradigma komunikasi mana yang digunakan. penerapan pendekatan itu tidak lagi menganggap penerima pesan politik sebagai sosok pasif yang “menelan” begitu saja pesan politik yang diterimanya. pada era reformasi dengan sistem politik terbuka, penerima pesan politik dianggap aktif dan selektif. pihak penerima mencerna dan menafsirkan pesan politik yang diterimanya sebagai proses sosial yang berkesinambungan. strategi komunikasi politik yang dibangun oleh calon legislatif (caleg) akan menjadi penting untuk kesuksesan pemilu. bentuk dan media komunikasi politik menjadi cara dalam mendapatkan partisipan atau dukungan dari daerah pemilihan (dapil) di kabupaten blitar. karena dengan cara demikian pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui siapa para caleg kabupaten mereka yang akan menjadi pemimpin mereka dan sebagai pemimpin yang menjadi panutan, harapan dan untuk menjadi penyambung aspirasi rakyat di pemerintahan setidaknya 5 tahun mendatang. partai kebangkitan bangsa (pkb) kabupaten blitar merupakan salah satu partai yang selalu mendapatkan suara/kursi cukup signifikan. hal tersebut dapat dilihat dari perolehan kursi sejak pemilu 1999 hingga 2009 yang selalu memperoleh lebih dari tujuh kursi. bahkan bersasarkan dari laporan dan penetapan kpud kabupaten blitar, pkb mendapatkan sembilan (9) kursi dalam pemilu 2014. hal tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2009 yang memperoleh tujuh kursi. berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana model communication engagement dalam komunikasi politik calon legislatif terpilih pada partai kebangkitan bangsa kabupaten blitar dalam pemilihan umum 2014? dengan tujuan penelitian untuk melakukan telaah dan analisa terhadap salah satu fungsi partai politik, yakni model komunikasi politik yang dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa kabupaten blitar pada pemilihan umum 2014 berbasis communication engagement. 117 zen amirudin, model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif ... kajian pustaka hakekat komunikasi politik komunikasi politik sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemprosesan sistem politik dan hasil pemprosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi-fungsi out put, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback sistem politik (alfian, 1993: 1). begitulah, komunikasi politik menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. dengan lain perkataan, komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, dan juga masa kini dengan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. bila mana komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan, perubahan zaman. lebih jauh alfian menggambarkan peranan penting komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan. komunikasi politik mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi baru (anakanak, remaja, dan pemuda), dan memperkuat proses pembudayaannya dalam diri generasi yang lebih tua. (alfian, 1993: 3-4). komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. komunikasi politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. tak heran jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. secara praktis, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari karena manusia harus selalu berkomunikasi. nimmo (1993) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang mempertimbangkan politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik). sedangkan ahli politik yang lain mengatakan, bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya, melalui suatu saksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. sedangkan apabila dilihat dari tujuan politik an sich, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai, dan atau memperoleh kekuasaan demi mewujudkan tujuan pemikiran politik dan ideologi sebagaimana yang mereka harapkan (harmoko dalam maswadi rauf dan mappa nasrun, 1993: 10). perkembangan komunikasi politik akan selalu mengikuti dan berimpit dengan kemajuan masyarakat. semakin maju dan berkembang suatu masyarakat maka semakin kompleks pula problema yang dihadapi komunikasi. kecepatan arus informasi atau komunikasi, tukar menukar fakta dan data visualisasi kemajaan suatu negara akan merupakan stimulasi bagi setiap negara untuk meningkatkan taraf kemajuannya. untuk memberikan cakrawala pandangan tentang komunikasi politik secara totalitas, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa pengertian tentang komunikasi dan politik serta fungsi komunikasi politik itu sendiri. metode pendekatan dan jenis penelitian penelitian dilaksanakan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. penelitian ini bermaksud untuk melukiskan secara lengkap dan akurat tentang implementasi fungsi komunikasi politik pkb kabupaten 118 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 blitar dalam pemilu 2014. teknik analisis data dilakukan melalui beberpaa tahap: reduksi, verifikasi dan penyajian data (sugiono, 2011: 246). hasil dan pembahasan mengembangkan jaringan komunikasi para caleg pkb sebelum melakukan komunikasi ada dua tindakan yang dilakukan oleh para caleg pkb pada pemilu 2014 yaitu mengembangkan jaringan komunikasi dan membuat pesan kampanye. setelah penentuan nomor urut para caleg oleh masing-masing partai yang mengusungnya, tindakan yang dilakukan oleh caleg adalah menyusun strategi pemenangan. hal ini pasti dilakukan bagi caleg yang ingin sukses dalam setiap pemilu, tidak terkecuali caleg dari pkb yang masingmasing berjumlah 50 orang dan terbagi ke dalam lima daerah pemilihan atau dapil. tim pemenangan yang dimaksud bertujuan untuk jaringan komunikasi politik baik pada tingkat paling bawah (rt/dusun) hingga pada tingkat dapil dimana masing-masing dapil mencakup kurang lebih lima kecamatan. jaringan komunikasi dalam proses pemilihan umum 2014 di kabupaten blitar yang dilakukan oleh para caleg khususnya pkb memiliki karakteristik yang berbeda-beda. ada beberapa yang memanfaatkan jaringan komunikasi antar personal. hal tersebut sabagaimana dilakukan oleh beberapa subyek berikut ini. menurut fatoni, yang merupakan salah satu caleg dari pkb dari dapil v, jaringan komunikasi personal sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama. hal tersebut disebabkan dia telah menjadi petahana dari partai patriot, yang kemudian pindah ke pkb. berikut ini penjelasannya lebih detail; “saya selalu sempatkan untuk sms atau kontak kader-kader saya mas. itu sangat penting meskipun saya sapa hanya melalui sms atau telepon. ternyata hasilnya sangat antusis. selain itu komunikasi personal saya lakukan terutama dengan para colega deket saya seperti keluarga, famili dari mertua ataupun teman-teman sekolah yang ada di daerah pemilihan saya. ya caranya sih gampang saja, kadang saya datang di acara ngopi, mancing, atau sekedar diskusi berdua” dalam kesempatan yang berbeda, caleg lain yang juga dari dapil v yang bernama ansori justru mengatakan berbeda soal jaringan komunikasi. dia lebih menekankan pada upaya membuat jaringan formal terlebih dulu seperti koordinator tim sukses pada tingkat dapil, kemudian strukturnya hingga pada level ranting dan hingga tps. dalam keadaan yang lain, subyek lain yang bernama ririn h merupakan salah satu caleg perempuan yang lolos dalam pemilihan umum 2014. berdasarkan pengalamannya, pada mulanya untuk dapat masuk ke daerah-daerah nu saja sulit karena sudah banyak kecurigaan dan sentimen politik dari masyarakat disekitarnya. sebagai pendatang baru di kancah politik, masuk pkb membawa berkah untuknya. diakui ririn selama ini ia memiliki sedikit teman di blitar, sekarang dengan ikut pemilu ia jadi terkenal, minimal di dapil ii. pengalamannya membuat jaringan komunikasi diceritakan sebagai berikut ini. “pertama saya menemui pimpinan nu dan pimpinan muslimat mas, karena di daerah saya hal tersebut sangat vital untuk bisa meraup dukungan politik. mustahil saya dapat suara yang membuat saya lolos ke dprd kalau saya tidak bisa masuk di “ruang” itu mas. mereka saya dekati secara pesuasif, saya libatkan dalam pendulangan suara saya, saya rekrut jadi tim sukses saya, bahkan dalam beberapa kebutuhan saya fasilitasi seperti kasih pulsa untuk komunikasi, uang tranport dan rokok dan beberapa yang lain. selain itu juga saya membangun komunikasi dengan kelompok tani, kelompok karang taruna dan siapapun yang mau kerja sama dengan saya” jaringan komunikasi sangat penting dibentuk dalam rangka untuk melakukan komunikasi dan mensosialisasikan berbagai program serta lebih jauh mengenalkan profil masing-masing caleg. sebagaimana 119 zen amirudin, model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif ... dijelaskan oleh salah satu caleg dan sekaligus ketua pkb kabupaten blitar berikut ini. “hal penting seorang politisi ketika menjadi caleg tentunya adalah memiliki jaringan luas serta komunikasi yang bagus. kalau tidak jangan berharap bisa mendapatkan suara banyak. tentu jaringan yang dimaksud itu adalah membuat dan mengumpulkan semua keluarga, sahabat, tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, struktural politisi dan atau siapapun. intinya dalam keadaan seperti itu semua adalah sahabat, semua adalah keluarga, karena kita ini memperoleh dukungannya, iya nggak? “ dengan melihat pernyataan tersebut, jaringan komunikasi sangatlah penting dalam menopang keberhasilan caleg. jaringan dapat dibentuk melalui kelompokkelompok sosial kemasyarakatan yang sudah ada maupun melalui kelompok keagamaan seperti muslimat, fatayat, anshor maupun jaringan nu sendiri. sementara itu caleg lain, salah satu pimpinan pkb blitar, nur fathoni telah periode kedua sebagai anggota dprd. “jaringan yang telah saya buat, saya rawat, bahkan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. dia tau politik, jadi saya sudah antisipasi dari awal soal jaringan komunikasi. memang sih ada beberapa yang pindah ke caleg yang lain, tapi akhirnya juga kembali ke saya lagi, gak tau apa alasannya.” menurut penjelasan di atas pengembangan jaringan politik termasuk dalam kegiatan simbolik yang berupa katakata dalam pembicaraan politik. kegiatan simbolik terdiri atas orang-orang yang menyusun makna dan tanggapan bersama terhadap perwujudan lambang-lambang referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku. dengan mengatakan bahwa makna dan tanggapan itu berasal dari pengambilan peran bersama, kita meminta perhatian kepada orang untuk memainkan peran. hal ini berlaku baik bagi lambang politik maupun bagi lambang jenis apapun. teknik membuat pesan kampanye yang strategis para caleg kampanye merupakan bagian yang penting dalam proses pemilu 2014 di kabupaten blitar. bahkan menurut beberapa calon legislatif, beberapa bulan sebelum jadwal kampanye dikeluarkan oleh kpud, banyak aktifitas yang dilakukan dalam rangka kampanye yang dikemas dalam tahapan sosialisasi. kegiatan sosialisasi pada hakekatnya adalah kegiatan kampanye itu sendiri. menurut rh, salah satu caleg pkb blitar yang sekarang menjadi salah salah anggota legislatif, kegiatan sosialisasi sangat menentukan untuk melakukan pemetaan politik. dengan cara sosialisasi tersebut ada beberapa tujuan yang dapat diraih. pertama, untuk mengetahui keinginan masyarakat (pemilih). kedua, untuk memahami peta politik “lawan/rival”. ketiga, agar masyarakat mengetahui profil dan visi misi dari caleg itu sendiri. caleg lain, as, berpendapat masa prakampanye adalaha masa mengenalkan diri kepada calon pemilih. bagi as pemilu 2014 adalah periode keduanya dalam pemilihannya tidak terlalu sulit untuk melakukan pemetaan politik kepada calon pemilihnya di dapil v. ada beberapa hal substansial yang penting dalam membuat pesan kampanye. dalam berbagai kasus dan kejadian yang ada di beberapa daerah, pesan kampanye yang terlalu panjang akan membosankan, tetapi kalau tidak jelas maksudnya juga akan membuat bingung calon pemilih. berikut ini adalah beberapa hasil wawancara dari para caleg baik dari pkb kabupaten blitar dalam merumuskan pesan kampanye. hal tersebut sabagaimana dijelaskan oleh salah satu subyek berikut ini. “jauh hari sebelum pemilu sudah menyusun pesan kampanye mas. apalagi sebagai ketua partai, saya selalu 120 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 9 “jauh hari sebelum pemilu sudah menyusun pesan kampanye mas. apalagi sebagai ketua partai, saya selalu berfikir supaya bagaimana agar pkb dapat terus diketahui masyarakat, dan akan mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilihan yang lalu. tentu hal tersebut membutuhkan kemampuan dan upaya bagaimana supaya pesan kampanye bisa efektif. kalau sebagai caleg sendiri saya memilih dapil ii, dapil yang sebenarnya ukup berat. tapi saya punya keyakinan bagaimana untuk mendapatkan dukungan semaksimal mungkin dan alhamdulillah saya hampir memenuhi bpp dalam pemilu 2014 lalu mas” tahapan pola komunikasi politik pkb dalam pemilu 2014 setelah membangun jaringan dan merumukan pesan kampanye politik, para caleg menyusun langkah-langkah komunikasi politik: pemetaan politik, membuat target suara, mendesain dan membangun mesin suara, up-grading mesin suara, menjalankan program, evaluasi monitoring. gambar 1 di bawah ini menjelaskan tujuh langkah sukses pemilu 2014. satu persatu tahapan akan dibahas berikut ini. gambar 1. tujuh langkah sukses pemilu 2014 melakukan pemetaaan politik. pemetaan politik adalah melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan diri dan lawan, kondisi "medan pertempuran, "iklim" medan pertempuran dan media komunikasi. ibarat seorang yang akan melakukan perjalanan, peta politik ini bisa menjadi panduan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. banyak kandidat telah sadar akan pentingnya pemetaan politik. pemetaan politik yang paling akurat adalah dengan tujuah langkah sukses pemilu 2014 1.pemetaan politik 2.membuat target suara 3. mendesain dan membangun mesin suara 4. up-grading mesin suara 5.menjalankan program 6.evaluasi monitoring 7. menjaga kemenangan gambar 1. tujuh langkah sukses pemilu 2014 berfikir supaya bagaimana agar pkb dapat terus diketahui masyarakat, dan akan mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilihan yang lalu. tentu hal tersebut membutuhkan kemampuan dan upaya bagaimana supaya pesan kampanye bisa efektif. kalau sebagai caleg sendiri saya memilih dapil ii, dapil yang sebenarnya ukup berat. tapi saya punya keyakinan bagaimana untuk mendapatkan dukungan semaksimal mungkin dan alhamdulillah saya hampir memenuhi bpp dalam pemilu 2014 lalu mas” tahapan pola komunikasi politik pkb dalam pemilu 2014 setelah membangun jaringan dan merumukan pesan kampanye politik, para caleg menyusun langkah-langkah komunikasi politik: pemetaan politik, membuat target suara, mendesain dan membangun mesin suara, up-grading mesin suara, menjalankan program, evaluasi monitoring. gambar 1 di bawah ini menjelaskan tujuh langkah sukses pemilu 2014. satu persatu tahapan akan dibahas berikut ini (lihat gambar 1). melakukan pemetaaan politik. pemetaan politik adalah melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan diri dan lawan, kondisi “medan pertempuran, “iklim” medan pertempuran dan media komunikasi. ibarat seorang yang akan melakukan perjalanan, peta politik ini bisa menjadi panduan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. banyak kandidat telah sadar akan pentingnya pemetaan politik. pemetaan politik yang paling akurat adalah dengan melakukan survei. dengan melakukan survei, kandidat dapat mengumpulkan berbagai informasi sangat penting dan akurat. kemenangan caleg pkb ditentukan oleh strategi pemenangan yang diterapkan oleh kandidat. strategi ini lah yang sesungguhnya menentukan seorang kandidat menang atau kalah dalam sebuah pemilu. strategi yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara atau jurus seorang kandidat dalam mengalahkan lawan-lawannya. kandidat bisa menggunakan jurus david carradine dalam film kung fu: the legend continues yang mengalahkan lawan-lawannya dengan jurus yang efektif dan memanfaatkan tenaga lawan. peta politik adalah seperangkat informasi yang valid yang menggambarkan secara jelas menyangkut kandidat sendiri, pesaing, masyarakat (pemilih), media komunikasi, dan berbagai isu strategis. peta politik ini sangat penting dimiliki oleh setiap kandidat. peta politik ini akan menuntun kandidat untuk menentukan jalan yang paling efektif dan efsien untuk mencapai tujuan. ibarat seseorang yang akan menuju suatu tempat, bila ia membawa peta kandidat tidak akan tersesat di jalan dan bahkan bisa menentukan jalan mana dan kendaraan apa yang akan ia gunakan untuk mencapai tujuan secara cepat dan efisien. dengan peta politik ini kandidat 121 zen amirudin, model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif ... juga akan mengetahui berbagai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan pesaingnya. membuat target suara realitas politik menunjukkan bahwa kabupaten blitar masih dikuasai oleh kaum nadhliyin (nu; pkb). dengan afiliasi yang dimiliki caleg pkb dan komitmennya untuk selalu dekat dengan nu selama ini maka menjadi modal politik yang strategis untuk mendesain ulang jaringan yang ada. adapun jaringan tersebut dapat dilakukan dengan optimalisasi kerjasama dengan beberapa lembaga/organisasi sayap yang dimiliki nu seperti organisasi nu, muslimat, fatayat, ansor, banser maupun pmii. organisasi binaan nu tersebut jelas secara struktural memiliki ideologi yang mampu merekatkan konstituen di lapangan. mendesain dan membangun mesin suara bila target suara sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan cara mencapai target suara tersebut. untuk bisa mencapai target suara tersebut, kandidat harus memiliki mesin suara yang dapat memobilisasi suara. ada dua mesin suara yang harus dipahami oleh kandidat dan tim sukses yaitu mesin jaringan dan mesin pencitraan. dalam pemilu kabupaten/kota, porsi mesin jaringan sangat dominan, kirakira mencapai 75%. sedangkan di tingkat propinsi, porsi mesin jaringan mencapai 50% dan mesin pencitraan 50%. sementara itu untuk pilpres, porsi mesin pencitraan lebih dominan mencapai 75% dan mesin jaringan hanya 25%. mesin jaringan yang sudah tersedia biasanya adalah jaringan partai politik. selain di dalam partai, kandidat perlu perlu membuat jaringan di luar jaringan partai. up-grade mesin suara mesin jaringan yang paling efektif digunakan oleh kandidat adalah jaringan yang sudah eksis sebelumnya di masyarakat. jaringan yang sudah eksis di masyarakat biasanya sudah memiliki jaringan yang luas dan mekanisme organisasi sudah berjalan. namun bila kandidat tidak menemukan jaringan yang sudah eksis maka kandidat harus membuat atau menciptakannya. jaringan yang sudah terbentuk harus dibekali kemampuan untuk “menjual”. jaringan ini adalah ibarat para wiraniaga penjual produk. mereka harus diberi target jumlah penjualan produk oleh karena mereka perlu dibekali dengan “ilmu” penjualan produk. bila sebelumnya mereka hanya mampu menjual produk kepada satu orang, dengan kita lakukan pelatihan komunikasi politik mereka akan bisa menjual kepada 10 orang misalnya. jaringan juga mesti kita rawat agar tidak dibajak oleh kandidat lain. selain jaringaan formal partai, maka juga akan mengoptimalkan jaringan non-formal kepartaian. berbagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan seperti halnya nu, muhammadiyah, birokrasi, lsm, kelompok pedagang dan lainnya mampu disinergikan dengan visi misi pkb. peran mereka sangat memiliki arti signifikan dalam mendulang perolehan suara pkb dalam pemilu 2014 yang lalu. menjalankan program program pkb sebagaimana yang tertuang dalam lampiran tersendiri laporan ini (visi, misi dan program pkb) merupakan sebuah perspektif pandang kepemimpinan pkb mendatang. khsusus untuk pemenangan pkb, maka program pemenangan (sebagaiman dalam bab sebelumnya) harus mampu dijalankan secara optimal. berbagai program baik dari mulai sosialisasi hingga tahap pemilihan harus mampu dijalankan dengan optimal. memang dalam konteks pemenangan, pkb tidak harus menang mutlak diseluruh wilayah di blitar, namun perlu ‘daerah aman’ yang selama ini dibangun perlu diberdayakan harus sesuai dengan target perolehan suara. untuk mencapai itu, dilakukan program yang terukur dan terarah untuk proses pencitraan hingga eksekusi pemilihan pada 09 april 2014 yang lalu. 122 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 13 seringkali ada manipulasi atau kecurangan yang dilakukan dari pihak lain. oleh sebab itu tim pkb selalu harus waspada dan menjaga kemenangan itu. strategi komunikasi politik suatu partai politik terhadap masyarakat umum sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. keberhasilan suatu strategi komunikasi politik oleh partai dalam merencanakan dan melaksanakan akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. menurut firmanzah (2008) strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis. soalnya, strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. model communication engagement dalam pemilu 2014 komunikasi politik memerlukan berbagai strategi untuk tercapainya pesan yang efektif. demikian juga dalam pemenangan pkb blitar dalam pemilu 2014 mampu diketahui beberapa strategi dan pola komunikasi para caleg. adapun modelnya adalah sebagai berikut ini. gambar 1. model komunikasi calon legislatif berbasis communication engagement sumber: data primer diolah citra caleg • kemampuan caleg • jaringan caleg • kemampuan marketin proses kampanye (reputasi) • komunikasi organisasi • iklan kampanye • penentuan lokasi yang tepat media komunikasi • media sosia; • budaya organisasi • program relevan gambar 2. model komunikasi calon legislatif berbasis communication engagement sumber: data primer diolah evaluasi dan monitoring evaluasi merupakan langkah yang penting dalam proses pemenangan politik. setiap program yang dijalankan harus terukur sesuai dengan tupoksi yang dijalankan oleh tim sukses pkb. dalam hal ini monitoring dilakukan oleh ketua tim sukses pada masing-masing daerah untuk mengetahui kemajuan dalam kurun waktu 2 mingguan. sehingga jika dipandang kurang bagus akan segera mampu dilakukan perbaikan. menjaga kemenangan pada langkah terakhir ini menurut data di lapangan dan penjelasan beberapa informan ada faktor kunci untuk meraih kemenangan setelah proses panjang melalui tahapan sosialisasi hingga kampanye. hari h merupakan penentuan kalah menang. oleh sebab itu, pkb mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya dari ring i hingga ring iv (akar rumput; saksi di tps, dan ataupun juga pemantau dari tim sukses). hasil rekepitulasi akan sangat menentukan untuk mengetahui jumlah kemenangan dan juga hal lain diluar dugaan dari tim sukses sendiri. tahapan menjaga kemenangan mampu dilakukan pada level tps, kpud kabupaten/kota hingga propinsi, mengingat seringkali ada manipulasi atau kecurangan yang dilakukan dari pihak lain. oleh sebab itu tim pkb selalu harus waspada dan menjaga kemenangan itu. strategi komunikasi politik suatu partai politik terhadap masyarakat umum sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. keberhasilan suatu strategi komunikasi politik oleh partai dalam merencanakan dan melaksanakan akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. menurut firmanzah (2008) strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis. soalnya, strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. 123 zen amirudin, model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif ... model communication engagement dalam pemilu 2014 komunikasi politik memerlukan berbagai strategi untuk tercapainya pesan yang efektif. demikian juga dalam pemenangan pkb blitar dalam pemilu 2014 mampu diketahui beberapa strategi dan pola komunikasi para caleg. adapun modelnya adalah sebagai berikut ini (lihat gambar 2). gambar tersebut menjelaskan tentang proses komunikasi yang pada umumnya dilakukan oleh para caleg pkb kabupaten blitar dalam melakukan komunikasi kampanye dalam pemilihan umum 2014 yang lalu. ada tiga hal utama yang dapat dilihat dalam model tersebut: citra caleg, proses kampanye dan media komunikasi. simpulan komunikasi politik di indonesia khususnya di kabupaten blitar menggunakan dua sistem komunikasi dominan, yaitu media massa modern dan sistem komunikasi tradisional (schramm, 1964). untuk mempengaruhi masyarakat, diperlukan sarana komunikasi yang tepat sesuai dengan keperluan dan tujuan pesan politik. model communication engagement yang dilakukan oleh caleg pkb blitar dalam pemilu 2014 terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pembentukan jaringan, penyusunan pesan kampanye dan pelaksanaan komunikasi. pada pelaksanaan komunikasi dibagi menjadi 7 tahap yaitu: pemetaan politik, membuat target suara, mendesain dan membangun mesin suara, up-grading mesin suara, menjalankan program, evaluasi monitoring. ada tiga hal utama yang dapat dilihat dalam model communication engagement yaitu: citra caleg, proses kampanye dan media komunikasi. daftar pustaka alfian. 1993. komunikasi politik dan sistem politik di indonesia. jakarta: gramedia pustaka utama. allthof, phillip. michael rush. 1995. pengantar sosiologi politik. jakarta: raja grafindo firmasyah. 2008. mengelola partai politik. jakarta: yayasan obor indonesia. nimmo, dan. 1993. komunikasi politik, komunikator, pesan dan media. bandung: remaja rosdakarya. rauf, maswadi dan nasrun mappa. 1993. indonesia dan komunikasi politik. jakarta: gramedia pustaka utama. schramm, w. 1964. mass media and national development: the role of information in the developing countries. stanford california: stanford university press. sugiyono. 2011. metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & d. bandung: alfabeta surbakti, ramlan. 1992. memahami ilmu politik. jakarta: gramedia pustaka utama. 124 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 2. desember 2015 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah model connected dan integrated pembelajaran ips 42 keefektifan model connected dan integrated dalam pembelajaran ips smp di kota yogyakarta oleh : idrus lpmp palu – sulawesi tengah abstract this research aimed to: (1) analyze the differences in social studies learning achievement between the students using connected and integrated models and those using conventional model; and (2) analyze the hierarchy of the effect of the learning models among the connected, integrated, and conventional. this experimental research employed a matching post-test comparison group design. the population of this research was national standardized schools of junior secondary schools in yogyakarta. the technique used for sample drawing was multistage sampling. in this research, the independent variable was the learning model which consisted of three categories: integrated, connected, and conventional models. the dependent variable was the mean score of students’ learning achievement in social studies subject. data collection was done by means of an achievement test. instrument validation was done by discriminating power and difficulty index, while the reliability was calculated by kr-20. the pre-requisite test included normality and homogeneity tests. the normality test used kolmogorov-smirnov and the homogeneity test used levene test. data were analyzed in one way anova analysis and continued with scheffe comparison test on the significance level of 0.05. the results of the experiment show that there are significant difference among the students’ learning achievement who used integrated, connected, and conventional models. the continued test using scheffe ensured that the integrated model was more effective than the connected and conventional models, while the connected model was more effective in improving the students’ learning achievement in social studies subject compared with the conventional model. therefore, the hierarchy of the effect of the learning models is first the integrated model followed by connected and conventional models. key words: connected, integrated models, social studies learning informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 43 a. pendahuluan ilmu pengetahuan sosial (ips) atau disebut pula social studies merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah. barth (1990: 28) menyatakan “social studies is the interdiciplinary integration of social science and humanities concepts for the purpose of practicing citizenship skills of critical social issues.” clark (1978: 242) memberikan uraian, “someone has defined the social studies as a group of studies comprised of such subjects as history, geography, civies, anthropology, sociology, political science, problems of democracy, psychology, psychiatry, and sometimes philosophy and ethics, and call the social studies. tujuan mata pelajaran ips adalah “untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat.” (buchari alma, 2010: 6) sementara itu, menurut etin solihatin dan raharjo (2008: 15) ips bertujuan “untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” tasrif (2008: 3) menyatakan “ips sangat penting untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.” menjadi warga negara yang baik sebagai tujuan ips juga ditekankan oleh gross (solihatin dan raharjo, 2008: 15) bahwa “tujuan ips adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat.” untuk mencapai tujuan ips, maka pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif. pembelajaran yang efektif adalah “suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sikap serta yang membuat siswa senang” (sobri sutikno, 2009: 173). jadi, keefektifan pembelajaran pada dasarnya diukur dari pencapaian tujuan pembelajaran yang terdiri atas; aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. mata pelajaran ips terutama pada tingkat sekolah dasar (sd) dan sekolah menengah pertama (smp/mts), seharusnya diajarkan secara terpadu karena menurut sapriya (2009: 7) ”ciri khas ips sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sifat terpadu (integrated) dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik.” abdullah ide (2007: 146) menyatakan, “kurikulum terpadu (integrated curriculum) merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian model connected dan integrated pembelajaran ips 44 bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran”. sugiyanto (2009: 126) meninjau dari perspektif siswa menyatakan “model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik,” sementara itu, zaim elmubarok (2008: 81) menegaskan “pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar mengajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran sebagai titik pusatnya (center core/center of interest).terkait dengan pembelajaran terpadu, oemar hamalik (2007: 33) menyatakan “kurikulum sekolah sebaiknya tidak disusun berdasarkan mata pelajaran terpisah, melainkan merupakan perpaduan sejumlah mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri yang sama, yang menjadi suatu bidang studi (broudfield),” akan tetapi, menerapkan pembelajaran terpadu tentu tidak mudah karena berbagai faktor perlu dipersiapkan terutama kesiapan guru. schug and cross (1998: 5), menegaskan “meaningful curriculum integration requires a large investment in staff development and planning. curriculum integration requires teachers who are or can become sufficiently expert in understanding their subjects to be able to make meaningful connections across the disciplines.” menurut fogarty (1991) ada 10 model yang dapat diterapkan untuk melaksanakan pembelajaran terpadu atau mengintegrasikan kurikulum (integrated curricluum, yaitu; ”fragmanted, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked.” sementara itu, pusat kurikulum (2006.a:8) menawarkan tiga model yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan pembelajaran terpadu, yakni; ”connected, webbed, dan integrated.” fakta yang ada sampai saat ini pembelajaran ips di smp masih dilakukan secara terpisah. padahal sejak tahun 2006 atau sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) dikeluarkan, seharusnya ips diberikan pada siswa secara terpadu karena merupakan amanat peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) 22 tahun 2006 tentang standar isi yang menegaskan bahwa ”substansi mata pelajaran ipa dan ips pada smp/mts merupakan ”ipa terpadu” dan ”ips terpadu.” harapan agar guru melaksanakan pembelajaran ips terpadu dengan memilih salah satu atau beberapa model pengintegrasian kurikulum di atas, tampaknya masih jauh dari kenyataan. praktis belum banyak sekolah yang bersungguh-sungguh untuk menerapkan pembelajaran ips terpadu. oleh karena itu, sinyalemen buchari alma, dkk. (2010: 5) sangat tepat ketika menyatakan “pembelajaran ips sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. hal ini disebabkan karena guru memang belum mengerti dan belum memahami, apa ips terpadu.” sulit bahkan tidak mungkin bagi guru ips dapat melaksanakan suatu informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 45 model pembelajaran jika tidak mengetahui apa dan bagaimana prosedur operasional model tersebut. secara objektif diakui, fenomena pembelajaran ips terpadu yang belum dilaksanakan oleh guru ips juga terjadi di yogyakarta. hasil preliminary study atau pra survai dan diskusi dengan beberapa guru ips menunjukkan bahwa realitas empiris jauh dari harapan ideal dengan indikator sebagian smp masih menggunakan penjadwalan parsial yang berarti belum menerapkan pembelajaran terdapu dan bagi guru ips yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran terpadu juga belum konsisten dalam secara kontinyu. kendala dalam melaksanakan pembelajaran ips terpadu di kota yogyakarta adalah; (1) kurangnya guru ips yang berlatar belakang disiplin ips; (2) guru ips belum mengetahui model-model pembelajaran terpadu dan penerapannya; (3) kemampuan guru ips sangat terbatas dalam membuat rekonstruksi/pemetaan sk/kd atau jaringan tema dan mengintegrasikan materi serumpun dalam rangka pengembangan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp); (4) guru ips memiliki keterbatasan dalam melakukan pengembangan materi terpadu sesuai hasil pemetaan, silabus, dan rrp yang telah disusun berdasarkan model pembelajaran terpadu yang telah dipilih; (5) pemahaman guru yang menilai bahwa pembelajaran parsial lebih tepat dibanding pembelajaran terpadu di smp. berdasarkan latar belakang, pembatasan, dan fokus masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah terdapat perbedaan hasil belajar ips, antara siswa yang belajar dengan model connected, integrated, dan konvensional ? dan (2) model manakah yang paling efektif di antara model connected, integrated, dan konvensional? jawaban atas permasalahan tersebut, secara tentatif dalam bentuk hipotesis dirumuskan sebagai berikut; (1) ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ips, antara yang diajar dengan model connected, integrated, dan konvensional dan (2) urutan keefektifan model pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran ips (meningkatkan hasil belajar siswa) adalah: model integrated, model connected, dan model konvensional. b. metode penelitian penelitian eksperimen ini menggunakan desain randomized posttestonly control/comparasion group design. penelitian dilaksanakan pada tiga smp ssn di kota yogyakarta, yaitu; (1) smp negeri 3; (2) smp negeri 6; dan (3) smp negeri 12. waktu pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun pelajaran 2009/2010, pada januari–pebruari 2010 (enam kali pertemuan/ pembelajaran). populasi penelitian adalah semua smp katagori sekolah standar nasional (ssn) di kota yogyakarta yang berjumlah 13 smp ssn. model connected dan integrated pembelajaran ips 46 sampel dipilih menggunakan teknik desain random multistage, dengan tahap sebagai berikut: pada tahap pertama, dipilih tiga dari 13 smp ssn dengan menggunakan random sampling dan terpilih tiga smp ssn, yakni; smp negeri 3 yogyakarta, smp negeri 6 yogyakarta, dan smp negeri 12 yogyakarta. pada tahap kedua, dipilih tiga kelas dari tiga smp ssn yang telah disampel dengan menggunakan random sampling dan terpilih tiga kelas, yakni; kelas viii a smp negeri 3 yogyakarta, kelas viii d smp negeri 6 yogyakarta, dan kelas viii d smp negeri 3 yogyakarta, dan pada tahap ketiga menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan pada kelas yang telah disampel dengan menggunakan random sampling dan hasilnya; untuk kelas viii d smp negeri 3 menggunakan model integrated, kelas viii a smp negeri 6 menggunakan model connected, kelas viii a smp negeri 12 menggunakan model konvensional variabel penelitian terdiri atas variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). variabel x adalah model pembelajaran dengan tiga katagori, yakni; pembelajaran terpadu model connected, pembelajaran terpadu model integrated, dan model pembelajaran konvensional. variabel y adalah hasil belajar yang berupa skor rata-rata mata pelajaran ips. instrumen pengumpulan data menggunakan tes karena yang diukur adalah hasil belajar siswa. bentuk tes yang digunakan adalah tes objektif untuk mengukur kompetensi kognitif siswa. validasi instrumen meliputi dua aspek, yaitu; (1) validasi ahli (experts judgment) dan (2) validasi empiris. untuk validasi ahli meliputi; validasi konstruk dan isi tes, sedangkan validasi empiris dilakukan uji coba di kelas ix f smp negeri 1 yogyakarta. daya beda dihitung dengan menggunakan rumus. d = , dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 0,40 atau lebih : sangat baik, 0,30 – 0,39 : cukup baik, 0,20 – 0,29: minimum, perlu diperbaiki, dan 0,19 ke bawah : jelek, dibuang atau dirombak. berdasarkan daya pembeda serta kriteria pengambilan keputusan, maka dari 30 butir soal ternyata ada lima soal yakni item 1, 2, 5, 16, dan 18 yang tidak valid. kelima butir soal tersebut memperoleh daya pembeda 0,10 sehingga dinyatakan tidak valid karena berada di bawah 0,19. selanjutnya dihitung tingkat kesukaran soal dengan mengggunakan rumus: p = . kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 0, 00 – 0, 30 : sukar, 0, 31 – 0, 70 : sedang, dan 0, 70 – 1, 00 : mudah. hasil perhitungan tingkat kesukaran soal menunjukkan bahwa dari 30 butir soal ternyata item 5 memiliki tingkat kesukaran 0,76 dan item 8 memiliki tingkat kesukaran 0,73. oleh karena itu, kedua soal ini ditolak karena informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 47 dikategorikan mudah. dengan demikian secara keseluruhan setelah melakukan perhitungan daya pembeda soal dan analisis tingkat kesukaran soal, dapat disimpulkan soal yang dinyatakan tidak valid adalah soal nomor 1,2,5,16, dan 18 sedangkan soal yang dinyatakan mudah adalah soal nomor 5, dan 8. secara keseluruhan dari 30 soal yang telah dianalisis tercatat 80% layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data sedangkan 20% tidak layak digunakan (dibuang). dari butir-butir instrumen yang valid (24 butir) dilakukan perhitungan reliability dengan rumus kr 20 karena lebih tepat untuk tes yang jawabannya dikotomis yakni benar-salah atau hanya satu jawaban benar. instrumen dinyatakan reliabel apabila angka yang diperoleh dalam perhitungan kr-20 sama atau lebih besar dari 0,70. berdasarkan hasil perhitungan kr-20 diperoleh nilai 0,838 sehingga dapat dinyatakan instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas tinggi. teknik analisis data menggunakan anova satu jalur dan uji lanjut menggunakan scheffe. sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu; uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov dan homogenitas varians dengan levene test. keseluruhan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah (1) ho : m1 = m2 = m3 dan (2) a. ho: m1 = m2, b. ho: m2 = m3, c. ho: m1 = m3 c. hasil dan pembahasan deskripsi, analisis data, dan pengujian hipotesis ada tiga kelompok data dalam penelitian ini, yakni; data hasil belajar model integrated, connected, dan konvensional. data hasil belajar model integrated memperoleh skor tertinggi 22, skor terendah 11, mean 18,238, median 19,000, modus 21,000, standar deviasi sebesar 3.223, dan varians sebesar 10,390. data hasil belajar siswa yang menggunakan model connected memperoleh skor tertinggi 20, skor terendah 12, mean 14,857, median 15,000, modus 12,000, standar deviasi 2,516, dan varians 6,329. sementara itu, data hasil belajar siswa yang menggunakan model konvensional memperoleh skor tertinggi 16, skor terendah 7, mean sebesar 11, 095, median 11,000, modus 7,00, standar deviasi 2,982, dan varians 8, 890. sebelum melakukan analisis anova satu jalur, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data dengan melakukan uji normalitas dan homogenitas data. uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data berdistribusi normal.? uji normalitas menggunakan kaedah pengujian, jika p 0,05, maka ho diterima berarti tidak ada perbedaan antara distribusi data hasil penelitian dengan distribusi normal baku sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian berdistribusi normal (memenuhi persyaratan uji parametrik). dengan menggunakan spss versi 18.00, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. model connected dan integrated pembelajaran ips 48 tabel 1 rangkuman hasil uji normalitas data no kelompom data n kolmogorov -smirnov z p kesimpulan 1 2 3 4 5 6 1 model integrated 21 0,843 0,477 normal 2 model connected 21 0,691 0,726 normal 3 model konvensional 21 0,548 0,925 normal hasil uji normalitas dan dikonfirmasi pada kaedah pengujian yang telah ditetapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok data, yakni; data model integrated, model connected, dan konvensional berdistribusi normal karena ketiga kelompok data memilik p > 0,05. selanjutnya dilakukan uji homogenitas dengan tujuan mengetahui apakah data berasal dari kelompok populasi yang homogen atau sejenis.? kaedah pengujian adalah, jika p 0,05, maka ho diterima berarti tidak ada perbedaan varians hasil belajar dari kelompok integrated, connected, dan konvensional. artinya varians ketiga kelompok berasal dari populasi yang homogen. dengan menggunakan bantuan spss versi 18.00, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. tabel 2 rangkuman hasil uji homogenitas data levene statistik df1 df2 p kesimpulan 0, 890 2 60 0,416 homogen berdasarkan hasil uji homogenitas dan dikonfirmasi pada kaedah pengujian yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan ho diterima artinya varians ketiga kelompok berasal dari populasi yang homogen. dengan demikian persyaratan uji parametrik telah dipenuhi sehingga analisis untuk menguji hipotesis penelitian dapat menggunakan one way anova. kaedah pengambilan keputusan, jika p 0,05, maka ho ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang belajar dengan model integrated, connected, dan konvensional. hipotesis pertama menguji ho: m1 = m2 = m3 dengan tujuan pengujian mengetahui perbedaan mean siswa yang belajar dengan menggunakan model integrated, model connected, dan model konvensional. berdasarkan hasil pengolahan spss versi 18.00, dapat dilihat sebagai berikut. tabel 3 rangkuman hasil uji anova satu jalur (one way anova) informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 49 sumber varians jumlah kuadrat (jk) derajat kebebasan (dk) rata-rata kuadrat (mk) fo p 1 2 3 4 5 6 antar grup 536,222 2 268,111 31,408 0,000 dalam grup 512,190 60 8,537 total 1048,413 62 hasil perhitungan diperoleh nilai f0 sebesar 31,408 dan p = 0,000. karena nilai p 0,000 < 0,05, berarti ho ditolak. dengan demikian ketiga model memiliki perbedaan yang signifikan (m1 ≠ m2 ≠ m3). selanjutnya dilakukan uji hipotesis kedua, yakni ho: m1 = m2, ho: m2 = m3, dan ho: m1 = m3. berdasarkan hasil uji hipotesis 1 yang menyimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara model integrated, connected, dan konvensional, berarti perlu dilakukan post hoc untuk menganalisis hirarkis keefektifan antara model integrated, connected, dan konvensional. dari ketiga model tersebut, manakah yang paling efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ips.? oleh karena itu, dilakukan uji lanjut menggunakan analisis scheffe untuk membandingkan antara model integrated dengan model connected, model integrated dengan konvensional, dan antara model connected dengan model konvensional. berdasarkan data hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan spss versi 18,00, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel 4 rangkuman hasil uji scheffe model yang diperbandingkan harga perbedaan rata-rata p kesimpulan model 1 model 2 1 2 3 4 5 integrated connected 3,381 0,002 signifikan integrated konvensional 7,143 0,000 signifikan connected konvensional 3,762 0,000 signifikan hasil analisis scheffe menunjukkan ho ditolak, karena semua model yang dibandingkan memperoleh p < 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan di antara ketiga model tersebut. perbandingan keefektifan antara model integrated dan connected memperoleh perbedaan mean difference 3,381 dengan p = 0,002. karena p sebesar 0,002 < 0,05, dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara model integrated dengan model connected. model connected dan integrated pembelajaran ips 50 perbandingan keefektifan antara model integrated dan model konvensional memperoleh mean difference 7,143 dengan p = 0,000. karena p sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara model integrated dengan model konvensional. perbandingan keefektifan antara model connected dengan model konvensional, diperoleh mean difference 3,762 dengan p = 0,000. karena p sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara model connected dengan model konvensional. d. pembahasan hasil pengujian hipotesis pertama tentang perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ips yang menggunakan model integrated, connected, dan konvensional menunjukkan penolakan terhadap ho karena nilai p 0,000 < 0,05. penolakan terhadap ho berarti penerimaan terhadap h1. oleh karena itu, dapat dinyatakan ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ips, antara yang belajar dengan model connected, integrated, dan konvensional. temuan eksperimen memperkuat pandangan teoretis yang menyatakan penerapan pembelajaran terpadu lebih baik dan lebih efektif dibandingkan pembelajaran terpisah atau pembelajaran parsial (fragmentasi). temuan eksperimen juga menggugurkan keyakinan kebanyakan guru ips yang menilai pembelajaran konvensional seperti yang dilakukan selama ini lebih tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa smp. selain itu, anjuran yuridis (permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi) untuk melaksanakan pembelajaran terpadu mendapat penguatan ilmiah karena terbukti pembelajaran terpadu yang direpresentasikan melalui penerapan model integrated dan connected lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibanding pembelajaran parsial yang direpresentasikan melalui penerapan pembelajaran konvensional. keberhasilan model integrated dan connected dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ips tidak terlepas dari keunggulan pembelajaran terpadu. di antara berbagai keunggulan pembelajaran terpadu adalah lebih bermakna dibandingkan pembelajaran terfragmentasi. kebermaknaan ini merupakan salah satu ciri dan karakteristik pembelajaran terpadu baik model integrated maupun model connected. hal ini sesuai dengan keyakinan depdiknas bahwa “pembelajaran terpadu memungkinkan kegiatan belajar bermakna bagi anak, sehingga hasilnya dapat bertahan lama” (trianto, 2007: 12). oemar hamalik. (2007: 36) menjelaskan “pendekatan integratif, yang juga dikenal dengan nama pendekatan terpadu, bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan terstruktur.” demikian pula informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 51 nana syaodih sukmadinata (2008: 135-140), menyatakan “belajar bermakna lebih lama dikuasai daripada belajar menghafal. dengan demikian belajar bermakna lebih efisien dibandingkan dengan belajar menghafal.” pembelajaran yang bermakna memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung yang lebih mendalam karena siswa dapat mengintegrasikan atau menghubungkan berbagai pengetahuan dan pengalamannya dalam proses pembelajaran. bahkan melalui pembelajaran terpadu kebermaknaan juga ditunjukkan dengan memberikan peluang yang besar pada siswa untuk mengaitkan antara materi yang sedang dipelajari dengan lingkungan sekitar di mana siswa berada. hal inilah yang ditekankan dalam materi pembelajaran terpadu (bahan ajar) model integrated dan connected yang kemudian dijabarkan dalam proses pembelajaran oleh guru ips pada saat eksperimen, sehingga “melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung, dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya.” buchari alma, dkk. (2009: 5). berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, kebermaknaan dalam pembelajaran terpadu terwujud karena berbagai fenomena atau tema yang dibahas tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang melainkan dari berbagai perspektif. misalnya; ketika membahas tentang tema “merajut hubungan sosial,” tidak hanya dikaji dari aspek sosiologis semata sebagaimana ditekankan dalam pembelajaran parsial sehingga pemahaman siswa sangat terbatas, melainkan dikaji pula dari aspek sejarah, ekonomi, dan geografi. situasi pembelajaran semacam ini mendorong siswa untuk memaknai permasalahan lebih mendalam bahkan kemudian menyadari bahwa dalam kehidupan sekitar juga selalu terkait antara satu dengan yang lain. dengan demikian melalui pembelajaran terpadu terjadi transformasi kesadaran pada diri siswa dari sekadar memahami kemudian menjadi lebih fungsional. siswa dapat menarik makna pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran tersebut lebih efektif. selain lebih bermakna, karakteristik pembelajaran terpadu (integrated dan connected) adalah bersifat holisitik, otentik, dan mengarahkan siswa aktif. karakteristik ini sangat nyata dalam eksperimen terbukti dari adanya mean difference yang signifikan setiap kelompok eksperimen dan kelas kontrol. bersifat holistik berarti pemahaman siswa yang diperoleh melalui pembelajaran terpadu lebih menyeluruh mencakup berbagai aspek pengetahuan. paling tidak, sebuah tema dipahami dari empat perspektif, yakni; geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. ciri lain bersifat otentik sehingga siswa langsung menyadari hakikat yang sedang dipelajari terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial. misalnya, keberadaan manusia tidak dapat hidup tanpa keterlibatan orang lain. model connected dan integrated pembelajaran ips 52 dalam eksperimen yang menggunakan bahan ajar model integrated dan connected secara gamblang sifat otentik terlihat pada bahan ajar maupun pada saat proses pembelajaran. hal ini memungkinkan siswa belajar sesuai dengan minatnya karena setiap yang dipelajari selalu dihubungkan dengan kenyataan otentik. temuan ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif. piaget mengemukakan bahwa seorang anak mengikuti empat tahapan perkembangan kognitif, yakni: sensorimotor, praoperasional, operasional konkrit, dan operasi formal. siswa smp sudah menuju taraf berpikir operasional formal, meskipun ciri operasional konkrit juga masih tampak. salah satu ciri pembelajaran terpadu adalah otentik yang antara lain dapat dimaknai sebagai penyajian pembelajaran yang lebih konkrit tanpa mengabaikan aspek kritis menuju operasional formal. adanya unsur kebermaknaan, holistik, otentik, dan keaktifan dalam pembelajaran ips terpadu menimbulkan efek retensi yang lebih kuat dibandingkan pembelajaran parsial. seperti diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar atau kemampuan kognitif siswa adalah kuat dan lemahnya retensi yang dimiliki siswa. jika retensi kuat, maka pengetahuan bertahan lama sehingga dapat dieksplorasi kembali pada saat dibutuhkan. oleh karena itu, hasil penelitian tampaknya sejalan dengan kesimpulan sausa (masnur muslich, 2007: 58) yang menilai “pembelajaran terpadu dapat meningkatkan hasil belajar siswa,” sehingga muhammad nu’man sumantri (2001: 252) memastikan “ips terpadu akan lebih baik dibandingkan dengan ips yang terpisah-pisah.” retensi yang kuat berdampak pada hasil belajar yang optimal karena pada saat mengikuti tes, siswa dapat mengungkap kembali apa yang telah dipelajari beberapa waktu yang lalu. retensi yang kuat inilah yang berhasil diwujudkan dalam pembelajaran ips terpadu model integrated dan connected. sebaliknya jika retensi lemah, maka pengetahuan yang telah dipelajari akan mengendap dan sulit dieskplorasi pada saat dibutuhkan sehingga hasil belajar sulit dioptimalkan. hal ini terjadi dalam pembelajaran parsial atau pembelajaran terpisah dengan model konvensional. hipotesis kedua menyatakan bahwa h1: m1 ≠ m2 ≠ m3 dan ho: m1 = m2 = m3. jadi, h1 menegaskan model integrated lebih efektif dibanding model connected, model connected lebih efektif dibanding model konvensional, dan model integrated lebih efektif dibanding model konvensional. hasil eksperimen kemudian menguji ho yang ternyata ditolak. oleh karena itu, temuan eksperimen dapat dibahas lebih lanjut bahwa model integrated lebih efektif dibanding model connected, model connected lebih efektif dibanding model konvensional, dan model integrated tentu lebih efektif dibanding model konvensional. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 53 perbandingan antara model integrated dan connected berada pada mean difference 3,381 atau jika dibandingkan antara model connected dan integrated, maka memiliki mean difference -3,381 dengan propabilitas 0,002. karena p 0,002 < 0,05, maka kaedah pengujian yang berlaku adalah model integrated dan connected memiliki perbedaan signifikan di mana mean model integrated lebih tinggi dibanding mean model connected (18,24 > 14,86). dengan demikian, model integrated lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibanding model connected. model integrated dan connected merupakan pendekatan pembelajaran terpadu, tetapi dalam memadukan berbagai mata pelajaran, model integrated lebih mendalam dibanding model connected. keunggulan utama model integrated adalah setiap mata pelajaran disatukan dengan prinsip integrasi sedangkan model connected menggunakan prinsip menghubungkan atau mengaitkan. proses pengintegrasian mata pelajaran baik dalam persiapan maupun pelaksanaan di kelas jauh lebih sulit dibanding proses mengaitkan. meskipun lebih sulit, model integrated mampu menuntun siswa berpikir lebih kritis dan sistematis karena model integrated didesain dengan cara yang lebih fokus. pola pemikiran kritis sistematis membuat pembelajaran model integrated yang diterapkan di kelas viii smp negeri 3 yogyakarta mampu memberikan hasil belajar yang lebih efektif dibanding model connected. keunggulan model integrated juga terlihat ketika dibandingkan dengan model konvensional. bahkan perbandingan antara model integrated dan model konvensional memiliki mean difference yang lebih tinggi yakni 7,143 dengan probalitas 0,000. karena p 0,000 < 0,05, maka model integrated dan model konvensional memiliki perbedaan mean yang signifikan. dengan demikian, model integrated lebih efektif dibandingkan model konvensional. bagaimana dengan perbandingan antara model connected dan konvensional? sesuai dengan hasil analisis scheffe ditemukan perbandingan antara model connected dan konvensional memiliki mean difference 3,762 dan probalitas 0,000. karena p 0,000 < 0,05, maka ho ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar model connected dibanding model konvensional. model connected memiliki mean sebesar 14,86 sedangkan model konvensional memiliki mean sebesar 11,09. jadi mean model connected lebih tinggi dibanding mean konvensional. karena m2 > m3, maka dapat disimpulkan model connected lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibanding model konvensional. dengan demikian secara keseluruhan telah ditemukan urutan model pembelajaran yang paling efektif yakni; model integrated, connected, dan konvensional. e. simpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada perbedaan hasil belajar ips yang model connected dan integrated pembelajaran ips 54 signifikan, antara siswa yang belajar dengan model connected, integrated, dan konvensional, dan (2) model integrated lebih efektif dari pada model connected dengan mean difference 3,382. model integrated lebih efektif dari model konvensional dengan mean difference 7,143, model connected lebih efektif dari model konvensional dengan mean difference 3,762, sehingga dapat disimpulkan urutan model yang paling efektif adalah model integrated, kemudian model connected, dan yangf terakhir model konvensional. daftar pustaka abdullah ide. (2007). pengembangan kurikulum teori & praktik. yogyakarta: ar-ruzz media barth, j.l. (1990). methods of instruction in social studies education. third edition. boston: university press of america. inc. buchari alma, dkk. (2010). pembelajaran studi sosial. bandung: alfabeta. clark, l.h, raymond l. klein & john b. burks. (1978). the american secondary school curriculum. second edition. new york: macmillan publishing. co. inc. depdiknas. (2007). buku saku kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) sekolah menengah pertama. jakarta: depdiknas _______. (2006). lampiran peraturan meneteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006. standar isi. jakarta: depdiknas etin solihatin & raharjo. (2008). cooperative learning, analisis model pembelajaran ips. jakarta: bumi aksara. fogarty, r. (1991). the mindfull schools: how to integrate the curricula. palatine, illionis: iri/skylight publising. inc. masnur muslich. (2007). ktsp dasar pemahaman dan pengembangan. jakarta: bumi aksara. moh. sobri sutikno. (2009). belajar dan pembelajaran, “upaya kreatif dalam mewujudkan pembelajaran yang berhasil. bandung: prospect muhammad nu’man sumantri. (2001). menggagas pembelajaran pendidikan ips. bandung: remaja rosdakarya. nana syaodih sukmadinata. (2008). pengembangan kurikulum teori dan praktek. bandung: remaja rosdakarya. oemar hamalik. (2007). dasar-dasar pengembangan kurikulum. bandung: remaja rosdakarya. pusat kurikulum. (2006). panduan pengembangan ips terpadu. sekolah menengah pertama/madrasah tsnawiyah (smp/mts). jakarta: balitbang depdiknas. sapriya. (2009). pendidikan ips konsep dan pembelajaran. bandung: remaja rosdakarya. schug, m.c & baverly cross. (maret 1998). the dark side of curriculum integration in social studies. the social studies. vol. 89. diambil pada tanggal 20 agustus 2009 dari http://proquest.umu.com/pqdweb http://proquest.umu.com/pqdweb informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 55 sugiyanto. (2009). model-model pembelajaran inovatif. surakarta: panitia sertifikasi guru (psg) rayon 13 fkip uns surakarta. trianto. (2007). model pembelajaran terpadu dalam teori dan praktek. jakarta: pustaka zaim elmubarok. (2008). membumikan pendidikan nilai: mengumpulkan yang terserak, menyambung yang terputus, dan menyatukan yang tercerai. bandung: alfabeta biodata penulis: idrus, s.pd, sh. m.pd adalah widyaiswara pada lembaga penjaminan mutu pendidikan (lpmp) sulawesi tengah di palu. sebelum menjadi widyaiswara (2007), selama 3 tahun sebagai guru ips sejarah di smpn 1 marawola, 8 tahun sebagai guru sejarah dan tata negara di sman 1 marawola, sman 2 dolo, dan sman madani palu. gelar sarjana pendidikan sejarah diperoleh pada tahun 1994 dari universitas tadulako palu dengan predikat cumlaude, gelar sarjana hukum diperoleh pada tahun 2007 dari universitas muhammadiyah palu dengan predikat cumlaude, dan pada tahun 2008 tercatat sebagai mahasiswa prodi pendidikan ips pascasarjana universitas negeri yogyakarta yang berhasil diselesaikan pada tanggal 30 juni 2010 dengan predikat cumlaude. 73 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam mohammad zamroni komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah dan komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta 197807172009011012@uin-suka.ac.id abstract the existence of islamic communication and broadcasting as a field of scientific disciplines still seems to be a question that has not got the answer. this question is often addressed on how the epistemology and the clumps of communication and broadcasting science. to that end, in-depth studies need to be done by tracingthe philosophy of science as basic science includes ontology, epistemology, and axiology.this study became urgent as well as to ward off dichotomy between general sciences and the religious sciences (islam). one approach that can be used as a reference is an integrative interconnective science paradigm to integrate between science and islam. so the epistemology of communication science is the study of communication sciencedisciplinethat studies broadcasting and journalism as well as others. while the islamic broadcasting studies as a field of dakwahstudy that is becoming core values with the islamic perspective. it is being in tune with the vision of islamiccommunication and broadcasting majors that is leading in the assessment and development of communication science and islamic broadcasting perspective. abstrak eksistensi komunikasi dan penyiaran islam sebagai bidang disiplin ilmu nampaknya masih menjadi pertanyaan yang belum mendapat jawaban.pertanyaan ini sering ditujukan pada bagaimana epistemologi dan rumpun komunikasi dan ilmu penyiaran. untuk itu, studi mendalam perlu dilakukan dengan menelusuri filsafat ilmu sebagai ilmu dasar meliputi ontologi, epistemologi, dan studi aksiologi.penelusuran ini menjadi mendesak guna menangkal dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama (islam).salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai referensi adalah paradigma ilmu integratif-interkonektif untuk mengintegrasikan ilmu dengan islam. epistemologi keilmuan jurusan komunikasi dan penyiaran islam adalah pengkajian disiplin ilmu komunikasi dengan bidang kajiannya broadcasting dan jurnalistik serta lainnya. sedangkan penyiaran islam sebagai bidang kajian ilmu dakwah yang menjadi core values dengan perspektif islamnya. hal ini menjadi selaras dengan visi jurusan komunikasi dan penyiaran islam yaitu terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran islam yang berparadigma islam. keywords: epistemology, clumps scientific, communications and broadcasting islam. 74 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 pendahuluan kebijakan tentang otonomi kampus digulirkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi yaitu bagaimana menjadikan kampus sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mampu mengurus dirinya sendiri dan bersaing secara sehat antar perguruan tinggi sejenis. tantangan lain adalah bagaimana membuat perguruan tinggi diminati banyak calon mahasiswa oleh sebab kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, mulai dari kecukupan ruang belajar, ketersediaan fasilitas pendukung (perpustakaan, sarana pengembangan minat bakat mahasiswa, laboratorium bahasa dan komputer), tenaga pengajar berkualifikasi, otomatisasi pelayanan administrasi, juga suasana kampus yang kondusif bagi pengembangan nalar dan daya pikir mahasiswa. perkembangan positif di bidang pendidikan ini tidak diterima secara gratis. pemerintah mengeluarkan seluruh kebijakan di bidang pendidikan tentu berharap imbal balik yang seimbang bagi kepentingan bangsa dan negara; kualitas sumber daya manusia yang tinggi, pelaku dunia pendidikan yang berdedikasi dan setia pada profesi, tersedianya tenaga terampil dan berdaya saing, generasi penerus yang tidak mudah menyerah, manusia-manusia indonesia yang jujur kreatif inovatif, berwawasan global, dan bangga menjadi bangsa indonesia. inilah yang mampu menegakkan kembali harga diri bangsa indonesia ke depan, dan semuanya dimulai dari pendidikan. masalah pendidikan tidak semata-mata milik kementerian pendidikan dan kebudayaan, meskipun grand design pendidikan indonesia ada di sana. semua warga negara berhak menyelenggarakan pendidikan, formal maupun non-formal.semua warga negara juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai minat dan bakatnya.dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan bidang tugasnya, setiap departemen yang ada dimungkinkan membuka program pendidikan khusus. kementerian dalam negeri dengan stpdn dan iip, kementerian kesehatan dengan akper dan akbid, kementerian keuangan dengan stan, kementerian agama dengan uin/iain dan stain serta madrasah, dan lain sebagainya. bertitik tolak dari kutipan uu no. 20 tahun 2003 pasal 3, sebagai lembaga pendidikan berciri keagamaan (islam), uin/iain dan stain/stais memiliki tanggungjawab lebih di bidang pembentukan dan pembangunan manusia yang beakhlak mulia, beriman, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. seluruh program dan kegiatan harus diarahkan pada bagaimana menghasilkan sarjana-sarjana yang tidak hanya unggul di bidang teknis akademis tetapi juga unggul di bidang moral agama; sarjana-sarjana yang kuat secara keilmuan sekaligus secara keimanan. lembaga-lembaga pendidikan berciri agama (islam) selama ini telanjur diidentikkan dengan “pabrik” pendakwah-pendakwah agama (konvensional) dalam segala wujudnya; guru agama, guru mengaji, juru dakwah, atau penyuluh agama.penekanan keilmuan lebih pada bagaimana mahasiswa memahami (juga menghafal) sejarah, hukum, akidah, dan tafsir agama, tanpa dibekali dengan ilmu tentang bagaimana syiar agama (islam) menjadi lebih efektif di tengah-tengah perubahan orientasi hidup manusia saat ini. apakah lembaga pendidikan tinggi islam akan lebih memperkuat identitas ini ataukah ada kemungkinan lain? semua itu ada di tangan lembaga pendidikan sebagai penggerak pendidikan. di samping itu, guna mewujudkan visi pendidikan nasional yang mencanangkan tahun 2025 sebagai tonggak pencapaian insan indonesia yang cerdas dan kompetitif (insan kamil atau insan paripurna), uin sunan kalijaga sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, melalui unit-unit fakultasnya, termasuk fakultas dakwah dan komunikasi telah merespon secara aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi yang digariskan oleh pemerintah tersebut. sejak ditandatanganinya surat keputusan presiden nomor 50 tahun 2004 tanggal 21 juni 2004, tentang transformasi institut agama islam negeri sunan kalijaga menjadi universitas islam 75 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam negeri sunan kalijaga, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi uin sunan kalijaga pada tanggal 14 oktober 2004 oleh prof. dr. h.m. amin abdullah sebagai rektor uin sunan kalijaga yogyakarta saat itu. uin sunan kalijaga telah melakukan metamorfosa dengan melandaskan tiga elemen dasar sebagai pondasi membangun uin sunan kalijaga. ketiga landasan tersebut adalah otonomi (autonomy), akuntabilitas (accountability), dan jaminan mutu (quality assurance) dengan jaminan akreditasi dan evaluasi (uin sunan kalijaga, 2006: i-ii). uin sunan kalijaga yogyakarta dalam perkembangan sejarah lahirnya, telah menunjukkan perubahan yang cukup radikal terlebih pasca konversi dari iain menjadi uin pada tahun 2004.salah satu perubahan besar ditandai dengan lahirnya fakultas dan jurusan/program studi yang disiplin keilmuannya bercorak umum.sebut saja misalnya, fakultas sains dan teknologi (f.saintek) dengan munculnya program studi matematika, fisika, kimia, biologi, teknik informatika, teknik industri, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan biologi. demikian juga, telah dilahirkan fakultas ilmu sosial dan humaniora (fishum) yang di dalamnya terdapat program studi sosiologi, psikologi, dan ilmu komunikasi. lahirnya fakultas dan program studi baru di atas, mengalami perkembangan cukup pesat sekaligus melahirkan pertentangan dan permasalahan yang belum terselesaikan. salah satunya permasalahan yang menonjol adalah terindikasi adanya tumpang tindih antar program studi dengan fakultas lainnya yang lebih dulu lahir.hal ini lebih disebabkan karena belum kokohnya rumpun keilmuan masing-masing. satu diantaranya adalah jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah dan komunikasi yang tampak berbenturan dengan program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan humaniora. benturan inipun berakibat luas dampaknya baik soal pilihan konsentrasi program studi, pembidangan keilmuan, tenaga pendidik, sarana prasarana, laboratorium pendidikan, dan sampai pada perebutan dalam penerimaan calon mahasiswa. berdasarkan fakta-fakta di atas, menjadi penting kajian tentang epistemologi dan rumpun keilmuan jurusan komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah dan komunikasi uin sunan kalijaga untuk ditelaah lebih mendalam.hal ini mengingat jurusan komunikasi dan penyiaran islam merupakan bagian integral dalam fakultas dakwah dan komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta yang selama ini ikut andil dalam pengembangan keilmuan dan peradaban islam.sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi yang mengupayakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dengan mendidik, membina dan mengembangkan mahasiswanya untuk dipersiapkan sebagai sarjana dakwah dan komunikasi islam yang mampu berkiprah di seluruh sendi kehidupan di masyarakat sesuai kompetensi dan keahliannya. masalah ini bukan hanya menjadi persoalan pada sisi mahasiswa tetapi juga pada sisi fakultas dakwah dan komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta secara keseluruhan. jika jurusan komunikasi dan penyiaran islam tidak memiliki epistemologi dan rumpun keilmuan yang jelas, bagaimana bisa melanjutkan keberlangsungan hidup jurusan ini. pembahasan keilmuan integratif-interkonektif: 1. paradigma keterpaduan islam dan sains uin sunan kalijaga jargon integratif-interkonektif memang cukup populer di dengar terutama bagi kalangan civitas akademika uin sunan kalijaga yogyakarta. jargon ini tidak hanya sekadar jargon pascaperalihan iain menjadi uin tetapi lebih dari itu menjadi core values dan paradigma yang akan dikembangkan uin sunan kalijaga yang mengisyaratkan tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. gagasan integratif-interkonektif ini muncul dari mantan rektor uin sunan kalijaga m. amin abdullah yang kemudian mengaplikasikannya dalam pengembangan iain menjadi uin.teknologi yang semakin 76 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 canggih sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antar bangsa dan budaya, persoalan migrasi, revolusi iptek, genetika, pendidikan, hubungan antaragama, gender, ham dan lain sebagainya. perkembangan zaman mau tidak mau menuntut perubahan dalam segala bidang tanpa tekecuali pendidikan keislaman, karena tanda adanya respon yang cepat melihat perkembangan yang ada maka kaum muslimin akan semakin jauh tertinggal dan hanya akan menjadi penonton, konsumen bahkan korban di tengah ketatnya persaingan global. menghadapi tantangan era globlalilasi ini, umat islam tidak hanya sekedar butuh untuk survive tetapi bagaimana bisa menjadi garda depan perubahan. hal ini kemudian dibutuhkan reorientasi pemikiran dalam pendidikan islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan. pemikiran m amin abdullah (2010: 361399) dari normativitas-historisitas menuju integratif-interkonektif paling tidak bermuara pada dua hal yang penting.pertama, adalah persoalan pemahaman terhadap keislaman yang selama ini dipahami sebagai dogma yang baku, hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. pendekatan ini berangkat dari teks kitab suci yang pada akhirnya membuat corak pemahaman yang tekstualisdan skripturalis. sedangkan disisi lain untuk melihat historisitas keberagamaan manusia, pendekatan sosial keagamaandigunakan melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis dan lain sebagainya, yang bagi kelompok pertama dianggap reduksionis. kedua, pendekatan ini bagi m. amin abdullah merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. kedua jenis pendekatan ini–pendekatan yang bersifat teologis-normatif dan pendekatan yang bersifat histories-empiris ini sangat diperlukan dalam melihat keberagamaan masyarakat pluralistik. kedua pendekatan ini akan saling mengoreksi, menegur dan memperbaiki kekurangan yang ada pada kedua pendekatan tersebut. karena pada dasarnya pendekatan apapun yang digunakan dalam studi agama tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara sempurna. pendekatan teologis-normatif saja akan menghantarkan masyarakat pada keterkungkungan bepikir sehingga akan muncul truth claim sehingga melalaui pendekatan historis-empiris akan terlihat seberapa jauh aspek-aspek eksternal seperti aspek sosial, politik dan ekonomi yang ikut bercampur dalam praktek-praktek ajaran teologis. m. amin abdullah berusaha merumuskan kembali penafsiran ulang agar sesuai dengan tujuan dari jiwa agama itu sendiri, dan di sisi yang lain mampu menjawab tuntutan zaman, dimana yang dibutuhkan adalah kemerdekaan berpikir, kreativitas dan inovasi yang terus menerus dan menghindarkan keterkungkungan berpikir. keterkungkungan berpikir itu salah satu sebabnya adalah paradigma deduktif, dimana meyakini kebenaran tunggal, tidak berubah, dan dijadikan pedoman mutlak manusia dalam menjalankan kehidupan dan untuk menilai realitas yang ada dengan “hukum baku” tersebut. sedangkan yang kedua adalah paradigma keilmuan integratif-interkonektif. paradigma ini juga dibangun sebagai respon atas persoalan masyarakat saat ini dimana era globalilasi banyak memunculkan kompleksitas persoalan kemanusiaan. mempertemukan teori-teori dan metodologi ilmiah dengan membangun ilmu-ilmu keislaman adalah satu langkah yang valid untuk dilakukan, sehingga akan terjadi interaksi dialog yang kreatif di antara komponen– komponen dengan acuan dasar filsafat ilmu. sudah bukan masanya lagi, keilmuan itu berdiri sendiri secara terpisah-pisah (separated entities), apalagi angkuh tegak kokoh sebagai yang tunggal (single entity). tingkat peradaban kemanusiaan saat ini yang ditandai dengan semakin melesatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi, tidak memberi alternasi lain bagi entitas keilmuan kecuali saling berangkulan dan tegur sapa, baik pada level filosofis, materi, strategi atau metodologinya. itulah yang dimaksud dengan pola pendekatan integratif-interkoneksi. apabila tidak memungkinkan dilakukan proses integrasi, maka dengan mengguna77 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam kan pendekatan interkoneksi bila menjadi pilihannya. m. amin abdullah menunjukkan falsafah islam tidak bisa hidup tanpa bergumul dengan falsafah barat dan falsafah barat sering kali juga tumpul, bahkan seringkali kehilangan “kompas” petunjuk arah kemana kapal akan berlabuh(gerad radnitzky, 1970: 161), jika tanpa berani mengambil masukan yang datang dari luar dirinya sendiri. dapat dikawinkan sedemikian rupa. era “dialog pemikiran”dan bukan era “clash of civilization” memang lebih tepat untuk menyipati era globalisasi budaya dan ilmu pengetahuan, seperti terurai di atas oleh al-qur’an secara arif-inklusif memang mengingatkan: istilah kunci metaethics al-qur’an adalah kata-kata “hermeunetic “ yakni untuk saling berkenalan, bertegur sapa dan saling berkomunikasi, bukan saling mengisolir dan menutup diri, baik secara kelompok maupun individu. kesadaran adanya “another self ” adanya “another community” sangat digarisbawahi oleh al-qur’an.bagaimana dalam realitas-historis empiris keumatan?disiplin mateathics, agaknya memang perlu diperkenalkan, disegarkan dan dibudidayakan, sesuai pesan-pesan al-qur’an yang ontentik (m. amin abdullah, 2010: 25). ilmu-ilmu keislaman yang kriitis, sebagaimana pernyataan fazlur rahman dan muhammed arkoun beserta kolega-kolega mereka yang memiliki keprihatinan yang sama, hanya akan dapat dibangun secara sistematik dengan menggunakan gerakan tiga pendekatan secara sirkuler, dimana masing-masing dimensi dapat berinteraksi, berinterkomunikasi satu dengan lainnya. masing-masing pendekatan beinteraksi dan berhubungan dengan lainnya.tidak ada satu pendekatan maupun disiplin yang dapat berdiri sendiri. gerakan dinamis ini pada esensinya adalah hermeneutik.model pola hubungan sirkuler menjadi tawarannya. hanya dengan kerangka kerja yang demikianlah, makna carrigibility (dapat dikoreksi) dan falsibility (dapat salah) dari ilmuilmu keisalaman dapat dipahami dengan baik, sehingga adanya paradigma dan teori-teori yang kompetitif menjadi dimungkinkan.lebih jauh lagi, konteks penemuan-penemuan baru (context of discovery) dalam ilmu-ilmu keislaman dan riset dapat berkembang dan mendapat prioritas, sementara konteks justifikasi (context of justification) dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. dalam jaringan kerja akademik semacam ini ilmu-ilmu keislaman dalam tradisi umat muslim tidak hanya akan “mereproduksi” paradigma lama yang secara umum telah diterima, akan tetapi juga mengkritisinya dan bahkan mungkin menggantinya denganyang baru. reformasi dan rekonstruksi dengan demikian memang seringkali kurang berfungsi dalam rentang waktu jangka pendek, sering menimbulkan revolusi dan keresahan sosial. namun dalam jangka panjang akan berfungsi dengan baik. anomali-anomali dan inkonsistensi-inkonsistensi yang terkandung dalam setiap teori dan metodologi dalam ilmu-ilmu keislaman dengan begitu akan mudah dapat dideteksi, sehingga tradisi investigasi yangterus menerus dan tradisi riset yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisiplin dapat terpelihara dengan baik (m. amin abdullah, 2010: 67). epistemologi dan rumpun keilmuan 2. jurusan komunikasi penyiaran islam berdasarkan analisis objek formal ilmu dakwah dan relevansinya dengan pengembangan jurusan sudah dijelaskan oleh salmadanis melalui seminar regional jurusan dakwah yang bertema “menggagas kembali eksistensi ilmu dakwah”.menurutnya, untuk lebih menjelaskan ke mana arah dan tujuan jurusan di fakultas dakwah, maka perlu ditelusuri akar pemikiran yang berkaitan dengan aspek epistemologi dakwah dan dikaitkan dengan unsur-unsur dakwah yang mengitarinya. kegiatan dakwah mempunyai beberapa unsur, antara unsur satu dengan yang lainnya mempunyai interaksi dan interrelasi. unsur pertama adalah doktrin islam (a), unsur kedua adalah da’i atau komunikator, baik sebagai individu maupun lembaga (b).unsur ketiga adalah mad’u atau komunitas (c), dan 78 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 unsur keempat adalah tujuan dakwah (d). interaksi dan interrelasi antara keempat unsur dakwah tersebut melahirkan berbagai macam produk dakwah. salah satu dari hasil interaksi dan interrelasi unsur-unsur antara b (da’i) dan c (mad’u) melahirkan pemikiran cara penyampaian dakwah secara lisan dan tulisan, yang dikenal dengan tabligh (menyampaikan) yang didalamnya mengandung dua dimensi kekuatan; komunikasi dan penyiaran islam. inilah zona jurusan komunikasi dan penyiaran islam (kpi), kegiatan yang berdimensi massa dan kegiatan terlembaga. dari penjelasan salmadanis dapat disimpulkan bahwa arah dan tujuan dasar jurusan komunikasi dan penyiaran islam (kpi) adalah kegiatan yang berdimensi massa dan terlembaga. artinya bagaimana jurusan komunikasi dan penyiaran islam (kpi) membentuk/menghasilkan output da’i/komunikator yang professional baik lisan maupun tulisan. bagaimana menyiarkan islam (dakwah) dalam bentuk komunikasi kelompok maupun dalam bentuk komunikasi massa baik cetak maupun elektronik. dalam rangka menghasilkan da’i yang profesional harus dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang menunjang baik dalam bentuk fisik dan nonfisik.bentuk fisik seperti laboratorium beserta perlengkapannya sedangkan bentuk nonfisik seperti meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pengajar/ dosen.ini sejalan dengan penjelasan salmadanis bahwa untuk membangun kompetensi jurusan komunikasi dan penyiaran islam (kpi) harus ada laboratorium dan praktek. karena untuk membentuk da’i professional tidak cukup dengan modal teori melainkan menguasai kedua-duanya, teori dan praktek. pengkajian suatu disiplin keilmuan ada baiknya perlu menelaah unsur-unsur keilmuan yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya.demikian halnya, pembahasan ini dalam kerangka untuk menelaah jurusan komunikasi dan penyiaran islam masuk dalam rumpun keilmuan yang mana dan sekaligus menggambarkan konstruksi keilmuannya.konsep keilmuan integratifinterkonektif digunakan untuk memadukan antara paradigma sains dan islam sehingga tidak ada dikotomi antara keilmuan dengan keislaman. satu di antara tiga aspek filsafat dalam membangun kerangka keilmuan suatu disiplin ilmu adalah membicarakan epistemologi suatu ilmu.pembahasan mengenai epistemologi ilmu adalah pengkajian terhadap terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, teori kebenaran, metode-metode ilmiah dan aliran-aliran teori pengetahuan.jika dirangkai lebih jauh, epistemologi ilmu sebenarnya muncul dari beberapa pertanyaan yang mendasar tentang pengetahuan. plato memberikan batasan ke dalam beberapa pertanyaan mendasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengetahuan, yaitu: apa itu pengetahuan? dimanakah pengetahuan itu diperoleh?apa ukurannya agar pengetahuan itu dianggap benar-benar sebagai pengetahuan? apakah indrawi menghasilkan pengetahuan?dapatkah budi memberi pengetahuan?apakah hubungan antara pengetahuan dengan keyakinan yang benar? pertanyaan-pertanyaan inilah lebih lanjut dikembangkan oleh para pakar, sehingga epistemologi berfungsi sebagai pembangun kerangka sebuah disiplin ilmu yang pada perkembangan selanjutnya melahirkan dua pokok aliran, yaitu: pertama, adalah aliran yang mengakui pentingnya peranan akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. aliran ini dikenal dengan aliran rasionalisme, karena cenderung mengabaikan peran empirisme. sedangkan aliran yang kedua adalah aliran realisme atau emperisme yang lebih menekankan pada peran indra sebagai sumber sekaligus alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. harus diakui bahwa wacana komunikasi dan penyiaran islam memang masih agak sunyi kendati sebenarnya sudah bermunculan program studi atau konsentrasi keilmuan komunikasi dan penyiaran islam, seperti halnya di fakultas dakwah dan komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta. pun diakui masih cukup muda dibandingkan dengan komunikasi konvensional yang sudah mapan dan dikenal luas selama ini. 79 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam komunikasi dan penyiaran islam sendiri baru mendapat perhatian lebih serius dibanding sebelumnya terutama setelah diterbitkannya buku seperti communication theory: the asian perspective oleh the asian mass communication research and information centre, singapura, tahun 1988. di samping itu, mohd. yusof hussain, menulis dalam media asia tahun 1986 dengan judul islamization of communication theory, dan pada bulan januari 1993, jurnal media culture and society yang terbit di london juga memberi liputan kepada komunikasi dan penyiaran islam (syukur kholil dalam dalam hasan asari & amroeni drajat (ed.), 2004: 251). perhatian terhadap komunikasi dan penyiaran islam seperti di atas harus direspon secara positif dan hendaknya terus-menerus digalakkan pengkajian yang lebih serius, hingga pada akhirnya terbangun kerangka keilmuannya yang kokoh dan mapan. epistemologi keilmuan komunikasi 3. dan penyiaran islam sebelum dikemukakan epistemologi komunikasi dan penyiaran islam, terlebih dahulu dikemukakan beberapa gambaran konsep dasar tentang epistemologi secara umum dan dalam perspektif islam. pertama-tama akan dikemukakan tentang cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan. kalangan pemikir, mulai dari masa aristoteles hingga freud atau dari zaman yunani hingga zaman modern, telah terjadi perdebatan filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia. salah satu perdebatan besar itu adalah diskusi yang mempersoalkan sumber-sumber dan asal-usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia (sayyid al-islam ayatullah al-`uzma as-sayyid muhammad baqir ash-shadr, 1995: 25). mereka ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar, bagaimana pengetahuan itu muncul dalam diri manusia?bagaimana kehidupan intelektualnya tercipta, termasuk setiap pemikiran dan konsep-konsep (notions) yang muncul sejak dini?apakah sumber yang memberikan kepada manusia arus pemikiran dan pengetahuan ini?dengan mengkritisi pendapat-pendapat pemikir yang mendiskusikan tentang sumber-sumber dan asal-usul pengetahuan manusia itu (sayyid al-islam ayatullah al-`uzma as-sayyid muhammad baqir ash-shadr, 1995: 65-106). muhammad baqir ash-shadr mencari argumen sendiri untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di atas. ia mengemukakan bahwa secara garis besar pengetahuan manusia itu di bagi menjadi dua, yaitu konsepsi (tashawwur) atau pengetahuan sederhana dan assent (tashdiq) atau pembenaran (sayyid al-islam ayatullah al-`uzma as-sayyid muhammad baqir ash-shadr, 1995: 65). secara sederhana terjadinya pengetahuan berdasarkan a priori dan a parteriori. a priori maksudnya pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman inderawi maupun batin. sedangkan a parteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. adapun alat-alat untuk mengatahui terdiri dari (1) pengalaman indera (sense experinece); (2) nalar (reason); (3) otoritas (authority); (4) intuisi (intuition); (5) wahyu (revelation); (6) keyakinan (faith) (sudarsono, 2001: 138). dalam banyak ayat al-qur’an dikemukakan tentang berbagai carameperoleh ilmu pengetahuan, yaitu melalui persepsi inderawi, melalui kalbu atau akal, dan lewat wahyu atau ilham (jalaluddin rakhmat, 1999: 206). jalaluddin rahmat (1999: 203-205), menambahkan jalan memperoleh pengetahuan, didapat dari al-qur’an dan sunnah, alam semesta, dan tarikh umat manusia. dengan demikian, paradigma komunikasi dan penyiaran islam berdasarkan kepada al-qur’an dan sunnah sebagai sumber inspirasi epistemologi komunikasi dan penyiaran islam dan penggabungannya terdapat pada studi tekstual dan studi kontekstual, yang meliputi alam semesta, diri manusia (anfus), dan tarikh umat manusia. hal ini berarti bahwa kerangka keilmuan komunikasi dan penyiaran islam dapat ditelusuri, meskipun sumber primer ilmu komunikasi 80 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 islam adalah al-qur’an (a. muis, 2001: 65). oleh karenanya, rumusan, gagasan dan rancangan epistemologi ilmu komunikasi islam adalah kreasi manusia.berdasarkan paradigma ini maka muncul kategorisasi bahwa komunikasi dan penyiaran islam tergolong ke dalam komunikasi teokrasi atau pun juga komunikasi religius (keagamaan). epistemologi berbicara mengenai bagaimana cara ilmu pengetahuan ditemukan, dalam prosesnya scholar atau komunitas keilmuan akan berdiskusi mengenai penguatan terhadap objek atau hakekat realitas yang akan ditemukan (ontologi) dan sekaligus menempatkan diri dalam masalah keberpihakan nilai (aksiologi) (benton, ted dan craib, ian. 2001: 1-11). menurut hermin indah wahyuni (2013: 1), jika ingin mempertajam keilmuan “komunikasi dan penyiaran islam” maka perlu kita kupas satu persatu mengenai tiga domain kajian, pertama konteks keilmuan “ komunikasi”. kedua, subdomain komunikasi yakni “penyiaran,” serta ketiga islam sebagai warna nilai yang menjiwai dan memandunya. terkait dengan obyek kajian, dunia ilmu komunikasi memiliki realitas objek yang sangat luas sehingga tidak cukup mudah ditentukan batasannya. walaupun demikian hingga saat ini jika berbicara mengenai komunikasi setidaknya terdapat lima elemen yang akan dikaji, pertama adalah mengenai proses komunikasi dengan lima elemen yang menjadi struktur dasarnya (komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek) (richard west & lynn h. turner, 2010: 1). untuk membahasnya setidaknya terdapat tujuh tradisi dalam mendefinisikan komunikasi. mulai dari tradisi retorika, sosio-kultural, sosio-psikologis, fenomenologis, semiotika, kritis dan sibernetika (robert tcraig &, heidi lmuller, 2007). penyiaran sendiri merupakan bentuk subbidang dalam proses komunikasi massa yang menggunakan media audio dan visual dengan implikasi yang spesifik dalam kaitan dengan efek pada audiencenya. jika keduanya digabungkan, beberapa pertanyaan sentralnya adalah apakah memang kajian kpi dimaksudkan mengkaji domain komunikasi dengan tekanan spesifik lebih menyoroti kajian penyiaran? ataukah dua-duanya menjadi fokus kajian dengan interest yang sama? bagaimana nilai keislaman diinternalisasikan sebagai nilai inti dalam proses tersebut? sebagai upaya mempertegas batas keilmuan antara kajian komunikasi dan penyiaran islam dengan kajian komunikasi dan penyiaran di luar dirinya, tiga bangunan filosofi keilmuan di atas (isu ontologi, epistemologi dan aksiologi) tentunya harus dideskripsikan dengan tepat. sehingga karakter dan kekhasan kpi akan muncul (hermin indah wahyuni, 2013: 3). persoalan pertama dari isu ontologi, bagaimana realitas akan dihadirkan. bangunan regional ontologi perlu untuk dipertegas batas-batasnya. apa saja fenomena komunikasi dan penyiaran islam yang menjadi “concern” untuk diselesaikan? untuk menangkap problem maka bangunan teori yang digunakan untuk menangkap fenomena pun harus diperkuat. misalnya saat membicarakan mengenai teori-teori komunikasi, jika bidang komunikasi umum berbicara mengenai komunikasi di berbagai levelnya, maka di kpi perlu ada tambahan kontemplasi nilai keislaman pada teori-teori tersebut. sehingga pada akhirnya mahasiswa akan melihat perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan teori komunikasi yang tidak dikaitkan dengan nilai tertentu. dosen tampaknya perlu menjadi pelopor dalam mentransformasikan aspek-aspek kajian yang menjadi obyeknya sehingga akan menginspirasi mahasiswa dalam menangkap fenomena-fenomena di sekitar dirinya dengan perspektif keislaman yang kuat. problem epistemologi terkait dengan bagaimana proses pengetahuan ditemukan. karakter obyek yang jelas akan melahirkan pencarian data dengan penggunaan metode penelitian yang spesifik baik dari tradisi teori yang digunakan hingga metode yang digunakan (kuantitatif ataupun kualitatif ). dalam konteks kajian kpi, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana argumentasi disusun untuk menguatkan logika pencarian keilmuan dalam warna perspektif keislaman dapat dispesifikasikan. 81 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam problem aksiologi terkait dengan relasi nilai antara peneliti dan yang diteliti. pilihan apakah sebuah penelitian bebas nilai, ataupun dibebani oleh nilai tertentu merupakan hal yang menjadi fokus dari kajian aksiologi. pada titik inilah jika memang dalam kajian kpi nilai-nilai keislaman yang menjadi acuan maka penilaian terhadap berbagai fenomena hendaknya dimunculkan dalam warna analisis yang sudah sewajarnya kental dengan pemihakan pada nilai keislaman. posisinya dapat dikatakan sangat kental diwarnai oleh paradigma normatif yang berangkat dari sebuah idealisme keislaman, ataupun pada posisi kritis dimana penulis beremansipasi secara ideologis dengan karyanya. dengan mewarnai seluruh tahapan pencarian keilmuan dengan warna keislaman, maka pada akhirnya akan terwujud sebuah eksistensi keilmuan yang kuat dengan batasan problem yang jelas dan dapat dibedakan dari konteks kelimuan komunikasi yang lainnya. jika demikian halnya, maka dapatkah komunikasi dan penyiaran islam dijadikan sebagai suatu ilmu? pertanyaan ini layak diajukan, ketika komunikasi islam dimasukkan ke dalam komunikasi teokrasi atau komunikasi religius, sebab pastilah ia akan bersumber dari yang tidak bisa dijangkau secara utuh oleh rasionalitas manusia, melainkan melalui satu jalan yang harus diyakini yaitu adanya wahyu atau ilham. ada beberapa syarat, agar suatu disiplin ilmu dipandang mampu berdiri sendiri, yaitu: memiliki objek tersendiri (yang dikaji oleh satu aspek dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi), bersifat empiris, sistematis, universal, dapat diverifikasi dan mempuyai nilai guna bagi kehidupan manusia. tanpa harus didahului oleh kecurigaan ataupun juga simpati yang berlebihan, komunikasi islam sebagai hasil pemikiran ilmiah manusia tentu bersifat dinamis dan tidak bisa terlepas dari pengujian terhadap tingkat kebenaran ilmu.pemakaian kata islam adalah merupakan ciri khas dari bentuk teori dan prinsip yang dibangun sesuai dengan tata nilai dan aturan, agar manusia menjalani hidupnya sesuai dengan aturan-aturan-nya. di sisi lain, memang harus diakui adanya pendekatan-pendekatan yang harus ditempuh untuk melihat bahwa komunikasi islam benar sebagai suatu disiplin ilmu. oleh karena itulah, keabsahan keilmuan komunikasi islam dapat juga disejajarkan dengan bentuk analisis disiplin ilmu lainnya, seperti filsafat, psikologi, antropologi, sosiologi dan sejarah, karena ilmuan komunikasi islam mempunyai kedekatan relasi kuasa antara teks dengan konteks yang berdasarkan data dan fakta. namun harus disadari bahwa doktrin normatif al-qur’an tidak bisa digangu gugat dengan mereduksi ayat dalam rangka meyesuaikan dengan realitas yang ada, meskipun keilmuannya tetap pada wilayah dinamika ilmu (andy dermawan, dkk, ed, 2002: 67). dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu komunikasi islam sesungguhnya mempunyai struktur keilmuan yang jelas dan konkrit sebagaimana halnya ilmu-ilmu lain. jika ini bisa diterima, maka sebenarnya posisi ilmu komunikasi islam berada pada wilayah tingkat kebenaran ilmu, bukan tingkat kebenaran agama.oleh karena itu, komunikasi dan penyiaran islam dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu. rumpun keilmuan komunikasi dan 4. penyiaran islam dengan pengembangan daya pikir dan cara berpikir manusia, dewasa ini asas pengaturan pengetahuan (kennis, knowledge) yang dilakukan secara taat asas dan konsisten (fuad hassan dan koentjaraningrat, dalam koentjaraningrat, 1977: 8-23),maka berkembang pengetahuan ilmiah atau ilmu, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan sistemis tentang sesuatu (pasal 1 butir (1) uu nomor 18 tahun 2002).dalam khazanah pengetahuan ilmiah itu, gejala kehidupan atau sesuatu itu dikenal sebagai obyek (material).ia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yang kemudian dikenal sebagai obyek formal. dengan pemilahan obyek tersebut, maka dikenal beberapa disiplin ilmu, kemudian subdisiplin ilmu.dewasa ini dikenal beberapa disiplin ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu alamiah, dalam rumpun ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu perilaku manusia, dan dalam 82 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 rumpun ilmu-ilmu budaya (humaniora). pertumbuhan dan perkembangan berbagai disiplin ilmu itu berbarengan dengan pengembangan unsur-unsur pengetahuan ilmiah, yaitu unsur substansi (pemilahan obyek dari sesuatu atau kehidupan), unsur informasi, dan unsur cara memperoleh, menyusun dan merumuskan informasi tentang substansi, yang kemudian dapat disebut sebagai unsur metodologi masing-masing disiplin ilmu itu. dengan perkataan lain, masingmasing ilmu itu hanya dapat berkembang manakala paralel dengan pengembangan ketiga unsur itu. sebaliknya, apabila pengembangannya hanya dicurahkan pada salah unsur, maka akan mengalami kemacetan dan kemandegan. ilmu hanya akan menjadi benda pusaka yang pantas dilestarikan, tetapi tidak memiliki dayaguna untuk memahami dan menjelaskan kehidupan yang semakin rumit. demikian pula, tak berdaya untuk menunjang kehidupan makhluk allah. klasifikasi berbagai disiplin dan subdisiplin ilmu itu ke dalam tiga rumpun ilmu didasarkan pada pemilahan sasaran pengkajian masing-masing, yakni subject matter (obyek material dan formal).sasaran pengkajian ilmu-ilmu alamiah ialah gejala-gejala alamiah.sasaran pengkajian ilmu-ilmu sosial ialah gejala-gejala perilaku manusia.dan sasaran pengkajian ilmu-ilmu budaya ialah gejala-gejala budaya, yakni aspek ruhaniah dan aspek normatif dalam kehidupan manusia, yang mencakup keyakinan, nilai, dan kaidah yang dijadikan patokan dan ekspresi dalam kehidupan manusia. seluruh gejala yang dijadikan sasaran pengkajian dari berbagai disiplin ilmu itu adalah gejala kehidupan, di antaranya gejala kehidupan manusia.dengan perkataan lain, sasaran pengkajian tersebut ialah keseluruhan ciptaan allah swt., antara lain, dapat dipahami dari ayat-ayat al-qur’an (ayat qauliyah).secara umum, seluruh gejala tersebut dapat dipandang sebagai wujud aktual dari berbagai hukum (keteraturan) (wuisman, 1996: 186) dalam suatu kesatuan hukum allah (tawhīd ’l-lāh) yakni hukum tuhan yang maha pencipta dan yang maha pengatur. demikian pula, dalam ilmu-ilmu sosial mencakup berbagai ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk ilmu hukum, yang dewasa ini, berada di antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya.koentjaraningrat (dalam ismid hadad dan rusdi mochtar, 1977: 66-67), misalnya, memilah ilmu-ilmu sosial menjadi dua pilahan, yakni ilmu dasar dan ilmu terapan.ilmu dasar terdiri atas ilmu sejarah, geografi, linguistik, antropologi, sosiologi, dan psikologi.sedangkan ilmu terapan terdiri atas ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, ilmu hubungan internasional, ilmu hukum (untuk profesi hukum), dan demografi. sementara itu, ilmu dakwah dikelompokkan ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial didasarkan kepada pandangan bahwa yang menjadi obyek ilmu itu adalah kegiatan penyebarluasan agama islam dalam kehidupan masyarakat, individual dan kolektif.ia dapat dirumuskan sebagai: apa diserukan atau disebarkan oleh siapa, kepada siapa, dengan cara bagaimana, melalui mediaapa, dan untuk apa. selaras dengan hal itu, amrullah ahmad (1995: 4) menyatakan bahwa ilmu dakwah merupakan ilmu sosial (ilmu kemasyarakatan islam), dengan obyek formal gejala dan kegiatan dakwah islam. selanjutnya, ia membagi tiga disiplin utama, yakni disiplin ilmu tabligh (komunikasi dan penyiaran islam; serta bimbingan dan penyuluhan islam); disiplin ilmu pengembangan masyarakat islam; dan disiplin ilmu manajemen dakwah. berdasarkan analisa yang ada dapatlah ditarik kesimpulan bahwa rumpun keilmuan jurusan komunikasi dan penyiaran islam adalah pengkajian disiplin ilmu komunikasi dengan bidang kajiannya broadcasting dan jurnalistik serta lainnya. sedangkan penyiaran islam sebagai bidang kajian ilmu dakwah yang menjadi core values dengan perspektif islamnya. hal ini menjadi selaras dengan visi jurusan komunikasi dan penyiaran islam yaitu terdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran islam yang berparadigma islam. setelah pada bagian sebelumnya inti keilmuan dapat dijawab dengan baik maka penghiliran melalui penyusunan kuriku83 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam lum dapat dilakukan. kurikulum hendaknya tidak dipahami sebagai penyusunan mata kuliah saja tetapi juga merupakan ekspresi dari visi pembelajaran yang dirumuskan untuk menjawab tantangan riil di masyarakat. pertanyaan sederhana, apa yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan? hendaknya dapat dipilih sebagai central statement yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran yang memiliki target tertentu. rumusan visi lima tahunan akan membuat sebuah proses pembelajaran memiliki relevansi nyata dalam kehidupan masyarakat. untuk mencapai visi yang dideklarasikan, selanjutnya bisa dipetakan dua dorongan, baik yang bersifat keilmuan, maupun yang bersifat keahlian (tuntutan pasar). kompetensi keilmuan dikembangkan oleh jurusan dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan mutakhir dalam bidang keilmuan. melalui kompetensi keilmuan inilah tanggungjawab pengembangan teori dan metodologi dalam mendorong pengembangan keilmuan dirumuskan. jurusan dapat mendesain kurikulumnya sedemikian rupa sehingga penguasaan mahasiswa pada ranah keilmuan dapat diwujudkan. dalam kaitan ini, prodi meletakkan dasar-dasar kompetensi keilmuannya sesuai dengan nilai perjuangan yang telah ditegaskan. sedangkan kompetensi keahlian adalah kompetensi untuk trampil dalam praktek di dunia kerja di pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pasar kerja (market demands) dengan memodali lulusan dalam penguasaan skill (ketrampilan) termutakhir yang ada di lapangan kerja. kompetensi keahlian dikembangkan oleh prodi dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan mutakhir sesuai dengan perkembangan profesi dan keahlian. dalam penyusunannya prodi berkomunikasi secara aktif dengan board of professionals yang dapat memberikan masukan-masukan terkait perkembangan di ranah praktis (hermin indah wahyuni, 2013: 5). melalui kompetensi keahlian inilah diharapkan ruang pengembangan keahlian dapat terwadahi. dalam mendesain kompetensi keahlian ini prodi mendesain kurikulumnya dengan membawa unsur dunia kerja ke bidang pendidikan akademik, lalu menerjemahkannya menjadi instrumentasi belajar. melalui desain ini, mahasiswa diberikan keleluasaan mengeksplorasi keahlian teknis-praktis melalui kurikulum intra-, ko-, dan ekstra-kurikuler. selanjutnya kurikulum dapat dikategorikan dalam tiga bentuknya dimana bisa bersifat intra kurrikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler. proses pembelajaran intra kurikuler merupakan pembelajaran normal yang biasa dilakukan. ko-kurikuler merupakan bentuk pembelajaran yang tidak harus di kelas namun disinergikan dalam muatan inti kurikulum. misalnya mahasiswa jurusan kpi yang dapat menunjukkan kemampuan berbahasa asing dengan standar yang baik dapat diapresiasi. demikian pula mereka yang mampu menunjukkan capaian prestasi yang relevan bisa dihargai. mahasiswa saat ini memiliki banyak kesempatan untuk berkiprah di luar kampus, bagi mereka yang bisa memanfaatkannya dapat diapresiasi jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. selanjutnya ekstra-kurikuler bagi mahasiswa jurusan kpi dapat dibuatkan unit-unit kegiatan yang memiliki relevansi dengan domain kajian dalam perkuliahan. rangkaian logika kurikulum dapat digambarkan dalam segitiga di bawah ini: gambar 1. argumen kurikulum (buku kurikulum fisipol ugm 2011-2016) demikianlah karena ilmu komunikasi merupakan ilmu yang sangat khas, dengan dua karakter dimensi antara seni dan ilmu, maka sangat dituntut kekreatifitasan para pengelola untuk dapat memadukan komposisi yang tepat dalam pengajarannya.ilmu 84 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 ini membutuhkan pengayaan secara teori tetapi sekaligus memiliki aspek praktis dan ketrampilan yang kental. dari pengalaman yang ada, pertanyaan penting yang muncul adalah jumlah satuan kredit semester dalam pengajaran. di beberapa perguruan tinggi masih menyelenggarakan pendidikan ilmu komunikasi dengan beban total 144 sks. saat itulah para assessor mempertanyakan jumlah sks ini yang menurut mereka sangat ambisius dan cenderung generalis sehingga menjadikan kajian kurang tajam. hingga saat ini sedang dipikirkan bagaimana meresponnya. terlihat ilmu komunikasi di indonesia memiliki rata-rata jumlah sks sebanyak 144 sks atau bahkan lebih. isu ini mungkin juga perlu untuk mendapat sentuhan penajaman sehingga dengan perombakan kurikulum akan dapat menghasilkan expected learning outcomes (elo) yang semakin baik. pada akhirnya dengan upaya untuk terus mempertajam fokus kajian, maka jurusan komunikasi dan penyiaran islam (kpi) fakultas dakwah dan komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta akan mampu melahirkan lulusan yang memiliki keilmuan dan ketrampilan yang relevan sebagai ahli-ahli di bidang komunikasi dan penyiaran dengan basis perspektif keislaman. perlu keberanian untuk menentukan karakter diri dengan mengambil informasi yang spesifik dari lingkungan, tidak ada supertheory yang dapat menawarkan solusi tunggal. pada tahap ini evolusi sistem internal dengan melihat tuntutan lingkungan yang berubah akan melahirkan serangkaian perubahan baik dari penguatan substansi ataupun desain institusional penyelenggaraan jurusan kpi. diharapkan struktur yang lahir sebagai adaptasi terhadap problem spesifik lingkungan di indonesia akan mampu menyelesaikan problem-problem yang juga bersifat spesifik di indonesia. simpulan berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam, maka kiranya dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut. secara jelas dapat disimpulkan bahwa epistemologi keilmuan jurusan komunikasi dan penyiaran islam adalah pengkajian disiplin ilmu komunikasi dengan bidang kajiannya broadcasting dan jurnalistik serta lainnya. sedangkan penyiaran islam sebagai bidang kajian ilmu dakwah yang menjadi core values dengan perspektif islamnya. hal ini menjadi selaras dengan visi jurusan komunikasi dan penyiaran islam yaitu terde-erdepan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran islam yang berparadigma islam. 85 mohammad zamroni, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran islam daftar pustaka abdullah, m. amin. 2010. islamic studies di perguruan tinggi: paradigma integratif-interkonektif, cet ii.yogyakarta: pustaka pelajar. amrullah ahmad. 1995. “materi dan metode penyajian disiplin dakwah islam dalam kurikulum iain 1995”. makalah disampaikan dalam orientasi kurikulum nasional iain dan topik intinya, pada tanggal 18 mei 1995, di jakarta. a. muis. 2001. komunikasi islam. bandung: remaja rosdakarya. andy dermawan, dkk (ed).2002. metodologi ilmu dakwah. yogyakarta: lesfi, 2002. blazely, lloyd d. et.all.1997. science study. jakarta: the japan grant foundation. benton, ted dan craib, ian. 2001. philosophy of social science, the philosopohical foundations of social thought.new york: palgrave. craig, robert t, muller, heidi l. 2007.theorizing communication. reading across traditions.usa: sage publications. fuad hassan dan koentjaraningrat. 1977. “beberapa azas metodologi ilmiah”, dalam koentjaraningrat (redaksi), metodemetode penelitian masyarakat, cetakan kedua, jakarta: gramedia. gerad radnitzky. 1970. contemporar school of metascience. swedia: berlingska broktryckercit. hermin indah wahyuni. 2013. epistemologi komunikasi dan penyiaran islam, disampaikan dalam seminar nasional dan forkopis se-indonesia, yogyakarta: university hotel uin, 8-10 oktober. jalaluddin rakhmat. 1999. islam alternatif: ceramah-ceramah di kampus, bandung: mizan. koentjaraningrat.1977. “kemurnian ilmu pengetahuan dan tanggung jawab terhadap masyarakat”, dalam ismid hadad dan rusdi mochtar (redaksi), etika ilmu pengetahuan & peningkatan mutu kesarjanaan. jakarta: himpunan indonesia untuk pengembangan ilmuilmu sosial. sayyid al-islam ayatullah al-`uzma as-sayyid muhammad baqir ash-shadr. 1995. falsafatuna (terj.) m. nur mufid bin ali. bandung: mizan. syukur kholil, 2004. “komunikasi dalam perspektif islam”, dalam hasan asari & amroeni drajat (ed.) antologi kajian islam. bandung: cita pustaka media. sudarsono. 2001. ilmu filsafat: suatu pengantar. jakarta: rineka cipta. salmadanis.2006. “menggagas kembali eksistensi ilmu dakwah”,dalam jurnal komunikasi dan pemikiran islam. vol. 4 no. 1 april. west, richard & lynn h. turner. 2010. introducing communication theory: analysis and application. boston: mcgrawhill. sumber lain: buku kurikulum fisipol ugm 2011-2016 profil jurusan komunikasi dan penyiaran islam (kpi) 2011 uinsuka, profil universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta., yogyakarta: 2006 86 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 19 membentuk pribadi mulia melalui pendidikan nilai: studi di sd muhammadiyah bodon yogyakarta oleh: sudrajat pendidikan sejarah fise uny abstract spread corruption, collution and nepotism and increase of drugs, criminality etc. on the other hand was one of moral collapse in our nation. this phenomena was standpoint from morality mozaik from our generation and must be solved to make our nations better. the eduation is one of the most useful to revamp our generation, and values education must be implemented in schools. this research used of qualitative method to thoroughly find fact and phenomena which the researcher himself as the instrument. the researcher used in-depth interview, participatory observation, and documentation to collect the data. the validity data is acquired by triangulation, the longer observation, negative case analysis, and references to check and recheck. the researcher used interactive data analysis method by miles and huberman to analyze the data which includes: data reduction, data display and conclusion. the result shows that the headmaster, teacher, and staff of muhammadiyah bodon of elementary school have significant role in the implementation of values education. as a manager, the headmaster planed, organized and evaluated the program. the teachers took the role of values educator, model to values teaching, supervisor and evaluator to values education program. the values education programs in muhammadiyah bodon elementary school was implemented by comprehensive models that was integrated in learning, extracurricular, and particular events. the values developed in that school were the values of religion, clean and beauty, discipline, politeness, and honesty. the impacts of values education on the performance of students of muhammadiyah bodon elementary school was significant. this can be seen from their achievements in school cleaning competitions, religion competitions, “batik” contest, javanese speech contest etc. the factors that encouraged the implementations of values education were: good capability of human resources, school facilities, some programs which were in line with values education, and the active role of the school elements. the factors that discouraged values education program were: few of teachers who did not appreciate to values education programs, parents who did not care with affective education to their children, and the environment did not care with the implementation of values education in muhammadiyah bodon elementary school. key words: values, education, muhammadiyah membentuk pribadi mulia 20 a. latar belakang dalam beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi kecenderungan baru di mana kesadaran akan nilai mulai tumbuh kembali. kecenderungan ini terjadi secara global dan dapat digambarkan sebagai suatu titik balik dalam perkembangan peradaban manusia. orang mulai berbicara tentang nilai, bahkan untuk bidang yang dianggap bebas nilai sekalipun seperti sains dan teknologi. titik balik berikutnya yang menempatkan isu-isu tentang nilai sebagai fokus perhatian adalah semakin populernya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. di indonesia mulai berkembang pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan aspek keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa. bersamaan dengan itu sekolah-sekolah berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran nilai, moral, dan keagamaan bagi peserta didiknya. pengembangan nilai, moral, dan keagamaan semakin disadari sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak mengingat kecerdasan kognitif saja tidak menjamin keberhasilan seseorang dalam kehidupan. oleh karena itu, membangun keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara berkesinambungan merupakan nilai pendidikan yang paling tinggi. dalam pandangan zamroni (2000: 81-82) pendidikan merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupaanya yakni pandangan hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup. pendidikan merupakan pembudayaan atau “enculturation” yaitu suatu proses untuk mentasbihkan seseorang agar mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. pendidikan nilai diharapkan semakin memperdalam pemahaman siswa tentang nilai-nilai moral, etika, dan budaya sehingga akan membuat mereka mampu mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. oleh karena itu sudah selayaknya apabila pendidikan nilai ditempatkan sebagai salah satu sarana pembudayaan dan pemanusiaan yang bermuara pada pembentukan sosok pribadi yang memiliki kemampuan intelektual dan moral yang seimbang sehingga terbentuklah masyarakat yang semakin manusiawi (doni koesoema, 2007: 116). marginalisasi aspek penilaian afektif baik oleh sekolah maupun masyarakat secara umum merupakan keprihatinan bersama. para guru dan praktisi pendidikan masih beranggapan bahwa keberhasilan pendidikan diukur dari aspek kognitif saja, sebuah proses yang lebih menekankan pada hasil pendidikan serta pengabaian terhadap proses pendidikan itu sendiri. lebih parah lagi, mata pelajaran yang menuntut penilaian afektif seperti pendidikan informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 21 agama dan pendidikan kewarganegaraan (pkn) juga mengukur keberhasilan pembelajaran dalam ranah kognitif (yani maryani, 2010). kegagalan yang paling fatal adalah ketika produk didik tidak lagi memiliki kepekaan nurani yang didasarkan pada moralitas (sense of humanity). padahal substansi pendidikan adalah memanusiakan manusia, menempatkan kemanusiaan pada derajat tertinggi dengan memaksimalkan karya dan karsa (zaim elmubarok, 2008: 29). ketika pendidikan tidak peduli dengan kemanusiaan, secara faktual produk pendidikan berada pada titik yang sangat kritis. kasus merebaknya video mesum oleh pelajar, perkelahian antar pelajar, mahasiswa, merupakan contoh kegagalan dunia pendidikan. refleksi perjalanan pendidikan kita hingga saat ini terkesan melebihkan unsur keilmuan secara duniawi dan melemahkan kadar spiritual sebagai pembentuk nilai atau moral dalam kepribadian para generasi muda. seorang siswa dianggap berprestasi dan mendapat predikat pelajar teladan berdasarkan kepada nilai yang bagus mata pelajaran tertentu. moralitas kemudian menjadi terabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang usang. generasi bangsa menjadi pribadi yang meletakkan segala sesuatu tanpa berlandaskan nilai moral dan etika sosial kesantunan (dimas bagus wiranata kusuma, 2010). apabila dibiarkan terus berlanjut, niscaya generasi muda akan hidup dalam budaya hedonistis yang hampa akan nilai-nilai luhur yang melekat dalam diri bangsa. tujuan pendidikan yang sejatinya adalah dalam rangka membentuk manusia seutuhnya berubah menjadi sekadar ladang bisnis dan industri yang melihat peserta didik dan wali murid sebagai konsumen pasar yang menjadi objek bagi barang produksinya. hubungan guru dan murid menjadi hubungan antara pedagang dan pembeli, sebuah hubungan yang kering, gersang, takbermakna, suatu hubungan yang mendasarkan pada untung-rugi (shobahussurur, 2010). kecenderungan orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah, pertengkaran di dalam rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pendidikan. terlebih lagi berkembangnya anggapan bahwa hanya sekolahlah yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak, sehingga orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. anggapan tersebut tentu saja keliru, sebab pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga bersifat asasi. karena itulah orang tua merupakan pendidik pertama, utama, dan kodrati, dialah yang memberikan pengaruh dan warna kepribadian seorang anak (hasbullah, 1999: 21). melemahnya fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan menimbulkan kehampaan moral dalam perkembangan moral anak sehingga terjadi kelainan perilaku dalam bentuk kenakalan misalnya: perkelahian, penyalahggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, dan lain-lain. untuk itu membentuk pribadi mulia 22 diperlukan perubahan paradigma dalam proses pendidikan di mana diperlukan kerjasama yang sinergis antara sekolah, keluarga dan masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh epstein (fullan, 1997: 255) sebagai berikut: the way school care about children is reflected in the way schools are about the children in families. if educators view children simply as students, they are likely to see the family as separate from the school. that is, the family expected to do its job and leave the education of children to school. if educator view students as children they are likely to see both the family and the community as partners with the school in children education and development. partners recognize their shared interest in and responsibilities for children and they work together to create better programs and opportunities for students. doni koesoema (2007: 118) menggarisbawahi pentingnya jalinan relasional antar individu di dalam dunia pendidikan itu sendiri dengan lembaga lain seperti keluarga dan masyarakat. jalinan ini sangat mempengaruhi proses pendidikan bagi anak sebab setelah sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat merupakan tempat di mana anak tinggal dan melakukan aktivitas sosial. oleh karenanya hubungan yang sinergis di antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus dibangun secara konstruktif. pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dengan otonomisasi atau pembebasan serta pembentukan pola berpikir kritis sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga masyarakat. hal ini sangat urgen mengingat otonomisasi dan pembentukan pola berfikir kritis merupakan salah satu pilar civil society yang didambakan bersama. berkaitan dengan hal tersebut, winch (2006: 6) menulis: if education is largely concerned with the preparation of young for adult life then it is natural to suppose that it will be largely, but by no means exclusively, concerned with the development of autonomy, if the exercise of autonomy is a central feature of a worthwhile life for an adult in that society. it is natural to suppose that autonomy is something that we need to prepare for. upaya peningkatan moralitas bangsa melalui pendidikan sewajarnya dimulai sejak dini, yaitu pada masa anak-anak. pada saat itu, anak membutuhkan bimbingan, arahan, nasihat, serta teladan dari orang tuanya, terutama dalam mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan sehari-hari. bersamaan dengan itu pula, masyarakat luas diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif untuk mendukung upaya tersebut, agar benihbenih moralitas positif peserta tumbuh subur. itulah yang sangat diharapkan informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 23 agar benih yang ada di dalam jiwa peserta didik dapat tumbuh subur sesuai dengan iklim yang ada di sekitarnya (sembiring, 2010). sd muhammadiyah bodon yang terletak di desa jagalan kecamatan banguntapan kabupaten bantul propinsi daerah istimewa yogyakarta mempunyai kiprah dan peran yang penting untuk meningkatkan moralitas ke arah yang lebih baik. dalam kaitan tersebut, maka sd muhammadiyah bodon melaksanakan penanaman nilai-nilai ke-islaman serta nilai-nilai lainnya dalam semua kegiatan pendidikan. nilai-nilai tersebut sangat urgent untuk diintroduksikan kepada peserta didik dengan harapan generasi muda indonesia ke depan akan lebih baik kualitas moralnya. hal ini juga perlu mendapatkan apresiasi sehingga usaha dan peran semua pihak dalam upaya peningkatan moralitas bangsa mendapatkan dukungan spiritual hingga dapat berhasil dengan baik. b. kajian pustaka nilai berasal dari bahasa inggris yaitu value yang diturunkan dari kata dalam bahasa latin (valere) atau bahasa perancis kuno (valois) yang secara etimologis artinya berguna, mampu berdaya (bertens, 2007: ). nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik atau buruk tentang suatu hal, sedangkan arti denotatifnya antara lain dimaknai sebagai harga. barry (1985: 4) mengatakan bahwa nilai merupakan suatu penilaian tentang harga. sementara itu salbot & fleskova (2010: 228) menyatakan bahwa nilai dipandang sebagai suatu substruktur dari kepribadian yang mempengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan orang secara signifikan, membentuk karakteristik dan persepsi seseorang tentang dunia luar: orang, benda, fenomena dan peristiwa. nilai merupakan bagian dari orang yang dihubungkan dengan struktur kognitif dari kepribadian, ia merupakan faktor yang berkaitan dengan proses pemahaman, tetapi ia juga dihubungkan dengan emosi. sementara itu, erdem (yildirim, 2009: 166) menulis bahwa “… values are ethical rules, basic beliefs, and standars explaining the rights and wrongs that guide behavior; they are life-related attitudes that shape the decisionmaking process and help to make an accurate assessment of beliefs”. nilai melekat dalam karakter seseorang dan tumbuh dalam lingkungan budaya tertentu yang mengarahkan sikap, pola pikir, maupun tingkah laku seseorang. sementara itu, hill (stephenson, 1998: 3) menyatakan when people speak of values they are usually referring to those beliefs held by individuals to which they attach special priority or worth, and by which they tend to order their lives. a value is, therefore, more than a belief; but it is also more than a feeling. membentuk pribadi mulia 24 seseorang yang hidup tanpa nilai merupakan kehidupan yang tidak memiliki orientasi. ia tidak mempunyai alasan yang memaksa untuk mengejar sesuatu kecuali sesuatu untuk memperoleh sense of direction atau nilai dalam hidup (copp, 1995: 180). nilai memberikan frame of reference kepada seseorang untuk berfikir, bersikap, dan bertindak. ia lahir dari penyikapan dan penilaian atas atas sesuatu hal yang faktual. sementara itu, gordon allport (rohmat mulyana, 2004: 9) menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat orang bertindak atas dasar pilihannya. nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut dengan keyakinan yang merupakan tempat tertinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. oleh karena itu keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya. sementara itu, hans jonas (bertens, 2007: 139), menyatakan nilai adalah the addresses of a yes, sesuatu yang ditujukan dengan ya kita. nilai merupakan sesuatu yang kita iyakan atau kita aminkan. nilai selalu mempunyai konotasi positif, sebaliknya sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit atau kematian adalah lawan dari nilai, yaitu non-nilai atau disvalue. bertens (2007: 141) menyebutkan tentang ciri-ciri nilai yaitu: pertama nilai berkaitan dengan subjek karena tanpa adanya subjek yang menilai, maka nilai tidak akan ada. kedua nilai tampil dalam konteks praktis di mana subjek ingin membuat sesuatu, dan ketiga nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. kata moral berasal dari bahasa latin yaitu mos (jamak: mores) yang berarti juga: kebiasaan, adat. secara etimologis kata moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (bertens, 2007: 7). dalam pengertian tersebut moral merupakan sistem tingkah laku yang dijustifikasi oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. oleh karenanya moral merupakan standar tingkah laku yang dianggap baik, benar, dan adiluhung menurut kebudayaan masyarakat tertentu. sementara itu bary (1985: 5) berpendapat … so when we use the word moral, we refer to an action or person insofar as either is considered right or good. when we use the word immoral, we refer to an action or person insofar as either one considered wrong or bad. jadi terminologi moral merujuk pada tindakan atau seseorang sepanjang dianggap baik atau benar, sedangkan kata immoral merujuk pada tindakan atau seseorang sepanjang ia dianggap salah atau jelek. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 25 kata lain yang memiliki kesamaan makna dengan nilai dan moral adalah etika. etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan (bertens: 2007: 4). sementara itu taylor (1969: 8) mengemukakan bahwa moral merupakan perwujudan dari seperangkat standar dan aturan sosial yang membimbing manusia untuk berbuat di dalam suatu kebudayaan. lebih jauh taylor menyatakan: … morality is a set of social rules and standars that guide the conduct of people in culture. it is one aspect of a culture’s whole way of life, and has a special importance to every one who has been brought up within the frame work of that way of life. when morality is understood in this way we can see that it can be investigated on two different levels that of the individual and that of society. jadi menurut taylor, moralitas merupakan seperangkat aturan dan standar sosial yang memandu tindakan seseorang di dalam kebudayaannya. moralitas merupakan salah satu aspek dari sebuah kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup dan sangat penting bagi semua orang yang ingin dianggap sopan. ketika moralitas dipahami dengan cara ini, kita dapat memandang perbedaan orang di dalam masyarakat tersebut. c. nilai-nilai yang ditanamkan 1. nilai-nilai keagamaan nilai-nilai keagamaan yang dikembangkan oleh sd muhammadiyah bodon dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin yaitu kegiatan sholat berjama’ah, taddarus al qur’an, hafalan do’a sehari-hari, hafalan surat-surat pendek (hdsp). hal ini ditujukan untuk membentuk jiwa seorang muslim yang tawadhu’ serta membiasakan diri melaksanakan perintah agama secara permanen. di samping itu sekolah juga membiasakan siswa untuk bersikap, berbuat, dan melakukan kebiasaan yang dicontohkan oleh rasulullah saw. karena rasulullah saw. merupakan tauladan yang harus ditiru oleh semua umatnya. bagi sd muhammadiyah bodon, akhlah rasulullah saw diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan seharihari khususnya ketika berada di sekolah. beberapa akhlak yang berusaha diaktualisasikan dalam kehidupan di sekolah antara lain: 1) berjabat tangan dan mengucapkan salam yaitu assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh apabila bertemu dengan orang lain: guru, teman atau orang lain yang dikenal. membentuk pribadi mulia 26 2) mendahulukan kaki kanan apabila memasuki ruangan (kelas, guru, masjid) dan lain-lain, serta mendahulukan kaki kiri bila masuk ke kamar mandi. 3) selalu memulai dengan berdoa bila akan mengerjakan sesuatu. 4) duduk dan menggunakan tangan kanan apabila sedang makan. 5) selalu mengerjakan ibadah sholat baik sholat dhuha pada waktu istirahat maupun sholat dhuhur ketika hendak pulan sekolah. 6) membaca al qur’an setiap hari (sebelum jam 07.00 wib), dan lainlain. dengan mengaktualisasikan hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan apabila kultur islami sangat kental di dalam lingkungan sekolah. lebih jauh lagi sd muhammadiyah bodon juga mewajibkan setiap orang yang memasuki lingkungan sekolah untuk berpakaian islami, khususnya bagi wanita untuk mengenakan jilbab. anjuran tersebut dituliskan dalam spanduk yang ditempelkan di depan sekolah sehingga diharapkan warga sekolah dan masyarakat dapat mengindahkannya. 1. nilai kebersihan dan keindahan kebersihan dan keindahan merupakan aspek yang sangat penting sebab lingkungan sekolah yang bersih dan indah akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan semua warga sekolah. salah satu syarat utama dari keindahan adalah kebersihan dan kerapihan. sd muhammadiyah bodon mempunyai program untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat (clean and healthy school) yang implementasinya sering disingkat dengan aksi semutlis (sepuluh menit untuk lingkungan sekolah) yaitu kegiatan kelas membersihkan dan merapikan lingkungan sekolah pada pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. (wawancara dengan st). kegiatan semutlis dilakukan secara bergiliran dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan tugas pokok membersihkan lingkungan sekolah dan menyiram tanaman yang terlihat kering. program lainnya adalah piket siswa dengan jadwal yang telah diatur oleh guru kelas masing-masing. petugas piket biasanya datang lebih awal yaitu pada kira-kira pukul 06. 20 wib untuk membersihkan kelas masing-masing serta merapikan lingkungan di sekitar kelas. area yang dikerjakan oleh siswa meliputi kelas, halaman, dan taman sekolah. dengan dipandu oleh guru kelas masing-masing siswa yang bertugas sebagai piket menyapu kelas dan halaman serta merapikan tanaman. dengan kegiatan tersebut maka sd muhammadiyah bodon selalu terlihat bersih, rapi, dan indah. untuk membuktikan keterangan kepala sekolah peneliti melakukan observasi di beberapa kelas dan lingkungan sekolah yang memang selalu kelihatan bersih, rapi dan indah. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 27 hal ini yang dilakukan oleh sekolah adalah membiasakan siswa untuk berperilaku bersih dan rapi misalnya: 1) membuang sampah pada tempat sampah, 2) mengembalikan alat yang dipakai ke tempat semula, 3) langsung memungut sampah apabila menemukan, dan lain-lain. kegiatan-kegiatan tersebut dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan sehingga mempunyai kontribusi yang sangat positif bagi upaya pembentukan lingkungan sekolah yang bersih, rapi dan indah. 2. nilai kedisiplinan kedispilinan merupakan nilai yang amat penting karena ia dapat membantu kesuksesan seseorang. sejak dini nilai kedisplinan ditekankan oleh sd muhammadiyah bodon dengan mengacu pada hal-hal yang kecil misalnya tidak boleh terlambat datang di sekolah, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan pr, lengkap dalam berpakaian, dan lain-lain. bagi sd muhammadiyah bodon kedisplinan mutlak harus ditegakkan, karena kedisplinan merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. di samping itu displin merupakan salah satu tuntunan dalam islam. oleh karenanya bagi warga sekolah kedisplinan merupakan nafas dalam kehidupan sehari-hari mulai pagi hari hingga siang hari. dalam hal ini guru harus memberikan contoh yang baik dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah sehingga guru datang di sekolah lebih awal dibandingkan siswa. bagi guru sd muhamadiyah bodon datang ke sekolah pada jam 06. 20 wib bukanlah pekerjaan yang berat karena dilakukan dengan jiwa ibadah yang penuh dengan keikhlasan. sedangkan siswa datang ke sekolah pada jam 06. 30 wib dan paling lambat 06.45 wib. hal ini sebenarnya sesuai dengan ajaran islam yang menganjurkan umatnya untuk beraktivitas sejak pagi hari. 3. nilai kesopanan nilai kesopanan yang dikembangkan oleh sd muhammadiyah bodon mengacu kepada ajaran islam dan budaya lokal, khususnya budaya jawa yang selalu menempatkan unggah-ungguh sebagai sentral dalam membangun pola hubungan dan komunikasi antar sesama manusia. nilai kesopanan ditekankan pada sikap seseorang dalam berbicara, bersikap, dan berbuat sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing. seorang siswa harus berbicara dan bersikap sopan kepada guru karena guru merupakan orang yang lebih tua dan sebagai pengganti orang tua di sekolah. nilai kesopanan terlihat dengan nyata ketika proses belajar mengajar berlangsung di kelas. contoh: ketika seorang siswa akan keluar kelas untuk suatu keperluan maka ia harus meminta izin dari guru yang sedang mengajar. 4. nilai kejujuran membentuk pribadi mulia 28 kejujuran merupakan sebuah barang langka yang sangat sulit untuk ditemukan di belantara kehidupan kita sekarang ini. ia menjadi lenyap seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. merebaknya korupsi, mark up proyek, perselingkuhan, dan lain-lain merupakan klimaks dari ketiadaan kejujuran di dalam diri individu. menyadari akan hal ini maka sd muhammadiyah bodon menjadikan kejujuran sebagai sentral dalam pendidikan nilai. bagi warga sd muhammadiyah bodon kejujuran harus menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari baik di kalangan guru, siswa, maupun karyawan. dengan aroma kejujuran yang kental maka dimungkinkan adanya modal sosial (social capital) yang kuat di dalam masyarakat. beberapa nilai kejujuran yang tampak dalam proses pembelajaran antara lain: 1) kejujuran dalam mengerjakan soal ujian 2) kejujuran untuk mengakui kesalahan misalnya terlambat datang di sekolah, tidak membawa perlengkapan tertentu. dalam hal ini siswa diminta untuk menulis sendiri di buku afektif. 3) kejujuran dalam jual beli di kantin. untuk menunjang hal ini sd muhammadiyah bodon telah mengintrodusir kantin kejujuran dimana siswa mengambil sendiri barang keperluannya dan membayar sendiri. kantin kejujuran yang dikembangkan oleh sd muhammadiyah bodon menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari untuk siswa dan guru seperti: makanan ringan, keperluan sekolah seperti: buku tulis, pensil, rautan, penghapus, dan lain-lain. kantin kejujuran didirikan pada tahun 2008 dan sampai sekarang masih tetap eksis mengawal tindak kejujuran siswa-siswi sd muhammadiyah bodon. kantin ini tidak ditunggu oleh seorang guru atau petugas, tetapi ada seorang pengurus yang bertugas merapikan barang-barang dagangan dan sekaligus melakukan rekapitulasi jumlah pemasukan yang diperoleh. namun dengan berbagai pertimbangan kantin kejujuran ini hanya diperuntukkan bagi sd muhammadiyah bodon yang berada di unit i yang mencakup kelas v dan vi. beberapa pertimbangan tersebut antara lain: 1) banyaknya jumlah siswa sd muhammadiyah bodon sehingga ditakutkan akan terjadi kesemrawutan di kantin tersebut. 2) siswa kelas i sampai iv dirasa belum memiliki tanggung jawab yang memadai sehingga kurang memahami konsep beli dan bayar sendiri. 3) keterbatasan petugas, barang dagangan, dan tempat sehingga tidak memungkinkan untuk melayani semua siswa sd muhammadiyah bodon. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 29 d. pola penanaman nilai 1. kegiatan prapembelajaran kegiatan prapembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai. seperti sudah diuraikan di depan bahwa siswa sd muhammadiyah bodon datang ke sekolah pada jam 06. 20 wib. pada saat datang ke sekolah siswa berjajar masuk ke kelas masing-masing dengan bersalaman dengan guru dan mengucapkan salam (assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh). untuk selajutnya dari jam 06-20 sampai jam 07.00 wib siswa melakukan kegiatan sebagai berikut: a) taddarus al qur’an b) belajar membaca al qur’an dengan metode iqro c) menghafal surat-surat pendek dalam al qur’an (juz ke-30) d) menghafal doa-doa sehari-hari e) mengerjakan pr bagi yang belum mengerjakan f) melakukan kegiatan piket bagi yang sedang bertugas piket. dari uraian di atas tampak bahwa nuansa islami sangat kental terasa lingkungan sekolah. ketika peneliti melakukan observasi peneliti tidak mendengar suara lain kecuali suara siswa yang sedang taddarus al qur’an dan hafalan surat pendek serta doa harian. untuk kelas iii sampai kelas vi kegiatan taddarus ini dipimpin oleh ketua kelas masing-masing, sedangkan untuk kelas i dan ii kegiatan dipandu oleh guru kelas dibantu guru lain karena mereka masih dalam taraf belajar membaca al qur’an dengan metode iqro’. hafalan doa dan surat-surat pendek kadang-kadang juga digunakan oleh guru sebagai sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah misalnya terlambat datang ke sekolah, tidak lengkap, tidak mengucap salam, dan lain-lain. dalam kegiatan prapembelajaran kadang-kadang guru kelas juga memberikan penanaman akan arti pentingnya nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keberhasilan di dunia dan keselamatan di akhirat. 2. kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran di sd muhammadiyah bodon selalu diawali dengan ucapan salam dari guru. untuk pelajaran pai guru agama akan memulai pelajaran dengan membaca surat al fatihah secara bersama-sama. tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa kegiatan belajar semata-mata hanya mengharap ridho dari allah swt. dengan penanaman konsep yang demikian diharapkan siswa akan melakukan kegiatan belajar dengan jiwa yang ikhlas serta didasari oleh semangat ibadah sehingga motivasi mereka untuk belajar menjadi lebih tinggi. harapan akhirnya adalah mereka akan memiliki prestasi belajar yang membanggakan, baik orang tua, guru, maupun sekolah secara umum. membentuk pribadi mulia 30 guru-guru selain pendidikan agama islam juga selalu mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanamkan pengertian bahwa kebersihan, kejujuran, kepedulian kepada sesama merupakan sikap yang harus dikembangkan oleh siswa karena hal itu merupakan tuntunan islam. kemudian guru melanjutkan materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. dalam menyampaikan materi guru kadang-kadang mengaitkannya dengan nilai-nilai islam dan budaya lokal yang luhur. setelah selesai pembelajaran guru biasanya melakukan refleksi tentang materi yang diajarkannya dan mengaitkannya dengan nilai-nilai islam. untuk memberikan reward kepada siswa yang telah berprestasi baik dalam kognitif maupun afektif, misalnya jujur, menolong teman, dan lain-lain guru akan memberikan satu bintang. namun apabila siswa melakukan pelanggaran, guru mencabut bintang yang telah diperoleh sebelumnya. bintang-bintang ini kemudian akan diakumulasi selama satu bulan sehingga kemudian diketahui siapa siswa yang paling baik afektifnya pada satu bulan terakhir. 3. kegiatan di luar kelas dalam mengimplementasikan pendidikan nilai sd muhammadiyah bodon tidak hanya terpusat pada kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga memperhatikan aspek di luar kelas. aspek luar kelas yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan di halaman sekolah pada waktu istirahat, atau kegiatan olahraga pada saat pelajaran olahraga. pada saat jam istirahat sekolah mewajibkan siswa melakukan shalat dhuha. shalat dhuha dilakukan secara bersama-sama (berjama’ah) yang diawasi oleh guru sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib. guru juga membimbing do’a setelah shalat dhuha bagi siswa kelas i dan ii yang belum hafal. setelah selesai melaksanakan sholat dhuha biasanya siswa bermain di halaman atau makan. pada saat istirahat guru akan mengawasi siswa serta membimbing mereka untuk berperilaku islami, meskipun sedang bermain atau bersosialisasi dengan temannya. guru akan mencatat siswa yang melakukan pelanggaran dan bila perlu memberikan sanksi kepada siswa yang berbuat mengganggu siswa lain atau tidak sesuai dengan tuntunan islam. hal ini penting mengingat perbuatan menyimpang apabila dibiarkan akan ditiru oleh siswa lainnya serta dikhawatirkan akan mengkristal menjadi karakter siswa. dengan demikian hal sekecil apapun akan menjadi perhatian dari semua pamong sekolah baik guru, karyawan bahkan kepala sekolah. 4. kegiatan keagamaan kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap sosial siswa serta sebagai upaya menyebarkan syiar islam bagi masyarakat di sekitar sekolah. kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 31 kegiatan harian maupun kegiatan pada waktu-waktu tertentu. kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) ceramah keagamaan (pembinaan karakter siswa) kegiatan ini berupa inkulkasi nilai-nilai islam dan nilai-nilai budaya luhur ke dalam diri siswa setelah selesai mengerjakan shalat zhuhur. kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 10 menit dimana guru secara bergiliran akan menyampaikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat kepada siswa untuk melaksanakan ibadah serta berperilaku secara islami. latar belakang kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat dhuhur adalah agar setelah sampai di rumah anakanak masih mengingat pesan dan nasihat yang disampaikan oleh guru. harapan sekolah ketika di rumah anak-anak tetap akan berbuat dan berperilaku seperti ketika berada di sekolah. 2) pesantren ramadhan kegiatan pesantren ramadhan dilaksanakan pada akhir bulan ramadhan dan rutin setiap tahun. pada bulan ramadhan jam pembelajaran memang tidak seperti biasanya karena kegiatan pembelajaran hanya dilakukan sampai shalat zhuhur. di samping itu jam pelajaran juga dikurangi dimana 1 jam pelajaran menjadi 25 menit. materi pembelajaran juga lebih banyak disampaikan materi tentang agama khususnya ibadah-ibadah yang disunahkan selama menjalankan ibadah puasa seperti: shalat, membaca al qur’an, dan lain-lain. sekolah juga menghilangkan pelajaran yang bersifat fisik seperti olahraga, hw, upacara, dan pelajaran seni (ktk). pada kegiatan pesantren ramadhan siswa diberikan buku khusus yang berisi kegiatan rumah siswa selama bulan ramadhan seperti kegiatan sholat tarawih, taddarus, shalat wajib, dan lain-lain. kegiatan pesantren ramadhan sendiri dilaksanakan pada akhir bulan ramadhan yaitu pada hari sabtu-minggu sebelum liburan hari raya idul fitri. selama dua hari satu malam siswa kelas v dan vi berada di sekolah untuk dibimbing dan dididik agama. kegiatan yang dilakukan antara lain praktik ibadah, tajwid, taddarus, dongeng nabi, buka puasa bersama, dan makan sahur bersama. mereka juga akan diberi tugas antara lain membuat tulisan tentang kegiatan ramadhan di rumahnya masing-masing. untuk kelas i sampai iv biasanya akan diadakan kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan bergiliran di masjid sekolah. kelas i sampai iv belum diwajibkan mengikuti pesantren kilat dengan berbagai pertimbangan antara lain karena mereka masih terlalu anak-anak sehingga secara psikologis masih sulit berat meninggalkan rumah dan tidur di sekolah. membentuk pribadi mulia 32 3) pembayaran zis (zakat infaq dan sodakoh) kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih dan menumbuhkan jiwa sosial siswa khususnya dalam mengembangkan kepedulian siswa untuk berbagi dengan sesama. untuk itu sekolah secara khusus mengedarkan surat pemberitahuan kepada wali siswa bahwa sekolah siap menampung dan menyalurkan zakat, infak dan sodakoh dari wali siswa. sekolah juga akan membentuk panitia khusus yang bertugas mencatat dan mendistribusikan zis dari wali siswa kepada orang-orang yang berhak menerimanya. khusus kepada siswa sekolah mewajibkan kepada mereka untuk membayarkan zakah fitrahnya di sekolah. dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa memperoleh pengalaman langsung bagaimana tata cara dan hukum zakat, infaq dan shodaqoh tersebut dalam syari’at islam. diharapkan mereka nantinya akan tumbuh menjadi manusia yang dermawan dan senantiasa menunaikan kewajibannya sebagai muslim yaitu membayar zakat. 4) ibadah qurban ibadah qurban dilakukan pada saat hari raya iedul adha pada setiap tahun. kegiatan ini ditujukan untuk memupuk jiwa ibadah siswa serta mempertebal kepedulian seorang muslim kepada saudarasaudaranya yang kurang mampu. untuk melaksanakan qurban sekolah membentuk panitia khusus yang bertugas menghimpun iuran siswa dan sekaligus mendistribusikannya kepada golongan yang tidak mampu khususnya yang berada di sekitar sekolah. biasanya sekolah menyebarkan edaran kepada wali siswa dan meminta mereka untuk menyalurkan hewan qurbannya di sekolah. bagi siswa biasanya diminta untuk mengumpulkan infak selam sebulan guna membeli hewan qurban yang nantinya akan disembelih di sekolah. sementara itu bagi guru yang mampu diminta untuk menyembelih hewan qurbannya di sekolah sehingga kegiatan ini dapat menyemarakkan suasana hari raya idul adha di sekolah tersebut dan menambah syiar islam di sekitar sekolah. 5) kegiatan malam taqorrub kegiatan ini diselenggarakan pada khusus bagi siswa kelas vi yang akan melaksanakan ujian nasional (uasbn). tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa siswa memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin dalam ujian nanti dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada allah swt. dalam kegiatan tersebut biasanya siswa akan diminta untuk bermalam di sekolah kemudian dipandu untuk melakukan penyadaran tingkat tinggi bagaimana kecilnya seorang manusia di informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 33 hadapan allah swt. siswa juga akan dipandu untuk melakukan shalat tahajud bersama-sama untuk memohon kepada allah swt. agar dikabulkan do’anya yaitu lulus dalam uasbn. e. peran guru dalam implementasi pendidikan nilai 1) guru sebagai pengajar nilai sebagai pengajar nilai-nilai islam dan nilai-nilai moral, guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai. untuk kepentingan tersebut sekolah memberikan fasilitas berupa pengajian untuk guru dan karyawan yang dilaksanakan sebulan sekali tiap hari minggu wage. dalam kesempatan tersebut sekolah mengundang ustadz dan pakar-pakar yang berkompeten di bidangnya. selain di sekolah guru juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan atau tempat tinggalnya masing-masing. karena guru sd muhammadiyah bodon merupakan aktivis persyarikatan muhammadiyah maka mereka selalu terlibat dalam kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar seperti kegiatan pengajian, diklat, seminar dan lain-lain. dalam kesempatan tersebut guru dapat menambah wawasan dan sekaligus meningkatkan pengetahuannya. kegiatan lain yang dilakukan oleh guru untuk mendukung perannya sebagai pengajar pendidikan nilai adalah membaca buku-buku ke-islaman. kegiatan ini biasa dilakukan di perpustakaan sekolah atau juga dilakukan di sela-sela jam mengajar. di rumah mereka juga selalu meluangkan waktunya untuk membaca buku. 2) guru sebagai teladan atau sebagai model. dalam pendidikan nilai guru berperan juga sebagai teladan atau model yang bagi siswa-siswanya. kepala sekolah selalu menekankan bahwa guru merupakan selebriti di sekolah sehinggga apa yang diucapkan, dilakukan dan pakaian yang dipakai oleh guru akan selalu menjadi pusat perhatian siswa. oleh karenanya guru sd muhammadiyah bodon dituntut berpakaian dengan rapi dan islami serta siap menjadi model atau teladan. dengan demikian meskipun guru sd muhammadiyah bodon rata-rata masih berusia muda, namun secara psikologis mereka sangat dewasa serta santun dalam bersikap dan bertindak. mereka hafal al qur’an khususnya surat-surat pendek, doa-doa sehari-hari, dan tuntunan islam lainnya. dengan jiwa yang sabar dan ikhlas mereka membimbing siswa-siswanya untuk berbicara, bersikap, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan tuntunan islam. dalam kaitan dengan pemberian teladan ini, peneliti mencatat beberapa hal yang dilakukan oleh guru maupun karyawan sd muhammadiyah bodon yaitu: a) guru memberikan contoh langsung kepada siswa tentang apa yang disampaikannya dalam pembelajaran. dengan pemberian contoh langsung ini siswa secara kongkrit dapat melaksanakan dan meniru membentuk pribadi mulia 34 apa yang dilakukan oleh guru. misalnya ketika bertemu dengan siswa, guru lain, atau tamu sekolah guru menyapa terlebih dahulu dengan mengucapkan salam dan mengajak berjabat tangan. dengan demikian secara otomatis orang yang diajak jabat tangan langsung akan menyambut dengan mengulurkan telapak tangannya serta membalas mengucapkan salam. guru juga secara langsung memberikan contoh bagaimana ketika berada di masjid yaitu dengan duduk dan berdzikir. bahkan ketika peneliti sedang berada di kelas ia guru ikut makan bersama-sama siswa untuk memberikan contoh langsung adab makan kepada siswa. b) guru juga memberikan contoh langsung dalam praktek ibadah. dalam hal ini guru berwudhu bersama-sama dengan siswa, serta menjadi iman dalam kegiatan sholat berjama’ah. guru sd muhammadiyah bodon juga selalu mengerjakan ibadah sholat dhuha karena mereka dituntut untuk memberikan contoh bagaimana sholat dhuha itu dilaksanakan. c) guru memberikan contoh langsung kebiasaan-kebiasaan yang baik dan perlu dikembangkan oleh siswa, misalnya seorang guru yang lewat di halaman sekolah dan melihat ada sampah, secara refleks guru tersebut memungutnya dan membuangnya di tempat sampah. guru juga menyiram tanaman di pot yang kekeringan, membersihkan lantai sekolah yang kotor, dan lain-lain. pemberian contoh langsung ini memberikan dampak psikologis yang amat signifikan bagi siswa karena mereka akan termotivasi untuk mengikuti dan mencontoh tindakan tersebut. guru juga menanamkan pengertian bahwa sikap-sikap tersebut semata-mata ditujukan dalam rangka ibadah untuk menggapai ridho dari allah swt. dengan demikian siswa akan mengikuti dan mencontoh sikap guru dengan hati yang ikhlas tanpa beban dan atas suruhan siapapun. 3) guru sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan nilai. sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan nilai guru sd muhammadiyah bodon harus sudah berada di sekolah pada jam 06. 30 wib. sesampainya di sekolah guru segera mempersiapkan kelas untuk kepentingan prapembelajaran yaitu kegiatan taddarus atau membaca al qur’an. mereka juga harus menyambut kedatangan siswa untuk bersalaman dan mengucapkan salam. sambil bersalaman dengan siswa biasanya guru akan mengecek ucapan salam (assalamu’alaikum), tugas rumah, dan perlengkapan siswa. apabila siswa sudah benar dan lengkap mereka akan dipersilahkan untuk masuk ke kelas masing-masing. namun apabila siswa kekurangan perlengkapan, atau informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 35 terlambat datang ke sekolah, mereka akan mempersilahkan siswa untuk mencatat pelangaran yang dibuat pada hari itu di buku catatan afektif siswa. 4) guru sebagai evaluator dari pendidikan nilai sebagai evaluator guru berperan sebagai hakim yang harus memutuskan apakah seorang siswa harus diberikan sanksi atau harus diapakan. pada umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa rata-rata merupakan pelanggaran ringan misalnya terlambat datang ke sekolah, tidak lengkap pakaiannya, belum mengerjakan pr, curang waktu ujian, usil terhadap temannya, dan lain-lain. untuk kesalahan dan pelanggaran ringan seperti itu bila dilakukan berkali-kali guru akan memberikan sanksi tertentu yang bersifat mendidik, misalnya berdiri di luar kelas untuk menghafal surat-surat al qur’an bagi siswa yang datang terlambat, mengerjakan pr di luar bagi yang belum mengerjakan pr dan lain-lain. untuk pelanggaran berat seperti misalnya mencuri barang milik temannya, berkelahi dengan temannya dan lain-lain maka sekolah akan memberikan sanksi yang agak berat yaitu siswa diberikan skorsing selama satu minggu. dalam waktu satu minggu tersebut anak dilarang masuk sekolah dengan tujuan orang tua dapat membina langsung anaknya di rumah. bagi siswa sanksi skorsing memberikan efek jera yang signifikan karena secara sosial ia dianggap sebagai anak nakal oleh teman-teman di sekolahnya. bagi orang tua sanksi tersebut dapat dijadikan refleksi bagi keberhasilan pendidikan anaknya, merasakan betapa beratnya tugas mendidik anak tersebut. di samping guru, peran kepala sekolah dan karyawan juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan nilai. dengan kapasitasnya, kepala sekolah sd muhammadiyah bodon menjadikan implementasi pendidikan nilai sebagai salah satu visi sekolah. kepala sekolah juga merancang dan mengorganisasikan pendidikan nilai secara seksama. mulai dari menentukan nilai-nilai apa yang hendak ditanamkan, membagi tugas guru dan mengevaluasi implementasi pendidikan nilai. di samping itu karyawan juga mempunyai andil yang besar, karena karyawan berhadapan langsung dengan murid dan wali murid, maka keteladanan dari karyawan akan menumbuhkan iklim yang kondusif dalam sekolah. oleh karenanya semua elemen sekolah mempunyai peran yang penting dalam implementasi pendidikan nilai di sekolah. f. penutup pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia indonesia terutama kualitas sikap, nilai dan moralitasnya. pendidikan nilai yang dilakukan secara komprehensif sebagai-mana dilaksanakan oleh sd muhammadiyah bodon memberikan pencerahan kepada akan harapan membentuk pribadi mulia 36 peningkatan kualitas moral bangsa indonesia. pendidikan nilai secara komprehensif merupakan alternative bagi kita untuk membawa perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. dalam mengimplementasikan pendidikan nilai, sd muhammadiyah bodon menggunakan strategi penanaman nilai komprehensif yaitu melakukan kegiatan penanaman nilai-nilai melalui semua kegiatan pendidikan baik pada prapembelajaran, kegiatan pembelajaran, kegiatan luar kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler. semua komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, wali murid, dan karyawan memegang peranan penting sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. dengan pola pelaksanaan yang demikiran siswa sd muhammadiyah bodon tumbuh menjadi generasi yang islami. pola implementasi pendidikan nilai di sd muhammadiyah bodon dapat dijadikan model bagi pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah lain, khususnya sekolah-sekolah islam. sedangkan bagi sekolah umum, negeri maupun non yang dikelola oleh lembaga swasta non islam dapat memodifikasi pola-pola pelaksanaan pendidikan nilai di sd muhammadiyah bodon untuk disesuaikan dengan visi dan misi lembaganya masing-masing. daftar pustaka ali muhtadi. (2006). penanaman nilai-nilai agama islam dalam pembentukan sikap dan perilaku siswa sekolah dasar islam terpadu luqman alhakim yogyakarta. jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan, 1, 5061. anwar sutoyo. (2009). pemahaman individu: observasi, checklist, kuesioner & sosiometri. semarang: cv widya karya. barry, v. (1985). applying ethics: a text with readings. california: wadworth publishing company. basrowi & suwandi. (2008). memahami penelitian kualitatif. jakarta: penerbit rineka cipta. bertens, k. (2007). etika. jakarta: gramedia. castigliano, d., van deth, jw., wolleb, g. (ed). (2008). the handbook of social capital. oxford: oxford university press. copp, d. (2001). morality, normativity, and society. new york: oxford university press. darmiyati zuchdi. (2008). humanisasi pendidikan: menemukan kembali pendidikan yang manusiawi. jakarta: bumi aksara. denzin, norman k., & lincoln, yvonna s. (eds). (1994). handbook of qualitative research. london: sage publication. department of education, science and training of australian government. (2005). national framework for values education in australian schools. canberra: commonwealth of australia. informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 37 depdiknas. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. dimas bagus wiranata kusuma. (2010). urgensi pendidikan berbasis spiritual. tersedia dalam http://us.suarapembaca.detik.com/read/2010/05/03/094003/ 1349872/471/urgensi-pendidikan-berbasis-spiritual. diunduh pada tanggal 15 juni 2010. doni koesoema a. (2007). pendidikan karakter: strategi mendidik anak di zaman global. jakarta: pt gramedia widiasarana indonesia. _______________. (2009). pendidik karakter di zaman keblinger. jakarta: pt grasindo. driyarkara, n. (1980). driyarkara tentang pendidikan (kumpulan karangan). yogyakarta: kanisius. elliot, stephen n., et all. (2000). educational psychology: effective teaching, effective learning. new york: mc graw hill companies. erikson, e.h. (2010). childhood and society (terjemahan helly prajitno soetjipto). yogyakarta: pustaka pelajar. (buku asli terbit tahun 1953). firdaus m. yunus. (2007). pendidikan berbasis realitas sosial: yb mangunwijayapaulo freire. yogyakarta: logung pustaka. fullan, michael. (ed.). (1997). the challenge of school change: a collection article. illinois: skylight training and publisher inc. hasbullah. (1999). dasar-dasar ilmu pendidikan. jakarta: pt raja grafindo. kaswardi, em. k., ed. (1993). pendidikan nilai memasuki tahun 2000. jakarta: grasindo. kirschenbaum, h. (1995). 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings. boston: allyn and bacon. krathwohl, david r., bloom, benjamin s., & masia bertram b. (1964). taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals handbook ii: affective domain. london: longman group ltd. kurotul aeni & sudaryanto. (2005). proses pendidikan budi pekerti di taman muda majelis ibu pawiyatan tamansiswa yogyakarta, jurnal penelitian dan evaluasi, 7, 23-39. lickona, t. (1991). education for character: how our school can teach respect and responsibility. new york: bantam books. maanen, jv. (ed). (1983), qualitative methodology, london: sage publication. masri singarimbun & sofien effendi. (1983). metode penelitian survey. jakarta: lp3es. mc. nergney, robert f. & herbert, joanne m. (2001). foundations of education: the challenge of professional practice. boston: allyn & bacon. miles, matthew b., & huberman, a. michael. (1984). qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. london: sage publication. http://us.suarapembaca.detik.com/read/2010/05/03/094003/%201349872/471/urgensi-pendidikan-berbasis-spiritual http://us.suarapembaca.detik.com/read/2010/05/03/094003/%201349872/471/urgensi-pendidikan-berbasis-spiritual membentuk pribadi mulia 38 nurasmawi (2006), pendidikan moral dalam rumah tangga di kota pekan baru: studi kasus di kecamatan sukajadi dan kecamatan tampan. tesis magister, tidak diterbitkan, universitas negeri yogyakarta, yogyakarta. ornstein, allan c. & levine, daniel u. (1989). foundations of education. dallas: houghton mifflin company. reimer, joseph., paolitto, diana pritchard., & hersh, richard h,. (1983). promoting moral growth: from piaget to kohlberg. new york: longman inc. rohmat mulyana. (2004). mengartikulasi pendidikan nilai. bandung: alfabeta. salbot, v. & fleskova, m. (2010). values orientation of university students and personal values related to the domain of education. the new educational review. 228-241. santo j.d. & cremers, a. (eds). (1995). tahap perkembangan moral lawrence kohlberg. yogyakarta: kanisius. sembiring, s.s. (2010). urgensi pendidikan dengan keteladanan. tersedia dalam http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content & view=article&id=1523%3aguru-menulis-urgensi-pendidikan-denganketeladanan&itemid=53. diunduh pada tanggal 5 april 2010 shobahussurur. (2010). pendidikan nilai sebuah keharusan. tersedia dalam http://www.mailarchive.com/fossei@yahoogroups.com/msg04648.html. diunduh pada tanggal 8 juni 2010. sri rumini. (1993). psikologi pendidikan. yogyakarta: upp ikip yogyakarta. sri wening. (2007). pembentukan karakter remaja awal melalui pendidikan nilai yang terkandung dalam pendidikan konsumen: kajian evaluasi reflektif kurikulum smp di yogyakarta. jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan, 10, 151-167. stephenson, joan, et all. (1998). values in education, london: rouletdge. sugiyono. (2008). metode penelitian pendidikan: kuantitatif, kualitatif, r & d. bandung: alfabeta. taylor, paul w. (ed.). (1969). problem of moral philosophy: an introduction to ethic. new york: bantam books. teuku ramli zakaria. (2009). pendekatan-pendekatan pendidikan nilai dan implemen-tasi dalam pendidikan budi pekerti. tersedia dalam http:/ /groups. yahoo.com/group/pakguruonline/message/131. diunduh pada tanggal 27 agustus 2009. thornberg, r. (2010). values education as the daily fostering of school rules. research in education, 80, 52-62. winch, christopher. (2006). education, autonomy, and critical thinking. london: routledge taylor & francis group. yani maryani. (2010). menelaah pendidikan nilai di sekolah. tersedia dalam http://pendis.depag.go.id/lama/cfm/index.cfm?fuseaction=kajianberita &berita_ id=8991&sub=7. diunduh pada tanggal 18 juni 2010. http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content%20&%20view=article http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content%20&%20view=article http://www.mailarchive.com/fossei@yahoogroups.com/msg04648.html http://pendis.depag.go.id/lama/cfm/index.cfm?fuseaction=kajianberita&berita_ http://pendis.depag.go.id/lama/cfm/index.cfm?fuseaction=kajianberita&berita_ informasi, no. 1, xxxvii, th. 2011. 39 yildirim, k. (2009). values education experiences of turkish class teachers: a phenomenological approach. egitim arastirmalari-eurasian journal of educational research, 35, 165-184. zaim elmubarok. (2008). membumikan pendidikan nilai. bandung: alfabeta. zamroni. (2000). paradigma pendidikan masa depan. yogyakarta: bigraf publishing. biodata penulis: sudrajat, m. pd. menyelesaikan studi s1 pada jurusan pendidikan sejarah fpips ikip yogyakarta pada tahun 1999, sedangkan s2 dalam bidang pendidikan ips universitas negeri yogyakarta diselesaikan pada tahun 2010. menjadi dosen di jurusan pendidikan sejarah sejak tahun 2006 dengan mengampu beberapa mata kuliah antara lain: sejarah eropa, prasejarah indonesia, sejarah indonesia masa hindhu-budha, dan sejarah lokal. beberapa karya ilmiahnya dipublikasikan beberapa jurnal antara lain: istoria. 281 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 281-304 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.45068. 281-304 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter in protesting mural removal in the public sphere luky fitriani magister of communication science, faculty of social and political science, universitas sebelas maret, surakarta, indonesia email: lukyfitriany@gmail.com pawito pawito department of communication science, faculty of social and political science, universitas sebelas maret, surakarta, indonesia email: pawito_palimin@staff.uns.ac.id prahastiwi utari department of communication science, faculty of social and political science, universitas sebelas maret, surakarta, indonesia email: prahastiwi@staff.uns.ac.id abstract the removal of mural looking like president joko widodo’s face with the words 404 not found triggered a wide range of reactions from the public, including some on twitter, who saw the action as an anti-critical form of government. as a result, the hashtag #jokowi404notfound became a popular topic and was used over 11,000 times on august 14, 2021. the purpose of this study is to look at how people use the hashtag 282 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 #jokowi404notfound on twitter to protest the removal of murals. in august 2021, this study takes a qualitative approach, collecting data in the form of observation of media texts on twitter’s public timeline. according to the findings of this study, the hashtag #jokowi404notfound was used to protest the government’s anti-critical decision to remove murals as a form of suppression of individual freedom. when the public interest is at stake and the movement is mobilized by twitter activists with large social media followings, the hashtag activism movement has the potential to drive and influence government policy. messages to the government are also conveyed using various styles of language. keywords: mural, 404 not found, social media protest, hashtag activism, twitter introduction mural and graffiti have been known for long time as art used to communicate and express some thoughts and feeling. mural is different from the graffiti though they look similar. graffiti emphasizes the expression and more personal expression of the painter or artist because it only uses symbols representing certain entity. usually, the graffiti is realized in symbols, letters, and sentences. meanwhile, mural is about street art work containing deep message and meaning. most of murals are placed in the public sphere meant to be seen by people (fahri zulfikar, 2021). graffiti and mural have been known as medium for artists to express their thoughts and feelings. walls are made to be alternative public sphere and medium of expression by showing various messages, social criticism, and symbols described in this street works (gushendra, 2015). it aims to deliver some messages and make the messages being accepted by the people. it is also supported by the rise of mural art made in the public spheres in the different parts of the world. furthermore, murals are often used as a form of counterwork. for example, as united states mural artist did. he drew face of george floyd on 38th street and chicago avenue south, where floyd was paralyzed. floyd is a black american citizen who died due to discrimination and violence by local police (cnn indonesia, 2021). almost in line with the united states, indonesian mural artists also use the walls in public spheres as medium to convey social criticism for the government. in last august, indonesian citizens were surprised by the act of removing a mural that looks like president joko widodo’s face with the words 404 not found in batuceper tangerang. the removal of this 283 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) mural then caused various reactions from the citizens, including the users of twitter. some twitter users consider the removal of the mural was an ati-critic form of the government. this incident was then followed by the appearance of thousands hashtag #jokowi404notfound created by twitter users. therefore, hashtag #jokowi404notfound became trending topic on august 14th, 2021 and was uploaded more than eleven thousand times (cindy, 2021). actions in using hashtag ##jokowi404notfound on twitter which was initially used by some people were able to create consolidation and mobilization to move masses massively until it reached more than 11 thousand times of use. the action of hashtag #jokowi404notfound usage was proven to be able to attract public’s attention. the phenomenon of communication using hashtag as a social movement aimed for certain purpose is not something new. social media twitter has been used to introduce and expand social movement for long time. various social movements and activisms have used twitter to attract both public and stakeholder attention, of course they are parties who have authority relation. one of them is as a form of support, resistance, or protest of things which are considered to be in the public interest. similar movements carried on the twitter have also ever been conducted in several countries in the world. one of them that had a very wide impact and spread to several countries was the hashtags #occupywallstreet and #blacklivesmatter (tremayne, 2014) both of them are a social movement which uses hashtag on twitter to spread, expand, and persuade public to support this activism. before ows or occupy wall street was first spilled on the streets of the united states on september 17, 2011, the discourse of protesting against capitalism using #occupywallstreet had been echoed two months earlier on twitter. the purpose is of course to organize and expand the movement to protest economic inequality. thus, thanks to the previously echoed #occupywallstreet, participants who took to the financial district in new york city’s lower manhattan to fight inequality, unemployment, and corruption, especially in the financial services sector managed to mobilize 1000 people at the start of the protest. in the study written by tremayne in 2014 highlighted how twitter can be used to identify who are the influencers or central players who can amplify the discourse on #occupywallstreet and push the online movement to a larger scale (tremayne, 2014). until the #occupywallstreet movement which initially only occurred in new york city, united states was then able to expand to chicago, los angeles, seattle, boston, and even to 900 cities in europe, africa, and asia (kristianti, 2014). 284 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 in the 2020 hashtag activism was also used in indonesia to oppose ratification of the job creation bill. hashtag #mositidakpercaya and #tolakomnibuslaw became two of the most used hashtags until it was to be trending topic on twitter for several days. this online protest is also an effort by the community to reject the ratification of the job creation bill. similar to the #occupywallstreet action, the resistance against the ratification of the job creation bill was also accompanied by large-scale demonstrations in various regions in indonesia (saputra et al., 2021). unfortunately, even though the action on the streets was massive and quite intense, the government still ratified the job creation law on november 2, 2020. there has been a lot of research regarding the use of hashtags to mobilize activism on social media, yet, in indonesia itself, research on the use of the hashtag #jokowi404notfound has not been widely carried out. moreover, the hashtag #jokowi404notfound has an association with the president who is number one figure and figure who should be the most respected in this country. however, how people use these hashtags to express their opinions on twitter is interesting to be studied, especially paying attention to the purpose, using of language style and editorial in uploaded messages. this research will also examine the people or figures who have influence in disseminating the use of hashtags. literature review virtual public sphere jürgen habermas introduced public sphere concept as opposition of private domain. imaginary space emerged as specific yet exclusive area. there are some definitions of public sphere based on its origin language. in example, based on german, in the 18th century the public sphere was born as part of ‘civil’ society which established itself as place for commodity exchange and social work which had its own rules. everything will be clear for all people, in every discussion held by its community all matters is discussed thoroughly (habermas, 1989). habermas also stated that public sphere is democratic place, in which all citizens can personally express their opinion, discuss all relevant themes, interests, and their needs discursively (fitriani, 2013). various exchange of opinion in the traditional public sphere, in habermas’ style, can be found in the coffee shops, salons, even roadside stalls. modern culture then has contribution in shaping society’s custom to have gathering in various places including coffee shop and other physical places throughout indonesia to discuss 285 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) hot topics (juditha, 2018). apart from culture, internet technology also start to change society’s custom in taking advantage of physical public sphere into virtual or online public sphere. social media which uses internet, nowadays, allows everyone to express and discuss their thoughts publicly. due to innovation in this technology field, social media becomes new product of communication. then the scientists give attention to the creation of new public sphere named networked public sphere (çela, 2015). networked public sphere is interpreted as a place where public opinion is formed through an exchange process on online platforms. internet based technology which has possibility to create new public sphere, particularly as discussion place adapted and oriented to political culture (papacharissi, 2002). it includes political culture with purpose to protest a policy which is mobilized through virtual-based spaces. social media protest internet, social media in particular, succeeds to become a place where new opinion and idea are able to be exchanged easily. idea and opinion exchanged can massively reach highest level due to support from various social media platforms, such as facebook, twitter, and youtube. the users of social media can communicate each other and discuss certain themes online. it also becomes a disruption that now to express an opinion can be done easily without conventionally moving masses. in other words, freedom to express opinion nowadays achieves the word free as freely as possible without any obstacles such as physical or infrastructure before the emergence of social media (cela, 2015). according to david holmes, the emergence of new media allows interaction to be a significant differentiator between first and second media era (littlejohn & foss, 2018)including their functional properties (attributes. if the old media is only focused on broadcast, new media era will focused on network. holmes labeled new media as media with interaction approach and social integration. thus, social media is believed to have ability to change or contribution on communication of politic, mobilization, and social movement organization. one of them is twitter, which is significantly used to conduct political discussions, communicate protest information, and call for online participation. the extensive use of social media to protest has been undertaken in spain, greece, and us (theocharis et al., 2015). various researches also describe twitter as online demonstration arena and play important role. for example, riot in moldova, election protest in iran, tunisia revolution, egypt revolution, 286 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 and occupy wall street (ows) protest happened in autumn 2011. at first, ows movement was began in new york and expanded to cities on this entire world (tremayne, 2014) twitter is believed to have role in the mainstream movement as one of political communication study, including the use of hashtag #jokowi404notfound which appeared as protest of netizens or internet citizens on mural removal undertaken by police officers of tangerang (saputra et al., 2021). the action of government in the case of mural removal made most people disappointed and then leads the people expressing their feeling on social media with enclosing hashtag. titter is able to be opened arena to democratize access to discourse formation in the society in two ways and more dynamic. the study showed that social media plays important role in forming political discourse or discourse, especially twitter. twitter can affect nature of online participation, so the users are not only passive when surfing but also contribute and create discourse. (kasmani et al., 2014). hashtag activism hashtag is a bookmark feature on twitter which makes a topic easy to be found and talked (juditha, 2018). twitter also provides explore page which helps the users of twitter to find out what hashtags are being talked about or trending topic both in indonesia and in the world. hashtag on twitter explore feature has also been classified based on topic category, starting form music, k-pop, politic, economy, or paid. the number of hashtag used by twitter users will be able to measure how popular a topic is being discussed. hashtag activism has become one of the most exciting developments in digital activity in recent years. hashtag activism is defined as a discursive protest on social media through phrases, words, or sentences tagged with hashtags (yang, 2016). various hashtag on social media are able to move masses support with huge numbers though it is only online. some of them are also conducted as political action for criticizing stakeholders’ policies and creating changes or raising society solidarity cross-country. some hashtag succeeds to be mainstream media spotlight particularly hashtag used to find support, defend social justice, form of resistance, or protest against the policies of the authorities such as #blacklivesmatter, #womensmarch and #youaintnomuslimbruv. hashtag as political movement tool is not only used to expand society’s participation, but also raising interest in political issues (meraz, 2017). in indonesia, popular hashtag activism also succeeds penetrating into mainstream media especially 287 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) hashtag relating to public interest. one of the is hashtag #jokowi404notfound which emerges as a protest to the government because government is considered as anti criticism due to mural removal. methods this research was arranged using qualitative method with main purpose to provide description related to symptoms or reality, so it can give understanding (verstehen) regarding the emergence of reality or communication phenomenon studied (pawito, 2007). data collection the research data was collected using observation techniques and text discourse analysis on twitter. observation techniques or observations are carried out to systematically and directly track the communication phenomena studied. the symptoms in question are related to social, political, and cultural problems in society (pawito, 2007). the researcher uses active participation observation technique, where the researcher comes online to mingle as twitter users and observes what happens in the period of august to september 2021. based on the results of text observation on hashtag #jokowi404notfound, there are more than 11,000 messages uploaded at that period. then, the data was reduced until it reached data proportion which can be managed by taking some text samples. text sampling is based on certain considerations (purposeful selection) according to research objectives to obtain substance representation of the data or information. sample technique used in this research was nonprobability sampling. non-probability sampling technique is not use random principle but it applies purposive sampling of data or deliberately chooses what is considered to be in accordance with the criteria and research objectives (rakhmat & ibrahim, 2019). one the considerations being the focus of the criteria in determining data used is that text messages uploaded by informant on twitter must contain hashtag jokowi 404 not found, the account has many followers, and has a high level of involvement in that time span. the mentioned involvement means that the account should have many comment replies, retweets or re-shared, and likes in every text uploaded on twitter. technique of analysis this research used interview analysis technique to drive the researcher understanding what messages are packaged in a message structure. then the 288 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 collection of tweets with hashtag #jokowi404notfound was classified based on its micro structure, which are emphasized meanings, descriptions and ways of emphasizing the opinions conveyed. next, the data was categorized in accordance with the structure, and interpreted descriptively. triangulation technique was used by the researcher to validate the data which shows the differences by accessing more varied sources to obtain data in various perspectives relating to similar case (pawito, 2007). varied sources are usually believed to imply varied information so the data sources from other references are needed to validate the information. results and discussion the use of hashtag as online protest large-scale social restriction during pandemic makes people forced to reduce their mobility. the people are not permitted to leave the house if they do not have urgent need for reducing the risk of people exposed to covid-19. all activities are then suggested to be carried out remotely. therefore, the activities involving large crowds and masses are temporary prohibited by the government (habibie, 2020). however, it does not reduce the democratic process in indonesia. even though the demonstration cannot be held by gathering masses physically, with the existence of social media, the process of democratic can still be held online. twitter as social media, in fact, has succeeded to mobilize masses to participate in the protest against the removal policy of jokowi 404 not found mural by police officers happened in last august. this incident was initially began when mural depicting a man similar to president joko widodo with the words 404 not found found in batuceper tangerang. then the mural was erased by local officers and authorities because it was considered as form of insult to the president (kompas.com, 2021). removal of this mural got various response from the society, including the act of rejecting and protesting the government which removed the mural is trending on twitter. the following is some tweets on twitter which showed negative sentiment on the officers’ effort to erase that mural: 289 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) no. data meaning purpose 1. @@pakarkampanye:orang “berkreasi” lewat mural aja dikejar, lebay banget gak sih? kita hidup di negara komuniss atau demokratis? akhirnya rame #jokowi404notfound (14 agustus 2021) (@pakarkampanye: chase people who are “creative” through murals, isn’t that really too bad? are we living in a communist or democratic country? finally hectic #jokowi404notfound (august 14, 2021)) the government is considered excessive by chasing for mural artists, which makes indonesia look like communist country not democratic country. protest against the chase of mural artist who was deemed not to have committed crime 290 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 no. data meaning purpose 2. @ronavioleta: kritik yg dituangkan dalam seni pun dibungkam. kalau kata @fadjroel, kita ini bangsa apa pak @jokowi?? btw om @divhumas_polri ini kata pakar2, presiden itu bukan lambang negara. jadi ga usah lebay sama kritikan #jokowi404notfound (14 agustus 2021) (@ronavioleta: even criticism poured into art is silenced. @fadjroel said, what nation are we, sir @jokowi?? btw bro @divhumas_polri this is what the experts said, the president is not symbol of the state. so don’t be dramatizing the criticism #jokowi404notfound (august 14, 2021)) questioning for the freedom of criticizing government and telling the police officer that president is not symbol of state. protest against government’s action regarding the chase of mural artist and show that government is overreacting to that criticism. table 1: message using #jokowi404notfound to protest government’s action which is considered excessive and violates freedom of expression source: twitter.com 291 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) mural removal undertaken by the officers or relevant authorities is considered violating society’s right of freedom for expressing opinion. hence, the twitter users above felt that what have done by the government by erasing the mural is excessive action on society who speaks out criticism through art. even though giving opinion is citizen’s freedom guaranteed by law. the twitter users above also felt that indonesia, which is anti-criticism, is no longer perceived as country that adheres to democratic system. in protests using social media with goal of social change is according to research discussing #occupywallstreet and #blacklivesmatter. democratic and media experts emphasized that the role of technology to consolidate, stabilize and strengthen participation in democracy are able to be implemented (theocharis et al., 2015). some research also showed that currently social media is recognized to have function as strong tool to create social movement. for example, social media used by activists to voice discrimination against black people in us with hashtag #blacklivesmatter (olson, 2021). the action against racism, which also use social media, is able to expand the protest to foreign country. hence, no wonder indonesia has also amplified the hashtag on twitter as protest movement against the government’s removal of murals. influencers have role to multiply the use of hashtag on august 14, 2021, the twitter users with username @bosstemlen uploaded message along with photo of mural which reads jokowi 404 not found. tweet which contained question “lukisan ini yang lagi rame ya? tulisannya #jokowi404notfound” (this is that viral painting, right? the words are #jokowi404notfound). then, still on the same day, @bosstemlen uploaded other message which said, “pliss tagar ini jgn dibuat trending #jokowi404notfound (emotikon)” (please, don’t make this hashtag trending #jokowi404notfound (emoticon)). 292 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 no. data meaning purpose 3. @bosstemlen: lukisan ini yang lagi rame ya? tulisannya #jokowi404notfound (14 agustus 2021) (@bosstemlen: this is that viral painting, right? the words are #jokowi404notfound (august 14, 2021)) he asks his followers about the painting which is being talked. raising awareness that there is political issue going on regarding the removal of murals by the authorities 4. @bosstemlen: pliss tagar ini jgn dibuat trending #jokowi404notfound (emotikon) (14 agustus 2021) (bos @bosstemlen: please, don’t make this hashtag trending #jokowi404notfound (emoticon) (august 14, 2021)) urge to popularize the hashtag on twitter in contradictory style. invitation to popularize the hashtag (with contradictory language) on twitter. 293 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) no. data meaning purpose 5. @bosstemlen: bro @faldomaldini ... gegara loe sich ngabalin sm tagar #jokowi404notfound jd trending faldo is ngabalin in new version (14 agustus 2021) (@bosstemlen: bro @faldomaldini ... because of you ngabalin and hashtag #jokowi404notfound become trending faldo is ngabalin in new version (august 14, 2021) call/tell faldo maldini that because of him hashtag #jokowi404notfound becomes trending. be thankful to faldo maldini who is special staff for the minister of state secretary, whose tweets have made the hashtag even more popular. table 2: twitter activist uploaded messages with #jokowi404notfound source: twitter.com the message uploaded by twitter user @bosstemlen directly got 109 reply comments and liked for 1,800 times. on the second upload, the message contained a roar to not popularize the hashtag #jokowi404notfound surprisingly got bigger reaction than the first upload. the second message was responded for 470 times, re-shared for 1,800 times, and liked by twitter users for more than 3,900. a language style selection which seems preventing the hashtag to be popularized, i.e. narration of “please, don’t make this hashtag trending”, actually has opposite impact. meanwhile, on the third tweet or uploaded written that @bosstemlen mentioned faldo maldini is the one that make hashtag #jokowi404notfound popular. on the social media twitter, lately, faldo maldini is considered as figure who is pro with government policy. before becoming a special staff, faldo maldini was also twitter activist who was vocal in criticizing the government’s performance. his track record is what makes every message he uploads get 294 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 various reactions from public, including negative sentiment reactions. the third tweet or message uploaded by @bosstemlen succeeded to get 38 comments, reshared for 193 times, and liked by 521 people. twitter user @bosstemlen who uploaded this contradicting languagestyle message has fairly large number of followers, it is 74.9 thousand followers. if it is reviewed from the number of his followers, it can be observed that the user of twitter with name @bosstemlen has big influence as an influencer or key opinion leader on twitter since many people follow his twitter account. this user is able to move his followers to participate in hashtag activism on twitter. he also consistently raises issues regarding government which is being hot topic on mass media. besides, he, this twitter user, also actively gives response and criticism of government’s policies which are considered not in accordance with social interests on their social media pages. one of the examples is message about hashtag activism of mural mentioned above; he uploaded it using paradox or figure of speech contradiction. thus, it can be observed that twitter user uploading a message to not popularize hashtag #jokowi404notfound is an activist on social media who often gives criticism for both social and politic relating to government performance and public interest. hashtag activism is a new development in the digital era in this recent year. it occurred when numbers of post appears on social media with social and political claims. protest online in the form of hashtag activism is united through words, phrases, or sentences placed with hashtag (yang, 2016). although it happened through online medium, the protest along with hashtag activism was able to provoke the use of hashtag up to more than 11 thousand times on twitter. it can be seen or proven by messages uploaded by twitter user @ bosstemlen above as real example. single upload of message can obtain reaction or response from other users for more than 1,800 times in short time. since this hashtag becomes trending topic, various national mass media also pay attention to protest action which is packed on this hashtag activism. it is not only @bosstemlen account with thousands of followers who conduct hashtag activism #jokowi404notfound, but alternative news media accounts named @oposisicerdas also carries on same thing. as the name implies, which contains opposition words, the @oppositioncerdas account uploaded a message with hashtag #jokowi404notfound with critical message in the form of article title and inserted a link to website source with the same name. 295 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) no. data meaning purpose 6. @oposisicerdas: muralnya dihapus dan pelakunya diburu, tagar #jokowi404notfound trending: baper sama tembok (14 agustus 2021) (@oposisicerdas: the mural is erased and the culprit is chased, hashtag #jokowi404notfound trending: getting too sensitive (baper) with wall. (august 14, 2021)) just now, the account released news article related to mural removal done by government, chasing for mural painters by the authorities, and the government is considered getting too sensitive due to the mural which says jokowi 404 not found. disseminating critical news content. table 3. hashtag activism message uploaded by accounts having large number of followers source: twitter.com text message from account @oposisicerdas above succeeds obtaining for 25 comments, shared for 118 times, and liked by 400 users. furthermore, the user @oposisicerdas has 116,400 followers on twitter. based on various links on the timeline of account @oposisicerdas, this account is websitebase alternative media which also spreads its news article through social media; hence, it can reach the readers widely. this account is just like the mainstream mass media accounts which also use social media to market their news products to a larger market. if viewed on the website profile page named oppositioncerdas.com, this media claims itself as critical alternative media and often to be aggregator or reproduce news from other mainstream media. 296 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 besides, related to hashtag activism #jokowi404notfound on twitter, this user (@oposisicerdas) is more straightforward in criticizing government efforts in chasing the mural artist of 404 not found. it can be seen from the words used, “muralnya dihapus dan pelakunya diburu, tagar #jokowi404notfound trending: baper sama tembok” (the mural is erased and the culprit is chased, hashtag #jokowi404notfound trending: getting too sensitive (baper) with wall). the user describes the government as people who have sensitive nature. in the indonesia dictionary, “baper” is “bawa perasaan” which means excessive or too sensitive in responding some matters or problems. the matters or problems mentioned is sensitive reaction related to criticism in the form of mural with an image that is allegedly similar to president joko widodo and message which said 404 not found. protest action of occupy wall street in us in 2011 also used influencer’s influence to strengthen protest action against capitalism. two months before the masses hit the road, a blog was launched by canadian anticonsumerism publications, adbusters, and twitter message enclosing hashtag #occupywallstreet. this action then provoked the start of discourse on twitter for days, and slowly attracted people, and finally exploded with thousands of messages using hashtag #occupywallstreet. therefore, some online voices discussing occupy wall street in september 17 got attention, succeeded to provoke polices’ response, and finally increased number of people who hit the road and the occupy protest happened in hundreds of cities around the world (tremayne, 2014). the use of satire, sarcasm, and appeals according to the research, there are some factors causing a hashtag becomes popular. one of the factors is selection of message context which is going to be uploaded on twitter. based on the research related to hashtag #savehajilulung which became trending topic worldwide, there was found that the factor which distinguished trending topic #savehajilulung from the others was that it contained satirical elements and was full of humor (juditha, 2018). referring to the research above, it can be observed that the use of language which uses modern style without directly giving criticism is proven to be able to attract the attention of hashtag activism participants more widely. for example, with satirical language like the tweet below: 297 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) no. data meaning purpose 7. @lkmnokterman: tentu saja mural harus dengan izin, karena bukan budaya kita. bagaimana dengan korupsi, sanak @faldomaldini? saya ndak berani ganggu @jokowi #jokowi404notfound #jokowi404notfound (@lkmnokterman: of course mural must have permission, because it is not our culture. how about corruption, bro @ faldomaldini? i’m afraid to disturb @ jokowi #jokowi404notfound #jokowi404notfound) satirizing faldo maldini’s tweet regarding the mural polemic which is considered against the law, so it is mentioned as an action that must get permission. criticizing faldo maldini’s who is pro with government, thus saying that the mural is against the law. 298 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 no. data meaning purpose 8. @tjeloup1: tagar keren (emotikon) #jokowi404notfound (14 agustus 2021) (@tjeloup1: cool hashtag (emoticon) #jokowi404notfound (august 14, 2021)) a hashtag appearing and becoming popular due to the arbitrariness of the apparatus in removing mural as anticriticism and against freedom of expression. satirizing government with message “not found” which means no whereabouts were found in the midst of this difficult pandemic situation through hashtag activism. 9. @dianerahayu: tagar #jokowi404notfound kita jgn berkomentar…nanti terciduk… mending baca berita di kompas online…(emotikon) (14 agustus 2021) (@dianerahayu: hashtag #jokowi404notfound we don’t comment… we’ll be caught later… it’s better to read the news on kompas online…(emoticon) (august 14, 2021)) delivering message in order to not give comment regarding government, because making comment or opinion in this country will be caught by police officers. delivering message concerning a country which does not guarantee its people to free for expressing opinion for, even though it adheres to a democratic system. table 4. uploaded message of hashtag activism in sarcasm tone source: twitter.com 299 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) the message uploaded by @lkmnokterman seems satirizing people who are pros and defend the government in handling mural polemic #jokowi404notfound. mural is a work art which becomes one of freedom of expression (gushendra, 2015), yet, based on message used by @lkmnokterman “tentu saja mural harus dengan izin, karena bukan budaya kita” (of course mural must have permission, because it is not our culture) expresses satire that make artwork must be got permission. this tweet succeeded to get one comment, re-shared for 17 times, and liked by 25 users. meanwhile, twitter user @tjeloup1 uses message in sarcasm mentioning that hashtag #jokowi404notfound is cool hashtag. “cool” is words which must possess positive meaning. however, hashtag #jokowi404notfound actually means error or not found. thus, hashtag #jokowi404notfound can be interpreted as message referring to the absence of president joko widodo. the message uploaded by @tjeloup1 got 16 reply comments, re-shared for 87 times, and liked by 164 people. the user @dianerahayu was also uploaded in sarcasm tone “tagar #jokowi404notfound kita jgn berkomentar…nanti terciduk… mending baca berita di kompas online…(emotikon)” (hashtag #jokowi404notfound we don’t comment… we’ll be caught later… it’s better to read the news on kompas online…(emoticon)). the message she uploaded was referred to not make comment about government, because if we make comment or opinion we will actually be caught by police officer. besides, through her message, she also asserted that even though the state guarantees freedom of communication by law, in fact it is still considered as law violation by the apparatus. this tweet got 23 responses, re-shared for 90 times, and liked by 463 accounts. based on the micro structure on the emphasized meanings in the analysis of tweet with hashtag #jokowi404notfound above, it can be seen that most users used satire and sarcasm to express their disappointment to government. there is also a tweet using figure of speech contradiction or paradox which was written by @bosstemlen. he used words or sentences which contradict with the real situation. emphasis on stylistic elements in the use of satire to express disappointment to the government on social media has often been carried out today. there are many twitter users feeling more freely to use words with meanings which are intentionally emphasized to express disappointment on social media (rakhman et al., 2021). hashtag activism #jokowi404notfound appears as a protest to government which has erased a mural looking like president joko widodo which reads 404 not founded. the emergence of social media as modern public sphere aiming to express opinion of interest is called new political communication (mcquail, 300 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 2015). political communication, in this case as a form of protest through this new paradigm, has potential to shape more discourse and debate, the opportunity for new voices to emerge to be heard and urge social change. as a reaction from society related to political issues, the use of hashtags by the twitter users has various styles. nowadays, form of protest is not only taking action on the streets, but can also amplify the use of critical language, both straightforward and modified in various styles. therefore, paradox, appeal, satire, and sarcasm are written on the explanation above. based on the explanation of #jokowi404notfound usage, it can be observed that hashtag activism is able to move and organize masses on digital public sphere to popularize and raise political issues by taking advantage from activists who have lots of followers (tremayne, 2014). hence, the purpose of hashtag activism by pushing social change and influencing government decisions can be realized. hashtag activism #jokowi404notfound is finally able to influence the government to cancel the chase for the artist who drew the mural 404 not found. internet, social media in particular, in fact, has function as alternative place for conveying information, supporting mobilization, and big activation on critical spots (mcquail, 2015). in other words, internet, especially social media, has succeeded to be an online public sphere (networked public sphere) which allows the discourse to remain formed though it cannot meet directly. the social media users can communicate each other online and discuss various themes, including politic. this matter also becomes a disruption that to express opinion now can be done easily without having to mobilize the masses conventionally. it means that, recently, freedom to express opinion achieves the word free as freely as possible without any obstacles such as physical or infrastructure before the emergence of social media (çela, 2015). the simplest form of societies’ participation in the democratic process is expressing opinion or thought through online media. in this case, twitter provides a place for society to participate in a virtual opened sphere freely. furthermore, in this case opened sphere mentioned before is a discussion concept for society created by the society itself (mansbridge et al., 2018). the use of hashtag #jokowi404notfound proved that the strength of masses movement can be carried on the virtual public sphere and it not merely conducted by traditional ways. in this pandemic time, the protest action actually can still be undertaken on the virtual public sphere, such as twitter, without having physical activity or demonstration. 301 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) conclusion the use of #jokowi404notfound which becomes trending topic in indonesia on last august 14, 2021 can be observed as a hashtag activism to protest and effort to resist mural removal which interpreted by society as silence action for freedom of expression. activism movement of hashtag #jokowi404notfound voiced by twitter activists is able to multiply its usage up to tens of thousands of times. online protest using hashtag finally succeeds to influence the government which then stops to search the artist who drew the mural. besides, it can be concluded that the action of criticism and protest on virtual public sphere can be amplified using non-monotonous language style. the hashtag activists elaborated criticism message conveyed with various language styles. criticism message is not merely using fierce language, but it can also use figurative, satire, or joke. this research also observed that hashtag activism on twitter can be massively carried on when public interest is at stake. moreover, its movements are mobilized by twitter activists who have a lot of followers on their social media. research finding in this research gives strong evidence that social media, twitter in particular, has function as strong discourse place as virtual public sphere. twitter, as virtual public sphere, allows all people express their opinion without exclusivity. in other words, all people have same rights and freedom in expressing opinion, both to protest, criticism, and fight against government policies deemed not in the public interest. furthermore, it can be seen that twitter can also be vehicles to conduct demonstration virtually by involving many people and massively using hashtag. the research related to the use of hashtag #jokowi404notfound initiated to resist the removal of the mural jokowi 404 not found is still far from perfect. there are many dimensions from this hashtag activism which can still be explored and rich in findings which are useful for further research. for example, matters which are related to the most active users in using hashtag or the most frequently and consistently voicing hashtag activism on twitter. the collecting data can be conducted through deep interview in order to understand motivation and goals to be achieved from hashtag activism used for conveying criticism to the government. acknowledgement i would like to express my gratitude to the following individuals for 302 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 their expertise and assistance throughout all aspects of this study, as well as their assistance in writing the manuscript. this research was supported by the editorial team, who contributed insight and expertise that greatly aided the research through valuable suggestions and commentaries. references çela, e. (2015). social media as a new form of public sphere. european journal of social sciences education and research, 4(1), 195. https://doi.org/10.26417/ ejser.v4i1.p195-200 cindy. (2021). #jokowi404notfound trending topic di twitter. https://www. medcom.id/. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/znapaazkjokowi404notfound-trending-topic-di-twitter fitriani, l. (2013). warung hik sebagai ruang publik. universitas sebelas maret surakarta. gunadha, r., & indriani, r. m. d. (2021). viral mural tuhan aku lapar!, muncul saat ppkm level 4 di tangerang. suara.com. https://www.suara. com/news/2021/07/24/151121/viral-mural-tuhan-aku-lapar-munculsaat-ppkm-level-4-di-tangerang?page=all gushendra, r. p. (2015). the role of graffiti and mural as alternative public sphere for society. people: international journal of social sciences, 1(1), 746–753. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20319/pijss.2015. s21.746753 habermas, j. (1989). the structural transformatin of the public sphere (vol. 53). habibie, n. (2020). kapolri terbitkan telegram larangan demo cegah penyebaran covid-19. merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolriterbitkan-telegram-larangan-demo-cegah-penyebaran-covid-19.html juditha, c. (2018). fenomena trending topic di twitter: analisis wacana twit #savehajilulung. jurnal penelitian komunikasi dan pembangunan, 16(2), 138. https://doi.org/10.31346/jpkp.v16i2.1353 kasmani, m. f., sabran, r., & ramlea, n. (2014). can twitter be an effective platform for political discourse in malaysia? a study of #pru13. procedia social and behavioral science, 155, 348–355. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2014.10.304 kompas.com. (2021). saat mural tuai polemik, mengapa dihapus jika jokowi tidak merasa terganggu? kompas.com. https://nasional.kompas.com/ 303 the analysis of the hashtag #jokowi404notfound on twitter ... (luky fitriani, pawito pawito, prahastiwi utari) read/2021/08/16/12483611/saat-mural-tuai-polemik-mengapa-dihapusjika-jokowi-tidak-merasa-terganggu?page=all kristianti, e. y. (2014). 17-9-2011: occupy wall street, protes lawan kapitalis “tamak” as. https://www.liputan6.com/global/read/2106060/17-9-2011-occupywall-street-protes-lawan-kapitalis-tamak-as littlejohn, s. w., & foss, k. a. (2018). encyclopedia of communication theories. in stephen w. littlejohn & k. a. foss (eds.), family communication. sage publications, inc. https://doi.org/10.4324/9781315228846-3 mansbridge, j., bohman, j., chambers, s., christiano, t., fung, a., parkinson, j., thompson, d. f., & warren, m. e. (2018). a systemic approach to deliberative democracy. https://doi.org/doi:10.1017/cbo9781139178914.002 meraz, s. (2017). hashtag wars and networked framing: the private/public networked protest repertoires of occupy on twitter. in a. serrano tellería (ed.), between the public and private in mobile communication (1st ed., p. 21). routledge. olson, r. (2021). roles of social media in the black lives matter movement during covid-19. honors projects, 838. https://scholarworks.gvsu.edu/ honorsprojects/838 papacharissi, z. (2002). the virtual sphere. the information society reader, 4(1), 9–27. https://doi.org/10.4324/9780203622278-36 pawito. (2007). penelitian komunikasi kualitatif (ainur rahim (ed.); 1st ed.). lkis. rakhman, f. r., ramadhani, r. w., & fathoni, a. (2021). digital movement of opinion #indonesiaterserah on social media twitter in the covid-19 pandemic. jurnal penelitian …, 24(1), 29–44. https://doi.org/10.20422/ jpk.v24i1.752 rakhmat, j., & ibrahim, i. s. (2019). metode penelitian komunikasi (r. k. soenendar (ed.); revisi. simbiosa rakatama media. saputra, h. a., setiawan, a., & fridayani, h. d. (2021). political communication and public sphere democracy (an analysis: the hashtags usage of rejection the omnibus law 2020 on twitter). profetik jurnal komunikasi, 14, 51–59. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/pjk.v14i1.2106 theocharis, y., lowe, w., van deth, j. w., & garcía-albacete, g. (2015). using twitter to mobilize protest action: online mobilization patterns and action repertoires in the occupy wall street, indignados, and aganaktismenoi movements. information communication and society, 304 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 281-304 18(2), 202–220. https://doi.org/10.1080/1369118x.2014.948035 tremayne, m. (2014). anatomy of protest in the digital era: a network analysis of twitter and occupy wall street. social movement studies, 13(1), 110–126. https://doi.org/10.1080/14742837.2013.830969 yang, g. (2016). narrative agency in hashtag activism: the case of #blacklivesmatter. media and communication, 4(4), 13–17. https://doi. org/doi: 10.17645/mac.v4i4.69 zulfikar, f. (2021). viral tentang mural, dosen fisip unair jelaskan fungsi mural sebagai media kritik. detikedu. https://www.detik.com/edu/ detikpedia/d-5688897/viral-tentang-mural-dosen-fisip-unair-jelaskanfungsi-mural-sebagai-media-kritik 15 adhianty nurjanah. wulan widyasari, frizki yulianti nurnisya, wartawan dan budaya amplop wartawan dan budaya amplop (budaya amplop pada wartawan pendidikan dalam kaitannya dengan media relations) adhianty nurjanah (adhianty.nurjanah@yahoo.co.id) wulan widyasari (wulan_widyasari@yahoo.com) frizki yulianti nurnisya (friskinurnisya@gmail.com) program studi ilmu komunikasi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract journalists play an important role as the fourth pillar of democracy. doing so, journalists should be independent and separated from outside interference. this independence is not only applied to the relationship of journalistandthe government, but also applied to the relationship of journalists and news sources such as higher education institutions. in obtaining the proclamation of higher education institutions, journalists often intersect with public relations practitioners who also perform the task of media relations to gain publicity. this study aims to determine how to deal with the envelope cultureof journalists conducted by public relations practitioners of higher education institutions in yogyakarta. the method used in this research is descriptive qualitative using interviews and focus group discussions on five journalists from famous print media in yogyakarta, namely kompas, tribun, harian jogja, kedaulatan rakyat and radar jogja. the results of this study show that a good relationship between journalists and public relations practitioners play an important role in preventing the envelope culture and also, public relations practitioners need to have an understanding of newsworthy issues. in addition, journalismethics (kej) from the journalist associations can also be used as a strong reference in relation to the ban the envelope culture among journalists. abstrak wartawan memainkan peranan penting sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi. untuk itu wartawan harus bersikap independen dan terlepas dari intervensi pihak luar. independensi ini tidak hanya berlaku pada hubungan wartawan dengan pemerintah saja, namun juga berlaku pada hubungan wartawan dengan sumber beritanya seperti institusi pendidikan tinggi. dalam memperoleh pemberitaan dari institusi pendidikan tinggi, wartawan sering kali bersinggungan dengan praktisi public relations yang juga melakukan tugas media relations untuk memperoleh publikasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para wartawan menyikapi budaya amplop yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi di yogyakarta. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan fgd pada lima orang wartawan dari media cetak di yogyakarta, yaitu kompas, tribun, harian jogja, kedaulatan rakyat dan radar jogja. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang baik antara wartawan dan praktisi public relations memainkan peranan penting dalam mencegah adanya budaya amplop dan perlu adanya strategi pengolahan isu yang bernilai berita. selain itu, kode etik jurnalistik (kej) yang dicetuskan asosiasi wartawan juga dapat dijadikan acuan yang kuat dalam kaitannya dengan larangan budaya amplop di kalangan wartawan. keywords: journalist, envelope culture, journalism ethics 16 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 pendahuluan luwi ishwara, wartawan senior kompas menyatakan bahwa demokrasi sebuah negara bisa terus berjalan dan lestari jika masyarakatnya mendapat informasi valid dan transparan untuk menimbang dan memutuskan opini ataupun tindakan yang akan ia lakukan kepada publik terkait kepentingan bersama. salah satu sumber informasi tersebut ialah melalui laporan berita pewarta di media massa. ini berarti wartawan menanggung beban tugas demokratik (democratic duty) untuk menulis berita secara jelas sehingga mudah dipahami publik.ishwara (2011: 3) menulis bahwa wartawan mempunyai kontrak sosial yang paralel. maksudnya, jika wartawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik maka proses demokrasi akan terus berjalan. dalam konteks indonesia, mantan hakim mahkamah konstitusi, jimly asshiddiqie dalam web resminya menyatakan bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh uud 1945, seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. salah besar anggapan orang jika kebebasan pers tidak terdapat dalam uud, karena salah satu roh demokrasi ialah kebebasan berekspresi dan itu dekat dengan kebebasan pers. sebagai salah satu dari pilar demokrasi, pers memiliki tanggung jawab untuk juga meningkatkan profesionalisme. selain itu, jimly menyatakan dalam negara hukum, salah satu roh dari rule of law adalah profesionalisme sehingga agar dapat berjalan, demokrasi memerlukan prasyarat sosial, yakni kaum profesional yang menjadi jembatan (intermediate structure) antara masyarakat kelas bawah dengan kaum elit, dan salah satu kaum profesional kelas menengah ini adalah wartawan (http://www.jimly.com/kegiatan/ show/151, diakses 16 agustus 2015 pukul. 21.22). dalam rangka menjaga profesionalisme para wartawan maka perlu dibentuk sebuah aturan yang sifatnya mengikat profesi wartawan sehingga persatuan wartawan indonesia (pwi) dan aliansi jurnalis indonesia (aji) akhirnya menyusun kode etik jurnalistik untuk wartawan indonesia.hal yang terpenting ialah setiap orang yang berprofesi sebagai wartawan harus berada di bawah naungan kode etik jurnalistik karena kode etik yang dirancang perkumpulan wartawan merupakan pengungkapan kontrak yang dibuat wartawan demi kepentingan bersama. setelah dirancang dan diresmikan sebuah kode etik jurnalistik dalam sebuah peraturan hitam di atas putih maka setiap wartawan harus konsekuen dan berpegang teguh mematuhi peraturan tersebut, sedangkan dewan kehormatan pers juga harus terus melaksanakan pengawasan secara terus menerus karena kode etik tersebut tentu memiliki konsekuensi bagi pelanggarnya, misalkan sanksi moral ataupun sanksi dikeluarkan dari organisasi. akan tetapi dalam implementasinya, penerapan kode etik profesi wartawan ini tidak berjalan dengan baik, entah karenanya minimnya pengawasan baik pengawasan dewan pers terhadap anggotannya, pengawasan wartawan terhadap koleganya, bahkan ketiadaan pengawasan wartawan terhadap dirinya sendiri. kealpaan ini berimplikasi pada kode etik profesi wartawan dianggap hanya sebagai tempelan semata, tidak memiliki kekuatan mengikat bagi anggotanya.padahal salah satu tujuan kode etik profesi ini ialah menjunjung tinggi martabat serta menjadi standarisasi bagi pewarta.amat disayangkan jika wartawan menjalankan profesinya tanpa mengetahui standar pelaksaan profesinya. wartawan sebenarnya memainkan banyak perannya sendiri. beynard c. cohen menyatakan salah satu peran pewarta ialah sebagai penginformasi (informer) yang akan menjadi mata telinga masyarakat kemudian menginformasikan kepada masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka apapun. selain berperan sebagai penginformasi (informer) ataupun pelapor (reporter), para pewarta ini juga menjadi penerjemah (interpreter) sebelum melaporkan sebuah peristiwa maka akan memperkaya berita tersebut dengan memverifikasi beberapa sumber berita sehingga menjadi laporan yang men17 adhianty nurjanah. wulan widyasari, frizki yulianti nurnisya, wartawan dan budaya amplop dalam kemudian “membumikan” bahasa agar mudah dimengerti oleh khalayaknya. akan tetapi, peran terpenting dari seorang wartawan ialah peran wartawan sebagai watchdog yakni pengawas yang akan mengkritik kebijakan pihak yang berwenang atas kepentingan banyak orang. setiap wartawan akan diberikan kemampuan intelejen untuk menganalisis apakah ada pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya, ataukah adakah hak masyarakat sipil yang dicurangi, ataukah ada kongkalingkong sekelompok oknum, sehingga banyak pihak-pihak mengkhawatirkan keberadaan wartawan yang menyajikan berita secara “jujur apa adanya”. kini banyak orang yang berusaha dengan berbagai cara untuk “menjinakkan” para watchdog dan tidak sedikit yang berhasil mengubah wartawan menjadi lapdog yang “lucu dan patuh” bagi tuan-tuannya. menyampaikan berita didasarkan atas keinginan tuannya dan tidak mampu bersifat kritis karena sudah dipengaruhi oleh banyak kepentingan, entah itu kepentingan politik ataupun kepentingan bisnis semata. bisa jadi mereka lupa bahwa mereka punya beban tugas memegang teguh demokrasi ketika menjalankan profesinya. dalam sebuah penelitian skripsi yang disusun oleh mahasiswa ilmu komunikasi universitas dipononegoro semarang, choirul ulil albab, dengan judul penataan kode etik jurnalis peliput pemerintah provinsi jawa tengah setelah penghapusan amplop jurnalis, ditemukan bahwa salah satu cara untuk “menjinakkan” wartawan ialah dengan memberikan amplop. nominal yang diberikan oleh pemprov jawa tengah ialah rp 150.000,00/ wartawan, namun semenjak ganjar pranowo dilantik menjadi gubernur jawa tengah maka kebijakan amplop tersebut dihapuskan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dan netralitas wartawan ketika melakukan peliputan di kawasan pemerintah provinsi jawa tengah. pemberian amplop kepada jurnalis seringkali dimaksudkan untuk menjalin silahturahim yang positif dengan wartawan.akan tetapi memiliki sisi negatif karena mengandung kecurigaan maksud terselubung baik bagi si pemberi maupun si penerima.meskipun diakui oleh wartawan bahwa pemberian amplop kepada wartawan bukanlah hal yang baru malah sulit dilepaskan dari dunia jurnalistik karena memang sudah membudaya. akhirnya pemberian amplop kepada wartawan ini terjadi seperti biasa yang berlangsung secara terus menerus. pemberian amplop kepada wartawan pada akhirnya juga menimbulkan dualisme di kalangan wartawan sendiri. sebagian merasa hal tersebut adalah hal yang merendahkan profesi wartawan, namun tidak sedikit yang menganggap amplop tersebut hanyalah bentuk silahturahim dari instansi dan tentu tidak akan mennggangu proses netralitas pemberitaan di medianya. sama halnya dengan praktisi public relations di sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta.wartawan sebagai partner untuk memposisikan instansi secara positi tentu harus mendapatkan hospitality yang prima dari setiap praktisi public relations. keberaadaan wartawan akan memudahkan pekerjaaan praktisi public relations yang ingin menjangkau audience sebanyak mungkin dengan waktu yang hampir bersamaan. apalagi ditambah dengan fakta bawa wartawan melalui medianya, bisa dianggap sebagai ‘orang ketiga” dari perusahaan yang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan oleh humasnya sendiri. praktisi public relations tentu telah melakukan berbagai macam kegiatan media relations demi membangun hubungan simbiosis mutualisme dengan rekan wartawan, misalkan dengan melakukan pers briefing, press release, pres tour, resepsi pers dan wawancara pers.(soemirat, 2007: 128-129). melalui kegiatan media relations ini tentu akan memberikan pencitraan positif bagi institusi. pengaruh media massa sebagai sumber informasi masyarakat semakin memudahkan pekerjaan praktisi public relations yang ingin terus menerus mengabarkan kepada khalayak mengenai kesuksesan organisasinya. sama halnya ungkapan fenomenal abraham lincoln “public opinion is everything” maka jika seluruh media massa mengungkapkan perusahaan anda baik maka 18 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 tentu publik akan percaya bahwa perusahaan anda baik, namun begitupun sebaliknya jika seluruh media massa mengatakan perusahaan anda buku maka publik akan percaya bahwa perusahaan anda buruk. begitupun dengan praktisi public relations institusi pendidikan tinggi yang mulai menyadari peran pekerja media sebagai partner yang dapat membantu mencapai tujuan organisasinya untuk membangun image positif di masyarakat. merekapun mulai menyusun strategi media relations agar bisa lebih akrap dengan rekan wartawan yang biasa meliput di instansinya. akan tetapi kegiatan mereka menganggap cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan rekan wartawan ialah dengan memberikan fasilitas berupa uang tunai / amplop. padahal menurut kode etik profesi wartawan setiap jurnalis dilarang untuk menerima uang. pemberian uang tunai atau “amplop” bagi wartawan kemudian membudaya hampir pada semua aktivitas media relations yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi di yogyakarta. dari penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh, bagaimana para wartawan menyikapi budaya amplop yang dilakukan oleh praktisi public relations institusi pendidikan tinggi di yogyakarta, termasuk kemungkinan adanya budaya amplop dalam kegiatan media relations yang selama ini dilakukan oleh praktisi public relations tersebut. metode penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif menurut whitney (dalam nazir, 1988: 63) yaitu penelitian untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandanganpandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. penelitian ini menggunakan metode studi kasus, metode studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. (nazir, 1988:66). sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu: interview (wawancara)a. wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka anatara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara atau interview guide (nazir, 1988: 234). dokumentasib. dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data dengan memanfaatkan semua dokumen-dokumen penting yang menyangkut perusahaan secara umum, misalnya company profile, web site perusahaan, media internal dan lain-lain. studi pustakac. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan acuan teori yang berhubungan dengan penelitian yang diambil yaitu mengenai public relations dan media relations. focus group discussiond. (fgd) merupakan metode penelitian dimana menggunakan kelompok diskusi terfokus dengan memilih orang-orang yang dianggap mewakili sejumlah publik atau populasi yang berbeda. data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilakan data deskriptif berupa kata tertulis, atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati (moleong, 2001: 103).analisis data yang bersifat kualitatif mengharuskan peneliti untuk melakukan aktivitas secara serempak den19 adhianty nurjanah. wulan widyasari, frizki yulianti nurnisya, wartawan dan budaya amplop gan pengumpulan data, interpretasi data dan menulis laporan penelitian (creswell, 1994: 145). dengan demikian analisis data tidak dilakukan secara terpisah dengan pengumpulan data, tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. teknik yang dilakukan dalam uji validitas data yaitu dengan teknik triangulasi. menurut moleong (2001: 178), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. dalam penelitian ini, peneliti mengunakan triangulasi sumber. menurut patton (dalam moleong, 2001: 178) menyebutkan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. penulis memilih lima (5) wartawan media cetaknya adalah wartawan yang ditugaskan di desk pendidikan pada saat penelitian ini berlangsung diantaranya adalah haris firdaus (kompas), rahajeng (kedaulatan rakyat), laela rohmatin (harian jogja), pristiqa a.wirastami (tribun jogja) dan heditia damanik (radar yogya). hasil dan pembahasan peran penting relasi wartawan dan praktisi public relations selama ini, relasi wartawan dan praktisipublic relations institusi pendidikan tinggi sering kali disepelekan. padahal sikap saling percaya dan saling membutuhkan memainkan peranan penting bagi wartawan. artinya, wartawan dan praktisi public relations bisa saling bekerja sama untuk memenuhi tuntutan tugas masing-masing. menurut hasil fgd yang dilakukan, praktisi public relations hanya memerankan diri sebagai marketinginstitusi saja. praktisi public relationsbiasanya akan menghubungi wartawan jika ada kegiatan yang membutuhkan publikasi. “ketika ada berita negatif, wartawan sering ditutup aksesnya yang akibatnya hubungan jangka panjang menjadi jelek. wartawan tidak ingin dimanfaatkan oleh pr ketikadibutuhkan saja.” (wawancara dengan haris firdaus) maksud dari relasi di sini bukan berarti adanya intervensi praktisi public relations pada pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan, namun lebih kepada pemberian akses yang luas dan informasi yang terbuka kepada wartawan mengenai pemberitaan yang diliputnya. bill kovach dan tom rosenstiel pernah menyebutkan bahwa wartawan harus tetap bersikap independent terhadap objek yang diliputnya (kovach dan rosenstiel, 2001: 12). artinya, pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap berita yang ditulis oleh wartawan. hal serupa juga tertera dalam pasal4 kode etik jurnalistik bahwa wartawan indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan. (kej, 2006).oleh karenanya, diperlukan kerjasama yang baik antara praktisi public relations dan wartawan sehingga uang amplop tidak mempengaruhi pemberitaan. “misalnya begini, kalau ada berita yang negatif tentang institusi pendidikan mereka, jangan menutup akses wartawan untuk melakukan liputan. seharusnya praktisi public relations bisa menyediakan list nomor telepon narasumber yang kredibel untuk dihubungi oleh wartawan.” (wawancara dengan haris firdaus) dalam kode etik jurnalistik yang pernah dicetuskan oleh society of professional journalists disebutkan bahwa kewajiban wartawan untuk mengawal kepentingan bersama dengan cara mencari kebenaran dan mengakomodasi event dan isu-isu secara fair. integritas profesional adalah landasan dari kredibilitas wartawan (spj convention, 1996). hal ini juga sesuai dengan pasal 11 dalam kode etik jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas sertakompetensi sumber berita (kej, 2006). artinya, wartawan dalam melakukan peliputan harus mengkroscek 20 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 kredibilitas narasumbernya. dalam kaitannya dengan media relations dengan praktisi public relations, wartawan bisa memanfaatkan link yang disediakan oleh praktisi public relations untuk mengambil data mengenai isu yang ditulisnya. “praktisi public relations sering tidak langsung tanggap dengan wartawan. seringkali tidak jelas siapa yang harus diwawancara oleh wartawan. kalau mengundang wartawan paling tidak harus ada fasilitas wawancara”.(wawancara dengan pristiqa a.wirastami) kerjasama antara wartawan dan praktisi public relations seperti yang dicetuskan oleh waratawan tribun di atas seharusnya bisa menjadi masukan bagi praktisi public relations dalam melakukan media relations. apabila ada kerjasama yang baik antara praktisi public relations dan wartawan tentunya akan mencegah pemberian amplop kepada wartawan karena pada akhirnya praktisi public relations dan wartawan mempunyai peran yang saling menguntungkan. strategi pengolahan isu dan layak berita dalam pemberitaan jurnalistik, ada yang namanya nilai berita. adanya nilai berita inilah yang membuat sebuah informasi menjadi layak berita. beberapa nilai berita tersebut antara lain newsworthy (kepentingan), timeliness (kebaruan), magnitude(skala), proximity(kedekatan), prominance(keterkenalan) dan human interest(nilai kemanusian). wartawan dalam mencari berita pasti berdasarkan nilai-nilai berita. karena itu, praktisi public relations seharusnya bisa mengandalkan nilai berita untuk menarik wartawan agar mau meliput institusinya “kadang-kadang isu tidak dimanfaatan dan ditangkap oleh praktisi public relations padahal banyak isu yang bisa menjadi wacana public. isu pendidikan khususnya, harus menarik, tidak hanya seputar event sajatetapi juga kasus-kasus hangat yang membutuhkan pendapat dari kalangan pendidik.” (wawancara dengan haris firdaus) pernyataan di atas menunjukkan bahwa biasanya praktisi public relations hanya memanfaatkan wartawan sebagai sarana publikasi event yang diadakan oleh institusi mereka. dengan memahami dan memanfaatkan nilai berita, praktisi public realtions bisa mempromosikan event mereka dengan cara yang menarik bagi wartawan dan pembaca.event universitas bisa dicari dari nilainilai beritanya, tidak hanya timeliness-nya tapi juga nilai-nilai lain seperti human interest. contohnya,pemberitaan event wisuda sebuah perguruan tinggi, ada wartawan yang mengambil angle berita bukan dari seremonialnya melainkan dari angle salah satu wisudawati yang datang ke acara wisuda menaiki becak. hal ini tentunya lebih bernilai berita daripada sekadar berita acara wisuda saja. praktisi public relations seharusnya bisa mencari hal-hal menarik dari event yang diadakan institusinya dan memberikannya kepada wartawan. “praktisi public relations sebenarnya bisa bermain dengan isu, misalnya kasus hello kitty yang sempat mencuat kemarin bisa diangkat dari sisi pendidikan dengan memasukkan pendapat pakar yang terkait dari universitas. ini sebenarnya termasuk cara cerdas untuk mempublikasikan universitas tersebut kepada pembaca.” (wawancaradengan laela rohmatin). pernyataan tersebut sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh steve m. barkin yang menyebutkan bahwa wartawan bisa berperan sebagai pencerita, bukan hanya sebagai pelapor saja. barkin menulis, pemberitaan oleh seorang wartawan bisa memperkuat pandangan mengenai realitas sosial. wartawan juga mempunyai peran dalam menegaskan dan mempertahankan tatanan sosial (barkin, 1989: 32). hal ini juga sesuai dengan pasal 2 dalam kode etik jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (kej, 2006). artinya, 21 adhianty nurjanah. wulan widyasari, frizki yulianti nurnisya, wartawan dan budaya amplop wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. di sini wartawan bisa memanfaatkan hubungan dengan praktisi public relations agar dapat memberikan akses kepada pakar-pakar terkait dalam institusi mereka. dalam kaitannya dengan institusi pendidikan tinggi, praktisi public relations juga bisa menyediakan isu pendidikan yang terkait. “kelemahan praktisi public relations itu adalah mereka belum punya strategi untuk mengolah isu supaya orang tertarik untuk membacanya, misalnya isupenelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa. sering kali praktisi public relations hanya memberikan isuevent kunjungan atau wisuda saja. padahal isu penelitian yang berbau akademis justru lebih menarik bagi wartawan.” (wawancara dengan laela rohmatin) menurut wendy bacon, kegiatan jurnalistik sebenarnya adalah bidang yang besar yang bisa menyerap dan merubah batas-batas yang ada, terutama yang berkaitan dengan bidang komunikasi (bacon, 149). artinya, wartawan bisa memanfaatkan bidang public relations dalam mencari pemberitaannya. selama ini release yang diberikan oleh praktisi public relations yang diberikan kepada wartawan hanya tentang wisuda, kunjungan dan prestasi institusi saja, release tentang isu pendidikan dan penelitian malah tidak ada. terjadi pertentangan di kalangan wartawan yang harus jauh-jauh hanya untuk melihat event seperti wisuda.wartawan sebenarnya membutuhkan isu untuk menjadi berita, tetapi praktisi public relations hanya asal menyodorkan isu demi kepentingan institusi saja. “selain release dan pressconference yang harus dilakukan oleh praktisi public relations adalah publikasi penelitian, seperti uad pernah mengundang wartawan untuk mendengarkan cerita mahasiswa yang menyelesaikan thesis di thailand.” (wawancara dengan pristiqa a.wirastami) dengan memberikan release mengenai kegiatan kependidikan seperti penelitian yang dilakukan oleh dosen atau pun pertukaran mahasiswa, sebenarnya secara tidak langsung praktisi public relations juga mempublikasikan institusinya melalui pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan. di sini wartawan mempunyai berita menarik untuk ditulis yang bernilai berita tinggi dan praktisi public relations menunaikan tugas publikasinya. selain itu, media relations pun terjalin dengan baik dan sehat. praktek budaya amplop dan kode etik jurnalistik sebenarnya, dalam kode etik jurnalistik, peraturan mengenai pemberian amplop sudah diatur meskipun tidak secara eksplisit menyatakan “amplop”. dalam penafsiran pasal 1 kode etik jurnalistik yang menyebutkan wartawan indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, independen ditafsirkan bahwa wartawan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (kej, 2006). artinya, pemberian amplop oleh praktisi public relations kepada wartawan dianggap sebagai intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi berita yang ditulis oleh wartawan. “menerima amplop sebenarnya adalah kebiasaan dan akhirnya menjadi simbiosis mutualisme dengan praktisi public relations. selain itu, menerima amplop itu tergantung wartawannya masing-masing.kadang wartawan justru saling mengingatkan.” (wawancara dengan pristiqa a.wirastami) dari pernyataan di atas, sebenarnya tidak semua wartawan menerima amplop yang disediakan oleh praktisi public relations. ketika institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan sebuah event biasanya praktisi public relations menyediakan amplop untuk diberikan kepada wartawan yang hadir dalam event tersebut. meskipun demikian, tidak semua wartawan mengambil amplop yang dise22 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 diakan dan tidak semua praktisi public relations menyediakan amplop dengan maksud mengintervensi pemberitaan wartawan. “ada kesalahan mindset di beberapainstitusi pendidikan tinggi tentang semua isu yang ada harus dimuat karena menyangkut promosi dan eksistensi institusi.” (wawancara dengan laela rohmatin) pernyataan di atas memperkuat pendapat mengenai strategi mengolah isu agar bisa menghindari pemberian amplop. seharusnya wartawan dan praktisi public relations bisa saling bersinergi karena pada dasarnya wartawan butuh isu. dengan demikian tanpa amplop pun wartawan akan mau menulis berita yang menjadi publikasi. asalkan praktisi public relations bisa mengolah isu yang ada, hal itu bisa dilakukan. “praktisi public relations harus bisa mengolah isu dalam kacamata media sehingga amplop tidak lagi diperlukan. budaya amplop muncul karena ada gap antara isu public relations dan isu media.” (wawancara dengan laela rohmatin) artinya, dalam beberapa isu sebenarnya wartawan menolak tetapi praktisi public relations tetap memaksa. jadi akhirnya pemberian amplop ini adalah untuk membeli independensi wartawan, karena praktisi public relations tidak percaya diri dengan pemberitaannya.sebenarnya penting bagi praktisi public relations untuk mempelajari kaedahkaedah jurnalistik sehingga bisa membuat isu yang layak menjadi berita bagi wartawan. hal ini dikarenakan, wartawan dan praktisi public relations membutuhkan isu untuk dijual, sehingga tanpa amplop wartawan akan tetap mencari isu dan praktisi public relations akan mendapatkan publikasi dari isu tersebut. “wartawan tidak butuh amplop karena sebenarnya wartawan membutuhkan praktisi public relations untuk menyehatkan wartawan.” (wawancara dengan laela rohmatin) mengenai tanggapan institusi media tempat wartawan bekerja, terdapat beberapa pandangan menarik mengenai budaya amplop dari hasil wawancara yang dilakukan. ada media yang dengan tegas memberikan punishment, namun ada juga yang masih memberikan kelonggaran “kompas jelas melarang, meski belum pernah menemukan kasus amplop, tetapi bila ada wartawan yang menerima amplop pasti dikeluarkan karena itu berkaitan dengan kejujuran.” (wawancara dengan haris firdaus) dari pernyataan wartawan tersebut terlihat bahwa kompas tidak mentoleransi adanya budaya amplop di kalangan wartawannya, bahkan tidak segan-segan memberikan sanksi pemecatan. sikap kompas ini sangat sesuai dengan pasal 6 kode etik jurnalistik bahwa wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap (kej, 2006). amplop di sini diasosiasikan dengan suap karena dapat berpengaruh dengan independensi wartawan dalam menulis berita. bentuk suap atau amplop pun bisa bermacam-macam, tidak hanya uang tapi juga jenis gratifikasi lain seperti barang atau fasilitas dari pihak lain di luar wartawan. lain halnya dengan tribun, meskipun anak perusahaan dari kompas, namun sanksi yang diberikan kepada wartawan amplop tidak begitu keras. beberapa kasus yang lalu bahkan sering kali dibiarkan. walaupun sekarang sudah ada sanksi terhadap wartawan amplop, tetapi dalam pemberian sanksi masih melalui tahapan-tahapan sebelum sampai pada sanksi pemecatan. “penanganan tribunmasih kurang, padahal harusnya ikut peraturan kompas, tetapi prakteknya ada wartawan yang menerima. dulu sering tidak mendapat sanksi, sekarang pimred akan ditegur, bila ketahuan jabatan akan diturunkan.” sedangkan di harian jogja, diperlukan bukti untuk bisa memberi sanksi kepada wartawan amplop. artinya, bila seorang wartawan dicurigai menerima amplop tidak ser23 adhianty nurjanah. wulan widyasari, frizki yulianti nurnisya, wartawan dan budaya amplop ta merta diberi sanksi. “di harjo, berkaitan dengan amplop, harus ada bukti baru bisa ditindak.” (wawancara dengan laela rohmatin) berdasarkan hasil wawancara-wawancara di atas, permasalan budaya amplop di kalangan wartawan seharusnya bisa dihindari. meskipun demikian ada penafsiran independensi wartawan dalam pasal 1 kode etik jurnalistik yang bisa menjadi celah bagi wartawan untuk melanggar independensinya. di situ disebutkan bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers (kej, 2006). perkataan hati nurani dalam pasal tersebut sering disalahartikan bahwa kekuatan kode etik jurnalistik hanya pada hati nurani tanpa adanya sanksi yang tegas bagi wartawan yang melanggarnya. untuk itu, selain penghapusan budaya amplop dari kalangan wartawan dan praktisi public relations, juga diperlukan penegasan aturan dalam kode etik jurnalistik yang ada. simpulan dan saran kesimpulan relasi yang baik antara wartawan dan praktisi public relations dapat mencegah budaya amplop pada wartawan. ketika praktisi public relations dan wartawan sama-sama memahami kebutuhan kedua belah pihak, akhirnya dapat tercipta kerjasama yang baik. pada dasarnya wartawan membutuhkan isu dari praktisi public relations dan praktisi public relations memerlukan wartawan untuk publikasi. pengolahan isu menjadi hal penting agar menghasilkan berita yang menarik. wartawan mengharapkan praktisi public relations dapat memberikan isu yang memiliki nilai berita sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. event sederhana yang ada sebenarnya bisa diolah menjadi berita apabila dilihat dari kacamata wartawan. tidak semua wartawan mau menerima amplop, bahkan banyak yang tidak setuju dengan budaya amplop karena hal tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam kode etik jurnalistik. selain itu, pemberian amplop juga dapat mempengaruhi objektivitas wartawan dalam mencari berita. saran praktisi public relations seharusnya mempelajari kaedah-kaedah jurnalistik untuk membantu media relations yang dilakukannya dengan wartawan. institusi media perlu memberlakukan sanksi tegas kepada wartawan yang melakukan budaya amplop. perlunya peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang ada dalam kode etik jurnalistik. maka dari itu, penelitian selanjutnya, bisa dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada wartawan amplop untuk lebih memahami mengenai fenomena budaya amplop. 24 informasi kajian ilmu komunikasi volume 45. nomor 1. juni 2015 daftar pustaka buku-buku kovach, bill dan tom rosenstiel, 2001, the elements of journalism: what newspeople should know and the public should expect, united states, crown archetype. jurnal bacon, wendy, 2006, journalism as research, australian journalism review, vol 28 (2), p147-157 barkin, steve m., 1989, journalist as storyteller: an interdiciplinary perspective, american journalism, vol. 1 (2), p27 peraturan perundang-undangan kode etik jurnalistik (2006) society of profetional journalists convention (1996) 197 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja inasari widiyastuti inas001@kominfo.go.id balai pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika (bppki) yogyakarta abstract the biggest of internet user is in the productive ages, most of them are children and teenagers. they are the internet of things’s (iot) generation who have the ability to adapt of technology because of being born in the high technology era. children’s internet activities tend to be supported and facilitated by the environment, especially families. the aim of this research is to find out the digital literacy and medition type of housewives. the mediation strategy is an effort that is appropriate to the activities of children and teenager using handset and internet. the survey was conducted on housewives of internet safety online workshop participant in four districts in di. yogyakarta. restrictive mediation is applied to housewives at every level of childhood education from the youngest up to. however, mothers do not apply many types of mediation in teenagers. discussion, as a form of active mediation, applied as protecting effort in the housewives’s inability of digital literacy. co-use mediation and technical mediation are not overused. only a small number of housewives accompany children when using handset or accessing internet. abstrak penggunaan internet terbesar berada di usia produktif, sebagian besar di antara mereka adalah anak dan remaja. mereka adalah generasi internet of things (iot) yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi karena terlahir dalam paparan teknologi maju. aktivitas anak berinternet cenderung didukung dan difasilitasi oleh lingkungan, terutama keluarga. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi digital dan tipe mediasi yang diterapkan ibu rumah tangga. strategi mediasi adalah upaya perlindungan yang diberikan terhadap aktivitas anak dan remaja menggunakan gawai dan berinternet. survey dilakukan pada ibu rumah tangga peserta pelatihan internet safety online di empat kabupaten di di. yogyakarta. mediasi restriktif diterapkan ibu rumah tangga pada setiap jenjang pendidikan anak mulai dari termuda hingga tertua. meski demikian, ibu tidak banyak menerapkan berbagai tipe mediasi pada remaja. diskusi, sebagai bentuk mediasi aktif diterapkan ibu sebagai upaya perlindungan di tengah ketidakmampuan literasi digitalnya. mediasi co-use dan mediasi teknis tidak terlalu sering digunakan. hanya sebagian kecil ibu mendampingi anak ketika menggunakan gawai atau mengakses internet. keywords: parental mediation children, safety online 198 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pendahuluan seberapa dini seorang anak untuk terlalu dini menggunakan dan memiliki telepon cerdas serta mengakses internet bukanlah isu yang penting lagi. pada kenyataannya, anak telah bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi (tik) bahkan sebelum mereka sempurna berjalan. pengguna terbesar internet di usia produktif dipenuhi oleh anak dan remaja. livingstone, haddon, görzig, & ólafsson (2011) mencatat 93% anak usia 9 – 16 tahun telah aktif online setiap minggunya. mereka mulai mengakses internet sejak usia 7 hingga 8 tahun. pada usia 9 tahun, anak telah memiliki akun dan aktif di media sosial. pada mulanya, anak hanya menggunakan gawai untuk bermain kemudian mengakses internet. kemampuan dalam menggunakan dan mengakses tik meningkat seiring bertambahnya usia. meskipun anak belum memiliki kemampuan pemahaman persepsual, simbolik, dan motorik yang baik, anak bahkan bayi telah memiliki ketertarikan terhadap konten media. kemampuannya tersebut dipersepsikan dan dinterpretasikan sesuai dengan kapasitas gagasan sosial yang dimilikinya (nikken & schols, 2015). kesulitannya dalam menggunakan aplikasi di gawai seperti menyentuh, mengusap, membaca, dan mendengar instruksi, tidak menghalangi anak untuk tetap termotivasi menggunakan. anak jaman kini terlahir pada generasi milenial dan post-milenial. mereka mampu menggunakan teknologi sejak usia dini, nyaman menggunakan, dan aktif di media sosial. mereka adalah igen atau generasi yang akrab dengan internet of things (iot) yang beraktivitas dengan teknologi terkini dan familiar dengan belanja online (dorsey, 2016; howe & nadler, 2012). anak dan remaja memiliki motivasi berinternet untuk mencari informasi, terhubug dengan teman, dan sebagai media hiburan (kemkominfo, 2014). aktivitas anak paling besar ketika online adalah mengerjakan tugas sekolah dan bermain, diikuti dengan menonton klip video, percakapan instan, mengirim gambar, dan menggunakan webcam (livingstone, haddon, görzig, & ólafsson, 2011). dari aktivitasnya, lingkungan mempengaruhi anak untuk terpapar tik. entahkah lingkungan rumah, pertemanan, hingga sekolah. anak, tidak dengan sendirinya bisa menggunakan gawai dan menjelajah internet. kemampuan mereka muncul karena adaptasi dengan lingkungannya, melihat, mencoba, dan meniru. anak cenderung didukung dan difasillitasi, terutama oleh orang tua. pembicaraan tentang ijin memiliki gawai bagi anak lebih penting dibicarakan dalam keluarga dibanding tentang ijin mendapatkan lisensi mengemudi. menurut nick vanney (vp of consumer intel security, http://tekno. liputan6.com), orang tua memfasilitasi anak dengan gawai dan menganggapnya sebagai media pembelajaran dan hiburan. sayangnya, fasilitas yang diberikan itu kurang didukung dengan pengarahan dan pengawasan. padahal, jika dibiarkan, anak dapat terpapar konten negatif baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan pembentukan karakter. intel security melaporkan bahwa 79% orang tua sebenarnya khawatir dengan aktivitas anak berinternet dan hanya 60% saja yang memantau aktivitas anak berinternet. sedangkan ict watch menemukan hanya 38,5% orang tua yang berdiskusi dengan anak tentang aktivitas berinternet. rendahnya kepedulian, pengawasan, dan pengarahan dari orang tua tentunya sangat mengkhawatirkan. gawai dan internet dapat berdampak negatif bagi anak. anak menjadi malas bergerak, kemampuan bersosialisasi menurun, sulit berkonsentrasi di dunia nyata, dan cepat puas dengan informasi atau pengetahuan yang didapat (tidak melakukan penelusuran mendalam dan atau cek silang) (ameliola & nugraha, 2013). selain itu, anak mudah terpapar risiko penggunaan internet meliputi risiko tindakan agresif (perundungan, stalking, permusuhan sebaya), risiko seksual (konten pornografi, grooming, sexting, kekerasan seksual), risiko nilai budaya (rasisme, radikalisme, konten kebencian), dan risiko komersil seperti penyalahgunaan data pribadi (livingstone et al., 2011). kpai (komisi perlindungan 199 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja anak dan perempuan) mencatat jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di tahun 2015 telah mencapai 1.022 anak. kejahatan tersebut meliputi korban kekerasan seksual online, objek cd pornografi, dan prostitusi anak online. yang menyedihkan adalah, anak bukan hanya sebagai korban kejahatan online tetapi juga sebagai pelakunya. kejahatan anak berbasis siber menempati urutan ketiga setelah kasus anak berhadapan dengan hukum dan kasus keluarga serta pengasuhan alternatif. menurut kpai pula, faktor pemicu kejahatan online adalah lemahnya upaya perlindungan dari negara dan keluarga. pembiaran oleh orang tua menjadi pemicu utama. orang tua dihadapkan pada tantangan akan dampak negatif media baru terhadap perilaku, sikap, dan keselamatan anak (livingstone & helsper, 2008). lingkungan media dan komunikasi berkembang sangat cepat dan sulit diikuti orang tua. keduanya terlahir pada generasi yang berbeda. bagi orang tua, kurangnya keahlian teknis atau literasi media dan informasi menjadi penghambat untuk melakukan mediasi bagi aktivitas anak menggunakan dan mengakses tik. secara teknis, hanya sedikit orang tua yang menyaring konten serta melacak kembali website yang dikunjungi anak (livingstone et al., 2011). leung dan lee (2012) menegaskan pentingnya literasi media dan informasi sebagai tameng untuk melindungi diri dari risiko simpton adiksi internet dan kejahatan online. semakin tinggi tingkat literasi seseorang maka akan semakin rendah risiko internet yang dialami. kemampuan untuk mengakses media merujuk pada kemampuan untuk menentukan konten media yang sesuai dengan kebutuhan dan menghindar dari konten media yang tidak dibutuhkan (kunandar, 2014). maka, selain kemampuan teknis, orang tua perlu memiliki literasi struktur sosial dan literasi kritis dalam menggunakan dan mengakses tik. literasi ini penting untuk memediasi anak dengan tik. teori mediasi orang tua berpendapat bahwa orang tua menggunakan strategi komunikasi interpersonal yang berbeda dalam usaha mereka untuk menengahi dan megurangi dampak negatif media dalam kehidupan anak-anak mereka (clark, 2011). mediasi merupakan bentuk pengawasan orang tua meski tidak sepenuhnya menurunkan anak dari risiko negatif online (livingstone & helsper, 2008). di saat orang tua berupaya mencegah paparan efek negatif, anak justru termediasi oleh lingkungan dan rekan sebaya. anak tidak dapat dibebaskan dari interaksi dengan tik. sifat penggunaanya yang dipersonalisasi menjadikan tugas orang tua menjadi sulit (livingstone et al., 2011). kondisi ini akan semakin sulit karena anak dapat bukan selaku sasaran kejahatan online di rumah, mereka bisa mendapatkannya di luar rumah karena internet bersifat ubiquitous atau dapat diakses di mana pun dan kapan pun (leung & lee, 2012). meski demikian, terdapat beberapa gaya mediasi yang diterapkan untuk melindungi anak yaitu mediasi restriktif (restrictive mediation), mediasi aktif (active mediation), mediasi penggunaan bersama (co-use) supervise (supervision), dan mediasi teknik (technical mediation (clark, 2011; fikkers, piotrowski, & valkenburg, 2017; leung & lee, 2012; nikken & schols, 2015). persoalan risiko adiksi perangkat tik dan internet berlaku global. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi internet dan tipe mediasi yang diterapkan ibu rumah tangga di di. yogyakarta, khususnya di 4 (empat) kabupaten, terkait aktivitas anak menggunakan perangkat tik dan berinternet. studi tentang tipe mediasi orang tua terhadap penggunaan media oleh anak telah banyak dilakukan dalam rangka meninjau mediasi yang efektif untuk melindungi dari pengaruh negatif media, baik itu televisi, multimedia, maupun internet. namun, perilaku mediasi yang diterapkan banyak dikaitkan dengan penggunaan televisi dan permainan multimedia oleh anak, masih sedikit meninjaunya dari penggunaan internet (collier et al., 2016). jika pada masa penggunaan televisi banyak dikenal 3 (tiga) macam tipe mediasi yaitu mediasi restriktif, aktif, dan co-use, maka di era media baru 200 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 muncul tipe mediasi baru yaitu mediasi teknik (clark, 2011; fikkers et al., 2017; leung & lee, 2012; livingstone & helsper, 2008; nikken & schols, 2015). menurut valkenburg et al., (1999), tipe mediasi restriktif adalah tipe saat orang tua menerapkan berbagai set aturan untuk menggunakan atau melarang anak melihat program tertentu. bentuk tipe mediasi restriktif dilakukan dengan memberikan peraturan yang rasional (fikkers et al., 2017). tipe mediasi restriktif menerapkan aturan yang harus dipatuhi anak terkait waktu dan konten dalam menggunakan media. kapan anak boleh mengakses internet, berapa lama waktu yang diberikan, permainan apa yang boleh dimainkan, konten apa yang boleh diakses, dan sebagainya. orang tua yang beranggapan internet berdampak negatif, menimbulkan ketakutan dan sifat agresif bagi anaknya cenderung menerapkan tipe mediasi restriktif (fikkers et al., 2017; krassowski et al., 1999; nikken & schols, 2015)controlling, or inconsistent. meski demikian, sejumlah literatur melaporkan tipe mediasi restriktif memiliki pengaruh yang kecil namun signifikan untuk menghalau efek negatif dalam hal waktu penggunaan dan pengaruh konten seksual (collier et al., 2016; leung & lee, 2012). pada banyak kasus, tipe mediasi restriktif menimbulkan efek bumerang, resistensi, atau inkonsisten baik dari anak maupun orang tua sendiri (fikkers, piotrowski, & valkenburg, 2017). orang tua tidak konsisten dalam menerapkan aturan terutama dalam pemberian teladan. sedangkan anak beranggapan mediasi membatasi aktivitasnya sehingga cenderung mengabaikan orang tua (livingstone et al., 2011). tipe mediasi restriktif dipengaruhi oleh kemampuan anak dalam menerapkan kontrol pribadi (lee, 2013). tipe mediasi yang dinilai efektif untuk dilakukan adalah tipe mediasi aktif dan tipe mediasi teknis (livingstone & helsper, 2008). tipe mediasi aktif menunjukkan perilaku orang tua dalam menjelaskan dan mendiskusikan sebuah program (krassowski et al., 1999)an outsider. diskusi ini bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir kritis pada anak tentang program atau konten yang dikonsumsinya (collier et al., 2016). diskusi interaktif antara orang tua dan anak terjalin sebagai komunikasi dua arah. orang tua membimbing anak untuk menjadi pengguna media yang kritis (livingstone & helsper, 2008). jenis tipe mediasi aktif dilaporkan cukup protektif melindungi anak dari kerentanan pengaruh negatif, agresi, dan seksualitas tetapi tidak untuk waktu penggunaan media. tipe mediasi couse atau penggunaan bersama merupakan tipe ketika orang tua dan anak secara bersama melihat atau menggunakan media bersama. valkenburg et al., (1999) menilai tipe ini tidak benar-benar dilakukan untuk melindungi anak dari impak negatif media tetapi sebagai bentuk hiburan keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. orang tua akan menegur anak ketika ada perilaku menyimpang tetapi proses peneguran atau diskusi tidak dilakukan saat menonton bersama. saat penggunaan bersama, orang tua juga menikmati bersama anak (kaloka, 2016). di era media baru, ketika perangkat media dapat dipersonalisasi, tipe co-use cenderung sulit diimplementasikan dan tidak efektif (livingstone et al., 2011). sedangkan tipe mediasi teknis menunjukkan upaya orang tua untuk menyaring dan mengontrol konten yang dikonsumsi anak melalui berbagai kumpulan tindakan teknis (livingstone & helsper, 2008). dari ragam tipe mediasi, leung & lee (2012) menilai memblokir kunjungan ke situs media sosia dan hiburan lebih efektif 2 – 5% melindungi anak dibanding tipe mediasi lain. dalam implementasinya, tipe mediasi yang diterapkan orang tua dapat beragam dan kombinasi sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. tingkat pendidikan mempengaruhi tipe mediasi yang diterapkan. valkenburg et al., (1999) menemukan orang tua dengan pendidikan tinggi lebih menggunakan tipe mediasi restriktif dan aktif. orang tua dengan pendidikan rendah cenderung membiarkan penggunaan gawai dan internet oleh anak tanpa peraturan (nikken & schols, 2015). usia dan keterampilan anak pun mempengaruhi 201 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja tipe mediasi yang diterapkan. hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam menggunakan gawai dan beraktivitas online (livingstone et al., 2017; nikken & schols, 2015). anak yang telah piawai menggunakan gawai dan berinternet akan menghabiskan waktu penggunaan lebih lama dan menyendiri atau asyik dengan dunia maya (nikken & schols, 2015). adanya perbedaan tipe mediasi ini salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman dan tingkat literasi digital, khususnya orang tua (kaloka, 2016; livingstone et al., 2017; nikken & haan, 2015). orang tua cenderung merasa tidak kompeten untuk menerapkan tipe mediase. menurut nikken dan haan., (2015), orang tua tidak memiliki kecukupan literasi dan tidak mencari informasi dari sumber professional dalam upaya mediasi. padahal, kemampuan literasi sangat dibutuhkan untuk menerapkan berbagai strategi mediasi (lee, 2013). status sosial dan ekonomi orang tua dapat mempengaruhi kemampuan literasinya. literasi media informasi adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan berbagai media informasi. leung dan lee (2012) memaparkan setidaknya orang tua perlu memiliki kemampuan literasi tentang perangkat atau media, literasi kritis, literasi publikasi, literasi adaptasi teknologi, dan literasi struktur sosial sehingga dapat memediasi anak. semakin kompeten orang tua terhadap konten media dan aplikasi intenet, maka semakin mampu ia menghalau efek buruk internet. ketidakpercayaan diri orang tua dalam menggunakan gawai dan berinternet di hadapan anaknya dapat disebabkan karena perbedaan generasi. grail research dalam memetakan generasi tidak hanya berdasarkan tahun kelahiran tetapi juga kemampuannya dalam mengadopsi teknologi. meski keduanya tidak dapat saling terkait. generasi dipetakan mulai dari generasi baby boomers hingga generasi alpha. namun, isu tentang kesenjangan generasi di era tik dimulai sejak generasi x atau latchey kids. generasi x terlahir di tahun 1960an yang telah mengenal teknologi informasi, komputer bukan barang aneh bagi mereka. akan tetapi, generasi x tidak dapat cepat mengadopsi teknologi baru. tidak seperti generasi y dan generasi z. generasi ini merupakan generasi post millineal, digital native, net generation, dan igeneration. generasi digital native menggunakan bahasa komputer, video games, dan internet serta cepat mengadopsi teknologi maju (prensky, 2001). mereka memahami internet, menjadi lebih cerdas dalam menggunakan teknologi terbaru. karakteristik generasi z adalah digitalisasi, akrab dengan perangkat bergerak, interaktif, menyukai hal (informasi) instan, berkomunikatas, mampu melakukan multi tugas. metode upaya melihat literasi tik dan tipe mediasi orang tua terhadap aktivitas anak menggunakan dan mengakses internet dilakukan melalui deskriptif kuantitatif. pengumpulan data dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan fasilitasi layanan tik bagi ibu rumah tangga di kab. kulonprogo, kab. gunungkidul, kab. sleman, dan kab. bantul. kegiatan fasilitasi berlansung atas kerja sama antara balai pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika (bppki) yogyakarta dan dinas komunikasi dan informatika setempat. tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah workshop e-safety parenting: mengasuh dan mendampingi anak di era digital. subjek penelitian adalah ibu rumah tangga dengan anak berusia maksimal 17 tahun. ibu dipilih karena memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak dini. ibu dinilai lebih menerapkan tipe mediasi pada anak dibandingkan ayah (livingstone et al., 2017). sebuah kuesioner diberikan sebelum dan setelah pelatihan. data deskriptif kuantitatif ini didukung pula dengan data hasil dari proses diskusi selama kegiatan berlangsung. kerangka berpikir merujuk pada literasi media baru yang dikembangkan leung dan lee (2012). literasi media baru 202 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan ibu rumah tangga dalam menggunakan tik seperti keterampilan komputer, internet, dan penggunaan aplikasi layanan bergerak. literasi pada penelitian ini hanya mengambil bagian penggunaan perangkat dan kemampuan publikasi konten sederhana. sedangkan tipe mediasi media baru yang diterapkan di keluarga merujuk pada livingstone & helper (2008), leung et al., (2012), nikken et al., (2015), dan fikkers et al., (2017). tipe mediasi dijabarkan dalam suatu bentuk aktivitas berdasarkan persepsi terhadap pengertian tiap tipe mediasi seperti terlihat pada tabel 1. hasil dan pembahasan partisipan dalam workshop e-safety parenting sekaligus responden penelitian adalah ibu rumah tangga (irt) yang memiliki anak maksimal berusia sma (17 tahun). mereka adalah irt yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengurus pkk, kader kesehatan, dan penggerak aktivitas lainnya. sebelum kegiatan workshop berupa ceramah, diskusi, dan pelatihan penggunaan tik untuk mendampingi anak dilaksanakan, irt diberi kuesioner tentang literasi media, penggunaan tik di rumah, dan perilaku atau sikap mediasi yang diterapkan. dari 119 kuesioner yang dibagikan, ada 110 kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan persyaratan. tabel 2 menunjukkan profil responden irt peserta pelatihan. sebanyak 54,81% irt berpendidikan tertinggi sma dan 27,88% berpendidikan tertinggi d4/s1. usia irt cukup merata mulai dari 35 tahun hingga di atas 45 tahun. hanya 9,62% irt berusia di bawah 30 tahun. kondisi ini menunjukkan kesenjangan generasi yang cukup lebar antara ibu dan anak seperti yang didukung tabel 3. tidak hanya berbeda generasi berdasarkan teori prensky di mana anak terlahir sebagai digital native yang terbiasa dengan bahasa digital komputer, internet, dan perangkat tik lainnya, tetapi juga berbeda menurut teori generasi strauss dan howe. sebagian besar irt merupakan generasi x atau latchey kids yang baru saja mengenal tik. mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan tik tetapi tidak mampu mengadopsinya dengan keterampilan yang baik. irt memerlukan pembelajaran berulang untuk dapat benar-benar menggunakan dan tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk menjelajah lebih jauh. meski demikian, masih terdapat irt yang berasal dari generasi y atau generasi pertama digital native yang masih gagap terhadap teknologi dan aplikasi iot. namun, anak-anak mereka merupakan generasi z atau igen yang lahir dalam perkem bangan teknologi sosial serta terbiasa dengan teknologi multi tugas. perbedaan generasi ini dapat terlihat dari literasi perangkat (tools literacy) irt seperti pada grafik 1. irt dapat menggunakan komputer dan mengakses internet baik melalui komputer maupun telepon pintar. sebanyak 70,19% irt telah mampu menggunakan internet di telepon pintar dan 50,95% dapat menggunakan internet di komputer. dengan kemampuannya tersebut, 65,38% irt dapat mengunduh gambar/ foto/video/dokumen dan 71,15% dapat pula mengunggahnya. hal ini memperlihatkan irt cukup aktif dalam mengakses media sosial. irt telah familiar dengan berbagai media sosial dan aplikasi percakapan sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, dan line. whatsapp merupakan aplikasi percakapan sosial yang banyak digunakan irt. mereka lebih senang berkirim teks dan berkomunikasi melalui whatsapp dibanding sms atau telepon karena dinilai lebih murah, responsif, dan dapat disertai foto/ gambar/video. situasi yang menunjukkan irt merupakan generasi x dan generasi y adalah kemampuan dalam menginstal aplikasi di telepon pintar dan penelusuran kembali. ini merupakan sebuah kemampuan sederhana. hanya 46,15% irt mengaku dapat memasang aplikasi dengan baik dan 43,27% melaporkan dapat mengecek daftar website yang pernah dikunjungi. akan tetapi, ketika ditanya dimana dan bagaimana prosesnya, banyak irt yang menggelengkan kepalanya. irt tidak dapat menunjukkan prosesnya dan tidak tahu apa itu playstore. irt mengaku, 203 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja tabel 1. perilaku mediasi berdasarkan tipe mediasi tipe mediasi no perilaku mediasi yang diterapkan restrictive mediation med 1 saya menetapkan aturan waktu yang diperbolehkan anak untuk menggunakan telepon pintar/tablet med 2 saya menetapkan aturan waktu yang diperbolehkan anak untuk mengakses internet med 6 anak saya meminta izin jika ingin mengunduh dan menginstal aplikasi di telepon pintar/tablet active mediation med 5 saya mencari informasi website dan aplikasi yang baik untuk anak med 7 saya tahu aplikasi di telepon pintar/tablet yang digunakan anak med 10 saya sering berdiskusi dengan anak tentang internet (konten di internet) co-use/ co-viewing med 3 saya mendampingi anak ketika menggunakan telepon pintar/ tablet med 4 saya mendampingi anak ketika berinternet med 12 saya memastikan telepon pintar/tablet orang tua layak digunakan anak (bersih dari konten tidak baik) technical mediation med 8 saya tahu website yang sering dikunjungi anak med 9 saya mengecek website yang dikunjungi anak med 11 saya menginstal aplikasi filtering dan monitoring di telepon pintar/tablet tabel 2. profil responden ibu rumah tangga profil responden bantul (%) domisili responden gunungkidul (%) kulonprogo (%) sleman (%) total (%) pe n d id ik a n sd 0.00 0.00 0.00 2.94 0.96 smp 7.69 0.00 10.00 2.94 4.81 sma 46.15 48.15 56.67 61.76 54.81 d1/d3 7.69 3.70 16.67 11.76 10.58 d4/s1 38.46 44.44 16.67 20.59 27.88 s2/s3 0.00 3.70 0.00 0.00 0.96 total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 u si a 25 29 tahun 7.69 25.93 0.00 5.88 9.62 30 34 tahun 15.38 7.41 26.67 5.88 13.46 35 39 tahun 0.00 37.04 36.67 17.65 25.96 40 44 tahun 23.08 14.81 23.33 29.41 23.08 di atas 45 tahun 53.85 14.81 13.33 41.18 27.88 total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 pe k e r ja a n pegawai swasta 0.00 3.70 0.00 2.94 1.92 petani 0.00 0.00 0.00 5.88 1.92 pegawai honorer/kontrak 7.69 0.00 6.67 0.00 2.88 pns non guru 23.08 0.00 0.00 0.00 2.88 guru pns 0.00 14.81 0.00 0.00 3.85 perangkat desa 0.00 11.11 3.33 0.00 3.85 pedagang 0.00 0.00 10.00 8.82 5.77 guru non pns 0.00 22.22 0.00 2.94 6.73 lainnya 0.00 18.52 3.33 8.82 8.65 wiraswasta 7.69 7.41 10.00 11.76 9.62 mengurus rumah tangga 61.54 22.22 66.67 58.82 51.92 total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 204 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 aplikasi yang ada telah tersedia sejak dibeli dan atau di-instal oleh anak. ditinjau dari kepemilikan dan penggunaan gawai oleh anak, sebanyak 60,58% anak telah memiliki gawai dan 45,19% anak menggunakan gawai milik orang tuanya. sebarannya cukup merata di seluruh lokasi responden kecuali di kab. gunungkidul. persentasenya lebih sedikit yaitu 44,44% anak yang memiliki gawai dan 29,63% anak yang menggunakan gawai miliki orang tua. namun untuk kab. sleman, terdapat 76,47% anak yang telah memiliki gawai. lebih tingggi dibanding kabupaten lainnya. menurut penuturan irt, anak telah memiliki gawai sejak usia sd atau saat kelas 3. pertimbangannya, orang tua tidak ingin anaknya tidak percaya diri dalam pergaulan, tidak dapat mengenal teknologi sejak dini, dan sekedar untuk memenuhi keinginan anak. pemberian gawai kepada anak tidak disertai dengan pemberian konsep tentang dampak baik dan buruk penggunaan gawai serta internet dan tanggung jawab anak dalam penggunaanya. demikian pula sikap dan perilaku orang tua saat meminjamkan gawai ke anak. ada orang tua yang memberikan batasan waktu serta aplikasi yang boleh digunakan anak dan ada pula yang tidak. ada orang tua yang memastikan konten di gawainya layak diketahui anak baik secara sengaja maupun tidak. namun, tidak sedikit pula orang tua yang mengabaikan dan justru menyuruh anak menggunakan gawai agar aktivitas yang sedang dilakukan tidak terganggu. sikap dan perilaku irt inilah yang akan menunjukkan tipe mediasi yang digunakan. dari penelusuran terhadap perilaku peserta workshop, irt dominan menerapkan tipe mediasi restriktif dibanding tipe mediasi lainnya. terlihat pada grafik 3. irt menerapkan aturan waktu yang diperbolehkan anak untuk menggunakan gawai (63,46%) dan mengakses internet (55,77%) dan meminta anak untuk ijin ketika mengunduh dan memasang aplikasi di telepon pintar (44,23%). irt menerapkan sejumlah peraturan terutama tentang kapan waktu anak boleh menggunakan dan mengakses internet. menurut irt, anak diijinkan menggunakan gawai saat akhir pekan atau setelah belajar. sedangkan aturan ijin untuk mengunduh dan memasang generasi x generasi y generasi z ibu rumah tangga 31 25 29 15 11 igeneration (generasi iot) <1972 19731977 19781982 19831987 19881997 anak dan remaja 20 15 39 39 20002002 20022004 20042010 20102017 tabel 3. peta generasi irt dan anaknya 205 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja grafik 1. grafik literasi responden grafik 2. grafik kepemilikan dan penggunaan gawai oleh anak responden grafik 3. tipe mediasi responden irt dalam pengawasan dan pendampingan anak berinternet 206 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 aplikasi, bertujuan untuk mengatur kuota data internet dan kapasitas memori yang tersedia. aturan ijin tidak benar-benar dilakukan untuk mengetahui aplikasi yang dapat digunakan anak atau tidak. aturan penggunaan gawai dan internet dimotivasi oleh faktor kesehatan dan perilaku belajar anak. orang tua mengkhawatirkan terhambatnya aktivitas belajar dan prestasi anak dari penggunaan gawai serta internet yang berlebihan sehingga menerapkan tipe mediasi restriktif. pemahaman tentang dampak negatif seperti yang digambarkan fikkers et al., (2017) dan nikken dan schols (2015) belum menjadi pendorong orang tua menerapkan mediasi restriktif. tipe mediasi co-use atau co-viewing relatif tidak banyak diterapkan. hanya 42,31% irt yang mendampingi anak ketika mengakses internet dan 50% yang mendampingi anak ketika menggunakan gawai. temuan ini menunjukkan anak lebih sering sendirian ketika aktif menggunakan gawai dan berinternet. irt beranggapan anak hanya menggunakan aplikasi yang terpasang dan hanya mengakses youtube. untuk youtube, irt berkeyakinan anak hanya menonton kartun atau konten permainan yang biasa dimainkan. irt tidak menyadari bahwa aplikasi yang terpasang cenderung bebas biaya sehingga dapat disisipi iklan. tidak sedikit iklan yang muncul tidak layak dilihat anak. apalagi konten di youtube, meski kemasannya kartun maupun permainan. dari proses diskusi, diketahui ada beberapa irt yang menemukan konten tidak layak anak padahal itu adalah kartun permainan yang digemari anaknya. irt tidak memiliki ketertarikan dengan apa yang digunakan, dilihat, dan diakses anak sehingga cenderung membiarkan anak sendirian. keadaan menjadi lebih pelik ketika anak telah beranjak remaja dan aktif menggunakan media sosial. irt merasa kesulitan untuk memantau anaknya dan merasa itu adalah bagian dari privasi anak. temuan ini senada dengan valkenburg et al., (1999) meski media yang digunakan adalah tv. saat menonton tv bersama, orang tua menganggapnya sebagai family time (waktu keluarga) bukan bagian dari proses mediasi co-use. apalagi dengan media baru seperti gawai dan internet di mana penggunaanya bersifat personal. meski demikian, 75% irt memastikan gawai yang dipinjamkan ke anak bebas dari konten tidak layak anak. terutama dari aplikasi dan foto/gambar/ video yang tersimpan akibat dari aktivitas bermedia sosial para irt. irt tidak dapat memungkiri bahwa mereka terlibat dalam banyak percakapan grup sehingga tidak dapat membendung informasi yang masuk baik itu teks, gambar, maupun video. masih banyak irt yang belum tahu dan tidak mengatur ulang aplikasi percakapan untuk tidak otomatis mengunduh konten. untuk meyakinkan gawai mereka layak digunakan anak, irt harus menghapus satu persatu konten tersebut. pada strategi tipe mediasi aktif, 57,60% irt mengaku sering berdiskusi dengan anak tentang internet. tentang dampak baik dan buruk berinternet serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. irt pun berupaya mencari informasi website dan aplikasi yang baik untuk anaknya (50%). temuan ini sedikit menyanggah nikken dan haan (2015). orang tua masih mencari informasi dari sumber profesional kendati jumlahnya tidak banya. tidak sedikit pula irt yang tahu aplikasi di gawai yang digunakan oleh anak, yaitu sebesar 53,85%. sebagian besar aplikasi yang diketahui irt adalah permainan yang dimainkan anak seperti clash of clan, plant vs zombie, pau, subway surfer, dan sebagainya. pengetahuan irt tentang penggunaan aplikasi cenderung berlaku untuk anak usia pra-remaja. sedangkan untuk anak remaja, irt tidak mengetahui aplikasi apa yang digunakan. irt merasa kesulitan untuk mengecek gawai milik anak remaja karena dikunci dengan sandi tertentu. hal ini senada dengan livingstone et al., (2017) dan nikken dan schols (2015), anak usia remaja yang telah piawai dalam menggunakan gawai dan menjelajah internet akan cenderung asyik dengan dunia maya. sifat gawai yang personalisasi semakin menyulitkan orang tua untuk memantau anaknya. 207 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja tipe mediasi yang tidak banyak diterapkan adalah tipe mediasi teknis. terdapat 48,08% irt yang tahu website atau konten yang sering dikunjungi atau dilihat anak dan 47,12% yang mengecek website atau konten yang dikunjungi anak. irt tidak mengetahui bagaimana cara melihat riwayat tontonan (di youtube) dan riwayat laman website yang dikunjungi anak. kemudian, hanya 27,88% irt yang mengaku memasang aplikasi parental control terutama untuk gawai yang digunakan bersama anak. tidak banyaknya penerapan mediasi teknis dilatarbelakangi oleh ketidakcukupan literasi digital yang dimiliki irt. banyak irt yang belum mengenal aplikasi parental control terutama untuk gawai yang digunakan bersama atau dipinjamkan ke anak. irt tidak mengetahui bahwa parental control dapat membantu ibu dalam mengawasi waktu penggunaan gawai dan internet serta konten atau aplikasi yang boleh digunakan anak. dari persebaran lokasi irt, tidak ada perbedaan signifikan terkait tipe mediasi yang diterapkan kecuali untuk kab. gunungkidul dan kab. sleman. meski didominasi oleh irt usia muda yang familiar dengan penggunaan gawai cerdas, terlihat irtnya cenderung lebih menerapkan tipe mediasi restriktif. hanya sebagian kecil irt yang mendampingi anak ketika menggunakan gawai atau mengakses internet sebagai bentuk dari tipe mediasi co-use. atau, berdiskusi dan mengetahui aktivitas anak sebagai strategi tipe mediasi aktif. maupun mengecek dan menelusuri kembali riwayat kunjungan dan tontonan anak sebagai penerapan strategi mediasi teknis. aktivitas tipe mediasi irt secara menyeluruh di lokasi responden dapat dilihat pada tabel 4. tingkat pendidikan irt mempengaruhi tipe mediasi yang digunakan meski perbedaanya tidak terlalu kentara seperti tampak pada grafik 5. irt yang berpendidikan lebih rendah lebih menerapkan tipe mediasi restriktif dibanding irt berpendidikan tinggi. irt yang berpendidikan tinggi lebih menerapkan tipe mediasi teknis. temuan ini berbeda dengan valkenburg et al., (1999) dan nikken & schols (2015). irt berpendidikan tinggi lebih cakap atau memiliki kemampuan literasi digital yang lebih baik dibanding irt berpendidikan rendah. perbedaan tipe mediasi yang diterapkan terlihat juga pada jenjang pendidikan anak. irt menerapkan seluruh kombinasi tipe mediasi untuk anak pada jenjang pendidikan rendah atau praremaja. irt tidak hanya memberikan aturan penggunaan gawai dan inter-net sebagai bentuk mediasi restriktif tetapi juga mengajak anak berdiskusi (mediasi aktif ) dan mendampingi anak saat beraktivitas (mediasi co-use). sehingga, irt dapat mengetahui konten atau website apa yang digunakan, dikunjungi, dan dilihat anak. namun, untuk anak yang berpendidikan lebih tinggi atau telah remaja pada jenjang pendidikan smp dan sma, irt terlihat tidak konsisten dalam menerapkan tipe mediasi tertentu atau kombinasinya. ada saat irt mengeluarkan aturan tentang waktu penggunaan gawai dan internet tetapi membebaskan anak untuk mengunduh atau memasang aplikasi di gawai. irt tidak lagi mendampingi anak saat menggunakan internet sehingga mereka tidak tahu konten yang digunakan, dikunjungi, atau dilihat anak. irt pun tidak mengecek apa yang telah digunakan anak. kondisi ini terkait dengan tingkat literasi, kesenjangan yang jauh antara irt dan anak remajanya. irt merasa tidak memiliki kecukupan keterampilan yang memadai tentang teknologi, tidak memahami aplikasi atau media sosial yang digunakan anak, serta adanya keluhan tentang gawai anak yang disandi. hal ini seperti diungkap livingstone et al., (2011) yang mencatat anak usia 16 tahun telah aktif online dan menggunakan media sosial setiap minggunya. meski terkendala tingkat literasi, irt menunjukkan tipe mediasi aktif yang tinggi untuk upaya berdiskusi dengan anak tentang internet. irt menggantikan upaya pengawasan dan perlindungan dengan sering berdiskusi pada anak efek baik dan buruk internet serta media sosial dengan harapan anak dapat terlindungi tetapi tidak merasa terkekang dengan pengawasan orang tua. 208 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 tabel 4. aktivitas tipe mediasi irt aktivitas mediasi yang dilakukan tipe total bantul gunungkidul kulonprogo sleman td ya td ya td ya td ya td ya [saya menetapkan aturan waktu yang diperbolehkan anak untuk menggunakan telepon pintar/tablet] med 1 r e sc t r ic t iv e m e d ia t io n 36.54 63.46 15.38 84.62 51.85 48.15 16.67 83.33 50.00 50.00 [saya menetapkan aturan waktu yang diperbolehkan anak untuk mengakses internet] med 2 44.23 55.77 30.77 69.23 55.56 44.44 52.94 47.06 44.23 55.77 [anak saya meminta izin jika ingin mendownload dan menginstal aplikasi di telepon pintar/tablet] med 6 55.77 44.23 53.85 46.15 74.07 25.93 33.33 66.67 61.76 38.24 [saya mendampingi anak ketika menggunakan telepon pintar/tablet] med 3 c o -u se m e d ia t io n 50.00 50.00 38.46 61.54 70.37 29.63 23.33 76.67 61.76 38.24 [saya mendampingi anak ketika berinternet] med 4 57.69 42.31 46.15 53.85 70.37 29.63 36.67 63.33 70.59 29.41 [saya memastikan telepon pintar/ tablet orang tua layak digunakan anak (bersih dari konten tidak baik)] med 12 25.00 75.00 23.08 76.92 37.04 62.96 10.00 90.00 29.41 70.59 [saya mencari informasi website dan aplikasi yang baik untuk anak] med 5 a c t iv e m e d ia t io n 50.00 50.00 23.08 76.92 62.96 37.04 30.00 70.00 67.65 32.35 [saya tahu aplikasi di telepon pintar/tablet yang sering digunakan anak] med 7 46.15 53.85 46.15 53.85 62.96 37.04 20.00 80.00 55.88 44.12 [saya sering berdiskusi dengan anak tentang internet] med 10 42.31 57.69 46.15 53.85 55.56 44.44 26.67 73.33 44.12 55.88 209 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja simpulan mediasi orang tua terhadap penggunaan gawai dan internet pada anak merupakan upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif teknologi. ibu merupakan aktor penting dalam penerapan tipe mediasi dalam keluarga. tiap ibu rumah tangga menerapkan tipe mediasi yang berbeda sesuai dengan tingkat literasi yang dimiliki, tingkat pendidikannya, serta jenjang pendidikan anak. perbedaan generasi antara ibu dan anak menimbulkan adanya kesenjangan tidak hanya keterampilan bermedia baru tetapi juga ketertarikan pada konten. dalam penerapannya, ibu banyak memberikan aturan penggunaan gawai dan internet seperti kapan waktu yang diperbolehkan untuk menggunakan dan mengakses internet. tipe mediasi restriktif diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan anak dan tingkat literasi ibu rumah tangga. meski demikian, ibu rumah tangga yang berpendidikan tinggi lebih menerapkan tipe mediasi teknis. tipe mediasi aktif khususnya melakukan diskusi dengan anak tentang dampak baik dan buruk penggunaan gawai serta konten internet sering dilakukan ibu terutama untuk anak berjenjang pendidikan tinggi atau remaja. ibu menyadari kemampuan literasinya tidak sama dengan anak sehingga mereka tidak dapat mengetahui, mengawasi, dan membatasi aktivitas anak berinternet. upaya berdiskusi dinilai ibu lebih efektif untuk memberikan perlindungan bahaya internet bagi anak. ibu tidak memiliki kemampuan teknis yang mendorong mereka melakukan mediasi teknis. demikian pula pada strategi mediasi co-use atau penggunaan bersama. ibu cenderung tidak mendampingi anak saat menggunakan gawai atau berinternet pada seluruh jenjang pendidikan anak. sifat gawai yang personalisasi dan ubiquitoius menjadi pemicu tidak adanya penggunaan bersama atau pendampingan. [saya tahu website yang sering dikunjungi anak] med 8 t ec h n ic a l m e d ia t io n 51.92 48.08 53.85 46.15 62.96 37.04 23.33 76.67 67.65 32.35 [saya mengecek website yang dikunjungi anak] med 9 52.88 47.12 46.15 53.85 66.67 33.33 26.67 73.33 67.65 32.35 [saya menginstal aplikasi filtering dan monitoring di telepon pinter/tablet] med 11 72.12 27.88 69.23 30.77 92.59 7.41 40.00 60.00 85.29 14.71 grafik 4. tipe mediasi menurut tingkat pendidikan irt dan tingkat pendidikan anak 210 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 studi tentang tingkat literasi dan tipe mediasi ini hanya mengukur dari sisi ibu sebagai aktor yang melakukan mediasi. belum mengukur dari sisi anak sebagai objek mediasi. pengukuran dari sisi anak juga perlu dilakukan untuk mengetahui keefektifan dan tanggapan anak terhadap perilaku pengawasan dari orang tua. hal ini penting untuk dilakukan karena seperti yang dinyatakan livingstone et al., (2011) anak terpapar pengaruhi tik tidak dari lingkungan rumah, tetapi dari pertemanan dan sekolah. pengetahuan tentang keefektifan ini perlu juga dilakukan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dapat mempengaruhi anak dalam bermedia baru secara baik. penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan permasalahan ini. 211 inasari widiyastuti, tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja daftar pustaka ameliola, s., & nugraha, h. d. (2013). perkembangan media informasi dan tekonologi terhadap anak dalam era globalisasi. the 5th international conference on indonesian studies: “ethnicity and globalization”ity and globalization”, 362–371. clark, l. s. (2011). parental mediation theory for the digital age. communication theory, 21(4), 323–343. https://doi. org/10.1111/j.1468-2885.2011.01391.x collier, k. m., coyne, s. m., rasmussen, e. e., hawkins, a. j., padilla-walker, l. m., erickson, s. e., & memmott-elison, m. k. (2016). does parental mediation of media influence child outcomes? a meta-analysis on media time, aggression, substance use, and sexual behavior. developmental psychology, 52(5), 798–812. https://doi.org/10.1037/ dev0000108 dorsey, j. (2016). igen tech disruption: 2016 national study on technology and the generation after millennials, 4–33. fikkers, k. m., piotrowski, j. t., & valkenburg, p. m. (2017). a matter of style? exploring the effects of parental mediation styles on early adolescents’ media violence exposure and aggression. computers in human behavior, 70, 407–415. https:// doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.029 howe, n., & nadler, r. (2012). why generations matter : ten findings from lifecourse research on the workforce. kaloka, r. a. (2016). parental mediation pada anak saat menonton televisi dengan rating guide bimbingan orang tua ( r-bo ). jurnal interaksi, 5(1), 62–67. krassowski, e., plante, e., windfuhr, k. l., faragher, b., conti-ramsden, g. and b. n., marton, k., … tomblin, j. b. (1999). developing a scale to assess three styles of television mediation: “instructive mediation,” “restrictive mediation,” and “social coviewing.” journal of broadcasting & electronic media, 43(1), 52–66. https://doi. org/10.1080/08838159909364474 kunandar, a. (2014). model literasi media pada anak dalam mencegah konflik sosial. profetik: jurnal komunikasi, 7(1), 87–99. retrieved from http://ejournal. u i n s u k a . a c . i d / i s o s h u m / p ro fe t i k / article/view/1117/1030 lee, s.-j. (2013). parental restrictive mediation of children’s internet use: effective for what and for whom? new media & society, 15(4), 466–481. https://doi. org/10.1177/1461444812452412 leung, l., & lee, p. s. n. (2012). the influences of information literacy, internet addiction and parenting styles on internet risks. new media & society, 14(1), 117–136. https://doi. org/10.1177/1461444811410406 livingstone, s., haddon, l., görzig, a., & ólafsson, k. (2011). risks and safety on the internet: the perspective of european children: full findings and policy implications from the eu kids online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries, 170. https://doi. org/2045-256x livingstone, s., & helsper, e. j. (2008). parental mediation of children’s internet use. journal of broadcasting and electronic media, 52(4), 581–599. https://doi. org/10.1080/08838150802437396 livingstone, s., ólafsson, k., helsper, e. j., lupiáñez-villanueva, f., veltri, g. a., & folkvord, f. (2017). maximizing opportunities and minimizing risks for children online: the role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. journal of communication, 67(1), 82–105. https://doi.org/10.1111/ jcom.12277 nikken, p., & haan, j. de. (2015). guiding young children’s internet use at home. cyberpsychology: journal of psychosocial research on cyberspace, 212 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 9(1). https://doi.org/http://dx.doi. org/10.5817/cp2015-1-3 nikken, p., & schols, m. (2015). how and why parents guide the media use of young children. journal of child and family studies, 24(11), 3423–3435. https://doi. org/10.1007/s10826-015-0144-4 prensky, m. (2001). digital natives, digital immigrants part 1. on the horizon, 9(5), 1–6. retrieved from https://doi. org/10.1108/10748120110424816 http://tekno.liputan6.com/read/2838968/ o r a n g t u a s e r i n g l a l a i b a h a y a aktivitas-online-anak-anak (220617) h t t p s : / / w w w. k o m i n f o. g o. i d / c o n t e n t / d e t a i l / 3 8 3 4 / s i a r a n p e r s n o 17pihkominfo22014-tentang-risetk o m i n f o d a n u n i c e f m e n g e n a i perilaku-anakdan-remajadalammenggunakan-internet/0/siaran_pers h t t p s : / / w w w . c n n i n d o n e s i a . c o m / nasional/20150210171810-20-31101/ada1022-anak-menjadi-korban-kejahatanonline/ 249 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 249-266 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.42903. 249-266 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh moriom begum mim department of mass communication and journalism, bangladesh university of professionals (bup), mirpur cantonment, dhaka 1216, bangladesh email: mail2moriommim@gmail.com maliha tabassum department of mass communication and journalism, bangladesh university of professionals (bup), mirpur cantonment, dhaka 1216, bangladesh email: maliha.tabassum@bup.edu.bd abstract media representation of female gender roles in advertising are relentlessly contested themes in a traditional society. stereotypical representation not only limits the socially accepted traditional roles of gender, but also has an impact on how people perceive women. this study has focused on how women characters are constructed in order to understand reflection of stereotypical gender norms in bangladeshi television commercials. stuart hall’s representation theory has adapted as the framework for conceptualizing the context of this study and scrutinizing the data. following both qualitative and quantitative methods, this paper has explored how representations constitute unequal gender identities, traditional norms and perpetuate subtle forms of colorism towards women. this study found that dominant patriarchal ideology is deeply embedded in television commercials of bangladesh; there is a discrimination towards the construction of women’s image. moreover, such media representations generate the ideology of beauty in a negative way and push the concept of colorism towards women. keywords: female role, television commercials, bangladesh, representation, gender. 250 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 introduction cooking and taking care of children are considered as primary responsibilities of women. but in recent times, bangladesh has gained significant progress in the field of women’s empowerment (haque, 2019). moreover, a large number of women are taking part in economic activities and contributing to the wellbeing of their family. bangladesh has started to believe that active participation of women in the economic sector will be a major driving force to attain middle-income status (hamid, 2019). it is often said that advertisements mirror a society. studies on representation of gender in advertisements have drawn attention of researchers and scholars over the past few decades. advertisers are most often criticized for representing stereotypical gender norms, especially for the conventional representation of women. previous studies on bangladeshi advertisements have shown that women are represented as soft, gentle, emotional, attractive and charming whereas men are portrayed as masculine-hard, tough and macho (khan, 2019). moreover, such commercials depict females as the obsessive domestic selfless nurturer of their families, on the contrary male are conventionally shown as saviors (pia, 2018). the typical stereotypical gender bias still exists in the advertisements of bangladesh that uphold the ideology that a female’s place is in the kitchen (jui, 2019). furthermore, advertisements portray women in limited roles as they never seem to be shown in business roles, work settings or any position involving authority (asemah, edegoh & ojih, 2013). they are conventionally confined to household chores, mother or caretaker roles whose world centers around the house whereas men are represented as strong and independent (nagi, 2014). this sort of representation encourages women to believe that they are ought to be weak, mindless and needy. it also has an impact on the attitude of men to perceive that women are mere sex objects (gulati, 2014). so, it can be argued stereotypical gender-role representation in television commercials have a deep influence on any society. such portrayals only reinforce the stereotypical gender norms, values and discrimination between men and women. this sort of gender differentiation is then accepted as norms and values in society. advertisements represent femininity with beauty and perfection but, women cannot achieve this unrealistic standard of perfection, as a consequence the feeling of inadequacy and dissatisfaction is conventional today (krawczyk 251 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) & thompson, 2015). fairness-based advertisements make skin color-based discrimination in the society. generally, people are misled into buying such products due to the impact of mass advertisements (gupta, 2021). in reference to this study, colorism is defined as the practice of favoring lighter skin over darker skin (grant, 2020). due to the significance of the societal impact for such representation, there are several reasons why gender in advertising is considered as the most contested area of mass media. this sort of stereotypical projection of women’s images deny the comprehensive framing of women’s contribution in economics, society, and culture. this is not a question of fixed narratives that shortens an image of a modern career centric independent woman into a picture of a woman performing traditional household tasks, but the underlying ideology that solidifies such a fragile image of a woman in the mind of mass audiences. the recent advancement and evolution of women’s existence and participation in social, economic, and political context have given rise to questions regarding the relevant portrayal of women in advertisement. in this 21th century, advertisements are still restricted and questioned to reflect the image of modern women in bangladesh. this study is significant because advertisements of bangladesh predominantly have treated one gender superior over another which can perpetuate dominant sexist ideology in the society. taking the deep social impact of advertisements into consideration, the purpose of this study is to explore the cultural politics of gender in the persuasive narratives of television commercials in bangladesh. the first phase of this study has examined what sort of the roles are conventionally assigned for women. the second phase has scrutinized whether images of women generate stereotypical norms or they are treated as subordinate to men. this part has also investigated how the ideology of colorism is imposed on women. it should be noted this study considers female role as the main job or social status of woman character in advertisements. literature review previous studies this study derived inspiration from previous academic studies. holtzhausen, jordaan & norths (2011) explored women role portrayals in south african television commercials. following content analysis, they found 252 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 that stereotypical roles of domesticated or overly sexualized characters were not widespread in advertisements. according to them, south african advertisers preferred to emphasize on women’s social image rather than her professional image. but women were also represented in multiple roles in a single commercial that showed the upgraded lifestyle of the modern south african woman. however, advertisers linked women to consumer decision making for low-involvement products instead of high-involvement products. huang & lowry (2012) focused on gender, racial and brand differences in 19 chinese consumer magazines from a stratified random sample. using content analysis, they attempted to give a comparative overview of nudity between chinese and western models in magazine advertising. they found that female models were more likely to be represented in different levels of nudity than male models, while western models were more likely to be shown in different levels of nudity than chinese models. they suggested that sexism in advertising is a cross-cultural phenomenon and western advertising models were the trend setters of sexual images in chinese magazine advertising. kumar (2017) attempted to explore women’s role in sexually appealing ads from the 1990’s till 2017 and perception of consumers towards these ads. this study conducted qualitative method techniques such as literature review and analyzed the content of ads. this study scrutinized the difference in perception of advertisements among generations and explored the intentional shift of focus in brands from the features to the models in the ads of india. this research argued that women became victim in the advertisements as well as sex appeals has used to attract consumers. furthermore, the use of such themes builds a negative impression about the brand in the consumer’s mind. asemah et al. (2013) investigated the attitudes of the audience towards representation of women in television commercials. they applied both constructivism theory and standpoint theory as a theoretical framework to explore the result. employing a survey method, this study found that female respondents were not satisfied with the way they were represented in television commercials. this research recommended that female models should be depicted in the positive light while advertising products. few kinds of literature focused on women’s portrayal in television advertisements of bangladesh. nahar (2019) attempted to explore whether women representation in bangladeshi advertisements has changed with the context of time and reasons behind the changes. employing a qualitative method, 40 advertisements and 8 in-depth interviews were taken as sample 253 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) size. using thematic analysis and barthian sociological approach, the result found that the pattern of women representation has changed slowly. this study recommended that the ad agencies should alter the scenario of women portrayals in advertisements. khan (2019) investigated gender representation in print advertisements of bangladesh. following both content analysis and discourse analysis, this research found that advertisements in print newspapers were male dominated. moreover, men were depicted as sports persons, doctors, engineers whereas women were portrayed as mothers and homemakers in most of the advertisements. rosul (2011) scrutinized how fairness-product advertisements manipulate target audiences and the impact of their message. this research gathered data from advertisements and interviews which were analyzed in terms of discourse, ideology and power. result showed that skin whitening advertisements of bangladesh portrayed that fair skin help to achieve the ideal face, partner, success and attention from the opposite sex. reviewing the existing literature, it has found that the majority of the studies focused on how gender has been portrayed in advertisements by using a qualitative method of content analysis. in prior studies of bangladesh, researchers have taken a small sample of television advertisements to examine stereotypical representation of gender. they neither applied quantitative method nor scrutinized how the ideology of colorism is imposed on women in bangladeshi advertisements. in addition, there is a gap for research considering a large sample of prime-time television advertisements. taking this research gap into consideration, this paper has employed both qualitative and quantitative methods to explore the quantity of assigned roles, voice overs, central characters, product authorities, ideology of colorism and how women images are constructed in prime-time television commercials. thus, the present research is distinctive in the socio-cultural context of bangladesh. since stereotypical gender portrayal in advertisements is quite influential to perpetuate gender inequality and dominant sexist ideology in the society; hopefully this study will add great value in the field of academic research by making practitioners aware to construct positive portrayal of women in commercials of bangladesh. in addition, it can be an important contribution for future research regarding the relevance of female roles in television advertisements. theoretical framework after discussing the earlier studies, it appears that representation theory is quite relevant with this study. the selected advertisements have been analyzed 254 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 in the light of the theoretical concept of stuart hall’s representation theory. this theory is pertinent to this study as it has facilitated understanding of how a particular group of people is constructed in different contexts. hall (1997) asserted scholars investigate the concept of representation within this culturalcritical paradigm of media studies and his idea suggests not to decode media images as simple reflection or reality. representations are embedded in a saturated media stream and construct norms and common sense about people, groups, and institutions in contemporary society. he illustrated representations are constructed to appear natural. his assumption for the analysis of representation is the post structural principle that meaning can never be finally fixed. representation theory requires interpretation to make a logical argument for a particular event or group of people that is shown through the media. employing hall’s representation theory as a theoretical framework, this paper has examined what is being represented and how in advertisements. whether any significant issue is absent or is there any characteristic excluded in this representation. furthermore, this study has interpreted the content of advertisements with hall’s representation theory in order to understand hidden messages. methods advertisements representing women aired on television channels such as ntv, somoy tv and channel i were included in the sample size. these channels were chosen because of viewership among the audience. according to research, ntv, somoy tv, channel i have got 1st, 2nd and 3rd position respectively based on the most watched bangladeshi television channels (islam, 2018). this study has examined a sample of prime-time television advertisements appearing in the 7pm to 9pm (2 hours) from 1 may to 10 may 2021, a total of 10 days. all repeat commercials have been excluded because this study intended to examine woman portrayal in each advertisement. finally, a total of 130 television commercials were available as a purposive sample to analyze. by considering the needs and objectives of this study, both qualitative and quantitative methods have been used to explore the cultural politics of gender in the persuasive narratives of television commercials in bangladesh. a total of 130 contemporary television commercials have been chosen purposely to explore the female roles in advertisements. data is carefully collected and displayed in the form of the graph charts to show the percentages. again, from 255 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) the top 3 categories of bar graph regarding female roles, seven (7) advertisements have been selected to conduct the content analysis. the first portion of this research has conducted quantitative content analysis in order to procure numerical data on assigned roles, voice overs, central characters and product authorities in advertisements. the second portion has conducted qualitative content analysis to explore the construction of women’s image and the ideology of colorism in television commercials. in reference to this study, quantitative research deals with numerical data to generalize results to wider populations. on the contrary, qualitative research is the process of interpreting non-numerical data that seeks to understand how an individual subjectively perceives meaning to their social reality (mcleod, 2019). results and discussion first phase: quantitative analysis a central female figure has been selected from each advertisement; therefore 130 main characters have come out from 130 television commercials. while procuring key figures from the selected television commercials, it is encountered that multiple characters exhibit properties of a central character or have characteristics equivalent to a central figure. however, to address this dilemma certain parameters have been put into the filtering process. the parameters follow as the character must be of a female gender and she must play a prominent role. thus, a total of 130 central figures were analyzed to identify women’s roles in bangladeshi tv commercials. then women’s roles are identified based on the character’s appearance, focus and actions. furthermore, the props, the settings (indoor or outdoor) are also observed carefully to determine a woman’s role in the commercial. this study classifies specific role categories like housewife, spouse, mother, beauty conscious woman, career centered woman, or fall into the statistical category under other labels. the figure 1 illustrates the constancy of the representation in contemporary television commercials. 256 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 figure 1: categories of female roles in television commercials. figure 1 implies that females are mostly assigned in the role of a beauty conscious. it is the most prevalent female character role in bangladeshi television commercials, with the major percentage (26.9%). then the role of mother secures the second most prevalent with percentage of (26.1%). the role of a housewife holds the third position with a percentage of (14.1%). the role of the other category secures fourth position (11.6%) and spouse character gets fifth position (10.8%). the role that is projected the least often was the career centered (10%). however, the category of others does not align with specified categories. women with miscellaneous roles are labelled under the other category. for example, a cheerful young lady is pictured hanging out with friends and cannot be classified within impactful character roles. that is why it is quite difficult to align them with a particular social role. thereafter, this sort of roles are labelled within one category of others. figure 2: frequency of voice over in television commercials 257 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) figure 2 points out the frequency of voice over in this study. very surprisingly female voice overs are more apparent than male voice overs in terms of product authority. female voice overs constitute 60.8% of advertisements whereas male voice overs capture only 39.2% of the television commercials. figure 3: central character in advertisements. figure 3 points out 29.7% of central figures in television commercials are men, while 70.3% are women. it indicates that female models get more importance as central character in television advertisements of bangladesh. figure 4: product authority in television commercials. figure 4 shows 67.1% of men are represented as product introducer, while 32.9% of women are featured as product introducer in terms of product authority. on the contrary, 10.8% of men are portrayed as product user while 89.2% of women are represented as product user. it indicates that male models are shown as more knowledgeable and expert than female models to give scientific arguments regarding the product. 258 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 second phase: qualitative analysis among the top 3 subcategories of women roles in advertisements (figure 1), seven advertisements have been selected to conduct qualitative content analysis to understand how women’s images are constructed. this study has divided selected three advertisements into three categories based on the content. table 1: advertisement’s categories based on female roles. sl. role product 1. beauty conscious fairness cream, soap, body lotion. 2. mother water filter, baby diaper. 3. housewife detergent powder, cooking spices. with the help of quantitative analysis, this study found some issues of concern relating to the television commercials which have been analyzed below. a. topic of concern: fair & lovely fairness cream advanced multivitamin (hd glow skin) celebrity yami gautam as a presenter informs the audience that the new fair & lovely will not promote brightness. the female audiences react shockingly. one of them asks why? then the presenter replies that the new fair & lovely will promote hd glow. she points to a screen where a demonstration appears narrating how fair & lovely nourishes inside the skin and erases the dark cell and radiances hd glow. the female audience are deeply concerned about beauty as if the goal of their life is to look beautiful consuming fair & lovely. alluring graphics are used to emphasize how the cream has the great power to make skin fair. a tough male voice attempts to assure and convince the female audiences to trust and purchase fair & lovely for glowing skin. however, this is a foreign tvc that has dubbed in bangla, but unilever doesn’t bother to make a new one to broadcast in bangladesh. b. topic of concern: lux beauty is our right (soft and beautiful skin) celebrity bidya sinha saha mim says that people will criticize your appearance, but beauty is our right. beginning day with lux gives her a soft skin and perfume lasts for a long time. it has portrayed the female model 259 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) in a seductive way who takes her bath in a bathtub. this advertisement emphasizes the beauty of a woman. but how can beauty be the right of women? it does not mention clearly what are the measurements of beauty or what categories are needed to be a beautiful human being. although a female is represented as the main character, it perpetuates stereotypical norms that beauty is required for women more than men. it brings the message; a female can be a desirable one by using lux beauty soap. moreover, she is dressed up as a sexy woman by objectifying herself that also symbolizes how an ideal beautiful woman should look like. it represents the message that a perfect woman has to be beautiful and glamorous, so they need to take care of appearance. c. topic of concern: vaseline healthy white (body brightness) a female photographer is shown who takes pictures on a seashore on a hot sunny day. her skin loses beauty in extreme sunlight and becomes dry in winter. then comes vaseline healthy white on the screen, consumption of the product will result in repair skin damage and restore fairness. a graphic illustration has been given on how nutrition is absorbed inside any damaged skin. bubble shaped nutrition rejuvenates skin. a female voice over narrates “nothing can stop her from moving forward. this is the healing power of vaseline”. this ad represents a career-oriented woman, but dark and dry skin is the biggest obstacle in the pursuit of success. but nothing can bring her down as she will be using the vaseline healthy white. consuming the fairness lotion, she can relive her fairness. in this regard, questions may arise how ad agencies consider dark skin as a hindrance in women’s life. d. topic of concern: pureit classic (water purifier) celebrity chanchar chowdhury goes to a house in disguise and knocks at the door. a woman comes from the house with her son, then the man asks for drinking water. while she gives a glass of water, he asks whether the water is boiled or not. the woman replies “yes, of course”! then he discloses his identity and introduces her with pureit classic that removes viruses, bacteria, and pollution of the modern era. in this tvc, a male character appears to inform a housewife how to ensure proper purification for water. it projects a woman completely unaware of the effects of harmful invisible metals contaminated in water; and needs men’s advice in understanding health issues regarding that, finally discovering a product and getting the solution. the tough male voice motivates the 260 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 audience to trust that this product is useful for water purification. the man is represented as a powerful influencer or instructor; on the contrary the woman follows his advice, placing as subordinate to the man. the message emphasizes that women can not think rationally without the help of man. e. topic of concern: supermom baby diaper (take care of baby) the name of the product supermom baby diaper itself is a gender insensitive word that suggests a meaning that the image of a diaper is associated with mothers and their babies. this implies the exclusive duty of a mother is to raise children that reinforces stereotypical gender roles. for this reason, the mother has left the job, although her husband tells not to leave it. he assures her to share some responsibility for their baby and introduces with supermom baby diaper. with the support of husband, she can progress her career using supermom baby diaper for her infant. then a voice narrates that anyone can take responsibilities of babies with the help of this baby diaper. it generates a stereotypical message that fathers can not take care of newborn baby, but he can handle this problem by using this product. since male character introduces the woman with the supermom baby diaper, the man is represented as a powerful instructor, whereas the woman follows his advice. f. topic of concern: fast wash detergent powder (to remove dirt from the cloth) in this tvc, celebrity nushrat fariha and her husband are shown to get ready to surprise each other on their first marriage anniversary. meanwhile, they clash with each other; as a result, the cake spoils their dress. while the husband asks, “what will i do now?”, she appears with fast wash detergent powder. she says that it will remove all the spots from the cloth and the color guard will help to protect the color as a new cloth. nushrat fariha successfully washes her husband’s dirty cloth and relieves him from tension. it also shows that clean clothes make their bonding strong. therefore, it brings a message that an ideal wife has to absorb the skill of washing clothes. g. topic of concern: radhuni basic spice (pure cooking spices) in this tvc, the traditional role of a housewife is shown. she performs household chores carefully and inspects her child’s study habit. she meticulously examines fish sizes and loves to cut vegetables accurately. a male voice endorses her orthodox household activities and narrates that 261 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) raduni maintains the quality in producing goods in the same manner she performs household duties. the advertisement inspires the woman as a homemaker that reinforces the traditional role of women. the hidden message conveys that a good female should do all the domestic work in the house. she also has to absorb the caliber of cooking delicious foods. it represents an image of a traditional housewife whose main duty is limited inside the home. key findings and discussion a. social roles of women in advertisements the category of beauty conscious woman tops with 26.9%, then the category of mother occupies the second position with 26.1% and finally with the category of housewife secures the third position with 14.6%. in the light of the findings, it can be argued that women are featured and represented in less significant roles in the television commercials of bangladesh. but, roles of traditional women are not unprecedented; quite a few television commercials portray women as career centered that indicate some advertisers attempt to manifest the image of the modern and individual bangladeshi women. it should be noted that a large portion of advertisements feature women as worrying about skin tone, preparing meals, doing house chores at home. therefore, it can be argued bangladeshi advertisements prefer to represent the social role of women rather than independent individuals. b. stereotypical image of women in advertisements while advertising the household products, women are given roles to execute traditional household chores that openly manifest socially constructed gender norms, values and roles. following the traditional mindset, the bangladeshi television commercials maintain the representation of women as the other. some of the characteristics attached to women that only allow the audience to understand female personals as submissive, naive, beautiful objects, good mothers, excellent cooks, perfect housewives. this certainly constructs a traditional women image by deliberate negligence of freedom and potential of a woman as a human being. by portraying gender roles, television advertisements perpetuate the ideology of patriarchal society. c. treatment of female models in advertisements moreover, the results found that 60.8% of the selected ads have used 262 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 female voice overs whereas male voice overs are heard 39.2%. this signifies that female voices are deployed to persuade the audience to buy products. furthermore, women are more likely to appear as central characters than men in bangladeshi television commercials. on the contrary, most advertisements portray women as product users rather than product introducers in terms of product authority. the traditional women characters are demonstrated to do domestic works within a home setting and shown as less active than male characters. in some instances, women are shown to depend on men just to purchase a commodity. this implies women are not rational and they are bound to rely on men as in the traditional society system men are endorsed with rational characteristics. d. ideology of colorism in advertisements colorism is a common phenomenon in the realm of beauty product consumption where being darker is considered as a disgraceful feeling. the ideology of colorism is cunningly imposed on women that constructs prejudice based on skin tone. in this context, white skin color is perceived as an asset; on the contrary, darker skin tone is merely unwanted. but fairness or imaginary beauty can be attained by being a consumer of the beauty product. this sort of advertisements claim that a woman should have light skin color that elevates to a beautiful, stylish and glamorous look. they endorse an idea that a woman has to achieve fair skin tone and purchase of a fairness product is the only solution. the beauty product commercials play a significant role to make women feel insecure or worry about their skin tone. such messages highlight women based on their physical beauty; thus ignoring their intellectual ability as a human being. e. application of the theory following hall’s (1997) representation theory; firstly, advertisers have fixed and oversimplified the image of women, as a result their potentials are reduced for representation. secondly, a few characteristics are applied for the representation of women as if their deliberate construction of a female character or gender role is natural. thirdly, apart from promoting colorism such representations construct stereotypic images of women that hold up the dominant ideology of patriarchy. fourthly, the mass audiences interpret media text’s meanings in a way that they are incapable of using their brain intelligently. lastly, traditional gender norms prevail in society, but again media continuously manifest and reinforce stereotypes through the process of representation. 263 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) conclusion this paper has highlighted how advertisements sustain stereotypical gender norms, value and concept of colorism in terms of socio-political context of bangladesh. stereotypical attitudes about the women’s roles hold up hegemonic ideology of patriarchal norms; significantly contribute to unequal treatment of women in television commercials. to summarize, key findings of the quantitative analysis follow as the role of beauty conscious, mother and housewife are featured frequently in television commercials of bangladesh. interestingly, female voice overs are used more than male voice overs in terms of product authority. the main findings of the qualitative analysis entail the practice of stereotypical gender roles are all evident, but a few advertisements attempt to represent women as career centered or independent individuals. moreover, the ideology of colorism is clearly apparent in the message of bangladeshi television commercials that convey to mass audiences. the world of beauty consumption persuades the audience to purchase beauty-enhancing products that in turn allures the consumers to visualize their own outlook lacking perfection. over the last decades, there have been quite remarkable changes taking place in women’s participation at the economic activities in bangladesh (chaity, 2018). the representation of women in television commercials have evolved over a span of time, nevertheless such portrayal still confines women within the traditional notions of gender norms. thus, it is evident that slight shifts have occurred, these positive changes are at the nascent state. but this should be addressed with importance since the level of change in representing women in advertisements is still quite disappointing. references asemah, e.s., edegoh, l., & ojih, e. (2013). audience perception of the portrayal of women in television advertising. afrrev laligens: an international journal of language, literature and gender studies, 2, 21-37. https://doi.org/10.4314/laligens.v2i1 chaity, a. j. (2018, july 12). women empowerment: bangladesh sets example for the world. dhaka tribune. https://www.dhakatribune.com/opinion/ special/2018/07/12/women-empowerment-bangladesh-sets-example-forthe-world grant, s. c. (2020, november 20). what is colorism?. verywellmind. https:// www.verywellmind.com/what-is-colorism-5077380 264 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 gulati, m. (2014). analysis of projection of women in advertisements on society. global journal of commerce & management perspective, 3(5), 78-81. https://www.longdom.org/articles/analysis-of-projection-of-women-inadvertisements-on-society.pdf gupta, m. (2021). a study on impact of fairness-based advertisements on consumers and consumer perspective on advertisement ban. psychology and education journal, 58(2), 3617-3626. https://doi.org/10.17762/pae. v58i2.2622 hall, s. (ed.). (1997). representation: cultural representations and signifying practices. sage publications. hamid, m. k. (2019, may 27). how is bangladesh faring in gender equality?. the daily star. https://www.thedailystar.net/opinion/perspective/news/ how-bangladesh-faring-gender-equality-1749268 haque, s. f. (2019, october 27). a man’s share in ‘women’s work’. the daily star. https://www.thedailystar.net/opinion/society/news/mans-sharewomens-work-1819033 holtzhausen t. & jordaan y. & norths j.e. (2011). the portrayal of women in south african television commercials, southern african business review, 15(3), 167-183. http://hdl.handle.net/2263/18009 huang, y., & lowry, d. t. (2012). an analysis of nudity in chinese magazine advertising: examining gender, racial and brand differences. sex roles, 66(7), 440-452. https://doi.org/10.1007/s11199-011-0101-7 islam, m. m. (2018). television viewing patterns and program choices of rural and urban audiences, society & change, xii (2), 7-22. http:// societyandchange.com/uploads/1547121143.pdf jui, m. u. (2019, august 23). advertisements of bangladesh. the business standard. https://www.tbsnews.net/bangladesh/advertisementsbangladesh khan, h. (2019, april 1). supermom baby diaper। no compromise in upbringing baby। [video]. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=sqnmtfhddby khan, r. a. (2019). gender representation in the print media advertisement in bangladesh [master’s thesis, daffodil international university]. http:// dspace.daffodilvarsity.edu.bd:8080/handle/123456789/4830 kohinoor chemical company bangladesh limited. (2019, may 29). fast wash detergent powder [video]. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=265 a critical study on female roles in television commercials of bangladesh (moriom begum mim, maliha tabassum) wb0tzllh2k krawczyk, r., & thompson, j. k. (2015). the effects of advertisements that sexually objectify women on state body dissatisfaction and judgments of women: the moderating roles of gender and internalization. body image, 15, 109–119. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.08.001 kumar, s. (2017). representation of women in advertisements. international journal of advanced scientific technologies in engineering and management sciences, 3(1), 26-28. http://dx.doi.org/10.22413/ijastems/2017/v3/ i1/41314 lux bangladesh. (2019, june 4). lux beauty is our right [video]. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=r7fsa-uxic8 mcleod, s. (2019). what’s the difference between qualitative and quantitative research? simplypsychology. https://www.simplypsychology.org/qualitativequantitative.html?fbclid=iwar1segicswoxhmphnetvomtf4k8rbrm ydl--tmpkyujsuxbjee9mvpymedg nagi, p. (2014). projection of women in advertisement: a gender perception study. international journal of managerial studies and research, 2 (9), 75-88. https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v2-i9/9.pdf nahar, k. k. (2019). role portrayals of women in bangladeshi television advertisements and it’s changes with the context of time. international journal of scientific & engineering research, 10(7), 1-11. https://ssrn.com/ abstract=3732259 pia, t. t. (2018, june 20). women in advertisement: how we are showing them and what can be changed. bbf digital: inspiring the nation. https://bbf.digital/women-in-advertisement-how-weare-showing-them-and-what-can-be-changed pureit bangladesh. (2019, jan 14). pureit classic | safer than boiled water [video]. youtube. https://www.youtube.com/watch?v=w8hnsu9fnqm radhuni bangladesh. (2019, july 18). radhuni basic spice amar radhuni ami jani50 sec. [video]. youtube. https://www.youtube.com/ watch?v=xmmlwwih1nk rosul, s. (2011). a critical discourse analysis of fairness-product advertisements for women and men [master’s thesis, east west university]. http://dspace. ewubd.edu:8080/handle/123456789/128 vaseline bangladesh. (2020, september 13) vaseline healthy white | ভেসলিন 266 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 249-266 হেলথি হোইট | [video]. youtube. https://www.youtube.com/ watch?v=ce-liwxesvk witswon. (2019, august 27). fair and lovely fairness cream advanced multivitamin 80g in bangladesh [video]. youtube. https://www.youtube.com/ watch?v=ofgmwjzj4ng informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 59 05 konflik antara negara dan masyarakat sekitar hutan pasca pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat yanuardi abstract paper ini bertujuan untuk memahami perkembangan konflik antara negara dan masyarakat setelah kebijakan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (phbm) yang implementasikan oleh perum perhutani. datadata dalam studi ini bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya, hasil-hasil penelitian dan berita-berita di media. dari hasil studi ini terungkap bahwa phbm hadir dalam konteks untuk menyelesaikan konflik antara perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan yang telah berlansung sejak masa kolonial,yaitu semenjak negara megembangkan pengetahuan ilmiah dalam mengelola. hutan. konflik ini memuncak ketika reformasi politik berlangsung. dalam proses implementasi kebijakan pada awalnya phbm menghadapi masalah ketidakpercayaan stakeholder terhadap perhutani. pada perkembangannya melalui proses sosialisasi yang melibatkan banyak pihak, kebijakan ini dapat diterima oleh stakeholder. saat ini kebijakan ini telah mampu membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, meningaktkan kemampuan masyarakat dalam bernegoisasi, megurangi pengeluaran biaya keamanan perhutani, menurunkan tingkat pencurian kayu di hutan negara dan memulihkan legitimasi perhutani sebagai lembaga yang mampu mengelola hutan di pulau jawa. i. pendahuluan governanceterma is a new words that emerge in the this decade. yang muncul dalam dedekade ini menggantikan kata government dalam analisis politik dan kebijakan. the changes show that new political practice perubahan ini menunjukan bahwa saat ini telah muncul praktek-praktek politik baru yang mengubah model pemerintahan yang sebelumnya berpusat pada pemerintah menjadi sebuah model yang menekankan keterlibatan multistakeholder dalam proses kebijakan. perubahan ini menunjukan bahwa dalam mengelola pemerintahan telah muncul kebutuhan ketrampilan baru, yakni mengelola jaringan masyarakat agar dapat mendeliberasikan kepentingan masing-masing agar dapat menghasilkan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan hasil proses deliberasi tersebut. bagi kalangan ilmuwan politik dan pengamat kebijakan public, perubahan ini mebutuhkan kemampuan baru. para peneliti membutuhkan kemampuan untuk mengamati isi dan proses deliberatif. dalam mengamati hal tersebut penagamat dapat mengamati sejauh mana forumforum atupun jaringan-jaringan dialog kebijakan telah benar-benar informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 60 mampu melahirkan dialog yang otentik, ataukah hanya sekedar menjadi proses untuk melegetimasi kebijakan yang dibuat oleh elite politik. . perubahan praktek politik dan pemerintahan ini juga terjadi di indonesia.. saat ini di level pusat maupun di daerah telah muncul banyak forum-forum yang melibatkan multistakeholder. forum-forum ini muncul diinisiasi oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat. tulisan ini akan menganalisis salah satu kebijakan yang berisikan kebijakan deliberatif secara substantif yang muncul dan telah berkembang di indoensia, yaitu kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (phbm) yang diterapkan oleh perhutani, lembaga yang mendapat wewenang mengelola hutan negara di pulau jawa. kebijakan ini diarahakan untuk menyelesaikan konflik perhutani dengan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan di pulau jawa. sebelum melakukan analisis terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang konsep deliberative public policy dan latar belakang munculnya kebijakan phbm di pulau jawa.. ii. kebijakan publik yang deliberatif kebijakan publik yang deliberatif (deliberative public policy) adalah sebuah model kebijakan public yang muncul sebagai kritik terhadap kebijakan publik yang telah mapan sebelumnya. kebijakan ini terinspirasi dari ide-ide teori kritis yang dikembangkan oleh jurgen habermas. kebijakan ini mengkritik model-model kebijakan public yang teknokratis yang menekankan pada prosedur-prosedur positivistic yangdianggap oleh habermas sebagai proses yang membuat manusia mengalami dehumanisasi. konsep habermas tentang comunicative rationality telah membantupengembangan konsep deliberative public policy untuk mendorong munculnya sebuah kondisi kondusip bagi proses pengembangan pengetahuan yang emansipatoris dalam proses kebijakan publik. menurut john dryzek model deliberatif demokrasi muncul sebagai kritik terhadap model demokrasi prosedural. bila dalam demokrasi prosedural kebijakan publik adalah hak dan kewenangan pengambil kebijakan yang telah terpilih melalui proses pemilu, kemudian dilanjutakan dilaksanakan oleh birokrasi, maka deliberatif demokrasi berpendapat bahwa proses demokratisasi dalam kebijakan publik harus muncul dari proses deliberatif melaui proses dialog yang autentik. meskipun demikian, kedua model ini tidak dapat ditempatkan pada posisi yang saling berhadapan, bahkan keduanya dapat diposisikan untuk saling melengkapi. dialog yang otentik sendiri adalah sebuah proses komunikasi yang memperbincangkan masing-masing kepentingan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. proses ini mensyaratkan hilangnya dominasi melalui penggunaan kekuasaan, manipulasi, propaganda kecurangan, ancaman dan pemaksaan ideologi. oleh karena itu, melalui proses ini aktor-aktor informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 61 yang berdialog dapat berunding dalam posisi kesetaraan untuk dalam sebuah proses kebijakan publik. pelaksanaan kebijakan publik yang deliberatif dilakukan melalui sebuah proses manajemen yang tidak sentralistik, melainkan menekankan pada manajemen yang koloboratif. dalam proses ini pihak –pihak yang berkepentingan dalam proses kebijakan hadir didorong beremansipasi dalam melakukan dialog yang otentik keuntungan dari pelaksanaan model ini bukan hanya mampu memberikan jalan menyelesaikan konflik kebijakan yang muncul sebagai akibat manajemen kebijakan public tradisional yang sentralistik. bahkan model kebijakan public telah mampu memberikan jaringan baru pada aktor-aktor yang berkepentingan, sekaligus mampu meningkatkan distribusi pengetahuan antara aktoraktor kebijakan yang terlibat. iii. konflik negara versus masyarakat desa hutan di pulau jawa a. konflik negara versus masyarakat dalam perebutan kontrol atas hutan jawa pada era kolonial. klaim kontrol negara kolonial terhadap semua sumberdaya daya alam berawal pada masa pemerintahan gubernur jendral rafles yang menggunakan teori domein. teori yang sangat berpengaruh dalam persoalan agrarian pada masa kolonial ini berpendapat bahwa semua tanah adalah milik raja atau pemerintah. teori kemudian menjadi basis bagi pemerintah kolonial belanda untuk mengeluarkan undang-undang agraria pada masa itu yaitu domein verklaring tahun 1870. kontrol negara tehadap sumberdaya hutan melalui pembentukan sebuah lembaga khusus sebenarnya berawal pada masa gubernur jendral herman . w.daenles yang telah membentuk sebuah lembaga pengelola hutan guna memulihkan hutan di pulau jawa yang telah hancur akibat penebangan terus menerus. meskipun demikian kontrol tersebut belum efektif, karena belum ditunjang oleh pengetahuan ilmiah dan belum dikelola kaum professional. kontrol terhadap hutan baru berjalan efektif ketika negara kolonial mereproduksi pengetahuan ilmiah dengan mengundang ahli kehutan dari jerman yang mebawa pengetahuan ilmiah dalam mengelola (scintific forestry) . pengetahuan ini beranggapan bahwa hutan harus dikelola secara ilmiah oleh orang yang menguasai pengetahuan mengelola hutan secara ilmiah. kehadiran scientific forestry .pengetahuan ini juga membuat negara mampu mengelola hutan secara efektif berdasarakan kaidahkaiadah ilmiah. melaui pengetahuan ini hutan dikelola dengan proses ilmiah seperti dengan jarak tanam dan penentuan perbatasan yang jelas. kontrol efektif oleh negara ini telah menyingkirkan masyarakat desa sekitar hutan yang telah mengelola hutan selama berabad-abad melalui penerapan pengetahuan lokal yang telah dipelajari secara turun temurun. penyingkiran masyarakat desa hutan secara sistematis oleh negara ini tidak berarti membuat masyarakat diam. selama berabad-abad informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 62 masyarakat desa hutan tetap melakukan perlawaanan untuk mengatasi ketersingkiran meraka..perlawanan yang umumnya dilakukan adalah dengan melakukan pencurian kayu di hutan negara yang sering merepotkan aparatur negara. dengan demikian berdirinya lembaga kehutanan yang dikelola dengan prinsip ilmiah pada masa belanda telah memunculkan konflik panjang antar masyarakat desa –hutan dengan aparatur negara pada masa kolonial. b. pengeloaan hutan pasca kolonial pada masa kemerdekaan pola pengelolaan hutan yang diwariskan oleh belanda tetap dipertahankan hingga pada masa reformasi politik. meskipun demikian cara negara mengklaim semua sumberdaya alam tidak lagi atas nama teori domein, melainkan atas nama negara bangsa. pada masa kemerdekaan hutan di pulau jawa di madura dimandatkan dikelola oleh perum perhutani. pada masa sebeluym reformasi politik, perhutani masih didominasi oleh wacana pegeloaan hutan yang diwariskan oleh pemerintah belanda. tata cara penegeloaan yang sentralistik dan berorientasi pada peningkatan produksi kayu semakin mendapat naunganya pada masa orde baru berkuasa. orientasi pembangunan yang mengarah pada model pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan negara orde baru betul-betul mengarahkan pengelolaan hutan jawa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. segala macam bentuk gangguan masyarakat, dianggap kriminal,bahkan mendapat tuduhan musuh ideologi negara, dengan memberikan cap pada siapapun yang menganggu proses ini sebagai anti pembanguan dan pengikut partai komunis indonesia (pki). meskipun pada masa orde baru pemerintah menekankan pada pendekatan keamanan, tidak semua proses pengamanan hutan pada masa ini dilakuakan dengan cara kekerasan. mulai masuknya wacana pengelolaan hutan yang disebarkan oleh food agriculture organisatition (fao) yang menekankan perlunya perhatian pada kesejahteraan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan, telah menyebabkan perhutani juga melakukan pendekan kesejahteraan melalui programprogram mantri-lurah, dan pembangunan masyarakat desa hutan (pmdh). namun program-program ini tidak mencapai sasaran. pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang tidak melibatakn masyarakat ternyata tidak mampu menyelesaikan konflik antara masyarakt desa dengan perhutani. pencurian kayu tetap terjadi, perhutani harus membiayai biaya keamanan yang tinggi, kekerasan sering terjadi antara masyarakat dan aparatur perhutani, dan kerusakan hutan tetap terjadi. konflik antara masyarakat versus perhutani mmuncak ketika reformasi politik terjadi, pada saat itu masyarakat secara kolektif melakukan perambahaan besar-besaran terhadap hutan negara yang dikelola oleh perhutani. aparatur negara yang tengah kehilangan legitimasi tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi perlawanan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 63 masyarakat ini. akibatnya mayoritas hutan yang dikelola oleh perhutani rusak parah. dengan demikian pengelolaan hutan di pulau jawa pada masa kemerdekaan sampai pada masa awal reformasi politik tidak mengalami perubahan. pengelolaan yang terpusat pada perum perhutani dengan tidak memperhatikan aspek sosial telah menyebabkan perhutani tidak mampu mengelola hutan dengan baik. penyebabnya perhutani tidak mampu mengamankan hutan lantaran tidak mampu mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat desa_hutan dan para pihak lain seperti pemerintah daerah yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan jawa.. c. reformasi politik sebagai jalan baru konflik dalam pengelolaan hutan di jawa telah berlangsung berabad-abad dari jaman kolonial hingga masa kemerdekaan. konflik ini telah menyebabkan adminisratur kehutanan harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk menjaga kemananan hutan. konflik ini juga telah menyebabkan perhutani kesulitan menjaga kelestarian hutan. permasalahan yang telah diwariskan secara turun temurun ini menyebabkan perhutani kehilangan legitimasi sebagai penyelenggara kehutanan yang profesional krisis legitimasi yang dialami oleh perhutani telah membuat para pengambil kebijakan di perhutani melakukan perubahan kebijakan dalam melakukan kontrol terhadap hutan. perhutani kemudian mengadopsi pengetahuan baru dalam mengelola hutan yaitu social forestry yang disebarkan oleh fao. pengetahuan ini menekankan pentingnya integrasi aspek sosial,lingkungan dan ekonomi serta memperhatikan cara-cara yang deliberatif dalam mengelola hutan program kebijakan yang dikeluarkan oleh perhutani adalah program peneglolaan hutan bersama masyarakat (phbm). dalam program ini perhutani menekankan pentingnya bagi hasil terhadap hasil hutan. programini didijalankan oleh perhutani sejak 2001 berdasarkan pada keputusan dewan pegawas no 136/kpts/dir/2001. tujuan dari program ini adalah : (1) meningkatkan rasa tanggung jawab dari perhutani, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap keberlanjutan sumberdaya hutan, (2) memperluas peran perhutani, masyarakat lokal dan aktor lain yang memiliki kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan, (3) membuat semua kegiatan pengelolaan hutan lebih adaptif untuk menjawab dinamika perubahan sosial di pedesaan; (4) meningkatkan kualitas sumberdaya alam hutan ; (5) untuk memberi stimulus terhadap meningkatnya pendapatan perhutani, pendapatan masyarakat desa, pihak-pihak lain yang terkait . kebijakan phbm menunjukan bahwa perhutani tetap ingin mempertahankan klaimnya terhadap hutan di jawa. meskipun demikian, perhutani telah berubah manajemen dalam pengelolaan hutan yang sebelumnya dipengaruhi oleh pengetahuan scientific forestry menjadi fao forestry. dalam cara-cara pengelolaan baru ini, perhutani juga merubah informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 64 model pengelolaan sebelumnya yang menekankan model government yang berpusat pada pemerintah menjadi governance yang mengangap penting pelibatan multistakeholder. dalam melaksakan model ini, perhutani menerpakan model manajemen pengelolaan hutan yang bersifat koloboratif,yang dilakukan dengan membangun jaringan kerjasama dengan aktor-aktor yang berkepertingan dengan pengelolaan hutan di pulau jawa dan madura, yaitu lembaga-lembaga seperti lembaga masyarakat desa hutan (lmdh), lembaga swadaya masyarakat (lsm), perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah. isi kebijakan ini menujukan bahwa perhutani telah memulai berusaha menerapkan kebijakan dengan menggunakan prinsip-prinsip deliberatif,yaitu melalui proses dialog terus menerus dengan multistkaheholder iv. implementasi phbm sebagai tawaran solusi konflik perubahan kebijakan yang dilakukan oleh perhutani melalui program phbm memang berisi kebijkan yang menekankan prinsip deliberatif. meskipun demikian, kebijakan ini tidak langsung mendapat respon dan kepercayaan dari multistakeholder yang akan dilibatkan. ketidakpercayaan ini muncul karena anggapan yang apatis kepada perhutani yang sebelumnya menggunakan kebijakan yang sentralistik. selain itu, proses pengambilan kebijakan tersebut juga belum melalui proses yang deliberatif akibatnya kebijkan ini pada awalnya ditolak oleh para pihak yang ingin dilibatkan.bahkan pihak-pihak yang ingin dilibatkan membuat membuat langkah-langkah yang berusaha menghilankan kalim perhutani terhadap hutan negara. contoh penolakan ini muncul di kabupaten wonosobo. seiring dengan munculnya kebijakan otonomi daerah, dprd di kabupaten ini mengeluarkan peraturan daerah pengelolalan sumberdaya hutan bersama masyarakat (psdhbm). perda ini mengklaim bahwa wilayah hutan di kabupaten wonosobo berada pada kontrol daerah dan manajemen penyelenggaranya dilakukan melalui proses yang koloboratif. pemerintah daearah ini menolak phbm dengan argumentasi bahwa hutan harus dikelola oleh daerah,sebab selama dikelola oleh perhutani hutan mengalami krisis dan tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.kemunculan perda ini melahirkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. pada perkembangan berikutnya perda ini dibatalkan oleh pemerintah pusat. dalam kondisi ketidakpercayaan tinggi dari para pihak yang berkepentingan denga hutan, perhutani tetap berusaha membangun jaringan dengan para pihak pihak –pihak yang berkepentingan. pada akhirnya konsep phbm dapat diteima pihak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan hutan di kabupaten wobnosobo, seperti pusat kajian hutan rakyat (pkhr) fakultas kehutanan ugm yang sebelumnya menduikung perda psdhbi telah terlibat bekerjasama dalam mendukung dan memperkuat phbm .demikian juga pemerintah kabupten wonosobo saat ini telah mengembangka forum koloboratif dengan perhutani guna menyelesaikan persolan lingkungan di hidup pada kawasan hutan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 65 lindung didataran tinggi dieng melalui pembentukan tim kerja peduli dieng (tkpd). pada dataran implemntasi kebijakan, implemntasi phbm telah memberikan hasil pada kedua bela pihak yang sebelumnya telah berkonflik panjang. pada masyarakat desa sekitar hutan, berdasarkan penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh cirad-cifor-pusat kajian hutan rakyat (pkhr) fakultas kehutanan ugm (untuk indonesia), serta didukung oleh perum perhutani dan pt. mhp muara enim sumatera menunjukan bahwa phbm telah telah membawa perbaikan yang significan bagi kemajuan masyarakat terutama lmdh yang terlibat dalam phbm. mereka telah mampu meningkatkan kualitas organisasinya, mampu berdialog dengan perhutani pada posisi kesetaraani,mampu meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat desa-hutan, serta mampu meningkatkan kemampuan berorganisasi petani desa-hutan. . sedangkan bagi perhutani sendiri, penerapan kebijakan deliberatif melalui phbm juga telah memberikan banyak manfaat, pertama, muncunya kepercayaan kepada perhutani sebagai pengelola hutan dari sebagian besar multistaeholder yang sebelumnya sudah kehilangan kepercayaan kepada kemampuan perhutani untuk dapat mengelola hutan jawa dengan baik. hal ini dapat dibuktikan dari keprcayaan dari multistakeholder untuk bekerjasasam dengan perhutani kedua, biaya keamanan tinggi akibat berkonflik dengan masyarakat telah menurun secara significan. penyebabnya tentu saja karena masyarakat desa sekitar hutan tidak lagi dianggap menjadi ancaman, tetapi telah menjadi mitra perhutani untuk bersama-sama mengelola hutan. . ketiga, . pencurian kayu yang sering terjadi pada wilayah hutan negara juga telah menurun secara siginifican. hal ini dibuktikan dari data yang ditunjukan oleh mantan direktur utama perhutani transtoto handardari, bahwa selama dari pada tahun 2002 pencurian hutan 1,539,334 pohon nwburun hingga 128.080 pohon pada tahun 2006 v. kesimpulan dari uraian diatas telah terungkap bahwa kebijakan phbm yang dikeluarkan oleh perhutani adalah kebijkan yang secara subtansi menekankan proses deliberatif dalam mengelola hutan di pulau jawa. kebijakan ini menekankan pada perubahan manajemen kebijakan yang sebelumnya tersentralistik, menjadi manajemen yang menekankan keterlibatan banyak pihak. perubahan arah kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki manajamen pengelolaan hutan pada masa lalu yang telah menyingkirkan masyarakat desa sekitar hutan dan telah mengakibatkan munculnya konflik panjang antara lembaga penyelenggara kehutanaan dengan masyarakat desa-hutan di pulau jawa. pada awalnya, penerapan kebijakan phbm mendapatkan penolakan para pihak yang berkepentingan dengan proses penyelengaran kehutanan di pulau jawa. penyebabnya model penyelenggaraan hutan yang sentralistik dan tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakat desa informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 66 sekitar hutan yang dipraktekan sebelumnya telah menyebabkan multipihak tidak mudah mempercayai perhutani. namun, seiring dengan berjalanya waktu dan upaya dialog yang terus menerus akhirnya proses ini mampu memunculkan rasa saling percaya antara masyarakat desa sekitar hutan dengan perhutani, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan hutan di pulau jawa seperti kelompok bisnis dan pemerintah daerah. pada akhirnya penerapan kebijakan publik yang deliberatif melalui phbm pada akhirnya melahirkan rasa saling percaya. oleh karena itu, kebijakan ini telah melahirkan banyak manfaat bagi kedua bela pihak yang sebelumnya berkonflik panjang. pada masyarakat desa hutan implementasi phbm telah berhasil meningkatkan kualitas organisasi masyarakat desa hutan, meningkatkan kemampuan berdialog dengan perhutani pada posisi kesetaraan,mampu meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat desa-hutan, serta mampu meningkatkan kemampuan berorganisasi petani desa-hutan sedangkan bagi perhutani pengimplementasian kebijakan ini telah membangun kembali legitimasi perhutani untuk mengelola hutan, menurunkan biaya keamanan hutan dan telah mampu mengurangi pencurian kayu di hutan secara significan. daftar pustaka sejarah kehutanan indonesia i: periode pra sejarah – tahun 1942, departemen kehutanan, 1986 ___, sejarah kehutanan indonesia ii: periode tahun 1942 – 1983, departemen kehutanan, 1986 awang, san afri, 2006, sosiologi pengetahuan deforestrasi: konstruksi sosial dan perlawanan, debut press. dryzek, john s., 1987, rational ecology: environmental and political economy, basil blackwell dryzek, john s., 1997, the politic of the earth: environmental discourses, oxford university press. dryzek, john s., 2000, deliberative democracy and beyond: liberals, critics, contestations, oxford university press. eckersley, robyn, 1992, environmentalism and political theory: toward an ecocentric approach, university college london press. eriyanto, 2001, analisis wacana: pengantar analisis teks media, lkis, yogyakarta, foucault, michael, 2002, kuasa/pengetahuan, terjemahan, bentang budaya, yogyakarta. foucault, michael, 2007, order of thing: arkeologi ilmu-ilmu kemanusiaan, pustaka pelajar. gardner, robert, 1996, environmental politics, contemporary political studies series, prentice hall giddens, anthony, 2000, jalan ketiga: pembaruan demokrasi sosial, gramedia pustaka utama. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 67 giddens, anthony, 2005, konsekuensi-konsekuensi modernitas, kreasi wacana. gorz, andré, 1987, ecology as politics, pluto press. hall, d.g.e., 1988, sejarah asia tenggara, usana offset. heck, deborah anne, 2003, discovering education discourses of citizenship education: in the environment related section of australia’s discovering democracy school material’s project, dissertation, australian environmental studies, griffith university hefner, robert w., 1999, geger tengger: perubahan sosial dan perkelahian politik, lkis. held, david, 2004, demokrasi dan tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan, pustaka pelajar. hoogvelt, ankie, 2001, globalization and the postcolonial world: the new political economy of development, second edition, palgrave. humphreys, david, 1996, forest politics: the evolution of international cooperation, earthscan publications. jorgensen, marrianne w., phillips, louise j., 2007, analisis wacana; teori dan metode, pustaka pelajar keck, margaret e. and sikkink, kathryn, 1998, activist beyond borders: advocacy networks in international politics, cornell university press. keraf, a. sonny, 2002, etika lingkungan, penerbit buku kompas. latif, yudi dan ibrahim, idi subandi (ed), 1996, bahasa dan kekuasan politik wacana di balik panggung orde baru, mizan. li, tania murray, 2002, proses tranformasi daerah pedalaman di indonesia, yayasan obor indonesia, jakarta. liftin, karen t, 1994 ozone discourses; science and politics in globar environmental cooperation, columbia university press. mallarangeng, rizal, 2002, mendobrak sentralisme ekonomi: indonesia 1986-1992, kpg moleong, lexy j., 2005, metodologi penelitian kualitatif, rosda. muhaimin, yahya a., 1990, bisnis dan politik: kebijakan ekonomi indonesia 1950-1980, lp3es. peet, richard, theories of development, the guilford press peluso, nancy lee, 1992, rich forest poor people recourses control and resistance in java, university of california press. peluso, nancy lee, watt, michael, 2001, violent environment, cornell university pres pieterse, jan nederveen, development theory: deconstructions/reconstructions, vistaar publications purwo santoso, the politics of enviromental policy-making in indonesia: a studi of state capacity, 1967-1994, departement of government london school economics and political science university of london 1999. resosudarmo, i. a. pradnja dan colfer, carol j. pierce (ed), 2003, ke mana harus melangkah?: masyarakat, hutan dan perumusan kebijakan di indonesia, yayasan obor indonesia. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 68 rich, bruce, 1999 (terj), menggadaikan bumi: bank dunia, penghancuran lingkungan dan krisis pembangunan, infid ritzer, george, 2003, teori sosial postmodern, kreasi wacana. santoso, hery, 2004, perlawanan di simpang jalan: kontes harian di desadesa sekitar hutan di jawa, damar. shimogaki, kazuo, 1993, kiri islam: antara modernisme dan postmodernisme; telaah kritis atas pemikiran hassan hanafi, lkis. simon, hasanu, 1999, pengelolaan hutan bersama masyarakat (cooperative forest management): teori dan aplikasi pada hutan jati di jawa, bigraf, yogyakarta. simon, hasanu, 2004, aspek sosio-teknis pengelolaan hutan jati di jawa, pustaka pelajar, yogyakarta. sugiono, muhadi, 2006, kritik antonio gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga, pustaka pelajar, yogyakarta, tim lapera (ed), 2001, prinsip-prinsip reforma agraria: jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat, lapera pustaka utama. wiratno, dkk, 2004, berkaca di cermin retak: refleksi konservasi dan implikasi bagi pengelolaan taman nasional, the gibbon foundation indonesia. v editorial self representation in social media siti machmiyah siti.machmiyah@uny.ac.id managing editor informasi internet users in indonesia has increased, the internet seems to be a primary need for everyone. the benefits forms a new culture that is inherent in most people. accessing social media becomes a habit every day, especially for millennials. a survey from apjii (association of indonesian internet service providers), which was launched from kompas.com page (2018), revealed that in 2017 the penetration of internet users reached 143.25 million, equivalent to 54.7% of the population in indonesia. social media is becoming the most accessible platform for most people, social media also offers a new form of communication in cyberspace. the form of interpersonal communication directly becomes something that can begin to be replaced by interpersonal communication in cyberspace. the benefit of social media is also inseparable from human efforts to represent themselves. the form of representation can be in the form of branding strategies, content created, and the purpose of using each person’s social media. social media can be used for various purposes, such as doing business, to establish communication many people, to share important information or for other specific purposes. in using social media, people then try to “decorate” content that is made and shared with others according to their respective goals. this is inseparable from everyone’s branding efforts on social media because everyone wants to show their best parts to others, including in cyberspace. social media seems to be an easy, cheap and effective platform to compare someone because most people access social media. a research from we are social revealed that the average indonesian spent three hours and 23 minutes accessing social media, which many social media accessed were facebook, youtube, whatsaap, intagram, and line. uploads and content created on social media direct netizens to the form of representation of the content creator. self-representation in social media should direct the audience to positive and good things, not the other way around. but sometimes people forget that social media is a mirror for themselves that can be seen by many people. rather than wisely and wisely maximizing the use of social media, we sometimes encounter abusive expressions, insults, ridicule and insults on social media aimed at others. even with bad words and abusive content, the representation of content creators is considered to be bad too. if it is like that, then social media is like an environment that is not healthy for one and the other. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vi self-concept is also understood by cooley (in ritzer, 2004: 295) as three components. first, we imagine how it looks in the eyes of others. second, we imagine what they should value regarding our appearance. third, we imagine a certain kind of self-feeling such as self-esteem or shame, as a result of our shadow of knowing the judgment by others. the concept of self mirror is related to goffman’s self presentation. goffman assumes that when people interact, they want to present a self-image that others will receive. he called the effort “impression management”, namely the techniques used by actors to cultivate certain impressions in certain situations to achieve certain goals. impression management is then illustrated through content content created on social media and then perceived by the audience. not infrequently then we can judge someone from what he uploaded on social media, through the status, content, writing, opinions displayed on social media. in this case, impression management is something that must be done by us on social media because social media is a representation of ourselves. we can participate in forming good narratives, avoiding hoaxes, and reducing tension in the community through good posting. there have been too many negative posts by mocking each other, insulting, blaming others for not producing solutions but only resulting in social divisions and tensions. even though self-representation on social media cannot be fully said to be true or close to reality, it is not wrong for us to represent ourselves on social media by giving a good and positive impression. efforts to represent themselves well and positively on social media will have a lot of impact on netizens who participate in our uploads. by uploading and creating good content, cool and peaceful narratives will be created on social media. in addition, the content will have many positive benefits for others, people will also see us positively on social media. let’s post good, positive and soothing content so that social media is a good environment for all. 295 informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.295-308. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i2.15873 state position among of the information technology paradigm: review of the media literacy movement by diy kpid and btkp diy firly annisa f.annisa@keele.ac.uk keele university, united kingdom abstract the democratic system of pancasila that has been chosen by indonesian founders give several consequences. the state needs to be responsible for regulating equality policies for every citizen. not only about the issue of equitable economic resources but also equal access to information. in the context of the country, democracy and markets equal access to information can be understood as information technology paradigm. this paradigm means­that­all­systems­that­use­by­technology­information­are­defined­by­networking­ sense,­which­is­an­empowering­citizen­to­influence­a­wide­variety­of­processes.­through­ the observation and depth of methods, this research examines the role of the yogyakarta provincial education and sports agency for educating students and the equitable distribution of information technology. the city was chosen as a research umbrella carried­out­by­media­literacy­activists­network­in­2017.­as­result­of­this­research­shows­ that­literacy­education­efforts­were­carried­out­by­indonesia­broadcasting­commision­of­ yogyakarta special region were still struggling in a protectionist perspective, while the institute of government education communication technology in yogyakarta province is­using­creative­media­approach­as­an­effort­to­use­technology­as­part­of­empowerment. keywords: digital literacy, citizen, democracy, government. posisi negara di tengah paradigma teknologi informasi: tinjauan gerakan literasi media oleh kpid diy dan btkp diy abstrak sistem demokrasi pancasila yang dipilih oleh para pendiri bangsa indonesia melahirkan beberapa konsekuensi logis. diantaranya menuntut peran negara dalam mengatur kebijakan pemerataan keadilan. keadilan tidak hanya pada persoalan pemerataan sumber-sumber ekonomi, namun juga pemerataan akses informasi. dalam masyarakat, akses informasi ini di sebut sebagai paradigma teknologi informasi. paradigma ini berarti­ketika­semua­sistem­yang­menggunakan­teknologi­informasi­didefinisikan­oleh­ ‘logika jaringan’ yang memungkinkan mereka memengaruhi suatu varietas luas prosesproses dan organisasi-organisasi. ketika “logika jaringan” tersebut telah terjadi dengan melimpahnya akses informasi di dunia maya lalu langkah-langkah seperti apa yang diterapkan oleh negara khususnya dinas pendidikan dan olahraga provinsi yogyakarta http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i2.15873 296 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 untuk mendidik siswa dan guru sebagai bagian dari pemerataan keadilan dalam teknologi informasi? kota ini dipilih berkaitan dengan payung riset yang dilakukan bersamasama­dengan­jaringan­pegiat­literasi­media­(japelidi)­pada­tahun­2017.­penelitian­ini­ menggunakan instrumen yang telah disusun melalui pengayaan teori digital literasi berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu, memetakan aktivitas literasi digital. melalui desk study, observasi dan wawancara mendalam sebagai metode, peneliti menemukan upaya pendidikan literasi yang dilakukan kpid diy masih berkutat dalam perspektif proteksionis sedangkan btkp diy lebih pada pendekatan media kreatif sebagai upaya menggunakan teknologi sebagai bagian dari pemberdayaan. kata kunci: literasi digital, warganegara, demokrasi, pemerintah pendahuluan pada pertengahan abad ke-15 media cetak pertama kali di temukan di eropa dengan didahului dengan penemuan mesin uap oleh alexander gutenberg, pada saat itu injil adalah buku yang pertama kali diproduksi, persisnya pada tahun 1456. komunikasi media tulis ini menjadi bekal saluran imperialisme, bangsa barat yang menjajah bangsa timur seperti indonesia dan juga bangsa barat mendidik masyarakatnya sendiri. setelah berakhirnya perang dunia pertama tahun 1918, industri media cetak menjadi sentral dari berbagai persoalan politik, intelektual, dan kehidupan budaya di amerika seperti di kota boston, new york, dan philadelphia. kota-kota besar menjadikan kebudayaan baca menjadi basis kemajuan peradaban. puncaknya pada tahun 1861 amerika mendapatkan predikat “highest literacy rate in the world”. pada waktu yang sama bangsa indonesia adalah negara yang masih belum terbentuk. kebudayan membaca belumlah ada, bahkan bangsa ini masih di bawah kekuasaan rezim kolonialisme sebagai bangsa yang terjajah. sejak abad ke-16 dan seterusnya budaya kepulauan nusantara masih “dipelihara” langsung oleh kebijakankebijakan kolonial. bangsa indonesia belumlah lahir bahkan belum menemukan konsep pendidikan. pada tahun 1895 mulai ditemukannya film bergerak di paris perancis oleh lumiere bersaudara, dan diperlukan lebih dari lima puluh tahun berikutnya lahir penemuan media televisi tepatnya pada 1948 di amerika. perubahan bentuk media ini berangsurangsur dan memerlukan waktu, baik dalam penemuannya maupun sampai di konsumsi masyarakat luas di negara barat. setelah periode ditemukannya media massa berbentuk one way communicaton atau satu arah, lahirlah media baru yang menggunakan logika two ways communication atau komunikasi dua arah bahkan berbagai arah. komunikasi berbagai arah ini dimulai pada periode 90-an ketika mulai ditemukannya teknologi siber. hal ini dapat menjadi refleksi bersama bahwa dalam sejarah ditemukannya media akan berjalan linier dengan perkembangan peradaban masyarakat. bangsa di dunia yang terlebih dahulu maju adalah bangsa yang dapat memproduksi media, mampu membaca, menulis dan pada akhirnya reflektif terhadap apa yang ia baca sehingga disebut literate. idealnya bangsa indonesia melewati fase tulisan bermedia seperti di atas, yaitu membaca, menulis, dan memahami teksteks dari sumber-sumber yang terpercaya barulah beralih pada fase visual. namun bukannya memahami dan menikmati medium sesuai periode dan kesiapan bangsa, indonesia seperti negara-negara jajahan di bagian dunia lain justru sudah dibanjiri arus informasi melalui koneksi internet yang melimpah ruah salah satunya karena lahirnya globalisasi. akibatnya telah dapat terlihat, masyarakat indonesia gagap bermedia, mengenali dan justru menjadi bagian dari penyebaran pesan-pesan kebohongan. hal ini merujuk pada kesimpulan penting, kemampuan literasi digital tidak datang dengan sendirinya. 297 firly annisa, state position among of the information technology paradigm: kajian pustaka negara dalam perspektif teori komunikasi khalayak sebagai entitas pasif sudah menjadi paradigma kuat dalam ranah ilmu komunikasi. dicetuskan oleh ahli politik amerika harold laswell dikenal dengan model komunikasi linier yang menekankan rangkaian peristiwa komunikasi yang selalu satu arah “who (says) what (to) in which channel to whom, with what effect” (mcquails, 1964: 40). model laswell saat itu berkaitan dengan awal penemuan media massa khususnya televisi di amerika sekitar periode tahun 1948. di mana media masih sangat terbatas dimiliki dan di akses oleh masyarakat dunia. posisi media massa yang selalu diasumsikan lebih kuat daripada khalayak menjadi inti pemikiran model komunikasi ini. dalam kaitannya menyampaikan pesan, media dianggap memiliki otoritas dalam menentukan sikap dan pemikiran khalayak setelah menerima sebuah pesan. sebaliknya khalayak terlihat lebih patuh dan menerima apa yang disampaikan media. linieritas pesan ini dikarenakan media yang masih terbatas dan masyarakat yang dianggap belum dapat berpikir kritis. retorika politik dan propaganda menjadi tujuan politik setelah perang dunia ke-dua saat itu. pada situasi setelah perang besar berhasil dihentikan dan berakhirnya kolonialisme, negara-negara sedang bangkit dan bergegas dalam pembangunan. masyarakat sipil menjadi bagian dari pembangunan negara, maka politik memerlukan obyek dan subyek untuk menerima pesan-pesan dari pemerintah. pada masa itulah pesan-pesan propaganda diciptakan untuk menumbuhkan nasionalisme dan semangat membangun. berakhirnya perang dunia kedua menjadikan amerika sebagai salah satu negara pemenang. maka ia harus menampilkan dirinya yang kuat, dalam membangun kepercayaan dunia. citra-citra positif pemerintah disajikan melalui jurnalisme media yang memihak pilihan-pilihan politik negara terhadap rakyatnya. tidak terkecuali di negara-negara yang baru saja bebas dari penjajahan seperti indonesia. proses komunikasi politik masih satu arah yang menginginkan warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan-keputusan pemerintah dalam terma kebangkitan revolusi pada orde lama dan pembangunan nasional saat orde baru. dalam konteks masa kepemimpinan soekarno pesan-pesan perjuangan didengungkan setelah kemerdekaan. penolakan soekarno terhadap musik-musik koes plus yang berbicara soal percintaan muda mudi, patah hati dan kebebasan disingkirkan sebagai upaya perubahan mental dan perilaku rakyat (nugroho & herlina, 2013: 45). sejalan dengan upaya “mendidik” rakyat untuk keluar dari imperialisme barat beserta budaya yang menyertainya. selera kemudian menjadi persoalan penting untuk dikendalikan. pada posisi inilah proteksi terhadap pesanpesan media dan budaya populer dilakukan oleh soekarno karena rakyat dianggap akan mudah terpengaruh arus informasi daripada berusaha untuk melawannya. era berikutnya adalah masa setelah soekarno direbut legitmasi kekuasaannya oleh seorang letnal kolonel bernama soeharto. dengan supersemar (surat perintah sebelas maret) tampuk kekuasaan proklamator berpindah dengan cepat di tangan militer soeharto. angin politik yang berubah menimbulkan konsekuensi yang baru pula. keakraban paham sosialis yang diusung saat paska kemerdekaan beralih menjadi musuh. kran “barat” dibuka kembali bersamaan dengan didirikannya tvri sebagai televisi nasional yang menjadi etalase globalisasi. saat itu tvri sempat menyediakan slot untuk iklan sebagai konsekuensi dibukanya uu penanaman modal asing 1967. masuknya modal asing menyediakan ceruk pasar iklan di media massa termasuk di tvri. meskipun belakangan dengan alasan menghindari budaya konsumtif maka iklan-iklan tersebut ditiadakan (sen dan hill, 2000: 15). tvri dan rri sebagai televisi nasional digunakan sebagai corong pemerintah untuk menampilkan soeharto sebagai 298 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 bapak pembangunan yang tegas, dicintai rakyatnya dan berhasil membangun ekonomi. pembangunan pada sektor fisik menjadi fokus dalam pemerintahan orde baru. kembali menyoal dengan proses komunikasi, penggunakan terma ekonomi dan komunikasi pembangunan sering dipraktikkan pada negara yang sedang berkembang seperti di indonesia pada waktu itu. hal ini selaras dengan situasi politik dan cara pandang penguasa yang belum membangun masyarakat jaringan dengan menempatkan warga negaranya sebagai agen komunikator atau user. namun sebaliknya masih komunikan atau receiver dan dengan subyek pembangunan adalah pemerintah, rakyat sebagai obyeknya. teori diffusion­ of­ innovations (1964) yang di cetuskan everett rogers menjadi fondasi komunikasi pembangunan negaranegara yang sedang membangun sistem politik, sosial, budaya dan hukumnya. diperlukan kekuatan komunikasi dari pemerintah atas nama pembangunan, yang menciptakan masyarakat tunduk patuh atas keseragaman. pemerintah bersama media massa menjadi agen dominan menciptakan pesan-pesan politik, propaganda, bahkan dapat pula manipulatif. teori difusi inovasi ini menggunakan logika khalayak pasif sebagai obyek politik pemerintahan untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan penguasa. everett mendefinisikan difusi sebagai proses sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial (rogers, 1983: 40). runtuhnya orde baru pada masa 1998, tidak serta merta membuat pemerintah melihat rakyatnya berbeda. respon yang terjadi saat masa transisi di era tersebut adalah kebijakan pembuatan berbagai komisi yang mengatur segala persoalan yang fundamental terjadi pada masa sebelumnya. sistem penyiaran adalah salah satunya. titik tolak pemikiran yang digunakan ialah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan komisi penyiaran indonesia (kpi). meskipun memiliki semangat positif namun cara pandang pesan media yang memberikan pengaruh pada khalayak masih mendominasi berbagai kebijakan negara saat itu. bahkan hingga hari ini, selang tujuh belas tahun kemudian. sensor berupa blurring gambar pada bagian tertentu tubuh perempuan pada tayangan televisi merupakan salah satu contoh implementasi perspektif tersebut. orientasi dan kompleksitas literasi dalam terminologi literasi pada umumnya masyarakat memahami empat komponen di dalamnya, yaitu membaca dan menulis, berbicara dan mendengar. namun menurut hobbs (2010: 17) literasi sesungguhnya lebih dari itu. literasi adalah kemampuan untuk mengartikulasikan gagasan, ide, memberi respon atas sebuah peristiwa dan bagian dari ekspresi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. artinya konsep literasi adalah bagian dari kemampuan untuk membagikan makna melalui sistem simbol yang bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. akibatnya apa? kemampuan literasi juga berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi, menggunakan kata demi kata dan menjadikan sebuah kalimat yang bermakna dalam kehidupan sosial. tidak itu saja, karena berkaitan dengan sistem bahasa, literasi berarti juga mampu menggunakan gambar, grafik desain, suara, musik dan interaksi dalam komunikasi sehari-hari. dilain pihak menurut leu dkk, (2004: 1574) karena berbagai perkembangan pengetahuan, sosial dan budaya bentuk dan tipe teks mengalami banyak perubahan sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu. dalam perubahan bentuk pesan, media dan sistem bahasa tersebut juga diperlukan berbagai bentuk kompetensi yang dibutuhkan agar individu dan komunitas dapat berkomunikasi dalam ruang-ruang yang memiliki etika, setara, memahami maksud satu sama lain 299 firly annisa, state position among of the information technology paradigm: untuk mencapai tujuan bersama. interseksi berbagai ilmu ini perlu ditemukan dalam berbagai kajian dari lintas ilmu dan diwadahi oleh kebijakan negara. hal ini mengakibatkan dalam setiap lini kehidupan sosial, lahir diperlukan berbagai variasi literasi yang menjawab tantangan peradaban dari waktu kewaktu. berbagai variasi tersebut diantaranya; literasi informasi, literasi media, pendidikan bermedia, literasi visual, literasi berita, literasi media kesehatan, dan literasi digital. setiap terminologi dan area kajian memiliki keunikan dan kekhususan untuk menjawab tantangan peradaban masyarakat sejak pertengahan abad ke-20. terminologi ini juga merefleksikan perihal persoalan literasi adalah sesuatu yang kompleks, membutuhkan latar belakang berbagai disiplin ilmu, dengan cakupan pengetahuan yang luas dengan kolaborasi berbagai macam kemampuan pula. gerakan literasi media mengenal tiga orientasi yang dominan 1) protecsionist orientation: yang cenderung melindungi khalayak dengan logika pasif dan media sangat berkuasa. logika ini cenderung dipraktekkan dalam ranah pendidikan dan institusi politik. 2) promoting orientation: mendorong aktivitas yang menstimulasi kesadaran bagi khalayak media dalam upaya pemberdayaan. hal ini berdasarkan pemikiran bahwa media baru menawarkan kesempatan bagi warganegara dan potensi yang dapat dimanfaatkan. perilaku yang diharapkan untuk mendukung potensi ini adalah kreativitas dan hubungan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. pihakpihak yang memiliki orientasi ini seperti sekolah formal maupun informal, dan media lokal. terakhir ialah, 3) participatory orientation: menekankan pada penyebaran produksi dan komunikasi sebagai upaya untuk membangun pengetahuan, interaktivitas dan dialog. memandang bahwa individu memiliki otonomi sehingga praktek informasi dan komunikasi terbuka dan bebas bagi siapapun. pilihan-pilihan orientasi tersebut secara nyata dapat merefleksikan cara pandang institusi memandang khalayak. orientasi pertama yang dikenal di dunia ialah protection. pendekatan proteksi ini kepada masyarakat misalnya terjadi di amerika pada era 50-an ketika awal film ditemukan. proteksi ini dilakukan kepada anak-anak dengan memberitahu mereka bagaimana film bekerja (hobbs dan jensen, 2009: 2-3). sedangkan di eropa literasi media (filmproteksi) dilakukan pada periode 19601970an. melalui eksplorasi film maka siswa dapat mengetahui relasi antara sistemsistem simbol, budaya, dan kognisi. karena perbedaan mengenai bentuk simbol dan presentasi diproses oleh sistem mental, kemampuan dan kapasitas yang berbeda pula (salomon, 1979: 379). perbedaan waktu dan cara tersebut diakibatkan perbedaan konteks sosiologis, budaya dan teknologi yang berbeda-beda pada setiap wilayah negara. artinya pendekatan pendidikan literasi akan selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi dimana masyarakat hidup dan berkembang. sedangkan promoting orientation sama dengan pendekatan creative media approach yang menitikberatkan pada pemberdayaan teknologi (technological empowerment) (lee, 2010: 10). pada posisi ini khalayak didorong untuk menggunakan teknologi sebagai bagian dari praktik untuk memproduksi keinginan mereka sesuai tujuan dan manfaat khalayak. pemberdayaan ini melibatkan kemampuan khalayak tidak hanya mengakses namun membentuk pesan yang ingin disampaikan dengan cara-cara yang menarik, sehingga dapat melibatkan orang lain. orientasi yang terkahir muncul ialah participatory orientation, hal ini merujuk adanya participatory culture, individu harus memiliki keterikatan dengan budaya di dunia nyata, sehingga ia memahami apa yang dapat ia kontribusikan dalam dunia maya. hal yang juga penting dipahami menjadi active contributor berarti mengaktifkan collective intelligence. miminjam tulisan henry jenkins dan danah byod dalam buku the participatory culture­ in­ a­ networked­ era,­ 2016,­ praktik komunikasi adalah praktik kebudayaan 300 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 yang dibentuk dengan dukungan teknologi internet. intelegensia kolektif didapatkan apabila individu memahami posisi dirinya sebagai masyarakat, kedewasaan bersikap, memahami konteks dan tentu saja ini terbentuk karena berbagai pengalaman di dunia nyata. lanjut jenkins, budaya partisipasi melahirkan pertama, affiliasi – keanggotaan kelompok yang aktif membagi dan mengkritisi informasi, di indonesia kita dapat temukan dalam keanggotaan komunitas kaskus atau info cegatan jogja di sosial media facebook. kedua adalah expression, pengguna media internet dapat membuat konten kreatif contohnya video tutorial make-up, cover lagu terbaru atau meme untuk mengkritik kinerja pemerintah misalnya. ketiga, adalah collaboration, tindakan ini bertujuan dalam mencari solusi bersama, misalkan melalui wikipedia, setiap pengguna internet dapat saling menambahkan informasi tertentu sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru. terakhir adalah, cirlculations dimana sosial media ternyata memiliki dampak yang signifikan dalam kerja-kerja mainstream news media. kerja-kerja jurnalistik misalkan bersumber pada “tweet” yang kontroversial sehingga dibahas dalam media massa dan selanjutnya dapat menjadi agenda publik. dalam periode literasi media di eropa sejalan dengan ditemukan media komunikasi dan perkembangan teknologi yang menyertainya (universidad autonoma de barcelona 2007: 30 dalam o’neill, 2011:3) dapat diamati gerakan literasi media merupakan respon dari berkembanganya media massa dan media digital yang tumbuh pada perkembangan teknologi dan masyarakat dunia. tahun 60-an berkembangnya media film, hal ini membuat british film institute menjadikan film sebagai subyek pendidikan. kemudian di tahun 70-an, perhatian berfokus pada televisi, masyarakat konsumen dan iklan sebagai bagian dari kritik gerakan literasi media. era 80-an, kekuatan komunikasi massa muncul berkaitan dengan berbagai cara alternatif mengakses dan bentuk partisipasi terhadap media. pada posisi ini terjadi pengaturan kembali media massa televisi berikut masuknya ide mengenai digital literasi. hal ini dikarenakan situasi masyarakat dan perkembangan media informasi di eropa era 90-an dengan mulai masuknya fase konvergensi media. literasi dan warga negara yang aktif tatanan dunia mulai berubah sejak dimulainya penemuan media massa. karena berbagai penemuan televisi, komputer dan berbagai informasi yang dihasilkan di dalamnya. kemudian castell menyebutnya sebagai kapitalisme informasional. konsekuensi hal ini adalah munculnya masyarakat-masyarakat informasional. informasi menjadi modal perubahan sosial bisa bermakna positif, namun tidak lepas dengan berbagai tantangan. tesis castell itu kemudian dituliskan dalam buku triloginya berjudul information age: economy, society and culture (1996, 1997, 1998). refleksi castell ini dimulai saat amerika serikat mulai menggunakan teknologi dan informasi sebagai cara pembentukan nalar dan perilaku warga negaranya sejak dekade 1970-an. respon castell ini juga muncul ketika masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi kemudian seakanakan “tertinggal” oleh modernitas. akses informasi menjadi kunci warganegara dapat menyuarakan sikap dalam masyarakat, mengakses hak-hak warga negara bahkan berkompetisi satu sama lain. dunia menyodorkan kecenderungan baru muncul suatu masyarakat, kebudayaan, dan ekonomi baru bahkan bersifat dominatif. pada konteks ini literasi media menjadi prioritas bagi uni eropa untuk menjadi bagian dari masyarakat informasional (o’neill, 2008: 9). meskipun wujud eksploitasinya juga berbeda dengan bentuk kapitalisme sebelumnya namun peminggiran masih tetap terjadi. sementara mereka akan terus ada, castells (2007) melihat negara-negara menjadi simpul-simpul suatu jaringan kekuasaan yang lebih luas. dilema yang dihadapi negara adalah bahwa ia mewakili konstituen nasionalnya, ia akan menjadi 301 firly annisa, state position among of the information technology paradigm: kurang efektif di dalam sistem global, tetapi jika ia berfokus pada sistem global, ia akan gagal mewakili secara memadai para konstituennya (ritzer, 2012: 972). kecakapan dan kompetensi menghadapi jaringan informasi dunia inilah yang menjadi tugas negara dalam menghadapi era masyarakat jaringan seperti hari ini. menurut martinsson (2009: 3-4) masalah literasi menjadi penting bagi negara karena dalam proses literasi menyoal pada kemampuan “critical thingking, problem solving, personal autonomy, and social and communicative skills” yang menjadikan masyarakat aktif dalam mendukung dan mengkritisi pembangunan. literasi media juga berkaitan bagaiman masyarakat pada akhirnya dapat bernegosiasi dengan warga negara yang lain, komunitas dan pemerintah dalam mengartikulasikan berbagai kepentingannya. kemampuan warga negara mengartikulasikan pandangan politik ini mendukung adanya demokrasi yang sehat dan ruang publik yang setara. oleh karena itu dalam peran-peran yang dijalankan pemerintah perlu mendukung dan melihat warga negara sebagai rekan kerja dalam berkolaborasi dalam menentukan arah kebijakan negara. inilah yang menjadi semangat dalam demokrasi deliberative (kesepakatan bersama) menjadi bagian dari konsep warganegara yang aktif (pérez tornero & tapio varis, 2010: 40-42). lebih lanjut merujuk pada unesco policy brief (2011) komponen-komponen penting dalam literasi digital baik pengguna komputer dan profesional ict adalah: “mengakses, mengatur, mengevaluasi, mengintegrasikan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara individu atau secara kolaboratif dalam jaringan, dengan bantuan komputer dan website berdasarkan lingkungan untuk pembelajaran, bekerja, dan waktu luang”. artinya kegiatan literasi adalah proses yang berkesinambungan dan terus menerus. warga negara aktif ialah, saat ia dapat menjadi bagian dari setiap proses literasi. masih menurut martinsson (2009: 8), untuk mencapai partispasi aktif warganegara dan menciptakan ruang publik yang setara maka terdapat lima langkah program yang dapat dilakukan oleh pemerintah. pertama, mendukung pengawasan terhadap media yang selanjutnya dapat berfungsi mengawasi kerja pemerintah ketika mengambil kebijakan, membuat anggaran hingga mengaplikasikannya. kedua, mendukung lembaga ombudsmen untuk menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. sebagai lembaga netral ombudsmen dapat menjadi pihak yang mengelola aduan warga negara untuk disampikan pada pemerintah demi kesepakatan bersama. ketiga, membangun kemampuan literasi media melalui forumforum interaksi yang membicarakan berbagai masalah media, komunitas atau negara secara kontekstual dan pengetahuan akademis. keempat, mempromosikan literasi media sebagai elemen penting dalam menyusun program-program media. dalam konteks ini warga negara diminta untuk dilibatkan dalam mengekpresikan kebutuhan mereka yang seharusnya di tayangkan di media. kelima, mendukung kegiatan media literasi, aksi warga negara, dan pemerintahan yang baik melalui dukungan penelitian, workshop, diskusi terbuka dengan selalu bekerja sama terus menerus dengan berbagai pihak. metode perubahan metode dan pendekatan literasi media seperti penulis ungkapan sebelumnya selalu berkaitan dengan konteks politik, budaya dan teknologi masyarakat. lalu bagaimana dengan pemerintah di indonesia khususnya pemerintah yogyakarta beserta komisi yang menjadi wakil di daerah merepon masyarakat informasi ini? untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan instrumen yang telah disusun melalui pengayaan teori digital literasi berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu, memetakan aktivitas literasi digital. menggunakan data yang berhasil dihimpun oleh jaringan pegiat literasi digital pada bulan juli-september 2017, gerakan literasi digital di yogyakarta 302 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 dilakukan oleh perguruan tinggi dengan sebanyak 57 kali kegiatan, pemerintah 8 kali kegiatan, lembaga swadaya masyarakat 6 kali, komunitas dan sekolah masing-masing 1 kali kegiatan. mayoritas gerakan literasi digital yang dilakukan perguruan tinggi berhubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari kampus maupun negara melalui hibah penelitian dan pengabdian direktorat jenderal pendidikan republik indonesia. menariknya pelaku gerakan literasi digital juga dilakukan oleh organisasi pemerintah yang terlihat beragam seperti kantor staf kecamatan kalasan, bkkbn, kementerian agama ri provinsi diy, kpid diy, bnnp diy dan rri pro 1 fm. meskipun tidak selalu menjadi aktor utama, namun representasi pemerintah diy dalam aktivitas literasi digital cukup terlihat. karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas dan orientasi literasi media yang dilakukan oleh bidang institusi pemerintah daerah, maka peneliti memilih melakukan penelitian khusus kepada kpid diy dan btkp diy. peneliti kemudian melakukan observasi langsung dan desk study melalui studi literatur, dan penelusuran berupa studi kasus melalui wawancara mendalam kepada kepala dan staff bimbingan teknologi di btkp diy dan komisioner kpid diy pada rentang waktu juli-september 2017. observasi dilakukan untuk memahami konteks dan interaksi sosial yang ada di dalamnya. melalui obeservasi ini peneliti akan dapat memahami situasi, aksi, norma dan nilai dari setiap kebijakan dan kegiatan yang dipilih oleh institusi negara. dalam langkah selanjutnya peneliti akan dapat mendeskripsikan secara detail situasi dan kondisi yang mewakili realitas sesungguhnya di lapangan. sedangkan desk study dipilih karena akan mencermati data-data sekunder berupa dokumen kegiatan yang dilakukan pemerintah. peneliti mengkombinasikan dua metode ini untuk memahami paradigma pemerintah daerah yogyakarta dan lembaga penyiaran diy dalam melihat persoalan ini. hasil dan pembahasan komisi penyiaran indonesia diy merupakan bagian dari kpi pusat. melalui tugas, pokok dan fungsi lembaga negara ini memang tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengkampanyekan gerakan literasi media. namun, sesuai pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan kepada komisioner ibu sukiratnasari (14/09/2017) ia menjelaskan bahwa setiap kegiatan evaluasi dengar pendapat media yang rutin diselenggarakan oleh kpid diy, masyarakat banyak mengajukan pertanyaan mengenai tema-tema “media sehat”, “parenting anak dan media”, hingga soal “kecakapan digital”. dalam wawancara dan obesrvasi langsung peneliti menjumpai kpid diy masih sering menggunakan logika masyarakat sebagai entitas pasif yang perlu dilindungi daripada diberdayakan. cara pandang yang banyak digunakan dalam melakukan aksi seminar, workshop dan diskusi masih berkutat pada posisi protecsionist model. hal ini berorientasi bahwa orang tua adalah aktor paling penting dalam mengatur dan melindungi terpaan media kepada anak-anak mereka. orang tua juga dianggap memiliki basis etika dan moral yang menjadi sumber anak-anak memperoleh rujukan kebaikan dan keburukan dalam praktek hidup sehari-hari. begitu pula peran negara, masih dilihat sebagai alat untuk mengontrol nilai, norma dan budaya yang disesuaikan dengan pandangan mayoritas masyarakat dengan berbasis pada agama tertentu. kpid diy sendiri secara rutin mengadakan evaluasi dengar pendapat (edp) dan sosialisasi penyiaran yang sehat untuk masyarakat, dengan demikian kpid diy juga memposisikan dirinya sebagai pengontrol dan rujukan dalam memahami media. dalam agenda kerja tahunan misalkan edp dapat dilaksanakan lebih dari enam kali, dengan mengundang lembaga penyiaran swasta daerah untuk mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan dari kpid sendiri. tidak hanya itu melalui permintaan masyarakat desa dan institusi sekolah dapat mengajukan permohonan kerjasama untuk 303 firly annisa, state position among of the information technology paradigm: melakukan ceramah literasi media-digital kepada kpid diy. meksipun di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yaitu pengawasan konten siaran, namun kpid diy mengaku bahwa tugas tersebut sebagai bagian dari cara mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengontrol konten media. meminjam fedorov (2011: 74) protecsionist model adalah bagian dari mendidik dan memproteksi khalayak melalui nilai-nilai etika dan moral yang berlaku dalam sebuah masyarakat “educationalethical models the study of moral, religions, philosophical problems relying on the ethic, religious, ideological, ecological, protectionist theories of media education”. model ini mempercayai media adalah entitas yang memiliki pengaruh buruk, khalayak akan mudah mengikuti keburukan tersebut sehingga perlu untuk dilindungi. etika dan moral penguasa menjadi acuan dalam mengendalikan masyarakat, tak dapat terelakkan bias dari kebaikan dan nilai tersebut bersifat subyektif sesuai kepentingan regulator. posisi ini sejalan dengan bagaimana pemerintah dalam negara berkembang sebagai pihak yang kuat dan memiliki pengaruh dalam kebijakan dan pola pikir masyarakatnya. dalam realitasnya komisi penyiaran pusat republik indonesia memang lebih sering melakukan sensor tubuh perempuan dengan menggunakan rujukan konsep “aurat” agama islam. konsep ini digunakan dengan melakukan blurring pada wilayah tertentu saat media menyiarkan sebuah program media. bias norma dan nilai menjadi bagian kebijakan negara dan menjadikan kebijakan proteksi tentu saja tidak sejalan dengan semangat kesetaraan yang justru menjadi roh warga negara yang aktif. lebih lanjut menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti penjelasan anggota komisioner sukiratnasari (14/09/2017) juga memberikan gambaran bagaimana kpid diy hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. lebih spesifik komisi penyiaran ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. kpi terdiri atas lembaga komisi penyiaran indonesia pusat (kpi pusat) dan komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. menjadi penting untuk dipahami kemudian undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran sesusngguhnya mengatur dua hal penting. pertama, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan negara maupun swasta semata, hal ini dikarenakan penyiaran merupakan ranah publik. kedua adalah semangat otonomi daerah dengan tujuan menguatkan entitas lokal melalui sistem sistem siaran berjaringan dari pusat ke wilayah daerah. lingkup undang-undang inilah ranah kpi pusat dan kpid bekerja, merumuskan kegiatan setiap tahunnya dan menjalankan berbagai usahanya untuk memberikan hak publik dalam mendapatkan siaran bermedia yang mendukung demokrasi dan bermuatan pendidikan. sehingga di luar tanggung jawab tugas dan fungsi tersebut, termasuk pendidikan literasi hanya sebagai bagian dari kerja-kerja yang diminta oleh publik, bukan menjadi tupoksi utama. hal inilah yang membuat aktivitas gerakan literasi media yang dilakukan kpid diy cenderung tidak fokus, kurang terukur, dan sporadis. lain halnya dengan btkp balai teknologi komunikasi pendidikan pemerintah provinsinya diy yang memang berfokus dalam pembelajaran pelajar dan guru dengan memberi nama forum ini sebagai jogja belajar (jb). lembaga pemerintah ini memiliki jadwal tetap, yaitu kegiatan satu bulan bias melakukan tiga kegiatan pembelajaran, hingga setahun dapat tiga puluh angkatan membuka secara online pendaftaran berbagai pelatihan digital seperti bimbingan teknis (bimtek) dan kemah ilmiah tik, bimtek broadcasting (presenter dan penyiar), produksi pembelajaran articulate storyline, 304 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 bimtek pemanfaatan tik videoscribe, bimtek produksi media pembelajaran vlog, workshop inovatif guru kelas virtual dengan skype dan share point online, bahkan jogja belajar juga memiliki mobile learning service yang didatangkan ke sekolah-sekolah terpencil seperti di kulon progo dan wonosari. mobile learning ini berisi tidak hanya buku-buku sebagai media pembelajaran, namun seperangkat komputer yang dapat digunakan sebagai pengenalan siswa dan guru dalam metode pembelajaran. seperti yang dijelaskan oleh oki pambudi salah satu staff btkp yang diwawancarai penulis (12/08/2017) berikut ini: “saat ini btkp mengembangkan layanan untuk menjangkau melalui mobile learning service kepada sekolahsekolah yang terletak di daerah pedesaan yang belum ada jaringan internet atau sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas laboratorium komputer. dengan adanya layanan tersebut diharapkan sekolah-sekolah daerah pedesaan akan mengenal tik pendidikan dan terhindar dari buta internet/ti. melalui mobile learning service yang dimulai sejak 2014,­jangkauan­pelayanan­tersebar­100­ sekolah di kabupaten/kota se-diy”. aktivitas btkp diy ini dibawah dinas pendidikan pemuda olahraga diy. sampai dengan tahun 2017 ini btkp diy telah mengembangkan, mengkaji, dan melayani berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan. adapun sasarannya adalah semua siswa dan pendidik baik formal, non formal, plb, madrasah, dan masyarakat diy. sesuai observasi dan wawancara peneliti akativitas ini tidak hanya menggunakan media komputer dan jaringan internet dengan media website, namun konvergensi media juga dilakukan. terdapat beberapa program kegiatan unggulan berbasis internet yang saat ini dikembangkan antara lain seperti: video streaming (jogya belajar tube), radio streaming (jogya belajar radio), pembelajaran secara on line kelas maya (jogya belajar virtual classroom), layanan konten media budaya yogyakarta (jogya belajar budaya), layanan konten pembelajaran berbasis multi media interaktif (jogya belajar media), produksi media video pembelajaran berupa film video maupun animasi. produksi pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan berbasis tik juga menjadi bagian dari variasi bimbingan teknis yang ditawarkan pada guru-guru yang mengampu mata pelajaran tertentu, hasil karya ilmiah ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah “adi karsa” dan bulletin “warta”. sesuai wawancara peneliti dengan bening staff kordinator jogja belajar radio (27/07/2017) untuk program radio streaming sudah dimulai sejak tahun 2014, dengan memberi layanan kepada stakeholder pendidikan secara on line di portal web site btkp diy selama 24 jam terus-menerus melalui jogya belajar radio, sehingga siswa, guru, dan masyarakat dapat berinteraksi secara intensif kaitannya dengan informasi pendidikan yang sedang ditayangkan. narasumber yang dihadirkan juga beragam seperti guru dan mentor yang di ambil dari perwakilan mgmp (musyawarah guru mata pelajaran) yang mampu dan tertarik dalam kegiatan penyiaran radio. mereka diundang dengan kompetensinya masing-masing untuk mengulas pertanyaan dalam mata pelajar tertentu, berikut cara-cara menjawab soal-soal yang tidak mudah dipecahkan siswa belajar. dalam observasi dan wawancara peneliti melihat provinsi diy melalui btkp sudah berusaha melakukan kegiatan yang sistematis berkaitan kegiatan, dengan latar belakang sesuai tupoksinya btkp diy adalah mendukung tercapainya visi dan misi dinas dikpora diy melalui pengembangan, produksi, dan layanan media pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi (tik) kepada pendidikan formal, non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. kondisi ini sejalan dengan ruang lingkup btkp diy sebagai upt (unit pelaksana teknis) daerah di bawah dinas dikpora diy berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2008 tentang sotk dan tupoksi terdiri dari: kepala balai; subbag tata usaha; seksi layanan dan promosi; seksi 305 firly annisa, state position among of the information technology paradigm: pengembangan dan produksi; dan kelompok jabatan fungsional (ngatifudin firdaus, staff bimtek 27/07/2017). btkp diy memliki sejarah bahwa awalnya adalah sanggar belajar milik pustekom yang kemudian diserahkan ke pemda menjadi uptd dalam struktur dan fungsi jabatan berada di eselon iii. setelah terjadi pembenahan dan berada langsung di bawah dinas pendidikan dan olahraga diy maka terjadi perombakan dan perubahan visi misi. apalagi sejak 2010 diy menjadi sister city kyoto mendapatkan ict-eqap bantuan perangkat komputer dari jepang sebanyak 500 buah. berikut pendanaan anggaran 200 milyar 2010-2014 dibagi kedalam tiga tahun penganggaran bertahap. tahun pertama 75 sekolah, tahun kedua 200 sekolah dan tahun ketiga 225 sekolah. anggaran yang disalurkan rata-rata 70 milyar pertahun. sumber pendanaan ini adalah bentuk pinjaman dari jica (japan international cooperation agency). tidak hanya itu bentuk lain dari program sister city kyoto adalah memberangkatkan hampir sepuluh guru pertahun selama sebulan. pada tahun 2017 ini keminfo ingin menduplikasi program serupa ke kota lain. karena kesuksesan ini pula pemprov diy dianugerahi tiga tahun berturut-turut sejak 2014-2016 ki hajar award sebagai provinsi yang menyediakan layanan pendidikan terbaik di indonesia. penghargaan ini juga dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola, kesiapan pemerintah dalam menyalurkan dana dan keterbukaan informasi ini kepada publik. kemampuan digital literacy termasuk diantaranya ketika pengguna memliki kemampuan berpartisipasi aktif. oleh unesco kecakapan literasi digital termasuk bagian dari cara mengukur masyarakat apakah telah siap masuk dalam masyarakat informasi, sehingga mendefinisikan kecakapan literasi adalah kemampuan untuk hidup “digital literacy as a life skill” (unesco-policy brief, 2011). definisi ini menjelaskan bagaiman kehidupan dunia telah berubah, siapa yang menguasai dan dapat mengakses informasi digital adalah manusia-manusia yang “memenangkan” dunia. hal ini dikarenakan dalam pekerjaan-pekerjaan di masa depan kerja kolaboratif lebih diutamakan daripada kerja-kerja kompetitif. kerja kolaboratif ini berarti setiap orang memiliki peranan yang saling melengkapi. sehingga dunia digital di masa depan juga memunculkan kerja egaliter atau setara satu sama lain daripada berjenjang saat masa pekerjaan dilakukan secara manual. tidak hanya kerja-kerja kolaboratif namun kreativitas menjadi keutamaan dalam penggunana ict (integrated communication technology). karena posisi khalayak, sekarang disebut pengguna media (user) tidak lagi hanya mengkonsumsi (consuming) seperti akhir abad 20, namun beralih pada produksi pesan-produk (producing) pada abad 21 ini. “collabora tive knowledge construction and creativity” adalah kunci menghadapi kehidupan yang serba digital. sepanjang obeservasi yang dilakukan oleh peneliti, btkp diy telah dapat melakukan kerja-kerja nyata yang dapat mendukung kerja-kerja kolaboratif. guru dan siswa diajarkan untuk dapat menggunakan perangkat digital yang sistematis dan terukur. meskipun tidak dapat dipungkiri keterbatasan ruangan, waktu dan anggaran masih menjadi persoalan sehingga tidak semua guru dan siswa dapat diberikan kesempatan yang sama, melainkan kompetisi dalam pendaftaran pelatihan. simpulan merujuk pada sepuluh kompetensi literasi digital yang telah di sarikan oleh japelidi (jaringan pegiat literasi digital), tiga hal yang paling krusial dalam kemampuan literasi adalah menganalisis, memverifikasi dan mengevaluasi. kemampuan ketiga hal tersebut tidak pula datang dengan tiba-tiba. terlebih dahulu individu perlu bersinggungan dengan kemampuan literasi media konvensional yaitu membaca, kebiasaan bersinggungan dengan teks media yang lain yang tidak semata berbasis pada budaya visual, dan yang terpenting individu perlu untuk memiliki pengalaman riil di luar zona nyaman mereka. artinya adalah, literasi merupakan bagian dari kebudayaan, interaksi sehari-hari, tindakan 306 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 yang dibiasakan, dilakukan terus menerus dan menjadi sebuah kebutuhan. khalayak aktif menjadikan titik tolak pemberdayaan masyarakat. karena dalam masyarakat yang melek terhadap media digital maka warga negara yang aktif dalam partisipasi demokrasi dapat tercipta (mihailidis dan thevenin, 2013: 1614). dalam dunia digital partisipasi demokrasi masyarakat sipil dapat terjadi tidak hanya dalam pergerakan dan perlawanan politik yang besar namun juga dipahami dalam persoalan politik sehari-hari yang berkenaan isu-isu publik. penggunaan sosial media yang semakin konvergen sebagai contoh melahirkan berbagai respon politik dengan menggunakan gambar digital yang di edit seperti meme sebagai upaya kritik sosial. pada realitas ini peran negara harus sudah mulai beralih dari posisi proteksi menjadi aktif sebagai jembatan pendidikan dengan penyiadaan fasilitas digital bagi publik. sebagaimana paparan peneliti di atas kpid diy terlihat masih menampilkan dirinya sebagai pihak yang “memadamkan api” di masyarakat, namun belum pada pencegahan bagaimana api itu bisa menyala menjadi kebakaran. hal ini sejalan dengan tupoksi yang melekat pada lembaga negara ini. fungi-fungsi negara yang belum memberdayakan masih nampak dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye literasi media yang mereka selenggarakan. hal ini berbeda dengan fungsi btkp diy. namun btkp diy dalam kegiatannya masih belum mencoba melakukan elaborasi bimbingan teknologi bersama-sama antara murid dan guru. memiliki proyek bersama-sama dalam kerangka kerja setara. nampaknya ini yang masih harus diupayakan terus menerus. meski demikian usaha untuk memberikan wawasan dan pendampingan teknologi sudah menuju arah kebaikan mewujudkan lingkungan pendidikan yang melek digital sudah terlihat. usaha-usaha untuk “menjemput bola” dan pemerataan akses pelatihan dan pendidikan dilakukan melalui mobile e-learning menjadi langkah yang baik sebagai institusi pendukung pendidikan di daerah. pelatihan yang dilakukan melalui pelayanan pembelajaran berbasis web oleh btkp diy seperti: e-learning, e-office dan e-government di jaringan internet juga sudah mengarah pada orientasi partisipasi aktif. sejalan dengan orientasi partisipasi yang menekankan tindakan participatory culture yang juga dapat disebut bagian dari the new of media literacies. kita dapat melihat bagaimana tidak hanya melek media namun partisipasi adalah tindakan kebudayaan. seharusnya individu didorong tidak berhenti dalam partisipasi di dunia digital, namun ia harus mengaplikasikannya dalam dunia nyata. hal inilah yang menjadi penekanan dari collective intelligence. daftar pustaka ashley. seth; maksl, adam; and craft, stephanie. (2017). “news media literacy and political engagement: what’s the connection?”, journal of media literacy education, volume 9, no. 1, hal.79 -98. castells. m. (2009). the power of identity: the information age: economy society, and culture volume ii, 2nd edition with a new preface. wiley-blackwell. castells. m. (2012). networks of outrage and hope: social movements in the internet age. cambridge, uk: polity. donald j. leu, jr., charles k. kinzer, julie l. coiro, and dana w. cammack. (2004). toward a theory of new literacies emerging from the internet and other information and communication technologies from theoretical models and processes of reading. (5th ed.). international reading association. fedorov. a. (2011). modern media education models. acta didactica napocensia, volume 4, no. 1, hal.73-82. hobbs, r., & jensen, a. (2009). the past, present, and future of media literacy education. journal of media literacy education, volume 1, hal. 1-11. jenkins. h. (2006). convergence culture: where old and new media collide. new 307 firly annisa, state position among of the information technology paradigm: york, ny: new york university press. jensen. a.p. (2008). beyond mediatized transmissions of youth culture: a study in digital citizenship. youth theatre journal, volume 23, no. 1, hal.14-28. lee. a.y. l. (2010). media education: definitions, approaches and development around the globe. new horizons in education, volume 58, no. 3, hal. 1-13. leu, don & k kinzer, charles & coiro, julie & w cammack, dana. (2004). toward a theory of new literacies emerging from the internet and other information and communication technologies. theoretical models and processes of reading. 5th ed. international reading association. livingstone. s. dan bovill, m. (1999). young people new media. report of the research project children young people and the changing media environment. london: lse. martinsson. johanna. (2009). communication for governance and accountability program (commgap) commgap discussion papers innovative solutions for governance the role of media literacy in the governance reform agenda. washington dc: communication for governance & accountability program (commgap). mcluhan. marshall. (1964). understanding media. new york: mcgraw-hill. mihailidis. paul dan benjamin thevenin. (2013). media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. american behavioral scientist.volume 57, no. 11, hal. 1611-1622. neuman. w.l. (2006). social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed. harlow: pearson education. nugroho, garin dan dyna herlina. (2013). krisis dan paradoks film. jakarta: gramedia pustaka utama. o’neill. b. (2000). ‘media education in ireland’. irish communications review. volume 8, hal. 57-64. o’neill. b. (2011). media literacy in ireland: from protectionism to participation. presentation at media literacy – a critical moment conference. dublin. o’neill. b., dan barnes, c. (2007). media literacy and the public sphere: a contextual study for public media literacy promotion in ireland. dublin: centre for social and educational research, dublin institute technology. r. hobbs. dan a. jensen. (2009). the past, present, and future of media literacy education. the national association for media literacy education’s journal of media literacy education 1. r. hobbs. (2010). digital and media literacy: a plan of action a white paper on the digital and media literacy recommendations of the knight commission on the information needs of communities in a democracy. washington: the aspen institute. rainie. l., brenner, j., and purcell, k. (2012). photos and videos as social currency online. pew internet & american life project. ritzer. george. douglas j. goodman. (2012). teori sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern. bantul: kreasi wacana. rogers. everett m. (1983). diffusion­ of­ innovations, third edition. new york, ny: the free press. salomon. g. (1979). interaction of media, cognition and learning. san francisco, ca: jossey bass. sen. khrisna, dan david t hill. (2000). media, culture and politics in indonesia. oxford university press. tornero. pérez j.m., varis, tapio. (2010). media literacy and new humanism. moscow: 308 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 unesco institute for information technologies in education. policy brief, unesco, 2011. v editorial global cooperation resolve the covid-19 pandemic benni setiawan editor in chief informasi bennisetiawan@uny.ac.id yuval noah harari (2020) writes very well the world after coronavirus. one interesting note from harari is the need for global cooperation. covid-19 has become a worldwide conversation and needs an integrated subscription. why global cooperation? ohmae said the global world allows us to connect to facilitate the humanitarian movement. earth is flat allows a pandemic to spread rapidly. this is rahmatan lin alamin’s disease, borrowing the term hajriyanto y thohari. a condition suffered by all people in the world. when the world feels the same pain, global cooperation is vital. this is because humans are equipped with the knowledge to move together to resolve this problem. joint movements for humanity need to be echoed amid the increasingly individual society of today. although the government is currently encouraging people to be psychologically provoked, a passion for helping one another needs to be a community spirit. helping the neighbors with the food granary movement, giving what they have, buying what they sell, has become the spirit of the people of indonesia. however, covid-19 needs an integrated global framework. harari said that comprehensive work requires the support of science, government authority, and also the media. the three bodies need to work together with other forces, namely religious groups. religionist religious groups/mass organizations (mass organizations) have a significant role in moving people’s awareness of moving. running in the name of religion is often easier. because religious people have an assumption with that, they get the reward of goodness (heaven). hans kung, in global ethics, calls the role of religionists influential in a changing world. religious authorities indeed find it easier to move the community in worldwide participation against covid-19. one example is the humanitarian work carried out by muhammadiyah through the muhammadiyah covid-19 comand center (mccc). mccc, with all the resources owned by muhammadiyah, is moving to assist the government in accelerating the handling of covid-19. muhammadiyah’s real action can become a global social capital to help one another deal with this global pandemic. what was done by muhammadiyah became one of the pillars of preventing covid-19 and building humanitarian cooperation? muhammadiyah’s attitude and actions prove that religion (wan) is still a significant force in solving every problem. what is done by muhammadiyah needs to get support from other communities? kiai and informasiissn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. v-vi. doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1.33519 vi ustadz kampung need to be invited to the process of religious dialectics so that the spread of covid-19 can stop. but this is indeed difficult, and our religious leaders are often not one word in constructing sentences (cultural/humanitarian work). get rid of the ego furthermore, covid-19 can undoubtedly be a severe threat to civilization. as part of world civilization, they join hands to help, educate, and encourage new order. this new order has made it possible for the world and its life to remain sustainable after covid-19. nowadays, humans as thinking beings are challenged to find a breakthrough, so that covid-19 does not destroy life. the global world needs to be aware that covid-19 is not just a local issue of a region or country. but this is a matter of humanity, a matter of problems ahead of a civilization. the world needs to get rid of the ego. the ego of a country will only accelerate human extinction. the trade ego of drug sales, for example, needs to be eliminated in the subconscious of the state. it is common knowledge that the existence of a virus will bring up trade competition; in this case, the sale and purchase of drugs. medicine became merchandise that promised the coffers of state finances. buying and selling drugs is more promising than trading weapons. therefore, the world needs to realize that covid-19 is a humanitarian problem that needs to be parsed with humanity. not even blame each other and or take the opportunity in the midst of suffering the world’s population. intellectual role more than that, people will face the “new world” after covid-19. the philosophy of cooperation and harmonious life has now begun to be interpreted differently from the original meaning. it is the deconstruction of purpose and even awareness in the derrida language that will bring about new intellectual property. this is an “intellectual” opportunity to contribute to the world by giving meaning and even finding new meaning in theology, ethics, law, and others. the original purpose is what can save humanity. that new meaning can make the world remain amid a global pandemic. the discovery of new meanings will encourage a person to become ulul albab. the koran refers to their ulul albab as those who continue to think and contribute to civilization, when they are young, approaching old, and already past, while continuing to pray to and ask allah for forgiveness that the process was not easy (qs ali imran, 3: 191). besides this, the government needs to have communicators during a crisis. crisis communication is one of the keys to success in unraveling the problem of covid-19. crisis communication requires the government to be an excellent communicator. every information needs to be appropriately conveyed and correctly so as not to cause panic. panic needs to be prevented so that the public will understand more about covid-19. the ability to manage information and convey it accurately and correctly is the key to successful crisis communication. crisis communication is essential so that people become a joint force against covid-19. the world is now waiting for the progress of all parties to unravel covid-19. it is time to stop all debates. it’s time to think and act to save lives from covid-19. in the end, the design of global cooperation by involving all parties including the clergy in it -, removing the ego, and removing economic/political trade interests, can save the world from misfortune. the world will live on with the spirit of mutual life. vision, please help with a better experience. 101 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image dan experience produk asing ina nur ratriyana prodi ilmu komunikasi, universitas atma jaya yogyakarta ina_nur@staff.uajy.ac.id abstrac the effect of globalization on communication process appears especially in digital media which made communication exchange faster. cultural process also create homogenization of product choice, when global brand looks more familiar than local brand. internet and social media give an opportunity for consumer to access the product information and interact with them. interactivity as part of digital media offers unlimited access and the power of word of mouth in terms of internet and social media. in the end, it will affect the brand awareness, image and attitude about product, especially in generation y who are close with media digitalization itself as part of their life. abstrak kemunculan globalisasi mempengaruhi proses komunikasi terutama dengan adanya media digital yang semakin mempercepat pertukaran informasi. hal ini kemudian mempengaruhi proses kebudayaan, termasuk diantaranya mendorong homogenisasi dalam pemilihan produk, saat brand global menjadi lebih familiar dibandingkan dengan produk lokal. internet dan media sosial muncul dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengakses informasi sekaligus berinteraksi dengan produk. interaktivitas merupakan sebuah hal baru yang ditawarkan oleh media digital. internet dengan akses informasi yang tanpa batas dan media sosial dengan kekuatan word of mouth yang mempengaruhi pembentukan kesadaran, persepsi dan pembelian sebuah produk terutama di kalangan generasi y yang memiliki kedekatan dengan dunia digital. keywords: globalization, interactivity, brand awareness, image, experience, pendahuluan konsep globalisasi yang dicetuskan oleh mcluhan (1967), diamini oleh giddens (1990) dan dikuatkan oleh robertson (1992) dan rantanen (2005) pada akhirnya diperkuat oleh adanya eksistensi media dan komunikasi. dengan adanya fenomena globalisasi kemudian menguatkan konsep ‘seolaholah’ berada di ruang yang sama dengan pengalaman yang sedikit banyak juga sama. kemunculan globalisasi ini pun akhirnya mempengaruhi budaya yang merupakan sebuah proses dinamis (miller,1995) sehingga perbedaan kultur seringkali menyebabkan perbedaan perilaku konsumen di dalam dan antar negara. dalam hal ini, globalisasi pasar dan juga penerimaan secara global dari sebuah produk dan brand akan mendorong globalisasi dari perilaku dan attitude konsumen kemudian membentuknya dalam sebuah selera homogen, selera manusia secara global. globalisasi telah dibawa melalui agenagennya dan disadari atau tidak berjalan 102 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 berdampingan setiap hari dalam kehidupan manusia. globalisasi-lah yang kemudian mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, membuat brand asing terasa lebih familiar dibandingkan dengan brand lokal karena bombardir iklan brand asing di media. seiring dengan globalisasi dan terbukanya pasar indonesia, konsumen di dunia semakin bisa mengenali berbagai jenis brand, baik global maupun lokal. brand global merupakan brand yang mengadopsi standard dari lingkungan di dunia untuk mencapai kesamaan standard produk (dogerliogliudemir & tansuhaj,2011:667-683). walaupun kemudian ada beberapa modifikasi dalam pemasaran demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen di sebuah negara, namun tetap saja brand global mempertahankan identitasnya. digital media menciptakan tidak hanya kesempatan namun juga tantangan bagi proses komunikasi pemasaran. transparansi web membuat informasi online tersedia bagi semua audiens serta memperkuat kebutuhkan akan konsistensi perencanaan, desain, implementasi serta kontrol dari komunikasi pemasaran online (gurau, 2008: 169-184). di sisi lain, sejak adanya sharing dari channel dan audiens yang sama, pesan marketing dan juga pr dipublikasikan dalam web perusahaan sehingga menjadi lebih terintegrasi. website perusahaan biasanya lebih terstruktur dengan berbagai kategori informasi, laporan finansial serta informasi lain untuk investor, lowongan pekerjaan, contact person serta link terkait namun kini telah berkembang sebagai saran berkomunikasi dengan konsumen itu sendiri. internet sendiri membantu brand untuk bisa mempelajari konsumen, membentuk brand awareness, membangun kedekatan dengan konsumen melalui keunikan isi informasi, fungsi dan personalisasi serta memastikan tersampaikannya brand promise (simmons, 2007:544-562). media sosial media sosial muncul sebagai media komunikasi digital yang cukup dominan dimana konsumen belajar, berbagi informasi dan berinteraksi dengan sebuah produk. perkembangan sosial media ini juga didukung adanya smartphones yang tersebar di seluruh dunia sehingga membuat pengguna bisa mengaksesnya kapan saja dan dimana saja. media sosial memberikan kesempatan pada brand untuk berkomunikasi dua arah dengan konsumennya. media sosial juga menjadi salah satu channel referensi dan berbagi informasi antara satu dengan yang lain (simon et.al., 2016: 27-41). sosial media merupakan aplikasi berbasi internet yang memberikan kesempatan penggunakanya untuk melakukan kreasi dan user generated content. jumlah iklan pun semakin meningkat dengan digunakannya facebook, twitter dan pinterest untuk mempromosikan sebuah brand. pengguna media ini sendiri didominasi oleh remaja dan generasi muda yang mulai bergeser dari media tradisional ke media internet. di sisi lain, konsumen juga bisa secara leluasa dan terbuka memberikan feedback pada perusahaan terutama yang terkait dengan brand image dan awareness (seung & jin, 2014: 181-195) yang kemudian menjadi keunggulan media sosial yang dimanfaatkan oleh brand. terpaan media terpaan media, dalam hal ini media digital yang dipetakan dalam internet dan media sosial, merupakan suatu proses dimana terjadi respon kognitif atau pemikiran ketika mereka membaca, melihat atau mendengar komunikasi tersebut. efek yang diterima komunikan sebagai hasil dari exposure (terpaan) berupa pesan dari komunikator akhirnya mendapat respon komunikasi. exposure di sini adalah kehadiran sebuah informasi kepada seorang audiens. sedangkan menurut montgomery dan amstrong (1970:26), exposure merupakan suatu variabel konseptual dimana terjadi kontak seorang konsumen dengan informasi 103 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... mengenai brand pada berbagai media. dalam teori stimulus-response dan hierarchy of effect, exposure menjadi suatu variabel penting yang mendahului bagian kejadian selanjutnya. exsposure seorang audiens atau target konsumen terhadap suatu produk, biasanya melalui iklan, merupakan langkah awal untuk membuka ruang dalam benak mereka tentang eksistensi suatu merk. tellis (1988:25) menyatakan bahwa exsposure terhadap suatu iklan dapat memperkuat preferensi audiens akan suatu merk. variabel dari terpaan media adalah frekuensi, durasi, dan perhatian. selera konsumen berubah dari waktu ke waktu, termasuk di dalamnya dipengaruhi oleh beragam informasi yang berkembang secara cepat di era internet ini. perkembangan cepat internet dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah prosedur komunikasi klasik (gurau, 2008: 169-184) karena adanya tiga karakteristik yang spesifik dan hidup berdampingan sehingga membedakannya dengan channel komunikasi yang lain: a. interactivity: internet menawarkan berbagai kemungkinan akan komunikasi interaktif, bertindak bukan hanya sebagai penghubung belaka namun sebagai agen komunikasi. gambar 1. pilar i-branding (simmons,2007:545) gambar 1. pilar i-branding (simmons,2007:545) b. transparency: informasi yang dipublikasikan secara online bisa diakses dan dilihat oleh pengguna internet yang lain. c. memory: web merupakan sebuah channel tidak hanya untuk mentrasmisikan informasi namun juga menyimpannya, dengan kata lain informasi yang dipublikasikan dalam web akan tersimpan dalam memory network hingga kemudian dihapus. adanya konvergensi media, tekhnologi dan komunikasi seperti internet, international magazine, channel tv asing akan membuat preferensi, cita rasa dan attitude konsumen bersifat homogen (douglas & craig, 1997: 379-395). terstimulasi oleh perkembangan media, konsumen di negara berkembang mulai menyukai produk mewah daripada memikirkan kebutuhan dasar terlebih dahulu (belk, 1988: 139-168). dalam menghadapi realitas konsumen, brand harus bisa beradaptasi akan realitas baru tentang bagaimana audiens mendapat dan menggunakan informasi (gurau,2008:169-184), dimana konsumen saat ini memiliki kecenderungan sbb.: a. audiens terkoneksi dengan perusahaan: channel komunikasi tradisional yang searah dimana perusahaan berkomunikasi dan audiens mendapatkan informasi. ketika komunikasi dianggap sebagai proses dua arah, perusahaan memiliki sumber untuk mengirimkan informasi pada audiens melalui pipa yang sangat besar sedangkan audiens hanya memiliki pipa yang sangat kecil marketing communication understanding customer contract interactivity b. transparency: informasi yang dipublikasikan secara online bisa diakses dan dilihat oleh pengguna internet yang lain. c. memory: web merupakan sebuah channel tidak hanya untuk mentrasmisikan informasi namun juga menyimpannya, dengan kata lain informasi yang dipublikasikan dalam web akan tersimpan dalam memory network hingga kemudian dihapus. adanya konvergensi media, tekhnologi dan komunikasi seperti internet, international magazine, channel tv asing akan membuat preferensi, cita rasa dan attitude konsumen bersifat homogen (douglas & craig, 1997: 379-395). terstimulasi oleh perkembangan media, konsumen di negara berkembang mulai menyukai produk mewah daripada memikirkan kebutuhan dasar terlebih dahulu (belk, 1988: 139-168). dalam menghadapi realitas konsumen, brand harus bisa beradaptasi akan realitas baru tentang bagaimana audiens mendapat dan menggunakan informasi (gurau,2008:169184), dimana konsumen saat ini memiliki kecenderungan sbb.: a. audiens terkoneksi dengan perusahaan: channel komunikasi tradisional yang searah dimana perusahaan berkomunikasi dan audiens mendapatkan informasi. ketika komunikasi dianggap sebagai proses dua arah, perusahaan memiliki sumber untuk mengirimkan informasi pada audiens melalui pipa yang sangat besar sedangkan audiens hanya memiliki pipa yang sangat kecil untuk berkomunikasi kembali. saat ini, channel komunikasi melalui network, bukan lagi pipa, sehingga mampu menutup batasan antara audiens dan perusahaan. semua yang terlibat dalam mengirim pesan hanya tinggal satu klik jauhnya dari audiens (gurau,2008:169-184). b. audiens terhubung satu sama lain: saat ini, aktivitas perusahaan bisa didiskusikan dan juga didebatkan di internet tanpa pengetahuan tertentu akan perusahaan. dalam lingkungan baru ini, semua orang merupakan komunikator dan perusahaan hanya merupakan bagian dari network (gurau,2008: 169-184). c. audiens memiliki akses pada informasi lain: di masa lalu hal ini sulit dilakukan karena minimnya informasi namun saat ini sangat mudah untuk mengakses berbagai sumber informasi dari internet. 104 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 semua statement bisa dibedah, dianalisis, didiskusikan dan juga ditantang dalam hitungan jam. d. audiens menarik informasi: jalur komunikasi digital telah meningkat sejalan dengan jumlah channel komunikasi. saat ini kita mendapat pesan dari berbagai channel media seperti email, voice mail, fax, handphone, post, televisi, radio, internet, dll. hasilnya, media yang digunakan untuk memproduksi channel komunikasi yang efisien bagi praktisi sekarang lebih seperti halnya noise dimana konsumen sendiri yang harus melakukan filter. di sisi lain, lingkungan network menyediakan audiens dengan model baru, dimana konsumen cenderung memilih informasi yang sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan mereka. pada akhirnya network berusaha untuk berada dimana audiens bisa menemukannya serta harus sesuai atau disesuaikan untuk konsumen tsb. (gurau, 2008: 169-184). brand awareness, image dan experience sudut pandang konsumen dalam memilih keputusan berdasar pada konsep aida (attention, interest, desire, action) yang merupakan model penerimaan pesan berdasarkan proses informasi yang bersifat linear (moriarty et.al., 2012; bray, 2008). konsumen secara aktif terus menerus mencari dan menerima stimulus dari lingkungannya untuk kemudian menghasilkan keputusan dimana kemudian pendekatan ini dikenal sebagai psikologi kognitif (cognitive pshycology). pendekatan ini mencoba menjelasan bagaimana konsumen memroses informasi sebelum melakukan pemilihan (heding et.al., 2009). persepsi sendirilah yang kemudian paling berperan dalam pemrosesan informasi dalam benak konsumen sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat stimulus yang didefinisikan sebagai media sosial serta relasinya pada pembentukan persepsi konsumen. gambar 2. psikologi kognitif konsumen (heding et.al.,2009) stimulus dari lingkungannya untuk kemudian menghasilkan keputusan dimana kemudian pendekatan ini dikenal sebagai psikologi kognitif (cognitive pshycology). pendekatan ini mencoba menjelasan bagaimana konsumen memroses informasi sebelum melakukan pemilihan (heding et.al., 2009). persepsi sendirilah yang kemudian paling berperan dalam pemrosesan informasi dalam benak konsumen sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat stimulus yang didefinisikan sebagai media sosial serta relasinya pada pembentukan persepsi konsumen. gambar 2. psikologi kognitif konsumen (heding et.al.,2009) dalam pendekatan ini, faktor seperti kemampuan memroses, motivasi, atensi, persepsi, informasi dan evaluasi merupakan proses pembentukan pilihan (heding et.al., 2009). pendekatan ini juga menjelaskan fenomena pembentukan persepsi oleh konsumen dimana setiap persepsi yang dihasilkan berdasarkan stimulus yang dilakukan secara berbeda-beda oleh setiap individu. prinsip memori dan struktur kognitif merupakan hasil dari terpaan informasi mengenai produk di internet dan media sosial akan membentuk brand awareness di benak konsumen (heding et.al., 2009). brand awareness merupakan saat brand berada dalam tahap mengetuk kesadaran konsumen sehingga konsumen dapat mengenal atau minimal mengetahui sedikit mengenai brand tsb. brand awareness merupakan komponen penting dari brand equity dimana sebuah brand dianggap memiliki awareness ketika konsumen mampu mengingat (brand recall) dan mengenali (brand recognition) produk tsb.dibandingkan dengan produk yang lain (hamidi et.al.,2010: 250-267). h1: semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin baik brand awareness produk. selanjutnya, persepsi disini dipetakan melalui brand image the information processing consumer sensory input brand choice dalam pendekatan ini, faktor seperti kemampuan memroses, motivasi, atensi, persepsi, informasi dan evaluasi merupakan proses pembentukan pilihan (heding et.al., 2009). pendekatan ini juga menjelaskan fenomena pembentukan persepsi oleh konsumen dimana setiap persepsi yang dihasilkan berdasarkan stimulus yang dilakukan secara berbeda-beda oleh setiap individu. prinsip memori dan struktur kognitif merupakan hasil dari terpaan informasi mengenai produk di internet dan media sosial akan membentuk brand awareness di benak konsumen (heding et.al., 2009). brand awareness merupakan saat brand berada dalam tahap mengetuk kesadaran konsumen sehingga konsumen dapat mengenal atau minimal mengetahui sedikit mengenai brand tsb. brand awareness merupakan komponen penting dari brand equity dimana sebuah brand dianggap memiliki awareness ketika konsumen mampu mengingat (brand recall) dan mengenali (brand recognition) produk tsb.dibandingkan dengan produk yang lain (hamidi et.al.,2010: 250-267). h1: semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin baik brand awareness produk. selanjutnya, persepsi disini dipetakan melalui brand image yang dipahami sebagai “perceptions about brand as reflected by the brand association held in consumen memory” (hamidi et.al.,2010:250267). brand image merupakan sesuatu yang terefleksi dari produk yang diyakini oleh konsumen melalui proses panjang untuk membangun karakter brand yaitu: (i) keunggulan brand (favorability of brand association); (ii) kekuatan brand (strength of brand association) dan (iii) keunikan brand (uniqueness of brand association). keunikan brand akan memberikan kesan berbeda bagi konsumen sehingga konsumen akan sulit lupa karena keunikannya dibandingkan 105 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... dengan produk lain yang nyaris serupa. kekuatan brand merupakan seberapa besar dan kuat terpaan brand itu sehingga mampu bertahan dalam benak konsumen, salah satu hal yang mempengaruhi kekuatan brand adalah media. sedangkan keunggulan brand merupakan kelebihan produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. h2: semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin baik brand image produk. level dari pemrosesan pengaruh dari media bisa diasosiasikan dengan efek iklan. misalnya, konsumen mencapai level yang lebih tinggi dalam proses, maka mereka akan mengelaborasi dan menghubungkan informasi brand yang ada dalam iklan. perhatian dan proses meningkatkan memori dari informasi brand seperti nama dan klaim produk (maclnnis et.al.,1991:33-34). penelitian juga menyarankan tingginya level proses yang akan menghasilkan brand experience yang lebih bertahan lama, stabil dan mudah diakses. beberapa perilaku akan semakin memperkuat mempengaruhi intensi pembelian dan kemungkinan akan berlawanan dengan klaim kompetitor. berikut ini merupakan tahapan pembuatan keputusan sebagai bagian pemetaan brand experience yang dijelaskan oleh moriarty et.al. (2012) dan bray (2008): 1. need recognition merupakan fase yang penting, dimana salah satu tujuan iklan dalam media adalah menstimulasi kebutuhan ini. dalam tahapan ini konsumen menyadari kondisi mereka saat ini dan kondisi yang sebenarnya mereka inginkan. 2. information search pencarian informasi ini bisa dilakukan secara internal yakni dengan konsumen mengakses bank memori mengenai pengalaman masa lalu atau juga external. dalam pencarian informasi secara eksternal, iklan sangat membantu menyediakan informasi yang mudah dicari dan diingat. para pencari informasi didorong untuk mengetahui semua yang mereka bisa mengenai produk sebelum melakukan pembelian, terutama pembelian besar. sedangkan impulse buyer tidak perlu terlalu banyak berfikir karena dorongannya adalah lebih pada haus atau lapar. informasi sendiri disampaikan dalam lima tahapan yakni exposure, attention, comprehension, acceptance dan retention (blackwell et.al. dalam bray, 2008). 3. evaluation of alternatives merupakan tahapan dimana konsumen membandingkan berbagai produk dan feature untuk memperpendek daftar pilihan. konsumen memilih feature tertentu karena mereka merasa perlu menggunakannya untuk alternatif. iklan penting dalam proses evaluasi karena membantu konsumen untuk memperbandingkan feature produk. 4. purchase decision biasanya konsumen akan memilih brand terlebih dahulu dan kemudian menentukan dari mana dia akan membelinya. 5. post-purchase evaluation merupakan langkah terakhir dari proses rasional. setelah kita membeli sebuah produk, terutama produk besar/mahal, maka kita kemudian melakukan evaluasi keputusan. apakah produk tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi, apakah produk sudah cukup memuaskan, kemudian konsumen mengambil kesimpulan berdasarkan pengalamannya untuk menyimpan, mengembalikan, membeli kembali atau tidak membeli lagi produk tsb. konsumen juga lebih sering mencari tahu informasi seputar produk untuk meyakinkan pembeluannya atau memberikan garansi pada ketakutannya apabila pembelian yang dilakukan ternyata salah. h3: semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin tinggi brand experience produk. 106 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 merk global brand magnum dipilih karena merupakan bagian dari brand global unilever yang mengedepankan lifestyle kelas menengah atas dengan generasi muda sebagai target marketnya. magnum sendiri merupakan sebuah fenomena tersendiri di mana produk tersebut mampu mengubah mindset kebanyakan orang, ice cream tidak lagi dilihat hanya sebagai konsumsi anakanak namun merupakan gaya hidup. untuk menciptakan image ice cream sebagai sebuah lifestyle kelas menengah atas, magnum memilih brand ambassador artis papan atas seperti marissa nasution, olla ramlan dan juga raisa yang dianggap sesuai dengan image magnum sendiri. kehidupan artis yang mewah diperlihatkan dalam iklannya dengan harapan bisa menarik perhatian konsumen indonesia. magnum menggunakan komunikasi interaktif dimana brand berusaha mengirimkan pesan langsung ke konsumen berusaha menangkap respon langsung dari sumbernya. dalam kegiatannya, magnum bertumpu pada media sosial dan menerapkan strategi word of mouth (wom). magnum secara intensif menggunakan media sosial seperti akun twitter @mymagnumid, facebook ‘magnum indonesia’ dan website www.mymagnum.co.id sehingga semakin mempercepat persebaran informasi. setiap informasi yang muncul tersebar demikian cepat di dunia maya dan termasuk juga berdampak di dunia nyata. di tahun 2014, magnum meluncurkan kampanye magnum pink & black dengan voting nasional melalui tagar #magnumvote untuk menentukan mana produk yang lebih populer, promo #magnumwonders untuk mendapatkan tiket launching produk dan tagar #magnumpromo untuk memenangkan hadiah premium. penggunaan media sosial memiliki tujuan untuk memotivasi respon sesegera mungkin dengan informasi yang bersifat cepat dan bisa dihitung hasilnya. informasi yang disampaikan melalui media sosial bisa menyampaikan pesan dalam hitungan detik dan juga memiliki fungsi users generated content atau disampaikan secara multiple oleh users yang lain sehingga semakin mempercepat persebarannya. sedangkan untuk hasilnya juga bisa diketahui dengan jelas, misalnya untuk kampanye national voting magnum pink & black bisa mendapatkan hingga 5.200.000 voters hanya dalam jangka waktu 1 bulan. media sosial menjadi salah satu andalan komunikasi pihak magnum. melalui media sosial @mymagnumid, magnum memiliki 54.894 follower dengan rata-rata intensitas 6-7 tweets per hari. intensitas interaksi melalui media sosial sangat tinggi dan dianggap sangat efektif karena sesuai dengan target market magnum (majalah mix, 2014). magnum memanfaatkan media sosial dalam kegiatan komunikasi pemasarannya, salah satunya adalah facebook yang saat ini diakui sebagai salah satu sosial media paling berpengaruh terutama apabila kita menyadari “the power of like” yang dimiliki oleh facebook. sosial media menjadi sarana yang penting dalam mendukung proses persebaran pesan, terutama iklan dan juga event yang diadakan oleh magnum untuk menjangkau konsumen mereka terutama pengguna media sosial. magnum juga memanfaatkan media sosial secara serius dalam strategi marketingnya karena memang 25% dari pengguna internet di indonesia adalah dewasa berusia 25 tahun ke atas, yang mana juga sesuai dengan target market magnum. twitter dan facebook memberikan kesempatan pada brand untuk membangun hubungan dengan konsumen sedangkan marketing above the line digunakan untuk membangun awareness (grazella, 2012). generasi y banyak literatur yang menunjukkan bahwa brand global diterima secara positif oleh konsumen (dogerliogliu-demir & tansuhaj, 2011: 667-683) dan biasanya konsumen muda tertarik dengan pesona brand global tersebut dengan tujuan untuk menaikkan status dirinya. generasi y selain menjadi target pasar magnum juga merupakan 107 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... generasi yang mengenal internet dan gadget semenjak lahir sehingga familiar dengan brand global dibandingkan generasi lainnya. pada akhirnya, generasi y pun memiliki kecenderungan untuk selalu membeli barang-barang berbau tekhnologi ataupun barang ber-brand untuk mendapatkan kelas dan kualitas yang diinginkan (mccrindle, 2007). hal ini juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh sun (2011) berusaha memotret fenomena konsumerisme generasi muda china yang begitu tinggi. dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa para konsumen memilih untuk membeli produk yang mahal untuk mengekspresikan diri supaya bisa diterima oleh peer group-nya. populasi dari penelitian ini merupakan generasi y yang lahir antara tahun 1980 hingga 1996 atau juga dikenal sebagai echo boomers/me generation. generasi ini dianggap mewakili target market dari brand magnum yang berusia antara 17-37 tahun (moriarty et.al., 2012; sun, 2011). generasi y menjadi kelompok yang penting karena saat ini merupakan orang dewasa muda berusia sekitar 19-35 tahun yang ingin diraih oleh marketer dalam brand (moriarty et.al., 2012; sun, 2011). mereka dianggap penting oleh marketer karena jumlahnya yang besar dan generasi ini juga dikenal sebagai digital atau net generasi atau dot.com generasi karena mereka tumbuh dengan komputer, email dan telephone celluler serta lebih paham tekhnologi daripada saudaranya yang paling tua atau orang tuanya. generasi y juga memiliki kecenderungan untuk membeli barang-barang bertekhnologi baru dan barang-barang yang berkelas. faktanya, 60% generasi y dilahirkan dari ibu pekerja dan juga 60% diantaranya memiliki komputer di rumah (len, 1997). hal inilah yang memicu kedekatan generasi ini baik dengan komputer maupun internet. selain kedekatannya dengan komputer, generation y juga dianggap sebagai generasi yang boros dibandingkan generasi lainnya. rata-rata generation y tidak memiliki rencana investasi ataupun tabungan. mereka akan lebih memilih untuk membelanjakan kelebihan uangnya untuk produk mewah atau menikmati hidup (sun, 2011). dikarenakan memiliki uang yang cukup banyak dibandingkan generasi sebelumnya, bahkan sebuah penelitian menyatakan 1 dari 6 orang anak memiliki kartu kreditnya sendiri, sehingga memudahkan marketer untuk menjual produk pada mereka, terutama yang mewabah saat ini adalah online shopping (morton, 2002). di sisi lain, perbankan mempermudah mereka untuk mengakses pinjaman dan juga kredit sehingga membuat mereka lebih memungkinkan untuk berbelanja. barang mewah menjadi salah satu cara untuk melepas penat setelah menghadapi stress pekerjaan. karakteristik ini juga dianggap oleh peneliti sesuai dengan target market magnum dengan tagline “pleasure seekers” yang mencintai kemewahan dan cenderung menikmati hidup. dalam hal penggunaan media sebagai sumber informasi, dibutuhkan riset mendalam untuk mengetahui mana yang sering diakses oleh generasi y karena selera mereka cukup beragam (morton,2002). selain itu, generasi y juga dianggap sebagai konsumen yang plin-plan, hal ini juga mempengaruhi penggunaan internet karena masing-masing memiliki preferensinya sendiri-sendiri. metode metode penelitian kuantitatif yang akan digunakan adalah metode penelitian survey (de vaus,1991) yang memiliki fungsi utama untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. metode survey sendiri digunakan untuk mendapatkan data yang akurat untuk mengetahui berbagai persepsi konsumen mengenai produk. dalam bidang marketing, penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data numerik mengenai konsumen, perilaku dan juga pengetahuan, selain itu juga didesain untuk secara akurat memprediksi sesuatu misalnya persepsi ataupun perilaku (moriarty et.al., 2012). populasi dari penelitian ini merupakan 108 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 generasi y di kota jakarta dan yogyakarta. generasi y merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 1996 juga dikenal sebagai generasi digital atau net generation karena mereka tumbuh dengan komputer dan lebih paham tekhnologi. generasi y juga memiliki kecenderungan untuk membeli barang-barang mewah yang menjadi salah satu cara untuk melepas penat setelah menghadapi stress pekerjaan. saat ini grup ini merupakan orang dewasa muda yang ingin diraih oleh marketer dalam brand (moriarty et.al., 2012; sun, 2011). generasi ini juga cukup mewakili target market dari brand magnum yang memiliki tagline “pleasure seekers” yang mencintai kemewahan serta berada di rentang usia 19-30 tahun. dari populasi tsb. akan diambil non-probability sampling yaitu dengan menggunakan quota sampling sejumlah 384 orang yang dibagi secara proporsional dengan asumsi 95% confidence level dan 5% margin of error (sue dan ritter,2012). jumlah sampel yang diambil sesuai dengan minimal sampel yang diharapkan berdasarkan margin of error yaitu 384 orang sehingga angka ini dianggap representatif untuk penelitian dengan metode survey. non-probability sampling merupakan metode pengambilan sampling yang disesuaikan dengan pertimbangan dan tujuan peneliti. data-data yang diperoleh dari hasil survey lapangan kemudian akan diolah dengan program statistical product and service solution (spss) 21. beberapa uji yang digunakan adalah uji validitas, reabilitas, hierarchial regression analysis serta analysis covariance. uji validitas digunakan untuk menilai item-item pertanyaan dalam alat pengukur layak digunakan atau tidak (priyatno,2012). hasil dari uji validitas menujukkan bahwa variabel yang digunakan memenuhi syarat dan dianggap layak untuk digunakan (α >0.30). dengan demikian setiap butir pertanyaan dianggap kuat untuk dipergunakan dalam penelitian ini. selain uji validitas juga dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan, yaitu kuesioner dalam penelitian ini, dengan menggunakan koefisien alpha cronbach yang merupakan salah satu koefisien reabilitas yang paling banyak digunakan dengan skala pengukuran yang dianggap reliabel bernilai alpha cronbach >0.70 (nunally & bernstein dalam uyanto,2006). selain itu uji reabilitas juga digunakan untuk melihat apakah alat dalam penelitian ini bisa dipergunakan kembali dalam kasus yang lain (priyatno,2012). hasil uji reabilitas dari instrument penelitian ini (α =0.831) dapat diisimpulkan bahwa instrument penelitian reliable dan konsisten untuk diterapkan pada kasus yang lain, tidak hanya berlaku terbatas pada penelitian ini saja. analisis regresi hierarki (hierarchial regression analysis) dilakukan untuk memprediksi hubungan variabel dependent dan independent berdasarkan prediksi pengaruh lebih dari 1 variabel, yaitu variabel kontrol maupun variabel antara (uyanto,2006; widhiarso,2011). hasil dan pembahasan terpaan media merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan persepsi. persepsi dalam studi komunikasi dilihat melalui social cognitive theory (miller, 2000) dimana aksi dari manusia merupakan respons dari stimuli eksternal atau lingkungannya. perilaku ini menggunakan model s-r (stimulus-response) yang menyatakan bahwa manusia belajar dengan adanya sistem reward & punishment sebagai hasil respon dari stimulus tertentu. namun, karena tidak memungkinkan untuk setiap konsumen mengalami experience secara langsung maka kemudian mereka belajar dengan cara melihat perilaku orang lain dan kemudian menirunya. dalam pembentukan brand awareness, terpaan internet dan media sosial secara positif mempengaruhi pembentukan brand awareness (α =0.000; f=91.490) dengan efek (effect size) sebesar 19,5%. hal ini menunjukkan bahwa media internet dan sosial memberikan informasi yang cukup besar dalam membantu pembentukan brand 109 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... awareness di kalangan konsumen. dengan demikian berarti hipotesis pertama yang berbunyi ‘semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin baik brand awareness produk’ bisa diterima. tentunya dalam hal ini perlu diingat banyak faktor dan media lain yang juga memiliki kemampuan mendorong terbentukanya brand awareness misalnya saja televisi, baliho ataupun media cetak yang hingga kini tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. terpaan media, dalam hal ini berbagai informasi dan iklan yang berkembang di media internet menjadi faktor pembentuk persepsi seseorang. dari hasil analisis regresi ditemukan bahwa terpaan internet dan media sosial secara positif mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen (α =0.000; f=82.88) dengan ukuran efek (effect size) sebesar 18,2%. hal ini menunjukkan bahwa persepsi dipengaruhi cukup kuat oleh terpaan media internet karena menyumbang efek sebesar 18% walaupun kemudian tentunya ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi. dengan demikian hipotesis kedua yang berbunyi ‘semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin baik brand image produk’ diterima. namun pada dasarnya, seseorang akan melihat dunia dan membuat asumsi berdasarkan apa yang orang lain lakukan (schmitz, 2012) sehingga penggunaan iklan di media internet yang banyak diakses akan membuat konsumen memiliki brand image yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. namun perlu dilihat kembali bahwa proses pembentukan persepsi dalam brand image akan mengalami distorsi karena di dalam proses penerimaan informasi, terjadi penghapusan informasi dikarenakan fisik manusia yang terbatas. ada 3 tahap proses persepsi: memilih informasi, mengorganisasi dan menginterpretasi. setiap persepsi yang kita peroleh tidak selalu sempurna karena adanya proses penghapusan (deletion), penyimpangan (distortion) dan generalisasi (generalization) (hybels & weaver, 2004). sehingga kemudian bisa dilihat kembali bahwa dari tahap brand awareness hingga terbentuknya persepsi brand terdapat pengurangan efek sebesar 1,3% yang bisa dilatarbelakangi berbagai hal seperti latar belakang budaya, pendapatan dan pendidikan. tabel 1. intensitas akses media media intensitas per hari prosentase internet (non media sosial) tidak pernah 3.4% <1 jam 8.4% 1-2 jam 24.8% 3-5 jam 26.4% >5 jam 37.1% media sosial tidak pernah 1.9% <1 jam 1.6% 1-2 jam 6.3% 3-5 jam 23% >5 jam 26.9% berdasarkan tabel di atas, kebanyakan responden mengakses internet (website, berita online, email, dll.) selama 1-2 jam (24.8%), 3-5 jam (26.4%) hingga >5 jam (37.1%) per hari. sedangkan dalam akses media sosial, hingga 49.4% mengakses di atas 3 jam per hari. hal ini menunjukkan bahwa internet dan media sosial tidak bisa lagi dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari konsumen. mereka mengakses internet tidak hanya untuk mencari informasi namun juga bersosialisasi dengan teman dan keluarga. hal ini termasuk juga kemudian berperan penting dalam pembentukan persepsi brand yang terjadi dari pesan mulut ke mulut (word of mouth). word of mouth juga bisa terbentuk dari ornag-orang terdekat (peer group) serta bisa juga melalui orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya misalnya saja follower akun instagram, member milis atau club website, grup diskusi, dan lain-lain yang terbangun melalui jaringan internet. berdasarkan rentang usianya, responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok besar. pertama, mahasiswa (usia 19-24 tahun) yang merupakan kelompok generasi y yang lebih muda. mereka masih fokus pada pendidikan dan belum berorientasi pada uang. kehidupan sehari-hari mereka ditopang oleh orang tua sehingga bisa jadi mereka lebih selektif dalam pembelian. mereka banyak menggunakan internet untuk keperluan mencari informasi seputar 110 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 perkuliahan dan juga hiburan. kelompok kedua adalah pekerja produktif muda (usia 24-30 tahun) dengan karakteristik yang lebih dewasa. sisa-sisa masa perkuliahan masih membekas namun mereka telah lebih mandiri dengan pemikiran yang lebih terbuka. dengan adanya kemandirian dalam finansial, seringkali mereka lebih boros secara finansial, terutama memenuhi kebutuhan untuk bersenang-senang dan membeli barang mewah. mereka banyak menggunakan internet untuk keperluan mencari informasi seputar pekerjaan, hiburan dan juga bersosialisasi dengan teman. dari segi usia, responden dengan usia 25, 26, 27 dan 28 tahun memiliki persepsi yang relatif lebih baik dibandingkan usia lainnya dan memberikan sumbangan sebesar 34.3% terhadap pembentukan persepsi konsumen. apabila dikaitkan dengan intensitas responden di usia ini dalam mengakses internet dan media sosial, ternyata kebanyakan dari mereka di rentang usia 25-27 tahun menghabiskan waktu 3-5 jam (42%) dan >5 jam (66%) per hari. hal ini menunjukkan bahwa responden di usia ini yang sebanyak 74,3% diantaranya bekerja di sektor swasta cukup memperhatikan perkembangan yang ada di dunia maya, baik website maupun berita online maupun media sosial. mereka sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya termasuk di kalangan teman dan keluarga serta ingin selalu update tentang arus yang ada. hal ini cukup menarik karena responden di usia ini dalam kondisi yang sangat produktif serta biasanya sibuk dengan urusan pekerjaan. namun di sisi lain, intensitas media sosialnya pun cukup tinggi. fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bisa jadi menjadi sarana pelepas penat setelah seharian berkutat dengan pekerjaan. responden usia usia 25-28 menganggap media sosial sebagai pelepas penat dan juga sarana penyambung kabar dengan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa dijangkau karena kesibukan. apabila menilik dari jenis kelamin responden, tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses internet. sebanyak 132 orang responden laki-laki (34,3%) dan 129 orang responden perempuan (33,5%) mengakses internet dan media sosial lebih dari 3 jam per hari. baik laki-laki dan perempuan sama-sama mengakses internet dan media sosial secara intensif. walaupun kemudian apabila ditelusuri lebih jauh lagi, laki-laki lebih banyak mengakses berita, games dan film sedangkan perempuan cenderung membaca artikel yang terkait dengan fashion atau online shop. tabel 2. akses media sosial media sosial prosentase path 26.8% facebook 37.4% instagram 19.6% twitter 14.3% lainnya 1.9% dari tabel di atas, terlihat bahwa media sosial yang paling banyak diakses oleh responden adalah facebook (37.,%) dan path (26,8%). facebook sendiri merupakan media sosial terbesar di dunia dengan pengguna aktif hingga 60 juta per bulan. indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga pengguna facebbok tertinggi di dunia dengan 63 juta orang pengakses di tahun 2015 (noviandasari, 2015). dengan penetrasi tertinggi di dunia, tidak heran kemudian banyak brand yang mencoba mematangkan komunikasinya melalui facebok. hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh magnum dalam mendekati konsumennya dengan menggunakan magnum indonesia dalam facebooknya. path sendiri merupakan sebuah aplikasi media sosial yang muncul sejak tahun 2010. berpusat di san fransisco, path mengedepankan misi mereka sebagai sebuah tekhnologi dan desain yang membantu penggunanya untuk menjadi lebih bahagia, bermakna dan terkoneksi satu dengan yang lain (www.path.com). digunakan oleh lebih dari 4 juta pengguna di seluruh dunia, tidak heran kemudian indonesia menduduki negara pertama sebagai pengguna path terbanyak di dunia. fenomena ini sekali lagi menegaskan 111 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... kedekatan masyarakat indonesia dengan dunia digital dan kemudian lebih mudah untuk mendekati mereka melalui media digital dibandingkan media konvensional lainnya terutama bagi generasi y yang memang relatif lebih familiar dengan gadget dan tekhnologi. terkait dengan pembelian, terpaan media termasuk iklan dan informasi yang ada di dalamnya diyakini mampu mempengaruhi pembelian. dari hasil analisis regresi ditemukan bahwa terpaan internet dan media sosial secara positif mempengaruhi pembelian produk (α =0.000; f=41.578) dengan ukuran efek (effect size) sebesar 9,9% saja. dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi ‘semakin tinggi terpaan internet dan media sosial, semakin tinggi brand experience produk’ bisa diterima. walaupun kemudian patut dilihat kembali bahwa nilai efek semakin mengecil pada tahapan pembelian. hal in tentunya terkait berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian termasuk di dalamnya terdapat proses evaluasi alternatif dari produk yang ada di pasaran. bisa jadi produk tersebut sesuai dan diinginkan namun tidak sesuai secara harga sehingga kemudian membatasi pembelian konsumen. simpulan internet dan media sosial memberikan sumbangsih terhadap perubahan pendekatan produk kepada konsumen. sadar atau tidak, dengan keberadaan internet dan media sosial memberikan kesempatan pada brand untuk berkomunikasi dua arah dengan konsumennya. konsumen bisa mendapatkan referensi dan berbagi informasi antara satu dengan yang lain yang kemudian memperkuat kesadarannya akan sebuah brand hingga akhirnya bisa membentuk keputusan pembelian. faktor lain yang mempengaruhi pembentukan brand image dari sisi eksternal misalnya media konvensional dan luar ruang serta internal seperti latar belakang budaya, pendidikan, pekerjaan, dll. tentunya memberikan pengaruh tersendiri dalam proses pembentukan image sebuah brand. diakui memang proses penerimaan informasi (information process) sedikit banyak juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya seseorang termasuk exposure seseorang akan kampanye produk global itu sendiri. melihat dari intensitas akses internet dan media sosial, konsumen terutama yang berada di lingkaran generasi y, tidak bisa tidak dipisahkan dari keberadaan ranah digital. dimana setiap aspek pencarian dan persebaran informasi akan melalui media digital yang memberikan peluang dalam hal kecepatan dan interaktivitas pesan yang kuat. dalam menyikapi globalisasi, sikap mereka sangat terbuka karena generasi y dianggap memiliki level toleransi yang tinggi dalam bersosialisasi dengan orang lain. mereka juga lebih toleran dalam menyikapi konsep tinggal bersama, pernikahan sejenis, single parents, dll. sikap toleransi tinggi ini juga memberikan tambahan dalam perspektif mereka menghadapi globalisasi karena mereka dianggap memiliki ‘global mix and match culture’ (morton, 2002). path dan facebook masih akan terus mendominasi hingga muncul media sosial lainnya yang menawarkan keunikan tersendiri. twitter sebagai media sosial juga masih akan bertahan walaupun sedikit sebagai sarana microblogging demi sedikit mulai ditinggalkan oleh penggunanya karena sifatnya yang semakin cepat dan banyak diantara para pengguna tidak mampu menyamai kecepatannya. media sosial menjadi salah satu sarana yang tepat bagi generasi y karena dalam proses pemasaran generasi y tidak menyukai hard sell karena mereka menghargai nilai brand dan juga memiliki kesadaran fashion yang tinggi sehingga mereka selalui memilih brand dengan identitas kuat sebagai nilai utama. meskipun begitu, generasi ini sangat menghargai rekomendasi orang yang dikenal dalam membeli sesuatu, maka word of mouth merupakan salah satu metode marketing yang tepat untuk mereka. iklan yang menekankan lifestyle dari pada iklan yang detail yang memusingkan. pada kenyataannya, generasi 112 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 y bisa memperoleh informasi mengenai produk itu sendiri melalui banyak sumber (morton, 2002) dan di masa kini word of mouth yang paling dipercaya adalah melalui media sosial itu sendiri. posisi terpaan iklan dalam proses pembentukan keputusan cukup lemah karena telah mengalami berbagai distorsi dalam prosesnya. selain terpaan media selain internet dan media sosial, tentunya konsumen juga dihadapkan pada ratusan merk lain dengan fungsi yang hampir sama sehingga proses evaluasi alternatif menjadi bagian penting dalam proses pembuatan keputusan, disinilah brand equity akan berbicara sehingga ketika seseorang telah memiliki nilai akan sebuah brand di benaknya, maka hal ini mampu memberikan dorongan lebih untuk kemudian memilih produk tersebut dibandingkan lainnya. saran bagi penelitian selanjutnya, akan sangat menarik apabila peneliti menggali lebih dalam motivasi generasi y dalam melakukan pembelian, termasuk penggunaan media internet dan sosial dalam kesehariannya. apakah memang benar motivasinya untuk meningkatkan kelasnya atau memang mereka tidak menyadari hal tersebut karena bagaimanapun juga internet dan media sosial telah menjadi bagian hidup mereka. daftar pustaka belk, r.w. 1988. possessions and the extended self. the journal of consumer research, 15(2), 139-168. terarsip dalam: http:// www.difi.uniud.it/tl_files/utenti/crisci/ belk%201988.pdf. bray, j. p., 2008. consumer behaviour theory: approaches and models. terarsip dalam: http://eprints.bournemouth. ac.uk/10107/ de vaus, d.a. 1991. survey in social research (3rd ed.). london: allen dan unwin. dogerlioglu-demir, k. dan tansuhaj, p. 2011. global vs local brand perceptions among thais and turks. asia pacific journal of marketing and logistics, 23(5), 667-683. doi 10.1108/13555851111183084. douglas, s.p. dan craig, c.s. 1997. the changing dinamyc of consumer behaviour: implications for crosscultural research. international journal of research in marketing, 14, 379-395. giddens, a. 1990.the consequences of modernity. cambridge: polity. grazella, m. 2012. using viral power social media marketing. 2012. the jakarta post (online). terarsip dalam: http://www. thejakartapost.com/news/2012/01/24/ u s i n g v i r a l p o w e r s o c i a l m e d i a marketing.html gurau, c. 2008. integrated online marketing communication: implementation and management. journal of communication management, 12(2), 169-184. hamidi, n., pezeshki, p.m. dan moradian, a. 2010. weighting the criteria of brand selecting in beverage industries in iran. asian journal of management research, 250-267. heding, t., knudtzen, c.f. dan bjerre, m. 2009. brand management: research, theory and practice. new york: routledge. hybels, s. dan weaver, r.l. ii. 2004. self, perception, and communication. in 113 ina nur ratriyana, relasi internet dan media sosial dalam pembentukan brand awareness, image ... communicationg effectively (7th ed.). boston: mcgraw-hill. len, l. 1997. generation ‘y’. progressive grocer, 76(3). macinnis, d.j., moorman, c. & jaworski, b.j. 1991. enhancing and measuring consumers’ motivation, opportunity, and ability to process brand information from ads. journal of marketing, 55(4),3253. majalah mix (online). 2014. mendefinisikan public relations masa depan. majalah mix. terarsip dalam: http://mix.co.id/ public-relations/mendefinisikan-publicrelations-masa-depan/. mccrindle, m. dan wolfinger, e. 2010. generations defined. ethos, 18(1). mcluhan, m. and fiore, q. 1967.the medium is the message: an inventory of effects. new york: bantam. miller, k. 2002. communication theories: perspectives, processes and contexts. boston: mcgraw-hill. montgomery dan amstrong. 1970. brand trial after a credibility change. journal of advertising research,10 (5), 26-32. moriarty, s., mitchell, n. dan wells, w. 2012. advertising and imc: principles and practice (9th ed.). new jersey: prentice hall. morton, l. 2002. targeting generation y. public relation quarterly, 47(2). noviandasari, l. 2015. jumlah pengguna facebook mobile indonesia tertinggi dunia. techinasia (online). terarsip dalam: https://id.techinasia.com/ jumlah-pengguna-facebook-mobileindonesia-tertinggi-dunia (13 april 2015). priyatno, d. 2012.cara kilat belajar analisis data dengan spss 20. yogyakarta: penerbit andi. rantanen, t. 2005. the media and globalization. london: sage publication. robertson, r. 1992. globalization: social theory and global culture. london: sage. schmitz, a. 2012. a primer on communication studies. terarsip dalam: h tt p : / / 2 0 1 2 b o o k s. l a rd b u c ke t . o rg / books/a-primer-on-communicationstudies/index.html seung, a. & jin, a. 2014. following celebrities’ tweets about brands: the impact of twitter-based electronic word-ofmouth on consumers’ source credibility perception, buying intention, and social identification with celebrities. journal of advertising, 43(2), 181–195. simmons, g.j. 2007. “i-branding”: developing the internet as a branding tool. marketing intelligence & planning, 25(6), 544-562. simon, h., li, h., martin, s.r. & madden, t.j. 2016. the influence of social media interactions on consumer–brand relationships: a three-country study of brand perceptions and marketing behaviors. international journal of research in marketing, 33, 27–41. sue, v.m dan ritter, l.a. 2012. conducting online surveys. thousand oaks, california: sage publication. sun, m.w. 2011. consumption of luxury fashion brands: the motives of generation y consumers in china (master thesis). terarsip dalam: h tt p : / / a u t . re s e a rch g a te wa y. a c. n z / bitstream/handle/10292/1335/sunm. pdf ?sequence=3 tellis, gerard j.jmr. 1988. advertising exposure, loyalty and brand purchase. terarsip dalam: http://www.rcf.usc. edu/~tellis/advertising.pdf. uyanto, s. 2006. pedoman analisis data dengan spss. yogyakarta: graha ilmu. widhiarso, w. 2011. aplikasi analisis kovarian dalam eksperimen. manuskrip publikasi. fakultas psikologi universitas gadjah mada. yogyakarta. 114 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 97 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 5.000-8.000 words.  papers uses english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal witteman, h. (1988). interpersonal problem solving: problem conceptualization and communication use. communication monographs, 55(4), 336–359. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. 98 informasi, volume 50. nomor 1.2020 abstract, made in essay form consists of introduction, purpose, method, conclusion, written in 1 (one) paragraph, space 1, paragraph justify, 150-200 words, no numbering. created in bahasa indonesia and english. keywords consist of 3-5 relevant words/phrases introduction state the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding an unnecessarily detailed literature survey or a summary of the results. literature review a literature review is both a summary and explanation of the complete and current state of knowledge on a limited topic as found in academic books and journal articles. it discusses scholarly information about a topic which is relevant to the research that you are currently writing. in writing a literature review, you do not only summarize and report what previous relevant studies have done. you should critically analyze the information from the previous studies by identifying gaps in current knowledge; showing limitations of theories and points of view; and formulating areas for further research and reviewing areas of controversy. the objective of writing a literature review is to show your readers that you have an in-depth grasp of your subject; and that you understand where your own research fits into and adds to an existing body of agreed knowledge. here are the four main tasks to guide you in writing a literature review.  demonstrates a familiarity with a body of knowledge and establishes the credibility of your work;  summarizes prior research and says how your project is linked to it;  integrates and summarizes what is known about a subject;  demonstrates that you have learnt from others and that your research is a starting point for new ideas. methods provide sufficient detail to allow the reader to interpret the results, and to enable the work to be reproduced. methods already published should be summarized and indicated by a reference: only relevant modifications should be described in detail. results and discussion this section should clearly and concisely describe the results of your study. explain the statistical analyses (if used). provide visual representations of the data (tables, graphs) where appropriate, but make sure to reference and explain these in the text. this should explore the significance of the results of the work, not repeat them. a combined results and discussion section is often appropriate. avoid excessive citations and discussion of published literature. conclusion the main conclusions of the study may be presented in a short conclusions section, which may stand alone or form a subsection of a discussion or results and discussion section. references  follows the apa style (american psychological association) http://www.apastyle.org  suggested using mendeley  arranged by alphabetic  comprised at least 15 reference sources  references with maximum 10 years fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ilkomuny@gmail.com issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 9 770126 065917 cover belakang.pdf page 1 135 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan pada siswa smp se kota yogyakarta pratiwi wahyu widiarti pratiwi_ww@uny.ac.id jurusan ilmu komunikasi fis uny abstract this study aims to determine, the self-concept of junior high school students in the city of yogyakarta and description of the mentoring model for junior high school students in yogyakarta city based on adolescent self concept.the research method used quantitative method, with descriptive statistical technique. the population of this research is all junior high school students in yogyakarta city from 15 state junior high school and 42 private junior high. the results is first, the self-concept of students is balanced between those who have low self-concept (222 people: 49.4%), with high selfconcept (227 people: 50,6%). second, from the self concept aspects, the results obtained, have: a) high self-concept/academic self as much as 262 students (58.4%); b) family self concept as high as 257 students (57.2%); c) high physical self-concept, ie 250 students (55.7%); d) low self-concept moral ethics there are 220 students (49%); e) low social self-concept there are 220 students (49%); f ) low self-concept personal there are 216 students (48.1%). third, the low-tendentious concept of self is ethical-moral, social and personal, then approaches are used for the assistance: a) from the side of interpersonal communication: self-fulfilling prophecy; opened self; self confidence; and selectivity; b) in terms of interaction style, by developing an enabling interaction style; c) in terms of guidance and counseling services by forming individual guidance and group guidance. abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri remaja siswa smp sekota yogyakarta dan deskripsi model pendampingan bagi remaja siswa smp se kota yogyakarta berdasar konsep diri remaja. melalui metode kuantitatif, dengan teknik statistik deskriptif. populasi penelitian ini adalah seluruh siswa smp se kota yogyakarta dari 15 smp negeri dan 42 smp swasta. hasil penelitian adalah, pertama, konsep diri siswa berimbang antara yang memiliki konsep diri yang rendah (222 orang: 49.4%), dengan yang memiliki konsep diri yang tinggi (yaitu 227 orang: 50.6%). kedua, dari aspek-aspek konsep diri, diperoleh hasil, yang memiliki: a) konsep diri kerja/akademik yang tinggi sebanyak 262 siswa (58.4%); b) konsep diri keluarga yang tinggi sebanyak 257 siswa (57.2%); c) konsepdiri fisik yang tinggi, yaitu 250 siswa (55.7%); d) konsepdiri etik moral yang rendah ada220 siswa (49%); e) konsep diri sosial yang rendah ada 220 siswa (49%); f ) konsep diri personal yang rendah ada 216 siswa (48.1 persen). ketiga, konsep diri yang cenderung rendah adalah konsep diri etik-moral, sosial dan personal, maka digunakan pendekatan bagi pendamping: a) dari sisi komunikasi interpersonal: nubuat yang dipenuhi sendiri; membuka diri; percaya diri; dan selektivitas; b) dari sisi gaya interaksi, dengan mengembangkan gaya interaksi yang mendorong (enabling); c) dari sisi layanan bimbingan dan konseling dengan membentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual. keywords: self concept, interpersonal communication, counseling 136 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. rentang masa remaja cukup panjang, terutama di era dan area negara industri maupun di negara sedang berkembang, yaitu berkisar usia 11/12 tahun-21/22 tahun. di indonesia kaum muda yang di dalamnya tergolong ada remaja; cukup banyak persentasenya, sekitar 30 % an adalah mereka yang berusia muda. kaum muda terutama remaja, akan menghadapi banyak tugas-tugas per kembangan yang harus dilaluinya. menurut havighurst dalam hurlock (1991) ada sekitar 7 tugas perkembangan yang harus dihada pi seorang remaja. tercapainya tugastugas perkembangan ini juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur. dalam menghadapi tugas-tugas tersebut, ada remaja yang mampu menghadapinya, namun juga ada yang kurang atau tidak mampu menghadapi.mampu menghadapi, biasanya akan melakukan hal-hal yang sifatnya kontradiktif dan bersifat negatif. jika demikian, ini akan menimbulkan persoalan bagi remaja sendiri maupun lingkungannya. masa remaja juga sering disebut masa krisis, beberapa hal yang menimbulkan krisis pada remaja antara lain terlihat dari hasil penelitian pam nilan (2013) pada remaja di indonesia, antara lain bagi remaja indonesia, yang menimbulkan masalah di usia remaja adalah 1) seks bebas (free seks) atau pergaulan bebas, yaitu 50% dari subjek remaja yang diteliti (n: 3565 remaja). 2) 40% remaja menyebutkan narkoba dan minuman keras adalah masalah bagi remaja; 3) hanya 20% remaja yang men’cemas’kan ketiadaan pekerjaan atau masalah ekonomi. penelitian pam nelan ini, sekitar 61,7% dari respondennya sedang bersekolah setaraf smp. penelitian di barat pada anak-anak usia remaja awal (11-15 tahun), ditemukan persoalan-persoalan tentang bagaimana remaja menghadapi perkembangan dirinya terutama dalam perkembangan fisiknya. persoalan yang muncul, adalah ada 75% anak-anak usia 8-9 tahun yang menyatakan mereka menyukai penampilannya, namun saat usia 12-13 tahun, terutama pada gadis remaja yang menyukai penampilannya turun menjadi 56%. anak-anak perempuan usia 9 tahun, dilaporkan melakukan diet, sedang remaja yang ada di kelas viii (kelas 2 smp) 80% nya juga melakukan diet. selanjutnya ada sekitar 7 juta remaja perempuan dan perempuan dewasa mengalami gangguan makan (eating disorders), sementara anak laki-laki dan laki-laki dewasa yang mengalami hal tersebut hanya 1 juta. 10% nya terjadi pada usia 10 tahun atau lebih muda, sedang 33 % nya di usia 11-15 tahun. hasil yang lain, ada sebanyak 20% perempuan usia mahasiswa adalah pengidap bulimia. selain itu satu dari 3 remaja perempuan kelas 9-12 (setara sma) menganggap dirinya mengalami kegemukan, dan 60 % nya selalu mencoba menurunkan berat badan. (journal writing improves selfesteem, 2013) dari persoalan yang dipikirkan dan dihadapi remaja baik yang di dunia barat maupun di indonesia, nampak ada suatu kegamangan dalam menghadapi hidup pada masa ini, terutama kecemasan diawali dari dalam diri sendiri, yaitu kecemasan pada tubuh / fisik yang berkembang, kemudian setelah menghadapi persoalan di dalam diri sendiri, remaja juga perlu menyesuaikan diri dengan hal-hal di luar dirinya, masalah relasi dengan orang lain, terutama orangtua dan juga teman-teman sebayanya. hal ini masih ditambah dengan bagaimana remaja belajar menyesuaikan diri dengan orang lain, dengan norma dan kultur yang melingkupinya. hal-hal yang dihadapi oleh remaja, sebagian besar menyangkut tentang dirinya. sementara diri (self) terbentuk dengan adanya konsep tentang diri (self concept). indikasi masalah-masalah diri pribadi maupun diri dengan lingkungannya menunjukkan bahwa banyak remaja memiliki konsep diri yang kurang (rendah) atau belum memahami bagaimana konsep dirinya sendiri. konsep diri merupakan gambaran menyeluruh tentang kemampuan dan sifat-sifat seseorang (papalia & olds, 1996). menurut fittz (hendriati agustiani: 2009) keseluruhan kesadaran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri merupakan gambaran tentang diri atau konsep diri individu. fitts juga 137 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. menyatakan, bahwa konsep diri berpengaruh kuat terhadap tingkahlaku seseorang. dengan mengetahui konsep diri seseorang, akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkahlaku orang tersebut. jika remaja menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang positif, maka hal ini disebabkan oleh penilaian dirinya sendiri serta penilaian dirinya oleh orang lain bersifat positif. hal yang sebaliknya dapat terjadi. jika seseorang mempersepsikan dirinya sebagai orang yang inferior dibandingkan dengan orang lain, walaupun hal ini belum tentu benar, biasanya tingkah laku yang ditampilkan akan berhubungan dengan kekurangan yang dipersepsinya secara subjektif tersebut (hendriati agustiani, 2009). menilik adanya persoalan remaja terutama remaja yang duduk di bangku sekolah smp yang berkisar tentang diri dan penyesuaian diri dengan lingkungannya, maka penulis tertarik meneliti konsep diri pada siswa smp se kota yogyakarta, dengan anggapan, siswa-siswa tersebut juga mengalami persoalan tentang dirinya, dan berkait dengan konsep diri. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep diri remaja, dan untuk tujuan selanjutnya, yaitu menemukan model pendampingan yang sesuai bagi remaja usia smp se yogyakarta berdasar temuan tentang konsep diri remaja ini. penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat persoalan-persoalan dalam diri remaja terutama persoalan konsep diri yang memang sedang dalam proses pembentukan dalam perkembangan rentang hidup. dengan mengetahui konsep diri para remaja siswa smp se yogyakarta, dapat dibuat pemetaan konsep diri remaja smp dan akhirnya dapat digunakan untuk menemukan model pendampingan berdasar konsep diri remaja. sesuai dengan latar belakang penelitian dan identifikasi permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana konsep diri remaja siswa smp se kota yogyakarta? bagaimana deskripsi model pendampingan bagi remaja siswa smp se kota yogyakarta berdasar konsep diri remaja? kajian pustaka konsep diri konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. konsep diri merupakan faktor yang menentukan (determinan) dalam komunikasi kita dengan orang lain (riswandi, 2013: 64). konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita. persepsi tentang diri ini bisa bersifat psikologis, sosial dan fisis, menurut william d brooks dalam jalaludin rakhmat (2015: 98). kebanyakan ahli-ahi tentang diri setuju, bahwa konsep diri secara jelas dapat terdiferensiasikan dan terstruktur, yang merupakan suatu keseluruhan yang stabil. sepanjang kehidupan, konsep diri berkembang dan berubah secara berkelanjutan, meskipun sulit untuk membedakan antara perkembangan dan perubahan konsep diri (fittz, 1972: 35). dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut, dapatlah diterima pendapat rogers (hall & lindzey, 1978: 499), bahwa struktur diri berkembang dan berubah seiring waktu. di masa kanak-kanak awal, ada kecenderungan perkembangan yang berasal dari citra diri (self image) yang positif atau negatif. selanjutnya diri terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, khususnya lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang signifikan (orangtua, sibling). pada saat anak memiliki sensitifitas sosial disertai kemampuan kognisi dan kemampuan perseptualnya menjadi matang, konsep diri menjadi berbeda dan lebih kompleks. berk (1996: 280, 355, 467) menjelaskan bahwa perkembangan konsep diri diawali dari usia 2 tahun (ada rekognisi diridengan melihat dirinya di kaca, foto, videotape); masa kanak-kanak awal (konsep dirinya bersifat kongkrit, biasanya berdasar karakteristik nama, penampilan fisik, barang-barang milik dan tingkahlaku sehari-hari); masa kanak-kanak pertengahan (ada transformasi dalam pemahaman diri, mulai menjelaskan diri dengan istilah-istilah sifat kepribadian, mulai dapat membandingkan karakteristik dirinya dengan peer-nya). faktor-faktor yang 138 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 bertanggungjawab terhadap perubahan konsep diri ini dapat dialamatkan pada perkembangan kognitif yang pasti mempengaruhi perubahan struktur diri. isi dari perkembangan konsep diri paling banyak berasal dari interaksi dengan orang lain, yang dijelaskan oleh mead mengenai diri adalah ‘suatu campuran tentang apa yang dipikirkan orang-orang signifikan di sekitar kita tentang kita’. hal ini memperlihatkan bahwa ketrampilan mengambil perspektif (perspektif-taking) muncul selama masa anak, khususnya kemampuan mengimajinasikan apa yang dipikirkan orang lain, memainkan peranan penting dalam perkembangan diripsikologisnya; masa remaja (pendefinisiandiri menjadi lebih selektif, meskipun orangtua tetap berpengaruh, kelompok peers menjadi lebih penting di usia 8-15 tahun, konsep diri menjadi meningkat dengan memperoleh umpan balik dari teman dekat). menurut harter, 1990 (dalam steinberg, 1993: 256) anak-anak dalam menjelaskan dirinya lebih bersifat sederhana dan kongkrit dibandingkan remaja yang menjelaskan dirinya lebih kompleks dan abstrak. perkembangan konsep diri pada masa remaja diteliti oleh livesley & bromley, 1973; marsh, 1989; montemayor & eisen, 1977; harter, 1990; marsh, 1989 (steinberg, 1993: 256), dengan memaparkan hasil bahwa konsep diri masa remaja berbeda strukturnya dan lebih terorganisir dibanding masa anak-anak. contoh, bila anak mengemukakan statement tentang traitsnya maka nampak kontradiktif: “saya bersahabat, saya pemalu”. sedang statement remaja lebih terorganisir: “saya pemalu saat bertemu pertama kali dengan orang lain”. dimensi konsep diri hall dan lindzey (1970) (fittz, 1971: 14) mengemukakan bahwa diri mempunyai dua makna yang berbeda. sikap, perasaan, persepsi dan evaluasi adalah tentang diri sebagai objek (self-as-object); sementara berpikir, mengamati dan melakukan aktivitas merupakan diri sebagai proses (self-as-process). diri secara keseluruhan, yang dialami oleh individu, sering disebut ‘diri-fenomenal’. diri fenomenal ini adalah diri yang diamati, dialami dan dinilai oleh individu itu sendiri; inilah diri yang disadari. jumlah keseluruhan dari semua kesadaran ini atau persepsi-persepsi tentang citra dirinyaitulah konsep dirinya konsep diri ini melebur bersama dalam suatu kesatuan dan keseluruhan yang dinamik. masing-masing bagian berinteraksi secara bebas-kohesif satu sama lain. bagian-bagian atau keseluruhan tersebut berinteraksi dengan aspek eksternal dari dunia fenomenalnya. dimensi internal diri-identitas (the identity self); diri tingkah-laku (the behavioral self); diri penilaian (the judging self ) dimensi eksternal menurut sarbin (1952) (fittz, 1971: 20), kelompok-kelompok sub-diri secara bersama-sama membentuk diri-total (total self). sub-sub diri ini merupakan kerangka eksternal, sebagai lawan dimensi internal (diri identitas, diri tingkahlaku, diri penilaian). sub-sub diri eksternal ini adalah : diri fisik (physical-self); diri moral-etik (moral ethical self); diri personal/pribadi (personal self); diri keluarga ( family self); dan diri sosial (social self); diri akademik/kerja (academic/ work self). dari dimensi eksternal terdapat sub-sub diri sebagai berikut:diri fisik (physical self). merupakan persepsi seseorang terhadap keadaan fisik, kesehatan, penampilan diri dan gerak motoriknya. diri etik moral (moral-ethical self ). diri etik moral merupakan persepsi individu tentang dirinya ditinjau dari standar pertimbangan nilai-nilai moral dan etika. dalam hal ini ditinjau dari hubungan orang dengan tuhan, rasa puas individu terhadap kehidupan, beragamnya nilai-nilai moral yang dianut dan perasaan sebagai orang baik atau orang buruk 139 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. diri personal (personal self ). diri personal merupakan perasaan individu terhadap nilai-nilai pribadi, terlepas dari keadaan fisik dan hubungannya dengan orang lain, sejauh mana individu merasa adekuat sebagai pribadi. diri keluarga (family self). diri keluarga merupakan perasaan dan harga diri individu sebagai anggota keluarga dan teman-teman dekatnya. sejauhmana dirinya merasa adekuat sebagai anggota keluarga dan temanteman dekatnya diri sosial (social self ). diri sosial merupakan penilaian individu terhadap dirinya dalam interaksi dengan orang lain dalam lingkungan yang lebih luas diri akademik/kerja (academic/work self). diri akademi atau kerja merupakan penilaian yang berkaitan dengan penilaian keterampilan dan prestasi akademik. bagaimana orang lain merasakan kehadiran seseorang di sekolah atau tempat kerja dan bagaimana seseorang melihat orang lain pada situasi tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut jalaludin rakhmat (2015, 99) adalah: a) orang lain; b) kelompok rujukan (reference group). selanjutnya ada 5 petunjuk orang yang memiliki konsep diri positif: memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah; merasa setara dengan orang lain; menerima pujian dari orang lain tanpa rasa malu; memiliki kesadaran bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat; mampu memperbaiki diri karena ia sanggup mengungkapkan aspekaspek kepribadian yang tidak disukainya dan mengubahnya.memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah. sedangkan yang memiliki konsep diri negatif, ada 4 tanda yaitu:peka pada kritik; sangat responsif pada pujian; cenderung merasa tidak diperhatikan dan tidak disenangi oleh orang lain; bersikap pesimistis terhadap kompetisi, dia enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam hal prestasi. model pendampingan remaja model pendampingan pada remaja dapat ditinjau dari berbagai sisi, misalnya dari sisi komunikasi interpersonal, gaya interaksi pendamping, dalam hal ini bisa guru atau orangtua, atau teman sebaya yang lebih tua, atau dari sisi bimbingan dan konseling. dari sisi komunikasi interpersonal perlu memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam komunikasi interpersonal, yaitu: a) atraksi interpersonal, yang terdiri dari faktorfaktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal dan faktor-faktor situasional (riswandi, 2013: 65-69). selanjutnya konsep diri memiliki pengaruh pada komunikasi interpersonal yaitu: a) nubuat yang dipenuhi sendiri; b) membuka diri; c) percaya diri dan d) selektivitas (jalaludin rakhmat, 2015: 99108). dari sisi gaya interaksi (interaction style) ada seorang ahli hauser (hauser, et.al, 1984, dalam papini, archer, 1994: 49; hauser & kliner, 1989, hauser, powers & noam, 1991 dalam fittz, 1972: 348). hauser melakukan penelitian gaya interaksi dengan remaja yaitu gaya interaksi enabling dan constraining, keduanya mengandung komponen kognitif dan afektif. gaya interaksi mendorong (enabling) gaya interaksi mendorong (enabling) menyiratkan adanya dorongan pada remaja untuk mengekspresikan pikiran-pikiran dan persepsi-persepsi mereka. gaya enabling yang kognitif meliputi: memfokuskan pada pe meca han masalah; mengikutsertakan dalam ber eksplorasi tentang masalah-masalah remaja, menjelaskan sudut pandang individu pada teman yang lain. gaya enabling yang afektif meliputi: adanya ekspresi empati dan penerimaan dari teman remaja ke yang lain dan sebaliknya. gaya interaksi menghambat (constraining) gaya interaksi yang menghambat (constraining) menyiratkan adanya hambatan yang dilakukan orang dewasa dalam hal 140 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 otonomi dan perbedaan (differentiation). constraining yang kognitif meliputi: mengalihkan anggota kelompok remaja dari masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak memberi (menyembunyikan) informasi pada remaja dan mengabaikan remaja maupun masalah-masalah remaja.constraining yang afektif meliputi : penilaian yang berlebihan (bersifat negatif atau positif ) terhadap remaja dan pandangan-pandangan mereka. selain dari gaya interaksi, juga dapat ditinjau dari sisi layanan pada siswa yang diadopsi dari domain bk (bimbingan konseling). ada 4 teknik dalam bk (nidya damayanti: 2012) yaitu 1) bimbingan kelompok; 2) penyuluhan individu; 3) bimbingan lapangan; dan 4) bimbingan klasikal. bimbingan kelompok. dalam hal ini, bimbingan yang diberikan kepada siswa secara berkelompok dimana setiap masalah yang dihadapi di kelompok akan dibahas secara bersama-sama. penyuluhan individu. b i m b i n g a n diberikan kepada siswa secara perorangan dan pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka langsung dengan siswa. bimbingan lapangan. bimbingan yang diberikan kepada siswa dengan melakukan kegiatan di luar kelas atau di luar ruangan. bimbingan klasikal. bimbingan yang diberikan kepada siswa yang pelaksanaanya dilakukan di dalam kelas. metode penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu dalam penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. pengolahan datanya sering didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (trend) (syaifuddin azwar, 2001). penelitian disini menggunakan pende katan penelitian kuantitatif. pendekatan penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (sugiyono, 2013: 14). konsep diri yaitu gambaran bagaimana diri diamati, dipersepsi dan dialami oleh individu. konsep tentang diri muncul dari interaksi sosial dan akan menjadi penuntun atau berpengaruh pada tingkahlakunya. konsep diri dapat diisyaratkan dengan tinggi-rendahnya skor total dan konsistensi jawaban yang mencakup dimensi internal dan eksternal. dimensi internal terdiri dari: diri-identitas (identity self ), diritingkahlaku (behavioral self ); diri penilaian (judging self ). sedang dimensi eksternal terdiri dari: diri-fisik (physical self ), dirimoral etik (moral-ethical self ), diri-personal (personal self ), diri-keluarga (family self ), diri-sosial (social self ), diri-akademik/ kerja (academic/work self ). populasi penelitian ini adalah seluruh siswa smp se kota yogyakarta, baik yang bersekolah di negeri maupun di swasta. sampel penelitian adalah sebagian siswa smp yang dianggap representatif mewakili populasi. jumlah smp negeri di kota yogyakarta ada sebanyak 15 sekolah, sedangkan smp swasta berjumlah 42 sekolah. rancangan sampling menggunakan teknik cluster multi stage sampling (sampling bertingkat dengan memperhatikan kelompok-kelompok). dalam penelitian ini, ada 15 smp negeri dan 42 smp swasta. dengan menggunakan teknik cluster multi stage sampling, diperoleh sampel smp swasta 3, yaitu smp taman dewasa taman siswa, smp muhammadiyah 3, smp kanisius. sedang untuk smp negeri diperoleh sampel 2 smp, yaitu: smpn 8 dan smpn 15. di masing-masing sekolah, diambil perwakilan kelas 1, 2 dan 3. sehingga masing-masing sekolah diwakili oleh 3 kelas. kelas secara menyeluruh dalam penelitian ada 15 kelas, dengan jumlah subjek 449 siswa. alat ukur dalam penelitian ini 141 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. menggunakan alat ukur tennessee concept scale–2. kuesioner ini dikonstruksi dalam bentuk skala bertingkat yang memuat pernyataan-pernyataan mengenai keseim bangan konsep diri antara dimensi internal dan eksternal dari fittz (1996) yang diadaptasi ke dalam bahasa indonesia oleh irene tarakanita (tahun 2001). alat ukur dalam penelitian kuantitatif, reliabilitasnya dihitung dengan menggunakan formulasi koefisien alpha dari cronbach, (triyono, 2013: 26; syaifuddin azwar, 2013: 115). alat ukur ini tidak diuji validitasnya, karena sudah divalidasi oleh peneliti asli. pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan angket atau kuesioner pada variabel konsep diri. angket berjumlah 82 item.analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan teknik presentase untuk konsep diri, serta dihitung keterkaitan antara aspek2 identitas, seperti kelompok sekolah, umur, jenis kelamin dan kelas dengan konsep diri menggunakan koefisien kontingensi. hasil dan pembahasan lokasi penelitian pada smp-smp di kota yogyakarta, baik negeri maupun swasta. subjek penelitian kota yogyakarta berjumlah 15, sedang smp swasta ada 42 smp. berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik cluster multi stage sampling, diperoleh jumlah sampel 449 siswa. gambaran identitas subjek penelitian (siswa) gambaran kelompok siswa, dapat di deskripsikan bahwa kelompok sekolah siswa negeri ada 184 siswa (41%) dan siswa swasta ada 265 orang (59%). gambaran kelompok umur siswa dapat dideskripsikan bahwa kelompok umur siswa yang berusia 11 tahun ada 7 orang (1.6%); siswa yang berumur 12 tahun ada 58 orang (12.9), siswa yang berumur 13 tahun ada 149 orang (33.2%); siswa yang berumur 14 tahun ada 167 orang (37.2%); siswa yang berumur 15 tahun ada 60 orang (13.4%); siswa yang berumur 16 tahun ada 6 orang (1.3%) dan siswa yang berumur 17 tahun ada 2 orang (0.4%). jadi dapat disimpulkan siswa terbanyak berusia 14 tahun (167 orang: 37.2%). gambaran jenis kelamin siswa dapat di deskripsikan, bahwa jenis kelamin siswa laki-laki ada sebanyak 223 orang (49.7%); siswa perempuan ada 226 orang (50.3%). jadi dapat disimpulkan jenis kelamin siswa terbanyak adalah perempuan, 226 orang (50.3%). gambaran tingkat kelas siswadapat di deskripsikan bahwa siswa kelas vii ada sebanyak 114 orang (25.4%); siswa kelas viii ada sebanyak 150 orang (33.4%) siswa kelas ix ada sebanyak 185 orang (41,2%). jadi dapat disimpulkan siswa yang terbanyak ada di kelas 9 (185 orang: 41.2%). gambaran konsep diri fisik siswadapat di deskripsikan bahwa diri fisik siswa yang rendah ada sebanyak 199 orang (44.3%); siswa dengan diri fisik yang tinggi ada 250 orang (55.7%). jadi dapat disimpulkan bahwa diri fisik siswa terbanyak adalah yang memiliki konsep diri fisik yang tinggi, yaitu 250 orang (55.7%). gambaran konsep diri etik-moral siswadapat di deskripsikan bahwa diri etik moral siswa yang rendah ada sebanyak 220 orang (49%); siswa dengan diri etik-moral yang tinggi ada 229 orang (51%). jadi dapat disimpulkan bahwa diri etik-moral siswa terbanyak adalah yang memiliki konsep diri etik-moral yang tinggi, yaitu 229 orang (51%). gambaran konsep diri personal siswadapat di deskripsikan bahwa diri personal siswa yang rendah ada sebanyak 216 orang (48.1%); siswa dengan diri personal yang tinggi ada 233 orang (51.9%). jadi dapat disimpulkan bahwa diri personal siswa terbanyak adalah yang memiliki konsep diri personal yang tinggi, yaitu 233 orang (59.1%). gambaran konsep diri keluarga siswa dapat di deskripsikan bahwa diri keluarga siswa yang rendah ada sebanyak 192 orang (42.8%); siswa dengan diri keluarga yang tinggi ada 257 orang (57.2%). jadi dapat 142 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 disimpulkan bahwa diri keluarga siswa terbanyak adalah yang memiliki konsep diri keluarga yang tinggi, yaitu 257 orang (57.2%). gambaran konsep diri sosial siswa, dapat di deskripsikan bahwa diri sosial siswa yang rendah ada sebanyak 220 orang (49%); siswa dengan diri sosial yang tinggi ada 229 orang (51%). jadi dapat disimpulkan bahwa diri sosial siswa terbanyak adalah yang memiliki konsep diri sosial yang tinggi, yaitu 229 orang (51%). gambaran konsep diri akademik/kerja siswa, dapat di deskripsikan bahwa diri akademik/kerja siswa yang rendah ada sebanyak 187 orang (41.6%); siswa dengan diri akademik/kerja yang tinggi ada 262 orang (58.4%). jadi dapat disimpulkan bahwa diri akademik/kerja siswa terbanyak adalah yang memiliki konsep diri akademik/kerja yang tinggi, yaitu 262 orang (58.4%). gambaran konsep diri siswa, dapat di deskripsikan bahwa konsep diri siswa yang rendah ada sebanyak 222 orang (49.4%); siswa dengan konsep diri yang tinggi ada 227 orang (50.6%). jadi dapat disimpulkan bahwa konsep diri siswa berimbang antara yang memiliki konsep diri yang rendah ( 222 orang: 49.4%), yang memiliki konsep diri yang tinggi (yaitu 227 orang: 50.6%). dari aspek-aspek konsep diri yang terdiri dari 6, maka dapat digambarkan sebagai berikut: tabel 1. persentase aspek konsep diri no aspek tinggi rendah total 1 konsep diri fisik 250 (55,7 %) 199 (44,3%) 449 (100%) 2 konsep diri etik-moral 229 (51%) 220 (49%) 449 (100%) 3 konsep diri personal 233 (51,9%) 216 (48,1%) 449 (100%) 4 konsep diri keluarga 257 (57,2%) 192 (42,8%) 449 (100%) 5 konsep diri sosial 229 (51%) 220 (49%) 449 (100%) 6 konsep diri akademik /kerja 262 (58,4%) 187 (41,6%) 449 (100%) dari aspek-aspek konsep diri tersebut di atas, yang paling menonjol adalah konsep diri kerja/akademik, yaitu yang memiliki konsep diri kerja/akademik yang tinggi sebanyak 262 siswa (58.4%). yang kedua terbanyak adalah konsep diri keluarga yang tinggi sebanyak 257 siswa (57.2%). sedang yang ke tiga terbanyak adalah konsep diri fisik yang tinggi, yaitu 250 siswa (55.7%). untuk aspek konsep diri yang rendah, yang terbanyak adalah konsep diri etik moral, 220 siswa (49%), konsep diri sosial, 220 siswa (49%), serta konsep diri personal, 216 siswa (48.1%). keterkaitan antara kelompok sekolah dengan konsep diri siswa. d a r i t a b u l a s i silang antara kelompok sekolah dengan konsep diri siswa, diperoleh hasil bahwa siswa sekolah negeri (1) yang memiliki konsep diri rendah ada sebanyak 93 orang(20.7%); siswa sekolah negeri dengan konsep diri yang tinggi ada 91 orang (20.3%). sedangkan siswa sekolah swasta dengan konsep diri rendah ada 129 orang (28.7%); siswa sekolah swasta dengan onsep diri yang tinggi ada 136 orang (30.3%). jadi dapat disimpulkan, siswa smp ditinjau dari sekolah dan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa sekolah swasta dengan konsep diri yang tinggi 136 orang (30.3%). selain itu dari pengukuran tentang keterkaitan kelompok sekolah dengan konsep diri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,018, sign: 0,698.hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok sekolah dengan konsep diri siswa. dari hasil di atas, dapat disimpulkan, bahwa tidak terdapat keterkaitan antara siswa kelompok sekolah swasta maupun negeri dengan konsep dirinya. keterkaitan antara umur siswa dengan konsep diri siswa.dari tabulasi silang antara umur dengan konsep diri siswa, diperoleh hasil bahwa siswa yang berumur 11 tahun yang memiliki konsep diri rendah ada sebanyak 3 orang (0.7%) dan siswa berumur 11 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 4 orang (0.9%). sedangkan siswa yang berumur 12 tahun yang memiliki konsep diri rendah ada sebanyak 30 orang (6.7%), dan siswa berumur 12 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 28 orang (6.2%); siswa yang berumur 13 tahun dengan konsep diri yang rendah ada 70 orang (15.6% ), dan siswa yang berumur 13 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 79 orang (17.6%). siswa yang berumur 14 tahun 143 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. dengan konsep diri yang rendah ada 82 orang (18.3% ), dan siswa yang berumur 14 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 85 orang (18.9%). siswa yang berumur 15 tahun dengan konsep diri yang rendah ada 32 orang (7.1% ), dan siswa yang berumur 15 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 28 orang (6.2%). siswa yang berumur 16 tahun dengan konsep diri yang rendah ada 4 orang (0.9%), dan siswa yang berumur 16 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 2 orang (0.4%). siswa yang berumur 17 tahun dengan konsep diri yang rendah ada 1 orang (0.2% ), dan siswa yang berumur 17 tahun dengan konsep diri yang tinggi ada 1 orang (0.2%). jadi dapat disimpulkan, siswa smp ditinjau dari umur dan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa yang berumur 14 tahun dengan konsep diri yang tinggi 85 orang (18.9%). selainitu dari pengukuran tentang keterkaitan umur dengan konsep diri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,061, sign: 0,946.hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan konsep diri siswa. dari hasil di atas, dapat disimpulkan, bahwa tidak terdapat keterkaitan antara umur siswa dengan konsep dirinya. keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan konsep diri siswa. dari tabulasi silang antara jenis kelamin dengan konsep diri siswa, diperoleh hasil bahwa siswa lakilaki yang memiliki konsep diri rendah ada sebanyak 99 orang(22%); siswa laki-laki dengan konsep diri yang tinggi ada 124 orang (27.6%). sedangkan siswa perempuan dengan konsep diri rendah ada 123 orang (27.4%); siswa perempuan dengan konsep diri yang tinggi ada 103 orang (22.9%). jadi dapat disimpulkan, siswa smp ditinjau dari jenis kelamin dan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa laki-laki dengan konsep diri yang tinggi, 124 orang (27.6%), dan siswa perempuan dengan konsep diri yang rendah sebanyak 123 orang (27.4%). selain itu dari pengukuran tentang keterkaitan jenis kelamin dengan konsep diri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,1, sign: 0,034. hal ini menggambarkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan konsep diri siswa. dari hasil di atas, dapat disimpulkan, bahwa ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan konsep dirinya. keterkaitan antara kelas dengan konsep diri siswa. dari tabulasi silang antara kelas dengan konsep diri siswa, diperoleh hasil bahwa kelas 7 yang memiliki konsep diri rendah ada sebanyak 54 orang(12%); kelas 7 dengan konsep diri yang tinggi ada 60 orang (13.4%). sedangkan kelas 8 dengan konsep diri rendah ada 71 orang (15.8%); kelas 8 dengan konsep diri yang tinggi ada 79 orang (17.6%). kelas 9 dengan konsep diri yang rendah ada 97 orang (21.6%) dan kelas 9 dengan konsep diri yang tinggi ada 88 orang (19.6%). jadi dapat disimpulkan, siswa smp ditinjau dari kelas dan konsep dirinya, yang terbanyak adalah kelas 9 dengan dengan konsep diri yang rendah, 97 orang (21.6%). selain itu dari pengukuran tentang keterkaitan kelas dengan konsep diri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,050, sign: 0,570. hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelas dengan konsep diri siswa. dari hasil di atas, dapat disimpulkan, bahwa tidak ada keterkaitan antara kelas siswa dengan konsep dirinya. model pendampingan bagi remaja siswa dari hasil diatas, dalam kaitan dengan pendampingan bagi siswa, maka adabeberapa hal yang dapat dirancang untuk mengembangkan konsep diri siswa terutama dalam kaitan dengan komunikasi interpersonalnya, dengan didukung oleh gaya interaksi pendamping kepada siswa dan jenis layanan bimbingan yang dapat dikembangkan. mengingat pembentukan konsep diri pada siswa, sangat tergantung pada aspek2 internal dan eksternal individu. aspek internal dalam penelitian ini adalah konsep 144 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 diri siswa, sedang aspek eksternal adalah orangtua dan guru. dengan hasil konsep diri yang sudah diteliti, maka aspek konsep diri yang paling menonjol tinggi adalah aspek konsep diri akademik/kerja, kemudian konsep diri keluarga dan konsep diri fisik. sedangkan aspek konsep diri yang rendah pada konsep diri etik/moral, konsep diri sosial dan konsep diri personal. dari sisi komunikasi interpersonal, karena terdapat hubungan yang erat secara konseptual antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal (jalaludin rakhmat, 2015: 102); maka bagi pendamping remaja siswa, yaitu guru atau orang tua atau teman sebaya lebih dewasa, perlu memperhatikan aspek-aspek: a) konsep diri siswa (positif atau negatif ); b) remaja perlu diajak membuka diri; c) remaja perlu ditumbuhkan kepercayaan dirinya; d) remaja perlu dimampukan untuk selektif apa yang terterpa pada dirinya. dari sisi gaya interaksi, gaya interaksi yang serta digunakan pendekatan yang mendorong (enabling) dari pendamping perlu dikembangkan, karena gaya interaksi ini yang memadai untuk perkembangan konsep diri siswa remaja. sedang dari sisi layanan bimbingan dan konseling, bisa dibentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual, dengan langkah-langkah sebagai berikut: siswa dalam kelas dimasukkan dalam beberapa kelompok; kemudian siswa diberi angket terbuka untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan konsep diri; setelah mengisi, lalu siswa diminta berdiskusi dalam kelompok; hasil dari kelompok, di presentasikan dalam pleno kelas; guru mencermati individuindividu yang dirasa memiliki keistimewaan atau kekhususan dalam konsep diri untuk kemudian dibimbing secara individual. potret konsep diri konsep diri siswa smp se kota yogyakarta dalam penelitian ini terdapat konsep diri siswa yang rendah ada sebanyak 222 orang (49.4%); siswa dengan konsep diri yang tinggi ada 227 orang (50.6%). jadi dapat disimpulkan bahwa konsep diri siswa berimbang antara yang memiliki konsep diri yang rendah ( 222 orang: 49.4%), yang memiliki konsep diri yang tinggi (yaitu 227 orang: 50.6%). dapat dimaklumi, jika pada usia ini, siswa smp masih banyak yang memiliki konsep diri rendah, karena memang kognisinya belum berkembang begitu sempurna, sehingga perkembangan kognisi yang belum optimal, menyebabkan siswa belum memahami secara mendalam apa yang dialami atau bagaimana dirinya. konsep diri akan tumbuh jika mendapat stimulan dari lingkungan, terutama untuk masa remaja awal, remaja membutuhkan dukungan lingkungan dari orangtua dan orang dewasa. namun mungkin karena ketiadaan dukungan dari orang-orang di lingkungan menjadikan siswa remaja tidak mendapatkan sugesti yang cukup, dan hal ini dapat memberikan kontribusi pada konsep diri yang kurang. dari aspek-aspek konsep diri, yang paling menonjol adalah konsep diri kerja/ akademik, yaitu yang memiliki konsep diri kerja/akademik yang tinggi sebanyak 262 siswa (58.4%). yang kedua terbanyak adalah konsep diri keluarga yang tinggi sebanyak 257 siswa (57.2%). sedang yang ke tiga terbanyak adalah konsep diri fisik yang tinggi, yaitu 250 siswa (55.7%). untuk aspek konsep diri yang rendah, yang terbanyak adalah konsep diri etik moral, 220 siswa (49%), konsep diri sosial, 220 siswa (49%), serta konsep diri personal, 216 siswa (48.1%). dari hasil ini, konsep diri akademik/kerja menjadi konsep diri yang paling banyak dimiliki siswa remaja (58.4%). meski masa remaja awal, kebanyakan remaja masih ada di sekolah, namun banyak juga yang sudah putus sekolah. saat remaja masih sekolah, aspirasi terbesar setelah sekolah adalah bekerja, hal ini adalah sebuah kewajaran. dengan bekerja, seseorang akan merasa terjamin kehidupannya, sehingga konsep diri yang tinggi yang tergambar dalam diri siswa remaja ini, bisa jadi merupakan harapan bisa juga merupakan kenyataan yang terjadi riil pada siswa remaja. selanjutnya untuk konsep diri yang dimiliki terbanyak setelah konsep diri 145 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. akademik/kerja adalah konsep diri keluarga. remaja awal, siswa smp dalam hal ini dianggap memiliki konsep diri keluarga yang tinggi (57.2%), hal ini bisa berarti, bahwa remaja tersebut memiliki keluarga yang bahagia, yang menyenangkan dan memberi kenyamanan. selanjutnya konsep diri yang terbanyak ketiga adalah konsep diri fisik (55.7%), hal ini bisa dipahami, mengingat siswa smp berusia antara 11 tahun-15 tahun, di masa ini remaja baru berkembang fisiknya, diawali dengan pubertas dan akhirnya akan mencapai kemasakan fisik dan seksual. untuk remaja yang ‘mampu’ melewati masa kritis pubertas, dapat dipastikan akan tumbuh lebih sehat daripada remaja yang kurang mampu melewati pubertasnya dengan baik. namun tumbuh sehatnya remaja di masa ini, juga tergantung pada bagaimana lingkungannya memperlakukan remaja. jika lingkungan tidak mendukung, maka bisa jadi tidak tercapai perkembangan yang sehat. hasil yang lain adalah terdapat konsep diri yang rendah, yang terbanyak adalah konsep diri etik moral, 220 siswa (49%), konsep diri sosial, 220 siswa (49%), serta konsep diri personal, 216 siswa (48.1%). konsep diri etik-moral adalah persepsi diri ditinjau dari standar pertimbangan nilai-nilai moral dan etika. pada siswa smp di yogyakarta, yang menunjukkan konsep diri yang rendah yang terbanyak (49%), menjadi menarik jika dikaitkan dengan konsep kohlberg tentang perkembangan penalaran moral. menurut kohlberg, di usia remaja, biasanya remaja dimasukkan dalam tahap 3 perkembangan penalaran moral, yaitu tahap good boy, good girl. hal ini berarti, remaja dalampenalaran moralnya, dalam mempertimbangkan baik dan buruk, masih menyesuaikan dengan harapan sosial kepadanya. artinya dia akan bertindak atau berbuat baik sesuai dengan harapan masyarakat kepadanya. sehingga saat remaja siswa mempersepsi dirinya dalam konteks moral, maka mereka masih kebingungan dalam memahami standar pertimbangan nilai moral dan etika, apalagi untuk menerapkannya. sehingga dapat dipahami, konsep diri etik-moral siswa yang kebanyakan rendah menunjukkan belum pahamnya remaja tentang konsep diri moral dan penerapannya di dunia nyata. konsep diri siswa yang rendah selain konsep diri etik-moral adalah konsep diri sosial (49%). konsep diri sosial adalah penilaian individu terhadap dirinya dalam interaksinya dengan orang lain dalam lingkungan yang lebih luas. dalam hal remaja siswa smp, pada saat ini perkembangan yang paling menonjol adalah perkembangan fisik dan seksualnya, sehingga perkembangan sosialnya belum banyak diperhatikan. maka jika remaja siswa smp konsep diri sosialnya rendah, hal ini disebabkan karena fokus perhatian remaja pada kondisi fisik dan seksualnya yang berubah. biasanya di masa remaja tengah, baru remaja bisa memfokuskan pada perkembangan yang lain, dan hal ini akan mendukung konsep dirinya pula. selanjutnya, konsep diri yang rendah yang lain adalah konsep diri personal (48.1%). konsep diri personal adalah keadekuatan perasaan individu terhadap nilai-nilai pribadi, terlepas dari keadaan fisik dan hubungan dengan orang lain. konsep diri personal pada remaja siswa smp juga rendah, hal ini disebabkan sekali lagi karena fokus remaja siswa baru pada masalah fisik dan seksual, hal sosial, etik-moral dan personal belum menjadi perhatian utama pada remaja awal, siswa smp ini. dalam hal keterkaitan antara kelompok sekolah yaitu sekolah negeri dan swasta dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa sekolah swasta dengan konsep diri yang tinggi 136 orang (30.3%). dari pengukuran tentang keterkaitan kelompok sekolah dengan konsep diri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,018, sign: 0,698.hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok sekolah dengan konsep diri siswa. jadi dapat disimpulkan, bahwa tidak terdapat keterkaitan antara siswa kelompok sekolah swasta maupun negeri dengan konsep dirinya. remaja smp swasta yang konsep dirinya tinggi dalam penelitian ini terbanyak jumlahnya, hal ini menggambarkan remaja smp swasta lebih 146 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 banyak yang memiliki konsep diri yang tinggi. barangkali ini disebabkan smp swasta yang terpilih adalah smp yang berafiliasi ke agama tertentu (islam dan katolik). biasanya dalam sekolah-sekolah yang afiliasinya sama, cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena ada perasaan in-group. sedang hasil yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara kelompok sekolah dengan konsep diri remaja siswa, menunjukkan bahwa baik siswa yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta konsep dirinya sama. dalam hal keterkaitan antara umur siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa yang berumur 14 tahun dengan konsep diri yang tinggi 85 orang (18.9%). dari pengukuran tentang keterkaitan umur dengan konsepdiri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,061, sign: 0,946. hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan konsep diri siswa. jadi dapat disimpulkan, bahwa tidak terdapat keterkaitan antara umur siswa 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun dengan konsep diri. remaja smp yang berumur 14 tahun yang konsep dirinya tinggi dalam penelitian ini terbanyak jumlahnya, hal ini menggambarkan remaja berumur 14 tahun lebih banyak yang memiliki konsep diri yang tinggi. sedang hasil yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara umur dengan konsep diri remaja siswa, menunjukkan bahwa baik siswa yang berumur 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun konsep dirinya sama. dalam hal keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa laki-laki dengan konsep diri yang tinggi, 124 orang (27,6%), dan siswa perempuan dengan konsep diri yang rendah sebanyak 123 orang (27,4%). dari pengukuran tentang keterkaitan jenis kelamin dengan konsep diri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,1, sign: 0,034.hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan konsep diri siswa. jadi dapat disimpulkan, bahwa terdapat keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan konsep diri. remaja smp laki-laki yang konsep dirinya tinggi dalam penelitian ini terbanyak jumlahnya, hal ini menggambarkan remaja laki-laki lebih banyak yang memiliki konsep diri yang tinggi. namun juga terdapat hasil yang lain, yaitu remaja perempuan yang konsep dirinya rendah juga banyak jumlahnya. jadi justru antara remaja laki-laki dengan perempuan terdapat kontradiksi yang menyolok, yaitu remaja laki-laki banyak yang memiliki konsep diri tinggi, sedang remaja perempuan memiliki konsep diri rendah. bisa jadi, remaja perempuan lebih peduli pada perkembangannya, terutama perkembangan fisiknya, dan hal ini yang memicu remaja perempuan untuk merasa ‘rendah’ dalam konsep dirinya, terutama konsep diri fisik, selain di saat ini adalah saat krisis bagi remaja dalam menghadapi perubahan tubuh kanakkanaknya menuju ke tubuh dewasa. sedang pada remaja siswa laki-laki bisa jadi kurang atau belum matang untuk memikirkan tentang perubahan tubuhnya, sehingga konsep dirinya lebih tinggi. sedang hasil yang menyatakan ada keterkaitan antara jenis kelamin dengan konsep diri remaja siswa, hal ini menunjukkan bahwa antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam konsep dirinya. dalam hal keterkaitan antara kelompok kelas siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah kelas 9 dengan dengan konsep diri yang rendah, 97 orang (21.6%). dari pengukuran tentang keterkaitan kelas dengan konsepdiri yang dilakukan dengan teknik koefisien kontingensi diperoleh hasil c: 0,050, sign : 0,570. hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara kelompok kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 dengan konsepdirisiswa. jadi dapat disimpulkan, bahwa tidak terdapat keterkaitan antara kelompok kelas siswa dengan konsep diri. remaja smp kelas 9 yang konsep dirinya rendah dalam penelitian ini terbanyak jumlahnya, hal ini menggambarkan remaja siswa kelas 9 lebih banyak yang memiliki konsep diri yang rendah. sedang hasil yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara kelompok kelas 147 pratiwi wahyu widiarti, konsep diri (self concept) dan komunikasi interpersonal dalam pendampingan .. dengan konsep diri remaja siswa, hal ini menunjukkan bahwa antara kelompok kelas tidak ada perbedaan dalam konsep dirinya. simpulan konsep diri siswa berimbang antara yang memiliki konsep diri yang rendah (222 orang: 49.4%), dengan yang memiliki konsep diri yang tinggi (yaitu 227 orang: 50.6%).dari aspek-aspek konsep diri, diperoleh hasil, yamg memiliki:konsep diri kerja/akademik yang tinggi sebanyak 262 siswa (58.4%); konsep diri keluarga yang tinggi sebanyak 257 siswa (57.2%); konsep diri fisik yang tinggi, yaitu 250 siswa (55.7%); konsep diri etik moral yang rendah ada 220 siswa (49%); konsep diri sosial yang rendah ada 220 siswa (49%); konsep diri personal yang rendah ada 216 siswa (48.1%). dalam hal keterkaitan antara kelompok sekolah yaitu sekolah negeri dan swasta dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa sekolah swasta dengan konsep diri yang tinggi 136 orang (30.3%). pengukuran tentang keterkaitan kelompok sekolah dengan konsep diri,diperoleh hasil c: 0,018, sign: 0,698. hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok sekolah dengan konsep diri siswa. dalam hal keterkaitan antara umur siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa yang berumur 14 tahun dengan konsep diri yang tinggi 85 orang (18.9%). pengukuran tentang keterkaitan umur dengan konsep diri diperoleh hasil c: 0,061, sign: 0,946. hal ini menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan konsep diri siswa. dalam hal keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa laki-laki dengan konsep diri yang tinggi, 124 orang (27.6%), dan siswa perempuan dengan konsep diri yang rendah sebanyak 123 orang (27.4%). pengukuran tentang keterkaitan jenis kelamin dengan konsep diri diperoleh hasil c: 0,1, sign: 0,034. hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan konsep diri siswa dalam hal keterkaitan antara kelompok kelas siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah kelas 9 dengan dengan konsep diri yang rendah, 97 orang (21.6%). pengukuran tentang keterkaitan kelas dengan konsep diri diperoleh hasil c: 0,050, sign: 0,570. hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara kelompok kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 dengan konsep diri siswa. pendampingan bagi remaja siswa smp di yogya, dengan memperhatikan kondisi konsep diri siswa. konsep diri yang cenderung rendah adalah konsep diri etikmoral, sosial dan personal, maka digunakan pendekatan bagi pendamping: a) dari sisi komunikasi interpersonal: nubuat yang dipenuhi sendiri; membuka diri; percaya diri; dan selektivitas; b) dari sisi gaya interaksi, dengan mengembangkan gaya interaksi yang mendorong (enabling); c) dari sisi layanan bimbingan dan konseling dengan membentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual. 148 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 daftar pustaka berk, l.e. (1996). infants, children and adolesence.. usa: allyn & bacon fitzz,w.h. (1971). the self concept and behaviour: overview and supplement. research monograph. no vii, library of congress catalog number 72-80269. california. hendriati agustiani. (2009). psikologi perkembangan. bandung : pt refika aditama hurlock, elizabeth b. (1980). psikologi perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (edisi ke lima). jakarta : erlangga hall, s. calvin & lindzey. g. (1978). theories of personality. new york: john wiley & sons. irene tarakanita. (2001). “hubungan status identitas etnik dan konsep diri mahasiswa pada kelompok etnik sunda dan kelompok etnik cina”.tesis. bandung: pps unpad. jalaludin rakmat. (2015). (ed 30). psikologi komunikasi. bandung: remaja rosda karya. papalia. d.e & s.w. olds. (1993). a child’s world, infancy through adolesence.. usa: mc. graw-hill, inc. riswandi. (2013). psikologi komunikasi. yogyakarta: graha ilmu. steinberg, l. (1993). adolesence. new york: mc graw hill, inc. syaifuddin azwar. (2013). penyusunanskala psikologi. yogyakarta: pustaka pelajar. triyono. (2013). metodologi penelitian pendidikan. yogyakarta: penerbit ombak. sumber internet : http://journalbuddies.com/self-esteemresource/journal-writing-improvesself-esteem/ 19 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” eldo eka saputra departemen sosiologi universitas indonesia eldoekasaputra@gmail.com abstract emergence of non-mainstream way of women representations in soap operas, where women are constructed as an independent individual, brought an impact to the patterns of relation between men and women. if we look at indonesian soap operas, there are not many of them that can manage to present a non-mainstream construction of female characters. the shift on women representation is associated to how the men were represented in said soap operas, therefore this is a form of the role of the media in altering gender stigma in the society. however, in the process of construction there is a new reality presented by the media through soap operas. baudrillard established that hyperreality is a condition in which the reality that are presented by the media overtook the real world. this makes the society, as a consumer, became convinced that the new reality is a description of real life. this research is a qualitative study on a sitcom titled tetangga masa gitu? with the analysis on the contents of the sinetron. relation between men and women shown in this sitcom is based on the factors of economic ownership, resulting in hyperreality in the patterns of relation. abstrak munculnya representasi perempuan yang tidak mainstream di dalam sinetron, dimana perempuan dikonstruksikan sebagai individu yang independen berdampak kepada pola relasi antara perempuan dan laki-laki. apabila melihat kondisi sinetron di indonesia, belum banyak sinetron yang berhasil menampilkan konstruksi yang tidak mainstream terhadap tokoh perempuan. perubahan konstruksi perempuan tidak terlepas dari bagaimana konstruksi laki-laki ditampilkan di dalam sinetron tersebut sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk peran media dalam mengubah stigma peran gender kepada masyarakat. namun dalam proses konstruksi tersebut terdapat suatu realitas baru yang ditampilkan oleh media melalui sinetron. baudrillard menjelaskan bahwa hiperrealitas merupakan suatu kondisi dimana realitas yang dibangun di dalam media melebihi kondisi yang sebenarnya. hal seperti ini menjadikan masyarakat sebagai konsumen meyakini realitas baru tersebut sebagai ilustrasi dalam kehidupan nyata. penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif terhadap sinetron komedi tetangga masa gitu? dengan menggunakan metode analisis isi wacana sinetron. relasi antara laki-laki dan perempuan dalam sinetron ini ditunjukan oleh adanya faktor kepemilikan ekonomi dalam diri perempuan sehingga pola relasi yang terjadi menunjukan adanya kondisi hiperrealitas. keywords: construction of women, patterns of relation, hyperreality. 20 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pendahuluan konstruksi perempuan di dalam berbagai media seringkali menempatkan perempuan sebagai objek yang tidak berdaya dan berada di bawah kendali laki-laki. menurut zoonen (dalam habsari et al. 2011), representasi perempuan di dalam berbagai media sering ditampilkan sebagai sosok yang berada di ruang domestik dan dikonstruksikan sebagai individu yang pasif, ragu-ragu, patuh dan sejenisnya (selanjutnya disebut konstruksi mainstream). selain itu perempuan juga digambarkan sangat tipikal, sebagai objek seksual atau simbol seks, objek fetish, objek peneguhan pola kerja patriarki, objek pelecehan dan kekerasan, serta selalu disalahkan (ayun, 2011). bentuk konstruksi mainstream tersebut menjadi perdebatan panjang mengenai konstruksi perempuan yang dianggap tidak adil di dalam media. perkembangan media dewasa ini memberikan suatu bentuk konstruksi yang tidak mainstream terhadap perempuan. dimulai dari masuknya indonesia ke era reformasi, melalui uu no.40/1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik, telah menunjukkan adanya suatu perubahan ke arah kesetaraan konstruksi terhadap perempuan (asmono dalam iriantara, 2008). apabila dilihat pada era sebelumnya konstruksi perempuan ikut dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat politis yang berkembang pada saat itu. di sisi lain, perubahan institusi di tengah-tengah masyarakat seperti institusi pekerjaan yang memberikan peluang yang lebih kepada perempuan dalam mendapatkan pekerjaan di dalam sektor publik. kondisi seperti ini juga berdampak kepada perubahan di dalam institusi keluarga terutama relasi yang terjadi antara suami dan istri, dimana perempuan tidak selamanya bersifat dependen kepada laki-laki. tayangan-tayangan dalam berbagai media di indonesia, seperti salah satunya sinetron yang menjadi konsumsi publik belum terlalu banyak menampilkan bagaimana sosok independen perempuan. media melalui sinetron mulai mencoba menghadirkan suatu bentuk realitas baru, dimana bentuk ketergantungan sekarang beralih dalam bentuk sifat dependen laki-laki kepada perempuan. munculnya kondisi seperti ini disebabkan oleh adanya konstruksi simbol seperti simbol power yang diberikan kepada tokoh perempuan terutama di dalam rumah tangga. media mencoba mereproduksi bentuk peran sosial baru di dalam rumah tangga dimana peran instrumental yang biasanya diperankan oleh laki-laki dapat diperankan oleh pihak perempuan. dalam kondisi seperti ini, peran sosial yang ditampilkan oleh media tidak bersifat kaku dimana setiap individu bisa memerankan peran sosial di dalam rumah tangga tanpa harus mengikuti pola umum yang ada di tengah-tengah masyarakat. reproduksi bentuk peran sosial baru yang ditampilkan oleh media ini juga membentuk pola relasi baru antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. kondisi seperti ini merupakan suatu bentuk munculnya hiperrealitas yang ditampilkan oleh media melalui sinetron. habsari et al (2011) berpendapat bahwa munculnya konstruksi perempuan yang tidak mainstream di dalam media merupakan salah satu bentuk pengukuhan ideologi patriarki. berdasarkan hasil penelitiannya, bentuk dominasi perempuan cenderung emosional dan berujung kepada bentuk dominasi yang bersifat negatif sehingga bentuk dominasi ini bersifat semu karena tidak menghasilkan penghormatan terhadap perempuan. menurutnya, konstruksi dominasi perempuan dalam media juga memiliki konsekuensi sosial politis yang negatif terutama bagi citra perempuan dan bentuk relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. saya kurang setuju dengan pendapat ini karena dalam pembahasan mengenai power yang dimiliki oleh perempuan, sumber power yang dimiliki oleh perempuan tidak tergambarkan secara jelas. di sisi lain, penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk perlawanan dominasi laki-laki menjadikan power yang dimiliki oleh perempuan bersifat negatif. kontras dengan pendapat habsari et al, morrison (2014) melihat konstruksi perempuan yang tidak mainstream merupakan bentuk sosialisasi media terhadap masyarakat 21 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” tentang peran gender dan informasi bahwa terdapat banyak karakter perempuan, serta mengubah pandangan masyarakat mengenai stereotype gender yang melihat perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. selanjutnya, ia juga melihat fenomena ini merupakan bentuk baru feminis dalam merepresentasikan citra positif dari perempuan. sependapat dengan morrison, spiker (2012) menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk role models kepada masyarakat luas khususnya perempuan untuk menggunakan kemampuannya dalam mencapai eksistensi di tengah-tengah masyarakat. hal yang sama juga dijelaskan oleh damean (dalam morrison, 2014) bahwa fenomena ini merupakan bagian penting dari sosialisasi dan edukasi sosial dan sexual role models terhadap individu. saya setuju dengan pendapat ini, namun penjelasan spiker mengenai relasi perempuan sebagai istri di dalam rumah tangga masih terlihat berada di bawah kendali suami. kusumandari (2014) menjelaskan bahwa konstruksi perempuan yang tidak mainstream merupakan wujud dari kemampuan perempuan untuk bangkit dan berkuasa dalam mendapatkan haknya, melawan dominasi laki-laki dan mendapatkan tempat di tengah masyarakat. selanjutnya, husnia (2013) berpendapat bahwa munculnya konstruksi baru terhadap perempuan merupakan simbol kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan. saya setuju dengan pendapat ini, media sebagai salah satu sumber informasi masa perlu memberikan pemahaman mengenai konsep gender kepada masyarakat luas sehingga akan meminimalisir bentuk stereotype gender di tengah-tengah masyarakat. metode penelitian ini merupakan penelitian kualititatif dengan sumber data visual dari sinetron komedi (sitkom) tetangga masa gitu? (selanjutnya disingkat tmg). analisis data visual ini dilakukan dengan cara analisis isi terhadap wacana yang disampaikan melalui analisis semiotics dan conversation analysis (marvasti, 2004). metode semiotics digunakan untuk melihat simbol atau tanda yang direpresentasikan dalam sinetron komedi seperti melalui pakaian dan tindakan tokoh sehingga simbol-simbol tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sebuah makna yang disampaikan melalui tokoh. conversation analysis dilihat dari percakapan yang terjadi antar tokoh, dimana percakapan yang terjadi antar tokoh merupakan salah satu aspek penting lainnya. makna yang disampaikan oleh tokoh melalui percakapan memperjelas tujuan dari suatu fenomena atau pesan yang ingin disampaikan. data yang diambil dari sitkom ini adalah beberapa episode season 1 sitkom tmg. hasil dan pembahasan media dan hiperrealitas dalam melihat munculnya konstruksi baru perempuan di dalam media, perlu melihat konstruksi laki-laki yang ditampilkan oleh media. dalam membahas media, baudrillard menyatakan bahwa media mulai tidak menjadi cerminan dari realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. media menampilkan suatu bentuk realitas baru dan disuguhkan lebih riil dari realitas yang sesungguhnya (ritzer, 2011). terdapat beberapa konsep utama yang diungkapkan oleh baudrillard yang berhubungan dengan hiperrealitas yaitu simulasi dan simulcra. simulasi merupakan suatu bentuk fenomena yang dibuat menjadi hal yang lebih menarik dari aslinya. adanya simulasi yang ditampilkan oleh media dapat menjadi daya tarik bagi setiap orang yang menyaksikannya. proses simulasi yang ditampilkan oleh media akan menuju ke simulacra dimana hal ini merupakan reproduksi objek atau peristiwa (kellner dalam ritzer, 2011). hal menarik yang dapat dilihat dalam sitkom tmg adalah bagaimana relasi yang terjadi di dalam rumah tangga adi dan angel. tokoh adi sebagai suami angel di dalam sinetron ini dikonstruksikan sebagai seorang laki-laki yang memiliki ketergantungan kepada istrinya terutama ketergantungan finansial. latar utama dalam sinetron ini adalah di dalam rumah sehingga adi lebih 22 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 sering hadir dalam ranah domestik. adi juga diceritakan sebagai pribadi yang cenderung pasif dan lebih banyak mengerjakan hobbynya yaitu melukis. hal tersebut membuat adi lebih sering diceritakan menghabiskan waktu seharian di dalam rumah. melihat konteks dari sinetron ini terjadi pada masyarakat urban kelas menengah atas, terdapat suatu pembentukan realitas baru kepada tokoh adi yang cenderung dikonstruksikan tidak seperti masyarakat urban pada umumnya. di sisi lain, interaksi dan dinamika yang terjadi di dalam rumah tangga tokoh dalam sinetron komedi ini diceritakan seakan-akan menjadi sebuah realitas yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat. konstruksi gender dalam sinetron pembahasan mengenai konsep relasi perempuan dan laki-laki di dalam media, tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep gender yang ditampilkan oleh media. konstruksi perempuan yang mainstream tentu tidak terlepas dari pandangan ideologi patriarki yang membagi bentuk relasi perempuan dan laki-laki ke dalam suatu konstruksi feminin dan maskulin. konsep feminin yang sering diasosiasikan kepada diri perempuan digambarkan melalui sifat lembut, penuh afeksi, dan lemah, sedangkan konsep maskulin yang diasosiasikan kepada laki-laki dilihat dengan adanya kemampuan dalam mendominasi perempuan (handayani, 2003). pemahaman mengenai konsep gender inilah yang terkadang mendorong munculnya konstruksi bahwa laki-laki memiliki kendali atas perempuan di dalam penayangan berbagai sinetron. adanya kondisi marginalisasi terhadap tokoh perempuan, tentu menjadi sumber perdebatan mengenai tidak setaranya konstruksi antara laki-laki dan perempuan. namun, bukan hal yang mustahil terjadi dalam penayangan sinetron kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas berubah, dimana dalam hal ini perempuan tidak lagi diposisikan dalam kondisi yang marginal bahkan mampu mendapatkan posisi yang lebih dari tokoh laki-laki. di sisi lain, kecenderungannya konsep maskulinitas yang selalu diasosiasikan kepada laki-laki selalu ditampilkan media melalui tampilan fisik seperti tangguh dan perkasa yang dianggap merupakan tampilan ideal bagi seorang laki-laki. tampilan fisik tersebut ikut membentuk pendapat publik mengenai konsep gender yang ditampilkan oleh media. dalam konteks ini, tentu harus dibahas kembali bahwa konsep gender bukanlah suatu hal yang bersifat alamiah seperti jenis kelamin, namun konsep ini dimaknai berdasakan konstruksi masyarakat yang dipengaruhi oleh latar budaya dan lingkungan. mencermati pemahaman ini, bukan hal yang mustahil terjadi apabila sifat-sifat maskulinitas yang dipahami dan ditampilkan oleh media terutama dalam sinetron selama ini tidak selamanya diasosiasikan kepada tokoh laki-laki. sifat-sifat maskulinitas yang dipahami selama ini bisa saja dimiliki oleh tokoh perempuan melalui konstruksi yang ditampilkan oleh media terutama di dalam tayangan sebuah sinetron. sinetron komedi tetangga masa gitu? menurut situs resmi netmedia, sitkom tmg merupakan salah satu sinetron komedi dengan waktu tayang 30 menit yang menceritakan kehidupan sehari-hari dua pasangan suami dan istri. pasangan pertama telah menikah sepuluh tahun sedangkan pasangan kedua dikisahkan sebagai sepasang suami dan istri yang baru aja menikah. cerita sinetron membahas tentang kehidupan sehari-hari kedua pasangan dengan nuansa romantis pasangan kedua dan nuansa realistis dari pasangan pertama (netmedia. co.id, 2015). sinetron ini memuat bagaimana relasi gender yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan pertama angel (yang diperankan oleh sophia latjuba) dan adi (yang diperankan oleh dwi sasono) serta pasangan kedua bintang (yang diperankan oleh chelsea islan) dan bastian (yang diperankan oleh deva mahenra). dalam ceritanya, 23 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” angel merupakan seorang lulusan sarjana hukum yang bekerja sebagai pengacara, adi merupakan seorang pelukis dan guru seni di sma. kemudian, bastian merupakan seorang karyawan event organizer dan bintang memiliki bisnis online. tokoh perempuan dalam sitkom tetangga masa gitu? dalam sinetron komedi tmg, konstruksi perempuan mengalami perubahan dimana perempuan tidak dikonstruksikan secara mainstream. dalam sinetron ini, terdapat dua tokoh utama perempuan yaitu angel dan bintang. tokoh angel dikonstruksikan sebagai tokoh yang tegas dan memiliki penghasilan melebihi penghasilan suaminya bahkan menjadi pencari nafkah utama di dalam rumah tangga. secara finansial angel tidak memiliki ketergantungan kepada suaminya bahkan sebaliknya suaminya yang memiliki ketergantungan secara finansial kepada angel. dengan adanya kondisi seperti ini, angel memiliki power di dalam rumah tangganya dimana angel memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan di dalam keluarga. selain itu, tokoh angel juga merupakan tokoh perempuan yang sibuk dengan pekerjaannya yang terlihat dari kondisi di dalam cerita setiap episodenya dimana angel berangkat kerja pada pagi hari dan pulang pada malam hari. selanjutnya tokoh bintang diceritakan sebagai perempuan cerdas yang memiliki pengetahuan yang luas. hal tersebut terlihat dari kemampuan bintang dalam menjawab berbagai permasalahan dan mampu menjelaskannya secara ilmiah kepada tokoh lainnya. selain itu, meskipun tidak bekerja di luar rumah, tokoh bintang diceritakan sebagai tokoh yang memiliki bisnis online sehingga penghasilan yang didapatkannya dari bisnis tersebut ikut membantu permasalahan finansial yang dihadapi bersama suaminya. peran dalam rumah tangga dalam pandangan keluarga konvensional, pembagian tugas masih bersifat conjugal role-relationship dimana terdapat pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin yang memisahkan peran perempuan sebagai seorang istri dan peran laki-laki sebagai seorang suami. peran instrumental yang berhubungan dengan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga diposisikan kepada peran laki-laki di dalam rumah tangga. perempuan mendapatkan peran yang memposisikannya berada pada ranah domestik untuk mengurus semua urusan rumah tangga. namun, apabila terjadi perubahan peran di dalam rumah tangga tentu akan berdampak kepada perubahan relasi antara perempuan dan lakilaki. salah satu perubahan yang terjadi bisa dilihat pada peran instrumental yang sekarang beralih kepada perempuan sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga. dinamika relasi antara tokoh adi dan angel dalam sinetron komedi dimulai dari perubahan peran berbasis gender di dalam rumah tangga pasangan ini. terjadinya perubahan peran ini berdampak kepada bagaimana interaksi kedua tokoh ini dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka berdua. beberapa adegan yang sangat memperlihatkan bagaimana terjadinya perubahan peran ini bisa dilihat pada episode “interview simalakama”. suatu pagi, terjadi percakapan antara adi dan angel dengan latar tempat di dapur rumah mereka. percakapan di dapur tersebut memperlihatkan bagaimana angel dengan segala persiapannya untuk berangkat ke kantor dan telah berpakaian rapi sedangkan adi masih menggunakan baju tidur. adegan ini memperlihatkan bagaimana peran perempuan yang memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah dan laki-laki tidak selamanya selalu mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar rumah. adegan selanjutnya menceritakan bagaimana adi meminta uang kepada angel untuk membeli makanan karena adi tidak memiliki uang yang disebabkan oleh kondisi dimana adi tidak memiliki pekerjaan. dari percakapan yang terjadi antara adi dan angel terlihat bentuk relasi dimana terlepasnya perempuan dalam bentuk ketergantungan kepada pihak 24 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 laki-laki terutama dalam kondisi finansial, sebaliknya adi sebagai suami yang memiliki ketergantungan finansial kepada angel istrinya. pada cerita selanjutnya, terlihat angel memasuki rumah setelah bekerja di kantor sedangkan adi sibuk melukis di rumah dan hanya menghabiskan waktu seharian di dalam rumah. adegan ini terjadi di ruang tamu rumah adi dan angel disaat angel pulang dari kantor dan memasuki rumah. dalam adegan tersebut juga terlihat adi yang seharian hanya di rumah dan sibuk dengan lukisannya. dari adegan tersebut terlihat bagaimana perubahan peran yang dialami perempuan dimana perempuan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar rumah, sebaliknya pada episode ini memperlihatkan bahwa laki-laki yang berada di rumah di saat perempuan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar rumah. adegan ini memperlihatkan kondisi dimana perempuan terlepas dari kondisi yang menghambat eksistensinya karena terdomestikasi. dalam kostum yang dikenakan oleh kedua tokoh, sangat memperlihatkan bagaimana angel sebagai perempuan yang memiliki karier pulang kantor dengan pakaian kantor yang rapi, sebaliknya hal tersebut berbeda dengan adi yang hanya menggunakan kostum biasa layaknya orang yang hanya menghabiskan waktu di rumah saja. berdasarkan konstruksi peran antara lakilaki dan perempuan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran-peran berbasis gender di dalam pandangan keluarga konvensional dapat berubah seiring perubahan-perubahan yang terjadi di dalam keluarga yang bersangkutan. dalam adegan ini, terlihat bagaimana representasi dari modal yang dimiliki oleh perempuan seperti pendidikan dan keahlian mampu memberikan kesempatan kepada tokoh angel untuk mendapatkan pekerjaan yang secara penghasilan berbanding terbalik dengan kondisi suaminya. perbedaanperbedaan seperti ini di dalam kelanjutan cerita pada episode ini menjadi pemicu terjadinya perdebatan antara kedua tokoh. (episode interview simalakama) gambar 1. angel pulang dari kantor konstruksi realitas dalam episode “monster chef ” diceritakan bagaimana perdebatan yang terjadi antara adi dan angel yang terjadi pada pagi hari, dengan latar dapur di rumah mereka. perdebatan terjadi pada saat adi meminta angel untuk mempersiapkan sarapan, namun karena angel harus berangkat untuk bekerja maka ia menyuruh adi untuk mempersiapkan sarapannya sendiri. selanjutnya terjadi perdebatan antara adi dan angel tentang peran siapa yang harusnya memasak dan siapa yang harus bekerja. selanjutnya pada episode “new job” dengan latar ruang tamu rumah adi dan angel yang menceritakan perdebatan antara adi dan angel dimana angel memaksa adi untuk segera mencari pekerjaan. dalam perdebatan tersebut angel membahas tentang pantas atau tidaknya kondisi dimana istri yang bekerja di luar rumah sedangkan suami hanya berada di rumah dan tidak bekerja. berdasarkan kondisi yang diceritakan dalam episode “monster chef ’ dan “new job” terlihat bagaimana perdebatan yang terjadi di dalam rumah tangga terkait dengan adanya perubahan peran apabila dilihat dalam pandangan pembagian peran secara konvensional. dalam episode “monster chef ”, perdebatan antara adi dan angel yang terjadi di dapur rumah mereka masih memperlihatkan bagaimana pembagian peran berdasarkan gender yang ada dari sudut pandang adi. 25 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” hal tersebut bisa ditemui dari percakapan dari keduanya dimana adi meminta angel untuk menyiapkan sarapan. namun berdasarkan situasi pada adegan tersebut, angel ditampilkan dengan pakaian yang menggambarkan ia bersiap untuk berangkat bekerja sehingga tidak memungkinkan ia untuk mempersiapkan sarapan. lalu percakapan berlanjut dengan angel menyuruh adi untuk memasak sendiri dan adi langsung membantah pernyataan angel dengan mengatakan siapa yang seharusnya memasak. dari percakapan-percakapan tersebut, bisa dilihat bagaimana perbedaan pandangan yang terjadi antara adi dan angel, dimana angel cenderung mendorong adi untuk dapat melaksanakan peran-peran yang dianggapnya selama ini hanya dilakukan oleh perempuan sebagai istri. sebaliknya keadaan seperti ini tidak bisa diterima oleh adi karena menurutnya peran tersebut seharusnya dilakukan oleh angel sebagai seorang istri. namun dalam kenyataannya peran-peran berbasis gender di dalam rumah tangga angel dan adi telah mengalami perubahan apabila dilihat dalam pembagian tugas berdasarkan pandangan fungsional yang cenderung membedakan peran berdasarkan gender. dalam pandangan fungsional, yang memiliki peran instumental yaitu peran sebagai pencari nafkah dan penyambung hidup adalah peran yang dilakukan oleh laki-laki (manullang, 1997). pertanyaan angel yang ditujukan kepada adi mengenai siapa yang seharusnya mencari nafkah cukup mempertegas bahwa dalam rumah tangga adi dan angel yang melakukan peran instrumental atau pencari nafkah dilakukan oleh angel sebagai seorang istri. kondisi di atas juga diceritakan pada episode “new job”. dalam episode ini percakapan antara adi dan angel juga memperjelas bagaimana perdebatan yang terjadi terkait pembagian peran siapa yang seharusnya mencari nafkah. berdasarkan percakapan dalam episode ini, terlihat bahwa peran instrumental tidak hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja. dari percakapan antara kedua tokoh tersebut, terlihat bagaimana angel menjalani peran sebagai pencari nafkah utama yang bekerja dari pagi hingga malam, sedangkan sebaliknya adi sebagai suami hanya berada di rumah. berdasarkan percakapan antara tokoh adi dan angel ini, menggambarkan bagaimana peran dalam rumah tangga mengalami perubahan dengan adanya konstruksi perempuan yang memiliki pekerjaan sekaligus berperan sebagai pencari nafkah utama di dalam rumah tangga. pada episode ini juga diceritakan bagaimana pandangan yang muncul dari tokoh perempuan mengenai pembagian peran di dalam rumah tangga. dengan latar tempat di dapur rumah bintang, terjadi percakapan yang antara angel dan bintang yang membahas tentang kehidupan keluarga mereka. beberapa kutipan percakapan yang terjadi di antara tokoh ini menjelaskan bahwa tokoh angel merasa keadaan dimana suaminya tidak bekerja merupakan suatu permasalahan di dalam rumah tangganya, walaupun dalam kenyataannya memang hanya dia yang bekerja. sebaliknya, tokoh bintang menyatakan lebih baik dia yang bekerja di luar rumah dan suaminya yang berada di rumah dengan alasan bisa bertemu suaminya kapanpun dia mau. perbedaan pandangan dari kedua tokoh ini, pada kenyataannya berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh kedua tokoh. angel yang menginginkan suaminya untuk bekerja di luar rumah, kenyataannya hanya berada di rumah saja dan tidak mengahasilkan penghasilan yang dapat membantu perekonomian keluarga mereka. sebaliknya, bintang yang berpandangan bahwa lebih baik dia yang bekerja di luar rumah pada kenyataannya hanya bekerja di rumah mengurus bisnis online yang dimilikinya. perbedaan pandangan diantara tokoh perempuan ini muncul karena adanya alasan rasionalitas mengenai penghasilan. perdebatan antara bintang dan angel terjadi karena angel berpendapat bahwa uang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sedangkan tokoh bintang berpendapat bahwa uang bukanlah segalanya. pendapat tokoh angel menjelaskan bahwa ia lebih 26 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 mengutamakan rasionalitas terutama pentingnya fungsi uang, karena sebagai pencari nafkah utama. angel tentu merasakan bagaimana pentingnya uang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. perbedaan dalam menjalankan peran di dalam rumah tangga sangat memperlihatkan perbedaan yang terjadi dalam pemikiran tokoh angel dan bintang. apabila melihat perdebatan di dalam rumah tangga adi dan angel, representasi modal ekonomi dan modal simbolis sangat terlihat dalam tokoh angel. dalam mendapatkan modal tersebut, rumah tangga merupakan suatu arena yang dimanfaatkan dalam rangka mempertahankan modal tersebut. di dalam rumah tangga adi dan angel sangat terlihat ketimpangan kepemilikan modal ekonomi antara adi dan angel. angel merupakan pihak yang memiliki modal ekonomi yang lebih sehingga rumah tangga merupakan arena dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya tersebut. apabila merujuk kepada pengertian arena menurut bourdieu, merupakan pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis modal (ekonomi, sosial, kultural, simbolis) dimanfaatkan. kepemilikan modal ekonomi yang dimiliki oleh angel ditampilkan melalui interaksi yang terjadi dengan adi suaminya. salah satunya adalah pembahasan mengenai jumlah penghasilan yang dihasilkan angel setiap bulannya dan kontribusi yang mampu dilakukannya dengan kepemilikan modal ekonomi tersebut. dalam hal yang sederhana melalui percakapan yang terjadi antara angel dan adi sangat memperlihatkan bagaimana pemanfaatan modal ekonomi tersebut mempengaruhi interaksi keduanya. salah satunya terdapat pada episode “interview simalakama” dimana pembahasan sederhana mengenai menu makanan mampu memperlihatkan bagaimana modal ekonomi yang tidak dimiliki oleh adi. dalam percakapan tersebut adi menginginkan untuk dapat mengkonsumsi daging, angel langsung membalas pernyataan adi tersebut dengan pernyataan agar adi bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. kepemilikan modal ekonomi ini juga dapat menghasilkan modal simbolis dimana keberadaan angel yang memiliki pekerjaan dan penghasilan mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, sedangkan adi yang tidak memiliki pekerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. representasi kepemilikan modal ekonomi yang dimiliki oleh angel juga terlihat dari percakapan selanjutnya dalam episode ini dimana adi meminta untuk menjadi supir pribadi angel dan adanya bayaran dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh adi tersebut. selanjutnya, pakaian yang digunakan oleh angel dan adi di dalam percakapan ini juga menjadi simbol dari kepemilikan modal simbolis yang dimiliki oleh angel. perbedaan representasi angel yang memiliki pengahasilan yang lebih daripada adi, secara prestise ditampilkan melalui penampilan tokoh dalam percakapan ini. sehingga dengan adanya representasi ini, diharapkan ada sebuah penghargaan yang akan didapatkan oleh angel. hiperrealitas relasi dalam episode “rayuan pulau kelapa” diceritakan bahwa adi menginginkan sebuah kursi yang dapat digunakannya dalam kegiatan melukis di rumah. namun, harga kursi tersebut terlalu mahal dengan kondisi keuangan adi. kondisi seperti ini mendorong adi untuk meminta bantuan angel istrinya untuk dapat membantu memberikan uang untuk membeli kursi yang dimaksud. angel menolak permintaan adi dengan alasan adi selalu meminta barang-barang yang pada dasarnya tidak terlalu penting di dalam rumah tangga mereka. kemudian adi mencari cara untuk dapat meluluhkan hati angel untuk mau menuruti permintaannya tersebut. atas saran yang diberikan oleh bastian tetangganya, adi mencoba merayu angel dengan nyanyian. namun, apa yang dilakukan oleh adi ini tidak berjalan dengan harapan yang diinginkannya. angel sedikitpun tidak luluh dengan rayuan yang dilakukan oleh adi. permasalahan ini kemudian dapat diselesaikan melalui 27 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” alternatif yang dilakukan angel, dimana angel menemukan kursi yang diminta adi di kantornya yang sudah tidak digunakan lagi. kursi tersebut kemudian dibawa angel pulang dan diberikan kepada adi suaminya. bentuk relasi yang ditampilkan oleh sinetron ini dapat dikatakan merupakan suatu bentuk relasi semu yang kemudian menjadi suatu fenomena yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat. hal tersebut bukan berarti tidak mungkin dinilai sebagai sebuah realitas karena perbedaan kepemilikan sumber daya terutama sumber daya ekonomi diantara kedua tokoh tersebut. apabila melihat kondisi lingkungan yang diceritakan dalam sinetron komedi ini yang merupakan masyarakat urban menegah atas, tentu kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai suatu realitas baru yang diangkat oleh media yang mungkin saja dapat melebihi kondisi yang sebenarnya terjadi. sebuah penelitian yang dilakukan oleh anggraeni (2012) terkait dengan relasi yang terjadi antara suami dan istri dengan kondisi istri yang bekerja, dapat menjadi bahan rujukan melihat bagaimana relasi yang ditampilkan dalam sinetron ini apabila dilihat pada konteks masyarakat indonesia. penelitian ini menjelaskan mengenai tiga keluarga dengan perubahan peran berbasis gender di tengah-tengah keluarga. beberapa kondisi dari penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana realitas yang ditampilkan di dalam sinetron komedi apabila dilihat pada kondisi masyarakat yang sesungguhnya. keluarga pertama dalam penelitian ini merupakan keluarga dengan latar belakang suku bangsa jawa. dalam pengambilan keputusan, keluarga ini mengutamakan diskusi dan pengambilan keputusan secara bersama. namun, dengan adanya pemahaman mengenai ajaran agama yang diyakini oleh keluarga ini, serta pandangan bahwa suami merupakan kepala keluarga, pemegang kontrol dalam pengambilan keputusan tetap berada di tangan suami. dengan kata lain, suami memiliki peranan yang dominan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. keluarga kedua dalam penelitian ini dengan latar belakang budaya yang berbeda dimana suami merupakan keturunan jawa dan istri merupakan keturunan skotlandia. hasil penelitian pada keluarga ini terkait pengambilan keputusan, terdapat kondisi yang demokratis dimana kedua pihak yaitu suami dan istri memiliki kesempatan untuk menentukan pendapatnya dan pada keluarga ketiga kondisinya sama dengan keluarga pertama dimana pengambilan keputusan yang dominan berada di tangan suami sebagai kepala keluarga. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh anggraeni tersebut, dalam konteks masyarakat urban dengan kondisi istri sebagai pencari nafkah utama, relasi yang terjadi diantara suami dan istri cenderung demokratis. salah satunya yang dapat dilihat dalam sitkom dan hasil penelitian tersebut adalah melalui pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. terdapat perbedaan yang mendasar antara kondisi yang ditampilkan oleh media melalui sinetron dengan kondisi yang menjadi suatu realitas di tengah masyarakat. dalam sitkom ini terlihat jelas bahwa pemegang kendali dalam menentukan keputusan di dalam rumah tangga adalah istri. hasil penelitian anggraeni juga didukung oleh pendapat abbott (1997) yang menjelaskan bahwa ketika terjadi perubahan dimana perempuan mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan bayaran, pembagian kerja dalam ranah domestik akan berubah dimana laki-laki akan ikut terlibat dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan perempuan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar rumah. willmott dan young (dalam abbott, 1997) juga berpendapat bahwa kondisi tersebut akan membawa suasana demokratis di dalam rumah tangga dimana laki-laki dan perempuan akan berbagi dalam menentukan keputusan dan sumber finansial. berdasarkan kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga adi dan angel, dapat disimpulkan bahwa angel sebagai seorang istri memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. tokoh adi sebagai seorang suami harus senantiasa 28 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 mengikuti apa yang menjadi ketentuan oleh angel meskipun dalam beberapa kesempatan terdapat perdebatan diantara kedua tokoh ini. relasi seperti ini tentu kontras dengan realita yang terjadi pada masyarakat indonesia terutama dalam rumah tangga dengan kondisi perubahan peran berbasis gender. namun, sinetron komedi ini berhasil menampilkan tokoh perempuan dengan konstruksi yang baik karena tindakan yang dilakukan oleh perempuan terutama dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga diikuti dengan alasan yang logis dan mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. pelembagaan mengenai perbedaan gender tentu berasal dari institusi terkecil yaitu keluarga. dalam suasana keluarga patriarki, terlihat jelas bagaimana perbedaan ini melalui adanya suatu keadaan yang diharapkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. pada episode “mertua angel datang” dikisahkan bagaimana angel melakukan serangkaian persiapan sebelum kedatangan mertuanya. dalam episode ini, dengan latar ruang tamu rumah bastian dan bintang diceritakan angel meminjam ulekan dan cobekan kepada bintang. alasan angel meminjam kedua benda tersebut karena takut dikritik oleh mertuanya apabila tidak menggunakannya dalam memasak. dalam adegan ini tersirat bagaimana peran perempuan yang ada dalam pandangan mertua angel yang masih terpengaruhi oleh pandangan peran perempuan secara konvensional di dalam rumah tangga. perempuan dalam meramu bumbu dapur selalu identik menggunakan ulekan dan cobekan sehingga, kedua benda tersebut disimbolkan sebagai benda yang harus dimiliki oleh perempuan dalam memasak karena peran tersebut merupakan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangga. namun, dalam kenyataannya pada adegan ini angel tidak memiliki kedua benda tersebut karena biasanya membeli bumbu dalam kemasan sedangkan bintang tidak lagi menggunakan benda tersebut dalam proses memasak seperti yang diungkapkan oleh bintang kepada angel: “maaf mba aku ga punya cobekan, aku biasanya ngalusin bumbu itu pake blander. tumben mba angel mau nyambel biasanya cukup aja pake chili sauce botol”. dari pernyataan bintang tersebut menjelaskan bagaimana angel sebagai seorang perempuan karier sudah tidak lagi melakukan peran dengan tugas memasak di rumah. semua kebutuhan dapur tersedia dengan membeli dalam bentuk kemasan. adanya perubahan peran angel sebagai istri yang bekerja di luar rumah ini sangat bertolak belakang dengan pandangan mertuanya mengenai peran seorang istri di dalam rumah tangga. perbedaan pandangan dan perubahan peran inilah yang menjadikan angel untuk berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang ada di fikiran mertuanya tersebut. cerita berlanjut ke ruang tamu rumah adi dan angel dimana angel meminta adi untuk ikut mempersiapkan kedatangan ibunya. ketika mertua angel datang, percakapan terjadi di meja makan antara angel, adi, dan ibu (mertua angel). dalam percakan tersebut terdapat beberapa percakapan yang diungkapkan oleh ibu mengenai pandangannya tentang peran istri. dalam dialog tersebut, terlihat bagaimana pandangan pembagian peran dalam keluarga konvensional yang menganggap bahwa perempuan itu sebaiknya di rumah saja dan semua pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah dan mencuci piring adalah wewenang istri tanpa campur tangan suami. perubahan peran angel yang bekerja di luar rumah menjadi bahasan ibu mertua angel. dalam pandangannya, perempuan itu sebaiknya di rumah dengan peran melayani suami dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti yang diungkapkan oleh mertua angel yang mempertanyakan mengapa harus bekerja di kantor dan pandangan mertuanya bahwa perempuan sebaiknya berada di rumah saja. perubahan peran angel sebagai se29 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” orang istri dalam pandangan mertuanya berdampak kepada kurang maksimalnya angel dalam mengerjakan pekerjaan rumah. ketika ibunya mengritik gelas yang ada nodanya sebagai akibat angel bekerja di luar rumah sehingga tidak maksimal menjalankan perannya sebagai istri di dalam rumah tangga. adi, sebagai suami berusaha melakukan pembelaan kepada angel dengan mengatakan bahwa gelas tersebut dia yang menyuci dan pernyataan tesebut membuat ibunya bertanya dan heran mengapa suami yang melakukan pekerjaan tersebut. pandangan mertua angel masih bersifat a segregated conjugal role-relationship di mana pembagian peran dan tugas di dalam rumah tangga masih berdasarkan perbedaan jenis kelamin. pembagian ini menempatkan perempuan sebagai istri melakukan semua pekerjaan di dalam rumah tangga. dalam kenyataannya, terjadi perubahan bentuk relasi dimana tugas di dalam rumah tangga tidak lagi dikerjakan secara terpisah. dalam kondisi ini, adi dan angel menjalankan tugasnya secara bersamaan sehingga pekerjaan rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab angel sebagai seorang istri, adi sebagai suami juga terlibat dalam tugas tersebut. kondisi tersebut merupakan wujud dari a joint conjugal role-relationship dimana antara suami dan istri tidak lagi terdapat pembedaan peran berdasarkan jenis kelamin dan suami istri bersama-sama melakukan tugas tanpa adanya pembedaan tersebut. pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh mertua angel dalam episode ini, merupakan pandangan pelembagaan gender di dalam rumah tangga. apabila dilihat kondisi rumah tangga adi dan angel, terdapat perubahan secara struktural di dalam rumah tangga pasangan ini. kondisi seperti ini, seharusnya membawa keadaan yang lebih dinamis dimana apabila telah terjadi perubahan peran maka persoalan mengenai peran domestik dan peran publik bukanlah suatu keadaan yang harus dipermasalahkan. seperti yang dijelaskan oleh anggreni dalam penelitiannya, dimana apabila istri yang melakukan peran di ranah publik, maka suami juga akan berpartisipasi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. kondisi seperti ini tentu akan membawa suasana yang lebih demokratis dimana masing-masing pihak saling membantu dalam melakukan tugasnya sehingga tidak akan ada lagi perdebatan mengenai pembagian-pembagian peran di dalam rumah tangga. pola relasi dalam rumah tangga bekerjanya power dalam interaksi suami dan istri di dalam sebuah rumah tangga akan berdampak kepada pola relasi dalam rumah tangga tersebut. scanzoni (dalam anggraeni, 2012) menjelaskan bahwa terdapat empat macam pola relasi dalam sebuah pernikahan terkait dengan adanya alokasi kekuasaan dan pembagian kerja di dalam rumah tangga. pertama pola relasi tersebut adalah pola owner-property. bentuk relasi seperti ini menunjukan bahwa istri merupakan milik suami seutuhnya. dalam pola seperti ini, istri memiliki ketergantungan secara finansial karena terdapat pembagian kerja dimana peran instrumental yang berhubungan dengan mencari nafkah adalah tugas seorang suami. istri dalam perannya berada pada ranah domestik, dimana istri bertugas dalam mengurus segala urusan dan pekerjaan di rumah. terkait dengan pengambilan keputusan, suami memiliki posisi yang dominan sehingga istri harus mengikuti keputusan yang ditentukan oleh suaminya. pola yang kedua adalah pola headcomplement. pada pola relasi ini, kedudukan istri adalah sebagai pelengkap bagi suaminya. sebagai pemilik posisi yang lebih tinggi, seorang suami mulai memberikan kesempatan kepada istrinya dalam proses pembuatan keputusan di dalam rumah tangga. namun, ketentuan akhir dalam penentuan keputusan yang berhubungan dengan permasalahan di dalam rumah tangga tetap ditentukan oleh pihak suami. apabila dibandingkan denga pola relasi owner-property, dalam pola relasi ini, partisipasi istri mulai meningkat terkait dengan penentuan keputusan. selanjutnya, pola relasi yang terdapat di dalam sebuah rumah tangga adalah pola 30 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 relasi senior-junior partner. perubahan yang terlihat dalam pola relasi ini adalah adanya peran istri dalam pencari nafkah tambahan di dalam rumah tangga. relasi ini menjelaskan bahwa istri mulai berkontribusi secara ekonomi namun pencari nafkah utama tetap berada pada peran suami. kondisi dimana istri hanyalah pencari nafkah tambahan inilah yang menjadikan posisi istri sebagai junior dan suami merupakan senior karena memiliki tanggung jawab dalam menghidupi dan memnuhi kebutuhan utama di dalam rumah tangga. pola yang terakhir adalah pola relasi equal partner. dalam pola relasi ini, terdapat kesetaraan antara suami dan istri. kesetaraan ini dapat dilihat dari segi finansial keluarga dimana masing-masing pihak memiliki peran yang sama dalam perekonomian keluarga. selain itu, dalam pembuatan keputusan di dalam rumah tangga, masing-masing pihak juga memiliki kesempatan yang sama sehingga kondisi seperti ini menciptakan suasana demokratis dalam interaksi suami dan istri. pola ini juga menunjukan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi terhadap pihak lainnya. kondisi ini memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menjalankan peran-peran di dalam rumah tangga secara bersamaan sesuai kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama. melihat relasi yang ditampilkan oleh sitkom ini, terlihat bahwa pola relasi yang terjadi di dalam rumah tangga adi dan angel dalam proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan ke dalam head-complement. namun, konstruksi yang muncul dalam relasi ini adalah suami yang berada pada posisi pelengkap. hal tersebut dapat dilihat dari penanggung jawab utama dalam mencari nafkah utama di dalam rumah tangga adalah angel sebagai seorang istri. dalam proses pengambilan keputusan, terlihat perdebatan yang terjadi antara tokoh adi sebagai seorang suami dan angel sebagai seorang istri. perdebatan ini merupakan suatu kondisi dimana adi masih mendapat kesempatan dalam menyuarakan pendapatnya terkait dengan pengambilan keputusan di dalam rumah tangganya dengan angel. namun, keputusan terakhir tetap ditentukan oleh angel sebagai pemilik power di dalam rumah tangga. salah satunya terlihat dalam episode “microwave” dimana suatu perdebatan yang terjadi diantara adi dan angel mengenai penggunaan salah satu alat elektronik di rumah mereka. masing-masing pihak telah mengutarakan pendapatnya, dimana angel berpendapat bahwa microwave yang terdapat di rumah mereka harus dimatikan dengan alasan penghematan biaya listrik. sebaliknya, adi tetap teguh dengan pendiriannya bahwa alat elektronik tersebut tidak harus dimatikan karena tidak berpengaruh dengan beban biaya listrik yang harus dibayar setiap bulannya. namun, dengan pendapat yang disampaikan oleh angel membuat adi harus mengikuti ketentuan tersebut dan terkesan adi harus patuh dengan apa yang ada dalam pemikiran angel istrinya. pola relasi yang terjadi di dalam rumah tangga adi dan angel, terkait dengan konstruksi perdebatan mengenai peran dapat dikategorikan ke dalam owner-property. hal ini terlihat jelas dalam bentuk ketergantungan dari adi secara finansial kepada angel. adanya kondisi ketergantungan adi ini memberikan suatu bentuk simbol kekuasaan terhadap angel dalam mengatur kondisi di dalam rumah tangga bahkan angel juga memiliki kendali dalam mengatur persoalan pribadi yang dilalui oleh adi. beberapa perdebatan mengenai siapa yang membayar tagihan bulanan rumah yang terjadi antara adi dan angel mempertegas bahwa angel memiliki wewenang besar dan menjadikan modal yang dimilikinya tersebut sebagai alternatif untuk dapat mempengaruhi adi suaminya. kondisi yang berbanding terbalik dengan angel, membuat adi dicitrakan sebagai individu yang tidak memiliki suatu hal yang mampu dijadikan sebagai sumber power dalam relasi yang terjadi dengan angel istrinya. simpulan munculnya hiperrealitas yang ditayangkan oleh media dalam sitkom ini ditampilkan 31 eldo eka saputra, hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” melalui adanya pembentukan peran sosial yang baru di dalam rumah tangga. peran instrumental yang biasanya diperankan oleh laki-laki sebagai seorang suami, sekarang dapat diperankan oleh seorang perempuan dengan status sebagai seorang istri. pembentukan peran sosial baru ini berdampak kepada pola relasi antara suami dan istri, dimana dalam perubahan peran ini, status seorang istri ditampilkan seolah menjadi status seorang suami terutama dalam bentuk pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. selanjutnya, perempuan sebagai seorang istri ditampilkan melalui simbolsimbol kepemilikan modal ekonomi. dalam proses munculnya hiperrealitas, perdebatan mengenai peran-peran berbasis gender di dalam rumah tangga cukup memperjelas adanya produksi peran sosial baru di dalam sitkom ini. di sisi lain, simbol power yang dimiliki oleh perempuan juga ditampilkan dalam relasi rumah tangga. power yang dimaksud terkait dengan proses pengambilan keputusan dimana dominasi dalam penentuan keputusan berada di pihak perempuan. apabila melihat kondisi masyarakat perkotaan di indonesia, terkait dengan adanya perubahan peran di dalam rumah tangga, pola relasi yang terbentuk antara suami dan istri masih menempatkan suami sebagai pemegang kendali di dalam rumah tangga. hal ini terbentuk oleh adanya latar belakang pemahaman kultur yang dianut oleh individu yang bersangkutan. adanya hiperrealitas yang ditampilkan oleh sitkom ini memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat luas terutama mengenai peran gender yang dipahami selama ini. selain itu, sitkom ini juga menampilkan bahwa peranperan berbasis gender di dalam rumah tangga tidak selamanya bersifat kaku, dimana setiap individu dapat memainkan peran yang tentunya berdampak kepada relasi antar individu di dalam rumah tangga tersebut. daftar pustaka jurnal dan skripsi: anggraeni, ratih anggun. 2012. “pola relasi suami istri terkait dengan pembagian kerja dan pengambilan keputusan (studi kasus terhadap tiga keluarga dalam perubahan peran di keluarga”. skripsi departemen sosiologi universitas indonesia. ashadi, siregar. 2004. “ketidakadilan konstruksi perempuan di film dan televisi”. vol. 7. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik universitas gadjah mada. ayun, primada qurrota. 2011. “sensualitas dan tubuh perempuan dalam film-film horor di indonesia (kajian ekonomi politik media)”. tesis pascasarjana ilmu komunikasi gadjah mada. habsari, sri kusumo, fitria akhmerti primasita, m. taufiq al makmun. “representasi dominasi perempuan dalam rumah tangga: feminisme atau patriarki? (sebuah analisis tekstual terhadap situasi komedi (sitkom) “suami-suami takut istri)”, vol. 23. jurnal humaniora universitas gadjah mada. handayani, resna. 2003. “kecil-kecil jadi manten: representasi feminitas dan maskulinitas di sinetron berideologi patriarki-kapitalis”. skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia. husnia, tina. 2013. “the resistance toward patriarchal performed by anne boleyn in theother boleyn girl film by justin chadwick”. allusion volume 02 number 01 (february 2013). iriantara, yosal. 2008. “media, gender dan melek media”. jurnal universitas islam nusantara. diakses 25 november 2015. (http://www.uninus.ac.id/data/data_ i l m i a h / m e d i a , % 2 0 g e n d e r , % 2 0 melek-media.pdf ) kusumandari, edwina. 2014. “representasi perlawanan perempuan terhadap 32 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 ideologi patriarki dalam film potiche karya françois ozon”. fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia. manullang, christine. 1997. “analisa deskriptif hubungan antara stereotipe gender dan orientasi karir (studi pada mahasiswa mahasiswi program diploma iii fisip ui)”. skripsi departemen sosiologi universitas indonesia. morrison, danielle. 2014. “brave: a feminist perspective on the disney princess movie”. california polytechnic state unversity. sofyadi, rizki. 2006. “hyperreality atas hak perempuan dalam film indonesia (studi analisis wacana kritis terhadap film arisan dan pasir berbisik”. skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia. spiker, julia a. 2012. “gender and power in the devil wears prada”. international journal of business, humanities and technology, vol. 2 no. 3; may 2012 buku: abbot, pamela, claire wallace. 199. an introduction to sociology (feminist perspective). london. routledge. connell, 1987. gender and power. polity press. ihromi, t.o. 1999. bunga rampai sosiologi keluarga. jakarta: yayasan obor indonesia. macionis, john j. 2008. sociology. new jersey: pearson education international. marvasti, amir. b. 2004. qualitative research in sociology. london: sage publications. ritzer, george. 2011. sociological theory. mcgrawhill. 167 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... pemetaan program literasi digital di universitas negeri yogyakarta theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto jordana.amelia@yahoo.com, dynaherlina@uny.ac.id ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta abstract in the age of digital world, anybody can easily access the digital content. however, there is still a gap within the internet usage amongst indonesian people. this is exactly the reason behind the efforts of various communities in order to improve digital capabilities of indonesian society.this research tried to map various digital literacy movement in yogyakarta state university (ysu). the method used is descriptive-qualitative with indepth interviews by using instruments from jaringan pegiat literasi digital. with a total of fifteen digital literacy activities in ysu are analyzed and classified into six media literacy approaches based on the index results of the background, methods, and practices of those activities.according to the analysis, a number of digital literacy activities belong to the protectionism approach, four belong to the active audience approach, seven are categorized in the critical analytical approach, one belong to the creative media approach, and the rest of other two digital literacy activities are belong to mixed approaches. one digital literacy activity adopted an mixed approaches between creative media approach and media fun approach, while the other one adopted a combination of critical analytical approach and media fun approach.the results of this research showed that people who learned communication studies are tend to be more familiar with variety of approaches compared with those who are not major in communication studies. thus, in their digital literacy movement programs, they knew which approaches that suitable for the target group they addressed to. abstrak konten digital pada masa ini dapat diakses dengan mudah oleh beragam kalangan. walau begitu, masih terdapat kesenjangan dalam penggunaan internet di kalangan masyarakat indonesia. hal itulah yang melatarbelakangi upaya berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarat indonesia. penelitian ini mencoba untuk memetakan gerakan literasi digital yang dilakukan di lingkup universitas negeri yogyakarta (uny). metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara mendalam terhadap pelaku kegiatan dengan menggunakan instrumen dari jaringan pegiat literasi digital. sejumlah lima belas kegiatan literasi digital di lingkup uny dianalisis dan digolongkan kedalam enam pendekatan literasi media berdasarkan hasil indeks latar belakang, metode, dan praktek dari kegiatan tersebut. dari hasil analisis, sejumlah satu kegiatan literasi tergolong dalam pendekatan protectionism, empat kegiatan literasi tergolong dalam pendekatan active audience, tujuh kegiatan literasi tergolong dalam pendekatan critical analytical, satu kegiatan literasi tergolong dalam pendekatan creative media, dan dua kegiatan literasi lainnya tergolong dalam pendekatan gabungan. satu kegiatan mengadopsi gabungan pendekatan creative media dan pendekatan media fun, sedangkan kegiatan 168 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pendahuluan fasilitas digital yang meluas membuat setiap orang dapat mengakses beragam portal digital. media sosial masih menjadi primadona di masyarakat indonesia. pengguna facebook di indonesia nomor 2 di seluruh dunia, sedangkan jumlah akun twitter nomor 3. media sosial tidak saja berisi konten positif, ada banyak pula konten negatif yang bertebaran seperti berita palsu, ujaran kebencian, kekerasan dan pornografi. dalam tulisannya, jacob amedie (2015) menyatakan bahwa penggunaan sosial media dapat memicu munculnya beragam tindakan kriminal. seiring dengan meningkatnya penggunaan sosial media, orang-orang tidak bertanggungjawab mengambil manfaat untuk diri mereka sendiri dengan menyalahgunakan kebebasan dalam menggunakan sosial media. sosial media memungkinkan mereka untuk menyembunyikan identitas pribadi, sehingga dapat dengan mudah melakukan kriminalitas digital seperti cyber-bullying, penipuan, pelanggaran privasi, kecanduan, hingga maraknya penyebaran berita burung (hoax). berbagai kasus kegagapan menggunakan media digital dinilai sebagai bukti literasi digital yang rendah. seseorang dapat dianggap cakap digital apabila ia memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang memungkinkan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, cerdas dan aman saat bersentuhan dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (futurelab, 2010). karena itulah kemampuan literasi digital masyarakat indonesia dirasa cukup mendesak untuk ditingkatkan. berkaca dari kenyataan tersebut, berbagai upaya meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat mulai dilakukan oleh sejumlah pihak. pendekatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari pendekatan general seperti pembekalan literasi digital untuk umum hingga berfokus pada tema atau konten tertentu seperti anti hoax, dan segmen tertentu guru atau ibu rumah tangga. namun, menciptakan masyarakat yang melek digital bukan tugas yang dapat dilakukan oleh satu atau dua pendekatan saja. bahkan, perlu untuk dilakukan melalui berbagai sisi dengan bimbingan ahli. menurut gee, 2007 (dalam colin lankshear & michele knobel, 2008), pengembangan sikap reflektif-produktif terhadap desain (termasuk konten media) dan pembentukan identitas melek digital sangat penting bagi dunia digital seperti sekarang ini. adapun demikian, disebutkan pula bahwa hal-hal tersebut tidak dapat terjadi begitu saja namun memerlukan pula bimbingan dari orang dewasa dan para ahli. teknologi tidak seperti buku yang hanya cukup diberikan untuk dibaca. bimbingan orang dewasa atau ahli, serta sistem pembelajaran yang melingkupi teknologi diperlukan, kalau tidak teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara bijak dan maksimal. gerakan-gerakan literasi digital telah cukup banyak diupayakan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat indonesia. kendati demikian, masih dirasa cukup sulit untuk menilai sejauh mana gerakan ini telah berproses. efektifitasnya juga belum dapat terukur. untuk itu, sebelum bergerak lebih lanjut untuk mencari pendekatan atau model yang tepat sasaran sesuai situasi yang dihadapi, perlu dilakukan kajian dan pemetaan terhadap kegiatan atau gerakan literasi digital di indonesia. pemetaan tersebut dilakukan baik dari segi konsep, isu yang diangkat, konten, sasaran, maupun pendekatan aksi. universitas negeri yogyakarta, sebagai salah satu perguruan tinggi di yogyakarta yang lainnya mengadopsi gabungan antara pendekatan critical analytical dan media fun. kesimpulan yang didapatkan yaitu pihak-pihak penyelenggara yang berkecimpung dalam dunia ilmu komunikasi cenderung lebih mengenal beragam variasi pendekatan. sehingga, dalam program literasi digital yang diusungnya, pendekatan yang dibawa disesuaikan dengan target yang akan dituju. keywords: digital literacy, media literacy,mapping 169 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... memiliki perhatian di bidang pendidikan ternyata merupakan salah satu aktor penting kegiatan literasi digital. dosen dan mahasiswa menjadi pelaku program literasi digital dalam berbagai bentuk kegiatan dan isu. mereka memiliki perbedaan berbagai latar belakang keilmuan yang ditengarai memengaruhi cara bekerjanya. oleh penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi ragam aktivitas literasi digital yang dilakukan oleh berbagai pihak di area tersebut. pada masa ini, literasi tidak lagi hanya berarti kemampuan seorang dalam membaca dan menulis. literasi telah menemukan makna baru yang lebih kompleks, di mana kini literasi berarti kemampuan seseorang untuk memahami informasi sebagaimana pun informasi itu disajikan (richard lanham, 1995 dalam lankshear & knobel, 2008). oleh karenanya, bagaimanapun masyarakat masa kini harus dipersiapkan untuk bertransisi dari konsumsi (consumption) ke produksi (production). tidak hanya melakukan konsumsi terhadap apapun yang ada di dunia digital, namun juga melakukan produksi, di mana hal tersebut memerlukan kompleksitas yang tajam (department of elearning, 2015). literasi digital (digital literacy) tidak saja berkisar mengenai kemampuan menggunakan teknologi baru, belajar mempergunakan perangkat baru, atau bahkan mengaplikasikan perangkat dan teknologi tersebut ke dalam proses pembelajaran. sebaliknya, literasi digital merupakan kemampuan hasil adaptasi tinggi yang memungkinkan orang untuk memanfaatkan keterampilan teknis dan menavigasi beragam informasi yang ada dalam jaringan internet. kemampuan teknis dalam mengakses teknologi sekarang dapat berubah di kemudian hari, namun literasi digital membentuk seseorang untuk siap di masa kini dan masa mendatang, apapun bentuk teknologi yang akan ada nanti (dustin c. summey, 2013). berbagai pertanyaan mengenai alasan pengadaan literasi dan bagaimana cara mengajarkannya kepada masyarakat luas, kerap menjadi perdebatan tertentu (hobbs, 1998 dalam kellner & share, 2007). oleh karenanya, pendekatan-pendekatan dalam edukasi media (media education) kerap dijadikan sebagai pegangan dalam merencanakan konsep gerakan literasi, termasuk literasi digital. pendekatan yang pertama yaitu protectionist approach, di mana gagasan tentang khalayak media pasif muncul. pendekatan ini mengasumsikan media sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga bermaksud untuk melindungi orang dari bahaya manipulasi dan adiksi media (kellner & share, 2007). dalam sumber lain, pendekatan yang juga dinamakan sebagai inoculation approach memiliki asumsi yang sama dengan pendekatan proteksionis. media selalu dipandang sebagai sumber kekerasan dan seks, sehingga dalam pendekatan ini, para aktivis atau pengajar cenderung mengarahkan orang lain (khususnya anakanak dan remaja) untuk tidak mengonsumsi beberapa produk media (alice y.l. lee, 2010). pendekatan kedua yaitu ada pada media arts education, di mana masyarakat diajarkan untuk menilai kualitas estetik media dan seni sembari menggunakan daya kreativitas mereka untuk mengekspresikan diri melalui produksi media dan seni (kellner & share, 2007). dalam sumber lain disebutkan bahwa pendekatan yang dinamakan sebagai creative media approach ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan teknologi (tech-nological empowerment), di mana saat ini teknologi baru berhasil memecahkan monopoli media mainstream sehingga khalayak dapat menikmati kebebasan memproduksi media. karena itulah pendekatan ini cenderung mendorong khalayak untuk merenungkan pembentukan realitas objektif menjadi realitas media melalui proses produksi (alice y.l. lee, 2010). demikian pada sumber lain, creative media approach juga dapat dimasukkan kedalam promoting orientation, salah satu orientasi yang cukup dominan dibidang literasi media. orientasi ini mendorong kegiatan yang memunculkan kesadaran lebih besar mengenai media dan pemberdayaan warganegara (pérez tornero & tapio varis, 2010). karenanya, pendekatan ini tak hanya bergerak dibidang produksi media, 170 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 namun juga berperan penting dalam studi budaya (cultural studies) yang mengangkat beragam isu gender, ras, dan semacamnya. pendekatan ini pun memungkinkan masyarakat untuk melawan penindasan, menyuarakan keprihatinan mereka, serta membuat representasi mereka sendiri atas keprihatinan atau isu tertentu. pendekatan ketiga yaitu tidak lain dapat ditemukan pada media literacy movement yang dilakukan di amerika (kellner & share, 2007). pada sumber lain, pendekatan ini dinamakan sebagai social participation dimana pendekatan ini dikemukakan untuk membahas masalah tentang bagaimana masyarakat dapat berperan dalam konstruksi demokrasi media (alice y.l. lee, 2010). pendekatan ini termasuk dalam partisipatory orientation, dimana sikap partisipatif dalam orientasi ini dikaitkan dengan kapasitas berpikir krisis dan kemampuan seseorang untuk membimbing pengembangan pribadi diri mereka, hingga dengan demikian dapat berkontribusi untuk kesejahteraan kolektif ( pérez tornero & tapio varis, 2010). pendekatan yang keempat yaitu critical analytical. pendekatan ini berupaya mengajarkan pada masyarakat untuk merekonstruksi ideologi tersembunyi yang terdapat dalam pesan media. pandangan mengenai teknologi determinan (determined technology) menjadi basis utama dalam pendekatan ini (herman & chomsky, 1988; williams, 1974 dalam alice y.l. lee, 2010). pencapaian yang diharapkan dari pendekatan ini yaitu masyarakat dapat mencapai criticalautonomy atau kemandiran dalam berpikir kritis. hal ini berarti pengonsumsi media dapat memiliki penilaiannya masing-masing mengenai nilai dan ideologi yang terkandung dalam pesan media. begitupun, mereka menjadi tidak mudah disesatkan oleh pesan media (masterman, 1985,1992 dalam alice y.l.lee, 2010). pendekatan yang kelima yaitu media fun, yang berhubungan dengan konsep technoculturalism. pendekatan ini menekankan pada kenikmatan media, dimana produksi media dianggap sebagai sesuatu yang kreatif, menarik, dan sangat berkaitan dengan gaya hidup. pendekatan ini berasumsi bahwa mengambil kenikmatan dari media dari perspektif subyektif merupakan sebuah dorongan. karena itulah pendekatan ini banyak disukai oleh kalangan muda, serta dianggap ada hubungannya dengan meluasnya cultural studies (studi budaya) di ranah akademik (alice y.l.lee, 2010). disamping pendekatan-pendekatan tersebut, terdapat tambahan pendekatan active audience, yaitu karakteristik pendekatan tersebut cukup berbeda dibandingkan kelima pendekatan lainnya. asumsi dari pendekatan ini sama dengan asumsi active audience model dalam pendidikan media yang fokus pada apa yang dilakukan orang dengan media (stephen w. littlejohn & karen a. floss, 2008). masing-masing individu yang berbeda cenderung menampilkan jenis dan jumlah aktivitas yang berbeda dalam tempat dan waktu yang berbeda pula dalam proses komunikasi (thomas e. ruggiero, 2000). adapun dikemukakan oleh frank biocca (1988), terdapat lima karakteristik active audience: selectivity, utilitarianism, intentionality, involvement, dan imperviousness to influence. dalam selectivity, aktivitas khalayak digambarkan sebagai proses menyeleksi media yang mereka pilih untuk gunakan. kedua, utilitarianism yaitu di mana menekankan pada kegunaan atau kebutuhan yang ter-penuhi dengan media yang dipilih. ketiga, intentionality yaitu karakteristik yang berfokus pada konsumsi konten media yang memiliki tujuan. keempat, involvement yaitu dimana khalayak secara aktif berpikir dan menggunakan media. sedangkan karakteristik terakhir yaitu imperviousness to influence lebih kepada khalayak yang tidak mudah dipersuasi oleh media. dalam penelitian ini terdapat sejumlah enam pendekatan yang digunakan untuk menganalisis gerakan-gerakan literasi digital. pendekatan-pendekatan tersebut dilihat lebih dalam dan diidentifikasi skills apa yang diupayakan untuk dibangun dalam masingmasing pendekatan. terdapat enam skills yang diidentifikasi yaitu access, understanding, analyze, critize, create, dan appreciation. 171 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... hasil identifikasi skills dari keenam pendekatan dapat dilihat dalam tabel 1: tabel 1 inilah yang akan menjadi pedoman peneliti dalam menggolongkan gerakan literasi digital kedalam pendekatanpendekatan yang ada. metode penelitian ini dilakukan berbasis studi kualitatif dengan melalui metode wawancara mendalam. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dan semacamnya) secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (moleong, 2005 dalam kuntjojo, 2009). teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan narasumber yang dalam hal ini pihak-pihak pelaksana gerakan literasi digital di area universitas negeri yogyakarta (uny). dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah 15 orang narasumber yang pernah mengadakan aktivitas literasi digital di lingkup uny. mahasiswa, dosen, hingga alumni ikut terlibat menjadi narasumber. dalam hal ini, narasumber terdiri dari orang-orang yang belajar mengenai ilmu komunikasi, serta orang-orang diluar ilmu komunikasi. penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 juli 2017 hingga tanggal 30 agustus 2017. instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan instrumen dari jaringan pegiat literasi digital. sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan indeks dari latar belakang, metode, serta hasil dari kegiatan literasi digital yang telah dilakukan. hasil dan pembahasan protectionist approach dalam pendekatan proteksionis, literasi media dilihat sebagai suatu upaya untuk mengurangi dampak dari perilaku tidak sehat yang ditampilkan oleh media (stein & prewett, 2009). demikian pula literasi media tampak sebagai jalan untuk melindungi masyarakat awam (khususnya remaja dan anak-anak) dari bahaya pengaruh media (davis, 1992; kubey, 2003; piette & giroux, 1997; schwarz, 2005 dalam stein & prewett, 2009). namun, perlindungan akan efek yang ditimbulkan oleh media tidak sampai situ saja. paul mihailidis (2009) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa melindungi masyarakat dari dampak negatif media sama halnya dengan melindungi anak dari sinar matahari. seperti halnya mengajarkan anak tentang potensi efek negatif yang mungkin berdampak di kulit oleh karena sinar matahari, disisi lain memberitahu anak tabel 1 access understanding analyze criticize create appreciation protectionist √ critical analytical √ √ √ √ creative media √ √ √ √ √ (produksi kreatif ) √ media fun √ √ √ (untuk kesenangan) √ social participation √ √ √ √ √ (untuk masyarakat) active audience √ √ √ (untuk fungsi tertentu) 172 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 bahwa matahari sangat bermanfaat dalam kelangsungan hidup di bumi. bagaimanapun, masyarakat tetap harus diberi pengetahuan tentang bagaimana keberadaan media mereka perlukan, tak hanya diajarkan untuk melindungi diri dari media. hal inilah yang mendasari salah satu kegiatan literasi digital di lingkup uny ini diklasifikasikan dalam kegiatan literasi berbasis pendekatan proteksionis. gerakan literasi digital pertama yang berbasis pendekatan proteksionis yaitu literasi media diet gawai yang diselenggarakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi uny. kegiatan ini dilatarbelakangi oleh fakta sekitar bahwa penggunaan gawai secara berlebih pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak pada mereka, baik itu dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak psikis. maka dari itu, pihak penyelenggara merasa perlu untuk memberikan edukasi demi meminimalisir dampak yang mungkin terjadi apabila anak menggunakan gawai secara berlebih. dalam pelaksanaannya, peserta diajarkan mengenai penggunaan gawai secara efektif, dampak penggunaan gawai yang berlebih, cara melindungi diri di dunia maya (privasi), serta mengenalkan alternatif kegiatan selain bermain gawai. seperti dinyatakan dalam perspektif proteksionis, dimana perspektif ini memandang literasi media sebagai alat campur tangan untuk melawan dampak negatif media dengan mengajari orang untuk melindungi diri mereka sendiri dari pesan media yang menyesatkan (potter, 2014 dalam e.w austin, davi i. kallman, michelle kistler, 2017). active audience approach pendekatan active audience melihat literasi media sebagai suatu upaya yang memungkinkan orang memilih media, menggunakan media dan memanfaatkannya untuk tujuan atau fungsi tertentu yang merupakan kebutuhannya. motivasi dalam menggunakan saluran media apapun dipengaruhi oleh seberapa besar seseorang bergantung terhadap media tersebut (galloway & meek, 1981 dalam thomas e. ruggiero, 2000) dan seberapa besar media dapat memenuhi kebutuhannya (lichtenstein & rosenfeld, 1983 dalam thomas e. ruggiero, 2000). salah satu fungsi yang dimaksudkan di dalam pendekatan ini dapat berupa fungsi penunjang pendidikan, dimana fungsi inilah yang berusaha dikembangkan oleh pihakpihak penyelenggara kegiatan literasi digital berikut. pertama, kegiatan literasi digital bertema pelatihan manajemen e-learning berbasis lms moodle untuk pengembangan pembelajaran online dan computer based test yang diselenggarakan oleh dosendosen jurusan pendidikan elektronika dan informatika uny. kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis para guru mengenai penggunaan lms moodle untuk menunjang pembelajaran online dan test secara online. berdasar tujuan tersebut, para guru diajarkan untuk mengakses teknologi, memahami manfaat teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, serta produksi sederhana dalam bentuk praktek manajemen e-learning berbasis lms moodle. metode ini sesuai dengan teori audience activity, bagian dari pendekatan active audience, yang menggambarkan bagaimana seseorang dengan sengaja memilih, memperhatikan, serta menggunakan media dan kontennya (elizabeth m. perse, 1989). dalam hal ini, pemilihan dan penggunaan media lms moodle dilakukan demi kepentingan pendidikan. kedua, kegiatan literasi digital bertema ict based learning yang diselenggarakan oleh dosen-dosen jurusan pendidikan ipa uny. berdasar data awal, terselenggaranya kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kemampuan para guru dalam mengoperasikan program tertentu. dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para guru dapat memanfaatkan teknologi demi memudahkan pembelajaran. keterampilan para guru dalam mengakses program, serta kemampuan dalam produksi program sederhana diajarkan oleh pihak penyelenggara. seperti halnya kegiatan sebelumnya, kegiatan ini berfokus pada bagaimana para guru dapat mengakses teknologi dan 173 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... mengaplikasikannya kedalam pembelajaran. produksi program sederhana yang diajarkan dalam kegiatan ini pun tidak melibatkan pemikiran kritis, hanya terlebih pada akses dan pemahaman. akses, dalam hal ini mencakup keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam mencari konten media, dengan menggunakan teknologi yang telah tersedia dan program yang terkait (david buckingham, 2007). sama halnya dengan kegiatan sebelumnya, kegiatan literasi ini dilakukan demi menunjang pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi media. ketiga, kegiatan literasi digital bertema pelatihan pembuatan video pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen-dosen jurusan pendidikan sosiologi. kejenuhan siswa ketika mempelajari sosiologi, membawa gagasan pihak penyelenggara untuk mengadakan kegiatan ini. keberadaan media digital dianggap mampu untuk memberi suasana baru dalam pembelajaran. karena itulah, dalam pelaksanaannya, para guru diajarkan untuk praktek memproduksi video pembelajaran, serta peer teaching (praktik pembelajaran di kelas) berbasis video tersebut. terdapat kesamaan dengan dua kegiatan sebelumnya, dimana dalam kegiatan ini, guru diajarkan mengakses hingga memproduksi video dari program movie maker. keterampilan guru dalam mengakses teknologi diasah agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. gerakan literasi digital terakhir yang tergolong dalam pendekatan active audience yaitu literasi media digital yang diselenggarakan oleh dosen-dosen jurusan teknologi pendidikan. hasil dari indeks latarbelakang menyatakan bahwa pemanfaatan media dikalangan para guru masih belum optimal, karena itu diadakan suatu kegiatan yang melatih para guru (khususnya sd dan smp) agar akrab dengan media. dalam pelaksanaannya, kegiatan ini fokus pada bagaimana guru sd dan smp dapat melakukan presentasi dengan powerpoint, serta memanfaatkan gadget untuk menggali informasi dari internet demi menunjang pembelajaran. critical analytical approach pendekatan berbasis pemikiran kritis ini melihat bahwa literasi media dapat membentuk suatu lingkungan pendidikan yang memungkinkan perkembangan dalam berpikir kritis dan produksi media yang kreatif. adapun disebutkan bahwa critical media pedagogy, istilah lain dari pendekatan ini, merupakan teori pembelajaran dalam edukasi media yang mengajarkan masyarakat untuk decoding pesan media serta menganalisis implikasi media dan pengaruhnya terhadap diri mereka sendiri (kellner, 1998 dalam artin lahiji, 2008). dalam kata lain, pendekatan kritis ini diharapkan mampu mengembangkan potensi berpikir kritis masyarakat dalam menilai pesan media. pemikiran inilah yang mendasari tujuh gerakan literasi digital di lingkup uny tergolong masuk ke dalam pendekatan ini. pertama, yaitu gerakan literasi digital bertema kontroversi dalam sosial media masa kini yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa psikologi uny. tujuan dari kegiatan ini antara lain yaitu membantu para mahasiswa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah tertipu oleh konten-konten hoax yang kini banyak ditemukan di media sosial. pihak penyelenggara beranggapan bahwa penggunaan media sosial dengan bijak dapat meminimalisir ancamanancaman konten negatif yang mungkin diterima. dalam hal ini, peserta diajak untuk memilih dan memilah konten-konten positif yang sekiranya tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan oranglain, serta meminimalisir persebaran hoax yang merugikan orang lain. sebagaimana teori menyebutkan bahwa literasi media yang berbasis pendekatan kritis berusaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis masyarakat demi mempersiapkan mereka dengan skeptisisme sehat yang memungkinkan mereka berpikir secara hati-hati dan kritis tentang pesan media yang mereka hadapi (thoman & jolls 2004; alvermann, moon & hagood, 2009; hobbs & jensen 2009 dalam theresa redmon, 2012). 174 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 kedua, gerakan literasi digital bertema citizen journalism yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi uny. era digital saat ini memungkinkan semua orang menjadi jurnalis. mereka dapat menulis apapun dan dimuat di media digital dengan mudah. namun, tidak semua konten yang ditulis oleh jurnalis warga merupakan konten yang sehat. hal inilah yang mendorong kegiatan ini dilakukan, dengan alasan agar masyarakat memiliki pemahaman tentang konten seperti apa yang baik untuk ditulis dan tidak baik untuk ditulis di media. pemikiran kritis dibutuhkan dalam proses memahami konten seperti apa yang baik untuk ada di media. karena itu, pihak penyelenggara berupaya mendorong peserta untuk menggunakan pemikiran kritisnya dalam menilai konten, agar ketika terjun menjadi jurnalis warga, mereka dapat lebih memperhatikan apa yang mereka tulis. ketiga, gerakan literasi digital bertemakan literasi media sosial dan pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh ikatan alumni uny. latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini berkaitan dengan akses media sosial dan media online di indonesia yang begitu bebas, disisi lain kemampuan guru dalam memaksimalkan media sosial masih terbatas. penggunaan media sosial guru yang cenderung kearah positif, atau negatif pun masih kurang dapat teridentifikasi. oleh karenanya, pihak penyelenggara berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama guru, dalam hal mengkritisi informasi, mengolah, membuat keputusan akan informasi tersebut, dan menjadikan media sebagai wahana pendidikan karakter. upaya ini sesuai teori dalam pendekatan kritis yang menyatakan bahwa pendekatan kritis media memungkinkan masyarakat untuk menjadi melek media, mampu melawan manipulasi dan dominasi, serta menjadi produsen makna yang kritis (kellner, 2000 dalam artin lahiji, 2008). gerakan literasi digital yang keempat dan kelima memiliki tema yang serupa yaitu mengenai persebaran konten-konten berbau pornografi di media sosial. kegiatan literasi digital keempat bertemakan literasi media mengenai pornografi dan kekerasan yang diselenggarakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi uny. kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pertolongan pertama akan banyaknya konten-konten pornografi yang begitu mudahnya ada di media sosial. kecenderungan pengguna sosial media yang kurang peduli dan tidak melakukan filter pada media sosial miliknya, mendorong terselenggaranya gerakan ini. tujuan utama kegiatan ini yaitu antara lain memunculkan kesadaran untuk melibatkan pemikiran kritis dalam menyikapi konten berbau pornografi di media sosial. tindakan langsung seperti melaporkan foto atau video pornografi pun diajarkan demi mendukung sikap tersebut, sehingga diharapkan dapat membentuk timeline media sosial yang sehat. serupa dengan kegiatan keempat, kegiatan literasi digital kelima yang bertemakan diriku,kunci masa depanku juga memiliki latar belakang kegiatan yang sama. konten-konten pornografi yang seringkali muncul di timeline media sosial menjadi perhatian tersendiri bagi penyelenggara, yaitu para mahasiswa ilmu komunikasi uny. sama halnya dengan kegiatan literasi keempat, kegiatan ini pun bertujuan untuk memunculkan rasa awareness terhadap masalah tersebut, adapun diberikan pula cara-cara yang tepat demi membantu mengurangi munculnya konten terlarang di timeline media sosial milik siswa. keenam, gerakan literasi digital bertema literasi media mengenai hiburan dan edukasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi uny. dari hasil indeks latar belakang kegiatan, pihak penyelenggara lebih menitikberatkan pada kemampuan untuk memilih dan memilah konten-konten hiburan yang positif, diantara beragam pilihan konten baik di televisi, maupun di media online seperti youtube dan media sosial lainnya. kebijaksanaan dalam menggunakan gadget juga menjadi perhatian pihak penyelenggara, mengingat pelajar sebagai target kegiatan sangat sering menggunakan benda tersebut. disinilah pemikiran kritis diperlukan dalam memilah 175 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... konten di media. sebagaimana dikatakan bahwa literasi media mendorong individu untuk memiliki kemampuan analisis yang memungkinkan konsumen media untuk lebih kritis terhadap konsumsi media yang dilakukannya. analisis dan evaluasi sebagai komponen literasi media memiliki maksud agar para konsumen media dapat lebih aktif dan waspada terhadap beragam konten media yang mereka konsumsi dan pemilihan yang mereka lakukan terhadap konten (edward arke, 2005). ketujuh, gerakan literasi digital bertema merawat indonesia melalui media yang diselenggarakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi uny. gagasan mengenai kegiatan ini bermula dari keprihatinan mengenai tidak sedikitnya masyarakat yang kurang mengetahui apa yang mereka konsumsi di media sosial. karenanya, kegiatan ini bermaksud untuk menyadarkan masyarakat agar melakukan filter terhadap apa yang mereka konsumsi di dunia digital, terutama konten-konten yang menyinggung sara. keterkaitan kegiatan ini dalam critical analytical approach yaitu ada pada kesadaran dalam menganalisa, memilah, dan memfilter media yang dikonsumsinya. critical thinking sebagai salah satu dari kompetensi literasi digital, menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap memiliki pemikiran kritis ketika ia dapat menyadari resiko dan peluang dari teknologi, serta mampu membaca dan menganalisa pesan (cesare rivoltella, 2009). creative media approach pendekatan ini melihat bahwa seiring dengan perkembangan teknologi baru, terbuka banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi produsen media dibandingkan hanya menjadi konsumen pasif saja. dalam hal ini, yaitu produsen media yang tak hanya memiliki kemampuan pemahaman secara kritis, namun juga perihal produksi kreatif (artin lahiji, 2008). disamping peluang yang cukup besar dalam hal memproduksi media, hal tersebut juga berkaitan dengan membawa teori lebih dekat pada praktek. dengan kata lain, membawa pemikiran kritis (critical analysis) lebih dekat pada produksi media (media making), dimana dua dimensi media ini seringkali dipandang berjalan terpisah (david buckingham, 2009). pendekatan ini, bagaimanapun tetap melibatkan orang untuk berpikir kritis dan kreatif dalam produksi media. alasan inilah yang membawa gerakan literasi digital bertemakan literasi media digital untuk guru bahasa indonesia sma yang diselenggarakan oleh para dosen ilmu komunikasi uny, masuk kedalam pendekatan ini. dari hasil indeks latar belakang, perhatian utama dari kegiatan ini yaitu ada pada akses media digital yang kini cenderung diarahkan untuk hal-hal negatif seperti menyebarkan berita palsu, kekerasan, pornografi, dan sebagainya. peran guru sebagai kelompok masyarakat terdidik, sangat diharapkan menjadi pelopor kemajuan, terutama perihal akses digital kearah positif. oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dalam rangka membekali guru keterampilan literasi digital, dimana sebagai upaya mengindarkan mereka dari ancaman konten negatif di dunia digital. dalam kegiatan ini, peserta diajarkan untuk memanfaatkan konten dari media digital, mulai dari mengunduh konten, berbagi konten, hingga memproduksi konten dalam bentuk meme. dalam mengunduh konten, guru diajak untuk berpikir kritis dalam hal memilih konten seperti apa saja yang dapat menunjang pengajaran. disinilah bagaimana pemikiran kritis ambil andil dalam kegiatan ini, dimana sebelum melakukan produksi alat peraga berupa meme¸ guru diajarkan untuk memilih dan mengunduh konten positif yang nantinya akan dijadikan bahan produksi. dalam prakteknya, ini dilakukan agar kedepannya guru dapat mengarahkan siswa-siswinya dalam menggunakan internet demi tujuan produktif, pemilihan konten media yang bermanfaat, serta aman dari pornografi, kebohongan dan penipuan. creative media approach menekankan pada pemikiran kritis bersamaan dengan produksi media kreatif. namun, seringkali muncul asumsi oleh para pemula bahwa 176 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pekerjaan produksi yang dianggap sulit, telah banyak dilakukan oleh para profesional. hal ini menyebabkan para pemula beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berlatih atau mengembangkan keahlian mereka dengan membuat media secara berulang. klaim yang menyatakan bahwa kreativitas dan produksi media merupakan hal yang simpel dan mudah diakses semua orang perlu dihilangkan. produksi media dan kreativitas perlu dilihat sebagai seperangkat keterampilan penting yang perlu dipelajari setiap orang, bukan hanya pekerjaan bagi pihak profesional (cary bazalgette, 2009). adapun kegiatan ini, dalam pelaksanaanya membawa asumsi tersebut sebagai pegangan. pengajaran produksi media dalam bentuk produk sederhana, diharapkan dapat membantu kelompok guru untuk memanfaatkan, bahkan melakukan produksi mereka sendiri atas konten yang mereka dapat dari internet. creative media approach dan media fun approach seperti yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, creative media approach merupakan pendekatan yang cenderung mengajarkan literasi media melalui pemikiran kritis dalam produksi media. di sisi lain, terdapat pendekatan lain bernama media fun approach. pendekatan ini menganggap produksi media sebagai sesuatu yang kreatif dan menarik, sehingga jika diaplikasikan kedalam gerakan literasi media akan lebih mudah, terutama kegiatan dengan target grup remaja dan kaum muda (alice y.l lee, 2010). remaja dan kaum muda masa kini lebih suka menggunakan dan mengonsumsi media hiburan seperti televisi, film, atau media digital seperti youtube, sehingga jika integrasi media seperti demikian dilakukan disekolah, mereka akan lebih termotivasi dalam kelasnya. appresiasi, dalam hal ini, kerap dikembangkan secara lebih lanjut untuk menggabungkan antara studi kode media, konvensi, dan struktur kreatif sebagaimana ketiganya ada pada seni rupa (considine, 2000 dalam redmon, 2012). adapun apresiasi juga dimasukkan dalam peluang produksi media (share, 2002 dalam redmon, 2012). kedua pendekatan ini yaitu creative media approach dan media fun approach diaplikasikan secara bersamaan oleh mahasiswa ilmu komunikasi ke dalam kegiatan literasi digital yang mereka lakukan. tema yang diambil oleh pihak penyelenggara yaitu iklan layanan masyarakat di radio dan youtube. gerakan ini menggunakan metode yang kreatif, yaitu dengan memproduksi media dalam bentuk video, mengunggahnya di youtube, serta menyiarkan skenario audio iklan layanan masyarakat yang mereka buat melalui jaringan radio. youtube sebagai media alternatif dalam menyampaikan informasi, dianggap memungkinkan masyarakat untuk mengakses iklan layanan masyarakat secara mudah dalam bentuk apapun. dalam kaitannya dengan creative media approach, pikiran kritis dalam produksi media diperlukan, dimana tidak sekedar main-main dalam produksi media yang dilakukan. video sebagai produk media yang diproduksi oleh pihak penyelenggara, mengangkat tema cyber-bullying dan penggunaan positif media digital. dalam video berdurasi satu menit mengenai cyberbullying, ditampilkan bagaimana seseorang dapat merasa terlukai dan terintimidasi disosial media, bahkan hingga berdampak di dunia nyata. pada akhir video, ditampilkan pesan tentang bagaimana seseorang harus bersikap di sosial media, yaitu dengan merespon oranglain secara positif, tanpa melukai mereka. dalam video kedua yang berdurasi sama, ditampilkan tentang bagaimana seseorang dapat memanfaatkan media digital (termasuk diantaranya media sosial) untuk hal-hal posiitif. dari kedua video iklan layanan masyarakat yang diproduksi, pihak penyelenggara berusaha untuk memunculkan kesadaran remaja dan kaum muda untuk bersikap secara lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media digital. berdasar pemikiran inilah, produksi video tersebut dilakukan. gerakan literasi digital ini tak hanya berpedoman pada creative media approach saja, melainkan juga media fun approach. 177 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... pemilihan youtube sebagai saluran utama distribusi video cukup menjadi alasan gerakan ini mengadopsi pendekatan media fun. kepopuleran media youtube dikalangan remaja dan kaum muda sebagai media hiburan yang kreatif dan menarik, dianggap sesuai dengan target grup yang dituju oleh pihak penyelenggara. adapun dinyatakan dalam media fun approach, kepuasan dalam menikmati media menjadi asumsi utama pendekatan ini. kesenangan (taking pleasure) yang diambil dari media merupakan dorongan individu dari perspektif yang subjektif (alice y.l. lee, 2010). critical analytical approach dan media fun approach kedua pendekatan ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. critical analytical approach dengan pendekatan kritisnya, serta media fun approach dengan asumsi kenikmatan media. pada bagian pembahasan ini, akan dibahas mengenai satu gerakan literasi digital yang mengadopsi dua pendekatan ini. kegiatan tersebut memiliki tema masyarakat cerdas bermedia, dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa ilmu komunikasi di sebuah desa di gunung kidul. jalannya kegiatan ini bermula dari gagasan bahwa keberadaan gadget kurang dapat digunakan dengan bijak oleh para penggunanya. dampak-dampak negatif yang ada pada gadget seringkali disepelekan oleh para penggunanya. akses pada konten-konten negatif seperti pornografi yang tersebar di media online, dapat berdampak secara negatif bagi para pengguna media digital. ketidaktahuan masyarakat mengenai dampak negatif media serta cara meminimalisir dampak tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pihak penyelenggara. membentuk masyarakat yang melek media menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini. pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi dua aktivitas literasi. aktivitas pertama yaitu sosialisasi mengenai dampak negatif media dan cara-cara mengatasinya. pendekatan kritis digunakan dalam sosialisasi tersebut. para peserta diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak negatif media bilamana mereka mengakses kontenkonten yang salah. pihak penyelenggara berupaya menumbuhkan kesadaran peserta untuk peduli terhadap keberadaan dampak negatif dari konsumsi konten media tertentu, mengingat masyarakat yang kerap memandang sebelah mata dampak negatif dari konten negatif media. aktivitas kedua yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yaitu menonton film produksi indie berjudul kembali. walau tidak ada keterkaitan tema sosialisasi dengan jalan cerita film ini, namun melalui ditayangkannya film ini, masyarakat dapat mendapat hiburan sembari belajar untuk memahami alur cerita dalam film dan mengaitkannya kedalam kehidupan mereka. simpulan kesenjangan para pengguna internet di indonesia, serta maraknya persebaran beragam konten negatif di media digital populer, mendorong terselenggaranya gerakan literasi digital oleh berbagai pihak. berbagai kegiatan yang mendukung program literasi untuk masyarakat dilaku-kan, khususnya kegiatan literasi yang terselenggara dalam lingkup uny. program literasi digital dilakukan dengan mengadopsi salah satu atau gabungan dari ragam pendekatan-pendekatan literasi media atau edukasi media. dari keenam pendekatan yang terdapat dalam edukasi media, ternyata didapatkan hasil bahwa hanya lima pendekatan yang diadopsi oleh pihak-pihak penyelenggara kegiatan literasi digital di lingkup uny. lima pendekatan tersebut antara lain: protectionist approach/inoculation approach, creative media approach, critical analytical approach, media fun approach, dan active audience approach. tak hanya sampai situ saja, dari kelima pendekatan tersebut, terdapat dua pendekatan yang cukup populer dan cukup banyak diaplikasikan dalam program literasi digital yang ada. active audience approach dan critical analytical approach, sebagai dua pendekatan 178 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 yang cukup banyak diadopsi, ternyata memiliki ketertarikan tersendiri oleh pihakpihak penyelenggara di kalangan tertentu. dalam kaitannya dengan program literasi digital yang dilakukan di lingkup uny, active audience approach dirasa cukup sesuai oleh para dosen diluar jurusan ilmu komunikasi sebagai penyelenggara, dalam hal mendekati target grup yang notabene merupakan para guru. pemanfaatan media atau teknologi dalam kegiatan pembelajaran, seperti video dan program test berbasis komputer, menjadi fokus umum program literasi digital yang mereka adakan. sebagaimana active audience approach lebih menekankan pada penggunaan media untuk fungsi tertentu, yang dalam hal ini yaitu menunjang pendidikan di sekolah. terbukti dengan tergolongnya empat program literasi digital dengan kemiripan tema oleh para dosen diluar jurusan ilmu komunikasi kedalam pendekatan ini. critical analytical approach juga cukup sering diadopsi oleh pihak penyelenggara dari kalangan mahasiswa atau orang muda. sejumlah lima kegiatan literasi digital yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi tergolong dalam pendekatan ini. sedangkan, dua lainnya merupakan pihak diluar jurusan ilmu komunikasi. hal ini menyatakan bahwa membangun pemikiran kritis dikalangan masyarakat luas, dianggap cukup mendesak bagi pihak penyelenggara yang mayoritas merupakan mahasiswa. protectionist approach pun ternyata masih digunakan dalam kegiatan literasi digital. salah satu kegiatan literasi digital yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi tergolong dalam pendekatan tersebut. target kegiatan yang menyasar kaum remaja cukup sesuai dengan pendekatan proteksionis yang diambil. tidak ketinggalan, creative media approach juga diadopsi dalam dua program literasi digital. kedua program tersebut diselenggarakan oleh orang-orang yang berada dibidang ilmu komunikasi, baik dosen maupun mahasiswa. dalam program literasi digital pertama, pihak penyelenggara yang merupakan dosen ilmu komunikasi mengajak target grup untuk memproduksi konten kreatif berupa meme. sedangkan dalam program literasi digital kedua yang diselenggarakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi, mereka tidak hanya mengadopsi pendekatan ini namun juga digabungkan dengan media fun approach. dalam program tersebut, mereka memproduksi video iklan layanan masyarakat dan disebar melalui saluran media populer youtube, serta disiarkan melalui jaringan radio. adopsi pendekatan gabungan yang lain pun dilakukan oleh salah satu pihak penyelenggara yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi. program literasi digital tersebut menggabungkan antara critical analytical approach dengan media fun approach. sosialisasi mengenai dampak konten negatif serta analisis konten negatif yang dilakukan tergolong pada critical analytical approach, sedangkan menonton film ‘kembali’ yang condong pada media sebagai hiburan tergolong pada media fun approach. dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak penyelenggara yang berkecimpung dalam dunia ilmu komunikasi, mengenal beragam variasi pendekatan dalam program literasi digital yang diusungnya. dari kelima pendekatan yang banyak diadopsi di lingkup uny, sejumlah empat pendekatan teraplikasikan dalam total sembilan gerakan literasi digital yang diselenggarakan oleh ilmu komunikasi. bahkan, dua di antaranya mengusung pendekatan yang menggabungkan dua pendekatan literasi media atau edukasi media. sehingga, ketika mengusung program literasi digital, pendekatan yang digunakan akan cenderung disesuaikan dengan target yang akan dituju. 179 theresia amelia jordana dan dyna herlina suwarto, pemetaan program literasi digital di universitas .... daftar pustaka amedie, jacob. (2015). pop culture intersections: the impact of social media in society. california: santa clara university. arke, edward. (2005). media literacy and critical thinking: is there a connection?. disertasi. interdisciplinary doctoral program for educational leaders school of education duquesne university. austin, erica w., kallman, davi i.,kistler, michelle. (2017). media literacy approaches for improvingyouth and family health. dalam belinha s. de abreu (ed.), paul mihailidis (ed.), alice y.l. lee (ed.), jad melki (ed.), julian mcdougall (ed.), international handbook of media literacy education. new york: routledge. bazalgette, cary. (2009). whose interest should media literacy serve?. dalam patrick vernierss (ed.), media literacy in europe: controversies, challanges and perspectives. bruxelles: euro meduc. biocca, frank. (1988). opposing conceptions of the audience: the active and passive hemispheres of mass communication theory. annals of the international communication association. vol. 11. no. 1, pp. 51 – 80. buckingham, david. (2007). digital media literacies: rethinking media education in the age of the internet. research in comparative and international education. vol. 2, no. 1. buckingham, david. (2009). the future of media literacy in the digital age: some challenges for policy and practice. dalam patrick vernierss (ed.), media literacy in europe: controversies, challanges and perspectives. bruxelles: euro meduc. department of elearning. (2015). digital literacy: 21st century competences for our age. https://education.gov.mt/ en/elearning/documents/green%20 paper%20digital%20literacy%20v6. pdf diakses pada tanggal 18 agustus 2017 pukul 10.02 wib hague, cassie., payton, sarah. (2010). digital literacy across the curriculum. inggris: futurelab. kellner, douglas., share, jeff. (2007). critical media literacy, democracy, and reconstruction of education. new york: peter lang publishing, inc. kuntjojo. (2009). metodologi penelitian. kediri: universitas nusantara pgri kediri. lahiji, artin. (2008). critical media education: youth media production as a space for creativity for lifelong learning. tesis. departement of interdisciplinary studies university of saskatchewan saskatoon. lankshear, colin., knobel, michele. (2008). digital literacies: concepts, policies, and practices. new york: peter lang publishing, inc. lee, alice y.l. (2010). media education: definitions, approaches and development around the globe. new horizons in education. vol. 58. no. 3. littlejohn, stephen w., foss, karen a. (2008). theories of human communication 9th edition. amerika serikat: thomson wadsworth. mihailidis, paul. (2009). beyond cynicism: media education and civic learning outcomes in the university. massachusetts institute of technology. vol. 1. no. 3. perse, elizabeth m. (1989). audience selectivity and involvement. education in journalism and mass communication. h t t p : / / f i l e s . e r i c . e d . g o v / f u l l t e x t / ed310436.pdf diakses pada tanggal 7 september 2017 pukul 7.50 redmon, theresa. (2012). the pedagogy of critical enjoyment: teaching and reaching the hearts and minds of 180 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 adolescent learners through media literacy education. journal of media literacy education. vol. 4. no. 2, pp. 106 – 120. rivoltella, cesare p. (2009). constructive controversies within media literacy. dalam patrick vernierss (ed.), media literacy in europe: controversies, challanges and perspectives. bruxelles: euro meduc. ruggiero, thomas e. (2000). uses and gratifications theory in the 21st century. mass communication and society. vol. 3. no. 1, pp. 3 – 37. stein, laura., prewett, anita. (2009). media literacy education in the social studies: teacher perceptions and curricular challenges. caddo gap press. vol. 36. no. 1, pp. 131 – 148. summey, dustin c. (2013). developing digital literacies: a framework for professional learning. amerika serikat: corwin press. tornero, pérez j.m., varis, tapio. (2010). media literacy and new humanism. moscow: unesco institute for information technologies in education. 49 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi corporate decision making dalam komunikasi organisasi rebekka rismayanti fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas atma jaya yogyakarta rebekka.risma@gmail.com abstract in an organization, decision making is anessential factor to achieve its goals. the decision-making process is a process of selecting the best alternative from many alternatives that systematically chosen as a way to resolve the problem. the decision is seen as a “choice between the alternatives” as well as a form of communication that fulfills the social expectations of the organization’s members. so the goal setting, onflow of information as well as individual’s values within the group affect the decisions made by the group itself. then, the leadership-participation style in decision-making is the most important factor for creating the mutual understanding between both parties related to the decision. abstrak dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuannya. proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. keputusan ini dipandang sebagai “pilihan antara alternatif ” serta bentuk komunikasi yang memenuhi harapan sosial dari anggota organisasi. jadi penetapan tujuan, aliran informasi serta nilai-nilai individu dalam kelompok mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh kelompok itu sendiri. kemudiangaya kepemimpinan-partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah faktor yang paling penting untuk menciptakan saling pengertian antara kedua belah pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. keywords: decision making, organization, leader. pendahuluan pada berbagai konteks komunikasi, dikemukakan bahwa tidak ada orang yang tidak terlibat proses komunikasi. dengan melakukan proses komunikasi, manusia dapat berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. jika berada pada konteks komunikasiorganisasi maka sudah dapat diketahui bahwa suatu organisasi hanya dapat terbentuk jika terdapat dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan berkomunikasi dan memiliki tujuan yang sama. tujuan dalam organisasi tidak akan tercapai apabila komunikasi yang terjalin hanya dilakukan secara individual. maka peran kelompok dalam organisasi juga menjadi hal penting demi hasil kerja yang lebih maksimal. diskusi dalam kelompok dapat menjadi lebih fleksibel dan responsif 50 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 dalam menghadapi suatu masalah karena dalam sebuah kelompok, para karyawan dapat berkumpul, menyebar, memfokuskan diri kemudian bubar dengan cepat (robbins, 2002, p. 129). pelaksanaan kerja yang dilakukan secara kelompok tidak hanya bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan program saja, namun dalam hal pengambilan keputusan. setiap anggota yang bekerja secara kelompok merupakan perpaduan anggota yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lainnya. diskusi kelompok mampu menghasilkan informasi, pandangan dan keputusan yang lebih berkualitas dibandingkan bekerja secara individu. maka kemudian pemimpin kelompok memiliki peran penting dalam menjaga peserta kelompok dalam membuat keputusan yang efektif bagi semua pihak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai dinamika pengambilan keputusan dalam komunikasi organisasi. dalam tulisan ini dibahas mengenai tujuan komunikasi organisasi, tujuan pengambilan keputusan, aliran informasi serta gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan yang kemudian akan dianalisis melalui contoh kasus mengenai pemutusan kontrak pembangunan monorel yang dilakukan ahok, gubernur dki jakarta terhadap pt. jakarta monorail. tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penetapan tujuan, perolehan aliran informasi dan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dari sebuah komunikasi organisasi yang tentunya berpengaruh terhadap maksimalitas pencapaian tujuan organisasi. landasan teori corporate decision making dalam komunikasi organisasi komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan salah faktor penting dalam menentukan pembuatan keputusan yang terjadi antar pelaku dalam organisasi.pace dan faules (2013. p. 33) mengatakan bahwa komunikasi organisasi merujuk pada suatu makna di mana terdapat pembentukan makna dari sebuah interaksi yang terjadi dalam organisasi.komunikasi organisasi adalah “perilaku pengorganisasian” yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi serta memberi makna atas apa yang sedang terjadi. berefleksi pada proses komunikasi bisnis, dalam sebuah organisasi juga terdapat fungsi dan tujuan sepanjang proses komunikasinya. priyatna dan ardianto (2008, p. 24-25) mengemukakan empat fungsi yang dapat pula dilaksanakan dalam konteks komunikasi organisasi, yakni: 1. informatif pimpinan dan anggota organisasi membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. informasi tersebut berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. 2. pengendalian (regulatory) komunikasi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali organisasi. komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. 3. persuasif komunikasi berfungsi mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide/ gagasan atau tugas. 4. integratif dengan adanya komunikasi, organisasi yang terbagi menjadibeberapa bagian atau departemen akan tetap merupakan satukesatuan yang utuh dan terpadu. sementara itu curtis, floyd dan winsor (2005, p. 6) mengemukakan tujuan dalam komunikasi bisnis yang juga bisa disejajarkan dalam konteks komunikasi organisasi, yaitu: 1. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan pendapat tersebut tidak dapat dibantah karena semakin tinggi kedudukan seseorang dalam bisnis, dirinya akan semakin bergantung kepada keahlian seseorang dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah untuk suatu 51 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi keberhasilan. keahlian teknis seringkali lebih penting bagi para manajer tingkat rendah, walaupun tampaknya para manajer tingkat menengah menggunakan keahlian teknis dan konsepsi (dalam pembuatan keputusan strategis) paling sering digunakan para manajer tingkat atas. 2. mengevaluasi perilaku para anggota organisasi memerlukan suatu penilaianuntuk mengetahui halhal yang akan mereka lakukan ataukapan koreksi terhadap prestasi mereka diperlukan.penilaian terhadap hal-hal seperti itu memerlukan kepekaandan keahlian komunikasi. mengingat bahwa bisnis merupakan sebuah relasi antara dua pihak yang berbeda, tidak pula dapat dipungkiri dalam komunikasi bisnis dapat pula melibatkan dua organisasi. maka berdasarkan tujuan komunikasi bisnis yang dinyatakan tadi terlihat bahwa pembuatan keputusan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi yang terlibat dalam relasi bisnis untuk mencapai tujuannya.menurut davis (1979, p. 5), proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. keputusan merupakan hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. keputusan merupakan suatu jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan sehingga keputusan harus mampu menjawab pertanyaan yang menjadi suatu persoalan. keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. organisasi membentuk dasar dari konsep keputusan, begitu yang dikemukakan pada teori luhmann. keputusan dipandang sebagai “pilihan antara alternatif ” dan sebagai bentuk komunikasi membatasi kontingensi. andersen berpendapat bahwa keputusan adalah kesatuan yang membelah dunia serta suatu bentuk komunikasi yang memperhitungkan harapan sosial anggota organisasi. harapan dari suatu keputusan dapat dibagi dalam tiga kelompok: harapan duniawi yang diarahkan ke masa depan, harapan faktual diarahkan pada organisasi dan harapan masyarakat diarahkan pada pengambilan bagian dalam komunikasi (mykkänen dan tampere, 2014). keputusan dalam organisasi, merupakan penciptaan harapan sosial dari keputusan berikutnya. seidl dan becker (2006, p. 26) melihat keputusan sebagai suatu proses organisasi, yang dibuat ketika salah satu keputusan terhubung ke yang lain,yang pada gilirannya menyebabkan ketidakpastian keputusan pertama yang hilang karena keputusan tersebut tidak lagi dievaluasi. proses ini dalam organisasi merupakan pusatproses sosialisasi, yang berkaitan pula dengan norma, nilai dan keyakinan organisasi. proses ini juga menunjukkan sikap manajerial terhadap komunikasi dan mungkin juga mempengaruhi sikap dan persepsi individual terhadap organisasi. keputusan juga diakui sebagai hasil dari proses informasi, di mana organisasi dapat dipandang sebagai partikel informasi yang bergerak maju serta akibatnya, dalam konteks komunikasi organisasi, organisasi dapat dianggap sebagai ‘otak’ atau ‘komputer’. keputusan dasarnya dipandang sebagai fungsi yang bergantung pada penciptaan, manajemen, aliran dan penggunaan informasi (mykkänen dan tampere, 2014). keputusan dalam organisasi juga dapat dipandang sebagai tindakan sosial terkoordinasi. habermas (dalam mykkänen dan tampere, 2014) menemukan fakta bahwa kegiatan antar individu membutuhkan sejumlah komunikasi yang harus dipenuhi untuk mengkoordinasikan tindakan efektif yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan. dalam organisasi, tindakan pemenuhan kebutuhan ini adalah proses pemecahan masalah yang efektif, dengan kata lain, pengambilan keputusan. aksi sosial dan praktek komunikatif juga bagian yang melekat dari proses pengambilan keputusan. simon (dalam mykkänen dan tampere, 2014) mengemukakan organisasi sebagai sistem berorientasi pada tujuan sehingga 52 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pengambilan keputusan sebagian besar berkaitan dengan suatu pola kegiatan yang efektif yang diarahkan menuju tujuan tertentu. pengambilan keputusan dilihat sebagai proses berpikir dan pemecahan masalahyang diarahkan pada penemuan dan alternatif dari solusi.keputusan melibatkan pilihan yang dipilih dari sejumlah alternatif. final pilihan tentu saja diarahkan tujuan organisasi. menurut hasan (2002: 2), pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: 1. pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. sedangkan tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. tujuan yang bersifat tunggal tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 2. tujuan yang bersifat ganda tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif (hasan, 2002: 3). feldman dan maret (dalam mykkänen dan tampere, 2014) berteori tentang bagaimana organisasi menggunakan informasi dalam proses pembuatan keputusan. meskipun informasi adalah bantuan untuk membuat pilihan, tetapi juga dapat menciptakan stres bagi pembuat keputusan. organisasi membuat keputusan eksplisit dan implisit tentang mencari danmenggunakan informasi, yang dapat meningkatkan perkiraan konsekuensi dan referensi tentang masa depan. keputusan didasarkan pada perkiraan manfaat yang diharapkan tetapi nilai informasi tergantung pada relevansinya terhadap keputusan sebelum dibuat. informasi memiliki nilai hanya jika dapat diharapkan dapat mempengaruhi pilihan yang ada dalam pembuatan keputusan. jadi komunikasi merupakan dasar dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang bertujuan mengukur efektivitas dari sebuah keputusan. dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang efektif, perspektif fungsional juga dikemukakan oleh hirokawa dan gouran dalam teorinya mengenai proses diskusi untuk mengambil keputusan. perspektif ini bermula dari adanya keraguan mengenai peran dari diskusi kelompok yang kemudian diperbesar dengan kritikan dari para anggota kelompok yang sering berkomentar sinis ketika diskusi selesai.mereka merasa bahwa diskusi kelompok hanya membuang-buang waktu dan tenaga serta sebaiknya dapat dilakukan secara individu saja.hirokawa dan gouran tidak menyetujui alasan ini, karena mereka merasa bahwa interaksi kelompok memiliki efek positif dalam pengambilan keputusan akhir. pada teorinya, hirokawa da gouran menekankan bahwa pada proses pengambilan keputusan, diskusi antara pihak-pihak terkait dengan memperhatikan empat fungsi yang ia kemukakan dalam teorinya akan menghasilkan keputusan terbaik dan menciptakan komitmen yang akan dijalankan oleh seluruh pihak untuk mencapat tujuan bersama. menurut hirokawa dan gouran (dalam griffin, 2003: 232), proses pengambilan keputusan kelompok diperlukan untuk memenuhi empat fungsi agar anggota kelompok merasakan hasil pengambilan keputusan yang berkualitas. perspektif fungsional ini menggambarkan dan mengilustrasikan kebijaksanaan dalam interaksi bersama.tujuan akhir mereka untuk menawarkan nasehat praktis bagaimana 53 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi partisipan dapat bertindak untuk menjamin keputusan kelompok yang terbaik.interaksi kelompok memiliki dampak yang positif dalam keputusan akhir. hirokawa dan gouran melihat proses pengambilan keputusan sebagai kebutuhan untuk memenuhi empat syarat fungsi jika anggota kelompok ingin mencapai solusi kualitas yang tinggi. kondisi ini sebagai syarat untuk fungsi pengambilan keputusan yang efektif. hubungan antara keempat fungsi tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar 1. menurut perspektif fungsional, empat tugas atau fungsi tersebut antara lain: a. analysis of the problem (analisis masalah) proses pengambilan keputusan biasanya dimulai dengan mengidentifikasikan dan menilai suatu masalah. pada tahap ini mereka harus menjawab berbagai pertanyaan terhadap situasi yang sedang dihadapi. anggota-anggota kelompok dalam sebuah organisasi harus berpikir realistis dalam melihat kondisi yang sedang terjadi sekarang ini jika suatu perbaikan atau perubahan perlu terjadi dalam sebuah perusahaan (morissan, 2009, p. 141). suatu masalah terjadi apabila pencapaian organisasi tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan (griffin, 2003, p. 233).sebuah masalah (problem) merupakan perbedaan antara realitas dengan harapan dari organisasi tersebut. adanya perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dan keinginan yang ditetapkan tidaklah menjamin bahwa akan membuat keputusan yang tepat guna menyelesaikan masalah. maka kemudian terdapat tiga hal yang harus dilihat, yakni menyadari adanya perbedaan, adanya motivasi untuk mengurangi perbedaan tersebut serta faktor pengetahuan, kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut (griffin, 2003, p. 233). b. goal setting (penetapan tujuan) langkah selanjutnya setelah mengumpulkan dan mengevaluasi informasi terkait dengan masalah yang dihadapi, kelompok perlu menetapkan tujuan yang disepakati agar identifikasi masalah yang ada dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat. hal ini dilakukan karena anggota-anggota di dalam kelompok membutuhkan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan (morissan, 2009. p. 142). hirokawa dan gouran (dalam griffin, 2003, p. 234) menghormati tujuan diskusi dan bersikap obyektif sebagai syarat penting dari fungsi pengambilan keputusan.kebutuhan kelompok adalah menetapkan standar untuk mempertimbangkan solusi-solusi perubahan dalam organisasi. gambar 1. jalur pengambilan keputusan menurut functional perspective 8 menghasilkan keputusan terbaik dan menciptakan komitmen yang akan dijalankan oleh seluruh pihak untuk mencapat tujuan bersama. menurut hirokawa dan gouran (dalam griffin, 2003: 232), proses pengambilan keputusan kelompok diperlukan untuk memenuhi empat fungsi agar anggota kelompok merasakan hasil pengambilan keputusan yang berkualitas. perspektif fungsional ini menggambarkan dan mengilustrasikan kebijaksanaan dalam interaksi bersama.tujuan akhir mereka untuk menawarkan nasehat praktis bagaimana partisipan dapat bertindak untuk menjamin keputusan kelompok yang terbaik.interaksi kelompok memiliki dampak yang positif dalam keputusan akhir. hirokawa dan gouran melihat proses pengambilan keputusan sebagai kebutuhan untuk memenuhi empat syarat fungsi jika anggota kelompok ingin mencapai solusi kualitas yang tinggi. kondisi ini sebagai syarat untuk fungsi pengambilan keputusan yang efektif. hubungan antara keempat fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: gambar 1. jalur pengambilan keputusan menurut functional perspective sumber : griffin, 2003, p. 232 menurut perspektif fungsional, empat tugas atau fungsi tersebut antara lain: a. analysis of the problem (analisis masalah) goal setting evaluation of positives and negatives high quality decision problem analysis identification of alternatives sumber : griffin, 2003, p. 232 54 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 c. identification of alternatives (identifikasi terhadap berbagai alternatif yang ada) pada tahap ini, hirokawa dan gouran (dalam morissan, 2009, p. 143) menekankan pentingnya memiliki sejumlah alternatif solusi ketika kelompok mengambil keputusan terhadap masalah yang sedang dihadapi bersama.kelompok kemudian menyusun berbagai usulan dari para anggotanya mengenai solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang ada. pada tahap ini, banyak informasi dikumpulkan, data analisa, dan kemudian dirundingkan kemungkinan alternatif tindakan untuk diidentifikasikan. keterlibatan orang lain sangat penting untuk memaksimumkan informasi dan menciptakan komitmen. karena adanya sejumlah informasi yang diperlukan dan dikumpulkan sehingga membuat langkah ini memakan waktu yang cukup lama daripada langkah yang lain dalam proses pengambilan keputusan (griffin, 2003, p. 235). dalam pernyataan mengenai fungsional perspektif, hirokawa dan gouran (dalam griffin, 2003, p. 235) menitikberatkan pada penyusunan angka-angka alternatif solusi yang mana anggota-anggota dalam kelompok dapat memilihnya.jika tidak ada satupun orang yang memperhatikan kebutuhannya untuk menghasilkan banyak alternatifalternatif sebagai kemungkinan yang sangat realistis, maka kemungkinan penemuan surat-surat dapat diterima. d. evaluation of positives and negatives characteristic berbagai solusi alternatif yang tersedia kemudian dievaluasi dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengambil keputusan.anggota kelompok harus menguji keunggulan dari setiap pilihan yang tersedia untuk menentukan pilihan solusi yang paling memenuhi kriteria yang dinilai penting (morissan, 2009, p. 144). hirokawa dan gouran (dalam griffin, 2003, p. 236) memperingatkan kelompokkelompok lemah dan sering membutuhkan satu anggota untuk mempertimbangkan positif dan negatif dari alternatif yang lainnya. pilihan-pilihan dari solusi adalah seleksi yang paling menjanjikan dari beberapaalternatif tindakan.alternatif terbaik menyediakan solusi yang terbaik sesuai dengan sasaran serta mencapai hasil yang diharapkan. karena jumlah resiko melekat pada setiap keputusan sehingga harus diperkirakan keberhasilannya dan memilih alternatif dengan tingkat resiko paling sedikit (griffin, 2003: 236). menurut hirokawa dan gouran (griffin, 2003: 237), dalam pengambilan keputusan kelompok terdapat tiga jenis komunikasi, yaitu: 1. promotive, merupakan interaksi yang menggerakkan kelompok sesuai dengan tujuan organisasi. 2. disruptive, interaksi yang mengalihkan, memperlambat atau menghambat, atau menghalangi anggota kelompok dalam melaksanakan empat fungsi tugas. 3. counteractive, yaitu interaksi yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mengembalikan kelompok pada tujuan awal. ketika berbagai individumelakukan proses komunikasi dan bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam organisasi, individu cenderung untuk mengambil nilai-nilai inti dari kelompok. individu dalam kelompok sering melakukan kompromi dari nilainilai mereka sendiri demi yang dimiliki oleh kelompok.nilai melibatkan emosi, pengetahuan, pikiran, dan akhirnya pilihan respon. nilai bervariasi antara individu dan karena nilai-nilai mengatur perilaku, mereka mewarnai pandangan cara individu dan menanggapi dunia mereka. hal ini penting untuk memahami nilai-nilai terhadap pilihan dalam proses pembuatan keputusan. sementara nilai-nilai yang didapat dan dilakukan, berubah dari waktu ke waktu, serta mewakili komponen penting dari kepribadian dari anggota kelompok.umumnya hal ini digambarkan sebagai standar sosial yang normal, atau norma-norma, serta nilai-nilai yang dapat mempengaruhi bagaimana orang 55 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi membuat pilihan (chmielewski, 2004). nilai-nilai yang dimiliki individu dalam kelompok serta nilai-nilai yang dipegang kelompok dalam suatu organisasi memengaruhi cara mereka dalam mencari alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapi sehingga berpengaruh juga terhadap keputusan yang dibuat oleh kelompok itu sendiri. maka dari itu, pemimpin diskusi dalam kelompok memiliki peranan penting dalam menjaga ide-ide dan inovasi anggota dalam memberikan solusi sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin diskusi memiliki kualitas yang tinggi. faktor penting yang kemudian juga memengaruhi pembuatan keputusan suatu kelompok dalam organisasi adalah gaya partisipasi pemimpin dalam kelompok tersebut. gaya ini kemudian dibedakan menjadi tiga, yaitu gaya pengambilan keputusan yang otoritarian, laissez-faire dan partisipatif. ketiga gaya tersebut tentunya akan menciptakan level partisipasi yang berbeda-beda di antara para anggotanya (o’hair et al, 2009: 361). gaya yang pertama adalah gaya pengambilan keputusan secara otoritarian, di mana seorang pimpinan mengambil keputusan untuk kelompok. partisipan tidak dilibatkan dalam membuat keputusan; mereka hanya melakukan apa yang disuruh pimpinan. ada dua situasi yang membutuhkan gaya pengambilan keputusan secara otoritarian, yakni saat krisis dan adanya kondisi kurangnya pengetahuan (informasi). ketika sebuah kelompok menghadapi krisis, keputusan harus diambil dengan cepat dan tidak banyak waktu untuk diskusi. ketika anggota diminta untuk memberi opini, bukti atau detail material di mana mereka tidak memiliki banyak informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan, maka waktu dan tenaga akan terbuang sia-sia. maka dalam kasus ini gaya yang paling cocok adalah otoritarian (o’hair et al, 2009: 361). namun gaya ini memiliki kelemahan, yakni menurunkan moral partisipan yang ingin berkontribusi tapi tidak diizinkan. gaya ini melemahkan rasa percaya kepada pimpinan dan menimbulkan kecurigaan terhadap niat pimpinan. peluang terjadinya keputusan yang buruk adalah tinggi karena beberapa masukan berharga mungkin tidak pernah muncul dan ide-ide tetap tidak dibahas (o’hair et al, 2009: 361). gaya pengambilan keputusan yang kedua adalah gaya keputusan laissez-faire. gaya keputusan laissez-faire adalah gaya di mana hanya ada sedikit keterlibatan pimpinan kelompok. anggota kelompok yang beroperasi dengan tipe keputusan ini pada dasarnya membuat keputusan tanpa pedoman atau arahan dari pimpinan. kelompok kemudian berusaha memutuskan sendiri. tipe ini sulit ditangani karena beberapa orang mungkin merasa berhak menjadi pimpinan tanpa menunjukkan keterampilan yang mencukupi. kelompok laissez-faire mungkin akan bertele-tele dalam mengidentifikasi masalah atau mengambil keputusan kecuali para anggotanya bersatu padu (o’hair et al, 2009: 362). gaya pengambilan keputusan yang ketiga adalah gaya pengambilan keputusan partisipatif yang merujuk pada gaya manajemen atau tipe prosedur pengambilan keputusan yang dengannya bawahan diizinkan memengaruhi beberapa keputusan manajer. dalam gaya keputusan partisipatif, pimpinan membuat keputusan bersama kelompok (o’hair et al, 2009: 363). riset mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan partisipatif memberi banyak keuntungan bagi anggota. anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan lebih memiliki komitmen pada hasil keputusan ketimbang anggota yang tidak ikut serta. partisipasi juga menghasilkan pengalaman yang menarik dan memuaskan bagi anggota kelompok. selain itu, kualitas keputusan meningkat apabila anggota kelompok yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang tidak dipunyai pimpinan bersedia diajak kerja sama (o’hair et al, 2009: 363). dalam pengambilan keputusan, terdapat berbagai cara dan gaya yang dilakukan sebuah organisasi. berbagai gaya dan cara ini dapat dilakukan oleh seluruh anggota 56 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 organisasi maupun pemimpin organisasi tersebut. pengambilan keputusan baik secara keseluruhan organisasi maupun hanya lewat pemimpin memiliki pengaruh dalam keputusan itu sendiri.berbagai pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam diskusi dalam rangka pemecahan masalah diharapkan dapat melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil dan disepakati bersama.kehadiran pihak terkait ini menjadi penting karena dengan demikian sebuah masalah dapat dilihat dari berbagai sisi dan keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu atau kedua pihak.kesepakatan dalam organisasi dan pengambilan keputusan diharapkan merupakan keputusan terbaik demi terwujudnya tujuan bersama. hasil dan pembahasan gaya ahok dalam pengambilan keputusan penjelasan teori mengenai gaya partisipasi pemimpin dalam pembuatan keputusan tadi telah memperlihatkan bahwa pemimpin memiliki andil penting dalam proses pembuatan keputusan dalam organisasi. kepemimpinan yang efektif dapat menjadi sangat penting untuk mencapai konsensus dan menentukan kualitas dari keputusan yang diambil.maka keputusan pemimpin menjadi sebuah tolak ukur penting yang kemudian berpengaruh pada komunikasi yang dijalankan antara pemimpin dalam sebuah organisasi maupun terkait dengan organisasi lain. gaya partisipasi pemimpin yang khas dan berpengaruh pada sebuah organisasi juga diperlihatkan basuki tjahaja purnama, alias ahok sebagai gubernur dki jakarta dalam melakukan keputusan bisnis bersama pt.jakarta monorail (pt jm). ahok pada tanggal 9 januari 2015, secara mengejutkan memastikan bahwa pihaknya akhirnya akan memutus kontrak pembangunan modal transportasi monorel dengan pt jakarta monorail. keputusan ini diambilnya setelah pada tanggal yang sama beliau sengaja menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan. ahok menuturkan, penolakan kali ini berdasarkan kepada kajian terhadap dokumen teknis yang diberikan oleh pt jm kepada pemprov dki pada oktober 2014. kajian kali ini dilakukan secara langsung oleh kementerian pekerjaan umum (laskito dan mukti, 2015). berdasarkan kajian itu, ahok mengatakan, pemerintah pusat menganggap pembangunan depo (tempat penyimpanan gerbong) monorel di atas waduk setiabudi, seperti yang pt jm tuliskan di dokumen teknisnya, merupakan sesuatu yang sangat rawan terhadap keamanan tanggul latuharhari. bila dipaksakan, kata ahok, bukan tidak mungkin pembangunan depo itu malah akan menimbulkan banjir di jalan mh thamrin dan jenderal sudirman pada januari 2013 lalu. (laskito dan mukti, 2015). namun keputusan ahok tersebut ternyata tidak diketahui oleh pihak pt.jm. pihak pt jm bahkan belum menerima surat resmi dari pemprov dki mengenai keputusan resmi dihentikan atau dilanjutkan pembangunan monorail tersebut. direktur pt jakarta monorail (pt jm) sukmawati syukur bahkan mengaku belum pernah melakukan pembicaraan langsung bersama gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama (ahok), terutama membicarakan perihal keberlanjutan proyek pembangunan monorel di ibu kota. jadi sukmawati syukur mengatakan bahwa pak ahok tidak pernah rapat langsung dengan pt jm. hal ini membuat informasi yang didapat pt.jm mengenai keputusan ahok tidak pernah lengkap (aziza, 2015). berangkat dari dua pihak yang berkepentingan di atas, antara ahok dan pt jm, hal ini dapat dianalisis dengan berefleksi pada pengertian bisnis menurut brennan (dalam priyatna dan ardianto, 2008: 24-25) sebagai “a dinamic structureof interchanging ideas, feelings and cooperative effortsto get profit.“ (suatu struktur yang dinamis dari pertukaran gagasan, perasaan dan usaha bersama untuk mendapatkan keuntungan). merujuk pengertian tersebut, maka hubungan dijalankan oleh pt.jm dan pemerintah propinsi dki jakarta yang dipimpin oleh ahok merupakan hubungan 57 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi bisnis, karena adanya bentuk kerja sama di antaranya kedua demi mencapai tujuan tertentu, yakni terciptanya monorail sebagai salah satu transportasi bagi warga dki jakarta. sementara itu jika dikaji menurut tujuan komunikasi antara ahok dan pt jm, hubungan komunikasi yang dijalankan oleh ahok dan pt. jakarta monorail memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. pembuatan keputusan dilakukan dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah propinsi dki jakarta sendiri untuk membangun monorail yang diperuntukkan untuk kemudahan warga dki jakarta. berdasarkan tujuan komunikasi yang dilakukan oleh pihak ahok dan pt.jakarta monorail dapat terlihat bahwa pembuatan keputusan merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam pencapaian tujuan hubungan yang dilakukan oleh keduanya. proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. keputusan merupakan hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas.keputusan merupakan suatu jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan sehingga keputusan harus mampu menjawab pertanyaan yang menjadi suatu persoalan. keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula (davis, 1979: 5). keputusan yang diambil ahok dalam memutuskan proyek pembangunan monorel jakarta merupakan suatu tindakan yang merupakan reaksi terhadap suatu persoalan bahkan suatu pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. keputusan ahok untuk menghentikan proyek pembangunan monorel bukannya tanpa alasan.ahok menuturkan, penolakannya terhadap pembangunan monorel ini berdasarkan kepada kajian terhadap dokumen teknis yang diberikan oleh pt jm kepada pemprov dki pada oktober 2014 yang dilakukan secara langsung oleh kementerian pekerjaan umum. berdasarkan kajian tersebut, pemerintah pusat menganggap pembangunan depo (tempat penyimpanan gerbong) monorel di atas waduk setiabudi, seperti yang pt jm tuliskan di dokumen teknisnya, merupakan sesuatu yang sangat rawan terhadap keamanan tanggul latuharhari. bila dipaksakan, kata ahok, bukan tidak mungkin pembangunan depo itu malah akan menimbulkan banjir di jalan mh thamrin dan jenderal sudirman pada januari 2013 lalu. (laskito dan mukti, 2015). maka kemudian keputusan ahok yang akhirnya menghentikan kontrak terhadap proyek pembangunan monorel tersebut dapat dipandang sebagai reaksinya terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari pembangunan monorel tersebut serta tujuannya dalam membuat keputusan, yakni memiliki tujuan yang bersifat ganda.tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif (hasan, 2002: 3).ahok memandang bahwa proyek monorek tersebut ternyata tidak hanya rawan terhadap keamanan tanggul, tetapi juga dapat menyebabkan banjir.ahok tidak ingin suatu proyek yang bertujuan untuk keuntungan warga malah menimbulkan masalah baru bagi para warga jakarta. dalam pembuatan keputusan ini dapat terlihat pula bahwa keputusan ahok menolak proyek pembangunan monorel mepertimbangkan harapan sosial dari luar organisasi, yakni pendapat presiden ri joko widodo dan tentunya warga jakarta. harapan dari suatu keputusanyang dibuat ahok kemudian mengarah pada harapan duniawi yang diarahkan ke masa depan,serta harapan masyarakat diarahkan pada pengambilan bagian dalam komunikasi. pertimbangan terhadap harapan yang dilakukan ahok sebelum mengambil keputusan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan ahok dapat pula dikatakan sebagai sebuah output dari proses 58 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 pertimbangan segala informasi yang beliau peroleh mengenai pembangunan tersebut. menurut teori, keputusan juga diakui sebagai hasil dari proses informasi, di mana organisasi dapat dipandang sebagai partikel informasi yang bergerak maju serta akibatnya, dalam konteks komunikasi organisasi,organisasi dapat dianggap sebagai ‘otak’ atau ‘komputer’ (mykkänen dan tampere, 2014). organisasi membuat keputusan eksplisit dan implisit tentang mencari danmenggunakan informasi, yang dapat meningkatkan perkiraan konsekuensi dan referensi tentang masa depan. informasi memiliki nilai hanya jika dapat diharapkan dapat mempengaruhi pilihan yang ada dalam pembuatan keputusan (mykkänen dan tampere, 2014).dari teori ini maka jelas terlihat bahwa keputusan yang diambil ahok berkenaan dengan proyek pembangunan monorel diambil dari beberapa informasi dan referensi yang diperolehnya sebelum mengambil keputusan. referensi informasi pertama tentunya berdasarkan kajian terhadap dokumen teknis yang diberikan oleh pt jm kepada pemprov dki pada oktober 2014 yang dilakukan secara langsung oleh kementerian pekerjaan umum.setelah itu, beliau sengaja menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan untuk membicarakan kajian tersebut.referensi informasi terakhir yang dirasa paling penting untuk ahok adalah kajian bahwa pembangunan proyek yang justru dapat merugikan warga jakarta.ahok akhirnya menggunakan semua referensi informasinya untuk membuat keputusan terhadap kelanjutan proyek pembangunan monorel oleh pt.jakarta monorail.meskipun beliau tidak melakukan komunikasi intens dengan pihak pt. jakarta monorail, tapi di sini, ahok menganggap warga jakarta sebagai nilai penting yang berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan yang dibuatnya. selain dipandang sebagai sebuah hasil dari proses informasi, seidl dan becker (2006, p. 26) juga melihat keputusan itu sendiri sebagai suatu proses organisasi, yang merupakan pusat proses sosialisasi dan berkaitan dengannorma,nilai serta keyakinan organisasi.nilai melibatkan emosi, pengetahuan, pikiran, dan akhirnya pilihan respon dari individu. nilai bervariasi antara individu dan karena nilai-nilai mengatur perilaku, mereka mewarnai pandangan cara individu dan menanggapi dunia mereka (chmielewski, 2004). jika dihubungkan dengan keputusan yang dibuat ahok, terlihat bahwa ahok sebagai pemimpin organisasi dan pihak yang memiliki hak penuh dalam pembuatan keputusan melibatkan nilai-nilai yang ada pada dirinya untuk membuat keputusan. pengetahuan dan referensi informasi yang beliau peroleh dari jokowi, kajian kementrian pekerjaan umum serta pemikirannya terhadap kesejahteraan warga jakarta menjadi pedoman dasar pemikirannya untuk akhirnya memutuskan kontrak proyek pembangunan monorel. ahok yang terkenal dengan sikap lurus dan keras serta ketegasannya dalam memimpin berpengaruh pula terhadap cara beliau memperlakukan pt.jakarta monorel. ahok yang menganggap warga jakarta sebagai nilai paling penting dari setiap pekerjaan yang beliau lakukan membuat beliau mengesampingkan peran pt. jakarta monorel dalam memberikan referensi pendapat mengenai proyek tersebut. alhasil, karena dianggap proyek tersebut merugikan warga jakarta, ahok kemudian memutuskan kontrak proyek pembangunan monorel tanpa diketahui oleh pihak pt.jakarta monorail sendiri sebagai pihak yang diajak kerja sama oleh ahok. pihak pt jm bahkan mengatakan (dalam aziza, 2015) bahwa pihaknya belum menerima surat resmi dari pemprov dki mengenai keputusan resmi dihentikan atau dilanjutkan pembangunan monorel tersebut. direktur pt jakarta monorail (pt jm) sukmawati syukur bahkan mengaku belum pernah melakukan pembicaraan langsung bersama gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama (ahok), terutama membicarakan perihal keberlanjutan proyek pembangunan monorel di ibu kota. cara ahok memutuskan kontrak proyek pembangunan monorel tanpa sepengetahuan pt.jakarta monorail merupakan kekurangan yang dilakukan oleh ahok dalam membuat 59 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi keputusan. meski ahok dianggap sebagai pihak yang membuat keputusan dan tujuan ahok demi kebaikan, yang adalah demi keamanan warga jakarta, namun tidak melakukan komunikasi secara personal dengan pihak yang diajak kerja sama secara bisnis dianggap kurang tepat karena tidak adanya informasi langsung yang diterima pt. jakarta monorail mengenai keputusan ahok tersebut berpengaruh pada kejelasan kelanjutan proyek pembangunan monorel. keputusan sepihak yang dilakukan ahok tanpa diketahui pt.jm tersebut mengakibatkan nasib proyek monorel tersebut menjadi tidak jelas akan diputuskan atau tidak. belum adanya diskusi yang terjadi antara keduanya membuat pt.jm menjadi bingung dan proyek tersebut menjadi tersendat serta kabur. pada teorinya tentang pengambilan keputusan, hirokawa dan gouran mengemukakan bahwa dengan berdiskusi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dengan memperhatikan antara empat fungsi yang seharusnya berjalan dalam diskusi sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang dianggap terbaik dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan sepakat dengan keputusan tersebut. pada kasus ini, diskusi antara ahok dan pt jm tidak berjalan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan berdasarkan pertimbangan satu pihak saja yakni pihak ahok. menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ahok, merujuk pada hirokawa dan gouran (dalam griffin, 2003: 232) dimana proses pengambilan keputusan kelompok diperlukan untuk memenuhi empat fungsi agar anggota kelompok merasakan hasil pengambilan keputusan yang berkualitas. fungsional perspektif ini menggambarkan dan mengilustrasikan kebijaksanaan dalam interaksi bersama. tujuan akhir mereka untuk menawarkan nasehat praktis bagaimana partisipan dapat bertindak untuk menjamin keputusan kelompok yang terbaik.interaksi kelompok memiliki dampak yang positif dalam keputusan akhir (griffin, 2003: 232). pada teori perspektif fungsional dalam pengambilan keputusan, hirokawa dan gouran juga mengemukakan empat fungsi dalam proses pengambilan keputusan. empat fungsi tersebut sekaligus merupakan alur dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada sebuah organisasi, yakni: (1) analisis masalah, (2) penetapan tujuan, (3) identifikasi solusi alternatif dan (4) evaluasi pada positif dan negatif dari alternatif. empat fungsi ini berfungsi untuk menghasilkan keputusan terbaik untuk organisasi tersebut. merujuk pada kasus ini, ahok sebagai gubernur dki telah melakukan fungsi pertama dari proses pengambilan keputusan yakni identifikasi masalah. identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan analisa atas dokumen teknis yang diajukan dimana kemudian masalah baru ditemukan yakni pembangunan depo yang dapat mengakibatkan banjir di daerah thamrin. dari keempat fungsi yang dikemukakan oleh hirokawa dan gouran, ketiga fungsi yang lain seperti penetapan tujuan, alternatif solusi dan evaluasi kurang mendapat tempat. merujuk pada empat fungsi yang dikemukakan oleh hirokawa dan gouran, pengambilan keputusan secara sepihak tanpa diskusi untuk menetapkan tujuan bersama di antara kedua belah pihak, menetapkan tujuan bersama, mencari alternatif solusi serta melakukan evaluasi demi terciptanya komitmen serta penetapan tujuan yang sama tidak dijalankan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ahok. griffin (2003: 233) mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang harus dilihat dalam proses pengambilan keputusan, yakni menyadari adanya perbedaan antara realitas dan harapan, motivasi untuk mengurangi perbedaan tersebut serta faktor pengetahuan, kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. pada kasus berhentinya pembangunan monorail ini ahok telah menyadari adanya perbedaan antara harapan untuk membangun sarana transportasi tetapi pada kenyataannya pembangunan depo dapat menimbulkan masalah baru. faktor lain seperti kajian pada dokumen teknis yang 60 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 dilakukan pada kasus ini menjadi sumber daya dan sumber pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan. di sisi lain, tidak dilakukannya diskusi antara ahok dan pihak pt jm yang menyebabkan pihak pt jm tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai proyek ini merupakan salah satu bukti kurangnya motivasi untuk mengurangi perbedaan yang ada. hirokawa dan gouran (griffin, 2003: 237) dalam pengambilan keputusan kelompok terdapat tiga jenis komunikasi.diantara ketiganya, ahok sendiri menjalankan jenis komunikasi kedua yakni disruptive yang merupakan jenis komunikasi yang sifatnya memperlambat bahkan menghambat berjalannya keempat fungsi dalam pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. keadaan yang terjadi antara ahok dan pt. jakarta monorail juga memperlihatkan sisi lain yang dapat dianalisis dari kasus ini, yakni pentingnya gaya partisipasi pemimpin yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. jika dianalisis dari gaya partisipasinya, gaya ahok sebagai pemimpin dalam membuat keputusan masuk ke dalam gaya pengambilan keputusan secara otoritarian. gaya otoritarian merupakan gaya pengambilan keputusan di mana seorang pimpinan mengambil keputusan untuk kelompok atau komunikasi bisnis yang sedang terjalin. partisipan tidak dilibatkan dalam membuat keputusan dan hanya melakukan apa yang disuruh pimpinan. ada dua situasi yang membutuhkan gaya pengambilan keputusan secara otoritarian, yakni saat krisis dan adanya kondisi kurangnya pengetahuan (informasi). ahok menggunakan gaya otoritarian dalam membuat keputusan mengenai pembangunan monorel kemungkinan dikarenakan ahok merasa kurangnya informasi yang dimiliki oleh partisipan lain selain dirinya, yakni pt.jm dalam melihat akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya pembangunan monorel tersebut. ahok menganggap partisipan hanya melihat hubungan yang terjalin sebagai sebuah komunikasi bisnis demi keuntungan bisnis semata, sehingga ahok merasa pt.jm tidak akan memikirkan warga jakarta sedalam pemikirannya sebagai orang no.1 di ibukota saat ini. inilah yang membuat ahok mengambil keputusan sepihak dan memilih gaya otoritarian dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. namun gaya otoritarian memiliki kelemahan, yakni menurunkan moral partisipan yang ingin berkontribusi tapi tidak diizinkan. gaya ini melemahkan rasa percaya kepada pimpinan dan menimbulkan kecurigaan terhadap niat pimpinan. peluang terjadinya keputusan yang buruk adalah tinggi karena beberapa masukan berharga mungkin tidak pernah muncul dan ideide tetap tidak dibahas (o’hair et al, 2009: 361). ahok memang dikenal sangat keras dan tegas dalam membuat suatu keputusan. jika hubungan dengan bisnis, keputusan ahok mengenai proyek monorel ini dirasa sepihak dan menimbulkan kebingungan dari pihak pt.jm. keputusan sepihak yang dilakukan ahok tanpa diketahui pt.jm tersebut mengakibatkan nasib proyek monorel tersebut menjadi tidak jelas akan diputuskan atau tidak. belum adanya diskusi yang terjadi antara keduanya membuat pt.jm menjadi bingung dan proyek tersebut menjadi tersendat serta kabur. ahok memang telah menemukan masalah bahkan akibat jika proyek tersebut dilanjutkan.melalui penemuan masalah tersebut, ahok kemudian mengambil solusi dan membuat keputusan untuk segera memutuskan proyek monorel tersebut dikarenakan demi kebaikan warga dki jakarta.namun terlepas dari persoalan politik atau ekonomi yang terjadi di antara kedua belah pihak, keputusan ahok yang disebabkan karena ketidaksetujuannya mengenai kelanjutan proyek tersebut baiknya dapat didiskusikan langsung dengan pihak pt.jm.referensi informasi yang diperoleh ahok dan tujuan utama ahok dalam membuat monorel hendaknya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak pt.jm agar komunikasi antara keduanya dapat terjalin baik dan tidak 61 rebekka rismayanti, corporate decision making dalam komunikasi organisasi terjadi kesalahpahaman sehingga kelanjutan proyek monorel tersebut dapat menemukan titik terang serta mampu memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang berdiskusi. simpulan gaya ahok dalam mengimplementasikan proses pengambilan keputusan berkenaan dengan kelanjutan proyek pembangunan monorel dengan pt. jakarta monorail merupakan contoh di mana segala keputusan yang diambil pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap komunikasi bisnis yang terjalin antar kedua pihak yang melakukan hubungan bisnis. apapun gayapartisipasi yang dimiliki pemimpin dalam mengambil keputusan kemudian dikembalikan lagi pada tujuan, informasi yang diperoleh serta kondisi yang sedang terjadi. apapun gaya partisipasi pengambilan keputusan menjadi tepat ketika pemimpin benar-benar juga memikirkan tujuan yang paling tepat dari suatu proses pengambilan keputusan, memperhatikan betul referensi informasi yang diperoleh secara komprehensif serta mempertimbangkan kondisi yang terjadi sebelum mengambil suatu keputusan. ketiga hal ini diperlukan agar gaya partisipasi dapat dipilih secara tepat sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesalahpahaman, melainkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan proses komunikasi secara bisnis. proses pembuatan keputusan yang merupakan suatu kondisi penting demi pencapaian tujuan organisasi tentunya tidak hanya menitikberatkan tanggung jawab pada pemimpin. selain pemimpin, semua pihak yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan seharusnya juga memiliki peran dan tanggung jawabyang sama-sama penting dalam rangka menghasilkan suatu keputusan yang efektif dan berkualitas bagi organisasi, baik peserta maupun pemimpin selaku pembuat keputusan. di satu sisi, pembuat keputusan harus benar-benar berpikir tentang tujuan, aliran informasi serta peka dalam membaca kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, sehingga dapat menentukan gaya kepemimpinan apa yang paling tepat dalam proses pengambilan keputusan. di sisi lain, keanekaragaman individu dan nilai-nilai yang dipegang dalam kelompok membuat peserta yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan harus mampu menyadari mengenai perbedaan yang dapat terjadidi antara pesertaserta terbuka terhadap perbedaan dan keputusan yang diambil. keseimbangan ini diharapkan mampu memberikan solusi terbaik dalam proses pemecahan masalah sehingga keputusan terbaik dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk meraihpencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif demi kesuksesan organisasi. 62 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 1. juni 2016 daftar pustaka aziza, kurnia sari. 2015, 10 januari.pt jm: ahok tidak pernah rapat dengan kami. kompas.com. diperoleh dari h t t p : / / m e g a p o l i t a n . k o m p a s . c o m / read/2015/01/10/21145591/pt.jm.ahok. tidak.pernah.rapat.dengan.kami chmielewski, c. 2004. the importance of values and culture in ethical decision making.nacada clearinghouse of academic advising resources. diperoleh dari http://w w w.nacada.ksu.edu/resources/ clearinghouse/view-articles/valuesa n d c u l t u r e i n e t h i c a l d e c i s i o n making.aspx curtis, dan b., floyd, james j. jerry l. winsor, 2005.komunikasi bisnis danprofesional. bandung: pt remaja rosdakarya. davis, keith. 1979. human behavior at work. usa: macgraw hill publishing company ltd. enayati, jasmin. 2002. the research: effective communication and decision-making in diverse groups. diperoleh dari http:// www.earthsummit2002.org/msp/book/ chap5.pdf griffin, em. 2003. a first look at communication theory. usa: mcgraw hills company inc. hasan, iqbal. 2002. pokok-pokok materi teori pengambilan keputusan. jakarta: ghalia indonesia. laskito, irfan., mukti, fajar ginanjar. 2015, 9 januari. usai temui jokowi, ahok putuskan proyek monorel batal. viva news. diperoleh dari http://metro. news.viva.co.id/news/read/576635usai-temui-jokowi--ahok-putuskanproyek-monorel-batal morissan. 2009. teori komunikasi organisasi. jakarta : ghalia indonesia. mykkänen, markus., kaja tampere, kaja. 2014. organizational decision making: the luhmannian decision communication perspective. journal of business studies quarterly vol. 5 (4). o’hair, dan., friedrich, gustav w., dixon, linda dee. 2009. strategic communication in business and the professions, edisi keenam, penerjemah tri wibowo bs. jakarta: kencana prenada media group. pace, r wayne., faules, don f. 2013. komunikasi organisasi. bandung: pt remaja rosdakarya. priyatna, soeganda., ardianto, elvinaro. 2008. komunikasi bisnis: tujuh pilar strategi komunikasi bisnis. bandung: widya padjajaran. robbins, stephen. p. 2002.prinsip-prinsip perilaku organisasi. jakarta: penerbit erlangga. seidl, d. & becker, k. 2006. organizations as distinction generating and processing systems: niklas luhmann’s contribution to organization studies. organization, 13(1), 9-35. microsoft word layout infovol2 2012 kebijakan peraturan daerah berbasis politik rekognisi dan resolusi konflik etnik oleh : suharno abstract indonesia, as a multicultural country, has a high potential of conflicts among forming elements of its multiculturalism. to minimize potential of conflicts, it is necessary to construct space of co-existence for several identities. state, as an all-encompassing and all-embracing institution should be able to present policies that provide the space. policy interventions can be taken in preventive, curative, and preservative domains. the problem is that in indonesia centralistic era many state policies were being monocultural, containing misrecognition, even authoritarian. the situation adds conflict potential. the combination between monocultural policy and state failure in guarding policy becomes key variable in several multiethnic conflict in various regions of indonesia. in context of centralized politics, east kotawaringin (kotim) proved a victorious success in ethnic conflict resolution. sampit conflict between dayak and madurese in 2001 which is known as the most cruel and bloody conflict and claimed a huge amount of victims cleanses madurese ethnic from sampit due to be killed, fled into the forests, or refuge outside sampit even central borneo. yet the conflict was resolved without leaving some significant problems. unlike conflict resolutions in other regions e.g. west borneo dan ambon where conflict resolutions were intervened by jakarta, kotim succeeded in enactment of local regulation no 5 year 2004 on handling of impacted inhabitants of ethnic conflict. in the mentioned local regulation the rights of each conflicting party are recognized. political recognition must be realized or included in a public policy (government or state), so that each party obtain legal certainty. in preparing a public policy concerning inter-group relations in a multicultural society required the participation of each group, so the product of public policy can be understood and accepted by all groups. implementation of the regulation involved maximum participation of citizens, community leaders and members of local government. the role of central government is very minimalist. while conflict resolution in many other regions leaves some serious problems—e.g. lack of formal return for victims in west borneo ethnic conflict, or fragmentation of areas which homogenous identity of religion post ambon conflict—kotim is able to preserve peaceful atmosphere among heterogenous identity and multicultural community. key words: local regulation, conflict resolution, political recognition a. latar belakang indonesia, sebagai negara multikultural, menghadapi potensi konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalismenya. anasir konflik dapat bermula dari persoalan perbedaan identitas hingga perjuangan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. elemen identitas yang berbeda berupa etnis, agama, adat istiadat, bahasa dan lain-lainnya secara alamiah merupakan penanda keberagaman yang secara sosial dapat memunculkan friksi atau gesekan. agar minimalisasi potensi konflik dimungkinkan diperlukan ruang koeksistensi (space of co-existence) bagi sebagian besar identitas. negara, sebagai institusi yang mengikat, memaksa, dan mencakup semua (allencompassing, all-embracing)8, seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang itu. intervensi kebijakan dapat diambil dalam tiga ranah: prevensi, kurasi, dan preservasi. persoalannya dalam banyak kebijakan negara menonjol politik monokultural, bahkan sejak sebelum indonesia menjadi. pendekatan monokultural diambil untuk semata-mata stabilitas dan integrasi sosial. politik monokulturalisme juga dilakukan pemerintah orde baru. politik monokulturalisme telah menghancurkan local cultural geniuses seperti tradisi “pela gandong" di ambon, nagari di sumatera barat dan lain-lain, diantaranya melalui undang-undang no. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah yang menyeragamkan struktur desa di seluruh indonesia seperti struktur desa di jawa. padahal, struktur desa yang dimiliki beberapa masyarakat tertentu seperti sistem pemerintahan nagari di sumatera barat, pemerintahan marga di sumatera selatan, pemerintahan saniri di maluku, tidak hanya mengandung sistem pelayanan administrasi namun juga pelayanan adat, dan bahkan memiliki mekanisme resolusi jika terjadi konflik.9 kebijakan politik monokulturalisme mempersempit ruang koeksistensi antar berbagai elemen multikultural. dengan demikian, kebijakan tersebut menambah potensi alamiah konflik dengan bobot politis, apalagi kebijakan monokultural tersebut diinstrumentasi dengan sentralisme, dan bahkan otoritarianisme. dari sisi kebijakan, perpaduan antara kebijakan monokultural dan kegagalan otoritarianisme negara mengawal kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang memicu, memendam energi, atau membiarkan berlarut-larut berbagai konflik antar identitas kultural atau konflik multikultural atau multietnik. b. pembahasan pembahasan kajian ini mengkonstruksi benang merah di antara beberapa konsep pokok berikut: multikulturalisme, konflik, politik rekognisi dan kebijakan publik. kajian atas empat konsep sentral tersebut memberikan perspektif teoretik yang utuh untuk memahami pembahasan tema sebagimana dimaksud. multikulturalisme dan konflik masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan lebih dari satu unsur, kultur-sub kultur, budaya, keyakinan, sistem keyakinan, agama dan lain-lain. benang merah dan konteks dengan kajian ini adalah bahwa multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat 8 lihat harold j. laski, the state in theory and practice, new york, the viking press, 1947, hlm. 8-9. lihat juga miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, jakarta, gramedia, 1996, hlm. 40-41 9 corputty, ferdinand, 2005, dinamika masyarakat patalima (suku bangsa alune) dalam mempertahankan budaya lokal di pulau seram, tesis tidak dipublikasikan, universitas gadjah mada, hal. 3. yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (demand). oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik. masyarakat multikultural mengandung potensi konflik10. konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolonganpenggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka. peristiwa konflik multikultur juga terjadi di sampit kotawaringin timur (kotim) kalimantan tengah yang melibatkan warga etnis madura dan etnis dayak. dalam konflik ini ratusan bahkan ribuan penduduk dinyatakan tewas, kebanyakan warga madura. konflik juga mengakibatkan arus pengungsian sekitar 55.323 jiwa yang menimbulkan penelantaran, terbukti dengan meninggalnya 357 pengungsi, meluasnya wabah penyakit, kualitas hidup yang buruk serta sanitasi yang tidak memadai. dampak luas yang terjadi berupa suasana ketakutan, trauma psikologis, dan ribuan warga yang kehilangan harta.11 konflik antar etnik sebagaimana terjadi di sampit dan sambas membutuhkan penanganan komprehensif sebab bisa menjalar ke daerah lain. peristiwa konflik multikultur yang terjadi di sampit ditengarai juga tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sambas12. konflik yang destruktif mengganggu proses integrasi bangsa. untuk itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik antar etnis secara lebih permanen, bukan penyelesaian-penyelesaian yang "hanya sering lebih bernuansa politis" sehingga justru masih sering menyisakan masalah-masalah yang dapat berkembang menjadi bibit konflik baru. 10. antara tahun 1952 hingga 2000, misalnya, konflik di kalimantan barat antar berbagai etnis paling tidak telah terjadi 12 kali. konflik-konflik tersebut antara lain: pertikaian antara etnis madura dan etnis dayak di tatun 1952, peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatarbelakang etnis cina oleh orang dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara etnis madura dengan etnis dayak tahun 1979 yang terjadi di kalimantan, peristiwa pertikaian antara etnis madura dan etnis dayak yang terjadi di tahun 1983, peristiwa kerusuhan etnis dayak dengan etnis madura yang terjadi di sanggau ledo di tahun 1997, konflik antara etnis madura dengan etnis dayak yang terjadi di kalimantan pada tahun 1998, konflik antara etnis melayu dengan etnis madura yang terjadi di sambas, dan kerusuhan etnis melayu pontianak dengan etnis madura yang terjadi pada tanggal 25 oktober 2000. 11 tempointeraktif, 16 juli 2001, diakses 14 februari 2009. 12 surata, agus dan tuhana taufiq adrianto, 2001, atasi konflik etnis, yogyakarta: global pustaka utama dan upn “veteran”, hal. 35. masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. konflik bisa disebabkan oleh banyak hal.13 konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu. konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. 14 terjadinya konflik juga tidak terelakkan dalam masyarakat.15 masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disasosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan. schmeidl dan jenkins mengkategorikan konflik etnik sebagai konflik dengan karakter tertentu16 memiliki penyebab yang kompleks. penyebab tersebut dapat dikemukakan berbagai faktor sebagai berikut: pertama, faktor sosial ekonomi; a) saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang terbatas. b) kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum migran (pendatang) dengan penduduk asli (lokal). kedua adalah faktor sosial budaya; a) dorongan emosional kesukuan, b) sentimen antar pemeluk agama yang terjadi. ketiga adalah faktor sosial politik; a) distribusi kekuasaan yang tidak merata. b) tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berkuasa. c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai. dalam studi konflik, dikenal beberapa konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respon atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. dalam kajian ini—sebagai studi kebijakan, sesuai dengan background keilmuan peneliti—penggunaan konsep penyelesaian konflik digunakan untuk menjembatani konsep teoretik dalam studi konflik dengan istilah legal dalam kebijakan publik, yang seringkali bersifat lebih teknikal, seperti penanganan.17 13 lihat suharno, politik rekognisi dalam peraturan daerah tentang penyelesaian konflik di dalam masyarakat multikultural (studi kasus terhadap perumusan dan implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 5 tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik di sampit kotawaringin timur propinsi kalimantan tengah), disertasi program doktor fisipol universitas gadjah mada, 2011. juga lihat “konflik, etnisitas, dan integrasi nasional” , makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya resolusi konflik pada civics community diy tanggal 18 dan 20 november tahun 2006 di universitas negeri yogyakarta. penyebab konflik tersebut disarikan dari hasil diskusi panel tentang penyelesaian konflik di berbagai daerah di indonesia yang diselenggarakan universitas gadjah mada atas kerjasama indonesia-jerman. para panelis dalam diskusi tersebut antara lain; mochtar mas’oed, heru nugroho, gerry van klinken. 14 ibid, hal. 3. 15 ibid, hal. 4. 16 scmeidl dan jenkins, “early warning indicators of forced indicators”, dalam davies dan gurr (eds.), 1998, preventive measures: building risk assessment and crisis early warning systems (rowman and littlefield publishers inc, maryland, usa), hlm. 66 17 dalam peraturan daerah kotawaringin timur perda nomor 5 tahun 2004 yang menjadi objek penelitian ini misalnya digunakan judul perda ”penanganan penduduk dampak konflik”. secara substantif konsep penyelesaian konflik dalam penelitian ini berdekatan dengan konsep resolusi konflik dalam studi konflik. politik rekognisi (politics of recognition) eksistensi sebagai suatu negara yang multikultural dengan potensi konflik yang sedemikian besar dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan dengan intensitas yang lebih tinggi hingga terjadi kekerasan mengharuskan adanya saluran yang tepat. dengan demikian kondisi multikulural tersebut bisa terjembatani sehingga konflik yang terjadi bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara. politik rekognisi merupakan konsep yang relatif baru, yang bermakna pengakuan dari pihak yang mayoritas kepada pihak yang minoritas dan tidak teruntungkan sedang pengakuan tersebut dituangkan di dalam sebuah aturan hukum yang mengikat. kajian ini berusaha mengadaptasi konsep politik rekognisi dalam kebijakan publik. teori charles taylor mengenai politik rekognisi yang secara filosofis diinspirasi oleh hegel dan honneth.pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh hegel (1977).18 pentingnya penerapan politik pengakuan (politics of recognition) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (misrecognition is an oppression).19 dalam perspektif ini, pengakuan bukan hanya sekedar suatu kebaikan yang berlaku dalam diri. pengakuan adalah kebutuhan vital manusia. kesalahan pengakuan dapat menunjukkan adanya kesenjangan yang dapat menyebabkan luka yang mendalam, membebani korbannya dengan tekanan batin yang menyiksa. menambahkan gagasan taylor, andersson menyatakan bahwa hakikat politik rekognisi pada perkembangannya adalah politik rekognisi etnik.20 pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara permanen konflik multietnik ini karena keunikan dari sifat konflik yang tajam dan bervariasi antara pihak-pihak, sehingga sulit diselesaikan dengan cara-cara sederhana, seragam, dan menegasikan perbedaan para pihak tanpa keterlibatan mereka. politik rekognisi menekankan adanya itikad baik dari 18 filsafat hegel mengenai rekognisi merupakan respon atas pandangan kant yang memberikan ekspresi filosofis terhadap obsesi modern melalui pemisahan antara subjek dan objek, antara diri dan dunia. pandangan hegel mengatasi “celah” tersebut mengklaim ulang kesatuan segala yang ada (the unity of existence). jawaban hegel atas pemisahan tersebut radikal: pembelahan telah terinternalisasi dan terhistorisasi, fragmentasi modernitas telah dipandang tak saja sebagai katastropi namun juga sebagai sebuah tingkatan kebutuhan dalam pengembaraan sprit atau nalar menuju kesadaran diri sendiri. lihat costas douzinas, “identity, recognition, rights or what can hegel teach us about human rights?” dalam journal of law and society, volume 29, number 3, september 2002, hlm. 380. 19 demikian hegel yang pemikirannya diabstraksi oleh sybol c. anderson. lihat anderson, 2009, hegel’s theory of recognition: from oppression to ethical liberal modernity, london and new york: continuum books, hal. 37-45. lihat juga terry lovell (ed.), 2007, (mis)recognition, social inequality and social justice: nancy fraser and pierre bourdieu, london and new york: routledge 20 lihat mette andersson dalam azyumardi azra, op. cit., hal. 2-3. pihak yang dominan untuk memberi pengakuan kepada pihak-pihak yang secara hak dan kedudukan dicap sebagai minoritas atau disadvantaged groups. dengan adanya pengakuan ini, hak dan kedudukan kelompok minoritas diakui dan dapat diangkat sehingga setara dengan kelompok dominan atau hanya sampai batas-batas tertentu yang diberikan pengakuan. kebijakan publik langkah efektif untuk mewadahi politik rekognisi adalah mengadopsinya dalam produk hukum perundang-undangan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat formal. efektivitas kebijakan publik dalam mewadahi prinsip-prinsip politik pengakuan karena pejabat formal merupakan bagian integral dari negara yang memiliki alat pemaksa untuk berlakunya kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan. namun demikian, perumusan masalah kebijakan dalam analisis kebijakan adalah bagian yang bersifat krusial. kegagalan analisis kebijakan sering dikarenakan oleh analisis atau policy maker justru memecahkan masalah yang salah. penyebab kegagalan yang lain adalah solusi yang diajukan salah atau kurang tepat dalam memecahkan suatu masalah yang benar-benar masalah. kebijakan publik adalah: “political sagacity, statecraft, prudent conduct, craftiness, course of action adopted by government, party, etc.”21 menurut chandler dan plano (1988) kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 22 pengertian kebijakan publik sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan publik yang terjadi di dalam masyarakat sangat tepat untuk memahami mengapa pemerintah daerah kotim mengeluarkan perda untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah tersebut. pemerintah melalui kebijakan publik yang diambilnya ingin mengakui dan memaksa kelompok mayoritas untuk mengakui (merekognisi) kelompok-kelompok lain yang minoritas. dengan adanya kebijakan tersebut maka kelompok-kelompok yang selama ini tidak terakomodasi karena kecilnya suara mereka, memiliki saluran untuk menunjukkan eksistensi mereka dan diakui sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. konflik etnik di kotim merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang tepat karena konflik etnis sebagaimana yang terjadi di kotim maupun di daerahdaerah lain merupakan suatu masalah yaitu suatu kondisi atau situasi yang 21 parsons, wayne, 2006, public policy. pengantar teori dan praktik analisis kebijakan, jakarta: kencana prenada media group. hal. 22. 22 tangkilisan, hessel nogi s., 2003, kebijakan publik yang membumi, yogyakarta: lukman offset & ypapi, hal. 13. menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan.23 kebijakan rekognitif sebagai instrumen resolusi konflik etnis konflik etnis di wilayah kotim merupakan sebuah masalah publik karena masyarakat atau suku-suku/etnis yang ada di kotim menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di antara mereka adalah permasalahan yang tidak dapat diterima dan dibiarkan karena berakibat buruk dan serius terhadap keberadaan mereka dan bahkan mengancam sendi-sendi ketahanan nasional. ini sejalan dengan pendapat yang mensyaratkan, suatu masalah akan menjadi masalah apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut.24 sebagai masalah publik, konflik etnik meniscayakan penyelesaian dengan kebijakan publik pula. dalam sistem hukum indonesia, kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat dan membebankan kewajiban tertentu kepada rakyat wajib dituangkan dalam bentuk undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. ketentuan ini mengandung maksud agar dalam penyusunan kebijakan publik tersebut masyarakat dilibatkan antara lain melalui wakil-wakil rakyat di dpr dan dprd. selain itu, untuk berbagai masalah yang sangat mendasar, keterlibatan masyarakat masih diharapkan melalui public hearing. dalam konteks konflik etnis di sampit kotim, bagaimana pendekatan kebijakan untuk menangani konflik tersebut? pemerintah daerah provinsi kalimanatan tengah sempat mengeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang larangan bagi etnis madura untuk masuk wilayah kalbar maupun kalteng. namun perda tersebut tidak bertahan lama dan mengalami revisi ketika etnis madura yang datang ke kalteng menunjukkan sikap-sikap asimilasi yang signifikan. pada akhirnya, pemprov kalteng menerbitkan perda no. 9 tahun 2003 tertanggal 6 november 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik. terbitnya perda diikuti dengan lahirnya perda kabupaten kotim yaitu perda no. 5 tahun 2004 tertanggal 8 juli 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik. kurang lebih setahun sebelumnya atau tepatnya 26 juli 2003, pemda kabupaten kapuas telah terlebih dulu menerbitkan perda, yang isinya kurang lebih sama, tentang penyelenggaraan pengembalian pengungsi dampak konflik etnik. kasus yang terjadi di sampit kalteng ini menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya mengenai peranan politik, khususnya politik pengakuan (politik rekognisi), dalam mengembalikan harmoni sosial, serta pengaruh politik pengakuan tersebut dapat mengeliminasi dan meminimalisasi potensi konflik yang dapat terulang jika keberagaman tidak dikelola secara cerdas dan bijaksana. konflik multietnis di kalteng memang tidak repetitif seperti konflik di kalbar, namun tingkat kengerian dan kekejaman konflik diakui oleh banyak kalangan sebagai konflik terkejam. selain itu, respons pemprov kalteng, pemkab kotim 23 winarno, budi., 1989, teory kebijakan publik, yogyakarta: pau-ugm, hal. 49. 24 winarno, budi, op. cit., hal. 50. dan pemkab kapuas dengan menerbitkan perda penanganan konflik merupakan upaya yang layak diapresiasi dan dikaji. pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara permanen konflik multietnik ini karena keunikan dari sifat konflik yang tajam dan bervariasi antara pihak-pihak, sehingga sulit diselesaikan dengan cara-cara sederhana, seragam, dan menegasikan perbedaan para pihak tanpa keterlibatan mereka. politik rekognisi menekankan adanya itikad baik dari pihak yang dominan untuk memberi pengakuan kepada pihak-pihak yang secara hak dan kedudukan dicap sebagai minoritas atau disadvantaged groups. dengan adanya pengakuan ini, hak dan kedudukan kelompok minoritas diakui dan dapat diangkat sehingga setara dengan kelompok dominan atau hanya sampai batas-batas tertentu yang diberikan pengakuan. hal tersebut sangat berbeda dengan penyelesaian konflik antar etnis yang selama ini sering dilaksanakan dalam bentuk keputusan politik melalui dprd berupa perda yang sering menegasikan keterlibatan pihak-pihak yang ini memuat judul peraturan daerah tentang penanganan penduduk dampak konflik, namun dalam perspektif lebih luas, inilah salah satu bentuk kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus menampung dan mengakui adanya keragaman sekaligus mengandung niat dari pihak-pihak yang mayoritas untuk mengakui (merekognisi) pihak-pihak pendatang yang minoritas. hal ini antara lain tercermin dalam pasal 2 yang menyatakan “pengembalian penduduk berdasarkan kesetaraan sebagai anak bangsa, untuk hidup berdampingan secara damai di kalimantan tengah”25. penelaahan terhadap latar, proses kelahiran, dan implementasi perda ini akan menghadirkan pemahaman bagaimana politik rekognisi itu berjalan di daerah yang tidak hanya potensial terjadi konflik, tetapi telah berulangkali mengalami konflik. berkonflik dalam upaya penyelesaian konflik. sekalipun perda nomor 5 tahun 2004 untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan untuk meredam potensi konflik yang ada maka dapat dilakukan dengan cara masing-masing pihak memahami posisinya dalam masyarakat multikultural tersebut sehingga mampu bersinergis dalam menciptakan harmonisasi suatu masyarakat multikultural. pemahaman posisi etnis dalam suatu masyarakat multikultural pada hakikatnya merupakan jembatan menuju terjadinya suatu pengakuan dimana etnis dan budaya yang mayoritas berada dalam posisi untuk mengakui eksistensi dan hak hidup etnis dan budaya minoritas demikian sebaliknya. karena keberadaan suatu masyarakat multikultural tersebut tidak terlepas dari suatu ikatan kewilayahan dan tergabung dalam suatu negara tertentu maka suatu pengakuan akan etnis dan budaya masing-masing diwujudkan dalam suatu politik pengakuan dan lebih kongkrit lagi dalam suatu kebijakan publik yang menjamin bahwa pihak-pihak tersebut berkomitmen untuk melaksanakan cita-cita bersama tersebut. jaminan mana dikuatkan dengan daya paksa yang dimiliki negara untuk menegakkan kebijakan publik tersebut. 25 perda kabupaten kotawaringin timur no 5 tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik dengan demikian, titik kritisnya berada dalam proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang tepat sehingga posisi masing etnis dan budaya tersebut terpelihara dan tidak terjadi gesekan yang memicu konflik. kesalahan atau kekurangtepatan dalam proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik dapat berakibat kepada goyahnya komitmen bersatu dan saling mengakui antar etnis dan budaya yang secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat dapat menuju terjadinya konflik terbuka secara fisik dan kekerasan bersenjata sebagaimana terjadi di indonesia beberapa waktu belakangan salah prinsip-prinsip politik rekognisi telah terkonstruksi dalam perda kotim nomor 5 tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik dalam sifatnya yang sangat mendasar yaitu hak untuk hidup secara damai dan bertempat tinggal di sampit bagi warga madura sebagai etnis minoritas dan dalam posisi tidak diuntungkan. hak-hak tersebut diakui oleh warga etnis dayak sebagai etnis mayoritas yang bertindak sebagai pemberi pengakuan sepanjang etnis madura menaati hukum yang berlaku, bersedia ikut menjunjung falsafah belom bahadat dan “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung”. sementara etnis dayak diakui kedudukannya sebagai etnis asli yang memiliki tatanan sosial dan kemasyarakatan serta adat istiadat yang berlaku dan terpelihara serta mewajibkan setiap orang yang datang untuk menghormati dan menjunjung adat istiadat tersebut sepanjang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan dan bukan ritual keagamaan. perda mampu menyelesaikan konflik tidak bersenjata yang merupakan sisa-sisa masalah yang timbul setelah kerusuhan berdarah 18 februari 2001 yang sejak dulu ada dan masih sangat potensial terjadi. titik krusial siklus kebijakan dalam penyelesaian konflik etnik sampit terletak pada tahap formulasi kebijakan, dimana konstruksi ketentuan-ketentuan legal yang akan mengikat kedua belah pihak yang berkonflik ditentukan. proses penyusunan perda cukup mewadahi critical point yang menentukan upaya keberhasilan perwujudan perdamaian. hal tersebut karena proses penyusunannya dilakukan pada fase penenangan, memberi ruang dialog dan saluran aspirasi pihak-pihak yang bertikai, melalui proses musyawarah-musyawarah internal etnik dan antar etnik terlebih khusus etnis dayak dan madura sebagai pihak yang berkonflik, dengan demikian bersifat bottom-up dan proses yang sangat partisipatif dari warga masyarakat, pengaturan-pengaturan yang termuat di dalamnya telah sesuai dengan tuntutan untuk menyelesaikan konflik. disamping itu pemberlakuannya telah memberi kepastian secara yuridis formal untuk menjamin adanya perlindungan kepada setiap pihak yang berkonflik untuk perdamaian, hal itu juga yang mendorong pihak-pihak yang berada dalam pengungsian untuk berani pulang ke sampit untuk hidup berdampingan kembali dengan penduduk sebagaimana sebelum terjadi konflik. implementasi perda berjalan relatif lancar, adanya hambatan-hambatan terutama terletak pada proses pemulangan pengungsi etnis madura ke domisili semula sebelum terjadi konflik terkendala beberapa hal; data identitas diri yang sudah hilang atau rusak, warga tersebut tidak dikenal pengurus pemerintahan terendah (rt, rw), ataupun warga tersebut telah terlanjur mendahului pulang sebelum waktu yang sudah disepakati. hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dengan langkah yang tetap berdasarkan perda yakni pengecekan/pencocokan pada data kependudukan yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil. ketika data-data minimal warga tersebut tetap dapat ditemukan maka warga tersebut tetap diijinkan kembali ke tempat tinggal semula sebelum terjadi konflik. keberhasilan implementasi perda yang dilaksanakan pada fase settlement, dan efektivitas perda dalam penyelesaian konflik tidak bersenjata karena sesungguhnya persoalan besar perda ini telah selesai pada level formulasi kebijakan sedangkan implementasinya sudah menjadi persoalan yang relatif mudah. perda ini merupakan formalisasi kesepakatan-kesepakatan yang telah menjadi kesepahaman antar pihak untuk saling menghormati, memberi dan menerima dari adanya tuntutan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkonflik. sehingga perda yang sifatnya sangat bottom-up dan partisipatif sejak tahap formulasinya ini sangat memperoleh dukungan atau pengawalan dalam proses implementasinya oleh setiap pihak tersebut. dapat dinyatakan di sini bahwa dalam tahapan kebijakan, maka proses formulasi kebijakan merupakan ”hulu” yang sangat menentukan ”hilir”. namun demikian, kehadiran perda tetap mutlak diperlukan untuk memberi jaminan legalitas formal kepada setiap pihak dalam menaati kesepahaman tersebut. keberhasilan implementasi perda juga telah mampu secara perlahan mengharmonisasi warga masyarakat multietnik dan multikulutral sehingga pada gilirannya mampu mempreservasi suasana perdamaian terbukti setelah 8 tahun pemberlakuannya, tidak terjadi konflik antar etnis di sampit dan penyelesaian masalah ekses konflik telah dilaksanakan dengan baik. konflik etnik di sampit relatif selesai secara kom c. kesimpulan dari bahasan tersebut dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sekaligus proposisi penting: 1) titik krusial siklus kebijakan dalam penyelesaian konflik etnik terletak pada tahap formulasi kebijakan, dimana konstruksi ketentuan legal yang akan mengikat pihak-pihak yang berkonflik ditentukan. peraturan yang sifatnya bottom-up dan partisipatif sejak tahap formulasi terbukti efektif pada tahap implementasi. maka dalam tahapan kebijakan, proses formulasi kebijakan merupakan ”hulu” yang sangat menentukan ”hilir”. 2) politik monokultural sekalipun ditopang dengan kekuasaan yang besar tidak akan berhasil menyatukan masyarakat yang multikultural, baik dari sisi etnis, keyakinan, praktek keyakinan, dan gaya hidup, bahkan memendam potensi konflik yang dapat menjadi konflik terbuka dan bersenjata. 3) dalam masyarakat multikultural, politik rekognisi merupakan instrumen utama untuk menjamin terwujudnya ruang ekspresi setiap identitas baik besar maupun kecil. 4) politik rekognisi harus diwujudkan dalam suatu kebijakan publik (pemerintah atau negara), sehingga setiap pihak mendapatkan jaminan kepastian hukum. 5) dalam penyusunan suatu kebijakan publik yang menyangkut hubungan antar kelompok dalam masyarakat multikultural diperlukan partisipasi dari setiap kelompok agar produk kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh semua kelompok. 6) intervensi kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik antar etnik dan konflik multikultural lainnya tidak berkorelasi positif dengan penyelesaian konflik tersebut. prakarsa dan porsi pemerintah daerah yang besar seperti di kotim terbukti menunjukkan penyelesaian konflik yang lebih permanen, paling tidak bila dibandingkan dengan konflik serupa di sambas, ambon, dan poso. daftar pustaka corputty, ferdinand, 2005, dinamika masyarakat patalima (suku bangsa alune) dalam mempertahankan budaya lokal di pulau seram, tesis tidak dipublikasikan, universitas gadjah mada, hal. 3. global pustaka utama dan upn “veteran”, hal. 35. harold j. laski, the state in theory and practice, new york, the viking press, 1947, hlm. 8-9. miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, jakarta, gramedia, 1996, hlm. 40-41 parsons, wayne, 2006, public policy. pengantar teori dan praktik analisis kebijakan, jakarta: kencana prenada media group. hal. 22. perda kabupaten kotawaringin timur no 5 tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik scmeidl dan jenkins, “early warning indicators of forced indicators”, dalam davies dan gurr (eds.), 1998, preventive measures: building risk assessment and crisis early warning systems (rowman and littlefield publishers inc, maryland, usa), hlm. 66 surata, agus dan tuhana taufiq adrianto, 2001, atasi konflik etnis, yogyakarta: tangkilisan, hessel nogi s., 2003, kebijakan publik yang membumi, yogyakarta: lukman offset & ypapi, hal. 13. tempointeraktif, 16 juli 2001, diakses 14 februari 2009. winarno, budi., 1989, teory kebijakan publik, yogyakarta: pau-ugm, hal. 49. 141 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. 141-168 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.50735. 141-168 policy communication in the implementation of the keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial program in the city of yogyakarta marita ahdiyana universitas negeri yogyakarta, indonesia email: marita_ahdiyana@uny.ac.id arum diyan sukmawati universitas negeri yogyakarta, indonesia email: arumdiyan.2017@student.uny.ac.id abstract policy makers and implementers need to consider a good communication strategy as an instrument to support effective policy implementation. this article aims to analyze policy communication in the implementation of social security target families in yogyakarta city. the research design used is descriptive qualitative. the results showed that the process of delivering information, clarity of information, and consistency of information have been able to support the successful implementation of the policy. submission of information to policy implementers has been carried out through regular coordination meetings. meanwhile, the delivery of information to the target group is carried out through socialization through television media and mass media coverage. the understanding and competence of policy implementers in their duties also supports this process. clarity of information on policy 142 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 implementation has been determined in the regulations that guide program implementation. one of them is the use of seven aspects and sixteen parameters in program data collection. in addition, it has also involved the community in the process, although there are still issues of likes and dislikes in data collection. the consistent application of regulations, orders, and information has also made it easier for implementers to apply policies in the field. keywords: public policy, policy communication, implementation, social protection, socil security introduction the social protection system plays an important role in the development process for poverty alleviation and inequality reduction. the preamble to the 1945 constitution mandates the government to protect the entire nation and the entire homeland, promote public welfare, and educate the nation’s life. article 34 mandates that the poor and neglected children are looked after by the state. the state is obliged to develop a social protection system, and the state is responsible for providing proper service facilities. the central and local governments must provide social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection as a manifestation of the implementation of state obligations in ensuring the fulfillment of the rights to basic needs of poor and vulnerable citizens. in order to provide social protection, the government has implemented various program policies and stimulus programs that have been implemented since the new order era. various issues related to the problems that arise in realizing social protection through a policy or program are a challenge. therefore, the right strategy in providing public policies that support people’s welfare in overcoming social problems is very important to study. the social protection system requires development and transformation over time to provide protection for the fulfillment of the basic needs of a decent life, especially for the poor and vulnerable (supriyanto et al., 2014). yogyakarta special region province (diy) experienced an increase in poverty rates in 2020. based on the national socio-economic survey by the central statistics agency, the number of poor people in diy in march 2020 was 475.72 thousand inhabitants. in september 2020 it rose to 503.14 thousand residents or 12.8% of the total population. this figure is higher than the national average of 10.19% for the september 2020 period. the number 143 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) of poor people in yogyakarta city is actually the lowest compared to other districts/cities in diy province. this number continued to decrease from 2017-2019, but increased again in 2020. this was partly due to the covid-19 pandemic which resulted in limited community economic activities. and social security. this discussion will focus on social protection programs that use data sources for the keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (target family of social security insurance/ksjps). the ksjps policy in the city of yogyakarta is regulated by yogyakarta mayor regulation number 12 of 2020 concerning guidelines for ksjps population data collection. the targeted community as the target of the program is then given a card towards prosperity (kartu masyarakat miskin/ kms) to get certain social security and protection, for example for students to get the regional education guarantee in the form of free 12-year compulsory education, for the elderly to get the poor seniors insurance (asuransi lanjut usia miskin/aslum) and death compensation. in its implementation, the ksjps policy in yogyakarta city is still marked by various obstacles. starting in 2020, ksjps data collection has used information technology-based applications to improve accuracy, however, officers in the field encountered several problems when they wanted to upload data (jogja.tribunnews.com). the synchronization of provincial and district/ city programs with the center in the field of social welfare has also not been well integrated. the integration of the management of the ksjps with the integrated data on social welfare which is managed by the central government is being carried out. on the other hand, the covid-19 pandemic requires a refocusing of the regional revenue and expenditure budget to the health sector so that it has an impact on the abolition of the 2020 aslum program. the success of policy implementation is not only seen from the technocracy side but also from the communication aspect. policy communication by the government is very important for policy implementation. communication is an object of policy, as seen in the efforts of government and non-government agencies to inform and educate the public about problems in society. effective public policy communication is an important tool to help achieve policy objectives (quy & ha, 2018). no matter how good the policies that have been formulated by the government, they will not succeed without the support of good and effective policy communication. cline (2000) states that communication is a subsystem of policy implementation. communication is the interaction of actors or policy actors. 144 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 the implementation of policies that override aspects of public communication risks causing various misunderstandings and decreasing public trust in the government. building public trust is one of the important agendas today. in implementing the ksjps policy, the factors that influence policy communication need to be identified to formulate an effective public policy communication strategy. on the effectiveness of financial institution policy communications, for example, communication manages expectations when it focuses on policy targets and objectives rather than on the instruments designed to achieve those goals. target-based communication increases policy effectiveness and contributes to strengthening public trust (d’acunto et al., 2020). awareness of formulators and policy makers need to consider a good communication strategy as an instrument to support effective policy implementation (lan.go.id). as information technology advances, the challenges of policy communication become increasingly complex. therefore, policy analysts must increase their knowledge of strategies that need to be implemented to address these challenges. advances in information technology and digitalization should be used as opportunities to educate the public and improve policy literacy. the use of social media and information communication technology is an element of policy communication that can be used to involve various stakeholders (canary & taylor, 2020). policy research, especially social policy analysis, often uses the concept of framing. the most problematic use occurs where framing is used to characterize policy actions and even more so in combination with changes in public opinion that framing is supposedly brought about (könig, 2021). the findings of canary & ghorbani (2015) in an empirical research of 99 articles on policy, organization, and communication reinforce this. it was revealed that there are four constitutive themes/topics that often appear, namely: (1) framing (process and perception); (2) identity management (organizational/individual identity; (3) multi-stakeholder decision making (structure/process/voice/power); and (4) contradiction (intrasystem/intersystem). in the case of energy crisis anticipation policy, stakeholder communication construction in the policy-making process is very influential on its success or failure. from a constructivist perspective with a phenomenological approach, it is implied that the energy crisis is interpreted in various ways but refers more to economic problems to the exclusion of environmental issues (luqman et al., 2017). several studies on the importance of communication in policy implementation have been conducted previously. yang and zheng (2022) 145 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) emphasize accessibility as a policy communication efficiency factor for the government annual report (gar) in china. the waste management communication policy (wmcp) has proven to be effective as a communication channel between the government and citizens in the municipal solid waste management (mswm) program to handle municipal waste (kala et al., 2020). barberio et al. (2020) in an analysis of ten local management authorities (lma) highlighted the importance of social media channels in the communication of cohesion policies for managing and communicating structural funds at the local level in the european union (eu). in indonesia, sazali’s (2021) study focuses on the lack of government’s role in communicating incest prevention policies and in providing legal protection as the main cause of the incest problem in tanjung tiram. meanwhile, engkus (2020) stated the need for advocacy and supervision of e-warong with beneficiary families (kpm) in communication of non-cash assistance policies. zulfiningrum et al. (2019) emphasizes participatory communication as an effective policy communication strategy to increase public awareness about black rice cultivation in brebes regency. a study on policy communication in program implementation was also carried out by syaripudin & meigawati (2020) in the policy of organizing billboards in sukabumi city, pricahyadi & ramadani (2019) in the policy on improving the quality of population administration services in dki jakarta, and wendra et al. (2020) in the policy on the management and utilization of swiftlet nests in pekanbaru. in addition, zaenudin et al. (2018) measured the effectiveness of policy communication in promoting the #kangpisman program in waste management in bandung with the 7c concept (clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous). this article aims to analyze how policy communication in the implementation of ksjps in the city of yogyakarta. the discussion on this topic will focus on the transmission or delivery of communication, clarity of information, and consistency of information conveyed. literature review public policy a. definition in general, the term policy or policy is used to designate the behavior of an actor (eg. an official, a group, or a government agency) or several actors in 146 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 a certain field. the definition stated above is still too broad and ambiguous, so a more precise definition or concept of public policy is needed. basically, there are many definitions of public policy, and each definition gives a different emphasis. these differences arise due to the different backgrounds of experts. public policy as a decision (choice) means that public policy is a guide that contains values and norms that have the authority to support government actions within its jurisdiction (dunn, 2017). public policy is also defined as a direction of action that has a purpose set by an actor or several actors in overcoming a problem or problem. based on anderson (2003), the important points to note are: 1. public policy always has a specific purpose. 2. policies contain patterns of action of government officials. 3. policy is what the government does. public policy can be interpreted as government intervention. policy as a direction of action proposed by a person, group, or government in a certain environment that provides obstacles and opportunities for the proposed policy to use and overcome in order to achieve a goal or realize a goal or a specific purpose (friedrich, 2000). this definition involves a broad dimension because policy is not only understood as an action taken by the government, but also by groups and individuals. b. public policy stages the process of making public policy is a complex process because it involves many processes and variables that must be studied. therefore, some political experts who are interested in studying public policy divide the processes of public policy formulation into several stages. the purpose of this division is to facilitate us in reviewing public policy. however, some experts may divide these stages in a different order. the stages of public policy according to dunn (2017) are as follows: 1. agenda setting stage elected and appointed officials put matters on the public agenda. previously, this issue competed to be included in the policy agenda. in the end, several issues enter the policy agenda of the policy makers. 2. policy formulation stage. issues that have entered the policy agenda are then discussed by policy makers. problems are defined and then the best solution is sought. 147 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) the solution to this problem comes from various alternatives or policy options (policy alternatives/policy options). in policy formulation, each alternative competes to be chosen as the policy taken to solve the problem. 3. policy adoption stage. of the many policy alternatives offered by policy makers, in the end one of the policy alternatives was adopted with the support of the legislative majority, consensus between the directors of the institution or judicial decisions. 4. policy implementation stage. a policy program will only be the records of the elite if the program is not implemented, that is, carried out by administrative bodies and government agencies at the lower levels. the policies that have been taken are implemented by administrative units that mobilize financial and human resources. at this stage of implementation, various interests will compete. 5. policy evaluation stage. in this stage the policies that have been implemented will be assessed or evaluated, to see how far the policies made are to achieve the desired impact, namely solving problems faced by the community. therefore, it is determined the criteria or criteria that can be used as the basis for assessing whether the public policy that has been implemented has achieved the desired impact or goal or not. policy implementation a. definition the concept of implementation comes from english, namely, to implement. webster and roger’s dictionary understands it as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete (hill & hupe, 2006). implementation is seen broadly to mean the implementation of laws in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to implement policies to achieve the objectives of policies or programs. implementation on the other hand is a complex phenomenon that may be understood as a process, an output or as an outcome (lester & stewart, 2000). policy implementation is the stage of the policy process immediately after the enactment of the law. policy implementation is what happens after a law is 148 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 enacted that gives authority to a program, policy, benefit, or type of tangible output (ripley & franklin, 1986). the term implementation refers to several activities that follow a statement of intent about program objectives and desired outcomes by government officials. implementation activities include actions by various actors, particularly bureaucrats, which are intended to make the program work. regarding policy implementing agencies, policy implementation includes four types of activities: 1. implementing agencies assigned by law with responsibility for running the program must obtain the resources needed for smooth implementation. 2. implementing agencies develop the language of the articles of association into concrete directives, regulations, and program plans and designs. 3. implementing agencies should organize their activities by creating bureaucratic units and routines to cope with the workload. 4. implementing agencies provide benefits or limitations to customers or target groups (ripley & franklin, 1986) the task of implementation is to establish a linkage that makes it easier for policy objectives to be realized because of a government activity (grindle, 1980). this means that implementation activities related to policies taken by the government must clarify and facilitate the achievement of the goals that have been set. if not, it means that there is an error in the policy analysis. therefore, the task of implementation includes the establishment of a policy delivery system (grindle, 1980). the purpose of the policy delivery system is that certain facilities are designed and run with the hope of achieving the desired goals. thus, public policies can be translated into action programs. these action programs can then be broken down into more specific projects to be managed. policy implementation as actions taken by individuals or groups of government or private which are directed to achieve the goals that have been set in the previous policy decisions (van meter & van horn, 1975). this action includes efforts to turn decisions into operational actions within a certain period as well as in order to continue efforts to achieve major and minor changes determined by policy decisions. what needs to be emphasized here is that the policy implementation phase will not begin until the objectives 149 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) and recommendations are defined or identified by policy needs. thus, the implementation phase occurs only after the law is enacted and funds are provided to finance the implementation of the policy. implementation is an activity or effort carried out by policy implementers in the hope of obtaining a result that is in accordance with the goals or objectives of a policy. the implementation process is a conversion process (throughput) that changes inputs (policies, objectives, and facilities) into outputs and outcomes (anggara, 2014). implementation is what is done based on the decisions that have been made (handoyo, 2012). in this case, there are two parties who play a role, namely the formulator or decision maker and the implementer. formulators and implementers must be integrated as policy actors. from the various opinions above, a common thread can be drawn that policy implementation is an activity to carry out policies, which are aimed at target groups, to realize policy objectives. b. factors influencing policy implementation the success of implementation will be influenced by the nature or type of interest to be achieved by the policy itself. certain types of policies will have a certain impact on the activities of the implementation process (grindle, 1980). in electricity and clean water policies, for example, generally there are not many conflicts so that compliance from the target group is relatively easy to obtain. on the other hand, policies that are redistributive will tend to easily invite conflicts of interest, so that they will be relatively difficult to implement (ripley & franklin, 1986). implementation failure occurs when the implementor does not understand the objectives and policy standards, or the implementor has interests that are different from the policy objectives and standards. on the other hand, broad acceptance of policy objectives and standards will provide greater potential for successful policy implementation. mazmanian (1983) formulated three independent variables of policy implementation, namely: 1. whether or not the problem is easy to control 2. the ability of policies to structure implementation 3. non-policy variables that affect implementation (the size of the policy target group, the level of change to be achieved, the nature of the problem to be achieved /tractability problem). 150 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 policy communication policy communication means the process of delivering policy information from policy makers to policy implementers which later the information will be conveyed to target groups to get responses from related parties (edward iii, 1980). according to wahab (2014), policy communication is a communication what is happening within the government so that it can be translated is a delivery of messages, programs, and government ideas to society in order to achieve national goals. communication is one of the variables on which every policy decision depends (flor, 1991). communication is one of the important variables that affect policy implementation public, communication is crucial successful achievement of the goals of public policy implementation. effective implementation will be carried out, if decision makers know about what they will do (agustino, 2006). edward iii (1980) identified four main determinant factors that will affect the process and results of policy implementation, namely: 1. communication 2. resources 3. disposition 4. bureaucratic structure meanwhile, van meter & van horn (1975) formulated the existence of six variables that affect the results of policy implementation, namely: 1. standards and policy objectives, 2. resources, 3. communication and use of coercion, 4. disposition of the implementor, 5. the character of the implementing agency, 6. social, economic and political conditions. the communication variable will determine the effectiveness of public policy implementation. the effectiveness of policy implementation is highly dependent on the understanding of decision makers about what must be done, and this is determined by good communication. therefore, every decision and policy regulation must be transmitted accurately and accurately to policy makers and implementers. george c. edward iii (1980) suggests that there are three critical success indicators on the communication variable in policy implementation, namely: 151 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) 1. transmission, namely the distribution of good communication will be able to produce a good implementation result as well. 2. clarity of information, where communication or information received by policy implementers must be clear and not confusing. 3. consistency of information conveyed, namely orders or information given in the implementation of a communication must be clear and consistent to be implemented and executed. methods the approach used in this research is qualitative research. qualitative research is a method for exploring and understanding the meaning that several individuals or groups of people ascribe to social or humanitarian problems (creswell, 2016). this type of research is descriptive research, which is a study that aims to see a clear picture or description of certain conditions or symptoms. qualitative descriptive research seeks to describe all existing symptoms or conditions, namely the state of the symptoms according to what they were at the time the research was conducted (mukhtar, 2013). researchers describe in detail and in depth the portrait of conditions or symptoms that appear in policy communication in the implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta. the use of a qualitative approach in this study was carried out by matching empirical reality with a literature review using descriptive methods. data collection was carried out at the office of social manpower and transmigration of yogyakarta city. data was collected by observation and indepth interviews with informants related to the implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta, namely the staff of the yogyakarta city manpower and transmigration social service and the program recipients. in addition, researchers also collect data through library research to collect documents relevant to this research. the data is reduced and selected that have relevance to the problem. the data is then analyzed and presented in a narrative text where the data presentation refers to the problem formulation that has been determined. after being analyzed descriptively and directed at clear goals, conclusions were drawn with a focus on policy communication in the implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta. this research was carried out for 6 months, starting from july 2021 to december 2021. the covid-19 pandemic has limited activities in related institutions so that the research process is carried out in a combination offline 152 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 and online. in qualitative research, the research subject is called the informant. research subjects are interpreted as people who are used to provide information about the situation and condition of the research background (sugiyono, 2017). to obtain the right data in this study, the determination of informants is based on people who have competence and are in accordance with data needs. the criteria for selecting informants in this study were based on people who had been involved in the implementation of the ksjps program for a long time and intensively in the city of yogyakarta. the data sources in this study do not only rely on one data source, but also on multiple sources of data, namely: in-depth interviews, observation, and documentation. this study uses primary data and secondary data. the primary data in this study were data from observations, interviews, and field notes during this research. in-depth interviews will be conducted with informants who have knowledge and understanding related to policy communication issues in the implementation of ksjps policies in the city of yogyakarta. meanwhile, secondary data sources were obtained through documentation and literature study from books, scientific articles in journals, print media, and the internet. the observation technique used was non-participant observation because in this study the researcher did not take part in all kinds of activities carried out, but only carried out the function of observation. in this study, information from direct observation will be combined with the results of interviews and documentation. the goal is to obtain valid data with multiple perspectives of a situation, event, or process at a time. the analysis of qualitative data in this study was carried out interactively and continued until it was completed. the data obtained were analyzed using data analysis techniques consisting of a flow of activities including data reduction, data display, conclusion drawing and verification (miles, huberman, & saldana, 214). the data collected through the methods of observation, interviews, and documentation are then reduced and selected which have relevance to the specified research problem. the data and information obtained from the field are entered into a matrix, then the data is presented according to the data obtained in research in the field so that researchers will be able to master the data and not be wrong in analyzing data and drawing conclusions (sugiyono, 2017). data presentation aims to simplify complex information into simple data so that it is easier to understand. after the researchers compiled the data, the researchers then carried out data processing. if there is data that does not match the needs of the study, the researcher edits the data. data editing is 153 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) to correct the data if an error occurs in data collection. the data that has been reduced is then analyzed and presented in a descriptive manner with reference to the formulation of the problem that has been determined. in the next stage, the researcher analyzes the data and describes the data so that the data can be understood and clearly according to the research objectives. the data that has been presented and analyzed leads to a clear goal, then the researcher draws conclusions by focusing on policy communication in implementing the ksjps policy in the city of yogyakarta. results and discussion policy communication is the process of delivering policy information from policy makers to policy implementers and then conveying it to the target group in order to get responses from related parties. policy implementers and target groups must know what to do and understand what is the content, objectives, directions, and target groups of policies to ensure the success of policy implementation. discussion on policy communication ksjps implementation in yogyakarta city will focus on three indicators of communication variables in policy implementation, namely: delivery of communication (transmission), clarity of information, and consistency of information in implementing ksjps program in yogyakarta city. submission of communication (transmission) in the implementation of the ksjps policy in the city of yogyakarta. transmission is the distribution of communication. public policies must be conveyed not only to policy implementers, but also to policy target groups and other parties with direct or indirect interests in the policy. the first factor that influences policy communication is transmission. this dimension requires that public policies can be transformed to implementers, target groups, and parties related to policies. distribution of good communication will be able to produce a good implementation as well. the problem that sometimes arises in the distribution of communication is the existence of miscommunication because one of the many levels of bureaucracy that must be passed in the communication process. this can have an impact on distortions in communication. before an official can implement a decision, he or she must be aware that a decision has been made and an order for its implementation has been issued. this is not always a straightforward process as it may seem. it was found that many of these decisions were ignored 154 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 or if not, there was often a misunderstanding of the decisions made. in the communication of ksjps implementation policies, information is divided into two forms, namely: first, information related to how to implement policies. second, information regarding compliance data from implementers to established government regulations (competent and capable) in implementing policies. communication regarding policy objectives and targets is made to policy implementers and target groups. submission of the intent, purpose, and content of policies to policy implementers will affect the level of knowledge of policy implementers regarding policies that must be implemented. communications regarding the implementation of ksjps have been carried out by the yogyakarta city manpower and transmigration social service to policy implementers through coordination both vertically and horizontally through coordination meetings held. this is done to unite views on the implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta. the parties involved in the implementation of the ksjps are the yogyakarta city information communication and encryption service, forum pemantau independent (forpi), the population and civil registry office, data collection officers, community social workers, kemantren, kelurahan, rt/rw, and community representatives as aslum companion. dinsosnakertrans communicates and coordinates with diskominfo in solving problems in the ksjps data collection application. in accordance with what was conveyed by agus sudrajat, head of the yogyakarta city social and manpower office, that communication and coordination were carried out to resolve application error problems faced by data collection officers (antaranews. com). coordination is also carried out with forpi in monitoring and supervising the implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta. the monitoring includes the accuracy of the target recipients of the program, the objectivity of the data collection process for prospective beneficiaries, and ensuring that the ksjps is accepted by families in need. the forpi coordinator for the city of yogyakarta, baharuddin kamba, said that the results of data collection from community leaders, rt heads and rw heads were expected to support valid data, because they were more aware of the conditions in the field. however, this is sometimes still colored by the issue of likes and dislikes. therefore, monitoring and evaluation in the ksjps data collection process is very necessary. 155 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) in addition to policy implementers, information on policy objectives and targets must also be conveyed to target groups to reduce distortions in implementation. one of the ways to convey information to the public is the yogyakarta city social service through one of the private television stations in yogyakarta, rbtv with the sources being the head of the service and the head of data, information and social empowerment. the socialization aims to provide complete and clear information on the implementation of the ksjps, with the aim that the community can be actively involved in monitoring and providing input to the data collection process, with the hope that the data set is valid and accurate data. community involvement in ksjps data collection is very much needed in order to increase the accuracy of the data so that it is right on target, which is involved from the preparation stage to the data determination stage. one of the factors that affect the high accuracy of the data is the honesty of 3 (three) elements, namely the honesty of the families recorded in providing answers, complete and correct information from community leaders, and the objectivity of the data collection officers. in its implementation, it was found that residents of cokrodiningratan village, jetis sub-district who returned 4 kms as ksjps membership because they felt they were no longer poor based on the specified parameters (antaranews.com). the delivery of information related to the ksjps policy in yogyakarta city also received positive support from the mass media. the mass media make an important contribution in helping the government convey information related to the ksjps program. this is very helpful in delivering the ksjps program to the public. media coverage of the implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta will help disseminate the policy so that public understanding will increase. so far, the press has paid attention to activities related to the ksjps in the city of yogyakarta, this can be seen from the following news releases submitted by republika and antara (see figure 1). 156 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 figure 1: news of the ksjps program in the city of yogyakarta the delivery of information in the implementation of the program has also been supported by the compliance of the implementers with the regulations. this was conveyed by b. wardjono wiyandono (aid and grant manager) that the policy implementers had implemented the guidelines set out in the policy appropriately. the understanding and knowledge of policy implementers regarding what must be done shows their competence and capability in implementing policies. in addition, the policy implementors also provides space for the community to contribute in submitting complaints and criticisms. citizen can submit any criticism and suggestions, including regarding the implementation of the ksjps in the city of yogyakarta through the information and complaints service unit (upik) of the yogyakarta city government. upik is a facility for the public to submit complaints, questions, information, and suggestions/suggestions for the development of yogyakarta city government services and the development of yogyakarta city. upik can be visited through the website page http://upik.jogjakota.go.id/ or you can send an e-mail to upik@jogjakota.go.id. the public can also send sms to 08122780001 or call the telephone/fax number (0274) 561270 or come directly to the public relations and information section of the yogyakarta city regional 157 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) secretariat, city hall complex, jalan kenari number 56 yogyakarta 55165. in addition, residents of yogyakarta city can also convey report complaints/ complaints through the complaint menu facility in the jogja smart service (jss) application. clarity of information in the implementation of the ksjps policy in the city of yogyakarta clarity of information means that communication or information received by policy implementers must be clear so that it is not confusing. according to edward iii (1980), if the policies are implemented as desired, then the implementation instructions must not only be accepted by the policy implementers, but also the communication of the policy must be clear. sometimes it is found that the instructions passed to the executor are vague and do not specify when and how a program is executed. communication received by policy implementers (street-level-bureaucrats) must be clear and not confusing. the ambiguity of the policy message may not necessarily hinder implementation, to some extent. however, the implementers need clarity of information in implementing the policy so that the objectives to be achieved can be achieved according to the contents of the policy. mazmanian & sabatier (1983) suggested that the clearer and more detailed the content of a policy is, the easier it will be to implement because the implementor will easily understand and translate it into real action. on the other hand, the ambiguity of policy content is a potential for distortion in policy implementation. the ambiguity of the communication message conveyed in relation to the implementation of the policy will risk misinterpretation or may conflict with the meaning of the original message. clarity of information regarding the implementation of ksjps has been stated in several regulations that regulate it. the yogyakarta city manpower and transmigration social service has also clearly conveyed to policy implementers and target groups, as well as parties involved in implementing the policy. the ksjps policy in the city of yogyakarta is regulated by the mayor of yogyakarta regulation number 12 of 2020 concerning guidelines for data collection of the ksjps population in the city of yogyakarta. the people who are targeted as targets of social security and protection are given an identity card called kms which is valid for one year. ksjps data collection parameters are determined according to the decree of the mayor of yogyakarta no. 510 of 2018 concerning determination of parameters for population data collection and ksjps 158 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 consists of seven aspects and sixteen parameters (see table 1). if a family has fulfilled all aspects and parameters, but if at the time of data collection or field verification it is not found, or it is declared to have moved and the address is not known, then no verification is carried out on the family. families that meet one or several parameters indirectly then become the category of ksjps recipients. there are other parameters that must be weighed so that the family can get kms. based on the narrative of bandoro budi nugroho (social extension functional officer), it was stated that it is necessary to look at the results of the weighting of the ksjps parameters (see table 2). table 1: ksjps data collection parameters aspect parameter weight income and asset both the husband and wife are unemployed. 8 the average income of family members per month for the last 3 months is up to idr 423,815. 10 the ownership status of the building is not owned/ contracted/rented/protected. 6 the family does not own anything worth more than idr 1,800,000. 4 electricity power utilization of 450-900 kwh with an expenditure of less than idr 75,000. 4 shelter the residential building area is less than 8 square meters per family member. 8 the type of residential wall material is more than 50% in the form of bamboo/wood/wall without plaster. 10 food families cannot afford to feed family members 3 times a day. 9 families cannot afford to buy and provide meat/ chicken/fish side dishes 2 times a week. 9 clothing families can only buy new clothes for each family member a maximum of 1 time in a year excluding uniforms. 3 health the drinking and cooking water resource is not the regional drinking water company (pdam). 2 the family does not have a toilet. 5 159 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) aspect parameter weight education the maximum education of the head of the family is junior high school graduate. 4 there are dependents of more than one family member who attend high school and below. 7 some school-age children drop out (do) or do not continue their education up to sma/smk due to economic reasons. 9 social families cannot participate in social activities for economic reasons. 2 total 100 table 2: ksjps program family stratification stratification weight code kartu menuju sehat 1 76-100 1 kartu menuju sehat 2 51-75 2 kartu menuju sehat 3 31-50 3 technical instructions for the implementation of the ksjps have been regulated through the decree of the head of the yogyakarta city social service no. 220 of 2019 concerning technical guidelines for ksjps data collection in the city of yogyakarta. families who are included in the ksjps data will be given an identity by the yogyakarta city government in the form of kms. people who have proof of ownership of kms will get social security and protection in the form of guarantees and assistance that have been designed according to the situation and conditions of the community concerned. for students, they get the regional education guarantee (jaminan pendidikan daerah/jpd) in the form of free 12-year compulsory education, for the elderly they get aslum and death benefits. aslum assistance is regulated by mayor regulation no. 33 of 2021 guidelines for the implementation of aslum in the city of yogyakarta. meanwhile, death compensation is regulated in mayor regulation no. 60 of 2021 concerning guidelines for providing death compensation for families of kms holders in the city of yogyakarta. the yogyakarta city government did not re-collect the ksjps data in 2021, so the implementation of the program uses 2020 data (jogjaantaranewscom). 160 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 according to the provisions in the mayor’s regulation, data collection can be done at least once every two years, except in certain conditions, such as a disaster. the 2020 ksjps data collection was carried out in several stages, namely; 1. preparation (february-march). 2. first public test (april). 3. data collection (may-july). 4. data processing (august-september). 5. second public test (october). 6. quick verification of second public test results (november). 7. matching the data from the verification results with the population data and determination of the data (december). the stages of data collection are also intended so that the data collection process can be objective because it allows a check mechanism from various parties, including the community. information consistency in implementing ksjps policies in yogyakarta city instructions or information given in the implementation of a communication must be clear and consistent to be carried out and carried out. this is to support effective policy implementation. although the orders delivered to policy implementers have an element of clarity, if the orders contain contradictory elements, it is possible that the orders will not encourage policy implementers to carry out their duties properly. on the other hand, inconsistent policy implementation orders will encourage implementers to take actions that are too lax in interpreting and implementing policies. if this happens, it will result in ineffective policy implementation because very loose measures may not be used to implement policy objectives. the policy objective in the field of social protection, according to the strategic plan of the yogyakarta city social service for 2017-2022, is to improve a comprehensive social protection system by protecting the poor and vulnerable so that they are able to fulfill their basic needs and rights. one of the policy characteristics is characterized by the ability of the policy to structure the implementation process with clarity and consistency of objectives. clarity in terms of regulations that are revealed in the form of mayor regulations and mayoral decrees related to the implementation of the ksjps program are 161 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) factors that support its implementation. consistent rules make it easier for implementers to apply policies in the field. in addition, the implementation of ksjps in yogyakarta city has utilized technology-based applications in its data collection. it is hoped that this will further support the implementation of the program. because with the support of it, the more technologically literate the target community of the policy will make it easier for the policy implementation process. the problem that sometimes becomes an obstacle in the distribution of social assistance so far is the suitability of the data. dtks data belonging to the ministry of social affairs is based on the mother’s or wife’s family identification number (nomor identitas kependudukan/nik). meanwhile, the yogyakarta city ksjps data uses the head of the family (kepala keluarga/kk), so there must be a crosscheck so as not to cause a double problem of assistance for the kk. the head of the social protection and security division of the manpower and transmigration office of yogyakarta, christina tri maryatun said that the problem had been resolved with the support of a management information system (sim), namely sim pemberdayaan. for almost three years, the yogyakarta city government has used single data on nik and household heads for assistance programs, which are supported by sim pemberdayaan based on welfare status and nik. in this case, data on the family hope program (program keluarga harapan/pkh) and non-cash food assistance (bantuan pangan non tunai/bpnt) from the ministry of social affairs were tracked by the names of the heads of families, then separated to avoid duplication (okezonenews.com). in the sim pemberdayaan, there are two poverty reduction databases. the first data is intervention data from the central government, namely the integrated social welfare data (dtks). meanwhile, another database comes from the yogyakarta city social service data collection which has been carried out for about 10 years, namely ksjps data. the processed results in the sim include information on names, addresses, and nik, poverty reduction targets from two databases at once. the information also includes targets that are cut into poverty reduction priorities and the various parameters that accompany them. sim is of course only a tool whose effectiveness depends on the user. various regional apparatus and other stakeholders related to poverty reduction are currently being encouraged to use mis in every intervention carried out. the discipline of its use is also systematic, where a regional apparatus must first book 162 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 the targets contained in the sim as an intervention participant. furthermore, when the intervention has been carried out, the regional apparatus must also confirm in the sim that the participant has received the intervention. if this mechanism works, overlapping target beneficiaries can be eliminated. however, it will take longer time for regional devices to be able to feel the benefits of the sim. it is necessary to overhaul the system from what has been used so far. in addition, the validity of the data is also a separate issue. the sim that has been built has been based on nik so that it is truly unique and overcomes the problem of the similarity of names, addresses, and other identities. if later the sim has been fully utilized, all records of interventions that have been carried out from a nik will be available. an individual or family will be detected, whether they have received health contribution assistance or not, and whether the assistance comes from the central or regional government. therefore, target data with a truly valid nik is very important for poverty reduction efforts. verification and validation of data to produce valid data is the most important part of the whole process. in the city of yogyakarta, the basis for this nik intervention was strengthened by the existence of sim pemberdayaan. the mis is an intervention base with target data content. the regional apparatus that intervenes must include the type of intervention in the target data. in the end, the sim will completely contain target data based on name, address, nik, welfare parameters, needs, and interventions that have been received in order to avoid overlapping problems and ineffective interventions. to get there, target data based on a valid nik is absolutely necessary so that data verification and validation is a very important process. conclusion policy communication in implementing the ksjps program in the city of yogyakarta seen from the process of delivering information to policy implementers and target groups, clarity of information, and consistency of information has been able to support the successful implementation of the ksjps policy. three critical success indicators on the communication variable, namely: the delivery of information to policy implementers and target groups as well as the compliance of the implementers, clarity of information, and consistency of information have been able to support the successful implementation of the ksjps program in the city of yogyakarta. 163 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) communications regarding the implementation of ksjps have been carried out by the yogyakarta city manpower and transmigration social service to policy implementers through coordination meetings which are held regularly. one of the ways to convey communication about the ksjps program to policy targets is through rb tv. mass media is also very helpful in conveying information to the public through reporting on the implementation of the ksjps program. this has increased public knowledge about the implementation of the ksjps so that they can participate in the implementation of the program. however, in data collection activities, data disintegration problems are still encountered. however, this has been overcome with the management information system /sim pemberdayaan. the success of this communication is also supported by the capacity and competence of the implementers to the regulations that have been set in implementing the policy. policy implementers have clearly stated the aims and objectives of the policy. clarity of information regarding the implementation of ksjps is regulated through the ksjps data collection parameters which consist of seven aspects and sixteen parameters. in addition, the mechanism has also involved the community in the process. communities also receive clear and consistent information about policy implementation. references agustino, l. (2006). dasar-dasar kebijakan publik. cv alfabeta. anggara, s. (2014). kebijakan publik. pengantar. pustaka setia. anderson, j. e. (2003). public policymaking: an introduction. houghton mifflin company, pp. 1 – 34. accessed http://www.kropfpolisci.com/ public.policy.anderson.pdf barberio, v., kuric, i., mollona, e., & pareschi, l. (2020). the use of social media in eu policy communication and implications for the emergence of a european public sphere. investigaciones regionales, 2020 (46). canary, heather. e., blevins, m., & ghorbani, s. s. (2015). organizational policy communication research: challenges, discoveries, and future directions. communication reports, 28(1). https://doi.org/10.1080/0893 4215.2013.865063 canary, heather e, & taylor, julie l. (2020). policy communication. engaging multiplicity. chapter 37. editor: mary john o’hair. april. https://doi. org/10.1002/9781119399926.ch37 164 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 cline, k. d. (2000). defining the implementation problem: organizational management versus cooperation. journal of public administration research and theory, 10(3), 551–571. https://doi.org/10.1093/ oxfordjournals .jpart.a024281 creswell, j. w. (2016). research design, pendekatan metode kualitatif, kuantitaif, dan campuran. 4th ed. pustaka pelajar. dunn, william n. (2017). public policy analysis: an integrated approach. routledge. sixth edition. accessed https://accord.edu.so/course/material/public-policy-and-analysis-480/ pdf_content d’acunto, f., hoang, d., paloviita, m., & weber, m. (2021). effective policy communication: targets versus instruments. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3764722 edward iii, george c. (1980). implementing public policy. congressional quarterly press. engkus, e. (2020). komunikasi kebijakan bantuan pangan nontunai melalui e-warong. jurnal penelitian komunikasi, 23(1). https://doi.org/10.20422/ jpk.v23i1.677 flor, a.g. (1991). development communication and the policy sciences. journal of development communication. december 1991. asian institute of development communication (kuala lumpur) https://www.academia.edu/578845/development_communication_ and_the_policy_sciences friedrich, c. j. (2000). public policy and the nature of administrative responsibility. the science of public policy. grindle, m. s. (1980). politics and policy implementation in the third world. princeton university press. 310 pp. https://doi.org/10.1002/pad.4230020308 handoyo, e. (2012). kebijakan publik. widya karya. hill, m., & peter hupe (2006). implementing public policy. sage publication. 231 pp. http://dx.doi.org/10.1017/s0047279403227288 kala, k., bolia, n. b., & sushil. (2020). waste management communication policy for effective citizen awareness. journal of policy modeling, 42(3). https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.012 kamil, i. (2018). peran komunikasi pemerintahan dalam penanganan lingkungan kumuh. mediator: jurnal komunikasi, 11(1), 129–139. 165 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) https://doi.org/10.29313/mediator.v11i1.3322 könig, p. d. (2021). a magic bullet in policy communication? on the ambiguous use of framing in policy research. policy studies, 42(1). https://doi.org/10 .1080/01442872.2019.1581153 lester, j. p., & joseph stewart. (2000). public policy: an evolutionary approach (third ed). boston wadsworth thomson learning luqman, y., sumardjo, s., sarwoprasodjo, s., & tambunan, a. h. (2017). solusi menuju konvergensi arah komunikasi kebijakan publik dalam rangka antisipasi krisis energi. jurnal ilmu komunikasi, 15(2). https://doi. org/10.31315/jik.v15i2.2161 mazmanian, daniel a and paul a. sabatier. (1983). implementation and public policy. scott foresman and company. miles, m.b, huberman, a.m, & saldana, j. (2014). qualitative data analysis. a methods sourcebook, edition 3. sage publications. terjemahan tjetjep rohindi rohidi, ui-press. mukhtar. (2013). metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. gp press group. pricahyadi, m., & ramadani, t. (2019). strategi komunikasi kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta pada peraturan gubernur nomor 110 tahun 2018. jurnal ilmu administrasi: media pengembangan ilmu dan praktek administrasi, 16(1). https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.222 quy, h., & ha, t. t. (2018). an empirical assessment of public policy communications in central region of vietnam. modern economy, 09(12). https://doi.org/10.4236/me.2018.912128 ripley, r. b., & grace a. franklin. (1986). bureaucracy and policy implementation. 2nd ed. chicago iii: dorsey press. sazali, h. s. (2021). komunikasi kebijakan publik dalam penanggulangan inses di kecamatan tanjung tiram. inovasi, 18(1). https://doi.org/10.33626/ inovasi.v18i1.305 sugiyono. (2017). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. cv alfabeta. suparno. (2017). implementasi kebijakan publik dalam teori dan praktik. implementasi kebijakan ketahanan pangan kabupaten rembang. dwiputra pustaka jaya. supriyanto, r. w., dkk. (2014). perlindungan sosial di indonesia: tantangan 166 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 dan arah ke depan. bappenas. syaripudin, a. f., nur, t., & meigawati, d. (2020). komunikasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan reklame di kota sukabumi. publikauma : jurnal administrasi publik universitas medan area, 8(2). van meter, d. s. & van horn, c. e. (1975). the policy implementation process: a conceptual framework. https://doi.org/10.1177% 2f009539977500600404 wahab, solihin a. (2014) analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. bumi aksara. wendra, r. may, afrizal, t., larasati, e., & yuniningsih, t. (2020). policy communication of licensing business swallow’s nests in pekanbaru city. jurnal ilmiah ilmu administrasi publik, 10 (2). https://doi.org/10.26858/ jiap.v10i2.15516 yang, j., & zheng, x. (2022). government annual report: decision usefulness, information accessibility and policy communication efficiency– observations from 19 chinese cities. policy studies, 43(3). https://doi.org /10.1080/01442872.2020.1724277 zaenudin, h. n., sartika, r., & haryanegara, m. e. a. (2022). the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman program among university students. informasi, 51(2). https://doi.org/10.21831/informasi. v51i2.39435 zulfiningrum, r., sumardjo, saleh, a., & agusta, i. (2019). komunikasi kebijakan dalam program pengembangan pertanian beras hitam: analisis nvivo 11. jurnal pikom (penelitian komunikasi dan pembangunan), 20 (2). website badan pusat statistik kota yogyakarta. (2020). kemiskinan kota yogyakarta 20182020. bps kota yogyakarta. accessed https://jogjakota.bps.go.id/indicator/154/89/1/kemiskinan-kotayogyakarta.html komunikasi kebijakan lebih penting ketimbang sosialisasi kebijakan. (2021, december 22). accessed komunikasi kebijakan lebih penting ketimbang sosialisasi kebijakan wawasan knowledge sector initiative (ksi) (ksi-indonesia.org) 167 policy communication in the implementation of the keluarga ...(marita ahdiyana, arum diyan sukmawati) okezone news. (2020, april 30). 53.319 kk terdampak pandemi di kota yogyakarta dapat bantuan, ini pembagiannya. accessed https://news.okezone.com/read/2020/04/30/510/2207137/53-319-kkterdampak-pandemi-di-kota-yogyakarta-dapat-bantuan-ini-pembagiannya. penerapan strategi komunikasi kebijakan yang baik memegang peran kunci bagi efektivitas implementasi kebijakan. (2021, september 10). accessed https://lan.go.id/?p=6827 ramadhan, a. (2020, october 12). dinsos kota yogyakarta: pendataan ksjps 2021 terkendala masalah teknis. tribun jogja. accessed https://jogja. tribunnews.com/2020/10/12/dinsos-kota-yogyakarta-pendataan-ksjps2021-terkendala-masalah-teknis republika. (2021, july 23). penyaluran bansos ditargetkan selesai sebelum 25 juli. republika. accessed https://republika.co.id/berita/daerah/jawa-tengah-diy/qwn4yk380/ penyaluran-bansos-ditargetkan-selesai-sebelum-25-juli rusqiyati, ea. (2019, july 19). dinas sosial kota yogyakarta mengapresiasi warga kembalikan kms. accessed https://jogja.antaranews.com/berita/386994/dinas-sosial-kota-yogyakartamengapresiasi-warga-kembalikan-kms rusqiyati, ea. (2020, july 5). data ksjps yogyakarta diupayakan dapat masuk dtks pusat. antara news. accessed https://jogja.antaranews.com/ berita/435738/data-ksjps-yogyakarta-diupayakan-dapat-masuk-dtks-pusat rusqiyati, ea. (2021, december 3 ). yogyakarta tetap menggunakan data 2021. antara news. accessed https://jogja.antaranews.com/berita/524505/ yogyak ar t a-tet ap-menggunak an-dat a-ksjps-2021-untuk-programsosial-2022 wardhani, cm. (2020, july 5). dinsos kota yogya upayakan data ksjps masuk ke dtks pusat. tribun jogja. accessed https://jogja.tribunnews. com/2020/07/05/dinsos-kota-yogya-upayakan-data-ksjps-masuk-ke-dtkspusat. 168 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 141-168 77 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 6.000-8.000 words.  papers uses bahasa indonesia or english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal evers & gerke. (1992). "the culture of planning: transmigration area development in east kalimantan, indonesia", international sociology, vol.7, pp.141-151. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 78 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. abstract, made in essay form consists of introduction, purpose, method, conclusion, written in 1 (one) paragraph, space 1, paragraph justify, 150-200 words, no numbering. created in bahasa indonesia and english. keywords consist of 3-5 relevant words/phrases introduction state the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding an unnecessarily detailed literature survey or a summary of the results. methods provide sufficient detail to allow the reader to interpret the results, and to enable the work to be reproduced. methods already published should be summarized and indicated by a reference: only relevant modifications should be described in detail. results and discussion this section should clearly and concisely describe the results of your study. explain the statistical analyses (if used). provide visual representations of the data (tables, graphs) where appropriate, but make sure to reference and explain these in the text. this should explore the significance of the results of the work, not repeat them. a combined results and discussion section is often appropriate. avoid excessive citations and discussion of published literature. conclusion the main conclusions of the study may be presented in a short conclusions section, which may stand alone or form a subsection of a discussion or results and discussion section. references  follows the apa style (american psychological association) http://www.apastyle.org  suggested using mendeley  arranged by alphabetic  comprised at least 15 reference sources  it must cite min one article from jurnal informasi (see the archive menu)  references with maximum 10 years the template of informasi article in word document format is available for download here. fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: journal.uny.ac.id/index.php/informasi email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ilkomuny@gmail.com issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 9 770126 065917 cover mburi.pdf page 3 149 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra novi kurnia novikurnia@ugm.ac.id ilmu komunikasi universitas gadjah mada santi indra astuti santi.indraastuti@gmail.com ilmu komunikasi, universitas islam bandung abstrack digital society nowadays faces various problems such as hoax or fake news, privacy violation, cyberbullying, violence and pornography content, digital media addiction. the question is whether such problems are emerging because of there is no adequate digital literacy in indonesia? to answer this question, jaringan pegiat literasi digital (japelidi, network of digital literacy activists) conducts a mapping research on digital literacy movement in indonesia. this study involves 56 researchers from 26 universities in indonesia. it maps out 342 digital literacy activities conducted in 9 cities in indonesia. some research findings are: universities are the main actor in literacy digital movement in indonesia, public speaking forums are the most frequent digital literacy activities, main target group for digital literacy is the youth and schools are the best partners for digital literacy activities. based on these findings, the study recommends some suggestions: to increase the digital literacy activities conducted by various actors in indonesia, to develop various methods of digital literacy programs, to widen the target groups, and to establish relationship with various partners not only schools, but also government, media and corporation. in addition, the study recommend that digital literacy should be implemented in various levels: family, schools, and the state. abstrak beragam persoalan seperti informasi hoaks, pelanggaran privacy, cyberbullying, konten kekerasan dan pornografi, dan adiksi media digital dianggap sebagai persoalan masyarakat digital terkini. pertanyaannya, apakah problem tersebut muncul karena rendahnya literasi digital di indonesia? untuk menjawab pertanyaan tersebut, jaringan pegiat literasi digital (japelidi) melakukan pemetaan gerakan literasi digital di indonesia. dengan metode desk study dan case study, penelitian melibatkan 56 peneliti dari 28 prodi yang berasal dari 26 perguruan tinggi. kajian mencakup 342 kegiatan literasi digital di 9 kota di indonesia memetakan setidaknya 342 kegiatan. temuan utama penelitian ini antara lain: perguruan tinggi adalah pelaku utama atau motor dalam gerakan literasi digital, sosialisasi adalah kegiatan yang paling sering dilakukan, kaum muda merupakan kelompok sasaran yang paling dominan, dan mitra yang paling adalah sekolah. penelitian merekomendasikan perlunya lebih banyak pelaku kegiatan yang bukan berasal dari perguruan tinggi, pentingnya mengeksplorasi ragam literasi digital yang bersifat kreatif dan ‘empowerment’, perlunya memperluas target sasaran literasi digital supaya tidak hanya tertuju pada kaum muda saja, dan pentingnya kemitraan 150 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pendahuluan jumlah pengguna internet di indonesia telah mencapai 132.7 juta orang dari 256.2 juta orang populasi indonesia. ini berarti, pengguna internet di indonesia telah mencapai 51.8% dari jumlah penduduk indonesia seluruhnya. komposisinya bisa dikatakan berimbang di antara laki-laki (52.5%) dan perempuan (47.5%). namun demikian, dari segi geografis, pengguna internet terbesar berada di pulau jawa sebanyak 65% (86.3 juta orang), sisanya tersebar di sumatera (15.7%), sulawesi (6.3%) dan kalimantan (5.8%). dua wilayah lainnya yaitu bali dan nusa persentasenya di bawah 5%. ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penggunaan internet (apjii, 2016). kesenjangan juga tampak dari segi usia. dari keseluruhan pengguna internet, yang dominan adalah kelompok usia 35-44 tahun sebesar 29.2%, diikuti oleh kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 24.4%. pada peringkat ketiga, ditempati oleh kelompok usia 10-24 tahun sebanyak 18.4%, diikuti oleh kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 18%. kelompok usia di atas 55 tahun jumlahnya sebanyak 10%. kelompok usia yang paling produktif, yaitu 25 sd. 44 tahun jumlahnya mencapai 53.6% atau sebanyak 71 juta orang, menjadi pengguna internet yang paling dominan. dari segi profesi, pengguna internet didominasi oleh kelompok pekerja/wiraswasta sebanyak 62% atau 82.2 juta orang. mengejutkan, pada peringkat kedua, ibu rumah tangga menjadi pengguna internet terbanyak dengan jumlah 22 juta orang atau 16.6%. pada peringkat ketiga, terdapat kelompok mahasiswa dengan jumlah 10.3 juta (7.8%). kelompok pelajar berjumlah 8.3 juta orang (6.3%). berbicara mengenai jenis konten internet yang diakses, sebagaimana dapat diduga, media sosial menjadi konten yang paling dominan diakses. sebanyak 97.4% atau 129.2 juta pengguna internet mengakses media sosial. konten selanjutnya yang paling banyak diakses adalah hiburan sebanyak 96.8% atau 128.4 juta orang. pada peringkat ketiga, konten berita menjadi yang paling banyak diakses dengan persentase tak jauh berbeda dengan konten hiburan, yaitu 96.4% atau 127.9 juta. ini disusul dengan konten pendidikan (93.8% atau 124.4 juta orang), konten komersial (93.1% atau 123.5 juta orang) dan layanan publik (91.6% atau 121.5 juta orang). mengingat media sosial merupakan konten yang paling banyak diakses, mari kita fokuskan bagaimana data menyangkut perilaku pengguna media sosial di indonesia. walaupun sempat diramalkan akan digantikan oleh tren microblogging, namun kenyataannya facebook masih tetap merajai. sebanyak 71.6 juta orang, atau 54% pengguna media sosial di indonesia mengakses facebook, diikuti oleh instagram sebanyak 19.9 juta (15%), dan youtube sebanyak 14.5 juta orang (11%). mengagetkan, pengguna twitter hanya mencapai 7.2 juta orang (5.5%). ini artinya, twitter yang di negara lain menjadi primadona, tidak demikian halnya di indonesia. sebenarnya masih banyak lagi data mengenai perilaku pengguna internet di indonesia, yang bisa diekstraksi dari laporan survei apjii 2016. kendati demikian, dengan melihat sejumlah data basic tersebut, dapat dikatakan bahwa dari segi konten yang diakses, temanya tidak jauh berbeda. namun demikian, kesenjangan terlihat dari sebaran geografis pengguna internet yang dominan di pulau jawa, sebaran usia pengguna internet yang dominan di kalangan kelompok usia 25 s.d. 44 tahun, sebaran berdasarkan profesi yang didominasi oleh kalangan pekerja/ wiraswasta diikuti oleh ibu rumah tangga (irt), serta dominasi facebook sebagai media sosial yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di indonesia. dengan berbagai pihak diperluas dan diperkuat, khususnya dengan pemerintah, media dan korporasi. selain itu, peneliti merekomendasikan bahwa literasi digital harus diberikan dalam level keluarga, sekolah, dan negara. keywords: digital literacy, movement, mapping. 151 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... kenyataan menunjukkan, banyaknya jumlah pengguna internet di indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan media sosial, tidak serta-merta menjamin ‘kedewasaan’ netizen indonesia dalam menggunakan internet. selain kesenjangan yang terjadi, berbagai kasus penyalahgunaan internet juga marak, mulai dari internet fraud, adiksi atau kecanduan, pelanggaran privasi, bias realitas, hingga yang paling mutakhir adalah meluasnya hoax. jika ditelisik, sejumlah kasus tersebut bermuara pada satu hal, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat indonesia. bertitiktolak dari kenyataan tersebut, sejumlah pihak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat. upaya yang sebenarnya telah dimulai bertahun-tahun silam itu dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan guna menuntaskan berbagai isu terkait dengan permasalahan digital. ada yang memakai pendekatan general, yaitu memberikan pembekalan literasi digital secara umum. ada pula yang menggunakan pendekatan tematik, entah itu membidik konten tertentu seperti “anti-hoax”, “internet security”, atau berfokus pada cohort tertentu seperti “remaja” dan “anak-anak”, atau tertuju pada segmen tertentu seperti “guru”, “ibu rumah tangga”. meningkatkan level literasi publik, atau membuat masyarakat menjadi melek digital memang bukan tugas yang bisa diwujudkan melalui satu dua pendekatan saja. namun, harus dilakukan melalui berbagai sisi. kendati demikian, resikonya, gerakan literasi digital menjadi sporadis dan terkesan ‘tanpa’ agenda yang jelas. semua kegiatan terkesan reaktif, dalam arti dilakukan sebagai respons sesaat terhadap situasi-situasi tertentu. akibatnya, sulit menilai sudah sampai di mana gerakan literasi digital di indonesia telah berproses. pun sama sulitnya menilai apakah gerakan literasi digital memang betulbetul efektif mengatasi persoalan. untuk itu, sebelum bergerak lebih jauh mencari resep, model atau pendekatan yang tepat sasaran sesuai dengan situasi yang dihadapi, perlu dilakukan kajian dan pemetaan terhadap gerakan literasi digital di indonesia, baik dari segi konsep, isu/tema, konten, sasaran, maupun pendekatan aksinya. penelitian jelas membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit. untuk itu, penelitian dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama berbagai prodi/jurusan komunikasi di berbagai kota di indonesia. inilah yang merupakan keunggulan riset bersama ini, jika dibandingkan dengan riset-riset sejenis yang kemungkinan pernah dilakukan di negara lain. kelebihan lain dari penelitian bersama ini adalah menjawab persoalan gerakan literasi digital di indonesia yang cenderung sporadis, reaktif dan tidak berkelanjutan. pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peta gerakan literasi digital di indonesia dilihat dari pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra? di akhir penelitian, potret gerakan literasi digital di indonesia akan menghasilkan semacam peta atau database/direktori terkait dengan isu literasi digital di indonesia. pada tahapan selanjutnya, pemetaan ini akan mampu menjawab positioning indonesia dalam aktivitas literasi digital yang tengah dan telah berlangsung sekarang, sekaligus memberikan rekomendasi bagi gerakangerakan literasi digital berikutnya, sehingga dapat mengisi agenda yang belum terisi atau belum intensif tergarap dalam peta besar literasi digital indonesia. rekomendasi ter-sebut juga bermanfaat untuk menyusun modul standar literasi digital sesuai dengan konteks indonesia, yang bisa berujung pada pelatihan-pelatihan dan/atau kampanye digital di indonesia melalui berbagai platform. literasi secara harfiah diterjemahkan sebagai kemampuan membaca dan menulis. dalam perkembangannya, kemampuan membaca dan menulis saja ternyata tidak cukup untuk menjadikan manusia agar mampu berfungsi sepenuhnya dalam sebuah masyarakat. kemampuan baca tulis hakikatnya merupakan sarana bagi seseorang untuk terlibat dalam aspek kehidupan yang jauh lebih luas, seperti melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, melakukan transaksi ekonomi, terlibat dalam 152 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 kehidupan politik, dan sebagainya. sesuai dengan konteksnya, maka literasi sebagai ‘keaksaraan’ berkembang menjadi beragam jenis literasi, seperti literasi politik, literasi finansial, literasi hukum, termasuk literasi media, literasi informasi, dan literasi digital. konsep literasi media muncul seiring dengan dominasi media di tengah kehidupan manusia yang mentransfer data dan informasi yang digunakan manusia untuk melaksanakan perikehidupannya seharihari. potter mencatat, pada awalnya para pakar mendefinisikan media literacy sebagai ‘the ability to access and process information from any form of transmission’. definisi tersebut kemudian didetailkan menjadi “... the ability to access, analyse, evaluate and create messages across a variety of contexts (livingstone, 2003). inilah definisi yang menjadi pijakan para pegiat literasi media maupun perencana pendidikan untuk diintegrasikan di dalam kurikulum yang bertujuan menciptakan manusia yang mampu berfungsi dengan baik di abad informasi. pendekatan ini dimaknai sebagai pendekatan ‘life skill’. namun, pertumbuhan media dan fenomenanya ternyata tidak cukup lagi menyelesaikan permasalahan literasi media. diperlukan cara pandang baru, yang tidak semata-mata mengerangka literasi media sebagai perkara membangun life skill. pendekatan life skill memang menyelesaikan masalah-masalah teknis. namun, kenyataannya, pendekatan ini juga menuntut konsumsi media dalam intensitas tinggi, sehingga sulit dikendalikan dan cenderung sehingga berlebihan. menurut potter, saatnya kini mengembangkan media literacy as a set of perspective that we actively use to expose ourselves to the media and interpret the meaning of the messages we encounter. it is multidimensional, and a continuum (potter, 2014:14). karakter literasi media yang disebutsebut potter sebagai ‘multidimensional’ dan ‘continuum’ menjadi sangat penting ketika dunia memasuki abad baru, yaitu new media. menjawab tantangan livingstone yang melontarkan pertanyaan retoris-filosofis “what’s new for society about the new media?” flew menyatakan bahwa new media bukanlah semata-mata internet, world wide web, atau lompatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. adalah penting untuk memahami new media sebagai pertumbuhan media yang berkaitan dengan proses-proses sosial dan teknologi dalam tiga aspek: (1) digitization dan konvergensi; (2) interaktivitas; dan (3) network dan networking (flew, 2004:19). kompleksitas new media membutuhkan adanya kemampuan literasi baru—yang tidak semata-mata mengerangka literasi media sebagai cara untuk mengakses dan menggunakan media. pada titik inilah konsep literasi digital muncul sebagai tuntutan sekaligus panduan untuk menempatkan diri di dalam peradaban media baru. konsep literasi digital dilontarkan oleh paul gilster pertama kali pada tahun 1997 dalam buku berjudul digital literacy. gilster mendefinisikannya secara sederhana sebagai ‘literacy in the digital age’, atau kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi melalui beragam sumber digital (bowden dalam lankshear & knobel, 2008: 18). dalam perkembangannya, digital literacy atau tepatnya digital literacies didefinisikan sebagai ‘practices of communicating, relating, thinking and ‘being’ associated with digital media’ (jones & hafner, 2012:13). definisi ini bersumber dari akar konsepsi perkembangan media digital sebagai social phenomenon— fenomena sosial, yang membawa berbagai konsekuensi ekonomi, sosial dan politik. istilah ‘practices’ dipilih karena konsep ini mencakup segala cara untuk memanfaatkan literasi secara aktif, termasuk aktivitas pemaknaan yang melandasinya. “literacy practices are made up of specific activities and at the same time are part of broader social processes… the concept provides the route map for thinking about topics as diverse as the role of agency, and the significance of the body, objects and texts. it clarifies the relations of actions and discourse … human life are made up of social practices. that is the reason why we 153 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... emphasize people’s lived experiences and everyday relations to technologies …” (barton & lee, 2013: 30-31). dalam dunia virtual dimana internet menjadi media baru yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan adanya pemahaman dan agensi penggunanya, sebab teknologi hanyalah alat semata yang tidak menentukan bagaimana kita harus bertindak (koltay, 2011). untuk itu dibutuhkan serangkaian pemahaman dan tindakan dengan menerapkan berbagai literasi media baru alias literasi digital. arti penting literasi digital tidak hanya dikarenakan tingginya terpaan media saja, melainkan adanya beberapa faktor lainnya. pertama, peran penting informasi dalam proses demokrasi. kedua, peran penting partisipasi budaya dan kewarganegaraan. ketiga, berkembangnya budaya popular membuat anak dan remaja semakin banyak mengakses media digital (koltay, 2011). potter menambahkan, peran penting literasi media dalam bentuk baru ini juga didorong oleh tingginya pertumbuhan media yang tidak sebanding dengan kemampuan manusia untuk mengimbanginya. sebagai gambaran, pertumbuhan media dirinci oleh potter; our culture is saturated with media messages—far more than you may realize. hollywood releases more than 700 hours feature films each years, which adds to its base of more than 100.000 hours of films they have already released in the previous years. in addition, users of a video platform such as youtube upload more than 100.000 new hours of video every day (youtube, 2013). commercial television stations generate about 48 million hours of video messages every year worldwide, and radio station send out 65.5 million hours of original programming each year. we now have more than 140 million books titles in existence, and another 1.500 new book titles are published through the world each day. then there is the world wide web—or internet which is so huge that no one knows how big it really is. google started indexed web pages about a decades ago and has now totaled 13.4 billion pages in the world wide web (kunder, 2013) which has been estimated to be only 1% of all web pages (sponder, 2012) (potter, 2014:5-4). potter mengilustrasikan pertumbuhan media di tahun 2014, berdasarkan observasi di tahun 2013. maka bisa dibayangkan, ketika tulisan ini dibuat, sudah berapa kali lipat pertumbuhan yang terjadi. sementara pertumbuhan media baik dari segi konten maupun teknologi dan aplikasi berkembang pesat, tidak demikian halnya dengan kemampuan manusia untuk mencerna, menyeleksi dan memahami pesan-pesan komunikasi. setidaknya, ini tergambar dari tingkat literasi yang dari tahun ke tahun sangat mencemaskan karena mengalami penurunan kapasitas literasi sebagaimana disimpulkan oleh kajian-kajian yang memetakan tingkat literasi warga, di antaranya “the world’s most literate nation (wmln)” dari jhon w. miller, presiden central connecticut state university new britain (ccsu, 2016) dan programme for international student assessment (pisa) (oecd, 2012). dalam konteks media baru yang ditandai oleh konvergensi media dan interaktivitas, literasi tidak hanya terkait dengan mencerna isi media saja, melainkan juga memproduksi teks yang bersifat multimedia dan bahkan teks yang bersifat interaktif dalam konteks hypermedia. hal ini disebabkan pertumbuhan penggunaan internet yang sangat pesat (buckingham, 2006). tantangan media baru bukan hanya bersumber dari sisi teknologinya, atau bentuk pasar/industri yang menyertainya. pada media digital, terjadi perubahan posisi khalayak dari audiens pasif menjadi audiens yang memiliki keleluasaan untuk mereproduksi teks secara mandiri berkat sejumlah fasilitas yang dimiliki internet. di satu sisi, keistimewaan ini merupakan affordances—keuntungan. di sisi lain membawa tekanan tersendiri karena untuk mampu memanfaatkan affordances tersebut, dibutuhkan kemampuan yang tidak sekadar terbatas pada penguasaan akses dan teknologi. 154 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 affordances senantiasa datang bersama constraints—tekanan-tekanan. menghadapi teks-teks digital, karena itu, membutuhkan modalitas yang berbeda untuk mampu menghadapi affordances dan constraints, serta menempatkan diri dalam konteks mediasi di tengah-tengah affordances dan constraints tersebut. multimodal texts in many print-based media (and even websites) is relatively static and are created by a single author. in web 2.0 spaces, by contrast, multimodal content can be co-created and constantly edited by multiple users. the convergence of writing spaces in new social media presents new opportunities for easy creation, posting, and sharing of multimodal texts. (barton & lee, 2013:30) contoh yang ditampilkan dalam kutipan di atas memperlihatkan salah satu dampak perkembangan teknologi dalam digital media, yaitu meningkatkan konten multimodal yang biasanya ditemui dalam teks. menggabungkan unsur visual, teks, dan audio sekaligus, konten yang dijumpai dalam media digital mengombinasikan beberapa modalitas sekaligus—inilah yang disebut dengan multimodality. as a result, a range of new literacies are needed to cope with the proliferation of images, graphics, video, animation and sound in digital texts (jones & hafner, 2012:50). oleh karena itu penggunaan istilah literasi sendiri sebenarnya mengandung arti jamak bukan tunggal. sebab, dengan meningkatkan penggunaan media konvergensi mengandung makna literasi jamak yang mencakup berbagai literasi dari serangkaian bentuk komunikasi dan media kontemporer (buckingham, 2006). media digital adalah wujud dari komunikasi dan media kontemporer yang disitir oleh buckingham. sebagai bagian dari literasi media, literasi digital sendiri bukanlah konsep yang benar-benar baru. selain literasi digital sebenarnya juga terdapat konsep yang disebut dengan literasi komputer yang muncul pada tahun 1980an. konsep ini dianggap tidak memadai untuk kebutuhan literasi media, sebab hanya membawa makna pada literasi komputer secara teknis atau penguasaan komputer semata. oleh karena itu, konsep digital literasi kemudian mengemuka karena konsepsinya tidak hanya terkait dengan penguasaan teknis komputer semata melainkan juga pengetahuan dan juga emosi dalam menggunakan media dan perangkat digital termasuk internet (buckingham 2006). konsep lain yang juga terkait dengan literasi digital adalah literasi informasi yang membekali khalayak dengan kemampuan untuk mencerna, memahami, menyeleksi, dan mendapatkan kembali (to retrieve) informasi di tengah banjir informasi yang terjadi. apapun cara pandangnya, konsep literasi digital tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan beberapa konsep literasi lainnya. penelitian ini mengedepankan literasi digital karena menimbang bahwa literasi informasi semata-mata membatasi pada kemampuan memahami dan menyeleksi informasi, literasi komputer atau tik semata-mata terarah pada penguasaan alat, sedangkan literasi digital yang terfokus pada platform digital menempatkan mediasi sebagai persoalan utama. ‘digital literacies’ involve not just being able to ‘operate’ tools like computers and mobile phones, but also the ability to adapt the affordances and constraints of these tools to particular circumstances … in other words, while we may seem at times to focus quite heavily on the ‘digital’ part of digital literacies, that is, to dwell on the affordances and constraints of these new technologies, what we are really interested in is not the tools themselves, but the process of mediation, or, as others called it, mediated action (scollon, 2001; wertch, 1993), the process through which people appropriate these tools to accomplish particular social practices. (jones & hofner, 2012:19) dengan pemaknaan bahwa literasi digital adalah sebuah konsep yang mengarah pada mediasi antara teknologi dengan khalayak atau user untuk mempraktikkan teknologi digital secara produktif, maka 155 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... gerakan literasi digital pun dirancang dan diselenggarakan di berbagai wilayah. tujuan dari kegiatan literasi digital pada dasarnya sama, walaupun aktivitasnya bervariasi. a digitally literate person: (1) possesses the variety of skills – technical and cognitive – required to find, understand, evaluate, create, and communicate digital infor-mation in a wide variety of formats; (2) is able to use diverse technologies appropriately and effectively to re-trieve information, interpret results, and judge the quality of that in-formation; (3) understands the relationship between technology, life-long learning, personal privacy, and stewardship of information; (4) uses these skills and the appropriate technology to communicate and collaborate with peers, colleagues, family, and on occasion, the gen-eral public; and (5) uses these skills to actively participate in civic society and contribute to a vibrant, informed, and engaged community. (ala digital literacy taskforce, 2011) dengan tujuan menciptakan manusia digital berikut segala kapasitas/ kompetensinya, menjadi jelas bahwa tugas literasi digital tidaklah mudah—bahkan untuk lembaga dunia sekelas pbb. walaupun proyek digitalisasi telah dimulai sejak 1980, unesco baru menyentuh persoalan literasi digital pada bulan mei 2007 sebagai tindak lanjut konferensi lisbon. secara resmi, aspek-aspek literasi digital menjadi bagian dari 16 indikator yang dirumuskan oleh education council sebagai wujud ‘measuring information society’. aspekaspek literasi digital tersebut adalah ict skills, civic skills, learning to learn skills, dan participation of adults in lifelong learning, dengan prioritas pada area-area yang terkait dengan pengembangan digital competence— termasuk pengembangan infrastruktur (iite policy brief, 2011). sebagai catatan, isu literasi baru masuk agenda unesco pada tahun 2004, jadi jangan terkejut jika isu literasi digital baru muncul tiga tahun kemudian. negara-negara maju seperti amerika serikat, kanada dan australia merespons unesco policy brief mengenai digital literacy setahun kemudian, walaupun pelbagai studi pendahuluan dan aktivitas di ruang pendidikan telah dimulai sejak 2006, di antaranya melalui proyek besar digital information forecast research (2006-2011) dan project of information literacy yang dimulai sejak 2008 (head, 2009:2). negaranegara di asia seperti china dan jepang dengan cepat juga menyamai gerak negaranegara maju tersebut dalam mengakuisisi konsep-konsep literasi digital untuk pengembangan sdm. india dan singapura tidak ketinggalan. di belahan afrika, afrika selatan tercatat sebagai negara yang cukup progresif dalam memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal. dimulai dari tingkat perguruan tinggi (2012), selanjutnya literasi digital diadopsi menjadi bagian dari kurikulum dasar. studi tentang literasi digital pada siswa sendiri secara general telah dimulai pada tahun 2010, kemudian berlanjut pada topik-topik yang lebih spesifik semisal pemanfaatan blogging, visual arts melalui media digital, hingga digital story-telling dan music making. saat kurikulum literasi digital mulai diadopsi pada tahun 2014, afrika selatan memiliki persiapan yang cukup matang (brown & mayisela, 2015:3). di indonesia, aroma literasi digital sesungguhnya sudah tercium sejak kurikulum tik (teknologi informasi dan komunikasi) menjadi bagian dari kurikulum 2006 atau ktsp. dengan alasan bahwa pembelajaran tik dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya, maka subjek tik pun dihilangkan dari kurikulum 2013, sehingga menimbulkan kontroversi yang cukup panas di kalangan pendidik, baik dari komunitas guru-guru tik maupun lingkungan sekolah secara general. terlepas dari pro kontra yang terjadi, kegiatan literasi digital di indonesia berlangsung terus, termasuk yang berbasis kerelawanan. di tingkat nasional, gerakan relawan tik (rtik) dimotori oleh kemkominfo dan berhasil menjaring simpatisan di berbagai propinsi. perguruan tinggi pun aktif bergerak, khususnya prodi 156 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 ilmu komunikasi di berbagai wilayah yang sebelumnya pernah terlibat dalam gerakan literasi media. di luar itu, komunitaskomunitas dan lsm juga aktif berkiprah, terutama setelah isu hoax-anti hoax bergema di tingkat nasional. pada titik ini, kebutuhan literasi digital tampaknya berhasil menyatukan berbagai pihak dengan latar belakang yang bervariasi untuk bersamasama mengangkat isu ini. metode penelitian bersama ini dilakukan dengan metode desk study dan case study. metode desk study dilaksanakan melalui studi literatur mengenai gerakan literasi digital di indonesia berdasarkan dokumendokumen terkait, seperti laporan kegiatan, berita media massa, arsip, dan sebagainya. sementara case study untuk mengeksplorasi keunikan maupun tantangan khas di setiap kota dilaksanakan melalui fgd atau wawancara mendalam terhadap para pemangku kepentingan literasi digital. sebagai penelitian yang melibatkan banyak sumberdaya, maka salah satu tantangan yang dihadapi adalah mengelola kelompok besar yang masing-masing memiliki berbagai kesibukan tersendiri. untuk memudahkan pengelolaan tim peneliti, sekaligus menyelaraskannya dengan tujuan penelitian, maka dalam prosesnya penelitian ini dibagi-bagi menjadi sejumlah tahapan yang terangkum dalam alur seperti tergambar dalam bagan 1. alur pada bagan 1 memperlihatkan empat tahapan penelitian bersama. tahap nol (tier 0) dimulai dari penelitian individu peneliti di masing-masing prodi/perguruan tinggi yang sifatnya adalah pilihan. sedangkan tahap pertama (tier pertama) adalah penelitian di level prodi/perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh peneliti atau tim peneliti di masing-masing insitusi untuk memetakan gerakan literasi digital di perguruan tinggi masing-masing dan atau insitusi lainnya sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi lain di kota yang sama, jika ada. hasil gabungan dari laporan penelitian di masingmasing institusi pada level kota merupakan tahapan selanjutnya (tier kedua), yang lantas dijadikan satu sebagai hasil penelitian bersama yang menggambarkan gerakan literasi digital di 9 kota di indonesia (tier ketiga). laporan penelitian ini adalah output dari tier ketiga, yaitu hasil penelitian bersama yang memetakan aktivitas literasi digital di 9 kota (data nasional). penelitian ini melibatkan 56 peneliti yang berasal dari 28 prodi dari 26 perguruan tinggi di 9 kota di indonesia (yogyakarta, salatiga, semarang, surakarta, malang, bandung, banjarmasin, bali dan jakarta) sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1. dari tabel 1 terlihat bahwa peneliti masih didominasi kota-kota di pulau jawa, sedangkan yang berasal dari luar jawa hanyalah bali dan banjarmasin. menimbang keterlibatan institusi, maka kota yogyakarta adalah yang terbanyak—diwakili 10 perguruan tinggi. demikian pula dengan jumlah penelitinya, sebagaimana terlihat dalam grafik 1 dan 2 berikut ini. para peneliti di sini adalah dosen, alumni, dan mahasiswa. gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam grafik 1 dan 2 berikut ini. grafik 1. jumlah prodi/fak per kota grafik 2. jumlah peneliti per kota 157 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... pendidikan formal. dimulai dari tingkat perguruan tinggi (2012), selanjutnya literasi digital diadopsi menjadi bagian dari kurikulum dasar. studi tentang literasi digital pada siswa sendiri secara general telah dimulai pada tahun 2010, kemudian berlanjut pada topik-topik yang lebih spesifik semisal pemanfaatan blogging, visual arts melalui media digital, hingga digital story-telling dan music making. saat kurikulum literasi digital mulai diadopsi pada tahun 2014, afrika selatan memiliki persiapan yang cukup matang (brown & mayisela, 2015:3). di indonesia, aroma literasi digital sesungguhnya sudah tercium sejak kurikulum tik (teknologi informasi dan komunikasi) menjadi bagian dari kurikulum 2006 atau ktsp. dengan alasan bahwa pembelajaran tik dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya, maka subjek tik pun dihilangkan dari kurikulum 2013, sehingga menimbulkan kontroversi yang cukup panas di kalangan pendidik, baik dari komunitas guru-guru tik maupun lingkungan sekolah secara general. terlepas dari pro kontra yang terjadi, kegiatan literasi digital di indonesia berlangsung terus, termasuk yang berbasis kerelawanan. di tingkat nasional, gerakan relawan tik (rtik) dimotori oleh kemkominfo dan berhasil menjaring simpatisan di berbagai propinsi. perguruan tinggi pun aktif bergerak, khususnya prodi ilmu komunikasi di berbagai wilayah yang sebelumnya pernah terlibat dalam gerakan literasi media. di luar itu, komunitas-komunitas dan lsm juga aktif berkiprah, terutama setelah isu hoax-anti hoax bergema di tingkat nasional. pada titik ini, kebutuhan literasi digital tampaknya berhasil menyatukan berbagai pihak dengan latar belakang yang bervariasi untuk bersamasama mengangkat isu ini. metode penelitian bersama ini dilakukan dengan metode desk study dan case study. metode desk study dilaksanakan melalui studi literatur mengenai gerakan literasi digital di indonesia berdasarkan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, berita media massa, arsip, dan sebagainya. sementara case study untuk mengeksplorasi keunikan maupun tantangan khas di setiap kota dilaksanakan melalui fgd atau wawancara mendalam terhadap para pemangku kepentingan literasi digital. sebagai penelitian yang melibatkan banyak sumberdaya, maka salah satu tantangan yang dihadapi adalah mengelola kelompok besar yang masing-masing memiliki berbagai kesibukan tersendiri. untuk memudahkan pengelolaan tim peneliti, sekaligus menyelaraskannya dengan tujuan penelitian, maka dalam prosesnya penelitian ini dibagi-bagi menjadi sejumlah tahapan yang terangkum dalam alur seperti tergambar dalam bagan 1. penelitian individu penelitian perguruan tinggipenelitian kota penelitian bersama tier 0 tier 1 tier 2 (mikro) tier 3 (makro) bagan 1. bagan 1. alur penelitian tabel 1. komposisi tim peneliti japelidi no. kota prodi/fakultas & perguruan tinggi jumlah peneliti 1 yogyakarta 1. paskasarja (s2) ilmu komunikasi ugm (koordinator) 5 2. prodi komunikasi uny 2 3. prodi ilmu komunikasi upn 1 4. prodi ilmu komunikasi umy 1 5. prodi ilmu komunikasi stpmd “apmd” 1 6. prodi ilmu komunikasi universitas atmajaya yogyakarta 1 7. stmm “mmtc” 2 8. prodi ilmu komunikasi uin 2 9. prodi ilmu komunikasi universitas respati yogyakarta 1 10. prodi komunikasi universitas islam indonesia 2 2 salatiga 1. prodi public relations, universitas kristen satya wacana 1 2. fakultas psikologi, universitas kristen satya wacana 1 3. prodi diii teknologi komunikasi, universitas kristen satya wacana 2 3 semarang 1. sekolah tinggi ilmu komunikasi (stikom) semarang 1 2. prodi penyiaran fakultas ilmu komputer universitas dian nuswantoro 1 3. prodi ilmu komunikasi fakultas bahasa dan ilmu komunikasi universitas islam sultan agung 1 4 surakarta 1. ilmu komunikasi universitas negeri sebelas maret 2 2.prodi ilmu komunikasi universitas muhammadiyah surakarta 3 5 malang raya 1. prodi ilmu komunikasi fisip, universitas muhammadiyah malang 2 2. prodi komunikasi, fisip, universitas tribuana tunggadewi malang 1 6 bandung prodi ilmu jurnalistik universitas islam bandung 3 program studi ilmu komunikasi telkom university 3 7 banjarmasin prodi s1 ilmu komunikasi fisip universitas lambung mangkurat (unlam) 7 8 bali prodi ilmu komunikasi, fisip udayana 2 9 jakarta prodi ilmu komunikasi universitas al azhar indonesia 2 prodi ilmu komunikasi universitas paramadina 3 fakultas ilmu komunikasi universitas prof dr moestopo (beragama) 3 9 kota 28 prodi/fakultas 26 perguruan tinggi 56 peneliti 158 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 dari grafik 1 terlihat bahwa jumlah prodi terbanyak di peringkat kedua ada di salatiga, semarang, dan jakarta. kota surakarta, malang, bandung dan banjarmasin berada di peringkat ke-3. adapun bali menjadi wilayah dengan jumlah peneliti paling sedikit karena hanya diwakili oleh 1 prodi dari 1 universitas. sementara itu, kalau dilihat dari jumlah peneliti, yogyakarta memiliki jumlah peneliti yang paling banyak (18 peneliti) sedangkan bali yang paling sedikit (2 peneliti). dengan begitu, jumlah peneliti berbanding lurus dengan jumlah perguruan tinggi sebagaimana bisa dilihat dalam grafik 2. sejumlah 56 peneliti yang tergabung dalam japelidi memetakan tidak kurang dari 342 kegiatan literasi digital di kota masingmasing, baik yang dilakukan di perguruan tinggi tempatnya bekerja, maupun oleh berbagai institusi lain seperti pemerintah, komunitas, media, korporasi, dan lainnya. adapun persebaran kegiatan literasi digital yang tercatat dalam penelitian bisa dilihat pada grafik berikut. grafik 3. presentase kegiatan literasi digital per kota yang dimaksud dengan kegiatan literasi digital adalah segala aktivitas yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau transfer of knowledge bertemakan literasi digital. istilahnya sendiri tidak selalu literasi digital, tetapi bermacammacam tergantung dari latar belakang penyelenggara, pemahaman penyelenggara, maupun pendekatan dan tujuan kegiatan. tim menyepakati bahwa sepanjang tujuan akhirnya merefleksikan visi dan misi literasi digital, maka apapun nama dan kemasan kegiatannya tetap disertakan dalam pemetaan ini. setelah temuan setiap kota diakumulasikan, terkumpul tak kurang dari 342 kegiatan literasi digital di 9 kota, dengan komposisi terbesar adalah yogyakarta (24,85%), diikuti oleh bandung (23,09%) dan banjarmasin di posisi ketiga (13,15%). yang paling sedikit adalah salatiga (4.09%). kegiatan literasi digital yang dicover berlangsung dari tahun 2010 hingga 2017 per juni 2017. rentang waktunya mencapai 8 (delapan) tahun. pengumpulan 342 kegiatan literasi digital ini berdasarkan metode snowballing yang bergulir dari satu kegiatan literasi digital ke kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para pegiat literasi digital di kota masingmasing pada kurun waktu april hingga awal september 2017. proses snowballing dimulai dari masing-masing peneliti yang kemudian dibawa ke level perguruan tinggi untuk kemudian disinkronkan dengan perguruan tinggi lain di kota yang sama. gabungan dari data yang didapatkan dari 9 kota kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk menunjukkan data “indonesia”. data ini bukanlah sampel yang dapat digeneralisasikan secara statistik. namun setidaknya, geliat literasi digital di 9 kota ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan berbagai pihak di indonesia untuk mengatasi permasalahan yang bermuara pada literasi digital. hasil dan pembahasan bagian ini menjelaskan temuan penelitian dan pembahasannya ditinjau dari aspek pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran, dan mitra. pembahasan secara mendetail dilakukan berdasarkan urutan di atas, dimulai dari temuan menyangkut aktor atau pelaku kegiatan literasi digital. 159 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... pelaku kegiatan literasi digital dilihat dari pelaku gerakan literasi media di 9 kota indonesia, perguruan tinggi (56,14%) adalah pelaku utama yang disusul dengan pemerintah (14,34%), komunitas (13,52%), lembaga swadaya masyarakat (5,32%), sekolah dan korporasi masingmasing sebesar 3,68%. pelaku lainnya adalah asosiasi profesi dan ormas sebesar 2,86%, plus media (0,4%). komposisi lengkapnya dapat dilihat pada grafik 4. grafik 4. presentase pelaku kegiatan literasi digital di 9 kota tingginya frekuensi perguruan tinggi sebagai pelaku beragam kegiatan literasi digital antara lain disebabkan adanya tuntutan melaksanakan tri darma perguruan tinggi, khususnya pada program pengabdian masyarakat. berkaca pada analisis situasi yang ada, maka para pegiat literasi digital kalangan kampus ini pun menyertakan literasi digital sebagai bagian program pengabdian masyarakat. maraknya program semacam ini akhirnya memosisikan perguruan tinggi sebagai motor gerakan literasi digital di kotanya masing-masing. berdasarkan kategorisasi pelakunya, maka terlihat bahwa pelaku literasi digital dari kalangan kampus paling banyak ditemukan di yogyakarta (57 kegiatan). sedangkan pelaku sekolah (6 kegiatan) dan lembaga swadaya masyarakat (4 kegiatan) paling banyak muncul di jakarta. korporasi (6 kegiatan) dan media (1 kegiatan) paling banyak muncul di bandung. sementara itu pemerintah paling banyak muncul di banjarmasin (6 kegiatan). surakarta memang layak disebut sebagai kota komunitas. kegiatan literasi digital dengan pelaku komunitas paling banyak muncul di surakarta (5 kegiatan). data selengkapnya bisa dilihat di grafik 5. grafik 5. kategori pelaku kegiatan terbanyak dan wilayahnya jika grafik 5 menjelaskan frekuensi pelaku kegiatan terbanyak berdasarkan kategori pelakunya, maka pada grafik 6 ditampilkan frekuensi pelaku kegiatan paling dominan di tiap kota. sebagaimana dapat diduga berdasarkan data umum, maka pada grafik 6, terlihat bahwa pelaku kegiatan literasi digital paling dominan di sebagian besar kota (yogyakarta, salatiga, semarang, malang, bandung, bali dan jakarta) adalah perguruan tinggi. grafik 6. frekuensi pelaku kegiatan terbanyak di setiap kota meskipun begitu, di beberapa wilayah, perguruan tinggi tidak selalu mendominasi kategori aktor atau pelaku kegiatan literasi 160 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 digital. di bali, pelaku perguruan tinggi sama banyaknya dengan pelaku pemerintah. sedangkan di surakarta, pelaku dominannya bukanlah perguruan tinggi melainkan komunitas. yang dimaksud dengan pelaku sendiri adalah aktor atau inisiator atau manajer utama dari kegiatan literasi digital, sebagaimana ditemukan dalam laporan desk study. para pelaku kegiatan literasi digital ini menjadi penanggungjawab formal kegiatan yang dilaksanakan. apabila pelaku kegiatan lebih dari satu, maka yang menandatangani laporan kegiatan atau penanggungjawab kegiatan otomatis dianggap punya peran paling dominan sehingga dikategorikan sebagai pelaku. tanpa mengurangi penghargaan kepada kontribusi masing-masing, pihak lain yang kurang dominan sebagai pelaksana kegiatan literasi digital lantas diposisikan sebagai ‘mitra’. ragam kegiatan literasi digital dilihat dari ragam kegiatan, sosialiasi atau ceramah (29,64%) adalah kegiatan literasi digital yang paling sering dilakukan, diikuti oleh workshop atau pelatihan (20,9%), seminar atau diskusi (14,32%), penelitian (11,33%), talkshow (11,08%), publikasi (4,78%), kampanye dan advokasi (4,28%), lain-lain (kompetisi dan pendampingan dan pembentukan unit anti hoaks) sebesar 2,01% dan kurikulum (1,51%). data selengkapnya bisa dilihat di grafik 7. grafik 7. presentase ragam kegiatan literasi digital ragam kegiatan literasi digital sangat penting dipetakan karena memperlihatkan dua hal: (1) cara pandang terhadap solusi problematika literasi digital; dan (2) model/ragam kegiatan dominan maupun yang belum banyak dieksplorasi untuk mengedukasi atau mengampanyekan literasi digital. data pada grafik 7 memperlihatkan bahwa ‘kurikulum’ masih menempati urutan terendah sebagai ragam kegiatan literasi digital. ini disebabkan baru sebagian kecil perguruan tinggi yang menempatkan literasi media atau digital sebagai satu mata kuliah tersendiri. di antara tim sendiri, tercatat baru beberapa perguruan tinggi yang sudah mempunyai mata kuliah literasi media atau literasi digital, yaitu ugm, unisba, uny, unriyo dan universitas paramadina jakarta. selanjutnya, terdapat dua grafik yang akan menjelaskan pemetaan ragam kegiatan literasi digital di 9 kota secara lebih teperinci. grafik 8 memaparkan frekuensi kegiatan terbanyak berdasarkan kategori kegiatan. sedangkan grafik 9 memaparkan temuan ragam kegiatan di masing-masing kota. jika dilihat dari cluster ragam kegiatan terbanyak pada grafik 8, nampak bahwa bahwa kegiatan sosialisasi (37 kegiatan) paling banyak ditemukan di banjarmasin sebagaimana publikasi (7 kegiatan). sedangkan kegiatan talkshow (21 kegiatan) dan seminar (19 kegiatan) ditemukan paling banyak di yogyakarta. sementara itu, workshop (18 kegiatan) dan kurikulum (3 kegiatan) paling banyak ditemukan di jakarta. kegiatan penelitian paling banyak ditemukan di bandung (3 kegiatan), juga ragam kegiatan ‘lain-lain’ (4 kegiatan). sedangkan di malang, kegiatan paling banyak adalah kampanye (5 kegiatan). yang termasuk dalam kategori ‘lain-lain’ contohnya adalah lomba bertema literasi digital yaitu blogging dan vlogging, juga pembuatan alat bantu edukasi literasi digital seperti kuartet dan video. 161 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... grafik 8. frekensi kegiatan terbanyak berdasarkan kategori/cluster grafik 9. frekuensi kegiatan literasi digital terbanyak per kota grafik 9 memungkinkan komparasi ragam kegiatan literasi digital yang dominan di setiap kota. talkshow di media terutama radio adalah ragam literasi digital yang paling banyak ditemukan di yogyakarta karena merupakan program rutin setiap minggu yang dilakukan oleh prodi ilmu komunikasi universitas islam indonesia dengan tema yang kebanyakan mengangkat literasi digital. sementara itu, kegiatan sosialisasi menjadi program yang dominan di banyak kota: salatiga, surakarta, malang, bandung, banjarmasin dan bali. khusus untuk salatiga, program sosialisasi jumlahnya sama dengan program seminar. sedangkan di semarang, program seminar tergolong dominan jika dibandingkan program lain. banyak hal dapat dianalisis lebih jauh dari data-data ini. namun yang jelas, ragam kegiatan literasi digital masih didominasi oleh bentuk kegiatan sosialisasi/ceramah/kuliah umum. dari sisi penyelenggara kegiatan, pilihan sosialisasi sebagai ragam kegiatan yang dominan dapat dimaklumi karena tergolong tidak terlalu rumit persiapannya, durasinya tidak panjang, namun bisa menjangkau banyak orang. kekurangannya, model sosialisasi atau ceramah cenderung bersifat satu arah. diskusi tidak terjadi, namun sebatas pada tanya jawab di mana kendali dipegang sepenuhnya oleh moderator atau narasumber, sehingga eksplorasi terhadap hal-hal yang belum jelas pun dikerangka bukan berdasarkan kepentingan user atau peserta ceramah. semakin rumit sebuah ragam kegiatan, semakin sedikit disentuh atau dijadikan pilihan untuk menyelenggarakan aktivitas literasi digital. itu sebabnya kegiatan seperti ‘kurikulum’ tercatat sebagai aktivitas yang paling minim disentuh. kegiatan kurikulum memiliki dua varian: pertama, menyertakan mata kuliah literasi media ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan/ atau kedua, melakukan pendampingan pada sekolah sasaran guna memasukkan unsurunsur literasi digital ke dalam kurikulum masing-masing. kedua pilihan sama-sama menantang, butuh kebijakan di tingkat pimpinan, serta membutuhkan persiapan panjang. karena itu menjadi ragam kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan dalam kegiatan literasi digital di 9 kota. kelompok sasaran kegiatan literasi digital mencermati siapa saja kelompok sasaran literasi digital, sangat penting untuk mengevaluasi arah kegiatan literasi digital yang telah berlangsung di indonesia selama ini. setidaknya, dengan mencermati kelompok sasaran, dapat diketahui siapa yang selama ini telah terjangkau, dan siapa yang paling sedikit tersentuh oleh literasi digital. temuan pemetaan memperlihatkan bahwa dilihat dari kelompok sasaran, remaja dan pelajar (29,55%) merupakan sasaran utama kegiatan literasi digital di 9 kota di indonesia. hal ini dikarenakan kaum muda dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dan dianggap paling banyak mendapatkan pengaruh buruk dari media digital. atau sebaliknya, mereka dianggap 162 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 sebagai agen perubahan yang diharapkan bisa turut ambil bagian dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat digital. selain siswa/pelajar/remaja, kelompok sasaran kegiatan literasi digital adalah mahasiswa (18,5%), masyarakat umum (15,22%), orangtua (12,23%), guru dan dosen (10,14%). sisanya menarget pihak-pihak seperti ormas, lsm, pemerintah, dan media, dengan porsi sebesar 6,86%. di urutan terbawah terletak peneliti sebagai target sasaran kegiatan literasi digital (0,29%). jenis kegiatannya adalah pembekalan bagi peneliti untuk publikasi ilmiah secara online. dengan kata, lain, sudah mengarah pada kebutuhan yang sangat spesifik. untuk target sasaran kegiatan literasi digital dapat disimak selengkapnya dalam grafik 10. grafik 10. kelompok sasaran kegiatan literasi digital sementara itu, jika dilihat dari clusternya, kategori pelajar dan remaja termasuk kelompok lainnya sebagai target sasaran kegiatan literasi digital paling tinggi frekuensinya di bandung. kategori peneliti, komunitas dan masyarakat umum sebagai target sasaran paling banyak dijumpai di yogyakarta. sementara guru/dosen/kalangan pendidik serta orangtua sebagai kelompok sasaran paling banyak ditemukan di jakarta bila dibandingkan kota lainnya. untuk kelompok mahasiswa sebagai target sasaran sangat menonjol di beragam kegiatan literasi digital di malang. data selengkapnya dapat dilihat pada grafik 11 yang disandingkan dengan grafik 12. grafik 11. frekuensi kegiatan setiap kelompok sasaran grafik 12. kelompok sasaran paling dominan di tiap kota grafik 12 mengomparasikan target sasaran kegiatan literasi digital terbanyak di setiap kota yang terlibat dalam pemetaan ini. tercatat di yogyakarta target sasaran paling banyak adalah masyarakat umum (19 kegiatan), demikian pula dengan di surakarta (5 kegiatan). kelompok remaja/ pelajar menjadi target sasaran terbanyak dalam kegiatan literasi digital di empat kota, bandung (30 kegiatan), banjarmasin (23 kegiatan), bali dan salatiga masingmasing 7 kegiatan. kegiatan literasi digital di semarang paling banyak berfokus pada mahasiswa (10 kegiatan). sementara di jakarta, target sasaran terbanyak adalah orangtua (17 kegiatan). mencerdaskan sebuah masyarakat tidak bisa dilakukan sendirian. kegiatan literasi digital perlu bermitra dengan banyak pihak untuk mencapai visi-misinya. siapa sajakah mitra kegiatan literasi digital yang digandeng oleh para pegiat literasi digital di 9 kota, datanya akan dipaparkan dalam bagian terakhir dari temuan pemetan japelidi. 163 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... mitra kegiatan salah satu kunci sukses berkegiatan di era informasi adalah mengadopsi prinsipprinsip atau value dari teknologi digital itu sendiri. manusia dikatakan memenuhi prinsip ‘digital literate’ jika sudah mampu, salah satunya, ‘uses these skills and the appropriate technology to communicate and collaborate with peers, colleagues, family, and on occasion, the general public’ (ala digital literacy taskforce, 2011). dengan demikian ‘komunikasi’ dan ‘kolaborasi’ menjadi kata kunci bagi literasi digital. dan itu sebabnya mengapa bermitra dan berjejaring menjadi sangat penting. bagaimanakah selanjutnya para pegiat literasi media mengerangka kegiatannya? apakah telah menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi, bermitra dan berjejaring? dengan siapa saja mereka telah menjalin kemitraan? grafik 13 berikut ini memperlihatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. grafik 13. komposisi mitra kegiatan literasi digital mitra kegiatan didefinisikan sebagai pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan, namun tidak bertanggungjawab penuh karena tanggungjawab utama berada di tangan penyelenggara. keberadaan mitra ditandai dengan kontribusi yang mereka berikan baik dalam bentuk fisik/material seperti sumbangan donasi, penyediaan ruangan, konsumsi, dan lainlain, ataupun berbentuk nonfisik seperti bantuan perijinan, rekomendasi kegiatan, publikasi, dan sebagainya. dengan n sebesar 159, maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan literasi digital yang bermitra sebanyak 46.5%. artinya, 53.5% sisanya adalah kegiatan yang diselenggarakan sendiri tanpa mitra. mitra terbanyak dalam melakukan kegiatan literasi digital adalah sekolah (32.07%), pemerintah (18,86%), komunitas (11,94%), media (8,8%), lsm (8,18%), perguruan tinggi lain (7,54%), korporasi (6,91%), lain-lain (bimbingan belajar, organisasi massa) sebesar 3,77% dan korporasi dan organisasi profesi (1.88%). sekolah menjadi mitra yang paling banyak diajak melakukan gerakan literasi digital karena kelompok sasaran yang paling dominan adalah remaja dan pelajar. selanjutnya, pada grafik 14 dan 15 akan ditampilkan data mengenai mitra dengan frekuensi kegiatan terbanyak berdasarkan kategori mitra, dan komparasi mitra yang paling dominan di setiap kota yang terlibat dalam pemetaan ini. grafik 14. frekuensi terbanyak untuk setiap kategori mitra sebagaimana terlihat pada grafik 14, kegiatan literasi digital yang bermitra dengan sekolah, pemerintah dan lain-lain paling banyak frekuensinya ditemukan di yogyakarta. kegiatan yang bermitra dengan sekolah mencapai 29 kegiatan, sementara dengan pemerintah mencapai 8 kegiatan. demikianlah prestasi yogyakarta. kegiatan literasi digital yang bermitra dengan lsm (7 kegiatan) dan korporasi (4 kegiatan) ditemukan paling banyak frekuensinya di jakarta. sebagai kota komunitas, wajar jika surakarta paling banyak frekuensi 164 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 kegiatannya yang bermitra dengan komunitas (5 kegiatan). kegiatan literasi digital yang bermitra dengan media juaranya adalah malang (10 kegiatan), demikian pula dengan bermitra bersama perguruan tinggi lainnya (5 kegiatan). komparasi mitra terbanyak di setiap kota dapat dilihat pada grafik 15 berikut ini. grafik 15. mitra kegiatan literasi digital paling dominan per kota sesuai dengan data grafik sebelumnya, maka yogyakarta didominasi oleh mitra sekolah, demikian pula halnya dengan bali. semarang, jakarta dan banjarmasin memiliki kemitraan yang menonjol dengan pemerintah. surakarta dikuasai oleh komunitas, malang menjalin kemitraan terbanyak dengan media, sementara bandung dan salatiga bervariasi. untuk bandung, kemitraan terbanyak dijalin dengan lsm, komunitas dan perguruan tinggi lain. salatiga didominasi oleh kemitraan bersama sekolah dan pemerintah. terdapat beragam alasan dan pertimbangan untuk menjalin kemitraan dalam melaksanakan kegiatan literasi digital. satu hal yang menarik, pemetaan memperlihatkan ragam mitra kegiatan literasi digital yang tidak semata-mata bersandar pada sekolah. banyak pihak lain juga telah dilibatkan. ini bermakna, banyak pihak yang sama-sama menganggap literasi digital adalah isunya juga, bukan semata-mata permasalahan inisiator kegiatan. namun, seperti telah diungkapkan sebelumnya, lebih dari 50% kegiatan literasi digital dilangsungkan tanpa mitra. tidak masalah karena tidak ada kewajiban untuk bermitra, namun dari perspektif literasi digital yang menekankan pentingnya kolaborasi, keberadaan mitra dan jejaring mesti diupayakan. lagipula, visi misi literasi digital untuk membentuk atau menciptakan generasi yang digital literate itu tidak mudah. it takes a village to raise a child, tutur hillary clinton (1996) pada saat menjadi ibu negara as. dengan kompleksitas literasi digital, it takes more than a village to raise a digital literate kid. simpulan pemetaan kegiatan literasi digital di 9 kota di indonesia menghasilkan beberapa kesimpulan. pertama, pelaku kegiatan lebih banyak didominasi oleh perguruan tinggi. kedua, ragam kegiatan masih lebih banyak berbentuk sosialisasi/ceramah satu arah. ketiga, target sasaran kegiatan literasi digital sebagian besar membidik kaum remaja/ pelajar. keempat, mitra terbanyak berasal dari kalangan sekolah. kesimpulan umum ini sedikit berbeda di setiap kota. terkait dengan empat komponen utama literasi digital yakni pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran, dan mitra, masing-masing kota memiliki temuan yang khas. pertama, di yogyakarta ditemukan pelaku dominan kegiatan literasi digital adalah pt, dengan ragam talk show, menarget sasaran masyarakat umum dan pelajar, serta bermitra dengan sekolah. kedua, di salatiga, pelaku dominan kegiatan literasi digital adalah perguruan tinggi, dengan ragam sosialisasi dan ceramah, menarget sasaran remaja dengan mitra sekolah dan pemerintah. ketiga, di semarang, pelaku dominan adalah perguruan tinggi, dengan ragam seminar, menarget mahasiswa dengan mitra pemerintah. keempat, di surakarta pelaku dominan adalah komunitas, dengan ragam sosialisasi, menarget masyarakat umum, dengan kemitraan bersama sesama komunitas. kelima, di malang, pelaku dominan adalah perguruan tinggi, dengan ragam 165 novi kurnia dan santi indra astuti, peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ... sosialisasi, menarget mahasiswa, dengan kemitraan media. keenam, di bandung, pelaku kegiatan dominan adalah perguruan tinggi, dengan ragam sosialisasi, menarget pelajar/remaja, bermitra dengan lsm, komunitas, dan pt lain. ketujuh, di banjarmasin, pelaku dominan adalah pemerintah, dengan ragam sosialisasi, menarget pelajar/remaja, bermitra dengan skpd/instansi pemerintah lainnya. kedelapan, di bali, pelaku dominan kegiatan literasi digital adalah perguruan tinggi dan pemerintah, dengan ragam kegiatan sosialisasi, menarget pelajar/remaja, bermitra dengan sekolah. kesembilan, jakarta, pelaku dominan aktivitas literasi digital adalah universitas, dengan ragam kegiatan workshop, menarget orangtua, dan paling banyak bermitra dengan pemerintah. selain keunikan masing-masing kota, penelitian yang dilakukan oleh japelidi ini juga melihat bahwa gerakan literasi digital di indonesia cenderung bersifat sukarela, insidental, sporadis dan belum ada sinergi antar pelaku gerakan. daftar pustaka apjii (2016). infografis penetrasi dan perilaku pengguna internet di indonesia survey 2016. asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia. barton, david & lee, carmen. 2013. “language online: investigating digital texts and practices”. oxford: routledge. brown, c & mayisela, t. (2015). cilt position paper: digital literacies. cilt, university of cape town. buckingham, david. (2006). “defining digital literacy: what do young people need to know about digital media?”. digital kompetanse.” 4-2006. 1. 263276. flew, terry. (2004). “new media: an introduction (2nd edition)”. oxford, new york: oxford university press. head, alison j. & eisenberg, michael b. (2009). “how college students seek information in the digital age?” project of information literacy, university of washington. jones, rodney h. & hafner, christoph a. 2012. “understanding digital literacies: a practical introduction”. oxford: routledge. koltay, tibor. (2011). “the media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy”. media, culture, & society. 33(2). 211-221 lankshear, colin & knobel, michelle. (2008). “digital literacies: concepts, policies and practices”. new york: peter lang. potter, james w. 2014. media literacy (7th ed.). thousand oaks, california: sage publication. ala digital literacy taskforce, 2011. http:// connect.ala.org/files/94226/what%20 is%20digilit%20%282%29.pdf iite policy brief, may 2011. http://iite. u n e s co. o rg / p i c s / p u b l i c a t i o n s / e n / files/3214688.pdf 166 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 oecd, 2012. programme for international student assessment (pisa). https:// w w w.oecd.org/pisa/pisaproducts/ p i s a % 2 0 2 0 1 2 % 2 0 f r a m e w o r k % 2 0 e-book_final.pdf ccsu, 2016. the world’s most literate nation (wmln). http://webcapp.ccsu. edu/?news=1767&data inf rmasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta & ikatan sarjana komunikasi indonesia (iski) volume 50. nomor 2 2020 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 inf rmasi volume 0. nomor . 20205 2 issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 editorial team editor in chief benni setiawan, sinta id 5990797 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia editorial board fauziah hassan, scopus id 57195409343 universiti sains islam malaysia, malaysia lily el ferawati rofil, scopus id 56755234000 binus university, indonesia rama kerta mukti, scopus id. 57200990072 universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, indonesia yuliyanto budi setiawan, scopus id: 57200984447 universitas semarang, indonesia s bekti istiyanto, scopus id 57205023689 megister ilmu komunikasi universitas jenderal soedirman, indonesia ni made ras amanda g, sinta id 6200321 universitas udayana bali, indonesia edwi arief sosiawan, sinta id 6037291 universitas pembangunan nasional yogyakarta, indonesia nina mutmainnah, sinta id 6037394 ilmu komunikasi, universitas indonesia, indonesia dyna herlina suwarto, sinta id 6005523 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia handling editor siti zobidah omar, scopus id 50162281800 department of communication, universiti putra malaysia, malaysia siti machmiyah, sinta id 6058449 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia informasi is an academic journal that centered on communication, is open and welcoming to contributions from the many disciplines and approaches that meet at the crossroads that is communication study. we are interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. in other words, informasi will be a forum for scholars when they address the wider audiences of our many sub-fields and specialties, rather than the location for the narrower conversations more appropriately conducted within more specialized journals. informasi published twice a year (june and december) in english. this journal, serving as a forum for the study of communication in indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, supports focused studies of a particular themes and interdisciplinary studies. informasi has become a medium of diffusion and exchange of ideas and research findings, so much so that researchers, writers, and readers from various traditions of learning have interacted in a scholarly manner. inf rmasi volume 0. nomor . 20205 2 issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 reviewer vedi r hadiz, university of melbourne, asia institute, parkville, australia, scopus id: 6602409785 normah mustaffa universiti kebangsaan malaysia, malaysia, scopus id 54894594900 taufiqur rahman universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. scopus id: 57192979364 inaya rakhmani universitas indonesia, indonesia, scopus id: 55339554100 hanny hafiar universitas padjadjaran, bandung, indonesia. scopus id 57204043402 suranto aw ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta, indonesia, scopus id 57205219982 novi kurnia komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas gadjah mada, indonesia iii table of contents inf rmasi volume 0. nomor . 20205 2 issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 editorial will technology take over journalism? ni made ras amanda gelgel ...........................................................................................................v “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds tan huey pyng .............................................................................................................................. 97 youth perspective on social media discourse on “lazy nigerian youths” conversations nkiru comfort ezeh & augustine godwin mboso .....................................................................111 framing analysis of government crisis communication in terrorist attacks (case in new zealand and sri lanka) narayana mahendra prastya & mutia dewi ................................................................................123 stakeholder collaboration to build peace through public interest relations (pir) (study on the commemoration of suran agung conflict in madiun) rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung satyawan ..........................................137 millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax in whatsapp group ririn puspita tutiasri & ade kusuma ..........................................................................................153 the power of social media in berlibur as new social movement in west bandung regency indonesia meria octavianti & atalia praratya ............................................................................................. 165 parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency suranto aw, pratiwi wahyu widiarti, benni setiawan, normah mustaffa, mohd. nor shahizan ali & chatia hastasari ..................................................................................................177 depan.pdf page 1 microsoft word layout infovol2 2012 analisis model komunikasi kepala sekolah ditinjau dari perspektif gender (studi kasus di smk islam p.b. soedirman 2 jakarta dan smk mandiri bekasi) oleh : dra. hj. sri giyanti mm 0321025602 abstrak analisis model komunikasi kepala sekolah ditinjau dari perspektif gender (studi kasus pada smk islam p.b. soedirman 2 jakarta dan smk mandiri bekasi). penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan berkomunikasi kepala sekolah perempuan di smk islam p.b. soedirman 2 jakarta dengan kepala sekolah laki-laki di smk mandiri bekasi. penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. data dikumpulkan melalui pengamatan/observasi, wawancara mendalam, dan dokumen tentang berbagai model komunikasi yang digunakan yaitu : 1). model lasswell; sering memberikan pertanyaan. 2). model shannon; berkomunikasi dengan tatap muka, komunikasi lewat telepon, radio dan televisi, memakai otak, anggukan kepala, sentuhan, kontak mata, ingatan dan menetralkan gangguan. 3). model schraumn; kesamaan dalam bidang pengalaman, balikan. 4). model berlo; faktor keterampilan, sikap, pengetahuan, kebudayaan, sistem sosial dan satu arah. 5). model seiler; latar belakang. 6). model s-r; isyarat-isyarat, gambar-gambar, tindakan, timbal balik, dan banyak efek. 7). model aristoteles; persuasi, klasik, pidato dan sangat sederhana. kemudian data tersebut dianalisis, analisis yang digunakan ialah dengan mendeskripsikan secara kualitatif mengenai perbedaan, dan skala ukur yang digunakan ialah skala nominal. hasil hipotesis komparatif dua sample independen mengungkapkan, bahwa model komunikasi yang dilakukan kepala sekolah perempuan di smk islam p.b. soedirman 2 jakarta lebih bervariasi, kepala sekolah perempuan lebih banyak menggunakan model komunikasi dibanding model komunikasi yang dilakukan kepala sekolah laki-laki. karena otak perempuan dirancang untuk lebih bersifat relasional, dan lebih mudah bagi perempuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan lawan bicara yang bermacam-macam. berbicara membantu kepala sekolah perempuan dalam mengklasifikasikan dan menata informasi di kepala. berbeda dengan model komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah laki-laki di smk mandiri bekasi. karena memang otak mereka dirancang secara berbeda pula. kepala sekolah laki-laki berkomunikasi lebih untuk bertukar informasi, memecahkan masalah atau bahkan untuk menunjukkan dominasi. jadi kepala sekolah laki-laki berfikir selalu dalam hati, dan mengungkapkan hasil akhir atau kesimpulannya saja. mereka tahu jelas apa yang memang perlu diungkapkan. a. pendahuluan 1. latar belakang masalah komunikasi gender menjadi menarik dipelajari karena ternyata ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara cara berkomunikasi laki-laki dan cara berkomunikasi perempuan. perbedaan kecenderungan pemakaian bagian otak oleh laki-laki dan perempuan menyebabkan polapola komunikasi yang diterapkan oleh keduanya menjadi berbeda. perempuan cenderung lebih banyak menggunaan otak kirinya yang penuh dengan kekuatan menghapal dan berpikir sistematis. sedangkan laki-laki lebih banyak menggunakan otak kanannya yang dominan dengan kemampuan geraknya dan cenderung rasional. perbedaan lain secara biologis adalah jumlah saraf penghubung antara otak kanan dan otak kiri. pada perempuan, saraf penghubung dua belah otak itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. alhasil, perempuan lebih mudah menggunakan kedua belahan otaknya sekaligus. jadi, seorang perempuan pada dasarnya bisa melakukan dua kegiatan berbeda dalam waktu bersamaan. sedangkan laki-laki, cenderung harus terfokus pada satu pekerjaan saja. ketika pekerjaan itu telah selesai, baru ia bisa bekerja yang lain. selain hal itu, pola-pola komunikasi perempuan dan laki-laki juga tampak berbeda bila dilihat dari tujuan berkomunikasi. kebanyakan perempuan berkomunikasi untuk mengekspresikan saja. sedangkan laki-laki, ketika berkomunikasi, ia cenderung berusaha menyelesaikan masalah. topik pembicaraan favorit antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. sehingga pola komunikasi antar lawan jenis membuat sering terjadi ketidak cocokan antara laki-laki dan perempuan. terlebih lagi, laki-laki dan perempuan ternyata memiliki siklus emosi yang berbeda juga. yang dimaksud dengan siklus emosi adalah semacam siklus rutin di mana emosi laki-laki dan perempuan akan mengalami kondisi tertentu seperti murung dan bahagia atau girang. dengan adanya perbedaan cara berkomunikasi laki-laki dan perempuan inilah, maka peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan model komunikasi yang dilakukan kepala sekolah perempuan di smk p.b. soedirman 2 jakarta dengan model komunikasi yang dilakukan kepala sekolah laki-laki di smk mandiri bekasi. 2. perumusan masalah permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : bagaimanakah perbedaan model komunikasi kepala sekolah ditinjau dari perspektif gender (studi kasus pada kepala sekolah perempuan smk islam p.b. soedirman 2 jakarta dan kepala sekolah laki-laki smk mandiri bekasi). 3. tujuan penelitian tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang digunakan oleh kepala sekolah yang meliputi : a. perbedaan model komuniaski kepala sekolah ditinjau dari perspektif gender (studi kasus pada smk islam p.b. soedirman 2 jakarta dan smk mandiri bekasi). b. perbedaan model komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah perempuan di smk islam p.b. soedirman 2 jakarta dengan model komunikasi kepala sekolah laki-laki smk mandiri bekasi. c. perbedaan komunikasi laki-laki dengan perempuan dari segi efektifitas dan efisiensi dalam kepemimpinannya. 4. manfaat penelitian adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah : a. memperoleh pengetahuan dan pemahaman terhadap model komunikai yang dilakukan kepala sekolah laki-laki dengan perempuan ditinjau efektifitas dan efisiensi dalam kepemimpinannya. b. sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah dalam memilih model komunikasi yang efektifitas dan efisien. b. tinjauan pustaka 1. pengertian komunikasi kata komunikasi berasal dari kata latin cum yaitu kata depan yang berarti dengan, bersama dengan dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. dari kedua kata itu terbentuk kata benda cummunio yang dalam bahasa inggris menjadi communion dan berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, hubungan. karena untuk ber-communio diperlukan usaha dan kerja, dari kata itu dibuat kata kerja communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan seseorang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman. kata kerja communicare itu pada akhirnya dijadikan kata kerja benda communication, atau bahasa inggris communication, dan dalam bahasa indonesia diserap menjadi komunikasi2. berdasarkan berbagai arti communicare yang menjadi asal kata komunikasi, maka secara harfiah komunikasi berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang. gagasan itu diolahnya menjadi pesan dan dikirimkan melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima. penerima menerima pesan, dan sesudah mengerti isi pesan itu kemudian menanggapi dan menyampaikan tanggapannya kepada pengirim pesan. dengan menerima tanggapan dari si penerima pesan itu, pengirim pesan dapat menilai efektifitas pesan yang dikirimkannnya. berdasarkan tanggapan itu, pengirim dapat mengetahui apakah pesannya dimengerti dan sejauh mana pesannya dimengerti oleh orang yang dikirimi pesan itu. 2 agus m. hardjana, komunikasi intrapersonal dan interpersonal, (yogyakarta : penerbit kanisius) 2003, hlm.10. dapat ditarik kesimpulan bahwa minat berkomunikasi antarpribadi didorong oleh pemenuhan kebutuhan yang belum atau bahkan tidak dimiliki. setiap manusia mempunyai motif yang mendorong dia berusaha memenuhi kebutuhannya. komunikasilah yang menghubungkan manusia itu. tak mungkin manusia biasa hidup sebagai manusia tanpa komunikasi. semakin banyak manusia berada dalam suatu tempat, semakin banyak jaringan dan jalur komunikasi ditempat itu. 2. model komunikasi setiap kepala sekolah dalam melakukan proses komunikasi tentunya mempunyai pola atau cara yang berbeda-beda. model-model komunikasi yang berbeda satu sama lainnya. yang dimaksud model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi dengan komponen lainnya. a. model lasswell salah satu model komunikasi yang tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh harold lasswell, seorang ahli ilmu politik dari yale university. menurut harold lasswell, “dia menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan di jawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu who (siapa), say what (mengatakan apa), in wich medium atau dalam media apa, to whom (kepada siapa), dan dengan what effect (apa efeknya)3. bila dilihat lebih lanjut maksud dari model lasswell ini akan kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan who (siapa) tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. yang memulai komunikasi ini dapat berupa sesesorang dan dapat juga sekelompok orang seperti oragnisasi atau persatuan. gambar 2.1. model komunikasi lasswell (ruben, 1988) pertanyaan kedua adalah say what (mengatakan apa) atau apa yang dikatakan. pertanyaan ini adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. pertanyaan ketiga adalah to whom (kepada siapa). pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi. 3 lasswell. model komunikasi. wwww.google.com 2008. siapa (pembicara) apa (pesan) saluran (medium) siapa (audience) efek pertanyaan keempat adalah through what (melalui apa). yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, buku dan gambar. yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak semua media cocok untuk maksud tertentu. pertanyaan terakahir dari model lasweel ini adalah what effect (apa efeknya) dari komunikasi tersebut. pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan 2 hal yaitu apa yang ingin dicapi dengan hasil komunikasi tersebut dan kedua, apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi. akan tetapi perlu diingat, bahwa kadang-kadang tingkah laku seseorang tidak hanya disebabkan oleh faktor hasil komunikasi tetapi juga dipengaruhi faktor lain. b. model shannon model komuniksi lain yang banyak digunakan adalah model dari claude shannon atau lebih dikenal dengan model shannon wever. model ini berbeda dengan model lasswell mengenai istilah yang digunakan bagi masing-masing komponen. c. model schraumn wilbur schraumn memberikan model proses komunikasi agak berbeda sedikit dengan dua model sebelumnya. dia agak berbeda sedikit dengan dua model sebelumnya. dia memperlihatkan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi. bidang pengalaman akan menentukan apakah pesan dikirimkan diterima oleh si penerima sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan. menurut schraumn “jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka sedikit kemungkinan pesan yang diterima diinterprestasikan dengan benar”. gambar 2.2. model komunikasi schraumn yang satu arah (ruben,1998) model ini sama dengan model-model sebelumnya yaitu memperlihatkan proses komunikasi yang satu arah dan tidak dua arah. oleh karena schraumn menyadari pentingnya balikan dalam komunikasi, akhirnya menyempurnakan model ini menjadi model dua arah. balikan adalah penting dalam proses komunikasi karena akan menceritakan kepada kita bagaimana pesan yang dikirimkan diinterprestasikan oleh yang menerima pesan. bila penerima pesan memberikan balikan si pengirim maka si penerima berubah menjadi bidang pengalaman bidang pengalaman pengiriman pesan penyandian signal penerima sandi tujuan si pengirim atau sumber sehingga komunikasi tidak satu arah lagi tetapi satu lingkaran. seorang individu dapat dipandang sebagai pengirim atau penerima pesan. gambar 2.3. model komunikasi schraumn yang berbentuk sirkuler (ruben, 1988) d. model berlo model-model komunikasi makin hari makin dikembangkan di antaranya yang paling terkenal model yang dikembangkan oleh david berlo pada tahun 1960. modelnya hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari empat komponen yaitu sumber, pesan, saluran dan penerima atau receiver. akan tetapi pada masing-masing komponen tersebut ada sejumlah faktor kontrol. faktor ketrampilan, sikap, pengetahuan, kebudayaan, dan sistem sosial dari sumber atau orang yang mengirim pesan merupakan faktor penting dalam menentukan isi pesan, perlakuan atau treatment dan penyandian pesan. sumber pesan penerima gambar 2.4. model komunikasi berlo (ruben,1988) penyandian interpreter penerima sandi penerima sandi interpreter penyandian pesan pesan keterampilan berkomunikasi sikap pengetahuan sistem sosial kebudayaan pengliatan pendengaran penciuman perasaan alat peraba keterampilan berkomunikasi sikap pengetahuan sistem sosial kebudayaan faktor-faktor ini juga berpengaruh kepada penerima pesan dalam menginterprestasikan isi pesan yang dikirimkan. saluran yang dapat digunakan dalam komunikasi adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaa dan alat peraba. model komunikasi berlo di samping menekankan ide bahwa meaning are in the people (arti pesan yang dikirimkan pada orang) yang menerima pesan bukan pada kata-kata pesan itu sendiri. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa interprestasi pesan terutama tergantung kepada arti dari kata atau pesan yang ditafsirkan oleh si pengirim atau si penerima pesan e. model seiler william j. seiler (1988) memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal. model tersebut adalah seperti terdapat pada gambar 6. gambar 2.5. model komunikasi dua arrah (seiler, 1988) model ini juga menekankan bahwa adanya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap proses komunikasi. diantaranya yang digambarkan disini adalah faktor latar belakang dari si pengirim pesan dan si penerima pesan. yang dimaksud latar belakang adalah hal-hal yang ada pada diri individu yang ikut mempengaruhi dalam proses penyandian pesan dan penginterprestasian pesan. f. model s-r model stimulus-respons (s-r) adalah model komunikasi paling dasar. model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. model tersebut menggambarkan hubungan stimulus-respons. stimulus respons gambar 2.6. model s-r model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses aksi reaksi yang sangat sederhana. bila seorang lelaki berkedip lingkungan gangguan saluran pesan balikan gangguan balikan pengirim pesan penerima kepada seorang wanita, dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau bila saya tersenyum dan kemudian anda membalas senyuman saya, itulah pola s-r. jadi model s-r mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. proses ini dapat bersifat timbal-balik dan mempunyai banyak efek. setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi (communication act) berikutnya. pola s-r ini dapat berlangsung positif dan dapat pula berlangsung negatif. model s-r mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. komunikasi dianggap sebagai statis, yang menganggap manusia selalu berperilaku karena kekuatan dari luar (stimulus) bukan berdasarkan kehendak, keinginan atau kemauan bebasnya. model ini lebih sesuai bila diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih-alih pada perilaku manusia. g. model aristoteles model aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retoris. filosof yunani aristoteles adalah tokoh paling dini mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi, ia menggunakan tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara (speaker), pesan (message) dan pendengaran (listener). fokus komunikasi yang ditelaah aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (public speaking) atau pidato. setting setting gambar 2.7. model aristoteles seperti model s-r, model komunikasi aristoteles jelas sangat sederhana, malah terlalu sederhana dipandang dari perspektif sekarang, karena tidak memuat unsur-unsur lainnya yang dikenal dalam model komunikasi, seperti saluran, umpan balik, efek dan kendala atau gangguan komunikasi, salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis. kelemahan lain model retoris ini adalah tidak dibahasnya aspekaspek nonverbal dalam persuasi. h. model newcomb (1953) dalam model newcomb, komunikasi adalah suatu cara yang lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. ini adalah suatu model tindakan komunikatif dua orang yang disengaja (intensional). model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu keseimbangan kekuatan-kekuatan dan bahwa setiap perubahan dalam bagian manapun dari sistem tersebut akan menimbulkan suatu ketegangan terhadap keseimbangan atau simetri. pembicara pesan pendengar x a b gambar 2.8. model abx newcomb i. model westley dan maclean (1957) bruce westley dan malcolm maclean, merumuskan suatu model yang mencakup komunikasi antarpribadi dan komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik sebagai integral dari proses komunikasi. menurut bruce westley dan malcolm maclean dalam mulyana, “perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan komunikasi antarpribadi dengan komunikasi massa. umpan balik dari penerima bersifat segera dalam komunikasi antarpribadi, sementara dalam komunikasi masa bersifat minimal dan atau tertunda”4. dalam model westley dan maclean ini terdapat lima unsur yaitu : objek orientasi, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. westley dan maclean tidak membatasi model mereka pada tingkat individu. bahkan mereka menekankan bahwa penerima mungkin suatu kelompok atau suatu lembaga sosial. menurut mereka, setiap individu, kelompok atau sistem mempunyai kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana terhadap lingkungan. 3. tujuan komunikasi ada empat tujuan atau motif komunikasi yang perlu dikemukakan : a. menemukan salah satu tujuan utama komunikasi menyangkut penemuan diri. dengan berbicara tentang diri kita sendiri dengan orang lain kita memperoleh umpan balik yang berharga mengenai perasaan, pemikiran, dan perilaku kita. dari perjumpaan seperti ini kita menyadari, misalnya, bahwa perasaan kita ternyata tidak jauh berbeda dengan perasaan orang lain. pengukuhan positif ini membantu kita merasa normal. cara lain dimana kita melakukan penemuan diri adalah proses perbandingan sosial, melalui pembanding kemampuan, prestasi, sikap, pendapat, nilai dan kegagalan kita dengan orang lain, artinya kita mengevaluasi diri 4 ibid, hlm. 144-147. sendiri sebagai besar dengan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. b. untuk berhubungan salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan dengan orang lain membina dan memelihara dengan orang lain. kita ingin merasa dicintai dan disukai, dan menyukai orang lain. kita menghabiskan banyak waktu dan energi komunikasi kita untuk membina dan memelihara hubungan sosial. anda berkomunikasi dengan teman dekat di sekolah, dikantor, dan barangkali melalui telepon. anda berbincang-bincang dengan orang tua, anak-anak dan saudara anda. anda berinteraksi dengan mitra kerja. c. untuk meyakinkan dalam perjumpaan antarpribadi sehari-hari kita berusaha mengubah sikap dan perilaku orang lain. kita berusaha mengajak mereka melakukan sesuatu, mencoba cara yang baru, membeli produk tertentu, menonton film, membaca buku, mengambil mata kuliah tertentu, meyakinkan bahwa sesuatu itu salah atau benar, menyetujui atau mengecam gagasan tertentu dan sebagainya. daftar ini bisa sangat panjang, memang sedikit saja dari komunikasi antarpribadi kita yang tidak berupaya mengubah sikap atau perilaku dalam rangka meyakinkan orang lain. d. untuk bermain kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk bermain dan menghibur diri. kita mendengarkan pelawak, pembicaraan, musik dan film sebagian besar untuk hiburan. demikian pula, banyak dari perilaku komunikasi kita dirancang untuk menghibur orang lain menceritakan lelucon, mengutarakan sesuatu yang baru, dan mengaitkan cerita-cerita yang menarik. adakalanya hiburan ini merupakan tujuan akhir, tetapi adakalanya ini merupakan cara untuk mengikat perhatian. 4. etika berkomunikasi agar nilai presentasi seseorang menambah berkualitas, secara keilmuan filsafat, etika komunikasi tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari etika humanistic, yaitu etika kemanusiaan yang membicarakan norma-norma hubungan antar manusia / antar bangsa. untuk menjalin hubungan baik kepada setiap manusia, seorang komunikator perlu memiliki bahasa yang sederhana, baik serta sopan dan bahasa tersebut dapat dicerna oleh pendengarnya. melalui etika yang terkontrol ketika berkomunikasi, kata-kata yang keluar dari rongga mulut tidak akan menyimpang dari moralitas kemanusiaan. tujuan dari etika berkomunikasi adalah untuk membentuk katakata yang bermoral ketika menyampaikan pesan komunikasi. seperti seseorang harus berbicara yang sopan dan santun dengan kata-kata yang layak ketika ia menghadapi lawan bicaranya. contoh : anda datang ke sekolah dengan mobil pribadi atau angkutan umum. kata-kata ini memuat kalimat yang sopan. tetapi bila anda bertanya : situ ke sekolah naik mobil pribadi, apa naik angkot. kata situ menunjukkan terkesan anda orang yang sombong5. usahakanlah mengandung kata-kata yang mengandung kesopan, walaupun anda berbicara dengan teman sendiri. jangan menggunakan kata ganti panggilan dengan kata-kata yang seolah-olah meremehkan. jikalau anda ingin menggantikan kata ganti panggilan maka gunakanlah dengan kata ganti yang sopan. modal utama bagi seseorang bila ingin berkomunikasi yang dianggap beretika, sebaiknya ia banyak belajar tentang bahasa yang layak untuk disampaikan dihadapan orang lain. setidaknya ia belajar tentang adat, budaya dan bahasa setempat. manusia mempunyai tanggung jawab moral ketika berhubungan dengan manusia lainnya. tanggung jawab ini harus dipikul oleh manusia dari setiap tingkah lakunya, agar nilai-nilai positif diterimanya. sebab bila mereka tidak beretika, maka mereka tergolong orang yang tidak bertanggung jawab. 5. jarak komunikasi antar laki-laki dan perempuan terjadinya jarak antara laki-laki dan perempuan dalam upaya mereka berkomunikasi. seringkali laki-laki lebih langsung daripada perempuan dalam pembicaraan. laki-laki mungkin mengatakan, saya pikir anda keliru mengenai butir tersebut. perempuan mungkin mengatakan, sudah anda periksa laporan riset dari departemen pemasaran mengenai butir tersebut?, (implikasinya adalah bahwa laporan tersebut menunjukkan kesalahan itu). seringkali laki-laki melihat ketidaklangsungan perempuan sebagai samar-samar atau tidak suka berterus-terang, tetapi perempuan tidaklah sepeduli laki-laki dengan status dan keunggulan yang sering diciptakan oleh sikap terus terang itu. perempuan cenderung kurang terus terang dibandingkan lakilaki. mereka sering tidak mau menonjolkan otoritas atas prestasi mereka agar tidak terlihat sok tahu dan menyinggung perasaan orang lain. kendati demikian, laki-laki bisa seringkali menginterprestasikan hal ini dan secara keliru menyimpulkan bahwa perempuan kurang percaya diri dan kompeten dibandingkan yang sesungguhnya. akhirnya, laki-laki sering mengkritik perempuan karena kelihatannya meminta maaf sepanjang waktu. laki-laki cenderung melihata ungkapan “saya minta maaf” sebagai kelemahan karena mereka menafsirkan kalimat itu berarti bahwa perempuan menerima untuk disalahkan, padahal si laki-laki tahu bahwa si perempuan sebenarnya tidak bersalah. perempuan juga tahu bahwa dia memang tidak harus meminta maaf, tetapi tidak ingin melukai hati orang lain. 6. pengertian gender 5 joseph. a. devito. komunikasi antarmanusia kuliah dasar, (jakarta : profesional books, 1997), hlm. 33. kata gender berasal dari bahasa inggris berarti “jenis kelamin”. dalam webster’s new world dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara pria dan wanita dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. di dalam women’s studies encyclopedia bahwa gender adalah suatu kultural berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. hilary m. lips dalam bukunya yang terkenal sex dan gender; an introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. 7. kepala sekolah jabatan kepala sekolah dalam hal ini sangat strategis karena kepala sekolah merupakan jabatan struktural dalam bidang pendidikan yang mengemban kewenangan profesi dimana selaku pimpinan bertugas untuk mengarahkan dan membimbing tenaga-tenaga kependidikan. dengan demikian jabatan struktural kepala sekolah tidak terlepas dari tuntutan penguasaan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan profesional bidang pendidikan. kepala sekolah yang profesional adalah kepala sekolah yang mampu memberdayakan berbagai potensi yang ada untuk tujuan pendidikan secara maksimal maupun menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan pengelolaan sekolah. tugas kepala sekolah, adalah “menciptakan suatu pengelolaan pendidikan yang memberikan suasana yang kondusif bagi guru dan karyawan, sehingga guru dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara kreatif dan produktif, serta memberikan jaminan kesejahteraan dan pengembangan karirnya”6. menurut wahjosumidjo, “kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai : seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”7. berdasarkan pengertian di atas bahwa kepala sekolah itu mempunyai tugas memimpin, maka kepala sekolah merupakan kekuatan sentral yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan irama yang diciptakan. gerakan atau 6 ibid, hlm 56. www.google.com. 2008. 7 wahjosumidjo. kepemimpinan kepala sekolah, tinjauan teoritik dan permasalahannya, (jakarta : pt raja grafinso persada), hlm. 349. irama suatu sekolah sangat dipengaruhi kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan fungsinya. menurut mulyasa, dalam paradigma baru manajemen pendidikan kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator. sekolah sebagai lembaga pendidikan yang efektif akan selalu mengadakan perubahan menuju kualitas yang lebih baik, sehingga akan terus dilihat dan diperhitungkan oleh pesaing (sekolah lain) serta lebih diminati masyarakat. untuk menuju sekolah yang berkualitas dan diminati masyarakat maka perlu memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sunggih karakteristik sekolah efektif, yang ditandai dengan proses belajar mengajar efektif yang menekankan pada belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together) dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be). c. metode penelitian 1. tempat dan waktu penelitian a. tempat penelitian penelitian ini di lakukan di smk islam p.b soedirman 2 jakarta jln raya bogor km. 24 cijatung jakarta timur tlp 021800338 ex 1. 131 dan di smk mandiri bekasi. jln raya sultan agung pondok ungu bekasi tlp 021-8867348. b. waktu penelitian penelitian di lakukan selam 6 bulan dari bulan juni sampai desember 2010. 2. sampel penelitian sampel yang diambil adalah 6 orang, teknik pengambilan sampel di tentukan yaitu: satu orang kepala sekolah perempuan, satu orang guru dan satu orang siswa dari smk islam p.b soedirman 2 jakarta timur dan satu orang kepala sekolah laki-laki satu orang guru dan satu orang siswa dari smk mandiri bekasi jadi jumlah 6 orang. 3. definisi operasioanal a. gender gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman b. model komunikasi model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya 4. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. interview (wawancara) yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data dengan wawancara secara langsung kepada kepala sekolah perempuan di smk islam p.b soedirman 2 jakarta dan dengan kepala sekolah laki-laki di smk mandiri bekasi,guru serta siswa di kedua sekolah tersebut. b. observasi yaitu peneliti datang mengamati dan mengenali secara langsung tentang pelaksanaan komunikasi ke dua kepala sekolah tersebut . c. teknik analisa data teknik analisa data yang digunakan kwalitatif diskriptif yaitu dengan mendeskripsikan secara kualitatif apa adanya hasil pengamatan dengan berbagai model komunikasi yang digunakan. d. hasil penelitian dan pembahasan 1. diskripsi hasil penelitian di sekolah a. kesiswaan smk islam p.b soedirman 2 jakarta yang dipimpin kepala sekolah perempuan. jumlah perserta didik atau siswa tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut : kelas i : 214 orang kelas ii : 167 orang kelas iii : 134 orang + jumlah 515 orang b. guru laki-laki : 12 orang perempuan : 19 orang + jumlah 31 orang c. berdasarkan pendidikan 1) staf pengajar / guru a) s2 : 5 orang b) s1 : 26 orang 2) tata usaha dan pesuruh a) tata usaha : 12 orang b) pesuruh : 3 orang d. kesiswaan smk mandiri bekasi yang di pimpin kepala sekolah lakilaki. jumlah peserta didik atau siswa tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut : kelas i : 125 orang kelas ii : 139 orang kelas iii : 135 orang + jumlah 399 orang e. ketenagaan 1) guru : 32 orang 2) staf : 6 orang 2. pembahasan hasil penelitian mengacu pada tujuan pertama kali penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah ada perbedaan model komunikasi antara kepala sekolah perempuan dari smk islam p.b soedirman 2 dengan model kepala sekolah laki-laki dari smk mandiri bekasi. nyata laki-laki dan perempuan memang berbeda, termasuk dalam hal cara mereka berkomunikasi. hal ini amat penting untuk dimengerti karena komunikasi bukanlah sekedar menyampaikan pesan (dalam hal khususnya dengan lawan jenis), namun juga terkait bagaimana kita memahami lawan bicara dan pesan yang dia berikan. mari kita lihat saja bedanya : a. model komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah perempuan adalah model lasswell, model ini menggunakan beberapa pertanyaan mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. bagi kepala sekolah perempuan, bertanya dimaksudkan untuk dua hal, menggali informasi (entah gosip atau yang lain) dan menjalin kedekatan hubungan. kadang kepala sekolah mengajukan pertanyaan dengan orang yang sudah mereka ketahui jawabannya kepala sekolah perempuan suka membicarakan tentang hubungan pribadi (diri sendiri dan sudah pasti orang lain). tentang diet, belanja, anak-anak, kesehatan (urusan pribadi yang terkait dengan orang lain, baik yang dikenal maupun tidak). kepala sekolah perempuan juga menggunakan model shannon, model ini menggunakan otak sebagai sumber informasi, otak menyimpan begitu banyak pesan, kepala sekolah sering anggukan kepala, sentuhan dan kontak mata dalam menerima pesan yang disampaikan kepadanya. otak perempuan dirancang untuk lebih bersifat relasional, dan lebih mudah bagi perempuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan lawan bicara yang bermacam-macam. masalah utamanya adalah, para perempuan seringkali tidak menyadari bahwa laki-laki benar-benar berbeda jauh dengan teman-teman sesama perempuan mereka. perempuan seringkali berputar-putar atau menggunakan gaya komunikasi tidak langsung (isyarat) saat berbicara dengan orang lain. gaya komunikasi ini berhasil dengan perempuan lain, tapi tidak dengan laki-laki. ketika perempuan sedang ada kegalauan terutama, semua masalah yang dipunya, atau bahkan semua informasi yang membuat galau yang dia terima di hari itu terus saja berputar-putar dikepala. perempuan cenderung melakukan rewind (ulang) atas informasi yang ada di kepala mereka selama berkali-kali. satu-satunya cara untuk menghentikan itu adalah dengan mengungkapkannya, dengan cerita atau curhat ke orang lain. mereka harus ngobrol sama orang lain sekedar untuk menguraikan masalah dan membuat dirinya lega. berbicara membantu perempuan dalam mengklasifikasikan dan menata informasi di kepala. laki-laki seringkali tidak mengerti hal ini. banyak laki-laki berpikir bahwa mereka harus memberikan solusi atas apa yang diungkapkan oleh pasangan mereka. ini malah membuat sang lakilaki merasa tertekan dan lupa untuk memberikan empati, karena dia bersibuk memikirkan tanggapan dan jawaban. kepala sekolah perempuan berkomunikasi untuk mengekspresikan diri, memberikan support kepada orang lain, dan secara umum; untuk membina hubungan. sementara itu laki-laki berkomunikasi lebih untuk bertukar informasi, memecahkan masalah, atau bahkan untuk menujukkan dominasi. sementara itu, perempuan berbicara untuk menjalin kedekatan hubungan dengan cara mengungkapkan perasaan secara bebas. apalagi apa yang mereka bicarakan kebanyakan adalah perihal sensitif yang harusnya adalah rahasia, baik milik sendiri maupun orang lain. sehingga perempuan lebih menyukai tempat yang menyediakan privasi; seperti di rumah ( kamar tempatnya), kafe, rumah makan atau tempat lain yang di sana mereka bisa bebas cerita penuh ekspresi. lho, bukankah perempuan suka jalan-jalan di mal, hanging out ramai-ramai bersama teman? betul, tapi mereka tidak menggunakan tempat-tempat itu untuk berbagai perasaan secara mendalam. model schraumn, kepala sekola perempuan menggunakan model ini, model yang memperhatikan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi, bidang pengalaman akan menentukan apakah pesan yang dikirimkan dapat diterima oleh sipenerima sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. kepala sekolah perempuan menggunakan model berlo, model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari empat komponen yaitu sumber, pesan, saluran dan penerimaan atau receiver. model berlo ini menekankan ide, model aristoteles menelaah faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuatif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya dan cara penyampaiannya. model westleyb dan maclean memasukan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi. perempuan itu cenderung tidak to-the-point klau bicara. mereka lebih suka bicara dengan cara yang halus. kepala sekolah perempuan cenderung bicara di sekeliling inti pebicaraan agar mereka tidak terkesan agresif. itu juga dilakukan untuk menjaga perasaan laki-laki bila semisal mereka sedang bermaksud meminta sesuatu. cara bicara dengan bahasa yang berputar putar baru masuk ke inti permasalahan bagi para laki-laki biasanya bermasalah dengan model komunikasi semacam itu. pergeseran peran kepala sekolah perempuan yang semula pada kerja reproduktif ke produktif semakin lama menunjukkan gejala peningkatan. secara kualitas, kepala sekolah perempuan dalam komonikasi memang lebih unggul dibandingkan kepala sekolah lakilaki, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya perempuan memiliki potensi untuk berperan serta dalam pembangunan. b. model komunikasi yang digunakan oleh kepala sekolah laki-laki adalah model sailer, model yang bersifat universal, model ini menekankan bahwa adanya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap proses komonikasi. diantaranya faktor latar belakang dari sipengirim pesan dan sipenerima pesan, kepala sekolah laki-laki juga menggunakan model s-r ( stimulus-respon), model ini menunjukkan komonikasi sebagai suatu proses aksi reaksi yang sangat sederhana, yaitu menggunakan isyarat-isyarat nonverbal, gambaran-gambaran, tindakan-tindakan serta memberikan respon dari gaya komunikasinya. sering sekali melakukan gerakan-gerakan pada waktu berkomunikasi langsung dengan orang lain. gestur (gerakan-gerakan tangan dan jari-jari tangan), geraan-gerakan tangan biasanya dilakukan antara lain menggerakan pergelangan tangan secara tegas dan lincah. gerakan dan posisi tubuh merefleksikan tidak hanya unsur-unsur kepribadian dan sikap, juga perbedaan-perbedaan gender. model newcomb juga digunakan oleh kepala sekolah laki-laki, model newcomb ini efektif komunikatif dua orang yang disengaja. kepala sekolah laki-laki lebih enggan bertanya. ada yang merasa bahwa bertanya itu merupakan suatu bentuk kelemahan atau ketidakmampuan. kepala sekolah laki-laki biasanya memang lebih tidak menyukai (bila dirinya mengalami kegagalan) ketimbang kepala sekolah perempuan. terlebih ketika di hadapan perempuan, laki-laki biasanya lebih memilih mencoba sendiri sampai puas, ketimbang bertanya. tapi laki-laki lebih berani blak-blakan ketika memberi umpan balik, tidak seperti perempuan yang begitu penuh pertimbangan dan menjaga perasaan. laki-laki, secara ekstrim dalam memberi tanggapan terkait dengan umpan balik, perempuan biasanya melakukan kritik pada diri sendiri. sementara laki-laki lebih mudah untuk merasa puas dengan performa mereka, banyak laki-laki berpikir bahwa mereka harus memberikan solusi atas apa yang diungkapkan orang lain. ini malah membuat sang laki-laki merasa tertekan dan lupa untuk memberi empati, karena dia bersibuk memikirkan tanggapan dan jawaban. kepala sekolah laki-laki berkomunikasi lebih untuk bertukar informasi, memecahkan masalah, atau bahkan untuk menunjukkan dominasi. e. kesimpulan dan saran 1. kesimpulan a. komunikasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam kehidupan, tanpa komunikasi, kita tidak dapat berhubungan, berinteraksi dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang berada disekeliling kita. akibatnya kita dan orang lain tidak dapat menjadi rekan, teman atau sahabat. b. model komunikasi merupakan suatu pola acuan dan bentuk atau ragam suatu proses pemberian informasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, dimana model atau ragam bentuk proses komunikasi yang dilakukan mempunyai perbedaan antara smk islam p. b soedirman 2 jakarta dengan smk mandiri bekasi. c. proses komunikasi pada lembaga sekolah smk p. b soedirman 2 jakarta membutuhkan seseorang dalam hal ini yaitu kepala sekolah yang dapat mengatur, membimbing dan memantau dalam keberhasilan komunikasi yang dilakukan yang dilakukan pada lembaga sekolah tersebut. d. kepala sekolah pada smk mandiri bekasi dalam melakukan proses komunikasi mempunyai model atau bentuk yang berbedabeda, karena dalam berkomunikasi kepala sekolah menghadapi masyarakat dan anggota yang mempunyai karakter yang berbedabeda dalam penyampaian dan penerimaan tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah. e. berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilaksanakan pengelolaan data dan kemudian dilakukan pengujian hipotesis, maka ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut: f. penelitian yang dilakukan di smk islam p.b soedirman 2 jakarta menunjukkan bahwa model komunikasi yang dilakukan kepala sekolah perempuan yaitu: 1) model lasswel, model ini menggunakan beberapa pertanyaan mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. 2) model shannon, model ini menggunakan otak sebagai sumber informasi, otak menyimpan begitu banyak pesan dan menekankan peran pengalaman. 3) model berlo, model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari empat komponen yaitu sumber, pesan, saluran dan penerimaan atau receiver. 4) moodel aritoteles menelaah faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuatif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya dan cara penyampaiannya biasanya to the pont. 5) model westley dan maclean memasukan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi . g. penelitian yang dilakukan pada smk mandiri bekasi model komunikasi yang digunakan oleh kepala sekolah laki-laki yaitu : 1) model sailer, model yang bersifat universal, model ini menekankan bahwa adanya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap proses komunikasi. diantaranya faktor latar belakang dari sipengirim pesan dan sipenerima pesan. 2) model s-r (model stimulus-respons), model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses aksi reaksi yang sangat sederhana, kepala sekolah laki-laki menggunakan isyaratisyarat nonverbal, gambar-gambar, tindakan-tindakan serta memberikan respons dari gaya komunikasi. h. kesimpulan menunjukkan bahwa ekspresi wajah dan kontak mata dianggap sebagai kunci penting dalam menentukan kepribadian dan kondisi emosi seseorang. kita cenderung menentukan atau menduga perasaan atau emosi seseoarang apakah dia senang, berbohong, berbicara benar, atau sedang frustasi dengan memperhatikan ekspresi wajahnya, termasuk dengan melihat matanya atau melalui kontak mata. i. model komunikasi kepala sekolah laki-laki dan kepala sekolah perempuan berbeda tidak hanya sekedar akibat dari perbedaan biologis antara keduanya. namun lebih dari itu, proses sosial dan budaya telah turut mempertajam perbedaan antara laki-laki dan perempuan. perbedaan laki-laki dan perempuan juga tampak pada perihal bagaimana mereka berkomunikasi. perbedaan ini bukanlah untuk kemudian dijadikan pembenaran untuk bersikap apa adanya. kita bisa memilih untuk lebih produktif dan efektif dalam berkomunikasi. 2. saran penelitian yang dilakukan : a. diharapkan perbedaan model komunikasi kepala sekolah ditinjau dari perspektif gender (studi kasus pada smk islam p. b soedirman 2 jakarta dan smk mandiri bekasi) dapat dipergunakan sesuai keperluan dan situasi kondisi pada lembaga sekolah tersebut. b. diharapkan agar kepala sekolah pada smk islam p.b soedirman 2 jakarta dan kepala sekolah smk mandiri bekasi, dapat mengkombinasikan model-model komunikasi sehingga, komunikasi yang digunakan akan lebih beragam dan juga komunikasi yang beragam memudahkan pengambilan segala tindakan yang dilakukan pada suatu lembaga sekolah. c. berdasarkan penjelasan pada kajian teori dan juga pada hasil penelitian maka model komunikasi yang baik untuk digunakan oleh semua kepala sekolah baik laki-laki maupun perempuan adalah model komunikasi shannon karena model ini menggunakan otak dengan tujuan menyimpan banyak pesan-pesan yang diteriman dan dapat menetralisir gangguan pada waktu berkomunikasi namun tetap menggunakan berbagai fariasi model agar lebih luwes dan tidak kaku. daftar pustaka devito, joseph. a (1997). kominikasi antramanusia kuliah dasar. jakarta : profesional books. dharma, agus. (2005). supervisi manajemen. jakarta : pt raja grafindo persada. gender & feminisme indoskripsi http://www.one.indoskripsi.com/click/97/0-88k, tembolok-hlm sejenis, 15/04/2008 10.55 am. gema pria online http://www.hqweb01.bkkbn.90.id/hqweb/pria/artikel101-21.html-35k 15/04/2008 10.55 am. komunikasi; proses sosial, budaya http://www. adiprakosa. blogspot.c(2008/03/komunikasi-proses-sosialbudaya-politik.html-66k.07/05/2008 12:15 pm. pengertian tentang gender http://www.hqweb01.bkkbn.90.id/hqweb/ceria/pengelolaceria/pp1 jender. htlm-8k, tembolok-hlm sejenis. 07/05/2008 12:28 pm pengertian gender indonesia kata paramadina http://www.wordpress.com/2007/03/16,pengertiangender/-31k, tembolokhlm sejenis. 22/05.2008 15:10 pm. pengertian gender dan sex http://www.ambonekspres.com/index.php?option=comcontent &task=view&id=144&itemid=46-26k. 22/05/2008 15:36 pm. sugiono. (2006). metodologi penelitian administrasi. dilengkapi dengan metode r&d, bandung : alfa beta. sugiono. (2007), statistik untuk penelitian. bandung : cv alfabeta. wahjusumidjo. (2005). kepemimpinan kepala sekolah. jakarta : pt raja grafindo persada. 305 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 305-326 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.42413. 305-326 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual space: reflections and lessons from a phenomenological inquiry ernesto cordero collo, jr. college of development communication, university of the philippines los baños, philippines email: eccollo@up.edu.ph abstract the covid-19 pandemic has radically reshaped the academic life of graduate students and revealed the inequities in the traditional education system in the philippines. this study is a qualitative navigation of the lived accounts of development communication (devcom) graduate students at the university of the philippines los baños. it foregrounds devcom as a field of theory and practice in honor of its pioneer professor emeritus nora c. quebral and her contribution to the ferment of the field. the credence of phenomenology informed the direction of this research in addressing a paucity of literature that examines the experiences of graduate students on remote learning within the current milieu. the transition of academia into a new phase of development surfaced stories of personal and academic struggles. as social beings, they engage virtual and real spaces in coping that redirect them to a sense of purpose and semblance of normalcy at a time of uncertainties. to address their recurring and emerging conditions is the cultivation of institutional support and online forms of communication support as two pivotal forms of their reflective recommendations. drawing from the participants’ reflections, i developed a schema that investigates 306 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 the intersectionality of their struggles, coping, and recommendations towards a conducive remote learning milieu. keywords: phenomenology, reflective evaluation, learning struggles, coping spaces, reflective recommendations introduction this research was borne out of recurring conversations with fellow graduate students at the university of the philippines los baños (uplb) since the government-imposed lockdown on march 17, 2020 in response to the surge of coronavirus disease 19 (covid-19) cases. our personal struggles as iskolar ng at para sa bayan (scholar of and for the country) in the time of pandemic are evident in these online conversations. from 187 cases at the start of the lockdown on march 17, cases increased to 3,660 cases on april 6 (magsambol, 2020), prompting the government to extend the lockdown. while the international community had continued imposing lockdowns and local restrictions for health security, the announcement from our national government still came as a surprise for many sectors and industries in the country. the inter-agency task force (iatf) guidelines have been in place in support of the implementation of community quarantine in the philippines. the iatf generally aims to “facilitate intersectoral collaboration to establish preparedness and ensure efficient government response to assess, monitor, contain, control, and prevent the spread of any potential epidemic in the philippines” (executive order no. 168, s. 2014, as cited in iatf, 2020, p. 1). with the varying impacts of the covid-19 pandemic on the environment, local tourism, economy, community-supported agriculture, media, and academia, these communities have learned to embrace practices in futures thinking and foresight. the covid-19 pandemic has radically reshaped our academic life as graduate students. the shift to online spaces as a phenomenon has exacerbated previous challenges in our educational system and added more barriers to accessible and equitable education. several competing studies delved into some of these barriers brought about by the pandemic. these studies include a quantitative examination of the online experiences of medical students in the philippines by gauging their access 307 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) to technological resources, living conditions, and perceived barriers (baticulon et al., 2021) and “the exclusionary potentials of networked learning” which may further perpetuate the existing social inequities (selwyn, 2010). others, however, have explored emerging technologies as opportunities in the time of pandemic to provide mental health support and develop curricula responsive to the felt needs of the students (toquero, 2020) and a recalibration on the planning and implementation of the new normal educational policy (tria, 2020). restrictions on mobility have affected not only the fields of medical and allied health sciences, but also the arts and social sciences. pre-pandemic time, the “outside world” used to be our spaces for critical discourse, artistic expression, and development work. today, the virtual space has shrunk these spaces into our screens, relegating dialogues into computer screens while blurring our sense of privacy and our concept of home. primarily, this phenomenon has exposed the inequities in health systems and the pre-existing gaps and needs of our education system. the pandemic has also interrupted the conventional system of education, predominantly affecting teachers who have transitioned from the physical classroom to the online sphere. the new pedagogical modes of teaching are central to this shift in our educational landscape for which academics were not previously trained. camposano (2021, p. 35) expressed the urgency to “(re)introduce issues of inequality and exclusion into the conversation” and the importance of “local contexts in the framing of learning processes and practices.” these recommendations allow teachers to reimagine the unique values of filipino and local pedagogy. fabella and arandia (2021) critically synthesized the challenges confronting private education and their solutions to these issues. some challenges are reductions in school funding, flexibility in learning, and pivots in marketing. as a graduate student myself, it is a moral obligation to help create a platform that nurtures and reinvigorates the interplay of reflection-(re)actionreflection especially at this crucial time. with this intent, we hosted a virtual roundtable titled “navigating development communication life in the time of pandemic and beyond” on april 20, 2021, in collaboration with the uplb graduate school and the college 308 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 of development communication. the roundtable generally aimed to support devcom graduate students in navigating their study and practice in the time of pandemic and beyond. reintroducing development communication in 1949, us president harry truman proposed the point four program as a policy of economic aid to alleviate human suffering of underdeveloped countries. emphasis was placed on technical assistance, largely in the fields of public health, education, and agriculture. from this development thrust, the uplb “experimented in agricultural communication therefore provided a springboard for the birth of the devcom discipline” (quebral, 1988, as cited in manyozo, 2006, p. 85). in 1971, dr. nora c. quebral, the mother of devcom, articulated the concept of devcom in her seminal paper development communication in the agricultural context. she defined devcom as “the art and science of human communication applied to the speedy transformation of a country and the mass of its people from poverty to a dynamic state of economic growth that makes possible greater social equality and the larger fulfilment of the human potential.” in the same decade that devcom was conceived, “there had been an attempt, particularly by then information minister gregorio cendaña, to appropriate development communication as theoretical justification to support martial law imposed by then president ferdinand marcos from 1972 until his ouster in 1986” (custodio, 2020, p. 3). this gave rise to the propagandistic misconception among the public and few critics towards our discipline. in repositioning the discipline, quebral (2006, p. 102) distinguished devcom from other social sciences by reinforcing that “it is not publicity per se or getting the maximum media exposure…for the sake of image-building” and the purpose is to “stimulate public awareness and understanding of planned change…to create a climate of acceptance.” after four decades of constantly rethinking and contextualizing devcom, quebral (2012, p. 3) redefined the discipline as “the science of human communication linked to the transitioning of communities from poverty in all its forms to a dynamic state of overall growth that fosters equity and the unfolding of the human potential.” 309 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) based on quebral’s definitions throughout the years, the people are a constant component and subject of development. according to ongkiko and flor (1998, p. 132), “development communication entails motivating individuals and groups of people such as farmers, fisherfolk, workers, housewives, and the youth to change their habits, their lifestyles, their way of thinking, their way of doing things.” since the inception of devcom in the 1970s as a response to the changing dynamics of development, the body of scholarly literature within the field has served as the primary source of government institutions, agencies, and organizations in implementing programs and projects for communities. today, devcom is known as a homegrown field of uplb “by experimenting with method-driven and theory-based extension efforts in using communication to promote sustainable development” (quebral, 1988, 2002, as cited in manyozo, 2006, p. 84). literature review a phenomenon that changed the face of a generally traditional system of education in the philippines is the covid-19 pandemic. according to unesco (nortajuddin, 2021), as of march 17, 2021, “some 171 million pupils enrolled at pre-primary, primary, lower-secondary, and upper-secondary levels of education and tertiary education have been affected due to school and institution closures.” nortajuddin (2021) added that “koumba boly barry, un special rapporteur on the right education, called it an education crisis.” as early as june 2020, our government officials announced that millions of students will not be returning to physical classrooms until the covid-19 vaccine is available to the public (montemayor, 2020; nortajuddin, 2021; romero, 2020), which prompted educators “to use distance learning methods via the internet or tv broadcasts where needed” (nortajuddin, 2021). in understanding the shift of learning modalities due to the covid-19 pandemic as a phenomenon, it is important to contextualize it within history. kuhn (1962) posited that “scientific advancement…is a series of peaceful interludes punctuated by intellectually violent revolutions and in those revolutions, one conceptual world view is replaced by another” leading to a paradigm shift. 310 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 according to garmer and firestone (1996, as cited in librero, 2003), “the paradigm of learning has shifted away from the traditional notion that knowledge is transferred from teacher to student within the confines of the physical classroom.” this paradigm shift in learning has become even more apparent at this time. while universities have been adopting the new learning paradigm since the 2000s, the covid-19 pandemic forced all learning institutions to embrace this paradigm shift. among the earliest phenomenological studies that problematized and assessed the coping experiences of learners during the pandemic focused on international students’ narratives (fura & negash, 2020; kilinc, arslan, & polat, 2020). with the popularity of qualitative studies among health sciences, a few studies delved into the lived experiences of nursing students and nurses across the globe (gunawan et al., 2021; lovric et al., 2020). in the philippines, delute and ada (2021) explored college students’ lived experiences during the covid-19 outbreak lockdown in a phenomenological analysis. meanwhile, a quantitative study that provides a broader overview of student experiences has documented “the students’ curricular needs, safety and well-being, the efficacy of institutional communications and support” and recommended opportunities that address “gaps in institutional services” and the “delivery of instruction” (blankstein, frederick, & wolff-eisenberg, 2020). according to the university of the philippines–padayon public service office, “while many students have their own computers, more than 5,600 up students are in danger of not being able to continue their education” due to poverty. the up system has embarked on a fundraising and resource generation campaign as a means of assistance to disadvantaged students. documented in several qualitative studies are parents’ experiences and challenges regarding home learning and management at the time covid-19 pandemic (bhamani et al., 2020; weaver & swank, 2021). unequivocally significant to the teaching-learning process in online education are teachers’ stories. khanal (2020) studied the online teaching experiences of private school teachers by examining how they perceived and adopted technological learning which provided lessons for curriculum and teaching for future application. 311 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) generally, this systematic review of literature reveals a paucity of literature that analyzes the online experiences of devcom graduate students at any university in the philippines, given the critical role of the discipline in the realms of theorizing, development, extension, and education. emergent research questions beyond the idea of facilitating a virtual roundtable and pursuing a research project is the concept of fostering “a community of truth” (palmer, 1998, p. 95). palmer expressed that “the hallmark of a community of truth is in its claim that reality is a web of communal relationships, and we can know reality only by being in community with it” (p. 95). this virtual roundtable served as a point of departure for this qualitative study. the participants shared their reflective accounts based on the roundtable and the conversations that followed thereafter. the general objective of this research project is to understand these accounts of devcom graduate students through the rigors of a phenomenological inquiry. to thread these experiences, i attempted to analyze the stories of struggles of devcom graduate students in the time of pandemic; to determine their coping strategies; and to develop a schema that integrates their learning struggles, coping, and reflective recommendations. methods conceptual and methodological foundations communicationally, the socio-cultural tradition helped me traverse my entire process of examining the online experiences of the participants. craig (1999, p. 144) defined this tradition as “the discovery of communication, largely since the 19th century and partly under the influence of semiotic thought, within the intellectual traditions of sociology and anthropology.” in this terrain, researchers, scholars, and students problematize the “gaps across space (sociocultural diversity and relativity) and across time (sociocultural change)” which prevent us from interacting as caused by the lack of “shared patterns on which interaction depends” (craig, 1999, p. 145). this study highlights the sociocultural change or the apparent shift in academic interactions due to covid-19 brought about by the breakdown of traditional social orders in conducting graduate studies. 312 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 craig (2016, p. 6) proffered that the communication problems of the socio-cultural tradition are “collaboration and organization, social conflict and change, communication across cultural differences, and the quest for community in diverse, multicultural societies.” in this research, i strived to understand the reflective accounts of devcom graduate students by analyzing their stories of struggles and coping strategies in the time of pandemic. eventually, i realized that i was leading towards adopting phenomenology as my methodology in analyzing their learning realities and in forwarding ground-up solutions anchored on their lived experiences. according to creswell (2007, p. 57), a phenomenological undertaking “describes the meaning for several individuals of their lived experiences of a concept or a phenomenon.” as both a methodology and a philosophy, this qualitative approach enables researchers to collect data “from persons who have experienced the phenomenon” and to develop “description(s) of the essence of the experience for all the individuals” (moustakas, 1994, as cited in creswell, 2007). theorized as a dialogue or experience of otherness, phenomenology is mainly a 20th century tradition traced from the pioneering work of edmund husserl and other hermeneutic phenomenologists such as martin buber, hansgeorge gadamer, and carl rogers (craig, 1999). phenomenology appeals to the commonplace beliefs that human beings are capable of treating others as persons (i-thou) and not as objects (i-it) and that differences are important in seeking a common ground for an experience (craig, 1999). methods, co-participants, and analysis scholars have long introduced online methodologies even before the pandemic. hewson (2010, as cited in salmons, 2015) forwarded the term internet-mediated research (imr) which is “used to gather original data via the internet with the intention of subjecting them to analysis to provide new evidence in relation to a specific research question.” with issues in mobility, “distance turn-digital” methods (luton, 2020) guided me in navigating stories of struggles and coping. fifteen (15) participants during the virtual roundtable titled “navigating devcom life in the time of pandemic and beyond” held via zoom on april 20, 2021 served as research participants by engaging in a reflective evaluation. all 313 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) of them are taking ms/phd in development communication as their major or cognate program. as commonly practiced, evaluation forms usually assess academic fora and conferences, but a reflective evaluation adapted for this research delved deeper into the personal reflections of the participants. eventually, i reached out to them and examined further facets of remote learning that shaped the direction of this study. in doing so, i engaged in conversations via messenger, sms (short message service), and e-mail. central to the process of coding, analysis, and writing in a qualitative inquiry is analytic memo writing. according to saldaña (2009, p. 32), “the purpose of analytic memo writing is to document and reflect on your coding process and code choices, how the process of inquiry is taking shape, and the emergent patterns, categories and subcategories, themes, and concepts in your data.” results and discussion the results and discussion of this study follow wolcott’s (1994, as cited in saldaña, 2011) three dimensions of qualitative research as writing style and structure: (1) description; (2) analysis; and (3) interpretation. the data presented in this portion of the study are exemplars from the participants’ reflective accounts on remote learning. fragments of my personal reflections and musings were also seamlessly integrated into the discussion to assert my active participation in the study. stories of struggles theme: learning struggles in the virtual space the pandemic has prompted communities to transition into a new phase of development and a complex web of events within the current social milieu. in the philippines, academic institutions as systems often confront changes with acceptance or resistance. devcom as a field of theory and practice is essentially contingent on interpersonal dialogues, field immersions, and communication planning. educational institutions and fields had to revisit their practices, systems, and pedagogies to genuinely address the needs and conditions of learners. 314 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 while the adoption of remote learning to reach out to students during this crisis has been prevalent in every corner of the globe which is found to be more sustained and effective at the higher education level (bao, 2020; johnson, veletsianos, & seaman, 2020, as cited in khanal, 2020). before this pandemic hit almost every facet of human life, devcom students had always been passionate about doing development work by visiting affected areas wreaked by typhoons and other natural calamities in eastern and northern philippines. we used to convene in a cafeteria or a lecture hall for discursive conversations and productive conferences with fellow students and researchers. today, we have an all-new way of thinking, doing, and becoming. we have relegated our manner of pakikipamuhay (immersion) and authentic dialoguing to our computer and phone screens via zoom and other platforms. as we continue to thread learning in this critical time, stories of struggles (and even of silence) from the lens of graduate students should be truthfully told and understood. initially, their accounts were categorized as (a) personal struggle, but with iterative coding, (b) academic struggles also emerged as another category. personal struggles constituting our personal struggles are two subcategories–(a) structural struggles and (b) emotional struggles–that directly affect our learning climate in this time of pandemic. in terms of structural struggles, internet connectivity issues have become a source of anxiety among students in all levels. in this time of global health crisis, internet access has proven its place across the globe to be a fundamental right. it is both an issue of infrastructure and structure caused by capitalism and competition among internet providers. in the philippines, the leading internet providers have announced connectivity issues on several occasions, causing class disruptions and suspensions. “the country ranked 83rd out of 140 countries based on its mobile internet speed last month, up by three spots from its previous rank” and “at the sixth spot for mobile and broadband speeds among the ten asean countries” (cnn philippines, 2021). emotional struggles, on the other hand, are also equally valid forms of personal struggles. mental health issues and the feeling of isolation emerged 315 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) as concerns that may have been caused by the sudden shift of our learning paradigm–from classroom to virtual learning, from physical to mediated learning, from real to imagined learning. based on the reflection of loida and a few others, the feeling of frustration is more than real, affecting their well-being. loida held, “with the online modality, there are no physical interactions between students and teachers. this often results in a sense of isolation for the students.” academic struggles to keep up with the changes of the times, private universities, state universities and colleges (sucs), and the up system have begun shedding out their traditional skin in terms of learning paradigms. for the longest time, we are finally embracing systems and futures thinking that address the longstanding educational inequities caused by neoliberalist thinking and practices. some of the pressing academic struggles of devcom graduate students include (1) bridging old and new classrooms, (2) limited mentor-mentee relationship, (3) virtual vs real development work, and (4) slow document submission system. these struggles represent the rough road towards educational reform that contends with the gaps and issues in our systems. for emy, cecille, and a few others, the shift in the learning environment and climate is an interminable challenge confronting them. “it’s the warmth of the old classroom interaction that’s missing.” “as a traditional learner who prefers to flip books rather than browse and scroll an e-book, i find it hard to study using a gadget.” this reflection springs from the abrupt and total transition of academic institutions from face-to-face, interpersonal classes into remote, technologymediated learning. pre-pandemic time, we could freely visit the university and local libraries; attend campus seminars for free lectures, peer-to-peer conversations, and free coffee; and physically participate in weekly classes and roam around the campus. in retrospect, some faculty members for the last two semesters of remote learning have facilitated synchronous classes with at least one up system-wide reading break for each semester. they have also produced weekly learning modules for asynchronous learning that may replace or supplement synchronous 316 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 classes. given these compassionate adjustments, many of us still yearn for the warmth of physical spaces as classrooms. with immediate solutions like “supporting the training and development of teachers, addressing issues in internet connectivity…and providing public assistance to those affected economically,” institutions are encouraged to regard these challenges as a “call to action and policymaking to mitigate the impacts and costs of education disruption all over the country” (fabella & arandia, 2021, p. 21). as graduate students, we share the appreciation for the efforts of the college of development communication to cultivate an environment for healthy mentor-mentee relationships while encouraging critical discourses. today, due to the heavier workload of the faculty and the increasing level of anxiety and stress among graduate students, limited mentor-mentee relationships have become an issue for a few participants. jean expressed, “i would appreciate if some advisers will make time to talk to their advisees. as a phd student, i want to present something concrete to my adviser but there are times i do not know how to proceed and i need someone to talk to, which is more than just receiving e-mails.” in the case of lito, the issue of mobility is a challenge in doing development work. what used to be a vibrant development work in the mountains of cordillera or in the indigenous communities in northern philippines has been gravely affected by community quarantine, lockdown, and health protocols. lito said, “direct immersion to different communities is one of the limitations in this online modality and i cannot think how it could be addressed in this time.” devcom programs can be divided into four main phases: communicationbased assessment (cba), communication strategy design, implementation, and monitoring and evaluation (m&e), according to mefalopulos (2008, p. 83). at present, development organizations may have already embraced a new way of doing development work, but their social processes and practices are still practically contingent on frameworks and models that guided their work prepandemic time. the institute for social entrepreneurship in asia (isea) organized the immediate responses and innovations of social enterprises (ses) and resource 317 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) institutions across the country during the pandemic. the report showed an array of opportunities by which relevant institutions and sectors, alongside the private sector and the government, may help towards “inclusive recovery and building back better and fairer” (isea, 2021, p. 27). there continues to be a challenge for the civil society organizations (csos) which constitutes the private sector, non-government organizations (ngos), and other development organizations: to collectively understand the current conditions of various communities that may lead to social theorizing. coping strategies for holistic well-being theme: virtual and real spaces in coping as social beings, we look for coping strategies that redirect us to a sense of purpose and focus. with issues in mobility, however, we are confined within our comfort zones–our homes. while this is a common ground that interweaves our stories of coping, we still differ in terms of our means of coping. broadly themed as virtual and real spaces in coping are two main categories classifying the participants’ coping strategies–(a) online social support and communication and (b) recreational (dis)engagement for holistic well-being. these coping strategies are a close representation and approximation of our everyday, mundane activities in the time of pandemic. online social support and communication our recent proclivities to online social support and communication reveal our newfound place: the virtual space. with the pandemic, we have been propelled to transition into the virtual sphere for socialization and support. while we have long embraced messenger, whatsapp, skype, viber, and other social media applications, our motivations and reasons for relegating our spaces to these platforms during this time have also changed. two years ago, we scheduled meetings at cafés, attended in-person conferences, and engaged in immersive fieldwork. our current time reveals a different story. the participants’ ways of fostering social support and communication are replaced by virtual spaces where they socialize their anxieties through late-night talks, online conversations, and class consultations. jean, a new faculty in a national university and part-time graduate student, expressed, 318 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 “i love socializing anxieties with friends, consulting with co-faculty. it helps that the college is also nurturing to its staff, especially to the newcomers.” according to the american psychological association, anxiety and stress can be alleviated by cultivating “a sense of normalcy and…social networks” (wiederhold, 2020, p. 197). as reflected in online social support and communication of the research participants, the use of online applications has allowed them to find support and consolation from family and friends–and even from the online space as a newfound source of community. for luisa, on the other hand, online social support goes beyond receiving or reciprocating the act of kindness and compassion. in managing her anxiety, she shared: “conducting and attending webinars give me a feeling that i’m still doing the same old things that i used to do prior to the pandemic.” recreational (dis)engagement for holistic well-being apparent in our current milieu is the intersectionality of our professional, personal, academic, and social lives in our private spaces–bedroom, kitchen, or living room. living in different conditions and contexts also plays a central role in (dis)engaging in recreational activities. this category shows the duality of (un)doing things today which may explain the (dis)engagement of some participants from recreational activities. constituting this category are three interrelated types of well-being: physical well-being, spiritual well-being, and mental well-being. limitations on social mobility across all scales–from local and intercontinental tourism to lockdown orders–have caused significant stress to all walks of life (bao et al., 2020). while allowing more time for at-home activities, the pandemic has also reduced our capacity to cope during a crisis, especially for the “outdoor enthusiast subculture” or those who are dependent on outdoor recreation as a means of leisure (rice et al., 2020). for most participants, recreation for holistic well-being is an integral component of surviving the pandemic and comes in different forms. what practically helped some graduate students in ensuring their physical well-being are biking and virtual exercising which may seem mundane or superficial for others. 319 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) in terms of the spiritual well-being of other participants, they nourish their spirituality through online fellowships with close friends and regular praying sessions with family members. based on online observations, these participants also regularly post inspirational bible reflections via facebook or instagram as their means of taking things lightly despite their current situations and circumstances. in terms of taking care or maintaining their mental well-being, cecille remains “motivated and focused” by “enjoying quality time with family.” meanwhile, for loida’s well-being, “my coping and recreational activities are spending time with family/ children, taking trips to the countryside, watching feel good and motivational videos.” other recreational activities of the participants include baking pastries, reading manga, gardening, and planting (hence the term plantito/plantita to refer to plant lovers), online shopping, and leisure reading. a popular streaming service with more than 214m subscribers in 2021 (stoll, 2021), netflix has also become an entertainment platform among graduate students. morse et al. (2021) argued that previous research has shown the benefits of physical activities for well-being during the pandemic, but less attention has been given to the advantages of creative pursuits. in the case of the up system and other state universities in the philippines, immersive webinars and training on music, arts, humanities, and the social sciences have been held to revitalize these areas of human life amid science-driven information in the time of pandemic. meanwhile, while others can spare time for leisure and fun, some graduate students cannot privilege self-care and recreation due to personal and practical reasons. cecille quipped, “i was not able to delve into any recreational activities. it’s not that i don’t want to, but i feel that i don’t have the luxury of time to do it. i am a mother of two toddlers, working full time and a part-time student. i am occupied with many responsibilities and tasks on hand.” among all the forms constituting our holistic well-being, our emotions may be the most vulnerable. gilbert (2001a, as cited in macdonald, 2012) expressed that “the fundamental aspect of our humanness is our capacity to feel and to show emotion.” 320 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 reflective recommendations with the participants’ lived accounts on remote learning during the pandemic, they also posed some reflective recommendations corresponding with the two categories of learning struggles–institutional support for personal struggles and online forms of communication and support for academic struggles. institutional support institutional support, based on the participants’ reflective accounts, may come in two significant ways–academic ease and mental support–as solutions to our academic struggles. emma echoes what many graduate students continue to clamor across social media and virtual conversations, “the university should extend a helping hand to the students through easing the deadlines and additional mental support.” since april 2020, the university has released memorandums–advisories, wellness breaks, class suspensions, recovery periods–on several occasions in solidarity with student councils and in response to their peaceful assemblies organized across different up campuses in the philippines. after almost three semesters of remote learning and despite the efforts of the up system, some participants continue to seek academic ease. regarding the demand for mental support, the university has been collaborating with different colleges and institutes in conducting webinars, surveys, and other online events for student welfare and development. based on a conscious observation, some university webinars at the height of the pandemic in 2020 were esoteric, confined within and exclusive to a few departments, making them inaccessible to other graduate students. online forms of communication and support the second reflective recommendation of the participants pertains to online forms of communication and support. the virtual roundtable that we hosted has become a safe space among ms/phd in development communication students in voicing out their opinions and experiences without reproach. it is also an example of an academic and moral support that encouraged their participation and acknowledged their clamor in this crucial time. the participants recommended online kapihan (coffee session), zoomustahan (zoom catch-up), comprehensive review classes, and virtual socialization, 321 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) among others, as online forms of communication and support. jean expressed, “pag email kasi (if it is email) it is disguised as official. hindi siya ganoon ka-approachable (it is not that approachable). perhaps online kapihan (coffee session) or brown bag seminar series will help. also put up a comprehensive review classes or study groups for students who will take it, like a refresher/reviewer course.” in organizing the findings of this study, i developed a schema (see figure 1) that shows the intersectionality of the participants’ learning struggles, coping, and reflective recommendations that have sprung from their intrapersonal dialogue, capturing their self-talk. the figure shows the covid-19 pandemic as the precursor of the abrupt transition from physical to remote learning, leading to the accounts of struggles and coping which this study strived to understand. generally, these reflective recommendations are the “lessons learned” (lincoln & guba, 1985, as cited in creswell, 2007) of the participants as graduate students. while the university has been exhaustive in extending academic ease and mental support as forms of institutional support, these recommendations represent our clamor towards compassionate pedagogy and conducive remote learning milieu for all learners. conclusion the covid-19 pandemic has forced academic institutions to realign their vision and goals to remote learning as a learning paradigm, challenging the traditional education system in the philippines. as graduate students, our current personal and academic struggles have revealed everything that is inadequate in academia. graduate education has also been exposed to these inequities exacerbated by the covid-19 pandemic and poor political leadership. acknowledgments this research is in honor of dr. nora c. quebral, the pioneer and mother of development communication–and in recognition of all the efforts of academics, researchers, and practitioners in the field. 322 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 figure 1. schema of graduate students’ reflective recommendations addressing their struggles towards conducive remote learning milieu references bao, y., sun, y., meng, s., shi, j., & lu, l. (2020). 2019-ncov epidemic: address mental health care to empower society. the lancet, 395, 37–38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7133594/ baticulon, r., sy, j., alberto, n., baron, m., mabulay, r., rizada, l., chiu, c., clarion, c., & reyes, r. (2021). barriers to online learning in the time of covid-19: a national survey of medical students in the philippines. medical science educator, 31, 615–626. bhamani, s., makhdoom, a.z., bharuchi, v., ali, n., kaleem, s., & ahmed, d. (2020). home learning in times of covid: experiences of parents. journal of education and educational development, 7(1), 9-26. http:// dx.doi.org/10.22555/joeed.v7i1.3260 blankstein, m., frederick, j., & wolff-eisenberg, c. (2020). student experiences during the pandemic pivot. ithaka. camposano, c. (2021). the road to sustainable cities (no. 14). the asean. cnn philippines. (2021, march 17). ph’s mobile, broadband internet speeds rank higher in february. https://www.cnn.ph/news/2021/3/17/phfebruary-internet-speed-rank.html craig, r. (1999). communication theory as a field. communication theory, 9(2), 119-161. https://doi.org/cfzqfc 323 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) craig, r. (2016). traditions of communication theory. in k. jensen & r. craig (eds.), the international encyclopedia of communication theory and philosophy (pp.1-10). john wiley & sons, inc. creswell, j. (2007). qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. sage. custodio, a. (2020). remembering nora cruz quebral (1926–2020) and her devcom legacy. media asia, 47(3-4), 174-177. https://doi.org/10.1080/01 296612.2020.1845006 delute, r. & ada, j. (2021). complying and coping: a phenomenological analysis of the lived experiences of college students studying during the covid-19 outbreak lockdown. international journal of linguistics, literature and translation, 4(3), 183-191. fabella, v. & arandia, a. (2021). private education during covid-19: challenges and solutions. in paragas, f. (ed.), higher education interventions during and beyond the covid-19 pandemic (pp. 11-21). university of the philippines center for integrative and development studies. fura, d. & negash, s. (2020). a study on the living experiences of people during the covid-19 pandemic: the case of wolisso town home-stayed university students. journal of psychology & psychotherapy, 10(5), 1-11. griffin, e., ledbetter, a., & sparks, g. (2019). a first look at communication theory (10th ed.). gunawan, j., aungsuroch, y., marzili, c., fisher, m.l., nazliansyah, & sukarna, a. (2021). a phenomenological study of the lived experience of nurses in the battle of covid-19. elsevier, 1-8. https://doi.org/10.1016/j. outlook.2021.01.020 institute of social entrepreneurship in asia. (2021). inclusive and innovative pathways to covid-19 recovery: responses and innovations of social enterprises and resource institutions. oxfam pilipinas. inter-agency task force for the management of emerging infectious diseases. (2020). omnibus guidelines on the implementation of community quarantine in the philippines. https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/ uploads/2021/05/20210506-omnibus-rrd.pdf khanal, p. (2020). lived experience of online teaching during the covid-19 pandemic: implications for curriculum and teaching. interdisciplinary research in education, 5(1), 89-102. https://doi.org/10.3126/ire. 324 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 v5i1&2.34738 kilinc, a., arslan, k., & polat, m. (2020). studying abroad: a phenomenological study of lived experiences of international students in turkey. journal of international students, 10(4), 853-871. kuhn, t. (1962). the structure of scientific revolutions. the folio society. librero, f. (2003, april 25). e-learning in a digital world: issues and directions for philippine education. [lecture-discussion]. national computer center. lovric, r., farcic, n., mikšic, s. & vcev, a. (2020). studying during the covid-19 pandemic: a qualitative inductive content analysis of nursing students’ perceptions and experiences. education sciences, 10, 1-18. https://doi.org/10.3390/educsci10070188 lupton, d. (2020, april). doing fieldwork in a pandemic. (crowd-sourced document). https://schoolforparticipation.files.wordpress.com/2020/04/doingfieldwork-in-a-pandemic.pdf macdonald, c. (2012). understanding participatory action research: a qualitative research methodology option. canadian journal of action research, 13(2), 34-50. magsambol, b. (2020, october 14). senator imee marcos schooled about devcom after ‘cute,’ ‘archaic’ remark. rappler. https://www.rappler. com/nation/imee-marcos-schooled-development-communicationremark manyozo, l. (2006). manifesto for development communication: nora quebral and the los baños school of development communication. asian journal of communication, 16(1), 79-99. mefalopulos, j. (2008). development communication sourcebook: broadening the boundaries of communication. the international bank for reconstruction and development/the world bank. montemayor, m. (2020, july 27). no face-to-face classes unless covid-19 vaccine developed: prrd. philippine news agency. https://www.pna.gov. ph/articles/1110242 morse, k.f., fine, p.a., & friedlander, k.j. (2021). creativity and leisure during covid-19: examining the relationship between leisure activities, motivations, and psychological well-being. frontiers in psychology, 12, 1-22. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.609967 nortajuddin, a. (2021, march 17). philippines: crisis in education? the asean 325 discovering the lived experiences of graduate students in the virtual ... (ernesto cordero collo, jr.) post. https://theaseanpost.com/article/philippines-crisis-education ongkiko i. & flor, a. (1998). introduction to development communication. university of the philippines open university. palmer, p. j. (1998). the courage to teach: exploring the inner landscape of a teacher’s life. jossey-bass. quebral, n. (2006). development communication in the agricultural context (1971, with a new foreword). asian journal of communication, 16(1), 100107. quebral, n. (2012). development communication primer. southbound. rice, w., mateer, t.j., reigner, n., newman, p., lawhon, b., & taff, b.d. (2020). changes in recreational behaviors of outdoor enthusiasts during the covid-19 pandemic: analysis across urban and rural communities. journal of urban ecology, 6(1), 1-7. https://academic.oup.com/jue/ article/6/1/juaa020/5892687 romero, a. (2020, may 27). duterte: no vaccine, no face-to-face classes. philippine star. https://www.philstar.com/headlines/2020/05/27/2016837/ duterte-no-vaccine-no-face-face-classes saldaña, j. (2009). the coding manual for qualitative researchers. sage. saldaña, j. (2011). fundamentals of qualitative research. oxford university press. salmons, j. (2015). qualitative online interviews (2nd ed.). sage. selwyn, n. (2010). the ‘new’ connectivities of digital education. in m. apple, s. ball, & l.a. gandin (eds.), the routledge international handbook of the sociology of education (pp. 90-98). stoll, j. (2021, november 11). netflix: statistics and facts. statista. https://www. statista.com/topics/842/netflix/#dossierkeyfigures toquero, c. m. (2020). challenges and opportunities for higher education amid the covid19 pandemic: the philippine context. pedagogical research, 5(4), 1–5. tria, j. (2020). the covid-19 pandemic through the lens of education in the philippines: the new normal. international journal of pedagogical development and lifelong learning, 1(1). university of the philippines–padayon public service office. (2021). kaagapay sa pag-aaral. https://publicservice.up.edu.ph/kaagapay/ weaver, j. & swank, j. (2021). parents’ lived experiences with the covid-19 326 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 305-326 pandemic. the family journal: counseling and therapy for couples and families, 29(2), 136-142. wiederhold, b. (2020). using social media to our advantage: alleviating anxiety during a pandemic. cyberpsychology, behavior, and social networking, 23(4), 197-198. https://doi.org/10.1089/cyber.2020.29180.bkw 229 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif yanti dwi astuti yanti.astuti@uin-suka.ac.id ilmu komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta abstract the phenomenon of hoax and hate speech dissemination that occurs in the digital world has brought anxiety and concern in the community. many of the hoax information distributed by social media and instant messaging tend to be sara, provocative and bombastic. ironically, not a few people who without thinking directly spread information and even reproduce the information without thinking about the impact caused after. digital media is currently dominated by teenagers born in the millennium era and is a “digital natives” that is a generation that cannot be separated by the digital world. if this generation is not given enough ammunition to combat digital hoax, then it is feared will cause latent problems and dangers. in response to this, uin sunan kalijaga yogyakarta ui campaign conducted an anti-hoax campaign with the target of the participants being teenagers packed through aduin fest 2017 “nyepik becik” (think what you say) “on 17-18 may 2017. the approach method was participatory with directly practicing it through the creation of creative works in the form of print-ad, tvc and short films by competing participants. then held creative seminars, exhibition works, sharing session and awarding night. it is hoped that the nation’s future young generation will be smart, critical and gain a good understanding so that it can combat digital hoax that can threaten the unity and unity of the nation. abstrak fenomena penyebaran hoax dan hate speech yang terjadi di dunia digital telah membawa kecemasan dan keprihatinan di dalam masyarakat. banyak informasi hoax, hatespeech dan cyberbullying yang disebarkan oknum melalui social media dan instant messaging yang cenderung berbau sara, provokatif dan bombastis. ironisnya tidak sedikit pula masyarakat yang tanpa berpikir panjang langsung menshare informasi tersebut bahkan mereproduksi ulang informasi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan setelahnya. media digital saat ini didominasi oleh remaja yang lahir di zaman millennium yang merupakan “digital natives” yaitu generasi yang tidak dapat terpisahkan oleh dunia digital. jika generasi ini tidak diberikan amunisi yang cukup untuk memerangi digital hoax, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan bahaya laten. menyikapi hal ini prodi ilkom uin sunan kalijaga yogyakarta melakukan kampanye anti-hoax dengan target pesertanya adalah mahasiswa yang merupakan remaja akhir dan dewasa awal yang dikemas melalui kegiatan aduin fest 2017 “nyepik becik” (pikirkan apa yang kamu katakan)” pada 17-18 mei 2017. metode pendekatannya dilakukan partisipatif dengan langsung mempraktekkannya melalui penciptaan karyakarya kreatif berupa print-ad, tvc dan film pendek oleh peserta yang dikompetisikan. kemudian mengadakan creative seminar, pameran karya, sharing session dan awarding night. harapannya anak-anak muda calon penerus bangsa ini menjadi cerdas, kritis 230 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pendahuluan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh apjii jumlah pengguna internet di indonesia pada tahun 2016 sebesar 51,5% atau sebanyak 132,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk indonesia yaitu sebenar 252,6 juta jiwa. pengguna internet terbanyak ada di pulau jawa dengan jumlah pengguna sebesar 86.339.350 pengguna atau sekitar 65% dari total pengguna di indonesia. pengguna internet pada umumnya didominasi jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 52,5% dan perempuan sebesar 47,5% dari total pengguna internet di indonesia. gambar 1. hasil survey warganet di indonesia (apjii, 2016) teknologi internet ibarat dua mata pedang yang berbeda, di satu sisi dapat memberikan manfaat yang positif namun disatu sisi dapat pula memberikan pengaruh yang negative manakala kita tidak dapat menggunakannya dengan baik. sama halnya dengan berita palsu atau hoax, dibutuhkan gerakan kolaboratif guna menghantam hoax, agar tidak berimbas untuk generasi muda yang sangat akrab dengan media digital. generasi yang lahir di era 1980-an hingga 2000-an adalah generasi yang tumbuh di era digital. mereka ada di dunia ketika internet mulai merajalela. marc prensky menyebut mereka sebagai generasi digital native. ada pula yang menyebut mereka sebagai generasi millineal yaitu generasi yang lahir pada rentang waktu 1982-an hingga awal 2000-an. sedangkan generasi yang tumbuh di atas mereka, yaitu sebelum era 1982-an adalah kelompok digital immigrant, beralih dari teknologi analog terjun ke teknologi digital agar bisa berbaur dan tidak dicap sebagai orang yang ketinggalan jaman. hasil survey apjii selanjutnya membuktikan bahwa pengguna internet yang dinilai dari segi usia didominasi oleh usia remaja yakni umur 20-24 tahun. remaja pada usia inilah yang saat ini dikenal dengan generasi digital native atau generasi z yang menurut william j. schroer di socialmarketing.com merupakan generasi yang lahir tahun 1995-2012. gambar 2. survey warganet berdasarkan usia tahun 2016 generasi digital native inilah yang rentan terhasut digital hoax yang disebarkan melalui media sosial untuk bersikap radikal dan intoleran. contohnya seperti yang dialami muhammad alfian nauzi, seorang pemuda berusia 24 tahun yang diduga bergabung dengan isis (islamic state of iraq and syria) di wilayah suriah pada maret lalu. polisi menyatakan alfian terpikat pada isis melalui pertemanan di facebook dan perbincangan tertulis via telepon seluler (tempo, 11 september 2016). ketika era digital tiba, semua menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. pemerintah tak mampu membendung kebebasan berpendapat dan berekspresi dan mendapatkan pemahaman yang baik sehingga dapat memerangi digital hoax yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. keywords: teens, digital natives, digital hoax 231 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif dari warganya. keunggulan utama medsos dibandingkan dengan teknologi lainnya adalah hiperaktualitas dan interaktivitas. teknologi informasi menjadi semakin terjangkau sehingga hampir semua orang memilikinya. dunia digital membuat semua media bisa disampaikan baik berupa suara, tulisan, simbol, tulisan, hingga video bisa diunggah untuk dibagikan kepada orang lain. media ini dengan cepat dapat menyebarkan berita atau peristiwa untuk dikomentari, didiskusikan, ditindaklanjuti, atau disebarkan kembali melalui media lain seperti media cetak, radio, dan televisi. media digital tidak mengenal batas wilayah, waktu, dan tempat. fenomena ini sudah diramalkan oleh mcluhan pada 1962 melalui karyanya the gutenberg galaxy, bahwa suatu saat dunia ini akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi dan menghubungkan dunia dan menjadi sebuah desa global (global village). tanpa disadari media digital telah mengubah cara orang berkomunikasi. orang tak lagi berinteraksi sosial dengan orang lain secara langsung tetapi melalui media gawai. komunikasi dilakukan secara cepat dan masal berdasarkan faktor kesamaan pandangan hidup, hobi, strata sosial, hingga agama. hingga lahirlah interaksi digital yang terkotak-kotak. media baru ini sudah terlanjur dianggap sebagai media yang fleksibel dan bebas sensor. masyarakat bebas menuliskan apa saja di dalamnya baik itu informasi valid yang bermanfaat maupun informasi hoax, unek-unek dan sumpah serapah. sementara, regulasi yang ada belum mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi yang telah mengubah mindset manusia. ini sejalan dengan pemikiran merritt row smith mengenai determinasi teknologi, bahwa teknologi adalah kekuatan untuk mengatur manusia dan telah mengubah pola hidup manusia termasuk mobile technology seperti gawai. gawai saat ini sudah digunakan mulai dari anak kecil, anak muda hingga orangtua. mirisnya orangtua tidak memberikan pengajaran terhadap yang muda dan yang muda juga tidak mau belajar terhadap yang tua, sehingga ibarat kumparan setan. bahkan baru-baru ini banyak sekali memememe (parodi gambar) yang bertebaran di media sosial yang tidak dipahami artinya kemudian tanpa berpikir panjang langsung menshare informasi bahkan mereproduksi ulang informasi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan setelahnya. selain itu, banyak sekali ditemukan kasus-kasus yang tidak diinginkan turut terjadi dewasa ini, mulai dari cyberbullying, cybercrime, hingga kekerasan seksual di kalangan remaja mereka beraktivitas di dunia digital dengan memprihatinkan, seperti contoh kasus ketika pemilihan kepala daerah di jakarta yang sempat memperkeruh suasana di media social. berangkat dari kecemasan dan keprihatin terhadap fenomena penyebaran hoax dan hate speech yang terjadi di media sosial. prodi ilmu komunikasi uin sunan kalijaga yogyakarta yang berada dalam fakultas ilmu sosial dan humaniora merasa prihatin dengan fenomena ini dan kemudian menyelenggarakan kegiatan literasi digital untuk mahasiswa. bentuk kegiatan ini berbeda dari yang sering diselenggarakan oleh lembaga lain yang lebih berfokus pada sosialisasi, ceramah, seminar dan pelatihan. prodi ilmu komunikasi uin melalui aduin yang telah berjalan selama empat tahun ini berfokus pada literasi digital remaja yang tidak hanya berbentuk seminar, ceramah dan simulasi saja namun lebih dekat dengan dunia remaja yang cenderung menyukai dunia kompetisi, sehingga kegiatan ini berbentuk kompetisi ajang kreatifitas yang diperlombakan seperti campaign print, campaign digital activation, campaign tvc, campaign melalui film pendek. semua kampanye ini di sebarkan melalui social media seperti youtube, ig, fb, twitter dan instant messaging. berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan bagaimana generasi digital native melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif?. dengan tujuan agar remaja yang dilahirkan dengan kondisi dunia millennial dan tergolong sebagai digital native dapat menjadi cerdas 232 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 dan kritis dalam menghadapi digital hoax. penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis, harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya dan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan terkait praktek literasi digital pada remaja dari kalangan mahasiswa. sementara untuk masyarakat sebagai bahan referensi dan informasi serta menambah wawasan masyarakat khususnya mahasiswa terkait pengambilan sikap terhadap segala jenis informasi yang bersumber dari media social untuk menghindari pengkonsumsian dan penyebaran berita hoax atau berita bohong yang cenderung melanggar syariat agama. hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa inggris yang punya arti sendiri. sedangkan definisi hoax menurut wikipedia adalah “sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. hoax adalah berita bohong yang sengaja dibuat untuk menyamarkan kebenaran. adapun hoax ini dapat dalam berbagai bentuk seperti: 1. ide palsu (false idea), 2. prinsip yang bertentangan (offence principle), 3. manipulasi media (media manipulation), 4. keseimbangan (balancing), 5. objektifitas (objectivity), 6. melawan netralitas moral (againts moral neutrality). (raphael cohen-almagor, 2013). ide palsu (false idea), hanya dapat dibuktikan melalui hasil yang kongkret dan merusak. prinsip yang bertentangan antara kebebasan dan toleransi tidak pernah dapat dipertemukan. namun ide palsu yang menimbulkan pernyataan kebencian dan dapat merusak tatanan sosial sehingga, itu harus dikeluarkan dari kebebasan berpendapat. prinsip yang bertentangan (offence principle), dapat dilihat dari kasus penistaan agama islam yang dilakukan oleh basuki tjahaja purnama (ahok). manipulasi media (media manipulation), dapat dilihat sebagai hoax dari peliputannya. di satu sisi, penistaan agama, media memberitakan dengan gencarnya sehingga ahok diproses ke pengadilan. di sisi lain, media juga memanipulasi pemberitaan bahwa ahok tidak melakukan penistaan surat al maidah. pemberitaan kedua belah pihak akan menimbulkan sensasi dalam pemberitaannya. hal ini juga akan menimbulkan hoax. objektifitas (objectivity), memang menjadi senjata yang dapat mendukung hoax. media mempergunakannya untuk membangun pencitraan medianya, agar dianggap prestise dan profesional sehingga apapun yang diberitakan dapat dipercaya oleh masa. ketika media memberitakan sesuatu yang tidak benar dianggap sebagai kebenaran. keseimbangan (balancing), menjadi prinsip dalam media masa. ketidakseimbangan dalam pemberitaan media juga dapat menjadikannya hoax. keseimbangan memerlukan unsur: akurasi, kebenaran penuh, keadilan dan keseimbangan berita. kemudian yang terakhir melawan netralitas moral (againts moral neutrality), media mencoba untuk tetap menjadi netral agar moral terjaga, akan tetapi demokrasi akan terancam. pemberitaannya yang netral akan merusak prinsip demokrasi yang terkait dengan kebebasan media berpendapat. unsur hoax sama dengan unsur “penipuan”, akan tetapi tidak ada yang perpindahan fisik yang terjadi. penyebar hoax tidak harus memiliki tujuan yang pasti. oleh karenanya, hoax menjadi perbuatan yang dapat dimasukkan kedalam ruang lingkup hukum pidana. perbuatannya menyebarkan isu kebohongan yang mempengaruhi pikiran individu yang terkumpul menjadi pikiran masif. ini sebenarnya ada “rantaian” kebohongan yang bersambung dari individu ke individu lainnya. adapun hoax dapat berkembang karena kesalahan individu yang tidak meneliti informasi yang beredar. oleh karenanya dalam uu ite, individu yang meneruskan hoax kepada individu lainnya juga dianggap melakukan penyebaran informasi palsu. 233 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif kesalahan dalam observasi atau membuat penilaian, rumor dan urban legend tidak termasuk hoax. hoax sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuat hoax. penyebaran hoax menggunakan pendekatan social engineering yaitu manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. social engineering umumnya dilakukan melalui telepon atau internet dan yang paling mudah dilakukan melalui media sosial. mekanisme yang dipakai seperti penggunaan judul atau foto bombastis, penggunaan akunakun samaran dengan foto perempuan cantik atau pria dengan profil meyakinkan di sosial media mengakibatkan orang mudah percaya terhadap akun tersebut dan percaya akan berita yang disebarkannya. lebih dari ketrampilan teknis, penyebar hoax memperhitungkan aspek psikologis dan emosional. hoax sangat jauh dari etika berkomunikasi sesame manusia. dalam agama islam sendiri etika berkomunikasi telah ada di kitab suci al-qur’an surat alhujurat ayat 6.                            artinya: “hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan”. di dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk memeriksa kembali kebenaran sebuah berita dengan kata “tabayyun” yang secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu berita hingga jelas benar keadaanya. sifat “kebenaran” dan “kebatilan” pada dasarnya adalah seperti air dan minyak. keduanya berbeda dan tak bisa bercampur. hoax dapat mengaburkan kebenaran dan kebatilan yang akan membawa manusia pada kerusakan besar. hoax mendapatkan momentum besar di era digital ini (digital age), di mana “kecepatan” menjadi yang utama, informasi menjadi mudah dibagikan tanpa melalui proses verifikasi, sehingga siapa saja, di mana saja, dan kapan saja bisa memproduksi, reproduksi dan mengkonsumsi konten hoax semudah menggerakkan ujung jarinya di gadget. maka literasi digital menjadi salah satu upaya untuk melawan keganasan pengaruh negative informasi hoax dalam masyarakat. istilah literasi digital mulai popular sekitar tahun 2005 (davis & shaw, 2011) literasi digital bermakna kemampuan untul berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berbantuan komputer. istilah literasi digital pernah digunakan tahun 1980an, (davis & shaw, 2011), secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau nonurutan berbantuan komputer (bawden, 2001). gilster (2007) kemudian memperluas konsep literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital, dengan kata lain kemampuan untuk membaca, menulis dan berhubungan dengan informasi dengan menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. penulis lain menggunakan istilah literasi digital untuk menunjukkan konsep yang luas yang menautkan bersama-sama berbagai literasi yang relevan serta literasi berbasis kompetensi dan ketrampilan teknologi komunikasi, namun menekankan pada kemampuan evaluasi informasi yang lebih “lunak” dan perangkaian pengetahuan bersama-sama pemahaman dan sikap (bawden, 2008; martin, 2006, 2008). ifla alp workshop (2006) menyebutkan bagian dari literasi informasi adalah literasi 234 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 digital, didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya tatkala sumber daya tersebut disajikan melalui komputer. sesusia perkembangan internet, maka pemakai tidak tahu atau tidak mempedulikan dari mana asalnya informasi, yang penting ialah dapat mengaksesnya. generasi yang lahir di era 1980-an hingga 2000-an adalah generasi yang tumbuh di era digital. mereka ada di dunia ketika internet mulai merajalela. marc prensky menyebut mereka sebagai generasi digital native. berdasarkan hasil survey apjii 2016 mengungkap bahwa penetrasi pengguna internet di indonesia berdasarkan pekerjaan di ungguli oleh mahasiswa dengan persentase 89,7 %. mahasiswa menduduki peringkat pertama pengguna internet yang paling aktif. gambar 3. survey berdasarkan pekerjaan (apjii, 2016) petro blos (sarlito, 2003) mencoba menerangkan tahap-tahap perkembangan dalam kurun usia remaja, blos yang penganut aliran psikoanalisis berpendapat bahwa perkembangan pada hakikatnya adalah usaha peyesuaian diri (coping), yaitu untuk secara aktif mengatasi stress dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah. dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu sebagai berikut : 1. remaja awal (early adolescence). pada tahap ini remaja masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. remaja dapat mengembangkan pikiran-pikiran yang baru, cepat teratarik pada lawan jenis, dan mudah merasa terangsang secara erotis. 2. remaja madya (middle adolescence). pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. ia merasa senang bila memiliki banyak teman yang menyukainya. ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai dirinya sendiri, serta menyukai teman-temannya yang memiliki sifat sama seperti diriya. 3. remaja akhir (late adolescence). pada tahap ini dapat disebut masa konsolidasi menuju periode masa dewasa dengan mencapai 5 hal, yaitu: a. minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. b. egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. c. terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. d. egoisentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. e. tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan masyarakat umum (the public). (sarlito. 2003). mahasiswa dikategorikan remaja akhir dan dewasa awal, pada masa itu umumnya berada pada masa transisi dan pengguna aktif media digital. tidak dapat dinafikkan bahwa media digital lebih erat berhubungan dengan remaja daripada orangtua dan gurunya. dalam kondisi seperti ini, melarang mereka untuk tidak berhubungan dengan media digital bukanlah pilihan tepat karena arus digitalisasi sudah tidak terbendungkan lagi karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. remaja merupakan kelompok budaya 235 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif yang berbeda dan signifikan, sebagai sebuah segmen pasar, sebuah subkultur dan yang memimpin jalan dalam penggunaan media digital. remaja adalah titik dimana mereka berusaha untuk membangun identitas, untuk membentuk kelompok sosial, dan untuk menegosiasikan makna budaya yang mereka miliki. dan di antara semuanya, media menjadi bagian pusatnya (osgerby, 2004). remaja menjadi objek komodifikasi yang potensial untuk produser media yang memiliki tujuan pemasaran transgenerasi. dalam literasi digital setidaknya terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya untuk remaja, (jenkins, 2009) : 1. literasi budaya media cetak. di sini remaja dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca di media cetak. menulis blog, jurnal, mengungkapkan opini dan membalas komentar orang lain menjadi cara awal untuk mengasah kemampuan di print culture. literasi media konvensional ini menjadi “indera penglihatan” bagi konsumsi media digital. 2. kemampuan meneliti. kemampuan untuk dapat mengakses buku, artikel, menggabungkan dan menganalisis informasi, membedakan antara fakta dan opini, membangun argumen men jadi kemampuan kedua yang harus dimiliki. dunia disajikan kepada kita dalam bahasa, simbol yang tidak hanya memiliki pemaknaan tingkat pertama. kemampuan untuk melakukan penelitian menjadikan remaja memiliki analytical competence, menjadikannya tidak hanya bisa membaca melainkan “membaca” sesuatu hal. 3. keahlian teknis. mengikutsertakan keahlian digital media seperti log on, search, editing dan penge tahuan teknis yang berkaitan dengan pengoperasian media baru. pengetahuan tentang teknis tidak boleh dianggap sepele. perkembangan teknologi yang semakin cepat mengarah kepada tingkat adaptasi kemampuan operasionalisasi media yang cepat juga. penguasaan yang tinggi terhadap kemampuan teknis ini harusnya juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang terms of service yang biasanya dimiliki media baru, seperti facebook. 4. studi media. pengetahuan terhadap bagaimana media beroperasi, ekonomi media, politik, serta seluruh aspek yang menyertainya juga men jadi hal penting bagi literasi remaja. kita disuguhi media yang telah dikonstruksi oleh komunikatornya. dunia dihadapkan kepada kita dalam persepsi yang telah disusun sesuai kepentingan pemilik modal. kemampuan untuk bisa memposisikan diri sebagai produsen pesan, membuat remaja lebih waspada terhadap media yang mereka konsumsi. keempat tahapan tersebut di atas menjadi dasar literasi yang harus dikuasai oleh remaja ketika mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan media digital. mcquail (2008) mengatakan bahwa media digital atau sering di sebut media baru adalah tempat di mana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi;distribusi pesan lewat satelite meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. ron rice juga mendefinisikan media baru sebagai media teknologi komunikasi yang melibatkan komputer di dalamnya (baik mainframe, pc maupun notebook) yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan. media baru dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. berbagai macam informasi dari media baru sangat mudah, cepat, ekonomis dan dapat di akses di mana pun. media ini dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. jika masyarakat tidak memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan literasi media yang baik, maka pengaruh negative media akan sangat mudah masuk dan menerpanya. disinilah salah satu poin penting pelaksanaan literasi media digital untuk masyarakat khususnya mahasiswa yang menduduki peringkat pertama pengakses aktif internet. metode 236 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menurut denzin dan lincoln (2009:2) penelitian kualitatif memiliki ciri bahwa data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. kemudian data di kelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan interpretatif terhadap subjek selanjutnya dianalisis. penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, jika data yang terkumpul sudah cukup mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak perlu mencari sampling lainnya (kriyantono, 2009). objek penelitian ini adalah kampanye literasi digital sementara subyek penelitian ini adalah mahasiswa sebagai digital native. sumber data primernya berasal dari pengelola, panitia dan peserta aduin fest 2017 “nyepik becik” (pikirkan apa yang kamu katakan)”. sementara data sekundernya didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam. wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, jujur dan mendalam (sutopo, 2002). teknik analisis datanya menggunakan analisis interaktif, kemudian untuk memvalidasi data menggunakan trianggulasi sumber. hasil dan pembahasan kompetisi kreatif mahasiswa sebagai wujud literasi media partisipatif berdasarkan temuan lapangan mengungkapkan bahwa kompetisi kreatif yang digagas oleh aduin merupakan wujud dari literasi media partisipatif. aduin adalah sebuah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh program studi ilmu komunikasi konsentrasi advertising uin sunan kalijaga yogyakarta. kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir, tahun 2017 ini tema yang diusung adalah “nyepik becik-pikirkan apa yang kamu katakan”. menurut panitia pelaksana, tema ini diambil dari bahasa jawa. kata “nyepik” memiliki makna “berbicara”. sedangkan “becik” memiliki makna “baik” atau “bijak”. sehingga “nyepik becik”diartikan sebagai “berbicara dengan baik”. untuk dapat berbicara dengan baik maka yang harus dilakukan adalah dengan memikirkan apa yang hendak dikatakan. tema tersebut adalah sebagai respon munculnya pemikiran bahwa pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah membuka ruang sebebasbebasnya bagi siapapun untuk berpendapat melalui berbagai media komunikasi khususnya media sosial. kenyataan tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat indonesia, seperti maraknya penyebaran hoax, cyberbullying dan hatespeech. ini merupakan persoalan yang sangat serius karena jika tidak segera diperangi dan ditindak lanjuti, maka dapat mengancam keselamatan dan ketahanan nasional bangsa. di masa yang akan datang ancaman, tantangan dan hambatan bangsa indonesia akan semakin kompleks apalagi perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih, sehingga persiapan amunisi untuk memerangi dampak buruk dari internet dapat di tanggulangi sejak dini. sudah banyak kasus sensitive yang terjadi terkait penggunaan internet mulai dari penyebaran hoax, perundungan dan ujaran kebencian yang dapat memicu lahirnya konflik-konflik yang penuh dengan kepentingan tertentu. zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, beritaberita hoaks dengan mudah menyebar ke masyarakat. berita dan informasi hoax menjadi semakin subur dengan tersedianya berbagai aplikasi jejaring sosial dengan ketidakakuratan informasi dan ada pula yang sengaja menyesatkan. bermunculannya berita dan informasi hoaks itu, lanjut dia, berpotensi memecah belah antarkomponen bangsa sehingga keberadaan media “online” berperan menjadi penangkalnya. keberadaan mahasiswa sebagai agent perubahan yang nantinya akan memegang kendali negara ini haruslah memiliki kreatifitas untuk meningkatkan kemampuan 237 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif dan kompetensi melawan digital hoax yang bersebaran tanpa kendali di media digital yang saat ini sangat akrab dalam kehidupan masyarakat utamanya kaum remaja. upaya yang dilakukan pengelola program studi ilmu komunikasi melalui acara tahunan yang diberi nama aduin ini menjadi wadah untuk mengasah kreatifitas mahasiswa dalam menggunakan media sosial. beberapa tahun lalu tema yang diangkat oleh aduin adalah the journey of creative (2014), creamorphosa (2015), real-tionship (real action on relationship) (2016), dan nyepik becik (pikirkan apa yang kamu katakan) (2017). semua kegiatan yang di gagas oleh aduin ini menuntut mahasiswa yang menjadi peserta perlombaan untukmengedepankan kreatifitas dalam menggunakan di era perkembangan teknologi digital pada saat ini melalui penciptaan karya-karya yang baik dan bermanfaat. pernyataan ini juga di dukung oleh handoko herdroyono salah satu pembicara talkshow aduin 2017 yaitu,“berinovasilah dalam menguangkan ide-ide kreatif dalam persaingan di dunia bisnis untuk mengemas iklan dengan pesan yang menarik baik contentmeaningmonetizing yakni good communication, kunci sebuah karya adalah adjusment, dan passion yang kalian punya jika tanpa berkarya itu percuma”. tema yang digunakan oleh aduin tahun 2017 ini menjadi bagian dari kampanye literasi digital bagi masyarakat khususnya mahasiswa indonesia. melalui tema tersebut, diharapkan generasi muda indonesia mampu mengedukasi dirinya sendiri maupun orang lain untuk peduli dan berperan aktif melawan bahaya pengaruh negative dari cyberbullying, hoax dan hatespeech yang marak terjadi di media digital utamanya di media sosial. pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan partisipatif dengan langsung mempraktekkannya melalui penciptaan karya-karya kreatif yang nantinya akan dikompetisikan. adapun data yang didapatkan menerangkan bahwa terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia aduin yaitu, kegiatan pertama adalah kompetisi periklanan. dalam kompetisi kreatif ini, terdapat 3 kategori dalam kompetisi periklanan. 1. printad. dalam kategori kompetisi ini peserta diminta untuk mengemas ide kreatif dalam bentuk iklan cetak. 2. tv commercial. disini peserta diminta untuk membuat iklan layanan masyarakat dalam format tv commercial. 3. digital activation. peserta diminta untuk membuat konsep ide kreatif iklan memanfaatkan media digital. gambar 4. poster open brief dan open entry (aduin, 2017) hal yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak aduin di atas masuk dalam kategori tahapan dalam literasi digital versi henry jenkins yaitu tahapan literasi media cetak, keahlian teknis dan studi media. pada tahapan literasi media cetak, yaitu mahasiswa peserta aduin mampu menulis dan mengungkaapkan opini pada print culture, literasi media konvensional ini menjadi “indera penglihatan” bagi konsumsi media digital. kemudian pada keahlian teknis, mahasiswa memiliki keahlian digital media seperti log on, search, editing dan pengetahuan teknis yang berkaitan dengan 238 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pengoperasian media digital. disini peserta kegiatan harus mengunduh informasi melalui www.aduinfest.com disinilah alat bantu untuk menerjemahkan pengertian hoax itu apa? penanggulannya harus bagaimana dan harus bisa memecahkan brief yang ada sesuai dengan karakter mereka sebagai mahasiswa dan menghasilkan campaign anti-hoax di social media itu seperti apa?. kemudian mereka membuat start up (jenis program kegiatan) yang bisa dikembangkan. harapannya program aplikasi yang mereka kreasikan dapat diaplikasikan, dieksekusi dan disebarkan kepada teman-temannya (digital activation). setelah itu tahapan studi studi media, ini merupakan tuntutan kemampuan mahasiswa untuk bisa memposisikan diri sebagai produsen pesan, ini dapat membuat mereka lebih waspada terhadap media yang mereka konsumsi. anak-anak muda (mahasiswa) lebih peka terhadap bahaya hoax,cyberbullying dan hatespeech sehingga mereka tidak hanya sekedar mengkritisi tetapi juga memberikan solusi dengan memberikan campaign print, campaign digital activation, campaign tvc, campaign melalui film pendek. semua kampanye ini di sebarkan melalui social media seperti youtube, ig, fb, twitter dan instant messaging. dalam setiap kategori yang dikompetisikan peserta diminta untuk mengkampanyekan aksi peduli nyata terhadap bahaya hoax, cyberbullying dan hatespeech melalui penciptaan iklan layanan masyarakat (ilm). berdasarkan keterangan dari narasumber, peserta dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai brief dan alur pendaftaran untuk pengiriman karya peserta dengan mengunduh pada situs website www.aduinfest.com. alamat website ini selalu digunakan untuk memberikan informasi-informasi terkini perkembangan penyelenggaraan aduin. ketika itu jeda waktu ketika kegiatan akan dilaksanakan berkisar satu bulan sehingga para calon peserta dapat mempersiapkan karya terbaiknya untuk diperlombakan. harapannya mereka benar-benar dapat memahami dan meresapi akan ancaman bahaya penyebaran hoax, cyberbullying dan hatespeech melalui penciptaan karya kreatif mereka yang kemudian akan dikampanyekan melalui media social mereka dan di publish secara massal di halaman web aduin. para mahasiswa yang menjadi calon peserta dapat melakukan pengiriman karya mulai tanggal 23 maret 2017 sampai 25 april 2017. kompetisi kreatif ini terbuka untuk umum, dan berlaku bagi seluruh mahasiswa/i s1 di seluruh indonesia. untuk menambah semangat para calon peserta, panitia juga menyediakan dana pembinaan bagi peserta yang berhasil menang kompetisi ini dengan total hadiah bagi pemenang mencapai 7 juta. selain hadiah dalam bentuk uang pembinaan, terdapat pula trophy aduin dan piagam penghargaan yang diberikan bagi masingmasing pemenang yang terpilih. perlombaan ini merupakan ragam bentuk kegiatan dalam melaksanakan dan mengkampanyekan pentingnya literasi digital dalam masyarakat khususnya bagi mahasiswa indonesia yang merupakan agent of change dan calon pemimpin bangsa ini. menurut data yang berhasil dihimpun, kompetisi kreatif untuk mahasiswa yang concern pada studi media digital dan periklanan ini diikuti oleh 133 peserta yang terdiri dari 106 karya print ad, 18 karya digital activation dan 9 karya tvc. ketua pelaksana aduin mengungkapkan dari ketiga kompetisi iklan ini yang menarik dari kompetisi yang diadakan aduin di tahun sebelumnya yaitu kategori digital activation, di mana kategori ini memiliki perbedaan ketertarikan peserta untuk mengikuti lomba. bahwa kategori ini paling dekat diera digital saat ini dalam menyampaikan ide-ide kreatif tak hanya melalui media sosial saja, tetapi juga dapat melalui sebuah iklan dengan intergrasikan sebuah poster dengan media digital, seperti penggunaan website, gadget maupun media sosial. kemudian, karya-karya peserta yang lolos penjurian etika akan di pameran di gallery selama dua hari pelaksana aduin berlangsung. gallery yang dibuka dalam lingkup mini stage merupakan rangkaian dari salah satu kegiatan aduin, berupa tampilan karya-karya dari peserta yang mengikuti 239 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif lomba yang lolos penjurian etika oleh juri. mini stage ini bertujuan untuk membagikan wawasan kepada khalayak yang berkunjung ke gallery mengenai persoalan-persoalan hoax, hatespeech dan cyberbullying. dengan adanya kompetisi iklan ini harapannya dapat memberikan kontribusi positif dan wawasan terkait upaya pencegahan tindakan-tindakan cyberbullying dan hatespeech dengan mendorong mahasiswa menuangkan ide kreatifnya melalui sebuah karya berupa iklan. apalagi target utamanya adalah mahasiswa komunikasi yang memang seharusnyalah cerdas terhadap media, karena kelak akan berkarir di dunia media massa tentu punya kewajiban untuk meluruskan informasi yang palsu sehingga khalayak sebagai konsumen tidak ikut terjebak di dalamnya. gambar 5. pameran karya-karya printad peserta (aduin, 2017) data penelitian lainnya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk karya yang dikompetisikan dalam acara ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para mahasiswa yang tidak hanya berasal dari yogyakarta, namun juga berasal dari wilayah lainnya seperti bali, jakarta, bandung, surabaya, malang dll. promosi kegiatan dilakukan melalui road-show ke beberapa universitas yang ada di jogja dan luar jogja seperti di uii, akrb, amikom, akindo, upn, umy, atmajaya, petra surabaya, upn surabaya, undip. wilayah jakarta dan wilayah lainnya disebarkan melalui flyer kegiatan. perbedaan jenis promosi ini terjadi akibat lemahnya dukungan anggaran promosi kegiatan sehingga hanya menggunakan jasa media cetak berupa flyer yang dikirimkan melalui layanan pos. digital native melawan digital hoax mahasiswa sekarang yang terlahir sebagai digital native merupakan generasi muda yang sedang berkembang dan akan matang pada saatnya. mereka adalah calon generasi pemimpin bangsa yang akan membawa negara ke arah perubahan yang lebih baik. salah satu perubahan yang bisa dilakukan mahasiswa adalah melakukan partisipasi aktif dalam memerangi kedzaliman dan ketidakadilan di muka bumi. mahasiswa bisa berperang melawan hoax yang disebar melalui dunia digital maupun dunia nyata yang semakin lama semakin deras tak terkontrol. ini merupakan masalah kita bersama selaku warga negara indonesia. hoax mendapatkan kesempatan dan momentum besar di era perkembangan teknologi digital saat ini (digital age). di tengah arus informasi di mana “kecepatan” menjadi yang utama, informasi menjadi mudah dibagikan tanpa melalui proses verifikasi, sehingga siapa saja, di mana saja, dan kapan saja bisa memproduksi, reproduksi dan mengkonsumsi konten hoax semudah menggerakkan ujung jarinya di gadget. jika dahulu ada peribahasa “mulutmu harimaumu”, di era digital seperti sekarang ini peribahasa tersebut mungkin bermetamorfosa menjadi “jarimu harimaumu”. ini lah mengapa literasi digital semakin menjadi sangat penting untuk memerangi digital hoax. berdasarkan data penelitian, aduin 240 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 tidak hanya melakukan kompetisi kreatif dalam mengkampanyekan literasi digital namun juga melakukan kampannye melalui talkshow kreatif kemudian di ikuti awarding night bagi peserta yang berhasil memenangkan kompetisi karya anti hoax, hatespeech dan cyberbullying. disinilah letak perbedaan bentuk kegiatan literasi digital yang ditawakan oleh aduin kepada masyarakat, yaitu bentuk kegiatannya lebih kearah kolaboratif dan partisipatif. gambar 6. talkshow kreatif (aduin, 2017) kegiatan talkshow dihadiri para pakar dalam dunia periklanan indonesia yang telah terlaksana pada 17 mei 2017. talkshow ini mengusung tema “creative talkshow”, peserta talkshow akan mendapatkan pengetahuan baru mengenai bagaimana teknik merancang pesan dengan baik dan efektif, sehingga membuat target audience terkesan. ini juga merupakan strategi untuk melawan hoax, ujaran kebencian dan perundungan yang kerap terjadi. iklan juga merupakan produk yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga para kreator iklan juga seharusnya sadar dan ikut peduli dalam menciptakan pesanpesan yang ramah, baik dan efektif. generasi muda haruslah memiliki kecerdasan dalam bermedia agar mendapatkan manfaat yang positif dari media karena media dan teknologi itu ibarat dua mata pedang disatu sisi memiliki dampak positif di sisi lain juga memiliki dampak negative. menurut pengurus dan panitia aduin, kegiatan “creative talkshow” ini lebih terbuka untuk umum, sehingga dapat diakses banyak stakeholders. siapapun dapat mengikuti kegiatan ini dengan melakukan pendaftaran melalui situs resmi aduin. untuk mengapresiasi karya-karya kreatif, aduin juga menggandeng berbagai komunitas desain, fotografi, advertising dan masih banyak lagi komunitas lain dalam kegiatan gallery ad aduin. dengan konsep pameran karya, dalam gallery ad pengunjung akan disuguhkan karya-karya kreatif dari berbagai komunitas. tak hanya pameran karya dari komunitas, pengunjung juga dapat melihat berbagai macam karya para peserta dari 3 kategori kompetisi aduin. kemeriahan awarding night akan menjadi penutup dari rangkaian kegiatan aduin 2017. awarding night juga merupakan acara yang terbuka untuk umum yang akan dilaksanakan tanggal 18 mei 2017. gambar 7. awarding night (aduin, 2017) sebagai puncak dari event aduin, kegiatan penutup ini dikonsep dengan sangat meriah. dalam awarding night ini panitia mengumumkan pemenang dari masingmasing kategori yang dikompetisikan dalam aduin 2017. terdapat pula guess yang 241 yanti dwi astuti, peperangan generasi digital natives melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif akan memberikan hiburan meriah dalam penutupan rangkaian acara aduin 2017. kompetisi kreatif yang telah dilaksanakan oleh aduin ini setidaknya menambah ragam bentuk dari penyelenggaraan literasi digital partisipatif di dalam masyarakat. adapun beberapa output dari kegiatan literasi digital ini adalah mahasiswa lebih peka dan sensitive terhadap mana informasi hoax dan mana informasi yang terpercaya melalui pelacakan sumber yang jelas, kemudian mereka tidak memproduksi ataupun mereproduksi pesan-pesan yang salah dan mahasiswa dapat menghasilkan program startup (aplikasi internet) yang dapat mendeteksi dan mencegah hoax kemudian jika terdapat indikasi hoax dapat segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang. sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa yang menguasai teknologi informasi, mahasiswa indonesia harus mampu memilah dan memilih informasi yang akurat sehingga tidak terjebak dalam hasutan hoax (informasi palsu). apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di uin ini, memang seharusnyalah cerdas terhadap media, karena kelak akan berkarir di dunia media massa tentu punya kewajiban untuk meluruskan informasi yang palsu sehingga khalayak tidak ikut terjebak di dalamnya. saat ini media, terutama media sosial, dibanjiri dengan hoax yang kadang sulit dibedakan dengan informasi faktual. tujuan penyebarannya untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. akhirnya, masyarakat yang sedang bingung ini akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah langkah. pendiri indonesian hoax buster (ihb) mengatakan, jenis hoax yang diterima masyarakat indonesia paling banyak berkaitan dengan isu sosial politik. antara lain pemilihan kepala daerah atau pemerintahan (91,8%), isu sara (88,6%), dan isu kesehatan (41,2%). adapun media yang paling banyak dijadikan sebagai tempat penyebaran informasi atau berita palsu ini berupa media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram (92,4%), aplikasi chatting seperti whatsapp, line, dan blackberry messenger (62,8%), dan situs (web) sebesar 34,9%. (pratiwi, 2017). berdasar hasil penelitian didapatkan hasil bahwa penyebar hoax umumnya menolak realitas dan menolak kebenaran yang ada di masyarakat, sehingga dirinya lantas membentengi diri dan mengupayakan agar masyarakat bisa meyakini apa yang dia yakini, walau itu tidak sejalan dengan realitas yang ada. simpulan mahasiswa merupakan agent of change dan calon penerus bangsa ini, sehingga harus diberikan bekal dan pemahaman yang baik terkait dunia digital. pengemasan kegiatan berupa kompetisi kreatif/ perlombaan, karena anak muda itu senang berkompetisi. hoax baik dalam bentuk digital hoax maupun tidak haruslah dihindari dan diwaspadai. karena hoax itu penyakit yang menyebar dan menular untuk menipu orang lain. sehingga generasi muda haruslah memiliki kecerdasan dalam bermedia agar mendapatkan manfaat yang positif dari media karena media dan teknologi itu ibarat dua mata pedang, disatu sisi memiliki dampak positif di sisi lain juga memiliki dampak negative. peneliti merekomendasikan agar diharapkan melalui kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di jogja saja tetapi juga berkembang dikota-kota besar lainnya. seperti di jakarta, surabaya, semarang bandung dll. asumsinya di kota besar inilah 60 % produksi hoax merajalela. rekomendasi selanjutnya adalah agar pihak pemerintah semakin cepat tanggap atas dinamika yang terjadi dalam perkembangan pesat teknologi komunikasi yang telah merubah mindset masyarakat sehingga membutuhkan regulasi agar ada payung hukum yang jelas terkait fenomena hoax, hate speech dan cyber bullying. ketika regulasi telah kuat maka dampak negative media digital dapat diminimalisir. marilah kita menanamkan semboyan dalam berinteraksi di internet yaitu, berfikir sebelum kita bertindak “think before you act” dan “turn back hoax”. 242 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 daftar pustaka bawden, d. (2001). information and digital literacy: a review of concepts. journal of documentation, 57(2),218-259 bawden, d. (2008). origins and concepts of digital literacy. dalam c. lankshear&m. knobel (eds). digital literacies: concepts, policies, and paradoxes. pp:1532. new yok: peter lang davis, charles h.; shaw,debora (eds). (2011). introduction to information science and technology. medford,nj: information today gilster, p. (1997). digital literacy. new york;wiley ifla alp woorkshop on information literacy and it, auckland,new zealand. (2006). the basic information literacy skills. jenkins, henry. 2009. confronting the challenges of participatory culture: media education for the 21st century. illinois: macarthur foundation. kriyantono, r. (2009). teknik praktis riset komunikasi, jakarta: kencana media group lincoln, & denzin. (2009). handbook of qualitatif research. pustaka pelajar: yogyakarta. martin, a. (2006). literacies for tge digital age. dalam a.martin&d.madigan(eds). digital literacies forlearning. london:facet. martin,a. (2008). digital literacy and the”digital society:. dalam c. lanskhear & m.konel(eds). digital literacies: concepts, policies, and paradoxes. new york:peter lang mcquail, denis. (2008). mcquail’s mass communication theory. (5th edt). sage publication. osgerby, bill. (2004). youth media. london: routledge raphael cohen-almagor (2013). freedom of expression v. social responsibility: holocaust denial in canada. journal of mass media ethics 28 (1):42 56. sarwono, sarlito. (2003). psikologi remaja. jakarta: pt. raja grafindo persada sutopo. (2002). metodologi penelitian kualitatif. surakarta: sebelas maret university press pratiwi, citra. 2017. mahasiswa harus bisa menolak hoax. https://youngster.id/ news/mahasiswa-harus-bisa-menolakhoax. diakses pada 29 oktober 2017. h t t p s : / / m a j a l a h . t e m p o . c o / s i te / 2 0 1 6 / 0 9 / 04 / 9 70 / cove r _ 2 8 4 6 , diakses 15 agustus 2017 https://apjii.or.id/survei2017/download/0p h753kuexwi8qtsyv1ceojgdg4bjr, diakses 26 agustus 2017 http://alvara-strategic.com/generasi-z-anakkandung-internet, diakses 1 september 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/pemberitaan_ palsu/hoax, (diakses, 25 september 2017) cover-jurnal informasi v48 n 2 des 2018.cdr inf rmasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta & ikatan sarjana komunikasi indonesia (iski) volume 49. nomor 1. juni 2019 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 i inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 editorial team editor in chief benni setiawan, sinta id: 5990797 universitas negeri yogyakarta, indonesia editors lily el ferawati rofil, scopus id: 56755234000 university of malaya, malaysia rama kerta mukti, scopus id: 57200990072 universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, indonesia yuliyanto budi setiawan, scopus id: 57200984447 universitas semarang, indonesia s bekti istiyanto, scopus id: 57205023689 universitas jenderal soedirman, indonesia nina muthmainnah, sinta id: 6037394 universitas indonesia, indonesia edwi arief sosiawan, sinta id: 6037291 universitas pembangunan nasional, indonesia agus triyono, sinta id: 3740 universitas muhammadiyah surakarta, indonesia dyna herlina s, sinta id: 6005523 universitas negeri yogyakarta, indonesia managing editor siti machmiyah, sinta id: 6058449 universitas negeri yogyakarta, indonesia alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta dan ikatan sarjana komunikasi indonesia (iski). jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. ii inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 reviewer vedi r hadiz, scopus id: 6602409785 university of melbourne, asia institute, parkville, australia normah mustaffa, scopus id: 54894594900 universiti kebangsaan malaysia, malaysia taufiqur rahman, scopus id: 57192979364 universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia inaya rakhmani, scopus id: 55339554100 universitas indonesia, indonesia suranto aw, scopus id: 57205219982 universitas negeri yogyakarta, indonesia novi kurnia, sinta id: 5975100 universitas gadjah mada, indonesia hanny hafiar, scopus id: 57204043402 universitas padjadjaran, indonesia ni made ras amanda g, sinta id: 6200321 universitas udayana bali, indonesia iii daftar isi inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 editorial: self representation in social media siti machmiyah ...............................................................................................................................v communication pattern between female breadwinners and their children chatia hastasari ..........................................................................................................................1-10 the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life anton prasetyo ..........................................................................................................................11-24 the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia: case study of cosmopolitan indonesia dian sarwono ...........................................................................................................................25-35 semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) indra ramanda & sumekar tanjung...................................................................................... 37-49 adoption of information and communication technology to enhance veterinary pharmacology education in nigerian universities adamkolo mohammed ibrahim & mohammed bashir tijjani ............................................. 51-63 the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive reading method (case study of indonesian novel entitled “orang-orang proyek” by ahmad tohari) abd. muqit .............................................................................................................................. 65-76 page 1 halaman awal daftar isi.pdf cover ngarep.pdf page 3 v informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. v-x doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.36847 editorial will technology take over journalism? ni made ras amanda gelgel udayana university, indonesia rasamanda13@unud.ac.id in november 2020, south korea news channel shocked the world by introducing an artificial intelligent ai-powered news anchor. the channel has an ai-powered anchor to allow the stations to broadcast news 24/7, especially when the human news anchor might be asleep or sick. this ai-powered anchor call ai-kim, a facsimile of a human news anchor named kim ju-ha. it copies her look, facial animation, and even her mannerisms. aikim, in her introduction, said that she was able to report news precisely the way that anchor kim juha does. journalism never thought that a robot or ai-powered could replace a news anchor. news anchors are supposed to be delivering news by analyzing it, giving some comments to the audience about the news to make the audience have an insightful thought, and giving more context in the news, not just seeing and reading the news. but what happened in south korea put journalism, especially news anchors, in a crucial spot. can machines or robots replace them? even the real kim ju-ha feels concerned that someday ai-kim will threaten her position as news-anchor (kyodonews.net, 2020). ai-kim appears four times a day to deliver the main news of the country. because ai-kim is computer-based, it doesn’t need to sleep like a human to stay healthy. ai-kim is not the first ai-powered news anchor. in 2019, china’s xinhua news agency debuted the world’s ai news anchor known as xin xiaomeng. by 2020, xinhua’s ai news anchor has published 3,400 reports with 10.000 minutes length in total. this number is higher than a human news anchor can accomplished (techtimes.com, 2020). both ai-powered news anchors believed will be able to take on a higher role in the future of journalism and the newsroom. ai-news anchor is proof of the advancements in information and communication technologies (icts). advanced icts have an impact in numerous fields, including journalism. it is not just in ai-powered news anchors, but the use of advanced technologies has influenced all the journalism processes, starting production, distribution, and consumption. (biswal & gouda, 2020). technologies change the way of life, including media and journalism. will technologies change journalism? will it be extinct? before ai-powered news anchors were published, newspaper journalism was already in a crisis state (picard, 2006). newspaper journalism faces declining circulation and revenues, convergence media, conglomerate ownership, and new technology (reinardy, 2011). vi besides technologies, other aspects have contributed to making journalism in a state of crisis. nolleke, maares, & hanusch (2020) stressed three inter-connected keys as crucial in a journalism state of crisis. there are technological disruption, economic constraints, and societal attitudes. technological disruption technological disruption has become the most considerable contribution to this state of crisis (franklin, 2012). it also endangered the existence of journalists in the new era (deuze, 2005). practices of journalism are also being affected, both individually or professionally. before ai-news anchor, technologies already impacted journalism by automated journalism. calrson (2015) stressed that automated journalism is the most potentially disruptive in journalism. automated journalism is algorithmic processes that convert data into narrative news texts with limited to no human intervention. these advanced technologies of machinewritten news texts led the new expansive news content beyond human journalists’ capabilities. this invention makes a new issue concerning the future of journalists and the newsroom. automated journalism or robot journalism implies practical, sociopolitical, psychological, legal for journalists, news organizations, and audiences (montal & reich, 2016). the advancement of technology was threatening not just the role of journalists but news business models too (sjovaag, 2016). sjovaag (2016) studied paywall strategies of news business models, advanced technologies support online news content in highly traffic-generating, but these strategies limited readers to read the news unless they pay. highly traffic-generating due to communication technologies transformation make newsroom never sleep. online media, for example, needs speed to deliver news and information every second. it’s making the newsroom worked 24/7 without taking a break. this high pressure is causing journalists were working overloaded (seethaler, 2017) and make journalists and newsroom fatigue and stress (reinardy, 2011). economic constraints media, as an economic institution, make them have to gain revenue and benefit to survive. economic trends have made most of the media less independent. media have adopted some solutions such as debt, cost reduction, outsourcing, and finding new revenue sources (de mateo, berges, & gamatxe, 2010). economic pressures media corporation to cut their budgets that make the workforce in journalism insecure. the rapid change in the news industry and threats of layoffs, buyouts, and media closing have led journalists to experience job insecurity and worry about their long-term futures in journalism (ekdale et al., 2015). being a journalist nowadays was not considered to be a promising profession. economic globalization makes journalism a high-level insecurity job. (de mateo, berges & garnatxe, 2010). the only journalist who works in mainstream media or national media has a high salary, which is not easy to conquer (hummel, 2012). it is also happening in indonesia, and it is not easy to become a journalist in mainstream media or national media. in local media, journalists work without an employment agreement, without health assurance or retirement allowance. being a journalist is mean ready to lose your jobs or having no career (cohen, hunter & o’donnell, 2019). cohen, hunter, & o’donnell (2019) studied a journalist in canada who lost his job and career nowadays working in a different condition such as freelance, contract, and part-time. this shift in employment status from full-time, secure, and wellremunerated work demonstrates underlying precariousness in journalism in general, not just in canada. job insecurity makes journalists unlikely to upgrade their practices and reticent to initiate change. it makes journalism practice not develop. (ekdale et.al, 2015) vii societal attitudes societal attitudes see media become in a state of crisis. the study reported that public trust in media and journalism is declining (fink, 2018; kiousis, 2001). based on the 2018 reuters institute digital news reports, most people in most countries distrust the news media. people distrust the media because of various factors dan structural conditions inside the news organizations like technological, economic, and political that shape media roles, routines, and revenue models. (lewis, 2019). the report shows in finland and portugal that 62 percent of the people can trust the media most of the time, but in south korea and the number is just 25 percent of the people. in general, the number of people who trust in news media only 49 percent (newman et al., 2018). by kiousis (2001), a study in america put newspapers as news media with the highest credibility, followed by online news and television news. fink (2018) pull out that this lack of trust has been getting worse. she recorded some reasons, and there are (1) decreasing resources to produce quality journalism due to of traditional news business model (rosenstiel & mitchell, 2004) (2) the increasing form of sensationalized news and’ clickbait’ (brants, 2013) (3) as the impact of people distrust the government and (jones, 2004) (4) media are being controlled by some powerful institutions or people with their agendas. (newman & fletcher, 2017). newman & fletcher (2017) had a study to describe the reasons for low trust in the news media and social media across nine countries. they don’t trust the news media is related to bias, spin, and agendas. the public see that influential people are using the media for their agendas, both economic or political interests. news media were not representing people in common. they see media from this perspective dominated by young people. why should journalism live? according to kovach & rosenstiel (2001), journalism’s value is a commitment to truth. it gives voice to the voiceless, provides a forum for public criticism, monitors power, and serves the public good independently. these sacred hopes have to live to make the society well informed. journalism should not lose their attributes that include neutrality, objectivity, and fairness (deuze, 2005). new technology should enhance journalism in news gathering and dissemination (russial. laufer, & wasko, 2015). journalism is not a machine; it’s an art and craft with professional responsibilities, to see reality with fresh eyes and heart that machine can’t do. but with technologies, journalists will be upgrading the news by delivering news in high quality, multi-platform, and digital technologies upgrading the newsroom to be more powerful and positively impact humanity and humankind. references biswal, s. k. & gouda, n. k. (2020). artificial intelligence in journalism: a boon or bane? in a..j. kulkarni, a. j., & satapathy, s. c. (2020). optimization in machine learning and applications. singapore: springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0994-0_10 brants, k. (2013). trust, cynicism, and responsiveness. in: peters, c & broersma, m (eds) rethinking journalism: trust and participation in a transformed news landscape. london: routledge. carlson, m. (2015). the robotic reporter: automated journalism and the redefinition of labor, compositional forms, and journalistic authority. digital journalism 3(3). 416–431. doi: https://doi.org/10.1080/21670811.2014.976412 cohen, n. s., hunter, a., & o’donnell, p. (2019). bearing the burden of corporate restructuring: job loss and precarious employment in canadian journalism. journalism practice, 13(7), viii 817-833. doi: https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1571937 de mateo, r., bergés, l., & garnatxe, a. (2010). crisis, what crisis? the media: business and journalism in times of crisis. triplec: communication, capitalism & critique. open access journal for a global sustainable information society, 8(2), 251-274. doi: https:// doi.org/10.31269/triplec.v8i2.212 deuze, m. (2005) what is journalism? professional identity and ideology of journalists reconsidered. journalism 6(4),442–464. doi: https://doi.org/10.1177/1464884905056815 ekdale, b., tully, m., harmsen, s., & singer, j. b. (2015). newswork within a culture of job insecurity: producing news amidst organizational and industry uncertainty. journalism practice, 9(3), 383-398. doi: https://doi.org/10.1080/17512786.2014.963376 fink, k. (2018). the biggest challenge facing journalism: a lack of trust. journalism 20(1): 40– 43. doi: doi.org/10.1177/1464884918807069 franklin, b. (2012). the future of journalism: developments and debates. journalism studies 13(5– 6), 663–681. doi: https://doi.org/10.1080/1461670x.2012.712301 hummel, r., kirchhoff, s., & prandner, d. (2012). “we used to be queens and now we are slaves” working conditions and career strategies in the journalistic field. journalism practice, 6(56), 722-731. doi: https://doi.org/10.1080/17512786.2012.667276 jones, d. a. (2004). why americans don’t trust the media: a preliminary analysis. harvard international journal of press/politics, 9(2), 60-75. doi: https://doi. org/10.1177/1081180x04263461 kiousis, s. (2001). public trust or mistrust? perceptions of media credibility in the information age. mass communication & society, 4(4), 381-403. doi: https://doi.org/10.1207/ s15327825mcs0404_4 kovach, b. & rosenstiel, t. (2001). the elements of journalism. new york: random house. kyodonews.net. (2020). ai-powered virtual news anchor comes to south korean tv. https:// english.kyodonews.net/news/2020/11/5fc3c846c868-ai-powered-virtual-news-anchor comes-to-s-korean-tv.html lewis, s. c. (2020). lack of trust in the news media, institutional weakness, and relational journalism as a potential way forward. journalism, 21(3), 345-348. doi: https://doi. org/10.1177/1464884918807597 montal, t., & reich, z. (2017). i, robot. you, journalist. who is the author? authorship, bylines and full disclosure in automated journalism. digital journalism, 5(7), 829-849. doi: https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1209083 newman, n & fletcher, r. (2017). bias, bullshit and lies: audience perspectives on low trust in the media. report, reuters institute for the study of journalism, university of oxford, oxford, november. available at: http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/ bias-bullshit-and-lies-audience-perspectives-low-trust-media newman, n., fletcher, r., & kalogeropoulos, a. (2018). reuters institute for the study of journalism, university of oxford. digital news report, oxford: uk. available at: https:// reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/digital-news-report-2018.pdf nölleke, d., maares, p., & hanusch, f. (2020). illusio and disillusionment: expectations met or disappointed among young journalists. journalism, 1464884920956820. doi: https:// doi.org/10.1177/1464884920956820 picard, r. g. (2006). capital crisis in the profitable newspaper industry. nieman reports, 60(4), ix 10-12. reinardy, s. (2011). newspaper journalism in crisis: burnout on the rise, eroding young journalists’ career commitment. journalism, 12(1), 33-50. doi: https://doi. org/10.1177/1464884910385188 rosenstiel, t., & mitchell, a. (2004). the impact of investing in newsroom resources. newspaper research journal, 25(1), 84-97. doi: https://doi.org/10.1177/073953290402500107 russial, j., laufer, p., & wasko, j. (2015). journalism in crisis? javnost-the public, 22(4), 299312. doi:10.1080/13183222.205.1091618 seethaler, j. (2017). new worlds of journalism: how austrian, german and swiss journalists perceive innovation and change. journalism report v: innovation and transition, 53-67. sjøvaag, h. (2016). introducing the paywall: a case study of content changes in three online newspapers. journalism practice, 10(3), 304-322. doi: https://doi.org/10.1080/17512786.2 015.1017595 techtimes.com. b., urian. (2020). first ai news anchor in south korea: how does it compare to china’s ‘xinhua’? source: https://www.techtimes.com/articles/254712/20201203/ai news-anchor-south-korea-accomplishes-10-000-minutes-reporting.htm x 271 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah literasi media sosial humas pemerintah daerah novian anata putra novi010@kominfo.go.id balai pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika (bppki) yogyakarta, abstrack nowadays, the government is trying to fight against hoax. one of them, president joko widodo instructed to improve the function of government public relations and information managers to ward off hoaxes spread quickly in social media. however, it will work if government public relations officers have adequate social media literacy skills. social media literacy is considered the basis for understanding the characteristics of new media. the aim of this research is to examine the level of social meda literacy among local government public relations at present. quantitative approach with survey method will be used in this research. the study was conducted in eight local governments that have held anti-hoax declarations. the eight local governments are: semarang regency, semarang city, wonosobo regency, solo city, banyumas regency, blora regency, yogyakarta city and province of bali. based on the research analysis, it can be concluded that the managers of social media public relations of local governments who have held anti-hoax declaration are already have enough social media literacy. the local government needs to increase knowledge and skills that are technical about new media and social media in order to optimize the function and the role of local government public relations in the effort to ward off hoaxes. while the hardest part of social media literacy, which always involves the criticality literacy media, most of local government public relations have already master it. abstrak pemerintah saat ini berusaha melawan berita-berita hoax. salah satunya, presiden joko widodo menginstruksikan untuk meningkatkan fungsi humas pemerintah dan pengelola informasi untuk menangkal hoax yang tersebar cepat di media sosial. namun, hal itu akan berhasil jika para petugas humas pemerintah mempunyai kecakapan literasi media sosial yang memadai. literasi media sosial dianggap sebagai dasar memahami karakteristik media baru. penelitian ini akan melihat sejauh mana tingkat literasi media sosial di kalangan humas pemerintah daerah saat ini. penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. penelitian dilakukan di delapan pemerintah daerah yang telah menggelar deklarasi anti hoax, yakni kota semarang, kabupaten semarang, kabupaten wonosobo, kota solo, kabupaten banyumas, kabupaten blora, kota yogyakarta, dan provinsi bali. dengan tidak adanya nilai rendah, maka dapat disimpulkan bahwa para pengelola media sosial humas pemerintah daerah yang telah menggelar deklarasi anti hoax telah memiliki literasi media sosial yang cukup. untuk mengoptimalkan fungsi dan peran humas pemerintah daerah dalam usaha menangkal hoax hanya perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang sifatnya teknis tentang media baru dan media sosial. sedangkan bagian tersulit dari literasi media sosial, yaitu selalu melibatkan tingkat kekritisan para pegawai humas pemerintah daerah dalam aktifitas media sosial, telah banyak yang menguasainya. keywords: new media, social media literacy, local government public relation 272 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pendahuluan “untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah, sudah waktunya bagi presiden joko widodo perlu untuk mendorong atau mewajibkan semua kementerian dan lembaga negara, para gubernur, bupati, dan wali kota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong. kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong.” pernyataan tersebut merupakan saran ketua komisi iii dpr ri kepada presiden joko widodo untuk mendorong biro humas dan ppid di seluruh kementerian dan lembaga serta institusi turunannya lebih responsif dalam menangkal hoax (news.detik.com, 9/1/2017). saran ini dirasa tepat jika kita melihat kembali peran yang sangat penting (pivotal role) dari humas pemerintah. dalam sistem demokrasi, pemerintah tidak saja harus menyampaikan kebijakan kepada warga negara, tapi sekaligus harus mendorong partisipasi publik dalam skala luas. oleh karena itu, komunikasi antara organisasi pemerintah dan warga negara harus dikelola dengan baik. humas pemerintah memunyai peran dalam pengelolaan komunikasi tersebut. public relations (humas) sendiri, dalam cutlip, dkk (2000, hal. 4), memiliki fungsi manajemen yang secara khusus mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya. baik saling pengertian (mutual understanding), penerimaan ataupun kerja sama hanya mungkin melalui komunikasi, dan hal itu berarti membutuhkan suatu proses komunikasi yang jujur dan saling percaya setidaknya, ada dua tantangan yang dihadapi oleh humas pemerintah saat ini dibandingkan beberapa dekade lalu. pertama, demokratisasi politik. demokratisasi politik ini telah menciptakan suatu sistem dimana media dan masyarakat bisa ‘berteriak’ melawan pemerintah. media bahkan acapkali membangun sikap bermusuhan kepada pemerintah ketika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi warga negara. kedua, perkembangan teknologi komunikasi sudah merambah pada tahapan new media. teknologi media baru ini memunyai karakteristik yang hampir sama sekali berbeda dibandingkan dengan media lama (old media). dalam media baru, batas antara penerima dan pemroduksi pesan menjadi kabur. penelitian ini berangkat dari pemahanan bahwa popularitas media sosial semakin meningkat karena adanya kombinasi antara perkembangan teknologi dan perubahan sosial. namun, ada perbedaan dalam hal cara orang menggunakan media sosial dan tingkat literasi mereka. platform media baru terutama media sosial mulai masuk ke dalam ranah kehidupan sehari-hari, mempengaruhi interaksi informal masyarakat, struktur kelembagaan, dan rutinitas profesional. teknologi media baru telah mendorong lanskap media berubah drastis dan dramatis. eshet-alkalai & soffer (2012, p. 1) berpendapat dalam sebuah editorial, teknologi digital (media sosial, multimedia dan komunikasi) telah merambah hampir setiap aspek kehidupan kita. perubahan ini menyebabkan bentuk-bentuk baru dari praktek budaya di terutama budaya kerja. teknologi baru membuat media bahkan lebih signifikan dan berpengaruh dari sebelumnya dalam sejarah manusia (berger & mcdougall, 2010). oleh karena itu, seseorang profesional saat ini dituntut harus melek media baru untuk dapat sepenuhnya menjalankan fungsi profesinya dalam masyarakat. para ilmuwan sosial telah menyadari pentingnya literasi media baru ini, dan perannya bagi kesuksesan profesional. schmidt-herta dan root (2014), misalnya, menyatakan bahwa literasi media sangat dibutuhkan sebagai keterampilan penting dalam kehidupan para profesional. lebih khusus, karyawan atau tenaga kerja dengan latar belakang akademik diharapkan mampu menggunakan teknologi informasi dalam kerja yang mereka lakukan sehari-hari dalam suatu cara yang profesional. gagasan ini sekali lagi menegaskan bahwa para profesional di 273 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah bidang komunikasi, termasuk para pengelola komunikasi pada humas pemerintah, harus memunyai kapasitas untuk menggunakan teknologi secara benar. terlebih, bagi pegawai humas pemerintah yang sehari-hari, merujuk grunig dan hunt (1992), mengelola komunikasi antara organisasi (pemerintah) dengan publiknya (warga masyarakat). artinya, dengan karakteristik media baru yang hampir sama sekali berbeda di bandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lama (old communication), menuntut prasyarat tertentu bagi para pengelola komunikasi pada humas pemerintah daerah agar mampu menggunakan media baru ini secara efektif. dengan kata lain, para petugas humas membutuhkan suatu literasi media baru media baru dalam mengakses dan menggunakan media baru dan media sosial untuk pengelolaan komunikasi. media baru: redefinisi konsep media jenkins (2004) menegaskan bahwa media konvergensi di era media baru lebih dari sekedar pergeseran teknologi. konvergensi akan mengubah hubungan antara teknologi yang sudah ada, industri, pasar, genre dan penonton. konvergensi media merupakan cara di mana masyarakat akan bermain menentukan keseimbangan kekuasaan dalam era media baru (jenkins, 2004). dalam pandangan jenkins, dengan perkembangan konvergensi media, akan muncul dua macam kekuatan media: satu datang melalui konglomerasi media media, di mana setiap kekuasan atas informasi hanya dimiliki para pemodal besar; yang lain datang melalui kecerdasan kolektif, di mana otoritas pesan dipandang relevan dengan jaringan yang lebih bebas dari keberagaman publik. sederhananya, konsumen nantinya akan mempengaruhi produksi dan distribusi konten media. dalam sebuah jurnal, levy (2010) memaparkan konsep kecerdasan kolektif yang dipake oleh jenkins sebagai kemampuan kolektif manusia untuk terlibat dalam kerjasama intelektual untuk mencipta maupun dalam berinovasi. lin dkk., (2013) juga menegaskan kecerdasan kolektif tidak dapat dipisahkan dengan budaya partisipatif di era itu. bahwa sebuah pemahaman, pengetahuan, dan intelejensi dibangun dari partisipasi banyak manusia. di era ini, masyarakat yang terlibat telah menyadari bahwa tidak ada kebenaran yang sebenarbenarnya (dalam media) (lin, dkk., 2013). kecerdasan kolektif ini tidak hanya bermain dalam industri media. kietzmann dkk., (2011) menyatakan perkembangan media baru khususnya media sosial sangat berdampak signifikan terhadap dunia bisnis seperti reputasi perushaan dan penjualan. dengan adanya logika kecerdasan kolektif melalui media sosial, tampak bahwa komunikasi korporasi telah mengalami demokratisasi. kekuasaan penuh dari pemasaran dan humas telah diambil sebagian oleh individu dan komunitas yang menciptakan, membagi, dan mengonsumsi blog maupun cuitan dari media sosial. namun sampai saat ini masih belum banyak perusahaan yang mulai serius merespon kehadiran media baru ini. selain nilai demokratisasi yang didorong kecerdasan kolektif, kovach dan rosenstiel (2011) menambahkan implikasi yang harus diwaspadai dari perkembangan media baru. sebuah tsunami informasi dimana dunia maya saat ini seperti angkasa luas tempat milyaran informasi bertebaran. jika tidak berhati-hati memeriksa setiap informasi yang ditemui, masyarakat akan mudah tersesat di dalamnya (kovach & rosenstiel, 2011). meskipun tren informasi menyesatkan, yang saat ini populer dengan sebuatan hoax, telah muncul jauh sebelum media baru hadir. namun perkembangannya semakin pesat dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. bahkan ilmu pengetahuan dan sejarah yang telah lama dipahami sebagai kebenaran, di era media baru semua kembali diperdebatkan (lewandowsky, dkk., 2013). piliang (2010) menggambarkan fenomena ini dengan konsep realitas semu, yang mampu merubah fantasi, halusinasi, ilusi, atau science-fiction menjadi seolah nyata; mampu mereproduksi ulang masa lalu dan nostalgia; mampu 274 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 melipat-lipat dunia sehingga tak lebih luas dari sebuah genggaman tangan. artinya dari seluruh gambaran atas hadirnya media baru ini, perlu adanya sebuah pembaruan konsep atas apa yang disebut melek media baru, atau konsep literasi media baru. kovach dan risenstiel mengajukan pendekatan jurnalistik untuk literasi media baru menghadapai banjir informasi. namun dari penelitian marchi (2012) menunjukkan bahwa masyarakat khususnya remaja mengabaikan cita-cita dasar jurnalisme profesional, meskipun mereka memahaminya, ketika memilih informasi di dunia maya. penggiat literasi, renee hobbs (2010), dalam sebuah essay juga menggambarkan bahwa news literacy tidak serta merta bekerja dalam era media baru. artinya perlu sebuah kerangka kerja baru untuk melengkapi pemahaam atas literasi berita dan pendekatan jurnalisme untuk menjadi terliterasi di era media baru. buku-buku mengenai literasi media memberikan suatu definisi yang umum mengenai literasi media meskipun definisidefinisi tersebut tidak saling sepakat satu dengan lainnya (potter, 2004). namun, pada akhirnya, keseluruhan buku-buku teks literasi media itu mengajarkan suatu hal pokok mengenai literasi media, yakni kemampuan dalam mengakses media secara kritis. literasi media merupakan suatu kontinum (potter, 2001) sehingga tidak bisa dikatakan bahwa seseorang telah berada pada derajat literasi yang penuh meskipun ia seorang profesional media. literasi media selalu berkembang. literasi media tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengetahuan dan skill, tetapi juga suatu state of mind yang memerlukan monitoring secara berkelanjutan (rosenbaum, dkk., 2008). humas pemerintah dalam perkembangan teknologi komunikasi cutlip dkk., (2000, hal. 488) mengemukakan bahwa pemerintah menyentuh hampir semua aspek masyarakat, dan hampir setiap aspek pemerintahan terkait erat dengan dan bergantung pada hubungan masyarakat. bahkan, dalam pengertian yang paling nyata, tujuan-tujuan demokrasi itu sendiri, menurut cutlip, dkk., sangat seiring dengan tujuan-tujuan hubungan masyarakat. pemerintahan demokrasi yang berhasil senantiasa memelihara hubungan-hubungan dengan konstituen yang didasarkan pada pemahaman bersama (mutual understanding) dan komunikasi dua arah. ini jelas merefleksikan tujuantujuan diselenggarakannya hubungan masyarakat dalam suatu organisasi, yakni dalam rangka apa yang disebut grunig dan hunt (1992), “managing communication between organization and its public”. dalam pemahaman semacam ini, tidak bisa dipungkiri jika pemerintahan terkait erat dan bergantung dengan hubungan masyarakat. ini tidak hanya bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan, tapi bahwa keberhasilan pemerintahan demokratis akan sangat ditentukan oleh partisipasi luas masyarakat. partisipasi hanya mungkin terjadi jika terdapat komunikasi dua arah diantara rakyat dan pemerintah. sebagaimana dikemukakan cutlip, dkk., di atas, hubungan masyarakat barangkali diberi peran dan tanggung jawab lainnya oleh pemerintah, tapi tugas utamanya adalah memastikan aliran informasi secara berkelanjutan kepada publik. publik ini, dalam pengertian public relations,sering didefinisikan sebagai internal public and external public (seitel, 2004). di era sekarang, tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oeh pemerintah adalah perkembangan teknologi komunikasi. khususnya, perkembangan teknologi media baru dalam bentuk media sosial. oleh karenanya, tidak mengherankan jika penggunaan media sosial dalam sektor publik menjadi topik hangat, dan para administrator pemerintah, termasuk hubungan masyarakat, mulai menggunakan media baru untuk mendorong keterikatan publik dan membangun komunitas (graham & avery, 2013). merujuk bertot, dkk., (2010) mengemukakan bahwa kemampuan transformatif media sosial bagi pemerintahan sangatlah signifikan. sebagai user-generated media, hand dan ching 275 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah (2011), mengemukakan bahwa media sosial memungkinkan praktisi public relations dalam pemerintahan mampu memberikan informasi dan mencari masukan-masukan dan opini dari publik yang relevan. dalam jangka panjang, ini jelas menguntungkan organisasi pemerintahan karena kebijakankebijakan yang disusun mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menjawab kebutuhan warga negara. kerangka kerja baru, untuk literasi media baru topik literasi media era konvergensi media ini menjadi menarik, mengingat perdebatan tentang konsep literasi media (konvensional) sendiri masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum disepakati oleh para penggiat literasi media (hobbs, 1998). di sisi lain, dengan kondisi seperti itu, konsep literasi media harus tetap dikembangkan untuk mengikuti perkembangan konvergensi media di era media baru. salah satu yang akan menjadi perhatian untuk mengawali bagian ini adalah konsep kerangka kerja literasi media baru yang ditawarkan chen, dkk., (2011). konsep ini akan berusaha membedah literasi media baru yang menekankan dimensi teknis dan sosial budaya yang kemudian akan memberikan kerangka baru untuk secara sistematis mengkaji konsep literasi media baru. seringkali, literasi media baru lebih banyak diartikan sebagai kombinasi keterampilan informasi, keterampilan literasi komputer konvensional, dan keterampilan komunikasi (atau literasi majemuk). definisi tersebut tidak menyinggung tentang karakteristik khas dari media baru (yang merupakan media konvergen) dan bagaimana karakteristik ini mempengaruhi konsep literasi media di era media baru abad ke 21 (chen, dkk., 2011). literasi media baru dipahami sebagai konvergensi semua literasi yang berkembang pada abad terakhir yang mencakup literasi klasik, literasi audiovisual, literasi digital, dan literasi informasi. berdasar pada pemahaman itu, chen, dkk., (2011) mengajukan kerangka untuk membedah literasi media baru di era konvergensi media. bahwa literasi media baru dapat dipahami sebagai dua dimensi dari literasi consuming hingga literasi prosuming dan dari literasi fungsional hingga kritis. gambar 1. kerangka kerja literasi media baru dari chen, dkk., (2011) dengan pembagian dari 1)consuming functional; 2)consuming critical; 3) prosuming functional; dan 4)prosuming critical; sebenarnya mereka telah berhasil memberikan gambaran besar atas kerangka definitif literasi media baru. consuming functional membutuhkan kemampuan individu untuk mengakses konten media dan memahami makna tekstual. consuming critical melibatkan kemampuan individu untuk menafsirkan isi media dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya tertentu. prosuming functional berfokus pada kemampuan untuk berpartisipasi dalam penciptaan konten media, sedangkan prosuming critical menggaris-bawahi interpretasi kontekstual individu dari konten media dalam kegiatan partisipasi mereka di media baru. dalam memetakan empat dimensi ini, chen, dkk., banyak mengambil konsep dari jankins dkk (2006). budaya partisipatif menggeser fokus literasi dari sebuah ekspresi individu menjadi keterlibatan masyarakat. untuk itu, jenkins, dkk., memberikan gambaran inti 11 ketrampilan media literasi dalam bukunya. kesebelas core media literacy 276 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 skills ini yang sepertinya menjadi banyak acuan chen, dkk., (2011) dalam menyusun 4 dimensi kerangka kerja literasi media ini. namun apa yang dituliskan chen, dkk., ini dalam perkembangan mendapatkan respon dari lin dkk., (2013). dalam jurnal yang merupakan pengembangan kerangka kerja literasi media dari chen, dkk., lin bersama ketiga rekannya memberikan dua kritik besar atas kerangka kerja tersebut. pertama, 4 dimensi dari chen, dkk., dianggap masih kasar. artinya, belum bisa memberikan batasan jelas dari kesemua dimensi tersebut dalam implementasinya, terutama dari dimensi fungsionalkritis. lin dkk., memberi contoh bahwa akan sangat sulit membedakan definisi “memahami” (dari consuming functional) dan “menganalisis” (dari consuming critical). oleh karenanya lin bersama rekan-rekannya menawarkan 10 definisi yang lebih detil untuk lebih mempertegas perbedaan dari keempat dimensi chen dkk. kesepuluh dimensi tersebut antara lain consuming skill, understanding, analysis, synthesis, evaluation, prosuming skill, distribution, production, participation, dan creation. gambar 2. kerangka kerja literasi media baru dari lin, dkk., (2013) chen, dkk.,(2011) dan lin, dkk., (2013) menjadikan level prosuming critical sebagai tingkatan tertinggi dalam literasi media baru. senada jenkins (2006) menjadikan keterampilan negotiation menjadi ketrampilan tertinggi dalam studinya. negotiation skill sendiri artinya bagaimana menjadi kritis dengan menegosiasikan beragam sumber informasi yang disediakan media baru era konvergensi dengan tetap memperhatikan konteks sosial budaya. dengan gambaran besar kerangka kerja literasi media baru ini, penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja utama yang ditawarkan oleh lin, dkk (2013) untuk mengetahui tingkat literasi media sosial humas pemerintah daerah. gambar 3. kerangka konseptual literasi media baru (lin dkk, 2013) yang akan digunakan dalam penelitian ini metode penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. menurut neuman, paradigma postivistik melihat ilmu sosial sebagai metode yang terorganisir dengan logika deduktif (neuman, 2003, p.66; dalam agostinho, 2005). penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan adalah survei. metode survei digunakan karena dianggap tepat mendapatkan deskripsi tingkat literasi media baru pada pegawai humas pemerintah di daerah. metode survei secara deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis tentang karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat (isaac dan michael dalam rakhmat, 2007). pemerintah daerah yang ingin dilihat tingkat literasi media sosialnya kali ini adalah mereka yang telah merasa siap melawan hoax. oleh karenanya, peneliti 277 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah memilih daerah yang telah mendeklarasikan anti hoax sebagai tanda kesiapan melawan hoax. populasi dalam penelitian ini adalah pegawai humas pemerintah yang daerahnya ikut menyatakan deklarasi anti hoax yakni di provinsi jawa tengah terdapat 6 (lima) lembaga humas pemerintah kabupaten/ kota (semarang (kabupaten dan kota), wonosobo, solo, banyumas, dan blora); di daerah istimewa yogyakarta terdapat satu lembaga humas pemerintah, yakni humas pemerintah kota yogyakarta; dan satu lagi di provinsi bali, yaitu humas pemerintah provinsi bali yang terhitung paling akhir mendeklarasikan anti hoax. jumlah responden di setiap humas daerah ditetapkan dengan teknik sampling qouta, di mana di setiap lembaga humas pemerintah kabupaten/kota diambil sejumlah 10 orang pegawai. sampling diambil pada asumsi error ± 5% di mana derajat perbedaan antara sampel dan populasi dalam survei diperkirakan ± 5% pada tingkat kepercayaan 95%. dari 10 responden tiap pemerintah daerah tersebut terdiri dari seluruh pejabat struktural di lingkungan humas pemerintah, para staf yang berkaitan langsung mengelola media sosial resmi humas pemerintah, dan juga para staf yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pengelolaan media sosial resmi tersebut. instrumen penelitian disusun berdasarkan kerangka kerja yang ditawarkan lin, dkk (2013). instrument tersebut telah melalui uji validitas dan reliabilitas. untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas konstruksi (construct validity). untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment experts). dalam hal ini setelah instrumen disusun, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan konsultan dalam penelitian ini yakni seorang dosen yang spesialis mengajar ilmu komunikasi pada salah satu universitas ternama di diy. instrumen yang disusun berupa kuesionare telah melalui uji reliabilitas dan instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel. pengujian dilakukan pada karyawan asn bppki yogyakarta yang dinilai dapat mewakili karyawan humas pemerintah daerah dalam segi usia, gender, dan kompetensinya sekaligus sama-sama menjabat sebagai asn. uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan analisis varians anova hoyt (sugiyono, 2014, hal. 132). instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan menguji pengetahuan dan pemahaman responden tentang seluruh indikator dalam dimensi dan tingkatan dari kerangka kerja lin. penliaian masing-masing aspek akan diberikan skor 0-100. hasil dari penilaian tersebut akan menunjukkan seberapa besar pengetahuan dan pemahaman literasi media baru para pegawai humas pemerintah ini. peneliti menyadari bahwa setiap memilih pendekatan dan metode, memiliki sebuah keterbatasan. penelitian ini hanya akan meneliti kompetensi pegawai humas pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan media baru (internet) khususnya melalui media sosial. maka, hal yang berkaitan dengan kompetensi pegawai humas lainnya tidak bisa dibahas dalam penelitian ini. objek penelitian ini dalam jumlah terbatas yakni hanya pegawai humas pemerintah daerah yang mendeklarasikan ‘anti hoax’, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan pada humas pemerintah daerah lainnya hasil dan pembahasan penelitian ini telah berhasil mengumpulkan data dari 10 responden pada masing-masing pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai objek penelitian. di beberapa daerah seperti kabupaten wonosobo, kabupeten semarang, dan kota yogyakarta, humas pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi bagian dibawah sekretaris daerah telah bergabung menjadi satu dengan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo). perpindahan ini berlaku per januari 2017. perpindahan ini merespon diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 yang 278 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 merupakan turunan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. pada pemerintah daerah kota/ kabupaten tersebut, maka yang dijadikan responden adalah bidang atau seksi di diskominfo yang memegang peran dan fungsi humas pemerintah daerah. analisis antar-indikator hasil yang cukup menggembirakan jika melihat data yang tersaji pada tabel 1. tidak ada satupun daerah yang mendapatkan nilai dengan klasifikasi rendah. data pun didominasi dengan warna hijau, artinya sebagian besar hasil yang deperoleh adalah nilai dengan klasifikasi tinggi dengan rentang nilai dari 66,67 sampai 100. dilihat dari perolehan nilai rata-rata semua indikator, kota semarang mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 77,84. kemudian disusul kabupaten blora dengan nilai yang hanya terpaut 0,12 poin dari kota semarang. sedangkan provinsi bali dan kabupaten semarang mendapatkan nilai terendah dengan masing-masing mendapatkan nilai rata-rata 65, 52 dan 65,76. jika berbicara literasi media sosial para pegawai humas pemerintah secara umum, ternyata tidak ada daerah yang tidak melek media sosial dilihat dari dominasi nilai tinggi yang diperoleh. namun, bagi lin dkk., (2013) untuk melihat literasi media baru harus dilihat dari masing-masing indikator, karena beberapa indikator dan indikator lainnya saling terkait. dimensi yang pertama akan dibahas adalah dimensi consuming-functional. pada dimensi consuming-functional akan terlihat kemampuan pegawai humas pemerintah untuk mengakses konten media dan memahami makna tekstual. indikator pertama dalam dimensi ini adalah consuming skill. nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini merupakan nilai terendah dari keseluruhan aspek. nilai yang diperoleh tiap daerah juga tidak ada satupun yang mendapat nilai tinggi. artinya keterampilan teknis mengkonsumsi isi media dari para pegawai humas pemerintah hanya pada level sedang dan merupakan ketrampilan yang paling lemah dibanding ketrampilan lainya. indikator ini seperti: pegawai humas pemerintah mengetahui bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana untuk mencari/menemukan informasi tabel 1. literasi media sosial pegawai humas pemerintah di 8 daerah indikator ygy bali ska kb.smg bny blr wnb smg mean consuming-functional consuming skill 58.87 60.67 54.47 49.87 58.13 62.80 61.80 57.73 58.04 understanding 59.80 70.85 70.85 52.65 51.35 67.60 70.20 78.65 65.24 prosuming-functional prosuming skill 71.70 76.70 80.90 70.05 72.55 76.75 75.05 80.05 75.47 distribution 62.00 53.00 54.00 60.00 51.00 81.00 62.00 66.00 61.12 production 85.00 87.48 85.00 87.52 77.52 87.52 85.00 80.00 84.38 consuming-critical analysis 80.00 47.50 65.00 62.50 67.50 80.00 77.50 77.50 69.69 synthesis 74.00 68.00 70.00 72.00 74.00 94.00 86.00 92.00 78.75 evaluation 67.50 52.50 72.50 80.00 85.00 80.00 92.50 87.50 77.19 prosuming-critical participation 72.00 76.00 70.00 58.00 76.00 70.00 74.00 84.00 72.50 creation 50.00 54.00 76.00 56.00 46.00 72.00 56.00 72.00 60.25 mean 69,84 65,52 69,77 65,76 68,30 77,72 75,40 77,84 70.26 keterangan: = rendah (0-33.33) = sedang (33.34-66.66) =tinggi (66.67-100) sumber: olah data peneliti 279 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah dalam internet, bagaimana menggunakan teknologi informasi (misalnya internet), dan sebagainya. meskipun terbilang cukup dasar, ketrampilan ini cukup penting dan mempengaruhi keseluruhan aktifitas para pegawai humas pemerintah dalam bermedia sosial. seperti contohnya pada salah satu pertanyaan yang ada pada indikator consuming skill yang mempertanyakan tentang keamanan link yang diperoleh melalui mesin pencari di internet. terdapat 53% yang menjawab bahwa semua link tersebut aman untuk diakses, 2% tidak menjawab, dan hanya 45% yang menyatakan tidak semua link aman diakses. padahal jika mengacu pada banyaknya virus, malware, serta informasi hoax, link yang diberikan mesin pencari belum tentu aman untuk diakses. indikator kedua adalah indikator understanding. nilai rata-rata yang diperoleh indikator ini masih sama dengan indikator sebelumnya yaitu masih pada klasifikasi nilai sedang. artinya para pegawai humas ini memiliki kemampuan sedang dalam memahami makna dari isi media pada tingkat literal. contohnya termasuk kemampuan untuk menangkap pesan orang lain, juga ide-ide individu yang dipublikasikan pada platform yang berbeda (misalnya buku, video, blog, facebook, dll), dan untuk menafsirkan makna bentuk pendek baru atau emoticon. chen dkk., (2011) juga menegaskan bahwa keterampilan ini hanya pada tingkat tekstual saja. namun tidak seperti indikator consuming skill, terdapat lima daerah dengan nilai tinggi pada indikator understanding. jika mengacu pada variabel usia responden, daerah-daerah yang mendapat nilai tinggi cenderung memiliki lebih banyak pegawai dengan usia dibawah 40 tahun. faktor usia ini dimungkinkan mempengaruhi karena banyak bahasa, makna pendek baru, dan emoticon, lahir sebagian besar dari tren pergaulan anak muda/remaja. sehingga akan sedikit kesulitan bagi generasi tua untuk mengikutinya. beralih pada dimensi prosuming functional untuk mengetahui tingkat kemampuan para pegawai humas pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penciptaan konten media. dimensi ini akan menekankan tentang penggunaan berbagai teknologi untuk membuat, mengedit, dan menyebarkan pesan media. tiga indikator yang berada didalamnya adalah prosuming skill, distribution, dan production. nilai rerata yang diperoleh pada indikator prosuming skill adalah tinggi dengan nilai 75,47. keseluruhan daerah juga mendapat nilai tinggi yang menandakan tidak adanya kesenjangan pengetahuan antar pegawai humas antar daerah untuk indikator ini. nilai yang tinggi ini menunjukkan bahwa para pegawai humas di semua daearh penelitian telah memiliki satu set keterampilan teknis yang cukup baik, yang diperlukan untuk menghasilkan/menciptakan isi media. seperti misalnya, para pegawai humas telah memiliki kemampuan untuk membuat account komunikasi secara online (misalnya msn, skype, blog, gmail, dan facebook), serta untuk menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan berbagai produk digital (misalnya gambar, klip video, dan flash). bersama-sama dengan dua indikator berikutnya (yaitu, distribution dan production), akan menggambarkan tentang penggunaan berbagai teknologi untuk membuat, mengedit, dan menyebarkan pesan media. dominasi nilai tinggi tidak terlihat pada indikator distribution. pada indikator ini, 7 dari 8 daerah mendapat nilai sedang. nilai rerata dari delapan daerah pun juga hanya pada tingkat sedang. artinya, para pegawai humas pemerintah ini memiliki kemampuan sedang untuk menyebarkan informasi yang ada di tangan mereka. dibandingkan dengan prosuming skill, distribution cenderung melibatkan proses berbagi. semakin rendah nilai distribution maka akan semakin tinggi peluang para pegawai humas pemerintah daerah melakukan kesalahan dalam menggunakan fungsi build-in pada situs jaringan sosial untuk berbagi perasaan mereka (misalnya seperti suka / tidak suka), untuk berbagi pesan media, dan untuk menilai / orang untuk produk / jasa. indikator prosuming-functional selanjutnya adalah production. indikator 280 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 production ini merupakan indikator dengan nilai tertinggi. dengan nilai rerata 84,38 menggambarkan bahwa para pegawai humas pemerintah daerah di delapan daerah ini telah memiliki kemampuan yang baik dalam menduplikasi (sebagian atau seluruhnya) atau mencampurkan isi media. indikator production ini termasuk pemindaian (atau mengetik) dokumen hardcopy ke dalam format digital, memproduksi klip video dengan mencampur gambar dan materi audio, dan mencoret-coret online melalui media sosial. beranjak pada tingkatan critical media literacy yang memiliki dua dimenasi, consuming-critical dan prosuming-critical. pada consuming-critical terdiri dari tiga indikator yaitu analysis, synthesis, dan evaluation. dimensi consuming-critical ini akan menggambarkan kemampuan para pegawai humas pemerintah daerah dalam menafsirkan isi media dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya tertentu. pada indikator analysis, nilai rerata yang didapatkan masuk dalam klasifikasi tinggi dengan 69,69. meski rerata delapan daerah tinggi, ada tiga daerah yang hanya mendapat nilai rendah, yaitu provinsi bali, kota surakarta, dan kabupaten semarang. indikator ini menggambarkan pada kemampuan para pegawai humas pemerintah untuk mendekonstruksi pesan media. tidak seperti pemahaman di level understanding, indikator ini dapat dilihat sebagai ‘analisis tekstual’ semiotik (share, 2002, dalam lin dkk., 2013) yang berfokus pada bahasa, genre, dan kode beberapa jenis dan media (misalnya berdasarkan print, digital, dll). jika mengacu pada thoman dan jolls (2008, dalam lin dkk., 2013), para pegawai humas telah memiliki kesadaran mengenai bagaimana produksi pesan (misalnya pemahaman media, bagaimana pesan dibangun), format (misalnya pembangunan pesan media yang menggunakan bahasa kreatif dengan aturan tertentu), dan penonton (misalnya interpretasi pesan media akan bervariasi pada seluruh individu) ketika mereka mendekonstruksi pesan media. dari data tersebut juga terlihat bahwa sebagian besar pegawai humas pemerintah daerah tersebut telah melihat isi media tidak sebagai konveyor netral realitas, tetapi mengakui pembangunan pesan media sebagai proses subjektif dan sosial. indikator selanjutnya adalah indikator synthesis. pada indikator ini, semua daearh mendapatkan nilai tinggi. ini menandakan bahwa para pegawai humas pemerintah daerah telah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mencampur konten media dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri serta dalam merekonstruksi pesan media. para pegawai humas ini telah terampil dalam membandingkan berita dengan tema yang sama dari sumber yang berbeda. kemampuan membandingkan informasi ini termasuk kemampuan yang wajib dimiliki di era tsunami informasi. namun, jenkins et al., (2006) secara implisit mengingatkan, synthesis juga melibatkan indikator analysis yang dibahas sebelmnya. jika kemampuan analysis lebih rendah, maka juga akan mempengaruhi kemampuan synthesis ini. nyatanya pada data yang diperoleh, nilai analysis mendapatkan nilai rerata yang lebih rendah (terpaut hampir 10 poin) dibanding nilai synthesis, meskipun masih termasuk klasifikasi tinggi. artinya, perbedaan nilai ini perlu dipertimbangkan dalam melihat kemampuan sebenarnya pada indikator synethesis. indikator puncak dalam dimensi consuming-critical adalah indikator evaluation. dari data terlihat cukup memuaskan dengan nilai tinggi yang diperoleh indikator ini. disebut indikator puncak karena indikator evaluasi ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang tidak ditekankan secara eksplisit pada indikator synthesis dan analysis. dengan nilai rerata yang tinggi, menggambarkan kemampuan yang sangat baik dari para pegawai humas pemerintah daerah untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menantang kredibilitas isi media. dibandingkan dengan indikator analysis dan synthesis sebelumnya, indikator ini merupakan level yang lebih tinggi atas tingkat kritis, meskipun kesemuanya mengakui 281 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah bahwa isi media hanyalah representasi yang dibangun manusia. tingginya nilai indikator ini menunjukkan humas pemerintah daerah telah dapat menafsirkan isi media dengan mempertimbangkan isu-isu seperti identitas, relasi kuasa, dan ideologi. beralih pada indikator dalam dimensi prosuming-critical. yang pertama adalah indikator partisipation. berbeda dengan tiga indikator prosuming-functional, partisipation membutuhkan lebih banyak kekritisan dari individu. hampir semua daerah mendapat nilai tinggi dengan nilai rerata delapan daerah yang juga tinggi. dari data tersebut menggambarkan kemampuan yang sangat baik dari para pegawai humas pemerintah daerah untuk berpartisipasi secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. karena disebutkan interaktif, indikator ini menekankan pada interaksi bilateral antara individu-individu. dari nilai yang tinggi pada indikator ini, salah satunya menggambarkan peran serta para pegawai humas pemerintah untuk secara aktif ikut membangun dan memperbaiki salah satu ide-ide orang lain dalam media sosial. sesuai gambaran jenkins (2004) mengambil konsep kecerdasan kolektif, para pegawai humas pemerintah daerah ini telah aktif terlibat menyatukan pengetahuan dan membandingkan catatan dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. dengan kritis, indikator ini juga terfokus pada kesadaran para pegawai humas pemerintah daerah dari nilai-nilai sosial budaya, ideologi, dan relasi kuasa yang tertanam dalam partisipasi media mereka. indikator terakhir adalah indikator creation. berbeda dengan indikator partisipation yang mendapat nilai tinggi, indikator creation hanya mendapat nilai rerata sedang. artinya, para pegawai humas pemerintah daerah hanya memiliki kemampuan sedang dalam membuat isi media terutama dengan pemahaman kritis tertanam nilai-nilai sosial budaya dan masalah ideologi. dibandingkan dengan distribution dan production, indikator creation lebih melibatkan kekritisan dari para pegawai humas pemerintah. meskipun sama-sama masuk pada kategori prosuming critical, perbedaan antara creation dan partisipation harus dicatat. tidak seperti partisipation, creation biasanya membutuhkan inisiatif dari para pegwai humas dari pada interaksi bilateral antara individu. misalnya, inisiasi pertama dari sebuah thread dengan kekritisan akan penciptaan; sedangkan refleksi berikutnya (komentar/reaksi dari thread tersebut) akan dilihat sebagai tindakan partisipasi. indikator ini menggambarkan kemampuan yang sedang dari para pegawai humas pemerintah daearh untuk secara kritis membuat tulisan pada halaman media sosial mereka, untuk memasukkan karya seni asli secara online, atau untuk mencampur konten online menjadi kreasi mereka sendiri. analisis antar-dimensi pada bagian ini akan mencoba membandingkan nilai rerata antar indikator yang membentuk empat dimensi dalam kerangka kerja literasi media baru dari lin, dkk., (2013). empat dimensi tersebut terdiri dari dimensi consuming-functional, consuming-critical, prosuming-functional, dan prosuming-critical. perbandingan nilai yang diperoleh antar dimensi terlihat pada tabel berikut ini. tabel 2. nilai rata-rata antardimensi consuming media literacy prosuming media literacy mean functional media literacy 61.64 73.66 67.65 critical media literacy 75.21 66.37 70.79 sumber: olah data peneliti dari data tersebut terlihat bahwa dimensi consuming-critical mendapat nilai ratarata tertinggi dibanding dimensi lainnya. artinya kemampuan para pegawai humas pemerintah daerah dalam menafsirkan isi media dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya tertentu lebih tinggi dibanding kemampuan lain dalam literasi media sosial. hal ini dimungkinkan karena kedekatan pekerjaan profesi humas dengan para pekerja media dan media massa. terutama para pengelola media sosial pada 282 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 humas pemerintah daerah yang sebagian besar berada di bidang yang menangani media dan pemberitaan. profesi keseharian mereka pun dituntut untuk memahami logika kerja media agar berita-berita yang mereka hasilkan tentang pemerintah daerah banyak terbit di media massa. dengan kedekatan tersebut, membuat para pengelola media sosial ini menjadi terbiasa dalam merepresentasikan isi media secara kritis. meskipun beberapa dari mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan ketika membaca isi media telah berpegang pada paradigma kritis seperti yang diterangkan jenkins, dkk., (2006), karena sebagian dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dekat dengan studi media ataupun komunikasi. sedangkan untuk nilai terendah ada pada dimensi consuming-functional yang terbilang merupakan dimensi dasar dalam literasi media sosial. rendahnya nilai rerata dimensi consuming-functional ini menggambarkan rendahnya kemampuan para pegawai humas dalam mengakses konten media sosial dan memahami makna tekstual yang ada didalamnya. dalam analisis antar indikator sebelumnya, muncul kemungkinan faktor usialah yang banyak mempengaruhi dimensi ini. pada pemerintah daerah yang respondennya dominan berusia muda, mendapatnya nila yang lebih tinggi dibanding pemerintah daerah yang sedikit respondennya berusia muda. dimensi ini memang terbilang dimensi teknis dasar dalam mulai mengakses dan mengkonsumsi isi pada media baru khususnya media sosial. namun, dengan rendahnya nilai pada dimensi ini, memungkinkan semakin besar peluang para pegawai humas pemerintah daerah melakukan kesalahan teknis dalam penggunaan media sosial. simpulan dengan tidak adanya nilai rendah, maka dapat disimpulkan bahwa para pengelola media sosial humas pemerintah daerah yang telah menggelar deklarasi anti hoax telah memiliki literasi media sosial yang cukup. jika melihat perbandingan antar dimensi, nilai rata-rata critical media literacy lebih tinggi jika dibanding dengan functional media literacy. temuan ini menarik, karena jika melihat dari indikator-indikator yang menyusunnya, tingkatan functional lebih banyak berbicara tentang hal teknis yang cenderung lebih mudah dipelajari dari pada tingkatan critical yang menuntut tingkat kekritisan seseorang. artinya, pegawai humas pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki modal besar dalam literasi media sosial sekaligus untuk upaya pemberantasan hoax. untuk mengoptimalkan fungsi dan peran humas pemerintah daerah dalam usaha menangkal hoax hanya perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang sifatnya teknis tentang media baru dan media sosial. sedangkan bagian tersulit dari literasi media sosial, yaitu selalu melibatkan tingkat kekritisan para pegawai humas pemerintah daerah dalam aktifitas media sosial, telah banyak yang menguasainya. terdapat beragam model berbeda yang telah dihasilkan para ilmuan litererasi media baru, namun kesemuanya menjadikan nilai kritis atas informasi menjadi tujuan akhir dari literasi media baru (chen, et al., 2011; lin, et al., 2013; jenkins, et al., 2006). sebagian besar pegawai humas pemerintah daerah tersebut telah menjadi kritis dalam artian mereka menyadari bahwa konten media baru adalah ciptaan manusia atas dasar kepentingan. dasar itulah yang menjadikan persepsi bahwa tidak ada “kebenaran” yang sebenar-benarnya dalam media baru. sikap kritis inilah yang akan memposisikan sudut pandang para pegawai humas atas “kebenaran” semu di dunia maya. artinya sikap kritis ini mampu membentengi diri atas fenomena realitas semu yang digambarkan oleh piliang (2010). 283 novian anata putra, literasi media sosial humas pemerintah daerah daftar pustaka bertot, j. c., jaeger, p., munson, s., & glaisyer, t. (2010). social media technology and government transparency. ieee computer society, 43(11), 53-59. chen, d.-t., wu, j., & wang, y.-m. (2011). unpacking new media literacy. journal on systemics, cybernetics and informatics, 84-88. cutlip, s. m., center, a. h., & broom, g. (2000). effective public relations. new jersey: prentice hall international. graham, m., & avery, e. j. (2013). government public relations and social media: an analysis of the perceptions and trends of social media use at the local government level. public relations journal, 7(4). diambil kembali dari https://pdfs.semanticscholar.org/10e4 /2979c35f479baca1bf04f10c1641a9c80 3e3.pdf grunig, j. e., & hunt, t. (1992). model of public relations and communication. dalam j. e. grunig (penyunt.), exellence in public relations and communications management. new jersey: lawrence erlbaum. hand, l. c., & ching, b. d. (2011). you have one friend request: an exploration of power and citizen engagement in local governments. administrative theory and praxis, 33, 362-382. hobbs, r. (1998). the seven great debates in the media literacy movement. journal of communication, 48(1), 16-32. hobbs, r. (2010). news literacy: what works and what doesn’t. association for education in journalism and mass communication (aejmc) conference. denver, colorado. dipetik 3 7, 2017, dari http://works.bepress.com/ reneehobbs/12/ jenkins, h. (2004). cultural logic of media convergence. journal of cultural studies, 33-43. jenkins, h. (2006). convergence culture: when old and new media collide. ny: new york university press. jenkins, h., clinton, k., purushotma, r., robinson, a. j., & weigel, m. (2006). confronting the challenges of participatory culture: media education for the 21st century (white paper). diambil kembali dari http:// mitpress.mit.edu/sites/default/files/ titles/free_download/9780262513623_ confronting_the_challenges.pdf kietzmann, j. h., hermkens, k., mccarthy, i. p., & silvestre, b. s. (2011). social media? get srious! understanding the funcional building blocks of social media. business horizons, 241-251. kovach, b., & rosenstiel, t. (2011). blur: how to know what’s true in the age of information overload. new york: bloomsbury. levy, p. (2010). from social computing to reflexive collective intelligence: the ieml research program. information sciences, 71-94. lewandowsky, s., oberauer, k., & gignac, g. e. (2013). nasa faked the moon landing-therefore, (climate) science is a hoax: an anatomy of the motivated rejection on science. psychological science, 622-633. lin, t.-b., li, j.-y., deng, f., & lee, l. (2013). understanding new media literacy: an explorative theoretical framework. educational technology & society, 160170. lister, m., dovey, j., giddings, s., grant, i., & kelly, k. (2009). new media: a critical introduction (second edition ed.). new york: routledge. marchi, r. (2012). whith facebook, blogs, and fake news, teen reject journalistic “objectivity”. journal of communication inquiry, 36(3), 246-262. piliang, y. a. (2009). posrealitas: realitas kebudayaan dalam era postmetafisika. yogyakarta: jalasutra. 284 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 piliang, y. a. (2010). dunia yang dilipat (edisi keempat). bandung: matahari. potter, j. w. (2001). media literacy (second edition ed.). london: sage publications. potter, j. w. (2004). theory of media literacy: a cognitive approach. london: sage publication. rakhmat, j. (2007). metode penelitian komunikasi. bandung: rosdakarya. rosenbaum, j. e., beentjes, j. w., & konig, r. p. (2008). mapping media literacy: key concepts and future directions. annals of the international communication association, 32(1), 313-353. schmidt, h., & root. (2014). developig media competence and work-related informational behavior in academic studies. edure journal, 90-108. diambil kembali dari http://edure.org/ edurejournalvol1n1/edure_v1_i1_ p7.pdf seitel, f. p. (2004). the practice of public relations. new jersey: pearson prentice hall. sugiyono. (2014). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. bandung: alfabeta. vanwynsberghe, h., boundry, e., & verdegem, e. p. (2011). mapping social media literacy: towards a conceptual framework. ibbt-mict-ict ugent. diambil kembali dari http://emsoc.be/ wp-content/uploads/2012/01/emsocwp2-mict-deliverable1_14.pdf inf rmasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta & ikatan sarjana komunikasi indonesia (iski) volume 50. nomor 1 2020 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 i editorial team editor in chief benni setiawan, sinta id 5990797 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia editorial board fauziah hassan, scopus id 57195409343 universiti sains islam malaysia, malaysia lily el ferawati rofil, scopus id 56755234000 binus university, indonesia rama kerta mukti, scopus id. 57200990072 universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, indonesia yuliyanto budi setiawan, scopus id: 57200984447 universitas semarang, indonesia s bekti istiyanto, scopus id 57205023689 megister ilmu komunikasi universitas jenderal soedirman, indonesia ni made ras amanda g, sinta id 6200321 universitas udayana bali, indonesia edwi arief sosiawan, sinta id 6037291 universitas pembangunan nasional yogyakarta, indonesia nina mutmainnah, sinta id 6037394 ilmu komunikasi, universitas indonesia, indonesia dyna herlina suwarto, sinta id 6005523 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia handling editor siti zobidah omar, scopus id 50162281800 department of communication, universiti putra malaysia, malaysia siti machmiyah, sinta id 6058449 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia informasi is an academic journal that centered on communication, is open and welcoming to contributions from the many disciplines and approaches that meet at the crossroads that is communication study. we are interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. in other words, informasi will be a forum for scholars when they address the wider audiences of our many sub-fields and specialties, rather than the location for the narrower conversations more appropriately conducted within more specialized journals. informasi published twice a year (june and december) in english. this journal, serving as a forum for the study of communication in indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, supports focused studies of a particular themes and interdisciplinary studies. informasi has become a medium of diffusion and exchange of ideas and research findings, so much so that researchers, writers, and readers from various traditions of learning have interacted in a scholarly manner. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837volume 50. nomor 1. 2020 ii inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 reviewer vedi r hadiz, university of melbourne, asia institute, parkville, australia, scopus id: 6602409785 normah mustaffa universiti kebangsaan malaysia, malaysia, scopus id 54894594900 taufiqur rahman universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. scopus id: 57192979364 inaya rakhmani universitas indonesia, indonesia, scopus id: 55339554100 hanny hafiar universitas padjadjaran, bandung, indonesia. scopus id 57204043402 suranto aw ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta, indonesia, scopus id 57205219982 novi kurnia komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas gadjah mada, indonesia volume 50. nomor 1. 2020 iii analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program for building a harmonious family firdanianty pramono ....................................................................................................................... 1 satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media anang sujoko ..................................................................................................................................15 logo rebranding: indonesian tax authority public relations strategy in forming organizational culture images febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet ............................................................30 blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film titik indriyana & choirul ulil albab ............................................................................................ 46 hyperreality study of hijab fashion celebrity fitria angeliqa & fizzy andriani ...................................................................................................58 a comparative study of brtv and nta maiduguri regarding their compliance with nigeria broadcasting code on religious programming ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim ........................................ 71 the social harmony of local religious groups hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji .......................85 table of contents inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837volume 50. nomor 1 2020 cover depan.pdf page 1 165 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 165-176 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.30149 the power of social media in berlibur as new social movement in west bandung regency indonesia meria octavianti faculty of communication science, universitas padjadjaran, indonesia meria.octavianti@unpad.ac.id atalia praratya faculty of communication science, universitas padjadjaran, indonesia atalia19001@mail.unpad.ac.id article history: received 2020-02-12, revised 2020-11-28, accepted 2020-11-30 abstract social media has a tremendous power to drive community participation in development. this is evidenced by berlibur (bebersih keliling lembur) ‘cleaning our surroundings’, a program that have been successfully held regularly by many communities in west bandung regency. berlibur is a new social movement in west bandung that is rooted from the concern of various communities about environmental cleanliness, particularly about the bad habit of littering. this article aims at looking into the most important thing igniting public participation and engaging them to berlibur, so that the research result could be empirical data in developing and enhancing the initiative. this study employed qualitative method with case study approach to describe how the power of social media can drive community participation in this independent environmental cleaning up program. the results showed that the form and the content of social media as well as the character of the audience become the key factor in the success of communication of the initiators of berlibur. various communities with different backgrounds are united in komunitas lintas kbb ‘all west bandung regency communities’ to collect garbage to positively exemplify and unconsciously grow the community awareness of throwing garbage properly. keywords: social media, new social movement, community, berlibur, garbage collection movement 166 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction berlibur is a word that is so familiar to indonesian people. etymologically, berlibur derives from the word libur, which means free from work and school. therefore, berlibur is a verb of indonesian language which means having a vacation of going somewhere (to have fun, to enjoy one’s self, etc.) to spend holiday (badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2016). however, it is different for people who live in west bandung regency, west java, indonesia. berlibur has another meaning for them. it is an acronym for bebersih keliling lembur ‘cleaning up our surroundings.’ according to rudy praja, the coordinator of the program, it is a community-based cleanliness movement to clean up waste in certain places in west bandung regency. waste has indeed been a polemic that has not been optimally solved. waste is basically leftover materials from a process, either production (industry) or consumption. along with the times, the amount of waste, instead of decreasing, is even increasing. this is related to the lifestyle of modern people that are fading away from old traditions. their lifestyle is synonymous with the production and consumption of hard-to-decompose goods. thus, the leftover of these goods will be waste (nugroho, 2017). many programs have been implemented by relevant government agencies to solve waste problem. in fact, in regard to waste management, the government of indonesia has enacted a specific law, i.e. law no. 18 year 2008. the law, among others, states that the regional government should implement good, eco-friendly waste management. the regional government is authorized to establish policies and strategies for waste management. the law also explains community role in the regional waste management. however, again, the law is only a government regulation. now the question is whether the regional government has established a policy and strategy for waste management. if they have, the question is whether it is only a discourse or implementation. the next question is whether the policy is supported and positively responded by the community so that they participate in. evidence shows that waste is still an unsolved problem in west bandung regency. piles of garbage can be easily found in public places and along the protocol roads in the regency. this indicates that the existing waste management is still not able to increase public awareness of the danger of waste and, especially, to make the people live a clean, healthy life. the beauty of the city and the health of its people will be at stake if no adequate action is done to solve the problem. thus, the youth of west bandung regency from various communities took an initiative to make a program to not only make people realize the danger of waste, but also to encourage them to participate in the efforts to clean the environment. these young men, who previously had successfully conducted many environmental cleanup programs in order to commemorate world cleanup day in september 2018, thought that it was necessary to create a similar program on a regular basis, not only on certain days. they, who originally came from different communities, eventually agreed to unite and charter a joint community called lintas komunitas kabupaten bandung barat ‘all west bandung regency communities,’ and the first program of the community is berlibur (bebersih keliling lembur) ‘cleaning up our surroundings.’ the youth’s movement is a collective action to realize common interest called social movement (giddens, 1993). social movement is a movement to realize common interest through collective action outside the scope of established institutions (suharko, 2005). berlibur started on january 6, 2019 in kecamatan parongpong. ruby, a young woman who live in kecamatan parongpong with a background of being a member of environmental and adventure organization, felt that it was her call to prepare the program. even though it was initiated by three people and prepared only in a week, public participation was extraordinary. 167 meria octavianti & atalia praratya, the power of social media in berlibur as new social movement according to her, who was then the secretary of berlibur in kecamatan parongpong, around 330 people from 41 communities participated in the first event. they were able to clean 6 tons of waste around curug cimahi, parongpong (maharsi, 2019). the extraordinary attention from the youth of west bandung encouraged the initiators to continuously improve the following events in the months to come. berlibur becomes a regular program of lintas komunitas kbb in all 16 kecamatan ‘districts’ of kbb for 12 months in 2019. as of the writing of this paper, august 2019, it has been conducted in 9 kecamatan: parongpong, lembang, batujajar, ngamprah, cipongkor, sindangkerta, saguling, cipatat, and padalarang. according to rudy praja, the coordinator, the average number of participants is 300 per event. however, in the latest event, held in kecamatan padalarang, the number of participants was around 800 from 65 communities in kbb (sari, 2019). this is remarkable, given the fact that this program was initiated by a few young men who are concerned with waste problem, but now it has a great impact that make people realize the importance to keep their surroundings clean. the movement by lintas komunitas kbb, according to singh (2001), is an environmental movement that is part of the new social movement (suharko, 2005). the new social movement is a movement that emphasizes changes in lifestyle and culture rather than encouraging specific changes in public policy or economy (nash, 2005). this is confirmed by scoot (1990) who states that environmental movements like berlibur are an important component in the wave of “new social movements” that have swept through industrial society. this is because the main reason for success in maintaining and protecting the environment cannot be separated from the support of the community in general (zeus & reif, 2007), where public support is an important resource for any social movement (giugni, 1998). in fact, it was not easy for the initiators of berlibur to succeed every event in every kecamatan that had been scheduled since the beginning of program planning. however, technological development and social media became the main weapon to socialize and encourage people to participate in berlibur as a new social movement. it is a pure program initiated by the environmentallyconcerned youth of kbb, and since the beginning it has no funding for operation. the position of rudy praja, which is the admin of instagram account @infokbb, is an advantage for the initiators to socialize their plans to all followers. in addition, they have a group in facebook and they also send broadcast messages to all members of the group, which are also the members of every community in lintas komunitas kbb. thus, they are easy to embrace and encourage the people of kbb to participate in their events. community based initiatives and activities usually last in shorter time while the impact of it usually could be seen in longterm. the success of berlibur in engaging its public in the now activities, need to be maintained to sustain public participation and the development of lifestyle as mentioned by nash (2005). this article aims to look into the most important item that igniting public participation and engaging them to berlibur, so that the research result could become empirical data in developing and enhancing the initiatives. literature review this study will discuss about how the members of lintas komunitas kbb led by rudy praja create a program called berlibur, the acronym of bebersih keliling lembur, that inspires and motivates all people to be more concerned about the environment and contribute to solving the waste problem in kbb. berlibur is a form of new social movement in environment. this study is in line with a study by adityo nugroho, i.e. komunitas muda urban mengelola sampah ‘urban youth community managing waste’: kajian partisipatoris gerakan peduli sampah nasional di kota yogyakarta ‘participatory study on national waste management 168 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 movement.’ nugroho’s study was conducted based on the emergence of several urban youth communities in yogyakarta. they then collaborated with aliansi komunitas yogyakarta ‘the alliance of yogyakarta communities’ to initiate an environmental movement called peduli sampah nasional ‘national waste management’ (pesan) 2017. the study describes how pesan 2017 was aimed at improving people’s awareness on the danger of waste that can harm environment and ecological balance. using participatory approach and qualitative analysis, the study was conducted based on two events of the movement. pesan 2017 was divided into two events. the first was aimed at educating high school (sma) students about the importance of waste management. the second was an act of cleaning up waste in kali gajah wong riverbanks. this event was also aimed at educating people who lived near the river of how managing sanitation and waste. the results showed that through pesan 2017, the educational, environmental movement initiated by aliansi komunitas yogyakarta, it can be noticed that urban youth tended to actively respond any phenomenon around them. collective action of urban youth certainly has its own story. if we look at environmental issues, surely every young urban community has its own views on how to behave. the adequate actions may include not littering, encouraging others to adopt a healthy lifestyle, going down to the center of environmental damage, or even being a vegetarian. every urban youth community has the right to choose how they would contribute to environmental conservation. thus, it became a remarkable event when every community of aliansi komunitas yogyakarta put aside their own ego and went along to initiate a movement. these urban young men had shown a mature attitude. new social movements occur in many countries, including in third world countries such as india. a research conducted by dr. bina rai entitled new social movements in india: an aspect of environmental movements states that india faces problems of environmental degradation and lack of governance on matters related to these. the new social movements in the third world show a rare sensitivity to the heterogeneity of the sources and structures of exploitation and oppression. the new social movements can be seen as vehicles of cumulative change in the social, economic and political fields. the role of these people’s movements and experiments transcends not only state power, but also the new existing civil societies (rai, 2015). another literature for the study on berlibur was the zero waste movement: a case study of mundane climate change activism in denmark, a study by mette k. pedersen (pedersen & mette, 2017). pedersen conducted the study in order to complete his study on master of arts in media and communication studies: culture, collaborative media, and the creative industries in 2017, which was supervised by jakob svensson. the study shows that there are new opportunities from social media to mobilize large groups of people to achieve a common goal, i.e. to take care of the earth. in addition, there are also new forms of political engagement. this paper is a case study of activism in climate change by zero waste community in denmark. in addition to framing theory (goffman, 1974), this study also employed online observations of local facebook groups and instagram activity as well as in-depth interviews in order to understand how participants use social media to make their daily climate activism meaningful. in this paper, the concepts of subactivism and mundane citizenship from bakardjieva (2005) and framing theory are used to understand how mundane actions related to climate change are perceived meaningful by the participants of the danish zero waste community. the study shows examples of how the participants of the danish zero waste community use social media to make their mundane activism related to climate change meaningful 169 meria octavianti & atalia praratya, the power of social media in berlibur as new social movement for them. they use social media to get inspired, to share their experiences and to be a part of a community of climate change activism by doing mundane routines. by utilizing facebook groups and instagram for discussions, they create, challenge, and negotiate a collective action frame of the zero-waste movement. this in turn proves that the collective action is useful in encouraging and inspiring them to keep on doing small acts in their everyday life. many aspects of berlibur, in fact, can be discussed here, but this paper will only discuss about how berlibur as a new social movement can embrace many other communities to join in and succeed this cleanup program. as shown by pedersen, social media has a great role in mobilizing people to achieve one specific goal. without having to involve the government or any other agencies, lintas komunitas kbb is able to communicate with and encourage the youth across west bandung to participate in berlibur every month. methods the researchers used qualitative method with case study approach to obtain a comprehensive description about berlibur. case study allows the researchers to study and maintain the phenomena as a whole. the phenomena in question can be any events from real life such as one’s life, organizational or managerial process, social change, etc. case study is an empirical question that investigates phenomenon in real-life context if the boundaries between the phenomenon and the context do not appear explicitly, and it uses multi-source evidence (yin, 2014). using the approach, the researchers were enabled to explore a case, i.e. berlibur—a new social movement in west bandung, from time to time: from its initiation in the end of 2018 to the latest event in kecamatan padalarang in august 2019. the researchers collected detailed, in-depth data from various sources of information (creswell, 2013). in case study, a researcher studies as much data as possible about an individual, group, or event, so that they are able to provide a complete and in-depth view of the subject under study. ragin adds that case study approach considers a case a whole entity, not a collection of parts nor aggregate scores about variables (ragin in mulyana, 2002: 203). therefore, the nature of case study is holistic and multi-source. the researchers seek to collect data from many relevant sources. primary data of this study was collected through interviews with key informants, i.e. people who are considered knowing about the social situation/object under study (sugiyono, 2016). in this study, the researchers interviewed rudy praja, the initiator of berlibur, and local committees from kecamatan parongpong, kecamatan batujajar, and kecamatan padalarang. the three regions were chosen because parongpong is the place of the first event, padalarang is the place of the latest event, and batujajar came in between. in addition to interviewing the initiators and the representatives of local committees, the researchers also interviewed several other parties, including some participants and a representative of environmental services of west bandung. another data-collecting technique used by the researchers was observation, specifically participant observation. the researchers observed the events of berlibur. they also observed social media utilized by the committees to socialize and promote the program. in addition to interview and observation, the researchers studied relevant literatures in order to analyze data collected from the field more accurately. below is a picture that shows the existence of the researchers among the members of the communities in an event of berlibur while conducting participatory observation for field data collection. after collecting data from the field, the researchers analyzed them. the researchers used miles & huberman’s (1992) method, in which the first thing to do is data reduction. in this stage, the researchers selected data 170 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 that were in accordance with what is needed to answer the research questions. in fact, the researchers obtained a lot of data. however, the data were mixed up between the relevant and irrelevant ones. therefore, they have to reduce data. then, they displayed the data in forms of descriptions, tables, or even diagrams to show the results. finally, they conducted conclusion drawing and verification. during the research, every drawn conclusion would be continuously verified until a valid, solid conclusion is obtained (in salim, 2001: 22). as of the writing of this paper, the research is still ongoing. therefore, the conclusion of this study will be continuously verified until solid and valid. results and discussion the origin of berlibur berlibur is a program initiated by the youth of west bandung regency who are concerned with social problems. not only environmental problems, the initiators of berlibur are also the youth who are aware of all problems and conditions in their hometown. they are the people who since the beginning have done many activities without depending on funders. they are independent people. with their own power and ability, they seek to solve social problems they see in their hometown. in the beginning, rudy praja, an initiator and coordinator of berlibur, was a young man who held many activities in west bandung. he initiated komunitas ulin jarambah ‘adventure community,’ a community that encourages people to go together to many high-valued, untouched places, which are usually unknown to public and unattended by the government. the community was founded based on the fact that west bandung has so many natural and cultural attractions, and wide community should know them and make them high-valued tourism attractions. the community also educates people on the natural and cultural legacy they have and makes them realize that it is a capital to develop their hometown. in addition to ulin jarambah, rudy praja also built urang bandung barat ‘people of west bandung’ (ubar), another community. just like ulin jarambah, ubar is also concerned with tourism. however, it is slightly different from ulin jarambah. the focus of ubar is promoting the unpromoted existing tourism attractions in kbb. thus, the program is called mengenal kbb ‘learning kbb.’ the program was initiated because rudy and friends learned that there were completely no promotion activities for west bandung tourism. hence, they initiated the community and the program. in addition to social conditions in west bandung, rudy praja is also aware of the development of technology. he believes that communication technology can be a great weapon to socialize every of his thought and activity. along with the development of communication technology, rudy utilizes social media to communicate every event held by his communities. he uses twitter, facebook, and finally instagram. rudy believes in the power of social media, especially instagram. he created @infokbb, an account that informs every event in west bandung. instagram is the right media since the target of the messages is the youth, the millennial generation, of west bandung. thanks to @infokbb and ulin jarambah, rudy is well-known among communities and young generation in west bandung. in 2018, rudy was entrusted to hold many events in west bandung to commemorate world cleanup day. during the wcd, he successfully embraced many other communities to be the local committees and many young men to participate in wcd 2018 in west bandung. in turned out that during the wcd 2018 the committees could encourage 10,000 people to clean up 100 tons of waste. the following is a part of an interview with rudy praja: i was interviewed by pikiran rakyat, a local newspaper. i said [there were] 3,000 men, according to the data from my colleagues. and the cleaned-up waste in every kecamatan was about 12-30 tons. so, i guess we cleaned up around 100 tons. that’s only by the 171 meria octavianti & atalia praratya, the power of social media in berlibur as new social movement communities. then i got news from bu umar (the head of environmental services of kbb), the participants were not only the communities. in villages the number of hansip (civil defense) and pkk women who participated in based on an instruction of the regent was around 5,000, a large number, and the number of participants from communities was about 5,000. so, in total, there were about 10,000 people. based on the success of wcd events, rudy and his friends in the committees felt that it’s a pity if the garbage collection program was only held on certain days. they believed that it should be held on a regular basis. finally, they agreed to continue the program, even though they had no funding. their love to environment and concerns to social problems became the basis of the continuation of the program. as stated by oriz (the nickname of the informant), who was the treasurer of wcd 2018 and is the secretary of berlibur, it would be a pity if the rare movement was not continued. sacrifices the committees made and the togetherness they built became a special motivation to continue the program on a regular basis. hence, in the end of 2018, a new community was built from every community holding the wcd 2018. it’s called lintas komunitas kbb ‘all west bandung communities.’ lintas komunitas kbb (likom kbb) then created a program called berlibur a.k.a. bebersih keliling lembur ‘cleaning up our surroundings.’ the program is implemented for 1 year in 2019, and held in 16 kecamatan of west bandung regency. berlibur as a new social movement in west bandung regency the beginning of lintas komunitas kbb with its program berlibur shows that the movement, which is organized by rudy praja and several local youths with common view and goal, is a social movement. herbert blumer (1951) defines social movement as a collective action of a large number of people to create new life order or achieve common goals or objectives (suharko, 2006). social movement is also defined as a collective effort to achieve common interests, or a movement to achieve common goals through collective action outside established agencies (giddens, 1993). both definitions explicitly show that berlibur ‘cleaning up our surroundings’, which was initiated by lintas komunitas kbb and is carried out by all people who feel the need to keep the environment clean, is a social movement. without any interference from the authorities, the movement emerges as a collective effort to achieve a common interest, i.e. to keep the neighborhood clean. in berlibur, there is a collective action from many communities in west bandung to achieve certain objectives, which are oriented to change, i.e. to improve the awareness of the importance of keeping the neighborhood clean and eradicating the bad habit of littering. the collective action of the independent organization is carried out in a certain period, i.e. monthly throughout 2019 (except june when the people fast during ramadan). it needs to be emphasized again that berlibur is extra-institutional or noninstitutional in nature, where no government agency’s participation in the preparation of this program. the five aspects above meet the principle of social movement by gerry van klinken. according to him, a social movement should at least has three out of five categories: (1) there must be a collective action; (2) objectives or claims that are oriented to a change or order; (3) the collective action should be extra-institutional or noninstitutional in nature; (4) organization, to a certain degree; (5) continuity, to a certain degree of time (klinken, 2007). figure 1 an event of berlibur source: documentation of lintas komunitas kbb, 2019 172 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 the social movement eventually transforms into new social movement, a new dynamic of the existing social movement. berlibur is a movement classified into new social movement. new social movement is the repertoire of social movement (pichardo, 1997). programs in new social movement do not represent a small group fighting a narrow interest. it’s different from social movement as well. it’s not like a political party that aims at transforming social condition through political process (abercrombie, 2010). new social movement usually emphasizes changes in lifestyle and culture rather than encouraging specific changes in public policy or economic change like environmental, anti-war and peace, feminism movements, etc. (nash, 2005). phicardo (1997) and singh (2001) state that there are salient characteristics of new social movement: (1) ideology and objective; (2) tactics and organization; (3) structure, (4) participant or actor (suharko, 2006). in terms of ideology and objective, new social movement raises the issue of community and society “defense” against the increasing expansion of the state and the market. the most obvious expression is the emergence of social agents fighting for social supervision and control, and one of them is environmental activist. in regard to berlibur, the initiators of the program are environmental activists who are highly aware of the unsolved waste problem, in spite of many programs of government agencies. in terms of tactics and organization, new social movement tends to choose any channels other than formal politics. according to cohen, new social movement generally responds issues of civil society rather than economy and state (suharko, 2006). in regard to berlibur, the issue is environment, where the initiators notice that the waste management of west bandung’s government agencies has not given a significant impact. in fact, it can be said that waste problem is getting worse, where piles of garbage can be easily found in protocol roads in west bandung. therefore, in conducting its activities, berlibur technically uses any channels other than formal politics. the program is purely from, implemented by, and for the people of west bandung. in term of structure, new social movement seeks to build a desired structure, where they can organize themselves in a flexible style. berlibur as a new social movement always rotates its leadership, where every region has their own committee and ad hoc team to coordinate the program there. there is no central leadership, even though they have a main coordinator for all activities throughout west bandung. they don’t develop a form of bureaucracy, but rather a more responsive structure that can meet individual needs, i.e. an open, decentralized, non-hierarchical structure. in terms of participant or actor, the participants of berlibur is from many communities beyond social categories like gender, education, occupation, and class. the actors of berlibur seek to cross social barriers in the interest of humanity (singh, 2001). they are included in a group that is free from the motive of profit since most of them are the educated ones, such as activists, artists, students, and academics. this is evidenced from the actors who actively succeed the program. oriz, an informant and the secretary of lintas komunitas kbb, stated that he took part in it because it focuses on social, not business. he admitted that he wouldn’t want to involve if it’s economy-oriented. as a new social movement, berlibur can be classified as public environmentalist, where the event organizers and participants seek to fix the neighborhood they live in through their actions and attitudes. this is in line with what is stated by a number of american environmental sociologists that environmental movement in a country can be divided into three components: public environmentalist, organized environmentalist or voluntary environmentalist, and institutional environmental movement organization (aditjondro, 2003). 173 meria octavianti & atalia praratya, the power of social media in berlibur as new social movement the utilization of social media in berlibur program strategies are needed to succeed berlibur. one of them, one that should be arranged and implemented by the initiators, is communication strategy to socialize the new social movement. the main target of berlibur is the youth of every communities in west bandung regency. therefore, to socialize the program, social media is used as communication media. communication activities of the initiators in social media is a strategy of the movement. as stated by chandler, strategy is setting long-term goals and adjectives, as well as direction of action and resource allocation to achieve the goals and objectives (singh, 2001). the use of social media to socialize berlibur is intentionally set as a resource allocation to achieve the goals of the movement. as a strategy, activities in social media are proven to be capable of influencing the real movement (donk et al., 2004). berlibur as a new social movement must be able to encourage people to be involved in this monthly program. program socialization must be addressed to all people across the regency. social media has been a device that is used by the actors to spread information, to persuade, and to consolidate with the participants of the program in many locations. the kinds of social media they use to socialize the program are social network and instant messaging. in term of social network, they use instagram and facebook, while in term of instant messaging they use whatsapp, specifically its group feature. the fruitfulness of social media in the implementation of communication strategy of berlibur as a new social movement is inseparable from the main characters of social media. they are forms, contents, and characters of social media users (porta, 2013). each form of social media can mobilize supports if it’s used properly according to its character and main function. in the socialization of berlibur, social media they use are facebook and instagram. the main instagram accounts of berlibur committee are @lintaskomunitaskbb and @infokbb, whereas in facebook, the committee uses a group: lintas komunitas kbb. as the nature of social media, information in instagram and facebook is only disseminated in (virtual) friendship networks. hence, those who receive and redistribute the message are those who are interested and believe in the creators of the message, i.e. their own (virtual) friends. the creators of the message in berlibur is rudy praja, the initiator, and the core committee, i.e. lintas komunitas kbb. the second character of social media that succeeds the communication strategy is the contents of the message that are able to touch the emotion of the audience. message strategy applied by the initiators is emotional appeal. emotional appeal is a kind of message that uses touching statements. it comprises things related to lust, anger, suffer, fun, fear, and anxiety (rakmat, 2018). according to tan, it takes into account the feelings of the recipients based on feel and emotion, and it uses them to make the recipients pleased (jamiluddin, 2005). the form of messages disseminated in instagram and facebook is visual, i.e. posters of the program with a caption about the event to hold. in addition to informing events of berlibur, the two social media are also used to persuade people to participate in the events. the characteristic of instagram and facebook, which allows the users to directly interact through comment column, is used by the initiators to make information “booming,” or “ramékeun” in sundanese. the initiators comment reciprocally and seek to touch the emotion of the audience so that they would be encouraged to participate in the program. in fact, the bidirectional communication in the comment column eventually can build an image that every community in kbb that don’t participate in this program is not a cool community. this was stated by rudy praja, the initiator of berlibur, when he was interviewed by the writers. well, it can be said that an unparticipating community is not a cool community. 174 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 so, it also can be said that environment is cool, and i promote in social media that environmental care is also cool. thus, many people sign up. like those from the badimage mass organizations. gibas, sundawani wirabuana, and bbc, they all registered, as well as the gangsters from xtc, brigez, and moonraker. the persuasive messages conveyed and built by the initiators to make berlibur viral in many platforms of social media can touch the emotion of the recipients. aaker and mayer (1982) state that emotional-appeal message uses mainly two approaches: psychological and sociological. psychological approach usually refers to the needs of audience for satisfaction and personal state of feeling, such as happiness, security, compassion, affection, sadness, nostalgia, and so on. while sociological approach refers to the needs for status or acknowledgment (social based feeling), such as recognition, pride, acceptance, respect, and so on (jamiluddin, 2005). the two approaches have been applied successfully by the actors of the new social movement berlibur. the participants state that they’re satisfied by participating its monthly event. it’s all because they feel joy when they’re involved in the effort to clean up the environment from pile of waste. in addition, they admitted that they’re emotional when they successfully cleaned up large amounts of waste and finally see a clean environment. besides, sociologically they feel proud and accepted as a community that cares about the environment. they think that their status as a part of the community can be lifted by participating in the new social movement. finally, the characters of audience or social media users become the main character of social media that is able to succeed the socialization and publication of berlibur. the users of social media are the ones that will fully consider and assess information (porta, 2013). a sense of solidarity and empathy arises when they see a problem in their environment, which in this case is a poor waste management problem. waste is strewn on the protocol streets in west bandung regency. as the native youth of west bandung, they then have a shared identity built through content exposure from the actors of change of berlibur. after successfully bringing out a sense of solidarity and empathy among community members that care about environment, the message then brings out an attitude in the audience that “i can make a change. i can change at least small things in the circle of my community.” changes by the community members include making their surroundings clean from waste and giving a concrete example to the people in their respective regions that they finally want to keep the environment clean. conclusion the use of social media and the selection of emotional appeal in the content strategy are proven to be capable of motivating audience, i.e. the members of communities in west bandung, to participate in berlibur. a strong emotional bond between the members of communities that have participated in the social change program finally can make the members to keep on keeping the environment clean in their surroundings and encourage people in their own regions to do the same thing by at least not littering. the success of the social media utilization must be kept by the actors of change in order to make the involved members tied to the new social change movement. the intensity of communication must be well-maintained, either in social media or in the real life. increasing the number of informal face-to-face meetings in the real life can be a way to maintain the involvement of all participants so that they will continue to support berlibur, the new social movement.this research is still limited to the use of social media in making berlibur movement successful. as a new social change movement, there are several other things that support the success of this program, including the use of organizational communication patterns, leadership styles, the role of opinion leaders, and community development. some of them can be an 175 meria octavianti & atalia praratya, the power of social media in berlibur as new social movement interesting study for future researchers by conducting qualitative research. in addition, examining the effect of this program on increasing awareness of environmental hygiene would be a very interesting quantitative study in the future. acknowledgement the study on berlibur program can be well-conducted due to the openness of lintas komunitas kabupaten bandung barat led by kang rudy praja. therefore, the researchers would like to thank all members of lintas komunitas (likom) kbb that have provided many data through interviews and participatory observation in several events of berlibur and direct observations on social media they use to socialize the program. references abercrombie, n. (2010). kamus sosiologi. yogyakarta: pustaka pelajar. badan pengembangan dan pembinaan bahasa. (2016). kbbi daring. retrieved august 8, 2019, from kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia website: https://kbbi. kemdikbud.go.id bakardjieva, m. (2005). internet society: the internet in everyday life. london: sage publications. creswell, j. w. (2013). qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. thousand oaks: sage. donk, w. van de, brian, d. l., g.nixon, p., & rucht, d. (2004). cyberprotest: new media, citizens, and sosial movement (1st ed). london: routledge giddens, a. (1993). sociology. cambridge: polity press. giugni, m. g. (1998). no title“was it worth the effort? the outcomes and consequences of social movements. annual review of sociology, 24(1), 371–393. https://doi.org/https://doi. org/10.1146/annurev.soc.24.1.371 goffman, e. (1974). frame analysis: an essay on the organization of experience. newyork: harper & row. jamiluddin, r. m. (2005). tipologi pesan persuasif. jakarta: indeks. klinken, g. van. (2007). perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di indonesia. jakarta: yayasan obor. maharsi, j. (2019). berlibur ala komunitas di bandung barat, jaring 6 ton sampah di curug cimahi. retrieved from https:// komunita.id/2019/01/07/berlibur-alakomunitas-di-bandung-barat-jaring-6ton-sampah-dari-curug-cimahi/ nash, j. (2005). social movements, an anthropological reader. oxford: blackwell publishing ltd. nugroho, a. (2017). komunitas muda urban mengelola sampah: kajian partisipatoris gerakan peduli sampah nasional di kota yogyakarta. jurnal pemikiran sosiologi, 4(1), 106–119. retrieved from file:///d:/disertasi/ gerakan sosial/23633-46307-1-sm.pdf pedersen, k., & mette. (2017). digital ethnography and critical discourse analysis of the zero waste movement on social media. in malmo university electric publishing. malmo university. pichardo, n. a. (1997). new social movements: a critical review. annual review sociology, 23(1). porta, d. (2013). can democracy be saved? participation, deliberation, and social movement. cambridge, uk: polity press. rai, b. (2015). new social movements in india: an aspect of environmental movements. international journal of science and research (ijsr), 4(9), 1918– 1921. rakhmat, j. (2018). psikologi komunikasi (revision; t. surjaman & r. k. soenendar, eds.). bandung: simbiosa rekatama media. 176 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 sari, c. w. (2019). berlibur, aksi bersih-bersih sampah kbb. retrieved from https:// www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2019/08/28/berlibur-aksi-bersihbersih-sampah-kbb scott, a. (1990). ideology and the new social movements. uk: unwin hyman. singh, r. (2001). social movements, old and new, a post-modernist critique. new delhi: sage publication. sugiyono. (2016). memahami penelitian kualitatif. bandung: alfabeta. suharko. (2005). merajut demokrasi, hubungan ngo, pemerintah, dan pengembangan tata pemerintahan demokratis (1966-2001). yogyakarta: tiara wacana. suharko. (2006). gerakan sosial baru di indonesia: repertoar gerakan petani. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 10(1–34). https://doi.org/https://doi. org/10.22146/jsp.11020 yin, r. k. (2014). studi kasus: design dan metode. jakarta: raja grafindo persada. zeus, j. h., & reif, k. (2007). evolution of environmental attitudes in the european community. scandinavian political studies, 13(2), 119–146. https:// d o i . o r g / 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 4 6 7 9 4 7 7 . 1 9 9 0 . tb00433.x 23 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. 23-46 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.46370. 23-46 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng gayeng in the ganjar pranowo’s leadership andre noevi rahmanto universitas sebelas maret, indonesia email: andreyuda@gmail.com abstract the central java provincial government launched the slogan and logo for the jateng gayeng but in practice it is not easy because of the different roles of the provincial government in the era of regional autonomy. while on the other hand, many regency/municipal already have their own branding. this research with a qualitative approach was conducted to examine the branding process of the central java provincial government through the branding of jateng gayeng. a series of qualitative interviews with four key informants, focus group discussions attended by twelve regency/municipal government representatives, and document analysis were conducted to examine the processes involved in designing and implementing branding. the results showed that in branding jateng gayeng, the government of central java province was more likely to use secondary communication in the form of logos and slogans. communication with stakeholders is more likely to use an informative strategy than a collaborative one. the emergence of provincial branding in central java has useful and potential to strengthen district/city branding. keywords: government communication, jateng gayeng, provincial branding, stakeholders. 24 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 introduction branding as a strategy to promote city or regional identity has been implemented by many local governments in indonesia. city branding aims to increase regional competitiveness, usually represented by a tagline as shown by several cities, including: enjoy jakarta (jakarta), solo the spirit of java (kota solo), paris van java (bandung),the sunrise of java (banyuwangi), shinning batu (batu), and city of music (ambon). in august 2015, governor ganjar pranowo also launched brand jateng gayeng as the branding of central java province (galih, 2015). branding is currently something to do obligatorily by each region that wants to improve its competitiveness, so that the potency owned can be utilized maximally (kertajaya, 2005). branding can also be defined as an attempt of building certain city or region’s identity, not only corresponding to the marketing concept but also having certain unique characteristics (pasquinelli, 2017). regional autonomy monitoring committee (indonesian: komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah or kppod) (2013) states that regional marketing becomes a popular approach and an important instrument to strengthen regional economy and global competitiveness. a region marketed attractively will trigger new industrial and job opportunity growth dynamics. eventually, regional income will increase as well, so that the local people’s quality of life will be better. in this case, brand jateng gayeng contains invitation and expression of the pride of central java’s local spirit and atmosphere. the branding can be a strategy of reinforcing social capital for a sustainable regional development (widianarko, 2016). slogan jateng gayeng has deep meaning reflecting the character of central java people that are vigorous, courageous, sturdy, honest, friendly, pleasing, harmonious, and warm (governor of central java’s decree about branding jateng gayeng of central java province, 2015). the slogan was selected by the judges of mark plus and central java branding team consisting of cultural observers, academicians, marketing practitioners, and other experts out of the result of competition held on june 18 – july 15, 2015 (galih, 2015). the logo and the slogan are shown in the figure below: figure 1. brand jateng gayeng 25 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) in practice, the regional marketing activity often focuses only on the arrangement of brand name, logo and tagline, thereby not integrated yet into regional planning. as a result, the regional marketing activity done only features slogan and is often criticized for wasting the regional income and expenditure (indonesian: anggaran pendapatan dan belanja daerah or apbd), but people have not benefited directly from it (rahmanto, 2015). it can be seen from the finding of previous studies conducted by the author focusing on the implementation of city branding in solo city still leaving three basic problems (rahmanto, 2012). in the next study, the author compared city branding strategy in three cities in central java: solo, semarang, and pekalongan. the result of research showed that the city branding activities done by the three city governments in central java emphasizes more on logo and slogan aspects (rahmanto, 2015). the government has been heavily criticized for placing branding only on logos and slogans to cover up local problems in an effort to create a positive image (braun et al., 2014; pasquinelli, 2010, cleave, et.al., 2016); and often use branding as a panacea for various kinds of problems, without clear evidence of effectiveness (ashworth, 2011). kavaratzis & hatch (2013) asserted that the elements and processes that make up a brand in fact have nothing to do with the visual strategy that currently absorbs most of the investment in place branding. in fact, more investment is needed in participation and dialogue with stakeholders. eshuis & edwards (2013) show that the democratic legitimacy of branding does not fully occur because in practice it often does not involve citizens or only limited participation. lack of coordination and consensus often makes regional branding opposed by stakeholders. the commodifications made have indeed created a continuous contestation on branding practices. but when regional brands become a resource for political marketing rather than an inclusive representation of the diversity of city life and culture, branding fails to make the dimensions of cultural production visible (dinardi, 2017). therefore, kavaratzis & hatch (2013) say that regional branding is best understood as dialogue, debate, and contestation. dialogue between stakeholders is necessary because brands are built from the ‘raw material’ of identity and identity emerges in conversations between stakeholders and what unites them. studies related to provincial branding have not been widely carried out, especially from the perspective of communication science. previous research has focused more on city or destination branding. in relation to the branding of jateng gayeng, the researcher sees that there are several issues that surround and make this research urgent to be carried out: 1) branding is carried out by 26 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 the provincial government even though the regency/municipal governments below also have their own branding; 2) regency/ municipal governments have autonomy and authority to manage their own regions; 3) the consistency and sustainability of jateng gayeng branding implementation is less visible. from these conditions, this study aims to answer the questions: a) how is the process of branding jateng gayeng carried out by the provincial government of central java; b) how communication with stakeholders is carried out; and c) whether branding by the provincial government is relevant and necessary. the results of the current study are expected to be a lesson and reference for other provinces, especially in indonesia, in practicing branding. literature review provincial branding american marketing association (ama) defines a brand as “a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors” (kottler, 2000). brand is an asset containing a product’s advantage to be compete with others (jones & kim, 2011). ries & ries state that branding is the most important goal of marketing, as it is a glue binding a variety of marketing functions (ries & ries, 2001). meanwhile, the goal of branding communication is to introduce a brand to the audience in order to grow higher awareness and retention (zehir et al., 2011). brand communication plays a very important role in creating positive attitude among the audiences. therefore, brand name may not be made haphazardly but with special formula in order to improve trust, self-confidence, and pride inside the audiences when the brand is mentioned (zehir et al., 2011). in relation to marketing strategy, branding is very important not only in marketing product and service, but also functions in promoting a region (kasapi & cela, 2017) or called place branding, city branding, and destination branding. provincial branding is part of place branding which is generally defined as the implementation of creating a good image to market a city, region, or state (harrison-walker, 2013). successful place branding strategy highly depends on the basic marketing of brand through a effective communication with stakeholders (hankinson, 2004). in regional branding, there is a process to identify, to create, 27 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) and to promote certain image of a city making it good in the stakeholders’ eyes, memorable, different from other cities, and unique (wasesa, 2005). in an increasingly competitive era, each region must carry out branding to promote and maximize its potential. considering kertajaya’s argument, there are several reasons why each region should implement a city branding strategy: a) influencing the target market (investors or tourists); foster awareness and a sense of belonging internally; b) distinguish a city or region from others; c) explore uniqueness; d) instill a strong identity; and d) inviting or offering regional advantages to the target market (kertajaya, 2005). cities that develop positive brands have more success in attracting private sector investment than cities that do not engage in strategic branding activities. likewise, cities that include regional partners when making branding considerations tend to involve more people and develop more brand equity when compared to cities that take a single-city approach (thomas, et.al, 2021). branding can be seen as a communication policy and public policy at the same time, which is carried out by the government and is related to public affairs. kavaratzis (2004) categorizes government communication in the context of branding can be seen as image communication involving three aspects (figure 1): first, primary communication covers the entire appearance of the city such as landscape, infrastructure, bureaucracy, and actions related to the region. second, secondary communication refers to formal communication in marketing practices such as advertising promotion, public relations, graphic design, etc. third, tertiary communication is related to word of mouth which is reinforced by competing media and communication beyond the control of marketers. branding communication branding policy can be seen as a communication policy and a public policy all at once, as it is done by government and related to public affairs (rahmanto, 2014). with regard to government, a strategy of promoting a region is a part of governmental communication (rahmanto, 2012). kavaratzis explains that governmental communication related to regional branding can be viewed as image communication involving three aspects: firstly, primary communication including all of city appearances like landscape, infrastructure, bureaucracy, and action pertaining to the region. in this case, branding involves the relationship between the parties to arrive at the image to be built. secondly, secondary 28 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 communication refers to formal communication in marketing practice like advertising promotion, public relation, graphical design, etc. thirdly, tertiary communication is related to word of mouth strengthened by competitor’s media and communication out of the marketer’s control. figure 2. city branding communication model (kavaritzis, 2004:67) in its implementation, the three forms of regional brand communication can generate a variety of creativity, for example in japan there is the use of mascots for city branding which is part of the urban planning strategy (soltani, et.al., 2018). kumamon is the most successful regional mascot in japan where using many promotional strategies, the local prefecture creates a unique kumamon city brand and enhances the local image, thereby generating significant economic benefits. likewise, the city of xi’an, in china, is building imaginary cities using the popular social media platform tiktok. xi’an defines its dual identity as a modern metropolis and a historic city. the image of the modern metropolis is characterized by the personification of xi’an as a stylish, young, popular and international micro-celebrity; historic city image built through re-creation of the great tang dynasty and revitalization of local folk art (wang & feng, 2021) however, the massive use of logos and slogans in regional branding has the potential to make it difficult for consumers to distinguish between regions. song & jeon (2018) show the excessive use of signs in local government slogans that convey information about local identity. a prominent slogan for a wide area can create a relatively unique identity, whereas a second-tier region tends to 29 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) simply emulate the success of other regions. this resulted in the failure of these regions to make a distinction in their respective brand identities. in branding communication, it is also necessary to pay attention to the intended audience, because each audience segment has a different picture of the image of a region. for example, local people form their image mainly through nature (rivers, forests, hunting, etc.). while the version for outsiders is more directed at the image of the city, history and culture. therefore, city branding for local residents can be very different from brands aimed at international audiences (radina, 2016). the tendency between state, province and city entities that have their own branding, many researchers tend to think of these three concepts as three different concepts that must be handled in various forms of strategy. herstein (2011) argues that the process of state branding, city branding, and regional branding should be integrated. using two dimensions: the geography of the country vs. the various ethnic groups in the country, herstein created four types of positioning strategies that reflect the relationship between country branding, city branding and region branding. in the context of discussing the regional branding of provinces, the researcher makes an analogy between provinces and countries in the herstein matrix (table 1). table 1. regional branding strategies four type positioning characteristics branding stretgy heterogeneous– geography– multiethnicity culture  the region has a lot to offer in terms of landscapes  the region has a lot to offer in terms of cultural ‘‘one package region deal’’ strategy—make the region brand more powerful than the city brand heterogeneous– geography–uniform– ethnicity culture  the region has a lot to offer in terms of landscapes  the region has no advantage in terms of cultural atmosphere make the region brand equal to the city (or cities) brand 30 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 four type positioning characteristics branding stretgy homogeneous– geography– multiethnicity culture  the region has no advantage in terms of landscapes  the region has a lot to offer in terms of cultural make the sub-region brand more powerful than the region brand homogeneous– geography– uniformity–ethnicity culture  the region has no advantage in terms of landscapes  the region has no advantage in terms of cultural atmosphere make the city brand more powerful than the region brand source: adapted from herstein (2011) from the table above, it can be explained as follows: 1) if a province tends to be geographically heterogeneous and diverse in culture/ethnicity, regional brands must be strengthened, compared to city brands; 2) if a province tends to be geographically heterogeneous but uniform in culture/ethnicity, then regional brands and city brands can get an equally strong share; 3) if a province tends to be geographically homogeneous and culturally/ethnically diverse, then the sub-regional brand can be strengthened more than the regional brand; 4) if a province tends to be geographically heterogeneous but cultural/ethnic uniform, then the city brand must be stronger than the regional brand. regional or provincial branding is an important component in the implementation of regional development because in its implementation it applies a process of communication, cooperation, and coordination between regions. implementation of regional branding activities in the context of communication (table 2) may include: 31 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) table 2. implementation of regional branding activities in the context of communication internal communication external communication  build regional communication networks (administrative, business, community)  continuous meeting with various themes  fostering the flow of information  regional (cultural) identity development and strengthening  strengthening unity and togetherness  “selling” the region as an area of economic growth according to the development vision  popularize the region  profiling the region with its own image source: eberlee in abdurrahman (2005: 134) morgan and pritchard (2004) say that the brand development of a region involves five stages. the first stage is market investigation, analysis, and strategic recommendation; the second is brand identity; the third is brand launching to communicate vision; the fourth is brand implementation; and the last is monitoring and evaluation. in addition, a region’s successful branding practice, according to morgan & pritchard, should conform to the following aspects: wellfunded; vision based on intensive research; care and discipline in communicating brand; partnership and alliance and forward looking, innovative and committed managers (morgan et al., 2004). branding and stakeholder communication the implementation of regional branding policies is often faced with several obstacles due to lack of attention to plurality and one-way or top-down communication. ideally, branding is more participatory and collaborative for the success of regional marketing efforts. to succeed in regional marketing, it is necessary to build cohesive cooperation between the community, business actors, and the government (rahmanto, 2020). interaction between stakeholders is critical to successful regional branding (wagner & peters, 2009). the higher stakeholder complexity in a city branding strategy distinguishes it from corporate marketing (kavaratzis, 2009). therefore, in the regional branding process, 32 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 effective dialogue communication with stakeholders is needed. effective place branding in the opinion of kavaratzis & hatch (2013) is a process which at the same time expresses the culture of the place (expressing), leaves the impression that there are other people (impressing), reflects this impression on identity (mirorring), and reflects the changes that occur. brought back into the culture of the place (reflexing). cornellisen (2017) represents the level of communication with stakeholders from informational strategy, persuasive strategy, to dialogue strategy. the collaboration of three aspects can result in some effects: awareness, understanding, involvement, and commitment. morsing & schultz (2006) state that the communication framework for stakeholders can be approached using a variety of contextual and dynamic strategies from linear to interactive ones. in this case, the relationship between message sender and receiver needs commitment to involve stakeholders in sense-giving and sense-making processes. there are three types of relationship between stakeholders related to communication strategy: informing, responding and involving. methods annas and irwansyah (2016) explains that there are three approaches to study a region’s branding: production, appropriate studies, and critical (koswara, 2020). production approach studies how a city’s brand is made, managed, and communicated. appropriate studies review how a brand is received and perceived by the audience. meanwhile, critical approach emphasizes the impact of and the process of branding done on economic, social, and environmental condition surrounding the region. this research uses a production approach in the branding process of the province of central java. this study was a qualitative research aiming to describe a certain phenomenon in detail to build understanding and to help the author draw a conclusion (creswell, 2016). this research design used was a case study method providing more accurate research evidence (yin, 2014). in this research, the author aims to examine the jateng gayeng branding process of central java provincial government. the data of research was collected through interview, focus discussion group (fgd) and documents. this research interview was conducted to four informants involved in the branding process of central java province from the government, namely: of regional development planning agency (indonesian: badan perencanaan 33 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) pembangunan daerah or bappeda); tourism office; informatics, communication, and public relations office; and trade and investment office. meanwhile, the focus group discussion was attended by twelve informants as representatives of regency/municipal governments. the informants of research were selected using information representativeness principle, so that the informants were selected because they meet the author’s certain criteria or purposes by considering theoretical concept and empirical aspect (daymon & holloway, 2008; pawito, 2007). the data of research were analyzed using an interactive model of analysis encompassing data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing (miles et al., 2014). results and discussion branding formulation and purpose the jateng gayeng branding was created because historically, the central java government has never had a branding strategy, either a tagline or a special logo to promote the province. central java province has indeed had official logo based on local regulation and law, but does not contribute to building strong image. an idea to develop provincial branding was suggested by ganjar pranowo who had occupied the governor of central java position at that time. the branding existing in central java province is made so far for certain event that when the event has been completed, the branding also vanished. that is why an idea of branding was initiated by ganjar pranowo to strengthen the image of central java province. branding planning is conducted by the central java provincial government through holding discussion and inviting a number of prominent figures including academicians, cultural observers, and other stakeholders. the discussion resulted in a consensus to make a brand becoming the typical characteristic of central java province. furthermore, central java governor established an ad hoc team to plan the provincial branding headed by regional development planning agency (indonesian: badan perencanaan pembangunan daerah or bappeda) with tourism office and economic bureau being its member. then, a consultant company heard the result of discussion and supported the branding plan and then sent a consultant to create branding that indicates the image of central java, to be the second opinion through a competition. the competition was won by tonny subagyo, a depok citizen, west java, who designed logo and tagline of jatenggayeng. 34 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 in this case, slogan jateng gayeng was chosen because it is expected to represent central java people. jateng gayeng means cheering up, pleasing, and exciting. this slogan is expected to make central java people happy in building their region. the word gayeng is chosen to be slogan because it is considered close to central java people’s daily life often saying this word in happy opportunity optimistically. this jateng gayeng slogan is expected to be the glue for the central java people to keep participating in developing and marketing central java. one of the informant who was also a public relations bureau official for the province of central java at that time stated: gayeng contains the meaning of mutual cooperation, there is equality, there is longing or something that is hard to forget. and there are egalitarians. the public can easily convey their aspirations through social media to the governor. the engagement also shows that the state is present, whoever the people can be, can communicate with the state apparatus and leaders when they need information, need solutions, convey initiations. then it fits. gayeng represents a thing in the life of central java. gayeng is an atmosphere where everyone and everyone else can take part. so in the context of politics, nation and state, that is what is called participation. jateng gayeng brand communication the communication strategy of brand jateng gayeng to market central java province is implemented in some ways: firstly, launching logo and slogan of jateng gayeng in the celebration of 65th anniversary of central java province in 2015 held in banyumas regency. secondly, branding jateng gayeng was socialized through the media of the winner designing the logo and slogan. furthermore, as the internal communication procedure, all task forces of regional government (indonesian: satuan kerja pemerintah daerah or skpd) in central java province region were educated about the meaning and the function of brand jateng gayeng. logo and slogan should be posted obligatorily on all communication media in public space in various occasions. the socialization of branding jateng gayeng was also conducted orally through various agenda held by local government. then, brand jateng gayeng was introduced through merchandise considered as the most effective promoting medium. merchandises containing logo jateng gayeng were often stuck to be identity and signifier becoming the typical characteristics and souvenir for those visiting central java region. 35 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) socialization was also done through government’s and stakeholders’ social media that become a fairly effective communication media to introduce brand jateng gayeng to broader audience. furthermore, the informant who handles the provincial public relations bureau stated that: educate internally for the bureaucracy, that in fact the government apparatus is the servant of the people and is part of the internalization that we are paid by the people so as to eliminate exclusivity, as if the government is keeping a distance from the people. gayeng is broader in communication style. is this also an impact of the governor’s communication style or not? not know. that’s to be expected then. politicians, academics, corporations, community leaders, etc. referring to the kavaratzis perspective, government communication related to the branding of an area involves three aspects: first, primary communication covers the entire appearance of the city such as landscapes, infrastructure, bureaucracy, and actions related to the territory. in this aspect, the central java provincial government uses more bureaucratic channels within the provincial government and works closely with local governments in each district/city to promote jateng gayeng branding. provincial governments have limited space to communicate brands through landscape displays, landmarks or infrastructure. moreover, jateng gayeng branding activity is not included in the official work program so it is not included in the work program nomenclature of the central java provincial government. in the aspect of secondary communication refers to communication through marketing and advertising promotions, public relations, graphic design, the central java provincial government emphasizes more on the application of logos and taglines to various media owned by the provincial government, including through merchandise. representatives of the district/city government recommended that the brand be communicated more intensively to the public through the provincial government’s social media. while the tertiary communication aspect is related to word of mouth which is strengthened by the media and competitor communication outside of marketing control is carried out, among others, by promoting jateng gayeng brand through mass media. this method is carried out, considering that the mass media are considered to have power, scope, and influence on the audience. regarding this, an informant from the public relations bureau stated that: we also provide letters to stakeholders regarding jateng gayeng branding. if you feel you are part of central java, let’s participate in this socialization 36 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 according to their respective scopes. for example, students who want to make merchandise containing the branding are welcome. and it turns out that making merchandise containing jateng gayeng is also an effective tool to promote or socialize. likewise, in organizing the implementation of branding activities, it is not included in the provincial government program. not formally formalized into the work program. according to the informant, not momentarily, but initiating and inspiring. because in the socialization circular since it was stipulated, it does not say that the socialization of jateng gayeng will be carried out in a certain period of time as if this branding will disappear because it is stuck in the budget. informant from public relations burau said: we are not stuck on budget availability, but this is part of the fact that every activity has an icon with a central java branding. the governor wants to make jateng gayeng an inspirational icon, something that has an influence on enlightening behavior, not only in the bureaucratic order but also in people’s lives. so that later whatever we do in central java, outsiders will say that central java people are friendly, and there is something that cannot be forgotten. so much more civilized. we are rational, if in central java and other regencies and cities it is formalized, the price of politics and bureaucracy is too expensive. when the change of leader can change again. collaboration with stakeholders collaborating with stakeholders is one of important ways to do in a regional branding strategy. a successful regional branding strategy highly depends on an effective communication between government and stakeholders (hankinson, 2004). meanwhile, the central java provincial government collaborates with stakeholders in the strategy of branding jateng gayeng through coordinating with the governments at regency/municipal concerning brand jateng gayeng. the regional heads are invited to promote brand jateng gayeng in each activities, to participate in annually community consultations on development planning (indonesian: musyawarah perencanaan pembangunan or musrenbang) held by central java provincial government. in addition, logo brand jateng gayeng is always featured in all street banner and backdrop of events (figure 3) held in all regencies/municipals in central java provincial region. 37 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) figure 3. jateng gayeng logo on the backdrop (source: pmi.or.id, 2021) also, central java provincial government has invited some mass media leaders from suara merdeka, solopos, harian banyumas, and both public and private radios and televisions to promote branding jateng gayeng. this measure is fairly effective in promoting brand jateng gayeng to the people, because each mass media has different audience base in different region. the next measure is to utilize central java governor’s program, ganjar mengajar, in educational institution. nevertheless, a number of informants have criticized the strategy of branding jateng gayeng for its less maximal performance. this critique is thrown to the central java provincial government that has not involved the communities in each region considered as contributing considerably to make the region’s branding promotion successful, either directly to their members or through social media. the informants also recommend the strategy of branding jateng gayeng to be not only implemented in oral or symbolic communication, but also manifested into souvenir that can be gifts for the tourists visiting central java region. it needs collaboration between provincial government as stakeholders and tourism industry actor and micro-, small-, and medium-scale enterprises (msmes) in central java region. one of informant said: 38 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 jateng gayeng is indeed necessary, why? what point does contain gayeng element? tourist destination or tourist attraction? indeed we have not socialized jateng gayeng adequately. but, if there is an obligation, either moral or other, we will use the tagline. some of the informants stated that the branding of central java should come from the uniqueness and diversity of each district/city, not just a slogan that is forced to characterize a region. they saw that the jateng gayeng slogan was initiated and decided unilaterally by the central java provincial government, without involving stakeholders in the district/city area. a number of informants also admitted that they had not received official information about the application of the jateng gayeng branding, so they were considered not optimal. according to the informant, the branding of jateng gayeng has not been communicated properly by the provincial government to local governments in each district/city. this makes them unable to understand branding in detail, moreover, many districts/cities also have their own branding so it can lead to confusion. one informant from bappeda boyolali, for example, said: districts that have their own branding can at least refer to the central java province branding. this slogan for central java gayeng is new, and districts branding already exists. the problem is that the solo spirit of java and the slogans of boyolali smiling have existed before, and each region has its own slogan. meanwhile, an informant from the wonogiri bappeda believes that the planning of the central java gayeng branding still needs improvement, especially in relation to its aims and objectives. they concluded that perhaps many people in central java did not understand the meaning and philosophy of branding. in line with that, the representative of bappeda sragen stated that the central java gayeng branding has several weaknesses in terms of communication, because there is no clear direction from the central java provincial government to the district/city governments in an effort to promote the gayeng central java branding. moreover, each region has its own branding slogan, so that local governments often only attach the jateng gayeng brand logo to street banners or billboards, without verbally disseminating the brand to the public. the central java gayeng brand is still not widely known, even among tourism activists and young people. an informant from bappeda sragen said: for young people as tourism ambassadors, when we first asked about central java, it was one of the basic ingredients, surely because it’s about 39 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) tourism, tourism ambassadors should know but they don’t know this (jateng gayeng) belongs to the central java provincial government. if they don’t know it, later visitors to central java won’t understand it either. furthermore, the informant said that an independent external evaluation was important to do to see the extent of the influence and function of the central java gayeng brand in marketing the potential of central java province. most of the fgd participants agreed with the branding of central java gayeng, but they gave notes for future improvements, such as there are still obstacles in the communication strategy and the need for evaluation of the branding process. the provincial government also needs to implement branding by breaking down brand activities to make it more functional. in summary, the results of the research above can be summarized in the matrix of the branding process as follows: tabel 3. branding jateng gayeng process branding process data results formulation and purpose  never had a branding strategy before  hope to be sustainable, not every event changes  central java gayeng means encouraging, fun, and exciting  the aim is to become the glue for the people of central java. branding is intended to be a slogan for the people of central java in general (internal). not specific for tourism purposes or attracting investors. 40 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 branding process data results communication strategy  letters to all local government work units (skpd) in central java province  merchandise  branding is not included in the program plan and is not limited to budget availability  coordination of district/ city government and musrenbang  cooperation with the mass media the communication strategy implemented is not optimal according to the existing image communication model and tends to stop at the logo and tagline. the branding stage is also incomplete and unsustainable. stakeholders collaboration  inadequate communication and implementation  provincial branding reflects the uniqueness and diversity of districts/ cities  unable to understand branding in detail, its meaning and philosophy  breakdown the brand to make it more functional communication to stakeholders is very limited and formal. it is more informative in one direction, without collaborative efforts to make the brand successful. source: data processed by researchers (2019) from the results of the research above, it can be seen that in image communication which involves three aspects of communication (kavaratzis, 2004) it can be seen that jateng gayeng branding is more likely to use secondary communication even though the budget support is also limited. meanwhile, primary communication such as the appearance of the city such as landscapes, infrastructure, bureaucracy, and actions related to the area is almost nonexistent. so it can be understood that tertiary communication related to word of mouth also tends to be minimal, except at the beginning of brand launching. this makes it difficult for the jateng gayeng brand to exist even within its own 41 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) internal circle. the central java provincial government is also more likely to place branding, especially only focusing on logos and slogans to create a positive image (braun et al., 2014; pasquinelli, 2010, cleave, et.al., 2016). in fact, as stated by kavaratzis & hatch (2013), the government should not be trapped and stop at the visual branding strategy. the government also does not attempt to conduct an evaluation so that branding activities lack evidence of effectiveness (ashworth, 2011). the purpose of doing provincial branding is more likely as an internal glue for the people of central java. however, it is not explained how the detailed implementation and how it relates to the target market of investors or tourists and how to offer regional advantages to the target market (kertajaya, 2005). this is also related to the absence of market investigative analysis as the first stage in the regional branding process (morgan, et.al 2004). the jateng gayeng also does not differentiate local, national or international audience segments, which as radina’s research (2016) each has a different image and preference for a region. from the aspect of communication with stakeholders, most of the informants expressed a lack of involvement in the branding process of jateng gayeng, this shows that the provincial government is more likely to use informative strategies (cornellisen, 2017, morsing & schultz, 2006) but lacks collaborative dialogue with stakeholders in relation to branding. regarding the question of whether the provincial branding as carried out by the central java provincial government is relevant to do, even though there is already district/city branding, the researcher refers to the herstein matrix (2011) which was modified to answer this question. from the matrix, it can be seen that the profile of central java province with the majority of the population is javanese and is known as the center of javanese culture, so it can be said that from the aspect of ethnic culture the province of central java tends to be homogeneous. meanwhile, from the geographical aspect, central java province tends to have diversity, for example, seen from the topographical conditions with low-lying beaches in the north, mountains with several active young mountains in the middle and limestone mountains in the south. referring to the herstein matrix, the condition of the province of central java is in accordance with the second proposition, namely: the province tends to be geographically heterogeneous but has uniform culture/ethnicity, so regional brands and city brands can get an equally strong share. thus, the emergence of jateng gayeng branding can be said to be relevant and has the potential to strengthen the existing district/city branding. of course, to achieve this, various 42 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 coordination and synergy steps are needed between the provincial, district/city governments and stakeholders in a more optimal manner. conclusion the central java provincial government in the process of formulating and implementing jateng gayeng branding tends to use secondary communication in the form of logos and slogans to build differentiation, but uses less primary and tertiary communication. the absence of consistent implementation after launching the brand makes it difficult for the jateng gayeng brand to exist even within its own internal circles. the government also does not carry out evaluations so that branding activities lack evidence of effectiveness. the objective targeted by the provincial branding is not clear whether it is intended to target the target market of investors, tourists or for internal strengthening. there is no market investigation analysis as an important step in the regional branding process. from the aspect of communication with stakeholders, most of the informants conveyed the lack of involvement in the branding process of jateng gayeng, this shows that the provincial government is more likely to use informative strategies but is less likely to build collaborative dialogue with stakeholders in relation to the formulation and implementation of branding. branding for central java province as a province that tends to be geographically heterogeneous but has uniform culture and ethnicity, therefore regional brands and city brands can get the same strong share. thus, the emergence of the central java gayeng branding can be said to be relevant and can strengthen the existing district/city branding. references abdurrahman, benjamin. (2008). pemahaman dasar regional management & regional marketing instrumen strategis pembangunan wilayah dan kota dalam menghadapi tantangan globalisasi dan implikasi pelaksanaan otonomi daerah. semarang: lembaga pengembangan dan pemberdayaan kerja sama antardaerah (lekad). diakses dari https://id.scribd.com/ doc/54183121/buku-regional-management-web-edition pada 20 mei 2020 american marketing association. (1948). report of the definitions committee. journal of marketing, 13(2), 202–217. https://doi. org/10.1177/002224294801300208 43 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) ashworth, g. (2011). place branding: glocal, virtual and physical identities, constructed. tourism management , 32 , 702 703.10.1016/j. tourman.2010.06.002 braun, e. , eshuis, j. , & klijn, e.-h. (2014). the effectiveness of place brand communication. cities , 41 , 64–70.10.1016/j.cities.2014.05.007 cleave, e, arku g, sadler r & gilliland j (2016). the role of place branding in local and regional economic development: bridging the gap between policy and practicality, regional studies, regional science, 3:1, 207-228, doi: 10.1080/21681376.2016.1163506 cornellisen, j. (2017). corporate communication: a guide to theory and practice (5th ed.). sage publications ltd. creswell, j. w. (2016). research design (pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran). in terjemahan bahasa indonesia. https://doi. org/10.1002/tl.20234 daymon, c., & holloway, i. (2008). metode riset kualitatif dalam public relations dan marketing communications. bentang pustaka. dinardi, c. (2017). cities for sale: contesting city branding and cultural policies in buenos aires. urban studies, 54(1), pp. 85-101. doi: 10.1177/0042098015604079 eshuis, j & edwards, a (2013) branding the city: the democratic legitimacy of a new mode of governance. urban studies 50(5): 1066–1082. galih, b. (2015). gubernur ganjar pranowo luncurkan slogan jateng gayeng. kompas.com. https://regional.kompas.com/ read/2015/08/24/04291551/gubernur.ganjar.pranowo.luncurkan. slogan.jateng.gayeng.?page=all keputusan gubernur jawa tengah tentang citra (branding) jateng gayeng provinsi jawa tengah, pub. l. no. 510.15/80 tahun 2015 (2015). http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/assets/upload/files/jatenggayeng-1-1.pdf hankinson, g. (2004). relational network brands: towards a conceptual model of place brands. journal of vacation marketing, 10(2). https://doi. org/10.1177/135676670401000202 harrison-walker, j. l. (2013). place brands and the relational branding communication process. academy of marketing studies journal, 16(si). herstein, r. (2011). thin line between country,city, and region branding. journal 44 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 of vacation marketing 18(2) 147–155. doi: 10.1177/1356766711435976 jones, r., & kim, y. k. (2011). single-brand retailers: building brand loyalty in the off-line environment. journal of retailing and consumer services, 18(4). https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2011.02.007 kasapi, i., & cela, a. (2017). destination branding: a review of the city branding literature. mediterranean journal of social sciences, 8(4). https:// doi.org/10.1515/mjss-2017-0012 kavaratzis, m. (2004). from city marketing to city branding: towards a theoretical framework for developing city brands. place branding, 1(1). https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005 kavaratzis, m. (2009). cities and their brands: lessons from corporate branding. place branding and public diplomacy, 5(1). https://doi.org/10.1057/ pb.2008.3 kavaratzis, m., & hatch, m. j. (2013). the dynamics of place brands: an identity-based approach to place branding theory. marketing theory 13: 69, doi: 10.1177/1470593112467268 kertajaya, h. (2005). attracting tourist, trader, investor strategi memasarkan daerah di era otonomi. gramedia pustaka utama. koswara, a. n. m. (2020). pengaruh faktor-faktor city branding bandung smart city terhadap personal branding ridwan kamil sebagai wakikota bandung. masyarakat telematika dan informasi : jurnal penelitian teknologi informasi dan komunikasi, 11(2). https://doi.org/10.17933/mti.v11i2.167 kottler, p. (2000). marketing management. prentice hall kottler, p., asplund, c., rein, i., & donald, h. (1999). marketing places europe: how to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions, and nations in europe. financial times prentice hall. miles, m. b., huberman, a. m., & saldana, j. (2014). qualitative data analysis: a methods sourcebook. third edition. in the sage handbook of applied social research methods. morgan, m. (2004). book review: destination branding: creating the unique destination proposition. journal of vacation marketing, 10(1). https://doi. org/10.1177/135676670301000109 morgan, n., pritchard, a., & pride, r. (2004). destination branding: creating the unique destination proposition/by nigel morgan, annette pritchard and roger pride. in elsevier butterworth-heinnemann. 45 branding for province: is it useful? study on branding communications of jateng ... (andre noevi rahmanto) morsing, m., & schultz, m. (2006). corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies. business ethics: a european review, 15(4). https://doi. org/10.1111/j.1467-8608.2006.00460.x pasquinelli, c. (2010). the limits of place branding for local development: the case of tuscany and the arnovalley brand. local economy , 25 , 558– 572.10.1080/02690942.2010.532358 pasquinelli, c. (2017). the cultural branding matrix: framing the relation between cultural institutions and city branding. in handbook on place branding and marketing. https://doi.org/10.4337/9781784718602.00012 pawito, p. (2007). penelitian komunikasi kualitatif (a. rahim (ed.); 1st ed.). lkis. radina, nadezhda k. (2016). a provincial russian town: images for insiders and outsiders, russian journal of communication, 8:1, 67-79, doi: 10.1080/19409419.2016.1151755 rahmanto, a. (2012). komunikasi pemerintah dalam mengkonstruksi citra kota solo sebagai kota budaya dan pariwisata (studi kasus branding solo the spirit of java). padjajaran university. rahmanto, a. (2014). city branding sebagai kebijakan komunikasi (lesson learned kebijakan city branding pemerintah kota surakarta). conference on communication, culture and media studies (cccms) universitas islam indonesia yogyakarta. rahmanto, a. (2020). city branding: strategi komunikasi dalam memasarkan potensi daerah (1st ed.). empatdua media. rahmanto, a. (2015). city branding: a government communication model in marketing local potential in central java (a case study on the three cities’ branding: surakarta, semarang & pekalongan). international seminar feum 2015 reorienting economics & business in the context of national and global development, 470–482. ries, a., & ries, l. (2001). the 22 immutable laws of branding. symphonya. emerging issues in management, 1. https://doi.org/10.4468/2001.1.04ries. ries soltani, a., pieters, j., young, j. & sun, z. (2018) exploring city branding strategies and their impacts on local tourism success, the case study of kumamoto prefecture, japan, asia pacific journal of tourism research, 23:2, 158-169, doi: 10.1080/10941665.2017.1410195 46 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 23-46 song. c. m., & jeon, h. y. (2018) a semiotic study of regional branding reflected in the slogans of korean regions, social semiotics, 28:2, 230256, doi: 10.1080/10350330.2017.1292628 thomas, m. b., fay, d. l., & berry, f. s. (2021): more than a logo:branding viewpoints from city managers leading to testable propositions. public performance & management review, doi: 10.1080/15309576.2021.1897634 wang, y. & feng, d. (2021) history, modernity, and city branding in china: a multimodal critical discourse analysis of xi’an’s promotional videos on social media, social semiotics, doi: 10.1080/10350330.2020.1870405 wagner, o., & peters, m. (2009). can association methods reveal the effects of internal branding on tourism destination stakeholders? journal of place management and development, 2(1). https://doi. org/10.1108/17538330910942807 wasesa, s. a. (2005). strategi public relations. gramedia pustaka utama. widianarko, b. (2016, february 25). jateng gayeng dan modal sosial. suara merdeka. yin, r. k. (2014). case study research: design and methods (5th ed.). in thousand oaks, ca: sage publications. zehir, c., şahin, a., kitapçi, h., & özçahin, m. (2011). the effects of brand communication and service quality in building brand loyalty through brand trust; the empirical research on global brands. procedia-social and behavioral sciences, 24. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.142 peran visi bagi pemimpin organisasi 34 peran visi bagi pemimpin organisasi 33 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. peran visi bagi pemimpin organisasi di tengah era globalisasi oleh: sunarta abstrak visi adalah pernyataan tujuan ke mana suatu organisasi akan dibawa, sebuah masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih diinginkan dibandingkan dengan kondisi sekarang. visi juga merupakan bentuk ekspresi dari kekuatan usaha setiap orang dalam suatu organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan tersebut. visi yang kuat akan menuntun menuju kepemimpinan yang sukses, karena kepemimpinan yang sukses merupakan kunci keberhasilan organisasi. organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dengan komitmen kuat, memiliki visi masa depan, dan mampu menyejahterakan seluruh anggotanya. kepemimpinan berarti kemampuan mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan mengarahkan orang lain kepada suatu tujuan yang telah ditentukan. kepemimpinan tanpa bawahan tidak memiliki makna apa-apa, sebaliknya bawahan tanpa adanya kepemimpinan akan liar dan sesat. kepemimpinan bukan sekedar pemberian otoritas dan wewenang dari seorang pemimpin kepada bawahan, tetapi lebih pada proses pemberian wewenang tersbut diberikan. kata kunci: visi, pemimpin organisasi, dan perubahan. a. pendahuluan globalisasi sebagai sebuah era baru yang terjadi sekarang ini telah menyadarkan kepada semua orang bahwa perubahan saat ini adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. arus perubahan yang begitu massif dan turbulen saat ini sebagai efek globalisasi telah membawa manusia pada realita yang harus diterima dan dihadapi dengan membekali diri melalui berbagai keunggulan, baik kompetitif maupun komparatif. era global suka atau tidak, telah membawa konsekuensi logis bagi kehidupan organisasi/perusahaan seperti munculnya tuntutan perbaikan sistem upah, kenaikan kesejahteraan, perpanjangan masa kerja yang dapat memicu munculnya berbagai konflik internal maupun eksternal. pada situasi yang serba tidak menentu akibat cepatnya perubahan sekarang ini, suatu organisasi/perusahaan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi masa depan yang tajam. visi adalah pernyataan tujuan ke mana suatu organisasi akan dibawa, sebuah masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih diinginkan dibandingkan dengan kondisi sekarang. kualitas seorang pemimpin dalam proses perubahan yang sedang berlangsung seperti saat ini harus selalu berorientasi masa depan. pemimpin yang lahir pada era sekarang ini tidak boleh hanya terjebak pada fungsi memberi nasehat, memberi perintah, dan memberi mandat kepada bawahannya, tetapi lebih pada bagaimana menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi secara jelas dan komprehensif kepada seluruh anggota organisasi. dengan demikian pemimpin yang memiliki visi dan misi jauh kedepan melebihi pemimpin-pemimpin lainnya, diyakini akan mampu mengadaptasi antara organisasi yang dipimpinnya terhadap lingkungan eksternal yang terus berubah. agar para pimpinan dan seluruh bawahan saling terlibat dalam mewujudkan tujuan organisasi, maka dibutuhkan interaksi sosial satu sama lain yang saling membantu dan membutuhkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan menentramkan. dalam proses bersosialisasi dan berinteraksi, seorang pimpinan harus mampu memberikan dorongan atau semangat kepada para bawahan guna mencapai kinerja organisasi secara optimal. peter f drucker (1996:279) dalam bukunya the leader of the future menekankan mengenai bagaimana hendaknya seorang pemimpin bersikap dalam menghadapi dunia di masa yang akan datang. drucker dalam (dewi setyorini, 2008:3) mengatakan bahwa pemimpin yang efektif tidak hanya sekedar mendelegasikan tugas, tetapi juga melakukan apa yang didelegasikan kepada para bawahannya. lebih jauh drucker juga mengingatkan bahwa percepatan atau akselerasi teknologi, kempetisi global, dan perubahan demografi telah menciptakan tipe organisasi baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. pemimpin sebagai penyelaras, penyeimbang, dan mediator berbagai kepentingan organisasi, harus mampu memerankan berbagai tipe kepemimpinan sekaligus demi menjaga kelangsungan organisasi yang dipimpinnya. selain itu pemimpin sebagai agen perubahan (agent of change) juga harus mampu melihat jauh ke depan terhadap berbagai fenomena yang akan terjadi. kemampuan dalam memperkirakan berbagai fenomena dan kemudian mentransformasikannya kedalam praktek kepemimpinan akan memberikan sumbangan berharga bagi kehidupan organisasi di masa datang. era global dengan berbagai kelebihan dan kekurangnnya sekarang ini, membutuhkan pemimpin visioner yaitu seorang sosok pemimpin yang mampu memikirkan organisasi yang dipimpinnya jauh sebelum orang lain memikirkannya. dalam menghadapi dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian, pemimpin visioner tidak sekedar reaktif terhadap perubahan tetapi lebih bersifat aktif, kreatif, dan inovatif. dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, pemimpin kreatif dan inovatif sudah merupakan kebutuhan dalam meningkatkan daya saing atas barang dan jasa yang diproduksinya. organisasi bisnis yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan pasar yang penuh persaingan, tidak akan pernah kehilangan daya inovasi dan penetrasi terhadap tuntutan pasar. b. praktek kepemimpinan jika melihat perkembangan teori kepemimpinan mulai dari studi iowa, penemuan ohio, penemuan michigan, teori kontigensi, sampai pada path-goal theory hingga saat ini secara signifikan telah berkembang dengan pesat. pesatnya perkembangan teori tentang kepemimpinan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bidang tersebut untuk dipelajari dan dikembangkan sejalan dengan dinamika jaman yang terus berubah. perubahan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan di satu sisi dan sulitnya menemukan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang massif dan turbulen di sisi yang lain, nyata dan mutlak bahwa faktor pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah penting. untuk mendefinisikan pemimpin dan kepemimpinan bukan pekerjaan yang mudah, karena setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. bahkan secara ekstrim oleh sebagian pakar manajemen dikatakan bahwa jumlah definisi tentang kepemimpinan sama dengan jumlah orang yang berusaha mendefinisikannya. masalah kepemimpinan menyangkut bidang yang sangat luas, karena tidak saja pada praktek organisasi dan sosial kemasyarakatan tetapi juga bidang pendidikan, pemasaran, industri, dan bisnis. secara sederhana, apabila ada sekelompok orang yang berkumpul kemudian salah satu diantaranya mengajak teman yang lain untuk melakukan sesuatu seperti bermain bola, bersepeda, membaca buku, membersihkan lingkungan dan lain-lain, maka sebenarnya orang tersebut telah melakukan kegiatan kepemimpinan karena ada unsur mengajak, mengkoordinasikan, ada kegiatan, dan ada tujuan yang akan diwujudkan. dalam world dictionary of the american language, kata leadership merupakan ”the position or guidance of a leader, the ability to lead”. sedangkan kata leader adalah “a person or thing that leades, directing, commanding, or guiding head, as a group or activity”. kemudian menurut koontz & o’donnel (1976), kepemimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. sementara wexley & yulk (1977) mengatakan bahwa kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau mengubah tingkah laku mereka. kepemimpinan oleh hughes, ginnett, curphy (2006) juga disebutkan bahwa: “leadership is a complex phenomenon involving the leader, the followers, and the situation”. oleh a dale timpe (1987), kepemimpinan didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. sementara menurut joseph c rost (1993) kepemimpinan didefinisikan sebagai sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. menurut edwin a locke (1977) kepemimpinan sebagai proses membujuk (inducing) orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. tokoh lain seperti gr terry (1972) juga mengungkapan bahwa ”leadership is the relationship in which once person, or the leader, influences others to work together willingly on related tasks to attain that which the leader desires”. sementara menurut hersy dan blanchard (1982), dikatakan bahwa “leadership is the process of influencing the activities of an individual or a group in effort toward goal achievement in a given situation”. kemudian john pfiffner memberikan batasan tentang kepemimpinan sebagai kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang di kehendaki. kepemimpinan dapat dipandang sebagai perilaku dengan tujuan tertentu seperti yang dikemukakan oleh butchatsky (1996) dalam (ibnu sholeh, 2007:7), bahwa “leadership is difined as the purposeful behaviour of influencing others to contribute to a commonly are goal for the benefit of individual as well as the organization or common good”. sedangkan menurut anderson dkk. (1998) dikatakan bahwa “leadership means using power to influence the throught and actions of others in such a way that achieve high performance”. dari beberapa definisi yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki tiga implikasi dasar yaitu: (1) kepemimpinan berarti kemampuan membujuk atau mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan mengarahkan orang lain kepada suatu tujuan yang telah ditentukan. (2) kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi, artinya sebuah kepemimpinan hanya ada dan bisa berlangsung jika ada pengikut/bawahan. kepemimpinan tanpa bawahan tidak memiliki makna apa-apa, sebaliknya bawahan tanpa adanya kepemimpinan akan liar dan sesat. (3) kepemimpinan merupakan sebuah proses bagaimana bisa melakukan sesuatu terhadap bawahannya sehingga bisa memelihara motivasi kerjanya. dalam proses mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain, maka terjadi interaksi antara orang yang memimpin (pemimpin) dan orang yang diarahkan (bawahan) secara sadar dan berkesinambungan. interaksi antara pimpinan dan bawahan harus dilakukan dalam menunjang pencapaian tujuan oraganisasi. seorang pemimpin yang mendapatkan dukungan dan legitimasi bawahan akan lebih mudah dalam mengarahkan mencapai tujuan-tujuan organisasi. dengan demikian seorang pemimpin dapat dikatakan efektif apabila dalam proses interaksi dapat mempengaruhi para bawahan untuk mementingkan keberhasilan organisasi/perusahaan daripada sekedar kepentingan pribadi/kelompoknya. c. paradigma baru kepemimpinan dan organisasi begitu pentingnya faktor kepemimpinan, oleh burt nanus dan warren bennis (1985:20), dinyatakan bahwa: “sebuah perusahaan yang hanya bermodal kecil bisa meminjam uang, perusahaan yang berada di lokasi yang tidak tepat bisa pindah, tetapi perusahaan yang tidak memiliki seorang pemimpin hanya punya sedikit kans untuk selamat”. fungsi kunci bagi seorang pemimpin adalah memantapkan visi dasar (makna, misi, dan sasaran atau agenda) dari organisasi. dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemimpin visioner adalah sebagai seorang pelopor dan pengembara di suatu wilayah (ranah) yang belum pernah terjamah oleh siapapun. kemauan dan pergerakan untuk berubah menyesuaikan perkembangan yang dilakukan seorang pemimpin visioer di suatu organisasi/perusahaan saat ini merupakan jawaban atas perubahan paradigma baru bagi pemimpin. menurut daniel c. kielson dalam triantoro safaria (2004:6), bahwa paradigma baru pemimpin dan organisasi moderen saat ini harus berorientasi pada lima aspek yang dapat diperbandingkan satu sama lain dengan aspek-aspek sebelumnya yang mulai ditinggalkan, masing-masing sebagai berikut: paradigma lama paradigma baru ▪ masa indust ▪ stabilitas ▪ kontrol ▪ kompetisi ▪ barang ▪ masa informasi ▪ perubahan ▪ pemberdayaan ▪ kolaborasi ▪ orang dan hubungan sumber: triantoro safaria dalam tabel di atas ditunjukkan bahwa pada masa lalu organisasi masuk dalam sebuah era industri (industry era) yang banyak memperlakukan manusia sebagai faktor produksi, sementara pada era sekarang telah memasuki masa informasi (information era) yang menempatkan sumber daya manusia sebagai brainware dalam memperoleh sistem informasi dalam menghadapi perubahan. stabilitas produksi, keuangan, pemasaran, dan masalah tenaga kerja pada masa lalu sebagai kekuatan perusahaan, pada era sekarang sebagai keharusan dalam memenangkan setiap persaingan. pada masa lalu pengendalian (control) berbagai sumber daya perusahaan menjadi kekuatan penting, pada masa kini pemberian peluang dan kesempatan menerima tanggungjawab sebagai bentuk pemberdayaan (empowerment) menjadi lebih utama. begitu pula pada masa lalu kompetisi untuk menjadi yang terbaik begitu ketat, sehingga kompetitor dianggap sebagai front musuh yang harus dilenyapkan demi pencapaian target sehingga seringkali mengabaikan etika bisnis (business ethic), etika organisasi (organization ethic), dan etika profesi (professional ethic) yang ada. pemikiran ini berangkat dari cara pandang pimpinan yang menganggap bahwa para bawahan adalah orang yang malas sehingga harus diperintah jika ingin melakukan pekerjaan. sementara organisasi perusahaan yang hidup sekarang ini memandang bahwa bekerjasama, membaur, menyatu, saling membantu, dan saling ketergantungan (interdependent) satu sama lain menjadikan kekuatan dalam mewujudkan tujuan. pada masa lalu perusahaan selalu berorientasi pada barang (product oriented), sehingga pendekatan dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang muncul terkesan kaku (mekanik), terpecah-pecah (parsial), dan mengabaikan hak-hak karyawan yang telah ikut merintis dan membesarkan perusahaan. dalam situasi seperti ini sulit akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif untuk mengembangkan ide dan inovasi untuk membantu mempercepat dan mempermudah mencapai tujuan. membangun hubungan dan membina komunikasi secara terus menerus antara pimpinan dan bawahan di tengah zaman yang dinamis ini adalah sebuah pilihan yang tepat. paradigma baru telah menggantikannya dengan pandangan lama yang kaku menjadi fleksibel, sehingga seorang pimpinan dituntut memiliki kemampuan mengitegrasikan berbagai sumber daya secara holistik dan simultan. organisasi yang masih tetap berorientasi pada pengendalian, hirarki, dan struktur yang mekanik akan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. banyak para eksekutif dan pimpinan organisasi gagal mencapai puncak prestasi karena ternyata sebagian besar tidak mampu menguasi keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. walupun di bidang-bidang tertentu sangat ahli, tetapi terbukti bahwa mengabaikan hubungan, tidak memiliki sikap empati, terlalu mementingkan diri sendiri, selalu menjaga jarak, ambisius dalam urusan karir dan materi, maka mereka akan dibenci dan diacuhkan oleh para bawahannya. ada tujuh alasan mendasar mengapa seorang pemimpin gagal, menurut morgan mccall dan michel lombardo (1983) dalam triantoro safaria (2004:15), adalah sebagai berikut: no alasan pokok kegagalan seorang pemimpin 1 2 3 4 5 6 7 tidak sensitif, tidak peduli, suka melakukan intimidasi, omong besar dingin, menjaga jarak, dan arogan mengkhianati kepercayaan pribadi terlalu ambisius, egoistik, bermain politik, mementingkan diri sendiri mempunyai masalah kinerja dengan dunia bisnis tidak mampu mendelegasikan dan membangun tim kerja tidak mampu memilih bawahan yang tepat sumber: triantoro safaria tampak jelas bahwa seorang pimpinan yang gagal dalam menjalankan praktek kepemimpinannya sebagian besar dipengaruhi oleh lemahnya kepekaan dan kepedulian kepada bawahan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. seringkali dijumpai seorang pimpinan yang sombong, menjaga jarak, dan arogan dalam memimpin. arogansi kekuasaan yang dilakukan seringkali menimbulkan kebencian dan tidak respeknya bawahan kepada pemimpinnya. ketidakmampuannya dalam mendelegasikan tugas dan tanggungjawab kepada bawahan, bersikap subjektif terhadap hasil kerja bawahan, serta tidak memiliki kemampuan dalam membangun tim (team building) yang kokoh, hal tersebut semakin memperjelas bahwa pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang gagal. d. peran pemimpin dalam pengejawantahan visi setiap orang ketika masih duduk di bangku sekolah dasar pasti memiliki cita-cita, keinginan, dan impian-impian yang akan diwujudkan kelak jika sudah dewasa. ketika sudah dewasa dan menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi, kemudian bercita-cita ingin merancang sebuah organisasi yang maju, profesional, dan mampu bersaing di tingkat global, maka sebenarnya itulah yang dinamakan impian atau visi. ilustrasi di atas walaupun secara sederhana dan lebih bersifat individual, sebenarnya telah membawa pada pendefinisian awal tentang apa yang disebut visi. visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik bagi organisasi. visi adalah pernyataan tujuan ke mana suatu organisasi akan dibawa, sebuah masa depan yang lebih baik, lebih diinginkan dibandingkan dengan kondisi sekarang. dengan kata lain, visi sangat erat hubungannya dengan masa depan yang penuh dengan berbagai kemungkinan yang lebih baik daripada sekarang. visi juga merupakan bentuk ekspresi dari kekuatan usaha setiap orang dalam suatu organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan tersebut. pengejawantahan visi yang dilakukan secara benar dari seorang pemimpin akan menghasilkan komitmen dan membangkitkan motivasi yang tinggi kepada para bawahan yang ada dalam suatu organisasi. visi yang jelas dan benar akan menyadarkan setiap orang mengenai peran dan fungsinya dalam suatu organisasi, baik langsung maupun tidak langsung. seorang pemimpin visioner, dapat dilihat dari kemampuannya mengejawantahkan visi kepada seluruh anggota organisasi melalui kontribusi masing-masing terhadap organisasi. visi yang benar juga dapat memberikan arti filosofis kepada setiap individu menyangkut pengabdian, kebanggaan, dan citra diri bawahan dalam mengenali siapa dirinya dan siapa orang lain. visi seorang pemimpin akan menginspirasi bawahannya dalam melakukan tindakan dan membentuk tentang masa depan. pemimpin yang memiliki visi kuat, akan berdampak dalam praktek pengejawantahan visi tersebut kepada seluruh orang-orang yang menjadi bawahannya. visi yang diciptakan oleh seorang pemimpin dengan dukungan kuat dari seluruh elemen organisasi, akan menuntun kepada setiap orang dalam melakukan aktivitasnya. setiap aktivitas organisasi yang dituntun oleh visi, berorientasi masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, dan lebih diinginkan daripada kondisi saat ini akan mempermudah peran pemimpin dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan. warren bennis dan burt nanus dalam bukunya the leader’s edge: the seven keys to leadership in turbulent world (1989) menyatakan bahwa ciri-ciri kepemimpinan yang efektif antara lain (1) seorang pemimpin sebagai pengemban tanggungjawab, mengusahakan pelaksanaan tugas, memiliki impian dan menterjemahkannya menjadi kenyataan. (2) para pemimpin berusaha menyatukan komitmen anggota-anggotanya, memberikan dorongan kepada mereka dan mengubah organisasi menjadi suatu kesatuan baru yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berhasil. dengan kata lain, kepemimpinan yang efektif merupakan kekuatan bagi organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan, baik kepada para anggotanya maupun masyarakat secara luas. masih menurut burt nanus dalam kepemimpinan visioner (2001) dikatakan bahwa para pemimpin yang efektif selalu mempunyai rencana, berorientasi pada hasil, senantiasa mengadopsi visi-visi baru yang menantang tetapi bisa dijangkau, mengkomunikasikannya visi-visi tersebut kepada seluruh anggotanya. visi yang kuat akan menuntun menuju kepemimpinan yang sukses, karena kepemimpinan yang sukses merupakan kunci keberhasilan organisasi. organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dengan komitmen kuat, memiliki visi masa depan, dan mampu menyejahterakan seluruh anggotanya. e. penutup kepemimpinan berarti kemampuan mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan mengarahkan orang lain kepada suatu tujuan yang telah ditentukan. selain itu kepemimpinan merupakan proses, suatu konsep relasi, artinya sebuah kepemimpinan bisa berlangsung jika ada pengikut/bawahan. kepemimpinan tanpa bawahan tidak memiliki makna apa-apa, sebaliknya bawahan tanpa adanya kepemimpinan akan liar dan sesat. kepemimpinan bukan sekedar pemberian otoritas dan wewenang dari seorang pemimpin kepada bawahan, tetapi lebih pada proses pemberian wewenang tersbut diberikan. paradigma baru tentang organisasi di masa datang telah mengubah orientasi dari masa industri menuju masa informasi. pada masa lalu banyak organisasi yang mementingkan stabilitas atau staus quo kini telah bergeser menuju pada pentingnya perubahan secara terus menerus (continuous improvement). jika pada masa lalu organisasi lebih berorientasi pada pengendalian (control), saat ini telah mengadopsi perlunya pemberdayaan (empowerment). kompetisi pada masa lalu sangat menentukan tingkat keberhasilan organisasi atau perusahaan, kini kolaborasi atau gabungan antar eleman menjadi daya saing yang tinggi. pada masa lalu barang sebagai keunggulan kompetitif daripada pesaing, maka sekarang dan masa yang akan datang orang (human resources) dengan visi yang jelas dan hubungan (relation) yang luas sangat menentukan keberhasilan organisasi. percepatan akselerasi teknologi, kempetisi global, dan perubahan demografi telah menciptakan tipe organisasi baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. pemimpin sebagai agen perubahan (agent of change) harus memiliki kemampuan lebih dalam melihat jauh kedepan terhadap berbagai fenomena yang akan terjadi. dalam menghadapi dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian, organisasi memerlukan seorang pemimpin visioner yang tidak sekedar reaktif terhadap perubahan tetapi lebih bersifat aktif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan tersebut. visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik bagi organisasi. visi adalah pernyataan tujuan ke mana suatu organisasi akan dibawa, sebuah masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih diinginkan dibandingkan dengan kondisi sekarang. dengan kata lain, visi sangat erat hubungannya dengan masa depan yang penuh dengan berbagai kemungkinan yang lebih baik baik daripada sekarang. visi juga merupakan bentuk ekspresi dari kekuatan usaha setiap orang dalam suatu organisasi dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan tersebut. .visi yang kuat akan menuntun menuju kepemimpinan yang sukses, karena kepemimpinan yang sukses merupakan kunci keberhasilan organisasi. organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dengan komitmen kuat, memiliki visi masa depan, dan mampu menyejahterakan seluruh anggotanya. daftar pustaka burt nanus, 2001. kepemimpinan visioner, prenhalindo, jakarta. dwi setyorini, 2008. peran pemimpin dalam pengejawantahan budaya, http://www.unika.ac.id drucker, p f, 1996. the leader of the future, new york, the drucker fondation. fiedler, fe, 1967. a theory of leadership effectiveness, mcgraw-hill, usa. gary dessler, 1997. human resource management, prentice hall, usa. ibnu saleh, 2007. pengertian kepemimpinan, http://myhad.blogspot.com jusuf suit, almasdi, 1996. aspek sikap mental dalam manajemen sumber daya manusia, ghalia indonesia, jakarta. ken blancard, 2002. empowerment (take more than a minute), amara books, yogyakarta. paul hersey, ken blancard, 1982. management of organizational behavior, prentice hall, usa. pakde sofa, 2008. pengertian kepemimpinan, http://massafa.wordpress.com triantoro safaria, 2004. kepemimpinan, graha ilmu, yogyakarta. warren b dan burt nanus, 1989. the leader’s edge: the seven keys to leadership in turbulent world, chicago: contemporary books. biodata penulis: sunarta,se,mm. pegawai negeri sipil pada fise uny, pemerhati masalah organisasi, praktisi bisnis, dosen tidak tetap di jurusan manajemen fise uny. 33 123 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 123-136 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.31444 framing analysis of government crisis communication in terrorist attacks (case in new zealand and sri lanka) narayana mahendra prastya department of communications, faculty of psychology and socio-cultural sciences, universitas islam indonesia, indonesia narayana@uii.ac.id mutia dewi department of communications, faculty of psychology and socio-cultural sciences, universitas islam indonesia, indonesia mutia.dewi@uii.ac.id article history: received 2020-05-01, revised 2020-10-16, accepted 2020-10-27 abstract this article aims to analyze the frame of the government official statement in mosque christhurch attack in new zealand (march 2019) and easter sunday attack in sri lanka (april 2019). the two cases were chosen because they place muslim in contradictory positions: as victim in new zealand and as perpetrator in sri lanka. this study uses framing analysis method to examine the official statement uploaded in the official websites of the ministry of foreign affairs of new zealand and the ministry of foreign affairs of sri lanka, within seven days after the incident. the data gathered from the text analysis is then followed by data triangulation using expert judgement technique. the result shows that there are differences in information content. the new zealand government emphasizes their own actions in the country, while the sri lankan government focuses on the activities carried out abroad and the supports, they receive from other countries. in doing so, the new zealand government highlights the presence of prime minister jacinda ardern while the sri lankan government presents information from many state officials, instead of the head of state. these differences show that the content of official statement is highly influenced by the socio-political condition in the country. keywords: crisis communication, framing analysis, new zealand, sri lanka, terrorism 124 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction terrorism is a crisis in a form of intentional acts taken by external agents that are designed to harm the organization directly or indirectly. this includes product tampering, hostage taking, sabotage and workplace violence. since the tragedy of september 11, 2001 (9/11) in the united states, every organization should be aware of the crisis potential in terrorism that threatening the organization as well as the country in general (cornelissen, 2011; ulmer et al., 2011). the terror attack in mosques in christchurch, new zealand on march 15, 2019 claimed 51 casualties. more than a month later, the attack in sri lanka on easter sunday (21 april 2019) is allegedly to revenge the attack in christchurch. the sri lankan government responded to this situation by declaring national emergency state for a month after the attack and it was extended twice later. it means, there were speculations that these two incidents is related each other. terrorism is actually very rare in new zealand. before the terror attack in christchurch in 2019, there was only one case of armed violence in 1990 in aramoana. this was ignited by a personal dispute between neighbors, which led to a shooting that caused 50 casualties and 50 wounded victims (ozdeser et al., 2019). new zealand is also known for its good rank in multiculturalism. a survey to new zealand citizen shows that 60% of respondent agrees that islamic holy days need to be respected. however, 50% of them state that islamic values do not comply with the values in new zealand society. also, there is 45% respondent who does not want mosque in their neighborhood and who thinks that burqa should be banned in new zealand (ward et al., 2019). in contrast, sri lanka has a long history of religious conflict. until the early 20th century, muslims enjoyed harmonious relations with other communities, including the majority sinhala who believes in buddhism. when there was a conflict between the government and liberation tigers of tamil eelam (ltte), the muslims opposed the ltte’s quest for separatism. as a result, many muslims were killed by ltte and more than 60,000 muslims were evicted from their community (devotta, 2018). however, following the peace treaty between sri lankan government and ltte in 2009, the violence toward muslim is increasing. physical violence, hate speech, demonstration, business boycott, muslim attire ban, and labelling (as immigrants or rebels) are among other things that are used to attack muslim. the security forces, sadly, do not do anything significant to end the violence. instead, the existing law kind of protects the violent offenders who are mostly the members of buddhist sinhala extreme group. islam in sri lanka itself is a minority with 10% from the total population (aliff, 2015). the first attack on muslim in sri lanka took place in september 2011, when a group of buddhist monks declared the demolition of a 400-year-old muslim shrine in anuradhapura. they argued that the site was built on a sacred buddhist ground and that muslims planned to convert the shrine into a mosque. there were many pamphlets put around the shrine that claimed, “muslim is going to vanish the sinhalese from the earth”, along with insulting words toward muslim. anti-islam movement is significantly increasing since mid-2012. the group named bodu bala sena (bbs) is the group that has spearheaded islamophobia in sri lanka. they accuse muslim of extremism, being involved in drugs selling, smuggling illegal muslim migrants, exclusivity in business, and also treating buddhist employees poorly and preventing them from going to temple. in private matters, bbs accuses muslim men of forcing buddhist women to convert to islam by marrying them. this is particularly highlighted because muslims never convert to other religions when marrying nonmuslims even as they insist that non-muslim spouses convert to islam (devotta, 2018). this paper aims to look at how government frames official statement in the case of terrorism in christchurch attack 125 narayana mahendra prastya & mutia dewi, framing analysis of government crisis communication (for new zealand) and easter sunday attack (for sri lanka). government plays an important role in handling terrorism as it puts the reputation of a country at stake. thus, terrorism cases need a particular crisis management including distinctive communications strategy (canel & sanders, 2010; mubarok & wulandari, 2018). the cases discussed in this paper are mosque christchurch attack in new zealand (march 2019) and easter sunday attack in sri lanka (april 2019). these cases are selected due to their contradictory positions in placing muslim, as victim in new zealand and as perpetrator in sri lanka. communication is essential in the time of crisis as the need of information during the period is rapidly increasing. the development of internet and social media nowadays make it even easier for everyone to spread and share information. however, not every information shared in the time of crisis is valid and reliable. some information is invalid or at least questionable. unfortunately, such information can be uncontrollably shared or even intentionally shared to create more chaos (cornelissen, 2011; ulmer et al., 2011) literature review the government official statement regarding terrorism is an important as well as a complicated matter. it is important because terrorism definitely draws media attention, making the government as the most wanted or even the one and only source (mubarok & wulandari, 2018). but it is also complicated because terrorism is often linked to religious sentiment. when the perpetrator is muslim, for example, media coverage tends to link it with transnational terrorism network and to expose the information that the risk of terrorism in the united states is far from over. on the other hand, when the perpetrator is non-muslim, media portray the action as an individual act unrelated to any network and the action was caused by mental disorder. when the people who committed armed attack are not muslim, they are never described as terrorist. moreover, their action that ends people lives and spread terror is described merely as a criminal act (corbin, 2017). due to this complexity, a government should be extra careful in giving official statement, especially because muslim all around the world can be extremely solid when it comes to defending islam. this can be seen in the cases of arla in middle east (gaweesh, 2013) and sari roti in indonesia (fadli, 2018; ma’arif, 2017). even though the cases have nothing to do with terrorism, they both show how muslim can boycott a product not because of the ingredients in the product, but because the manufacturer upsets muslim. generally, government uses six terminologies to respond terrorism act. first terminology is defining the nomenclature of perpetrator, such as terrorist, criminal, gang, subversive offender, assassin, and fanatic group. the second one is to describe the action, for example “terrorism is a crime” or “police is undergoing investigation”. third terminology is to interprete the mandate by stating that there’s no support or justification for terrorism. the next one is motivation, showing that government tries to protect its citizen from the villain. the fifth one is the description of violence such as killing the innocence or horrible crime. last terminology is victim’s description, stating that the victim is innocence people or victim of crime (hargie & irving, 2016). there have been several previous studies on government’s crisis communication in the context of terrorism. canel & sanders (2010), for example, discuss the official statements from the government of spain in response to the bomb attack in madrid in 2004 and the official statements of the uk government to respond the 2005 bomb attack in london. in the case of spain, the government initially claimed that the separatist group basque, eta, launched the attack. however, during police investigation, there was indication of al-qaeda involvement. this caused uncertainty among spanish public. they did not care weather it was eta or al126 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 qaeda, they preferred to know who was untruthful about the perpetrator. this created burdensome for the government of spain to arrange communication messages, especially because the bombing took place not long before the general election so it could be politically designed to win votes. the decrease in trust to the government caused the post terror handling to be considered unimportant by public. the people chose to focus on the new government to replace the current government who had lied and was misleading in giving information (canel & sanders, 2010). the same study reveals that in the uk, on the contrary, the government official statement (from police, prime minister office, and buckingham palace) draws a clear line between them (the perpetrator) with “the muslims who live in the uk and elsewhere, the muslims who obey the law and condemn terrorism.” the uk government chose the unity discourse as the main frame for the messages. opposition party and media quickly adopted this decision so the debate about who the perpetrator is or where he comes from was considered inappropriate (canel & sanders, 2010). another example is the study on terrorism handling in the united states after the 9/11 attack in new york and oklahoma bombing in 2004. information uncertainty was the main thing that became apparent after the 9/11 attack. although the us government claimed that it was definitely a terror attack, the identity of perpetrator was not clear. moreover, for the new york regional government, that kind of terror was a new form of crisis so they were not ready to handle it. amidst the information uncertainty, new york city major rudolph giuliani tried to solve it by giving information about the number of evacuated victims and the progress from the rescue team. in doing so, giuliani sometimes show his emotion when talk about the attack, and communicating strong values and beliefs that terrorist attack is violation of human rights. in contrast, the governor of oklahoma, frank keating, showed transparency, accessibility for public, seriousness and empathy to the victims during press conference and public meeting (ulmer et al., 2011). in addition, flanja (2019) looks at the government official statement in four european countries, france, belgium, spain and the uk, in handling the terror acts occurred in each country during the period of 2016-2017. generally, the four countries share similarities in the structure of message from the governments. all of them convey sympathy to the victims and their families, give information about planned or completed steps, appreciate the effort from rescue team and police, promote the discourse about the unity importance to defeat terrorism, and state that acts of terrorism have damaged the basic values of the state such as democracy, freedom, human rights, or unity. yet, there are some differences in the message content such as the emotional degree and the level of sympathy to the victims; the contrast ways in handling terrorism in the future (the importance of community unity in combating terrorism or make eradication of terrorism as a global agenda); and the previous experience from each country in handling terrorism. methods this study uses framing analysis method to examine the official statements from the ministry of foreign affairs of new zealand and the ministry of foreign affairs of sri lanka that were uploaded in their respective official websites. the samples are the official statements that were published on the day of the attack up until seven days later. authors assumed in this time frame, there would be many rumors, false information, etc. in the other side, the people not only in sri lanka and new zealand, but globally, were waiting the current news. it means, in this time frame, the government of both countries should give the official statement as immediately as possible. the reason why the authors choose the official statements published in the official website of the ministry of foreign affairs, 127 narayana mahendra prastya & mutia dewi, framing analysis of government crisis communication because terrorism is a global issue. thus, even if a terrorist attack only directly affected one country or one region, the world actually suffered together from the impact (hargie & irving, 2016). in public relations activity, framing is an attempt from organization to define reality based on the perspective of organization and to disseminate it to public. the publishing official statement in the organization official website is one of framing strategies. in a crisis situation, public perception regarding the source of crisis plays an important role in forming the attribute. therefore, framing is crucial. if the public attributed the crisis to organization fault, they will demand for the organization’s responsibility. public attribution depends on how a crisis is framed. this means, attribution is a result of framing strategy because the public selects the message or the information, they receive from various sources such as organization or mass media, and this information surely comprehends the sources’ interest (kriyantono, 2014). framing analysis is relatively uncommon in public relations research as it is more popular in journalism research especially news framing. nevertheless, framing as a construction of reality is also applicable in public relations research because organization can also frame reality (prastya, 2016). unlike media framing analysis, public relations framing relies on organizational official statements as the object. this study adopts the framing model from robert n. entman that consists of the following components: (1) defining problem; (2) defining causes; (3) making moral judgement; and (4) treatment recommendation. according to canel & sanders, the most important function of framing is to define problem because this is the basic that determine the other three components (canel & sanders, 2010). as data triangulation, this study uses expert judgement. the experts here refer to academics in the field of communication studies and international relations. according to benini et al., (2017), academics in terms of proportion for data triangulation. in regard to that, the authors interviewed three lecturers from three different universities. they are : mrs. baiq l.s.w wardhani, from international relations, universitas airlangga, surabaya (interviewed on august 18, 2019); mr. taufiqur rahman from communications universitas muhammadiyah yogyakarta (interviewed on august 23, 2019); and mr. ganjar widhiyoga from international relations from universitas slamet riyadi, surakarta (interviewed on september 27, 2019). the purpose of interview is to get an overview about the social political condition in south asia, asia pacific and the trends of how government crisis communication when dealing with terrorist attack. results and discussion frame analysis of new zealand government official statement this sub chapter consists of two parts. the first is the textual analysis while the second part is the data triangulation using expert judgement. the textual analysis examines three official statements from each country that were published within seven days after the terror attacks. the data is presented by describing each framing component along with the excerpt from the official statement as supporting evidence. the authors highlight some parts of the official statement to emphasize the content. in addition, to see the context of the framing, the authors use expert judgement for data triangulation. in the case of new zealand, the first sample used in the study is the first official statement from the government that was delivered on march 15, 2019, the day of the attack in the mosques in christchurch. the source of the statement is the prime minister (pm) of new zealand, jacinda ardern (new zealand foreign affairs and trade, 2019a) in defining the problem, pm ardern explains the chronology of event and the number of victims. the explanation is followed by a statement that the event is a 128 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 profound tragedy for all new zealanders. as written on the text: “it is with profound sadness that we learnt that 49 people have lost their lives in an act of terrorism..” while in defining the cause, the official statement directly states that the perpetrator is a terrorist, even before the investigation was undertaken. the perpetrator is also labeled as someone who is an extremist that holds different views from new zealanders: “new zealand mourns and grieves this terrorist attack on a core community in our country. the people who carried out these acts have extremist views and do not represent the values of new zealand”. the official statement also states that the victims are part of new zealand despite their immigrant background. this indicates the component of making moral judgement. pm ardern emphasizes that new zealand is a multiethnic country by underlining hundreds of ethnicities and local indigenous languages in the country. she also adds that the values of new zealand will not be changed because of the terror. for treatment recommendation, pm ardern stresses that new zealand completely rejects the terrorism act and strongly condemns the perpetrator: “and the secondly the strongest possible condemnation of the ideology of the people who did this. you may have chosen us but we utterly condemn and reject you.” the second sample is the official statement from pm ardern after the police successfully arrested the perpetrator (new zealand foreign affairs and trade, 2019b). in defining the problem, pm ardern reiterates that the victims of the attack are all new zealander. therefore, it is not just a loss for their family but also for the whole nation. the day was also declared as the darkest day in the history of the country. as for the component of defining cause, pm ardern provides the details about the perpetrator who comes from outside new zealand and where he got the idea of attack. nonetheless, pm ardern refuses to expose the name of the perpetrator. instead, she encourages people to remember the name of the victims. in the official statement the perpetrator is labeled as “terrorist, criminal, and extremist”. in making moral judgement, pm ardern reveals how the muslim in the location of attack tried to protect themselves and others by bravely confronted the perpetrator. the official statement contains sentences such as : “he lost his life trying to save those who were worshipping…”; “he risked his life ad no doubt safe many with his selfless bravery”. this official statement also contains of ardern’s statement about the name and country of origin (afghanistan, pakistan) of the muslims in the statement. for treatment recommendation, pm ardern appreciates the quick response from police and medical team. she even exposes the dramatic chronology of the arrest by police. the new zealand government also gives some solutions such as prioritizing visa application for the victim’s families who live abroad, covering the funeral cost for the victims, providing posttraumatic recovery service and intelligence agency to anticipate similar actions in the future. the third sample is the official statement from new zealand government that was published at the emergency meeting with the organization of islamic cooperation (oic). this meeting was conducted based on a consideration that the victims in the christchurch attack are all muslims and that the attack happened in mosques (new zealand foreign affairs and trade, 2019c). in defining the problem, the government of new zealand highlights the importance of cooperation with islamic countries. in defining the cause, the government of new zealand reiterates the fact that the perpetrator is a coward who doesn’t come from new zealand and that the victims are “our muslims.” as written on the official statement : last friday in christchurch, new zealand, at worship on their holy day within the sanctuary of the mosque, our muslims were attacked in an utterly callous and cowardly act of terrorism. the component of making moral 129 narayana mahendra prastya & mutia dewi, framing analysis of government crisis communication judgement can bee seen in the statement that the terror attack was a failure because new zealanders stand together, even stronger than before. the government underlines that an attack to a certain group in society, including religious group, is an attack to the whole new zealand. to support this, for the first time in the history, the parliament convention in new zealand was opened with an islamic prayer in the presence of several imams and representatives of many other faiths. for treatment recommendation, the new zealand government exposes the law enforcements they had already taken such as controlling gun ownership and information flow in social media, as well as guaranteeing the safety of muslim in new zealand. the government said protecting the muslim community as their special focus, as written on the text : “ensuring muslim communities in new zealand feel safe and secure is a particular focus. police stand guard outside all mosques to ensure people can pray in peace”. this official statement also contains word “the largest investigation in our history in new zealand” to describe the new zealand government great effort to ensure the law enforcement. the following table (table 1) summarizes the official statements from the government of new zealand. table 1. the official statement framing from the government of new zealand framing component official statement framing defining problem the shooting attack is a terrorism act defining cause terrorist, people who come from outside new zealand moral judgement the victims are new zealanders even though they are immigrants new zealand is a multi ethnic country the character of new zealand as a country remains strong despite the terrorism attack the sacrifice from new zealand muslims will not be taken for granted treatment recommendation condemn the terrorism attack the government provides medical and psychological aid to the survivors and simplify the visa requirements for the victim’s families who want to attend the funeral in new zealand the government guarantees the safety of muslim community in new zealand source: data summary the next part in this discussion is data triangulation, which aims to juxtapose the findings in the text with expert judgement. regarding the communication of the new zealand crisis, two experts argue that pm ardern’s figure plays an important role. however, one expert believes that new zealand response is standard and normative because the real condition in the capital city of wellington is people still hold suspicion towards muslims. the excerpts from expert judgements can be seen as follow: in new zealand the role of the state is quite good. the prime minister was very empathetic by immediately stated that this incident was terrorism since the very beginning. there is a balance, even though the perpetrators are not muslim. victims who are muslims are 130 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 treated equally (taufiqurrahman). for me, the biggest factor is the personality of jacinda ardern, the prime minister of new zealand. she has a democratic socialist background and she has been fought for marginalized people and minority in the country ... new zealanders themselves, as i said earlier, are multi culture. thus, the community shows their support and sympathy to muslims as victims. after the incident, for example, the community came to provide support, to guard the mosque and even to dance hakka, a traditional dance to honor the spirits of the fighters (ganjar w). i think there is nothing special with the response from new zealand government. it is standard. any country will definitely respond like that ... that is actually normative. it will be a deviation to not state like that. in reality, the people act differently. some new zealanders still fear muslim. there was this survey that asked: “if you have muslim neighbors, do you want to be friend with him?” the answer was “yes”. but for the next question: “if you have several neighbors from various religions, which neighbor is the most unwanted?” the answer was “islam” ... so we can conclude that what appears on the surface is different from the truth (baiq wardhani). for new zealand, the christchurch attack is certainly unexpected. this country did not have experience in terrorist attack. the last armed attack that killed and wounded tens of people happened in early 1990s, and the problem was an individual issue (ozdeser et al., 2019), it means what happened 30 years ago did not relate with terrorism. in responding the christchurch attack,, new zealand government uses general terminology in terms of perpetrator nomenclature, action description, interpretation toward terrorism, violence description, and victims’ description (hargie & irving, 2016). according to ulmer et al., (2011), the presence of a leader in a place that had just suffered from a terror attack is very important. thus, the presence of pm ardern as the main source in the official statement indicates the seriousness of new zealand government in handling the crisis. pm ardern chooses a discourse about the importance of unity among new zealanders, and repeatedly emphasizes that the victims are part of new zealanders. indeed, the theme of unity in the official statement of terrorism is commonly chosen by government in most countries (canel & sanders, 2010; flanja, 2019). the interesting finding in this study is pm ardern’s “courage” to directly label the perpetrator, who is white and comes from australia, as terrorist. she also shows a strong support to muslims as the victims. this is different from the trend in western countries which tends to claim that the perpetrator acts individually (not related to any network), the perpetrator is suffered from mental disorders, and the act is purely crime, if the perpetrator was not muslim (corbin, 2017). the attitude from new zealand government is reasonable as terrorism is a global issue (hargie & irving, 2016) and when it comes to islam, the issue can be sensitive and potentially create wider crisis (fadli, 2018; gaweesh, 2013; ma’arif, 2017) moreover, although the government is sympathetic, some new zealanders still have concerns about muslims (ward et al., 2019), so the discourse on strengthening unity is still needed. related with islam, what new zealand government did is quite same with the official statement of united kingdom in the london bombing terrorism in 2005. at that time, the uk government chose “the unity” as the main frame for the messages. opposition party and media quickly adopted this decision so the debate about who the perpetrator was or where they comes from was considered inappropriate (canel & sanders, 2010). the effort from new zealand government to cooperate with international islamic community (in this case oic) in combating terrorism shows the importance of various organizations involvement - especially islamic organization-in crisis resolution. 131 narayana mahendra prastya & mutia dewi, framing analysis of government crisis communication frame analysis of sri lanka government official statement in the case of sri lanka, the first sample is the statement regarding the number of foreign nationals who were victims of the easter sunday attack. this statement was released on the same day as the attack, april 21, 2019 (ministry of foreign relations, 2019a) to define the problem, the government of sri lanka states the number of foreign nationals who were victims or reported missing, and details the country of origin of the foreign victims who were successfully identified. in defining the cause, the government of sri lanka uses the word “explosion” to describe the event, without addressing the identity of perpetrator. as written on the official statement: “following the explosions that took place in colombo, negombo and batticaloa, earlier today.” for the component of treatment recommendation, the government of sri lanka states that they have visited the hospitals where the victims are treated while the ministry of foreign affairs intensively communicates with the hospital about the current condition of the victims. this statement does not contain message that indicates moral judgement. the second sample is the official statement that contains sympathetic message from the netherlands kingdom to sri lanka. it is also written in the statement that the netherlands kingdom sends the sympathetic message not long after the attack. the word “terrorist” is found in this statement (ministry of foreign relations, 2019c). in the component of defining problem, the statement writes that sri lanka gains sympathy from other countries following the bomb attack. to illustrate the severity, the statement emphasizes the massive number of death toll and serious injuries. meanwhile, the defining cause component can be seen in the statement from the netherlands kingdom, which clearly states that the explosion was a terror attack by using strong words such as “barbaric” and “cold blooded” to describe the event: “king willem-alexander of the netherlands was among the first world leaders to reach out to the people of sri lanka, within hours of the cold-blooded and barbaric multiple terrorist attacks…in which over 350 people lost their lives, leaving more than 500 others seriously wounded.” for moral judgement, the official statement states that act of terrorism will never win against love and humanity. in addition, the statement also writes that in amsterdam, the netherlands, spontaneous peaceful actions have taken place, to support sri lanka. not only dutch citizens, citizens from other countries in the netherland, joined the action as well. as written on the official statement : “…attended not only by the dutch but also several people belonging to various nationalities…in a spontaneous outpouring of international solidarity with the people of sri lanka”. the treatment recommendation component is seen in the statement that quotes the dutch prime minister, mark rutte, who strongly suggests that the perpetrators and organizations behind the attacks should be punished: “prime minister mark rutte, delivered a statement on behalf of the dutch government, in which he strongly denounced the horrendous terrorist attacks in sri lanka. he expressed the hope that the perpetrators and organizations behind the attacks will be punished”. the third sample is the statement about an event that held by sri lanka embassy in dubai to reminisce the memory of the victims. the statement states that many sri lankan from various religions attend the event (ministry of foreign relations, 2019c). in defining the problem, the statement mentions the importance of unity and collectivity of sri lanka to face and deal with the difficult times. in defining the cause, the statement mentions that the cause of the problem is an explosion. as written on the official statement : “…commencing with observing two minutes’ silence in memory the victims of the easter explosions” 132 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 for moral judgement component, the statement highlights the joint prayer in the event in dubai that was attended by four sri lankan religious leaders. to further portray the solidarity among sri lankan, the statement also writes that 200 sri lankan in and around dubai attended the event. in the official statements there are sentences such as : “multi-religious blessings invoke on the motherland by the religious leaders representing buddhist, hindu, muslim & christian religions at the event”; and “promoting ethno-religious harmony among the sri lankan expatriate community” for the component of treatment recommendation, the statement states that the event provides opportunity for the four religious leaders to say their views about easter sunday attack and to give advice in preventing similar events in the future. as written on the official statement : “the community members represented four major religions of sri lanka also had the opportunity to voice their insights into what has happened and the importance of averting such misfortunes on the motherland in future” the following table (table 2) summarizes the official statements from the government of sri lanka. table 2. official statement framing from the government of sri lanka framing component official statement framing defining problem exposing the number of victims and casualties sri lanka people should unite to handle the tragic event defining causes the sri lankan government called the action “explosion” while the label “terorist” is used in the statements from other countries moral judgement other countries give their moral supports to sri lanka the sri lankan people living abroad show unity despite their different religion treatment recommendation the actions from the government to handle post-terror acts, especially to take care of the foreign nationals who were victims sri lankan embassies provide opportunities for sri lankan citizens abroad to share their views and suggestions regarding this event these opportunities are open to all sri lankan abroad regardless their religion source: data summary. data triangulation. in the sri lanka case, two experts argue that the potential for religious conflict in sri lanka is indeed high. the easter sunday attack incident is also linked to international terrorism networks. however, one expert believes that the easter day terror attack has a new pattern, because it was carried out by people of islamic background to christian worship 133 narayana mahendra prastya & mutia dewi, framing analysis of government crisis communication place, where both religions are minority in the capital city of colombo. this is actually a new tension. the conflict used to be between hindu-buddha, but suddenly there was violence between islam and another minority. so, i think the government of sri lanka is not prepared for this. as a result, they desperately try to control the news coverage to avoid other violence (ganjar w). from what i read, there is an internal conflict in sri lanka that is linked to separatist group. some sources even say that it links to international terrorism network such as isis (taufiqurrahman). the government of sri lanka decides to conceal the identity of the perpetrator and focuses on the event and the victims instead. this approach is different from the regular terminology of government official statement, which tends to be dominated by how government labels the perpetrators and their actions (hargie & irving, 2016). this frame is based on government’s consideration of internal socio-political conditions since sri lanka is indeed vulnerable to inter-religious conflicts (aliff, 2015; devotta, 2018). terrorism is a global issue (hargie & irving, 2016) and when it relates to muslim, the issue could become more sensitive and potentially cause wider crisis (fadli, 2018; gaweesh, 2013; ma’arif, 2017). in sri lanka, the conflict between buddhist extremist group and muslim has risen since 2010 (aliff, 2015; devotta, 2018). thus, extra precaution is needed to avoid the same mistake from the government of spain who once lost people trust after immediately accused local separatist group as the mastermind of madrid bombing in 2005, even though there was no official result from the investigation (canel & sanders, 2010). unlike new zealand, the government of sri lanka does not prioritize the figure of country leader in their official statements. this is also different from previous literatures that expose the presence of leaders in the official statement (ulmer et al., 2011). in terms of message content structure, the government of sri lanka focuses on the attempts to calm the religious tension in the country by holding inter-religion event in the embassies of sri lanka. indeed, the frame of unity importance is commonly used by the governments that suffer from terrorism (canel & sanders, 2010; flanja, 2019). as the wrap up, there are three main findings. first, there are significant differences in terms of content in which new zealand government focuses on the actions they undertook within the country while sri lankan government focuses on the actions undertaken by other countries and their supports for sri lanka. second, the new zealand government highlights the presence of prime minister jacinda ardern while the sri lankan government presents information from many state officials, instead of the head of state. third, these differences are highly influenced by the socio-politics situation in the countries, as indicated in the statement of sri lankan government that does not reveal the identity of perpetrator during the period of this study. conclusion the experience in handling previous terror attacks and social-political situation affects the differences in communication content between two countries. this study has a limitation in terms of methods, only textual analysis and the time frame. thus, for further research, the authors recommend the same method with longer time frame to gain deeper data or to compare the government official statement with the news in the media to see if there was any different frame. another possible research can also look at how media policy and media production affect the framing of terrorism in the news coverage as opposed to the framing from official government. if it possible, the further research also interviews the representatives for both countries (e.g. from the embassy) acknowledgement the data in this paper is part of the 2019 inter-department collaborative research 134 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 report in the faculty of psychology and socio-cultural sciences, universitas islam indonesia. the authors thank the faculty for the support. references aliff, s. m. (2015). post-war conflict in sri lanka: violence against sri lankan muslims and buddhist hegemony. international letters of social and humanistic sciences, 109-125. https:// doi.org/10.18052/www.scipress.com/ ilshs.59.109 benini, a., chataigner, p., noumri, n., parham, n., sweeney, j., & tax, l. (2017). expert judgment: the use of expert judgment in humanitarian analysis theory, methods and applications. encyclopedia of quantitative risk analysis and assessment. https://doi. org/10.1002/9780470061596.risk0525 canel, m. j., & sanders, k. (2010). crisis communication and terrorist attacks: framing a response to the 2004 madrid bombings and 2005 london bombings. in w. timothy coombs and sherry j. holladay (ed.), the handbook of crisis communication. west sussex: wiley-blackwell. https://doi. org/10.1002/9781444314885.ch22 corbin, c. m. (2017). essay: terrorists are always muslim but never white: at the intersection of critical race theory and propaganda. fordham law review, 455. https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/ vol86/iss2/5/ cornelissen, j. (2011). corporate communication: a guide to theory and practice 4th edition. los angeles: sage. devotta, n. (2018). religious intolerance in post-civil war sri lanka. asian affairs, 49(2), 278–300. https://doi.org/10.1080 /03068374.2018.1467660 fadli, s. (2018). statemen sari roti pasca 212 dalam perspektif filsafat bahasa biasa john langshaw austin. nalar: jurnal peradaban dan pemikiran islam, 2(2), 67–74. https://doi.org/10.23971/njppi. v2i2.911 flanja, d. (2019, may 2). “terrorist attacks a challenge in crisis communication”. international conference rcic’19: redefining community in intercultural context. h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / publication/333161917_terrorist_ a t t a c k s _ a _ c h a l l e n g e _ i n _ crisis_communication gaweesh, k. s. (2013). corporate reputation and communication: the case of ‘arla foods’ and prophet ‘muhammad’ cartoons. journal of arab & muslim media research, 5(3), 259–277. https:// doi.org/10.1386/jammr.5.3.259_1 hargie, o., & irving, p. (2016). crisis communication and terrorist attacks. in s. andreas, w. s. matthew, & c. auer (eds.), the handbook of international crisis communication research. west sussex, uk: wiley blackwell. https:// doi.org/10.1002/9781118516812.ch9 kriyantono, r. (2014). teori public relations perspektif barat dan lokal: aplikasi penelitiandan praktik. kencana. ma’arif, m. r. (2017). analisis konten twitter dalam kasus boikot sari roti paska peristiwa aksi bela islam 3 (content analysis of twitter in the case of boycotting sari roti after the 3rd defending islam act). jurnal penelitian pers dan komunikasi pembangunan, 21(1), 59–70. https://doi.org/10.46426/ jp2kp.v21i1.64 mubarok, m., & wulandari, d. (2018). konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia. informasi, 48(1), 139–152. https:// doi.org/10.21831/informasi.v48i1.18620 ozdeser, h., cavusoglu, b., & james, o. t. (2019). terrorism will not survive in the realm of new zealand. journal of city and development, 1(1), 23–27. https://doi.org/10.12691/jcd-1-1-4 prastya, n. m. (2016). analisis framing dalam 135 narayana mahendra prastya & mutia dewi, framing analysis of government crisis communication riset public relations. informasi, 46(2), 193–203. https://doi.org/10.21831/ informasi.v46i2.10565 ulmer, r. r., sellnow, t. l., & seeger, m. w. (2011). effective crisis communication: moving from crisis to opportunity. thousand oaks: sage. ward, c., stuart, j., & adam, z. m. (2019). a critical narrative review of research about the experiences of being muslim in new zealand. new zealand journal of psychology, 47(1), 37–48. https:// research-repository.griffith.edu.au/ handle/10072/386768 source from official website of ministry of foreign relations sri lanka ministry of foreign relations. (2019a). consulate general of sri lanka to dubai holds a multi-religious function in memory of the victims and their family members of the recent series of explosions. mission news; retrieved from https:// www.mfa.gov.lk/consulate-generalof-sri-lanka-to-dubai-holds-a-multireligious-function-in-memory-of-thevictims-and-their-family-membersof-the-recent-series-of-explosions/ on agustus 1, 2019. ministry of foreign relations. (2019b). foreign national casualties at explosions in sri lanka. media releases; retrieved from https://www.mfa.gov.lk/mediarelease-7 on agustus 1, 2019. https:// www.mfa.gov.lk/media-release-7 on agustus 1, 2019. ministry of foreign relations. (2019c). the dutch government and people stand in solidarity with sri lanka in the wakes of the easter sunday terrorist attacks. mission news; retrieved from https://www.mfa. gov.lk/the-dutch-government-andpeople-stand-in-solidarity-with-sril a n k a i n t h e w a k e o f t h e e a s t e r sunday-terrorist-attacks-2/ on agustus 1, 2019. new zealand new zealand foreign affairs and trade. (2019a). new zealand statement to the organization of islamic cooperation emergency meeting, march 22, 2019. retrieved from https://www.mfat. govt.nz/en/media-and-resources/ ministry-statements-and-speeches/ n e w z e a l a n d s t a t e m e n t t o t h e organization-of-islamic-cooperationemergency-meeting. new zealand foreign affairs and trade. (2019b). statement delivered by prime minister jacinda ardern on christchurch mosques terror attack on 19 march 2019. retrieved from https://www.mfat. govt.nz/en/media-and-resources/ ministry-statements-and-speeches/ p r i m e m i n i s t e r j a c i n d a a r d e r n s house-statement-on-christchurchmosques-terror-attack. new zealand foreign affairs and trade. (2019c). statement from prime minister jacinda ardern on the christchurch terror attacks – march 15. retrieved from https://www.mfat.govt. n z / e n / m e d i a a n d r e s o u r c e s / ministry-statements-and-speeches/ s t a t e m e n t f r o m p r i m e m i n i s t e r jacinda-ardern-on-the-christchurchterror-attacks-march-15. 136 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 15 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media anang sujoko department communication, faculty of social and political science, universitas brawijaya, indonesia anangsujoko@ub.ac.id article history: received 2020-02-12, revised 2020-07-20, published 2020-07-30 abstract this study aims to reveal how satirical political communication by three kinds of social media accounts that have a large followers in indonesia in the theme of the 2019 presidential election. using van dijk’s critical discourse analysis model, this study uncovered the discourse that underlies criticism of candidates for presidential and vicepresidential candidates 2019 on youtube, facebook, and twitter. the research found prabowo vs. jokowi’s rap battle by skinnyindonesia24, nurhadi_aldo’s instagram account, and #2019gantipresiden as the most prominent accounts that distributed satire political communication. the owner of a social media account produces messages based on a lively and controversial issue on social media. account #2019gantipresiden even tends to criticize incumbent candidates because they see that the mainstream media does not do its role. nurhadi_aldo’s account manager sees sharp polarization between supporters of two pairs and tends to criticize controversial incumbent candidate programs. skinnyindonesia24 reduces the polarization that is getting stronger by more balanced criticizing the competition of two presidential candidates through rap music. this study convinces that the nature of satirical political communication work efficiently because the content does not cross agreed-upon political boundaries and cultural spaces. fokus penelitian ini ada pada komunikasi politik yang terjadi di platform media sosial selama pemilihan presiden 2019 di indonesia. menggunakan model analisis wacana kritis van dijk, penelitian ini mengungkap wacana yang mendasari kritik terhadap calon pasangan presiden dan wakil presiden 2019 di facebook, twitter, dan youtube. hasil penelitian menemukan pertarungan rap prabowo vs jokowi oleh skinnyindonesia24, akun instagram nurhadi_aldo, dan #2019gantipresiden sebagai akun paling menonjol yang mendistribusikan komunikasi politik sindiran. sindiran dan humor dapat menjadi bentuk komunikasi politik bagi publik untuk mengritisi kandidat dengan aman. pemilik akun media sosial memproduksi pesan berdasarkan isu yang ramai dan kontroversial di media sosial. akun #2019gantipresiden bahkan cenderung mengritisi kandidat petahana karena melihat tidak netralnya media mainstream dalam memberitakan para kandidat. pengelola akun nurhadi_aldo melihat informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 15-29, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 30174 16 informasi, volume 50. nomor 1.2020 polarisasi yang tajam di antara pendukung dua pasangan dan cenderung mengritisi program-program kandidat petahana yang kontroversi. uskinnyindonesia24 meredam polarisasi yang semakin kuat dengan lebih seimbang mengritisi persaingan dua kandidat calon presiden melalui musik rap. studi ini menunjukkan bahwa sifat komunikasi politik satir memungkinkan untuk bekerja secara efisien karena konten dan kemasan ide tidak melewati batas politik yang disepakati dan ruang budaya. keywords: political communication, social media, presidential election 2019, political satire satirical political communication with various packaging variants also enliven the discussion on new media and it can boost the issues (boukes, 2019). furthermore, in the context of the 2019 presidential election, satire political communication emerged with various satire targets. the development of satirical political communication is inseparable from the existence of new media. this media has become a space that allows expressing opinions for indonesian citizens not only as listeners as their position when dealing with mainstream media. according to jenkins, ford & green (2013), this change in the position of individuals has changed since the advent of web 2.0, where the participatory culture that initially individuals only as passive content consumers changes and functions in a collaborative network to actively and critically evaluate, reshape and spread media content. at least two things cause the rapid acceptance of new media to engage in satirical political communication: the nature of the mainstream media itself and the nature of new media with the impact of media politics. from the nature of the mainstream media, it places the colors of the country as spectators, without giving a choice to criticize directly. if the news content is unliked, inevitably listen and see what is reported without being able to directly criticize the media if the audiences do not like the news. whereas in new media, the public or in its terms is netizens can criticize directly to the new media account if they do not like the content. this interactivity is because the new media provides two-way communication facilities (louw, 2007). the new media has changed the position of society in interaction with formal introduction this study explores the topic of satirical political communication in social media indonesian politics, especially in the momentum of the 2019 presidential election. the focus of the study on satirical political communication in the new media during the 2019 presidential election with a variety of satire objectives distinguishes from the study of political communication that has often discussed satirical political communication in the mainstream media (cutbirth, 2011), to satirize public institutions and elected public officials (cutbirth, 2011) and “discrediting those in authority” (cameron, 1993). satire has been seen as working to reframe political discourse that takes place in the mainstream media and popular culture about things that are very important for the functioning of democracy properly, starting from election results, ethical behavior of companies and governments (reilly, 2013). this study contextualizes the ideas beyond what has been done, namely satirical political communication in new media with a variety of targets outside the satire habits in the mainstream media. several reasons underlying the importance of building knowledge on the topic of satirical political communication in new media are motivated, namely empirical and theoretical reasons first, practical reasons. it fills the new media ahead of and during the 2019 presidential election. this phenomenon shows that satirical political communication significantly develops when there are moments of the political year through new media. during the 2019 presidential election campaign, what mainstream media aired will be followed in new media. besides being filled with mainstream media content, 17 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media power structures, especially in the process of political communication. originally, indonesian citizens were only listeners and viewers of ideas, the information conveyed by formal power through the mainstream media now has the opportunity of reciprocal communication with power structures through new media, even as creators. the second cause is because of the saturation of the mainstream media that is unable to function (as a result of media politics) as a true (read: autonomous) media that preaches news without having to be adjusted to the interests of the media channel owners or in the term tapsell (2017) referred to as “conglomerates digital.” the mainstream media is increasingly faceless when digital conglomerates (read: oligarchs) have an affair with political actors. democracy is unable to stem the strength of the duet of these two actors. as the paradox of democracy, indonesia arranges its political life into a democracy with the hope of treating the disease of the new order, namely the concentration of power and wealth on a handful of people so that it does not spread worse and hopes of recovery are healed. instead of oligarchs shrinking, precisely what happens is democracy becomes a condition that fosters the practice of concentration of power and wealth of oligarchs who had grown in the new order era (tapsell, 2017). the control of the indonesian media channel by the oligarchs and political actors once attacked basuki tjahaja purnama, or popularly known as ahok or btp. the oligarchs who own national media companies preach ahok as a rude, unstable, untrustworthy person (tapsell, 2017). coverage in such personal attacking media explains how the mainstream media is unable to carry out its actual functions. ahok took advantage of social media by uploading his raw video footage on youtube about his political activities as the governor of dki, starting with visits to government offices, while publicly reprimanding lazy officials. what ahok did was to respond to the news about him in the mainstream media. uploading videos to youtube with a purpose, which is so viewers can witness his personality as a whole (tapsell, 2017). from what ahok showed, new media such as youtube became the choice that gave ample space to carry out political communication without cutting content, and as a medium of resistance. similar evidence happened in spain where internet can provide alternative medium to counter majority hegemonic on mainstream media (sampedro & avidad, 2018). the second reason is the theoretical reason. communication scientists have placed new media as having the possibility of changing and generating communication, that is, bringing about new forms of politics and communication culture. however, neuman (1991) doubts that new media will easily arouse citizen participation. neuman argues, introducing new media technology will not necessarily change either mass psychology or commercial logic that supports united states communication. according to him, the new media has not revived communication, values, and lifestyles of small and rural cities; not giving birth to new participatory democracy or producing new citizens who are actively involved; not yet over spin-doctoring and steering mass hearings; also does not produce better journalism. neuman’s worries have not been proven right. for example, a study conducted by cutbirth (2011) on political satire in america shows that political satire has become part of the journalism strategy (read: political communication) in the mainstream media. likewise, the indonesian case shows the emergence of a new political and cultural form of communication from the grassroots through new media. much of the content of political communication that appears in new media is in the form of communication content in general with dense, loud language and a new style of political communication, namely political satire. although in indonesia, political satire is not a new phenomenon, political satire itself has been broadcast in mainstream media. in a study of german satirists, bessant (2016) revealed that satire or humorous 18 informasi, volume 50. nomor 1.2020 political communication on social media arises when they feel marginalized by the mainstream media who tend to ignore criticisms and even do not give in to other opinions that develop in society. revealed that satire or humorous political communication on social media arises when they feel marginalized by the mainstream media who tend to ignore criticisms and even do not give in to other opinions that develop in society (utomo, 2015). the hubbub of the emergence of satirical political communication in the new media during the 2019 presidential election, as described above, indicates that digital democracy has been working in indonesia. surely this is good progress for indonesian democracy, and indeed for the journey of indonesian reform. however, digital democracy in indonesia does not mean free space without limits for expression. indonesia, through the information and electronic transaction law, has given a limit to communicate one of them in new media, especially related to hate speech. it is common for citizens who carry out political communication in the new media to lead to criminal matters. the experience of democracy in athens shows that this form of comedy communication is said to have triggered political conflict between factions. they compete with each other’s political agenda, namely, through disguised caricatures, parody with poets through their texts reveals and triggers political conflicts (sidwell, 2009). in short, the new media empirically in indonesia has aroused political communication and gave rise to a new communication culture; however, this condition has only been seen from two sides. first, in terms of theory about the acceptance of satire as a form of political communication, which has gained a lot of interest (utomo, 2015). second, the presence of new media can support political communication activities. from the reading by the researchers, not many people see the communication and satire content that fills new media that causes conflict in their communities. literature review a. fundamental ideas of political communication lasswell raised the idea of communication. he defines communication is about “who says what, in with channels, to whom, with what effect”(sapienza et al., 2015). the definition of communication is the result of lasswell’s interest in the propaganda of the two world wars, which then resulted in a study around the communicators’ motives and key symbols that became the message (efriza & indrawan, 2018). furthermore, jamieson and kenski (2017, 3) define political communication as “making sense of symbolic exchanges about the shared exercise of power” and “the presentation and interpretation of information, messages or signals with potential consequences for the exercise of shared power.” these two figures do not limit who can carry out political communication. in essence, the basic idea of political communication is how messages can influence the distribution and use of power that is spread in society, not lies in the communicator but the communicator is also essential -. as lasswell emphasized, message symbols become crucial in general, political communication can be classified into various forms depending on the activity and purpose. political communication, according to arifin (2011) there are several forms. first, rhetoric has been initially used in debates in the courtroom to influence each other so that it is interpersonal activities. it developed into a mass communication activity that is addressing the public. second, political agitation operates to awaken people to a political movement, both oral and written, by stimulating and arousing people’s emotions and starting with how to make a contradiction in society and move the public to oppose the reality of life experienced to cause anxiety among the masses. third, propagandists are people who carry out propaganda capable of reaching a larger collective audience, usually done by politicians or political party cadres who can make suggestions to the public and create an atmosphere that is susceptible to 19 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media suggestion. fourth, public relations politics. the aim is to create a trusting, harmonious, open, or accommodating relationship between politicians, professionals, or activists and the public. fifth, a political campaign is a form of political communication carried out by people or groups in a particular time to obtain and strengthen political support from the voters. the characteristics of campaign are a transparent source of implementation, bound and constrained implementation time, nature of ideas open to public debate, strict, diverse and specific objectives, ways of receiving voluntary and persuasive messages, mode of action governed by rules and codes of ethics, and nature of interests that take into account interests both sides. sixth, political lobbying. in a political lobby, the influence of a politician’s personality is very influential such as his competence, mastery of problems, and charisma. seventh, mass media, as an extension of the five human senses and as a media message in terms of political messages to gain influence, powerauthority, shape and change public opinion or support and political imagery, to broader audience or that cannot be reached by other forms of communication b. mainstream communication media that provides exclusivity vs. new media the basic idea of political communication that does not limit the communicator or messenger is inversely proportional to the reality in the mainstream media. most political communicators in the mainstream media are those who are members of an alliance of interests. as a result, what happens in the mainstream news is news that is very dependent on the alignments of the interests of the mainstream media companies. alignment in the mainstream media because the media has economic and political interests to continue to maintain a stable situation for the sustainability and development of its media business (efriza & indrawan, 2018). the needs of these mainstream media entrepreneurs meet the needs of the political communication media of political actors. an alliance between mainstream media entrepreneurs and political actors makes it easy for mainstream media entrepreneurs to conduct media conglomerations and media oligarchies. the result is that access to mainstream media is difficult to penetrate by people who do not have the same interests as the media, and by citizens who want to voice their interests. during this time, the mainstream media has the role of delivering a message. there are several technics of the mainstream media for delivering messages. first, sound bite, in the mainstream, media often limited by a relatively limited time. therefore, journalists often use this soundbite technique to deliver the news. news delivered is usually not entirely displayed, but journalists only include pieces of news that are considered necessary (efriza & indrawan, 2018). second, strength of text, the power of text refers to the message of communication itself. the strength of this communication message depends on the communicator constructing reality into a message that can reflect the interests of the communicator. the strength of this text shows the tendency of interest when getting media support. third, the language of hyperbole politicians. political communication, according to brian mcnair in (efriza & indrawan, 2018) aims to understand government, political parties and encourage voting in elections. therefore, politicians are often required to use hyperbole languages, but they are precise and delivered at the right time, regardless of the language processed by a team of experts or ideas from politicians themselves (efriza & indrawan, 2018). fourth, the role of mass media. communication depends on what media is used (in with channel). the results of the study of efriza and indrawan (2018) in the era of modern power, the media are no longer part of politics but play a central role in power. in banten regional election 2017, governor candidates competed to promote their self on mainstream media. p, achmad nasrudin (2016) questioned the independence and objectivity of the media in politicaleconomoy of media. 20 informasi, volume 50. nomor 1.2020 the exclusivity of the mainstream media is the reason for new media as alternative and favorite media for citizens to voice their ideas. in fact, according to tapsell (2017), digital media is used by individuals and collectives by citizens to ward off, rival, or disrupt the dominant mainstream media oligarchic content. bradshaw, howard, kollanyi, & neudert (2020) find out that the use of media, including new media, tends to increase during election because of amplifier account. in sames cases the role of amplifier accounts on new media affect the increasing of the polarization and conspiracy content. we use three different new media platforms to enrich research findings and according to bode and vraga (2017, 2) in hybrid media era, “focus on single platforms can ignore a greal deal”. c. political satire in new media: popular strategies talking about politics the use of satire in journalism (political communication activities) has been going on for a long time in the mainstream media in america, although it makes the boundaries between news and entertainment blurred (cutbirth, 2011). it has become a part of american life. the political satire aims to question the logic and practice of journalism, politicians, and public institutions and elected public officials. similar to cutbirth (2011) and cameron (1993) in america targets satire comedy on television is public institutions. furthermore, cameron (1993) asserted political satire as a means of describing those in authority. further, reilly (2013) says satire is used to re-ask political discourse for the functioning of a functional democracy, questioning about the future results of elections related to the ethical behavior of companies with the government. then, how can satire be practiced in mainstream media?. the american case shows there is protection against the press and speech by both journalists and satirists (cutbirth, 2011). besides, the acceptance of satire in america is due to changes in media technology and acute economic uncertainty hitting traditional news companies at a time when american society needs a credible voice to challenge an institution they believe in failing. furthermore, now in its development, mass communication competes with increasingly diverse narrative groups, including political satire (cutbirth, 2011). the results of reilly’s (2013) study of new media provide satirical political space to gain complete public access. according to thai (2014) political satire is more than limited to what is called humor, and satire provides a tool giving the recipient the freedom to use it or not. in other words, political satire accepts criticism of the content delivered. the satire matches the nature of the new media, which does not distance the explorers of political talks on social media from the message makers. departing from the nature of political satire and the nature of new media, as mentioned above, met with the stigma of politics as a substantial and tendious subject of discussion, facilitating the acceptance of political satire in new media as an alternative to discuss politics. meanwhile, satire can be packaged into pamphlets, novels, poems, caricatures, films, songs, and memes (plevriti, 2013). satire is an act of political communication that results in laughter, and the resulting laughter signifies that political alliances have been successfully beaten (read: quipped) (cutbirth, 2011). satire objects include individuals, institutions, or countries. satirical narratives are complex constructs that evoke responses such as anger, ridicule, entertainment, and comfort. meanwhile, to read satire cannot only be done by assessing the outside but must read the implied message from the satire (cutbirth, 2011). following is an example of satire and meaning of satire done by jonathan swift (irish satirist) as quoted by cutbirth: “when jonathan swift suggested: “a young healthy child well nursed, is, at a year old, a most delicious nourishing and wholesome food, whether stewed, roasted, baked, or boiled…” he was not advocating cannibalism or infanticide. he was taking aim at callous bureaucratic british authority and the toll it had taken 21 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media on the irish people and their country’s economy.” there are two satire genres commonly used by swift, namely juvenalian satire and horatian satire. first, juvenalian satire, according to m.h. abrams (in cutbirth, 2011) is a speaker who is a severe moralist who uses an elegant public style to denounce ridiculous and dangerous representatives. juvenalian satire is dark, sarcastic, and full of anger. second, horatian satire displays intelligent, polite, and more tolerant characters to the world. speakers of the satire genre horatian aim more at entertainment than anger. this genre is more fun, seductive, and uses mild language, gentle parody to criticize some social representatives or political situations. comedy stand-ups include the horation genre. in delivering satire, there are three forms of delivery, namely irony, sarcasm, and parody. the irony is about pretense; for example, stephen colbert pretends to defend a politician that he never agreed with. he mimics their arguments and tone of voice to show how ridiculous they are, whereas parody/spoof is done by imitating someone or something to make fun of and is intended only to entertain and make people laugh. the presence of words or sentences that deviate from the facts and do not touch the object being twisted is a characteristic of parody — next, sarcasm. in political satire, the form of sarcasm uses harsh sentences. d. critical discourse analysis of teun a. van dijk model text is the result of a production process involving various elements, both text producers, and the social context underlies the process. the text in this study shows how people, including social media accounts, are trying to manipulate messages to achieve their goals. manipulation of the text can reveal how domination and power abuse (van dijk, 2006). he mentions this process with social cognition van dijk (1993). thus, in the analysis of critical discourse, to understand the text can not only analyze the text but must understand the other microelements. the text in this study is interpreted as a message poured into social media. furthermore, not all of the issues contained in the text can be examined in the critical discourse analysis (cda) research method. in general, cdas must meet the following criteria; focus on social or political issues and explain the structure of discourse also explain their social interactions. in other words, cda focuses on the way the structure of discourse enforces, confirms, legitimates, reproduces, or challenges relationships of abuse of power in society (van dijk, 1993). methods this study is a qualitative study, which explains the phenomenon of the use of figures of speech in political communication in the 2019 presidential election in indonesia. as said by neuman (2013) that a qualitative approach explains social phenomena indepth and comprehensively based on their natural settings or actions of social meaning. then, this study uses van dijk’s model of critical discourse analysis techniques to answer the problem formulation. this research uses facebook, instagram, and youtube platforms because they have the potential to obscure the different roles that occur between producers and consumers in the media industry. so far, the producers of messages in mass communication are the media industry and the public or audience as consumers. but with the latest developments in communication technology, social media platforms, the public can become producers of content that is user-created content. the social and political problems that emerged ahead of the 2019 presidential election, namely the failure of jokowi’s performance issues, become the most data criteria in this research. besides, the selection of accounts that consistently criticizes the government, or candidate and has many followers and topics raised in cyberspace. the instagram account (ig) skinnyindonesia24, which raised the prabowo vs. jokowi rap battle video, currently has 1.8 million subscribers, and more than 16 million accounts have watched rap battle videos. nurhadi-aldo or 22 informasi, volume 50. nomor 1.2020 dildo instagram account. from the selected data, researchers conducted a critical analysis of the message content, translating the social context of words, and knowing social cognition by conducting imaginary interviews with account holders (van dijk, 1993). results and discussion a. satirical political communication ideas and packaging in new media in 2019 presidential election the journey of indonesia’s reformation was marked by the opening of the right to freedom of opinion and expression. interestingly, these rights went hand in hand with the development of new communication media and followed by the regulation of freedom of opinion and expression, namely law number 11 of 2008, which was changed to the law on information and electronic transactions (ite) number 19 of 2016. writing in this chapter discusses how ideas and packaging of political communication and satire in the new media in the 2019 presidential election are already under the rules of the ite law. indonesia’s political situation is a context that cannot be ignored in discussing ideas and packaging of political communication and satire created in new media. why is it important? recalling information from damar juniarto, regional coordinator safenet stressed that: “since the ite law was first enacted in 2008, it has taken many victims. most victims were charged with ite law, especially article 27 paragraph (3) and article 28 paragraph (2). “from safenet’s records up to 31 october 2018, there were 381 victims who were ensnared by the ite law, and as many as 90% were entangled in the ite law related to accusations of defamation and hate speech. that is, in freedom of opinion and expression in the new media in the 2019 presidential election, there is a legal and political structure that surrounds it, which cannot be avoided just like that. of course, this situation will not affect the variety of content, and the packaging of expressions and opinions, especially in new media. b. political communication which became a legal case during the 2019 presidential election in the activities of opinion and expression in the reformation era it is not borderless. ite law is a form of guarding boundaries mutually agreed by the government and the parliament. in 2018, exactly two weeks after the determination of participants for the presidential and vice presidential candidates on september 20, 2018, the reporting of hoak cases by the police began the journey of the 2019 presidential election with reported ratna sarumpaet. he works as a capital artist. the alleged article is an article about hate speech, namely article 28 paragraph 2 of the ite law and articles 14-15 of law number 1 of 1947. ratna sarumpaet was reported with violations of content distributed through new media on facebook and twitter. the long time of this case, finally met the verdict in july 2019 with sentenced to 2 (two) years in prison for being proven guilty according to article 14 paragraph (1) of law number 1 of 1947 namely to cause trouble because of the lies committed, and article 28 paragraph 2 (marison, 2019). in general, the activities of opinion and expression in new media, as safenet analyzes, are entangled in article 27 paragraph (3) and article 28 paragraph (2) of the ite law. article 27 paragraph 3 reads to prohibit anyone intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make access to electronic information and/or electronic documents that have content of defamation and/or defamation; article 28 paragraph (2) reads, every person intentionally and without the right to disseminate information intended to incite hatred or hostility of certain individuals and/or groups based on sara. while seen from the cases that occur as recorded, the new media used are twitter (1 account), instagram (3 accounts), facebook (6 accounts), youtube (3 accounts), four online media/ugc, whatsapp (2 accounts). as with safenet’s documentation, there were 12 cases of netizens caught in the ite law that coincided with the election campaign period, and continued to grow after the 23 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media announcement of the presidential election results. if mapped from the case story, the ite law during the presidential election does not only ensnare communication activities in new media relating to the holding of the presidential election, but also relates to public services, local government officials, police professionalism, and social problems in the community. meanwhile, if you look at neighboring countries, it is not only law in indonesia that can impose limitations on freedom of opinion and expression. countries in asia such as the philippines, cambodia, malaysia, myanmar, singapore, thailand and vietnam also have restrictions. safenet’s documentation explains the case at the end of 2018 in singapore. singapore’s pro-democracy groups oversee cases of digital rights violations (curb expression on the internet, harassment of family members, attacks on electronic devices) an editor of the citizen online website terry xu, willy sum (writer), and facebook user leong sze hian (mengecam, 2019). then in singapore in 2015, a teenage blogger, amos yee uploaded a video titled “le kuan yew is finally dead” which lasted eight minutes containing criticism of christianity and the late former prime minister lee kuan yew. case details from the video as quoted from safenet are as follows: “the video says the founder of singapore is like a dictator like mao zedong, joseph stalin and even adolf hitler. the basis on which the authorities charged yee with his negative statements about christianity and the spread of obscene cartoons. the cartoon depicts lee kuan yew having sex with former british prime minister margaret thatcher. the police received many complaints from various parties who felt offended because the cartoon appeared only a few days after lee kuan yew died, march 29 last” (juniarto, 2019). c. satire politics on youtube nearing one week from the 2019 presidential election day, on april 8 2019, a rap battle genre video from the skinnyindonesian youtube channel24 received the most attention from the public. the video content is related to the indonesian president and vice presidential candidate pair 2019. the video with a duration of 0:53 seconds is entitled prabowo vs jokowi-epic rap battles of presidency. within one day after being uploaded on april 8, 2019, it managed to occupy the top position of youtube trending, and until july 17, 2019 it had been watched 36,626,163 times (adytia, 2019). prabowo vs jokowiepic rap battles of presidency consists of two versions. the first version aired on july 2, 2014. in the first version, not enough people watched videos by andovi da lopez and jovial da lopez. the two videos are the work of da lopez entertainment production under the name youtube skinyindonesian24. the executive produser is andovi da lopez who also plays jokowi and jovial da lopez who plays prabowo. the first version of the video until july 21, 2019 or about four years just watched 4,778,705 times. why are only a few watching? this can at least be explained by two conditions. first, the full use of english from beginning to end in the 2014 version of rap battle can be one of the explanations. secondly, is the number of social media users in indonesia, which has not been as large as 2019. data shows the number of media users continues to increase. at least, the results of hootsuite wearesocial research noted that in 2014 there were 1.9 billion social media accounts, and in 2018 there were 3.8 billion accounts. the lyrics from the prabowo vs jokowi rap battle video content version 2019 were made within a period of six days. content is made from observations of the political situation during the presidential election. the course of the debate candidate organized by kpu is the main material. for the 2019 rap battle video content, these brothers used the first to second debates. the rap battle video was inspired by the youtube channel from the united states, epic rap battles of history (erb). the composers in the channel are peter shukoff (nice peter), lloyd ahlquist, dave mccary, and maker 24 informasi, volume 50. nomor 1.2020 studio. they began pioneering the channel on september 26, 2010. the concept of the channel show is a rap battle, which is to play two famous figures from history and pop culture and pitting rap between the two figures. the story of the indonesian election which is packaged in the form of a video with the 2019 rap battle genre by the sisters, is claimed as a work aimed at entertainment, and is their way as a youtuber to tell about the upcoming elections in indonesia. “we recognize completely that this format is theirs and we are merely using this format as a medium in which we as youtubers can share the story of the upcoming elections in indonesia. we mean no violations of intellectual property and we are merely doing this for entertainment purposes. thank you very much to the guys who did the original show. and as for the video it self, this is a fun video, not to be taken seriously by anyone, particularly, indonesians. please enjoy and may we have an amazing election process on the 17th of april 2019. this is by no means a political campaign of any sort.” if you look at the work of rap battle in the article “how to rap battle and win-full guide”, it is the same as the comedian who tells jokes, especially in the first line of rap. what distinguishes it from jokes is that in rap, rhyme schemes and rap styles are needed, using words that have a double meaning to be interesting. d. from asking for approval to airing to accusations and appreciation concerns about the existence of legal resistance in publishing opinions turned out to be still a story in the reformation era. there was an interesting story about the sisters in their confession on the rosi kompas tv show on april 11, 2019. before the video became public consumption, the brothers had asked permission from their mother. however, the mom suggested not to be published. the video continues to be published with confidence in a changing era. jovial da lopez assured his mother: “mom, this era is already different, if young people do not dare to criticize the conditions in our environment and social, who will criticize, but yes ando remains rather afraid.) even in the comments column, there are concerns about how the fate the brothers, if the work like rap battle appears in the new order era. in addition to concerns, there are allegations of video maker siding with one of the participants in the 2019 presidential election. some think that the siblings are prabowo’s supporters, on the other hand they are accused of supporting joko widodo. however, there are also those who appreciate the work of these brothers, one of them is because the rap battle video of prabowo vs jokowi made them give a look to netizens who have the opportunity to abstain because they are confused about determining the choice. the siblings claimed the rap battle video also aimed to educate netizens to not be too fanatical about one of the camps. as far as they are observing, the people supporting the presidential candidates tend to deny the advantages of other candidates. jovial da lopez (2019) said what he observed that: “in fact, we are rather annoyed with some people who are very vocal on one thing, that’s a problem. believe in our stance we may be vocal. only sometimes when we are vocal about one thing, we turn off the kindness of others. meanwhile, if we elect a president or anyone who will lead the country in the next 5 years, we must really consider what vision and mission they have. do not because we are blind to one candidate, whatever the other candidate says we turn off, we do not want to hear, we do not want anything. well i and andovi, really just for, guys, there are two people, you guys, and you choose the best for you”. 12 days after the rap battle video was uploaded precisely on april 24, 2019, andovi da lopez (2019) emphasized the purpose of the rap battle they made. in the closing sentence of the video the rap battle’s intent 25 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media was made not to divide the camp, but to reemphasize the differences were important and given the interests of the state. e. satire politics on instagram in addition to youtube, from instagram as new media there is a political satire that was also viral in the 2019 presidential election, from the account of a fictitious candidate pair (@nurhadi_aldo). not only on instagram, has nurhadi aldo’s political satire also appeared on facebook and twitter. the pair of fictitious presidential and vice presidential candidates in the account are nurhadi and aldo. nurhadi was constructed as a fictitious candidate. in his daily life is a masseuse in kudus and aldo regency as fictitious running mate is a fictional character whose face is a combination of several people designed in such a way by eight young men. the bbc.com search results initiated the ideas of fictitious presidential and vice presidential candidates are eight young men spread across indonesia with an age range of 17 to 23 years who do not want to be revealed. the idea for the formation of the nurhadi_ aldo account is the hot 2019 presidential election situation. in fact, the making of this account, claimed as a way to reduce conflicts in the community because of the hot 2019 presidential election. in addition, the account was formed as entertainment for the people of indonesia (subagja, 2019). nurhadi in the bbc.com video, which was reposted by the instagram account @nurhadi.aldo. official2019, conveyed the intent of forming a fictitious presidential and vice presidential candidate: unpleasant but that, with the presence of presidential candidate number 10 can unite the citizens of indonesia. besides aiming to entertain, nurhadi_ aldo’s campaign content also aims to criticize the government, politicians and the people. one of the success team nurhadi_aldo said to bbc.com as quoted by tirto.id: “when nurhadi came out in the form of jokes, there was a message for the community. there is much we can criticize, there are governments, politicians, rather than fighting with fellow people” (khalika, 2019). the success team, the creator of the nurhadi_aldo account, hopes that the people will not be easily divided by political elites during the presidential election. like the participants in the official presidential election, this pair was promoted by the party. but the party that carries it is also fictitious, namely the party for the need for faith (puki). in addition, like the official pair of presidential and vice presidential candidates, this alternative pair also offers a visionmission and program, and the name of the coalition. tronjal coalition tronjol maha asik became the name of the couple’s coalition with the hashtag campaign #mcqueen #yaqueen (read: #more #sure). whereas the official presidential and vice presidential tagline is ‘adil makmur with prabowo sandi’ which was later revised on january 9, 2019 to ‘indonesia win’ for the prabowo-sandi pair, and ‘jokowi-amin indonesia forward’, ‘white is us’ for the campaign slogan jokowi and ma’ruf amin. in an effort to show nurhadi aldo’s vision and mission that is different from the official presidential and vice presidential candidates, in his writing juxtaposed with the vision and mission of the two pairs of real presidential and vice presidential candidates. coupled with displaying pictures of the bearers of each pair of official and fictitious vice presidential candidates. in nurhadi and aldo’s vision the object of the satire was confirmed. the term ‘ruling class’ is emphasized in their vision as political problem-making actors. not even halfhearted in delivering his message without using metaphorical languages. nurhadi and aldo dense and clearly wrote the vision “the realization of a just, strong, intelligent, and educated society in addressing the political problems created by the ruling class.” the term ‘ruling class’ also reappears in the description of their mission. on point 6, they explained their mission of reducing the grip of the ruling / government class to the common people. the term ‘ruling class’ is italicized with the word ‘government’, meaning that the actor can be the ruling class or the government. 26 informasi, volume 50. nomor 1.2020 both are considered as actors who oppress small people, not as they should be present in the middle of small people. following are the elaborations of nurhadi and aldo’s mission: building a strong economy based on food security and the welfare of workers and peasants; educating workers and peasants to become a new political force in indonesia; organizing workers and peasants; creating unemployment as employment; bringing social justice to all indonesian people; reducing the grip of the ruling class/ government to the small people. f. political satire on facebook the 2019 movement to change the president through the #2019gantipresiden was initiated by mardani ali sera, secretary general of the prosperous justice party, eggi sudjana, and eno warisman. the idea was explained by mardani after attending the ‘indonesia lawyers club’ event in conventional media, tvone. according to him, this movement as a ‘wake up call’ for muslims in indonesia, by warning that the 2019 elections are in sight and it’s time to find a better leader for indonesia. the idea was then campaigned to various regions with the aim being that the ideas spread to the network so that a joint campaign “2019 change president” would appear (kresna, 2019). around april 9-10, 2018, hashtag #2019gantipresiden became a trending topic on twitter (gunawan, 2018). in other new media (facebook) leading up to the 2019 presidential election, an account called 2019 presidential candidate appears. the account already has 24,780 followers with a total of ‘likes’ 24,506. this account is actively posting content in video, comic, meme packaging related to the presidential election. after 2019 presidential election, 2019 gantipresiden account is still actively posting. one of them is seen in figure 6. the post is a screenshot of the @jokowidodo twitter conversation accompanied by a caption. the written caption emphasizes the effort to realize joint motion. as with the nature of new media, direct comments on posts can occur immediately. seen in the figure 6 get comments from netizens. the comments that emerged were also debates among netizens. sadly, swear words appeared, accusations in the comments column. if traced from each post, the 2019 change of president is not the same goal as stated by mardani ali sera for a wake up call ‘for muslims in indonesia, by warning that the 2019 elections are in sight and it’s time to find a better leader for indonesia. however, each post actually leads to the efforts of president joko widodo’s delegitimacy. the 2019 hashtag for president will not only live in new media, but also be a real movement. supporters of the 2019 hashtag for president change took to the streets on a car free day on april 29, 2018 around the hi roundabout to raise voluntary funds by selling t-shirts reading #2019gantipresiden and efforts to show their existence. the coordinator of the movement iwan firdaus voiced yells, “this movement is politically gaining support from political parties.” furthermore, the group with t-shirt #2019gantipresiden had intimidated supporters of jokowi’s supporters in the #diasibukkerja who also held events at the hi roundabout. susi ferawati’s confession was a victim of intimidation that, “it was made fun of by a tadpole, rice packets, you don’t have money. because we used the #diasibukkerja tagline t-shirt, we were told, ‘you always work, you’re like a slave” (kresna, 2019). conclusion from the exploration of ideas and the packaging of political communication and satire from the three case studies above, the reseacher finds several essential points. first, the 2019 presidential election gave rise to ideas of political communication and spontaneous satire about what they saw, what they felt, and their experiences relating to the global world. the satirical communication conducted by skinnyindonesia24 is an example of the interaction between universal values and the country’s political situation. second, each informant account translates their ideas from the political situation that occurred during the presidential election, the strategy of the two winning teams, and their 27 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media supporters’ actions on social media. thirth, there are two categories of message objectives delivered, namely reducing the effects of polarization that arise and, at the same time criticizing the government, politicians, and including netizens who are fans of supporters of each pair of candidates. the content of nurhadi_aldo’s creation raises concerns for activists and the public because it is considered vulgar, sexist, and pornographic. in packaging ideas, they have a different way. nurhadi_aldo expressed his opinion in the form of sentences, memes, and quotes from presidential candidates who were ridiculed roughly for insinuating the candidates. unlike the case with skinnyindonesia24, who uploaded prabowo vs. rap battle videos. jokowi in 2014 and 2019 in the form of song lyrics with a more elegant choice of words. political communication messages on the #2019gantipresiden facebook account tend to use critical narratives and memes that critics incumbent candidates. the three social media accounts use a hashtag to spread more widely to influence people’s political behavior and attitude. finally, this research does not yet discuss the meaning of the satirical message, so the researcher recommends continuing analysis of the picture and texts on social media platforms that uploaded satire. by doing this analysis, we expect to get more explanation from another perspective of the message. acknowledgement i thank to dean of social and political sciences and research & community service board (bppm) of fisip universitas brawijaya for their research grant. i would also like to acknowledge the association of indonesia communication scholars (iski) and also the editorial team of informasi journal for their constructive feedback. references adytia, i. (2019, 10 april). rap batle prabowo jokowi tranding di youtube. accessed fromhttps://krjogja.com/web/news/ re a d / 9 6 3 7 6 / r a p _ b a t l e _ p ra b owo _ jokowi_tranding_di_youtube., jun 23, 2019. andovi da lopez. (2019, 24 april). bedah lirik prabowo vs jokowi part2. accessed from https://www.youtube.com/ watch?v=prsn3p5fb0o, september 12, 2019 arifin, a. (2011). komunikasi politik: filsafatparadigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik indonesia, graha ilmu: yogyakarta. bessant, j. (2016). new politics and satire: the euro financial crisis and the one fingersalute. information, communication & society, 20:7, 1057–1072, doi: 10.1080/1369118x.2016.1206138. boukes, m. (2019) agenda-setting with satire: how political satire increased ttip’s saliency on the public, media, and political agenda, political communication, 36:3, 426-451, doi: 10.1080/10584609.2018.1498816 bode, l & vraga, e.k. (2018) studying politics across media, political communication, 35:1, 1-7, doi: 10.1080/10584609.2017.1334730 bradshaw, s., howard, p.n., kollanyi, b. & neudert, l. (2020) sourcing and automation of political news and information over social media in the united states, 2016-2018, political communication, 37:2, 173-193, doi: 10.1080/10584609.2019.1663322 cameron, k. (1993), humour and history, in humour and history, k. cameron (ed.), england: intellect, 5-9. cutbirth, j. h. (2011). satire as journalism: the daily show and american politics at the turn of the twenty-first century. columbia university. university columbia efriza, & indrawan, j. (2018). komunikasi politik pemahaman secara teoritis dan empiris. malang: intrans publishing. gunawan, b. (2018, april 30). propaganda politik melalui ‘hashtag’ media sosial, detik news. accessed from https:// news.detik.com/kolom/d-3997572/ propaganda-politik-melalui-hashtag28 informasi, volume 50. nomor 1.2020 media-sosial, 12 september 2019. jenkins, h., ford, s., & green, j. (2013), spreadable media: creating value and meaning in a networked culture, new york: new york university press. jovial da lopez. (2019, 11 april). interview on the show “rosi adu seru prabowo vs jokowi”. accessed from https://www.youtube.com/ watch?v=t0zfxqdc9mm, 8 agustus 2019. juniarto, d. (2019, july 26) amos yee dinyatakan bersalah. accessed from http://id.safenetvoice.org/2015/05/ amos-yee-dinyatakan-bersalah/, 1 agustus 2019. jamieson, k. h., & kenski, k. (2014). political communication: then, now and beyond, in oxford handbook of political communication, k. kenski & k. h. jamieson (eds.), new york: oxford university, doi:10.1093/ oxfordhb/9780199793471.013.77 khalika, n.n. (2019, july 07). nurhadi-aldo dan meme sebagai saluran kritik dan frustasi kreator. accessed from https:// t i r to. i d / n u rh a d i a l d o d a n m e m e s e b a g a i s a l u r a n k r i t i kf r u s t r a s i kreator-ddm3, 10 september 2019. kresna, m. (2019, may 02). para politikus di belakang layar gerakan ‘2019gantipresiden. accessed from https://tirto.id/para-politikus dibelakang-layar-gerakan-2019-gantipresiden-cjkx, 9 september 2019. louw, p. e. (2007). the media and political process. new york: sage publications ltd. marison, w. (2019, july 26). ratna sarumpaet divonis dua tahun penjara. accessed from https://megapolitan.kompas. com/read/2019/07/11/16561791/ratnasarumpaet-divonis-dua-tahun-penjara mengecam pelanggaran hak digital terbaru di singapura. (2019 january 10). accessed from http://id.safenetvoice. o r g / 2 0 1 9 / 0 1 / s a f e n e t m e n g e c a m pelanggaran-hak-digital-terbaru-disingapura/, 20 maret 2019. neuman, w. l. (2013). social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed., boston: pearson education. neuman, w.r. (1991), the future of the mass audience, cambridge: cambridge university press. p, a.n (2016), ekonomi politik media: pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 oleh radar banten dan baraya tv, informasi, 46:2, 155-168, doi.org/10.21831/informasi. v46i2.12247. plevriti, v. (2013). satirical user-generated memes as an effective source of political criticism, extending debate and enhacing civic engagement. the university of warwick: centre for cultural policy studies. punnett, i. c. & russomanno, j. (2018) “pacifica” at forty: restraint on satire in america, its impact on broadcast journalism, and justice brennan’s prophetic dissent, journal of radio & audio media, 25:2, 321-336, doi: 10.1080/19376529.2018.1479142 reilly, i. (2013). from critique to mobilization: the yes men and the utopian politics of satirical fake news. international journal of communication, 7:1, 12431264. sampedro, v. & avidad, m.m. (2018), the digital public sphere: an alternative and counterhegemonic space? the case of spain, international journal of communication, 18, 23-44. sapienza, z. s., iyer, n., & veenstra, a. s. (2015). reading lasswell’s model of communication backward: three scholarly misconceptions. mass communication and society. 18:5, 599622. doi: 10.1080/15205436.2015.1063666. sidwell, k. (2009). aristophanes the democrat: the politics of satirical comedy during the peloponnesian war. 29 anang sujoko, satirical political communication 2019 indonesia’s presidential election on social media new york: cambridge university press. doi:10.1017/cbo9780511657382. subagja, i. (2019, january 14). akun nurhadialdo menghilang dari instagram, tim sukses buka suara. accessed from https://kumparan.com/ kumparannews/akun-nurhadi-aldomenghilang-dari-instagram-timsesbuka-suara-1547453004727579979 tapsell, r. (2017). kuasa media di indonesia. (w. p. utomo, penerj.). banten: marjin kiri. utomo, w. (2015). menertawakan politik: anak muda, satire dan parodi dalam situs mojok.co. jurnal studi pemuda, 4:1, 190-205. doi: 10.22146/ studipemudaugm.36729. van-dijk, t. a. (1993). principles of critical discourse analysis. discourse & society, 4:2, 249–283. doi:10.1177/0957926593004002006 van dijk, t. a. (2006). discourse and manipulation. discourse & society, 17:3, 359–383. doi:10.1177/0957926506060250 187 author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 6.000-8.000 words.  papers uses bahasa indonesia or english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal evers & gerke. (1992). "the culture of planning: transmigration area development in east kalimantan, indonesia", international sociology, vol.7, pp.141-151. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 188 abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. abstract, made in essay form consists of introduction, purpose, method, conclusion, written in 1 (one) paragraph, space 1, paragraph justify, 150-200 words, no numbering. created in bahasa indonesia and english. keywords consist of 3-5 relevant words/phrases introduction state the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding an unnecessarily detailed literature survey or a summary of the results. methods provide sufficient detail to allow the reader to interpret the results, and to enable the work to be reproduced. methods already published should be summarized and indicated by a reference: only relevant modifications should be described in detail. results and discussion this section should clearly and concisely describe the results of your study. explain the statistical analyses (if used). provide visual representations of the data (tables, graphs) where appropriate, but make sure to reference and explain these in the text. this should explore the significance of the results of the work, not repeat them. a combined results and discussion section is often appropriate. avoid excessive citations and discussion of published literature. conclusion the main conclusions of the study may be presented in a short conclusions section, which may stand alone or form a subsection of a discussion or results and discussion section. references  follows the apa style (american psychological association) http://www.apastyle.org  suggested using mendeley  arranged by alphabetic  comprised at least 15 reference sources  it must cite min one article from jurnal informasi (see the archive menu)  references with maximum 10 years the template of informasi article in word document format is available for download here. fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ilkomuny@gmail.com issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 9 770126 065917 belakang.pdf page 1 65 abd. muqit, the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive ... the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive reading method (case study of indonesian novel entitled “orang-orang proyek” by ahmad tohari) abd. muqit abd.muqit@polinema.ac.id politeknik negeri malang (state polytechnic of malang) abstract the socio-political fiction novel is generally realistic and gives an implicit picture of the social environment of a place. this type of reading is less popular because it is difficult to interpret and is also of less interest to readers than other literature. one of the works that can reflect this literary type is the novel entitled “orang-orang proyek” by ahmad tohari, which represents the real condition of the indonesian community under their politic and social circumstances. this paper tries to break down the literary work using the deconstructive-reading method to read a text with multi-interpretation understanding where the version contains many probabilities of meaning. this study will be able to provide insight into the correct reading method according to the purpose and type of literacy used in literary works. novel fiksi sosial-politik umumnya realistis dan memberikan gambaran implisit tentang lingkungan sosial suatu tempat. jenis bacaan ini kurang populer karena sulit untuk ditafsirkan dan juga kurang menarik bagi pembaca daripada literatur lainnya. salah satu karya yang dapat mencerminkan jenis sastra ini adalah novel berjudul “orang-orang proyek” oleh ahmad tohari, yang mewakili kondisi nyata masyarakat indonesia di bawah kondisi sosial dan politik mereka. makalah ini mencoba untuk memecah karya sastra menggunakan metode membaca dekonstruktif untuk membaca teks dengan pemahaman multi-interpretasi di mana representasi mengandung banyak kemungkinan makna. penelitian ini akan dapat memberikan wawasan tentang metode membaca yang benar sesuai dengan tujuan dan jenis literasi yang digunakan dalam karya sastra. keywords: community; deconstructive reading method; fiction novel; irony; sociopolitical. informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49. no. 1 (2019). pp 65-76.doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.23728 66 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 introduction understanding a literary text is a complex activity. literary works sometimes contain figurative meanings that are not easily defined. this definition will vary significantly according to the scope of knowledge that the author has. conversely, readers also often have difficulty understanding the intent contained in literacy. however, the text of literary works gives the freedom to interpret the meaning contained therein to the reader. the meaning of a text is not single, varied, and varies according to the reader viewpoint. the technique of understanding and reading text in this way is called deconstructive reading techniques (kershner,2014). deconstructive texts reading means reading a text with multiinterpretation understanding, where the text contains many probabilities of meaning. when we think about the meaning and draw conclusions, the text carries another meaning that is different from the meaning we take at that time (andersson, 2018). thus, the text can store potential new interpretations that we never imagined. by its primary purpose, understanding deconstructive reading methods seek to dismantle the establishment that has become perception, and even superstition become entrusted against new findings that conflict and contradict the previous reliance (day, 2011). in general, the method of reading deconstruction realizes as an effort to empower logic under reading that tends to be forgotten or thought out because of specific highlight in a text (andersson, 2018). reading the text with this method gives a concept that the text does not reflect reality but build one (bennett &royle, 2016). one of the works that can reflect this phenomenon is the novel “orang-orang proyek” (people around project) by ahmad tohari (2015). in addition to the use of the deconstructive reading method, this novel describes the complicated social and political life of indonesia as one of the developing countries which have many exciting parts of exploring and learning. based on this description, the irony that arises in this paper will discuss under binary opposition (a part of the deconstructive reading method) to understand the purpose of the novel “orang-orang proyek” implicitly written by the author. reading defines as a skill or activity of getting information from the book and understand a written text which means extracting the required information from it as efficient as possible. reading is a cognitive process of interacting with text and monitoring comprehension to establish meaning. the reading method (also known as reading approach) aims to help readers who have no time to master each word in detailed, but merely recognize the slice of the meaning o fit. this method requires the necessary skill since it is a standard and fix procedure. the reading method does not demand high skill and knowledge of the language, which purposes to shorten the time required (west, 2006). successful text reading comprehension involves the reader to discover the meaning needed to achieve a particular purpose which may be finding a particular piece of information, solving a problem through reading, working to understand the idea, or following a set of direction, and needed to fluent reading (dyson & haselgrove, 2000). dyson & haselgrove (2000) also stated that the problem of reading method and comprehension complicated by the fact that an efficient reader will vary their rate of comprehension according to the type and difficulty of the reading material. it is clear that in general, allowing for the flexibility of approach, the better readers are also faster readers. methods deconstructive-reading method deconstructive-reading is the in-detail text-reading method results in the conceptual differentiation of the author’s purpose, which forms the inconsistent and paradoxical basis to overall use in the text (avenier, 2011). this definition implies that this method seeks to find the absence of text or contradiction between the intent of the author and the various meanings according to the reader interpretation. under this approach, the 67 abd. muqit, the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive ... text is considered to have extraordinary autonomy, and all the probability of defining significance makes the possibility in contains (hardie& moore, 2010). this theory states that each text has evasion points (equivocation) and the undecidability that betrays any stability of mean that might be intended by the authors in the book they wrote (sim, 2011). in connection with this statement, the text may not have a single meaning but varies according to the aspect of the reader desire. hardie& moore (2010) states that the deconstructionism theory is defined as follows: 1. the text has many possible meanings so the version may be very complicated. the reader’s ability varies according to their effort to find various possible meanings. there are those who can get to know more, but there are also those whose curiosity is minimal. it drives by knowledge factors and the breadth of the reader’s insight. 2. a reader will allow all possible meanings to appear. the fact rises naturally from the free text, so it remains ambiguous. 3. although it cannot be said to ignore the entire text, the reader does tend to focus more on the elements in a book, especially scientific ones. it said that they depart from small linguistic elements then arrive at an overall view of one text. they are more likely to see the ambiguity caused by the aspect of language. binary opposition thistlethwaite, jackson, & moran (2013) mentions that all reflex systems base themselves on the basic principle called “metaphysical thought.” the basic principle is often defined based on what rejected with a kind of “binary opposition” to other concepts. this principle and binary opposition, which he stated, could always deconstruct (avenier, 2011). binary opposition is a way of looking, rather like ideology. we know that doctrine draws a clear boundary line between conceptual debate such as truth and error, meaning and not meaningful, central and peripheral (avenier, 2011). according to thistlethwaite, jackson, & moran (2013), metaphysical binary opposition includes markers or signs, which can be sensed or punctuated, utterances or writing, conversation (parole) or language, diachrony or synchrony, space or time, and passivity or activity (avenier, 2011). the systematic implementation of deconstructive-reading in a text follows the following steps: 1. identifying the opposition hierarchy in the text where the terminology systematically favored and not; 2. the oppositions reversed by showing the existence of interdependence between the opposing or reversed side; 3. introducing a new term or idea that apparently cannot include in the old opposition category. (norris, 2010). by following these steps, deconstructive reading is different from ordinary reading. ordinary reading is always looking for the true definition of the text or even trying to find the meaning that might never contain (blythe, 2014). on the other hand, deconstructive readings only want to look for unrest or failure of every attempt to cover themselves with a single meaning or truth. it just wants to subvert hierarchical structures that construct text (norris, 2010). irony storyline the irony initially comes from the greek word eironeía and came to mean “dissimulation” or “purposely affected ignorance.” the word then entered latin as ironia and eventually became familiar as a figure of speech in english in the 16th century. the irony is a statement under the words and sentences which meant contrary to the intended reality (lund, 2014). the irony defines as a refutation or commendation that seems to be pleasing in a particular context and has blasphemous intention (justman, 2010). the irony also defines as an implicit discrepancy between verbal and significance, a situation that ends up in quite a different way than what is generally anticipated. the meaning of irony is the difference between appearance and reality. 68 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 practically, there are three kinds of irony, namely verbal irony, dramatic irony, and situational irony. the verbal irony is a trope, the opposite figurative meaning of the apparent purpose (wilson, 2013). verbal irony can also consist of “ironic similes,” which are comparisons in which the two things are not alike at all. for example, “as warm as ice.” these similes mean that the thing in question is not warm at all. dramatic irony occurs when the audience has more information than one or more characters in a work of literature. therefore, it takes on a different—often contradictory—meaning for the audience than they have for the work’s characters (ma, 2011). there are three stages of dramatic irony: installation, exploitation, and resolution. in the case of othello, the installation is when iago persuades othello to suspect that desdemona is having an affair with a man named cassio. iago then exploits the situation by planting desdemona’s handkerchief, a gift from othello, in cassio’s room. the only resolution is after othello has murdered desdemona when her friend emilia reveals iago’s scheme. situational irony occurs when actions or events have the opposite result from what expects or what intends (lund, 2014). situational irony consists of a situation in which the outcome is very different from what expected. there are contradictions and contrasts present in cases of situational irony. for example, in the wonderful wizard of oz, the citizens of the emerald city assume that oz is great and all-powerful, yet the man behind the curtain is revealed to be an older man with no special powers. like all other figures of speech, irony brings about some added meanings to a situation. ironical statements and cases in literature develop readers’ interest. it makes a work of literature more intriguing and forces the readers to use their imaginations to comprehend the underlying meanings of the texts. moreover, real life is full of ironical expressions and situations. therefore, the use of irony brings literature to life. results and discussion binary opposition of pro-partygovernment projects novel “orang-orang proyek” (people around project) (tohary, 2015) tells about the national bridge project in indonesia’sterritory. the project constructs under political and social influence. the construction of the cibawor bridge as one of the national bridge project has a shortage of regarding time. therefore, the project requires much money. the project constructs during the rainy season and prone to flooding. if it rains, the cibawor river must flood. with the existence of floods, the cost will be high. the construction should postpone until the dry season, so the cost is cheaper and done effectively. the projection completion demands come from the interests of certain parties (the politic-ruler parties). the construction is forced to carry out during the rainy season. the aim is to inaugurate the bridge under the campaign of golongan lestari menang (glm) party. the priority of cibawor bridge construction is the political aspect of the ruling party. when the development is genuinely pro-people, the implementation will wait for the dry season with the logic that cheaper, efficient, and of better quality. this implementation is very detrimental to the community because the development funds are substantial, while the funds come from community taxes. it illustrates in the following quote: “oh, begitu? rupaya sampeyan pusing karena banjir telah merusak pekerjaan sampeyan?” “dan kerusakan itu membuat kerugian yang cukup besar. serta memerikan beban batin karena hasil kerja beberapa hari dengan biaya jutaan lenyap seketika.” “tapi, mas kabul, banjir adalah urusan alam. jadi buat apa disesali dan dibuat sedih?” “karena kerugian itu sesungguhnya bisa dihindarkan bila awal pelaksanaan pembangunan jembatan itu ditunda sampai musim kemarau tiba beberapa blan lagi. itulah rekomendasi para 69 abd. muqit, the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive ... perancang. namun rekomendasi diabaikan, konon demi mengejar waktu.” “maksudnya?” “penguasa yang punya proyek dan para peminpin politik lokal menghendaki jembatan itu selesai sebelum pemilu 1992. karena saya kira peresmiannya akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanya partai golongan penguasa. menyebalkan. dan inilah akibatnya bila perhitungan teknis-ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik.” (tohari, 2015,pp 10) “oh, i see? you are pissed because the flood has damaged your work? “ “and the damage made a considerable loss and gave an inner burden because the results of a few days’ works cost millions have disappeared instantly.” “but, kabul my brother, flooding is a natural matter. so why do you regret it?” “this loss can be avoided if the initial implementation of the bridge construction delayed until the dry season arrives in a few months. that is the recommendation of the designers. however, they ignore the recommendation; they said to pursue the time.” “what do you mean?” “the authorities, which this project belongs to and the local politician and leaders who want the complete the bridge before the 1992 presidential election. they think to use the inauguration as a campaign for their ruling party. annoying. this is the result if the technical-scientific calculation defeats by political calculations.” (tohari, 2015, pp 10) the quote above shows that the construction of the cibawor bridge is intended for political purposes, not in the name of the interests of the people. by using political elements, there will be one party who benefits. the construction should be based on scientific concepts by the experts. it should wait until the dry season arrives, while it is defeated their political interests. the deconstructive-reading method is useful to analyze the quotes above. the main opposition describes in the quote “the authorities, which this project belongs to and the local politician and leaders who want the complete the bridge before the 1992 presidential election. they think to use the inauguration as a campaign for their ruling party”. while the binary opposition describes the contrary purpose of the previous quote “this loss can be avoided if the initial implementation of the bridge construction delayed until the dry season arrives in a few months. that is the recommendation of the designers”. these quotes describe the feeling of dislike experienced by the main character towards the decisions taken on the execution of the project that is his responsibility because the decisions taken are widely adverse political decisions. however, this inconvenience neatly covered with the statement “this loss can be avoided if the initial implementation of the bridge construction delayed until the dry season arrives in a few months. that is the recommendation of the designers. however, they ignore the recommendation; they said to pursue the time.” binary opposition of honesty or fraudulence honesty in this story represented by kabul the engineer, the chief executive of this project. the character describes as an honest person. his honesty proved by his ignorance for the fraudulent acts committed by the project workers, such as construction management and labors. as an idealist academic, kabul considered other people the same as him. he is honest, innocent, and avoids cheating. otherwise, the others are greedy and fraud. the following quote describes it all. “mudah saja. mengapa beberapa penduduk di sekitar sini suka menyuap kuli-kuli untuk mendapat, atau tepatnya, dicurikan semen?” mendapat pertanyaan yang tak terduga pak tarya mengerutkan dahi. “begitu?” “pura-pura tidak tahu”. “saya benar-benar tidak tahu.” “nah, sekarang sudah tahu kan?” “ya..! hup!” (tohari, 2015, pp 18) 70 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 “easy. why do some residents around here like to bribe construction workers to get, or instead, steal cement? “ having an unexpected question, mr. tarya frowned. “is that true?” “pretend to know nothing?”. “i do not know.” “well, now you know, right?” “yes..! bloody hell! “ (tohari, 2015, pp18) the text above is the real form of free-text which needed the deconstructive-reading method. there are possible meaning appears to wit, first kabul is honest for being unknown about the fraudulence act happened, and the second kabul already know about that act, but he pretends to know nothing to make sure about the fraudulent activity occurs in the project field. the second option probably the most sense because as an advance public engineer, this act is easy to find among public project (it represents by mr. tarya’s question about kabul’s ignorance). however, as the progress going on, the possible meanings should stay open. furthermore, kabul’s honesty illustrated when he faced dalkijo the engineer, his boss. kabul knows very well the consequences of material reduction to the quality of the building. if such practices continue to be carried out, the bridge will not be durable and last long. reducing the amount of building material (fraud) discards the idealist concept of the engineers. pay attention to the following quote: sebagai seorang insinyur, kabul tahu betul dampak semua permainan ini. mutu bangunan menjadi taruhan. padahal bilamana mutu bangunan dipermainkan, masyarakatlah yang pasti akan menanggung akibat buruknya. dan bagi kabul, hal ini adalah penghianatan terhadap gelar keinsinyurannya. (tohari, 2015, pp 28) as an engineer, kabul knows the real impact of all these games. the quality of the building is at stake. if this game continued, it is the people who will inevitably suffer severe consequences. for kabul, this is a betrayal of the engineering title. (tohari, 2015, pp 28) kejujuran kabul dalam berpegang pada prinsipnya ditertawakan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan nidealismenya. dia mengatakan bahwa dengan idealisme kabul, dia tidak akan mampu menjawab persoalan kemiskinan yang ada di sekitarnya. walaupun demikian, dia tetap berpegang pada prinsipnya dalam hal kejujuran tanpa terpengaruh oleh bujukan kecurangan dari orang lain. pada suatu waktu dalkijo memprotes kejujurannya dengan mengatakan, “apa kejujuranmu cukup berarti untuk mengurangi korupsi di negeri ini?” (tohari, 2015, pp53). kabul’s honesty as his tenets was scorned by people who did not agree on him. he said that kabul’s idealism would not be able to answer the peripheral poverty problems. even so, he still adheres to his tenets for honesty without being influenced by others persuasion. at one time, dalkijo guff his honesty by saying, “is your honesty meaningful enough to reduce corruption in this country?” (tohari, 2015, pp 53). the binary opposition in the quotes above represents kabul’s vacillation whether he must stick with his tenet or following the game. this problem arises when dalkijo starts to persuade him by questioning his belief. dalkijo’s word seems to bother him and makes him question his tenant, which describes in forwarding quotes. commonly, the reader found this binary as an emotional upheaval inside kabul’s mind. this can make the reader questioning kabul’s determination to defend his tenet. this quotes below are the manifestation of kabul’s honesty, which portrays his doubt and fear of illicit goods (goods defined as the result of a crime). when wati, his girlfriend, treated him, he wondered if the money is illegal, since wati’s father is a senate in the area. the previous binary’s answer reflects in the following quote: dan kabul merasa pahit ketika membayangkan jangan-jangan sebagian uang rakyat itu kini ada di dompet wati dan siap membayar makan siang kabul kali ini. 71 abd. muqit, the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive ... “ah, mungkin aku terlalu puritan,” kata kabul untuk dirinya sendiri. tapi rasa ini nyata adanya. yakni rasa enggan ditraktir bila uang wati berasal dari gaji ayahnya. (tohari, 2015, pp56) kabul felt bitter when imagining that some of the public’s money was now in wati’s wallet and ready to pay kabul’s lunch this time. “ah, maybe i am just too stodgy,” kabul said to himself. however, the feeling is real. reluctance feeling when wati’s money comes from her father’s salary. (tohari, 2015, pp56) his persistence to keep his tenet tested with wati’s, his girlfriend, appearance. wati portrays, as a powerful senate’s daughter which, in kabul’s mind, is corrupt. this assumption arises because the fraud that occurred against the kabul’s honesty happened in almost all fronts and congregations in his project. porters, drivers, assistants, vehicle conductors, supervisors, and others (including low-class to the upper-class employees)committed the fraud. the upper-class employees cheat with the primary person that in charge(dalkijo the engineer), government, politicians, and the policymakers who involved, systematically. this fact builds assumptions that wati’s father is one of the involved actors in this fraudulence. as a real example of fraudulent activities carried out by all lines, it begins at the policymakers. they are engaged in the sale and purchase of the procurement auction (the public project procurement in indonesia commonly known in people by public auction). with this system, there will be a payment percentage to winning the auction given by the person who determines the project as explained in the following excerpt, fraudulent behavior reflects in the form of project collusion. “yah, berapa kali harus saya katakan, seperti proyek yang kita kerjakan sebelum ini, semuanya selalu bermula dari permainan. di tingkat lelang pekerjaan, kita harus bermain. kalau tidak, kita tidak bakalan dapat proyek. dan anggaran yang turunnya diatur per termin, baru kita peroleh bila kita tahu cara bermain. kalau tidak, kita pun tak akan dapat uang meski sudah menang lelang.” (tohari, 2015, pp27) “well, how many times should i say, like the project we worked on before, everything starts from this game, always. at the auction level, we have to play. otherwise, we will not get a project. moreover, the budget is set down per term; we will get it if we know how to play. if we know nothing, we will not get the profit even though we have won the auction.”(tohari, 2015, pp27) the binary opposition in the quotes above represents kabul’s knowledge about fraudulent acts happens in his project. he knows what happened because he passed through the same problem before. this fact makes the reader questioning why kabul’s shows his ignorance while past through the same condition before. the reader’s reasonable assumptions are kabul’s ignorance represents his shock about how regular this fraudulent act seems to happen in every public project, or even represents his insecurity as subordinate (which also happened to another subordinate) in this project, which will be discussed in the next sub-chapter. binary opposition of ruler or subordinate this novel represents the substance of the ruler and subordinates explicitly. the ruler (which represents in this story as glm party and their cronies) and the subordinate (addressed to project staffs and mr. basar, a headman in cibawor village) illustrated as “high-pressure” relationship. the glm party asked basar to provide all the campaign needs as well as the inauguration of the cibawor bridge later. the bridge inauguration plans under glm party campaign. the local leader of the glm party requested that all party campaign opulently facilitated by the headman. it makes basar, who is considered as a subordinate in this story, unable to reject it. in the government system under the glm party, all village officials, civil servants, and 72 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 army were subordinate to the party. the subordinates get the compulsion to fulfill their ruler requirements. this statement describes in the following quote: “sebagai kepala desa dan kader golongan, anda sudah tahu apa kewajiban anda. sejak saat ini anda masuk kelompok kami, panitia tingkat kabupaten.” “kami tahu, anda mampu menggalang dan mengerahkan semua potensi massa, dan ini sangat penting – terutama potensi dana.” basar mengangguk. senyumnya dangkal.(tohari, 2015, pp80) “as a headman and party cadre, you already know what your obligations are. you are the part of us now, the district committee.” “we know, you can mobilize all the potential of the masses, and this is very important especially the potential of funds.” basar nodded. he graves a slight smile. (tohari, 2015, pp80) as a subordinate, basar can only approve the wishes of the glm party. he did not dare say no to the wishes of the party. it has become a consequence that the headman is responsible for the success of the glm party activities in his area because this party rules all the government’s ministry from the lowest to the highest level. this quotes also illustrated the insecurity of kabul’s and another subordinate under the compulsion of glm party as the country ruler. if they are contrary to them, they will get intimidated. if they agree to fulfill them, their conscience will be hurt. this act makes their ignorance, and silence means their helplessness against the fraudulent actions of the ruler. binary opposition of myth one exciting part of this story is the public high-trust in irrational superstitions, which means low-grade of people’s education in the country, described in the novel. otherwise, this part also represents how people bound with the tradition, and sometimes being irrational because of it. in the story, the bridge construction was speeded up to pursue the time determined by the glm party. therefore, kabul told project workers to work overtime. they work all day for the same amount of salary, to achieve the target. some strange things happen, which make them link it with irrational folks and superstitions. this illustration describes in the following quote: jadi selasa lalu adalah kliwon. selasa kliwon. pada malam itu berlangsung kesibukan yang luar biasa di proyek dari sore hingga pagi hari. (tohari, 2015, pp124). so last tuesday was kliwon. tuesday kliwon. on that night, there was unusual activity on the project from dusk until dawn. (tohari, 2015, pp124). kliwon is a javanese calendar based on lunar activities, originally comes from ancient hindu believes. there are five days present in javanese calendar, and kliwon is a haunted day, based on the folks and myths trusted by people there. many mythical events took place in kliwon days. the myth that arises in this story, as people’s beliefs, that big and public project always take the life of human victims to fulfill the ghosts or poltergeists requirements that beliefs to guard the project area. night work shift is placed to cover the sacrificial so that will unexposed in public. this superstition clearly describes in the following sentence: “seekor jengger harus dijadikan tumbal. pak martasatang mengartikan jengger sama dengan perjaka atau lelaki muda.” (tohari, 2015, pp120) “a chicken comb must be a sacrifice. mrmartasatang interpreted the comb as a virgin or a young man.”(tohari, 2015, pp120) in this story, the myth happened to sawin, unmarried young man worker, son of mr. martasang, the project supervisor. he considered his son as a sacrificial victim since his sudden loss, no clue. sawin left to drop miss sonah, the waiter in mrssumeh’s stall, home to her village. this myth is denied when sawin’s return. this story part presents the public 73 abd. muqit, the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive ... high-trust in irrational superstitions, which means low-grade of people’s education in the country, described in the novel. that part also defines why the fraudulence acts are ordinary in this project. it is because the public hightrust in irrational superstitions, which means low-grade of people’s education, which make them easy to persuade. the people easily recoil under the irrational superstitions and makes them easy to maintain. the conclusion is that their helplessness sourced from the low-grade of people’s education, as it is not easy to be fixed. this conditions can make an educated, rational person feels cornered and does not have any options but follow the others in the name of traditions. from this discussion, the people insecurities and fear for the ruler party comes from their lack of education, which leads them to gullible. this perspective seems hard to change because they also have strong faith for traditions, which makes their insecurities and fear increase. this part of information gives us a clue about what happens in the story background country. the power of honesty or takings, who is the winner? when we are done with the fraud acts, which seems reasonable in the story background country, the discussion move to the honesty reflects in the story, which seems hard to find in that place. in this story, the idealism reflects in the behavior and attitude of kabul who adheres to the principle of honesty of conscience. kabul does not want to pursue wealth even though there is a possibility that he can get it quickly. he still clings to his commitment. pay attention to the following quote: “apa dengan mempertahankan idealisme, orang-orang miskin di sekeliling kita menjadi lebih baik?” seloroh dalkijo suatu saat. (orangorang proyek, page 53) “what is to maintain idealism, the poor people around us will live better?” dalkijo joked to kabul one day.” (orangorang proyek, page 53) the materialistic attitude represents by dalkijo is a common thing to find in this story. he was very pragmatic because he was afraid of experiencing poverty as he had before. as told before in this story, dalkijo’s parents were sellers of herbs. both of them so poor, they sell their products by foot, doorto-door. after he became a famous engineer, he did not want to go back to experiencing poverty as he had experienced. pay attention to the following quote: “jadi, kabul, bagi saya hanya sikap pragmatis yang bisa menghentikan sejarah panjang kemiskinan keluarga saya.” (orang-orang proyek, page 30) “so, kabul, for me, it is only a pragmatic attitude that can stop the long history of my family’s poverty.” (orang-orang proyek, page 30) the skepticism among honesty results in the fraudulent act, which they think as usual and reasonable attitude to save them from poverty. however, they seem to forget that frauds can change them into a greedy and selfish person, which tend to be ambitious. this ambition can make them willing to do anything to achieve their purpose, even with destroying other people live. the irony of “orang-orang proyek” the idealism and honesty brought by kabul ended dramatically and ironic in the end. all of his efforts failed. he is the only one that strict to his honesty, despite adhering his strong idealism. this failure marks by several events. first, the discharge of kabul from the project shows that he failed to carry out an idealistic mission in real practice. second, there is no support for his concept and ideology. even though he left the project, the cibawor bridge construction succeeds under the note that the success was, indeed, not by the appropriate and ideal construction which resulted in the bridge collapse in the end. third, kabul the idealist finally followed the bridge inauguration procession. at the end of the story, kabul’s idealism and good intentions only yielded disappointment and vain. 74 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 conclusion reading deconstructive texts of literary works means reading a text with multiinterpretation understanding, where the text contains many probabilities of meaning (polletta, chen, gardner, & motes, 2011). deconstructive-reading methods seek to dismantle the establishment, in the sense that understanding a text that has become perception and even general trust can be broken with new findings that may conflict and contradict a definition that widely understood or believed (osborne, simon, & collins, 2003). in conclusion, reading the text with this method gives a concept that the text does not reflect reality, but the text can build a reality (davis, fletcher, brooker, everatt, gillon, mackey, & morrow, 2010). because literary works can build reality, one of the works that can reflect this phenomenon is the novel “orang-orang proyek” by indonesian author, ahmad tohari (2015). this novel describes the complicated social and political life of developing countries and has many interesting sides to explore and learn. it is related to the socio-political life of indonesia, a developing country that is the background of the writing of the novel. this paper discusses the problem of a binary opposition, which is one aspect of deconstructive reading and the meaning of irony that arises in understanding the meaning of the novel “orang-orang proyek.” novel “orang-orang proyek,” tells about one national project in the territory of indonesia. the project in this novel is said to have many aspects that are influenced by the political and social aspects applied in the country. in the binary opposition of prosociety projects or pro-party-government projects, kabul, the main character, told his unrest to one of his colleagues. the unrest caused by one of the national projects which became one of the responsibilities for him to be carried out not by the standard project development procedures. political factors are the main problem with his situation. great political desire is a problem in indonesia, where this desire defeats common sense, science, and logic (burhan, 2011). kabul’s conscience does not approve of this, which, in his opinion, contradicts the interests of society. on the other hand, the interests of the monopoly ruling party are indeed things that cannot be rejected and ignored. this problem triggers the binary contradiction in the story. the hesitation that kabul felt made him faced with a choice where he has to maintained his honesty or chose to follow the cheating of those around him. as an idealistic academic, kabul considered other people as honest as him. his honesty brings him a nightmare and paranoia. it results in a skeptical mind to others, even his lover. in contrary, his environment attempts him to commit cheat. the corruption culture starts with the low-class worker to the highrank worker. kabul willingness to maintain his honesty results in his unrest and doubt. this problem strengthened with kabul’s occupation. in the project field, he is the ruler who has the responsibilities for every single thing that happens in the project. he supposed to know every single infringement happens in the project. he knows nothing. this problem was compounded by the upperclass management instrument, which also committed fraud and openly stated this to kabul. as kabul’s superior, he certainly could not argue and only worsen his worries. as a large project under direct government supervision, exciting things emerge when myths also develop and become one of the new discussions — the culture and beliefs of the indonesian people strongly connected with myths and beliefs that cannot accept with common sense. this phenomenon brings novelty in this book. the folklore which adapts in this story makes people lose their mind. it impacts the works of the project. people tend to be scare to works on-site in the midnight because of their insecurities about the myth, which results in the decrease of project completion for several days. the panic overcome because it turns out that the real incident is not as imagined by people. sawin’s return is evidence that breaks this myth. at last, the materialistic side of the workers reflects clearly in this story. workers 75 abd. muqit, the analysis of the socio-political fiction novels under binary opposition and deconstructive ... make use of the project to get the maximum profit for themselves. from the description and explanation above it can be concluded that the novel “orang-orang proyek” has some binary opposition and irony when an effective approach use. the binary opposition reflects in the central figures, namely kabul and dalkijo. furthermore, supporting figures also experienced this situation, such as martasatang and basar. the irony reflected in this novel includes in the irony of the situation, where the hopes that kabul wants are not suited the reality. this novel represents the real condition of the indonesian community in their daily life. in other perception, it is an allusion to indonesia’s political conditions, which often oppress the lower-class community. in their political environment, honesty is a rare item that is often lost and forgotten. honesty will lose compared to power. the use of national projects as parables represents as an allusion to the performance of politicians in indonesia. the winning regime in power tends to act arbitrarily regardless of the existence of the law and the interests of society. therefore, the progress of the country tends to run slow because the pattern of the mindset and actions adopted by the people reflect the overall deterioration of the indonesian government system. refferences andersson, r. (2018). the myth of sweden’s success: a deconstructive reading of the discourses in gender mainstreaming texts. european journal of women’s studies. https://doi. org/10.1177/1350506817743531 avenier, m. (2011). les paradigmes épistémologiques constructivistes : post-modernisme ou pragmatisme? management & avenir. https://doi. org/10.3917/mav.043.0372 bennett, a. (2014). an introduction to literature, criticism, and theory. an introduction to literature, criticism, and theory. https://doi. org/10.4324/9781315834252 bungin, b. (2011). penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. jakarta: kencana. https://doi. org/10.1002/jcc.21776 blythe, m. (2014). the hitchhiker’s guide to ubicomp: using techniques from literary and critical theory to reframe scientific agendas. personal and ubiquitous computing. https://doi. org/10.1007/s00779-013-0679-6 day, g. (2012). allegory: between deconstruction and dialectics. oxford art journal. https://doi.org/10.1093/ oxartj/22.1.103 dyson, m., & haselgrove, m. (2000). the effects of reading speed and reading patterns on the understanding of text read from screen. journal of research in reading. https://doi.org/10.1111/14679817.00115 hardie, p., & moore, h. (2010). classical literary careers and their reception. classical literary careers and their reception. https://doi.org/10.1017/ cbo9780511778872 justman, s. (2010). bibliotherapy: literature as exploration reconsidered. academic 76 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 questions. https://doi.org/10.1007/ s12129-009-9147-1 kershner, r. b. (2014). intertextuality. in the cambridge companion to ulysses. https://doi.org/10.1017/ cco9781139696425.017 lund, n. (2014). language and thought. language and thought. https://doi. org/10.4324/9780203695012 ma, a. r. (2011). some proposals to cope with forms of irony typically found in literary texts from a relevancetheoretical perspective. studies in literature and language, 2(2), 127. norris, c. (2006). the deconstructive turn: essays in the rhetoric of philosophy. poetics today. https://doi. org/10.2307/1771947 osborne, j., simon, s., & collins, s. (2003). attitudes towards science: a review of the literature and its implications. international journal of science education. https://doi.org/10.1080/095 0069032000032199 polletta, f., chen, p. c. b., gardner, b. g., & motes, a. (2011). the sociology of storytelling. ssrn. https://doi. org/10.1146/annurev-soc-081309-150106 the lyotard dictionary. (2013). choice reviews online. https://doi. org/10.5860/choice.49-1205 suryanarayana, t. m. v., & mistry, p. b. (2016). review of the literature. in springerbriefs in applied sciences and technology. https://doi. org/10.1007/978-981-10-0663-0_3 thistlethwaite, j., jackson, a., & moran, m. (2013). interprofessional collaborative practice: a deconstruction. journal of interprofessional care. https://doi.org /10.3109/13561820.2012.730075 tohari, a. (2015). orang-orang proyek. jakarta: pt. gramedia pustaka utama. west, m. (2006). the “reading approach” and “the new method system.” the modern language journal. https://doi. org/10.2307/317672 wilson, d. (2013). irony comprehension: a developmental perspective. journal of pragmatics. https://doi.org/10.1016/j. pragma.2012.09.016 101 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 2 (2019), pp. 101-112 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i2.27854 women’s journalists in the practice of mass media in semarang city lusi setyo wulandari lusisetyowulandari99@gmail.com nova permata sari permatasarinova2@gmail.com communication science study program faculty of social science and political science universitas diponegoro, indonesia abstract this study aims to determine the balance between female and male journalists in the mass media, and the subjective experience of women journalists in carrying out their duties. data collection was carried out by in-depth interviews and interviewees in this study as many as five people from print and electronic media, to determine the sources of researchers using purposive sampling. this research uses the descriptive qualitative method with gender structuration theory which is a combination of structuration theory and feminist analysis. the results of this study indicate that male dominance is still very strong in the mass media, this can be seen in terms of the number of female journalists in each company. in terms of wages, almost all have not received the same wages as male journalists and there is still violence received by women journalists in carrying out their duties. violence received in the form of verbal and nonverbal violence and women journalists consider the violence that occurs is a risk of work. it is hoped that with this research companies, journalists and the public will become more aware of gender equality. the formation of a special organization for women journalists was also felt to be very important in solving the problems of women journalists. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara jurnalis perempuan dan laki laki di media massa, dan pengalaman subyektif jurnalis perempuan dalam menjalankan tugasnya. pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan narasumber dalam penelitian ini sebanyak lima orang dari media cetak dan media elektronik, untuk menentukan narasumber peneliti menggunakan proposive sampling. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori strukturasi gender yang merupakan perpaduan antara teori strukturasi dan analisis feminis. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki masih sangat kuat dalam media massa hal ini terlihat dari segi jumlah jurnalis perempuan yang ada dalam setiap perusahaan. dari segi pengupahan, hampir semua belum 102 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 introduction one of the main point in democracy is gender equality, because it guarantees freedom to have the opportunity and access anything for all elements of the society. with the current emancipation, women have courage to express their freedom without being restricted by custom or social construction in society. there have been many women who have finally chosen to pursue careers for a future with openness about emancipation. men in this case have begun to recognize the existence of women to be equalized. the women nowadays show themselves more courageous and assertive in choosing jobs according to what they want. even choosing jobs that are usually done by men. both men and women actually have equal opportunities in various fields of work. in fact, men dominate and cause it to be identified with the work of masculines rather than feminists, including to be a journalist. depictions of works that are always identified with masculine can be seen with women present in the mass media, print media or online media but it still has gender bias. according to a survey conducted by the alliance of independent journalists (aji) on mapping the working conditions of indonesian women’s journalists in jayapura city, makassar, pontianak pontianak, yogyakarta, medan and jakarta in 2012 showed the composition of male journalists who still dominated and were still minimal female journalists. the number of male journalists is generally 1 to 3 times more than female journalists. a fairly balanced composition is in the city of jakarta and the most significant gap is found in the city of jayapura. in addition, only 6% of female journalists who sat as editorials included editors in the head of 1 person, editor of 1 person, program 1 person, producer of 3 people, editor of 5 people, and 178 people as journalists.meaning 94% or the majority of female journalists work as reporters or not editorial decision makers. in 2012, there were 1,521 male journalists from aji (alliance of indonesian journalists) while only 18.6% of the total aji journalists in indonesia were 1,868 members (luviana, 2012). although the portion that occupies strategic positions in the world of journalism is dominated by men, in fact there are some women who succeed in achieving high positions in the world of journalism including maria hartiningsih (kompas senior journalist), fira basuki (editor in chief of cosmopolitan magazine), evi mariani (head desk nasional the jakarta post), neni ridanireni (republika senior journalist, yogyakarta), iin yumiyanti (deputy chief editordetik.com magazine(luviana, 2012). this proves that in the terms of work, women also able to prove that they are worthy in getting the position that usually occupied by men. women in the mass media often considerated as a party who do not deserve high position in the industry. apart from the number and position, the gap between male and female journalists also occurs in terms of income. some countries still distinguish between the number of salary between male and female journalists. the discriminatory practice that happned until now often described as something natural in society, but actually it doesn’t fulfil the points of undang-undang republik mendapatkan upah yang sama dengan jurnalis laki-laki serta masih adanya kekerasan yang diterima para jurnalis perempuan dalam melakukan tugasnya. kekerasan yang diterima berupa kekerasan verbal dan nonverbal dan para jurnalis perempuan menganggap kekerasan yang terjadi merupakan resiko dari pekerjaan. diharapkan dengan adanya penelitian ini perusahan, jurnalis dan masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender. pembentukan organisasi khusus jurnalis perempuan juga dirasa sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan jurnalis perempuan. keywords: female journalists, gender, structuration. 103 lusi setyo wulandari dan nova permata sari, women’s journalists in the practice of mass media... p. 101-112 indonesia no. 1/2017 about gender equality article 5 which states that the act of gender equality and justice in the field of manpower can be carried out through the provision of equal access, opportunity and treatment, the provision of wages, benefits and social security and the provision of similar facilities. guarantees and protection for occupational health and safety is included in reproductive health and protection from acts of sexual violence. even though it has been regulated in law, discrimination against women still occurs, such as research conducted by rizki budhi suhara entitled women’s journalist in mass media. it reveals the patriarchal ideology among indonesian women’s journalists. so that the position to be achieved in the public sector or private is still at the crossroads and the key to gender awareness is practitioners from the media themselves. the awareness that must be possessed, such as the awareness that work is part of the rights held by women and awareness to develop the perspectives of women journalists on women’s issues must be owned by the media (suhara, 2016). the same thing was expressed by safira from research that has been done at she radio fm in surabaya that in practice journalism is still not entirely a gender perspective because it still is there are biases based on stereotypes that develop in society so bring up the selection of viewpoints in the discussion of topics to be less gender perspective (safira, 2016) mass media that concerned with gender issues nowadays are not good enough. as the research conducted by hariyanto entitled gender in media construction states that mass media must be supervisors in society. in fact, media themselves keep maintaining their power because of a lack of professionalism and ethics in the mass media, which results in women becoming victims of eternal pride. the lack of an active role and representation of women in the mass media has made it difficult for women to get out of their current position. media should increase the number of female practitioners and place women not only as objects but play an active role as subjects (hariyanto, 2009). and this study aims to determine the balance between female and male journalists in the mass media field in semarang, also the subjective experience of female journalists in carrying out their duties. literature review structuration this research uses gender structuration theory, a combination of structuration theory and feminist analysis conducted by sunarto which produces two main concepts namely the production of gender structure and multiple reproduction. the production of gender structures is a combination of gender and structure while dual reproduction is the nature of a social system that has been gender. but previously will be discussed by researchers about structuration theory first. the structuration it’s a study related to social relations, especially power relations that establish the resources of production, distribution and consumption (mosco, 2009). this theory is based on the magnitude of the influence of the mass media on changes that occur in people’s lives. while structuration is related to the relationship between institutional ideas, social processes and social practices in structural analysis. structural theory views that systems are formed by the process of duality between structures and agents in the system. the position of structures and agents in a system is mutually supportive, not ignoring each other (sunarto, 2009). according to the mosaic in sunarto, agency is a basic social concept in structuration theory. it addresses individuals who are seen as social actors created by the framework of their position and social relations involving class, race and gender. this theory recognizes the importance of the process of social individuation (sunarto, 2009). one important feature of structuring is that social change is seen as a ubiquitous process and illustrates how structures are produced by human agents acting through the medium of the structure. 104 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 gender and feminism feminism is a theory that has a relationship with politics or can be put forward as a political practice that fights in the liberation of women of various races, economic classes in order to win their section (sunarto, 2009). stacey sees the theory of feminism as giving more explanation about the subordination or oppression of critical women, which can be divided into 4 categories: 1. patriarchism 2. the level of subordination of women 3. the category of women 4. implications of ideological determination of feminist theories. in the first category, the systemic oppression of women is caused by social structures which give more power to men so that they dominate more women. the second category is seen as a result of the first category, that the subordination that occurs to women is due to the dominance of men which is generally felt by women from all over the world or specifically to certain women from racial, ethnic, sexual and other tendencies. the third category prefers to show the diversity of women’s meanings according to time, place and context. the fourth category tends to question theoretical perspectives based on the natural aspects of women or their social aspects (sunarto, 2009). according to the fakih in stellarosa, when talking about the concept of gender, of course will be different from sex. gender is used to identify the differences between men and women who are seen socially and cultural. the nature of the gender can be exchanged. in contrast to sex that does not can be exchanged, because of god’s nature and relating to two human sexes which is determined biologically attached in certain sexes, the concept of gender is a trait attached to men and women as a result of social and cultural construction, like women who are considered as meek, beautiful, emotional, motherhood and so on. meanwhile, male considered a strong, rational figure. manly and mighty. however, this quality is not absolute, because there are also strong women and rational while there are also men who are gentle and emotional. this can be us see also from the times and classes of society, for example in certain times and tribes women are stronger than men. with thus, the nature of these women and men can be exchanged and change over time to time, according to the place and class of the community (stellarosa & silaban, 2019). capitalism capitalism has several characteristics, among others: 1. production is carried out by the producer and then for sale and not for personal consumption, 2. there is a market where the labor is sold and then bought with money in a certain time and certain types of work. 3. exchange is done with money. 4. capitalist or managerial agents control the production process and labor. 5. control over financial decisions and 6. competition between fellow capitalists on the labor process and economic structure. in operations capitalism uses violence as a mode of implementation with varying degrees of intensity and performance. violence is something that cannot be separated from capitalism (sunarto, 2009). the violence can be divided into four types, the first is direct violence, the second is indirect violence, the third is repressive violence and the fourth is repressive violence. the link with women of violence occurs on an alienative level which can be understood that the division of labor by sex, reflects in psychological alienation that can be felt by victims of prejudice and discrimination, and plays a special role in the capitalist economy. in this case domestic work, carried out by housewives, is part of the labor reproduction costs that are not paid, it can be concluded that the company does not incur costs. viewed from the other side that women who work cannot recognize the same work, position and wages as men because of the stigma of women as inferior (sunarto, 2009). structurization, capitalism and gender the linkage between structuration, capitalism and gender that structuration is the production and reproduction of social systems through the use of rules and actor 105 lusi setyo wulandari dan nova permata sari, women’s journalists in the practice of mass media... p. 101-112 resources in the interactions conducted. the socialist feminist approach can enter into structuration theory through 1. the concept of social systems by defining social systems as asymmetric gender relations influenced by patriacism and capitalism, 2. the concept of actors by differentiating them into male and female agents, 3. the concept of interaction by showing the location of occurrence interaction with the domestic and public domains through repressive measures, 4. concepts of rules through knowledge of the system of signs and norms of sexuality, and 5. concepts of resources through power related to ownership of allocative and authoritative facilities that subordinate, alienate and discriminate women from the ownership of resources in the political sphere (sunarto, 2009). capitalism in this case has a shared role with patriacism as the dominant gender ideology behind the construction of asymmetric gender relations between male and female actors. the asymmetrical construction of gender relations makes each actor perform different social roles, social positions, and personal traits. according to richmond-abbot, the role of gender is an expectation on masculine and feminine behavior that as a whole is created socially. these expectations are sparked and carried out continuously through the institutions and values of a particular society (sunarto, 2009). so that it can be interpreted that greater power is obtained by men, seen from the factor of power possessed and dominating in various existing social institutions, masculine traits and work are more valued and masculinity becomes a collection of traits that lead to success in society. if men are socialized to be masculine, they will have an independent, aggressive and competitive nature that will make men more successful in maintaining their position as the ruling people. whereas if women are socialized to be feminine with a passive and dependent nature it will be more difficult for women to gain power and change the structure of existing values and institutions (sunarto, 2009). marginalization or subordination for women will continue even today because there are no opportunities for women to change this and even in the world of work. methods this study uses a type of descriptive research with qualitative methods. descriptive research is kind of research by collecting data in the form of words, images and not numbers. in addition, descriptive research is intended to describe and explain the reality of the observed social phenomena. the qualitative method is done by observing, interviewing and gathering information from existing documents. in this method it is also more specific in adjusting to the many sharpening influences on the value patterns encountered (moleong, 2013). operationally this research tries to describe how women work as journalists in the midst of a patriarchal culture that is still very dominant and also occurs in the world of mass media. in this study using gender structuration theory which is a blend of structuration theory and feminist analysis. those are collected to be the key to what has been studied (moleong, 2013). thus the results of this study will contain citation of data and provide an overview women’s journalists in the practice of mass media in semarang city. this research uses purposive sampling to determine the subject or object of research that it is able to meet the objectives of this study. informants chosen by researchers have the following criteria: 1. a female journalist who still works in the mass media. 2. a female journalist in semarang city this study using interviews with structured forms, so that all informants were given the same questions. researchers recorded all important information needed to support the data in the results of the study. before conducting the interview, the researcher explained to the informant about the topic of the research, so that the objectives intended by the researcher would be achieved. the speakers in this study were female journalists who worked in several 106 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 mass media in semarang city, namely ht (tvri central java), st (central java inews tv), ea (tribun central java), hn (rri central java), and rt (central java post). sources of data in this study using primary data, which collected from interviews to the informants. in addition, secondary data that the researchers used in the form of both printed and electronic literature to support research. results and discussion the five informants i interviewed had different years of service and experience as female journalists. the shortest working period of the informant is one year, and the longest is 23 years. they have various experiences in facing the gender problem during their work period in mass media industry. the five speakers in this study have served as journalists and for a maximum of 23 years as revealed by ht speakers from central java tvri,“i have been a journalist since 1996”. female journalists from inews tv also stated that they had served for 12 years as revealed,“i have been a journalist from 2007 to 2019”. ea journalists from the central java tribune stated that it had been one year as revealed,“i haven’t been a journalist for a long time, only about a year ago”. the hn journalist from rri central java also stated that he had been a journalist for four years as revealed,“i have been a journalist here about four years”.rt journalist from central java also stated that he had been a journalist for 18 years as revealed, “i have been a journalist from 2001 until now”. in terms of initial selection to be a journalist, the speakers stated that there was no difference in the selection process between men and women. everything were done through the process of employee recruitment that regulated by the company. the female journalist from central java post stated, “in terms of recruitment of employees, there is no difference between male and female”. the same thing was expressed by ht, “there was no cheating on tvri recruitment process. everything was done according to the procedure, but the number of women who chosen are less than men. women were five and men were 10 people”. st stated the same thing that there was no difference in the selection of central java inews employees, as revealed, “the recruitment in inews is not difference, all processes are in accordance with the regulations in the company”. ea gave the same statement that there was no difference between the selection of employees and men and women alike, as expressed, “the recruitment in tribun central java is not difference. there are some process in terms of recruitment including interview selection, psychological test selection, and health selection”. hn journalist from rri central java also revealed the same thing that in the selection process both male and female admissions were not differentiated. in terms of burden of work, men and women have the same job. women were not seen as being different from men in this case. everyone has the same job responsibilities, as expressed by ht, “for job description, everyone has the same thing for doing news coverage without discrimination between men and women”. hn in carrying out its duties felt that there were no prominent differences between men and women, as revealed, “all employees do their jobs and without discrimination between men and women”. ea also states that there is no difference at all about the work. “for job description, all would be the same in our media, tribun. if there is an incident, we immediately go to the crime scene without exception”. rt gave the same statement that being a journalist means had the same responsibilities both men and women. she said that women also can do things that sometimes identified as men’s job. st revealed something similar that there was no difference in doing work, 107 lusi setyo wulandari dan nova permata sari, women’s journalists in the practice of mass media... p. 101-112 “this type of assignment has never been distinguished, depending on who turns it is. nothing difference”. the journalist work system stated by the speakers proves that there is no difference between male journalists and female journalists. but from all the sources that being interviewed, they said that the number of male and female journalists was very unbalanced, as revealed by st, “in our editorial department, there are 4 men and 1 woman, and that woman is me. from 35 districts in the working area, the number of women is only 1, while 34 of them are men”. rt revealed similar things about the comparison of male and female journalists is still far from balance, “in central java pos, there are 40 male journalists throughout central java and among them there are only 5 female journalists”. hn also expressed the same opinion that the number of men and women still had differences, “in rri, we have 8 male journalists, if there are 5 female journalists, all of them including the old generation”. this is not different from what ea revealed that the number of women is still small, “there are only 10 female journalists from all 40 journalists”. ht also said that there were still differences in the number of journalists on tvri compared to men, “there are 5 female journalists and 10 male journalists”. the speakers in the above statement mentioned that the number of male and female journalists has no similarities, there is still a huge gap between the number of male and female journalists. those all refer to domination of male in terms of number in media industry. differences in terms of the quantity of male journalists and female journalists are followed by payroll, not all female journalists get the same kind of salary as male journalists. they have various answer for the salary matters. some of them get the same amount, but the other depends on the situation. as expressed by st, ”our wages or salaries have no difference between men and women, but in terms of benefits there are differences. because male journalists are considered to bear children and wives, women journalists have no dependents”. the same thing happened to the central java tribun company, ea revealed that there were differences in benefits, “actually in terms of basic salary there is no difference, but for the benefits, all journalists are different according to each performance of them”. ht and hn said the same thing, both of them worked in public broadcasting so that the wage system was measured from the career path of each individual, ”we are from public broadcasting institution. salary is measured by how long do we work and the amount of salary is measured by rank”. unlike the rt in the central java post company, there is no difference in the provision of salaries, all get the same rights “in terms of salary, there is no difference, female journalists and male journalists are all the same”. almost all the speakers said that there was still a difference in salary payments or wages in the work system. it is also not much different from the work done by female journalists. women’s journalists still got different treatment in carrying out their work. physical and non-physical harassment still occurs. almost all the speakers experienced this unpleasant behaviour, as revealed by ht, “when i did the demonstration coverage, my ass was smacked by an unknown person but i didn’t care about it and considered it as experience”. st said the same thing that had happened before, “i have experienced non-physical abuse by the police and a male journalist friend, like a sexist joke”. 108 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 the same thing happened to rt, nonphysical abuse has been experienced as revealed in the following, “i experienced non-physical abuse from male journalists. he said that female journalists cannot do male journalist’s work and my friend used to take me to the speaker, and he tried to trap me. many other female journalists were treated like that, but we were confident because we were professional journalists and we can also report them to the police if there are some actions that possibly threaten us”. female journalists work almost every day with male journalists. the existing structure places female journalists as social agents who indirectly shape themselves as tough women, who can do the same work as male journalists. this is consistent with mosco’s statement that individuals as social actors are shaped by a matrix of their positions and social relations involving class, race and gender (sunarto, 2009: 19). furthermore, this is one of the important features of structuring, namely the change that is seen as a process that takes place anywhere and depicts how the structure itself is made by social agents that are practiced or carried out through the media of the structure. instead of female journalists able to work like male journalists, other results obtained by the researchers showed that there were inequality in terms of numbers between male and female journalists. the five speakers said that the number of female journalists is unbalance. mass media in semarang city is dominated by male journalists. the current structure strengthens male agents as the main actors in the mass media and women’s agents as mere extras, so that gender bias becomes stronger in the work environment of the mass media, especially in this city. gender bias is a situation where partiality tends to men rather than women. this alignment can occur because of the existence of a strong patriarchal system in indonesia, women are considered the most appropriate in domestic work rather than public works (handayani, 2017). the consequences of such conditions structurally place careers, positions and roles of female journalists to be marginal in the organizational structure of the mass media work environment. in terms of quantity, female journalists are no higher than male journalists so that it reinforces the public’s view of the male journalist profession and can be one of the influences on the low awareness of gender equality in the journalistic world (siregar, 1999). the situation of female journalists is related to reproductive activities and the production of social processes with three kinds of interactions, namely interaction of communication, that female journalists have not been able to maximize regulatory modalities so that they cannot master the structure because those who have a large share in the structure of the work environment are male journalists. secondly, the interaction of power has to do with women’s journalists who have not had the opportunity to optimize the economic and political resource modalities, so they cannot master the structure of dominance. furthermore, the interaction of sanctions. what happens is that the order in women’s journalist organizations has not been able to optimize normative rules to master the legitimacy structure because the scope of work that exists today is still dominated by men. the results of the existing research showed that there was a submission by male journalists to female journalists, according to the assumptions of the theory of gender structuration relating to the structure of gender dominance in communication interactions, power interactions and sanctioned interactions. imbalance in female journalists also occurs in income or in the wage system. based on the results of interviews with the speakers, the differences were found in the benefits received by female journalists. the allowances for male journalists are higher than female journalists, because they still assume that men have full obligations on their families such as their wives and children, while benefits for female journalists are only for themselves. allowances are also given based on the results of the performance 109 lusi setyo wulandari dan nova permata sari, women’s journalists in the practice of mass media... p. 101-112 achieved by each individual so that the income received by journalists is not the same. this is not in line with the law of the republic of indonesia number 1 of 2017 concerning gender equality in article 5 which states that the act of gender equality and justice in the field of employment can be carried out through the provision of access, opportunity and equal treatment, wages, benefits and social security the same and the provision of the same facilities. guarantees and protection for occupational health and safety including reproductive health and protection from acts of sexual violence. gender equality in the income system has not been fully carried out by mass media companies in the city of semarang, so there are still gaps that occur between male journalists and female journalists. in addition to structural discrimination and income, there is also cultural discrimination in the form of sexual harassment. jokes are dirty and sexist talk is often found in everyday life at work. this kind of action just happens because there is no rule in the company that protects female journalists from abuse. in the end such actions became normal for female journalists. the results of the study show that female journalists are more tolerant of abuse and that even harassment received is common in carrying out their work both physical and non-physical abuse. in the view of socialist feminists, gender relations and gender property are caused by gender ideologies that are patriarchal, capitalist and misogynistic. so that the position of female agents is always demeaned, subordinated and repressed (sunarto, 2009). the suppression of female journalists still occurs today due to the justification of the dominant gender ideology, which is about patriarchy, capitalism and misogyny. the ideology of patriarchy justifies it by using violence perpetrated by male journalists against female journalists wherever they are. capitalist ideology justifies it by using violence in an alienative form, namely the division of labor based on sex. women are placed in a more appropriate position with domestic work, meaning as housewives who are not given a salary or wage so that the company does not have to pay any costs that have an impact if women work in companies women workers cannot get their rights such as the same position or salary amount with men. the last is the ideology of misogynism which justifies the process of dehumanization of men by women by degrading women physically, sexually and making women the object of symbolic violence. without resistance from women, the gender ideology will position women in oppressed groups (sunarto, 2019). the existence of conditions of marginalization of women leaders, certainly becomes a source of debate about the unequal construction between men and women. but there is a shift in understanding above that has changed, in which case women are no longer positioned in marginal conditions and are even able to gain the confidence of women to do the work normally done by men. the tendency of the concept of masculinity that is always associated with men is always displayed by the media through physical appearance such as tough and mighty which is considered an ideal display for a man. this physical appearance also shapes public opinion about the concept of gender displayed by the media. of course it must be discussed again that the concept of gender is not a natural thing like gender, but this concept is interpreted based on the construction of society that is influenced by cultural and environmental backgrounds (saputra, 2016). based on the discussion above the things that have been experienced by informants that the concept of gender in reality in the field is still low is evidenced by the harassment received by women journalists, although on the other hand in the employee selection process does not distinguish between men and women. the results of journals written by saputra in this context, of course, must be discussed again that the concept of gender is not a natural thing like gender, but this concept is interpreted based on the construction of 110 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 society that is influenced by cultural and environmental backgrounds. looking at this understanding, it is not impossible if the traits of masculinity that are understood and displayed by the media, especially in soap operas, have not always been associated with male figures. the characteristics of masculinity that have been understood so far can be possessed by female characters through the construction displayed by the media, especially in the show of a soap opera. a major principle in feminist criticism is patriarchy. power is at the heart of a patriarchal society predominantly residing with males. foss in (spiker, 2012) describes it as follows: patriarchy is a system of power relations in which men dominate women so that woman’s interests are subordinated to those of men, and women are seen as inferior to men. in a patriarchal society, relations of domination between women and men exist in all institutions and social practices, so we all learn patriarchal values and modes of operation as appropriate and natural and thus help to perpetuate them. according to wolf in (spiker, 2012) argues that women can approach power from two different feminist perspectives: victim feminism or power feminism. the woman who adopts a victim perspective has “a psychology of scarcity” and believes that “one woman’s gain is another’s loss”. the woman who adopts a power perspective “seeks power and uses it responsibly…for women as individuals;” “exerts her power more effectively;” “acknowledges woman’s interest in „signature, “recognition, and fame;” and “acknowledges that aggression, competitiveness…even the danger of selfish… behavior, are as much a part of female identity as are nurturant behaviors”. encourages women to “challenge the impulse to shy away from acknowledging the power, or admitting to the leadership skills, that women possess”. she believes that women need to be less “power averse” and more “power literate. jobs as journalists, both men and women have the same risk. from the results of research that has been done it can be seen that women journalists enter into power feminism who use their power more effectively so that they are able to get jobs that are always identified with men and use these powers responsibly. with the courage and passion of women journalists able to face the challenges they encounter while working in a variety of situations and field conditions. the interviewees interviewed said that the biggest challenge faced was when the interviewees had to produce news amid a crowd of demonstrators. the resource person must be able to report the news precisely regardless of the situation. as a female journalist, self confidence is needed for her abilities and confidence to eliminate doubts that have arisen. as women we cannot be inferior to men and must be able to do work as expected by the office and ourselves. this is the same as expressed by herawati in her study entitled the meaning gender of women media workers in west java. in general, society does construct men over their strengths in terms of physical, intelligence and courage. this is actually felt by women so that sometimes a desire to become or feel like a man appears (herawati, 2016). increased education of women start shifting views about women, because she started or has started have the same competence as men to take part in the public sphere. will but on the other side domestic is full responsibility women generally haven’t changed. this matter cause women to be moved in the public realm has a load compilation problem those in the domestic realm cannot be shared with his partner. therefore, no surprising approval of women workers special media must work balance tasks in the office with his duties in the household (herawati, 2016: 85). this is consistent with the results of interviews conducted by researchers, that as a female worker must have the same balance between household and office matters, resource persons who have children and have to invite their children to work because the conditions at that time did not allow for her husband to have to take care of child. from time to time women have indeed 111 lusi setyo wulandari dan nova permata sari, women’s journalists in the practice of mass media... p. 101-112 been identified as someone who does not do heavy work as revealed by murdock in (khotimah, 2009) men are more consistent with masculine work that is hunting animals, working metal, smelting seeds, work soldier, carpentry and others. whereas women are more consistent with feminine work, which is collecting fuel (wood), preparing drinks, gathering and providing food from wild plants, milk production, washing, fetching water and cooking, and other household chores. in industrial society, the pattern of division of labor has not differed greatly from agrarian society. in industrial societies women strive to be involved in economic activities, but many agrarian legacies are still maintained in them. in general, the substance of the domestic public pattern is still maintained, because women’s participation is still valued less than men. gender discrimination in work has been going on for a long time, both in agrarian and industrial societies, both seen in the division of labor based on sex and based on gender. although the position of women has a significant contribution in the work, because of the patriarchal culture that develops in the community, it places women’s work that is not balanced with men, and is still considered as unproductive work. until now the understanding of the concept of gender even among women themselves has different meanings, in a study conducted by bakhtiar with the title gender sensitivity online media detik. com explained that the concept of gender depends on how social and environmental factors shape it and things this shows that the concept of gender is very dynamic. narwoko in rachma said that gender as a concept of the results of human thought or engineering formed by the community so that gender is dynamic, can be different because of differences in customs, cultures, religions and value systems of certain nations, communities and ethnic groups (bakhtiar, sjafirah, & herawati, 2019). women who work still get different treatment even though in the modern era women can do work like men do. the absence of a strong push from the work environment is also a result of the patriarchal culture of antiquity which is still strong today. harassment, the distribution of salaries is still not the same until the imbalance in the number of male and female workers is a common problem that must be resolved wisely. nowadays women need support from the smallest spheres, such as the family to their work environment, to be able to develop even better. the difference between men and women should be able to give a positive meaning instead of giving a different meaning, especially in terms of work. so as a woman and as a journalist can make a maximum contribution in her work. furthermore, the mass media as a business industry, is too involved with the mind and manipulate women with all traits that can be traded. instead, the mass media as an intellectual product so far has the opposite function, namely defending and defending what is the basic right of the public, perpetuating patriarchal patterns and more concerning. again that women remain in an oppressed position (juditha, 2015) conclusion based on the above discussion it can be cloncuded that the experience of working as a female journalist from various mass media in semarang city still experience violence in both structural and violent forms in cultural forms. harassment in the form of a structural form of salary provision that is still distinguished from male journalists even though in the organizational structure of male and female journalists occupy the same position. the dominance of male journalists towards women also plays a role in perpetuating power in the work environment so that women are vulnerable to violence. violence in the structural form obtained by female journalists in the form of verbal and nonverbal in carrying out their duties. verbal violence in the form of joking words, but more sexual, this happens because they see fewer female journalists than male journalists. the attitude of female journalists can only accept the treatment or harassment without being able to fight. likewise with 112 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 nonverbal violence received by female journalists, this is considered a risk in the work and understand it. awareness of gender equality in female journalists is also still low and makes women’s journalists become groups that are silenced, always humiliated and oppressed. the implication that can be understood from this research is that female journalists who are informants still feel the strong patriarchal culture in media companies. in the future, it is expected that in any occupation women are entitled to get the same portion as men, increasingly aware of the importance of gender equality and the formation of an organization or special group of women journalists who discuss all the problems that occur with women journalists and can be dealt with quickly. references bakhtiar, r. m., sjafirah, n. a., & herawati, m. (2019). sensitivitas gender media online detik.com. jurnal kajian jurnalisme, 3(1), 77. https://doi. org/10.24198/jkj.v3i1.22852 handayani, t. s. (2017). konsep dan penelitian gender. malang: umm press. hariyanto. (2009). gender dalam konstruksi media. al-balagh: jurnal dakwah dan komunikasi, 2(1), 87–110. herawati, m. (2016). pemaknaan gender perempuan pekerja media di jawa barat. jurnal kajian komunikasi, 4(1), 84–94. https://doi.org/10.24198/jkk. vol4n1.8 juditha, c. (2015). gender dan seksualitas dalam konstruksi media massa. jurnal simbolika: research and learning in communication study, 1(1), 6–15. khotimah, k. (2009). diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. jurnal studi gender dan anak, 4(1), 158–180. luviana. (2012). jejak jurnalis perempuan: pemetaan kondisi kerja jurnalis perempuan di indonesia. jakarta pusat: aliansi jurnalis independen. moleong, l. j. (2013). metodologi penelitian kualitatif. bandung: pt remaja rosdakarya. mosco, v. (2009). the political economy of communication (2nd ed.). canada: sage publications. safira, n. (2016). praktik jurnalisme berperspektif gender di radio bersegmentasi perempuan (studi kasus she radio fm surabaya). commonline: journal unair, 5(3), 16–30. saputra, e. e. (2016). hiperrealitas relasi dalam sinetron komedi “tetangga masa gitu?” informasi, 46(1), 19–32. https:// doi.org/10.21831/informasi. v46i1.9646 siregar, a. (1999). media dan gender: perspektif gender atas industri surat kabar indonesia. yogyakarta: lp3y dan ford foundation. spiker, j. a. (2012). gender and power in the devil wears prada. international journal of business, humanities and technology, 2(3), 16–26. stellarosa, y., & silaban, m. w. (2019). perempuan, media dan profesi jurnalis. jurnal kajian komunikasi, 7(1), 97–109. https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18844 suhara, r. b. (2016). jurnalis perempuan dalam media massa. jurnal signa, 6(2), 287–342. sunarto. (2009). televisi, kekerasan & perempuan. jakarta: kompas. undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang kesetaraan gender 113 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 2 (2019), pp. 113-124. doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i2. 27981 hermeneutic circle in digital literation and its relevance as an antidote to hoax m. rodinal khair khasri m.rodinal.k@mail.ugm.ac.id collective academia; faculty of philosophy gadjah mada university, indonesia. abstract this article presents the results of the observations about digital literacy that were studied philosophically through gadamer’s hermeneutic approach. the reason for using this approach is to achieve an understanding of how the subject and its history play a role in the digital literacy process, where ontologically, the content of information has been visualized into the digital world so that a philosophical understanding is needed in understanding the virtual reality. this research is included in the classification of qualitative research with an analysis with three stages, namely reducing data that is very general and broad in a more specific form, and relevant to digital literacy and hermeneutics; then classifies the dimensions of digital literacy so that it is easy to determine the dimensions of the hermeneutics; interpret digital literacy to clarify the dimensions of hermeneutics in it; and concludes and draws relevance to efforts to overcome hoaxes. the results obtained from this study are on a hermeneutical analysis of the process of digital literacy as a catalyst for peace, that equalizing the elimination of discrimination at the historical-ego level can be achieved through the application of hermeneutical digital literacy that is by promoting dialectical historical understanding, where contemporary history dialecticism with the history of the past which is often claimed by certain groups as the heyday and the fruit of their work. artikel ini mempresentasikan tentang hasil observasi peneliti tentang literasi digital yang dikaji secara filosofis melalui pendekatan hermeneutika gadamer. adapun alasan penggunaan pendekatan tersebut yakni untuk mencapai sebuah pemahaman tentang bagaimana subjek dan kesejarahannya berperan di dalam proses literasi digital, di mana secara ontologis, konten informasi telah divisualisasikan ke dalam dunia digital sehingga dibutuhkan pemahaman yang filosofis di dalam memahami realitas virtual tersebut. penelitian ini masuk ke dalam klasifikasi penelitian kualitatif dengan analisis dengan tiga tahap yaitu mereduksi data yang bersifat sangat umum dan luas ke dalam bentuk yang lebih spesifik, dan relevan dengan literasi digital dan hermeneutika; selanjutnya mengklasifikasikan dimensi literasi digital sehingga mudah untuk ditentukan dimensi hermeneutikanya; menginterpretasikan literasi digital dalam rangka memperjelas dimensi hermeneutika di dalamnya; serta menyimpulkan dan menarik relevansinya dengan upaya menanggulangi hoax. hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pada sebuah analisis hermeneutis tentang proses literasi digital sebagai katalis perdamaian, bahwa penyetaraan penghapusan diskriminasi pada tataran ego-historis dapat dicapai melalui penerapan literasi digital 114 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 introducton the polarization caused by the momentum of the presidential election a few weeks ago left a complicated problem which was thinking about the joints of our nation’s unity, which had long been knitted by the founders of this country. political polarization has mingled with a more vital domain, namely religion. indeed not religion as “an sich” but rather the phenomenon of diversity. naturally, we worry about disintegrative things that threaten the integrity of the nation, especially in the disruptive era, where there was a massive transformation marked by the virtualization of the real world into a variety of digital information that became the information channel of modern society. fast and unlimited access to information exposes us to dilemma choices because digitization of information has the constructive and destructive potential for national unity, which is nothing but a prototype of the embodiment of abstract values regarding civil society1 —which is also often referred to as civilized society. in the context of digital literacy in politics and citizenship, author prefer to call it civil politics, because the discussion of digital literacy is not merely an ethical domain with a bit of moral standard but rather a significant epistemological problem in shaping political preferences and the realization of national unity. nevertheless, in this paper, we will be consistent with the term civil society. the polarization of muslims and citizens 1 the most commonly used definition was created by civicus, which conceives of civil society as the arena outside the family, the state, and the market, which is created by individual and collective actions, organizations, and institutions to advance shared interests (vandyck, 2017) in general after the presidential election did have an impact on the strengthening of group sentiments containing latency of intolerance. various kinds of intolerance existed long before the momentum of the presidential election and indeed have flourished along with the historical revolutions of the indonesian people, especially in the postcolonial era marked by the establishment of the unitary state of the republic of indonesia. one of the information about various types of intolerance can be seen in the press-release of setara institute research results published on march 31, 2019 (“against intolerance in the political year,” 2019). setara institute has recorded 160 incidents of violations of freedom of religion/belief (kbb) with 202 forms of action, spread in 25 provinces. most violations occurred in west java, with 24 incidents. dki jakarta is the next most significant locus with 23 events. east java and central java occupy the third and fourth positions with each number of events 21 and 17. banten and diy complete the top six with 11 events each. even though the country has normatively confirmed its commitment through article 28e paragraph (1 & 2), and article 29 paragraph (2) of the 1945 republic of indonesia state constitution, law no. 39/1999 concerning human rights, and law no. 12/2005 concerning ratification of the international convention on civil and political rights. the emergence of hoaxes is a difficult thing to avoid in the era of digitizing information. the problem of hoaxes does need to be studied in more depth, involving philosophical thinking about the nature of knowledge. in the earlier part of the thesis, author will emphasize that the failure of information literacy both obtained from yang bersifat hermeneutis yakni dengan mengedepankan pemahaman kesejarahan yang dialektis, di mana sejarah masa kini didialektikakan dengan sejarah masa lampau yang seringkali diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai masa kejayaan dan buah kerja mereka. keywords: hermeneutics, literacy, digital literacy, peace, subject. 115 m. rodinal khair khasri, hermeneutic circle in digital literation... p. 113-124 digital and conventional sources is an epistemic problem. therefore, strengthening the epistemological dimension in the efforts of digital literacy is very necessary to do. hoax does not only spread through text but can also be through a combination of text and images, or utami (2018) is called a meme. the approach used by utami in studying the meaning of hoax in the context of politics and democracy in indonesia is the practical approach to memetic. hoaxes, like memes, alter original items into new forms of artifacts, with new messages that resonate with existing beliefs in society (utami, 2018: 85). finneman &thomas (2018: 9) distinguish the definitions of hoax and fake news and call them related as “sister” relationships. media hoaxes are containers that produce fake news. from there, we can clearly distinguish the meaning of the dichotomy of these two things. according to the work of craft, ashley, maksl. (2017: 1), false, misleading, and exaggerated information in general, and conspiracy theories in particular, can flourish in the digital media landscape. the research focuses on the role of media literacy, especially news media literacy as a counter to the impact arising from misinformation, and is more inclined to the conspiracy theory endorsement (cte) approach. intolerant understanding is a derivative form of epistemological model that develops and legitimates into a kind of collective knowledge or even a collective belief. talking about the epistemological mode, we will undoubtedly confront how each subject in his effort to process his knowledge of reality, which then becomes the driving force in determining practical choices in his life. this driving force, which in the structuralism approach, is commonly referred to as “basic assumptions.” many internal and external factors influence this knowledge, such as primordial factors that exist in religion, family, and in the context of a country’s society. however, what is often highlighted are intolerant actors acting in the name of religion. therefore the act of terror is not only based on the bias of interpretation of religious texts in theological discourse but also touches on all socio-historical aspects of humankind in its history where information literacy is also included. the foundation of collective knowledge that is deeply rooted has implications for how individuals in the social community look at the world, especially in viewing understandings (isms) and their adherents who oppose them. intolerant understanding that has been mixed with certain ideologies becomes dangerous for the integrity of the nation because if intolerant understanding has found its locus in specific ideologies, it will have implications for collisions in the form of affirmation of other ideologies. various approaches in various studies on digital literacy are quite comprehensive in examining the role of digital literacy in counteracting hoax, exceptionally to maximize the ability of the community to measure and identify which news is false and which are not. aufderheide in lee (2018: 460) explained that media literacy is an individual’s ability to access, analyze, and evaluate media. however, a more indepth analysis—beyond the technical level—is crucial to digital literacy, which is, at the philosophical level is still needs to be considered. the problem of understanding of information is an interpretive activity that plays an epistemic domain and existential consciousness, either individually or socially. therefore, to complement as well as an explanation of the novelty of this research, the researcher uses the hans-georg gadamer hermeneutic approach, namely hermeneutics, that pays special attention to the dimension of existential consciousness in the ontological domain. literature review the urgent of digital literacy etymologically, literacy is a combination of latin (littera) and english (action) terms and can be interpreted briefly as representations of sounds or words in written form (“merriam-webster,” n.d.). bradley in alamsyah & purnama (2017: 245) 116 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 defined digital literacy as a prerequisite for people to participate in the information age. in this era, advances in information and communication technology (ict) has changed the way of people to produce, distribute, consume and reproduce information. ict also creates virtual work, virtual environment, and virtual roles that affect the lifestyle of modern peoples. if drawn into the context of information technology advancements, literacy continues to find its relevance as processing information obtained from sophisticated and easily accessible information delivery media. the problem is, to what extent can every subject in society be able to be a literate person so that it also can avoid hoax? the rapid progress of information technology in the 21st century has a significant impact on civilization. the historical scroll shows that an advanced civilization cannot be separated from the indicators of literacy progress, where humans who are members of that civilization can either self-literate or not. the intended self-literacy is the ability to process information that he receives from any media. dissemination of information to individuals is inseparable from the role of the media. the effectiveness of information dissemination is very likely to depend on the delivery medium. in this digital age, media is no longer limited to things that are physical but more complex. government regulations in overseeing the dissemination of hoax become more complicated because digital systematization is filled with complex algorithms that require serious technical countermeasures. however, that countermeasures are not technically effective enough in dealing with hoax information. therefore a more fundamental assessment is needed so that it can touch on metaphysical matters or things that are hidden behind the physical phenomena of information dissemination. discussing media literacy, especially digital literacy, the discussion of mass media is also essential because it has a vital position in society. the understanding that developed in the community was influenced by the role of the media to convey information, especially when political interests interfere with it. of course, the impact becomes a chain and requires us to think critically. therefore, media literacy and digital literacy contain similarities, and there is no need to be too directed towards dichotomous sorting because they both lead to literacy goals. one goal is to be able to process information correctly and not be misled. the medium of information dissemination before reaching the discussion about digital information dissemination media, it is also important to pay attention to the role of the family as a vital information agent in social life. based on the results of interviews conducted by hastasari, suranto, hajaroh (2018: 162) with the teacher, it indicates that some of the students who were identified as naughty at school, most came from families who were not harmonious. for example, because both parents wander or parents are less concerned and fully submit their children’s education to school, and so on. therefore, role models in the family play an essential role in the success of digital literacy, at least give the advice, to be honest, and also exemplifies. also, formal education obtained from schools has a significant influence on the dissemination of information. ideally, a good education is an education that can form good characters such as responsible and critical characters. the ability to think critically is a prerequisite for achieving the capability of self-literacy because critical thinking is part of human consciousness as a whole human being. relevant to this, as written by khasri (2019: 7) regarding paulo freire’s opinion that education should be in sync with “critical ideology,” which includes social change. freire also explained that the educational process was not only intended as a forum for information dissemination with a mere barometer of textual information literacy abilities. more than that, education must shape awareness of current social 117 m. rodinal khair khasri, hermeneutic circle in digital literation... p. 113-124 conditions. the formation of consciousness is a hermeneutical process. responsibilities, as well as critical, are two crucial aspects in the process of information literacy, especially amid rapid advancement in information technology or the digital era, where responsibility is increasingly fading, which caused by the freedom to access and disseminate increasingly unlimited information. starting from that point, then the ideal education should be able to form a container for self-literacy maturity. in discussing the hermeneutical dimension in the digital literacy process, it is essential to know that the urgency of digital literacy is caused by the rapid technological advancement and the complexity of the problems it raises. behind the advance of information technology, there is a need to consider its significance to society. then the discussion about the media is a meeting point of the problems relating to literacy itself because, after all, we cannot neglect that the media has a vital role in the social dynamics of society. the media has power, although surprisingly, it is difficult to determine what kind of power media has. the main strength of the media lies in the fact that the media can shape what we know about the world and can be a significant source of ideas and opinions. the media can influence the way we think and act. the power of media can be seen if we observe the media as a whole rather than a concern to individual media such as television. it will be more clear if we concern about various examples of the use of media such as advertising campaigns. such campaigns use various types of media and therefore reduce and enforce the message they convey (burton, 2008: 2). there are several essential issues in the mass media, namely, first, reality in the media. the effort to understand reality is an individual activity that is coordinated and follows the exchange process that is characteristic of every human interaction. the meaning produced and accepted by social actors is a form of self-understanding of a reality. the meaning is constructed or formed socially. reality cannot be taken for granted by every social actor. reality can only be accepted after going through a dialectical process that is reciprocal and repetitive among social actors. in other words, the meaning of reality is a product of exchange that occurs between social actors, who are part of the social structure, bringing their respective subjectivities (hermawan, 2017: 29). second, news. news does not reflect objective reality. instead, the news is a subjective reality, namely a construction carried out by journalists. news is a creation of the selection and fabric of images into a reality that is processed. in constructing the story, journalists rely on the facts of the event which they covered, but they are also strongly influenced by external elements of the event, such as deadlines, limited space, and their reason. (hermawan, 2017: 32-33) methods this research belongs to the category of qualitative research and is more specific to library studies. research with a qualitative approach departs from the dimension of subjective philosophy with nominalist assumptions, where human characteristics are seen as voluntary and free will, so qualitative research holds firmly to anti-positivistic assumptions (dwiastuti, 2017: 65). thus the author seeks to explore philosophical characteristics by using hermeneutic framing in finding a solid foundation in realizing the discourse of digital literacy. in the data analysis stage, the data analysis technique used in this study is the data analysis technique that refers to alan bryman’s qualitative research model with deductive analysis theory. this deductive analysis theory by bryman (2012: 24) is called a representation of the similarity of viewpoints between theory and social research. referring to this theory, the author deducts the hypothesis he proposed, which is from subjective to empirical. 118 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 results and discussion hermeneutical dimensions in the digital literacy process efforts to transform reality or facts encountered by journalists in the form of news involve an understanding of physical facts that are absorbed by the senses, which jerome kagan calls schemata. schemata is knowledge in the form of representation of the physical features of an event or event (kagan, 2016). still referring to kagan (2016), that humans are the only species that can operate two realities. kagan called it schemata and words. schemata and words are two entities that cannot be separated from human life, especially in their activities, to build an understanding of reality. the sense perception of material things (schemata) in the context of informative or unrelated “news” always relates to words (word) so that it can be concluded that the literacy process also involves schemata and words. thus, hoax contains problems with the availability of schemata and words. in another sense, it is flawed in terms of correspondence with the words that hung in the news. the power possessed by the media in influencing social dynamics and social development requires every element of society to be selective in receiving information. processing information is an activity that takes place inside the head of an individual as a thinking subject. the process of processing information is then called literacy. however, it should be emphasized that literacy is not only equated with translating messages in the form of language symbols into applicative understanding. more than that, the symbols contained in the message have significance for one’s ideology, even the wider society. therefore, digital literacy is a hermeneutical activity in understanding messages leading to a holistic understanding. in this case, hermeneutical activity contains epistemological aspects that involve the role of individuals as subjects who think to understand reality. in concepting his hermeneutics, according to the work of abel in mootz & taylor (2011:183), gadamer agreed with his teacher, heidegger, that ontologically, “the interpreting subject belongs irreducibly to the world he or she interprets, or in other word it means that subjects have unique way to be exist in this world. the hermeneutical circle is constitutive of all understanding that is the consequences of human’s existence within co-existence. we must not try to escape this circle but, on the contrary, correctly situate ourselves within it, for a ‘presuppositionless’ interpretation is impossible.” in short, “understanding is a way of belonging to the world.” in the era of digitizing information, reality has been transformed in such a way that it can be said that the ontological basis of reality which is corresponded by the news has shifted toward virtualization or in jean baudrillard’s term called simulacra, a concept of the simulated world. the thesis is that there is no objective fact from the news that it can be justified because journalists have presented news in the form of simulations of empirical realities that he encountered in the field. in this discussion, of course, we will not dissolve in the discussion of jean baudrillard. the concept of simulacra is only as a supporting variable in finding the hermeneutical dimension in digital literacy, where the virtual reality presented by digitizing information is the simulacra itself. so our focus on this discussion is about the role of the subject in the digital literacy process. there are several main points in the hans-georg gadamer hermeneutics. first, “bildung,” which is a culture or tradition that influences the subject in understanding reality. in the case of digital literacy, the subject as an audience is bound by tradition. for example, in the tradition of religious communities, some traditions are following religious values that function as presuppositions. that presumption is what directs the intention of the subject to the news that he wants to digest. so that interpretation can be possible about information that can vary, depending on the style of each tradition. however, it must be stressed that even though 119 m. rodinal khair khasri, hermeneutic circle in digital literation... p. 113-124 tradition is constructive for understanding, it does not mean that it is deterministic for understanding. second, historical significance. however, a journalist as a news text author is a child of history, where he spawned the news text. the process of writing news from the results of empirical observations in the field relates to the historical context of the subject. george h. taylor and francis j. mootz wrote that gadamer and ricoeur also shared a fundamental perspective that understanding is always interpretive. understanding is always inextricably informed by the perspective we bring to bear in the act of understanding. understanding is a product of our language, our history, our traditions (mootz & taylor, 2011: 1). therefore gadamer emphasizes controversial matters in understanding texts. in the context of hans-georg gadamer hermeneutics, the subject in understanding the news text must know the historical background of the news writer (journalist) concerned because, after all, the journalist is a child of history in which he spawned news. for example, journalists who work in certain news agencies are also bound by the rules of the game where they work. for example, news portals a has political tendencies, in addition to economic-centric pragmatism. therefore it is necessary to understand the historical conditions or the inner journalists when they spawn a story. third, “horizon fusion.” the attachment of the subject in the process of understanding something with the horizon of thinking also has implications for hermeneutic claims. however, hermeneutic claims look very able to be compatible. it can only occur in immense knowledge, namely in the profound unity of the whole tradition with the present (gadamer, 2004: 337). that is what is meant by horizon fusion. the subject in the process of digital literacy must be able to understand the personal situation of the news writer (journalist) when he spawned the news. news is an individual result from a journalist about what he encounters in the field. likewise, with the photos displayed, it can present a variety of interpretations because the photo is also an integral whole of the personal situation of the journalist. if related to digital literacy, we will be directed to two important things, namely the epistemology of the subject—as an observer of reality—and the ontological status of reality in the digital world. the process of understanding the message contained in information or news is part of human cultural activities. thought itself is a cultural product. as explained by parsons in jenks (2013: 84) about culture, namely first, that culture is “spread and transmitted”, culture is a legacy or a social tradition; second, that culture “is learned, not manifestation”, in terms of its particular content, from the formation of human genetics; and third, that culture is “shared”. culture, on the one hand, is a product of, and, on the other hand, a determinant of human systems of social interaction. in anthropology, there is no standard definition of culture. however, the parsons definition above is sufficient to represent the main ideas about culture, so it can also e concluded that culture is the most practical thing because it is also a social act. thus, it related to gadamer’s thesis that the activity of “understanding” is the modus of humans to exist in their world and also that understanding is bound by tradition in a cultural system. so, by maximizing the role of the subject, by revitalizing dialectical understanding of history and following the three points of gadamer hermeneutics thought above, the purpose of digital literacy as an antidote to hoaxes can be realized completely. realizing civil society the discourse of the industrial revolution 4.0, which is also often followed by the term disruption era, does not necessarily have a positive value for public knowledge. correct knowledge is a knowledge acquired in the right way through logical thinking and correspondence with factual reality. we are undoubtedly familiar with the term globalization, which has preceded the emergence of the term industrial revolution 120 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 4.0. information disclosure is an essential indication in the globalization process. in the dissemination of information, national borders seem to become less and less critical. it also raises concerns about national identities that can be eroded. billig in ariely (2012: 540) explains that sometimes a national identity can be perceived as banal and be taken for granted, and sometimes it serves to stimulate solutions entering the battlefield. at times it can be united nearly all members of the nation, and at times it may be a source of friction among them. the meanings that people attribute to national identity are not static but dynamic, as national identity changes over time. the only consensus, therefore, that has developed from research on national identity to date is that it is multidimensional (ariely, 2012: 540-541). we will not go too far in discussing factual reality in the direction of metaphysical discourse as we can find in the kantian tradition. here, we limit what is referred to as “factual reality” only to the understanding of events that happened or the substance of information that can be validated. the verification indeed dwells on an empirical level. the implications of the discourse of the industrial revolution 4.0 not only affect the economic sector but also on things that have a negative value that is the emergence of a lot of hoax news or commonly called hoaxes. the presence of hoaxes is very detrimental to the nation because of its very significant impact in triggering the disintegration of the nation. especially in the democratic party or election season, hoax news is often accompanied by expressions of hatred nuanced sara--is an abbreviation of the word “suku, agama, ras, dan antargolongan” which mean ethnic, religion, race, and groups. the momentum of the election often plays dirty political intrigues or black campaigns like dropped each other by using hoax news. the impact is not only detrimental to those competing in political contestation but also has an impact on national political stability which is then destructive for the integrity of the indonesian nation. when viewed in terms of security, it is obvious that hoax news can threaten national stability. at the theoretical level, referring to gadamer hermeneutics, the role of humans as “subjects who think” becomes very vital in the process of digital literacy. information virtualization is characterized by the ease of access that is approaching unlimited, making control over information by the government more complicated and confusing. law enforcement officials have formed a task force that focuses on dealing with cybercrime. however, this is not enough in addressing the phenomenon of hoaxes. strategic steps are needed in the field of culture. the hoax itself is a harmful cultural product. so, it is more appropriate to use a legalistic approach, but also to use a more fundamental approach. culture is a concept that consists of worldviews, belief systems, artistic expression, and ideational phenomena and is a social process that is relatively autonomous (joseph, 1998: 8). as a practical step in anticipating hoaxes and realizing civil society, it is necessary to strengthen national identity. strengthening the nation’s identity is coherent with the nation’s historicity in its meeting with the dynamics of civilization, including technological progress. one form of strengthening national identity is through cultural strategies. culture is an aspect of human life that proves that humans are never finished with themselves, especially in a social context; humans will always proceed. the process includes a civilization project, which is about how civilization still exists. in line with humans, culture is always in the process, so it is neither stagnant nor mechanical. as explained by garcía canclini in demuro & gurney (2018), that cultures is not homogenous, singular or fixed but somewhat fluid and complex. in the context of intercultural communication, globalization and cross cultural mixtures, the hybridity of culture is a sine qua non consequence.” with a clear cultural strategy and not just playing at the theoretical level, the goal of achieving a society that is capable of titrating itself can easily be realized. selective efforts in responding to information characterize 121 m. rodinal khair khasri, hermeneutic circle in digital literation... p. 113-124 the ability to self-literate. being selective about information means being able to think critically and logically. a critical and logical mind will easily detect hoax information. thus, digital literacy, accompanied by critical and logical thinking skills, is very much needed in the era of disruption, where hoax is very easily spread and affect many people. in addition to the above, strengthening the national identity can also be done by intensifying the love of bahasa indonesia—as a national language—and the local language, which is typical of the heterogeneity of the indonesian nation. introducing a love of bahasa indonesia is very important, because today, many people ignore bahasa indonesia, and instead dissolve in the hegemony of foreign languages. however, it does not mean that foreign languages are not necessary, but rather are addressed as instruments of communication between nations, not a national identity. a concrete example of intensifying love for indonesian is regulating the naming of places such as parks, shops, shopping centres under the name indonesia. it can also be done by holding indonesian certification that can compete with toefl and ielts. this paper offers a thesis that the understanding of multiculturalism in viewing cultural diversity in indonesia can be a catalyst for the realization of “civil society.” multiculturalism is a way of looking at diversity within a country, namely ethnic, ethnic and cultural diversity. a multicultural country will face common identity problems and partial identities that support the formation of communal identity. however, there are challenges to the application of the catalyst, namely ethno national discrimination. as explained by barbieri (2004: 13), ethno national discrimination is caused by the nation-building process through political efforts to build communal identity unity. language standardization, the creation of state symbols, and the writing of collective history are some of the instruments used. nation-building relies heavily on strengthening the distinction between the dominant cultural identity and its competitors and aims to cultivate preferences about groups rather than groups outside them. relevant to this, brewer, gonsal korde, van dommelan. (2013: 531) also wrote that living in a diverse, multicultural society may not always be sufficient to provide the conditions for complex identity formation. ethno-national discrimination, as explained by barbieri above, is caused by the root of the complex identity problem, where communal identity meets vis a vis with the partial identity that underpins it. the meeting will always be related to the dominance of one identity over another, as well as partial identity adjustments to central or communal identity. the existence of identity barriers cannot be separated from the political behavior of the elites in this country. however, there are essential things which also must be discussed and should not be underestimated namely the nation-building cultivation media. one of the most effective media is mass media. technological advances have also accelerated the process of disseminating the information so that the political effort behind nationbuilding has strengthened its significance for national and state life. it would be too naive if we continue to affirm the slogans of “nationalism” from the political elite, without being accompanied by a critical mindset. then the question “how far is the suitability of the nation-building agenda with the political preferences of the indonesian nation which is not only multicultural but also multi in all fields? in the context of digital literacy, when viewed from gadamer’s perspective, literacy itself is a hermeneutical process. society as an accumulation of subjects that interpret reality needs to be considered in a nation-building process. thus, the subjects participating in forming a communication organization influence the common understanding of things. in the context of civil society, the common understanding in question is an understanding of how people’s tendencies are towards things that are foreign and not part of their communal emotions. 122 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 consequently, a serious effort is needed in directing the political preferences of the nation towards a more democratic direction, namely by not producing policies that are dominated by political interests, especially those that are of political oligarchy. this is very important to realize the concept of civil society in the context of a heterogeneous nation. as written by sharma (2015: 601): “the civil society refers to a body of self-generated, self-propelled non-state organisations which, on the one hand, regulate the conduct of citizens so that they act as a collective according to their “general” for instance, “moral will” keeping common good in mind; and, on the other hand, control the government in consonance with it and give expression to that will.” the civil society performs the function of mediation between the citizens and the government and acts as an intermedediary between the two, though does not replicate either. the civil society does not represent particularistic but normative ends and general interests like environment protection, child welfare, women’s development, care of the physically and mentally handicapped, genuine representation and all-round timebound development of the downtrodden and minorities, protection of human rights, etc.” therefore, the idealization of civil society—in the context of indonesian literacy in the digital age—is to place the role of the people in the nation and state progress project. if people in a country mature in processing and understanding information, then the country’s problems will be increasingly minimal, especially those relating to stability and peace. conclusion three important points need to be considered in seeking digital literacy, especially to create peace in indonesia. first, by strengthening the nation’s identity through a clear cultural strategy; second, by focusing on strengthening historical awareness that can be implemented in educational curricula and non-discriminatory government policies; third, equalization of socio-cultural identity position. through equalizing sociocultural identity positions, the unification of identity becomes unnecessary. equalization of socio-cultural identity such as the elimination of discrimination at the egohistorical level can be achieved through the application of hermeneutical digital literacy, namely by promoting dialectical historical understanding, in which current history is dialecticized with the past history which is often claimed by certain groups as a period of time—the glory and fruit of their work. therefore, dialectics is very important in digital literacy. references alamsyah, & purnama, d. h. (2017). digital literacy among sriwijaya university lecturers. informasi, 47 (2). 243-254. https://doi.org/10.21831/informasi. v47i2.15816 ariely, g. (2012). globalization, immigration and national identity: how the level of globalization affects the relations between nationalism, constructive patriotism and attitudes toward immigrants? group processes & intergroup relations, 15(4), 539–557. https://doi. org/10.1177/1368430211430518 barbieri, w. a. (2004). civil society: who belongs? (w. a. barbieri, r. magliola, & r. winslow, eds.). washington: the council for research in values and philosophy. burton, g. (2008). yang tersembunyi di balik media. yogyakarta: jalasutra. brewer, m. b., gonsalkorale, k., & van dommelen, a. (2013). social identity complexity: comparing majority and minority ethnic group members in a multicultural society. group processes & intergroup relations, 16(5), 529–544. https://doi. org/10.1177/1368430212468622 bryman, a. (2012). social research methods 123 m. rodinal khair khasri, hermeneutic circle in digital literation... p. 113-124 (4th edition). new york: oxford university press.125 craft, s., ashley, s., & maksl, a. (2017). news media literacy and conspiracy theory endorsement. communication and the public, 2(4), 388–401. https://doi. org/10.1177/2057047317725539 demuro, e., & gurney, l. (2018). mapping language, culture, ideology: rethinking language in foreign language instruction. language and intercultural communication. 18(3). 287-299. dwiastuti, r. (2017). metode penelitian sosial, ekonomi, pertanian. malang: ub press. finneman, t., & thomas, r. j. (2018). a family of falsehoods: deception, media hoaxes and fake news. newspaper research journal, 39(3), 350–361. https://doi. org/10.1177/0739532918796228 gadamer, h.g. (2004). truth and method. edited by joel weinsheimer and donald g marshall. second, re. london: continuum. hastasari, c., suranto, & hajaroh, m. (2018). family’s communication pattern in preventing student’s violence in yogyakarta. informasi, 48(2), 155-168. https://doi.org/10.21831/informasi. v48i2.22389 hermawan, h. (2017). literasi media: kesadaran dan analisis. yogyakarta: calpulis. jenks, c. (2013). studi kebudayaan (e. setyawati, trans.). yogyakarta: pustaka pelajar. joseph, s. (1998). interrogating culture. new delhi: sage publications. kagan, jerome. (2016). on being human: why mind matters. new haven and london: yale university press. khasri, m. r. k. (2019). liberating people, critical pedagogy on the revolutionary thought of hassan hanafi. nadwa: jurnal pendidikan islam, 13 (1), 1–14. https://doi.org/http://dx.doi. org/10.21580/nw.2019.1.1.3914 lee, n. m. (2018). fake news, phishing, and fraud: a call for research on digital media literacy education beyond the classroom. communication education, 67(4), 460–466. https://doi.org/10.1080 /03634523.2018.1503313 merriam-webster. (n.d.). retrieved july 28, 2019, from https://www.merriamwebster.com/dictionary/literation. mootz, f. j., & taylor, g. h. (eds.). (2011). gadamer and ricoeur: critical horizons for contemporary hermeneutics. london: continuum international publishing group. melawan intoleransi di tahun politik. (2019). retrieved july 27, 2019, from setara institute for peace and democracy website: http://setara-institute.org/ melawan-intoleransi-di-tahun-politik/ utami, p. (2018). hoax in modern politics: the meaning of hoax in indonesian politics and democracy. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 22(2), 85–97. https://doi. org/10.22146/jsp.34614 sharma, l. n. (2015). concept, structure and functions of civil society. indian journal of public administration, 61(4), 601–610. https://doi. org/10.1177/0019556120150401 vandyck, c. k. (2017). concept and definition of civil society sustainability. retrieved november 4, 2019, from csis (center for strategic and international studies) website: https://www.csis.org/analysis/ concept-and-definition-civil-societysustainability. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 69 06 memilih pemimpin dalam praktik kepemimpinan organisasi sekolah di era global sunarta abstract the leader and leadership courses have produced many hypotheses which haven’t been solved from time to time. with regard to the demands of the globalization era recently, the successful organizations are those which are ruled by figures who have comparative and competitiveness strengths in many fields. in educational context, a leadership can be seen from the practice of school management starting from the basic educational level to the higher one. educational leadership in the practice of school management expects that the one who plays roles and mandated as a leader must have specific requirements of a leader. social life in the globalization era has changed the mindsets and views of the people in the world at any level. this influences the awareness of striking for their personal and social rights in the organization. a leader is someone or subject that leads as leadership manifestation such as authority, responsibility, commands, and delegation to the subordinates in an organization. meanwhile a leadership is an art of persuading, directing people through obedience, belief, respect, and cooperation based on enthusiasm to meet the goals, a dale timpe, (1987). in order to give influence to the development of the organization, there are four leadership aspects that should be developed, such as (1) follower, (2) situation (3) communication and (4) leader. key words: leader, leadership, school organization, globalization era. a. pendahuluan sejak memasuki milenium ketiga hingga satu dekade terakhir ini yang sering disebut sebagai jaman global (global era), praktek kepemimpinan terus melahirkan tokoh-tokoh atau pemimpin baru yang mampu mengukir sejarah untuk masa yang akan datang. pemimpin (leader) merupakan orang yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam suatu organisasi. pemimpin juga bisa diartikan sebagai orang (sosok) yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan pemimpin itu sendiri maupun tujuan organisasi yang dipimpinnya. sedangkan kepemimpinan (leadership) dapat diartikan sebagai sifat dan watak dari sosok pemimpin dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam suatu organisasi. kepemimpinan dapat diartikan pula sebagai sifat-sifat dan bentuk-bentuk konkret dari jiwa seorang pemimpin, hikmat, 2009:249. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 70 dalam konteks pendidikan, kepemimpinan dapat dilihat dalam praktek penyelenggaraan manajemen sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. kepemimpinan pendidikan di dalam praktek manajemen sekolah mengharuskan seseorang yang berperan dan diberi amanah untuk menjadi pemimpin perlu memiliki berbagai persyaratan. sebagai seorang penentu arah, penemu strategi, dan pembuat keputusan (decesion maker) dalam meraih keberhasilan organisasi, maka pemimpin harus memiliki persyaratan khusus dibanding orang-orang yang dipimpinnya. demikian pula ketika pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sekolah mengalami hambatan yang diakibatkan oleh hubungan kerja antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, perkelahian antar pelajar, hamil pra nikah, narkoba, dan sejenisnya maka pemimpin harus bisa memerankan dirinya sebagai mediator dan problem solver atas masalah yang muncul. perubahan sosial yang cepat dan massif di berbagai bidang pada era global sebagai sebuah era baru yang terjadi sekarang ini telah menyadarkan kepada semua orang bahwa perubahan saat ini adalah realitas yang tidak bisa dielakkan. kehidupan sosial pada era global telah merubah pola pikir (mindset) dan cara pandang masyarkat dunia di semua lapisan sehingga hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi tingkat kesadaran dalam memperjuangkan hak-hak pribadi dan sosial. dalam organisasi perusahaan seringkali muncul tuntutan penghapusan sistem kontrak (out sourcing), perbaikan sistem upah, kenaikan kesejahteraan, cuti, perpanjangan masa kerja dan sebagainyasehingga dapat memicu munculnya berbagai konflik internal maupun eksternal. tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di organisasi perusahaan, dalam organisasi pendidikan juga muncul harapan besar agar terus meningkatkan profesionalisme demi perbaikan kualitas peserta didik/lulusan di satu sisi. namun demikian tuntutan hak seperti tunjangan profesi, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah tertinggal/terpencil di sisi yang lain. pada kondisi yang demikian inilah sebuah organisasi pendidikan membutuhkan figur pemimpin yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan, tuntutan, dan harapan seluruh anggota yang dipimpinnya. b. pengertian pemimpin seperti telah disinggung dalam uraian di atas bahwa pemimpin (leader) adalah orang (subjek) yang memimpin sebagai bentuk manifestasi kepemimpinan seperti kekuasaan, tanggung jawab, perintah, dan pendelegasian kepada para bawahan atau pengikut dalam suatu organisasi. pemimpin adalah penentu dalam pembuatan tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. dalam hal pemimpin sebagai penentu arah dan tujuan organisasi atas orangorang/bawahan yang dipimpinnya dalam kehidupan organisasi, informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 71 mengandung maksud bahwa ada beberapa unsur penting dari makna pemimpin itu sendiri antara lain: 1. unsur kekuasaan, yakni seorang pemimpin harus mampu mengendalikan dan menguasai semua struktur dan sistem yang dibangun di dalam kelompok atau organisasi. 2. unsur perintah/instruksi, yakni bahwa seorang pemimpin memiliki wewenang penuh dalam memberi perintah, larangan, dan penugasan kepada para bawahannya.instruksi yang diberikan harus tegas dan jelas 3. unsur tanggung jawab, yakni bahwa pemimpin bertanggung jawab atas berbagai akibat/resiko atas apa yang ia diputuskan, ia perintahkan, dan ia jalankan bersama para pengikutnya menyangkut kinerja pribadi maupun organisasi. 4. unsur pendelegasian, yakni sebagai pemimpin ia memiliki hak penuh dalam membagi tugas dan mendelegasikan sebagian kewewenangannya kepada orang yang dipilih dan dipercaya mampu mengemban tanggung jawab sebagi seorang pemimpin. 5. unsur supervisi, yakni atas pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas tersebut pemimpin berkewajiban memberikan pembinaan, pengarahan, serta pengembangan organisasi. 6. unsur strategi, yakni pemimpin harus berperan sebagai seorang konseptor dalam menentukan strategi organisasi dalam menghadapi persaingan. 7. unsur budaya, yakni pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar menjadi budaya kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. 8. unsur kharismatik, yakni pemimpin dalam menjalankan fungsifungsi kepemimpinannya harus ditunjang dengan kewibawaan soerang pemimpin. hal ini sangat penting karena pemimpin yang tidak memiliki wibawa dan kharisma dihadapan bawahan akan kehilangan reputasi bahkan harga diri sebagai seorang pemimpin. 9. unsur kejujuran, yakni jika pemimpin ingin berhasil harus meletakkan aspek kejujuran dalam dirinya dan orang-orang dibawahnya sehingga ada kesesuaian antara apa yang dikatakan, diimani, dan diperintahkan mencerminkan nilai-nilai kebaikan secara moral, agama, hukum, serta adat istiadat yang berlaku di lingkungan organisasi. pemimpin harus berani menyuarakan hati nurani dan kebenaran. berdasarkan unsur-unsur di atas, pemimpin dalam kehidupan organisasi semestinya bisa memerankan dirinya sebagai seorang motivator, eksekutor, fasilitator, mediator, katalisator, kreator, stabilisator, dan dinamisator atas berbagai kepentingan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. pemimpin yang kreatif, akan tahu harus berbuat apa dan dengan cara bagaimana sesuatu itu dilakukan. pemahaman terhadap ketepatan dalam memilih metode dan strategi atas berbagi persoalan yang muncul, mencirikan antara pemimpin kreatif-cerdas dengan pemimpin informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 72 yang biasa-biasa saja. pada saat apa seorang pemimpin menggunakan kekuatan motivasinya untuk meningkatkan semangat kerja bawahan, pada situasi yang bagaimana harus menggunakan peranannya sebagai seorang dinamisator, fasilitator, dinamisator bagi orang-orang yang dipimpinnya itulah pemimpin yang dibutuhkan pada setiap waktu, setiap tempat, dan setiap jaman. 1. karakterisitk pemimpin seorang pemimpin sebagai individu dan makhluk sosial memiliki pasti karakteristik khas yang dibawanya sejak lahir. namun demikian ada pula seorang pemimpin yang memiliki karakter kuat sebagai ciri khas pribadi yang diperoleh dari hasil proses waktu panjang di berbagai peristiwa dan pengalaman yang dilaluinya. sebagai seorang pemimpin karakteristik yang melekat pada dirinya akan menjadikan citra/image yang positif jika karakter yang dimilikinya positif, tetapi jika ternyata karakter yang dimilikinya lebih cenderung negatif, maka citra yang munculpun akan negatif. untuk membangun citra positif dihadapan para pengikutnya, sorang pemimpin harus memiliki beberapa kemampuan/keahlian yang melekat pada dirinya antara lain: a. kompetensi teknis, penguasaan dalam suatu bidang tertentu (instruksional). seorang pemimpin harus memiliki keunggulan dalam bidang tertentu dibanding yang lain sebagai merek pribadi yang relatif kekal. pemimpin yang tidak memiliki kelebihan atas bidang teknis tertentu hanya akan menjadi pemimpin yang mudah dikendalikan bawahan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis. b. keahlian konseptual, yaitu suatu kemampuan berpikir abstrak atau strategis. pemimpin harus bisa menunjukkan kepada orangorang yang menjadi pengikutnya bahwa dia layak menjadi pemimpin karena mampu menganalisa masalah organisasi, memiliki konsep dalam setiap penyelesaian masalah, dan mampu berpikir tentang masa depan mendahului orang-orang yang ada di lingkungannya. c. memiliki track record dalam menjalankan tugas dengan hasil terukur. dengan bekal kemampuan teknis, keahlian konseptual, berwawasan luas, dan visioner maka seorang pemimpin akan memiliki pengalaman panjang seiring dengan perjalanan organisasi yang terus tumbuh dan maju. d. keahlian berkomunikasi, memotivasi, dan melimpahkan sebagian kewenangan yang dimiliki kepada bawahan yang tepat. proses komunikasi yang dibangun oleh pemimpin yang pandai berkomunikasi akan menciptakan suasana hubungan kerja yang lebih kondusif dan komunikatif. apabila proses komunikasi yang terbangun berjalan baik, maka setiap terjadi pendelegasian wewenang, pemberian perintah, dan larangan kepada bawahan akan dirasakan sebagai hal yang tidak menakutkan. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 73 e. memiliki kemampuan mengenali, dan mengembangkan bakat anggotanya. pemimpin dengan karakter ini selalu memberi ruang untuk maju berbagai bidang untuk menunjang keberhasilan kerja dan karir bagi bawahan. pemimpin yang memiliki konsen seperti ini pada umumnya menjadi idola dan tempat pelarian bagi orang-orang yang ingin memperoleh pencerahan atas masalah kerja, kinerja, organisasi, karir, dan bahkan masalah yang bersifat pribadi sekalipun. pemimpin dengan karakter ini adalah sosok pemimpin yang senang melahirkan pemimpin-pemimpin baru pada masanya, dan akan dikenang dengan indah pada waktu berikutnya. f. kemampuan mengambil keputusan yang sulit dengan cepat dan tepat sekalipun data yang tersedia tidak lengkap. hanya pemimpin yang memiliki intuisi, insting, keberanian mengambil resiko, dan visioner yang bisa melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat walaupun dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya. karakteristik pemimpin seperti ini tidak dimiliki oleh setiap orang yang menjadi pemimpin. g. kharismatik dalam arti berkarakter yang menunjukan kualitas kepribadian pemimpin. pemimpin yang berkepribadian lembut, ramah, komunikatif, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab akan memberikan dampak bagi bawahan dalam bekerja sehari-hari. orang-orang yang menjadi bawahan dari seorang pemimpin dengan kepribadian mulia dan kharismatik memiliki kebanggaan yang sulit diukur dengan materi. baginya pemimpin pujaannya adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan nyawa sebagai tebusannya. 2. sifat pemimpin seorang pemimpin dalam praktek kepemimpinannya tidak bisa dipisahkan dengan sifat-sifat bawaan yang dimilikinya sebelum menjadi pemimpin. sifat-sifat ini pada dasarnya akan mempengaruhi pembawaan sehari-hari seorang pemimpin dalam memimpin para bawahan. pemimpin dengan sifat-sifat baik yang dimiliki dan melekat dalam perilaku kehidupan sosial sehari-hari, maka akan membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap proses kepemimpinan yang dijalankan. begitu pula sebaliknya, jika sang pemimpin telah membawa sifat-sifat buruk seperti suka marah, suka mencuri, berbohong, dan sering berbuat zalim kepada orang lain, maka hal tersebut akan berdampak negatif bagi kepemimpinan dimana ia menjadi pemimpin. beberapa sifat utama yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin agar membawa dampak kebaikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang dipimpinnya antara lain adalah sebagai berikut: a. motivasi yang kuat untuk tujuan kemajuan bagi orang yang dipimpinnya. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 74 b. membangun relasi baik internal maupun eksternal. c. idealisme yang tinggi untuk kemajuan organisasi. d. keterampilan mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti orang, barang, uang, dan waktu. e. keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam berbagai keadaan, baik di dalam maupun di luar organisasi. f. daya kreativitas dan inovasi yang membanggakan pribadi maupun kelompok sebagai kekuatan lain dalam mengembangkan kepemimpinannya. g. mampu berpikir kritis, logis, dan ilmiah. h. memiliki wawasan yang luas, pengalaman yang banyak, dan bertanggung jawab. i. mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan organisasi. j. sehat secara fisik maupun mental. k. bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya, baik perkataan/ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya. 3. pemimpin dan manajer pemimpin dengan keluasan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dalam menentukan arah, tujuan, cita-cita, dan harapan yang dikemas dalam visi kepemimpinan yang diciptakan harus didukung oleh keterampilan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. dalam prkatek manajemen organisasi, pemimpin yang berhasil harus memiliki keahlian manajerial (managerial skill) yang baik. pemimpin dan manajer sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. keberadaanya terpisah seperti dalam keping mata uang, pemimpin di satu sisi sedangkan manajer di sisi lain. banyak manajer hebat tanpa harus menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin hebat harus memiliki keahlian manaejerial yang bagus. dalam perspektif pendidikan, pemimpin yang berhasil adalah bagaimana membangun sekolah yang baik, melakukan perbaikan terus menerus, selalu belajar dan tumbuh tanpa mengesampingkan aturan sebagai pedoman, serta senantiasa bekerja dari pengalaman masa lalu demi peningkatan yang lebih baik di masa datang. secara jelas perbedaan mendasar antara pemimpin dengan manajer dalam praktek menejemen sekolah dapat dilihat pada tabel. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 75 pemimpin manajer  membangun, membuat sekolah lebih baik  memiliki visi masa depan  inovatif  mencari cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan sekolah  memberikan kebebasan sdm yang berprestasi  fokus pada orang memotivasi,melatih, mendengardan membangun tim  mendorong kualitas, perbaikanterus menerus  bertanggung jawab, memecahkan masalah, memutuskan, tidak gampang lari ke boss terhadap setiap keputusan kecil  berorientasi keluar, ke arah pencapaian tujuan sekolah, berorientasi pada kebutuhan pelanggan  menolong orang mengerjakan pekerjaanya, membimbing, dan melatih.  terus menerus belajar dan bertumbuh  memelihara  fokus pada hari ini  administrator  mengikuti kebijakan  kontrol  fokus pada jumlah berapa anggarandan pembuatan laporan  menekankan kuantitas dan produktivitas  mengikuti perintah  melihat ke dalam, fokus kepada pekerjaan organisasi  memberikan perintah  bekerja berdasarkan pengalaman masa lalu source: 7 survival skills for a reengineered work,yeomans,1996 c. pengertian kepemimpinan membicarakan masalah kepemimpinan merupakan bidang kajian yang sangat luas, karena tidak saja pada praktek organisasi dan sosial kemasyarakatan tetapi juga bidang pendidikan, pemasaran, industri, dan bisnis dalam berbagai level. secara sederhana, apabila dalam suatu kelompok orang di suatu tempat kemudian satu orang diantaranya berinisiatif mengajak untuk melakukan kegiatan mengumpulkan sampah di jalanan agar lingkungan menjadi bersih, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk belajar mengaji, mengajak bersikap hidup hemat, maka sebenarnya orang tersebut telah melakukan kegiatan kepemimpinan karena telah terpenuhinya unsur mengajak/menginisiasi, ada kegiatan, dan ada tujuan yang akan diwujudkan. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 76 kepemimpinan oleh (beerel, 2010: 64) dalam leadership and change management mendefinisikan bahwa: “leadership is relational activity where an individuals guide or direct others (followers) to attain an objective or goal”. dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktivitas hubungan antar individu dalam memandu atau mengarahkan orang lain (pengikut) untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.lebih lanjut pengertian tentang kepemimpinan juga disampaikan oleh (yukl, 2006: 10) yang menyatakan bahwa: “leadership is process of influencing others to understand and agree about what need to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective effort to accomplish shared objective”. kepemimpinan adalahproses mempengaruhiorang lain untukmengerti dan menyetujuitentang apa yangperlu dilakukandanbagaimana melakukannya, dan proses untuk memfasilitasiupayaindividu dankolektif untukmencapai tujuanbersama. kemudian oleh (timpe, 1987), kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. menurut (hersy&blanchard, 1982), dikatakan bahwa “leadership is the process of influencing the activities of an individual or a group in effort toward goal achievement in a given situation”. sedangkan menurut (anderson, 1998), juga dikatakan bahwa “leadership means using power to influence the throught and actions of others in such a way that achieve high performance”. berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sedikitnya memiliki tiga implikasi dasar. pertama, kepemimpinan berarti kemampuan membangun semangat kerja, membujuk atau mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan mengarahkan orang lain kepada suatu tujuan yang telah ditentukan. kedua, kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi, artinya sebuah kepemimpinan hanya ada dan bisa berlangsung jika ada pengikut/bawahan. kepemimpinan tanpa bawahan tidak memiliki makna apa-apa, sebaliknya bawahan tanpa adanya kepemimpinan akan liar dan sesat. ketiga, kepemimpinan merupakan sebuah proses yaitu pemimpin memiliki kemampuan menghadapi tantangan bagi kemajuan organisasi, dengan indikator mampu memanfaatkan setiap peluang, dan berani mengambil resiko. 1. ciri kepemimpinan dari berbagai teori dan gaya kepemimpinan yang telah banyak diadopsi dan dipraktekkan ke dalam organisasi, sebenarnya tidak secara mutlak hasil dari teori-teori tertentu melainkan gabungan (mix) diantara sekian banyak teori yang ada. teknik seseorang dalam memimpin organisasi sangat ditentukan oleh latar belakang individu dan situasi orang-orang yang dipimpinnya. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 77 setiap pemimpin memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing dalam memimpin. kepemimpinan merupakan sebuah fenomena yang bersifat universal sehingga masing-masing pemimpin sangat sulit untuk di identifikasi gaya dan ciri-ciri khusus lainnya. melalui pendekatan berbagai teori kepemimpinan dan mengidentifikasi ciri-ciri secara umum, dapat diketahui bahwa pemimpin yang sukses salah satu ciri-cirinya adalah sebagai berikut: a. energik, cekatan, dan responsif terhadap tugas. b. terampil dalam bekerja dan komunikatif dengan semua orang. c. percaya diri dalam setiap menghadapi dan menyelesaikan masalah. d. komitmen terhadap waktu, tugas, dan kepada orang lain. e. toleran atas berbagai perbedaan yang dimiliki orang lain. f. adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. g. ambisius dalam mewujudkan tujuan organisasi. h. tegas dalam setiap mengambil keputusan pada situasi apapun. i. bisa bekerjasama dengan para bawahan dan atasan. j. dapat diandalkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam meningkatkan kinerja organisasi. k. dominan, menguasi masalah dan pandai mencari jalan keluarnya. l. penentu, mampu memerankan dirinya dalam pengambilan keputusan pad situasi sulit. m. tanggung jawab, tidak mencari kambing hitam orang lain tetapi berani mengambil resiko walaupun sulit dilakukan. n. visioner, mampu melihat masa depan dan memutuskan segala sesuatu merujuk pada visi yang ada. o. jujur dan berani munyuarakan hati nurani. p. mampu menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. 2. faktor-faktor kepemimpinan kepemimpinan sebagai suatu proses dalam mencapai suatu tujuan organisasi, sudah barang tentu melibatkan berbagai unsur subjek di dalamnya. manakala unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain tanpa dipandu oleh sistem yang diperankan oleh pemimpin, maka kepemimpinan yang dikembangkan akan mudah rapuh. agar dalam proses kepemimpinan bisa membawa pengaruh kemajuan organisasi, perlu dikembangkan empat dimensi sebagai faktor kepemimpinan seperti pada tampilan gambar sebagai berikut. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 78 dari tampilan gambar di atas dapat dijelaskan secara singkat bahwa, seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan para bawahan selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kebaikan, dan moralitas sebagai orang yang dapat ditiru/dicontoh oleh orang lain. kepemimpinan organisasi yang sukses bukan cerminan dari kesuksesan seorang pemimpin belaka, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti bawahan yang rajin, lingkungan yang kondusif, dan saling pengertian antara pimpinan dan bawahan. demikian pula pemimpin yang ingin berhasil harus memahami karakter dari orang-orang yang dipimpinnya. pada dasarnya tiap bawahan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda sehingga dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang yang dipimpin. keharusan menerapkan gaya kepemimpinan tertentu pada masing-masing orang tertentu tidaklah sulit jika bawahan dan pemimpin memposisikan dirinya secara individual, akan tetapi hal ini sangat sulit apabila bawahan dalam arti kelompok. seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada situasi yang berubah-ubah mengikuti perubahan situasi yang diciptakan melalui interaksi antar bawahan dengan bawahan. kepemimpinan seseorang akan dikatakan berhasil ketika seseorang mampu menggunakan gaya tertentu pada situasi tertentu sesuai dengan karakter orang-orang yang menjadi bawahannya. salah satu kunci suksesnya adalah kecepatan dan ketepatan menggunakan gaya tertentu untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kondisi sulit. pemimpin pengikut situasi komuni faktor kepemim pinan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 79 ujian yang sebenarnya bagi seorang pemimpin adalah ketika menghadapi berbagai kepentingan dalam organisasi yang dipimpinnya. jika pemimpin mampu mengindentifikasi berbagai persoalan, tuntutan, dan kendala-kendala teknis lainnya secara tepat dan merumuskannya menjadi sebuah solusi, maka sebenarnya 50% dari tugas pemimpin sudah selesai. d. kepemimpinan pendidikan jika kita membicarakan kepemimpinan pendidikan, maka serta merta yang dimaksud adalah kepemimpinan kepala sekolah. hal ini mungkin tidak salah, namun ada yang kurang pas karena membicarakan kepemimpinan pendidikan adalah mengenai proses, prosedur, sistem, budaya, kebiasaan, dan lingkungan keja di lembagalembaga pendidikan. lembaga pendidikan juga tidak hanya sebatas pada pendidikan dasar dan menengah saja tetapi termasuk di dalamnya perguruan tinggi. sedangkan membicarakan kepala sekolah berkaitan dengan sosok, figur, pemimpin, dan subjek dari pendidikan pada lembaga pendidikan itu sendiri. sosok pemimpin dalam lembaga pendidikan dasar dan menengah seperti kepala sekolah dan guru, sedangkan sosok pemimpin pada perguruan tinggi adalah rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan dan sebagainya. sedangkan guru-guru pada pendidikan dasar dan menengah walaupun bukan merupakan pemimpin formal dalam struktural lembaga pendidikan, tetapi dalam proses belajar mengajar di kelas juga merupakan pemimpin bagi siswa. menurut katzenmeyer & moller, 2001, dalam (sudarman danim, 2010:177) dikatakan bahwa guru adalah pemimpin di dalam dan di luar kelas, dengan mengidentifikasi dan memberikan kontribusi kepada komuniktas pembelajar guru dan pemimpin dan mempengaruhi orang lain dalam peningkatan mutu praktik pendidikan. begitu juga dengan dosendosen di perguruan tinggi, pada saat memberi materi perkuliahan di kelas/laboratorium sebenarnya merupakan pemimpin bagi para mahasiswanya dalam mencapai tujuan perkuliahan. peranan pemimpin pendidikan dengan berbagai jenis dan ragamnya seperti di atas, akan sangat menentukan kualitas guru/dosen dalam menghasilkan lulusan. 1. kepemimpinan kepala sekolah dalam konteks yang lebih sempit kepemimpinan pendidikan dapat dimaknai sebagai kepemimpinan kepala sekolah. kepala sekolah dalam menjalankan fungsi organisasi harus didukung dengan penguasaan leadership skill dan managerial skill yang mumpuni sesuai tuntutan jamannya. selain itu dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, kepala sekolah harus mampu memerankan dirinya sebagai penunjuk arah bagi para guru dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. pada informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 80 banyak kejadian di dalam praktek kepemimpinan kepala sekolah, berbagai masalah muncul dalam berbagai situasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. kompleksitas masalah yang dihadapi kepala sekolah mengharuskan dirinya memerankan peran, menciptakan visi yang menantang untuk di wujudkan bersama elemen organisasi yang lain. kepala sekolah juga harus memotivasi, menggerakkan, menginspirasi, dan mendorong para pengikutnya ke arah tujuan yang ditetapkan sebelumnya. pendekatan kepemimpinan kepala sekolah yang sering digunakan dalam manajemen sekolah adalah pendekatan rasional dan moral. pendekatan rasional mendasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban melalui perangkat aturan dan tata tertib yang disepakati bersama. kemudian pendekatan moral lebih pada bagaimana mengasah kepekaan dan empaty setiap individu dalam memandang dirinya, orang lain, dan lingkungannya. melalui dasar-dasar moralitas kepemimpinan kepala sekolah bisa menekan sifat dan tindakan mementingkan pribadi para guru untuk kepentingan yang lebih luas. tidak bisa dipungkiri bahwa pada interaksi sehari-hari kepala sekolah seringkali menggunakan gaya kepemimpinan transaksional untuk lebih menarik dan meyakinkan para guru dalam mencapai tujuan. kepemimpinan transaksional sebenarnya lebih cocok digunakan untuk lembaga politik atau partai, tetapi dalam prakteknya untuk tujuan tertentu seperti himbauan moral, kejujuran, keadilan, komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap tugas profesi masih sering digunakan di sekolah. pada situasi tertentu kepemimpinan transaksional lebih baik daripada transformasional, begitu pula sebaliknya pada waktu tertentu kepemimpinan transformasional lebih baik. keberhasilan kepemimpinan di sekolah sangat dipengaruhi oleh hal-hal pokok meliputi: kepribadian, keteladanan, pemahaman konsep, kompetensi manajerial, dan profesionalisme kepala sekolah. kepala sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang dapat memanfaatkan kritik, saran dan masukan dari siapapun sebagai bahan pijakan untuk maju dan memperbaiki kekurangannya. http://gurupinilih.blogspot.com, diunduh tanggal 9 nopember 2011 2. fungsi-fungsi kepemimpinan kepala sekolah menurut sri bagus darmoyo, 2008, dinyatakan bahwa sedikitnya terdapat tujuh fungsi pokok kepemimpinan modern bagi kepala sekolah antara lain: a. kepala sekolah sebagai educator, kepala sekolah diharapkan mampu membina kepribadian dan perilaku guru dan memotivasi guru dan siswa untuk berprestasi. kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan kepala sekolah sebagai guru (edukator) tidak dapat lepas dari tugas utamanya yaitu mendidik. dalam hal ini sebagai informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 81 kepala sekolah, yang dididik bukan hanya siswa, akan tetapi seluruh staf dan seluruh warga sekolah. b. kepala sekolah sebagai manager: sebagai seorang manajer, kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya harus dengan prinsipprinsip manajemen yang benar. melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengedalian, maka kepala sekolah harus mampu mengimplementasikan seluruh aspek kegiatan yang ada di sekolah sesuai prinsip dan fungsi manajemen pada umumnya. c. kepala sekolah sebagai administrator: sebagai administrator, berarti kepala sekolah harus menjalankan seluruh kegiatan administrasi sekolah, dan bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh kegiatan administrasi seperti rekrutmen, seleksi sdm, penganggaran, sarana prasarana, kurikulum, serta hal-hal lain yang melekat pada kepala sekolah. d. kepala sekolah sebagai supervisor: sebagai supervisor, kepala sekolah harus melakukan supervisi pada seluruh kegiatan yang ada di sekolah, dan melakukan kontrol agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. e. kepala sekolah sebagai leader: bahwa sebagai seorang leader atau pemimpin, kepala sekolah harus menjalankan fungsi kepemimpinan terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. kepala sekolah mampu menunjukkan kepribadian yang patut diteladani oleh guru dan stafnya. sebagai sosok pemimpin, kepala sekolah harus menetapkan garis-garis besar kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan operasional, sehingga ketercapaian atau kesuksesan atas pelaksanaan seluruh aspek kebijakan sekolah menjadi penting. f. kepala sekolah sebagai innovator: sebagai inovator, kepala sekolah secara terus menerus harus mencari dan menciptakan jalan baru yang belum pernah ditemukan orang lain agar sekolah bisa berkembang mengikuti perkembangan jaman lebih dulu daripada sekolah lain. selain itu kepala sekolah diharapkan mampu bekerja secara konstruktif, kreatif, delegatif dan integratif. g. kepala sekolah sebagai motivator: kepala sekolah harus senantiasa memberikan motivasi dan dorongan kepada semua orang yang menjadi pengikutnya untuk maju, berkembang sesuai dengan keinginan individu, guna memajukan organisasi yang dipimpinnya untuk jangka pendek maupun jangka panjang. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 82 e. penutup pemimpin yang cocok pada lembaga pendidikan saat ini dan mendatang adalah sosok yang memiliki sifat kreatif, inovatif, suportif, inspiratif, intuitif, adaptif, partisipatif, dan pribadi yang memiliki karakter jujur, tanggung jawab, mampu berpikir konsep, logis, ilmiah, visioner, bisa menjadi contoh, memiliki leadership skill sekaligus managerial skill yang baik, sehat jasmani-rohani. dengan sifat dan karakter seperti di atas, pada umumnya gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan dalam organisasi sekolah adalah gaya kepemimpinan demokratis, kharismatik, transformasional, dan transaksional. kombinasi dari empat gaya kepemimpinan tersebut akan berjalan baik dan ideal jika didukung oleh faktor komunikasi, pengikut, situasi, dan faktor pemimpin itu sendiri. daftar pustaka beerel, annabel. (2010). leadership and change management, los angeles, sage. burt nanus. (2001). kepemimpinan visioner, prenhalindo, jakarta. gary dessler. (1997). human resource management, prentice hall, usa. hikmat.(2009). manajemen pendidikan, pustaka setia, bandung. hoy, wayne k. & miskel, cecil g. (2008). educational administration, theory, research, and practice, 8th edition, mcgraw hill. ken blancard. (2002). empowerment(take more than a minute), amara books, yogyakarta. sudarman danim.(2010). kepemimpinan pendidikan, alfa beta, bandung. tilaar, har. (1997). pengembangan sumber daya manusia dalam era globalisasi, visi, misi dan program aksi pendidikan dan pelatihan menuju 2020. jakarta: grasindo. triantoro safaria. (2004). kepemimpinan, graha ilmu, yogyakarta. yukl, gary. (2006). leadership in organization,6th editon, prentice-hall. http://gurupinilih.blogspot.com/model-kepemimpinan-pendidikan.html. 37 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) indra ramanda indraramanda01@gmail.com sumekar tanjung sumekar.tanjung@uii.ac.id. communication studies program universitas islam indonesia abstract this research was conducted to explain the presentation of the boundary meanings presented by batas film through their character. the border becomes the front face of a country. the social conditions of people who are still lagging behind and far from infrastructure development make the people living in the border vulnerable to various problems. as a message delivery medium, meanings are represented by character in film. the author analyzed five scenes on each character in batas film. these are, ubuh’s character is threatened by the bad people who chase her in the middle of the forest, arif ’s character as a police officer who looking for the information in the community, jaleswari’s character who cares about education problems at the border, adeus’s character who has great desire for the advancement of the people at the border but get threats from individuals who do not want the people on the border to get a high education, the character of the panglima who has power in the dayak tribe community. this study uses a critical paradigm with a qualitative approach. the process describes the meaning of signs into denotations, connotations, and myths. the results of this study indicate that meanings are defined as areas that have complex problems. access to transnational crime is still very easy as security is needed in the area. despite the increase in technology and technology, the region must have the slightest education, strive to advance the regions, without prioritizing their own interests without ignoring the cultural values of their ancestors. penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan reperesentasi makna batas yang dihadirkan oleh pembuat film batas melalui karakter tokohnya. perbatasan menjadi wajah terdepan dari suatu negara. keadaaan sosial masyarakat yang masih tertinggal dan jauh dari pembangunan infrastruktur, membuat masyarakat suku dayak yang tinggal di pedalaman rentan terhadap berbagai permasalahan. sebagai medium penyampai pesan, film ini penting dikaji untuk menjelaskan bagaimana makna batas direpresentasikan informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49. no. 1 (2019). pp 36-49.doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.25396 38 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 introduction the borders area become the frontline for a country. this becomes important in terms of security at the border. in addition to east nusa tenggara and papua, the national border crossing post (plbn) of indonesia which is the foremost fortress with other countries is also located in entikong. indonesia has around 17,508 islands where 67 of them are directly adjacent to other countries (widiyanta, 2010). tangkilisan (in marwasta, 2016) explained that border lines are vertical fields that pass through the land surface, underground layers, and air the activities that take place in it. the areas on the right and left of the border line are called border areas. the border in indonesia has a problem that is alarming. the infrastructure and facilities are the main obstacles in the development of rural areas on the border. the borders of indonesia and malaysia are proof of the incomplete development infrastructure in the remote areas. people of entikong, for example, must travel approximately eight hours to the town of west kalimantan to buy their needs or to sell the crop. it is inversely proportional when they want to go to malaysia for shopping needs and trade. it only requires less than one hour to travel from entikong national park to malaysia which has complete infrastructure and facilities compared to the region. the condition of the people at the border creates a lot of perception. some have linked the problems with people’s lives, infrastructure, state security, to illegal buying and selling such as human trafficking. meanwhile, most media highlighted this condition as gray, meaning that the media raised issues from existing realities and collaborated by processing the meanings that they construct themselves, and not in accordance with the existing reality. batas, the film of rudi soedjarwo, released in 2011, contained the content of social messages that questioned education on the indonesia-malaysia border, especially the dayak culture. the movie tells about jaleswari who was sent by the company to investigate educational programs on the border which are generally inhabited by dayak gun tribes. tembawang gun village is one of the locations directly adjacent to sarawak, malaysia. the gun dayak tribe is known as the guards tribe, because they live between two countries, indonesia and malaysia. the life of this tribe is far from adequate access to infrastructure. the main access of the dayak gun people is through the sekayam river by using a wooden boat. melalui masing-masing karakter. peneliti melakukan analisis terhadap lima scene pada masing-masing karakter dalam film batas. kelima scene tersebut adalah, karakter ubuh yang terancam dengan adanya orang-orang jahat yang mengejar di tengah hutan, karakter arif sebagai aparat penegak hukum yang mencari informasi di tengah masyarakat, karakter jaleswari yang peduli terhadap masalah pendidikan yang terjadi di perbatasan, karakter adeus yang memiliki keinginan besar demi kemajuan masyarakat di perbatasan namun mendapatkan ancaman dari oknum yang tidak ingin masyarakat di perbatasan mendapatkan pendidikan yang tinggi, karakter panglima yang memiliki kuasa di masyarakat suku dayak. penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. proses analisis yang dilakukan adalah semiotika model roland barthes yang menjabarkan makna tanda menjadi denotasi, konotasi, dan mitos. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna batas dimaknai adalah daerah-daerah yang memiliki masalah kompleks. akses kejahatan transnasional masih sangat mudah, sangat diperlukan pengamanan di daerah tersebut. meskipun terjadi peningkatan teknologi dan teknologi, wilayah harus tetap memiliki pendidikan sekecil apapun, berjuang memajukan daerah, tanpa mementingkan kepentingan sendiri tanpa mengabaikan nilai budaya leluhurnya. keywords: semiotics, movie, boundary, character, cinema 39 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) livestock such as pigs are considered animals that bring good luck and they must maintain them properly for the sake of their survival. pigs are considered to be very valuable animals because they can produce many offspring, so they provide benefits or blessings to the owner. with the existence of such trust, the customary law on pig animals is applied in this area. villagers celebrate through rituals in gratitude for the abundance of blessings with traditional dances, slaughtering pigs, drinking wine, and performing worship dances. batas was directed by rudi soedjarwo with marcella zalianty as producers. rudi soedjarwo is one of the leading directors in indonesia. his works are bintang jatuh (2000), tragedi (2001), aadc (2002), rumah ketujuh (2003), mengejar matahari (2004), tentang dia (2005), 9 naga (2005), mendadak dangdut (2006), ujang pantry (2006), pocong (2006), mengejar mas-mas (2007), cintapuccino (2007), 40 hari bangkitnya pocong (2008), liat (2008), sebelah mata (2008), kambing jantan (2009), the movie (2009), hantu rumah ampera (2009), 5 elang (2011), and garuda di dadaku (2011). in batas, dayak culture is displayed as the background of the location and characterization of the player. one of the characters, jaleswari is desperate after her husband’s death. one day she volunteered to improve the performance of corporate social responsibility program in the field of education which was stopped without clarity. she left for pontianak, precisely in the entikong hamlet. she promised to find out the cause of the obscurity and resolve it within two weeks. arriving there, she found problematical condition. teachers who are contracted never last long. there is only one teacher remains, named adeus, a native of the region who continues to teach. but it turns out that adeus has a new decision to stop teaching on the results of otik’s coercion, a human trafficker, who wants residents in entikong to remain stupid. it was this people’s ignorance which otik later used so that his citizens continued to dream of a better life and were tempted to depart for neighboring countries to become laborers. in addition, adeus also became apathetic because the education system desired by the company was not in line with the expectations of the community, where the lifestyle of the community cannot be separated from traditional regulations. knowing this, jaleswari began to arouse the spirit of adeus. not only adeus, jaleswari also received threats from otik. but the spirit of learning aroused the spirit of jaleswari to fight otik. this spirit is transmitted to panglima galiong bengker who is the chief of the tribe. panglima galiong hopes that adeus will return to his enthusiasm to teach with the support of jaleswari. the presence of jaleswari as a foreigner from jakarta and other figures who play a role, shows different representations regarding the meaning of boundaries. this is considering that the concept of boundaries also has many meanings for each individual. as a message delivery medium, this film is interesting to study and explain how boundary meanings are represented by each character. based on the background above, the formulated research question is: “how is the boundary meaning presented by the batas maker through the character in the movie?”. so, the purpose of this study is to explain the representation of the boundary meanings presented by filmmakers through each character. based on literature search, researchers found three research results that have similarities with this study. first, representation of patriarchy in batas film (adipoetra, 2016). this study uses peirce’s semiotic trichotomic method. the researcher reviews his findings using the theory of male-controlled life in patriarchy based on theory from bhasin. he concluded that batas as is a film about hope. but the hope is only imagination because it is controlled by men. women did not get the same opportunity and eventually returned to the domestic sphere. according to adipoetra analysis, in the aspect of productive power and female labor, 40 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 this film shows that women cannot escape the area that has been constructed by society, namely domestic. rules that seem to free actually limit women to make action. men are always presented as saviors, both from the economy and resources. so that women can never escape the inherent ties of the patriarchal system. the second study is semiotic analysis in batas films (ghamaputri, 2015). this study aims to determine the signs, signifiers, and social reality in batas movie, so that moral messages can be found in them. the research method used is semiotic analysis from saussure. in addition, researchers also used observation techniques, library studies, and in-depth interviews. the research findings explained that there were 13 scenes containing moral messages including humanism, culture, struggle, and education awareness. the third is the research from setiaputri entitled representation of education at the border in boundary film (2015). the researcher reviews the representation of education in boundary films using the peirce semiotic analysis method. through the sign that was present, setiaputri found that the concept of education represented was different from national education in general. due to the lack of awareness of education by border communities, the channels of education are socialized through the patterns of life of the people. this then explains that education functions as an agent of social change. based on the description of the results of the three previous studies above, the researchers concluded that it was ascertained that there were no studies that had the same title, purpose and method for this study. with this gap, this research is expected to become a scientific reference that contribute to the development of communication science, especially in the fields of culture and creative media related to film. this research is also expected to make a real contribution to the film practitioners and the film industry to improve the quality of their production. for the community, this research is one of the references as well as a reference for understanding the signs and meanings behind audio and visuals of a film. for hall, a representation is a production process of the meaning of language (hall, 2013). the explanation of the hall revealed that representation is the process of producing a meaning and then being developed to other audiences. in some aspects, representation is one of the important processes in analyzing and interpreting a meaning which includes signs, language, and images in representing the meaning contained. literature review representation is not necessarily a transfer of similarity to actual reality, but representation is an expression that has aesthetic values, reconstruction, and a real situation. through representation, a meaning will be produced and constructed. this happens through a signification process that makes something meaningful. representation always uses language to convey meaning to self and others. the purpose of language can be realized through words, images, episodes, stories, emotions, facts, and others (putri, 2014). the shape of the representation depends on the existing sign and image. the concept of representation in mass media can be seen from several aspects that depend on the nature of the study, including one of them is film. the definition of film according to article 1 paragraph 1 of indonesian law no. 33 of 2009 states that film is a cultural art work which is a social institution and mass communication media made based on cinematographic rules with or without sound and can be performed. basically, films always influence and shape society from the messages contained therein. the characteristics of the film as a mass media are also able to form a kind of visual public consensus because in films always mix with the values that live in society and public tastes. it can be said, the film summarizes the value of plurality that exists within society (jaya, 2014). 41 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) a film always has an influence and constructs society based on the contents of the message in it. all records of people’s lives are projected onto the screen. the entire community is able to enjoy this audio-visual communication media easily. this is the strength of the film so that it can influence the community directly and indirectly. a director applies his or her imagination and presents it to the film by taking the exposition component. a variety of films are produced, carried out in the distribution process, and consumed by the public by including ideological messages even though they are not an actual reality. this is what ultimately affects the mindset of the community consciously or unconsciously through certain codes, agreements, and ideologies. the development of films in indonesia is quite significant considering the annual number of production. the film industry in indonesia began to improve in terms of quantity, quality, and the message. garin nugroho, riri riza, hanung bramantyo, rudy soedjarwo, and other brilliant director enriched the film industry in the revival of the millennium era. the concept of culture in film is seen as something valuable when it becomes content. batas is the first film produced by marcella zalianty who also casts the character of jaleswari in the film. slamet raharjo, one of the artists who wrote the script of batas, described the problems, culture, conflict, and diversity that occur in the film. batas is a dedication for the community to better understand the meaning of ‘boundaries’ in life (kartikasari, 2011). batas has been included in several nominations at the indonesian asean international film festival in 2013 including best screenplay, best film photography, best supporting actor, and best actress. the film is also highly appreciated by the government by conducting screening programs in remote areas in indonesia such as papua, east nusa tenggara, and several other areas. the target is that people living in the border and remote areas have an idea about how to access transportation and education despite the obstacle they face and continue to strive to pursue their dreams. methods this study refers to a critical approach where the politics of media meanings become an important point in it. this paradigm assumes that all the facts that appear in reality are false reality and have been formed and influenced by political, economic, social, cultural, economic and so on. all of these things have been preserved by generations from time to time. the researcher applied barthes’ analysis method in analyzing the denotation elements and connotation elements. barthes sees another sign that develops in society, namely myth, which is formed from stories that develop in society. according to barthes, the communication system in myth is a message in which the message is not an object, idea, and concept but rather a means of significance, a form. the myth is conveyed is not only in verbal form but also a mixture of verbal and nonverbal. generally, myths are closely related to habits, and rituals can form stories. myths certainly have a historical foundation, both classic and non-classical myths, because myth is the type of reasoning selected through its history. so that the myth may not be reflected immediately. semiotics is often used to analyze films. film researchers will observe more signs in each scene than the storyline. film and semiotics are related to each other. films have parts that are tailored to the message. the part of the sign contained in the film, namely character, background, gesture, costume, property, facial expressions, and dialogue. the object in this study is the batas movie by rudi soedjarwo. this study analyzed its characters, including ardina rasti as ubuh, arifin putra as arif, marcella zalianty as jaleswari, marcel domitts as adeus, and piet pagau as panglima (tribe leader). the researchers conducted five stages of research. first step is collecting data on all 42 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 the films by rudi soedjarwo and choosing particular film based on the suitable themes and genres. after the researcher determines the film in accordance with the theme, then the second stage is observations on the film that has been chosen to understand the intent of the theme, narration, visual, and dialogue. the third stage is the selecting films and other data that will be a reference in analyzing the film and then the researcher makes the original transcripts and make screenshots of the film. the fourth stage is to observe the results obtained in the second stage. at this stage, the researcher begins to conduct semiotic analysis in batas films by using roland barthes’s semiotic analysis by looking at the process of meaning that occurs in the film and linking it with elements of denotation, connotation, and myth. the fifth stage is the last stage in the process of this research, which is drawing conclusions from the results of the analysis in the previous stages results and discussion in the analysis, the authors summarize the sign findings into the denotation and connotation levels. here’s the description. table 1 findings sign in film limit figures ubuh signs denotation connotation background forest state borders running rapid movement attempt to escape and saving life apparel dirty and bloody clothes acts of violence and harassment wounds open wounds on the backs of physical crying turmoil of emotions fear rooms being silent alienation figures arif signs denotation connotation group of people men drove some women trafficking pistol, handcuffs, radio transmitter equipment used by the police in keeping the security s e l f d e f e n s e equipment and communication tools figures jaleswari signs denotation connotation dialogue “but it’s time to fight, now we are together, i’m sure we can ... “ meaningful encouragement. motivation and attitude to struggle picking up cell phones it is difficult to get a signal limitations of information services dialogue “their streets may be better than our home, but our place is more beautiful and richer.” meaning that differences do not cause shortcomings. optimism borneo leaders sign of denotation connotation holding a mobile phone confusion technology illiterate “became president.” the idealism optimism figures adeus signs denotation connotation educational sites learning problems education dialogue it was the language of jakarta people, the language of people who do not know this place, here people are concrete and realistic. the circumstances teach us to be like this. “meaning life on the border. conditions and limitations. commander figure signs denotation connotation forests hunting resources life dialogue “son, you would never find something like this in jakarta.” that tradition of hunting only occurs in the deep forest. cultural differences source: findings, 2018 43 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) from the analysis of the six characters in signs, denotations, and connotations, boundary meanings appear in batas movie. these meanings are constructed from several portrayals of the characters. from here, researchers categorized the understanding of the boundary meanings of each character in the batas movie. first, is trauma from violence and sexual abuse. ubuh feels threatened by bad people chasing her in the middle of the forest. thus, ubuh tried to avoid the people by running. the director tries to adapt the place that become the setting in the film. the setting is the border between indonesia and malaysia in the entikong area, west kalimantan in one of the villages on the border called gun tembawang village as the setting. the location of the border that is still untouched by development shows a portrayal of the forest that stretches across the border. table 2 findings meaning of limit character meaning in batas ubuh batas illustrates the intimidation against women in the form of physical and sexual abuse. this is a common problem for women in the border who are still lacking of the knowledge to protect themselves. source: findings, 2018 the visual appearance depicted in the scene gives signs that can construct meaning in the film. here is the screenshot of a woman in the middle of a jungle with a fearful facial expression revealing a sign from the language we know as trauma. trauma occurs because of the form of violence committed by others to a woman with abusive or painful actions both verbally or nonverbally. source: film batas, 2011 figure 1 the character of the ubuh being chased by two foreigners in the border the evidence of violence towards ubuh can be seen from the clothes that she wore. floral patterned clothes is identical with femininity. however, there are blood stains attached to the clothes. the sign indicates that she got physical violence from people who have evil intentions to her. in the second picture, we can see ubuh runs and falls into the indonesian border area and then she is rescued by arif, a police officer at the border. the figure of arif who suddenly appeared and then rescued ubuh, indicated a character of a hero who saved ubuh that was being chased by people who committed crimes against her. the basic assumption built when seeing ubuh is falling is to immediately help her. this action is carried out by arif (the police) as can be seen from the second image where arif came and approached ubuh and then held her head from falling to the ground. ubuh is not a native of the indonesian, but ubuh entered the indonesian border region because of her fear, which made her not knowing where to run. the border is a place that has saved her life. she managed to escape from the people who had committed acts of violence against her. women who are victims of trafficking are sold to become workers in dangerous sectors. perpetrators usually persuade the victims with job or opportunities to study abroad. in some cases in west kalimantan, the women victims of trafficking which in fact are of 44 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 chinese descent are made as wives by orders of the men from hong kong or taiwan. this phenomenon is more commonly known as ‘photo marriage’ in singkawang city (sikwan in niko, 2016). the construction of thoughts from the figure of ubuh in the middle of the forest raises the idea that women are vulnerable to crime. according to sumera (2013), the community considers harassment to be normal, and even considered it as fairness. however, this is the starting point of sexual crime that may occur suddenly. sexual harassment is the abuse of women’s and men’s relationships which is detrimental to one party (for being harassed or degrading dignity). so sexual harassment is not only a form of harassment towards women, but it can also occur to men. however, women are mostly sexually abused. human rights issues increasingly raised because many women still being differentiated and not getting equal right and many women are considered still not protected. crimes against humanity that is based on gender is still a part of social life (prantiasih, 2012). this causes trauma for women who experience violence and sexual harassment that is detrimental to women. trauma that occurs affects the pattern of life that due to psychological shock from sexual violence. table 3 meaning finding character meaning of border arif borders have serious problems. transnational crime develops in the area that become the entrance to the country. many individuals use forest trails that are not always guarded by officers to carry out transnational crimes such as smuggling illegal goods, human trafficking, and crimes between countries. source: findings, 2018 second issue is protection against transnational crime. the figure of arif as law enforcement officer in this case acts as an intelligence who seeks for information by directly involved in the community. this shows the attitude of responsibility in arif ’s character which focuses on securing border areas from inter-state crime that harms the people at the border. the country’s borders still have several problems, especially border access and the entrance of other countries that still have many informal channels so that many people violate the immigration through these informal channels. the role of an intelligence officer is very important to anticipate and provide information relating to actions that violate the law. source: batas film, 2011 figure 2 arif characters are monitoring the activity of human trafficking crime in border areas varies from illegal smuggling, sales of people, terrorism, drugs, and crime between other countries. this makes a country must strengthen the security of border areas so that transnational crimes that can harm the nation and the country itself can be anticipated. marsetio (in prasojo, 2013) explained some important arguments about local communities at the border, namely (a) the border area is a strategic area that is the face of a country, in this case indonesia. because the territories on the border become the entrance for foreign citizens who want to enter the territory of the republic of indonesia. in this case entikong as one of indonesia’s border regions has an important role called “the busiest point of entry and exit”. this is what makes the government in 2017 begin to build infrastructure at the country’s border post to 45 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) have a positive image as the face of a country. furthermore, people on the indonesian border tend to fall into the category of disadvantaged people. this is what causes many researchers to examine the patterns of life that occur in local communities inland at the border. the gun tembawang dayak tribe community live in the deep forest located in the borders with malaysia. dayak people still relies on nature to fulfill their needs. the limited access to infrastructure and services make the people on the border prefer to use malaysian products that are cheaper and easier to reach. in a study conducted by prasojo (2013), the findings states that almost 80% of the people on the border fulfill their daily needs from malaysian food products. the third argument is that transnational crimes that enter through border areas result in many cases of crimes. the country’s borders is still lacking the infrastructure to make border fortresses, making many border lines open and cannot be monitored continuously by border guards. the condition of the border, which is largely a forest area, is used by individuals to sneak in illegally. the border is the door to the main access to transnational crime in smuggling illicit goods or other crimes. the third issue is fighting for social care. jaleswari tries to provide a solution to adeus to address the problems of education at the border. however, adeus instead rejected the solution given by jaleswari and told jaleswari to go home and stop to provide education at the border because people on the border only needed food and money for their daily needs. jaleswari did not stop and the she tried to give understanding to adeus to work together to solve education problems at the border by saying, “ don’t think that i don’t have fear, if we are alone we might be afraid. but this is the time for us to fight back, now we are together i am sure we can.” the jaleswari struggle here reflects a warrior who seeks to solve education problems at the border and provide proper education for border communities. weak women who have high determination to solve problems at the border compared to men who do not want to act, give rise to the view that women are not always weak but women can rise up and struggle to solve problems. table 4: findings of the meanings in batas character meanings jaleswari boundaries is a form of limited services provided for the development and progress of society, especially education for children. here the struggle in providing education at the border is a form of concern for the community at the border. source: findings, 2018 jaleswari who is a migrant figure from jakarta living in urban areas different from the border area. this raises the question why urban women are shown as fighters in resolving border problems. urban communities are considered to have high intellectuals and can solve the problems. this is because urban communities get proper education. education becomes important because it can affect the mindset of the community itself. education should play a role in resolving conflicts, offering an intelligent solution in solving problems that occur in the community (sudrajat, 2013). according to yasir (in rosliana, w, lutfie, hidayah, & aziza, 2015), several problems that have resulted in low education at the border are the low quality of physical facilities, teachers, teacher welfare, and the lack of equal distribution of educational opportunities. source: batas, 2011 figure 3 jaleswari is giving motivation to adeus 46 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 the dialogue stated by jaleswari “their streets may be better than here, but our home are more beautiful, we are richer ...”, is indicating jaleswari’s passion and concern for helping community at the border. in batas, jaleswari is having a serious personal problem. jaleswari is sad because her husband left her. whereas the child in her womb must be born without her father. this made jaleswari shocked and get psychological pressure. however, she is prepared when she gets the assignments to the border. from this background, it can be seen that jaleswari whose heart was wounded because of the personal problems she experienced had to stay up because of work assignments that she gets. nevertheless, jaleswari did not show her sadness to the people at the border. she still tries to show enthusiasm and give direction to the people to rise even though the conditions on the border were very limited. jaleswari who was hurt because her husband left her struggled to continue her life and she was able to stand up by becoming a person who is able to provide motivation to the people in the border who have difficulties in education and life problems. the condition of the border area that is far from community service centers and untouched from the infrastructure has made the dayak tribe community in the outer area of the border to be a minority and left behind. this is what makes jaleswari view that border areas are indeed not good in terms of infrastructure, but the border area is very beautiful with natural beauty and the people still strongly hold and show the value of politeness. it can be concluded from two analytical images of the jaleswari character that the border is a place that has taught a very meaningful life experience for her. however, the border area has become a new area for herself with a new environment and culture. the struggle to provide decent education and to progress the border area has made jaleswari not giving up on finding educational solutions in the border areas. seeing the spirit of border children who are enthusiastic about the school making jaleswari’s sensitivity to social care to help school children become higher. she believes that the hard struggle carried out endlessly will surely produce satisfactory results for the continuity of education at the border. the fourth finding is desire and reality. the analysis of adeus’s character above shows that adeus explained the problems of life and education that occurred in the border area to jaleswari. he explained the circumstances that make dayak tribal communities on the border prefer trading to meet their daily needs. here adeus tried to discuss the reality that happened in the village. how the people there are less interested in sending their children to school but they teach the children more about living in nature by hunting. from this film, adeus who has a great desire for the progress of the people in the border feels the dilemma of his enthusiasm because he gets threats from individuals who do not want the people on the border to get high education. table 5 findings of meanings in batas character meanings of adeus batas are a form of desire and reality that occurs. desires that are expected to make people on the border develop and obtain their rights like the other citizens. however, the desire must disappear after seeing the actual conditions and getting threats from several people. source: findings, 2018 problems like this often occur when good intentions are always blocked by malicious intentions that tries to damage. the above view assumes that whenever we want to do the betterment of society, there must be a barrier that disrupts the spirit of fighting for the society. this has changed people’s thinking a lot because of individual fears that are natural due to threats given by other people who may harm someone’s life. but if we look at the problem above, that there is no easy struggle that certainly has obstacles and trials while living it. problems should not be avoided, but it must be faced by finding solutions to solve the problems. 47 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) source: batas, 2011 figure 4 adeus’s character explaining problems in the village to jaleswari the analysis of adeus’s character indicates the problems of the people on the border i.e. social inequality due to the lack of even distribution provided by the government. the social reality in the village was due to the lack of attention of the government for the people in the border. this has caused insufficient access to transportation, infrastructure and educational services. the reality formed in the scene of the film illustrates the reality of social circumstances in the community living in the border next to malaysia, which is only about 8 km away but it has everything that the people needed. adeus stated that the neighboring country is like heaven since it has everything we wanted such as far better public services. “the national education system must be able to guarantee equitable education opportunities, improve quality and the relevance and efficiency of education management to face challenges in accordance with the demands of changes in local, national and global life so that education is prepared in a well-planned, directed and sustainable manner” (law republic of indonesia no. 20 of 2003 concerning the national education system). the mandate of the law above explains about educational equality for the advancement of society and the state. but the mandate is only a mandate, the condition of education at the entikong border is very alarming. the reality in the field is not as expected by the community as mandated by the law. here adeus tries to construct the reality that exists from life in the village. living on the border in the outer part of indonesia with limited access and services makes the people live in difficulty. all community needs must be obtained with a very heavy struggle. access for public services provided by the indonesian government is located very far and it is not sufficient. this makes adeus feel that there is social inequality in rural communities on the border. their lives are very different from those in cities, which makes the people living in the border unable to progress and develop. because there is no means provided by the government in supporting the progress of the people in the border. they only think about how to survive. the fifth finding from the analysis of the panglima character shows the figure of the commander who is showing the hunting activities of the dayak tribe in the middle of the forest on the border. the reality that is portrayed and interpreted aims to show the indigenous life of the dayak tribe in the border with daily habits such as farming and hunting. this has become a tradition and culture that has been handed down for generations by dayak tribes in the border. table 6 findings of the meanings in batas character significance of batas panglima border is evidence of a reflection of mutual respect for culture and tradition with each other, a culture that unites local residents and immigrants who come to the border area. source: findings, 2018 dayaks tribes live in the deep forest and they are surrounded by rivers. thus, the dayak people are very close to nature and depend their lives on nature. nature provides many benefits for them depending on how they manage the nature. however, the dayak tribe in gun tembawang village is actually very close to the border of malaysia. within the dayak tribe, there is someone who is respected and exalted as in the film batas, namely pangkalima (tribal chief ) or who is widely known by the words of the 48 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 commander of the bird who acts as head of the regional territory has the authority to decide and give orders to all dayak tribes in that village. the commander is a figure who has the power, authority and charisma for the dayak tribe. the commander is a dayak war leader. the panglima (tribal chief ) has a typical weapon of the dayak tribe namely mandau with magical powers in it. source: batas, 2011 figure 5 panglima character explains hunting activities in the forest based on the findings above, for the commander, destiny that has given way that he lives in the forest in the border area does not make him feel disappointed or sad. as the commander or chief of the tribe who is elderly and respected by the dayak people living in the village, the commander must be able to become an example and role model for the dayak tribe community in the border. traditions and customs are one of the rituals carried out by dayak tribesmen in the border. the habits of dayak tribes must follow the local customary rules and norms. the commander as a tribe leader determines and formulates the norms that exist within the community in one area. customary norms applied in indigenous tribes are listed in dayak tribal customary law. there are prohibitions and harmful actions regulated in customary law. the dayak tribe applies a system that applies in its area, namely customary law is not included in state law. this is what distinguishes the culture and traditions of the dayak tribe from the general public. the dayak tribe community still adheres to the laws that apply in the republic of indonesia, but the dayak tribe also has its own rules to control individuals in their area so that there is legal equality in the village community. from this it can be seen that the commander views life in the border region in the border as not a matter of distress in living, but grateful for the blessings of the creator. even though they live in the middle of the forest, dayaks learn how to respect nature as a place to live and a place to fulfill their daily needs. conclusion the five characters represent the boundary meaning of the batas film. this meaning is shown through verbal and nonverbal signs displayed by each player. the researcher summarizes the findings and answers for the purpose of this study. the boundary is interpreted as a border region that has complex problems. access to transnational crime still operates easily, so tight security in the region is very necessary. despite social and technological disparities, the border region must still feel the slightest education, strive to advance the region, without prioritizing self-interest and leaving the cultural values of their ancestors. film is only a representation of reality, not a reflection of reality itself. in the film, the reality has undergone a construction of meaning which causes the presence of differences in various aspects, both verbal and nonverbal. therefore, the researchers who want to conduct research on film must have in depth and better understanding about film theory and the concept of semiotics to review the true meaning. 49 indra ramanda and sumekar tanjung, semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo) references adipoetra, fg (2016). representasi patriarki dalam film batas. jurnal e-komunikasi, 4(1), 1–11. retrieved from https://media. neliti.com/media/publications/77847id-representasi-patriarki-dalam-filmbatas.pdf ghamaputri, n. (2015). analisis semiotika dalam film batas. universitas pasundan. retrieved from http:// repository.unpas.ac.id/11940/ hall, s. (2013). the work of representation. in representation: cultural representations and signifying practices 2 (pp. 1–47). jaya, as (2014). representasi seksualitas perempuan dalam film suster keramas. the messenger, vi (2), 1–7. kartikasari, a. (2011). batas produser dan pemain untuk marcella zalianty. retrieved january 15, 2018, from http://f ilmindonesia.or.id/article/ batas-produser-dan-pemain-untukmarcella-zalianty#.wdc2uooxfiu marwasta, d. (2016). pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di indonesia: lesson learned dari kknppm ugm di kawasan perbatasan. indonesian journal of community engagement, 1(1), 204–216. niko, n. (2016). fenomena trafficking in person di wilayah perbatasan kalimantan barat. raheema: jurnal studi gender dan anak, 4(1), 32–37. prantiasih, a. (2012). hak asasi manusia bagi perempuan. jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, 25(1), 10–15. prasojo, zh (2013). dinamika masyarakat lokal di perbatasan. walisongo, 21(2), 417–436. putri, ap (2014). representasi citra perempuan dalam iklan shampoo tresemme keratin smooth di majalah femina. e-journal ilmu komunikasi, 2(2), 104–115. rosliana, l., w, fh, lutfie, w., hidayah, k., & aziza, tn (2015). manajemen perbatasan fokus inovasi pendidikan di perbatasan kalimantan utara. jurnal borneo administrator, 11(3), 316–339. setiaputri, da (2015). representasi pendidikan di perbatasan dalam film batas. universitas katolik widya mandala surabaya. retrieved from http://repository.wima.ac.id/6633/1/ abstrak.pdf sudrajat. (2013). revitalisasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah. informasi, xxxix(1), 32–42. sumera, m. (2013). perbuatan kekerasan/ pelecehan seksual terhadap perempuan. lex et societatis, i(2), 39– 49. widiyanta, d. (2010). upaya mempertahankan pulau terluar. informasi, xxxvi(2). pendekatan inkuiri dalam pembelajaran 82 pendekatan inkuiri dalam pembelajaran 81 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. pendekatan inkuiri dalam pembelajaran oleh : saliman abstrak pendekatan inkuiri pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan konstruktivistik, di mana setiap mahasiswa sebagai subyek belajar, dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. dengan demikian, dalam proses belajar mahasiswa telah membawa pengertian dan pengetahuan awal yang harus ditambah, dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah oleh informasi baru yang diperoleh dalam proses belajar. mahasiswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa ada rasa takut akan terjadi kesalahan. semakin banyak mahasiswa yang berani mengemukakan pendapat, dapat diartikan bahwa pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa. proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. pengetahuan tidak dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan didesiminasikan dan diterapkan. dalam pembelajaran dengan pendekatan inkuiri ini mahasiswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diamati, dipelajari, dan dicermati, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman konsep mata kuliah dalam kegiatan pembelajaran. secara logika apabila mahasiswa meningkat partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran, maka secara otomatis akan meningkatkan pemahaman konsep materi pembelajaran, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi belajar. a. pendahuluan proses pembelajaran merupakan esensi dari penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. tuntutan masyarakat terhadap efisiensi, produktivitas, efektivitas mutu, dan kegunaan hasil dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi merupakan hal yang menjadi keharusan. namun dalam pelaksanaan perkuliahan di kelas ternyata dihadapkan pada masalah yang menghambat keberhasilan proses pembelajaran tersebut. masalah yang terjadi dan sangat merisaukan dosen adalah rendahnya partisipasi mahasiswa dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. dalam perkuliahan yang berlangsung selama ini, para mahasiswa cenderung hanya duduk, diam, dan sekedar mendengarkan tanpa memberikan respon yang relevan dengan materi kuliah. selama perkuliahan berlangsung tidak pernah muncul pertanyaan ataupun gagasan yang berkaitan dengan materi perkuliahan. kecenderungan ini menjadi kendala bagi dosen pengajar karena menyebabkan ketercapaian penguasaaan materi kuliah oleh mahasiswa sangat rendah. fenomena rendahnya partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan tersebut perlu mendapat perhatian, dicari penyebabnya, dan segera diatasi. upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena terkait erat dengan keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi. faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mahasiswa meliputi faktor kebebasan, tanggungjawab, pengambilan keputusan, pengarahan diri sendiri, psikologis, fisik, daya ingat, dan motivasi (paulina pannen : 2005). motivasi belajar yang rendah tampaknya menjadi faktor penyebab utama terhadap rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kuliah. rendahnya motivasi belajar mahasiswa berhubungan dengan prinsip-prinsip motivasi dalam belajar, yaitu perhatian, relevansi, percaya diri, dan kepuasan. perhatian mahasiswa dalam pembelajaran di kelas dipengaruhi oleh menarik tidaknya proses perkuliahan tersebut baik dari segi materi kuliah maupun strategi pembelajarannya. relevansi menunjukkan keterkaitan antara materi kuliah dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki dan kebutuhan mahasiswa. rasa percaya diri mahasiswa harus ditumbuhkan dan dikuatkan agar dapat bereksplorasi dalam memahami pengetahuan. apabila proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan minat, karakteristik, dan kebutuhan, maka kepuasan belajar mahasiswa dapat tercapai. untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam perkuliahan maka pembelajaran harus dirancang secara kreatif, yang memungkinkan terjadinya interaksi dan negosiasi untuk penciptaan arti dan konstruksi makna dalam diri mahasiswa dan tenaga pengajar, sehingga dicapai pembelajaran yang bermakna. tulisan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi aktif mahasiswa dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam memahami konsep-konsep materi kuliah, sehingga mengakibatkan pemahaman konsep materi kuliah masih dirasa kurang optimal, yang pada gilirannya hasil belajar yang dicapai mahasiswa masih rendah. agar hal itu tidak terjadi, perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah menentukan metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. dalam hal ini penulis mencoba menawarkan dan memaparkan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan koneksi materi kuliah pada mahasiswa. dipilihnya model inkuiri sebagai salah satu alternatif metode dalam pembelajaran, dilandasi oleh dua alasan, yakni: alasan teoretis dan empiris. alasan teoretis ini didukung oleh teori-teori, antara lain: dimyati, 1999; towbridge, 1990; welton dan mallan, 1996; dan grote, 1998 karena pada dasarnya belajar adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar di samping untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. alasan empiris berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh: lawson, 1992; renner, 1992; university of philipine, 1996; muir, 1991; mccune, 1992; dan wartono, 1996. hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri secara meyakinkan lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional, baik dalam meningkatkan keterampilan berpikir maupun dalam prestasi belajar. b. permasalahan meskipun terdapat banyak masalah yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas, namun dalam tulisan ini hanya akan mengungkap dan memecahkan masalah peningkatan partisipasi mahasiswa dengan menggunakan pendekatan inkuiri. untuk lebih memperjelas masalah yang akan dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 1. apakah penerapan pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa ? 2. bagaimana pengaruh penerapan pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran di kelas terhadap penguasaan konsep materi kuliah ? c. beberapa teori belajar 1. teori tingkah laku menurut aliran teori tingkah laku, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. dalam konteks belajar di perguruan tinggi, maka dapat dikatakan bahwa belajar merupakan perubahan yang dialami mahasiswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. thorndike sebagai pendiri aliran ini menegaskan bahwa perubahan tingkah laku itu boleh berupa sesuatu yang konkrit atau yang tidak konkrit. teori belajar yang dikemukakan oleh teori tingkah laku ternyata tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak hal di dunia pendidikan yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. a. teori kognitif teori kognitif lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. menurut teori ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. namun belajar mengharuskan terjadinya proses berpikir yang sangat kompleks. lebih jauh dalam teori ini dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. jean peaget, salah seorang pemikir aliran teori kognitif berpendapat bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi. proses asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada dalam benak mahasiswa. proses akomodasi menyesuaikan struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. sedangkan proses equilibrasi adalah penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. pendapat lain dikemukakan oleh bruner yang mengusulkan teori free discovery learning. teori ini menganggap bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan suatu pengetahuan melalui contoh-contoh yang menggambarkan pengetahuan yang menjadi sumbernya. seperti toeri sebelumnya, teori kognitif juga ternyata tidak dapat berlaku mutlak dalam setiap kondisi belajar. b. teori humanistik inti dari teori aliran humanistik adalah bahwa teori apapun yang digunakan dalam belajar, asalkan bertujuan untuk “memanusiakan manusia” maka dapat dipakai. praktiknya, teori ini terwujud dalam pendekatan yang disebut pendekatan “belajar bermakna” atau meaningful learning. meskipun tidak lepas dari kritik, teori humanistik sangat membantu pemahaman terhadap proses belajar dalam dimensi yang lebih luas dan kontekstual (suciati : 2001). c. teori konstruktivisme teori konstruktivisme dikembangkan oleh vygotsky yang menyimpulkan bahwa peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan atau menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan berinteraksi dalam suatu konteks sosial. teori ini sejalan dengan pemikiran peaget yang menyatakan bahwa setiap individu menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. dengan demikian, dalam proses belajar mahasiswa telah membawa pengertian dan pengetahuan awal yang harus ditambah, dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah oleh informasi baru yang didapat dalam proses belajar. selanjutnya vygotsky menyatakan bahwa proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. pengetahuan tidak dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan didesiminasikan dan diterapkan. kerangka pemikiran konstruktivisme menantang tenaga pengajar dan perancang pembelajaran untuk mampu menciptakan, mengkreasikan lingkungan belajar yang memungkinkan tenaga pengajar dan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses berpikir, mencari, menemukan, dan menciptakan makna berdasarkan pengalaman dan pengetahuan awal yang dimiliki tenaga pengajar maupun mahasiswa dalam suatu komunitas budaya, sehingga dapat dicapai pemahaman terpadu (dikti :2004). 2. strategi belajar mengajar kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan bertujuan. oleh karena itu, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka harus dilakukan dengan strategi atau pendekatan belajar yang tepat. terdapat beberapa strategi atau pendakatan belajar yang telah dikembangkan selama ini, diantaranya adalah pendekatan proses, cbsa (mastery learning), ctl (contekstual teaching and learning), serta pendekatan lain yang dikemas dalam bentuk model-model pembelajaran. model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. dalam rangka memanfaatkan model yang telah ada, bruce joyce dan marsha weil telah menyajikan berbagai model pembelajaran yang telah dikembangkan dan diuji keterpakaiannya oleh para pakar pendidikan. model-model tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu : a. kelompok model pengolahan informasi model ini pada dasarnya menitikberatkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal manusia untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan ada masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya, serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. beberapa model dari kelompok ini memberikan kepada mahasiswa sejumlah konsep, sebagian lagi menitikberatkan pada pembentukan konsep dan pengetesan hipotesis, dan sebagian lainnya memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif. b. kelompok model personal model ini beranjak dari pandangan kedirian atau selfhood dari individu. proses pendidikan sengaja diusahakan untuk memungkinkan dapat memahami diri sendiri dengan baik, memikul tangung jawab untuk pendidikan, dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. kelompok model personal memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. c. kelompok model sosial kelompok model sosial ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama. penerapan model ini ternyata hasilnya cukup meyakinkan, dimana belajar bersama ternyata dapat membantu berbagai proses belajar. d. kelompok model sistem perilaku model ini memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi, metode, dan tugas yang diberikan dalam kerangka mengkomunikasikan keberhasilan (udin s winataputra : 2005). selain strategi dan model-model belajar di atas, masih terdapat strategi pembelajaran lain yang baru dan sedang dikembangkan oleh dunia pendidikan di indonesia yaitu pembelajaran berbasis budaya. 3. pendekatan inkuiri a. pengertian inkuiri model inkuiri didefinisikan oleh piaget (sund dan trowbridge, 1973) sebagai: pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbul-simbul dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. kuslan stone (dahar,1991) mendefinisikan model inkuiri sebagai pengajaran di mana guru dan anak mempelajari peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuwan. pengajaran berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas (hamalik, 1991). wilson (trowbridge, 1990) menyatakan bahwa model inkuiri adalah sebuah model proses pengajaran yang berdasarkan atas teori belajar dan perilaku. inkuiri merupakan suatu cara mengajar murid-murid bagaimana belajar dengan menggunakan keterampilan, proses, sikap, dan pengetahuan berpikir rasional (bruce & bruce, 1992). senada dengan pendapat bruce & bruce , cleaf (1991) menyatakan bahwa inkuiri adalah salah satu strategi yang digunakan dalam kelas yang berorientasi proses. inkuiri merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. proses tersebut sama dengan prosedur yang digunakan oleh ilmuwan sosial yang menyelidiki masalah-masalah dan menemukan informasi. sementara itu, trowbridge (1990) menjelaskan model inkuiri sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah tersebut. lebih lanjut, trowbridge mengatakan bahwa esensi dari pengajaran inkuiri adalah menata lingkungan/suasana belajar yang berfokus pada siswa dengan memberikan bimbingan secukupnya dalam menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmiah. senada dengan pendapat trowbridge, amien (1987) dan roestiyah (1998) mengatakan bahwa inkuiri adalah suatu perluasan proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. sebagai tambahan pada proses discovery, inkuiri mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka dan sebagainya. berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa inkuiri merupakan suatu proses yang ditempuh mahasiswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. jadi, dalam model inkuiri ini mahasiswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan dosen. dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun/ulet, objektif/jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. b. pembelajaran dengan pendekatan inkuiri menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. dosen harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkannya. pemahaman konsep-konsep materi kuliah, sudah seharusnya ditemukan sendiri oleh mahasiswa, bukan atas dasar "menurut buku". langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri adalah sebagai berikut: 1) merumuskan masalah 2) mengamati atau observasi 3) menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya  lainnya 4) mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lain d. penerapan pendekatan inkuiri dalam praktik pembelajaran, pada dasarnya pendekatan inkuiri adalah menggunakan pendekatan konstruktivistik, di mana setiap mahasiswa sebagai subyek belajar, dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. dengan demikian, dalam proses belajar mahasiswa telah membawa pengertian dan pengetahuan awal yang harus ditambah, dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah oleh informasi baru yang diperoleh dalam proses belajar. proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. pengetahuan tidak dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan didesiminasikan dan diterapkan. dalam pebelajaran dengan pendekatan inkuiri ini mahasiswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diamati, dipelajari, dan dicermati, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman konsep mata kuliah dalam kegiatan pembelajaran. secara logika apabila mahasiswa meningkat partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran, maka secara otomatis akan meningkatkan pemahaman konsep materi pembelajaran, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi belajar. untuk mengungkapkan proses pembelajaran tersebut dosen atau guru harus mengumpulkan dan menangkap data yang berupa fenomena dan bahasa verbal (kata-kata, kalimat, ungkapan) serta sedikit data kuantitatif yang merupakan hasil tes guna, mendukung kekuatan yang berupa bahasa verbal (kata, kalimat maupun fenomena). data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan kualitatif interpretatif, untuk menggambarkan seberapa besar tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. semakin tinggi tingkat partisipasi dalam perkuliahan diasumsikan semakin tinggi pula tingkat penguasaan materi dan konsep dari mata kuliah yang diajarkan. supaya lebih menarik dan lebih siap, maka pembelajaran dengan pendekatan inkuiri harus dimulai oleh dosen dengan merencanakan pembelajaran; menyiapkan media pembelajaran, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal. dengan demikian, dosen berperan sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan pembelajaran, yang dapat mengukur berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dengan pendekatan inkuiri. e. kesimpulan a. dalam praktik pembelajaran, pada dasarnya pendekatan inkuiri adalah menggunakan pendekatan konstruktivistik, di mana setiap mahasiswa sebagai subyek belajar, dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. dengan demikian, dalam proses belajar mahasiswa telah membawa pengertian dan pengetahuan awal yang harus ditambah, dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah oleh informasi baru yang diperoleh dalam proses belajar. dengan demikian mahasiswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa ada rasa takut akan terjadi kesalahan. bahkan dapat dikatakan bahwa pada pembelajaran dengan pendekatan inkuiri ini, peserta belajar diperbolehkan untuk berbuat salah, dalam arti salah memahami konsep secara individual. selanjutnya pada gilirannya dosen harus meluruskan kosnep yang paling benar. apabila semua mahasiswa dibebaskan untuk berpendapat sekalipun belum tepat, pasti angka partisipasi dalam perkuliahan akan meningkat secara signifikan. berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa. b. proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. pengetahuan tidak dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan didesiminasikan dan diterapkan. dalam pembelajaran dengan pendekatan inkuiri ini mahasiswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diamati, dipelajari, dan dicermati, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman konsep mata kuliah dalam kegiatan pembelajaran. secara logika apabila mahasiswa meningkat partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran, maka secara otomatis akan meningkatkan pemahaman konsep materi pembelajaran, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi belajar. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran di kelas dapat meningkatkan penguasaan konsep materi kuliah sekaligus dapat meningkatkan prestasi belajar. daftar pustaka amien, m. 1987. mengajarkan ilmu pengetahuan alam (ipa) dengan menggunakan metode discovery dan inkuiry. jakarta: depdikbud. bogdan, r.c & biklen, s.k. 1992. qualitative research in education: an introduction to theory and methods. second edition. allyn and bacon. boston bruce, w.c. & j.k. bruce. 1992. teaching with inquiry. maryland: alpha publishing company, inc. cleaf, d.w.v. 1991. action in elementary social studies. singapore: allyn and bacon. dahar, r.w. 1991. teori-teori belajar. jakarta: erlangga. depdikbud. 1993. kurikulum pendidikan dasar gbpp sekolah lanjutan tingkat pertama. jakarta: depdikbud. hamalik, o. (1991). strategi belajar mengajar. bandung: cv sinar baru. joyce, b. & m. weil. (1980). models of teaching. boston-london: allyn and bacon. kemmis, stephen & mc. taggart, robin. 1998. the action research planner. deaken university. victoria. m. zainudin dan susy puspitasari, 2005, strategi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, edisi revisi, pau-ppai universitas terbuka, jakarta miles, m. b. & huberman, a. m. 1992. analisis data kualitatif . terjemahan oleh cecep rohendi, rohidi. 1992. penerbit unuiversitas indonesia. jakarta. moleong, lexy. 1998. metode penelitian kualiatif. remaja rosda karya. bandung. paulina pannen, 2005, pembelajaran orang dewasa, edisi revisi, pau-ppai universitas terbuka, jakarta r ibrahim dan nana syaodih s., 1996, perencanaan pengajaran, rineka cipta, jakarta. roestiyah, n.k. (1998). strategi belajar mengajar. jakarta: pt rineka cipta. sarbiran. tanpa tahun. pedoman penelitian tindakan untuk tenaga kependidikan. depdikbud. jakarta. suciati, 2001, motivasi dan teori belajar, edisi revisi, pau-ppai universitas terbuka, jakarta sund & trowbridge. (1973). teaching science by inquiry in the secondary school. columbus: charles e. merill publishing company. suparno, p. 1997. fisafat konstruktivisme dalam pendidikan. kanisius.yogyakarta. trowbridge, l.w. & r.w. bybee. (1990). becoming a secondary school science teacher. melbourne: merill publishing company. udin s. winataputra, 2005, model-model pembelajaran inovatif, edisi revisi, pau-ppai universitas terbuka, jakarta. biodata penulis: saliman adalah lektor kepala pada fakultas ilmu sosial dan ekonomi, universitas negeri yogyakarta profil usaha pembakaran kapur tohor (tobong gamping) di kecamatan jetis bagian timur 94 profil usaha pembakaran kapur gamping 85 informasi vol. 2. xxxvi. th. 2010 profil usaha pembakaran kapur tohor (tobong gamping) di kecamatan jetis bagian timur kabupaten bantul oleh: nurhadi dan nurul khotimah abstrak pengolahan kapur tohor tradisional di daerah penelitian mengakibatkan adanya permasalahan lingkungan, baik aspek fisik maupun aspek sosial. atas dasar kenyataan tersebut penelitian dilakukan untuk memperoleh profil usaha pembakaran kapur tohor yang meliputi: (1) karakteristik usaha; (2) karakteristik dapur pembakaran; (3) karakter kualitas kapur tohor yang dihasilkan; dan (4) persepsi pengusaha dan masyararakat terhadap pencemaran udara akibat pembakaran kapur tohor. populasi penelitian ini adalah semua pengusaha kapur tohor di daerah penelitian yang berjumlah 20 orang dan kesemuanya dijadikan subyek penelitian. metode pengumpulan data adalah dengan teknik observasi dan wawancara. teknik analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan tabel frekuensi. hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik usaha pembakaran kampur tohor berdasarkan modal dan sifat usaha, bersifat mandiri 30%, bersifat kelompok 5%, dan bersifat warisan 65%, di pinggir dusun 25%, dan dipinggir sawah 10%; keberadaan cerobong asap 5%; keberadaan pengendali arah asap 0%; bahan bakar kayu 100%; dan keberadaan dapur yang terletak di permukaan tanah 5%. kualitas kapur tohor yang dihasilkan memiliki warna putih kecoklatan, tekstur butir kasar, dan tidak pekat maupun lekat. adapun persepsi pengusaha terhadap pencemaran udara sebagian besar menyadari bahwa aktivitas pembakaran menimbulkan polusi udara baik bau maupun asap dan menyisakan limbah padat dan cair. sedangkan menurut persepsi masyarakat sekitar aktivitas pembakaran menimbulkan pencemaran udara, menyisakan limbah padat, menimbulkan limbah cair, dan tidak memberikan keuntungan pada masyarakat sekitar. kata kunci: profil usaha, kapur tohor, tobong gamping a. pendahuluan gempa tanggal 27 mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala richter telah meporak-porandakan peradaban masyarakat khususnya di kabupaten bantul. penduduk bersama dengan pemerintah melakukan upaya recovery dengan melakukan pembangunan fisik secara besar-besaran. inilah yang membuat kebutuhan akan bahan bangunan sangat besar. bahan yang mampu disediakan oleh pabrik adalah semen, besi, cat, dan paku. sedangkan kebutuhan lain berupa pasir, batu, kayu, dan gamping merupakan bahan yang tidak mampu diproduksi oleh pabrik karena merupakan produk alami. material pasir dan batu tercukupi oleh gunung merapi, kayu tercukupi oleh pedagang yang mengambil dari luar daerah pulau jawa, sedangkan batu gamping (kapur tohor) diproduksi oleh masyarakat sekitar dengan bahan baku yang berasal dari daerah gunung kidul dan wadaslintang di kabupaten kebumen. batu gamping (limestone) diolah menjadi kapur tohor (quicklime) melalui pembakaran tobong gamping (limekiln). salah satu daerah yang memproduksi kapur tohor di wilayah kabupaten bantul berada di kecamatan jetis bagian timur, berdasarkan data terdapat 20 pengusaha tobong gamping. ada dua cara pemrosesan pengolahan batu gamping ditinjau dari segi teknologi bahan bakar dan tempat pengolahan, yaitu bersifat tradisional dan modern. pengolahan yang bersifat tradisional banyak menimbulakan masalah dengan lingkungan yang berupa polusi udara maupun penebangan kayu untuk bahan bakar pengolahan batu gamping tersebut. hal ini akan mengakibatkan kualitas lingkungan menurun. menurut soemarwoto (2001), kualitas lingkungan merupakan kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan kualitas hidup atau derajat pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. dari orientasi lapangan diperoleh gambaran bahwa pengusaha tobong gamping di kecamatan jetis bagian timur, kabupaten bantul belum mempunyai pemahaman tentang kualitas kapur tohor yang dihasilkan dan kesadaran kelestarian lingkungan serta kesehatan lingkungan hidup di sekitar tobong gamping berada. permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana profil usaha pembakaran kapur tohor yang meliputi karakteristik usaha pembakaran berdasarkan modal dan sifatnya; karakteristik dapur pembakaran yang meliputi lokasi, cerobong asap, keberadaan pengedali arah asap, bahan bakar, dan letak dapur; karakteristik kualitas kapur dillihat dari warna, tekstur, kepekatan, dan kelekatan; persepsi pengusaha dan masyarakat terhadap pencemaran udara akibat aktivitas pembakaran kapur tohor. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil usaha pembakaran kapur tohor (tobong gamping) di kecamatan jetis bagian timur, kabupaten bantul. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kajian pengolahan dapur pembakaran kapur tohor, dan pengendalian pencemaran udara dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perlunya memodifikasi tungku pembakaran agar tidak terlalu banyak menghasilkan asap, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pengusaha kapur tohor dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. bahan galian adalah sumberdaya alam yang penting untuk mendukung pembangunan dan diatur melalui peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980. bahan galian di klasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu bahan galian strategis (golongan a), bahan galian vital (golongan b), dan bahan galian non strategis (golongan c). salah satu bahan galian yang diperlukan untuk membangun kembali daerah bencana di kabupaten bantul adalah batu gamping (limestone). menurut tushadi, dkk (1990), batu gamping termasuk dalam bahan galian industri yang berkaitan dengan batuan sedimen, khususnya subkelompok a. 1. batu gamping tersusun oleh mineral kalsit (caco3) dan terbentuk karena adanya proses sedimentasi dan proses pelapukan. a. proses sedimentasi menurut setiagraha (1997), batuan sedimen dibagi menjadi lima kelompok besar, yaitu batuan sedimen detritus (klastik), batuan sedimen evaporit, batuan sedimen batubara, batuan sedimen silica, dan batuan sedimen karbonat. batu gamping merupakan salah satu jenis batuan sedimen karbonat. batu gamping yang terbentuk karena proses sedimentasi dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu: sedimentasi organik, sedimentasi kimia, dan sedimentasi mekanik. b. proses pelapukan pada proses ini sumber unsur karbonatnya adalah karbondioksida (co2) dan mineral yang mengadung unsur karbonat. pada umumnya melalui proses pelapukan pada masa batuan gamping sehingga membentuk larutan kalsium karbonat. larutan kemudian terbawa oleh arus dan terendapkan di lautan dangkal (anonim, 2004). 2. pengolahan batu gamping menjadi kapur tohor kapur tohor dihasilkan dari batu gamping yang dikalsinasikan, yaitu dipanaskan dalam dapur pada suhu 600oc-900oc. a. pengolahan modern proses pengolahan batu gamping menjadi kapur tohor dengan teknologi modern menggunakan tungku atau dapur putar (kiln) dan bahan bakar batu bara. tungku merupakan tempat untuk batu gamping yang akan diolah menjadi kapur tohor berbentuk persegi panjang maupun lingkaran dengan ketinggian dan diameter tertentu. fungsi dari tungku ini mampu menampung batu gamping kurang lebih lima kubik, tergantung dari besar kecil diameter tungkuanya. kelebihan tungku ini adalah mampu mengarahkan debu atau asap hasil pembakaran ke atas dan tidak menganggu lingkungan sekitar. batu bara merupakan bahan bakar yang digunakan untuk membakar kapur tersebut, kelebihannya tidak menimbulkan asap yang berlebihan dalam proses pembakaran. hasil dari pengolahan mempunyai kualitas kapur yang baik dari segi kepekatan, kelengketan, maupun dari segi warna bahan yang putih bersih sehingga dapat mempunyai fungsi lain yaitu sebagai campuran untuk mengecat. dari segi lingkungan, proses pengolahan secara modern dampak pencemarannya masih dalam ambang batas pencemaran udara sehingga kemungkinan untuk menimbulkan resiko terhadap lingkungan relatif lebih rendah. seberapa besar suatu usaha dapat dikatakan menimbulkan pencemaran udara dapat dilihat pada keputusan menteri negara lingkungan hidup no. 13 tahun 1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. menurut keputusan menteri negara lingkungan hidup no. kep-03/menklh/ii/1991, pencemaran udara terjadi apabila kegiatan yang dilakukan menyebabkan tidak berfungsinya udara sesuai dengan peruntukannya (darsono, 1995). soerjani, dkk (1987), mengemukakan bahwa dalam pembangunan berwawasan lingkungan, manusia harus berani menunjukkan keterbatasan dirinya dalam pengelolaan lingkungan, karena manusia tidak hanya mempraktekan ilmu pengetahuan yang dikuasainya untuk mengolah sumber daya yang tersedia, tetapi harus mampu mengendalikan diri agar kegiatannya dapat ditoleransi oleh lingkungan, dalam artian dampak yang ditimbulkan masih dalam ambang batas. b. pengolahan tradisional pengolahan tradisional umumnya dilakukan dalam dapur tegak dan sangat tergantung dengan ketersediaan bahan bakar berupa kayu bakar. setiap proses pembakaran 1 kubik batu gamping (1 truk) akan memerlukan bahan bakar kayu batang kelapa dengan panjang 6 meteran dan 20 batang pohon kelapa lengkap dengan cabang pohonnya. dengan demikian kerusakan lingkunagn secara nyata akan terjadi. proses pembakaran juga tidak hanya menggunakan kayu tetapi ditambah juga dengan garam tidak beryodium sebagai pemutih agar gamping cepat lunak, sehingga asap yang ditimbulkan semakain banyak. kualitas hasil dari pengolahan tradisional jauh dari kualitas rata-rata kapur tohor sebagai bahan bangunan, karena kapur yang dihasilkan mempunyai kepekatan yang rendah, warna tidak putih bahkan kecoklatan, dan seringkali batu gamping tidak menjadi kapur tohor atau mentah sehingga harus dibakar kembali. selain itu proses pembakaran lama, yaitu 72 jam tanpa henti. solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini mengacu pada sukandarrumidi (1999) adalah dengan: 1) memberikan pendidikan kesadaran lingkungan di kalangan pengusaha kapur tohor. 2) mendiversifikasi bahan bakar dan metode pembakaran agar asap residunya tidak berlebihan. 3) memodifikasi tungku pembakaran agar arah asap dapat diatur. 4) membekali pengetahuan tentang cara pengolahan batu gamping. 5) membekali pengetahuan faktor yang mempengaruhi kualitas kapur tohor. 6) membekali keterampilan pasca pembakaran. 7) memberikan pengetahuan cara memperoleh bahan, mengolah, dan menyimpan batu gamping yang ramah lingkungan. b. metode penelitian penelitian dilaksanakan di wilayah kecamatan jetis bagian timur, kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta. populasi dari penelitian adalah pengusaha kapur tohor (tobong gamping) yang berada di wilayah penelitian dengan jumlah 20 orang. dari populasi tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian maka kesemuanya dijadikan sebagai subyek penelitian. teknik pengumpulan datanya adalah: 1. observasi diperlukan untuk menggali data tentang kualitas kapur tohor yang diproduksi secara tradisional dan selanjutnya dibandingkan dengan kualitas kapur produksi pt 68 mineral dalam hal teknik pengolahan dan pencemaran udara di sekitar pabrik pada daerah penelitian. 2. wawancara wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang cara pengolahan kapur tohor dan tanggapan masyarakat tentang aktivitas tobong gamping terutama pencemaran yang ditimbulkan. teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. teknik analisis tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan profil penngusaha kapur tohor di daerah penelitian, meliputi jumlah, karakteristik dapur pembakaran, kualitas produk kapur tohor, dan persepsi masyarakat maupun pengusaha terhadap pencemaran udara yang terjadi di sekitar tobong gamping. c. hasil penelitian dan pembahasan usaha kapur tohor yang disebut juga tobong gamping di kecamatan jetis bagian timur kabupaten bantul tersebar di beberapa pedukuhan yaitu pedukuhan cembing (5 buah), blawong (3 buah), sindet (2 buah), karangsemut (1 buah), kembangsongo (2 buah), ponggok (5 buah), dan di wilayah kelurahan sumberagung yaitu pedukuhan bulus (2 buah). jumlah keseluruhan tobong gamping yang masih aktif adalah 20 buah. tabel 4.1. jumlah dan karakteristik usaha pembakaran kapur tohor berdasarkan jenis modal dan sifat usaha. no pedukuhan cembing blawong karang semut sindet kembang songo pongok bulus jum jenis usaha 1. usaha mandiri 3 2 1 6 2. usaha kelompok 1 1 3. usaha koperasi 0 4. usaha warisan/turun-temurun 5 1 2 2 2 1 13 jumlah 5 3 1 2 2 5 2 20 sumber: survey lapangan, tahun 2008 berdasarkan tabel 4.1. pembakaran kapur tohor berdasarkan jenis modal dan sifat usaha maka disimpulkan di daerah penelitian terdapat 3 jenis usaha yaitu: 1. jenis usaha mandiri pada jenis usaha ini pembuatan tobong gamping dilakukan dengan modal pribadi dan dioperasionalkan secara pribadi dengan mempekerjakan beberapa karyawan untuk pembakaran. jumlah pengusaha tobong gamping ada 6 buah (30% dari jumlah pengusaha yang ada) yang tersebar di wilayah blawong (3 buah), ponggok (2 buah), dan bulus (1 buah). usaha ini disertai dengan usaha lain yaitu sebagai penyedia bahan bangunan seperti pasir, batu, glugu, koral, dan kapur tohor sebagai usaha utamanya. 2. jenis usaha kelompok jenis usaha kelompok menggunakan modal patungan dari beberapa orang, hal ini karena cukup besarnya biaya untuk mendirikan ataupun mengoperasikan tobong gamping. jenis ini hanya ditemukan sebanyak 1 buah di wilayah pedukuhan ponggok (5% dari total pengusaha). satu tobong digunakan secara bergiliran oleh orang yang ikut menamankan modal. disamping usaha kapur tohor, kelompok ini juga mengusahakan adanya pembuatan batu bata. usaha batu bata dijalankan ketika musim kemarau tiba. 3. jenis usaha turun-temurun atau warisan jenis ini adalah yang paling banyak dijumpai di daerah penelitian yaitu sebanyak 13 buah (65% dari jumlah total pengusaha) yang terdapat di wilayah pedukuhan cembing (5 buah), karangsemut (1 buah), sindet (2 buah), kembangsongo (2 buah), ponggok (2 buah), dan bulus (1 buah). usaha warisan ini berasal dari tobong yang diwariskan oleh orang tua, bahkan sampai ke-3 generasi penerus dengan mengalami beberapa renovasi. salah satu pengusahanya adalah bapak raharjo yang mendapat warisan usaha tobong gamping dari orang tuanya. walaupun bersifat tradisional tobong gamping ini mampu mengolah 2-3 truk batu gamping mentah atau sekitar 6 meter kubik dalam sekali proses pembakaran. adapun intensitas pembakarannya dalam sebulan mencapai 3-4 kali. d. karakteristik dapur pembakaran jumlah tobong gamping yang berada di tengah permukiman mencapai 13 buah (65% dari jumlah total) yang paling banyak berada di pedukuhan cembing. hal ini menimbulkan masalah baru yaitu pencemaran udara. cerobong asap yang ditemukan di daerah penelitian sebatas lebih tinggi daripada dapur pembakarannya. tobong yang tinggi hanya ditemukan di pedukuhan bulus yaitu setinggi 15 m dari permukaan tanah, sedangkan yang lainnya hanya setinggi 5-10 m dari permukaan tanah, sehingga bila terjadi proses pembakaran asap yang ditimbulkan akan berputar saja di lokasi pembakaran. pengusaha yang menggunakan bahan bakar dari kayu akan menimpulkan asap dan bau yang menyengat, akibatnya timbul konflik dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. asap pekat ditimpulkan dari kayu bahan bakar yang masih basah dan proses pembakaran yang akan memakan waktu 2-4 hari secara terus menerus. tobong gamping yang berada di daerah penelitian tidak satupun yang mempunyai arah pengendali asap, sehingga akan menimbulkan asap yang berputar-putar di sekeliling tobong ketika terjadi aktivitas pembakaran. semua tobong yang berada di daerah penelitian juga menggunakan kayu sebagai bahan bakar. kayu diperoleh dari tebangan pohon milik masyarakat, bahan kayu dianggap paling murah dibandingkan bahan lainnya seperti batu bara dan minyak tanah. kayu yang digunakan adalah kayu yang tidak bermanfaat untuk bahan bangunan seperti pohon kelapa pada bagian batang dan daun batang bagian atas, turi besi (johar), munggur, dan lainnya. kerusakan lingkungan juga terjadi karena penebangan pohon di daerah yang ditumbuhi pohon jenis munggur untuk bahan bakar tobong gamping, seperti di pinggir sungai padahal keberadaannya sebagai benteng erosi sungai. e. karakteristi kualitas kapur tohor yang dihasilkan kualitas kapur yang dihasilkan meliputi warna, tekstur, kepekatan, dan kelekatan dapat diukur dengan membandingkan hasil pembakaran kapur yang bersifat tradisional dengan modern misalnya dengan pt 68 mineral yang produknya salah satu bermerek “dlingo”. warna merupakan karakteristik awal untuk membedakan kualitas kapur. hasil dari tobong gamping tradisional seperti yang ada di wilayah penelitian berwarna putih kecoklatan, sedangkan dlingo warnanya sangat putih. warna putih kecoklatan pada metode tobong tradisional disebabkan karena campuran dari sisa pembakaran kayu dan garam ketika proses pembakaran. proses pembakaran tradisional selalu menggunakan garam untuk membantu proses pengapian lebih cepat. dlingo mempunyai warna yang putih karena sistem pembakaran menggunakan oven, maka pemanasan batu gamping akan lebih merata dan mencapai derajat pembakaran yang lebih tinggi menggunakan bahan bakar batu bara dengan pengapian tungku. tekstur merupakan ukuran partikel yang dihasilkan. batu gamping yang telah menjalani proses pembakaran akan disiram dengan air hingga hancur dan dibiarkan kering selama beberapa hari, kemudian diayak dengan ayakan sederhana (ayakan bambu), labur yang dihasilkan butirnya akan lebih kasar. pada dlingo untuk menjadi labur tidak menggunakan air, tetapi melalui proses penggilingan dan pengayakan mesin, sehingga ukuran butir yang dihasilkan tergantung dari ayakan yang digunakan dan produk yang diinginkan. kepekatan dan kelekatan hasil tradisional dapat diukur dengan cara memilin dan menempelkan pada dinding atau batu bata yang telah dibasahi terlebih dahulu. setelah diberi air labur akan cenderung lembek dan mudah untuk diaduk. hal ini menggambarkan bahwa labur tidak pekat dan tidak lekat, sedangkan dlingo dengan cara modern lebih pekat dan lekat. f. persepsi pengusaha dan masyarakat terhadap pencemaran udara akibat pembakaran kapur tohor persepsi yang dimaksud adalah pandangan atau kesadaran pengusaha dan masyarakat sekitar tentang keberadaan tobong gamping. persepsi sebagian besar pengusaha tobong gamping tentang akibat yang ditimbulkan oleh usaha mereka adalah kesadaran bahwa yang dilakukan menggangu lingkungan sekitarnya karena asap. permasalahan yang mereka hadapi saat ini adalah tidak adanya bahan bakar alternatif yang dapat digunakan dengan pertimbangan biaya. pembakaran menghasilkan limbah padat dan cair. limbah cair berasal dari air yang digunakan untuk mengubah batu gamping menjadi labur. limbah padat dari hasil pembakaran yang dihasilkan dari batu gamping yang tidak terbakar atau sering disebut bledegan diantisipasi dengan berbagai cara, seperti ditanam, bahkan ada yang membakar kembali. dengan metode tradisional sekitar 15% dari jumlah total batu gamping yang dibakar akan menjadi limbah. disamping menimbulkan pencemaran lingkungan usaha tradisional ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. persepsi masyarakat yang muncul mengenai usaha pembakaran kapur tohor adalah cenderung negatif. dampak yang ditimbulkaan bahkan mencapai radius 100 m di sekeliling tobong gamping, bila hujan dan angin kencang dampaknya akan terasa sampai radius 300 m. masyarakat menyebutkan bahwa pengusaha hanya mementingkan keberlangsungan usaha mereka tanpa mempertimbangkan keluhan masyarakat sekitar. beberapa usaha yang mungkin dilakukan adalah adanya relokasi tobong gamping ke area yang jauh dari permukiman penduduk dengan menyewa tanah kas desa dan memodifikasi cerobong asap sehingga lebih tinggi dan asap yang ditimbulkan tidak berputar di sekitar permukiman warga. g. kesimpulan 1. karakteristik usaha tobong gamping berdasarkan modal dan sifat usaha, yaitu bersifat mandiri 30%, bersifat kelompok 5%, dan bersifat warisan 65%. 2. karakteristik dapur pembakaran, meliputi keberadaan berdasarkan lokasi adalah berda di tengah permukiman 65%, di pinmggir dusun 25%, dan di pinggir sawah 10%; keberadaan cerobong asap 5%; tidak ada pengendali asap; semua bahan bakar adalah kayu; dan dapur diatas tanah 5%. 3. kualitas kapur tohor yang dihasilkan dengan cara tradisional berwarna putik kecoklatan, tekstur butir lebih kasar, dan tidak pekat maupun lekat. hal ini karena pengusana lebih mementingkan kuantitas dari kulitas. 4. sebagian besar pengusaha menyadari aktivitas pembakaran menimbulkan polusi udara baik asap maupun baud an menyisakan limbah padat maupun cair. sedangkan menurut persepsi masyarakat, aktivitas tobong gamping menimbulakn pencemaranudara, menyisakan limbah padat dan cair, dan tidak memberikan keuntungan pada masyarakat sekitar. h. saran-saran 1. perlu adanya modifikasi bentuk tobong gamping di daerah penelitian dengan menambah cerobong asap dan pengendali arah asap. 2. perlu adanya bahan bakar alternatif selain kayu bakar dan sosialisai tentang efisiensi bahan bakar. 3. perlu adanya arahan relokasi tobong yang berada di tengah permukiman ke daerah yang jauh dari permukiman. 4. perlu adanya sosialisasi tentang kesadaran lingkungan yang mengarah pada kebersihan dan kesehatan lingkungan kepada pengusaha kapur tohor di daerah penelitian. daftar pustaka anonim, 2004. pekerjaan profil bidang usaha bahan galian trass, batu gamping, feldspar dan belerang di kabupaten tapanuli utara. diakses dari www.distam_propsu.go.id darsono, valentinus. 1995. ilmu lingkungan. yogyakarta: penerbit universitas atma jaya keputusan menteri negara lingkungan hidup no. 13 tahun 1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara soemarwoto, otto. 2001 . ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan. jakarta: penerbit djambatan. soerjani, moh., dkk. 1987. lingkungan: sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan. jakarta: penerbit universitas indonesia. sukandarrumidi. 1999. bahan galian industri. yogyakarta: gadjah mada university press. tushadi, m., dkk. 1990. bahan galian industri. bandung: direktorat sdm bandung. biodata penulis: nurhadi, m.si, nurul khotimah, dan bambang syaeful hadi. ketiganya memrupakan dosen jurusan pendidikan geografi fakultas ilmu sosial dan ekonomi universitas negeri yogyakarta. eksistensi sektor informal dan upaya pembinaannya 96 eksistensi sektor informal 95 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. eksistensi sektor informal dan upaya pembinaannya oleh: wasiti abstrak pertumbuhan sektor informal di indonesia terutama pasca krisis ekonomi menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. gejala ini merupakan fenomena yang wajar meskipun sektor informal sering dipandang sebagai usaha pinggiran. namun dalam perkembangan sektor informal ternyata mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di indonesia, terutama dalam masalah antisipasi pengangguran dan kemiskinan. mengingat karakteristik sektor informal antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku usaha terutama dalam manajemen, maka diperlukan upaya pembinaan secara terus menerus. dengan upaya pembinaan diharapkana sektor informal berkembang menjadi palaku kegiatan ekonomi yang tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dunia yang cukup tajam. upaya pembinaan dapat dilakukan melalui bantuan permodalan, pendidikan dan pelatihan manajemen, peningkatan keterampilan, peningkatan kualitas produk, kemudahan memperoleh bahan baku, perluasan pasar dan regulasi proteksi terhadap produk lokal. kata kunci : sektor informal, pembinaan a. pendahuluan sektor informal sebagai salah satu bentuk alternatif usaha di luar sektor formal, telah lama berkembang di indonesia. munculnya sektor ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari beberapa alasan dan motivasi dari masing-masing pelakunya. alasan-alasan yang mendorong munculnya usaha sektor informal antara lain: (a) urbanisasi, (b) pengangguran, (c) kerja sambilan, dan (d) permintaan pasar (manning, 1985). urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. tingginya tingkat urbanisasi mengakibatkan populasi penduduk perkotaan semakin luas, suasana kota menjadi semakin ramai, kumuh, hiruk pikuk dan social effect lainnya. pada umumnya mereka pindah ke kota dengan tujuan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. ketika berada di kota ternyata kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik, maka pada umumnya mereka membuka usaha di sektor informal, karena sektor informal dipandang lebih gampang dan tidak rumit. pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka akan menempuh cara beragam, antara lain memasuki sektor informal. selain itu para urban yang memiliki penghasilan yang kurang memadai umumnya mereka melakukan kerja sambilan, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang karena sedang tidak melakukan pekerjaan tetap. motivasi lain yang memunculkan sektor informal adalah semakin tajamnya kesenjangan antara masyarakat golongan atas dengan golongan menengah ke bawah. permintaan pasar dapat muncul pada para pelaku sektor informal ketika semakin banyak golongan masyarakat menengah ke bawah tidak mampu menjangkau produk-produk yang ditawarkan di pasar. dari berbagai alasan tersebut, maka muncullah usaha sektor informal, terutama di daerah perkotaan. laju pertumbuhan penduduk kota yang sangat padat semakin menambah jumlah pengangguran, sementara sektor formal tidak mampu menampung mereka. dengan demikian keberadaan sektor informal sebenarnya dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di indonesia, karena dapat menampung golongan masyarakat yang tidak terserap bekerja di sektor formal. agar pelaku ekonomi pada sektor informal mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian di indonesia, maka perlu dilakukan upaya pembinaan secara kontinyu sehingga pemberdayaan sektor informal dapat meningkatkan kesejahteraan para pelakunya, yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya. b. eksistensi sektor informal sejak dimulainya orde baru, bangsa indonesia melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor, antara lain sektor pertanian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor ekonomi. pembangunan dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan dalam kurun waktu lima tahun (pelita). dalam setiap tahapan pelita pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia. dan secara khusus setiap pelita bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. di indonesia, pembangunan perekonomiannya didukung oleh para pelaku ekonomi, yaitu: (a) badan usaha milik negara (bumn), (b) badan usaha milik swasta, dan (c) koperasi. dalam perjalanannya para pelaku tersebut banyak mengalami perkembangan pesat, utamanya badan usaha yang dimiliki swasta. sampai saat ini bums sudah menunjukkan mampu mengangkat tingkat perekonomian di indonesia secara umum. bumn yang mengutamakan layanan kepada masyarakat juga masih eksis karena umumnya bergerak dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masih mendapatkan subsidi pemerintah. demikian juga dengan koperasi dari tahun ke tahun ditingkatkan terus upaya pembinaannya dan berkembang terus seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki anggaran, dasar hukum dan manajemen yang jelas, yang mungkin disebut sebagai pelaku sektor formal. perkembangan sektor formal semakin pesat yang menimbulkan persaingan di dalam masyarakat untuk berkompetisi masuk ke dalam sektor formal. bagi masyarakat yang dapat masuk ke dalam sektor formal akan menjadi pelaku ekonomi sektor formal. tetapi bagi masyarakat yang tidak dapat memasuki sektor formal akan tersingkir dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara individu maupun kelompok secara swadaya. usaha inilah yang digolongkan ke dalam sektor informal. dengan demikian sektor informal merupakan salah satu pelaku ekonomi di indonesia. sebagai pelaku ekonomi sektor ini mempunyai karakteristik yang berbeda di bandingkan dengan sektor formal. adi sasono (dalam edi swasono, 1985) mengemukakan perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor informal seperti berikut : karakteristik sektor formal sektor informal 1 modal relatif mudah diperoleh sukar diperoleh 2 teknologi padat modal padat karya 3 organisasi birokrasi mempunyai organisasi keluarga 4 kredit dari lembaga keuangan resmi dari lembaga keuangan tidak resmi 5 serikat buruh sangat berperan tidak berperan 6 bantuan pemerintah penting untuk kelangsungan usaha tidak ada 7 hubungan dengan desa one way traffic untuk kepentingan sektor formal saling menguntungkan 8 sifat wiraswasta sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau impor berdikari 9 persediaan barang jumlah besar dan berkualitas baik jumlah kecil dan kualitas berubah-ubah 10 hubungan kerja berdasarkan kontark kerja berdasarkan azas saling percaya tampak bahwa karakteristik antara sektor formal dan sektor informal bertolak belakang. karena itu sangat diperlukan upaya pembinaan bagi sektor informal agar dapat berkembang dengan baik. diperlukan pula keberanian bagi para pelaku sektor informal untuk mulai menata dirinya dalam bidang manajemen. pandangan senada dari suharsono sagir (1989) memberikan batasan sektor informal yaitu kegiatan ekonomi yang bersifat marginal (kecil-kecilan) sebab kegiatannya tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mengenal sistem perbankan maupun perkreditan. meskipun karakteristiknya berbeda, tetapi munculnya sektor informal bukan hanya sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan dan bukan hanya menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor formal semata. justru sektor informal mampu memsubsidi sektor formal karena sebagai pilar ekonomi, sektor formal cenderung tidak/kurang efisien, sedangkan sektor informal merupakan sektor yang cukup efisien karena lebih mampu menyediakan kebutuhan kehidupan yang lebih murah. konsepsi ekonomi tentang sektor informal baru muncul tahun 1969 dan terus dikembangkan pada saat international labor organization (ilo) mengembangkan program world employment program (wep). program tersebut bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di negara berkembang, yang pada kenyataannya meskipun telah melaju membangun ekonomi namun tingkat pengangguran di negara berkembang masih tetap tinggi. sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pengaturan dan perlindungan pemerintah, sebenarnya memiliki makna ekonomi kompetitif, padat karya, memanfaatkan input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemikiran sendiri oleh masyarakat lokal. c. perkembangan sektor informal di indonesia tujuan pembangunan jangka panjang (pjp) ii di indonesia pada bidang ekonomi adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. untuk itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang ekonomi sebagai upaya memecahkan ketidak selarasan di dalam masyarakat. sektor informal di indonesia sebagai suatu kegiatan ekonomi sering dikatakan sebagai massa pinggiran, berada dalam keadaan ekonomi lemah. keberadaannya sering dipandang sebagai sumber permasalahan, khususnya bagi pemerintah daerah yang berwenang mengurusi kebersihan dan ketertiban. namun keberadaan sektor informal pada dasarnya merupakan penyelamat masalah ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran di indonesia. data dari badan pusat statistik (bps) menunjukkan, angka pengangguran di indonesia pada pebruari 2008 menurun di bandingkan pebruari 2007 dan agustus 2007 (kompas, 16 mei 2008). jumlah pengangguran pada pebruari 2008 sebesar 9,43 juta orang berkurang 584.000 dibandingkan agustus 2007 atau berkurang 1,12 juta orang dibandingkan jumlah pengangguran pada pebruari 2007 yang mencapai 10,55 juta orang. kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di indonesia dapat diselamatkan antara lain oleh keberadaan sektor informal yang lebih mampu menyerap tenaga kerja. meskipun menjadi penyelamat, sektor informal dinilai kurang berkualitas dalam perspektif penyerapan tenaga kerja. pada umumnya, sektor informal yang menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian, perdagangan dan jasa kemasyarakatan. dari tahun ke tahun, sekitar 70 persen pekerja di sektor informal, sedangkan 30 persen lainnya di sektor formal. di indonesia sektor informal di cirikan sebagai berikut : (1) kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal, (2) pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha, (3) pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, (4) pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke pedaganng kaki lima (pkl), (5) unit usaha mudah bergeser dari sub-sektor ke sub sektor lainnya, (6) teknologi yang diguanakan bersifat primitif, (7) model dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, (8) pendidikan yang diperlukan untuk melakukan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja, (9) pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man enterprise dan kalau mempekerjakan buruh berasal dari keluarga, (10) sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi, (11) hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa – kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (hidayat dalam f.r. karompis, 2006). mengkaji ciri-ciri tersebut di atas dan melihat daya serap sektor informal dalam penggunaan sdm, menunjukkan bahwa dengan segala kelemahannya sektor informal ternyata mampu berperan dalam upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan, masalah kemiskinan, yang selanjutnya berperan pula dalam upaya pembangunan ekonomi indonesia. seperti yang diumumkan oleh menteri negara ppn/ kepada bappenas paskah suzetta pada 4 juli 2008 yang menilai bahwa sektor industri informal menjadi pendorong menurunnya angka kemiskinan. sesuai hasil survei bps maret 2008 (indonesia.co.id) angka kemiskinan indonesia menurun menjadi 34,17 juta orang (15 persen dari total penduduk indonesia) dari 37,17 juta orang pada tahun 2007. penurunan angka kemiskinan tersebut sebagian besar diserap sektor informal. di negara berkembang seperti indonesia, sektor informal memang jelas lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor formal. rata-rata penyerapan tenaga kerja baru di indonesia mencapai 350 ribu hingga 450 ribu orang setiap satu persen pertumbuhan ekonomi. realisasi penurunan tingkat kemiskinan tersebut cukup menggembirakan, dan menyikapi pertumbuhan sektor informal yang menggembirakan tersebut pemerintah akan mengawal program penyaluran kredit usaha rakyat (kur) untuk mendukung lebih jauh pertumbuhan sektor informal. program ini diserahkan pelaksanannya kepada kementrian negara urusan mikro, kecil dan menengah (umkm) yang dialokasikan di berbagai sektor. dengan kur diharapkan akan terjadi pertumbuhan sektor informal, bukan hanya untuk sub-sektor manufaktur, tetapi juga untuk sub-sektor pertanian. menurut data bappenas, sampai bulan januari 2008 pemerintah mengalokasikan dana apbn untuk program kur sebesar rp 851,474 miliar dengan total debitor 13.665, terdiri atas koperasi dan umkm. penyaluran dilakukan melalui enam bank yang ditunjuk pemerintah yaitu bri, bni, btn, bank mandiri, bukopin, dan bank syariah mandiri. mengkaji betapa besar kontribusi keberadaan sektor informal dalam mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan di indonesia dan ciri-ciri sektor informal yang cenderung banyak kelemahannya, maka perlu ada upaya untuk melakukan pembinaan secara terus menerus. pembinaan dapat dilakukan terutama oleh pemerintah, lembaga swasta maupun kelompok masyarakat independen yang peduli terhadap masalah-masalah sosial masyarakat. d. upaya pembinaan banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya sektor informal di indonesia. penyebab utama adalah karena surplus tenaga kerja yang sangat besar, utamanya di pulau jawa. adanya keterbatasan tanah dengan pertumbuhan penduduk yang melaju pesat telah membawa masyarakat kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak. fenomena telah terjadi kemajuan sosial utamanya di bidang pendidikan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, namun belum mampu mengalihkan sektor informal menuju ke sektor formal. di sisi lain, ditinjau dari sisi ekonomi modern, investasi yang ditanamkan cenderung bersifat padat modal, maka bagi sektor informal hal tersebut tidak sebanding dengan beban yang harus dipikul untuk mampu menyerap tenaga kerja yang semakin besar jumlahnya. dari sisi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, khususnya di bidang ketenagakerjaan selama masa pembangunan (pada kurun pelita) sangat kondusif bagi pesatnya perkembangan sektor informal. ketika pemerintah belum mampu memberikan kompensasi bagi para penganggur, para pencari kerja akan lari ke sektor informal karena terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal. dari berbagai faktor penyebab tersebut, keberadaan sektor informal sangat beralasan, dan akan semakin besar dan tumbuh terus bebarengan dengan lajunya pertumbuhan penduduk usia kerja. dari fenomena tersebut maka sektor informal merupakan aset nasional yang perlu mendapat perhatian serius, perlu upaya pembinaan, karena hakekat dari kebijaksanaan pembangunan adalah membangun masyarakat industri seutuhnya yang memiliki hak hidup yang layak. upaya pembinaan hendaknya memberikan perhatian utama pada masalah sumber daya manusia (sdm) karena jumlah tenaga kerja sangat besar tapi dalam kondisi kualitas pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang relatif rendah. upaya pembinaan hendaknya mencakup kepribadian, etika, pengetahuan, bakat, keterampilan dan etos kerja. selain itu juga diperlukan perhatian terhadap tenaga kerja wanita, anak-anak di bawah usia kerja dan lanjut usia (lansia). kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan regulasi di bidang finansial, pendidikan, latihan keterampilan, penguasaan teknologi tepat guna, dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan pasar dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor informal, dan pembinaan bidang manajemen. bentuk pembinaan dapat berupa penyediaan balai latihan kerja, memberikan pelatihan, penyuluhan, membuka kesempatan untuk magang, sistem bapak angkat dan lain-lain yang semuanya itu dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta secara terus menerus. menurut pandangan p.j. simanjuntak (dalam supriyanto : 1995) upaya pembinaan sektor informal dapat dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu : (1) mendorong sektor informal yang ada ke sektor formal, (2) meningkatkan kemampuan yang ada pada usaha sektor yang sama, (3) mengadakan relokasi bagi kegiatan usaha sektor informal, (4) mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek baik ke bidang usaha lain yang mempunyai prospek lebih baik. menurut pendekatan pertama, untuk mendorong sektor informal ke sektor formal harus mendapat dukungan modal, pemberian latihan manajemen usaha dan perlu diberikan pelatihan keterampilan usaha yang bersifat teknis. berbagai kredit telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga swasta seperti kredit investasi kecil (kik), kredit modal kerja permanen (kmkp), memberi pinjaman modal tanpa bunga atau pinjaman lunak, sistem bapak angkat, juga kredit yang sedang digalakkan sekarang adalah kredit usaha rakyat (kur). upaya formalisasi sektor informal ini tidak akan berhasil manakala tidak ada upaya perbaikan manajemen khususnya dalam masalah operasional dan pengawasan. dalam upaya formalisasi sektor informal kapitalisasi yang dilakukan harus mampu menciptakan kapitalisasi yang dapat memasuki mekanisme pasar. sehingga upaya formalisasi sektor informal ini akan memberikan berkah kemakmuran bagi pelakunya dan bukan hanya sekedar formalisasi semu. menurut pendekatan kedua yaitu meningkatkan kemampuan usaha, penerapannya dapat dilakukan dengan cara misalnya: memberikan pelatihan untuk memperkaya desain bagi para pengrajin batik dan pengrajin gerabah di kasongan bantul yogyakarta. terbukti dengan desain batik yang semakin beragam dan menarik, saat ini pakaian batik sudah semakin banyak diminati oleh segala umur, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki maupun perempuan. hasil kerajinan gerabah di kasongan juga semakin bagus kualitasnya karena pengayaan desain dan pewarnaan. peran pembina juga diperlukan untuk mengupayakan memasak bahan baku dan distribusi untuk pemasarannya. hampir di seluruh wilayah daerah istimewa yogyakarta (diy), telah tumbuh dan berkembang sentra-sentra kerajinan, maka diperlukan upaya pembinaan manajemen, peningkatan kualitas, permodalan dan perluasan pasar. juga tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah untuk menciptakan regulasi dalam memproteksi hasil produksi dalam negeri (lokal) agar tidak tergilas oleh produk luar negeri atau produk impor. menurut pendekatan ketiga, adalah merelokasi kegiatan usaha sektor informal. pendekatan ini perlu dilakukan, karena pada umumnya keberadaan usaha sektor informal cenderung melanggar norma ketertiban, keindahan, dan gangguan jalan raya. program relokasi mengupayakan penyediaan tempat kedudukan usaha yang strategis dan menguntungkan, baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak masyarakat konsumen, tanpa mengganggu keindahan dan ketertiban kota. misalnya, pemerintah daerah dij telah memindahkan pusat penjualan sayur dari shopping centre ke pasar giwangan. juga kiosisasi pedagang buku di terban dan bunga di jl. ahmad jazuli, kotabaru yogyakarta. menurut pendekatan keempat, mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek lebih baik ke bidang usaha lain yang mempuyai prospek lebih baik. upaya pengalihan usaha pada umumnya sulit dilakukan karena kurangnya keberanian para pengusaha mengambil resiko. pengalihan usaha hendaknya dilakukan dengan pertimbangan rasional bahwa usaha yang baru akan membawa peluang yang menguntungkan. agar para pengusaha sektor informal mempunyai kemauan, kemampuan dan keberanian untuk mengalihkan usaha yang memiliki prospek lebih baik diperlukan upaya pembinaan dengan langkah pembinaan yang cukup bijaksana. e. penutup dari berbagai pendekatan dalam upaya pembinaan sektor informal, pendekatan mana yang akan dipilih sangat tergantung pada potensi yang ada pada masing-masing daerah, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat serta kebijakan yang diterapkan pihak pemerintah, terutama pemerintah lokal/daerah. yang perlu disadari bahwa keberadaan sektor informal merupakan fenomena yang wajar, yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. masalahnya adalah bagaimana agar sektor informal ini dapat tumbuh kembang secara harmonis di tengah-tengah kelompok masyarakat lainnya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan upaya pembinaan yang tepat. dengan demikian sektor informal akan dapat menjadi kelompok masyarakat pengusaha yang memiliki makna berarti bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. daftar pustaka: biro bina sosial. 1995. sektor informal. jakarta : biro bina sosial depsos. fransiska r. korompis. 2006. pemberdayaan sektor informal : studi tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan kontribusinya terhadap penerimaan pad di kota manado, laporan penelitian. http://subkhan . wardpress.com/2007/11/18/formalisasi sektor-informal/ http://indonesia.go.id/sektor. 4 juli 2008. informal berhasil menekan angka kemiskinan. kompas, 16 mei 2008. sektor informal menjadi penyelamat antisipasi tambahan pengangguran. manning christ, efendi noer tadjudin. 1985. urbanisasi pengangguran dan sektor informal di kota. jakarta : pt gramedia sri edi swasono. 1987. membangun sistem ekonomi nasional dan demokrasi ekonomi. jakarta : penerbit universitas indonesia. suharsono sagir. 1989. membangun manusia karya : masalah ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia. jakarta : pustaka sinar harapan. supriyanto, 1994/1995. kajian tentang permasalahan ekonomi di indonesia. malang : proyek operasi dan perawatan fasilitas ikip malang. biodata penulis. wasiti, m.si. adalah pengajar pada jurusan pendidikan administrasi, fakultas ilmu sosial dan ekonomi, universitas negeri yogyakarta. 145 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 2 (2019), pp. 145-156 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i2. 27827 digital economic literacy micro, small and medium enterprises (smes) go online yosi erlanitasari nikasaja@gmail.com andre rahmanto andreyuda@gmail.com mahendra wijaya mahendrawijaya@staff.uns.ac.id master program of communication science, faculty of social and political sciences, universitas sebelas maret, surakarta, indonesia abstract micro, small and medium enterprises (smes) have a very vital role in the development and economic growth. in the history of the indonesian nation’s economy, smes as a support of the national economy. to make smes rise in class, a strategy is needed where one of them is the use of digital economic literacy. development of digitalbased smes needs to be done digital literacy so that when smes are able to utilize digital technology it will increase revenues by up to 80%. at present, the number of smes in indonesia reaches 62,922,617 units of which the highest number is in the micro scale 62,106,900 business units (98.70%) with small business 757,090 units (1.20%), and medium enterprises 58,627 units (0 , 09%). this research was aimed at toanalyze the go online smes movement program launched by the government from 2017 until now, even for the future this program will be launched. the research was conducted with a qualitative content analysis method in which primary data online portal research through the google search engine. whereas secondary data were obtained from government publications about the go online smes movement program. research shows that only 36% of smes in indonesia is still struggling with conventional marketing. meanwhile, 37% of smes only have basic online marketing capacity such as computer and broadband access. the remaining 18% of smes have medium online capacity because they can use websites and social media. only 9% have digital marketing capacity that can be categorized as sophisticated. the study recommended the importance of the government conducting intensive socialization of the go online smes movement. in fact, it must also be at the level of assistance for smes. smes must be the main players in the development of the digital economy in indonesia. collaboration between government and e-commerce is carried out continuously to make indonesia the digital energy of asia by 2020. usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) memiliki peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. dalam sejarah perekonomian bangsa indonesia, umkm sebagai penopang perekonomian nasional. untuk 146 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 menjadikan umkm naik kelas, dibutuhkan strategi dimana salah satunya adalah penggunaan literasi digital ekonomi. pengembangan umkm berbasis digital perlu dilakukan literasi digital sehingga ketika umkm mampu memanfaatkan teknologi digital akan meningkatkan penerimaan hingga 80%. saat ini, jumlah umkm di indonesia mencapai 62.922.617 unit dimana dari jumlah tersebut terbanyak di skala mikro 62.106.900 unit usaha (98,70%) dengan usaha kecil 757.090 unit (1,20%), dan usaha menengah 58.627 unit (0,09%). penelitian ini bertujuan untuk menganisis program gerakan umkm go online yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, bahkan untuk masa yang akan datang program ini akan terus diluncurkan. penelitian dilaksanakan dengan metode analisis isi kualitatif dimana data primer penelitian portal online melalui mesin pencari google. sedangkan data sekunder didapat dari publikasi pemerintah mengenai program gerakan umkm go online. hasil peneitian menunjukkan hanya 36% umkm di indonesia masih berkutat dengan pemasaran konvensional. sedangkan, 37% umkm hanya memiliki kapasitas pemasaran online yang bersifat mendasar seperti akses komputer dan broadband. sisanya, sebesar 18% umkm memiliki kapasitas online menengah karena dapat menggunakan website dan medsos. hanya 9% saja yang memiliki kapasitas pemasaran digital yang bisa dikategorikan canggih. penelitian merekomendasikan pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif mengenai gerakan umkm go online. bahkan, juga harus pada tataran pendampingan pada pelaku umkm. umkm harus menjadi pemain utama dari perkembangan ekonomi digital di indonesia. kolaborasi antara pemerintahan dan e-commerce dilakukan secara kontinyu untuk menjadikan indonesia sebagai digital energy of asia pada 2020. keywords: digital literacy, smes, digital economic literacy, smes go online introduction micro, small and medium enterprises (smes) as stated in the presidential decree ri no. 19 of 1998 is the people's economic activities on a small scale that needs to be protected and prevented from unfair competition. in the business profile of smes compiled by the institute of development banking in indonesia, bank of indonesia (bi), micro, small and medium enterprises (smes) have an important and strategic role in national economic development. in addition to a role in economic growth and employment, smes also play a role in distributing development results. smes have also been proven to be not affected by the crisis. when the crisis hit in the period 1997– 1998, only smes that are able to stand sturdy. the data of the central bureau of statistics showed, after the economic crisis of 1997-1998 the number of smes has not diminished, rather increased constantly, even able to absorb the 85 million to 107 million workforce until the year 2012. in that year, the number of entrepreneurs in indonesia as much as 56.539.560 unit. of these, micro, small and medium enterprises (smes) as much as 56.534.592 units or 99.99%. the rest, about 0.01% or 4.968 units is a huge undertaking. these data prove, smes is a very potential market for the financial services industry, especially banks to channel financing. because about 60-70% of smes do not yet have access to banking financing. the experience has been aware of the many parties, to give a larger portion of the business scale of micro, small, and medium. the government and the legislature prove his attention towards smes with the launch of the law no. 20 year 2008 on smes. with the regulations that become the law, the motion of the smes to be more flexible. the latest data, ministry of cooperative and sme (wartaekonomi.co.id, 2019), the development and progress of smes as a fighter of the nation's economy, which support the economy of the country is a pride for indonesia. currently, the number of smes reached 62.922.617 unit of which the most at the micro-scale 62.106.900 147 yosi erlanitasari, andre rahmanto, & mahendra wijaya, digital economic literacy micro, small... p. 145-156 business unit (98,70%) with small business 757.090 unit (1.20 percent), and mediumsized businesses 58.627 units (0,09%). in a global perspective has been recognized that smes play a role that is very important in the development and economic growth. similarly in the history of the indonesian economy all parties acknowledge the existence of smes as the backbone of the economy national. smes ride the class has been initiated by the association of business development services indonesia (abdsi) through the movement of one million smes to a higher class. the approach of the movement to spur the competitiveness of smes with the theme “smes grade” rolling since the end of 2013 through a variety of meetings, discussions, a workshop was conducted to finalize the concept and embrace the many parties that are willing to support the idea. the definition of smes rose this class is simple if the business is growing, productivity increased, and competitiveness improved, so that all micro businesses have the same potential to up grade to a higher category. micro can be a small business, small businesses can become medium-sized businesses, medium sized businesses could rise to be a large undertaking. a variety of strategic roles owned by the smes sector, however this sector also faced various problems. obstacles and problems, among others, from the aspect of capital, the ability of business management, and the quality of human resources managers. constraints and problems of small and informal businesses also caused because of the difficulty of access to information and productive resources such as capital and technology, which resulted into the limited ability of small businesses to thrive (supriyanto, 2006). to help smes ride class is not easy, where one of its parameters is the use of internet-based technologies/digital. internet users, (wicaksono, 2018), internet users in indonesia recorded an increase in year 2018 ago. based on the results of a study polling indonesia which cooperate with the “asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii)”, the number of internet users in indonesia grew 10,12%. according to apjii, the survey involved of 5,900 sampled with a margin of error of 1.28%. the result, according to henri, from a total population of 264 million inhabitants of indonesia, there are as many as 171,17 million, or about 64.8 percent who are already connected to the internet. this figure increased from the year 2017 when the numbers internet penetration in indonesia was recorded as 54,86%. although the number of internet users in indonesia is very large, but the level of literacy of the digital is called is still low, including among smes. creative economy agency (bekraf) rate of digital media is very instrumental in all aspects of community life now, one of them in the trade sector. the level of inclusion of digital indonesia called good because social media users are very much and the level of use of the internet also reached 60% of the population. however, it is inversely proportional to the level of literacy of the digital. businesses with digital literacy that will better understand the ways to market the product with the appropriate target market and not trick consumers related to the goods traded, either intentionally or not. in other words, smes should be encouraged so that digital literacy and master the market place, (bisnis. com, 2017). according to jordana & suwarto (2017), digital literacy is not just the range of ability of using new technologies, learning to use a new device, or even applying the devices and technologies into the learning process. on the contrary, digital literacy is the ability of the results of the high adaptability that allows people to harness technical skills and navigate the diverse information that exists in the internet network. technical ability in accessing technology now can be changed later in the day, but digital literacy forms a person to be ready in the present and the foreseeable future, any form of technology that will exist later. like other terminology in social science, digital literacy has a different meaning for different people. alamsyah & purnama (2017) found a total of 34 terms that had used to describe 148 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 the digital technology related skills and competences. digital literacy is prerequisite for people to participate in the information age or the internet age. in this era, advances in ict has changed the way of people to produce, distribute, consume and reproduce information. ict also creates virtual work, virtual environment, and virtual roles that affect the lifestyle of modern peoples (alamsyah & purnama, 2017)). ict make long distances, and various social barrierseconomic-culturalpolitics becomes not fade due to its ability to connect people from the diverse world. this development gave birth to a new generation of mankind, namely digital native (someone who was born, grew up in the era of digital technology, including computers, mobile phones, video games, connect socially with others through text messaging and various social networks, (alamsyah & purnama, 2017). while wicaksono (2018), it cannot be denied that the indonesian state does have a potential market large enough for a digital business where factors related to the demographic structure that reaches 260 million inhabitants and the most populated a young age. other factors, the penetration of internet users also has reached 60% of the total population overall. reflecting these conditions it is time businesses, small businesses micro and medium enterprises (smes) by utilizing digital technology as part of the activities of their businesses. very visible from the activity of transaction of electronic money showed an increase significantly. in addition, the research institute deloitte access economics 2015 (wicaksono, 2018) reveal that when smes are able to utilize the digital technology will improve their acceptance reaches 80%. then, for the national economy when smes go online is potentially accounted for a growth of 2% in the year 2025. the distribution chain is relatively long to be one of the factors of the soaring selling price in the market, through digital smes can market the product more efficiently with more competitive price. the program digital literacy must be continued to be pursued by the government. because most of the smes not only dominated the population of the age of young (19-34 years old) who incidentally have the absorption technology is better. but so far, the programs directed to strengthen the ability of businesses how to leverage digital technologies in business activities is needed. considering that smes are the driving force of the economy and national development, it is necessary to have a strategy to empower the sector. the smes sector empowerment policy is directed at supporting efforts to reduce poverty and inequality, create employment opportunities and increase exports, (hafiluddin, suryadi, & saleh, 2014). likewise research conducted by supriyanto (2006), poverty alleviation by developing smes has quite good potential. the smes sector has a large contribution to employment, which absorbs more than 99.45% of the workforce. nevertheless its contribution to gdp is still around 30%. efforts to advancing the smes sector will certainly be able to improve the welfare of the workers involved in it. development of smes will be able absorb more labor available so that it can reduce unemployment. in a number of studies, smes empowerment is often linked to poverty alleviation, but it is still rare to highlight the problems faced by smes themselves. hejazziey (2009), the problems that exist in the world of smes include: (1) weaknesses in the field of organization and management. (2) weaknesses in capital structure and limitations in obtaining access points to capital sources. (3) weaknesses and gain opportunities (market access) and enlarge market share. (4) limitations in the weakness of the use of access and mastery of technology, especially applied technology. (5) the low quality of human resources which includes aspects of competence, skills, work ethic, character, awareness of the importance of consistent quality and standardization of products and services, as well as entrepreneurial insights. (6) limitations on the supply of raw materials starting from the amount 149 yosi erlanitasari, andre rahmanto, & mahendra wijaya, digital economic literacy micro, small... p. 145-156 that can be purchased, standardization of the available quality, and the length of the raw material distribution chain. (7) the partnership system that has been rolled out so far has tended to experience distortion at the implementation level so that it has an impact on the sub-ordination of micro, small and medium business operators compared to their business partners (large businesses). in order to overcome the problem and make the class go up to smes, this research highlights the government's efforts through the "go online smes movement" program to overcome the problem and make smes in indonesia grade up. the program uses digital literacy in developing smes businesses. this research is to find out the extent to which the program has been running, its implementation, including obstacles in efforts to help smes use digital technology to grade. literature review development of smes based on the application of digital technology will be accompanied by the ability to use such technology to access, manage, integrate, analyze and evaluate information, construct new knowledge, and create and communicate with others. the development of smes in the context of this should be put as efforts to increase the productivity of the public sector (widyastuti, nuswantoro, & sidhi, 2016). widyastuti, nuswantoro, & sidhi (2016) argues that the integration of management of quality, development of human resources, adaptation of technology, strategic partnerships and measure performance of the organization, will result in increased productivity of the public sector if synergized with capital, labor and energy. given the current world, including indonesia, entered in the era of information-based technology by alvin toffer is defined as the third wave of the human being (toffler, 1984). then the point of the press increase in quality or to the development of smes is put on the adaptation of technology. digitizing organization is only possible when the members of the organization is already digital literacy, which is a condition when the technology has become part of everyday life. however, if this condition is not achieved, then to develop sme-based digital necessary digital literacy. adams & hamm (2001) says that literacy is the ability to read, write, speak, hear, think and see. kress (2003) also say that literacy is used when creating messages with letters with the purpose of recording the message. digital literacy, according to james potter, is as follows: “a set of perspectives that we actively expose ourselves to the media to interpret the meaning of the messages we encounter. we build our perspectives from knowledge structures. to build our knowledge structures, we need tools and raw material. these tools are our skills. the raw material is information from the media and the real world. active use means that we are aware of the messages and are consciously interacting with them (potter, 2005: 22).” digital literacy, according to potter is the interest, attitude and ability of individuals to use digital technology and communication tools to access, manage, integrate, analyze and evaluate information, construct new knowledge, create and communicate with others in order to participate effectively in society. in the conception of potter's effort to meliterasi community-based digital means not only introducing digital media, but also synergize with the activities of day-today (including the organization) that lead to increased productivity. the term digital literacy own start popular around the year 2005 (davis & shaw, 2011). digital literacy means the ability to get in touch with information hipertekstual in the sense of reading not a sequential computer assisted. the term digital literacy once used in the 1980s (davis & shaw, 2011), when computing technology began to be used to support the day to day life. gilster (1997) later expanded the concept of digital literacy as the ability to understand and use information from a variety of digital resources for the benefit of 150 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 the development of self and organization. according to yanti & yusnaini (2018), digital literacy can be defined as the ability and skills necessary to access the digital technology available and to engage in practices and digital culture. the end result of the movement of digital literacy itself is a reduced crime digital, growing the digital economy, knowledge, digital skills, and digital governance, as well as the childbirth practices of use of information and communication technology refers to three principles, namely: the principle of security, economic principles, and the principles of socio-cultural, (yanti & yusnaini, 2018). micro, small, and medium enterprises (smes) go online in general smes go online is an effort of the government to encourage smes to a higher class. in a narrow sense can be regarded as businesses that successfully develop aspects of the business activities undertaken, with the shown by the indicator-the indicator is objective and measurable, for example aspects of production, marketing, financing, institutional and human resources. as for in the broad sense that businesses that already have the characteristics of the entrepreneur is characterized by vigor, attitude, behavior, and ability to handle business and/or activity that leads to the effort to find, create, apply ways of working, technology, and new products to increase efficiency in order to provide better service and or obtain greater profits. all businesses have the same potential to up grade to a higher category. micro can be a small business, small business and become medium-sized businesses, medium-sized businesses become large businesses (setiawan, indiastuti, indrawati, & effendi, 2016). methods this research was conducted by describing the primary and secondary data obtained through ethnographic digital (online), which then performed the qualitative analysis. this research uses a qualitative content analysis approach, (yanti & yusnaini, 2018) where the primary data of this study comes from news portals that feature news containing the keyword phrase "umkm go online" and “digital literacy”. where secondary data is collected from public, private, and/or civil society organization publications related to the go online smes program. secondary data forms can be scientific journals, reports or official news agencies. primary data in this study came from the web in the form of news (news) containing the keyword phrase "smes digital literacy". in a search on google on the 7th august 3019, only content that matched the keywords was analyzed. there are three stages in the analysis where the first stage is coding data. at this stage, the researcher reads the narrative of the text with the aim of coding the data into code. this coding process refers to the focus of research and produces certain categories that are ready to be further analyzed. in the second stage, researchers will present the data that has been processed followed by discussing research findings. the unit of analysis of this research is the institution, organization or institution, (yanti & yusnaini, 2018). results and discussion digital literacy smes the government in this case ministry of cooperatives and smes and the ministry of communications and information technology initiated the program “movement smes go online”. the program was launched in the year 2017 and keep running until 2019. for the year 2019, the government launched a movement of 100,000 smes go online simultaneously in 30 cities/districts in indonesia and to make indonesia as the digital energy of asia. the government, in this case the ministry of cooperatives and ukm with the ministry of communications and information technology, is committed to mengonlinekan 8 million smes until year 2020. this commitment shows the concern of the government in promoting smes as one of the backbone of the economy of indonesia (kominfo.go.id, 2019). 151 yosi erlanitasari, andre rahmanto, & mahendra wijaya, digital economic literacy micro, small... p. 145-156 smes ride the class as a special terms smes can, of course requires a large effort. according to sukmono (2019), sme up the class at first is a special terms that becomes the vibration of the spirit for smes to improve capacity and competence of the business to be able to grow into a business that is productive and competitive. the growth of this business, i categorize in the 5 stages of smes up classes or growth stages of the entrepreneur, namely: a. motivating what distinguishes a person called as an entrepreneur lies in the spirit and the character. if someone has the motivation and desire to become a businessman/entrepreneur he was on the level of entrepreneurship earliest. so he must be accompanied in order to pass the class, take a step brave, start as a business. b. starting starting a business means to start the calculation. the risk is successful or failed. many smes do not know what should be done in stages starting this, so spend the time and capital only to open a business and strive so as not to close the lid. should be at this stage, the smes focus to strengthen the four pillars of the business (4p), and if it is sturdy new up grade to the next level. c. stabilizing the business in this phase, it means they have already found the core of the business and the 4 pillars of the business has been robust. then the next task is how to create a business system. the larger the capacity of a business carried on, more and more employees, the many affairs he could not do alone then it's a marker of the business requires systems to control. the focus in this phase is to make the business auto pilot before boarding the class on the next target. d. spreading this phase is the part for businesses who are already ready to up grade from the phase of stabilizing. that is the system the business is already organized, competent human resources, as well as to have the direction and policy development that are measurable and systematic. model development can be manifold, such as the opening of branches, franchises, partnerships, market diversification, and so on. if you're here, then the entrepreneur has a target grade of the last, namely to the utilization of the results of his hard work in accordance with the vision and purpose of his life. e. freedom free what the be the highest purpose for your business. because of freedom, then there are no provisions or restrictions that govern our business should be how, unless we own that determines, our own limits will be used for what are the results of the efforts of our work to build a business stage by stage. freedom is the highest grade for entrepreneurs in the spirit of the movement of smes to a higher class. smes ride the class as a movement in the development of the implementation milestone re2020, perceived very well that the milestone of both enterprises (smes rose class) should be done in convergence with the milestone third (market siding). it takes alignments of the market to support smes up class, on the contrary smes must up grade to the market a side. it was always like that, first the egg or the chicken. then the movement of smes rose class and the market siding in parallel campaigned to all the parties in the various forums, various communities, and various occasions. at this stage, smes rose class is a movement that has the goal to campaign in the environment of smes and stakeholders about the importance of mindset and skills in managing businesses take into account carefully the process of the growth of the business measured to achieve the sustainability of the business. the size of the growth of smes called sme up grade located on three of the five stages of smes rose class, namely the stage of starting, the phase stabilizing and phase spreading. 152 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 smes ride the class as the curriculum as a curriculum, smes rose class is the unity model approach (indicators and how) required smes and stakeholders to realize the growth of character, competence, and capacity of smes to increase the productivity and competitiveness of smes in indonesia are immeasurable in the development of the global ecosystem. in other words, smes rose class is the level of measure that indicates the growth of smes in a certain period that includes the 3 main indicators, namely character, competence, and capacity. digital literacy for smes the one that should be done umkm up grade is to use digital literacy. quoted from beritasatu.com (2018), there are currently 62,92 million business units or to 99.92% of the total business units in indonesia are smes contribution to gdp reached 60% and the absorption of labor 116,73 million people or 97,02% of the total labor force that is working. citing data delloite access economics, shows more than a third of smes in indonesia (36%) still offline, another onethird (37%) only have online capabilities which is very fundamental such as a computer or broadband access. only a small percentage (18%) who have the capabilities of the online medium (using the web or social media) and less than one-tenth (9%) is the online business advanced e-commerce capabilities. certainly not easy to suddenly make smes use digital literacy to develop its business. at least needed socialization and training in smes related to the use of digital technology. starting from the most simple with the use of social media, to the application of the online business actually. that's what the so challenge the government in order to make the program successful movement smes go online where the program is the practice of digital literacy of smes. data from the mckinsey global institute showed only 5% of smes that have been able to transact online. in fact, the involvement of smes in digital can increase economic growth by 2%. in fact, predicted to have income growth of between 23-80% if skilled take advantage of digital technology. the implementation of the programme movement smes go online will help smes get the opportunities for the distribution of people’s business credit (kur), the largest in 1 x 24 hours, the incorporation of new classrooms, the transformation of financial inclusion, as well as the opportunity to make taxpayer registration number (npwp) simultaneously to all smes that will online. the smes will also be guided from the online process to the management and online promotion. the promotion process itself will be assisted starting from the photo shoot of the product, product description, price, and also got the domain .id at once the hosting for free. the products of smes that have been registered will then be promoted and placed on the marketplace great delivery, blibli.com, elevania, etc. the government with its efforts to support smes have been doing some steps, such as the financing of alignments to smes by lowering the people’s business credit to 9%, as well as established institutions financing revolving fund (lpdb). some of the programs that are already running, among others, the counter of e-commerce, developing consumer protection regulations, so that the data of internet users so as not abused the other party. it also made the construction of infrastructure of 5,000 bts, with the purpose of the entire territory of indonesia can access the internet. the construction of the logistics network and security of internet users. currently smes use the services of the internet is approaching 4 million, while in 2020 ditargetken be 8 million smes. to grow the number of smes who are surfing in the virtual world, ministry of cooperative and smes and the ministry of communications and information technology together with the actors of e-commerce initiated a program titled 8 million smes go online. the government hopes to accelerate the transformation of smes in indonesia toward digital. smes should be the main player of the development of digital economy in indonesia. collaboration between government and e-commerce will 153 yosi erlanitasari, andre rahmanto, & mahendra wijaya, digital economic literacy micro, small... p. 145-156 continue and be able to realize a shared vision to make indonesia as the digital energy of asia in 2020 that target the growth of e-commerce transactions amounted to usd130 billion. movement smes go online held simultaneously in 13 cities of medan, jambi, palembang, bekasi, bogor, balikpapan, denpasar, semarang, south tangerang, bandung barat, purwakarta, sidoarjo and surabaya (cnnindonesia.com, 2017). digital payments for smes the increasingly widespread trend of electronic money and digital payments today, make smes inevitably have to adjust with advances in technology. the government, through the the ministry of communications and information technology also encourage the smes in indonesia to digital literacy and using digital payment system. the government is targeting 8 million smes in the country are already using the digital services by 2020. according to the minister, the payment systems that exist today must have been in favor of electronic money, not only businesses only large, but also small entrepreneurs or smes. the government program to create a cashless society and financial inclusion can be achieved with the penetration of e-money to the community running smoothly. some companies in indonesia expressed his commitment to support non-cash movements launched by the government. for example, two transport companies online gojek and grab, which says it wants to support a cashless society in indonesia through the features of the payment of the respective digital gopay and grabpay. barriers program smes go online is very good indeed. but, practice in the field is very likely not as good as the program. there are constraints faced by the smes who are already accustomed to doing marketing in the conventional manner. one of the problems is the factor of human resources. according to sukmono (2019), despite having a pretty good prospect and potential contribution is large, the process of digitalization of smes in indonesia still face a variety of problems at the grassroots level. the evolution of smes in indonesia toward digital marketing today still face a variety of problems. research conducted by delloite access economics mentions that 36% of smes in indonesia are still struggling with conventional marketing. whereas, 37% of smes only has the capacity of online marketing that are fundamental such as computer access and broadband. the rest, amounting to 18% of smes have a capacity of the online medium because it can use the website and social media. only 9% have the capacity of digital marketing that can be categorized as advanced. the conditions of the limitations of smes in indonesia is entering the digital market is also reinforced by the study (rahayu & day, 2017: 147) mention that the characteristics of smes in indonesia is still very little to develop digital marketing that is networked and using sophisticated technology. this can be seen from the smes that still use static site amounted to 32.5%, the site interactive by 25%, and has not been involved in the digital percentage at 7.2% of smes. problems by smes towards the digital market also we can see from the achievement that is visible from the implementation of the program e-smart that was launched by the government. until the middle of 2018, the total turnover of smes through e-smart only rp.600 million. some of the products sold through the online market such as smes engaged in the food sector by 38% and which is engaged in the metal industry accounted for a percentage of 20%. but, the turnover of transactions of smes online is still said to be very minimum and need a lot of evaluation. the biggest obstacle that smes face is the lack of quality of the marketed products so not sold in the market. the best scheme of the various problems faced by smes in the above, the government technical ministries such as the ministry of cooperative and sme as well as communications and local government should begin to formulate the best scheme to eliminate the barriers 154 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 of smes in entering the networking of digital marketing. although not close the possibility of competition among smes was fierce, with the support of the government and the innovation that is done independently, small and medium enterprises will be able to compete in the digital market (savrul, incekara, & sener, 2014). one of the advantages obtained when smes plunge in the market of e-commerce is the image of the company increased and can bring up the networking marketing with more quick (jahanshahi, skogestad, & grøtli, 2013). with the meaning that digital literacy is a concept that leads to mediation between the technology with the audience or user to practice digital technology in a productive manner, then the movement of digital literacy was designed and organized in various regions. the purpose of digital literacy is basically the same, although its activity varies, (kurnia & astuti, 2017). to complete a wide variety of issues, the government should formulate some effective steps to encourage smes in indonesia market their products online. the first step government should do is as the maximum utilization of broadband has been installed in 400 districts and 114 area. the utilization of infrastrukutr technology this also should be coupled with efforts to improve the capacity of smes in the regions through the collaboration built between the technical ministries in the center with the department in the area as well as the district administration or the city (hejazziey, 2009)). the culture of digital literacy should not focus too much on the skill of the use of technology, but in the acquisition and mastery of the process skills of information and communication technology (vélez, olivencia, & zuazua, 2017). the next step that can be taken by the government is to expand access to finance for smes as a capital to increase capacity. agreed with the solution offered by delloite access economics, the government needs to improve the ease of access to low-interest loans to the smes. granting access to easy credit must also be coupled with the determination of tax for smes which market their products digitally. the government should equalize income tax smes online with based conventional of 0.5%. if this scheme can be run optimally, smes go online to contribute to the economy are quite significant. for smes themselves, using digital literacy in a simple without having to spend a lot of costs can be done, namely by using social media. smes can take advantage of the many group buy on facebook and other social media such as instagram. it is the initial stage towards digital literacy in smes. to really harness the digital technology of course there are still further stages are carried out until finally completely practice a online business advanced. conclusion based on research, more than one third of smes in indonesia (36%) are still offline, another third (37%) only have very basic online capabilities such as computers or broadband access. only a small proportion (18%) have medium online capabilities (using the web or social media) and less than one tenth (9%) are advanced online businesses with e-commerce capabilities. in addition, only 5% of smes are able to transact online. in fact, the involvement of smes digitally can increase economic growth by 2%. the go online umkm movement together with e-commerce actors has started in 2017 and continues to this day. the government is targeting as many as 8 million smes go online to accelerate smes to grade. through this cooperation, the government hopes to accelerate the transformation of smes in indonesia towards digital so that they can advance faster. the study recommended the importance of the government conducting intensive socialization of the go online umkm movement. in fact, it must also be at the level of assistance for smes. smes must be the main players of the development of the digital economy in indonesia. collaboration between government and e-commerce is carried out continuously to make indonesia the digital energy of asia by 2020. 155 yosi erlanitasari, andre rahmanto, & mahendra wijaya, digital economic literacy micro, small... p. 145-156 references adams, d. m., & hamm, m. (2001). literacy in a multimedia age. christophergordon pub. alamsyah, & purnama, d.h. (2017). digital literacy among sriwijaya university lecturers. informasi. 47(2), 243-254. beritasatu.com. (2018). mayoritas umkm belum dapatkan manfaat dari teknologi digital. https://www.beritasatu.com/ ekonomi/500255/mayoritas-umkmb e l u m d a p a t k a n m a n f a a t d a r i teknologi-digital, accessed 24 july 2019. bisnis.com. (2017). literasi digital umkm perlu ditingkatkan. https://ekonomi. bisnis.com/read/20170518/87/655035/ l i t e r a s i d i g i t a l u m k m p e r l u ditingkatkan, accessed 24 juli 2019. cnnindonesia.com. (2017). kemenkop ukm, 37,9 juta umkm sudah go online. (2017). h t t p s : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m / ekonomi/20171115161037-78-255819/ ke m e n k o p u k m 3 7 9 j u t a u m k m sudah-go-online, accessed 25 july 2019. davis, c.h., & shaw, d. (2011). introduction to information science and technology. new york: medford information today. gilster, p. (1997). digital literacy. new york: wiley. hafiluddin, m. r., suryadi, s., & saleh, c. (2014). strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis “community based economic development”(studi pada pelaku umkm di kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo). wacana, jurnal sosial dan humaniora, 17(2), 68-77. hejazziey, d. (2009). pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) melalui lembaga keuangan syariah (lks) untuk mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah, 1(1). 32-52. jahanshahi, e., skogestad, s., & grøtli, e. i. (2013). nonlinear model-based control of two-phase flow in risers by feedback linearization. jordana, t.a, & suwarto, d.h. (2017). pemetaan gerakan literasi digital di lingkup universitas negeri yogyakarta. informasi, 47(2), 167-180. kominfo.go.id. (2019). umkm go online, upaya wujudkan visi “digital energy of asia”. https://www.kominfo.go.id/ content/detail/9514/umkm-go-onlineupaya-wujudkan-visi-digital-energyof-asia/0/berita_satker, accessed 7 august 2019. kress, g. (2003). literacy in the new media age. new york: routledge. kurnia, n., & astuti, s.i. (2017). peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. informasi. 47(2), 149-166. potter, j.w. (2005). media literacy. london: sage publication. rahayu, r., & day, j. (2017). e-commerce adoption by smes in developing countries: evidence from indonesia. eurasian business review, 7(1), 25–41. savrul, m., incekara, a., & sener, s. (2014). the potential of e-commerce for smes in a globalizing business environment. procedia-social and behavioral sciences, 150, 35-45. setiawan, m., indiastuti, r., indrawati, d., & effendi, n. (2016). technical efficiency and environmental factors of the micro, small, and medium enterprises in bandung city: a slack-based approach. international journal of globalisation and small business, 8(1), 1-17. sukmono, c.j. (2019). definisi umkm naik kelas, indikator, dan model pendampingannya, https:// umkmjogja.id, accessed 29 july 2019. supriyanto, s. (2006). pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) sebagai salah satu upaya 156 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 penanggulangan kemiskinan. jurnal ekonomi dan pendidikan, 3(1), 1-16. toffler, a. (1984). the third wave: the classic study of tomorrow. new york: bantam. vélez, a. p., olivencia, j. j. l., & zuazua, i. i. (2017). the role of adults in children digital literacy. procedia-social and behavioral sciences, 237, 887-892. wicaksono, r. (2018). digitalisasi umkm roda baru ekonomi. kompasiana. com. https://www.kompasiana.com/ riski_w/5bd1744d6ddcae1876747762/ d i g i t a l i s a s i u m k m r o d a b a r u ekonomi, accessed 24 juli 2019. widyastuti, d. a. r., nuswantoro, r., & sidhi, t. a. p. (2016). literasi digital pada perempuan pelaku usaha produktif di daerah istimewa yogyakarta. jurnal aspikom, 3(1), 1-15. yanti, m. & yusnaini, y. (2018). the narration of digital literacy movement in indonesia. informasi, 48(2), 243-255. author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 5.000-8.000 words.  papers uses english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal witteman, h. (1988). interpersonal problem solving: problem conceptualization and communication use. communication monographs, 55(4), 336–359. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. microsoft word layout infovol2 2012 transformasi kebudayaan islam di kotagede, yogyakarta oleh nasiwan26 “ dan kotagede masih tetap “sedakep” sambil tersenyum sejuta makna ketika budaya serba boleh terus mengguyur, mengelupaskan, merontokkan, dan menghayutkan lumut-lumut tradisi islami yang semakin tak kuasa menempel..”27 kutipan iklan layanan masyarakat yang mirip puisi ini, mengisaratkan adanya sesuatu yang telah dan sedang berubah pada masyarakat kotagede. menghadapi perubahan tersebut ada sebahagian elemen masyarakat yang merasa gelisah, mempertanyakan mengapa perubahan yang terjadi malah mengelupaskan tradisi-budaya yang islami, yang sudah ada sebelumnya. kebudayaan yang islami nampakanya harus berkompetisi dengan budaya baru yang disebut dengan budaya serba boleh (permisif). pembahasan berikut ini akan mencoba mencermati dialektika antara berbagai subklutur budaya yang ada dan berkembang di kotagede. pada uraian berikut ini akan dikemukakan suatu analisis dari suatu study kasus di kotagede. study kasus ini diperlukan untuk dapat melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih kecil, yakni pada level unit analisisnya komunitas tingkat kecamatan. pemilihan lokasi kotagede mengingat telah ada study yang dilakukan oleh mitsuo nakamura, dalam konteks kepentingan penelitian ini yaitu proposisi nakamura tentang transformasi kebudayaan yang lebih berssifat indeogonis. transformasi kebudayaan yang berpijak pada prinsipprinsip nilai yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. implikasi dari masyarakat yang melakukan transformasi budaya dengan model indeogonis, adalah memungkinkan tumbuh menjadi suatu masyarakat yang memiliki kemandirian, mampu menjaga jarak dari kooptasi pihak pemerintah baik kooptasi politik, ekonomi, juga budaya. asal usul transformasi kebudayaan di kotagede kotagede tempat penelitian, merupakan kota yang penting (ideal) dilihat dari tipologi kota kerajaan islam. kotagede memiliki posisi yang penting karena kota ini antara lain pernah menjadi ibukota kerajaan mataram islam.28 di kotagede ini, menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh mitsuo 26 penulis adalah dosen pada fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta, sedang studi s3 di program studi ilmu politik fisipol universitas gadjah mada. 27 iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh panitia penerbitan brosur lebaran amm kotagede, no.39/1421 h :111. 28 gelar yang diberikan kepada raja mataram yang mengindikasikan sebagai sebuah kerajaan islam antara lain dapat dibaca pada gelar yang diberikan kepada pangeran mangkubumi, yang dinobatkan menjadi raja mataram pada hari kamis, tanggal 13 februari 1755, dengan gelar “ngarso dalem sampeyan dalem sri sultan hamengkubowono senapati ing ngalogo abdurrahman sayidin panatagama khalifatullah”. sedangkan hari jadi kota yogyakarta diperingati tanggal 7 oktober, yang diambil dari tanggal saat pertama kali keraton ditempati oleh raja hari kamis tanggal 7 oktober 1916. sumber buku profil yogyakarta. nakamura29 (1983), ditemukan adanya transformasi kebudayaan yang lebih merupakan penjelmaan dari dalam bukan sebagai impor ideologi baru yang sudah sempurna dari lain tempat yang sangat dipengaruhi oleh munculnya gerakan pemurnian islam (muhammadiyah). disamping itu di kotagedhe juga ditemukan interaksi antara berbagai subkultur kebudayaan, yakni antara subkultur santri, subkultur tradisional(priyayi) dan subkultur abangan.30 masalah transformasi kebudayaan di kotagede, semenjak diteliti oleh mitsuo nakamura tahum 1970-1972, masalah tersebut belum pernah secara khusus diteliti ulang. disisi lain telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan mendasar dalam masyarakat indonesia, termasuk juga di masyarakat kotagede. oleh karenanya sangat penting dan menarik untuk dilakukan pnelitian ulang atas konsep transformasi yang telah dirumuskan oleh mitsuo nakamura. menurut mukti ali,31 dari hasil penelitian di kotagedhe, mitsuo nakamura, lebih tidak memandang islam sebagai simbol solidaritas politik, ia lebih melihatnya, memahami keadaan intelektual, relevansi etis dan pentingnya amalan ritus islam sebagaimana yang mereka (ummat islam) lakukan dalam konteks kehidupan yang sebenarnya di kotagedhe. islam bukan agama yang pudar, islamisasi jawa bukan peristiwa yang paripurna, tetapi suatu proses yang terus berlangsung. (kasus muhammadiyah, menunjukkan sebahagian proses berlanjutnya islamisasi di jawa. islam merupakan bagian integral tradisi agama jawa. pertanyaanya seberapa luas (pengaruh) orang-orang luar dan mengapa islam masih bertahan?. perspektif mitsuo nakamura, sebagaimana dikemukakan oleh mukti ali, bahwa islam di jawa bukanlah simbol solidaritas politik, tidak sejalan dengan harry j benda, yang justru memiliki pandangan bahwa di dalam islam batas antara agama dan politik sangat tipis. islam adalah suatu way of life dan agama; dan meskipiun di indonesia proses pengislaman dari dulu senantiasa merupakan suatu proses setahap demi setahap, kandungan politik yang ada di dalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya.32 namun kedua sarjana ini samasama sependapat bahwa sejarah islam indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik di indonesia.33 dalam pencermatan mukti ali, mitsuo nakamura,setelah mengamati kotagedhe, ia sampai pada kesimpulan, bahwa islam ortodoks dalam bentuk pergerakan reformasi, muhammadiyah, telah muncul dari dalam islam jawa tradisional lebih sebagai transformasi intern, daripada sebagai ideologi baru yang diimpor dan yang telah, sedang dan akan membawa perubahan-perubahan yang mendalam dalam aspek-aspek sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik kehidupan orang jawa.34 29 mitsuo nakamura, bulan sabit muncut dari balik pohon beringin, gadjah mada press, yogyakarta, 1983:15. 30 mitsuo nakamura, ibid, 1983:222. 31 mukti ali, kata pengantar, dalam mitsuo nakamura, bulan sabit muncul dari balik pohon beringin, gadjah mada university press, 1983:vii. 32 harry j benda, bulan sabit dan matahari terbit islam indonesia pada masa pendudukan jepang, pustaka jaya, jakaaaarta,1980:32. 33 harry j benda, ibid, 1980:33. 34 mukti ali ,ibid, 1983:viii. pandangan yang agak berbeda tentang islam di jawa dikemukakan oleh benda, yang menyatakan bahwa di sebagian besar pulau jawa, islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebahagian tradisi penduduk aseli, sebahagian tradisi hindu-budha, dan dalam prosesnya banyak kehilangan kekakutan doktrinernya. dan memang islam jawa dalam waktu yang cukup panjang lebih penting dalam arti politik daripada religius. sekurang-kurangnya pada mulanya dia tidak menimbulkan perubahan yang radikal dalam kehidupan agama dan sosial di pulau jawa. hal ini berbeda dengan perkembangan islam yang ada di minangkabau, yang nampak lebih murni, agresif dan kurang toleran.35 menurutnya sesunguhnya adalah sufisme atau mistisme islam, bukannya ortodoksi islam, yang meluaskan pengaruhnya di jawa. dan sekurang-kurangnya di indonesia islam tidak membangun suatu masyarakat yang terpisah, dan memisahkan orang-orang islam dan hindu secara tegas. daya hidup yang langgeng dari islam jawa yang sinkretis, berhubungan dengan tegaknya hegemoni mataram islam atas musuhmusuhnya di pesisir yang lebih dinamis, agresif, urban.36 berkaitan dengan kajian islam di indonesia, ada dua pandangan (yang menjadi pusat perhtiannya). pertama memfokuskan pada melemahnya kekuatan politik ummat islam. yang kedua, memperhatikan tentang pertumbuhan jumlah pemeluk yang serius dalam arti sosiologis. bagaimana menerangkan hubungan antara susutnya kekuatan politik ummat islam dan bertambah besarnya reformasi sosial kaum muslimin. mitsuo nakamura memberikan jawaban, bahwa islam adalah suatu agama, suatu kepercayaan bagi pemeluknya dan bukan suatu tanda pengelompokkan politik. politik sebenarnya adalah hanyalah merupakan perhatian sampingan bagi kehidupan sehari-hari kebanyakan kaum muslimin.37 masalah yang yang menarik untuk dikaji lebih dalam dapat dirumuskan sebagai berikut; apakah teori transformasi kebudayaan di kotagede yang dirumuskan oleh mitsuo nakamura, masih memiliki significansi setelah masyarakat indonesia mengalami perubahan mendasar diberbagai aspek kehidupan? menurut perspektif teori yang dikemukakan oleh mitsuo nakamura, diprediksikan bahwa dalam proses transformasi kebudayaan di kotagedhe, subkultur budaya santri (islam reformis yang dibawa oleh gerakan muhammadiyah) akan mengambil posisi penting dalam proses transformasi kebudayaan tersebut, dibandingkan dengan pengaruh subkultur tradisional dan abangan.38 namun sebagaimana dikemukakan oleh munir mulkan39 dari temuan penelitian karya disertasinya secara nasional telah terjadi proses priyayinisasi kaum santri (proses profesionalissi) dalam komunitas muhammadiyah. sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh orde baru, yang telah menyebabkan adanya perubahan besar komposisi anggota muhammadiyah 35 harry j benda, ibid, 1980:30. 36 harry j benda, ibid, 1980:31. 37 mukti ali, kata pengantar, dalam buku matahari terbit dari balik pohon beringin, ugm press, yogyakarta, 1985. 38 mitsuo nakamura, ibid, 1983:224. 39 abdul munir mulkan, teologi petani:respon masyarakat petani terhadap islam murni, jurnal ilmu-ilmu sosial, unisia no. 41/xxii/iv/2000, uii, yogyakarta. menjadi didominasi oleh kaum profesional dan pegawai negeri, padahal sebelumnya anggota muhammdiyah dodominasi oleh kaum pedagang. perubahan komposisi anggota muhammadiyah antara lain telah mengakibatkan melemahnya pengaruh gerakan pembaharuan islam, dalam perubahan budaya masyarakat, dikarenakan merosotnya kekuatan ekonomi para pendukung gerakan muhammadiyah, karena banyak anak keturunan pendukung gerakan ini tidak meneruskan pekerjaan dagang dari orang tuanya. dengan banyaknya anak –anak dari kelaurga muahmmadiyah yang beralih profesi dan tidak lagi meneruskan kegiatan perdagangan orang tua mereka, telah menyebabkan gerakan muhammadiyah ini sangat tergantung dengan pemerintah dalam hal dukungan dana. hal ini terjadi karena dukungan keuangan dari anggaota yang kebanyakan pegawai negeri tidak dapat diandalkan untuk mensuport kebutuhan dana gerakan muhammadiyah. disamping itu di dalam tubuh gerakan muhammadiyah telah muncul pula pembamkangan terselubung pada syari’ah (tarjih), yang dirumuskan oleh gerakan pemurnian muhammadiyah. sementara itu menurut pandangan kuntowijoyo, menyatakan bahwa perkembangan kesadaran keagamaan ummat—yang merupakan bagian dari kebudayaan—tidak merupakan evolusi yang lurus, artinya yang kemudian tidak menggantikan yang lebih dulu, tetapi tumpang tindih (overlapping). perkembangan kesdaran ummat ditentukan oleh mobilitas sosial, tidak oleh kekuasaan politik.40 perkembangan kesadaran ummat islam –yang merupakan bagian dari kebudayaan—tersebut memasuki abad ke-20, mengikuti klasifikasi kuntowijoyo berada pada periode ilmu. periode ilmu ini ditandai dengan berdirinya gerakan islam muhammadiyah pada tahun 1912, oleh kh ahmad dahlan, di kampung kauman yogyakarta. muhammadiyah mengadopsi ilmu-ilmu modern sepenuhnya antara lain dengan mendirikan sekolah.41 sekolah-sekolah muhammadiyah menyebabkan dan mendorong adanya mobilitas sosial. mulamula mobilitas sosial itu hanya melahirkan elit terpelajar, yang terdiri dari para guru, pegawai negeri, pegawai perusahaan, namun pada akhir tahun 1980-an mobilitas itu –meskipun tidak terkait dengan muhammadiyahtelah melahirkan elite baru, yaitu kaum profesional yang terdiri dari eksekutif, akademisi, pegawai tinggi, intelektual. peristiwa yang merupakan hasil evolusi sosial yang panjang itu secara resmi ditandai dengan munculnya icmi (ikatan cendekiawan muslim se-indonesia) pada tahun 1990, organisasi islam non-politik dan nonsektarian.42akhirnya menurut kuntowijoyo, ketika umat islam mengalami mobilitas sosial, berubahlah alam pikirannya. mobilitas sosial pasti disertai mobilitas kultural, cepat atau lambat.43adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sejarah –termasuk didalamnya juga perubahan kebudayaan—dalam periode ideologi dan ilmu yang terpenting 40 kuntowijoyo, periodisasi sejarah kesadaran keagamaan umat islam indonesia:mitos, ideologi, dan llmu, pidato pengukuhan jabatan guru besar sejarah pada fakultas ilmu budaya ugm, 21, juli 2001:20. 41 lihat, alwi shihab, membendung arus:respons gerakan muhammadiyah terhadap penetrasi misi kristen di indonesia, mizan, bandung, 1998. 42 kuntowijoyo, ibid, 2001:15. 43 kuntowijoyo, ibid, 2001:3. adalah adanya mobilitas sosial khususnya mobilitas vertikal (vertical social mobility), serta adanya pribaadi kreatif (creative personality) dan minoritas kreatif (creative minority).44 pandangan kuntowijoyo tentang perkembangan kesadaran masyarakat sejalan dengan pandangan van peursen,45 ketika ia berbicara tentang suatu model kebudayaan yang bertahap tiga : tahap mitologis, ontologis dan fungsional. ketiga tahap tersebut tidak sebagai urut-urutan anak tangga, dimana anak tangga yang berikutnya lebih tinggi daripada anak tangga yang sebelumnya, melainkan bahwa ketiga anak tangga itu juga dimana progresi itu ada, masing-masing mengandung unsur-unsur tahap-tahap lainya, biarpun di dalam imbangan dan bentuk penjelmaan yang berbeda-beda. bagi van peursen, bila kebudayaan dipandang sebagai sekolah umat manusia , maka dapat juga dinamakan “pendidikan terus-menerus”, pendidikan di sekolah ini tak ada tamatnya dan sepanjang sejarah hubungan antara manusia dan kekuasaan –kekuasaan itu diatur oleh rencana-rencana baru. kebudayaan adalah ibarat titik yang belum tamat, atau ceritera yang belum selesai, kebudayaan mempunyai gerak pasang-surut antara manusia dan kekuasaan-kekuasaan itu, ketegangan antara imanensi dan transendensi.46 kiranya perlu dikemukakan bahwa pengertian kebudayaan yang dipakai dalam penelitiannya merujuk pada perspektif pengertian kebudayaan sebagaimana dianut oleh c.a. van peeusen. dalam konteks ini, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang. kebudayaan tidak lagi diartikan sebagai segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani. dalam perspektif peursen, kebudayaan dilihat sebgai sesuatu yang dinamis, sebagai sebuah proses, “learning process” yang terus-menerus sifatnya.47serta perspektif yang dikemukakan oleh james f. barnes, kebudayaan diartikan sebagai cara hidup (the way of life) suatu masyarakat, yaitu kompleksitas kepercayaan dan perilaku masyarakat yang diungkapkan dalam berbagai bidang.48 dengan mempertimbangkan perspektif teori sebagaimana dikemukakan di atas transformasi kebudayaan di kotagede, ada kemungkinan tidak lagi sebagaimana dirumuskan oleh mitsuo nakamura. akan tetapi transformasi kebudayaan di kotagede akan dipengaruhi oleh dialektika antara perubahan di dalam intern subkultur santri berhadapan dengan subkultur abangan dan budaya barat. pertanyaan sentral yang ingin dijawab dalam penelitian di kotagedhe ini, adalah apakah transformasi budaya yang berlangsung di kotagedhe, seperti diprediksikan oleh mitsuo nakmura. dimana ia membuat proposisi bahwa nilai serta etos kerja yang ada pada sub kultur santri modern, akan mampu memimpin perubahan dimasa mendatang. prediksi mitsuo nakmura tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai, prinsip-prinisp, serta etos yang ada 44 kuntowijoyo, ibid, 2001:8. 45 soejaatmoko, prakata, dalam c.a. van peursen, strategi kebudayaan, kanisius ,yogyakarta, 1976:6, lihat juga, c.a. van peursen, strategi kebudayaan, 17-19. 46 c.a. van peursen, strategi kebudayaan, kanisius, yogyakarta, 1976:24. 47 c.a. van peursen, ibid,1976:10. 48 jamaes f. barnes, (et.al) the world of politics a concise introduction, new york, st, martin’s press inc, 1980:33. pada masyarakat sub kultur santri modern, adalah bersifat indeogonis. suatu nilai-nilai yang diturunkan dari keyakinan agama, (tauhid) dari gerakan islam modernis (muhammadiyah). bukan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang dicangkok dari budaya non islam. dengan kondisi yang demikian maka masyarakat subkultur santri modern akan mampu leading meimpin perubahan serta menghadapi perubahan kedepan, dibandingkan dengan subkultur masyarakat tradisionalis dan priyayi. namun masyarakat kotagede, sebagai sebuah komunitas dalam kenyataannya tidaklah steril –kedap dari pengaruh perkembangan yang terjadi diluar teritori kotagede. masyarakat kotagede sebagaimana masyarakat pada umumnya juga dalam masalah budaya pastlah dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi diluar masyarakat kotagede baik perkembangan ditingkat regional maupun perkebangan di tingkat nasional. dengan asumsi seperti itu, maka dalam rangka mencermati perkembangan dan perubahan yang terjadi di kotagede, khususnya yang dialami oleh muhammadiyah. hal yang demikian perlu dikemukakan mengingat masyarakat kotagede, diasumsikan secara budaya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh gerakan pembaharuan islam muhammadiyah. dengan kata lain perkembangan yang trerjadi di muhamadiyah kurang lebih juga akan terjadi di masyarakat kotagede yang sebahagian besar ada dalam pengaruh kebudayaan subkultur santri modern. perkembangan orientasi kultural muhammadiyah strategi kebudayaan yang merupakan landasan gerak/kiprah muhamadiyah disarkan pada doktrrin da’wah amar ma’ruf nahi munkar. dengan akta lain doktrin da’wah amar ma;ruf nahi munkar yang melekat pada muhammadiyah, dalam praksis-historisnya, diimplementasikan malaui empat mekanisme kerja strategi kebudayaan. pertama, dimensi ijtihad dan tajdid dengan landasan pokok al-quran dan as-sunnah sehingga muhmmadiyah berwatak nonmadzab. kedua, aktualisasi cita-cita perjuangan melalui sistem organisasi sehingga muhammadiyah mengangkat kepentingan dan keselamatan pribadi ke wajah kepentingan sosial. ketiga, corak antikemapanan terhadaplembaga keagamaan yang terlalu bersifat kaku sehingga muhammadiyah lebih memusatkan pemikiran keagamaanya pada wilayah praksis-sosial. keempat, adaptif trerhadap tuntutan perubahan zaman sehingga membuat muhammadiyah lincah dalam memperjuangkan aspirasi dan mempertahankan prinsip dasar perjuangannya dalam berbagai era perubahan sosial di indonesia.49 sejak awal sebenarnya muhamadiyah menggunakan strategi kultural (kebudayaan),50 hanya saja dalam perkembangannya, karena tuntutan zaman, 49 lihat, artikel “strategi kebudayaan muhammadiyah” yang disarikan dari makalah tim majelis tarjih di munas banda aceh, dalam suara muhammadiyah , no. 15/80/1995,1-15 agustus 1995, hal 16. lihat juga m amien abdullah, “religiositas kebudayaan: sumbangan muhammadiyah dalam pembangunan bangsa”, dalam keputusan muktamar muhammadiyah ke-43, hal 109-116. 50 pada intinya strategi kultural bermakna usaha memperjuangkan agar islam tampil sebagai sumber etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sedangkan strategi struktural berusaha mengartikulasikan islam dalam bentuk simbol-simbol politik yang formal seperti memperjuangkan berdirinya negara islam, penerapan mereka juga mengadopsi strategi struktural dan mengabaikan strategi awalnya. pilihan untuk merubah strategi adalah hal yang wajar dapat dianggap sebagai sebuah dinamika dalam organisasi. walaupun sejak berdirinya muhammadiyah sudah memiliki orientasi yang bersifat kultural, namun muhammadiyah secara organisastoris kering dengan kebudayaan spiritual. kebudayaan spiritual dalam pandangan gerakan muhammadiyah karena pertimbangan tertentu sengaja dihilangkan, dalam muhammadiyah tidak ada puji-pujian, berjanjen, manakiban, kebudayaan spiritual sengaja dihilangkan dari komunitas muhammadiyah, sehingga agama terasa kering bagi masyarakat yang menghendaki paguyuban. hal tersebut dikarenakan muhammadiyah lebih menekankan islam sebagai agama subtantif. 51padahal budaya spiritual dan budaya lokal merupakan bagian dari memuliakan hidup, budaya spiritual secara tidak langsung juga bisa membentuk solidaritas. sementara itu upacara siklus kehidupan seperti lahir, khitan, menikah, haji, dan mati, demikian juga siklus tahunan kolektif seperti ruwahan, nyadran, sudah lama hilang dari komunitas muhammadiyah, sebahagian karena purifikasi sebahagian karena urbanisasi. kondisi yang demikian dapat menyebabkan involusi dalam gerakkan muhammadiyah, hal terjadi karena adanya ekspansi aqidah kepada sesuatu yang sebenarnya bukan aqidah. memang untuk kebutuhan masyarakat industri strategi muhammadiyah masih memiliki relevansi, tetapi tidak pasca industri yang membutuhkan agama yang subtantif sekaligus simbolis.52 namun demikian, bukan berarti dalam komunitas muhammadiyah sama sekali tidak hidup budaya spiritual. sebagaimana telah disinggung pada awal uriaian ini, seperti temuan penelitian dari munir mulkan bahwa di lingkungan muhammadiyah sudah mulai ada pembangkangan terselubung, terhadap keputusan tarjih, termasuk didalamnya dalam mengapdopsi budaya spiritual, yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh perserikatan muhammdiyah. temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan juga membuktikan bahwa di kecamatan kotagede, muncul gejala muja (muhammadiyah jawa), di kelurahan prenggan maupun purbayan, da’wah muhammadiyah tetap masih mentolerir, kebudayaan lokal dan spiritual, seperti misalnya yasinan, salematan untuk peringatan kematian, nyadran, masang kijing. pada perkembangan selanjutnya pasca era reformasi politik tahn 1990an, kiranya dapat dinyatakan bahwa capaian yang dihasilkan oleh sub kultur santri pada tahun 1999, mengalami kemajuan yang sangat berarti, terutama jika dilihat dari keberhasilan elit –tokoh dari sub kultur ini, meraih dukungan dari masyarakat kota madya untuk menduduki posisi puncak sebagai wali kota, zuhdi heriyanto, yang secara budaya ia berasal dari keluarga muhammadiyah syariat islam, berdirinya partai islam. lihat, kuntowijoyo, “tiga strategi pergerakan islam:struktural, kultural, dan mobilitas sosial”, dalam nurhadi m. muswir (ed) dinamika pemikiran islam dan muhammadiyah (almanak muhammadiyah tahun 1997m/1417-1418h) yogyakarta:lembaga pustaka dan dokumentasi pp muhammadiyah , 1996:25-34. 51 kuntowijoyo,”islam dan budaya lokal, strategi dakwah muhammadiyah dan persoalan kebudayaan local”, dalam pengembangan pemikiran keislaman muhammadiyah: purifikasi dan dinamisasi, muhammad azhar dan hamim ilyas. (editor), lppi umy, pustaka pelajar, yogyakarta, 2000:291, 296. 52 kuntowijoyo, ibid, 2000:298. kota gehde. demikian juga dengan syukri fadholi juga berasal dari keluarga muhammadiyah. deengan kemenangan pan di kotagedhe serta keberhasilan mendudukan wakilnya diposisi puncak elit lokal di kota madya, kiranya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa subkultur santri modernis di kotagedhe hingga dekade 1990-an, masih tetap memimpin perubahan msyarakat, tarnsformasi masyaraakat, diera yang dsebut era reformasi. dari sisi ini berarti pula prediksi mitsuo nakamura, yang menyatakan bahwa subkultur santri di kotagede memiliki kemampun untuk mempimpin perubahan kedepan masih dapat dipertahankan, masih berlaku. walaupun ada beberapa pandangan dari mitsuo nakamura yang kini pada akhir abad ke-20 sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan adanya perubahan yang mendasar pada konfigurasi politik nasional. fenomena ini seiring dengan pandangan bahwa muhammadiyah kembali ke gerakan kultural.53 untuk konteks kotagede diketemukan karena masih besarnya penduduk kelurahan prenggan yang awam dalam beragama islam sekalipun mereka telah merasa menjadi anggota muhammadiyah, yakni yang disebut kelompok mujo (muhammadiyah jowo). kelompok mujo ini dalam istilah anthropologinya sering disebut dengan “sinkretisme” atapun the religion of java. penduduk dari kelompok ini dapat ditafsirkan akan memiliki kecenderungan untuk memilih partai yang lebih sesuai dengan pemahamannya. atau bahkan memiliki pemahman bahwa memilih aprtai adalah bukan merupakan bagian dari islam, wilayah yang terpisah dari ajaran islam pengajian di majelis ta’lim muhammadiyah akan tetapi pilihan partainya tidak jadi masalah kalau memiih pdip ataupun golkar. catatan penutup dari pemaran di atas, yang mencoba mencermati sisi lain kondisi moralitas masyarakat kotagede, dapat ditarik beberapa pemahaman, yaitu bahwa di kotagede, sampai sekarang ( permualan abad ke-21) saat penelitian ini dilakukan masih terus t terjadi proses perubahan budaya (transformasi kebudayaan), berbagai macam jenis budaya bersaing untuk mencari dukungan di masyarakat. dalam persaingan tersebut nampaknya kekuatan dari subkultur islam, telah dan sedang berusaha untuk memenangkan persaingan tersebut. transformasi kebudayaan yang terjadi pada perkembangan terakhir di kotagede, khususnya dari sub klutur santri modernis menunjukkan adanya perubahan format ketika harus berhadapan dengan subkultur abangan dan tradisional. subkultur santri modernis kini tidak sepenuhnya menunjukkan kemandirian atau sikap oposan pada pemerintah, hal ini dikarenakan setelah era reformasi telah terjadi perubahan struktur politik secara mendasar, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. pada tingkat nasional setelah era reformasi, simbol-simbol yang mencerminkan aspirasi ummat islam diizinkan untuk muncul, bahkan elit islam dari kalangan muhammadiyah, prof.dr. amien rais, kini telah memasuki elit kekuasaan politik, dengan memegang posisi 53 muhammadiyah melalui mukhtamar ke-38 tersebut kembali sebagai gerakan cultural, hal ini diambil mengingat pada periode sebelumnya yakni 1937-1971, muhammadiyah aktif terlibat dalam gerakan politik, dinilai memberikan dampak negatif pada perserikatan muhammadiyah, misalnya menelantarkan bidang pendidikan, social, da’wah. sebagai ketua mpr ri. demikian juga di tingkat lokal seorang kader muhammadiyah dari pan dan ppp, telah berhasil menduduki kursi wali kota yogyakarta, untuk pertama kalinya dalam sejarah kota yogyakarta ada kader muhammadiyah dapat memegang posisi top leader di kota madya yogyakarta. transformasi kebudayaan yang terjadi di kotagede, khususnya yang diilhami dan digerakan oleh subkultur islam modernis, mulai nampak gejala untuk tidak sepenuhnya memakai standar nilai yang diputuskan oleh tarjih muhammadiyah, mulai muncul model dakwah dengan menggunakan simbolsimbol serta tradisi yang di masyarakat kotagede. di masyarakat kotagede telah muncul adanya pembangkangan budaya terselubung, sebagaimana tercermin dalam istilah muja (mummadiyah jawa), serta munculnya budaya serba boleh. munculnya fenomena secama muja, dan budaya serba boleh jika dilihat sebagai porses da’wah (proses perubahan budaya) yang belum selesai, ini berarti suatu bentuk modifikasi dari gerakan da’wah muhammdiyah, belum tentu suatu kekalahan bagi subkultur santri modernis dalam peruabhan budaya yang terjadi. akan tetapi jika dilihat dari sisi kuatnya pengaruh budaya yang datang dari luar masyarakat kotagede ataupun tradisi warisan yang tidak sesuai dengan ajaran islam, ini dapat dibaca sebagai salah satu bentuk penetrasi budaya luar ke dalam subkultur islam modernis. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 70 penataan ulang organisasi 71 informasi, no. 1, xxxvi, th. 2010. penataan ulang organisasi dengan modern quality management oleh: wahyu purhantara abstract changing business environment always force any business organization, both in manufacture as well as in service, to make adjustments. these are related to the future and survival of the organization. for a developing organization, along with its live cycle, it must reorganized itself. there fore, there should be a reconsideration to the culture of the organization, its vision and mission, and its commitment to reinventing organization. modern quality management (mqm) is one of the solutions offered to rearrange the organization. the mqm concept will transform all components of the organization, so that will be able to create any changes in order to develop, have competitive advantages and provide satisfaction to customers. keyword: reinventing organization, change management, and modern quality management a. latar belakang lingkungan persaingan saat sekarang ini sangatlah dinamis dan bergejolak. dinamis, kondisi persaingan dipengaruhi oleh banyak sisi (pendatang baru, subtitusi, konsumen, pemasuk, pesaing industri) dan berjalan sangat cepat (tidak mengenal waktu). bergejolak, kondisi persaingan tidak dapat diikuti iramanya, karena kondisinya tidak menentu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan makro dan mikro. ini dapat kita lihat adanya perubahan-perubahan mendasar organisasi pada sisi kontruksi, ide, struktur, dan pola-pola hubungan dalam tubuh organisasi. untuk mempercepat proses percepatan perubahan, organisasi melakukan identifikasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan organisasi. tentu saja upaya ini akan menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ketika organisasi melakukan reidentifikasi untuk melakukan penataan ulang sebagai upaya percepatan perubahan organisasi. bagi organisasi yang tidak memiliki sifat responsivitas yang tinggi otomatis akan digilas oleh perubahan, dan otomatis hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. jika dikaitkan dengan life cycle organization, maka usia organisasi akan mengalami decline pada usia yang belum tua. kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi seluruh stakeholders organisasi. kondisi seperti inilah yang memaksa seluruh stakeholders memikirkan dan melakukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan/atau perkembangan organisasi. dari pengkajian ini akan diperoleh : 1) permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi organisasi, 2) pemetaan penyakit organisasi dibandingkan dengan kondisi persaingan organisasi. permasalahan internal organisasi akan mengungkap kelemahan-kelemahan organisasi yang diakibatkan oleh menurunnya kinerja sumber daya (faktor-faktor internal) yang dimilikinya. pengkajian internal ini sangat penting, mengingat sumber daya merupakan bahan baku untuk mengoperasikan organsiasi. sementara faktor-faktor eksternal dianalisis untuk mengukur ancaman dan peluang, terutama ketika organisasi sedang mengalami kompetisi yang begitu ketat. pemetaan penyakit organisasi dilakukan dengan menganalisa seluruh aspek organisasi dan posisi bersaing. dari proses ini akan diperoleh sampai dimana tahapan pertumbuhan organisasi, karena dari pemetaan ini akan diketahui penyakit-penyakit yang menghinggapi organisasi. pemetaan ini penting untuk dibuat karena penyakit organisasi akan berhubungan dengan tingkat kesiapan sumber daya pada tahapan usia organisasi. efek pengaruh perubahan lingkungan akan berpengaruh pada gagasan, struktur, dan pola hubungan serta pola operasi organisasi. b. life cycle organization penataan ulang organisasi sebagai langkah dari percepatan perubahan organisasi dengan menggunakan treatment yang dilakukan dengan memanfaatkan ciri-ciri pertumbuhan organisasi. perlu diingat bahwa organisasi sering terjebak untuk melakukan desain dengan hanya mengulangi atau menjiplak gagasan, struktur, dan operasi yang pernah dikembangkan pada waktu yang lalu. padahal tantangan dan konteks persaingan yang dihadapi jelas telah berubah. seharusnya, jikalau organisasi akan memenuhi tantangan dan dalam konteks menuju organisasi yang siap berubah, maka gagasan, ide, dan desain perubahan tidak sekedar alat untuk mencapai tujuan. semua perangkat lunak ini harus didesain sesuai dengan konteks kekinian, selaras dengan dinamika persaingan organisasi, dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan organisasi (yang sesuai dengan visi dan misi organisasi). sejumlah pakar manajemen dan organisasi telah memperingatkan dan memberikan tanda awas untuk segera membuat langkah penataan ulang organisasi. satu organisasi yang unggul ditandai oleh orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi, dan tahu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan (kotler, 1994). pendapat ini memperkuat hasil penelitian kotler dan hesket, bahwa organisasi yang unggul adalah organisasi yang mampu menciptakan dan menjaga situasi dari setiap komponen organisasi dengan lingkungan bersaingnya (kotler dan hesket, 1992). dalam telaah-telaah organisasi berdasarkan perbandingan antara usia organisasi dengan ukuran dan kompleksitasnya, sejumlah pakar mencatat adanya kesamaan pola-pola tertentu dalam organisasi. melalui kajian tersebut dirumuskanlah teori fase atau tahapan pertumbuhan organisasi, yaitu: pertama, setiap organisasi bertumbuh melalui satu tahapan (fase pertumbuhan); kedua, setiap fase pertumbuhan akan menciptakan krisis tersendiri, karena setiap fase akan diakhiri oleh suatu krisis; ketiga, jika krisis dapat diatasi dengan tepat, maka berkahirnya krisis merupakan awal dimulainya suatu fase atau tahapan baru dalam organisasi. menurut greiner, secara umum organisasi bertumbuh melalui tahapan atau fase krisisnya sebagai berikut: gambar 1 tahapan pertumbuhan organisasi menurut greiner · fase kreativitas, berakhir dengan krisis kepemimpinan · fase pengarahan, berakhir dengan krisis otonomi · fase pendelegasian, berakhir dengan krisis pengendalian · fase koordinasi, berakhir dengan krisis red tape crisis · fase kolaborasi, dalam teori greiner tidak dijelaskan krisis yang mengakhiri fase ini. suatu krisis akan ditandai oleh sejumlah gejala, diantaranya adalah: terjadinya konflik yang berlarut-larut dan terus menajam, retaknya kohesivitas kelompok, menurunnya kinerja organisasi, serta tidak tercapainya target-target organisasi. kelambanan dan kegagalan dalam menangani krisis akan mengarahkan organisasi pada puncak krisisnya. jika krisis tidak dapat direspon dengan tepat, maka niscaya organisasi akan mengalami kemunduran, atau exit from live cucle organication. namun, tidak semua organisasi tumbuh dan berkembang melalui track atau tahapan dan krisis-krisis tersebut secara berurutan, karena bisa saja fase dilompati atau tidak diakhiri dengan krisis. pada akhir tahapan dari teori greiner, tidak ada penjelasan tentang kelanjutan dari teorinya tentang krisis ini. apa yang bakal terjadi sesuadah tahapan kolaborasi. sejumlah ahli manajemen sependapat bahwa pasca sesudah fase kolaborasi, organisasi akan tumbuh dari awal kembali secara organistik, bukan secara mekanistik. tabel 1 perbedaan proses mekanistik dan proses organistik proses mekanistik indikator organisasi proses kolaborasi sentralistik kesenangan desentralistik banyak peraturan dan prosedur sedikit sempit rentang kendali lebar terspesialisasi tugas disebar sedikit tim dan gugus tugas banyak formal dan impersonal koordinasi informal dan profesional melalui fase-fase di atas, organisasi dalam jenis apapun bertumbuh pada setiap fase dikembangkan strategi, struktur, sistem, proses, dan perilaku (kultur) yang berbeda sebagai respon terhadap ukuran (size) dan kompleksitas organisasi serta tantangan lingkungannya. namun perlu dicatat bahwa struktur, sistem, proses, dan perilaku (kultur) yang berhasil pada suatu fase, belum tentu akan berhasil pada suatu fase yang lainnya. agar organisasi tidak jatuh ke dalam krisis, maka setiap organisasi harus merespon gejala krisis dengan tepat melalui pemetaan situasi dan faktor-faktor problematik yang signifikan mempengaruhi kinerja dan pencapaian target-target secara berkesinambungan, untuk kemudian melakukan pendekatan ulang yang disesuaikan dengan kompleksitas pertumbuhan organisasi dan perubahan lingkungannya. selain teori pertumbuhan organisasi, teori tentang daur hidup organisasi, juga dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan organisasi, yang sebenarnya merupakan hasil adaptasi dari teori daur hidup poduk. gambar 2 daur hidup organisasi c. kultur organisasi salah satu faktor yang turut menentukan kemampuan organisasi mencapai keinerjanya yang tertinggi adalah dikembangkannya kultur organisasi yang kuat dan adaptif (think and adaptive culture) (robbins, 2001). faktor kuat dan adaptifnya kultur organisasi jugalah yang menjadi jawaban para ahli, mengapa organisasi bisnis jepang sejak tahun 1970an mampu bersaing dan bahkan mampu mengalahkan organisasi bisnis di barat. budaya organisasi memiliki peran yang besar di dalam menumbuh-kembangkan organisasi. disamping berfungsi sebagai dasar membangun kebersamaan dan nilai baku organisasi, budaya juga menjadi pembeda, identitas, dan pemicu bagi organisasi di dalam mengembangkan strateginya. robbins (2001) mengemukakan bahwa budaya organisasi berperan: pertama, sebagai pembeda antara korporat yang satu dengan lainnya; kedua, sebagai identitas bagi anggota-anggota organisasinya; ketiga, sebagai motivator untuk munculnya komitmen kebersamaan; dan keempat, sebagai perekat sistem sosial organisasi. pernyataan robbins ini memang reasonable, karena budaya organisasi sebagai suatu sistem sosial akan menyatukan semua komponen di dalam organisasi untuk membentuk kebersamaan, dan ini merupakan identitas diri dari mereka yang membedakan mereka dengan organisasi lainnya. sementara itu, siagian (1995) berpendapat bahwa budaya organisasi menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi; menentukan sifat, bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh anggota organisasi; menentukan cara kerja yang tepat; dan sebagainya. ungkapan siagian ini lebih bersifat pada bentuk norma-norma yang hidup, mentradisi, dan dianut oleh anggota organisasi. semua norma dilestarikan, dianut, dan dipergunakan sebagai suatu ketentuan dan mekanisme baku dalam kehidupan organisasi. dengan kata lain, budaya organisasi lebih dititikberatkan peranannya pada upaya mempererat sistem sosial untuk membangun identitas diri dan nilai-nilai kebersamaan. dalam hal seperti ini, budaya organisasi dapat berfungsi pula sebagai alat (tool) kontrol terhadap semua anggota organisasi. artinya, perilaku dan kinerja anggota organisasi dapat dikendalikan melalui sistem dan norma yang telah mentradisi di organisasi. dengan demikian, sebutan orang yang berbudaya adalah orang yang mampu secara sadar dan dapat menjalankan tradisi organisasi secara cerdas, yaitu sesuai dengan nilai, norma, dan sistem yang hidup di organisasi tersebut. inilah yang membedakan dirinya (identitas diri) dengan anggota di korporat yang lain. walau demikian, budaya organisasi dapat dirubah, dibentuk dan diciptakan. namun proses perubahan dan proses penciptaan budaya organisasi yang baru sangat sulit dan harus melalui kerja keras. jika perubahan dan penciptaan budaya organisasi sebagai media pengembangan organisasi dan bertujuan agar budaya organisasi yang baru lebih adaptif, kohesif, efektif, dan dinamis selaras dengan perkembangan lingkungan bisnis, maka proses itu dapat dijalankan. kata kunci dari proses itu adalah sosialisasi, pembelajaran, dan keteladanan dari berbagai level manajemen. budaya organisasi yang statis dan tidak mau menerima perubahan lingkungan bisnis, adalah budaya yang secara jelas tidak akan mendukung strategi organisasi. ia jelas tidak akan menerima alih teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan politik. pada hal budaya organisasi sebagai suatu sistem harus menjadi pengimbang sistem organisasi (balanced of organization system) dari perbagai perubahan lingkungan bisnis. untuk itu perlu diciptakan budaya organisasi yang sensitiveness and responsiveness terhadap dinamika bisnis. bagaimana cara dan metode untuk menciptakan budaya organisasi yang seperti itu, anderson dan kryprianou (1994) memberikan resep, bahwa budaya organisasi yang kohesif dan efektif tercermin pada: bagaimana membangun kepercayaan, menerapkan keterbukaan komunikasi; kepemimpinan yang demokratis dan aspiratif (supportive and considerate leadership) yaitu kepemimpinan yang selalu mendapat dukungan dari bawahan dan mendapat masukan; tradisi pemecahan persoalan oleh kelompok; membangun kemandirian dalam bekerja, dan saling bertukar informasi (indahwati darsono, desember 2002). pola budaya organisasi yang demikian ini akan membentuk budaya organisasi lebih bersifat terbuka, adaptif, dan akan mudah menerima perubahan dan dinamika bisnis. d. implementasi visi visi adalah alasan filosofi tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau pegangan bagi suatu organisasi dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan (fandeli, 2001). berarti visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu atau keadaan yang diciptakan yang belum pernah sebelumnya dan akan diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi. visi memberi gambaran kondisi yang akan dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang. selanjutnya fandeli (2001) mengemukakan bahwa sesungguhnya visi memberikan kerangka dasar tentang gambaran organisasi di masa yang akan datang. di dalam organisasi, visi akan menggerakkan semua organ di dalam tubuh organisasi untuk mencapainya. dia ibarat roh yang mampu memovivasi dan memompa akselerasi organisasi. visi bekerja melalui empat cara, yaitu: 1. visi yang tepat akan menggugah dan mengikat komitmen seluruh anggota organisasi; 2. visi yang tepat akan menciptakan makna dalam kehidupan organisasi; 3. visi yang tepat akan membangun suatu standart of excellence 4. visi yang tepat akan menjembatani organisasi pada masa kini menuju masa depan. misi adalah penjabaran yang merupakan penerjemahan atau perincian secara lebih terfokus dari visi yang ditetapkan (fandeli, 2001). misi berhubungan dan mengacu pada lingkup atau pernyataan pada visi. dengan kata lain misi adalah merupakan arah pelaksanaan dari visi. misi menyatakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diungkapkan dalam bentuk output dan pelayanan yang optimal untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang ada. secara organisatoris fandeli (2001) mengemukakan bahwa misi organisasi menunjukan fungsi yang hendak dijalankan dalam suatu sistem sosial dan ekonomi tertentu. misi organisasi menjelaskan juga alasan keberadaan dari institusi atau organisasi tersebut, mengapa ia ada dan apa tujuan pendiriannya. dengan demikian organisasi harus selalu dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan. fandeli (2001) mengemukakan bahwa tujuan organisasi merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, dimana organisasi tersebut bermaksud untuk merealisasikan, dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kreaktivitas mencoba untuk menimbulkannya. untuk membuat visi menjadi kenyataan, organisasi harus memiliki seorang pemimpin yang memiliki karakater: pertama, paham akan visi, misi, dan amanat organisasi; kedua, ia dapat bertindak sebagai agen perubahan (change agent); ketiga, ia dapat berperan serta sebagai pelatih (coach) dan sekaligus menjadi guru (teacher) bagi karyawannya; keempat, ia memiliki visionery leadership. dari keempat karakter pemimpin ini dapat diterjemahkan sebagai berikut: · pemimpin harus dapat berpikir dan bertindak strategis, yaitu pemimpin harus dapat membangun strategi yang efektif guna merealisasikan visi dan misinya. · mengubah iklim dan suasana organisasi (struktur, proses, budaya) dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan dinamika organisasi. pekerjaan ini tidaklah mudah, karena seorang pemimpin akan mencermati dan mengkaji seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki terlebih dahulu. untuk keperluan ini, maka analisis swot (streangth, weakness, opportuniy, and threat) dan analisis bcg (boston consulting group) dapat dijadikan alat bantu. d. penataan ulang organisasi salah satu cara untuk membangun keungulan bersaing organisasi adalah penataan ulang organiasi. penataan ulang ini dijalankan setelah organisasi dan pimpinan melakukan analisis swot dan analisis bcg, sehingga pihak manajemen mengetahui posisi dan kondisi organisasi pada saat ini. berbagai metode manajemen telah dikembangkan dari waktu ke waktu untuk menjawab pertanyaan: "bagaimana upaya yang ditempuh organisasi untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya?" kondisi organisasi dan persaingan di awal millenium ketiga ini sangatlah berbeda dengan kondisi di dekade 90an. organisasi di dekade 90an tingkat agresifitas kompetisi masih dalam taraf manual. artinya kompetisi masih dilakukan secara langsung, akibatnya konsentrasi bisnis lebih diarahkan kepada pencapaian efisiensi dalam skala ekonomi melalui pekerjaan yang berulang, penyederhanaan tugas, produksi masal, dan volume yang besar. akibatnya adalah proses operasional digerakkan oleh transaksi, yaitu mengerjakan banyak hal yang sama, namun prosesnya lebih cepat dengan kontrol yang tinggi, sehingga hal ini memerlukan standar, prosedur, kontrol, dan personal yang kesemuanya membuat banyak lapisan-lapisan organisasi. pada saat ini, pengendalian mutu untuk proses operasiomnal (input, proses, dan output) menjadi panglima. disinilah letak problematika organisasi, dimana banyak organisasi tidak melengkapi dan mempersiapkan untuk menerima dan merespon adanya perubahan di luar organisasi, penggunaan teknologi, perubahan sistem dan struktur organisasi, dan lain-lain. sedangkan saat ini, yaitu di era digital, organisasi perlu menyiapkan suatu sistem organisasi yang sangat responsif menyikapi perubahan. untuk menuju organisasi yang demikian ini memerlukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. respon internal organisasi yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk mencapai sukses, karena tidak ada satu organisasi yang kebal terhadap perubahan. e. konsep penataan ulang organisasi kehadiran suatu organisasi adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggotanya dan masyarakat luas yang terkait (stakeholders). pada kondisi sekarang ini, dimana sistem informasi menjadi andalan, sehingga tingkat kompetitif yang cepat dan agresif telah memaksa setiap organisasi untuk melakukan penataan ulang organisasinya. dalam konteks perubahan inilah seluruh proses organisasi harus mengarah pada hasil output (produk atau jasa) organisasi yang optimal dengan diproses menggunakan standar mutu yang baku. pengalaman organisasi-organisasi di jepang menunjukkan bahwa perhatian pada proses dalam rangka membangun standar kualitas yang diperkenalkan oleh edward deming di tahun 1950an telah menciptakan basis baru, yaitu kebangkitan organisasi bisnis di jepang dan menjadikannya pemimpin market (market leader). daming telah memberikan resep, yaitu: proses industri haruslah dipandang sebagai suautu upaya perbaikan kualitas yang terus-menerus (continous quality improvement) (gaspersz, 2001). pandangan deming tersebut mengakibatkan organiasi perlu melakukan transformasi manajemen yang dilakukan secara berkesinambungan. disinilah konsep penataan ulang organisasi memiliki relevansinya. penataan ulang organisasi (reinventing organization) merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan organisasi secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan suatu kondisi organisasi yang sehat dan adaptif terhadap perubahan. hal ini bertujuan agar organisasi memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa (output) yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasa dari seluruh penggunanya dan akan menambah nilai organisasi bagi seluruh komponen stakeholders. konsep penataan tersebut membawa konsekuensi logis, yaitu: 1. perlunya diupayakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali organisasi dengan bentuk dan isi yang baru sehingga cocok dengan kondisi lingkungan yang sedang bergerak. 2. perlu diterapkan konsep kualitas guna merujuk pemenuhan kebutuhan, harapan dan kepuasan para pengguna produk organisasi. 3. perlu mengaplikasikan unsur kecepatan guna mengakselerasikan organisasi dan mengimbangi kompetisi antar dan inter organisasi. f. konsep modern quality management (mqm) modern quality management (mqm) merupakan pola pelaksanaan penataan ulang organisasi di lingkungan organiasi bisnis atau jasa. mqm merupakan salah satu metode yang digunakan dalam kerangka penerapan sistem manajemen kualitas modern. penataan ulang proses bisnis adalah suatu proses yang mengubah budaya organiasi dan menciptakan proses, sistem, struktur, dan cara baru untuk mengukur kinerja dan prestasi organisasi. menata ulang organisasi dengan merumuskan kembali doktrin, praktek, dan aktivtas yang ada, dan kemudian secara kreatif dan inovatif menyebarkan kembali sumber daya organisasi ke dalam proses-proses lintas fungsi (galbrith and lawler, 1993). penataan ulang organisasi yang dimaksudkan adalah untuk mengoptimalkan posisi bersaing organisasi, membangun nilai organisasi dan bermanfaat kepada seluruh stakeholders. penataan ulang organisasi, menurut hidge dan william (1988), dapat dilakukan dengan melalui mqm akan memberikan akibat sebagai berikut: 1. peningkatan produktivitas mqm dikonsentrasikan untuk meningkatkan produktivitas dengan menciptakan proses inovatif dan tanpa hirarki, yang memiliki aliran tanpa henti dan urutan yang alami. paradigma ruang tertutup yang vertikal dari tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab dilebur dan digantikan dengan struktur lintas fungsi, lebih datar (flat) dan beberapa jenjang. organisasi akan menjadi lebih ramping dan lincah serta dekat dengan pengguna output organisasi. batas-batas organiisasi tradisional yang menciptakan kesenjangan dan kelaian dalam bekerja yang dapat mengurangi nilai, kecepatan dan kualitas proses – dihilangkan oleh organisasi. 2. optimalisasi nilai bagi stakeholders optimalisasi nilai tidak hanya terjadi karena meningkatnya nilai dari sisi finansial. mqm juga dilakukan guna meningkatkan pertisipasi staf atau pekerja dalam pengambilan keputusan, perhatian terhadap organisasi, pengetahuannya terhadap arah dan peran dalam organisasi. hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari model pertisipatif yang dikembangkan dari perubahan-perubahan internal yang terjadi pada struktur dan proses-proses organisasi. 3. pencapaian hasil yang luar biasa penataan ulang organisasi akan menciptakan pencapaian hasil yang luar biasa karena terjadinya peningkatan produktifitas, efisiensi biaya, dan efisiensi waktu. 4. konsolidasi fungsi-fungsi organisasi rekayasa ulang organisasi berusaha untuk menciptakan organisasi lebih ramping, datar dan lebih cepat. salah satu ciri yang dibentuk melalui rekayasa ulang adalah: kemampuan organisasi dengan cepat untuk dapat menerima inovasi, kebutuhan pasar, perkembangan teknologi teknologi, serta kecenderungan persaingan. 5. efisiensi dan efektivitas kerja. penataan ulang organisasi membangun secara konstruktif dan akan menganalisa secara hierarki dan aktivitas organisasi secara menyeluruh, sehingga nilai, maksud dan isi program dan kegiatan organisasi. tingkat dan aktivitas organisasi yang mewakili memiliki nilai manfaat atau kecil kontribusinya sebagai peningkatan daya saing untuk disusun ulang atau dihilangkan. akibat dari penataan ulang organisasi di atas, pada tingkatan tertentu akan menjadi tujuan-tujuan khusus penataan ulang itu sendiri. hal ini menjadi sangat mungkin tercapai karena merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kualitas modern. mqm dilaksanakan oleh organisasi secara terpadu (total quality management atau tqm) yang menyeluruh ke semua lini manajemen. tqm, menurut gasperzs, diartikan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja atau performansi organisasi secara terus menerus (continouos performance improvement) di setiap level manajemen dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi (gaspersz, 2001). atau, semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya dengan menggunakan alat-alat, seperti perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality insurance), dan peningkatan kulitas (quality improvement). jadi tanggung jawab kualitas proses produk atau jasa ada pada semua level manajemen, karena implementasi program ini melibatkan semua level manajemen. sementara itu manajemen puncak berkewajiban mengendalian arah dan bentuk kualitas tersebut. g. karakter sistem mqm sekarang ini, pengertian pengendalian kulitas manajemen tidak hanya sekedar mengontrol pada produk, sehingga outputnya adalah identifikasi produk cacat. paradigma baru tentang pengendalian kualitas berfokus pada membangun sistem mqm. organisasi yang akan melakukan penataan ulang hendaknya mengarahkan organisasinya agar memiliki karakterisitik sebagai berikut: 1. sistem mqm berorientasi pada kepuasan pelanggan. pada mqm, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi didesain dengan prinsip now and perfect. now, pelanggan saat ini menghendaki agar produk atau jasa yang dibutuhkan harus ada saat dibutuhkan olehnya, atau organisasi dapat menyediakan produk atau saja secara cepat, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. perfect, produk atau jasa yang dihasilkan harus sempurna, tanpa cacat (zero defect), guna mengerahkan ke customer goodwill (manajemen, januari 2001). kedua prinsip ini didesain sebagai upaya memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan pengguna produk atau jasa. untuk mendapatkan hal ini didasarkan melalui analisis mendalam tentang pasar (riset pasar), kemudian diproduksi dengan cara yang baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar desain (memiliki derajat konfirmasi). 2. sistem mqm bercirikan adanya partisipasi aktif secara total dari semua sdm yang dimiliki organisasi. organisasi dengan sistem mqm harus dapat menerapkan semangat kewirausahaan di dalam organisasinya. artinya, organisasi dan anggota organsiasi dibangun untuk selalu dinamis dengan berdasar nilai dan semangat kewirausahaan. intrapreneurship merupakan cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, dimana setiap anggota organsiasi diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. di setiap anggota organsiasi ditanamkan bahwa dia diperlakukan sebagai subjek perusahaan atau organisasi. ia dipandang bukan sekedar objek perusahaan yang diperlakukan dengan berbagai aturan. ia dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi, sehingga potensi ini perlu ditumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuannya. jeff madura (2001) mengusulkan, bahwa pada proses intrapreneurship ini para anggota organsiasi didorong untuk berfikir sebagai pengusaha di dalam perusahaan. perbedaan dengan pengusaha terletak pada statusnya, yaitu sebagai anggota organsiasi dalam perusahaan, dan bukan pemilik perusahaan. sedang persamaannya adalah mereka sama-sama bekerja dengan penuh semangat, mengoptimalkan kreativitas, bekerja penuh inovasi, dan berfikir bahwa perusahaan seperti miliknya sehingga mereka wajib membesarkan perusahaan. pihak manajemen membuka koridor intrapreneurship, sehingga pihak manajemen tinggal melakukan pengawasan manajerial. ini tidak mudah untuk diimplementasikan, karena hal ini membutuhkan: · entrepreneurial skill yang tinggi dari pengusaha atau para manajer · para manajer dituntut untuk untuk memiliki wawasan dan ketrampilan mengelola organisasi berbasis kewirausahaan · pengusaha dan para manajer dituntut memiliki transfer of entrepreneurship skill, sehingga proses penanaman nilai dan implementasi nilai akan mudah dilaksanakan · mereka harus memiliki kemampuan untuk mendinamisasikan dan menjaga kehidupan nilai dan semangat kewirausahaan di dalam perusahaan atau organisasi. 3. sistem mqm diterapkan pada semua lini manajemen, dari level paling bawah sampai pada level tertinggi. artinya, mqm diterapkan kepada siapapun dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab bagian tertentu, misalnya departemen pengawasan mutu (gaspersz, 2001). 4. mengacu pada butir 3, sistem mqm bercirikan adanya pemahaman dan tanggung jawab kualitas di setiap sumber daya manusia. setiap orang perlu memahami secara komprehensif mengenai manajemen kualitas. meskipun kualitas produk atau layanan merupakan tanggung jawab setiap anggota organisasi, namun perlu diingat bahwa jenis tanggung jawab setiap orang berbeda-beda, tergantung posisinya dalam organisasi. oleh karenanya, upaya merumuskan tanggung jawab secara spesifik menjadi urgen untuk diketahui oleh setiap anggota organisasi. 5. sistem mqm dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi kerusakan produk atau jasa. 6. sistem mqm lebih mengedepankan adanya suatu filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup organisasi (way of life organization). isu-isu tentang mqm didiskusikan dalam pertemuan manajemen di semua level organisasi. semua staf atau anggota organisasi mesti dikondisikan agar secara sukarela berpartisipasi dalam usaha-usaha peningkatan kualitas. untuk kepentingan ini mensyaratkan dikembangkannya kultur organisasi yang kondusif (gaspersz, 2001) 7. sistem mqm menerapkan manajemen risiko kepada semua lini manajemen. artinya, manajemen risiko kualitas menjadi bagian dari semua departemen fungsional, bukan lagi menjadi bagian dari departemen manajemen risiko (djohanputro, 2004). berikut beberapa perbedaan mendasar tentang manajemen kualitas dalam paradigma lama dan paradigma modern tabel 2 manajemen kualitas dalam paradigma lama dan paradigma modern paradigma lama paradigma modern memandang kualitas sebagai isu teknis kualitas sebagai isu bisnis upaya perbaikan kualitas dikoordinasikan oleh departemen pengawasan mutu usaha perbaikan kualitas diarahkan kepada semua sdm dengan prinsip intrapreneurship manajemen kualitas difokuskan pada unit tertentu kualitas mencakup semua fungsi dan unit pada semua lini manajemen produktivitas dan kualitas merupakan sarana yang bertentangan produktivitas dan kualitas merupakan hal yang berhubungan, karena hasil-hasil produktivitas yang dicapai merupakan peningkatan kualitas kualitas diukur melalui derajat non konfirmasi dengan menggunakan ukuran-ukuran derajat internal kualitas diukur melalui perbaikan proses dan kepuasan pelanggan secara terus menerus dengan menggunakan ukuran kualitas pelanggan kualitas adalah fungsi terpisah dan berfokus pada evaluasi produksi kualitas adalah bagian dari setiap fungsi dalam semua tahapan dan siklus hidup produk manajemen risiko kualitas menjadi tanggung jawab departemen risiko manajemen risiko kualitas menjadi tanggung jawab bersama dari masing-masing departemen sumber: disadur dari gaspersz, 2001 dalam koteks organisasi, jika kekuatan-kekuatan utama penentu keunggulan organisasi dapat dipetakan, maka akan nampak dimana kecenderungan persaingan organisasi dalam satu industri. dari model kajian ini dapat menentukan posisi persaingan organisasi. kecenderungan pasar akan menunjukkan pada arah dan tingkat intensitas persaingan. sedangkan pertumbuhan organisasi merupakan petunjuk bagi kita tentang keberhasilan mengatasi permintaan pasar. penalaran ini merupakan dasar bagi pengembangan manajemen kualitas modern. kunci untuk memahami pengaruh eksplisit dari mqm sangat ditentukan oleh keakuratan hasil riset pasar. h. kesimpulan 1. kondisi organisasi saat ini terus mengalami perubahan. untuk melakukan perubahan, organisasi perlu melakukan pengkajian terhadap kondisi internal dan eksternal organisasinya, dan akhirnya menghasilkan posisi persaingan di antara pesaing organisasinya. untuk melakukan perubahan ini, organisasi sering mengalami banyak kendala di dalam menjawab kebutuhan dari masalah organisasi yang muncul sebagai akibat dari kelemahan internal dan adanya ancaman eksternalnya sebagai akibat dari perubahan lingkungan bisnis. 2. penggunaan mqm sebagai paradigma penataan ulang organisasi dilakukan dengan melalui penyadaran semua anggota organisasi. artinya, implementasi mqm dijalankan secara total dalam berbagai lapisan dan fungsional manajemen. oleh karenanya, organisasi menjalankan mqm dengan mengacu pada perubahan lingkungan dan peta persaingan organisasi. 3. keberhasilan di dalam melakukan penataan ulang organisasi dengan mqm didasari oleh: kesungguhan niat dan tekad untuk memperbaiki diri organisasi dan upaya untuk merespon lingkungan bisnis yang terus berubah. keberhasilan ini juga didukung oleh penggunaan metodologi mqm yang dijalankan secara konsekuen dan terpadu. daftar pustaka bramantyo djohanputro, 2004, manajemen risiko korporat terintegrasi, jakarta: ppm. galbrith, jay and lawler, edward, 1993, organizational for return, san fransisco: jossey-bass publishers. garpersz, vincent, 2001, total quality management, jakarta: gramedia pustaka utama. fandeli, chafid, 2001, strategi pengembangan pariwisata alam, jakarta: gramedia. hidge, bj and anthony, william, 1988, organizational theory, 3th edition, massachusetts: allyn and bacon, inc. indahwati darsono, licen, desember 2002, “perubahan organisasional, khususnya trasformasi organisasional: hambatan, solusi, dan kunci sukses, telaah bisnis, volume 3 nomor 2, yogyakarta: amp ykpn. kotler, phillip, 1994, manajemen pemasaran, jakarta: erlangga. madura, jeff, 2001, introduction to business, 2nd ed., terj. saroyini w.r. salib, pengantar bisnis, jakarta: salemba empat manajemen, januari 2001, robbins, stephen p., 2001, organizational behavior concept, controversies, application, 7th ed., englewood cliffs, new jersey: simon and schuster company. siagian, sondang, p 1995, manajemen sumber daya manusia, jakarta : bumi aksara. biodata penulis: wahyu purhantara, lahir di sleman tahun 1966, berhasil menamatkan sarjananya di fise universitas negeri yogyakarta pada tahun 1990. gelar mm diperoleh di stie mitra indonesia tahun 2003. semenjak 2004 dia mengajar di program studi manajemen di stie mitra indonesia. koordinasi kolabo-rasi large/ complex pendele-gasian krisis pengarahan red tape crisis size krisis kontrol kreativitas krisis otonomi krisis kepemimpinan small/ simple old young kemunduran kedewasaan formasi pertumbuhan tahapan kemunduran, turnover anggota tinggi, konflik meningkat tahapan perluasan struktur, struktur kompleks, desentralisasi tahapan formalisasi, peraturan meningkat, struktur stabil efisiensi keuangan tahapan entrepreneurship, tujuan belum jelas, kreativitas tinggi tahapan kebersamaan, komunikasi & struktur informal komitmen 255 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... pemahaman literasi media di lingkungan pengurus pimpinan wilayah aisyiyah daerah istimewa yogyakarta periode 2015-2020 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah mj.mariajova@gmail.com, choirul.fajri@comm.uad.ac.id, daniuad@yahoo.co.id program studi ilmu komunikasi fakultas sastra, budaya, dan komunikasi universitas ahmad dahlan abstract as parents mothers play an important role in giving directions to targeted all relating to the event who deserves to consume by family. this study was conducted by adopting descriptive quantitative. handing out the questionnaire to the leader of ‘aisyiyah diy the period 2015-2020. the result of shows that there has been understanding of literacy media of ‘aisyiyah diy, the attitude shown to the son of/his daughter in preventing negative effects impressions television. but of the that good, do not affect significantly to the attitudes shown. abstrak sebagai orang tua ibu memiliki peran penting dalam memberikan arahan kepada putra-putrinya terkait dengan acara yang layak untuk dikonsumsi keluarga. penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. dengan membagikan kuesioner kepada pengurus pimpinan wilayah aisyiyah yogyakarta periode 2015-2020. hasil dari menunjukkan adanya pemahaman dari literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy, adanya sikap yang ditunjukkan kepada putra/putrinya dalam mencegah dampak buruk tayangan televisi. akan tetapi dari pemahaman yang baik tersebut, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap yang ditunjukkan. keywords: literacy, mass media, ‘aisyiyah pendahuluan televisi sudah bukan lagi menjadi barang mewah seperti saat-saat awal kemunculannya, saat ini televisi telah menjadi barang yang senantiasa ada di setiap rumah keluarga indonesia. bahkan tidak menutup kemungkinan ada lebih dari satu televisi dalam tiap rumah, dalam beberapa kasus tiap ruang yang ada dalam rumah pun memiliki pesawat televisi sendiri. televisi berbeda dengan media massa lainnya, terpaan isi siaran yang diluncurkan oleh televisi mampu mempengaruhi cara berpikir dan aktifitas manusia yang menerima terpaannya khususnya anak-anak dan remaja (dani fadillah. uji publik kpi. bernas jogja. 25 januari 2015). hal tersebut karena televisi memang merupakan media utama yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang. saat mereka telah lelah dengan aktivitas pekerjaannya di siang hari, maka salah satu cara untuk mendapatkan hiburan gratis adalah dengan menonton televisi. terlebih bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendapatan yang terbatas, menonton televisi sebagai hiburan gratis tentu menjadi alternatif, dibandingkan dengan memilih hiburan lain yang perlu mengeluarkan uang, seperti: menonton film di bioskop, 256 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 menonton konser, maupun sekedar mencari makan bersama di luar rumah. itu mengapa televisi memang masih menjadi media utama yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang di tengah kehadiran media baru, yang bagi sebagian orang belum terlalu familiar dengan media baru ini. hal yang perlu diwaspadai sekarang ini, adalah bagaimana memilih tayangantayangan televisi yang layak untuk ditonton baik oleh orang dewasa sendiri, maupun anak-anak, serta remaja. mengingat sekarang ini, acara-acara televisi lebih menonjolkan unsur hiburan yang kurang mendidik. seolah tidak peduli dengan hal tersebut, masyarakat sendiri justru menikmati euforia acara tersebut. acara-acara hiburan yang kurang mendidik, justru mempunyai rating dan share yang sangat tinggi dibandingkan dengan acara-acara berita dan lainnya. pemahaman untuk memilih acara-acara televisi yang berkualitas menjadi hal yang perlu ditanamkan oleh para orang tua. orang tua diharapkan mampu mendampingi putra/ putrinya dalam memilih tayangan yang layak untuk ditonton. pemahaman melek media ini disebut dengan literasi media. literasi media adalah upaya untuk peka terhadap isi tayangan media, serta mampu membentengi diri dari pengaruh tayangan negatif media. dalam sebuah keluarga peran seorang ibu menjadi penting terkait dengan pendidikan media sejak dini bagi anak-anak. media terutama televisi merupakan media yang digemari anak-anak karena variasi tayangan mulai dari kartun, sinetron, dan sebagainya. yang perlu disadari adalah tidak semua tayangan televisi sesuai dengan anakanak. disinilah muncul tuntutan bahwa ibu harus melek media sehingga mampu menyaring tayangan yang baik atau buruk untuk anak-anak. aisyiyah sebagai organisasi otonom muhammadiyah yang fokus pada pemberdayaan perempuan, tentu tidak boleh lepas dari kemampuan literasi media. karena dengan memiliki kemampuan literasi tersebut maka tujuan dasar dari aisyiyah dapat dilaksanakan dengan baik. perempuan sebagai ibu atau calon ibu nantinya akan berperan penuh dalam memberikan pendidikan dan pengarahan kepada anakanak mereka. oleh karena itu lah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para pengurus pimpinan wilayah aisyiyah daerah istimewa yogyakarta (pwa diy) periode 2015-2020 terhadap literasi media. manusia dan media dalam uses and gratification theory menjelaskan terkait apa yang dilakukan oleh manusia pada media, yaitu bagaimana manusia menggunakan media untuk memuaskan kebutuhannya. penganut teori ini meyakini bahwa individu sebagai mahluk supra-rasional dan sangat selektif. sebagaimana yang pernah disebutkan oleh elihu katz;jay g. blumler; dan michael gurevitch (dalam jalaluddin rakhmat, 2007), uses and gratifications merupakan bagaimana harapan seseorang dalam memenuhi kebutuhan terhadap media massa, yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. kebutuhan manusia akan media massa tentunya memiliki motif yang berbeda–beda. dengan kata lain, setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman dan lingkungan yang berbeda. perbedaan ini, tentunya berpengaruh pula kepada pemilihan konsumsi akan sebuah media. khalayak dianggap aktif, dimana penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. point kedua adalah, dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif yang mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. point ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber–sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. dimana kebutuhannya adalah untuk memuaskan kebutuhan manusia, hal ini bergantung kepada khalayak yang bersangkutan. point keempat, banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. 257 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... point kelima adalah nilai pertimbangan seputar keperluan audience tentang media secara spesifik. media dan perilaku manusia permulaan proses belajar adalah muncul nya peristiwa yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung oleh seseorang. menurut hafied cangara, (2000:87). mengatakan, ‘‘hal ini berarti bahwa perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni disebut rangsangan. dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. menurut bandura, bukan saja dari pengalaman langsung, tetapi dari peniruan atau peneladanan (modeling) (rakhmat, 2002:172). perilaku merupakan faktor-faktor kognitif dan lingkungan. peristiwa ini dapat berupa tindakan tertentu atau gambaran pola pemikiran, yang disebut sebagai abstract modeling. teori ini juga mengakui bahwa manusia mampu menyadari atau berpikir dan bahwa mereka dapat mengambil manfaat dari pengamatan dan pengalaman. selanjutnya dikatakan bahwa banyak pembelajaran manusia terjadi dengan menyaksikan orang lain yang menampilkan perilaku yang beraneka ragam. misalnya seorang anak akan belajar banyak dari tayangan televisi yang ditontonnya, misalnya adegan berkelahian dan lain sebagainya. jenis pembelajaran ini juga dapat dengan jelas terjadi melalui media massa, menurut tan (1985:251), media massa memainkan peran yang penting sebab manusia memiliki keterbatasan untuk mengalami peristiwa secara langsung. banyak dari apa yang dipelajarinya diamati melalui media massa, terutama media visual. media massa dapat memperluas cakupan apa yang dapat individu pelajari dengan menerpanya untuk meniru peristiwa di mana dia tidak memiliki kontak langsung dengan peristiwa itu. selanjutnya, dikatakan oleh bandura, proses belajar sosial dibagi dalam empat tahapan proses: proses perhatian, proses pengingatan (retention), proses reproduksi motoris, dan proses motivasional. tan (1985:252) mengatakan, peristiwa ini dapat berupa tindakan tertentu atau gambaran pola pemikiran, yang disebut bandura sebagai abstract modeling. seseorang mengamati peristiwa tersebut dari orang-orang yang berada di sekelilingnya atau sajian televisi. dengan menonton televisi, audience dapat melihat gambar yang lebih jelas dari pada media massa lainnya. daya tarik ini selain melebihi radio juga melebihi film bioskop, karena dengan menonton televisi, program acara dapat dinikmati di rumah dengan aman dan nyaman (effendy, 2013:68) bila peristiwa itu sudah diamati, ter jadi lah tahap pertama belajar sosial yakni per hatian. seseorang baru dapat mempelajari sesuatu bila dia memperhatikannya. perhatian pada suatu peristiwa, dalam perspektif teori ini, ditentukan oleh karakteristik peristiwa (modeling stlimuli), dan karakteristik yang mengamatinya. kesempatan untuk be-lajar dari satu peristiwa menjadi lebih luas disebabkan oleh pengamatan terhadap peristiwa itu yang berulangulang. dijelaskan oleh bandura, seorang anak yang jarang sekali menonton televisi, tak mungkin belajar perilaku agresif yang di lihatnya di televisi. karakteristik yang ada pada diri pengamat juga memengaruhi perhatian. kapasitas seseorang untuk memperoleh informasi, menentukan sebaik apa dia akan dapat belajar dari peristiwa yang diamati. pada proses pengingatan (retention) berhubungan dengan kesanggupan khalayak menyimpan hasil pengamatannya dalam benaknya dan memanggilnya kembali tatkala mereka bertindak sesuai dengan teladan yang diberikan. peneladanan tertangguh (delayed modeling) hanya terjadi bila mereka sanggup mengingat peristiwa yang diamatinya. seorang remaja akan mampu mencontoh gaya hidup remaja di tayangan sinetron, bila dia dapat mengingat contoh yang dilakukan oleh model tersebut. dalam proses reproduksi motoris untuk mengingat, peristiwa yang diamati harus direkam dalam bentuk imaginal dan verbal. bentuk imaginal disebut juga visual imagery, berarti membuat gambaran mental tentang peristiwa yang 258 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 diamati dan menyimpan gambaran itu pada memori seseorang. sedangkan bentuk verbal menunjukkan representasi peristiwa dalam bentuk bahasa. menurut bandura, agar peristiwa dapat diteladani, seseorang bukan saja harus merekamnya dalam bentuk memori, tetapi juga harus mampu membayangkannya secara mental bagaimana seseorang dapat menjalankan tindakan yang diteladaninya. memvisualisasikan dirinya sedang melakukan sesuatu disebut sebagai rehearsial. jarang sekali perilaku dapat direproduksi hanya dalam sekali pengamatan. perilaku yang benar merupakan hasil uji coba. dalam hal ini feedback memiliki peran untuk mengoreksi ketidaksesuaian perilaku hasil pengamatan dan perilaku model. pada proses motivasional berkaitan dengan kemungkinan menampilkan kembali perilaku yang telah diamati selain bergantung kepada kesempatan dan proses reproduksi motoris, bergantung juga kepada proses motivasional. motif bergantung pula pada peneguhan (reinforcement). menurut teori ini, ada tiga jenis peneguhan yang mendorong seseorang untuk bertindak ketiga peneguhan itu adalah peneguhan eksternal (external reinforcement), peneguhan wakilan (vicarious reinforcement), dan peneguhan diri (self reinforcement). pengaruh komunikasi massa terhadap khalayak terdiri dari tiga macam, pengaruh pertama, komunikasi massa akan memengaruhi kognisi khalayak yang berupa pengetahuan; kemudian pengaruh kedua adalah afeksi yang meliputi perasaan seseorang mengenai sesuatu; pengaruh ketiga adalah konasi yang meliputi kecenderungan atau keinginan bertindak dari seorang individu mengenai sesuatu (rinawati, 2002:7). sikap pengambilan keputusan menonton televisi setiap industri media, tentulah berlomba-lomba menampilkan acara televisi yang mampu menarik perhatian. rating dan share menjadi prioritas indusri media untuk menampilkan suatu tayangan televisi. tidak heran mengapa, sekarang ini justru indusrti media menampilkan acara-acara yang bersifat entertainer, dengan tidak mengindahkan nilai-nilai edukatif. setiap orang tentu mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam menonton tayangan televisi, seperti: tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, lifestyle, agama, maupun budaya. orang yang tingkat pendidikannya tinggi, tentulah akan memiih tayangan-tayangan yang berkualitas, mampu menciptakan adanya ruang publik (public sphere). pada dasarnya sebuah keputusan merupakan suatu penentuan sikap terhadap dua pilihan alternatif ataupun lebil (schiffman dan kanuk, 2007:228), proses pengambilan keputusan tersebut kemudian dapat dibedakan untuk memilih untuk pertama kalinya atau mencoba (trial) dan pengulangan (repeat). sementara itu griffin dan ebert (2006:283) menyatakan : buy decision are based on rational motivates, emotional motivates or both. rational motives involve the logical evaluation of product attributes:, quality and usefulness. emotinal motivates involve non objective factors and include sociability, imitation of others and aesthetics. dari hal di atas, dapat dikatakan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada motif rasional, motif emosional atau keduanya. di dalam motif rasional nantinya akan melibatkan penilaian logis atas kualitas, kegunaan serta atribut produk. dari sana dapat diambil benang merah, bahwa dalam memiih sebuah tayangan televisi didasarkan pada kualitas, motivasi rasional, maupun emosional. akan tetapi, realitanya sekarang ini tayangan televisi kurang memperhatikan sisi kualitas dan lebih mengedepankan sisi kuantitasnya. hal ini dapat dicontohkan pada acara-acara di jam-jam prime time tayangan televisi, yakni variety show maupun sinetron. sinetron sebagai tayangan yang mendapatkan rating tinggi dengan konsep kejar tayang (tayang 259 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... setiap hari), acap kali abai dengan masalah kualitas tayangan, baik dari sisi adegan yang ditampilkan, maupun editingnya. regulasi media massa tujuan adanya regulasi media adalah memelihara interkomunikasi yang bebas dan luas di dalam masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas produlk, dan menjaga dari keburukan potensial yang mengesahkan kepentingan publik dan pribadi. regulasi media menurut mcquail (2008), merupakan sebuah kerangka hukum dan merujuk pada kebijakan publik, hukum, serta peraturan yang mengatur strukur, dan operasionalisasi media. regulasi bukan merupakan proses yang sederhana dan memerlukan adanya keterlibatan dari banyak publik dalam perencanannya. di dalam pelaksanaannya juga adanya upaya untuk pemberian sanksi kepada yang melanggar ketentuan. media massa merupakan alat yang mempunyai kekuasaan tak terbatas memiliki peluang untuk jatuh pada mereka yang memilikli kepentingan tertentui seandainya dia tidak memiliki batasan yang jelas. batasan yang jelas merupakan sebuah strategi untuk memberikan perlindungan dari bahaya kemajuan ict, kepentingan, serta manipulasi yang memiliki potensi untuk terjadi. hal utama dalam regulasi media massa adalah mengacu pada mekanisme institusi. mekanisme institusi mengacu pada mekanisme yang dijalankan media untuk menciptakan tujuan yang ingin dicapai, atau kegiatan media. (fredman, 2008). televisi merupakan sebuah media penyiaran dengan ciri utama dalm hal regilasi ini. hal tersebut, didasarkan pada masalah peraturan, lisensi, kontrol oleh para penguasa yang pada mulanya berasal dari kebutuhan teknis, pilihan demokrasi yang bebas (mc quail, 2011). sifat dari regulasi media massa merupakan sebuah kontrol yang membatasi segala macam tindaktanduk dan perilaku media massa. dengan adanya regulasi media massa ini, nantinya dapat memberikan batasan bagaimana sebuah institusi media menciptakan sebuah tayangan, menjalankan kegiatan bisnisnya, serta bagaimana seharusnya media berperan untuk menciptakan kepentingan bersama. ada dua jenis regulasi media yang ada, yaitu: state regulation dan self regulation. state regulation adalah regulasi yang diciptakan oleh pemerintah yang nantinya dapat dipatuhi oleh masyarakat dengan maksud untuk mengikat, mengatur dan menjamin hak dan kewajiban warga negara. sedangkan self regulation merupakan regulasi diri (khalayak) dalam membentengi dan memilih tayangan-tayangan media penyiaran yang sesuai dengan kebutuhannya. metode penelitian ini menggunakan metode survei penjelasan (explanatory survey method) yaitu suatu penelitian penjelasan terhadap peristiwa atau keadaan (explanation). penjelasan ini erat kaitannya dengan pertanyaan apa penyebab atau apa yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa atau keadaan dan akibat yang ditimbulkannya (kriyantono, 2010:93). jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. penelitian kuantitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan datadata berupa numerik, sampel dari orang-orang atau prilaku yang diamati yang menunjukan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung. 1. definisi operasional variabel penelitian definisi operasional variabel adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (singarimbun dan efendi, 2003). penelitian ini menggunakan variabel bebas (x) adalah pemahaman literasi media. variabel terikat (y) adalah sikap pwa diy dalam memilih tanyangan. definisi operasional dari masingmasing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. variabel bebas (x) 1) pemahaman menonton (x) 260 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 intensitas menonton adalah kegiatan mendengarkan, melihat, dan membaca pesan media massa atapun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok. b. variabel tergantung (y) variabel tergantung adalah gejala atau unsur variabel yang dipengaruhi variabel lain. variabel tergantung dari penelitian ini adalah sikap remaja. * sikap pengurus pwa diy (y) sikap pengurus pwa diy adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari para pengurus pwa diy dari isi siaran televisi, dengan indikator: a) durasi menonton b) frekuensi menonton c) pemilihan tayangan 2. definisi pengertian berikut ini adalah definisi dari konsepkonsep yang ada di dalam penelitian ini: a. literasi media merupakan pemahaman seseorang dalam memilih tayangan-tayangan media (televisi) yang layak untuk ditonton. literasi media di sini, berarti dapat memilih media (televisi) yang layak ditonton, kesadaran untuk mengimplementasikan literasi media di keluarga, dan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan literasi media tersebut. b. pimpinan wilayah aisyiyah diy aisyiyah merupakan organisasi otonom muhammadiyah untuk para ibu-ibu. adapun organisasi aisyiyah di tingkat provinsi, disebut dengan pimpinan wilayah. wilayah di dalam penelitian ini sendiri adalah daerah istimewa yogyakarta. c. sikap pimpinan wilayah aisyiyah diy dalam memilih acara televisi yakni terkait bagaimana sikap mereka terhadap tayangan-tayangan televisi yang ada, baik yang positif, dan negatif. serta bagaimana menyikapi tayangan-tayangan tersebut kepada anak-anak mereka. 3. hipotesis dari kerangka pemikiran tersebut, peneliti mencoba membuat hipotesis sebagai berikut: a. pengurus pwa diy mempunyai pemahaman yang baik dalam literasi media (televisi) b. pengurus pwa diy memiliki peran untuk memilihkan acara televisi pada anak-anaknya. hasil dan pembahasan 1. pemahaman literasi media a. pengetahuan tentang simbol aturan tayangan televisi 1) tingkat perhatian pengurus pwa ‘aisyiyah terhadap tanda program pertanyaan pertama yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai tingkat perhatikan terhadap simbol program televisi. dari diagaram di atas, dapat diketahui bahwa 87% responden memperhatikan simbol yang ada di dalam 261 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... tayangan program televisi, sedangkan 13% lainnya tidak memperhatikan. hal ini berarti mayoritas pengurus pwa ‘aisyiyah diy sudah menaruh perhatian terhadap simbol-simbol yang ada di dalam tayangan program televisi. simbol-simbol tersebut, diantaranya adalah: su (semua umur), bo (bimbingan orang tua), dan r13+ (remaja di atas 13 tahun). dengan demikian dapat diartikan juga bahwa para pengurus pwa ‘aisyiyah diy nantinya bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia anak-anak mereka. 2) pemahaman mengenai tanda r-bo pertanyaan kedua yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman lierasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman mereka terkait dengan tanda r-bo. dari diagaram di atas, dapat diketahui bahwa 88% responden mempunyai pemahaman yang baik, sementara 12% lainnya kurang memiliki pemahaman terhadap tanda tersebut. dari hal tesebut, kemudian peneliti juga sempat menanyakan kepada responden mengenai makna simbol tersebut, dan apa yang seharusnya dilakukan apabila melihat adanya simbol tersebut. responden yang sudah memiliki pemahaman yang baik, ternyata memiliki inisiatif untuk mendampingi anak mereka dalam menyaksikan acara yang memiliki simbol r-bo. di antara acara-acara televisi dengan segmentasi anak, yang biasanya juga mencantumkan logo r-bo adalah kartun dan drama seri. kartun dan drama seri tersebut, umumnya bersifat action, dan menampilkan adegan perkelahian, seperti tayangan kartu naruto, maupun drama seri anak langit. peran orang tua diperlukan dalam memberikan pendampingan pada program-program tesebut, sebab anak tentu belum bisa menyaring tayangan yang benar dan yang fiktif, sehingga apabila anak menirukan tayangan yang ditampilkam tentu akan sangat berbahaya. 3) pemahaman mengenai tanda r-bo pertanyaan ketiga yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman mereka terkait dengan tanda su. dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa 92% responden mempunyai pemahaman yang baik, sementara 8% lainnya kurang memiliki pemahaman terhadap tanda tersebut. tayangan dengan simbol su artinya dapat ditonton oleh semua umur, sehingga para orang tua maupun pengurus pwa ‘aisyiyah tidak perlu khawatir dengan acara-acara yang mempunyai simbol su. hanya saja orang tua harus memberikan batasan kepada anak, terkait dengan durasi menonton televisi dan waktu yang tepat untuk menonton televisi, jangan sampai 262 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 anak menjadi malas belajar dan cenderung menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. 4) pemahaman mengenai tanda r13 pertanyaan selanjutnya yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman mereka terkait dengan tanda r13+. dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa 98% responden mempunyai pemahaman yang baik, sementara 2% lainnya kurang memiliki pemahaman terhadap tanda tersebut. tayangan dengan simbol r13+ artinya tayangan tersebut adalah tayangan yang hanya boleh ditonton oleh remaja berusia di atas 13 tahun. tayangan-tayangan tersebut pada umumnya, menampilkan adegan kekerasan, percintaan, dan lain sebagainya yang tidak layak untuk ditonton oleh anakanak di bawah umur. para pengurus pwa ‘aisyiyah diy diharusnya untuk bisa tegas untuk tidak memberikan izin kepada anak-anak yang masih di bawah umur untuk tidak menyaksikan acara dengan simbol seperti ini. ataupun jika terpaksa harus menonton tayangan dengan tanda seperti ini, para orang tua hendaknya dapat memberikan pendampingan ekstra kepada anak-anak mereka. b. pengetahuan terhadap program tayangan televisi 1) pemahaman terhadap program televisi yang positif pertanyaan selanjutnya yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman mereka terkait program-program televisi yang positif. dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa 81% responden mempunyai pemahaman yang baik mengenai program tv yang positif, dan 19% lainnya kurang memiliki pemahaman mengenai program televisi yang positif. dari hal tesebut, artinya para pengurus pwa ‘aisyiyah diy sudah memiliki pemahaman yang baik terkait programprogram televisi yang positif dan layak ditonton oleh semua anggota keluarga. adanya pemahaman tersebut yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa para pengurus pwa ‘aisyiyah diy telah memiliki pemahaman literasi media yang tinggi, dapat memilih program yang berkualitas, serta dapat memberikan pendampingan kepada anak-anaknya. 2) pemahaman mengenai program televisi yang negatif 263 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... pertanyaan selanjutnya yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman program televisi yang negatif. dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa 81% responden mempunyai pemahaman yang baik mengenai program tv yang positif, dan 19% lainnya kurang memiliki pemahaman mengenai program televisi yang positif. dari hal tesebut, artinya para pengurus pwa ‘aisyiyah diy sudah memiliki pemahaman yang baik terkait programprogram televisi yang negatif dan tidak layak ditonton oleh anak-anak ataupun anggota keluarga. acara televisi seperti reality show, variety show, maupun gosip selebriti merupakan acara-acara yang masuk dalam kategori negatif. hal tesebut dikarenakan acara tersebut pada umumnya menampilkan candaan yang kurang sopan, seperti: budaya bully, mencaci, kata-kata kasar, dan memperbincangkan kejelekan orang lain (artis). sehingga acara-acara seperti ini, sebaiknya dihindari untuk tidak ditonton. 3) pemahaman mengenai program televisi yang baik bagi anak pertanyaan selanjutnya yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman mereka terkait program-program televisi yang baik bagi anak. dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa 76% responden mempunyai pemahaman yang baik mengenai program televisi yang bagi bagi anak, dan 24% lainnya kurang memiliki pemahaman yang baik. dari hal tesebut, artinya para pengurus pwa ‘aisyiyah diy sudah memiliki pemahaman yang terhadap programprogram yang layak untuk ditonton oleh anak-anak. para pengurus pwa ‘aisyiyah artinya sudah mempunyai mampu menjadi seorang khalayak aktif, yang dapat memilihkan program-program yang layak untuk ditonton. jika kita hubungkan dengan tingkat pendidikan para responden, mayoritas diantara mereka memang mempunyai pendidikan s1 sehingga para responden nampaknya sudah cukup bijak untuk memilih program televisi yang baik bagi anak-anak mereka. 4) pemahaman mengenai program televisi yang buruk bagi anak pertanyaan selanjutnya yang peneliti berikan terkait dengan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah mengenai pemahaman mereka terkait program-program yang buruk bagi anak. dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa 68%, responden mempunyai pemahaman yang baik mengenai program tv yang positif, dan 32% lainnya kurang memiliki pemahaman mengenai program televisi yang positif. sebagian besar di antara program televisi memang lebih banyak yang negatif (kurang baik ditonton oleh anak-anak). hal tersebut dikarenakan program-program televisi lebih banyak bersifat hiburan yang bertujuan untuk mendapatkan rating tinggi dari para penontonnya. anak-anak yang belum bisa memilih tayangan yang baik, tentu membutuhkan peran orang tua dalam menonton tayangan televisi tersebut. di sinilah orang tua seharusnya, mampu menjembatani kebutuhan anak untuk menonton televisi, memilihkan 264 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 tayangan yang berkualitas, memberikan pendampingan, serta membatasi intensitas menonton anak merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang tua. c. faktor usia dalam pemilihan tayangan televisi dari diagram di atas menunjukkan bahwa, usia responden dalam penelitian ini, diantaranya: 41-50 tahun berjumlah 38%, di atas 50 tahun berjumlah 36%, 31-35 tahun berjumlah 12%, 36-40 tahun berjumlah 7%, 26-30 tahun berjumlah 5%, dan 20-25 tahun berjumlah 2%. dari diagram tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki umur 4150 tahun, artinya merupakan ibu-ibu yang sudah cukup umur untuk membimbing anak-anak mereka dalam memilih tayangantayangan televisi yang layak untuk ditonton oleh anak-anaknya. orang tua dengan umur itu tentu sudah mempunyai pengalaman yang banyak untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya. d. tingkat pendidikan dan pemilihan tayangan televisi dari diagram di atas menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan dalam penelitian ini, diantaranya: s1 berjumlah 43%, s2 berjumlah 31%, sma/ma berjumlah 14%, s3 berjumlah 7%, dan diploma berjumlah 5%. dari diagram tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. ada yang s1, s2, bahkan s3. orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, tentu mempunyai pengetahuan yang baik mengenai literasi media. yang menjadi catatan di sini, adalah mereka pada umumnya menjadi perempuan yang berkarir yang justru lebih banyak menghabiskan waktu mereka di luar. oleh karenanya, mereka harus mampu membagi waktu yang baik, antara bekerja dan memberikan perhatian bagi anak-anaknya, terutama dalam kaitannya dengan memilihkan dan memberikan pendampingan kepada anak dalam menonton tayangan televisi. 2. sikap pwa aisyiyah a. sikap kepada anak terkait kegiatan menonton televisi 265 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... dari diagram di atas menunjukkan bahwa, sikap yang ditunjukkan oleh pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah 74% memperbolehkan menonton dengan syarat, 24% boleh menonton, dan 2% tidak boleh. dari diagram tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memperbolehkan anaknya untuk menonton tayangan televisi, namun dengan syarat. hal ini nampaknya merupakan indikator pemahaman literasi media yang dimiliki oleh pengurus pwa ‘aisyiyah diy. para ibu-ibu tersebut, telah memahami pentingnya putra/putri untuk memperoleh hiburan dari tayangan televisi. mereka mengizinkan putra/putrinya untuk menonton tayangan televisi, dengan syaratsayarat yang dibuat, misalnya: menonton televisi saat sore hari/malam, menonton televisi saat hari libur. mereka tentunya juga memilihkan tayangan-tayangan televisi yang layak untuk ditonton oleh putra/putrinya. b. pilihan waktu untuk menonton televisi dari diagram di atas menunjukkan bahwa, pilihan waktu yang digunakan untuk menonton televisi oleh pengurus pwa ‘aisyiyah diy adalah 55% malam hari, 28 sore hari, dan 17% pagi hari. dari diagram tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memilih waktu di malam hari untuk menonton tayangan televisi. hal ini relevan dengan pertanyaan sebelumnya, yakni memperbolehkan menonton televisi, namun dengan syarat. hal ini berarti menunjukkan salah satu syarat yang diberikan adalah mengenai pemilihan waktu, yakni pada malam hari. pada malam hari, para orang tua juga relatif lebih luang dibandingkan saat pagi/siang hari yang merupakan waktu bekerja. sehingga para orang tua bisa memberikan pendampingan bagi putra/ putrinya untuk memilih tayangan televisi yang baik, dan juga menjelaskan apabila ada adegan-adegan tayangan televisi yang mungkin belum dimengerti oleh putra/ putrinya. c. durasi menonton televisi bagi anak dari diagram di atas menunjukkan bahwa, durasi yang diberikan anak untuk menonton tayangan televisi adalah kurang dari 2 jam sebesar 52%, dan 2-4 jam sebesar 48%. dari diagram tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memperbolehkan putra/putrinya untuk menonton televisi yakni kurang dari 2 jam setiap harinya. menyadari akan perlunya aktivitas lain yang harus dilakukan anak, tentu memperbolehkan anak untuk menonton televisi kurang dari 2 jam adalah pilihan yang bijaksana. anak-anaknya, perlu untuk belajar di rumah, mengerjakan pr, ataupun aktivitas lainnya. para orang tua, semestinya harus tegas terhadap aturan-aturan yang telah disepakati dengan putra/putrinya. terkadang karena kesibukan lain dari orang tuanya, sehingga para orang tua kurang bisa tegas atau tidak bisa mendampingi putra/ putrinya dalam menonton tayangan televisi. di sinilah, semestinya para orang tua perlu membagi peran. jika seorang ayah telah sibuk 266 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 dengan pekerjaan dan tugasnya, maka ibulah yang bisa mengambil peran untuk sekedar meluangkan waktu bersama menonton televisi dengan putra/putrinya. d. frekuensi menonton televisi bagi anak dari diagram di atas menunjukkan bahwa, frekuensi anak menonton televisi adalah 45% setiap hari, 38% sangat jarang menonton televisi, dan 2-4 hari/minggu sebesar 17%. dari diagram tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah menonton televisi setiap harinya yakni sebesar 45%. hal ini menunjukkan bahwa televisi memang media utama yang ditonton oleh putra/putrinya. hampir semua anak di pagi hari menghabiskan waktunya dengan sekolah, maka malam hari tentunya menjadi pilihan untuk menonton televisi. yang perlu diperhatikan di sini, adalah pada malam hari (jam prime time), tayangantayangan televisi lebih banyak bersifat hiburan yang kurang mendidik, seperti halnya: drama seri, maupun variety show. drama seri sendiri mayoritas di jamjam tersebut adalah untuk para remaja, yang bercerita mengenai kisah percintaan, maupun kenakalan para remaja. pada umumnya, drama seri ini mempunyai simbol r13+ yang artinya hanya boleh ditonton oleh para remaja yang telah berusia 13 tahun ke atas. peran oran tua, sangat diperlukan di sini, memberikan pendampingan dalam menonton tayangan tersebut, maupun bersikap tegas dengan tidak memperbolehkan putra/putrinya yang belum cukup umur untuk menyaksikan tayangan-tayangan tersebut. e. sikap terhadap dampak negatif program televisi dari diagram di atas menunjukkan bahwa, 100% pengurus pwa ‘aisyiyah diy telah memahami tentang dampak buruk tayangan televisi, dan mereka juga mempunyai sikap yang tegas untuk putra/ putrinya terhadap tayangan-tayangan yang berpotensi terdahap tindakan-tindakan yang negatif. dari sini dapat disimpulkan bahwa, memang pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy sudah baik, artinya mereka mampu memberikan batasan-batasan terhadap pemilihan tayangan-tayangan televisi yang ditonton oleh putra/putrinya, membatasi durasi menonton, mendampingi putra/putrinya dalam menonton televisi, dan bersikap tegas dengan memberikan larangan agar putra/ putrinya tidak menonton tayangan televisi yang kurang sesuai. 3. pengaruh pemahaman literasi media terhadap sikap terhadap anak coefficientsa model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig.b std. error beta 1 (constant) 9.233 .890 10.377 .000 pemahaman -.201 .103 -.294 -1.947 .059 a. dependent variable: sikap analisis data menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh pemahaman literasi media terhadap sikap orang tua dalam mengontrol aktivitas menonton tv. berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa p=0.059 (p>0.05). dengan demikian, dapat 267 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... disimpulkan bahwa pemahaman literasi media tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap orang tua dalam mengontrol aktivitas menonton tv. dari hal tersebut, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. yakni tingginya pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy ternyata tidak mempengaruhi sikap yang ditunjukkan kepada putra/ putrinya. jika melihat dari definisi literasi media sendiri yakni peka terhadap media, mampu membentengi diri dari pengaruh buruk media. dari sana dapat ditarik benang merah, bahwa indikasi orang yang punya pemahaman literasi media yang baik, juga mampu memilih tayangan-tayangan media yang layak untuk ditonton. orang tersebut, akan mampu memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya, tentang pengaruh buruk dari media televisi itu sendiri. jika dilihat dari mayoritas jawaban para pengurus ‘aisyiyah diy, mereka telah mampu menyebutkan nama-nama program acara yang baik, dan yang buruk, serta dampak positif, dan dampak negatif dari tayangan televisi. artinya di sini, memang para pengurus pwa ‘asiyiyah telah mempunyai pemahaman literasi media yang tinggi. hanya saja hal tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap sikap mereka kepada putraputrinya. misalnya tercermin dari durasi yang diperbolehkan menonton tayangan televisi, yakni sebesar 52% memberikan waktu sampai 2 jam untuk menonton televisi. selain itu para pengurus pwa ‘aisyiyah diy juga memberikan frekuensi setiap hari pada waktu malam kepada para putra/putrinya untuk menonton televisi. sikap-sikap tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. orang tua tentunya juga tidak ingin mengekang putra/putrinya untuk terus-mnerus belajar. padatnya aktivitas di sekolah, tentu perlu diimbangi dengan nilai-nilai hiburan. televisi memungkinkan hal ini. di mana televisi menawarkan berbagai macam tayangan hiburan yang dapat digunakan untuk berkumpul dengan para anggota keluarga lainnya. membatasi putra/putri dalam menonton tayangan televisi perlu dilakukan oleh para pengurus pwa ‘aisyiyah. saat harihari biasa, setidaknya anak diberikan waktu maksimal untuk menonton tayangan televisi adalah sampai pukul 20.00. kedisiplinan perlu ditanamkan oleh para orang tua, lewat pukul 20.00 seharusnya putra/putrinya sudah tidak diperbolehkan untuk menonton tayangan televisi. anak-anak tentunya juga perlu mengerjakan pr dari sekolah, maupun belajar, dan tidur tidak terlalu malam. sehingga pagi harinya, mereka bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. terkecuali pada hari-hari libur, anak bisa saja diperbolehkan untuk menonton lebih dari pulul 20.00, mungkin sampai pukul 21.00 bahkan 22.00. konsekuensi dari diperbolehkannya anak untuk menonton televisi sampai larut malam, tentu orang tua harus tetap mendampingi mereka. mengingat acara-acara televisi di tengah malam, rata-rata banyak yang menyuguhkan tayangan-tayangan untuk usia 17+. sehingga upaya pendampingan anak dalam menoton televisi, di waktu libur tetap saja perlu dilakukan. 4. pengaruh usia dan tingkat pendidikan terhadap tayangan televisi variables entered/removedb model variables entered variables removed method dimension0 1 usia, pendidikana . enter a. all requested variables entered. b. dependent variable: frekuensi model summary model r r square adjusted r square std. error of the estimate dimension0 1 .126a .016 -.035 .9369 a. predictors: (constant), usia, pendidikan 268 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .553 2 .277 .315 .732a residual 34.232 39 .878 total 34.786 41 a. predictors: (constant), usia, pendidikan b. dependent variable: frekuensi coefficientsa model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig.b std. error beta 1 (constant) 2.469 .701 3.522 .001 pendidikan -.052 .132 -.062 -.390 .698 usia -.078 .113 -.109 -.687 .496 a. dependent variable: frekuensi berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa: 1. pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi menonton tv (p=0.698, p>0.05). 2. usia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi menonton tv (p=0.496, p>0.05). tidak adanya pengaruh tingkat pendidikan dan usia responden terhadap frekuensi acara televisi tersebut dapat kita ambil benang merah, bawah pwa ‘aisyiyah diy memang telah memiliki pemahaman yang baik dalam memilih acara televisi yang ada. mereka juga mempunyai sikap tersendiri dalam memperbolehkan putra/ putrinya dalam menonton acara televisi. upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyah diy perlu tetap dilakukan. tidak hanya dengan para pengurusnya saja, namun juga kepada para anggotanya. sehingga nantinya para ibu-ibu ‘aisyiyah bisa lebih mengoptimalkan perannya untuk memberikan pendampingan kepada putraputrinya terhadap pengaruh negatif tayanyan televisi. beberapa pengaruh negatif tersebut, seperti: anak menjadi malas belajar karena kecanduan televisi, maupun meniru adegan yang tidak pantas dilakukan di usianya. beberapa upaya untuk meningkatkan literasi media, seperti: mengadakan pelatihan mengenai literasi media, mengadakan diskusi mengenai dampak buruk dari tayangantayangan televisi, ataupun diskusi mengenai upaya-upaya pencegahan terhadap dampak buruk dari acara televisi. tingkat pendidikan para pengurus pwa ‘aisyiyah sendiri yang mayoritas menempuh pendidikan di perguruan tinggi (s1), s2, bahkan s3 tentu memberikan dampak yang positif bagi ‘aisyiyah sendiri terutama dalam kaitannya dengan literasi media. orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, tentu mempunyai sikap kritis yang lebih baik daripada orang-orang yang berpendidikan rendah. mereka dikategorikan sebagai khayalayak aktif, yang bisa menyaring tayangan-tayangan di televisi. bisa memilih tayangan yang positif, bisa memberikan pemahaman yang baik kepada putra/ putrinya, dan mampu mencegah dampak buruk dari tayangan televisi. dari hasil penelitian, para pengurus pwa ‘aisyiyah juga telah berupaya untuk memberikan pendampingan kepada putra/putrinya saat menonton televisi. mereka meluangkan waktu untuk sekedar menonton televisi bersama keluarga, tak jarang mereka menjelaskan tayangan yang belum dimengerti oleh anak-anak. mereka juga memberi batasan kepada anak-anak terkait durasi menonton televisi, frekuensi menonton, dan memberikan batasan terhadap tayangan yang boleh dan tidak boleh untuk ditonton. simpulan adapun beberapa kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. pengurus pwa ‘aisyiyah diy telah mempunyai pemahaman literasi media yang baik, seperti: mampu memahami arti dari tanda/symbol yang ada dalam tayangan televisi (su, bo, r13+, atau 17+), mampu membedakan tayangan yang positif, dan tayangan yang negatif untuk ditonton oleh putra/putrinya. para pengurus pwa ‘aisyiyah diy 269 mariana ulfah, choirul fajri, dan dani fadillah, pemahaman literasi media di lingkungan pengurus ... mempunyai sikap dalam memberikan akses kepada putra/putrinya dalam menonton tayangan televisi. adapun sikap yang mereka tunjukkan, seperti: membatasi durasi menonton tayangan televisi, membatasi frekuensi menonton televisi, dan memberikan pendampingan bagi anak dalam menonton tayangan televisi. tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman literasi media pengurus pwa ‘aisyiyah diy terhadap sikap mereka kepada putra/putrinya dalam menonton tayangan televisi. tingkat pendidikan, dan usia tidak mempengaruhi frekuensi dan durasi dalam menonton televisi. dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan, dan usia tidak memberikan pengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan para pengurus pwa ‘aisyiyah diy dalam memberikan edukasi kepada putra-putrinya dalam menonton tayangan televisi. berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: perlunya peningkatan pemahaman literasi media tidak hanya bagi para pengurus pwa ‘aisyiyah diy, namun juga kepada seluruh anggotanya. hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran ‘aisyiyah dalam memberikan edukasi kepada putra-putrinya terhadap pengaruh buruk tayangan televisi. para pengurus pwa ‘aisyiyah diy, diharapkan bisa bersikap lebih tegas lagi dalam mencegah dampak buruk dari tayangan televisi. misalnya dengan mengurangi durasi dalam menonton televisi, memberikan larangan tegas kepada putra/ putrinya untuk tidak menonton tayangan televisi yang tidak sesuai dengan umurnya. daftar pustaka cangara, hafied. (2000). pengantar ilmu komunikasi. jakarta: raja grafindo persada. effendy, onong uchjana. (2013). komunikasi teori & praktek dinamika komunikasi. bandung:alumni. ghozali, imam. (2011). aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit universitas diponegoro jalaluddin rakhmat. (2002). psikologi komunikasi. bandung: remaja rosdakarya. kriyantono, rachmat. (2010). teknik praktis riset komunikasi. jakarta: kencana rakhmat, jalaluddin. (2007). metode penelitian komunikasi, bandung: remadjakarya rinawati, rini. (2002) “pengaruh sinetronterhadap sikap ibu-ibu mengenaiperan ganda wanita”. mediatorjurnalkomunikasi, volume 3. no. 1, hal.110. singarimbun, dan effendin (2003). metode penelitian survey. cetakan kedua, penerbit pt. pustaka lp3es indonesia, jakarta sugiyono. 2006. metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. bandung: alfabeta solomon, michael, dkk. 2006. consumer behaviour-third edition. london:prentice hall tan, alexis s. (1985). mass communicationtheories and research. columbus ohio: grid publishing, inc. 270 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 177 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 177-186 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.36847 parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency suranto aw department of communication science, faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta, indonesia suranto@uny.ac.id pratiwi wahyu widiarti department of communication science, faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta, indonesia pratiwi_ww@uny.ac.id benni setiawan department of communication science, faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta, indonesia bennisetiawan@uny.ac.id normah mustaffa centre for research in media & communication, faculty of social sciences and humanities universiti kebangsaan malaysia, malaysia normahm@ukm.edu.my mohd. nor shahizan ali centre for research in media & communication, faculty of social sciences and humanities universiti kebangsaan malaysia, malaysia shahizan@ukm.edu.my chatia hastasari international doctoral program for asia-pacific studies social science faculty national chengchi university, taiwan 109265507@nccu.edu.tw article history: received 2020-12-02, revised 2020-12-22, accepted 2020-12-24 178 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction a number of research conducted by the educational experts (for example sumara, humaedi, and santoso 2017; muawanah, 2012; unayah and sabarisman 2016) note that the juvenile delinquency level in various big cities in indonesia and malaysia tend to increase both in its quality and quantity. in addition, there was an increase in the quality and quantity of delinquency and other deviant behaviors performed by adolescents. the juvenile delinquency including vandalism, brawls, motorbike gangs, smoking, alcoholic drinking, drugs, theft, and street children, still color the world of education in indonesia and malaysia (aw., 2019). of the 15,000 drug cases during the last two years in indonesia, 46% of them involve students or teenagers. in 2016, there were 157 cases of student delinquency and it increased to 183 cases in 2017 (aini, 2017). another study reported that viewed from the location of the event, student delinquency more frequently occurred in big cities such as jakarta, surabaya, semarang, and medan. the trends of juvenile delinquency and crime which include physical violence, sexual violence and psychological violence show an increasing number from year to year. in 2015, it was recorded that 3145 adolescents aged ≤18 years became criminals; it increased to 3280 and 4123 adolescents in 2018 (central statistics agency, 2019). furthermore, there were 147 brawls between students in the middle of 2019 and there were 255 cases in 2020 (national commission for child protection, 2020). the adolescence is a critical period indicated by self-discovery, high lability, turmoil, and emotional imbalance. thus, adolescents are easily influenced by the exposure of information. normatively, juvenile delinquency is behavior that deviates from the ethical rule contained in various sources of social norms, legal norms, and cultural values that are applied in families, schools and communities. the juvenile delinquency level can be classified as low, moderate, and high. low level of delinquency may include violating school rules and regulations, carrying on truancy, smoking, scribbling on walls, wearing sandals at schools, having long hair, sleeping in the classroom, coloring hair and the like. moderate delinquency is delinquency which impacts other adolescents such as bullying, fights, hate speech, and so on. serious delinquency refers to juvenile delinquency that leads to criminal acts, such as brawls, motorcycle gangs, klithih (youth violation), illegal racing, sharp weapons misuse, alcoholic drinking, drugs misuse, assault, theft, sexual harassment, and so on. the studies examining the causes of juvenile delinquency have identified three factors which encourage the juvenile abstract the focus of this research is to examine the communication techniques between parents and children in the context of parenting and giving advice (sharenting) for the prevention of children or adolescents’ delinquency. the informants of this research were students, teachers, parents, and community leaders from two countries (indonesia and malaysia). data were collected utilizing the focus group discussion techniques via zoom meeting platform. data were analyzed using interactive analysis which includes four stages, namely: data collection, data reduction, display data, and drawing a conclusion/ verification. the results show that parenting and sharenting communication are strategic forums to guide adolescents to avoid various forms of deviant behavior, especially delinquency. the communication techniques applied consist of persuasive and in certain conditions coercive communication techniques are utilized. communication barriers include the lack of commitment of some parents in carrying out comprehensive communication. keywords: communication, parenting, sharenting, delinquency, adolescence 179 suranto aw, dkk. parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency delinquency, namely pressure, opportunity, and justification. pressure deals with the urge to commit juvenile delinquency that sources from oneself (internal) and from outside of oneself (external). internal pressure as one of the factors that causes delinquency consists of personality, emotional condition, self-esteem, and the ability to develop interpersonal relationships. meanwhile, the external pressure which can lead to student delinquency behavior include the exposure to information from social media, peer influence, and less harmonious environmental conditions. moreover, opportunities are chances that allow juvenile delinquency to occur. these opportunities can be in the form of lack supervision of parents in the family and teachers in schools as well as too permissive social norms in the society which may encourage juvenile delinquency. furthermore, justification deals with attitude of justifying juvenile delinquency where people view juvenile delinquency as a natural phenomenon so that the delinquency behavior is not perceived as a wrongdoing (suranto aw., hajaroh, and hastasari 2020). to prevent the increasing number of deviant acts like juvenile delinquency, it is necessary to strengthen the role of family communication. in this case, the family is positioned as the center of defense to prevent delinquency namely through a harmonious communication process that involves all family members. in this communication process, parents hold an important task, namely as a source of information in parenting and sharing ideas, experiences, and advice to children or what is called sharenting. sharenting is a combination of the terms “sharing” and “parenting” (blumross and livingstone 2017) which is defined as the parent’s activity of sharing information and advice in the form of good values in the social life. literature review the family is the main and first place for children to get education and care both from parents and other family members. therefore, parents as communicators need to communicate harmoniously. communication within the family should be utilized as a medium for motivating and controlling the children. davis and carter (2008) reveal that the role of mothers is generally better than fathers in parenting communication processes within the family. a mother has a better emotional closeness to her child because of their togetherness since the child is still in the womb. parenting and sharenting communication is carried out at an early age which is targeted for fulfilling the family special needs, namely instilling the values of life in children while offering mechanisms to deal with and reduce various possibilities for children’s deviant behaviour which may emerge as they interact with peers (keen, couzens, muspratt, & rodger (2010). in the process of parenting and sharenting communication, commitment is required to sustain the closeness and openness to children, and vice versa. the dimensions of closeness and openness of care seem to play an important role in empowering adolescents to act agentically through communication, provide emotional support, and encourage autonomy, which in turn can contribute to positive behaviour in adolescence (klein, becker, & štulhofer 2018). the effectiveness of parenting communication is highly determined by parental figures as role models for children. therefore, parents need to maintain their credibility by behaving consistently between words and actions. besides, parents are required to understand social values which are utilized as references in performing communication and social interaction (siibak & traks, 2019). the more developed communication and information technology is, the bigger external influence on adolescents will be. their smartphones should be empowered and utilized to get useful information for supporting their education. choi & lewallen (2018) suggest that parents should be aware and careful about the new phenomenon in sharenting 180 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 communication, which is marked by the parent’s excessive use of social media who share content to their children, which has increased children’s digital representation on social media. the effects of parenting and sharenting communication are the changes of cognitive, affective and behavioural experienced by the adolescents. if communication is carried out consistently and continuously, there will be an interaction, which influence each other between individuals, specifically between parents and children. in general, communication enables the communicators to convey information and influence psychological behaviour of the communicants in accordance with the expectations of the communicators (rahmat, 2001). to achieve the communication effects desired by the communicators, it is necessary to select an approach that is most suitable to the characteristics of the communicant. kurniawan (2018) mentions four communication approaches that can lead to changes in the behaviour of the target audience, namely conveying information, instructions, persuasion, and dialogues. the focus of this research is revealing the effectiveness of parenting and sharenting communication as an effort to prevent juvenile delinquency. based on several literatures, two models of communication approaches have been identified, namely: (1) a structural model which is characterized by authoritarian, one-way top-down, formal, coercive, instantaneous, do not root at the interests of the communicant; (2) the cultural model which is based on the development of community culture, family culture, and school culture, bottomup, informal, arises from awareness and commitment, rooted in everyone involved in the communication process (asriati, 2012). meanwhile, other theories suggest formal and non-formal communication models. formal communication is structured, focused, and there is symbolic interaction on behalf of the institutional status of the communication actors. meanwhile, informal communication is unstructured, the dialogue process is less rigid which can last a long time although the discussion may be unfocused. interaction prioritizes intimacy or building an intense relationship (sulaiman, 2013). furthermore, locker (2004) tends to suggest a cultural and participatory communication approach that is designed by considering social, cultural, political, legal and economic norms that originate from national culture, organizational culture and personal culture. 5 psychological behaviour of the communicants in accordance with the expectations of the communicators (rahmat, 2001). to achieve the communication effects desired by the communicators, it is necessary to select an approach that is most suitable to the characteristics of the communicant. kurniawan (2018) mentions four communication approaches that can lead to changes in the behaviour of the target audience, namely conveying information, instructions, persuasion, and dialogues. the focus of this research is revealing the effectiveness of parenting and sharenting communication as an effort to prevent juvenile delinquency. based on several literatures, two models of communication approaches have been identified, namely: (1) a structural model which is characterized by authoritarian, one-way top-down, formal, coercive, instantaneous, do not root at the interests of the communicant; (2) the cultural model which is based on the development of community culture, family culture, and school culture, bottom-up, informal, arises from awareness and commitment, rooted in everyone involved in the communication process (asriati, 2012). meanwhile, other theories suggest formal and non-formal communication models. formal communication is structured, focused, and there is symbolic interaction on behalf of the institutional status of the communication actors. meanwhile, informal communication is unstructured, the dialogue process is less rigid which can last a long time although the discussion may be unfocused. interaction prioritizes intimacy or building an intense relationship (sulaiman, 2013). furthermore, locker (2004) tends to suggest a cultural and participatory communication approach that is designed by considering social, cultural, political, legal and economic norms that originate from national culture, organizational culture and personal culture. figure 1: sources of value (kitty o. locker, 2004) national culture personal culture organizational culture figure 1: sources of value (kitty o. locker, 2004) through parenting and sharenting communication, it is expected that juvenile delinquency acts can be prevented. this prevention effort has important meaning for the future of teenagers. unayah & sabarisman (2016) explain the results of their analysis on the juvenile delinquency phenomenon where recently people have been shocked by the frequent criminal acts occurred in various areas, especially in urban areas. it is undeniable that the criminal acts that occurred in several areas were committed by teenagers, who initially were just ordinary juvenile delinquencies. however, due to the current era development, juvenile delinquency has shown a shift in its level that leads to criminal acts, such as stealing, fighting, robbing, raping and even killing. the family environment is the primary and first environment for youth. in a nuclear family, the first people who communicate with adolescents are their parents. through parents, children begin to recognize values which guide their attitudes and actions. education in the family has a very important function. communication within the family functions to develop personality and instill norms that include courtesy, respect for 181 suranto aw, dkk. parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency parents, respect for others, perform discipline, and so on. law no. 4 year 1999 regarding child welfare states, “parents are the first figure who have responsibility to realize children’s welfare spiritually, physically and socially”. the meaning contained in this law is that the responsibilities of parents and family are the main components in the educational process for children. this indicates that a great role of parents in educating and maturing the children is highly required (soemanto & haryono, 2018). methods this research is a collaborative research carried out by the department of communication sciences, universitas negeri yogyakarta and the center for media and communication studies, universiti kebangsaan malaysia. this research employs a qualitative method. utilizing qualitative methods, a thorough understanding and interpretation of the meaning of facts, terms, concepts, and assumptions in the fields which are relevant to the research can be realized. denzin & lincoln (2003) explain, “qualitative research is a field of inquiry in its own right. it crosscuts disclipines, fields, and subject matter. a complex, interconnected family of terms, concepts, and assumptions surround the term qualitative research”. qualitative research also emphasizes inductive thinking by understanding, interpreting, and reflecting on what the informants said and did (creswell, 2014). the research setting is determined purposively by considering the research objectives to examine and analyze the prevention of student delinquency through the application of parenting and sharenting communication processes within the family, both in indonesia and malaysia. the informants of this research have competence to provide information about the implementation of family communication, so that they were selected informally which represented parents, teachers, and community leaders from two countries. because this research was conducted during the covid-19 pandemic, data collection utilized the focus group discussion (fgd) technique via zoom meeting platform. to increase the degree of data validity, the research period is extended and a triangulation technique is applied. the long research period can be used to examine data consistency and widen the opportunity for researchers to investigate the existing habits, and compare the fgd data taken from one time to another. patton (2005) explains, “triangulating data is comparing and cross-checking the consistency of information derived at different times and different means within qualitative methods”. the data analysis technique employs an interactive analysis model that includes four steps: data collection, data reduction, data display, conclusion: drawing/verifying (miles &huberman, 1994). results and discussion the important finding of this research is the real experience that is shown by the statements of the informants in parenting and sharenting communication practices. the communication process is carried out by parents to children and teachers to students. more specifically, in this research, the communication process is attempted to prevent delinquency carried out by adolescents and students. the results show that communication between parents and children regarding parenting and sharenting are routine activities performed in daily life. because it has become a daily activity, parents consider it an obligation. this is in accordance with the explanation of informant 3 as follows. … parenting and sharenting are my duty as parents. i try to communicate with children by applying different strategies, direct communication or using cellphones. i always try to be opened when my children face a problem. my expectations as a parent are simple, namely, my children go to 182 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 school diligently, follows the advice of teachers and parents, do not perform wrongdoings, and able to protect himself from negative influences (informant 3, 22 october 2020). communication techniques between parents and children in the context of parenting and giving advice (sharenting) for the prevention of delinquency in children or adolescents are carried out gradually, including the application of informative techniques where parents provide information to children about goodness which can direct children for better future. this informative technique is also used by parents to inform children about some examples of juvenile delinquency that have the potential to harm the future of the adolescent. when informative techniques are not sufficient for preventing juvenile delinquency, persuasive techniques are employed. persuasive communication technique is perceived as an appropriate technique selected by parents in parenting and sharenting activities. parents as persuaders convey messages subtly to persuade children as persuadee. parents position themselves as friends who communicate with full of affection and love. manap, hoesni, & hamzah (2018) state “love is one indicator of happy and functional family. without love, the family climate becomes dull and empty”. tubbs & moss (2001) state that in persuasive communication, communicators or persuaders show exactly how communicants will get benefits. alavi & mahbob (2017) suggest that persuasive communication needs to generate enthusiasm, motivation, self-confidence, and ensure that children are always careful to avoid delinquency. the aims of persuasive communication carried out by parents and teachers are to influence the children or students to have good behavior and prevent juvenile delinquency. communicators convey messages to communicants in order that they understand and do as desired by the communicators. the low ability of parents as communicators causes a lack of credibility in the eyes of children. the results show that some parents thought that they were no longer able to prevent their children from juvenile delinquency. parent’s care and advice are not ignored by children. therefore, parents feel that they unable to provide solutions to problems faced by their children. the view of informant 1 illustrates this fact. … the problems faced by teenagers are very complex such as problems related to schools, peers and societies. i honestly admit that my ability to care and advise my children do support them. i often feel confused because i don’t have an idea as a solution to children’s problems. i keep trying to do so in order that, in the future, i will be able to better understand the problems and provide solutions that can be accepted by my children. (informant 1, october 22, 2020). parenting and sharenting communication which utilizes persuasive techniques requires the skills of a parent as a communicator in stimulating children through messages and advice that can be accepted by children. hovland, janis, and kelley (1983) explain that persuasive communication is a process where communicators deliver and convey a stimulus that is aimed at changing the attitudes of others and is carried out in persuasive ways. to increase the effectiveness of communication, the communicators play a strategic role as stated by effendy (1986) that in persuasive communication, the existence of a communicator or persuader is put at risks. persuader must have high ethos. ethos refers to a person’s self-value which is a combination of cognition, affection, and conation. krech, crutchfield, & ballachey (1972) believe that the effectiveness of persuasive communication really depends on how the communicators can be accepted by the communicant. in detail, soemirat & suryana (2016) describe that a persuader who has a high ethos is indicated by the readiness to perform persuasion, seriousness, sincerity, self-confidence, calm, friendliness, and simplicity. parenting and sharenting communication carried out with persuasive 183 suranto aw, dkk. parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency techniques is sometimes not effective in certain cases. even though adolescence have been persuaded gently, those who have involved in various delinquent acts sometimes do not get the communication effects as expected by the communicators. in this case, it is necessary to apply coercive communication techniques. this communication techniques is performed using force to persuade even sanctions are given. coercive techniques are chosen, when informative and persuasive techniques are not effective. the opinion of informant 2 demonstrates the application of this coercive technique. … i am a teacher at schools as well as a parent for my children at home. when there are children who are indicated to have committed delinquency and they have been advised but they neglect it; they should be admonished with coercion and sanctions. as a counseling teacher, i used to give punishments at school, for instance, students are to clean the garden. even in the past, many teachers hit naughty students with rattan. the purpose of giving sanctions and punishment is to make the juvenile delinquency prevention program more effective. (informant 2, october 22, 2020). parents use coercive communication in order that their children can be motivated to do what the parents recommend. usually, parents use coercive communication to control and punish their children if they don’t obey their orders. this coercive communication is not fully used all the time. in other words, parents have their own stages when they have to utilize coercive communication with their children. parents do this purely for no negative purposes. parents always want the best for their children. the majority of parent expects their children to be smart children and avoid cases of delinquency. kamaruddin (2017) states that, in coercive communication, communicators need to have personality and policies so that punishment and sanctions given to the children or students do not cause psychological trauma for the communicant. furthermore, rosiana (2017) reminds that the use of coercive communication techniques should be postponed as long as the child can still be persuaded. the purpose of persuasion and coercion are the same, namely to change attitudes, opinions or behavior. the difference is that persuasion is carried out in a subtle, flexible, humanistic way while coercion contains sanctions or threats. the effects of performing a coercion is a change in attitude, view, or behavior with a feeling of being forced because coercion is carried out with forces which may cause feelings of displeasure, even hatred, and maybe resentment. meanwhile, the results of persuasion communication include awareness and willingness. the results of the data analysis show that there are various attempts to revitalize the functions and roles of parenting and sharenting communication performed by parents and teachers. revitalization in this research is interpreted as an effort to strengthen parenting and sharenting communication as important and strategic activities in order to prevent juvenile delinquency. the communication process is carried out in the school and family environment. revitalizing communication within the family environment is realized in the form of strengthening parental commitment and credibility in the eyes of children. parents have a role as communicators to convey messages that lead to the development of children’s noble character. viewed from the duration of time, communication within the family has the longest duration compared to schools and communities. children’s behavior patterns are highly influenced by the communication patterns that are practiced in the family on a daily basis. conclusion based on the research results and discussions, parenting and sharenting communication are strategic forums to guide adolescents to avoid various forms of deviant 184 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 behavior, especially delinquency. teenagers are a valuable asset for the nation and state. they are potential future leaders of the nation, so they need to be equipped with superior personal capacities in the form of academic abilities and noble character. in parenting and sharenting communication systems, the family environment (home) is the main and first environment for adolescents. references aini, l. n. (2017). hubungan pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja di rw v kelurahan sidokare kecamatan sidoarjo. jurnal keperawatan dan kebidanan, 6(1). 211-224. alavi, k., & mahbob, m. h. (2017). komunikasi berkesan dengan warga emas: dari perspektif intervensi kerja sosial. jurnal komunikasi, malaysian journal of communication, 33(4). 21-37. doi: https://doi.org/10.17576/ jkmjc-2017-3304-02 aw, s. (2019). the failure of persuasive communication among social workers in mentoring street children. jurnal komunikasi: malaysian journal of communication, 35(2). 161175. doi: https://doi.org/10.17576/ jkmjc-2019-3502-10 aw, s., hajaroh, m., & hastasari, c. (2020, february). preventing student delinquency through three education center communication. in international conference on educational research and innovation (iceri 2019) (pp. 311313). atlantis press. doi: https://doi. org/10.2991/assehr.k.200204.059 blum-ross, a., & livingstone, s. (2017). “sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self. popular communication, 15(2), 110-125. doi: https://doi.org/10.1080/15405702.2016.1 223300 choi, g. y., & lewallen, j. (2018). “say instagram, kids!”: examining sharenting and children’s digital representations on instagram. howard journal of communications, 29(2), 144164. doi: https://doi.org/10.1080/106461 75.2017.1327380 creswell, j. w. (2014). research design: qaualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). london: sage. davis, n. o., & carter, a. s. (2008). parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: associations with child characteristics. journal of autism and developmental disorders, 38(7), 1278–1291. doi: https:// doi.org/10.1007/s10803-007-0512-z denzin, n. k., & lincoln, y. s. (2003). o involved in the study of social problems. handbook of social problems: a comparative international perspective, 30. effendy, o.u. (1986). dinamika komunikasi. bandung: pt remaja rosdakarya. hovland, c. i., janis, i. l., & kelley, h. h. (1983). communication and persuasion; psychological studies of opinion change. yale university press. krech, d., crutchfield, r.s., & ballachey, e. (1972) individual in society. mcgraw hill book company. keen, d., couzens, d., muspratt, s., & rodger, s. (2010). the effects of a parent-focused intervention for children with a recent diagnosis of autism spectrum disorder on parenting stress and competence. research in autism spectrum disorders, 4(2), 229-241. doi: https:// doi.org/10.1016/j.rasd.2009.09.009 klein, v., becker, i., & štulhofer, a. (2018). parenting, communication about sexuality, and the development of adolescent womens’ sexual agency: a longitudinal assessment. journal of youth and adolescence, 47(7), 14861498. doi: https://doi.org/10.1007/ s10964-018-0873-y kurniawan, d. (2018). komunikasi model laswell dan stimulus-organism185 suranto aw, dkk. parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency response dalam mewujudkan pembelajaran menyenangkan. jurnal komunikasi pendidikan, 2(1), 60-68. doi: https://doi.org/10.32585/jkp. v2i1.65 locker, k. o., & kienzler, d. s. (2013). business and administrative communication. mcgraw-hill. manaf, a. m. a., taibi, m., & manan, k. a. (2017). media agenda and public agenda: a study of issues during the 13th general election. jurnal komunikasi: malaysian journal of communication, 33(2). 13-26. doi: https://doi.org/10.17576/ jkmjc-2017-3302-02 miles, m. b., huberman, a. m., huberman, m. a., & huberman, m. (1994). qualitative data analysis: an expanded sourcebook. london: sage. muawanah, l. b. (2012). kematangan emosi, konsep diri dan kenakalan remaja. persona: jurnal psikologi indonesia, 1(1). 6-14. doi: https://doi.org/10.30996/ persona.v1i1.9 patton, m. q. (2005). qualitative research. encyclopedia of statistics in behavioral science. rahmat, j. (2001). psikologi komunikasi. bandung: pt. remaja rosdakarya. rosiana, k. (2017). teknik komunikasi koersif dinas kesejahteraan sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota samarinda. ejournal ilmu komunikasi, 2017, 5 (4):109-118 siibak, a., & traks, k. (2019). the dark sides of sharenting. catalan journal of communication & cultural studies, 11(1), 115-121. doi: https://doi. org/10.1386/cjcs.11.1.115_1 sulaiman, i.a. (2013). model komunikasi formal dan informal dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. jurnal penelitian komunikasi. 6(2). 231242. sumara, d.s., humaedi, s., & santoso., m. b. (2017). kenakalan remaja dan penanganannya. prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 4(2). 346-347. doi: https://doi. org/10.24198/jppm.v4i2.14393 tubbs, s. & moss, s. (2001). human communication konteks-konteks komunikasi. diterjemahkan oleh dedy mulyana. bandung: pt remaja rosdakarya. unayah, n., & sabarisman, m. (2016). fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. sosio informa, 1(2). 121140. 186 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 51 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... adoption of information and communication technology to enhance veterinary pharmacology education in nigerian universities adamkolo mohammed ibrahim adamkolo@unimaid.edu.ng department of mass communication, university of maiduguri pmb 1069, borno state, nigeria mohammed bashir tijjani bashvet@yahoo.com department of veterinary pharmacology and topology, faculty of veterinary medicine, university of maiduguri borno state, nigeria. abstract in resource-constraint countries like nigeria, it is envisaged that the adoption of information and communication technology (ict) in veterinary pharmacology education at university level can enhance both quality knowledge delivery and improve students’ performance as well as ict use skills. the literature consistently demonstrates that exposure to variety of digital and online educational resources and facilities encourages critical thinking among the students and enhance their independent problem-solving capabilities. it is long overdue cost-effective and efficient technology systems suitable for e-learning and teaching in nigerian university education system, particularly in veterinary pharmacology academic context are explored. emphasis should be placed on audio-visual e-learning systems such as large screen computer, digital projector and whiteboard in addition to constant power supply and wi-fi internet service. being a medical course, veterinary pharmacology education will be immense enhanced if digital collaborative research and education systems are provided. to achieve this objective, relevant software and applications tailored to veterinary pharmacology students’ specific needs in the e-education process are strongly recommended given the rapid innovations in the ict sector, which is increasingly making both hardwater and software more affordable and user-friendly. informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49. no. 1 (2019). pp 51-63.doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.23348 52 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 introduction the adoption of innovations is crucial for modernization and development of general education system in nigeria. cognizant of this fact, the federal government of nigeria formulated policies and designed programs aimed at establishing foundations of ict use in education, and ensuring maximum utilization of human and material resources. nigeria’s educational development strategy shifted from sectoral to integrated approach, with emphasis on multi-dimensional elements such as infrastructural development and institutional reforms in order to enhance teaching and learning activities in schools and higher institutions of learning, especially the latter (ifenkwe, 2008). the american scholar everett rogers is said to be the person who introduced innovation diffusion theory in the context of development. modernization is here conceived as a process of diffusion whereby institutions of higher learning move from a traditional system of teaching and learning to a different, more technically developed and more rapidly changing system ict. building primarily on sociological research in agrarian societies, rogers stressed the adoption and diffusion processes of cultural innovation. in this chapter, this approach is therefore concerned with the process of diffusion and adoption of ict innovative method of teaching and learning in a more systematic and planned way (servaes, 2008). the modernization paradigm, dominant in academic circles from around 1945 to 1965, supported the transferring of technology and the socio-political culture of the developed societies to the ‘traditional’ societies. development was defined as economic growth. the central idea in the modernization perspective is the idea of evolution, which implies that development is conceived as first, directional and cumulative, secondly, predetermined and irreversible, thirdly, progressive, and fourthly, immanent with reference to the nation-state. the developed western societies or modern societies seem to be the ultimate goals which the less developed societies strive to reach (servaes & malikhao, 2008). di negara-negara dengan keterbatasan sumber daya seperti nigeria, diperkirakan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (tik) dalam pendidikan farmakologi veteriner di tingkat universitas dapat meningkatkan penyampaian pengetahuan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kinerja siswa serta keterampilan penggunaan tik. literatur secara konsisten menunjukkan bahwa paparan berbagai sumber daya dan fasilitas pendidikan digital dan sarana melalui (online) mendorong pemikiran kritis di antara siswa dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah independen mereka. hal ini sudah lama diharapkan sebagai sebuah sistem teknologi yang hemat biaya dan efisien serta cocok untuk pembelajaran e-learning dan pengajaran di sistem pendidikan universitas nigeria, terutama dalam konteks akademik farmakologi veteriner yang dieksplorasi. penekanannya ditempatkan pada sistem-sistem perpustakaan dengan sistem online audio-visual seperti komputer layar besar, proyektor digital dan papan tulis di samping catu daya yang konstan dan layanan internet wi-fi. melalui kursus medis, pendidikan farmakologi veteriner akan mudah ditingkatkan jika penelitian kolaboratif digital dan sistem pendidikan disediakan. untuk mencapai tujuan ini, perangkat lunak dan aplikasi yang relevan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa kedokteran hewan dalam proses e-edukasi sangat disarankan mengingat inovasi berkembang cepat di sektor tik, yang semakin menjadikan air keras dan perangkat lunak lebih terjangkau dan ramah pengguna. keywords: veterinary pharmacology, e-library, e-learning, ict, nigerian universities 53 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... information and communication technology (ict) is increasingly gaining more focus in scholarly discourse in research as a means to facilitate not only learning but also teaching that are time and place blind. many studies have examined how ict can be harnessed to tap its potential benefits for educational development (pynoo, devolder, tondeur, braak, duyk, & duyk, 2011) in veterinary pharmacology (simões, 2010). progressively, the benefits of using ict in learning and teaching are being revealed. hence, the need for advocacy toward policy formulation and implementation regarding the adoption of ict in all learning and teaching activities in nigerian universities, especially in veterinary education. the imperativeness of the use of ict in veterinary pharmacology education can be more evocative given that it is a career that involves the health, well-being and ultimately life of members of one of the none-human ecosystems in society upon which the human society greatly depends (nassuora, 2013; osazuwa, 2011). ict has been defined as any device, system and facility that can be employed to collect, process, store and diffuse information (njoh, 2012). while using ict in learning, or e-learning has been defined as “learning through electronic devices such as desktop/ laptop computers, cd/dvd players, etc.” (nassuora 2013, p.1). nowadays icts are ubiquitous, and their significance continues to soar in virtually every aspect of human endeavor, especially in intraand extra-mural education (pynoo et al., 2011). the use of ict in education (e-education) should involve integrating relevant ict hardware and software into the general educational activities, especially teaching and learning (digital teaching and learning, or what we call e-t&l) activities. relevant technologies that can aid in teaching veterinary pharmacology in nigerian universities include use of fully functional electronic libraries where assorted e-books, digital images of various drug dosage forms, video demonstration on practical procedures, video coverages on rare cases and so on and so forth can be easily accessed. furthermore, the use of customized software applications for use in smartphones developed by institutions or the use of social media can be harnessed to boost veterinary education (agaga & john, 2016 june; oguzor, 2011; miller, 2011; reed, 2010). this chapter seeks to provide further understanding about the issues and trends of the utilization of ict in teaching vetrinary pharmacology in nigerian universities. extant literature was critically reviewed and key themes are highlighted, with a broader outlook of the nigerian university education system’s adoption of ict in teaching and learning processes, focusing on veterinary pharmacology. the chapter is divided into three broad sections namely, (i) issues and problems: in this section, the general focus of the chapter was discussed under several sub-headings; (ii) solutions and recommendations: in this section, solutions and recommendations about how to solve the problems identified and address the issues raised in the preceding section are discussed; and finally, (iii) conclusion: in this section, the main gist of the chapter was concisely discussed with concluding remarks. literature review nigerian veterinary curriculum and modes of teaching pharmacology veterinary education curriculum in nigeria is designed to be covered in six years under various disciplines (nuc). pharmacology is one of the courses taught as part of the requirements for the award of doctor of veterinary medicine (at bachelor’s degree level). owing to tight lectures schedules in timetable, average number of required readings and credit loads to cover per semester is 30 units against for counterparts in other disciplines. assignments are given not only for training them to have acquired independent learning skill but also to cover their syllabus. lecturers will therefore, find it easy to disseminate lecturer notes within the shortest time period and students will find it easy to assimilate the information using ict. students should be allowed to cognitive 54 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 room to consider other fact (chafe, 2010; oguzor, 2011). because of the high academic rigors, for student to gain admission into must have evidence of exceptional performance. yet number of drop outs due to low academic performance is increasing. this may not be unconnected with high number of enrolment without corresponding increase in infrastructural capacity and therefore have to compete with limited space for the training. the conventional teaching methods for delivering veterinary instruction are classroom interaction with lectures. course materials are usually in form of text dictated by the lecturer or given to makes photocopies for student’s use and sometimes in form of powerpoint presentation. practical sessions are done in the laboratory and clinical session in veterinary teaching hospitals. this is often association with inconveniences of having to sit for long hours for lectures. appreciations of ict as applies to veterinary medicine were taught in the curriculum toward the end of the program (oguzor, 2011; osazuwa, 2011). learning style of veterinary medical students understanding learning style of veterinary students towards pharmacology is worthwhile in an attempt to devise or modify the teaching method. pharmacology is an interesting course to many veterinary medical students especially area of prescription writing, drug interaction and therapeutic problem in practical sessions (agaga & john, 2016 june; simões, 2010). using felder and solomon index of learning style medical student’s visual and auditory input style method of knowledge delivery (neel, 2010). students perform better with introduction of audio-visual aids as part of their instructional materials (ghosh, mandal, biswas, dalui, haldar, & biswas, 2016). this type of stimulate experiential learning where students use senses in engaging the subject matter by psychomotor domain of learning (oguzor, 2011; osazuwa, 2011). this includes ability to learners to perform a task with various levels of competencies articulation, consolidation and naturalization and mastery satisfy overall skills requirements to perform clinical duties. use of multimedia will benefit percentage of students having this type of learning style (chafe, 2010). level of ict integration in nigerian universities over the years, the nigerian education sector has achieved some level of ict application in public universities. the federal government of nigeria, in the national policy on education (federal republic of nigeria, 2004), recognises the prominent role of icts in the modern world, and has integrated icts into education. okebukola (1997) and aduwa-ogiegbaen and iyamu (2005), cited in adomi and kpangban (2010), explained that new teaching and learning technologies have not been substantially integrated in most (over 90% of ) nigerian public schools and higher educational institutions. this implies that the chalkboard and textbook continue to dominate classroom activities in most nigerian public universities. although efforts have been made to ensure that icts are available and used in nigerian public universities, the level of application is still low. furthermore, goshit, (2006) and kabir and kadage (2017) observed that most universities, both public and private, do not offer ict training program. ict use allows students to increase individualization of learning. in higher institutions where new technologies are used, students have access to tools that adjust to their attention span and provide valuable and immediate feedback for literacy enhancement (enuku & enuku, 2000; kabir & kadage, 2017), which is currently not fully implemented in the nigerian education system (adomi & kpangban, 2010). although ict use in higher education learning processes is still at its infancy, more especially with respect to university education, a number of studies have demonstrated the potential of ict use at higher education in the country (adedoja, botha, & ogunleye, 55 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... 2012; kabir & kadage, 2017; reed, 2010). one good example of application of icts in higher education is a systematic mobile project funded by partnership for higher education in africa-educational technology initiative (phea-eti), which is currently being executed in the university of ibadan. the project was developed and designed via the collaborative efforts of various research experts with the aim to provide students access to instructional contents to enable learning at any time and in any place (kabir & kadage, 2017; adedoja et al., 2012). the system was designed in such a way that it delivers the required learning materials via mobile phones seamlessly from its learning content management system (lcms) infrastructure (kabir & kadage, 2017; reed, 2010). according to the researchers, provision of such learning materials via mobile phones will produce a number of benefits for students, teachers and administrators. the benefits include: (1) easy distribution and collation of tests, quizzes and surveys, (2) interaction in real time between the teacher and student, as well as among students, via the forum and chat room, (3) ease with which notifications of events, deadlines and timetables are sent to each student, and (4) accessing e-books via mobile phone at about ten to 15 percent of the cost of supplying hard copies. ict application and use can improve nigeria’s education system and provide students with better education (kabir & kadage, 2017). a technologically-literate young citizenry will lead to sustainable ict growth in the country, with the potential to improve telecommunications, media communications, political communications and skilled ict professionals who will be well-equipped to solve ict problems (adomi & kpangban, 2010; goshit, 2006). the introduction of computer based test by joint admission and matriculation board in nigeria, a body charged with the responsibility of admission into tertiary schools is an indication of its gradual acceptability in nigerian educational system (the nation, 2017). the level of ict adoption in nigerian education system, including veterinary medicine education, is estimated at about 90% at its inception or basic level (babalobi, 2010), which is abysmally low. insufficient provision of funds, exorbitant costs of ict infrastructures procurement, installation and maintenance and epileptic and low voltage electricity supply have been shown to be responsible for the current low level of ict integration in our educational system (adedoja et al., 2012; kabir & kadage, 2017). political will due to lack of awareness of advantages by lawmakers is evidence national budget very low compared with other african countries. this resulted in lack of capital to establish ict in nigeria (ogunmakin, 2018 may; osazuwa, 2011). with annual increase in total of enrolment per year as a reflection of increase in general population, students to staff ration is increasing and this may militate against effective knowledge delivery. the philosophy behind massive open online courses (mooc) is getting wider audience through online course via the web where course materials such as videos, readings, and problem sets are shared in an interactive user forum (simões, 2010). apart from general studies, research into the curriculum showed that formal training on ict in the mainstream veterinary school was not taught in early years in nigerian veterinary institutions/colleges (agaga & john, 2016 june); sometimes only at an advanced level, close to graduation. constraints of ict integration in nigerian universities consistently, available data (livsey, 2016; njoh, 2012; ogunmakin, 2018 may) have shown that ict helps to advance western and asian countries, while african countries still experience a lag in its implementation, and this continues to widen the digital and knowledge gaps. in a bid to solve this digital divide syndrome, the association of vice-chancellors of nigerian universities (avcnu) held a workshop on the strategies for ict development and access to more affordable internet bandwidth for universities, 56 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 research and higher educational institutions in nigeria on 26th february, 2008 (chafe, 2010), and it identified major impediments to the integration of ict in nigerian universities’ systems as follows: (1) high cost of internet bandwidth: is responsible for lack of adequate interconnectivity between universities and other institutions, which prevents effective communication and resource-sharing. furthermore, absence of interconnectivity between the universities leads higher educational institutions to act individually and thus unable to benefit from the economy of scale; (2) lack of adequate internet bandwidth which leads to poor access to e-learning resources; (3) human capacity constraints which, lead to service delivery problems; (4) lack of modern learning and collaboration content and tools, which lead to low-quality teaching and research; (5) inadequate technical capacity; and (6) unstable power supply, which leads to increased network downtimes. the role of internet and social media in education in developed countries, live video conferencing system and webinar capability can be done but this is high level ict that may be difficult to implement. quality equipment are often needed for sound, speed and connectivity issues and as such feasibility of adopting such as only source of teaching in developing countries like nigeria is practically challenging. students can however, be encouraged to adopt less sophisticated technology such as emails, creating blogs in the internet which are free to the users, such as wordpress. in their blogs, the students can create and write and post their assignment and be reviewed in an online forum provided in the internet. emails are universally accepted means of communication in a scientific community. information can be shared with minimum discomfort. zipp application can send messages to deliver heavy messages with ease share group reviews, blogs. students should be encouraged to have email to familiarise with global trend of communication and knowledge sharing (chafe, 2010; ibrahim, adamu, & gujbawu, 2017). social media have become an indispensable part of our lives, and they provide student-friendly learning platforms. nowadays, many students have social media profiles and are given the opportunity to officially connect with their institutions through social media networks such as facebook, whatsapp groups, twitter, google+ groups and youtube. these social network sites can be used to communicate campus news, make announcements and provide students with useful information. on twitter, for example, hashtags (#) can be initiated to engage students. discussion hovering around various academic activities study such as sampling and survey can be done effectively (ibrahim et al., 2017). studies have shown that video is an important instrument in electronic teaching and learning context. for example, videos are widely used in internet-based seminars, otherwise known as webinars. video can be used to engage students and share useful contents that can help them improve their curricular activities, e.g., helping them in their assignments and preps (jacobsen & forste, 2011). the population of students using social media for learning purposes is ever increasing (kabir & kadage, 2017). using social media platforms in academic activities can stimulate collaborative learning and peer review activities among colleagues and friends. it can even stimulate the desire to read and write, and this can be useful for students who find it difficult to do so in real life context. forcing students to read discourages them from developing the flair to study and therefore, the idea of edutainment, or educational games was conceived (alrahmi, othman, yusof, & musa, 2015; livsey, 2016). this allows using social networks in educating students as they are ready to devote time and learn all that without putting much efforts. that contributes to the overall level of intelligence as well as improves writing and reading skills (chafe, 2010). 57 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... methods employing the critical discourse analysis (cda) as expounded van dijk (1993) and lindlof and taylor (2002), we examined the text in the literature on the application of ict in education, focusing on vetrinary pharmacology education in nigerian universities and identified attributes, consquences and values. cited in ibrahim and gambo (2019), van dijk (1993) and lindlof and taylor (2002) cda is primarily interested and motivated by pressing social issues which can be understood through discourse analysis. cda aims at analyzing semiosis, that is, how meaning is created and communicated through written, vocal or sign language. it aims to provide basis for the researcher to understand the dialectical relationships between discourse and other elements of social practices. (p.23) because literature on this field of research (application of ict in pharmacology education in nigerian universities) is still limited, we sourced materials that are rather a bit comprehensive in outlook, such as those that provided further knowledge about education generally (both secondary and tertiary) from relevant online databases and reviewed. additionally, we selected relevant literture on veterinary pharmacology and then derived conceptual discourse that can be tailored to application of ict to education delivery (teaching and learning) processes. given that e-books and e-journals are much easier to accessed and use, we employed the help of google search engine and researchgate and google scholar websites to access electronic resources that are available in public domain free of charge. most of our e-resources focused on nigerian issues; and most of them (85%) were published from 2005 to date. of the total of 39 cited references, 67% of them were journal articles. results and discussion the use of multimedia as teaching aid cognitive abilities of comprehension, remembering, reasoning, problems solving and making decisions depend on a rich combination of words and images (miller, 2011; reed, 2010). this is opposed to abstract thinking where ability to think about an object, principle and ideas not physically present that is usually practiced by mathematicians and related disciplines (mayer, 2009). designing course materials in a multimedia fashion can create a scenario of symbolic thinking. this includes the use of pictures, audio recording and video recordings. research in visual communication highlighted that pictures have several advantages over words, hence, pictures can be used to improve students’ learning. pictures facilitate learning by providing clarifying examples, extra-lingual information, and contexts for interpretation. the use of pictures has also been shown to aid recall memory than the use of words (reed, 2010). a previous study has shown that full video demonstration of the experimental procedure enabled the students to acquire first category of psychomotor skills namely imitation. students able to memorise the steps required in the experimentation and demonstrated that they could imitate the procedure shown to them in the video presentation (velumani, 2013). therefore, drug presentation and dosage forms can easily be demonstrated in their teaching and having a mental picture of the drugs would enhance better prescription skills (babalobi, 2010). success recorded in treatment of cases handled in the clinic can boost their confidence when the need for their use arises in practice. for example, irrational drug use consequences include mortality, severe toxicity and maybe rare conditions that cannot be induced experimentally due to ethical concerns can be recorded to be a teaching aid when encountered accidentally. such cases when seen in the future, chances are high that students can easily recognize and diagonize them promptly (agaga & john, 2016 june). 58 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 archiving tools can be used for playback in order to teach or reinforce a lesson, especially for students that missed a class, or want to review the lecture session again. developing course materials in the form of multimedia can be shared via organized local network, or archived in digital libraries or shared over the internet and even social media platform (ogunmakin, 2018; osazuwa, 2011). the use of internet and e-library icts such as the internet and computers ae increasingly becoming accessible resources for educators to use in their teaching activities, although most teachers and instructors are still struggling to integrate these new technologies in teaching and knowledge provision activities (oguzor, 2011). the intranet is the website providing networked community where electronic resources can be shared only for the consumption of the authorized persons via the use of computers. these provide opportunities for filteredto-only-required information to meet the learning needs with minimal distractions such as adverts or links. digital libraries and its associated services can be created using this networking method where information is stored in a digital format and assessable over a network (ogunmakin, 2018 may). in addition to print media found in our libraries, electronic libraries provide ease of usability, readability, affordability and accessibility. material can consist of mixed media i.e. images, video, audio animation which could not be replaced in print. internet networked libraries (e-libraries) can serve as an effective alternative to conventional libraries, which, in many institutions of higher education are gradually being turned into ‘mere archives of antiquated publications’ due to many reasons, especially developments in new technologies. one of the key advantages of internet networked libraries is that they can provide multiple points of access to many users simultaneously (kabir & kadage, 2017; osang, ngole, & tsuma, 2013). an electronic resource allows quicker means of searching, extracting and making reference from the different electronic sources. this will help the student to have relevant information within the shortest of time. it is independent of internet and its attendant subscription charges and distractions that affect reading quality time from ephemeral information such as advertisement and announcement are avoided. adoption of local area networking also protect from risk of computer virus attack (chafe, 2010; oguzor, 2011; reed, 2010). icts for development icts such as computer (ibrahim et al., 2017) and telecommunication technology, especially the internet, are employed to bridge the information and knowledge divide between the technologically-affluent and the technologically-poor. having access to the digital highways not only helps improve access to education opportunities but also increases transparency and efficiency in government services, enhance direct participation from the ‘used-to-be-silent students’ in the democratic process, increase teaching and learning opportunities, enhance student community empowerment by giving a voice to voiceless groups (e.g., students with disability challenges), access to medical information for isolated cases and increase new horizons of learning (livsey, 2016; mayo & servaes, 1994; njoh, 2012). in developing countries’ universities, the local appropriation of icts is a telecenter or multi-media communication center consisting of a few desktop computers, internet, photocopying and printing services. access to the internet and world wide web (www) can be optional. the use of the mobile and satellite telephony can help students getting access to information needed to improve their education. icts can be powerful tools for sharing information, but it is argued that they often cannot solve the learning problems caused by the underlying social, economic and political issues, nor can they change the existing power structures as the information available is not necessarily knowledge. in order to become knowledge, the information has to make sense to the 59 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... student who receive this information (mayo & servaes, 1994; ogunmakin, 2018 may). an outlook of nigerian universities development indices ranking currently, in nigeria, there are 138 universities registered by the national universities commission (nuc). of that total number 40 are owned by the federal government (fg), 39 by various state governments and 59 are privately-owned (livsey, 2016; us diplomatic mission to nigeria [usdmn], 2017). because of relative advancements in ict, particularly the internet, nigeria is believed to possess the capability for ict innovation in tertiary education. in 2009, nigeria was ranked 47th out of 133 countries. nigeria is also acknowledged to have the capacity to spend on research and development (r & d). it was ranked 40th in 2009 (world economic forum, 2009). however, unfortunately, nigerian government’s expenditure in public education (in terms of a % of gni) in 2009 was ranked 128th out of nearly 200 countries (chafe, 2010). nigeria was ranked 91st in internet access in schools and 115th in overall quality of scientific research institutions (itu – wti, 2008-2009). only five public universities were listed among the first 100 in africa in the 2010 webometrics ranking of top 8,000 universities in the world namely, university of ilorin (unilorin) (ranked 55th in africa, 5,846th in the world); obafemi awolowo university (oau) (ranked 61st in africa, 6,265th in the world); university of ibadan (ui) (63rd in africa, 6,396th in the world); university of jos (uj) (ranked 74th in africa, 7,000th in the world); and university of lagos (unilag) (ranked 79th in africa, 7,246th in the world) (chafe, 2010; akinnaso, 2016 december 13). furthermore, out of 195 countries, nigeria was ranked a distant 181st in public spending on education in 2017, which is quite appalling despite global advancement in ict and educational technology. like in previous webometrics rankings, in the 2018 world universities ranking none of nigerian universities was listed among the top 100 in the world. however, a little improvement was observed in the african ranking compared to the 2009 with 10 universities making it to the first 100 list, a 50% improvement. the lucky universities are: (i) ui ranked 12th in africa, (ii) university of nigeria nsukka (unn) ranked 37th, (iii) oau ranked 39th, (iv) covenant university ranked 42nd, (v) ahmadu bello university (abu) ranked 61st, (vi) unilag ranked 62nd, (vii) unilorin ranked 67th, (viii) university of port harcourt (uniport) ranked 71st, (ix) the federal university of technology minna ranked 78th and (x) the federal university of technology akure ranked 79th (webometrics, 2018). although a couple of second-generation universities (those established between 1970 and 1985) had made to the first 100 ranking in africa in 2009, the latest ranking shows that only firstgeneration universities (those established between 1948 and 1965) have been able to make it to the top 100 in africa except for only one private university, covenant university. it is observed that universities of many african countries are ranked better than most nigerian universities in all areas of advancement, including ict use and veterinary education. this chapter believes that without a reasonable advancement in the adoption of ict in teaching and learning (especially in veterinary pharmacology) and basic research infrastructure, the fruition of a knowledge-based economy that is necessary for sustainable development will be unfeasible. institutions of higher education in the nation are envisaged to champion this process of advancement in educational technology development and generating quality knowledge for national development. advanced countries like usa, the uk, australia and belgium, as well as developing countries such as south africa, ghana and kenya have realized this and are investing heavily in the adoption of ict in higher education, particularly in science and medical-based disciplines veterinary pharmacology. implementing a high capacity e-learning system for nigerian universities should now be a foundational priority for 60 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 teaching and research (livsey, 2016; chafe, 2010). the association of vice-chancellors of nigerian universities (avcnu) held a workshop on the strategies for ict development and access to more affordable internet bandwidth for universities, research and higher educational institutions in nigeria on 26th february, 2008, and it was emphasized that that ict is essential for the development of university education as follows: (1) supporting the development and sharing of online information and e-resources; (2) supporting collaborative research among nigerian universities, research and higher educational institutions (in addition to collaborative research with others); (3) running joint online courses and sharing expertise; (4) sharing of experiences and best practices; and (5) providing opportunities for student and staff exchange. the workshop further resolved to establish a national research and education network (nren). the workshop identified the following as some of the perceived benefits of the integration of ict in nigerian universities’ systems: (i) enterprise wide antispam and anti-virus solution, (ii) e-courseware, (iii) e-library, (iv) video conferencing, (v) voice over internet protocol (voip), (vi) subscription to e-journals, and (vi) staff/student management and administration. conclusion this chapter believes that using ict in the teaching of those course can tremendously improve students’ performance and motivate teachers to evolve and adopt innovative teaching methods. pharmacology students taught using ict facilities are expected to possess better employability characteristics, determination to be successful self-employed persons and innovative mind to be able to more successfully transfer the education acquired in class to the career field (labor market) and into real life practice for national development. this is simply given that further explanations to challenges that prompted up during learning process, their solutions and how to apply the solutions to overcome the challenges can be more easily accessed using general ict such as e-library facilities and google scholar, or specific databases online such as pubmed. psychomotor skills-based teaching strategy utilizing audio-visual aids results in better acquisition of hands-on skills. slow learners can also take the advantage of replaying the lecture recordings for desired number of time against the single classroom contact. therefore, there the need to adopt the global trends of educational reforms even at a rudimentary level and upgrades can be achieved at a phase that agrees with our economic and developmental realities. some universities such as university of maiduguri also make effort to introduce it as a means of assessing students in their regular semester examinations. even without enabling environment for full implementation of ict: electricity, phones and computers, undergraduate program supported by information and communications technology can make veterinary training. access to audio-visuals video archiving: engagement of conative mood of learning, text explanation obscure, a lot of explanation for 5 minutes clips. intranet instant access to learning resources and e-library lessens time for than use of google and other search engines maximize optimum rest in learning. official email group for faculty and that of each levels of study can be created in addition to notice board to stimulate students to imbibe the culture of depending on. there is need for research into actual student’s opinion of learning method will inform and transform teaching methods. in view of the preceding discussion, this chapter believes that if ict integration in higher educational systems is prioritized (including veterinary pharmacology education), a tremendous improvement will be achieved; notably regarding the 50% improvement recorded in the africa ranking of nigerian universities from 2009 to 2018, which implies that over the decade, the modest advancement in the integration of e-learning systems in some 61 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... nigerian universities has contributed toward the present improvement (livsey, 2016). hence, it this chapter recommends that the following, as enunciated in chafe (2010) and ogunmakin (2018 may), should be provided on a sustainable basis: (1) a high capacity connectivity that allows the institutions to communicate and collaborate effectively with each other (e.g., voice over internet protocol [voip], video conferencing, remote experimentation, etc) and with hosted central resources, without incurring additional network costs; (2) adequate internet bandwidth to access internet-based resources for research and learning; (3) centralization of applications and resources (e.g., e-books, e-journals, open courseware, etc) that are best hosted at a ‘hub’ location; (4) consolidated co-management of network; (5) increasing capacity and affordability of alternative power including inverter, solar and wind technologies; (6) capacity building for various stakeholders (e.g., lecturers, technicians); and (7) economies of scale as pooled resources work out cheaper when costs are factored on a per institution basis. for example, as of 2010, the cost of internet bandwidth per university was $4,250 (n1.55 million) per mbps/month via weather and electromagnetic energy-impacted vsat; in 2018, it costs $2,300 (n840,000) per mbps/ month. predicted cost is expected to be $1,500 (n548,000) per mbps/month via faster and more reliable marine cable. references adedoja, g., botha, a., & ogunleye, o. s. (2012). the future of mobile learning in the nigerian education system. in p. cunningham & m. cunningham (eds.), ist-africa 2012 conference proceedings. iimc international information management corporation, 2012. adomi, e. e. & kpangban, e. (2010). application of icts in nigerian secondary schools. library philosophy and practice (e-journal), paper 345. accessed from http://digitalcommons. unl.edu/libphilprac/345 aduwa-ogiegbean, s. e. & iyamu, e. o. s. (2005). using information and communication technology in secondary schools in nigeria. educational technology & society, 8(1), 104-112. agaga, l. a. & john, t. a. (2016 june). conception of pharmacological knowledge and needs amongst nigerian medical students at lagos state university college of medicine: implication for future biomedical science in africa. nigerian journal of physiological science, 31, 083-091. akinnaso, n. (2016 december 13). ‘what’s your university’s rank in the world?’ punch nigeria. accessed from https:// www.punchng.com/ al-rahmi, w. m., othman, m. s., yusof, l. m., & musa, m. a. (2015). using social media as a tool for improving academic performance through collaborative learning in malaysian higher education. review of european studies, 7(3), 265275. doi: 10.5539/res.v7n3p265 babalobi, o. o. (2010). internet web communication technology and information communication technology development and use for veterinary medicine education in nigeria (2000-2009). nigerian veterinary journal, 31(3), 185-194. doi: 62 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 10.4314/nvj.v31i3.68976 carlile, s., barnet, s., sefton, a., & uther, j. (1998). medical problem based learning supported by intranet technology: a natural student-centered approach. international journal of medical informatics, 50(1-3), 225-233 chafe, a. i. (2010). nigerian universities ict solution project. powerpoint slides presented at nigerian universities ict solution project, nuc step-b project team. national universities commission (nuc), abuja. retrieved 17 november, 2018 from www.forum. org.ng enuku, u. a., & enuku, o. (2000). breaking down the walls: computer application in correctional/prison education. benin journal of educational studies, 12/13(1/2), 64-71. federal republic of nigeria. (2004). national policy on education, 4th ed. lagos: nigerian educational research and development council. field, m. j. j. & sefton, a. j. (1998). computerbased management of content in planning a problem-based medical curriculum. medical education, 32(2), 163-171. ghosh, a., mandal, k., biswas, s., dalui, s. k., haldar, m., & biswas, s. (2016). evaluation of pharmacology teachinglearning methods in government medical colleges. international journal of basic and clinical pharmacology, 5(1), 126-130. goshit, t. (2006). nigeria’s need for ict: es.259 technology and policy in africa. in es.259 information and communication technology in africa, mit open courseware. accessed from http://ocw.mit.edu/nr/rdonlyres/ s p e c i a l p r o g r a m s / s p 2 5 9 s p r i n g 2006/89 1209ee-e63b -4617-ba9d 7635a63c754b/0/goshit.pdf ibrahim, a. m., adamu, m. a., & gujbawu, m. (2017). analysis of the expectation of effort expended when ict is used in academic activity: influence of effort expectancy and moderating role of experience. mass communication currents, 1(1), 19-38. ibrahim, a. m. & gambo, d. (2019). stakeholder perception of the impacts of communication for development techniques in ngo-supported organizational capacity building: a case of yobe state primary health care management board. developing country studies, 9(3), 17-30. doi: 10.7176/dcs ifenkwe, g. e. (2008). assessment of newspaper advocacy for rural development and environmental education in nigeria. journal of agricultural extension, 12(2), 41-51. jacobsen, w., & forste, r. (2011). the wired generation: academic and social outcomes of electronic media use among university students. cyberpsychology, behavior, and social networking, 14(5), 275-280. kabir, f. s. & kadage, a. t. (2017). icts and educational development: the utilization of mobile phones in distance education in nigeria. turkish online journal of distance education-tojde, 18(1), 63-76. lindlof, t. r., & taylor, b. c. (2002). qualitative communication research methods. thousand oaks, ca: sage. livsey, t. (2016). imagining an imperial modernity: universities and the west african roots of colonial development. journal of imperial and commonwealth history, 44(6), 952-975. matthew, d., joro, i. d., & manasseh, m. (2015). the role of information communication technology in nigeria educational system. international journal of research in humanities and social studies, 2(2), 64-68. mayer, r. e. (2009). multimedia learning, 2nd ed. cambridge: cambridge university 63 adamkolo mohammed ibrahim and mohammed bashir tijjani, adoption of information and communication ... press. mayo, j. & servaes, j. (eds.). (1994). approaches to development communication: a training and orientation kit (vol. 1). new york: unfpa/unesco. miller, o. (2011). the processing of pictures and written words: a perceptual and conceptual perspective. psychology, 2(7), 713-720. nassuora, a. b. (2013). students acceptance of mobile learning for higher education in saudi arabia. international journal of learning management systems, 1(1), 1-19. neel, j. a. (2010). learning style profile of 150 veterinary medicine students. journal of veterinary medicine education, 37(4), 347-352. doi: 10.3138/jvme.37.4.347 njoh, a. j. (2012). implications of spatial and physical structures for ict as a tool of urban management and development. habitat international, 36(3), 343-351. doi: 10.1016/j.habitatint.2011.06.006 ogunmakin, r. (2018 may). internet capacity of higher education and research institutions in africa: the need for national research education network. american journal of educational research, 6(6), 586-591. doi: 10.12691/ education-6-6-1 oguzor, n. s. (2011) computer usage as instructional resources for vocational training in nigeria. educational research and reviews, 6(5), 395-402. okebukola, p. (1997). old, new and current technology in education. unesco africa, 14(15), 7-18. osazuwa, r. j. (2011). the effect of ict, research and education network in improving the quality of research and higher education. a paper presented at the conference of rectors, vice chancellors and presidents (corevip 2011), association of african universities, nay 30 to june 3, stellenbosch, south africa. pynoo, b., devolder, p., tondeur, j., van braak, j., duyk, w. & duyk, p. (2011). predicting secondary school teachers’ acceptance and use of a digital learning environment: a cross-sectional study. computers in human behaviour, 27, 568-575. reed, s. k. (2010). thinking visually. new york: psychology press. servaes, j. & malikhao, p. (2008). development communication approaches in an international perspective. in j. servaes (ed.), communication for development and social change (pp. 158-179). los angeles: sage. simões, j. (2010). information communication technology applied to veterinary education in early xxi century. veterinaria.com.pt, 3(1), 1-29. accessed from http://www.veterinaria. com.pt/media/dir_27001/vcp2-1-e1. pdf the nation (2017). ‘the jamb revolution.’ the nation. accessed from http:// t h e n a t i o n o n l i n e n g. n e t / t h e j a m b revolution/ us diplomatic mission to nigeria [usdmn]. (2017). nigeria: education profile, 17 august. accessed from https://nigeria. usembassy.gov/nigeria_education_ profile.html van dijk, t. a. (1993). principles of critical discourse analysis. discourse and society, 4(2), 249-283. doi: 10.1177/0957926593004002006 velumani, k. v. (2013). an investigation in to the impact of e-resources in modern library and information centers. doctoral dissertation, department of library and information science, alagappa university, india. accessed from https://hdl.handle. net/10603/54204 webometrics (2018). ranking web of universities: africa. accessed from https://www.webometrics.info/ membangun institusi sekolah sebagai organisasi pembelajar (learning organization) 36 institusi sekolah sebagai organisasi pembelajaran 35 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. membangun institusi sekolah sebagai organisasi pembelajar (learning organization) oleh: riyanto abstrak sekolah sebagai insitusi yang menyelenggarakan pembelajaran, ironisnya dalam praktiknya justru belum menempatkan dirinya sebagai organisasi pembelajar (learning organization=lo), yakni yang secara sadar melakukan perubahan mendasar untuk mengatasi disfungsi, yakni mengubah reaksi menjadi kreasi, kompetisi menjadi kooperasi, kompetisi menjadi sinergi. lo mempunyai lima komponen, yakni: keahlian pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran oleh tim, dan berpikir sistemik. dengan kelima komponen tersebut suatu organisasi diharapkan dapat berjalan secara harmoni. membangun sekolah sebagai organisasi pembelajar berarti berusaha menjadikan sekolah sebagai institusi yang mau terus belajar, tanpa terus menggantungkan pada dinas atau pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sekolah. hal yang paling mendasar untuk segera dipelajari oleh sekolah dalam rangka membangun watak, perilaku, dan keunggulan kompetitif peserta didik adalah dengan cara membangun kultur sekolah. kultur sekolah dapat mengubah sekolah sebagai lembaga yang mensinergikan seluruh komponen sekolah dan masyarakat sebagai kekuatan yang harmonis sehingga sekolah memiliki kekhasan dan mampu memiliki keunggulan tertentu. kata kunci: sekolah, organisasi pembelajar. a. pendahuluan sekolah sebagai institusi yang memiliki misi utama untuk mencerdaskan dan membangun karakter anak bangsa melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar dan pendukungnya mestinya tidak menutup diri untuk belajar. sekolah dengan segala komponennya tidak hanya membelajarkan siswa tetapi institusi sekolah sendiri juga harus belajar. hal ini didasarkan pada sebuah konsep baru dalam keorganisasian yang mengangkat paradigma “learning organization” atau organisasi pembelajar. sekolah merupakan suatu organisasi yang keberhasilan tujuannya sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan dan paradigma organisasi yang dipegang bersama oleh segenap komponen sekolah. dalam tulisan singkat ini aspek yang akan disorot adalah paradigm organisasi sekolah. paradigma organisasi sekolah dewasa ini mulai mengadopsi paradigm organisasi modern yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka. untuk mengatasi persoalan disfungsi budaya dan berbagai masalah manajerial, sebagaimana organisasi perusahaan dewasa ini telah muncul suatu paradigma baru yakni learning organization atau diterjemahkan menjadi organisasi pembelajar. dengan menerapkan paradigma tersebut diharapkan sekolah sebagai organisasi secara kelembagaan bersedia untuk selalu belajar terus menerus, masing-masing komponen organisasi sekolah, seperti guru, tenaga administrasi, dan kepala sekolah selalu dapat mendeteksi kekurangan atau kesalahan masing-masing untuk secara bersama-sama memperbaikinya. kekurangan dan kesalahan satu komponen merupakan masalah bersama yang harus dihadapi bersama. pusat pembelajaran organisasional yang bermarkas di mit telah mempelajari fenomena organisasi pembelajaran sebagai sebuah proses dan tujuan manajemen sejak tahun 1990. suatu organisasi pembelajar merupakan usaha penyesuaian secara terus menerus terhdap lingkungan yang saling bergantung dan mengalami perubahan. hasil penelitian lembaga tersebut menunjukkan bahwa pembangunan organisasi pembelajaran memerlukan perubahan mendasar dalam pola pikir dan tindakan yang berlawanan dengan kepercayaan konvensional dan reaksioner. perubahan dari keadaan organisasi yang terpecah-pecah, persaingan, dan reaksioner menuju organisasi yang sistemik, kooperatif, dan kreatif juga memerlukan suatu “perlawanan galilean” menuju pembangunan persamaan komitmen. dalam hal ini, komitmen dalam sisi lain merupakan kesetiaan personal yang mencakup kepada kesetiaan terhadap perubahan sosial melalui suatu organisasi. b. membangun komitmen sebuah komitmen diperlukan oleh segenap komponen sekolah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap kebiasan-kebiasaan tidak produktif yang selama ini dipraktekkan. masing-masing komponen sekolah perlu melakukan refleksi dan mengeksplorasi diri untuk bahan awal melakukan perubahan mendasar dalam memandu ide-ide manajemen kontemporer. para ahli oragnisasi berargumen bahwa disfungsi utama pada kebanyakan institusi adalah fragmentasi (perpecahan), kompetisi (persaingan), dan reaktif, yang secara aktual merupakan hasil dari keberhasilan para organisator (pemimpin, direktur, manajer, kepala, dan lain-lain) lebih dari seribu tahun dalam menghasilkan dunia fisikal dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, budaya industrial. ia datang sebagai sesuatu yang tidak mengejutkan yang mana disfungsi-disfungsi tersebut telah berurat berakar di berbagai institusi. fragmentasi, kompetisi, dan reaktif bukan masalah yang harus dipecahkan, mereka adalah pola pikir yang telah membeku yang tidak terpecahkan. pemecahan yang dapat diajukan di sini adalah suatu cara berpikir, merasa, dan menjadi baru, yakni budaya sistem. pemikiran fragmentari menjadi sistemik ketika kita memperbaiki “memori keseluruhan”, kesadaran bahwa keseluruhan harus didahulukan (mengutamakan kepentingan bersama). kompetisi menjadi kooperasi ketika kita menemukan “sifat diri masyarakat” dan merealisasikan peran kita sebagai tantangan untuk saling menolong. reaktif menjadi kratif ketika kita melihat “kekuatan generatif bahasa” bagaimana bahasa membawa perbedaan keempat dari aliran kehidupan yang tidak terbagi-bagi. perubahan tersebut memainkan peran sebuah “perubahan galilean” baru. teori revolusi heliosentrik menggeser pandangan kita dari melihat bumi sebagai pusat peredaran system tatasurya (teori geosentrik) kepada suatu pola yang lebih luas. dalam cara pandangan dunia yang baru, kita tergerak dari keutamaan bagian-bagian kepada keutamaan keseluruhan, dari kebenaran mutlak kepada interpretasi logis, dari diri sendiri kepada masyarakat, dari pemecahan masalah kreasi. persamaan komitmen perlu untuk membangun organisasi pembelajaran melalui tipikal orang-orang “komitmen kepada organisasi mereka". hal ini mencakup komitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam dunia yang lebih luas dan melihat organisasi sebagai kendaraan untuk mengusung perubahan. c. disfungsi budaya organisasi adalah mikro-kosmos masayarakat luas. hati dari beberapa usaha sunguh-sungguh untuk mengubah agar organisasi berjalan dengan memperhatikan disfungsi mendasar dari budaya kita yang lebih besar. menurut kofman dan peter (1993) ada tiga masalah fundamental dengan paradigma mutakhir, yakni: fragmentasi, kompetisi, dan reaktif. 1. perpecahan (fragmentasi) setiap individu dalam kehidupan kelompok atau kelompok kecil dalam wilayah kelompok besar secara terus menerus berada dalam masalah fragmentasi. tantangan utama kita dalam organisasi adalah mengahadapi persoalan tersebut dengan mencoba memasukkan pendekatan sistemik. cara menganalisis persoalan yang sedemikian kompleks adalah dengan memecah komponen-komponen tersebut, mempelajari masing-masing komponen secara terpisah, kemudian menggabungkan (sintesis) komponen-komponen itu kembali sebagai satu kesatuan. kita terbiasa melakukan fragmentasi sejak masih usia dini, saat awal-awal usia sekolah. kita belajar tentang dunia yang terpecah-pecah ke dalam bagian-bagian kecil dan tidak berkaitan dengan diri kita. kita mengingat fakta-fakta yang terisolasi, membaca ceritera sejarah statis, mempelajari teori-teori abstrak, dan mendapatkan ide-ide yang tidak berkaitan dengan pengalaman hidup dan aspirasi pribadi. ilmu ekonomi terpisah dari psikologi, yang terpisah dari biologi, ysng sedikit berkaitan dengan seni. kita menjadi yakin bahwa pengetahuan terakumulasi dari sejumlah informasi dan pembelajaran hanya sedikit dilakukan dengan bekerja sesuai dengan kemampuan untuk melakukan tindakan efektif, mengindera diri sendiri, dan bagaimana kita berada pada dunia kita. hari ini, fragmentasi menjadi batu sandungan bagi kita untuk menjadi professional. banyak dari kita menyebut diri spesialis. akuntan khawatir terhdap buku-buku, manajer operasi khawatir tentang produksi dan inventori, manajer pemasaran khawatir terhadap basis pelanggan, dan tak seorang pun yang khawatir terhadap persoalan bisnis sebagai suatu keseluruhan. 2. persaingan (kompetisi) kompetisi diawali dari keinginan ego untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang terbaik. umumnya masyarakat telah menjadi lebih bergantung pada kompetisi, untuk memperluas bahwa hanya model kita yang pantas atau terbaik untuk melakukan perubahan dan pembelajaran. tak ada yang salah secara intrinsik dalam hal kompetisi. masalah terjadi ketika kita kehilangan keseimbangan antara kompetsisi dan kerja sama pada suatu saat, ketika kita sangat memerlukan bekerja secara bersama-sama. kita jarang berpikir bagaimana proses mengembangkan pemimpin agar lebih menyerupai kemitraan parenting daripada persaingan, atau bagaimana mengembangkan kultur baru yang menyerupai pertamanan daripada kampanye militer. kita sering melakukan kompetisi terhadap orang-orang yang seharusnya dapat kita ajak bekerjasama. anggota-anggota tim bersaing untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang lebih baik. bagian/divisi bersaing dengan divisi lainnya yang seharusnya divisi lain tersebut dapat diajak untuk berbagi pengalaman 3. reaktif di sebuah perusahaan, ketika terjadi sesuatu pecah/rusak, reaksi yang segera terjadi adalah memanggil seorang ahli (spesialis) untuk memperbaikinya. keberhasilan ahli tersebut sesungguhnya akan membentuk mentalitas “kotak hitam” yang dapat menghambat organisasi dari mengembangkan kemampuan dirinya untuk belajar secara terus menerus. adanya pandangan reaktif merupakan bukti pembenaran terhadap pemecahan masalah. padahal pemecahan masalah secara mendasar berbeda dengan kreasi. seorang pemecah masalah membuat maslah menjadi hilang, sedangkan seorang kreator membawa sesuatu yang baru menjadi ada. d. sebuah perlawanan galilean 1. keutamaan totalitas perspektif analitik mencakup tiga bagian proses, yakni: (1) memecah sistem ke dalam bagian-bagian komponen, (2) mempelajari masing-masing komponen secara terpisah, dan (3) menyusun suatu pemahaman secara keseluruhan dari suatu pemahaman bagian-bagian. pembatasan karakteristik sebuah sistem tidak dapat dipahami sebagai suatu fungsi dari komponen-komponennya yang terpisah. pertama, tingkah laku sistem tidak bergantung pada apa yang masing-masing dikerjakan oleh bagian-bagian itu, tetapi bergantung pada bagaimana masing-masing bagian itu berinteraksi dengan leluasa. sebuah mesin mobil dapat bekerja dengan baik, tetapi jika saluran transmisi dilepas darinya, maka mobil itu tidak akan dapat bergerak. kedua, memahami suatu sistem diperlukan untuk memahami bagaimana ia dapat mencapai suatu sistem yang lebih besar dimana ia merupakan bagian dari sistem itu. kita gunakan contoh milik russel ackoff, kita tidak akan pernah memahami mengapa mobil-mobil standar mempunyai tempat duduk untuk empat atau lima orang jika dilihat pada properties fisik elemen-elemen mobil tersebut. keberadaan manusia berkreasi membuat sistem teleologikal, sistem dengan tujuan tertentu. memahami desain mobil, kita perlu melihat bagaimana ia mengangkut secara baik suatu masyarakat keluarga yang mengadakan perjalanan bersama-sama. ketiga, hal yang sangat penting, apa yang disebut bagian-bagian tidak perlu diambil sebagai yang utama. faktanya, bagaimana kita mendefinisikan bagain-bagian secara fundamental suatu bahan perpektif dan tujuan, tidak intrinsik di dalam persamaan “sesuatu yang nyata” yang sedang kita saksikan. 2. persamaan diri masyarakat para penganut fisika newton dikagetkan dengan penemuan bahwa pada inti atom, pada pusat materi tidak ada sesuatu, tidak ada, energi murni. ketika mereka mencapai pada blok bangunan yang secara fundamental memiliki persamaan, mereka menemukan suatu kehampaan kandungan, pola-pola probabilitas stabil berusaha mengkaitkan dengan pola-pola probabilitas lainnya. penemuan ini telah merevolusi sains fisika, mengawali era quantum. kesamaan yang dapat diambil adalah, kita terkejut terhadap penemuan bahwa pada inti person, pada pusat kedirian tidak ada sesuatu, tidak ada, hanya energi murni. ketika kita sampai pada basis kedirian kita yang paling mendasar adalah kita menemukan suatu kehampaan kandungan, sebuah jaringan hubungan. ketika seseorang meminta kepada kita untuk berbicara tentang diri sendiri, kita mengatakan tentang keluarga, pekerjaan, latar belakang pendidikan, afiliasi olah raga, dan lain-lain. pada semua pembicaraan ini, dimana diri kita? jawabnya adalah tidak dimana-mana, sebab diri sendiri itu bukan sesuatu, tetapi sebagaimana jarome bruner katakan, adalah sebuah titik pandang yang menyatukan aliran pengalaman ke dalam suatu narasi logis (koheren), sebuah narasi yang berusaha menghubungkan narasis-narasi lainnya dan menjadi lebih kaya. 2. bahasa sebagai praktik generatif dalam kehidupan sehari-hari kita mengindera dunia, kita melihat kenyataan sebagai “di sana” dan diri kita sebagai pengobservasi “ di sini”. tradisi barat mendorong masyarakatnya untuk “memahami” bagaimana bekerja sama sehingga kita dapat mencapai apa yang diinginkan. tetapi apakah jika yang menunjukkan kepada kita sebagai “realitas” tidak dapat dipisahkan dari bahasa dan tindakan kita. apakah jika kita merupakan bagian dari keseluruhan bagian dunia? apakah jika krisis kita, paling tidak dalam bagian, sebuah krisis persepsi dan arti, lolos dari “kenyataan naïf” perspektif pengobservasi sebagai orang yang menggambarkan sebuah realitas eksternal? apakah jika observasi diri sendiri adalah permulaan dari fragmentasi? 3. menjalankan prinsip-prinsip bersama-sama dengan “manajemen kualitas total” dan “proses perekayasaan kembali”, “organisasi pembelajaran” telah menjadi dengung terakhir. “organisasi pembelajaran” merupakan suatu kategori kita buat dalam bahasa. sebagaimana setiap kreasi bahasa, kategori ini adalah sebagaiama dua sisi pedang yang dapat memeperkuat atau memperlemah telah diyakini bahwa lo harus didasarkan pada tiga fondasi, yakni: a. sebuah budaya yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan transenden, seperti cinta, kekaguman, kerendahan hati, dan kasih sayang. b. seperangkat praktik untuk percakapan generatif dan mengkoordinasi tindakan. c. suatu kapasitas untuk melihat dan bekerja dengan aliran kehidupan sebagai suatu sistem. e. penutup lo mempunyai lima komponen, yakni: keahlian pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran oleh tim, dan berpikir sistemik. dengan kelima komponen tersebut suatu organisasi diharapkan dapat berjalan secara harmoni. menurut ismawan (2005), harmoni berkaitan dengan “kesearahan” yaitu suatu proses bagaimana agar potensi-potensi individu dalam organisasi disatukan secara sinergis. kumpulan orang cerdas dalam suatu organisasi tidak secara otomatis membuat organisasi tersebut menjadi cerdas. untuk menjadikan suatu organisasi menjadi cerdas, misalnya organisasi sekolah, maka diperlukan kesearahan atau harmoni antara berbagai unsur sekolah. untuk melakukan sinergi diperlukan komitmen dari masing-masing individu, tanpa komitmen untuk bekerja dalam sistem, maka sinergi tidak akan terjadi. betapa pentingnya komitmen ini, sehingga kofman dan senge (1993) menyebut komitmen ini sebagai the heart of leaning organization. membangun sekolah sebagai organisasi pembelajar berarti berusaha menjadikan sekolah sebagai institusi yang mau terus belajar, tanpa terus menggantungkan pada dinas atau pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sekolah. hal yang paling mendasar untuk segera dipelajari oleh sekolah dalam rangka membangun watak, perilaku, dan keunggulan kompetitif peserta didik adalah dengan cara membangun kultur sekolah. menurut zamroni (2005) kultur sekolah menjadikan sekolah sebagai lembaga yang mensinergikan seluruh komponen sekolah dan masyarakat sebagai kekuatan yang harmonis sehingga sekolah memiliki kekhasan dan mampu memiliki keunggulan tertentu. sekolah yang dibangun mesti didasarkan pada kultur tertentu yang memiliki birokrasi yang demokratis, model pelayanan yang prima, pola pengaturan kelas dan kantor guru-administrasi yang kondusif dan kepemimpinan kerpala sekolah yang egaliter. hal senada mengenai pentingnya kepemimpinan termasuk di dalamnya kepemimpinan kepala sekolah dikemukakan oleh sukanto reksohadiprodjo dan hani handoko (1995) yang menekankan pada pentingnya pemimpin (leader) untuk memberikan perlakuan yang egaliter dan memposisikan bawahan (follower) sebagai sosok yang penting dalam suatu organisasi, sehingga bawahan merasa bahwa dirinya diperlukan. membangun lo menurut kofman and senge (1993) memerlukan perubahan yang mendasar dalam cara berpikir dan bertindak yang mungkin berlawanan dengan keyakinan konvensional dan reaktif suatu organisasi. selama ini persoalan yang dihadapi suatu organisasi adalah disfungsi budaya yang mencakup fragmentasi, kompetisi, dan reaksioner. lo berusaha menjadikan disfungsi budaya tersebut berubah dari fragmentasi menjadi sistemik, kompetisi menjadi kooperasi, dan reaktif menjadi kreatif. perubahan tersebut memerlukan semangat galilean (berasal dari nama seorang ilmuwan galileo galilei) yang saat itu berani mengusung kebenaran baru dengan teorinya heliocenstris yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat peredaran planet-planet, termasuk bumi. padahal keyakinan saat itu yang ditanamkan oleh pihak gereja menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat peredaran planet-planet atau dikenal dengan pandangan geocentris. galileo bahkan akhirnya menanggung resiko dihukum mati demi kebenaran yang diyakininya. daftar pustaka ismawan, indra. 2005. learning organization, membangun paradigma baru organisasi pembelajar. jakarta: penerbit cakrawala media pressindo. kofman, fred and peter m. senge, 1993. communities of commitment: the heart of learning organization. diperoleh dari www.lo.com. diakses tanggal 20 juni 2008. sukanto reksohadiprodjo, dan hani handoko, t. 1995. organisasi perusahaan. yogyakarta: penerbit bpfe. suharsono wignyowiyoto,. 2002. leadership-followership hubungan dinamis kepemimpinan-keanakbuahan sebagai kunci sukses organisasi. jakarta: penerbit ppm kerja sama dengan pusdiklat bri. zamroni, 2005. mengembangkan kultur sekolah menuju pendidikan yang bermutu. makalah seminar nasional peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan budaya sekolah di uny. yogyakarta 23 november 2005 biodata penulis. riyanto, s.pd., adalah alumni universitas widya dharma (unwidha) klaten, jurusan pendidikan kewarganegeraan. saat ini menjabat sebagai kepala sekolah sd negeri sidakaton 02 kecamatan tanjung, brebes. microsoft word layout infovol2 2012 kajian spasial keberadaan reklame luar ruang terhadap etika dan estetika ruang publik di kota yogyakarta nurhadi1, suhadi purwantara2, nurul khotimah3 abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tipologi reklame luar ruang di kota yogyakarta, sebaran reklame luar ruang yang berada pada lokasi strategis maupun tidak strategis, persepsi masyarakat terhadap pengaruh keberadaan reklame luar ruang, dan alternatif lokasi yang direkomendasikan maupun tidak direkomendasikan untuk ruang publik. penelitian ini menggunakan populasi fisik dan non fisik. populasi fisik adalah ruang publik di kota yogyakarta, sedangkan populasi non fisik adalah masyarakat di kota yogyakarta. sampel fisik adalah ruang publik yang dianggap strategis untuk pemasangan reklame meliputi jalan utama, pasar, alun-alun, stadion, dan tempat wisata, sedangkan sampel non fisik adalah masyarakat yang ada di sekitar dan yang beraktivitas di sekitar ruang publik kota yogyakarta. sampel fisik dan non fisik diambil secara purposive, dimana sampel fisik sebanyak 22 titik ruang publik dan sampel non fisik sebanyak 110 responden yang ada di 22 titik ruang publik, dan pengambilannya dilakukan secara insidental. data yang ada dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara dengan kuesioner, dan survei instansional, yang selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabulasi. hasil analisis menunjukan bahwa, pertama, karakteristik reklame di ruang publik kota yogyakarta didominasi oleh jenis reklame komersial dibandingkan reklame non komersial. kedua, sebaran reklame di ruang publik merata, 20 titik ruang publik berada pada lokasi strategis dan hanya 2 yang berada pada lokasi kurang strategis. ketiga, persepsi masyarakat menunjukan bahwa keberadaan reklame belum menciptakan ketertiban kota (82%), belum menciptakan keindahan kota (78%), tidak sesuai dengan kondisi ruang publik (85%), ukuran tidak sesuai (91%), warna menarik (75%), pencahayaan menganggu (87%), intensitasnya tinggi (92%), mengganggu pemandangan sekitar (87%), tidak sesuai dipasang di lanskap permukiman (93%), sesuai dipasang di lanskap perdagangan dan jasa (97%), dan sesuai dipasang di lanskap ruang terbuka hijau (58%), dan keempat, lokasi alternatif yang direkomendasikan untuk pemasangan reklame didasarkan pada pertimbangan tata letak pemasangan reklame dan hasil analisis persepsi masyarakat. kata kunci: reklame luar ruang, etika dan estetika, ruang publik pendahuluan pembangunan perekonomian di kota yogyakarta saat ini telah meningkat pesat. hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menuntut semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan/ruang, kenyataan menunjukkan ruang yang tersedia semakin terbatas. kebutuhan ruang terkait aktivitas ekonomi di kota yogyakarta, salah satunya adalah pemanfaatan ruang kota untuk pemasangan media luar ruang (papan reklame) yang secara tidak langsung mampu mempengaruhi bentuk fisik kota yogyakarta. pemerintah kota yogyakarta dapat memanfaatkan ketersediaan ruang atau keterbatasan ruang yang ada saat ini dengan mengkaji secara optimal agar ruang tersebut mampu mengakomodasi seluruh kegiatan spasial yang ada. keterbatasan ruang diharapkan dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang bermukim di kota yogyakarta, termasuk diantaranya kebutuhan ruang untuk pemasangan media luar ruang (papan reklame). umumnya media luar ruang atau yang dikenal dengan sebutan papan reklame membutuhkan konsep penataan secara hirarkis dan terorganisir. penataan media luar ruang secara hirarkis dan terorganisir dapat memberikan keuntungan ganda bagi pemerintah kota setempat, pertama, peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh dari media luar ruang, dan kedua, dapat mempercantik kota serta dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat kota, khususnya mengenai informasi yang terpampang pada papan reklame tersebut. reklame yang berada di koridor luar ruang merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan perdagangan. reklame adalah media promosi yang digunakan oleh pengiklan nasional maupun lokal untuk menjual barang atau jasa kepada wisatawan, orang-orang yang berlalulalang, dan masyarakat setempat, sehingga dalam koridor tersebut menjadi lahan yang strategis untuk penempatan reklame luar ruang. pemasangan reklame akan cenderung mengambil ruang terbuka kota yang dianggap strategis sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah dilihat oleh warga kota. tempat-tempat yang strategis terutama persimpangan jalan (wardana, 2006). di kota yogyakarta termasuk diantaranya jalan mangkubumi dan jalan malioboro. mengkaji tentang ruang untuk pemasangan papan reklame, maka tidak lepas dari berbagai indikator yang mempengaruhinya, antara lain: masalah perizinan, jenis iklan, ukuran, arus perjalanan, akses, kecepatan arus lalu lintas, persepsi terhadap lokasi dan keserasian dengan bangunan sekitarnya. indikatorindikator tersebut jika dapat disinergiskan dengan suatu konsep yang tepat maka akan memberikan dampak positif bagi kota yogyakarta, mengingat keberadaan papan reklame tidak dipandang merusak keindahan kota, kecuali baliho dan spanduk para calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) yang menjamur di sudut-sudut kota ketika pemilu daerah berlangsung. keberadaan papan reklame, di satu sisi memberikan dampak positif, yaitu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas kota secara visual serta memberikan akses informasi terkait iklan yang terpajang di papan reklame, namun di sisi lain keberadaannya juga berdampak negatif bagi kota diantaranya cenderung menghalangi pandangan ke arah elemen-elemen kota yang menarik seperti arsitektur bangunan maupun unsur lanskap kota dan bahkan mengancam keselamatan penduduk kota. berdasarkan permasalahan tersebut, maka sudah seharusnya keberadaan papan reklame perlu adanya peninjauan terlebih dahulu, khususnya dari segi lokasi penempatan, jenis iklan yang akan dipasang, dan ukuran dari papan reklame itu sendiri. peninjauan dilakukan agar keberadaan papan reklame dapat memberikan keuntungan nyata dan tidak mengakibatkan polusi karena menjamurnya papan reklame. kota yogyakarta hingga saat ini belum mempunyai ruang khusus untuk media luar ruang. hal ini dikarenakan keberadaan ruang untuk papan reklame belum menjadi prioritas dalam konsep penataan ruang kota, namun demikian keberadaannya saat ini harus mulai dipikirkan karena tanpa terasa telah semakin berkembang. fenomena ini dapat kita pelajari dari beberapa kota besar di indonesia yang awalnya tidak memikirkan hal tersebut, namun saat ini mereka mulai mengalami kesulitan baik dalam upaya untuk penataan atau penertiban papan reklame yang sudah terlanjur dipasang maupun permasalahan mekanisme perizinan pemasangan papan reklame. oleh karena itu perlu kiranya pemerintah kota yogyakarta bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam perumusan kebijakan tentang periklanan/papan reklame yang nantinya dapat dijadikan sebagai perda, sehingga di masa mendatang tidak ada keberadaan papan reklame yang menyalahi konsep tata ruang kota. keberadaan papan reklame di kota yogyakarta saat ini telah memonopoli pusat-pusat kota, bahkan terkesan tumpang-tindih. di beberapa titik pusat kota yogyakarta, keberadaan baliho dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas karena terkadang dijumpai roboh. selain itu di beberapa titik jembatan penyeberangan orang (jpo) dijumpai pemasangan reklame yang menutupi seluruh badan jembatan sehingga pengguna jembatan sama sekali tidak terlihat. padahal dalam perda no. 8 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame disebutkan bahwa papan pariwara yang dipasang di jpo harus berjarak minimal 1,5 meter dari lantai dasar jembatan dengan tujuan agar pengguna jembatan bisa terlihat dari bawah, sehingga jembatan tidak disalahgunakan. pada saat menjelang pemilu daerah berlangsung, disepanjang jalan kota yogyakarta dijumpai berbagai atribut kampanye yang menyatu dengan public space maupun private space. hal ini secara hukum merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah kota yogyakarta. namun kenyataannya peraturan tersebut tidak ditindaklanjuti secara konseptual, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak-pihak yang memanfaatkan media luar ruang sehingga keberadaannya menjadi bumerang baik bagi visual kota maupun masyarakat kota yogyakarta. dari beberapa permasalahan tersebut, terlihat bahwa pengawasan papan reklame di kota yogyakarta masih lemah, sehingga terkadang pemerintah baru mengetahui sebuah reklame tidak memiliki izin ketika reklame itu roboh dan mencederai pengguna jalan. kurang tertibnya penempatan reklame luar ruang dapat berdampak pada penurunan estetika dan kualitas visual lingkungan serta penurunan keamanan dan keselamatan publik. oleh karena itu maka penting kiranya dilakukan penelitian tentang “kajian spasial keberadaan reklame luar ruang terhadap etika dan estetika ruang publik di kota yogyakarta”. cara penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi reklame, ruang publik yang mempunyai reklame tidak atau kurang strategis, persepsi masyarakat terhadap keberadaan reklame, serta jenis dan isi reklame yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan untuk ruang publik. sesuai dengan tujuan di atas, maka untuk mendapatkan data yang diinginkan dilakukan pendekatan kualitatif (deskriptif). penelitian kualitatif dilakukan untuk mencari kedalaman data. dalam pencarian data, peneliti menentukan responden tertentu sebagai narasumber. penentuan responden dilatarbelakangi oleh kepentingan dan karakteristik tertentu yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian. untuk melengkapi kedalaman data, maka dilakukan penelitian survey yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. populasi penelitian ini meliputi populasi fisik dan populasi non fisik. populasi fisik adalah ruang publik di kota yogyakarta, sedangkan populasi non fisik adalah masyarakat di kota yogyakarta.adapun sampel fisik dalam penelitian ini adalah ruang publik yang dianggap strategis untuk pemasangan media reklame meliputi jalan utama, pasar, alun-alun, stadion, dan tempat wisata. sampel non fisik adalah masyarakat yang ada di sekitar dan yang beraktivitas di sekitar ruang publik kota yogyakarta. teknik pengambilan sampel fisik dilakukan secara purposive. sampel yang meliputi jalan utama, pasar, alun-alun, stadion, dan tempat wisata ditentukan sejumlah 22 titik sampel dengan pertimbangan sampel yang diambil adalah pada posisi yang didukung oleh kegiatan atau aktivitas yang berlangsung di tempat itu sangat padat dan ramai. sampel non fisik juga ditentukan secara purposive sampel non fisik ditentukan sejumlah 110 orang, yang akan diambil untuk setiap titik sampel fisik (ruang publik) sejumlah 5 responden, meliputi masyarakat sekitar ruang publik dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan ruang publik. sampel tersebut diambil secara insidental. masyarakat sekitar dipilih dengan dasar reklame dipasang untuk memasarkan suatu produk barang atau jasa yang pangsa pasarnya adalah masyarakat sekitar atau masyarakat pengguna ruang publik. analisis data dibagi dalam beberapa tahapan. tahapan-tahapan tersebut antara lain: 1. mengidentifikasi karakteristik dan tipologi media reklame identifikasi ini diharapkan dapat mengenali seperti apa bentuk dan kondisi reklame yang ada di ruang publik kota yogyakarta. selanjutnya dari identifikasi dapat diklasifikasi tipologi media reklame. pengklasifikasian dalam analisis ini berguna untuk menentukan kesesuaian dalam pengelolaan reklame. 2. menganalisis secara spasial penempatan reklame di ruang publik kota yogyakarta kajian spasial dalam penelitian ini adalah sebaran atau agihan dari bentukbentuk reklame di ruang publik kota yogyakarta, meliputi jalan utama, pasar, alun-alun, stadion, dan tempat wisata, di wilayah mana yang strategis, kurang strategis, dan tidak strategis dilihat dari etika dan estetika kota. 3. menganalisis persepsi masyarakat tentang pemasangan reklame masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat sekitar ruang publik dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan ruang publik. dalam analisis ini akan dijaring pendapat masyarakat mengenai bagaimana pemasangan dan pengelolaan media reklame yang mampu mempengaruhi keindahan kota secara keseluruhan ataupun dilihat dari efektivitas pemasangannya. 4. menganalisis jenis dan isi reklame luar ruang yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan untuk ruang publik di kota yogyakarta. hasil dari analisis persepsi masyarakat dan beberapa hal yang umumnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan suatu tata letak reklame luar ruang dijadikan sebagai penentu rekomendasi dalam pertimbangan pemasangan reklame di ruang publik. dalam penelitian ini data ditampilkan dalam bentuk: 1. deskripsi; dimana data-data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian deskriptif, dan 2. tabulasi; dimana data-data yang telah terkumpul ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel sesuai dengan tipologi data. hasil penelitian dan pembahasan karakteristik dan tipologi reklame luar ruang pengklasifikasian reklame di setiap daerah berbeda-beda, seperti halnya di kota yogyakarta. perbedaan pengklasifikasian ini berkaitan erat dengan bentuk-bentuk pengelolaan atau aturan yang ada. dari hasil pengamatan langsung di lapangan didapat gambar-gambar yang mendukung dalam pengklasifikasian reklame di kota yogyakarta, yaitu sebagai berikut: 1. reklame berdasarkan isi pesannya media reklame berdasarkan isi pesannya dapat dibedakan menjadi media komersial dan media reklame non-komersial. media reklame komersial adalah media yang memberikan informasi suatu barang atau jasa untuk kepentingan dagang. media ini terlihat sangat mendominasi di beberapa ruang publik. hal tersebut sangat wajar karena walaupun biayanya mahal namun cukup potensial untuk menjaring pasar, seperti gambar salah satu produk rokok. berbeda halnya dengan media reklame komersial, media reklame non-komersial hanya mengandung informasi pelayanan kepada masyarakat, seperti reklame yang menunjukkan arah kota tertentu. reklame berdasarkan bahan dan periode waktu yang digunakan media reklame yang diklasifikasikan menurut bahannya dapat dibedakan atas reklame permanen dan media reklame non-permanen. secara umum media reklame permanen dibuat pondasi sendiri dan dimasukan ke dalam tanah. kebanyakan jenis media reklame ini dipasang dengan melewati proses izin terlebih dahulu atau dengan melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh tim penataan reklame. jenis media reklame non-permanen bersifat temporer. media ini hanya digunakan pada suatu waktu tertentu saja ketika ada suatu acara atau pertunjukan dan sejenisnya dan setelah itu tidak digunakan lagi. jenis media reklame ini mempunyai ciri mudah untuk dipindahkan atau di bongkar dan tidak perlu membuat sebuah pondasi yang kuat maupun dari bahan yang mahal. media reklame demikian sangat banyak dijumpai dan penempatannya kadang sembarang dan mepet ke badan jalan sehingga menimbulkan kesan tidak teratur dan tidak mempertimbangkan estetika kota. 2. reklame berdasarkan sifat informasi media reklame berdasarkan sifat penyampaian informasinya dapat dibedakan menjadi media reklame langsung dan media reklame tidak langsung. media reklame langsung berkaitan erat dengan sifatnya yang menjelaskan suatu bangunan atau lingkungan tempat media reklame tersebut diletakkan. hal lain yang dapat memperjelas media reklame ini adalah biasanya menunjukkan identitas bangunan yang dimaksud. mengingat media reklame yang kedua adalah media reklame yang sifatnya tidak langsung. media reklame ini berisi muatan yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan dalam bangunan atau lingkungan dimana media reklame tersebut ditempatkan. media reklame ini cukup banyak dijumpai di sepanjang jalan di kota yogyakarta. karakteristik khas bangunan di jalan malioboro membuat setiap perusahaan reklame selalu ingin memasang reklame di tempat ini sebagai alat pemasaran produknya, walaupun tempat usaha atau bangunan tidak ada di jalan malioboro. 3. reklame berdasarkan teknis pemasangan 1. media reklame yang berdiri sendiri (free standing signs) media reklame ini memiliki dua bentuk, yaitu pertama, media reklame yang terletak di tanah (ground signs) dan kedua, media reklame yang menggunakan tiang (pole signs). media reklame yang berdiri sendiri biasanya terletak di tanah atau tertutup oleh tanah dan terpisah dari bangunan atau struktur jenis yang lain. jenis media reklame yang kedua didukung oleh tiang sebagai konstruksi penahan, terkadang lebih dari satu tiang, terpisah dari tanah atau udara dan terpisah dari bangunan atau struktur yang lain. di jalan wirobrajan, jenis media reklame ini sangat banyak dijumpai. reklame salah satu produk otomotif terkemuka memamerkan produknya di jalan wirobrajan dengan harapan dapat merebut pangsa pasar kendaraan roda dua di kota yogyakarta, 2. media reklame pada atap bangunan (roof signs) media reklame di atap bangunan dibedakan menjadi media reklame yang tidak menyatu dengan atap dan yang menyatu dengan atap. media reklame yang tidak menyatu dengan atap dibangun di atas atap bangunan, disangga oleh struktur atap dan berada tinggi di atas atap. di jalan brigjend. katamso, jenis reklame seperti ini banyak dijumpai (gambar bawah) jenis reklame yang kedua adalah media reklame yang menyatu dengan atap, jenis media ini sangat jarang di jumpai. 3. projected signs jenis media reklame ini biasanya diletakkan pada bangunan atau dinding bangunan, dengan menghadap ke arus jalan dan arus kendaraan, jaraknya tidak lebih dari 15 cm dari dinding bangunan, dan dipasang tegak lurus dari bangunan. jenis media ini banyak dijumpai di jalan p. mangkubumi. karakter khusus jalan p. mangkubumi yang mempunyai jalur lambat menyebabkan banyak perusahaan atau toko-toko di kanan kiri jalan memasang reklame jenis ini tanpa takut media reklame tersebut menyerobot badan jalan sehingga akhirnya dapat mengganggu keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewati kawasan jalan p. mangkubumi. 4. media reklame yang ditempatkan pada dinding (wall signs) media reklame yang masuk dalam klasifikasi wall signs adalah media reklame yang dipasang secara pararel dengan jarak maksimum 15 cm dari dinding bangunan dan biasanya dicat pada permukaan dinding atau struktur bangunan yang lain. jenis media reklame ini banyak dijumpai di perempatan tugu dan sebagian besar jenis reklame ini menunjukkan identitas bangunan yang ditempeli oleh media reklame tersebut. 5. media reklame yang digantung (suspended signs) jenis media reklame ini biasa digantung pada bagian bawah bidang horizontal (langit-langit) serambi bangunan. pada umumnya jenis media reklame ini berukuran lebih kecil dari papan nama atau alamat. di jalan sultan agung pada beberapa ruas bangunan yang berupa toko-toko ataupun kantor-kantor banyak menempatkan reklame jenis ini. 6. media reklame di atas pintu keluar masuk bangunan (marquee signs) media reklame jenis ini biasa diletakkan pada struktur bangunan seperti atap di atas pintu keluar masuk bangunan. jenis reklame ini terlihat banyak di sepanjang jalan kh dahlan, mengingat karakter bangunan di sepanjang jalan kh dahlan sebagian besar merupakan toko dan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum kepada masyarakat. 7. media reklame pada jendela atau pintu (window/door signs) jenis media reklame ini biasa diletakkan di jendela atau di pintu, dapat berupa gambar, simbol atau kombinasi keduanya yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai suatu aktivitas, bisnis, komoditi, peristiwa, perdagangan atau suatu pelayanan sebuah perusahaan tertentu yang diletakkan pada jendela atau pintu dari kaca tampak dari sisi sebelah luar. jenis reklame ini banyak dijumpai di wilayah kota yogyakarta seperti perempatan tugu. media reklame ini biasanya menerangkan identitas bangunan yang menempelinya. rumusan analisis karakteristik reklame jumlah reklame berdasarkan isi pesan, reklame berdasarkan bahan dan periode waktu yang digunakan, reklame berdasarkan sifat informasi, dan reklame berdasarkan teknis pemasangan hingga saat ini tidak diketahui jumlahnya secara spesifik karena dinas pendapatan daerah (dipenda) selaku pengelola dalam pemasangan reklame di kota yogyakarta kesulitan mendatanya akibat setiap jangka waktu tertentu selalu berubah. studi karakteristik reklame yang akan dijadikan fokus perhatian penelitian ini hanya pada aspek yang berhubungan dengan masyarakat umum (public). karakteristik atau tipologi reklame yang kemudian dijadikan pembahasan studi ini adalah reklame berdasarkan isi pesan. dari hasil observasi langsung menunjukkan bahwa keberadaan reklame komersial lebih menonjol dibandingkan reklame non-komersial. hal tersebut disebabkan sifat reklame komersial sebagai media alat promosi selalu berusaha membuat perbedaan dalam setiap pemasangannya dibanding reklame non-komersial, misalnya dilihat dari pencahayaan yang sangat terang, ukuran yang besar, konstruksi yang menarik perhatian dan tempatnya yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan atau di tempat yang konsentrasi masyarakatnya banyak. berbeda halnya dengan reklame non-komersial yang cenderung pasif, dilihat dari bentuk dan ukurannya yang kecil, titik lokasinya juga kadang tidak selalu di tempat yang strategis dan kadang tanpa pencahayaan. oleh karena itu sangat wajar jika reklame non-komersial tidak dikenakan pajak retribusi walaupun kadang muatannya sangat berguna bagi masyarakat umum. sebaran reklame luar ruang di wilayah kota yogyakarta sebaran reklame luar ruang di wilayah kota yogyakarta tersebar merata di seluruh jalan-jalan protokol, pusat kegiatan ekonomi seperti pasar dan mal, tempat rekreasi, serta ruang publik seperti alun-alun, stadion kridosono, dan stadion mandala krida. posisi-posisi tersebut dianggap mempunyai nilai strategis untuk pemasangan media reklame. hal ini didukung oleh kegiatan atau aktivitas yang berlangsung di tempat itu sangat padat dan ramai, seperti tampak pada tabel 1. dari tabel 1 nampak ada lokasi atau kawasan yang termasuk klasifikasi kurang strategis (traffic dan densitas sedang) untuk pemasangan reklame, seperti alun-alun selatan dan stadion mandala krida. beberapa diklasifikasikan kurang strategis padahal disana terdapat pusat aktivitas, hal ini dikarenakan meski berpotensi menjadi pusat kerumunan masa namun pada kenyataannya berdasar pengamatan tidaklah demikian. adapula kawasan yang menurut pengamatan umum ramai traffic dan densitasnya, namun ternyata dari hasil penelitian ramainya hanya pada jam-jam tertentu. contoh ekstrem dari kasus ini misalnya daerah sekitar pasar beringharjo/jalan pabringan yang sangat tinggi kepadatan lalu lintas dan manusia hanya pada jam-jam tertentu, namun menurun drastis kepadatannya menjelang sore dan malam. umumnya lokasi/kawasan dimana traffic tinggi, densitasnya tinggi dan banyak terdapat pusat aktivitas akan dimasukkkan klasifikasi strategis untuk pemasangan reklame. suatu kondisi/keadaan tentunya akan selalu berubah seiring berjalannya waktu, demikian halnya dengan kondisi kawasan suatu daerah. dalam konteks reklame, kawasan yang kini mungkin strategis ataupun kurang strategis untuk pemasangan reklame belum tentu demikian untuk masa yang lalu atau masa mendatang. akibat perkembangan atau pembangunan boleh jadi suatu kawasan yang dulunya kurang strategis menjadi strategis di masa kini dan masa mendatang. hal yang sebaliknya kawasan yang dulunya strategis, dikarenakan satu dan lain hal, kini menjadi tidak strategis lagi. tabel 1: penetapan tingkat strategis pemasangan reklame no. titik lokasi indikator kesimpulan utama tambahan 1. jalan p. mangkubumi traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan sangat ramai, koridor menuju jalan malioboro dan stasiun ka tugu strategis 2. jalan malioboro traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta strategis 3. jalan kh dahlan traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas: pertokoan, rs. pku muhammadiyah sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta strategis 4. perempatan kantor pos besar traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : bank sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta, ada traffic light strategis 5. perempatan ngampilan traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan strategis no. titik lokasi indikator kesimpulan utama tambahan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta, ada traffic light, taman parkir ngabean 6. perempatan gondomanan traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta, ada traffic light, taman parkir bi strategis 7. jalan p. senopati traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : perbankan, taman pintar, taman parkir, sekolahan sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo, kraton yogyakarta strategis 8. jalan sultan agung dan kusumanegara traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pura pakualaman, pasar sentul, perkantoran sangat ramai, menuju krkb gembiraloka, st. mandala krida, perkantoran strategis 9. perempatan jalan wirobrajan traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pasar serangan ramai, menuju wates, magelang, ada traffic light strategis 10. perempatan badran traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta, ada traffic light strategis 11. perempatan pingit/jalan diponegoro traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : sangat ramai, koridor utama menuju pusat strategis no. titik lokasi indikator kesimpulan utama tambahan pertokoan, bank kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta, ada traffic light 12. perempatan tugu traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan, bank sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta, ada traffic light strategis 13. perempatan gramedia/jl. cik ditiro traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan, bank sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu & lempuyangan, st. kridosono, ada traffic light strategis 14. perempatan galeria/jl. urip sumoharjo traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan, bank, rs. bethesda, hotel sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu & lempuyangan, st. kridosono dan mandala krida, ada traffic light strategis 15. perempatan jalan parangtritis/pojok beteng wetan traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pertokoan, showroom, hotel sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pantai parang tritis, kota bantul strategis 16. perempatan jalan bantul/pojok beteng kidul traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : sangat ramai, koridor utama menuju pusat strategis no. titik lokasi indikator kesimpulan utama tambahan pertokoan, showroom, hotel kota, pantai samas, kota bantul 17. alun-alun utara traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : wisata sangat ramai, dekat jalan malioboro sebagai pusat kota strategis 18. alun-alun selatan traffic: sedang densitas : sedang aktivitas : wisata tidak ramai kurang strategis 19. krkb gembiraloka traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : wisata sangat ramai strategis 20. pasar beringharjo traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : pusat ekonomi sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu, kraton yogyakarta strategis 21. stadion kridosono traffic: tinggi densitas : tinggi aktivitas : olahraga, bank, telkom, sekolahan sangat ramai, koridor utama menuju pusat kota, pasar beringharjo dan stasiun ka tugu & lempuyangan, kraton yogyakarta, ugm, uny strategis 22. stadion mandala krida traffic: sedang densitas : sedang aktivitas : wisata tidak ramai, ada traffic light kurang strategis 4.3. persepsi masyarakat tentang reklame luar ruang di ruang publik kota yogyakarta 4.3.1. penilaian responden terhadap pemasangan reklame apakah sudah menciptakan ketertiban kota kepastian hukum tentang pemasangan dan pengelolaan reklame diharapkan dapat menciptakan ketertiban kota. namun demikian dengan dinamisnya perkembangan informasi sudah seharusnya pemerintah daerah lebih fleksibel dengan permasalahan yang terus berkembang sehingga tidak ada persepsi bahwa ada sebuah peraturan yang tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. pemerintah daerah harus lebih peka terhadap masyarakat sebagai pihak yang langsung merasakan dampak dari sebuah kebijakan untuk menciptakan ketertiban kota. tanggapan masyarakat mengenai apakah pemasangan reklame sudah menciptakan ketertiban kota, penilaian masyarakat menunjukkan 90 responden (82%) mengatakan belum memenuhi dan responden yang mengatakan reklame sudah menciptakan ketertiban kota sebanyak 20 responden (18 %). 4.3.2. penilaian responden terhadap pemasangan reklame apakah sudah memenuhi kriteria keindahan kota (estetika kota) reklame dapat menjadi visualisasi perkotaan dan akan menambah keindahan suatu kota. hal ini kemudian menjadi alasan mengapa pemerintah kota yogyakarta dalam regulasi mengenai reklame mengamanatkan bahwa pemasangan reklame dapat menjadi aksesoris kota yang dapat membantu keindahan kota yogyakarta. dari hasil kuesioner menunjukkan 86 responden (78%) mengatakan tidak, artinya reklame di ruang publik belum menciptakan keindahan kota dan hanya 24 responden (22%) yang mengatakan sudah memenuhi. 4.3.3. penilaian responden terhadap jenis reklame reklame yang dipasang di ruang publik kota yogyakarta menurut penilaian masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ruang publik yang ada sebanyak 94 responden (85%), dan yang mengatakan sesuai hanya 16 responden (15%). kondisi ini dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat bahwa seluruh reklame yang dipasang di ruang publik kota yogyakarta mengganggu keindahan dan ketertiban kota. sebagai contoh di alun alun utara banyak terpasang spanduk dan umbul-umbul yang seharusnya wilayahnya bebas dari reklame apapun, kecuali informasi mengenai sejarah dan informasi wisata. 4.3.4. penilaian responden terhadap ukuran reklame masyarakat cenderung mengatakan ukuran reklame tidak sesuai, yaitu sebanyak 100 responden (91%), sedangkan yang mengatakan ukurannya sesuai hanya 10 responden (9%). banyaknya responden yang mengatakan bahwa ukuran reklame yang dipasang tidak sesuai, dimungkinkan karena semakin besarnya ukuran reklame maka semakin rendah nilai keindahan kota, sebaliknya sedikitnya responden yang mengatakan setuju dikarenakan alasan bahwa semakin besar ukuran reklame maka semakin banyak informasi tersampaikan tanpa mempedulikan keindahan kota. 4.3.5. penilaian responden terhadap warna reklame warna-warna reklame yang dipasang di ruang publik kota yogyakarta dianggap menarik oleh responden sebanyak 83 responden (75%), dengan alasan hampir semua reklame yang dipasang mempunyai warna-warna yang indah dan menarik minat untuk dilihat. sedangkan sisanya sebanyak 27 responden (25%) mengatakan tidak menarik dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, alasannya bahwa reklame yang ada hanya mengedepankan segi bisnis saja tanpa ada etika dan estetika terhadap lingkungan sekitarnya, misalnya ada keberadaan masjid, sekolah dan fasilitas umum lainnya. 4.3.6. penilaian responden terhadap jenis pencahayaan penilaian masyarakat mengenai jenis pencahayaan reklame di ruang publik kota yogyakarta, dianggap mengganggu sebanyak 96 responden (87%) dan hanya 14 responden (13%) yang mengatakan tidak mengganggu. banyaknya responden yang menganggap pencahayaan reklame mengganggu dilatarbelakangi alasan ketika malam hari pantulan cahaya dari billboard dapat memantul ke bawah sehingga setiap kendaraan yang lewat merasa terganggu dengan pantulan sinar yang ada, sedangkan yang menjawab tidak mengganggu mengatakan alasan bahwa pencahayaan pada papan reklame membantu penerangan jalan yang ada di bawahnya, contohnya di jalan wates. 4.3.7. penilaian responden terhadap intensitas sebagian besar responden menganggap bahwa jumlah reklame yang terpasang terlalu banyak atau dengan intensitas tinggi, yaitu sebanyak 101 responden (92%) dengan alasan seluruh pandangan kota menjadi semrawut dan terkesan kumuh. sedangkan sisanya sebanyak 9 responden (8%) mengatakan bahwa intensitas reklame rendah dengan alasan ada beberapa ruas jalan di kota yogyakarta yang masih sepi dari pemasangan reklame. 4.3.8. penilaian responden terhadap pemandangan sekitarnya sebagian besar responden menganggap bahwa reklame yang terpasang tidak menganggu pemandangan sekitar, yaitu sebanyak 96 responden (87%), sedangkan sisanya 14 responden (13%) menganggap reklame terpasang mengganggu pemandangan sekitar, misalnya di perempatan wirobrajan yang notabene banyak sekolah di sekitarnya namun banyak dijumpai reklame tentang rokok. 4.3.9. penilaian responden terhadap jenis lanskap permukiman responden yang menganggap bahwa pemasangan reklame di wilayah permukiman padat penduduk walaupun strategis namun tidak sesuai sebanyak 102 responden (93%), dengan alasan ancaman bahaya yang ada jika reklame yang terpasang ambruk sehingga menimpa rumah di sekitarnya. hanya 8 reponden (7%) yang menganggap pemasangan reklame di wilayah permukiman padat penduduk sesuai, dengan alasan informasi yang diiklankan mudah tersampaikan. 4.3.10. penilaian responden terhadap jenis lanskap perdagangan dan jasa sebagian besar responden menganggap bahwa reklame yang dipasang di wilayah perdagangan dan jasa adalah sesuai, yaitu sebanyak 107 responden (97%), dengan alasan di tempat itulah orang akan melakukan transaksi yang diinginkan, misalnya mall dan pasar. hanya 3 reponden (3%) yang menganggap tidak sesuai, dengan alasan akan menambah suasana kesemrawutan yang ada dan wilayah menjadi semakin tidak tertib. hal ini dapat dilihat di sekitar pasar beringharjo, jalan malioboro, dan jalan urip sumoharjo. 4.3.11. penilaian responden terhadap jenis lanskap ruang terbuka hijau responden yang menganggap bahwa reklame yang ada di ruang terbuka hijau sudah sesuai yaitu sebanyak 64 responden (58%), dengan alasan reklame yang diperbolehkan untuk dipasang bersifat temporer atau sementara, seperti reklame yang ada di alun-alun utara dan taman kota. sisanya sebanyak 46 responden (42%) menganggap tidak sesuai, dengan alasan ruang terbuka hijau seharusnya bersih dari reklame, disamping keindahan kota akan terganggu. 4.4. lokasi alternatif reklame luar ruang penempatan reklame luar ruang sangat berkaitan dengan perancangan suatu kota, yaitu tata letak, keindahan, kesopanan, kerapian dan faktor lainnya. perancangan suatu kota dilakukan dengan mengikuti suatu proses dan kriteria desain tertentu yang disepakati oleh masyarakat tertentu sehingga dimungkinkan dalam suatu masyarakat akan menganut proses perancangan kota yang berbeda. beberapa hal yang umumnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan suatu tata letak reklame luar ruang diantaranya adalah: 4.4.1. visibilitas (keterlihatan) papan reklame luar ruang perlu mempertimbangkan visibilitas. visibilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, tiang penempatan, cat pantul, pencahayaan, dan sebagainya. pertimbangan visibilitas digunakan untuk menentukan letak reklame agar maksud dan tujuan dari reklame tersampaikan kepada masyarakat. salah satu reklame yang mempertimbangkan visibilitas terletak di jalan magelang. 4.4.2. legibilitas informasi (keterbacaan dan kejelasan) legibilitas informasi dari pemasangan reklame berkaitan dengan macam dan ukuran huruf, jarak antar huruf, lokasi, warna dasar, warna huruf dan sebagainya sehingga tetap terbaca dari kendaraan yang bergerak, contohnya reklame yang terletak di perempatan galleria 4.4.3. "keseimbangan" antara pengendalian kesemrawutan dan penciptaan perhatian sambil memancarkan pesan atau informasi keseimbangan dapat diperoleh dari persepsi masyarakat yang melihat sebagian objek sasaran dengan kepentingan penataan kota yang mempertimbangkan keindahan, ketertiban, dan keteraturan. keseimbangan dapat diukur dari tata letak, ukuran, warna, informasi yang disampaikan dengan jumlah reklame yang berada dalam satu area. dalam satu area seharusnya jumlah reklame tidak melebihi kapasitas area tersebut, walaupun areanya merupakan area strategis, seperti gambar berikut ini. 4.4.4. keharmonisan reklame dengan arsitektur bangunan di dekatnya pengendalian ukuran reklame perlu diperhatikan karena banyaknya bangunan di kota yogyakarta yang merupakan bangunan sejarah, sehingga hanya beberapa jenis media reklame yang boleh dipasang di tempat tersebut, misalnya reklame yang bersifat temporal atau bukan permanen seperti umbul-umbul. 4.4.5. pengendalian pemakaian lampu kedip untuk reklame lampu kedip biasanya digunakan untuk rumah sakit, kantor polisi, spbu, tanda keselamatan atau keperluan yang sangat penting untuk keselamatan para pemakai jalan raya. dalam hal ini pemanfaatan lampu kedip untuk reklame perlu dikendalikan, dalam artian tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial atau bisnis. kesimpulan setelah melakukan beberapa analisis untuk dapat mengetahui keberadaan reklame di ruang publik kota yogyakarta maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. karakteristik reklame di ruang publik kota yogyakarta lebih didominasi reklame komersial daripada reklame non-komersial. hal tersebut dapat dilihat dari penempatannya yang memilih tempat strategis, ukuran dan bentuknya besar, dilengkapi pencahayaan yang terang, sebaliknya reklame non komersial cenderung memilih tempat tidak selalu strategis, ukuran dan bentuknya kecil serta kadang tanpa pencahayaan. 2. sebaran reklame luar ruang di wilayah kota yogyakarta tersebar merata, dilihat dari sebarannya 20 titik ruang publik berada pada lokasi strategis, sedangkan sisanya 2 titik ruang publik berada pada lokasi kurang strategis, yaitu alun-alun selatan dan stadion mandala krida. 3. persepsi masyarakat terhadap keberadaan reklame di ruang publik kota yogyakarta, sebagian besar responden menganggap bahwa reklame belum menciptakan ketertiban kota (82%), belum menciptakan keindahan kota (78%), tidak sesuai dengan kondisi ruang publik (85%), ukuran tidak sesuai (91%), warna menarik (75%), pencahayaan menganggu (87%), intensitasnya tinggi (92%), mengganggu pemandangan sekitar (87%), tidak sesuai dipasang di lanskap permukiman (93%), sesuai dipasang di lanskap perdagangan dan jasa (97%), dan sesuai dipasang di lanskap ruang terbuka hijau (58%). 4. terdapat lokasi alternatif yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan reklame. daftar pustaka eddy djoko pramono. 2006. persepsi masyarakat terhadap keberadaan reklame dan aspek legal hukumnya di jalan slamet riyadi kota surakarta. tesis. semarang: program pascasarjana magister pembangunan wilayah dan kota universitas diponegroro. frank jefkins. 1996. periklanan. edisi ketiga. terjemahan haris munandar. jakarta: erlangga. http://id.wikipedia.org/wiki/estetika, diakses tanggal 1 maret 2010 jam 20.40 wib. http://id.wikipedia.org/wiki/etika, diakses tanggal 1 maret 2010 jam 20.35 wib. http://id.wikipedia.org/wiki/reklame, diakses tanggal 1 maret 2010 jam 20.30 wib. rustiadi, et. al. 1998. analysis of land use changes in city suburbs (a case study on some subdistricts of bekasi area of west java indonesia). journal of rural planning assosiation, vol. 18, no.1. sarlito wirawan sarwono. 1992. psikologi lingkungan. jakarta: grasindo pt gramedia widiasarana indonesia. stephen carr, et al. 1992. public space. cambridge: cambridge university press khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 30 keefektifan sekolah, fungsi, dan model 29 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. keefektifan sekolah, fungsi dan model oleh: teguh sihono norlia binti mat norwani, ph. d. abstract   school functions are created forthe learner’s reproduction of knowledge, attitudes, values, and techniques that have a culture. there are five types of school function: engineering/economic function, political function, human/social function, cultural function, and educational function. each type of the school function operates at five levels (individual, institution, community, society, and international). the effectiveness of a school is the capacity of the school to maximize its functions or the extent to which the school can perform the functions which consists of five types: technical/economic, human/social, political, cultural, and educational. the effectiveness of the school shows effective school performance in order to improve the quality of education. there are eight models of school effectiveness that places emphasis on each different aspect to the dynamic process of the school in an effective struggle for survival. the models are: the model of destination; input source model; process model; satisfaction model; legitimacy model; ineffectiveness model, organizational learning model, and total quality management (tqm) models. in maximizing the school’s function, school administrators can choose among the eight models of school effectiveness, in accordance with the interests, needs and condition of each school. keywords: effectiveness, function, model a. pendahuluan sekarang banyak informasi pendidikan dan irama kerja restrukturisasi sekolah untuk keefektifan ke perkembangan sekolah, tidak saja hanya di wilayah barat seperti canada, amerika serikat dan united kingdom, tetapi juga di fasifik seperti australia, new zeland, mainland, china dan hongkong, dari perbaikan ke pengembangan. saat ini bidang pendidikan berubah sangat cepat akan tetapi tujuan sekolah tidak tegas dan tidak berubah banyak. agar adaptasi pada perubahan lingkungan, terdapat kebutuhan kuat membangun rencana rutin setiap aspek penting di sekolah, yang meliputi: tujuan sekolah, staff, struktur organisasi, proses sekolah, teknologi dalam manajemen, mengajar dan belajar. pengembangan sekolah secara rutin adalah konsep kebutuhan jangka panjang, menyeluruh dan berkembang. dari reformasi ini, beberapa kecenderungan dapat diamati; (a) dari kuantitas ke kualitas, (b) dari pemeliharaan ke keefektifan, (c) dari pengawasan eksternal ke manajemen berbasis sekolah, (d) dari teknik sederhana ke teknologi yang rumit. tanggapan pada kecenderungan dan pengembangan dalam pembaharuan pendidikan, serta perubahan sekolah, mempunyai kemajuan pesat dalam pengetahuan, penyelidikan, praktik dan kebijaksanaan utama dalam bidang keefektifan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. akan tetapi dengan skala yang sangat besar sejak dimulainya pembaharuan pendidikan melibatkan banyak sekolah, staff dan siswa, kemajuan juga kecil untuk mendukung perubahan. b. fungsi sekolah pada berbagai tingkat keefektifan sekolah adalah konsep yang masih samar-samar, walaupun ini sering digunakan dalam literatur manajemen sekolah dan perbaikan/ kemanjuan. pada banyak orang, mengartikan keefektifan sekolah berbeda-beda, dan keefektifan sekolah sering keliru/membingungkan dengan efisiensi sekolah. unsur kritis konsep keefektifan seperti: kriteria apa, kriteria siapa, efektif bagi siapa, siapa yang mengartikan, bagaimana menilai, kapan menilai dan menurut apa pembatasan lingkungan, sering bermasalah. sekolah adalah organisasi dalam perubahan dan konteks sosial yang rumit, loncatan dengan sumber terbatas dan meliputi banyak warga seperti; otoritas pendidikan, administrator sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, pendidik dan umum. dengan keadaan sosial seperti ini, sungguh sulit untuk mengartikan keefektifan sekolah tanpa mendiskusikan fungsi sekolah (cheng, 1997:7). sekolah mempunyai kinerja dan keefektifan untuk fungsi yang berbeda. ajaran fungsi menganjurkan pendidikan sekolah dapat memfaslitasi mobilitas sosial, dan perubahan sosial, tetapi teori konflik menentang pendidikan sekolah mereproduksi struktur klas dan memelihara ketidak samaan pada masyarakat. bolman and deal (1991) membedakan potensi fungsi sekolah dalam lima tipe (school function in to five types) : 1) technical/economic functions; 2) political functions; 3) human/social functions; 4) cultural functions; 5) educational function tabel 1: school function at multilevel technical/economic function human/ social function political function cultural function educational function individual student, staff, etc. · knowledge and skills training · career training · job for staff · psycholo-gical development · sosial-development · potential development · development of civic attutudes and skills · accultu-ration · sosializa-tion with values, norms, beliefs · learning how tolearn & develop · learning how toteach and help · profesional development institutional · as a life place · as a work place · as a service organization · as a sosial – entity or sistem · as a human relationship · as a place for political – sosialization · as a political coalition · as a place for political discourse or criticims · as a center for cultural trasmition and repro-duction · as a place for cultural revitaliza tion and integration · as a place for learning and teaching · as a center for disseminating knowledge · as a center for educational changes and development community · serving the economic or instrumental needs of the community · serving the sosial needs of the community · seving the political needs of the community · seving the cultural needs of the community · seving the educational needs of the community society · provision of quality labor force · modification of economic cooperation · contribution to the menpower structure · social integration · social mobility/ social class perpetuation · social equality · selection and allocation of human resources · social development and change · political legimization · political structure maintenance and continuity · democracy promotion · facilitating political development and reforms · cultural integration & comunity · cultural reproduc-tion · production of cultural capital · cultural revitaliza-tion · development of the education professions · development of education structure · dessemination of knowledge and information · learning society international · international competation · economic cooperation · international trade · technology exchange · earth protection · sharing information · global villlage · international friendship · social cooperation · international exchange · elimination of national/ regional/ racial/gender biases · international coalition · international understanding · peace/againswar · common interest · elimination of conflicts · apprecia-tion of cultural diversity · cultural acceptance across countries/ region · develop-ment of global culture · development of global education · international education exchange and cooperation · education for the whole world sumber: cheng yin cheong: 1997:10 1. fungsi teknis/ekonomi: merujuk kontribusi sekolah terhadap pengembangan teknis atau ekonomi dan kebutuhan individu, lembaga, komunitas lokal, masyarakat dan komunitas internasional. pada tingkatan individual; sekolah dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keperluan ketrampilan untuk bersaing dalam masyarakat modern dan menyediakan latihan jabatan dan kesempatan. pada tingkat lembaga; sekolah melayani organisasi dalam menyediakan pelayanan kualitas, juga gilirannya urusan hidup atau tempat kerja dalam masyarakat. pada tingkat komunitas; sekolah melayani kebutuhan peralatan komunitas lokal, menyediakan kualitas kekuatan buruh/tenaga perekonomian. pada tingkat internasional; pendidikan sekolah menyediakan keperluan tenaga kualitas tinggi dalam kompetisi internasional, kerja sama ekonomi, perlindungan bumi, teknologi dan perubahan informasi. 2. fungsi manusia/sosial: mengacu pada kontribusi sekolah untuk perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat masyarakat. pada tingkat individu; sekolah membantu siswa untuk mengembangkan psikis, pisik dan sosial, serta potensi mereka sendiri. pada tingkat lembaga; sekolah merupakan kesungguhan sosial atau sususan sistem sosial pada hubungan manusia yang berbeda, yang ditentukan oleh kualitas kerja, belajar, dan hidup bagi guru dan siswa. pada tingkat komunitas/masyarakat; sekolah melayani kebutuhan sosial atau fungsii komunitas lokal , membantu integrasi sosial pada beberapa dan berbagai keragaman warga masyarakat, mobilisasi fasilitas sosial dalam struktur kelas yang ada , menguatkan persamaan bagi semua orang yang berlatang belakang berbeda. membantu perubahan sosial dan pengembangan dalam jangka panjang. menurut teori konflik; sekolah meniru struktur kelas yang ada mengekalkan kesamaan ketidak samaan sosial. pertumbuhan kesadaran global, sekolah diharapkan memainkan peran penting dalam menyiapkan siswa bagi keselarasan internasional, kerja sama sosial, hubungan manusia global, dan menghapuskan nasional, regional, diskriminasi, dan bias gender. pada tingkat internasional; sekolah dapat menguntungkan komunitas dan masyarakat dalam jangka panjang 3. fungsi politik: mengacu pada kontribusi sekolah untuk perkembangan politik di berbagai tingkat masyarakat. pada tingkat individu; sekolah membantu mengembangkan dan melatih setiap warganegara yang positif dan memahamkan akan hukum/peraturan dan tanggung jawab warga negara. pada tingkat lembaga; sekolah melaksanakan sosialisasi untuk siswa secara sistimatis ke dalam kumpulan norma politik, kepercayaan dan nilai, atau untuk diskusi secara kritis dan mencerminkan peristiwa politik yang ada. pada tingkat komunitas dan masyarakat; sekolah memainkan aturan penting untuk melayani kebutuhan politik pada komunitas lokal, melindungi otoritas pemerintah yang ada, memelihara stabilitas struktur politik, mempromosikan kesadaran dan pengenalan demokrasi, dan memfasilitasi perkembangan politik yang direncanakan dan perubahan pertumbuhan kesadaran kebutuhan sumbangan pendidikan. pada tingkat internasional; daya tarik umum global, koalisis internasional, pergerakan perdamaian melawan peperangan, dan menghilangkan konflik antara daerah dan bangsa. fungsi politik sekolah ini akan juga menjadi penting pada tingkatan internasional pada jangka panjang merupakan keuntungan dunia. 4. fungsi budaya: mengacu pada kontribusi sekolah untuk transmisi budaya dan pembangunan di masyarakat tingkat yang berbeda. pada tingkat individu; sekolah membantu siswa untuk membangun kreativitasnya, kesadaran yang indah, dan sosialisasi dengan norma-norma yang dinilai baik dan kemanfatan masyarakat. pada tingkat lembaga; tindakan sekolah sebagai media untuk menyebarkan budaya sistematis, dan meniru produksi pada peran generasi yang akan datang, integrasi budaya diantara beragam warga, dan revitalisasi budaya dari tradisi yang ketinggalan jaman. pada tingkat komunitas dan masyarakat; sekolah sering membawakan penampilan budaya pada kejelasan norma dan harapan komunitas lokal, meneruskan semua nilai-nilai penting milik masyarakat kepada siswa, integrasi berbagai sub budaya dari perbedaan latar belakang, serta menghidupkan kembali kekuatan budaya yang ada (seperti mengurangi konflik internal), membangun kekuatan menyatukan untuk kemanfaatan nasional. pada tingkat inetrnasional; sekolah dapat mendorong aspirasi keragaman budaya dan menerima perbedaan norma-norma, tradisi, nilai dan kemanfaatan dalam perbedaan negara dan daerah, yang akhirnya menyumbang pengembangan budaya global melewati perbedaan budaya. 5. fungsi pendidikan : mengacu pada kontribusi sekolah untuk pengembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat masyarakat yang berbeda. tradional, pendidikan sering dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai nilai ekonomi, sosial, politik, dan nilai budaya dan tujuan. pendidikan mewakili belajar mengembangkan: ekonomi, politik, budaya, hubungan sosial. pendidikan menjadi komponen keperluan dalam kehidupan kita, terutama dalam era perubahan besar dan transmisi. pada tingkat individu; untuk menolong dan membantu belajar siswa, bagaimana guru mengajar, juga memfasilitasi guru professional mengembangkan diri. pada tingkat kelembagaan; sekolah melayani/menyediakan tempat untuk belajar sistematis, mengajar, dan menyebarkan pengetahuan, dan seperti pusat percobaan dan implementasi perubahan serta perkembangan pendidikan. pada tingkat komunitas dan masyarakat; sekolah menyediakan /melayani perbedaan kebutuhan pendidikan. pada komunitas lokal, fasilitas pengembagan profesi pendidikan dan struktur pendidikan, mengabaikan pengetahuan dan informasi generasi yang akan datang, dan menyumbang formasi masyarakat belajar. pada tingkat internasional; sekolah dapat membuat beberapa sumbangan penting untuk pendidikan keseluruh dunia, (kita bisa memperhatikan tabel no. 1 di atas). fungsi jangka pendek, mengenai kontribusi/akibat sekolah terjadi nyata dalam jangka pendek, pada beberapa bulan/kurang dari satu tahun. secara umum untuk setiap tipe mungkin dalam jangka panjang dan pendek sekalipun fungsi jangka pendek lebih mudah diidentifikasi pada tingkat individu atau tingkat kelembagaan. tradisional, orang-orang sering memperhatikan hampir pada sedikit kategori fungsi sekolah, seperti fungsi teknik dan fungsi sosial pada tingkat individu, dan membiarkan kategori yang lainnya. kebijakan pembaharuan pendidikan yang sebagian besar berbasis kepercayaan fungsi teknik pada tingkatan individual, bukanlah kejutan tidak dapat memperbaiki budaya atau fungsi sosial tingkat individu atau tingkatan lainnya. fungsi umum sistem pendidikan nasional 1) politik: untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang sehat pada setiap sikap dan cara berfikir anak indonesia (manusia indonesia pancasilais?) 2) kebudayaan: pembudayaan dan pelembagaan nilai-nilai nasional (termasuk nilai budaya daerah kendati melalui proses seleksi yang berakar pd budaya lokal) fungsi khas pendidkan nasional (uu no.2 th1989 tentang pendidikan nasional) 1) dimensi teknis: pembedaan yang didasarkan pada intensitas penanganan sub sistem, misalnya anak yang cerdas, anak yang luar biasa, pendekatan sentralistik diganti dengan partisipatorik dari masyarakat. pendidikan keluarga yang pertama dan utama, kerjasama antara keluarga dengan sekolah, pentingnya mengaitkan pendidikan sekolah dengan lingkungan sosial, pendidikan harus dekat dengan masyarakat (jangan terjadi abrupt) dimensi teknis: a) anak cerdas, anak luar biasa b) pendidikan keluarga c) hak-hak peserta didik/bakat-minat d) anak cacat, anak luar biasa e) pentingnya bahasa daerah bagi pembentukan intelek serta kepribadian. 2) dimensi pembangunan butuh kemajemukan guna mewujudkan cita-cita nasional melalui sisdiknas, kekhawatiran premordialisme kedaerahan yang negatif pupus oleh kesadaran negara kesatuan republik indonesia dan pancasila sebagai satu satunya asas kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa. dimensi pembangunan. a) kaitan pendidikan dengan lingkungan sosial b) pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat c) biaya ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat d) hari libur sesuai dengan kondisi sosial budaya e) bahasa daerah sebagai media komunikasi & memperkaya bahasa nasional f) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan g) peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan untuk menjamin perwujudan sifat-sifat khas dari sistem pendidikan nasional perlu memperhatikan: 1) sentralisasi & desentralisasi; 2) otonomi daerah; 3) pendidikan & pembangunan daerah; 4) transformasi masyarakat yang terakselerasi. sentralisasi: untuk permulaan pembangunan, (perwujudan cita-cita nasional dari dimensi ideologis-politis). desentralisasi: sebagai pendekatan keseimbangan terhadap pendekatan yang terlalu sentralistik. memberi isi terhadap kebijakan yang muncul dalam sistem sentralistik. seperti: kurikulum nasional dijabarkan oleh daerah yang memberi peluang luas utk improvisasi bagi kreativitas pengelolan di tingkat daerah dan ditingkat sekolah. otonomi daerah: pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pemerintah pusat. transformasi masyarakat yang terakselerasi: pendidikan merupakan proses pembudayaan nilai-nilai nasional. pendidikan yang dikelola dekat dengan masyarakat dan peranserta masyarakat mempercepat transformasi masyarakat ke arah nilai-nilai yang kita kehendaki bersama (nilai-nilai ideologi pancasila) c. keefektifan sekolah keefektifan sekolah : kapasitas dari sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah atau sejauh mana sekolah dapat melakukan fungsi sekolah, ketika diberi jumlah tetap input sekolah (cheng yin cheong1996:13). lima tipe keefektifan sekolah: teknis/ekonomi; manusia/sosial; politik, budaya dan keefektifan pendidikan. 1. kategori keefektifan sekolah dari konsep fungsi sekolah, kita mungkin dapat mendefinisikan keefektifan sekolah sebagai kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah atau tingkatan yamg mana sekolah dapat menunjukkan fungsi sekolah, ketika memberikan sejumlah pasti input sekolah. sejak itu lima tipe fungsi sekolah, keefektifan sekolah barangkali lebih lanjut duklasifikasikan dalam lima tipe: keefektifan teknik/ekonomi, keefektifan sosial/kemanusiaan, keefektifan politik, keefektifan budaya dan keefektifan pendidikan. sebagai contoh; keefektifan teknik/ekonomi menggambarkan kapasitas sekolah untuk memaksimalkan fungsi teknik/ekonomi sekolah. keefektifan fungsi sekolah barangkali diklasifikasikan ke dalam lima tingkat keefektifan sekolah pada tingkat individu, pada tingkat lembaga, pada tingkat komunitas, pada tingkat masyarakat, dan pada tingkat internasional. dengan kombinasi ke lima tipe dan lima tingkat, ada dua puluh lima kategori keefektifan sekolah dalam tipe seperti ditunjukkan oleh tabel 2 di bawah dari perspektif input-output, keefektifan sekolah sering dianggap sebagai kombinasi dari atau perbandingan antara apa yang dapat dihasilkan sekolah (hasil sekolah atau fungsi) dan apa yang telah ditempatkan ke di sekolah (input sekolah). anggapan itu gagasan awal keefektifan sekolah adalah dapat diterima, kita menyesuaikan gagasan dengan organisasi sekolah dan menggunakannya pada perbedaan keefektifan sekolah dari efisiensi sekolah dalam cara berikut; a. keefektifan sekolah; jika pembicaraan yang berkenaan dengan input bukan uang atau proses (nomor buku pelajaran, organisasi kelas, latihan profesi guru, strategi mengajar, persiapan belajar, dsb) kemudian perbandingan fungsi output dengan input non uang (atau proses) ini disebut keefektifan sekolah b. efisiensi sekolah; jika sebagian besar pembicaraan yang berkenaan dengan input uang (contoh, rp 1.000.000,00 input per siswa, biaya buku, gaji, biaya peluang, dsb) dan perbandingan antara fungsi output sekolah dan input uang ini disebut efisiensi sekolah. dengan pertimbangan lima tipe fungsi sekolah pada lima tingkatan, efisiensi sekolah barangkali dengan cara yang sama diklasifikasikan dalam dua puluh lima kategori meliputi efisiensi teknik/ekonomi, efisiensi kemanusiaan/sosial, efisiensi politik, efisiensi budaya dan efifiensi pendidikan pada tingkat individu, lembaga, komunitas, masyarakat dan internasional. tabel 2: categories of school effectiveness level technical/ economic effectiveness(te) human/sosial effectiveness (se) political effectiveness (pe) cultural effectiveness (ce) education effectiveness (ee) school effectiveness at individual level te at individual se at individual pe at individual ce at individual ee at individual school effectiveness at institutional level te at institutional se at institutional pe at institutional ce at institutional ee at institutional school effectiveness at community level te at community se at community pe at community ce at community ee at community school effectiveness at society level te at society se at society pe at society ce at society ee at society school effectiveness at international level te at international se at international pe at international ce at international ee at international sumber: cheng yin cheong.1996:12 klasifikasi keefektifan sekolah di atas (efisiensi) ke dua puluh lima kategori dapat membantu kita menjelaskan macam apa keefektifan sekolah dalam pembicaraan. beberapa pelajar tertarik keefektifan sosial sekolah tetapi yang lain tertarik pada keefektifan budaya atau keefektifan ekonomi. ini penting untuk menunjukkan hubungan antara kelima tipe keefektifan sekolah, antara kelima tingkatan keefektifan sekolah, dan sama antara keefektifan dan efisiensi barangkali sangat kompleks/ruwet, dan tidak pasti diperlukan. sekolah-sekolah yang tinggi keefektifan tekniknya pada tingkat individual tidak memerlukan harapan keefektifan teknik yang tinggi atau keefektifan sosial pada tingkat masyarakat, pikiran orang sering menganggap adanya hubungan positif. contoh; keberhasilan beberapa latihan teknik di sekolah tidak termasuk produktivitas tinggi untuk masyarakat jika belajar ketrampilan di sekolah itu sudah ketinggalan jaman atau tak berguna bagi kehidupan karir siswa dikemudian hari. untuk sebagian besar hubungan antara keefektifan teknik dan keefektifan sosial atau keefektifan budaya adalah sangat controversial dalam bidang sosiologi pendidikan. juga hubungan antara keefektifan teknik dan efisiensi teknik cukup rumit. ini sering menjadi topik hangat untuk dipelajari dalam bidang ekonomi pendidikan (cheng y.c. 1992e) dalam pembicaraan tradisional, orang-orang biasanya sebagian besar menekankan keefektifan teknik/ekonomi atau keefektifan kemanusiaan/sosial dan menganggap tidak ada perbedaan besar dalam mengharapkan pengguna. tradisional, orang-orang sering memusatkan pada memaksimalkan keefektifan sekolah atau efisiensi memisahkan tipe-tipe satu atau dua tingkatan diluar pertimbangan kategori yang lain dari keefektifan dan efisiensi. mengambil keserba-ragaman keefektifan sekolah dalam pertimbangan, petunjuk sekarang untuk kebijakan dan manajemen bermaksud memaksimalisasi keefektifan sekolah dan efisiensi dalam berbagai tipe dan berbagai tingkatan. tentu saja, bagaimana menjamin kesesuaian antara tipe-tipe, antara tingkatan, dan antara efektivitas dan efisiensi, bagaimana meningkatkan tidak hanya satu tetapi lima tipe semua keefektifan sekolah pada lima tingkatan, dan bagaimana memecahkan pilihan harapan yang perbedaan dari berbagai macam pengguna akan pertanyaan kritis sebagai pertimbangan dalam perubahan pembaharuan pendidikan saat ini. 2. kriteria sekolah efektif kebutuhan dan harapan masyarakat (community needs and wants) akan mutu pelayanan pendidikan yang baik, rupanya menjadi faktor pemicu utama inovasi manajemen pendidikan (johne w.burnham. 1997). kegiatan pengajaran dan pendidikan di sekolah hanya akan berjalan baik, jika ditunjang dengan manajemen pendidikan yang memadai. yang menjadi pemikiran para ahli manajemen adalah bagaimana menyeimbangkan antara produk kerja inovasi manajemen pendidikan dan aplikasinya di sekolah-sekolah. kriteria sekolah yang efektif, sebagai ukuran dasar dapat kita cermati dibawah ini. a. mempunyai standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan dapat mengerjakan sesuatu. b. mendorong aktivitas, pemahaman multi budaya, kesetaraan gender, dan mengembangkan pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki siswa c. siswa berperan dan bertanggung jawab dalam belajar dan berprilaku d. mempunyai instrument evaluasi dan penilaian prestasi belajar siswa yang terkait dengan stsndar belajar (learner standards), menentukan umpan balik yang bermakna untuk siswa, keluarga, staf, dan lingkungan pembelajaran siswa. e. menggunakan metoda pembelajaran yang berakar pada penelitian pendidikan dan suara praktik professional f. mengorganisasikan sekolah dan kelas untuk mengkreasikan lingkungan yang bersifat member dukungan bagi kegiatan pembelajaran g. pembuatan keputusan secara demokratis dan akuntabilitas untuk kesuksesan siswa dan kepuasan pengguna h. menciptakan rasa aman, sifat saling menghargai, dan mengakomodasikan lingkungan secara aktif. i. punya harapan yang tinggi kepada semua staf untuk menumbuhkan kemampuan professional dan meningatkan keterampilan praktisnya. j. secara aktif melihat keluarga di dalam membantu siswa untuk mencapai sukses k. bekerja sama dengan masyarakat/pihak lain untuk mendukung siswa dan keluarganya (sudarwan danim.2007:62) desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan (mbs) menjadi tuntutan nyata pada abad millennium ini. namun mengubah tradisi dari format kerja sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan (khususnya mbs) tidaklah mudah. pada tahap awal, bahkan sampai beberapa tahun akan dirasakan kegamangan pengguna pendidikan. apakah aplikasi mbs dapat mendongkrak kinerja sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, perlu dilakukan evaluasi secara internal maupun eksternal. dari sini dapat diketahui apakah manajemen sekolah mencerminkan kinerja pelaku (doing the right things) yang meningkatkan prestasi siswa. bahkan capaian yang terjadi masih harus dinilai, dalam kaitannya dengan kemampuan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja sekolah (school-site) dan dinas pendidikan sebagai unit pembuat keputusan. sehingga sekolah, dinas pendidikan, dan pengguna lain, harus mampu bekerja secara kooperatif dan kolaboratif. perubahan yang signifikan dari pengelolaan sekolah (school governance), praktik pembelajaran (instructional practice), peran staf (staf roles), dan keterlibatan masyarakat tentu tidak mungkin dapat dicapai pada satu event dalam satuan tahun. f. model sekolah efektif 1. model tujuan (the goal model) model tujuan adalah sangat sering digunakan dalam penilaian kinerja sekolah atau mempelajari keefektifan sekolah. banyak orang percaya sasaran yang ditetapkan secara resmi akan menjadi keperluan dasar yang harus dipenuhi sekolah, oleh karena itu mereka akan biasa menilai keefektifan sekolah. bekerjanya model itu ditetapkan dengan nyata dan tujuan diterima umum untuk mengukur keefektifan sekolah, dan sekolah itu efektif jika dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memberi input. model ini digunakan penuh jika hasil sekolah nyata dan diterima umum. indikator keefektifan sekolah sering dimasukkan dalam perencanaan sekolah dan perencanaan program, terutama itu dihubungkan dengan kualitas belajar dan lingkungan mengajar, dan prestasi akademik dalam ujian nasional dsb. kegunaan model secara penuh sering dibatasi karena tergantung realita, data diukur, ada batas waktu, sering mustahil tujuan diterima semua. contoh: guru mungkin lebih gelisah dengan perkembangan karakter dan kepribadian siswa, tetapi orang tua lebih khawatir dengan prestasi ujian siswa. menurut lima tipe fungsi sekolah pada lima tingkatan, sekolah ingin sukses dalam kerangka waktu yang berbeda. dilihat setiap kategori tujuan sekolah, ini akan penting memasukkan seluruh tujuan sekolah dan objektif ketika model tujuan digunakan menilai keefektifan sekolah. tetapi dengan sumber terbatas, ini sering sangat sulit bagi sekolah untuk mencapai tujuan yang beragam dalam jangka pendek. (cameron ks. 1978) yang tidak terelakkan, adalah pilihan dalam memaksimumkan keefektifan pada beragam tujuan dengan sumber yang terbatas. 2. model sumber input (the resources-input model) sumber model input menganggap bahwa sumber-sumber input yang bernilai dan berharga dibutuhkan untuk sekolah supaya menjadi lebih efektif. sekolah akan menjadi efektif jika sekolah mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. oleh karena itu, input dan pendapatan sumber menjadi kriteria penting pada keefektifan (yuchtman dan seashore 1967). kualitas siswa yang diterima adalah fasilitas, sumber dan bantuan dana yang diperoleh dari kewenangan pendidikan pusat, alumni, orang tua, badan yang mensponsori atau agen-agen di luar yang merupakan indikator penting pada keefektifan. model ini sangat berguna jika hubungan antara input dan output jelas (cameron, 1984) dan sumber-sumber sangat dibatasi untuk sekolah guna mencapai tujuan. di beberapa negara dan kota di asia, contohnya hongkong, input kualitas siswa sering diasumsikan sebagai indikator penting pada keberhasilan sekolah. daya tarik pada input siswa berkualitas kiranya menjadi kondisi yang dibutuhkan untuk beberapa sekolah menjadi efektif atau mencapai kinerja akademik yang tinggi pada saat ujian nasional. untuk beberapa tingkatan, model mengarah kembali ke pembatasan model tujuan, dengan meghubungkan keefektifan untuk konteks lingkungan dan sumber lain. model ini mempunyai efek merusak, sebab banyaknya usaha pada perolehan input mungkin akan mengurangi usaha sekolah dalam menempatkan proses pendidikan output. sumber-sumber yang diperoleh mungkin menjadi terbuang jika tidak dapat dipakai secara efisien untuk menjalankan fungsi sekolah. 3. model proses (the process model) dari sistem perspektif, input sekolah dirubah ke dalam kinerja sekolah dan output melalui proses transformasional di sekolah. sifat dan kualitas pada proses sekolah sering menentukan kualitas input dan tingkat di mana tujuan sekolah dapat dicapai. terutama dalam bidang pendidikan, pengalaman dalam proses sekolah sering diambil sebagai bentuk tujuan dan hasil pendidikan. oleh karena itu, model proses diasumsikan bahwa sekolah efektif jika fungsi internal sangat halus dan sehat. aktivitas internal atau praktik-praktik di sekolah diambil sebagai kriteria penting pada keefektifan sekolah (cheng.1990d). kepemimpinan, saluran komunikasi, partisipasi, koordinasi, kemampuan beradaptasi, perencanaan, pembuatan keputusan, interaksi sosial, musim sekolah, metode pengajaran, manajemen kelas, dan strategi mengajar seringkali dipakai sebagai indikator keefektifan. proses sekolah umumnya meliputi proses manajemen, proses mengajar, dan proses belajar. dengan demikian pilihan indikator barangkali didasarkan pada proses ini, diklasifikasikan sebagai indikator keefektifan manajemen (kepemimpinan, pembuatan keputusan), indikstor keefektifan mengajar (kemanjuran dalam mengajar, metode mengajar), dan indikator keefektifan belajar (sikap belajar, tingkat kehadiran). jika kita percaya bahwa proses manajemen demokratik dan proses mengajar demokratik di sekolah merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk implementasi demokrasi pendidikan (cheng, 1997). kenyataanya saat ini kepemimpinan dan kultur sekolah untuk keefektifan sekolah mungkin merefleksikan pentingnya model proses (caldwell dan spinks 1992). 4. model kepuasan (the satisfaction model) jika tujuan sekolah yang diharapkan tinggi dan beragam, hal ini menyulitkan sekolah untuk mencapainya, dan memenuhi kebutuhan serta harapan berbagai macam pengguna. tetapi jika tujuan sekolah yang diharapkan rendah, ini akan sangat mudah bagi sekolah untuk mencapai dan memuaskan harapan pengguna, sehingga sekolah juga akan lebih mudah mencapai efektif. ukuran yang objektif pada pencapaian tujuan seringkali secara teknik sulit dan secara konseptual kontroversial. oleh karena itu kepuasan strategi para pengguna untuk beberapa kriteria objektif sering dipakai sebagai elemen penting untuk menentukan keefektifan sekolah. konsep kualitas pada kenyataannya, sangat erat dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. dari pernyataan ini permintaan untuk kualitas pendidikan memperkuat penggunaan kepuasan para pengguna dalam menerangkan dan menentukan keefektifan sekolah. model kepuasan mendefinisikan bahwa sekolah efektif jika semua strategi para pengguna paling tidak merasa puas. hal ini berasumsi bahwa fungsi dan kelangsungan hidup sekolah ada di bawah pengaruh strategi para pengguna. contohnya; para kepala sekolah, para guru, badan manajemen sekolah, kewenangan pendidikan, orang tua, siswa, umum, dan tindakan sekolah yang pada intinya reaktif untuk permintaan strategi para penggna. oleh karena itu kepuasan pada permintaan ini sebagai dasar kriteria keefektifan sekolah. model ini tidak tepat, jika permintaan para pengguna yang berpotensi mengalami konflik dan tidak dapat dipuaskan dalam waktu yang sama. 5. model legitimasi (the legitimacy model) dalam beberapa dekade terakhir, lingkungan pendidikan berubah lamban dan tantangan eksternal untuk sekolah relatif semakin kecil. tetapi sekarang dibawah pengaruh perubahan yang pesat dan perkembangan di masyarakat lokal begitu juga dalam konteks global, lingkungan pendidikan untuk sekolah menjadi lebih menantang dan kompetitif. sekolah harus bersaing secara serius untuk sumber dan mengatasi hambatan internal/eksternal. dengan maksud untuk mendapatkan legitimasi untuk sumber dan kelangsungan hidup, sekolah harus memberi kepuasan masyarakat dan memenangkan kepentingan para pengguna. model legitimasi beranggapan bahwa sekolah adalah efefektif, jika sekolah dapat bertahan hidup sebagai hasil dari penggunaan legitimasi atau aktif dalam memasarkan. hal diasumsikan bahwa sekolah berusaha untuk legitimasi dengan publik eksternal dengan tujuan meningkatkan usia dan menghindari memilih di luar (cameron 1984:278). indikator keefektifan seringkali dikaitkan dengan aktivitas dan prestasi public relation dan pemasaran, pertanggungjawaban, kesan umum sekolah, reputasi atau status dalam masyarakat, dsb. diantara sekolah berisiko, hanya sekolah yang berusaha keras saja yang berhasil untuk legitimasi atau mempunyai hubungan umum yang baik dengan masyarakat, sehingga dapat bertahan hidup (efektif). 6. model tidak efektif (the ineffectiveness model) kesulitan dalam mengidentifikasi kriteria yang baik seringkali menjadi masalah paling penting dalam penelitian keefektifan sekolah. hal yang paling mudah adalah mengidentifikasi kelemahan dan ketidaksempurnaan, misalnya indikator ketidakefektifan, daripada kekuatan suatu organisasi. hal ini telah ditemukan bahwa perubahan organisasi dan perkembangan organisasi banyak sekali dimotivasi oleh pengetahuan masalah-masalah daripada oleh pengetahuan keberhasilan (cameron.1984 :246). cameron menganggap bahwa pendekatan untuk menentukan ketidakefektifan organisasional daripada keefektifan organisasional mungkin membantu memperluas pemahaman kita tentang susunan bentuk keefektifan organisasional. model ketidak keefektifan menguraikan keefektifan sekolah dari sudut negatif dan mendefinisikan bahwa sekolah pada dasarnya efektif jika tidak ada sifat yang tidak efektif di sekolah. model diasumsikan bahwa hal ini sangat mudah untuk dikaitkan dengan para pengguna sekolah untuk mengidentifikasi dan setuju pada kriteria sekolah yang tidak efektif. oleh karena itu model ini sangat berguna jika kriteria keefektifan sekolah tidak jelas tetapi strategi untuk penyempurnaan sekolah dibutuhkan. indikator ketidakefektifan mungkin terdiri dari konflik, masalah, kesulitan, kerusakan, kelemahan dan kurangnya kinerja yang ada. 7. model organisasi (organizational model) model organisasional diasumsikan bahwa pengaruh perubahan lingkungan dan adanya hambatan internal untuk fungsioning sekolah tidak dapat dielakkan. oleh sebab itu sekolah menjadi efektif jika sekolah dapat belajar tentang bagaimana membuat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap lingkungannya. apakah sekolah dananggotanya (karyawan dan guru) dapat belajar dengan perubahan dan pengurangan hambatan internal, itu sangatlah penting (louis, 1994). untuk beberapa tingkatan model ini sama dengan model proses. perbedaanya adalah bahwa model ini menekankan pada pentingnya sikap belajar untuk kinerja sekolah efektif, dan benar atau tidak proses internal tidak begitu penting. model ini sangat berguna jika sekolah sedang berkembang atau dilibatkan dalam proses pendidikan terutama dalam mengubah lingkungan eksternal. indikator keefektifan sekolah terdiri dari kesadaran pada kebutuhan dan perubahan para komunitas, monitoring proses internal, evaluasi program, analisis lingkungan dan rencana pengembangan dsb. di negara-negara sedang berkembang, disitu ada beberapa sekolah baru yang diharuskan untuk memperluas pendidikan sekunder. 8. model manajemen kualitas total (total quality matagement model). konsep dan praktik-praktik total quality management di sekolah diyakini menjadi alat kekuatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menambah keefektifan sekolah. untuk keberhasilan jangka panjang kualitas kinerja atau keefektifan, manajemen total di lingkungan internal dan proses untuk memenuhu kebutuhan customer (klien, strategi para pengguna) merupakan kunci. elemen penting pada manajemen kualitas total di sekolah terdiri dari strategi para pengguna (orang tua, siswa) fokus, penyempurnaan proses selanjutnya dan keterlibata total dan kemampuan para anggota sekolah. menurut model tqm (total quality management) sekolah efektif jika sekolah dapat melibatkan dan memperkuat semua anggota dalam fungsi sekolah, melakukan penyempurnaan secara terus-menerus dalam aspek yang berbeda pada proses sekolah, dan memuaskan keperluan, dan harapan para pengguna sekolah secara eksternal dan internal dalam perubahan lingkungan. dibandingkan dengan model-model lain, model tqm memberi perspektif yang luas atau holistik untuk memahami dan mengatur keefektifan sekolah. g. kesimpulan fungsi sekolah yaitu menciptakan untuk reproduksi pelajar, pengetahuan, sikap, nilai, dan teknik yang memiliki budaya. fungsi sekolah memiliki lima tipe: fungsi teknik/ekonomi, fungsi politik, fungsi manusia/sosial, fungsi budaya dan fungsi pendidikan. setiap tipe fungsi sekolah memungkinkan pada lima tingkatan (individu, lembaga, komunitas, masyarakat, dan internasional). keefektifan sekolah : kapasitas dari sekolah untuk memaksimalkan fungsi sekolah atau sejauh mana sekolah dapat melakukan fungsi sekolah, ketika diberi jumlah tetap input sekolah (cheng yin cheong1996:13). jika pembicaraan yang berkenaan dengan input bukan uang atau proses) kemudian perbandingan fungsi output dengan input non uang (atau proses) ini disebut keefektifan sekolah. keefektifan sekolah ada lima tipe: keefektifan teknis/ekonomi; keefektifan manusia/sosial; keefektifan politik; keefektifan budaya; keefektifan pendidikan dengan kombinasi ke lima tipe dan lima tingkat, ada dua puluh lima kategori keefektifan sekolah. klasifikasi keefektifan sekolah di atas (efisiensi) ke dua puluh lima kategori dapat membantu kita menjelaskan macam apa keefektifan sekolah dalam pembicaraan. keefektifan sekolah menunjukkan kinerja sekolah yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. ada delapan model keefektifan sekolah menempatkan penekanan masing-masing pada aspek yang berbeda untuk proses dinamis sekolah dalam memperjuangkan kelangsungan hidup dan keefektifan. 1) model tujuan: merefleksikan kepentingan dan prioritas tujuan beberapa para pengguna yang mampu dipuaskan. 2) model sumber input: batasan sumber yang digunakan untuk sekolah dalam membatasi kemampuan memaksimalkan keefektifan pada berbagai macam tujuan. 3) model proses: merefleksikan interaksi antara para pengguna internal dan juga pentingnya proses interaksi internal untuk keefektifan sekolah. 4) model kepuasan: merefleksikan pengaruh kekuatan para pengguna pada proses dinamis memaksimalkan keefektifan, dengan mengukur pencapaian berbagai macam tujuan dalam batas kepuasan para pengguna. 5) model legitimasi: menekankan pentingnya desakan lingkungan untuk kelangsungan hidup sekolah dalam batas legitimasi dengan masyarakat eksternal. 6) model yang tidak efektif: memberi pedoman sekolah dalam mengidentifikasi sistuasi yang tidak imbang dalam proses mencapai berbagai macam tujuan. 7) model belajar organisasional: dalam proses dinamis kesadaran tekanan yang tidak imbang dari desakan lingkungan dan berbagai macam para pengguna serta penyesuaian dinamis untuk situasi yang tidak imbang (lingkungan). 8) model tqm: merupakan perpaduan model-model di atas, terutama model belajar organisasional, model kepuasan dan model proses (menekankan perspektif holistik pada proses dinamis dalam perjuangan mencapai keefektifan sekolah. dalam memaksimumkan fungsi sekolah, warga sekolah dapat mencapainya dengan memilih delapan alternatif model keefektifan sekolah, sesuai dengan kepentingan atau keperluan dan kondisi sekolah masing-masing. daftar pustaka bolman, l.g. and deal, t.e. 1991. reforming organization. ca-jossey-bass, sanfransisco caldwell, b.j. and spinks. 1992. leading the self managing school. palmer press. london. cameron. 1984. the effectiveness of ineffectiveness. research in organizational behaviour. 6.pp 85-235 ------------. 1978. measuring organizational effectiveness in institution of higher education. administrative science quarterly. 23 pp. 604-32. cheng yin cheong. 1997. school effectiveness & school-based management (a nechanism for development), the falmer press, london-washington dc. -------------. 1992e. september. school improvement and schoo; effectiveness research in hongkong. international network news.2.3.pp.2-3. -------------. 1990 d. management strategy and school improvement looking toward a new decade. (in chine) new horizon. 31. 62-7. glasser william, m.d.1992. the quality school (managing students without coersion) second edition. hurper colins publisher inc., new york. john west burnham.1997. managing quality in school (effective strategies for quality based school improvement), financial times-prentice hall, new york. margaret preedy. 1992. managing the effective school. paul chapman publishing ltd, london. louis, ks.1994. “beyonnd managed change”. rethingking how school improve school effectiveness and school improvement. teachers college press, new york sudarwan danim. 2007. visi baru manajemen sekolah (dari unit birokrasi ke lembaga akademik). bumi aksara, jakarta. yuchtman and seashore. 1967. system resources approach to organizational effectiveness. american sociological review. 32 pp. 891-903 213 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 gilang desti parahita parahita.gilang@gmail.com universitas gadjah mada abstract the loss of ahok-djarot, incumbent candidate pair, in the second round of gubernatorial election was allegedly related to the spread of digital disinformation. in addition, racial and religious sentiments in the society of dki jakarta have been fathomed evident in the last election. the phenomenon has driven a study on digital fluency in diverse socioeconomic status (ses) for example age, gender, religion, ethicity, religiousity, level of education and level of income in family. survey was conducted to 189 voters of dki jakarta. results show that respondents from different socioeconomic background have diverse digital fluency with the widest gaps occurred between people from lowest and highest level of religiosity, income and education. respondents from different gender, age generation and religion background do not have considerable fluency gaps. however, using pearson correlational analysis, only level of income and education that predicts digital fluency level. abstrak fenomena kekalahan ahok-djarot pada putaran kedua pilgub dki jakarta tersebut ditengarai mudahnya warga termakan informasi digital bohong. selain itu, sentimen ras dan agama di masyarakat dki jakarta yang selama ini bagaikan api dalam sekam dianggap terbukti pada pilgub dki terakhir. fenomena tersebut mendorong dilakukannya riset mengenai tingkat kefasihan digital pada beragam status sosial ekonomi. status sosial ekonomi yang dimaksud dalam konteks riset ini adalah ialah usia, gender, agama, etnis, tingkat kesalehan beragama, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dalam keluarga. survei diselenggarakan terhadap 189 pemilih di dki jakarta. temuan menunjukkan bahwa responden yang berlatar belakang beragam sosio ekonomi memiliki keragaman kefasihan digital pula dengan kesenjangan kefasihan tertinggi terjadi di antara kelompok responden berkelas tertinggi dan terendah di tingkat kesalehan, pendapatan dan pendidikan. responden dari gender, generasi usia dan agama yang berbeda tidak menunjukkan kesenjangan fluensi yang patut dipertimbangkan. selain itu, dengan menggunakan analisis korelasional, hanya level pendapatan dan pendidikan yang mempengaruhi level kefasihan digital keywords: digital fluency, digital disinformation, socio-economic status 214 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 introduction political dynamics during the campaign phase of gubernatorial election of dki jakarta 2017 had become more interesting as political disinformation spread amongst local and national netizens. different from digital misinformation which is more like an honest error or incaccuracy, digital disinformation is fake information that is intended to deceive people (qazvinian, et.al., 2011; tambuscio, 2016; thorson, 2016). some indonesia’s sites for example bbc indonesia, detik.com (amelia, 2016), and turnbackhoax (http://turnbackhoax.id) collected digital disinformation revolved during the campaign phase. the highlighted topics contained in digital disinformation include religious sentiments (anti-christianity) and racial discriminations (anti-chinese) in order to politically corner basuki tjahja purnama, incumbent governor who is a chinese and christian. some of the digital disinformation are: • a meme imitating kompas.com site changed one word in the title of a news. it created newly misleading meaning from the initial and real news (picture 1). • textual broadcast message distributed in social media and instant messaging saying that ahok invited 500 troops from china to conquer demonstration defending islam in october 2016; • fake article on nahimunkar.com telling that joko widodo (current president who was previously a governor of dki jakarta) was shaking hands with basuki tjahja purnama after the evictions of inhabitants of bukit duri; • fake article on silahkan-sharee.blogspot. co.id writing that basuki tjahja purnama is a follower of indonesia’s communist party (pki). indonesian government has attempted to fight the spread of digital disinformation through lawful, regulatory and lobbying approaches. the government has started to block some sites that publish and spread lies (ihsanuddin, 2017). however, this strategy seems prone to revive the power of state to control freedom of speech and press. currently, the ministry of communication and information has promoted to let over the top (ott) services to develop technology that will be able to control the spread of picture 1. hoax news contains, “ahok: do you think we intend to build mosque and send hajj?”. real and correct news, “ahok: do you think we lie we build mosque and send hajj?” 215 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 fake news (anggraini, 2017). press council, additionally, applies policy allowing news media institutions to register themselves to the council, proceed through verification process, and get quick response code to be placed in front page of online or print news outlets (prasetia, 2017). by this way, it is expected that citizens can recognize which news media is credible and which is not. however, it will take long time to verify thousands of press media in indonesia and not every professional media even agree to follow the policy. the ineffectiveness of debunking the spread and implications of fake news by controlling the sources has inspired telecommunication society (masyarakat informasi/mastel) to develop application and news sites (sugiharto, 2017). other approach is taken by combine resource institutue (cri). cri has endorsed the empowerment of community media in order to reduce the spread and implication of fake news (putra, 2017). some online groups have organically developed in order to conquer digital disinformation for example forum anti fitnah, fanpage & grup hoax buster indonesia and grup sekoci (yusuf, 2017). all those efforts taken to decrease digital disinformation spread and implications seem are not effective. this is because the main key to stop and debunk digital disinformation is the citizens or users as they are the ones who receive, create, distribute, digest or criticize digital disinformation. moreover, the rise of digital disinformation is considered to be related to the sinking trust of indonesian citizens to mainstream media. according to “2016 edelman trust barometer: indonesia results,” the level of trust of indonesian informed publics and general society towards media institution during 2016 has fallen five to ten percent compared to 2015. therefore, digital fluency should have been well acquired by people especially when we consider multicultural society of indonesia is also prone to intolerance and discrimination. scholars have been concerning the access gap of information and communication literacy (ict) amongst diverse socioeconomic groups especially in the issue of digital divide in some countries (van deursen, helsper, eynon, 2014; luke, dooley & woods, 2011; ertl & helling, 2011; henderson & honan, 2008; antonio & tuffley, 2014; heinz, 2016; brooks, et.al., 2005) and also in indonesia (rahman & quaddus, 2012; yanti & alamsyah, 2014; puspitasari & ishii, 2016; lestariningsih, hasyyati, maharani, 2017). however, a country that is multicultural and in the same time has a high digital divide (and thus, fluency divide) can face rough times for developing healthy public sphere and discourse. the rising spread of false information during the gubernatorial election of dki jakarta, the capital city of indonesia, is an example of how “digital fluency” gap has played. some people are literate and fluent enough in using ict ethically but some other are similarly literate and fluent but use ict unethically. utomo (et.al. 2013) captured the paradox of digital revolution in indonesia which is internet penetration in the country remains low but the use of social media has reached second rank largest globally. it indicates that indonesian people might have been familiar with social media but not with other digital actions. a research by accenture (2016) confirms that digital fluency of indonesian people is the lowest amongst studied countries. the phenomenon of digital disinformation spread and highly use of social media amongst netizens of dki jakarta has raised some questions. how are the index of digital fluency amongst indonesian in each socioeconomic status, for example age, gender, ethnicity, religion, level of religiosity, level of economy, and level of education? how are the gaps of digital fluency amongst socioeconomic status? which socioeconomic status do predict highest and lowest level of overall digital fluency index? as digital disinformation has been rising during the gubernatorial election of dki jakarta, i also want to know from which online sources do netizens look for or verify accuracy and completeness of political information they get? 216 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 we now live in digital society where information and communication technology (ict) has been progressively adopted and integrated into domestic, educational, professional, and recreational activities. anyone who wants to fit in living, learning and working in digital society requires cognitive, technical and ethical capability in using ict which is called digital literacy (gilster, 1997; sharpe & beetham, 2010). instead of being restrictive, many scholars have proposed that digital literacy is a developmental model (sharpe & beetham, 2010; van deursen & van dijk, 2009; martin & grudziecki, 2006). for example, pyramid model of digital literacy consists of –from bottom to top partaccess and awareness, skills, practices and identity (sharpe & beetham, 2010). therefore, digitally literate people do not only have access to ict devices, they should master how to use, create, innovate and transform technology, content, identity, and even society. later, beetham (2015) builds a framework that assists in building digital capabilities in higher education and further education. some scholars prefer to use “digital fluency” instead of “digital literacy.” “literacy” as a term has been considered an obsolete concept while the word “fluency” indicates change (bunz, curry & voon, 2007). digital fluency stresses the fact that existing skills can become developed and adaptive due to changes in technology. in accordance to them, sainz castano & artal (2008) points that similarly to digital literacy, digital fluency encompasses complex cognitive, technical and ethical competence however by the digital fluency individual and technology have adaptive capacity to manage and survive in digital environment. briggs & makice (2011:11) underlines that digital fluency is the maximum individual potential to achieve desired outcomes through the use of digital technology. somebody could be familiar with doing tasks using microsoft office however when business applications have shifted to social networks, blogs and wikis he or she could not be fluently using them. in addition, miller & bartlett (2012) suggests that “digital literacy” captures crosscutting elements of digital and information literacies as it refer to a set of contemporary skills necessary to exercise critical aspect of information literacy that eminently rooted in digital technology. therefore, digital fluency encompasses the skill, knowledge framework, contemporary fluency and competence needed to assess, evaluate, value, synthesize, analyse and interpret the information’s bias, integrity in the context of digital technology (miller & bartlett, 2012). resnick (2002:48) underlines that people who are digitally fluent do not only know how to use digital technology, but also know “how to construct things of significance with digital technology.” he warns that “digital divide” will have different meaning which is “access gap” might be shrink but “fluency gap” could remain (resnick, 2002:49). beetham’s (2015) digital fluency model consists of six elements which are: (1) digital creation, innovation and scholarship; (2) communication, collaboration and participation; (3) information, data and media literacies; (4) digital learning and self-development; (5) digital identity and wellbeing; and (6) it proficiency. the first element refers to the ability to create materials in a variety of digital technology forms, produce new solutions and practices using digital technologies, and discover and share new ideas using digital tools. second element encompasses ability to communicate effectively and appropriately across a range of digital media for intended purpose and audience, collaborate with others, and participate effectively in digital communities safely and ethically. third element is about the ability to interpret, create, store, share data digitally and to apply ethical, leggal and security requirements. ability to use digital technology to improve oneself skills, to assist in learning process and record achievement is compouned in fourth element. the fifth element is the ability to develop and maintain appropriate personal and organisational digital identities, and reputation across a variety platforms. the sixth element refers 217 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 to the ability to use a variety of devices, web, and mobile applications confidently, adapt and keep up with new developments in technology. according to miller & bartlet (2012), there are three components of digital fluency: net-savviness, critical evaluative techniques and diversity. net savviness is a basic skill and practical understanding of the way digital and online technology work. it includes understanding of the way search engines search and provide results, how websites are developed, how online identity can be real or fake, how audio-visual products can be manipulated. critical evaluative techniques refer to the ability and action of users to search check, combine, distinguish, and filter information. he or she will understand the quality level of information and is able to being sceptical to any digital information. diversity means to what extent users consume broad, varied and diverse digital information and be aware of any biases contained in the messages. this component also includes ability of users in assessing and placing comments, opinions or any kind of digital contents in relevant categorization or ideological basis or public debate repertoire. any users who are equipped with diversity component of digital literacy will be able to use websites that try to debunk hoaxes and fake news properly as those kinds of websites sometimes might also contain disinformation either. this study combines six elements of digital fluency by beetham (2015) and components of digital fluency of miller & bartlet (2012). digital fluency then consists of several elements which are confidence, creation, action, ethics, privacy, personal development and criticality. confidence element is about the required ability and mind-set to adapt the skills into different platforms of technology whether hardware or software varieties. creation element is the knowledge and ability to produce digital and/ or online content or software. action element is the ability to take digital/online actions. ethics element is the knowledge, awareness and attitude about managing oneself in digital medium and its impact in broader society environment. privacy element is the awareness about the consequences of loosening border between private and public life by the adoption of ict and how oneself can protect themselves from the unsolicited privacy and personal information stealing. personal development is the knowledge and ability to use in assisting personal development whether in career, education, and recreational activities. criticality is the awareness and ability to be digest information in cautious manner by verifying, checking or comparing accuracy, completeness, and underlying logic of information or content shared through ict. research investigates the predictors of digital fluency has been very limited (green, 2005; bologa, 2007; wang, myers & sundaram, 2012). wang, myers & sundaram (2012) have conducted literature review in order to investigate possible relationships of seven factors (demographic characteristics, psychological factors, social influences, table 1. numbers of population and sample in six districts of dki jakarta (supas 2015) no. districts population (000 ppl) % of population sample % of sample 1 central jakarta 913,87 9,00 16 8,4 2 east jakarta 2.826,66 27,84 69 36,1 3 south jakarta 1.283,90 21,51 50 26,2 4 west jakarta 2.293,00 24,23 24 12,6 5 north jakarta 1.745,82 17,19 31 16,2 6 thousand islands 23,31 0,23 1 0,5 dki jakarta 10.154,34 100 191 100 source: supas 2015 218 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 table 2. questionnaire design for digital fluency no. aspects questions scale of responses 1 confidence i am confidence in using information and communication devices 1. very disagree 2. disagree 3. neutral 4. agree 5. very agree 2 creation i know the production process of all online (blogs, websites, crowdfunding sites, online petition, social media, etc.). 1. very disagree 2. disagree 3. neutral 4. agree 5. very agree 3 action i can do actions on internet contextually (crowdsourcing, crowdfunding, online petition, e-invitation, etc.). 1. very disagree 2. disagree 3. neutral 4. agree 5. very agree 4 ethics i understand the possible lawful impact of my online actions. 1. very disagree 2. disagree 3. neutral 4. agree 5. 5very agree 5 privacy i know how to protect my digital privacy. 1. very disagree 2. disagree 3. neutral 4. agree 5. very agree 6 skills i know how to use digital technology to edit pictures, video and voices. 1. very disagree 2. disagree 3. neutral 4. agree 5. very agree 7 p e r s o n a l development i use ict for my personal development. 1. never 2. sometimes 3. average 4. often 5. always 8 criticality i look for other sources to compare information. 1. never 2. sometimes 3. average 4. often 5. always educational factors, behavioural intention, opportunity and actual use of technology) to digital fluency. however, they have not reached actual results yet. green (2005) dissertation shows the regression analysis between demographic such as race and age and personality with digital fluency. meanwhile, digital literacy studies have reached mature discussion. the scholarships of digital fluency have investigated the gap of digital literacies amongst socio-groups and the factors contribute to the gaps (bulger, mayer, & metzger, 2014; jackson, et.al. 2008) and even the relationships between digital 219 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 literacy with teaching (greene & copeland, 2014). socioeconomic factors, though they do not explain directly why somebody psychologically tends to perceive fake news as truth, are able to illuminate in which socioeconomic groups some people show higher or lower tendencies to believe digital disinformation. this approach in understanding digital fluency is inspired by some research. method sampling & data collection three enumerators collected data with the assistance of suveymonkey.com. the sample is dki jakarta’s citizens who have valid dki jakarta id-card. they are also eligible for voting in 2016-2017 whether they used their rights or they did not. the survey was launched on 15-25 july 2017. based on the data of population census of 2015 (supas 2015), the survey expected to have some numbers of respondents in each district (table 1). the gender distribution was based on the proportion of male and female citizens of dki jakarta which is 102:100 (supas 2015). questionnaires were distributed to 231 citizens of dki jakarta however only 191 questionnaires were fully completed on online via surveymonkey.com. based on the data (table 3), mostly respondents were from east jakarta (36,1%) and south jakarta (26,2 %). north jakarta and west jakarta shared almost the same percentages of respondent which are 16,2 % and 12,6%. fewest percentage of respondent is from thousand islands (0,5 %). it already represents the population of dki jakarta as reported by supas 2015. the gender distribution was also consistent with supas 2015 data which shows a balance proportion between male and female (table 2). survey design & measurement the questionnaire requested respondents to answer socioeconomic variables with categorical responses (gender, religion, ethnicity) while some others use ordinal (educational level), interval (age), orderedcategory scales (level of income in family, level of religiosity). meanwhile, digital fluency variable uses likert scale for questioning its elements and ordered category scales for detailing the criticisms to digital content. analysis technique there are some techniques used to analyse the data. to answer the first question, descriptive analysis of mean and standard deviation is applied. the first question is about the index of digital fluency amongst indonesian in each socioeconomic status. pearson correlation analysis is used to answer the second question about which socioeconomic status predict the highest and lowest level of all fluency index. answering the third question which is about from which online sources do respondents refer to verify online information utilizes mean analysis? tabel 3. numbers of population and sample in six districts of dki jakarta (supas 2015) no. districts population (000 ppl) % of population sample % of sample 1 central jakarta 913,87 9,00 16 8,4 2 east jakarta 2.826,66 27,84 67 35,4 3 south jakarta 1.283,90 21,51 50 26,2 4 west jakarta 2.293,00 24,23 24 12,6 5 north jakarta 1.745,82 17,19 31 16,2 6 thousand islands 23,31 0,23 1 0,5 dki jakarta 10.154,34 100 189 100 source: supas 2015 220 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 result and discussion profile of respondents there are finally 189 completed questionnaires from 191 questionnaires sent back to enumerators. most respondents are from east jakarta (35,4%) and the least are from thousand islands (0,5%) table 3. the gender of 189 respondents consists of 48,7 % male and 51,3% of female (table 4). it resonates with the data of supas 2015 which shows that the proportion of male and female is almost equal. table 4. gender frequency percent valid percent cumulative percent valid male 92 48.7 48.7 48.7 female 97 51.3 51.3 100.0 total 189 100.0 100.0 the respondents were mostly born in 1986-200 (68,8 %). meanwhile, the rest was born in 1971-1985 (28,6%) (table 5). the concentration of age distribution of respondents into only two generations seems caused by the penetration of online questionnaires that were mostly shared between smartphone owners. table 5. age frequency percent valid percent cumulative percent valid 19862000 130 68.8 68.8 68.8 19711985 54 28.6 28.6 97.4 3 5 2.6 2.6 100.0 total 189 100.0 100.0 given the domination of islam in indonesia and of course in dki jakarta, 79,4 % respondents are moslem and the rest is other than moslem (table 6). table 6. religion frequency percent valid percent cumulative percent valid islam 150 79.4 79.4 79.4 other than islam 39 20.6 20.6 100.0 total 189 100.0 100.0 middle class status seems dominate the income level in the family of respondents (table 7). it shows that 51,9% and 43,4 % of the respondents acknowledge themselves as part of middle up and middle low economic status. similar with the age distribution, the respondents were concentrated in high, middle up, and middle low statuses because the online questionnaires were mostly distributed amongst holders of id of dki jakarta who owned smartphones. table 7. income level in the family frequency percent valid percent cumulative percent valid high 8 4.2 4.2 4.2 middle up 98 51.9 51.9 56.1 middle low 82 43.4 43.4 99.5 low 1 .5 .5 100.0 total 189 100.0 100.0 compared to income level and age of respondents, the educational level is more diverse. there were some respondents graduated from elementary/ junior high school (1,6%) and master/ doctoral degree (12,2 %). many of respondents hold senior high school and diploma/ bachelor degree. table 8. educational level frequency percent valid percent cumulative percent valid es/jhs 3 1.6 1.6 1.6 shs 59 31.2 31.2 32.8 diploma/ bachelor 104 55.0 55.0 87.8 master/ doctoral 23 12.2 12.2 100.0 total 189 100.0 100.0 index of digital fluency level amongst socio-economic status there were 189 completed questionnaires. the questionnaire consists of eight main questions (table 8). respondents answered in a likert scale which is strongly disagree (1), disagree (2), neutral (3), agree (4), and very agree (5). respondents who answered very agree meant they are comply with the characteristics of digitally fluent people. therefore, the mean of each of 221 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 socioeconomic status represents the digital fluency level in the scale of five. based on the data (table 9), the digital fluency level amongst people from different socioeconomic status is diverse. the study considers that the level of digital fluency consists of low (0,1-1,6 of mean), average (1,73,2 of mean) and high (3,3-5 of mean). using the scale, we can summarize some facts as below: a. male respondents tend to have slightly higher digital fluency than female ones; b. people born in 1971-1985 tend to have high digital fluency meanwhile those born in 1986-2000 are average; c. people who have religion other than islam tend to have high digital fluency meanwhile those who are muslim are average; d. people who are more religious tend to have high digital fluency meanwhile the less religious ones are average; e. people who have high or middle-up level of income in the family tend to have high digital fluency meanwhile other who have less income are average; f. people who have master/ doctoral educational level tend to have high digital fluency meanwhile other who are less educated are average. despite to the fact that differences of gender, age and religion have shown different level of digital fluency, table 9 has also shown that digital fluency gaps amongst those three socioeconomic status are not wide. the values of the gaps are only at 0, 05 (age), 0, 07 (gender) and 0,08 (religion) or less than 0,1 in average. the relatively high gap of digital fluency appears amongst people in different level of religiosity, income in family and education. the fluency gap between the lowest and highest status of some socioeconomic factors is more than 0,1 which is 0,4 (religiosity), 0,7 (income level) and 1,1 (educational level). table 9. descriptive analysis of socioeconomic factors & digital fluency socioeconomic factor status missing n mean standard of deviation gen male 0 189 3.30 0.522 female 3.23 0.657 age 1986-2000 0 189 3.26 0.594 1971-1985 3.31 0.569 religion islam 0 189 3.25 0.620 other than islam 3.33 0.485 religiosity very low 0 189 3.15 0.672 low 3.22 0.51 average 3.26 0.617 high 3.30 0.570 very high 3.55 0.422 econ. low 0 189 2.90 0.568 middle low 3.16 0.586 middle up 3.43 0.571 high 3.64 0.516 educ. es/jhs 0 189 2.50 0.725 diploma/ bachelor 3.26 0.617 master/doctoral 3.63 0.515 222 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 ses predicting level of digital fluency although the mean analysis of the data has shown that the digital fluency and fluency gaps amongst socioeconomic status are diverse, it is unable to show which socioeconomic factor affects the digital fluency. pearson correlational analysis is then applied to see which socioeconomic status affecting the digital fluency. if the p-value of each socioeconomic factor is more than 0,005, the null hypothesis is accepted. the assumption that become null hypothesis in the analysis is that the each socioeconomic factor does not affect digital fluency. the result eventually performs that the p-values of religiosity, age, gender and religion are more than 0,005 therefore the null hypotheses of them are accepted. this also means that the predictors for digital fluency of dki jakarta’s voters are educational level and income level (table 10.) educational and income level become important elements in assessing whether somebody or some groups of dki jakarta voters have high digital fluency. we can expect that those who hold doctoral and master degree have higher chance than those who only hold high school education to be better in differenciating fake news from real news. table 10. p-value of ses towards digital fluency variables pearson correlation p-value digital fluency average, educational level 0.238 0.001 digital fluency average, income level 0.257 0.000 digital fluency average, religiosity 0.070 0.337 digital fluency average, age 0.001 0.986 digital fluency average, gender -0.058 0.424 digital fluency average, religion 0.052 0.478 table 11. mean of digital sources for verifying accuracy of online political information no. digital media responses nv sm av of al 1 websites 0,049 0,024 0,287 0,309 0,104 2 social media 0,143 0,226 0,331 0,215 0,077 3 instant messaging 0,110 0,309 0,281 0,209 0,883 nv never sm sometimes av average of often al always table 12. mean of digital sources for verifying completeness of online political information no. digital media responses nv sm av of al 1 websites 0,049 0,292 0,320 0,237 0,009 2 social media 0,182 0,259 0,303 0,176 0,077 3 instant messaging 0,165 0,259 0,353 0,149 0,071 223 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 online sources for verifying online political information digital disinformation about politics of dki jakarta is spread through social media and instant messaging applications. this has caused confusion amongst netizens. all the respondents (189) answered that they compare political information received digitally whether through smartphone, personal computer or laptop. they then were asked about which digital sources they refer in order to verify accuracy and completeness of online political information. they were provided with three kinds of digital media: websites, social media and instant messaging. each respondent was required to choose one from five ordered scale (never to always). the data (table 11) above shows the average (mean) of respondents who answered the five ordered scale. therefore, the higher average number shown is, the more respondents refer to it which could be never, or sometimes, or average, or often, or always. the data shows that the respondents who answer “always” looking for political information from instant messaging in order to verify accuracy of the information they previously get received the highest average (0,833). it seems that the respondents might share information they receive on instant messaging services then they also get the feedbacks denying or confirming the information from their social networks in the instant messaging services. in other words, the respondents do not rely on websites or social media to seek the accuracy of political information during the gubernatorial election of dki jakarta, but they rely on the people who are available in their instant messaging services. it could also indicate that the respondents loved to gossip about the politics on the services. the responses on question about which digital media they look for verifying completeness of online political information seem unreliable as mostly they answered average for each digital media (table 12). it means that they might not be able to understand the meaning of “information completeness” itself, or the respondents do not put any attention on completeness of information as what they might care more is about the ‘speed’ aspect of information or news. conclusion digital fluency has been regarded very important lately. some countries have integrated digital fluency in their curriculum (white, 2013). digital fluency is even considered as the foundation for digital citizenship and the key to closing gender inequality in workplaces (netsafe, 2016; accenture & femina, 2016). especially in a culturally diverse as in indonesia, digital fluency might help to anticipate the increasing victims and criminals of online bullying, hoax, and fraud. however, the digital fluency of digital citizens in countries including indonesia is not well pictured. this study provides the digital fluency amongst voters of dki jakarta who had vote rights in gubernatorial election of 2017. the study concludes that there are no evident in predicting somebody’s digital fluency through gender, age generation, religion, and religiosity. digital fluency gaps between those factors are also low –except the religiosity factor. respondents who have higher level of religiosity tend to have better score in digital fluency. however, religiosity level does not predict digital fluency. in other hand, level of income and education show significant relationships with digital fluency level. the more somebody has high level of income, the higher chance one has well digital fluency. in addition, the more somebody has high educational level, the higher opportunity one poses digital fluency. instant messaging services become the most favorited source to refer for verifying the accuracy of online political information amongst the respondents during the gubernatorial election of 2017. the limitations of the study is the context of facts was bounded to the gubernatorial election of dki jakarta in 2017. the respondents were restricted to those who have had voting rights at that time and have accessed smartphone or other information 224 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 and communication technology (ict) means. therefore, the data does not represent the citizens of dki jakarta in general, but citizens of dki jakarta who have voting rights and ict means in 2017. however, this study is able to become a starting point to describe the potential of digital citizenships of dki jakarta citizens. future research should investigate more about how the local culture, local community, or psychological state enables or disables citizens in being sceptical to digital information on politics. acknowledgement this research was funded by junior researcher grant of lppm universitas gadjah mada, indonesia year 2017. this research was assisted by agustinus beo da costa, raisya maharani, muhammad irham, and jalal albaghsi. thank you for your all supports. references accenture & femina. (2016). getting to equal: how digital is helping close the gender gap at work. digital fluency indonesia report, retrieved from https://www.accenture.com/ t 2 0 1 6 0 5 0 6 t 0 6 0 1 3 7 _ _ w _ _ / i d e n / _ acnmedia/accenture/conversiona s s e t s / d o t c o m / d o c u m e n t s / about-accenture/pdf/3/accentureiwd-2016-digital-fluency-indonesiareport.pdf. amelia, m. “beredar informasi intelijen soal kasus ahok di medsos, bin: itu hoax!” november 17, (2016). url: http://news. detik.com/berita/d-3348136/beredarinformasi-intelijen-soal-kasus-ahokdi-medsos-bin-itu-hoax. anggraini, e. “kiat menkominfo tangkal penyebaran berita hoax.” cnn indonesia, february 1, (2017). url: h t t p : / / w w w. c n n i n d o n e s i a . c o m / teknologi/20170131142258-185-190284/ k i a t m e n k o m i n f o t a n g k a l penyebaran-berita-hoax/ antonio, a. & tuffley, d. (2014). the gender digital divide in developing countries. future internet, 6(4):673-687. bbc indonesia. “hoax seputra kasus ahok, fpi, 4 november.” november 3, 2016. url: http://www.bbc.com/indonesia/ trensosial-37843842. bunz, u., curry, c. and voon, w. (2007). ‘perceived versus actual computeremail-web fluency’. computers in human behavior, 23, pp. 2321-2344. beetham, h. (2010). review and scoping study for a cross-jisc learning and digital literacies programme. available from http://www.jisc.ac.uk/media/ documents/programmes/elearning/ digitalliteraciesreview.pdf. beetham, h. (2015, june 15) revisiting digital capability for 2015. [jisc digital 225 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 capability codesign challenge blog] available from: http://digitalcapability. j i s c i n v o l v e . o r g / w p / 2 0 1 5 / 0 6 / 1 1 / revisiting-digital-capability-for-2015. bologa, r.,et.al.. (2007). digital fluency and its importance in educating young students for the knowledge age, proceedings of the 7th wseas international conference on ditance learning and web engineering, beijing, china, september 15-17, 2007. bulger, m.e. mayer, r.e., & metzger, m.j. (2014). knowledge and processes that predict proficiency in digital literacy. reading & writing, vol. 27(9):15671583). edelman trust barometer. (2016). 2016 edelman trust barometer: the state of trust. ertl, b. & helling, k. (2011). promoting gender equality in digital literacy. educational computing research, vol. 45(4):477503. gilster, p. (1997). digital literacy. new york: john wiley. green, r.m. predictors of digital fluency. ph.d. thesis, northwestern university. greene, j.a. & copeland, d.z. (2014). measuring critical components of digital literacy and their relationships with learning. computers & education, vol. 76:55-69. heinz, j. (2016). digital skills and the influence of students’ socio-economic background. an exploratory study in german elementary schools. italian journal of sociology of education, 8(2), 186-212. doi: 10.14658/pupjijse-2016-2-9 henderson, robyn, and eileen honan. “digital literacies in two low socioeconomic classrooms: snapshots of practice.” english teaching 7.2 (2008): 85. ihsanuddin. “ini dia 11 situs terbaru yang diblokir pemerintah.” kompas.com., january 4, 2017. url: http://tekno.kompas.com/ r e a d / 2 0 1 7 / 0 1 / 0 4 / 1 0 1 5 0 0 6 7 / i n i . d i a . 1 1 . s i t u s. ya n g. te rb a r u . d i b l o k i r. pemerintah. lestariningsih, e., hasyyati, a.n., maharani, k. (2017). internet access and digital divide in indonesia. proceesings of 2nd regional statistics conference, jakarta, indonesia, march 20-24, 207. linda a. jackson, yong zhao, anthony kolenic iii, hiram e. fitzgerald, rena harold, and alexander von eye. cyberpsychology & behavior. august 2008, 11(4): 437-442. martin, a., & grudziecki, j. (2006). digeulit: concepts and tools for digital literacy development. innovation in teaching and learning in information and computer science, martin, a. (2006). ‘literacies for the digital age’. in martin, a. & madigan, d. (eds.) digital literacies for learning. london, facet, pp. 3-25. netsafe. (2016). from literacy to fluency to citizenship: digital citizenship in education. retrieved from h t t p s : / / w w w. n e t s a f e . o r g . n z / w p content/uploads/2016/11/netsafew h i t e pa p e r f r o m l i t e r a c yt o fluency-to-citizenship.pdf. ogunsola, l.a. & okusaga, t.o. (2006). digital divide between developed and less-developed countries: the way forward. j. soc. sci., 13(2): 137-146. prasetia, a. “perangi hoax, dewan pers siapkan qr code label media terpercaya.” detik.com, january, 9, 2017. url: https://news.detik.com/ b e r i t a / d 3 3 9 0 9 8 4 / p e r a n g i h o a xdewan-pers-siapkan-qr-code-labelmedia-terpercaya putra, f.f. “mendudukkan media komunitas dalam perang melawan hoax.” combine.or.id., feburary 3, 2017. url: 226 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 https://www.combine.or.id/2017/02/ m e n d u d u k k a n m e d i a ko m u n i t a s dalam-perang-melawan-hoax/ puspitasari, l. & ishii, k. (2016). digital divides and mobile internet in indonesia: impact of smartphone. telematics & informatics, vol. 33(2):472-483. qazvinian, v., rosengren, e., dragomir, r., qiaozhu, r. (2011). rumor has it: identifying misinformation in microblogs. proceedings of the 2011 conference on empirical methods in natural language processing, 15891599, edinburg, scotland, uk, july 2731, 2011 rahman, a.r. & quaddus, m. (2012). qualitative investigation of digital divide. proceeding of 23rd australasian conference on infomation systems, geelong, dec, 3-5, 2012. resnick, m. (2002). rethinking learning in the digital age. in g. kirkman (ed.), the global information technology report: readiness for the networked world. oxford, uk: oxford university pres. ritzhaupt, a. d., liu, f., dawson, k., & barron, a. e. (2013). differences in student information and communication technology literacy based on socioeconomic status, ethnicity, and gender: evidence of a digital divide in florida schools. journal of research on technology in education, 45(4), 291307. sáinz, m., castaño, c. & artal, m. (2008). review of the concept “digital literacy” and its implications on the study of the gender digital divide [working paper online]. uoc. (working paper series; wp08-001). http://www.uoc.edu/in3/ dt/eng/sainz_castano_artal.pdf [last accessed 23 rd june 2010]. sharpe, r. and beetham, h. (2010) understanding students’ uses of technology for learning: towards creative appropriation. in r. sharpe, h. beetham and s. de freitas (eds.) rethinking learning for a digital age: how learners are shaping their own experiences. london and new york: routledge. sugiharto, b.a. “turn back hoax: aplikasi tangkal konten palsu buatan mastel.” cnn indonesia, february 13, (2017). url: http://www.cnnindonesia.com/ teknologi/20170213160056-185-193214/ t u r n b a c kh o a xa p l i k a s i t a n gk a l konten-palsu-buatan-mastel/ tambuscio, m., et.al., (2016). network segregation in a model of misinformation and fact checking. diunduh di https://arxiv.org/ pdf/1610.04170.pdf. thorson, e. (2016). belief echoes: the persistent effects of corrected misinformation. political communication, 33: 460-480. utomo, a., et.al. (2013). digital inequalites and young adults in greater jakarta: a socio-demographic perspective. internationa journal of indonesian studies, vol. 1(79): 79-109. van deursen, a., & van dijk, j. (2009). improving digital skills for the use of online public information and services. government information quarterly, 26, 333-340 van deursen, a.j.a.m., helsper, e.j. & eynon, r. (2014). measuring digital skills. from digital skills to tangible outcomes project report. available at: www.oii. ox.ac.uk/research/projects/?id=112. wang, e.myers, m.d., & sundaram, d. (2012). digital natives and digital immigrants: towards a model of digital fluency. european conference on information systems (ecis) 2012 proceeding. white, g.k. (2013). digital fluency: skills necessary for learning in the digital age. digital learning research, melbourne: acer. yanti, m. & alamsyah. (2014). determinant of digital divide in indonesia: the case 227 gilang desti parahita, mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 of south sumatra province. afro asian journal of social sciences, vol. 5(5.1 quarter). yusuf, o. “perlawanan netizen lahirkan masyarakat anti-hoax.” kompas. com, january 8, (2017). url: h t t p : / / t e k n o . k o m p a s . c o m / r e a d / 2 0 1 7 / 0 1 / 0 8 / 1 0 4 9 5 0 4 7 / p e r l a w a n a n . n e t i z e n . l a h i r k a n . masyarakat.anti-.hoax. 228 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 43 04 resapan buatan, solusi mengatasi problema air suhadi purwantara abstrak air secara kuantitas menjadi bermasalah ketika jumlahnya lebih, atau kurang. kelebihan air dapat berdampak pada penggenangan, sedangkan kekurangan air berakibat pada terbatasnya suplai air untuk kecukupan kebutuhan air. yang pertama berkaitan dengan bahaya banjir, dan yang kedua berkaitan dengan bahaya kekeringan. banyak penelitian para pakar di dunia menyimpulkan bahwa solusi mengurangi dua masalah tersebut, banjir dan kekeringan, adalah dengan pembuatan resapan buatan. tulisan ini menyajikan berbagai masalah banjir dan kekeringan hasil penelitian di berbagai belahan benua tentang pentingnya resapan buatan. kata kunci: air tanah, banjir, resapan buatan pendahuluan problema air hingga kini masih menjadi masalah yang selalu mengikuti perjalanan hidup manusia. air adalah salah satu di antara empat unsur pokok. anaxagoras dan empedcoles, filusuf-filusuf yang hidup pada masa yunani kuno, memberikan pernyataan bahwa ada empat elemen dasar atau unsur pokok di dunia ini, yaitu udara, air, tanah, dan api. manusia tidakdapat hidup tanpa udara. dalam hitungan menit, manusia akan mati bila tidak mendapatkan udara yang mengandung oksigen. tidak perlu waktu seminggu manusia juga akan mengakhiri hidup bila tidak mendapatkan air untuk minum. andai saja tidak ada tanah, maka tidak ada media untuk tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. tidak ada tumbuhan berarti meniadakan bahan pangan nabati, sekaligus mempersempit ruang gerak manusia memperoleh energi kehidupan. air di suatu waktu dan wilayah dapat merupakan masalah karena jumlahnya atau kuantitasnya, namun juga suatu ketika karena kualitas juga menjadi masalah utama. kuantitas air yang berlebihan maupun kekurangan mengancam kehidupan manusia. banjir menjadi masalah yang utama di berbagai wilayah di bumi ini. namun demikian, kekeringan juga menjadi masalah di berbagai belahan dunia. banjir besar yang sering melanda kota-kota besar dunia menjadi masalah serius. bangkok, jakarta, semarang, surabaya adalah kota-kota besar di asia tenggara yang sering dilanda banjir. di semarang, banjir bahkan sempat menggenangi stasiun kereta api tawang hingga setinggi 12 cm. walaupun hanya 12 cm untuk jalur rel sangat berbahaya dilewati, karena dapat menyebabkan korsleting dan kebakaran pada sistem elektronik yang ada didekat roda kereta api (tribun jateng, 24 februari). banjir tidak hanya dapat melumpuhkan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 44 lalulintas jalan raya, jalan kereta api, tetapi bahkan juga bandar udara. bandara ahmad yani semarang selama satu hari lumpuh tidak ada penerbangan karena banjir, padahal seharusnya ada 22 kali landing dan 22 kali take-off (tempo focus, 25 februari). keadaaan demikian tidak saja di indonesia saja tetapi di negara-negara maju juga mengalami. misalnya laguardia airport dan jfk joins newark airport new york, belum lama ini karena adanya banjir besar dalam sehari bandara tidak berfungsi ( blomberg news, 30/10/2012), usa today, 29 oktober 2012) banjir menjadi bahaya (hazard), bila manusia tidak bijak menyikapi. banjir dapat menjadi bencana (disaster), dan bahkan dapat menjadi malapetaka (catrastope) apabila manusia sudak tidak peduli lagi dengan lingkungan. ketidakpedulian lingkungan dapat mengganggu ekositem. perilaku sebagian kecil masyarakat menebang hutan besar-besaran di wilayah hulu untuk diubah menjadi wilayah pertanian dan atau permukiman jelas akan berakibat pada terganggunya ekosistem. hutan di wilayah pegunungan yang semestinya berguna sebagai peresap air hujan ke dalam tanah sudah tidak lagi berfungsi. air hujan akhirnya lebih banyak menjadi air limpaan (run-off), dan hanya sedikit yang meresap dalam tanah untuk menyuplai air tanah. dua masalah muncul, yaitu bertambahnya air limpasan, dan berkurangnya air imbuhan (recharge water) air tanah. pembangunan kawasan puncak yang tidak pernah memperhatikan lingkungan bahkan telah menyebabkan banjir di kawasan itu (republik on line, 26 januari 2013). padahal untuk meminimalisir dampak bencana dapat dibuat cara alternatif pengganti, yaitu dengan membuat ruang-ruang resapan air, maka akan mengurangi banjir bandang dan tetap terjaganya imbuhan air tanah sehingga cadangan air tanah tidak berkurang. berkurangnya cadangan air tanah telah menjadi masalah di berbagai wilayah. semakin tingginya pengambilan air tanah berakibat pada penurunan permukaan air tanah. contohnya di bandung permukaan air tanah semaakin turun. menurut harnandi dan wawan herawan (2009) kebutuhan air di bandung mencapai 46,6 juta m3 pada tahun 2000, sedangkan pada tahun 2005 naik menjadi 51,4 juta m3 . tahun 2000 hingga 2006 terjadi penurunan permukaan air tanah setiap tahun di akuifer menengah sebesar 0,11 hingga 12,03 meter, sedangkan di akuifer dalam sebesar 0,16 hingga 2,61 meter. demikian pula di yogyakarta. di kota yogyakarta, permukaan sumur air tanah semakin turun (seputar indonesia, 28 september 2012). permukaan air tanah di diy setiap tahun turun 30 cm (dpu, 2011). banyak wilayah yang semestinya berfungsi sebagai wilayah resapan air hujan telah alih fungsi menjadi bangunan hasil budaya manusia, seperti permukiman penduduk, gedung perhotelan, jalan beraspal atau pengerasan (paving) di sejumlah wilayah. contohnya di sleman, perluasan pekarangan per tahun mengalami peningkatan 0,16%, sedangkan lahan sawah mengalami penyusutan 0,19% (rkpd sleman, 2012).penduduk di yogyakarta pada sensus tahun 1971 tercatat hanya informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 45 2.488.544 jiwa, pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 3.457.491 jiwa, sehingga ada kenaikan 40%. bertambahnya jumlah penduduk berakibat pada pertambahan penggunaan air tanah. hasil penelitian dpu bekerjasama dengan perumahan dan energi sumberdaya mineral propinsi diy dengan pt. cipta ekapurna engineering consultant (ceec) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah padat penduduk permukaan air tanah cenderung menurun. teoritis, ilmuwan telah banyak melontarkan saran kepada pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, namun pada tingkat pelaksanaan, pemerintah masih kesulitan koordinasi. belum ada koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dan juga masyarakat. barangkali perlu puluhan kali bahkan ratusan kali para pakar hidrologi melontarkan saran tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan resapan air buatan (artificial recharge). kajian air tanah knapp (1978), todd (2006), kiyotoka mori (1978), chay asdak (2007), charles r. coble (1987) menggambarkan siklus air atau siklus hidrologi yang hampir sama. siklus hidrologi ada yang pendek, ada yang dengan perjalanan panjang. udara yang sebenarnya mengandung uap air yang naik ke angkasa akan menjadi dingin. hal itu mengikuti gradien suhu, semakin naik suhu udara semakin dingin pada lapisan atmosfer paling bawah, troposfer. pada ketinggian tertentu, menyebabkan kelembapan relatif udara bertambah. keadaan dingin menyebabkan udara tidak mampu menahan uap air. pada ketinggian tertentu udara akan menjadi jenuh, sehingga terjadi proses kondensasi, atau pengembunan di mana uap air yang dikandung oleh udara tersebut menjadi titik-titik air. arus udara naik menahan titik-titik air, sehingga titik-titik air tersebut melayang-layang di udara. kumpulan titik-titik air di dalam udara disebut awan. ketinggian di mana uap air berkondensasi disebut batas tinggi kondensasi. batas ketinggian di daerah tropis adalah 1600 meter di atas permukaan laut. jika awan sangat padat maka titik-titik air bergabung satu dengan yang lain sehingga menjadi tetesan air dan akan jatuh kembali ke bumi menjadi hujan. curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. air hujan yang jatuh di permukaan bumi sebagian membasahi vegetasi, sebagian meresap pada pori-pori tanah (infiltrasi), dilanjutkan meresap masuk dalam tubuh air tanah (perkolasi), sebagian menggenang, sebagian menjadi aliran limpasan (run-off) masuk sungai, mengalir ke telaga, danau, laut, dan sebagian menguap. intinya air terus bergerak, berputar tidak pernah berhenti, termasuk juga air tanah. air tanah yang ada pada akuifer, baik akuifer bebas, akuifer tertekan, akuifer bertengger, maupun semi akuifer terus mengalami pergerakan walaupun tidak secepat aliran air permukaan. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 46 pola aliran air tanah regional (regional flow patterns ) sebenarnya terbagi menjadi tiga sistem aliran (todd dan mays, 2005: 115-116). ketiga sistem aliran tersebut adalah aliran lokal, aliran medium, dan aliran regional. sistem aliran lokal (region of local system of groundwater flow) berarti bahwa air tanah hanya memiliki waktu tinggal (residence time) sebentar, yaitu dalam hitungan puluhan hari hingga bulanan akan muncul sebagai mata air. keadaan itu biasanya terjadi di wilayah hulu, atau bagian puncak sebelah bawah. atau terjadi pada air tanah dangkal yang selalu diambil untuk keperluan penduduk dengan cara pemompaan. aliran medium (region of intermediate system of groundwater flow) berarti residence time dapat mencapai tahunan hingga dasawarsa sampai aakhirnya muncul sebagai mataair, sedangkan aliran regional (region of regional system of groundwater flow) memiliki residence time ratusan hingga ribuan tahun yang tetap tersimpan sebagai air tanah dalam. resapan air tanah hujan yang jatuh di permukaan bumi sebagian meresap dalam tanah menjadi infiltrasi dilanjutkan perkolasi. media resapan air hujan dapat alami dan buatan. media resapan alami dapat berupa lahan hutan, lahan gundul, lahan berumput, lahan sawah, lahan pekarangan, dan lain sebagainya. media resapan buatan dapat berupa sumur resapan air hujan (dangkal), sumur resapan air dalam, maupun genangan buatan seperti waduk, maupun situ buatan. resapan air tanah ada yang porus, sangat permeabel, ada yang sulit meloloskan air, sehingga infiltrasi berjalan sangat lambat. resapan buatan bertujuan antara lain agar air tanah sebagai sumberdaya kehidupan tetap terjaga, menghambat penurunan permukaan air tanah, mengurangi penurunan atau penenggelaman lahan. berbagai metode pembuatan resapan buatan antara lain dengan pembuatan kubangan, ataupun cekungan (jawa: jogangan) di permukaan tanah, parit, sumur resapan, selokan, penggenangan, maupun pengairan/irigasi. berbagai metode dengan berbagai formula pernah diterapkan di berbagai negara di los angeles, arizona amerika serikat, israel, hingga australia dan hasilnya sangat memuaskan (todd dan mays, 2005: 547-556). lain lagi dengan fetter (1988: 459-460) mengemukakan bahwa resapan buatan yang efektif adalah dengan cara pembangunan bendungan sehingga banyak air dapat meresap masuk dalam tubuh air tanah. masalahnya adalah pada adanya penyumbatan (clogging) pada kubangankubangan buatan. penyumbatan dapat disebabkan oleh adanya sedimentasi, lempung, pertumbuhan bakteri, maupun pemadataan oleh karena adanya pemompaan air. chay asdak (2007: 228-231) memaknai infiltrasi sebagai suatu proses masuknya air yang pada umumnya adalah air hujan, ke dalam tanah, yang dilanjutkan dengan perkolasi, yang merupakan kelanjutan aliran air masuk dalam tanah ke tubuh air tanah. infiltrasi terjadi karena adaanya tarikaan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 47 gaya gravitasi daan gaya kapiler tanah. laju air infiltrasi yang dipengaruhi gaya gravitasi dibatasi oleh besarnya diameter pori-pori. mekanisme infiltrasi melibatkan tiga proses yang tidak saling memengaruhi, yaitu: proses masuknya air hujan melalui permukaaan air tanah, tertampungnya air hujan di dalam tanah, dan proses mengalirnya air ke tempat lain baik ke samping,ke bawah, maupun ke atas. besarnya laju infiltrasi ditentukan oleh jumlah aair yang tersedia di permukaan, sifat permukaan tanah, dan kemampuan tanah untuk mengosongkan air di atas permukaan tanah. ada tiga cara pengukuran infiltrasi menurut knapp (1978) dalam asdak (2007: 231-232), yaitu: 1. menentukan beda volume air hujan buatan dengan volume air larian pada percobaan laboratorium menggunakan simulasi hujan buatan. 2. menggunakan alat infiltrometer 3. teknik pemisahan hidrograf aliran dari data aliran air hujan. selanjutnya dijelaskan bahwa pengukuran infiltrasi menggunakan infiltrometer, asdak mengutip dune leopold (1978), adalah tidak tepat. hal itu karena laju infiltrasi terukur bisa lebih besar 2 hingga 10 kali laju infiltrasi yang sesungguhnya. resapan air menjadi trending topic research di berbagai wilayah dunia. beberapa hasil penelitian berikut cukup menarik untuk dikaji. 1. pliakas, et all. (2005), meneliti model resapan buatan yang dilakukan di yunani, di salah satu wilayah yang dikenal dengan dataran xanthi. penelitian ini barangkali lebih tepat disebut sebagai hasil uji penerapan perhitungan aritmatik, yaitu suatu cara yang disebut dengan modflow. ada model-model lain selain modflow, yaitu moc, aquamod, infome dan lain-lain. kasus yang terjadi di wilayah xanthi itu bermula dari tahun 1994 ketika departemen pertanian di negara setempat membuat projek resapan buatan dengan memanfaatkan dasar sungai lama (old stream bed), di dekat sungai kosynthos wilayah polysitos. di wilayah penelitian, secara geologis, ada tiga formasi geologis. bagian paling atas dengan ketebalan berkisar antara 8 hingga 80 meter berupa lempung pasiran(clayey sand) dengan permeabilitas rendah, di bawahnya berupa kerikil pasir (gravel sand) dengan tebal 10-70 meter yang cukup permeabel, dan di bawahnya berupa lempung debuan atau lumpur liat (clay silt) yang tentu relatif impermeabel.wilayah penelitian merupakan bekas sungai dengan luas 16,4 km2. untuk mengairi wilayah bekas sungai dibangun selokan selebar satu meter sedalam dua meter sepanjang 1600 meter. panjang bekas sungai lama yang dijadikan wilayah resapan adalah 7,68 km, lebih pendek dari yang sebenarnya (dulu), 12 km. pada percobaan pertama, tahun 1994 dilakukan selama maret hingga mei, 89 hari, tahun berikutnya (1995) 107 hari, 1996 selama 91 hari, 1997 selama 101 hari dengan debit rerata 150 m3 per jam. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 48 selanjutnya setiap tahun dialirkan air selama tiga bulan dengan debit yang sama dengan sebelumnya. modflow menyajikan perhitungan matematis yang disajikan dalam tabel-tabel. hasil penelitian juga dilengkapi dengan grafik dan peta. tabel menunjukkan besaran debit inflow dari resapan alami (natural recharge), resapan buatan (artificial recharge), kembalian air irigasi (irrigation return), dan aliran air permukaan (lateral inflow). grafik menyajikan fluktuasi permukaaan air tanah, dan peta wilayah pengaliran sungai, serta wilayah penelitian. hasil analisis selanjutnya disimpulkan bahwa dengan menggunakan modflow di wilayah studi, yaitu di polysitos xanthi, yunani, proyek resapan buatan dikategorikan memuaskan dan dapat diandalkan. hal itu tampak setelah dibandingkan dengan daerah lain, muka pziometrik air tanah tidak sefluktuatif daerah lain. 2. nayak, purna cet all; (2006), dalam sebuah studi penelitian yang meneliti potensi teknik suatu jaringan buatan, bertujuan meramalkan fluktuasi muka air tanah dalam akuifer bebas pada suatu wilayah pesisir di india. metode penelitiannya dengan berdasarkan pada perhitungan statistik dari sejumlah seri data yang ada. hasil penelitian menunjukkan bahwa prediksi model yang cukup akurat sesuai dengan perhitungan statistik. secara umum, hasil menunjukkan bahwa model mampu meramalkan tingkat ketinggian muka air tanah hingga empat bulan ke depan. 3. disertasi dengan judul “model pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan di wilayah dki jakarta” oleh dwi dinariana, ipb, 2011, bertujuan mengkaji keberadaan ruang terbuka hijau (rth), menyusun peta alokasi rth potensial sebagai daerah resapan, menyusun model pengelolaan rth sebagai daerah resapan, menyusun skenario kecukupan air tanah yang diperlukan dalam pengelolaan rth, dan merumuskan arahan kebijakan pengelolaan rth sebagai daerah resapan air di wilayah dki jakarta. luas keberadaan rth (penggunaan lahan) ditentukan dengan menggunakan data spasial interpretasi citra satelit landsat. dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model dinamik-spasial. tahapan penelitian yang dilakukan yaitu, pertama, pengkajian keberadaan rth yang ada dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan air tanah domestik dan persentase kecukupannya dalam memenuhi air tanah domestik. kedua, penyusunan peta alokasi rth potensial sebagai daerah resapan dengan analisis terhadap laju resapan, curah hujan, tingkat kepadatan penduduk, muka air tanah dan keberadaan ruang terbuka. ketiga, penyusunan model pengelolaan rth sebagai daerah resapan di wilayah dki jakarta dengan mempertimbangkan pasokan pam, potensi air tanah dari situ atau waduk. keempat, penyusunan strategi kecukupan air tanah yang diperlukan dalam pengelolaan rth sebagai daerah resapan air informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 49 untuk memaksimumkan resapan air. kelima, perumusan arahan kebijakan pengelolaan rth sebagai daerah resapan air di wilayah dki jakarta berdasarkan model dan skenario yang terpilih. hasil penelitian menunjukkan luas rth pada tahun 2006 sebesar 24,68 persen, dengan kecukupan sekitar 75% dari kebutuhan air tanah domestik. hanya terdapat dua wilayah yang memenuhi syarat luas minimum rth 30%, sesuai undang-undang, dengan kecukupan melebihi kebutuhan air tanah domestik yaitu jakarta selatan dan jakarta timur. model dinamik pengelolaan rth sebagai daerah resapan menunjukkan ada berbagai model, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. contohnya, terdapat 2 wilayah yang memiliki kelebihan pasokan air tanah domestik yang dapat menjadi pemasok bagi wilayah lain, yaitu jakarta selatan dan jakarta timur, dan ada yang wilayah yang memiliki kelebihan pasokan air tanah domestik tetapi tidak dapat digunakan untuk memasok wilayah lain, yaitu jakarta utara, dan adaa daerah yang hanya sebagaai penerima pasokan dari wilayah lain, yaitu jakarta pusat dan jakarta barat. berkaitan dengan skenario pengelolaan rth dalam rangka memenuhi kebutuhan air tanah domestik, ada 5 skenario. lima scenario itu antara lain skenario pertama, luas rth seperti luas rth tahun 2006 dan pasokan situ atau waduk tahun 2006. skenario kedua, pasokan kebutuhan air domestik penduduk hanya dari pam saja. tiga skenario lainnya merupakan perpaduan skenario-skenario yang ada. berdasarkan skenario-skenario yang disusun kemudian ditentukan satu skenario. satu skenario itu adalah wilayah dki jakarta sampai dengan tahun 2016 harus dipenuhi dari luas rth tahun 2006 (16.028,05 ha), penambahan rth tambahan pada tahun 2007 sampai dengan 2016 sebesar 152,49 ha, pasokan situ tahun 2006, pasokan pam dan untuk beberapa wilayah harus dipenuhi dari pasokan air tanah dari wilayah lain. 4. eusuff, muzaffar m ; lansey, kevin e. (2004) menyajikan permasalahan penggunaan resapan air untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air bersih. tujuan dari penggunaan fasilitas resapan adalah agar sumber daya air tanah yang tersedia terjaga dengan cara menyimpan air untuk masa depan. air reklamasi yang dihasilkan digunakan terutama untuk air bersih, tetapi bukan untuk air minum. perbaikan kualitas air selama infiltrasi dan transportasi air tanah yang signifikan dan secara kolektif disebut sebagai usaha menormalkan tanah-akuifer atau soilaquifer treatment (sat). operasional resapan dikelola secara efisien mempertimbangkan kekhawatiran moneter, kualitas air dan lingkungan. dalam tulisan ini menggunakan model manajemen sat. dalam model manajemen sat, menggunakan sce. sce adalah teknik meta-heuristik, pencarian yang relatif baru untuk masalah-masalah yang berlanjut yang telah digunakan secara luas informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 50 untuk kalibrasi model hidrologi. dalam aplikasi ini, sce terintegrasi dengan model simulasi (modflow, mt3d, dan modpath) untuk mewakili gerakan dan transformasi kualitas. 5. menurut j.y.lee (2010), di korea, air tanah telah banyak dieksploitasi dengan cara yang tidak baik, atau lebih tepatnya ceroboh. penggunaan air tanah tahunan terus mengalami peningkatan. pada tahun 1994 volume air tanah yang digunakan mencapai 2,57 miliar m³ dan pada tahun 2007 menjadi 3.72 milyar m³. sebanyak 48,1% dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga. oleh karena buruknya pengembangan dan manajemen, korea telah dihadapkan beberapa masalah tanah kritis, termasuk tingkat penurunan volume air dan kualitas kerusakan yang disebabkan oleh pencemaraan hidrokarbon minyak bumi. dalam penelitian itu dikemukakan bahwa 62% sumur air tanah menunjukkan penurunan permukaan aair tanah selama periode 2004-2008. pencemaran air tanah oleh hidrokarbon minyak bumi terdeteksi pada pangkalan militer dan fasilitas umum, yang menarik perhatian nasional. hal lain yang meresahkan masyarakat adalah adanya radiasi nuklir seperti uranium dan radon dalam air tanah yang menimbulkan kekhawatiran kesehatan masyarakat. hal temuan lainnya, adanya trichloroethylene (tce), telah sering ditemukan dalam air tanah perkotaan dan industri. akibatnya, terkait isu lingkungan telah memaksa pemerintah dan pihak berwenang terkait untuk segera menyusun rencana mitigasi untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan tentang penggunaan sumber daya air tanah. 6. getchell dan wiley (1995), mengamati di banyak wilayah di amerika serikat, teknik peresapan buatan muncul sebagai solusi yang efektif untuk mempertahankan atau meningkatkan kapasitas akuifer. dalam kondisi alami, akuifer terutama diisi oleh infiltrasi curah hujan, melalui badan-badan air permukaan dan akuifer dari wilayah lain. pertumbuhan penduduk dan perkembangan lahan yang menyertainya di banyak negara bagian itu telah menurunkan jumlah daerah terbuka yang tersedia untuk proses infiltrasi alami. di beberapa wilayah, fluktuasi musiman dalam penyediaan air dan kebutuhannya menjadi masalah. kebanyakan diatasi dengan pengambilan air tanah dengan cara memompa air tanah, melalui sumur. dalam jangka panjang perlakuan seperti ini berakibat pada persediaan jumlah air tanah, beserta kualitasnya. dalam beberapa kasus, sumur mungkin harus dibor lebih dalam, dan manjadi masalah setelah lobang pemboran terhubung dengan sumber kontaminasi alam atau buatan manusia. dalam kondisi ini, peresapan buatan dapat digunakan di kedua akuifer terkonsolidasi serta akuifer batuan dasar. ada berbagai teknik peresapan buatan yang digunakan, termasuk aplikasi permukaan, seperti kolam, genangan air sungai yang tidak mengalir, modifikasi rute air informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 51 permukaan, dan sumur injeksi. metode yang bergantung pada infiltrasi air permukaan ke dalam akuifer umumnya bekerja baik pada akifer dangkal. masalahnya cara ini memerlukan lahan yang luas. wilayah yang diperlukan tergantung pada permeabilitas akuifer dan konfigurasi serta volume air yang ditargetkan untuk isi ulang. 7. herman bouwer (2002), menyampaikan bahwa peresapan buatan air tanah dapat dengan membuat genangan air pada suatu ledokan, selokan, atau fasilitas lain di mana ada proses infiltrasi dan bergerak ke bawah untuk mengisi ulang akuifer. peresapan buatan semakin banyak digunakan untuk penyimpanan air bawah tanah jangka pendek maupun jangka panjang, di mana peresapan buatan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penyimpanan permukaan, dan penggunaan kembali air. peresapan buatan membutuhkan permukaan tanah permeabel. parit di zona tidak jenuh juga dapat digunakan. air juga bisa langsung disuntikkan ke dalam akuifer melalui sumur. untuk merancang sebuah sistem untuk peresapan buatan dari air tanah, infiltrasi tingkat tanah harus ditentukan dan zona tak jenuh antara permukaan tanah dan akuifer harus lebih dulu diketahui permeabilitasnya dan dipastikan tidak adanya daerah tercemar. masalah kualitas air harus dievaluasi atau diteliti lebih dulu, juga berkenaan dengan penyumbatan lapisan di dasar cekungan yang merupakan permukaan infiltrasi, dan reaksi kimia yang mungkin terjadi dalam akuifer. bagian dasar dari resapan, terutama sumur resapan buatan, harus dipompa secara periodik untuk membersihkan lapisan penyumbatan. 8. garth van der kamp dan masaki hayashi (1998) ini mengupas mengenai lahan basah sempit yang ada di wilayah semi-arid padang rumput, yang merupakan titik fokus untuk resapan air tanah. makalah ini memberikan gambaran tentang hidrogeologi dan permeabilitas dari cadangan es di wilayah padang rumput. oleh karena itu fungsi resapan air tanah dari lahan basah (wetland) adalah suatu pertimbangan penting dalam pengembangan kebijakan konservasi lahan basah. sebagian besar resapan air tanah dari lahan basah mengalir ke batas lembab dan berfungsi untuk menjaga evapotranspirasi yang tinggi dari vegetasi di wilayah lahan basah. walau hanya sebagian kecil air mengalir ke wilayah akuifer, tetapi bagian ini penting untuk kelestarian sumber daya air tanah. drainase lahan basah sangat mungkin menghilangkan sistem aliran lokal, tetapi mungkin memiliki efek kecil pada akuifer. sejumlah penelitian tentang hidrologi lahan basah yang sempit di daerah agak kering (semi arid) padang rumput utara telah menunjukkan bahwa daerah itu adalah titik fokus dari resapan air tanah. pada musim dingin sebagian besar air menumpuk dalam bentuk kolam salju. kolam salju yang akhirnya mencair kemudian mengisi ulang air tanah. dalam artikel ini ada kutipan dari peneliti informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 52 lain fuller 1988, leitch dan hovde 1996, yang menyatakan bahwa fungsi resapan air tanah lahan basah padang rumput di bagian utara diakui sebagai suatu hal yang bernilai tinggi untuk suatu bentang lahan. dalam tulisan ini garth van der kamp dan masaki hayashi merujuk pada pendapat rehm et al. (1982), yang menunjukkan bahwa resapan air tanah juga dapat berasal lahan basah luar, yaitu dari genangan air ephemeral dangkal di dataran tinggi atau dari daerah di mana tanah yang berpasir dan memiliki kapasitas kelembaban rendah. dalam tulisan ini juga dikemukakan perkiraan tingkat resapan dari tanah basah yang bervariasi dari beberapa peneliti sebelumnya. contohnya, yaitu hayashi, 1998, fortin, 1991, rehm, 1982, dimana tingkat resapan bervariasi dari 1mm hingga 45 mm per tahun untuk mengisi ulang akuifer. 9. naik, pradeep k, et all. (2008) menggambarkan dampak urbanisasi terhadap kondisi air tanah di kota yang sedang berkembang pesat, solapur, di india tengah. tulisan ini memberikan penekanan khusus pada pengelolaan air hingga tahun 2020.tujuannya adalah untuk memberi masukan atau saran kepada pemerintah dalam kaitan dari dampak urbanisasi terhadap lingkungan air tanah. solapur kota dengan luas 178 km2 mendapat isi ulang air (groundwater recharge) sekitar 24 juta m3 air tanah per tahun dari berbagai sumber. pengurangan daerah resapan, yang biasanya karena akibat dampak urbanisasi, terus terjadi. sebaliknya, ada peningkatan kebutuhan jumlah air oleh karena penambahan jumlah penduduk. dibandingkan dengan pertengahan 1970-an, terjadi kenaikan permukaan air tanah dalam wilayah pusat kota, karena ada program pengisian ulang airtanah (groundwater recharge), dan pembatasan pengambilan air bawah tanah. sebaliknya di luar wilayah kota, ada penurunan permukaan air tanah akibat pemanfaatan air tanah untuk keperluan irigasi. demikian pula berkaitan dengan kualitas air tanah. penurunan kualitas air tanah telah dapat dilokalisasi. kualitas air yang memburuk selama 10 tahun terakhir, khususnya di dalam sumur, terutama karena salah metode pembangunannya. walaupun demikian secara umum dibandingkan kualitas air tahun 1970an, maka kualitas air hasil penelitian terbaru tidak mengalami perubahan berarti. 10. foulquier, arnaud et all, (2011) meneliti tentang pengelolaan resapan air tanah buatan atau artificial groundwater recharge (agr) kaitannya dengan karbon organik terlarut atau dissolved organic carbon (doc). sistem yang sangat bergantung pada tanah dengan kapasitas dan zona tak jenuh untuk mempertahankan jumlah materi organik yang dihasilkan selama terjadinya hujan pada daerah perkotaan. namun, karbon organik terlarut (doc) terjadi penurunan. penelitian ini menguji perubahan biofilm aktivitas sedimen dalam kaitannya dengan informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 53 pasokan doc. hasilnya biofilm secara signifikan lebih berlimpah dan aktif di bawah resapan air tanah buatan (agr). 11. eugenio sanz perez (1997) meneliti tentang model perkiraan tingkat resapan air tanah di wilayah karst. beberapa metode tentang perkiraan tingkat resapan air tanah antara lain ada yang menggunakan analisis debit mata air. metode lainnya, groundwater recharge (r) juga dapat diperkirakan dari curah hujan (p) dan suhu udara (t) dengan rumus r = ap bt + c. komponen a, b, dan c berasal dari data empat akuifer di zona mediterania. dua akuifer, pengisian ulang dihitung dengan mengintegrasikan debit mata air antara dua titik dengan aliran yang sama. untuk akuifer ketiga, perhitungan yang lebih rumit didasarkan pada akuifer berganda dengan kertas semilog. sebuah model numerik, simero, digunakan untuk keempat. mengingat koefisien korelasi yang tepat, prosedur ini menguntungkan karena kesederhanaannya. 12. bernard t. nolan, et all. (2007) meneliti tentang resapan air tanah, memperkirakan besarnya resapan air tanah. metode yang digunakan dengan metode darcy metode pelacakan (tracer) chlor dan dibandingkan dengan analisis statistik. perkiraan resapan berdasarkan pada metode neraca zone jenuh dengan zone tak jenuh chlor. umumnya resapan adalah lebih besar pada akuifer dataran pantai, batuan kristal yang remah, batuan karbonat, atau wilayah dengan banyak kandungan pasirnya. wilayah penelitian yang berada di bagian barat amerika merupakan wilayah yang resapan airnya rendah, curah hujan kecil, dan tanahnya yang relatif berlempung. model statistik non linear regresion (nlr) dapat mensimulasikan besar peresapan air, bergantung pada faktor infiltrasi. model menunjukkan rerata limpasan (run-off) tahunan, suhu udara, curah hujan, indeks eksfiltrasi berpengaruh terhadap besarnya resapan. karakteristik tanah dan penggunaan lahan kurang berpengaruh terhadap perkiraan besar resapan. 13. markus, michael r; et all (1995) mengulas tentang proyek pembangunan resapan buatan di salah satu distrik yang ada di negara bagian kalifornia amerika serikat. di wilayah orange county, california peresapan buatan air tanah telah menjadi kebutuhan masyarakat setempat. kebutuhan air semakin besar, sehingga resapan alami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air. daerah orange county ini merupakan bagian dari dataran pesisir semi-kering (semi-arid) dengan curah hujan setiap tahun kurang dari 20 inchi atau sekitar 500 mm. di distrik orange county water telah dibangun peresapan buatan untuk memasok 70 persen kebutuhan air untuk penduduk lebih dari dua juta jiwa. pemerintah setempat telah memperluas kemampuan mengisi ulang (recharge) dengan proyek dam karet tahan api sungai santa ana (the santa ana river inflatable rubber dam project). dam atau bendungan dibangun setinggi 2,1 meter sepanjang 97,5 meter informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 54 melintang sungai santa ana. menurut catatan, proyek ini merupakan proyek yang membuat sistem terbesar di amerika bagian utara. hampir 25 juta meter kubik per tahun air banjir ditangkap untuk mengisi ulang dan akan menyediakan air untuk mencukupi kebutuhan bagi100.000 penduduk . pada tahun pertama (1993), hampir 17 juta meter kubik air dengan perkiraan nilai sebesar $ 2 juta. biaya untuk membangun bendungan dan fasilitas yang terkait mencapai $ 4,7 juta. untuk mengisi cadangan air tanah , menggunakan lebih dari 1.500 hektar tanah di sepanjang sungai santa ana untuk dibuat ledokan atau kubangan air untuk perkolasi air tanah. kubangan-kubangan atau sumur-sumur dibangun di dasar sungai sungai itu sendiri, dan beberapa wilayah di luar alur sungai suatu das juga sedang digunakan untuk mengisi ulang. keseluruhan wilayah di luar alur sungai memiliki volume total lebih dari 33 juta meter kubik. 14. basagaoglu, hakan; et all (1999), mengkaji sebuah model pengelolaan yang dikembangkan untuk menentukan kebijakan alokasi air. sistem ini melibatkan waduk (reservoir) serbaguna, aliran hidrolik terhubung dan akuifer, lahan pertanian, pasokan air, sumur observasi, dan zona resapan buatan. model meminimalkan penyimpangan dari yang ditetapkan untuk penyimpanan dalam waduk dan sepanjang sungai, sehingga untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk penyimpanan kelebihan air di musim hujan dan distribusi dalam periode kering berikutnya. model manajemen diformulasikan dan diselesaikan untuk langkah-langkah waktu bulanan, yang mencakup kondisi kering dan basah, untuk menentukan pemompaan dari sumur pasokan, tingkat peresapan buatan, pengalihan air dari waduk dan aliran ke wilayah pengguna, penyimpanan di reservoir dan sepanjang sungai. selain itu, analisis sensitivitas dari rencana manajemen sehubungan dengan penggunaan potensi pasokan air tanah dilakukan untuk menganalisis dampak yang terakhir pada kebijakan operasi. penutup banyak penelitian dan pendapat para pakar hampir memiliki konklusi yang sama. kesamaan simpulan itu adalah bahwa resapan buatan menjadi salah satu alternatif solusi untuk menjaga keseimbangan air tanah dan mengatasi problema air. dengan resapan air tanah dapat tetap menjaga kedalaman mula air tanah yang relatif stabil, paling tidak dapat mengurangi tingkat kekritisan cadangan air tanah sekaligus mengurangi resiko banjir. berbagai cara yang dilakukan banyak peneliti di berbagai benua sebaiknya menjadi acuan para penentu kebijakan, dalam hal ini pemerintah untuk secara serius mengikuti pemikiran dan hasil penelitian pentingnya pembangunan resapan air buatan, baik pun berupa sumur resapan, penggenangan wilayah ledok, pembuatan waduk, bahkan penyuntikan air ke dalam akifer tertekan atau air tanah dalam. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 55 daftar referensi alley, william m; healy, richard w; labaugh, james w; reilly, dan thomas e. flow and storage in groundwater systems science 296. 5575 (jun 14, 2002): 1985-90. balke, klaus-dieter dan zhu, yan. natural water purification and water management by artificial groundwater recharge . journal of zhejiang university 9. 3 (mar 2008): 221-6. basagaoglu, hakan; marino, miguel a. joint management of surface and ground water supplies ditulis oleh. ground water 37. 2 (mar/apr 1999): 214-222. bernard t. nolan, richard w. healy, patrick e. taber, kimberlie perkins, dan kerie j. hitt, david m. wolock.factors infuencing groundwater recharge in the eastern united states journal of hydrology (2007) 332, 187205 chay asdak, 2007. hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai. yogyakarta: gadjah mada university press. clark, jordan f; g bryant hudson; m lee davisson; woodside, greg; herndon, roy. geochemical imaging of flow near an artificial recharge facility, orange county, california . ground water 42. 2 (mar/apr 2004): 167-174. dwi dinariana, 2011model pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan di wilayah dki jakarta" bogor disertasi.ipb. eugenio sanz perez estimation of basin-wide recharge rates using spring flow, precipitation, and temperature data, . ground water 35. 6 (nov/dec 1997): 1058-1065 eusuff, muzaffar m; lansey, kevin e.optimal operation of artificial groundwater recharge systems considering water quality transformations . water resources management 18. 4 (aug 2004): 379405. foulquier, arnaud; mermillod-blondin, florian; malard, florian; gibert, janine response of sediment biofilm to increased dissolved organic carbon supply in groundwater artificially recharged with storm water. journal of soils and sediments 11. 2 (feb 2011): 382-393. getchell, frank dan wiley, dave. artificial recharge enhances aquifer capacity. water engineering & management 142. 11 (nov 1995): 24. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 56 harian seputar indonesia, 28 september 2012. masyarakat kota yogyakarta terancam mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. herman bouwer artificial recharge of groundwater: hydrogeology and engineering . journal: hydrogeology journal hydrogeol j , vol. 10, no. 1, pp. 121-142, 2002 indarto, 2010. hidrologi, dasar teori dan contoh aplikasi model hidrologi. jakarta: bumi aksara. j . y . l e e environmental issues of groundwater in korea: implications for sustainable use, environmental conservation, / volume 38 / issue 01 / march 2011, pp 64-74 copyright © cambridge university press 2011 ketut suharta, i., dkk., 2008. studi peresapan air hujan di kota denpasar. denpasar: universitas udayana kolehmainen, reija e; kortelainen, nina m; langwaldt, jörg h; puhakka, jaakko a biodegradation of natural organic matter in longterm, continuous-flow experiments simulating artificial ground water recharge for drinking water production journal of environmental quality 38. 1 (jan/feb 2009): 44-52 linsley, r.k., kohler m.a. and paulus j.l.a. 1972. water resources engineering. new york, mcgraw-hill markus, michael r; thompson, curtis a; ulukaya, matt. aquifer recharge enhanced with rubber dam installations, water engineering & management 142. 1 (jan 1995): 37. masoud fakharinia, reza lalehzari and mostafa yaghoobzadeh the use of subsurface barriers in the sustainable management of groundwater resources . world applied sciences journal 19 (11): 15851590, 2012. issn 1818-4952. © idosi publications, 2012 munevar, armin; marino, miguel a. modeling analysis of ground water recharge potential on alluvial fans using limited data, ground water 37. 5 (sep/oct 1999): 649-659. naik, pradeep k; tambe, jivesh a; dehury, biranchi n; tiwari, arun n impact of urbanization on the groundwater regime in a fast growing city in central india, environmental monitoring and assessment 146. 13 (nov 2008): 339-73. informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 57 kiyotoka mori, hideo ishii, akira somatani, dan akira hatakeyama, 1978. hidrologi untuk pengairan, diterjemahkan oleh taulu, l. dari manual on hydrology, penerbit. pt. pradnya paramita, jakarta. nayak, purna c; rao, y r; satyaji; sudheer, k p., 2006. groundwater level forecasting in a shallow aquifer using artificial neural network approach. water resources management 20. 1 (feb 2006): 77-90. pliakas, f; petalas, c; diamantis, i; kallioras, a., 2005. modeling of groundwater artificial recharge by reactivating an old stream bed, water resources management 19. 3 (jun 2005): 279-29 setyawan purnama, 2010. hidrologi air tanah. yogyakarta: kanisius seyhan, e. 1975. fundamentals of hidrology. utrecht: geografisch instituut der rijks universiteit. strahler, n. athur, alan h. 1987. modern physical geography. new york: john wiley and sons. suyono sosrodarsono dan kensaku takeda, 2006. hidrologi untuk pengairan. jakarta: pradnya paramita. szucs, peter; madarasz, tamas; civan, farukremediating overproduced and contaminated aquifers by artificial recharge from surface waters . . environmental modeling & assessment 14. 4 (aug 2009): 511-520. todd, david keith, 1980. groundwater hydrology. toronto: john willey and son van der kamp, garth; dan hayashi, masakithe groundwater recharge function of small wetlands in the semi-arid northern prairies, great plains research 8. 1 (spring 1998): 39-56. unduhan dan media : new york's laguardia airport flooded , 30 10 2012 (usa today) diunduh dari http://www.huffingtonpost.com/2012/10/30/new-york-laguardiaairport-flooded_n_2045845.html jfk joins newark airport in reopening after sandy’s flood (bloomberg news) http://www.businessweek.com/news/2012-10-30/sandy-ravages-airlineschedules-as-toll-rivals-blizzards informasi, no. 1, xxxix, th. 2013 58 republik on line keluhan aktivis lingkungan: resapan air puncak terus berkurang (sabtu, 26 januari 2013, 00:12 wib ) republik on line, 6 nov 2009. krisis air bersih mengancan: permukaan air tanah di diy setiap tahun turun 30 cm. tempo focus, 25 februari. koran jakarta banjir lumpuhkan kota semarang diunduh dari http://www.tempo.co/read/fokus/2009/02/08/429/banjirmelumpuhkan-bandara-ahmad-yani tribun jateng, khotim batal naik ka, stasiun tawang banjir (24 feb 2013) j-informasi 2021 n0 1.indd 65 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp. 65-92, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.38170. 65-92 islamic vigilantism and women in social media md. sayeed al zaman department of journalism and media studies, jahangirnagar university, savar, dhaka, bangladesh email: ovi.sayeed@yahoo.com abstract in bangladesh, the number of cyber-citizens has been skyrocketing since the 2010s. violence against women is also proliferating along with the presence of islam in public spheres and discourses. using thematic analysis, this study analyzes the discourse data collected from facebook, the dominant social media of bangladesh. the key aim of the research is to find out the bedrock of islamic vigilantism and verbal aggressiveness against women in social media. subsequently, three interlinked themes have been explored: women’s religiosity, women’s attire, and women’s virtue. the findings have shown that men mainly capitalize on these three conventional and stereotyped ideas of popular islam to conduct vigilantism against women in social media, which is most often accompanied by different types of verbal aggressiveness. further, this study considering deep-rooted misogyny and patriarchy in bangladesh society argues that these factors might have contributed to directing online vigilantism against women. as little research has been done in this area, this research study would lead to further researches in this area. keywords: islam, vigilantism, women, social media, bangladesh 66 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 introduction women in the south asian region have a long history of exploitation and backwardness thanks to men’s social authority and domination (hashmi, 2000). all social systems, customers, and religions are man-made institutions that participate in this job. as a result, disparity along the gender line emerges with the further reinforcement of the disparity. in india, for example, more than half of its women are remained unemployed, and the bulk of men do not want women to work outside of the home (“why india,” 2018). thus, social asymmetry begins through economic asymmetry. the scenario in bangladesh is not so unlike. it is to note that, societies irrespective of religions deprive women of essential social rights. india and bangladesh are hindu and muslimdominated societies, respectively, but the economic deprivation of women is identical. therefore, it should not be concluded that islam or hinduism alone create a sphere of exploitation. rather, it might be a structural exploitation based on a misogynistic social system. in the 1990s, a wave of social networking took place around the world thanks to the internet. with this, the much-hyped fourth wave of feminism born aiming at a promising cyberworld for women and reconstructing a global sisterhood (plant, 2000; wajcman, 2010). the growing popularity of social media in bangladesh is a 2010s-phenomenon like the other south asian countries, such as india and pakistan. of at least thirteen types of social media platforms (aichner & jacob, 2015), facebook has become the most used social media platform in bangladesh, india, and pakistan (social media, 2019). the limited participation of women in social media compared to men further illustrates the digital divide along the gender line both in india and bangladesh (pti, 2017). therefore, men would dominate social media as well. but what is the nature and instruments of such domination? an influential action of domination used by men is vigilantism: violence against women (vaw) is one of its outcomes. in this context, if we consider islamic vigilantism as an instrument of patriarchal domination, how should we draw a connection between islamic vigilantism and women in social media? what is the main ground of islamic vigilantism that men used to display destructive behavior against women in social media? this study attempts to explore this intersection and answer the relevant inquiries. the following discussion is divided into four main sections. first, the relevant literature is studied and synthesized. it would provide a theoretical understanding of the previous studies related to the topic. second, in the methodology section, the description of data collection and data analyses are 67 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) presented. third, the findings are discussed under three themes that are emerged from the dataset. fourth, the key findings are summarized and discussed in light of previous literature. further explanation of causality is also presented to some extent. some limitations of this study are also mentioned in the end. literature review di/vigilantism the term vigilante means “watchman” or “guard” (smallridge et al., 2016), johnston (1996) defines vigilantism as “a social movement giving rise to premeditated acts of force—by autonomous citizens” (p. 232). he further postulates six features that vigilantism encompasses: planning; voluntary engagement of citizens; constitute a social movement; use or threaten to use of force; arise from fear of the collapse of the established order and aims to control social situations (johnston, 1996; smallridge et al., 2016). further, vigilantism has three categories: crime control vigilantism, social group control vigilantism, and regime control vigilantism (rosenbaum & sederberg, 1974). when vigilantism meets digital media, it creates a new phenomenon that we may call digilantism (jane, 2016; nhan et al., 2017; prins, 2010; schwarz & richey, 2019). it has more nicknames, such as cyber-vigilantism (kosseff, 2016; smallridge et al., 2016), digital vigilantism (trottier, 2017), internet vigilantism (chang & poon, 2017; herold, 2008), and online vigilantism (klang, 2015). digilantism might disrupt johnston’s six features of vigilantism. for instance, digilantism not necessarily has to be premeditated and planned. the main reason could be the unique nature of online interaction and cyber-mob: digilantes might barely know each other while voluntarily participate in digilantism (baldauf et al., 2017). as a result, digialtism coule be spontaneous that eliminates the possibility of planned vigilantism. vigilantism as a shared ideology the transmission view of communication discusses the role of communication in transmitting information to others to control. having said that, carey (2008) considers communication as not merely a way of transporting information, rather a string to stick a group of individuals together and also, an instrument for the maintenance of society. he proposes his ritual view of communication to further delve into the significance of communication that represents a shared belief of a society in a given time. further, communication 68 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 makes social transformation possible (carey, 2008; foucault & melican, 2007). the ritual view of communication discusses the underlying feature of sociability: association, cohesion, sharing, and so on, those are inevitable elements to form a commune (carey, 2008). on the other hand, communication in the social context carries the ideologies of individuals and groups. put another way, communication not only produce meaning but also produce and reproduce the relation of domination (brown, 1978; holliday, 2010; mumby, 1989). in that sense, (islamic) vigilantism might be a shared ideology. it also might be stated that new-age communication technology and services including snss play an important role where spiritual beliefs and values and politics of ideologies are put into practice (foucault & melican, 2007). therefore, snss are promoting rituals or shared beliefs one step further. while patriarchy meets islam, the synthesis of these two might promote islamic vigilantism against women (mannan, 2011). on one occasion, men may wish to control women through vigilantism while, on another occasion, women trying to avail more liberty may cross the male-made limits and violate men’s expectations. in such a condition, destructive communication may take place in the form of verbal aggressiveness. verbal aggressiveness as a destructive behavior can be available in social media as well, where contestation between men and women is reproduced. di/vigilantism and destructive behavior destructive aggressive communication has two interrelated forms: hostility and verbal aggressiveness (littlejohn & foss, 2009). as an interpersonal communicative trait, hostility exhibits “irritability, negativity, resentment, and suspicion”. on the contrary, verbal aggressiveness as an informal communication/behavior identifies the tendency to attack the self-concept of others instead of their topic of communication (infante & rancer, 1996; infante & wigley, 1986; littlejohn & foss, 2009). it may arise from the combination of high assertiveness and low responsiveness (martin & anderson, 2007), and could be high and low based on the personality traits of the individuals (infante et al., 1992). the diverse forms of verbal aggressiveness can be character attacks, competence attacks, ridicule, teasing, profanity, attacks on physical appearance, threats, malediction, background attack, and non-verbal behavior (littlejohn & foss, 2009). although verbal aggressiveness has often been positioned into the interpersonal domain, it is quite common in group communication as well (anderson & martin, 1999). netizens frequently display verbal aggressiveness in snss (bekiari & pachi, 2017) which subsequently leads to communication 69 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) dissatisfaction (anderson & rancer, 2007). four probable reasons can be postulated those may cause verbal aggressiveness: psychopathology, disdain for other, social learning of aggression, and deficiency in argumentative skills (littlejohn & foss, 2009). these causes produce some negative effects too, such as humiliation, feeling of inadequacy, embarrassment, depression, hopelessness, and despair (infante, 1987). in many occasions, vigilantism coupled with religion produces explicit destructive behavior and danger. religious vigilantism it is almost two decades since india, the largest democracy in the world, has been suffering from a new genre of nationwide crisis known as moral policing. it is a form of public vigilantism where the self-proclaimed protectors of indian culture enforce a code of morality. publics and cops both comprise such vigilante groups (“cops didn’t trip,” 2005). these vigilante groups or moral polices humiliate and chase away lovebirds from parks (“moral police,” 2010), storm tourists for their decadence that is “immoral” and goes against “indian culture” (“india’s moral police,” 2006), abuse and make filthy comments (banerjee, 2019), break into bars and attack pubs (nanjappa, 2009), vandalize art exhibition (nandi, 2013), and even condemn beauty parlor (ahmad, 2005). simply, they are against the penetration of “western culture” that is allegedly corrupting the uniqueness of indian culture, though there has been enough room for doubt against the belief of india’s “exclusive culture” (samant, 2009). furthermore, sectarianists as moral police who formed the “cow-protection group” and conduct the “cow-protection movement” in india have already terrified the minorities. in the last three years, cow vigilantes hacked at least 44 people to death and left 280 injured in more than 100 attacks (marlow, 2019). religious moral policing is commonplace as well as a functioning phenomenon across the globe irrespective of religion. in many islamic countries like iran (gasht-e ershad supported by basij militia), saudi arabia (committee for the promotion of virtue and the prevention of vice, or mutawa), malaysia (federal territories islamic religious department) and sudan (public order police), morality policing is state-sponsored (monitoring, 2016). in israel, mishmeret tzniyut (modesty squad) as a jewish vigilante group is active to punish “immorality” and “disobedience” (topel, 2012). religious fanaticism in bangladesh had been different in nature and degree unlike many other relatively rigid muslim societies like wahabi-dominated saudi arabia and shia-dominated iran. 70 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 contemporary islamic revivalism despite the majority of muslims had been religiously moderate in bangladesh (schendel, 2009; uddin, 2006), political islam has been gaining momentum since 1975 (riaz, 2016, 2017). however, recent socioreligious and religiopolitical trends are forecasting all the possibilities of new islamic revivalism in bangladesh that may have already entered the public domain and discourses surpassing the private realm (islam & islam, 2018). based on this ground, it can be implied that the rising islamism could create a supportive environment for germinating a new version of vigilantism. besides, enforcement of sharia, improvised islamic code of conduct, popular islamic notions and practices might get privilege in islamic vigilantism. in bangladesh, alongside the intrusion of islamism into the public sphere, a new online-based public sphere is also on the making. this digital public sphere (mudhai et al., 2009; schäfer, 2016)”number-of-pages”:”269”,”source”:”google books”,”event-place”:”new york”,”abstract”:”this book examines the claims that new information and communication technologies (icts, online public sphere (al-saggaf, 2006; dahlberg, 2001; poor, 2005), public sphere 2.0 (ruiz et al., 2011), or internet public sphere (papacharissi, 2002)2002 has been becoming heavily crowded by online publics (btrc, 2019; social media stats bangladesh, 2019). thereby, a significant shift in public discourse from offto online has been coming about. these two contemporary but substantial phenomena: islamic revivalism and the expanding digital public sphere, might intersect at some point. along with this, online misogyny emerges as a form of digilantism against women. women and misogyny in this part of the discussion, i would like to draw attention to the current situation of misogyny and women. it has often been promulgated that women in bangladesh are being rapidly empowered in many ways (and it is partially fair), such as employment, social status, human rights, and so on (chaity, 2017, 2018). however, gender-based violence (gbv) is still highly active in society. to some extent, for better conduction, gbv has been shifted into cyberspace having a new identity: gender-based online violence (gbov) (wilk, 2018), or simply, online misogyny (ging & siapera, 2018; jane, 2017a; moloney & love, 2018). expressions of online misogyny are manifold, but few dominate the others, namely: flaming, revenge porn, denigration, outing, etc. jane (2014b, 2014a, 2017)the mainstream media has identified on-line vitriol as a worsening problem which is silencing women in public discourse, and is 71 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) having a deleterious effect on the civility of the public cybersphere. this article examines the disconnect between representations of “e-bile” in media texts, and representations of e-bile in academic literature. an exhaustive review of thirty years of academic work on “flaming” shows that many theorists have routinely trivialized the experiences of flame targets, while downplaying, defending, and/ or celebrating the discourse circulated by flame producers. much contemporary scholarship, meanwhile, ignores e-bile completely. my argument is that this constitutes a form of chauvinism (in that it disregards women’s experiences in on-line environments, emphasizing flaming, uses “e-bile” to address these misogynistic expressions and perpetration against women in cyberspace. further, she also examines the functionalities of the online mob that are comprised of vigilantes to shame and disparage women in snss (jane, 2016, 2017b). thus, a growing body of literature is indicating how online vigilantism like offline is orchestrating a new threat for women. islam, vigilantism, women, and social media this part takes a closer look if there has any investigation been done so far to explain the correlations between islamic vigilantism, women, and social media. misogyny based on popular islam (gaffney, 1992) has been a known phenomenon in bangladesh, although misogyny has been existing in this land long before islam came (hashmi, 2000). while misogyny is considered as the root of all plights of women (manne, 2018; srivastava et al., 2017), the rise of popular islam in bangladesh, as it seems, has been making the social life of women more challenging (mannan, 2011). the prime reason could be: islamic priests such as mullah and maulvi, secondary literature like mythologies and hadith, are the main sources of popular islam that are full of misogynistic remarks (hashmi, 2000). besides, pan-islamism is seemingly getting stronger worldwide so do the rise of popular islam in islamic nations, which is allegedly curbing women’s social rights to a certain degree (esfandiari, 1997; ozdalga, 2013; ramazani, 1993; schilder, 1990). although hasan (2012) wants to imply that islam is falsely charged with misogyny by the western feminist scholars, he fails to acknowledge the growing incidents of violence against women and girls (vawg) in the name of islam, especially in the arab countries, although islam promote moderate rights for women in social activities, clothing, discipline and religious performs, and moral virtues (barlas, 2019; douki et al., 2003; saadawi, 2015). based on the previous literature, this study attempts to answer the following research question. 72 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 rq: what are the main pretexts for men to conduct islamic vigilantism and verbal aggressiveness against women in social media? methods in the digital age, cyberspace is utilized as the free source of a huge amount of data for social researchers (bordens & abbott, 2017). the present study is a qualitative analysis and the data for analysis are mainly discourse data produced on facebook, the dominant social media of bangladesh. this data has been extracted from the facebook public page of bbc news bangla by netvizz. this automated data extraction application is widely used by social media analysts (rieder, 2013). it is to mention that these randomly collected discourse data were generated during a social media campaign in the first week of april 2019, which is popularly known as “ga gheshe daraben na” (do not stand too close to my body). the online campaign was aimed to protest the rapidly increasing incidents of women’s harassment in public transports of bangladesh (bbc news, 2019; momin, 2019). this particular online campaign has been selected intentionally considering its widespread and intense impact not only in cyberspace but also in real space. moreover, no other feminist online movement in bangladesh earned such huge public attention. this study has used thematic analysis (ta) to analyze the discourse data. ta is often being ignored as a comprehensive research method (boyatzis, 1998; roulston, 2001) and frequently merged with content analysis (vaismoradi et al., 2013). it was developed as a healthcare research method and now is being used in social sciences and humanities as well (braun & clarke, 2006). ta is a six-phase approach that derives codes from an unstructured dataset to build meaningful categories (braun, 2013; braun & clarke, 2006; terry et al., 2017). categories and sub-categories turn into a few distinctive themes that contain the whole essence of the dataset. the six consecutive phases of ta are (a) familiarizing with data; (b) generating initial codes; (c) searching for themes; (d) reviewing themes; (e) defining and naming themes, and (f) and producing the report (braun & clarke, 2006). unlike grounded theory, ta in traditional qualitative research follows a deductive process in which the data are “segmented, categorized, summarized, and reconstructed in a way that captures the important concepts within the data set” (ayres, 2008: 867). the present dataset contains 1,474 comments of facebook users. i have selected facebook due to its unparalleled number of users compared to the other 73 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) snss in bangladesh (social media, 2019). the comments have been extracted from the official facebook page of bbc bangla, which has the highest reach as an online news portal in bangladesh. further, the bbc has a global reputation as a media organization as well. in the first stage, i read the conversations in the dataset carefully to generate codes. thereafter, few categories were made based on the identified codes. in the next phase, i tried to generate a few preliminary themes so that the categories might fit into these themes. as ta is an iterative process, so i reviewed my dataset further to initiate more categories and/or themes. lastly, after careful observation and identification, i found three major themes for the dataset that might be able to answer the research question of this study. to provide clearer and substantial answers to the research question, i added relevant and representative excerpts from the dataset. results and discussion women’s religiosity the dataset primarily signals the importance of religion and religiosity that subsequently dominates and dictates the discourse. i want to clarify at first what i mean here with religion/religiosity. first, religion or dharma is often been addressed in a sober sense which is more associated with morality and everyday lives of bangladesh muslims (devine & white, 2013). in this definition, religion or religiosity has little to do with theological islam, rather it would merely denote conventional socio-cultural practices. second, the notion of religion may also identify islam as a political thing. however, both are in one way or another connected to popular islam (gaffney, 1992) and serves the interest of patriarchy (mannan, 2011). i would like to borrow both interrelated ideas to apply in this section where necessary. nevertheless, either notion ultimately produces conflict between the social interests of men and women. it is noticeable that a lion’s share of muslim men as netizens tend to defend their religion which is islam from perceived obscenity by engaging in discourse. they use a wide variety of terms: muslim, islami, dharma, iman, mumin, to refer to islam. saying these, they tend to portray their religiosity and concern for islam as well. both directly and indirectly, they try to impose their personal beliefs of islam on others perhaps to enhance their “open self” (frey, 2018). it is to note that not always their statements in the name of islam are true, rather, as previously explicated, it is based on other secondary or tertiary sources except the quran. this predisposition hints about the wide approval 74 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 of popular islam to men. put another way, to most muslim men, it looks like popular islamic knowledge eclipses the true essence of islam. “only islam has given the proper and complete rights and security to women. if these women would obey the rules of islam, they might not need to protest being naked.” “wearing a t-shirt for women is haram in islam.” “islam has prohibited illegal relationships between men and women. according to sharia, muslim women must maintain veil as a faraz […] doing the opposite is haram, but when they obey the rules, they would get protected and safe from rape and eve-teasing.” their anxiety to preserve islamic virtues have also been seen. in this case, they try to set a moral boundary and/or impose their version of morality in the guise of islamic proselytization. it is not necessary whether or not their declarations are truly mentioned in islam or not: what matters is perhaps the show-off of their islamic knowledge. this may be the formal version of moral policing: enforcing women to accept the proposed norms engendered by men. “in a muslim country like bangladesh, (to women) is it acceptable to protest like this (wearing a t-shirt)? first, obey islam, you will automatically be secured (from man).” these bold statements suggest that men not only deliberately wield communicative power on women which is derived from typical patriarchic society but also promulgate bangladesh society as a “muslim” society that is secular by birth (lewis, 2011; riaz, 2016; schendel, 2009). such validations may curb the rights of religious minorities. mostly, hindus along with women tend to be admonished by the majority if anything goes wrong: in fact, these two are the easily available scapegoats. in such circumstances, certifying bangladesh as an “islamic” country may serve two purposes concurrently: undermining the religious minorities of bangladesh, and enchaining women with patriarchal (mis)interpretation of islam. hindus and jews are the two foremost religious adversaries for the muslims: the first one for geopolitical and regional reasons and the second one is muslims’ eternal rivalry from the early days of islam. therefore, if anything goes supposedly wrong, muslims tend to admonish these two religious’ communities. “you live in the third biggest muslim country, but (want to) lead your life like jews-atheists, it would not be possible here. if you want to cease 75 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) extramarital affair, sexual harassment, rape, and other crimes, then follow the islamic rules for your family, society, and country.” “malauns (hindus) are such hypocrites that if they see anything negative related to islam, they start disseminating it.” these dominant dialogues also clarify how men emphasize islamic virtues while discussing women-related issues. interestingly, the political-ideological conflict between islam and the west has been embedded in the comments of the muslim men. western philosophies like feminism, western culture like jeans and t-shirt, western countries like the united states have been seriously degraded and vilified in the discourse. “these (the campaigning) are the mechanism of feminist sluts. after getting fucked a hundred times, they pretend to be virgins while commuting in public transports.” “wearing tight jeans and showing your ass, you are saying to respect women? alas! you women live like americans (that is obscene) and want justice like saudi arab (that is ideal).” these expressions of religiosity, on the one hand, can be a makeshift attitude to properly exploit women in cyberspace too. on the other hand, men’s aggressive and policing attitude might be originated from their ordinary knowledge of islam. if the first one is true, then popular islam in bangladesh has been reinforcing the traditional patriarchal practices even in cyberspace. however, if the second assumption is true, bangladesh’s society might be on the brink of a mushrooming danger as misinterpreted religious knowledge not only would make women vulnerable but might also bring about social chaos and intensify gender inequality. women’s attire the concept of attire (poshak) could have been fit into the discussion of religion/religiosity. nevertheless, i would like to separately emphasize how men policewomen in social media only targeting their costumes. further, the dataset contains a high number of remarks where men expressed their deep concern regarding women’s “slut-like” clothing that demands a comprehensive analysis. two reasons may influence men’s moral panic regarding women’s attire: knowledge of/from popular islam, and the notion of bengali culture. according to popular islamic sources, women are the “things” that must be “protected” and “secured” from the male gaze and aggression by either not going outside of the home or maintaining a veil. the idea of decency for women 76 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 has partly emerged from this view. “this is bangladesh. why a woman would go out of home wearing a t-shirt, even without urna covering her breast? does islam allow such dresses? such women should be ashamed of!” “t-shirts are not for women, and even though religious scripture is inscribed on it. rather, you should obey religious instructions; properly wear hijab and decent dresses to roam around.” interestingly, the t-shirt (genji, what they call it) is considered as the symbol of vulgarity whereas burkha and hijab as islamic dresses are recognized as the decent and proper attire for women. this view is rightly associated with the patriarchal (mis)interpretation of islam and conveys an authoritative tone and imposition. the dress-related discussion, as it has been found, revolves around centering a few themes: porda (veiling), beporda (unveiled), oshalin (vulgar). this may seem like a soft form of digilantism. however, the degree of digilantism increases while the verbal aggressiveness accompanies it. men’s statements signify how women are becoming “uncivilized”, “vulgar” and “uncontrolled” according to the standard of their morality. “women can be highly lewd by crossing their limit. this (social campaigning) would not work if you go for room date and get fucked regularly.” “they (women) go out wearing vulgar dresses (t-shirt) so that men can touch their body.” although bangladesh society is now considered as a transitional one following rapid modernization, gender socialization remains highly rigid and traditional at the core of the society. most of the women have certain roles to carry out in society those have mostly household works and no direct economic values (mannan, 2011). on the other hand, men control the social institutions and even women (azad, 2004). this practice also lets the men have the authority to control and reconstruct culture according to their will. they, in this case, may not only reinvent patriarchic islam but also patriarchic culture to subordinate women: it appears that this process continues in social media too. the concept of so-called bengali culture thus only arranges the perfect ground for moral policing against women. 77 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) “in muslim-dominated society, if you wear short dresses (like t-shirts) and commute with men, they might stare at you as they are not used to it.” “these sisters (who campaigned) may be from higher society so wearing t-shirts and jeans is not a big deal for them. but they should have reminded me that bangladesh girls should not be like this. people are sensitive in this issue because we want women to act like women: they should wear at least salwar kameez with veil […] i think such dresses are very inappropriate in/with bengali culture and this protest is vulgar. vulgarity cannot be a language of protest.” along with this view, something impressive has also been noticed in the dataset. according to several statements, an important reason why men do not want women to be more “expressive” in public is that it arouses men’s sexuality. instead of acknowledging so, men in social media ask women who gave them “the rights to provoke men wearing such horny dresses (t-shirt and jeans)” and why do not they understand “how hard it is for men to conceal this excitement”. even they suggest women “not to think men as impotent”. this view may suggest the expression and idea of men’s virility and women’s beauty, and men’s aggression and women’s subordination. the vilification of women’s clothing here might be a mere veneer or excuse to perpetuate men’s aggressiveness and toxic masculinity (parent et al., 2019; sculos, 2017) while ubiquitous in their use, have not been well integrated into psychological theory or practice. most research addressing sm/sns has examined frequency and modality of sm/sn use, rather than the valence of online interactions or potential mental health consequences of use. further, sm/sn use has also not been well integrated with relevant paradigms from the psychology of men and masculinities paradigms. the present study contributes to both of these research need areas by testing the associations among sm/sn use, toxic masculinity, positive or negative sm/sn interactions, and depression among a sample of 402 men. results of a structural equation modeling analysis indicated that sm/sn use and toxic masculinity were associated with depression. positive and negative sm/sn interactions mediated the relationship between sm/sn use and depression indicators, and negative sm/sn interactions mediated the relationship between toxic masculinity and depression. implications for future research directions and for working with men who use sm/sns are discussed. (psycinfo database record (c. “such dresses (t-shirt and jeans) would invite rapists. you muslim girls must wear urna; girls from other nations may wish to wear whatever they 78 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 want.” referencing islam and nationality, men try to attribute selected dress codes to women which might also be an expression of xenophobia. it is to note that except for a few muslim countries, christianity-dominated west is the foremost political rival of the islamic world (huntington, 2007). thus, the fear of westernization or christianization, as we may observe across muslim societies, has been rising so do the protest against it (saikal, 2000, 2003). it should be mentioned here that before contemporary islamization and/or islamic protest, the clothing of women in bangladesh society was more relaxed unlike now (murshid, 2006; ovi, 2018). women’s virtue the concept of character or virtue (choritro) has traditionally been associated with women (mannan, 2011). to be more specific, bangladesh has two types of women based on virtue, according to society: good women who have good character, and bad women who have bad character. virtue or character in this sense is directly connected to the concept of morality and social norms. such “morality” is also a patriarchal ideology. a woman becomes choritrohin (characterless) if she violates the rules created by society: most often, these attributions are closely related to women’s bodies and sexuality. for example, deception and drinking might be immoral for men that are admissible, while having an extramarital affair is immoral for women that must be punished somehow. taking these into account, i have found several terms and expressions in the dataset that in fact attempt to signify women’s character. of those, a wide range of slurs relating to women’s character is used aggressively: oshlil (nasty), nongra (lewd), nosta (jezebel), and baje (spoiled) are a few. “the country is now full of vulgarity because of these sluts. even prostitution has to remain in the limit, but these harlots have already crossed the line.” it is worthy to mention that most of the men except very few question the moral character of women, not of men. women’s character is perceived as a susceptible thing that needs to be maintained and guarded heavily; once somehow if it is “tarnished”, the woman may lose her dignity amid society. interestingly, men in cyberspace perceive women wearing t-shirts lose their moral character since they should wear something islamic as well as culture to preserve their so-called character. 79 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) in social media, such forceful statements may also suggest the men’s power over communication as well as women. the idea of the character depends on shalinota (decency), and for a woman, it is directly linked to her appearance, clothing, and behavior. to be decent, a woman should “hide their buk (breast) by urna (a piece of cloth)”, and “pacha (buttock) and shorirer vaj (body shape) by burkha” from the male gaze; otherwise, her character might be perceived as stained. “if you can hover around naked then why it is an issue if anyone molests you? when you wear an indecent dress, the bad men would grope you and the good ones would watch your breast, bra, and body shape. you women are corrupting us.” although some men seemingly express their solidarity with women’s emancipatory steps in social media, they postulate that women must follow the “social norms” to preserve their character. surprisingly, the data suggests that it is the sole responsibility of a woman to protect her ijjot (honor) and sotitto (virginity) in any circumstance: even if a man tries to devour her, he would be exempted from this perpetration. the legalization of men’s aggression on so-called choritrohin meye (characterless women) is remarkable ideation of the conversing men. women who tend to disrupt and/or challenge the male-made standard of characterization are addressed and described with various adjectives: behaya (shameless), kharap (wicked), potita (prostitute), magi (harlot), and baje (punk). according to some, men can have and do whatever they want to do to the “shameless”, “wicked” and “characterless” “prostitutes”. “these are not women but cows (in sense of having breast and providing milk) who at first rape men’s eye with their body and compel men to engage in raping afterward.” “if to be naked (what women do) is a protest, then, to rape (what men do) is a physical exercise.” these dialogues might be the index of men’s aggressiveness and wish to exercise power, which is derived from real-life context to social media. in this case unlike the ideation of clothing, the cause of men’s aggressiveness is women’s character: it seems preserving women’s virtue is a moral duty of men, and if women violate men’s ordinance, they must be punished. verbal aggressiveness similar to physical violence in this respect might be the expression of men’s 80 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 “sanctioned” authority and control over women (wood, 2010). key findings this research aimed to find out on what basis men conduct islamic vigilantism and verbal aggressiveness against women in social media. to answer the query, i analyzed the relevant facebook discourse data through the ta method. the three interlinked themes extracted from the dataset denote the main tenets of islamic vigilantism and verbal aggressiveness against women in social media. first, muslim males as social media users think women should be strict followers of islam. it seems their version of islam is not much aligned with the core ideas of islam. rather, it is the patriarchic reproduction of islamic ideologies. they commence the discourse of haram and halal to guide the daily lives of women: what they should wear and what they should not, how they should behave, and how they should not. these guidelines are more patriarchic than islamic (azad, 2004; mannan, 2011). this limiting might be a way to control the actions of women in both virtual and physical space. they also give an analogy of saudi arabian women who are considered ideal. conversely, they castigate feminist women, the jewish, and the hindus and blame them for corrupting muslim women. similarly, second, the idea of ideal clothing poses great importance in islamic vigilantism. men try to set the dress codes for women based on “islam”. in this case, also, islamic dress codes are misinterpreted and used in favor of men. while islam does not impose strict discipline on women regarding clothing, men ban and impose dress codes referring to islam. it supports the claims of barlas (2019) and saadawi (2015). third, women’s character is attacked repeatedly by the muslim male netizens who use to call women behaya (shameless) and choritrohin (characterless). according to them, most women are becoming characterless and uncontrolled due to following the un-islamic traditions. as a result, women endure online body shaming by male netizens. such acts of digilantism are serious instances of online misogyny that jane (2014b, 2014a, 2016, 2017a, 2017b)the mainstream media has identified on-line vitriol as a worsening problem which is silencing women in public discourse, and is having a deleterious effect on the civility of the public cybersphere. this article examines the disconnect between representations of “e-bile” in media texts, and representations of e-bile in academic literature. an exhaustive review of thirty years of academic work on “flaming” shows that many theorists have routinely trivialized the experiences of flame targets, 81 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) while downplaying, defending, and/or celebrating the discourse circulated by flame producers. much contemporary scholarship, meanwhile, ignores e-bile completely. my argument is that this constitutes a form of chauvinism (in that it disregards women’s experiences in on-line environments talks about. but what could the reasons for such islamic vigilantism in social media? we can presume a few possible drivers behind this propensity: an important one is related to islamic revivalism is bangladesh (islam & islam, 2018). due to this revival, the social environment is becoming rigid and controlled and influenced by the religious authorities. islam in this context is more than a religion. while a version of islam takes the route to politics, another version makes a successful marriage between social norms and islamic codes of conduct, i.e., sharia, to some extent, possible. thus, islam as an ideology (barkat, 2018) is simultaneously pushing both islamic fundamentalism/militancy and socioreligious practices of islam forward. a shadow of this social trend is perhaps present in social media as well (al-zaman, 2019). also, as a tool of resistance, islam has a proven value meanwhile (waardenburg, 1985). as pan-islamism and the anti-western sentiment is conceivably rising across bangladesh as well as other muslim countries, it becomes easier for muslim men, supported by patriarchy (chowdhury, 2009; schuler et al., 1996; sultana, 2010), to designate any behavior, culture, trend, and products of women as “foreign” to castigate them. (in bangladesh, people denote “western” with the word “foreign”). following the idea that social media is a reflection of society (bowman, 2013; hodkinson, 2010), i would like to surmise that men’s patriarchic domination has been accommodated into cyberspace as well which is now pushing women to the margin. we have already seen that majority of the conversing men engage in common topics, have commonly shared values, and feel an association between them thanks to these common issues. facebook as a crucial sns makes the interaction between these men possible so that they can discuss their commonality and share information that helps them to govern the discourse as well as women in the virtual platform. this not only provides meaning to their relations but also determines the relations of domination. while shared islamic ideology binds the men together in social media, as per the findings, a common standard of morality arises. this emerged a sense of common moral standard that might be the base of islamic digilantism against women. men expect women to be more obedient (religious), modest (veiled), and pure (virtuous) according to their reinvented sense of morality since they perceive such behaviors as either most 82 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 typical or normative (houser, 2005). while the campaigning women violate their expectations, they get furious and start displaying verbal aggressiveness as we have seen in their dialogues. however, some of the male participants in the discourse have indeed shown a moderate degree of assertiveness and responsiveness at the same time, which means their dialogues were more submissive and constructive than the majorities’. what most of the men have displayed is their verbal aggressiveness including attacks on the women’s character, physical appearance, and background (littlejohn & foss, 2009). they have mocked, teased, and objurgated as well. it could reward women with numerous negative impacts, such as abstaining from participating in social media discourses, feeling of insecurity even in mediated communication, depression, feeling of rightlessness and disempowerment, and so on. conclusion to conclude, this research has limitations from three aspects. first, although the study is built on ta within the qualitative paradigm, it is often undervalued as a full-fledged research method as stated earlier. therefore, it could be problematic for this newly-developed method to analyze social media data. second, the findings of the research are not space and time-neutral; therefore, they might not be generalized for other muslim countries except bangladesh due to the sociocultural and sociopolitical differences. third, cyberspace research in bangladesh is yet to be formally recognized in academia, thus it is still in its infancy. thereby, this paper as a pioneer in its field may have weaknesses in arranging, explicating, and knitting the whole parts together. apart from these shortcomings, the present paper would lead to further researches in this area. references ahmad, m. (2005, august 31). “veiled” moral policing in j&k. rediff. https:// www.rediff.com/news/2005/aug/30veil.htm aichner, t., & jacob, f. (2015). measuring the degree of corporate social media use. international journal of market research, 57(2), 257–276. https://doi. org/10.2501/ijmr-2015-018 al-saggaf, y. (2006). the online public sphere in the arab world: the war in iraq on the al arabiya website. journal of computer-mediated communication, 83 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) 12(1), 311–334. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00327.x al-zaman, md. s. (2019). digital disinformation and communalism in bangladesh. china media research, 15(2), 68–76. anderson, c. m., & martin, m. m. (1999). the relationship of argumentativeness and verbal aggressiveness to cohesion, consensus, and satisfaction in small groups. communication reports, 12(1), 21–31. https://doi. org/10.1080/08934219909367705 anderson, c. m., & rancer, a. s. (2007). the relationship between argumentativeness, verbal aggressiveness, and communication satisfaction in incarcerated male youth. the prison journal, 87(3), 328–343. https:// doi.org/10.1177/0032885507304433 ayres, l. (2008). thematic coding and analysis. in the sage encyclopedia of qualitative research methods (pp. 868–868). sage publications, inc. https://doi.org/10.4135/9781412963909 azad, h. (2004). women (3rd ed.). agamee prakashani. baldauf, h., develotte, c., & ollagnier-beldame, m. (2017). the effects of social media on the dynamics of identity: discourse, interaction and digital traces. alsic. apprentissage des langues et systèmes d’information et de communication, vol. 20, n° 1. http://journals.openedition.org/alsic/3004 banerjee, t. (2019, august 19). kolkata: moral policing victim records statement before women’s commission. the times of india. https://timesofindia. indiatimes.com/city/kolkata/kolkata-moral-policing-victim-recordsstatement-before-womens-commission/articleshow/70610921.cms barkat, a. (2018). fundamentalism in bangladesh: external and internal dimensions of the political economy of militancy. muktobuddhi publisher. barlas, a. (2019). believing women in islam: unreading patriarchal interpretations of the qur’an. university of texas press. bbc news. (2019, april 7). story of “ga gheshe daraben na.” bbc news bangla. https://www.bbc.com/bengali/news-47843402 bekiari, a., & pachi, v. (2017). insights into bullying and verbal aggressiveness through social network analysis. journal of computer and communications, 5(9), 79–101. https://doi.org/10.4236/jcc.2017.59006 bordens, k. s., & abbott, b. b. (2017). research design and methods: a process approach (10th ed.). mcgraw-hill education. bowman, n. d. (2013). media as a reflection of society. in encyclopedia of 84 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 media violence (pp. 234–235). sage publications, inc. https://doi. org/10.4135/9781452299655 boyatzis, r. e. (1998). transforming qualitative information: thematic analysis and code development. sage publications, inc. braun, v. (2013). successful qualitative research: a practical guide for beginners. sage publications. braun, v., & clarke, v. (2006). using thematic analysis in psychology. qualitative research in psychology, 3(2), 77–101. https://doi. org/10.1191/1478088706qp063oa brown, w. r. (1978). ideology as communication process. quarterly journal of speech, 64(2), 123–140. https://doi.org/10.1080/00335637809383420 btrc. (2019). internet subscribers in bangladesh [statistics]. government of the people’s republic of bangladesh. http://www.btrc.gov.bd/content/ internet-subscribers-bangladesh-june-2019 carey, j. w. (2008). communication as culture, revised edition: essays on media and society. routledge. chaity, a. j. (2017, november 8). is bangladesh really closing gender gap? dhaka tribune. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/11/08/ bangladesh-really-closing-gender-gap chaity, a. j. (2018, july 11). women empowerment: bangladesh sets example for the world. dhaka tribune. https://www.dhakatribune.com/opinion/ special/2018/07/12/women-empowerment-bangladesh-sets-example-forthe-world chang, l. y. c., & poon, r. (2017). internet vigilantism: attitudes and experiences of university students toward cyber crowdsourcing in hong kong. international journal of offender therapy and comparative criminology, 61(16), 1912–1932. https://doi.org/10.1177/0306624x16639037 chowdhury, f. d. (2009). theorising patriarchy: the bangladesh context. asian journal of social science, 37(4), 599–622. https://doi. org/10.1163/156853109x460200 cops didn’t trip, lovers were target—operation majnu: crackdown on couples, not eve-teasers. (2005, december 21). the telegraph. https://www. telegraphindia.com/india/cops-didn-t-trip-lovers-were-target-operationmajnu-crackdown-on-couples-not-eve-teasers/cid/831756 dahlberg, l. (2001). computer-mediated communication and the public 85 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) sphere: a critical analysis. journal of computer-mediated communication, 7(1). https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00137.x devine, j., & white, s. c. (2013). religion, politics and the everyday moral order in bangladesh. journal of contemporary asia, 43(1), 127–147. https://doi. org/10.1080/00472336.2012.735544 douki, s., nacef, f., belhadj, a., bouasker, a., & ghachem, r. (2003). violence against women in arab and islamic countries. archives of women’s mental health, 6(3), 165–171. https://doi.org/10.1007/s00737-003-0170-x esfandiari, h. (1997). reconstructed lives: women and iran’s islamic revolution. woodrow wilson center press. foucault, b., & melican, j. (2007). the digital and the divine: taking a ritual view of communication and ict interaction. in n. aykin (ed.), usability and internationalization. hci and culture (pp. 74–82). springer berlin heidelberg. frey, b. b. (2018). johari window. in the sage encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation. sage publications, inc. https:// doi.org/10.4135/9781506326139.n363 gaffney, p. d. (1992). popular islam. the annals of the american academy of political and social science, 524(1), 38–51. https://doi. org/10.1177/0002716292524001004 ging, d., & siapera, e. (2018). special issue on online misogyny. feminist media studies, 18(4), 515–524. https://doi.org/10.1080/14680777.2018.144734 5 hasan, m. m. (2012). feminism as islamophobia: a review of misogyny charges against islam. intellectual discourse, 20(1). https://journals.iium.edu.my/ intdiscourse/index.php/islam/article/view/192 hashmi, t. (2000). women and islam in bangladesh: beyond subjection and tyranny. palgrave macmillan. https://www.palgrave.com/gp/ book/9780333749593 herold, d. k. (2008). development of a civic society online? : internet vigilantism and state control in chinese cyberspace. http://ira.lib.polyu.edu.hk/ handle/10397/4434 hodkinson, p. (2010). media, culture and society: an introduction. sage publications. holliday, a. (2010). intercultural communication & ideology: sage publications. sage. 86 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 houser, m. l. (2005). are we violating their expectations? instructor communication expectations of traditional and nontraditional students. communication quarterly, 53(2), 213–228. https://doi. org/10.1080/01463370500090332 huntington, s. p. (2007). the clash of civilizations and the remaking of world order. simon and schuster. india’s moral police declare war on decadence. (2006, november 11). the age. https://www.theage.com.au/world/indias-moral-police-declare-war-ondecadence-20061111-ge3jot.html infante, d. a. (1987). aggressiveness. in mccroskey, j. c. & daly, j. a. (eds.), personality and interpersonal communication (pp. 157–192). sage publications. infante, d. a., & rancer, a. s. (1996). argumentativeness and verbal aggressiveness: a review of recent theory and research. annals of the international communication association, 19(1), 319–352. https://doi.org /10.1080/23808985.1996.11678934 infante, d. a., riddle, b. l., horvath, c. l., & tumlin, s. a. (1992). verbal aggressiveness: messages and reasons. communication quarterly, 40(2), 116–126. https://doi.org/10.1080/01463379209369827 infante, d. a., & wigley, c. j. (1986). verbal aggressiveness: an interpersonal model and measure. communication monographs, 53(1), 61–69. https:// doi.org/10.1080/03637758609376126 islam, md. n., & islam, md. s. (2018). politics and islamic revivalism in bangladesh: the role of state and non-state actors. politics, religion and ideology. https://doi.org/10.1080/21567689.2018.1493382 jane, e. a. (2014a). ‘back to the kitchen, cunt’: speaking the unspeakable about online misogyny. continuum, 28(4), 558–570. https://doi.org/10.1080/ 10304312.2014.924479 jane, e. a. (2014b). “you’re a ugly, whorish, slut.” feminist media studies, 14(4), 531–546. https://doi.org/10.1080/14680777.2012.741073 jane, e. a. (2016). online misogyny and feminist digilantism. continuum, 30(3), 284–297. https://doi.org/10.1080/10304312.2016.1166560 jane, e. a. (2017a). misogyny online: a short (and brutish) history. sage publications. jane, e. a. (2017b). feminist digilante responses to a slut-shaming on facebook. social media + society, 3(2), 2056305117705996. https://doi. 87 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) org/10.1177/2056305117705996 johnston, l. (1996). what is vigilantism? the british journal of criminology, 36(2), 220–236. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a014083 klang, m. (2015). on the internet nobody can see your cape: the ethics of online vigilantism. aoir selected papers of internet research, 5. https:// firstmonday.org/ojs/index.php/spir/article/view/8766 kosseff, j. (2016). the hazards of cyber-vigilantism. computer law & security review, 32(4), 642–649. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.05.008 lewis, d. (2011). bangladesh: politics, economy and civil society. cambridge university press. littlejohn, s. w., & foss, k. a. (2009). encyclopedia of communication theory. sage publications. mannan, p. md. a. (2011). grameen nari (rural women). abosar prokashoni. manne, k. (2018). down girl: the logic of misogyny. oxford university press. marlow, i. (2019, february 20). cow vigilantes in india killed at least 44 people, report finds. bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/ articles/2019-02-20/cow-vigilantes-in-india-killed-at-least-44-peoplereport-finds martin, m. m., & anderson, c. m. (2007). argumentativeness and verbal aggressiveness. journal of social behavior and personality, 11(3), 547–554. moloney, m. e., & love, t. p. (2018). assessing online misogyny: perspectives from sociology and feminist media studies. sociology compass, 12(5), e12577. https://doi.org/10.1111/soc4.12577 momin, s. m. (2019, april 12). making public transport safe for women. the independent. http://www.theindependentbd.com/printversion/ details/195442 monitoring, b. b. c. (2016, april 22). who are islamic “morality police”? bbc news. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36101150 moral police runs riot in capital. (2010, february 15). the telegraph. https:// www.telegraphindia.com/states/jharkhand/moral-police-runs-riot-incapital/cid/548965 mudhai, o., tettey, w., & banda, f. (2009). african media and the digital public sphere. springer. mumby, d. k. (1989). ideology & the social construction of meaning: a 88 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 communication perspective. communication quarterly, 37(4), 291–304. https://doi.org/10.1080/01463378909385551 murshid, g. (2006). bengali culture of thousand years. oboshor publication. nandi, j. (2013, february 5). art attack: moral police threaten nudes exhibition. the times of india. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/artattack-moral-police-threaten-nudes-exhibition/articleshow/18342297. cms nanjappa, v. (2009, january 26). “moral police” attack mangalore pub. rediff. https://www.rediff.com/news/2009/jan/26sri-ram-sena-attacksmangalore-pub.htm nhan, j., huey, l., & broll, r. (2017). digilantism: an analysis of crowdsourcing and the boston marathon bombings. the british journal of criminology, 57(2), 341–361. https://doi.org/10.1093/bjc/azv118 ovi, s. (2018, may 1). a brief history of native costume. weekly mohinilok, 26(1), 20–26. ozdalga, e. (2013). the veiling issue, official secularism and popular islam in modern turkey. routledge. papacharissi, z. (2002). the virtual sphere: the internet as a public sphere. new media & society, 4(1), 9–27. https://doi.org/10.1177/14614440222226244 parent, m. c., gobble, t. d., & rochlen, a. (2019). social media behavior, toxic masculinity, and depression. psychology of men & masculinities, 20(3), 277–287. https://doi.org/10.1037/men0000156 plant, s. (2000). on the matrix: cyberfeminist simulations. in kennedy, b. m. & bell, d. (eds.), the cybercultures reader (pp. 325–336). routledge. poor, n. (2005). mechanisms of an online public sphere: the website slashdot. journal of computer-mediated communication, 10(2). https://doi. org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00241.x prins, c. (2010). the online dimension of recognised victims’ rights. computer law & security review, 26(2), 219–221. https://doi.org/10.1016/j. clsr.2010.01.005 pti. (2017, december 11). only 29% female internet users in india: unicef report. the economic times. https://economictimes.indiatimes.com/ tech/internet/only-29-female-internet-users-in-india-unicef-report/ articleshow/62027590.cms ramazani, n. (1993). women in iran: the revolutionary ebb and flow. middle 89 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) east journal, 47(3), 409–428. jstor. riaz, a. (2016). bangladesh: a political history since independence (sew edition). i.b. tauris & co ltd. riaz, a. (2017). lived islam and islamism in bangladesh. prothoma prokashan. rieder, b. (2013). studying facebook via data extraction: the netvizz application. proceedings of the 5th annual acm web science conference, 346–355. https://doi.org/10.1145/2464464.2464475 rosenbaum, h. j., & sederberg, p. c. (1974). vigilantism: an analysis of establishment wiolence. comparative politics, 6(4), 541–570. jstor. https://doi.org/10.2307/421337 roulston, k. (2001). data analysis and ‘theorizing as ideology.’ qualitative research, 1(3), 279–302. https://doi.org/10.1177/146879410100100302 ruiz, c., domingo, d., micó, j. l., díaz-noci, j., meso, k., & masip, p. (2011). public sphere 2.0? the democratic qualities of citizen debates in online newspapers. the international journal of press/politics, 16(4), 463–487. https://doi.org/10.1177/1940161211415849 saadawi, n. e. (2015). the hidden face of eve: women in the arab world. zed books ltd. saikal, a. (2000). ‘islam and the west’? in g. fry & j. o’hagan (eds.), contending images of world politics (pp. 164–177). macmillan education uk. https:// doi.org/10.1007/978-0-333-98553-3_12 saikal, a. (2003). islam and the west: conflict or cooperation? palgrave macmillan. samant, a. s. (2009, february 7). (im)moral policing. zee news. https:// zeenews.india.com/exclusive/immoral-policing_2223.html schäfer, m. s. (2016). digital public sphere. in the international encyclopedia of political communication (pp. 1–7). american cancer society. https://doi. org/10.1002/9781118541555.wbiepc087 schendel, w. v. (2009). a history of bangladesh. cambridge university press. schilder, k. (1990). popular islam in tunisia: a regional cults analysis. 44. https:// www.africabib.org/rec.php?rid=079961630 schuler, s. r., hashemi, s. m., riley, a. p., & akhter, s. (1996). credit programs, patriarchy and men’s violence against women in rural bangladesh. social science & medicine, 43(12), 1729–1742. https://doi.org/10.1016/s02779536(96)00068-8 90 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 schwarz, k. c., & richey, l. a. (2019). humanitarian humor, digilantism, and the dilemmas of representing volunteer tourism on social media. new media & society, 21(9), 1928–1946. https://doi.org/10.1177/1461444819834509 sculos, b. (2017). who’s afraid of ‘toxic masculinity’? class, race and corporate power, 5(3). https://doi.org/10.25148/crcp.5.3.006517 smallridge, j., philip, w., & justin, n. c. (2016). understanding cybervigilantism: a conceptual framework. journal of theoretical & philosophical criminology, 8(1), 57–70. social media stats bangladesh. (2019, may). stat counter. http://gs.statcounter. com/social-media-stats/all/bangladesh social media stats bangladesh. (2019, may). stat counter. http://gs.statcounter. com/social-media-stats/all/bangladesh srivastava, k., chaudhury, s., bhat, p. s., & sahu, s. (2017). misogyny, feminism, and sexual harassment. industrial psychiatry journal, 26(2), 111– 113. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_32_18 sultana, a. (2010). patriarchy and women’s subordination: a theoretical analysis. arts faculty journal, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.3329/afj. v4i0.12929 terry, g., hayfield, n., clarke, v., & braun, v. (2017). thematic analysis. in willig, c. & rogers, w. s. (eds.), the sage handbook of qualitative research in psychology (pp. 17–36). sage publication. https://doi. org/10.4135/9781526405555.n2 topel, m. f. (2012). jewish orthodoxy and its discontents: religious dissidence in contemporary israel. rowman & littlefield. trottier, d. (2017). digital vigilantism as weaponisation of visibility. philosophy & technology, 30(1), 55–72. https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4 uddin, s. m. (2006). constructing bangladesh: religion, ethnicity, and language in an islamic nation. the university of north carolina press. vaismoradi, m., turunen, h., & bondas, t. (2013). content analysis and thematic analysis: implications for conducting a qualitative descriptive study. nursing & health sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/ nhs.12048 waardenburg, j. (1985). islam as a vehicle of protest. in e. gellner (ed.), islamic dilemmas: reformers, nationalists, industrialization: the southern shore of the mediterranean (vol. 25). mouton. 91 islamic vigilantism and women in social media (md. sayeed al zaman) wajcman, j. (2010). feminist theories of technology. cambridge journal of economics, 34(1), 143–152. https://doi.org/10.1093/cje/ben057 why india needs women to work. (2018, july 5). the economist. https://www. economist.com/leaders/2018/07/05/why-india-needs-women-to-work wilk, a. van der. (2018). cyber violence and hate speech online against women (research pe 604.979). european union. https://publications.europa. eu/en/publication-detail/-/publication/1ccedce6-c5ed-11e8-942401aa75ed71a1/language-en/format-pdf/source-77711773 wood, j. t. (2010). gendered lives: communication, gender and culture. cengage learning. 92 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 65-92 181 aulia puspaning galih, jari selayak duri jari selayak duri aulia puspaning galih universitas brawijaya auliapuspa@ub.ac.id abstract social media, as the name implies, is a media for people to socialize with the others, with borderless space and time, over the internet. facebook is one of indonesian favorite social media. indonesian does a lot of activities on facebook, such as posting and commenting on other people posts. one of the most popular features on facebook is the sharing feature. it can share post or link from online media or other people’s post to their own account. the ease of using the share features, it also raises many cases. the case of indignation expression of danish badminton players against the threat of murder directed against them, until the case of defamation of the president of indonesia became a real example of the effects of these features.many of those kinds of cases result in social punishment, even prison. law of the republic of indonesia number 11 year 2008 about electronic information and transaction which had been revised on 2016, still can not solve social problems which occur on the internet. in fact, the act alone will not be enough to solve social problems. actually, what society needs is more knowledge about digital literacy. abstrak media sosial, seperti namanya, adalah media bagi masyarakat untuk bersosialisasidengan orang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu melalui jaringan internet. salah satu bentuk media sosial yang paling banyak digunakan saat ini, terutama oleh masyarakat indonesia, adalah jejaring sosial facebook. masyarakat indonesia melakukan banyak kegiatan di situs jejaring sosial tersebut, seperti mengunggah tulisan dan berkomentar pada suatu unggahan. salah satu fitur yang digemari di facebook adalah fitur bagikan yang berfungsi agar pengguna dapat membagi tautan dari orang lain keakun pribadi mereka dengan pengaturan tertentu. adanya kemudahan dalam menggunakan fitur bagikan tersebut, ternyata malah menimbulkan banyak kasus. kasus ungkapan kemarahan pemain bulutangkis asal denmark terhadap ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada mereka, hingga kasus penghinaan presiden indonesia menjadi contoh nyata dari efek fitur tersebut. tidak jarang masalah yang ada di jejaring sosial berujung pada hukuman sosial,bahkan dapat masuk dalam ranah hukum pidana. undangundang informasi dan transaksi elektronik yang telah direvisi pada akhir tahun 2016, ternyata tidak dapat mengatasi masalah sosial yang terlanjur terjadi di internet. faktanya, undang-undang saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah sosial. sebenarnya, yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah pengetahuan tentang literasi digital. keywords: hatespeech, social media, digital literacy 182 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 pendahuluan pada saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia berpusat pada teknologi seperti internet. dengan jumlah pengguna internet di seluruh dunia yang lebih dari 3.8 miliar (ismarani, 2017), tidak mengherankan apabila cara berkomunikasi masyarakat pun turut berubah seiring dengan berkembangnya internet. perubahan cara berkomunikasi ini, paling terasa terjadi pada media sosial. blogging, microblogging (blogger, twitter), aplikasi chatting (whatsapp, line), layan-an berbagi foto dan video (instagram, youtube), dan jejaring sosial (facebook, myspace), menjadi media sosial yang banyak digunakan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. pada era teknologi, media sosial bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah (one-to-many), tetapi telah berkembang menjadi alat komunikasi banyak arah (manyto-many). pada media sosial, pengguna tidak hanya dapat mengunggah informasi, pengguna juga dapat mengomentari, dan membagikan informasi yang berasal dari pemikirannya sendiri atau pemikiran orang lain. komunikasi banyak arah ini membuat pengguna internet tidak hanya dapat menerima informasi, tetapi juga memproduksi informasi (produce; benkler, 2002). pengguna internet dapat menuliskan ide-ide yang dimilikinya, menyalurkan opini mengenai suatu hal, atau bahkan memberikan kritik dan saran terhadap pihak tertentu. kegiatan prosumer inilah yang menjadi ladang subur bagi jurnalisme daring. jurnalisme daring menggusur jurnalisme luring secara cepat dan konstan. media massa yang awalnya hanya terbit secara tercetak (surat kabar, majalah, tabloid, dll) atau secara elektronik (televisi dan radio), kini bergeser ke media daring melalui internet. jurnalisme daring saat ini bukan hanya dilakukan oleh media massa dan jurnalis profesional, tetapi juga dilakukan oleh para pengguna sosial media yang secara umum disebut prosumer. prosumer berasal dari istilah production by consumers (toffler, 1980), yang berarti adalah usaha seseorang untuk mengonsumsi sekaligus memproduksi informasi sehingga peran penyedia informasi dan pengonsumsi informasi menjadi buram. setiap pengguna media daring merancang sendiri jenis informasi yang akan diunggahnya dengan mengharapkan informasi yang ditulisnya dapat bermanfaat bagi orang lain. pengguna media sosial yang melakukan jurnalisme daring terkadang tidak menyantumkan sumber informasi yang valid agar dapat dilacak kembali. seringkali tulisan mereka hanya merupakan kumpulan opini, opini pribadi mereka mengenai suatu hal. semudah mereka mengunggah informasi, semudah itu pula orang lain dapat membagikan informasi tersebut ke akun pribadi media sosial mereka. adanya kemudahan dalam menggunakan tombol ‘bagikan’ tersebut, membuat informasi yang belum tentu benar dapatdengan mudah menjadi viral di media sosial.viralnya sebuah berita membuat akun atau laman yang membuat beritapun menjadi terkenal. adanya berita viral yang ternyata lebih dapat menarik perhatian pembaca, membuat para pengguna media sosial, atau bahkan jurnalis profesional, terkadang berusaha untuk membuat suatu berita dengan tujuan utama yaitu ‘keviralan’. kemudahan dalam mengakses informasi, semakin memuluskan jalan mereka untuk menyebarkan informasi agar menjadi viral. keviralan suatu berita sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh konten dan judul berita. publikasi yang luas, banyaknya kerjasama daring, dan adanya fitur ‘bagikan’ pada berbagai media sosial, dapat membuat suatu berita menjadi viral karena telah diketahui banyak orang. berawal dari sinilah, keviralan berita menjadi aspek penting yang ikut ‘diperjuangkan’ oleh para pengguna media sosial atau bahkan jurnalis profesional. tujuan yang salah inilah yang menyebabkan tergadainya kualitas dan kredibilitas informasi yang seharusnya menjadi patokan utama dalam membuat berita. pengguna media sosial, atau bahkan jurnalis profesional,banyak yang melupakan etika penulisan berita, mulai dari penggunaan bahasa hingga tujuan jurnalisme yang seharusnya mencerdaskan masyarakat (sumadiria, 2006). hal ini mereka lakukan 183 aulia puspaning galih, jari selayak duri hanya karena ingin mendapatkan banyak pembaca. media daring yang selalu dituntut untuk menyajikan berita secara cepat, terkadang membuat mereka kehilangan fokus untuk menomersatukan kebenaran dari berita yang mereka buat. jika fenomena ini terus terjadi, maka akan banyak beritaberita yang belum tentu benar informasinya, beredar secara luas dan menjadi kabar viral. kabar viral yang belum tentu benar tentu saja dapat berpeluang untuk merugikan beberapa pihak yang merasa keberatan dengan adanya berita tersebut. fenomena keviralan sebuah berita biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan pembaca yang tidak membaca dan memahami berita secara keseluruhan. kebanyakan pembaca hanya melihat judul dan meninggalkanya laman terkait begitu saja. terlebih lagi, banyak pembaca justru menyukai informasi yang diceritakan oleh orang lain, bukan informasi yang ia peroleh sendiri. informasi yang orang lain ceritakan dari berita yang di baca, tentu saja tidak 100% benar karena biasanya informasi yang disampaikan tersebut akan ‘dibumbui’ dengan opini atau kepentingan pribadi. pemahaman informasi tentu akan berbeda jika pembaca mau membaca dan menganalisis sendiri. halhal inilah yang menyebabkan sebuah berita akan sangat mudah menjadi viral walaupun sebenarnya kontennya tidak terlalu penting. kebiasaan pembaca yang cenderung kurang teliti dan hanya mementingkan rasa penasaran, terkadang dimanfaatkan oleh media daring untuk meraup keuntungan. banyak media daring yang membuat tajuk berita agar terkesanambigu dan dengan sengaja membagikannya kemedia sosial agar berita tersebut menjadi viral. banyaknya pembaca yang memiliki kebiasaan hanya melihat judul tetapi tidak membaca berita secara keseluruhan,akan dengan mudah berkomentar mengenai topik tersebut padahal belum tentu ia mengerti apa sebenarnya informasi yang dibahas. judul berita yang cenderung menggiring opini publik, membuat pengguna internetdapat dengan mudah mengujarkan kebencian pada pihak tertentu. kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur dki jakarta basuki tjahja purnama yang akhirnya merambah keranah sara, menjadi salah satu contoh kasus karena media sosial. kasus tersebut pada awalnya hanya berupa sebuah pidato gubernur di pulau seribu, yang kemudian diunggah oleh salah satu penonton yang hadir pada acara tersebut. dengan pengunggahan video ke media sosial, secara otomatis akan menjadikan informasi yang ada pada video tersebut menjadi bahan konsumsi publik. dengan adanya berbagai alasan, termasuk alasan politik yang sedang sensitif dibicarakan pada saat itu, membuat video tersebut berpotensi menjadi berita yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. adanya kasus ini membuat pihak yang bersangkutan dapat menjadi objek utama pengujaran kebencian yang dilontarkan di media sosial. masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut ikut menjadi bahan cemoohan dan bahkan mendapatkan ancaman perkosaan (anya, 2017). berita yang telah dibagikan seribu kali dan mendapatkan 154 komentar pada laman media daring thejakartapost. com ini hanyalah satu dari sekian banyak ujaran kebencian yang merambah ke ranah hukum. dari kasus tersebut, dapat kita sadari bahwa media sosial dapat menjadi ‘pedang bermata dua’. di satu sisi, media sosial dapat memudahkan sosialisasi dan komunikasi antar pengguna, akan tetapi di sisi lain, media sosial dapat digunakan sebagai ‘senjata’ untuk melontarkan ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain karena mudahnya akses dan jaringan daring yang sangat luas. banyaknya kasus yang terjadi akibat media sosial, terus ‘menggelitik’ pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini. undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur beredarnya informasi dan transaksi elektronik yang ada di internet. undang-undang ini dibuat agar warga net dapat merasa lebih 184 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya di media sosial. tidak hanya pemerintah, kepolisianpun ikut membuat peraturan berupa surat edaran tentang penanganan ujuran kebencian. surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian republik indonesia pada saat itu, drs. badrodin haiti, berisi tentang tindakan pencegahan dan penanganan ujaran kebencian. undang-undang dan surat edaran yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya hanya merupakan ‘pagar pembatas’ dan pedoman bagi masyarakat agar dapat lebih bijak dalam melakukan aktivitasnya dimedia sosial. banyaknya jumlah media sosial, media daring, dan pengguna internet yang ada di indonesia, harusnya diikuti dengan kemampuan literasi digital yang mencukupi. pentingnya literasi digital seharusnya disosialisasikan secara lebih maksimal agar kemudahan prosume ini tidak menjadi boomerang bagi masyarakat indonesia sendiri. hasil dan pembahasan jebakan klik pada media daring kita sadari atau tidak, perkembangan teknologi merupakan salah satu pendorong cepatnya proses peradaban manusia dimasa modern. kemajuan peradaban ini membuat kebutuhan manusia semakin meningkat dan beraneka ragam. salah satu kebutuhan manusia yang memiliki tingkat pemenuhan cukup tinggi adalah kebutuhan akan informasi. kebutuhan informasi telah bertransformasi menjadi salah satu kebutuhan pokok yang menunjang aktivitas manusia di masa modern. kebutuhan informasi ini mendorong tersedianya mediamedia yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi. media-media ini membentuk sebuah komunitas ‘tak kasat mata’ yang bentuk fisiknya tidak ada, tetapi pengaruh dari informasinya sangat terasa. masing-masing media ini membuat pola komunikasi dan sosialisasi yang berbeda sehingga membangun konvergensi antar media guna memperluas jangkauan. henry jenkins (2006:423) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konvergensi media adalah hadirnya konten dari berbagai saluran multimedia yang mana menciptakan hubungan yang kompleks dan memunculkan budaya partisipatif. konvergensi media ini paling banyak terjadi di media sosial yang mana telah menjadi pusat interaksi antar manusia disegala menjuru dunia. media sosial telah berubah menjadi tempat strategis untuk saling berbagi informasi dengan kemudahan ‘sekali klik’. adanya konvergensi media memungkinkan suatu tautan berita akan terhubung dengan tautan berita lainnya. semakin banyak suatu berita berkonvergensi dengan media lain, maka semakin banyak pula jumlah pembaca tautan berita tersebut. dengan banyaknya jumlah pembaca, secara otomatis keuntungan finansial dari pembuat berita akan terus meningkat. keuntungan inilah yang terkadang menjadi fokus utama dari para pembuat berita yang tidak bertanggungjawab. perubahan fokus pembuatan berita yang pada awalnya mengutamakan kualitas isi berita menjadi mengutamakan jumlah pembaca, membuat kualitas informasi yang ada cenderung menurun. hal ini tentunya akan merugikan pembaca yang menginginkan informasi berkualitas secara cepat dan tepat. pada saat ini, media daring telah berubah fungsi menjadi lahan subur bagi praktik konvergensi media yang telah disalah artikan. media daring ini telah berubah menjadi sebuah tren bagi orang-orang yang tidak sepenuhnya paham dengan apa itu konsep media sosial. ketidakpahaman yang dimiliki oleh sebagian pembaca, dijadikan celah bagi media daring untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. kebiasaan yang salah dalam bersosial media, menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong suksesnya ‘permainan’ ini. banyaknya ‘permainan’ di media daring sebenarnya berawal dari kebiasaan pembaca yang kebanyakan membaca berita hanya dari judulnya saja. pembaca cenderung lebih tertarik dengan berita yang mempunyai judul menarik tanpa mengecek terlebih dahulu bagaimana isinya.hal tersebut dimanfaatkan oleh jurnalis dan media daring untuk 185 aulia puspaning galih, jari selayak duri membuat berita yang terkesan menjebak pembaca. para jurnalis media daring berlomba-lomba membuat judul berita yang memuat pertanyaan, kontroversial, dan bahkan menantang pembaca untuk membuka tautan berita tersebut. tindakan ini disebut clickbait atau jebakan klik yang mana telah merebak sejak dua tahun terakhir. jebakan klik dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian judul berita dengan isi berita. praktik jebakan klik ini menjadi salah satu strategi berbisnis dan bermedia sosial para pengguna media sosial yang mempunyai kepentingan tertentu. media daring sengaja meletakkan kata-kata hiperbola pada judul berita, agar lebih menarik perhatian pembaca. beberapa jurnalis media daring terkadang sengaja membuat judul yang terkesan berlebihan walaupun sebenarnya berisi kebohongan atau penipuan. salah satu contoh kasus dari jebakan klik adalah akun facebookbernama merdeka. com, yang mana pada tanggal 7 september membagikan tautan berita yang berjudul “selain raisa, ternyata di hati hamish ada 3 wanita cantik ini”. berita ini membuat seolah-olah hamish memiliki wanita lain padahal ia baru saja menikah dengan penyanyi raisa. ketiga wanita lain yang dimaksud sebenarnya adalah adik kandung dari hamish (https://www.facebook.com/ mdkcom/). judul berita yang ambigu tersebut, sukses memperoleh perhatian pembaca yang haus akan berita hubungan hamish dan raisa yang menjadi trending topic pada saat itu. maraknya jebakan klik memicu banyaknya aduan dari masyarakat terkait media massa. sebanyak 750 aduan telah diterima dewan pes sepanjang tahun 2016 (ramadhan, 2017). sejumlah 90% terlapor adalah media massa utama dan 10% sisanya adalah media abal-abal.dari 14.000 lebih jumlah media daring yang ada di indonesia, baru 5% saja yang melapor kepada dewam pers sebagai media daring. 95% sisanya merasa belum perlu atau tidak mengetahui pentingnya mendaftarkan media daringnya pada dewan pers (nugraheny, 2016). jebakan klik pada dasarnya masih menjadi kasus media daring yang cukup sulit untuk diatasi secara keseluruhan. kasus ini memanfaatkan kelemahan pembaca untuk mendapatkan keuntungan pribadi. kerugian dari jebakan klik memang tidak secara langsung mempengaruhi pola komunikasi pembaca, akan tetapi kualitas informasi yang menurun tentu saja akan berpengaruh terhadap produktifitas para pembaca yang menggantungkan informasi pada media daring. demi memberantas banyaknya kasus jebakan klik, diperlukan peran serta berbagai pihak agar kasus ini dapat segera selesai. pembaca harus sadar dan tidak mudah terpancing oleh judul-judul berita di media daring. penyaringan informasi dari kesadaran pribadi memang sangat dibutuhkan agar jebakan klik tidak ‘semakin subur’ di media daring. selain pembaca, pembuat berita media daring harusnya sadar bahwa jebakan klik merupakan tindakan yang melanggar kode etik jurnalistik karena membohongi pembaca. menggunakan judul yang mempresentasikan isi, harus menjadi fokus utama agar pembaca tidak merasa dirugikan dan tetap memercayai media daring sebagai sumber informasi terpercaya. mendaftarkan media daringnya pada dewan pers juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kredibilitas informasi. banyaknya kunjungan pembaca secara otomatis akan terbentuk walaupun media daring tidak menggunakan jebakan klik. pembaca akan mampu menilai, mana media daring yang berkualitas dan jujur kepada pembaca. membuat judul berita yang sesuai dengan isi, tidak menggunakan jebakan klik, terdaftar sebagai media daring pada dewan pers, dan menerapkan kode etik jurnalistik secara baik, adalah salah satu bentuk rasa loyalisme jurnalis pada media massa dan juga pembaca. media massa yang sedemikian rupa tentunya adalah media massa yang layak untuk dibaca dan dibagikan di media sosial karena kualitas berita dan sumber beritanya yang terpercaya. 186 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 ujaran kebencian dalam media sosial adanya media sosial memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat. tidak hanya untuk bersosialisasi dan berkomunikasi, media sosial kini telah berubah menjadi sebuah wadah untuk beraspirasi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan keperluan. dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh media sosial, ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan secara bijak oleh pengguna. pada dekade belakangan ini saja, banyak kasus yang disebabkan oleh adanya media sosial. rata-rata, kasus yang terjadi adalah penyampaian ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihakpihak tertentu yang merasa kontra dengan sesuatu yang dibencinya tersebut. ujaran kebencian ini biasanya dilontarkan dalam sebuah ruang publik atau public sphereyang berwujud media sosial. network public sphere merupakan sebuah ruang publik yang cukup luas, memiliki jaringan, dan saling bertautan satu sama lain.networked public sphere bukan hanya menjadi wadah masyarakat untuk berkomunikasi tetapi juga untuk menciptakan demokrasi, kebebasan berdiskusi, dan kesempatan mengkritik. benkler (2006:10-16) menjelaskan bahwa networked public sphere merupakan sebuah ‘tempat’ yang cukup rawan akan berbagai masalah. adanya networked public sphere memungkinkan banyaknya informasi yang berlalu-lalang diinternet menurun kredibilitas informasinya karena sumber informasi yang tidak jelas. banyaknya informasi yang berbeda tentang suatu peristiwa yang sama, semakin memunculkan keraguan pembaca terhadap berita yang ada di media sosial. adanya rumor, hoax, dan gossip yang beredar, akan dengan mudah memicu banyaknya ujaran kebencian pada berbagai media sosial. disaat semua orang seolaholah mampu berbicara, mampu menulis, dan mampu membuat berita, lalu siapa yang akan mendengar dan membaca berita yang mereka ciptakan sendiri? fenomena inilah yang disebut benkler dengan babel objection. sosial media seperti facebook dan whatsapp menjadi alat yang paling laris dimedia sosial untuk menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. di indonesia sendiri, pelaporan kasus ujaran kebencian mencapai angka 671 kasus pada tahun 2015 dan 2016. dari jumlah tersebut, hanya 199 kasus yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian (vatvani, 2017). dalam rapat terbatasnya ditahun 2016, presiden joko widodo secara khusus membahas tentang perkembangan media sosial. beliau menyampaikan bahwa media daring yang menampilkan berita hoaks, berjudul provokatif, dan mengandung fitnah harus ditindak secara tegas (sa’diyah, 2016). dari situs http://icjr.or.id/edaranpenangkal-kebencian yang di posting pada tanggal 8 november 2015, terdapat sebuah contoh kasus penyampaian ujaran kebencian pada media sosial facebook yang dilakukan oleh akun bernama arif kusnandar pada bulan agustus 2015. dalam kasus tersebut, arif kusnandar menulis status di facebook menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan yang mana berisi makian dan menghina warga negara indonesia keturunan tionghoa. ia mengaitkan adanya warga negera indonesia keturunan tionghoa dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi ditahun 1990an. pemilik akun tersebut bahkan mengancam jika nilai tukar dollar amerika serikat menembus angka rp. 15.000,00, maka kerusuhan seperti pada tahun 1998 akan terulang kembali. adanya status tersebut langsung saja menarik perhatian para pengguna facebook. sebuah forum komunitas daring bernama forum demokrasi digital bahkan menggalang petisi dengan judul “stop kebencian rasial” di situs change.org. petisi tersebut bertujuan untuk melawan hasutan status arif kusnandar pada media sosial facebook yang dianggap telah mencemarkan dan merendahkan martabat warga negara indonesia keturunan tinghoa. secara tidak terduga, petisi tersebut ternyata menarik perhatian banyak sekali pengguna facebook sehingga dalam waktu 24 jam saja telah mendapat dukungan 26 ribu lebih orang. dukungan tersebut terus bertambah dan dalam waktu satu minggu saja, jumlah dukungannya mencapai angka 50 ribu orang. 187 aulia puspaning galih, jari selayak duri kasus tersebut ternyata tidak hanya menarik perhatian pengguna media sosial facebook. kementerian komunikasi dan informastikaikut melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. status dari arif kusnandar dianggap telah mendiskriminasikan ras tionghoa dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. sayangnya, sampai saat ini kasus tersebut belum mempunyai hasil yang jelas. tidak diketahui secara pasti hukuman apa yang diterima oleh arif kusnandar terkait kasus tersebut. kita sebagai warga negara yang baik hanya dapat mempercayakan kasus ini kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. selain kasus arif kusnandar yang pernah terjadi ditahun 2015, kasus ujaran kebencian juga marak terjadi belakangan ini. pada kasus ini, terdapat sebuah ujaran kebencian tentang presiden joko widodo (liputan6.com). pelaku ujaran kebencian ditangkap karena mengunggah informasi yang dinilai tidak benar tentang presiden joko widodo. pelaku dijerat dengan pasal 45 (2), pasal 28 (2), dan pasal 27 (2) undangundang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite). pelaku terancam enam tahun penjara. selain itu, ada pula kasus ujaran kebencian yang korbannya adalah pemain bulutangkis asal denmark. dalam kasus tersebut, mereka mendapatkan ancaman pembunuhan di akun media sosial mereka. pemain bulutangkis tersebut sangat marah dan berencana akan mempidanakan hal tersebut (kosasih, 2017).ancaman pembunuhan seperti kasus diatas tentunya harus segera ditindak secara tegas mengingat ancaman pembunuhan ini tidak hanya menjadi ujaran kebencian, tetapi sudah berubah menjadi kriminalitas. banyaknya kasus ujaran kebencian di media sosial disebabkan oleh sebuah situasi bernama liquid modernity. liquid modernity (2008) menurut knobel dan lankshear adalah sebuah situasi dimana setiap individu membutuhkan kepuasan jangka pendek, tujuan tertentu yang sifatnya sementara, dan keinginan meraih suatu hal dalam waktu yang singkat. situasi ini disebabkan oleh perubahan sosial karena teknologi berperan sebagai alat, perantara, dan hasil dari suatu peristiwa. dalam banyaknya kasus ujaran kebencian, efek yang ditimbulkan dapat berupa kepuasaan pribadi dari pelaku atau bahkan keuntungan materil dari media massa yang dengan sengaja membuat kasus tersebut agar media massanya ramai dikunjungi oleh pembaca secara daring. lebih jauh dari itu, ujaran kebencian pada media sosial terkadang menjadi salah satu strategi berpolitik untuk menjatuhkan lawan politik dari orang-orang yang berkepentingan. hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat ‘enggan’ untuk percaya 100% pada berita di media sosial. hal tersebut tentunya sangat beralasan mengingat kemajuan teknologi dan media sosial yang terjadi pada saat ini, tidak dapat disikapi secara bijaksana oleh semua pihak. hukum negara dalam pencegahan dan penanganan ujaran kebencian dalam upaya mencegah dan menangani ujaran kebencian yang marak terjadi di media sosial, pemerintah sebenarnya telah lama merumuskan beberapa aturan yang dinilai dapat menangani hal-hal tersebut. aturan yang telah dibuat ada yang berbentuk undang-undang,ada juga yang berbentuk surat edaran. aturan-aturan tersebut pada dasarnya dibuat sebagai tindakan pencegahan agar ujaran kebencian tidak banyak di diutarakan oleh warga net kepada orang lain. dengan adanya aturan-aturan yang sifatnya mengikat, diharapkan warga net akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial meskipun terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945. jika ternyata aturan-aturan tersebut masih belum dapat mencegah ujaran kebencian secara keseluruhan, maka pemerintah akan membuat aturan yang sifatnya lebih kuat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukannya. 188 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 salah satu contoh undang-undang yang membahas mengenai ujaran kebencian adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik. undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebenarnyatelah dibuat sejak tahun 2008. undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan melindungi warga net dari penipuan dalam belanja daring dan perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di media daring dan media sosial. penjelasan pasal mengenai ujaran kebencian adalah sebagai berikut: undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik: 1. pasal 27 (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 2. pasal 27 (4) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. 3. pasal 28(2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara). 4. pasal 45 (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 5. pasal 45(2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). di indonesia, kasus penyebaran ujaran kebencian di media sosial telah meningkat secara pesat sejak tahun 2015. hal ini telah mendorong pemerintah untuk merubah aturan dan memperketat undang-undang yang membahas tentang ujaran kebencian. sejak disahkan, undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah mengalami perubahan dan revisi pada tanggal 27 oktober 2016. revisi tersebut baru akan berlaku 30 hari setelah undang-undang tersebut sah direvisi. undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang telah direvisi berlaku secara sah mulai tanggal 28 november 2016. secara rinci, perubahan undangundang tentang ujaran kebencian terdapat pada pasal 27 (3) yang berisi sebagai berikut: 1. untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut: a. menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”. b. menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. c. menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam kuhp. 2. menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: a. ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak rp 1 miliar menjadi paling banyak rp 750 juta. b. ancaman pidana pengiriman 189 aulia puspaning galih, jari selayak duri informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak rp 2 miliar menjadi paling banyak rp 750 juta. 3. menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan pasal 26, sebagai berikut: a. setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. b. setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. berlakunya undang-undang informasi dan transaksi eelektronik ini didukung penuh oleh ketua komisi i dpr, abdul kharis almasyhari (sutrisno, 2016). beliau menghimbau agar masyarakat tidak menggunggah sesuatu yang dapat menyinggung orang lain. dengan berlakunya undang-undang ini, maka segala bentuk ujaran kebencian di media sosial telah dilarang secara sah di indonesia. selain undang-undang informasi dan transaksi elektronik, aturan lain yang berkaitan dengan kasus ujaran kebencian di media sosial adalah surat edaran kepala kepolisian republik indonesia tahun 2015. surat edaran tersebut dibuat oleh drs. badrodin haiti yang menjabat sebagai kepala kepolisian republik indonesia pada saat itu. surat edaran nomor: se/06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) ini secara jelas menjelaskan tentang halhal yang dianggap ujaran kebencian dalam angka 2, sebagai berikut: ( f ) bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan ketentuan pidana lainnya di luar kuhp, yang berbentuk antara lain: 1. penghinaan; 2. pencemaran nama baik; 3. penistaan; 4. perbuatan tidak menyenangkan; 5. memprovokasi; 6. menghasut; 7. penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. (g) bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1. suku; 2. agama; 3. aliran keagamaan; 4. keyakinan/kepercayaan; 5. ras; 6. antar golongan; 7. warna kulit; 8. etnis; 9. gender; 10. kaum difabel (cacat); 11. orientasi seksual; (h) bahwa ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1. dalam orasi kegiatan kampanye; 2. spanduk atau banner; 3. jejaring media sosial; 4. penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 5. ceramah keagamaan; 6. media masa cetak maupun elektronik; 7. pamflet; berdasarkan isi surat edaran tersebut dapat kita ketahui bentuk, tujuan, dan media apa ujaran kebencian disampaikan. jika ujaran kebencian dianggap telah menimbulkan tindak diskriminasi, 190 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, maka diperlukan langkah-langkah penanganan seperti yang dijelaskan pada surat edaran nomor: se/06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) angka 3, yaitu: a. melakukan tindakan preventif sebagai berikut: 1) setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat; 2) melalui pemahaman atas bentukbentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personil polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gelaja-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian; 3) setiap anggota polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian; 4) setiap anggota polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian; 5) kepada para kasatwil agar melakukan kegiatan: a) mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi real di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutanhasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari early warning dan early detection; b) mengedepankan fungsi binmas dan polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampakdampak negatif yang akan terjadi; c) mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian; d) apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan: (1) memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; (2) melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian; (3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; (4) mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan (5) memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat; apaila tindakan preventif ini sudah dilakukan oleh anggota polri namun tidak menyelesaikan masalah ujaran kebencian, maka penyelesaian lainnya dapat dilakukan sesuai dengan: • kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang berhubungan dengan ujaran kebencian, • uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, • uu nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, • uu nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan • peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik sosial. dalam unggahannya pada tanggal 6 november 2015, www.hukumonline.com 191 aulia puspaning galih, jari selayak duri justru berpendapat bahwa adanya surat edaran nomor: se/06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) ini, telah memberikan celah kepada pelaku pengujar kebencian untuk bisa lepas dari jeratan hukum dengan meminta anggota polri untuk mempertemukan pelaku dengan korban, mencari solusi perdamaian, dan memberikan pemahaman mengenai dampak ujaran kebencian yang terlanjur dilontarkan sesuai dengan isi pada angka 3 surat edaran tersebut. hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat efek dari ujaran kebencian yang bisa saja mencemarkan nama baik korban dan membuat korban disalahpahami oleh masyarakat yang terlanjur mempercayai ujaran kebencian tersebut. secara keseluruhan, surat edaran tersebut sebenarnya sudah berfungsi sebagaimana mestinya. secara hukum surat edaran memang hanya berlaku secara internal sesuai dengan kewenangan dari pembuat surat edaran. hal ini tentu saja berbeda dari undang-undang yang sifatnya mengikat dan sah dimata hukum. adanya surat edaran nomor: se/06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) ini memang dibuat oleh kapolri untuk menginstruksi anggotanya agar memahami apa itu ujaran kebencian dan dapat memberikan tindakan preventif agar ujaran kebencian tidak terjadi kembali dikemudian hari. jika surat edaran ini ternyata belum bisa menangani masalah ujaran kebencian, maka pelaku akan tetap dijerat sesuai undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang lain yang dianggap mendukung penyelesaian kasus yang ada. keseluruhan peraturan tentang pencegahan dan penanganan ujaran kebencian, pada dasarnya telah disusun oleh pemerintah guna menyelesaikan kasus-kasus yang ada. apapun bentuknya, aturan-aturan tersebut tetap bertujuan untuk menuntaskan masalah ujaran kebencian yang marak terjadi belakangan ini. yang seharusnya menjadi fokus perhatian pada saat ini adalah bagaimana cara mencegah agar kasus ujaran kebencian tidak terjadi kembali. diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat agar media sosial tidak disalah gunakan lagi sebagai media untuk melontarkan ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain. salah satu solusi untuk menangani masalah ujaran kebencian pada media sosial adalah dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi digital. secara umum, yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan untuk memperoleh, memahami, dan memproduksi informasi dalam bentuk digital secara bijak. literasi digital ini dapat berperan sebagai ‘kompas’ bagi warga net agar dapat bersosialisasi di media sosial secara lebih nyaman. mencerdaskan masyarakat melalui literasi digital kemajuan teknologi informasi dalam berbagai bentuk, secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pola peradaban manusia. perubahan cara berkomunikasi, kemudahan akses informasi, hingga berbagai kasus yang muncul karena penyalahgunaan media sosial, menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat telah bertransformasi menjadi manusia berperadaban tinggi. peradaban tinggi yang dimaksud tentunya akan membawa dampak pada kemampuan untuk memahami dan menyikapi berbagai informasi yang diterima. informasi dalam berbagai bentuk, mulai dari tercetak, elektronik, hingga digital tentunya membawa dampak yang berbeda-beda terhadap pola kehidupan bermasyarakat. di antara bentuk-bentuk tersebut, informasi dalam bentuk digital menjadi salah satu sumber dari berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. dibutuhkan kebijaksanaan dari para pengguna untuk lebih memahami dan menyaring setiap informasi yang diperoleh. hal inilah yang kemudian dinamakan literasi digital. literasi digital menurut gilster& glister (1997) adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang disajikan dalam bentuk digital. berliterasi digital tentunya tidak hanya 192 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 sekedar membaca berita di media sosial, akan tetapi memahami dan menggunakan informasi yang diterima secara lebih bijaksana. masyarakat berliterasi tentunya akan mampu memahami pesan tersirat dan pesat tersurat dari setiap berita daring yang diterima. tidak hanya percaya pada sumbernya, tetapi juga membuat banding secara logis dengan berita lain yang sejenis. gilster& gilster lebih fokus pada pemikiran kritis dalam mencari, menggunakan informasi, serta mengevaluasi dan menyimpulkan informasi yang didapat. ini berarti bahwa literasi digital membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi, kompetensi menganalisa informasi, kemampuan berkomunikasi efektif, dan menikmati karya visual. literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah dan memahami berbagai jenis informasi guna meningkatkan kualitas hidup. literasi digital juga digunakan untuk mendidik masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpolitik dengan menyampaikan aspirasinya secara baik dan terstruktur di kanal-kanal daring tertentu. dengan berkembangnya kemampuan menelaah, mengevaluasi dan menggunakan informasi, maka warga net akan mampu beropini dengan cara yang lebih baik. selain itu, warga net juga tidak boleh termakan provokasi media daring yang disebarkan melalui media sosial agar ujaran kebencian dapat menurun popularitasnya dan pola pikar masyarakat dapat lebih terbuka. unesco (glagiardone, et al., 2015) memiliki program untuk menangani ujaran kebencian yang terjadi di media sosial dan media daring. program tersebut akan mengarahkan dan mengidentifikasi adanya ujaran kebencian sekaligus melatih warga net untuk mengatasi ujaran kebencian tersebut. unesco menekankan pada pendidikan kepada warga net agar dapat menggunakan media sosial untuk beragumentasi dan menyampaikan pendapatnya secara terstruktur tanpa implikasi kebencian terhadap pihak manapun. pendidikan dan sosialisasi terhadap dampak ujaran kebencian, sangat perlu untuk diberikan kepada warga net agar mereka mengetahui konsekuensi yang akan mereka peroleh apabila mengeluarkan ucapan penuh kebencian. media massa pun tidak boleh menutup mata terhadap maraknya fenomena ini. media massa pun dihimbau untuk mengontrol setiap isi berita yang mereka tayangkan. bukan hanya unesco yang memiliki program peningkatan literasi digital, pemerintah indonesia pun juga mulai menyosialisasikan pentingnya literasi digital bagi masyarakat. pada tahun 2017, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menerbitkan modul panduan teknis yang berjudul “pendidikan keluarga di era digital” dengan sasaran 60 kabupaten dan/atau kota. selain pemerintah, non-government organization (ngo) bernama project child indonesia, telah melakukan kegiatan internet literacy program bagi murid sekolah dasar di yogyakarta (projectchild.ngo). dengan adanya program literasi digital sejak dini, diharapkan akan lebih membantu warga net untuk lebih siap dalam menerapkan kemampuan berliterasi mereka dimasa depan. jika literasi digital warga net sudah baik, maka kenyamanan di dunia siber dapat terbentuk secara maksimal demi keamanan lingkungan, dan masa depan bangsa. kepedulian pemerintah terhadap efek media daring, membuat pemerintah secara agresif membuat peraturan yang berusaha untuk melingungi masyarakat dari kejahatan media sosial. presiden juga menghimbau secara langsung kepada masyarakat untuk bersikap lebih bijak dalam mengunggah atau berkomentar di laman media sosial. presiden juga menghimbau untuk tidak mengunggah foto yang memprovokasi, agar kejahatan akibat media sosial dapat diminimalisir. (sa’diyah, 2016). simpulan komunikasi banyak arah telah membuat para pengguna internet menjadi seorang prosumer. prosumer berasal dari istilah production by consumers (toffler, 1980), yang berarti usaha seseorang untuk mengonsumsi 193 aulia puspaning galih, jari selayak duri sekaligus memproduksi sesuatu sehingga peran penyedia informasi dan pengonsumsi informasi menjadi buram. kemampuan membuat sekaligus mengonsumsi informasi menjadi ladang subur bagi masyarakat untuk berjurnalisme secara daring. pada saat ini bukan hanya jurnalis saja yang mampu memproduksi berita, tetapi setiap orang dapat membuat dan menyebarkan berita itu baik berupa fakta atau opini. banyaknya warga net yang bisa memproduksi dan menyebarkan informasi, membuat media daring tidak ingin berkalah saing untuk mendapatkan perhatian pembaca. media daring banyak menggunakan teknik jebakan klik dengan menuliskan judul berita yang cenderung berlebihan dan tidak sesuai dengan isi berita agar mendapatkan banyak pembaca. semakin banyak jumlah pembaca, maka akan semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. tingginya angka penggunaan media daring untuk bersosialisasi, membuat perkembangan media sosial seakan tidak terkontrol. media sosial seolah berubah menjadi pusat berbagai macam aktivitas manusia. media sosial menjadi tempat yang sangat strategis untuk membagikan berbagai cerita mulai dari cerita sehari-hari, hingga ujaran kebencian yang bersifat pribadi. segala macam bentuk ujaran kebencian tersebut akhirnya dapat menggiring opini publik tentang suatu hal, meskipun hal tersebut belum tentu benar adanya. dalam hal ini, media daring bagaikan ‘pedang bermata dua’ yang mempunyai sisi positif dan negatif dalam waktu yang bersamaan. jika berbagai masalah akibat penyalahgunaan media sosial telah muncul, maka pemerintah mempunyai peran paling besar dalam menangani permasalahan yang ada. pemerintah seharusnya dapat membuat suatu aturan yang bersifat mengikat dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang melanggarnya. untuk itu, pemerintah indonesia akhirnya membuat undang-undang informasi dan transaksi elektronik guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi di internet. undang-undang ini telah dibuat sejak tahun 2008 dan telah mengalami revisi guna menyesuaikan keadaan yang ada. undangundang informasi dan transaksi elektronik ini telah disahkan sejak 27 oktober 2016 dan mulai diberlakukan 30 hari setelah undang-undang tersebut disahkan, yaitu 28 november 2016. selain undang-undang tersebut, terdapat pula surat edaran nomor: se/06/x/2015 yang berisi tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech). surat edaran ini dibuat oleh kepala kepolisian republik indonesia, drs. badrodin haiti di tahun 2015. surat edaran tersebut menginstruksikan kepada seluruh anggota polri untuk melakukan berbagai tindakan yang dianggap perlu jikalah terjadi kasus ujaran kebencian. adanya hal ini terkadang malah memberikan celah bagi pelaku untuk meminta bantuan kepada anggota polri untuk memediasi dan mendamaikan keduanya. hal tersebut dapat dilakukan karena berdasar dari aturan yang ada pada surat edaran tersebut. meskipun terdapat banyak celah dalam surat ini, surat edaran ini tetaplah hanya berlaku secara internal kepolisian dan memang menjadi tindakan preventif untuk menangani masalah ujaran kebencian yang marak terjadi di masyarakat akibat adanya penyalahgunaan media sosial/ selain adanya hukum dari pemerintah, sebenarnya yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kemampuan berliterasi secara digital. literasi digital ini nantinya akan membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam memproduksi, menggunakan, dan menyebarkan informasi di media daring secara lebih bijaksana. dengan berkembangnya kemampuan menelaah, mengevaluasi dan menggunakan informasi, maka warga net akan lebih mampu untuk beropini dengan cara yang lebih baik dan di laman yang memang seharusnya. masyarakat juga tidak akan mudah termakan provokasi yang disebarkan melalui media sosial sehingga ujaran kebencian akan menurun dan tercipta ketenangan di dunia siber indonesia. jari selayak duri tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat 194 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 indonesia untuk bisa memproduksi dan mengkonsumsi informasi karena setiap berita yang dibuat telah dipertimbangkan kredibilitasnya. dengan cara sedemikian rupa, proses mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan secara optimal dengan kerjasama dari semua pihak. mari bersama-sama berkontribusi, bukan hanya mengumbar berita iri. jadikan media sosial sebagai wadah untuk bersosialisasi, bukan untuk menebar ironi. demikianlah arti kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan dalam berinformasi dan berliterasi. daftar pustaka anya, agnes. (17 april 2017). facebook user reported after claiming gang rape of ahok voter ‘halal’. diakses dari http://www.thejakartapost.com/ n e w s / 2 0 1 7 / 0 4 / 1 7 / fa c e b o o k u s e r reported-after-claiming-gang-rape-ofahok-voters-halal.html pada tanggal 20 agustus 2017. benkler, yochai. (2002). coase’spenguin, or linux and the nature of the firm. yale law journal, 112(3), 369–446. benkler, youchai. (2006). the wealth of networks: how social productiontransforms markets and freedom. new haden and london: yale university press. gagliardone, iginio, et al. (2015). countering online hate speech. france: unesco. gilster, p., & glister, p. (1997). digital literacy. new york: wiley computer pub.. ismarani, dian. (2017). data pengguna internet tahun 2017 dan apa kesimpulan yang bisa diambil dari data tersebut. diakses dari https:// www.youthmanual.com/post/fun/didyou-know/data-pengguna-internettahun-2017-dan-apa-kesimpulan-yangbisa-diambil-dari-data-tersebut pada tanggal 20 agustus 2017. jenkins, henry. (2006). convergence culture (where old media meets new media). new york: new york university press. kepolisian negara republik indonesia. (2015). surat edaran nomor: se/06/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. diakses dari http://cdn. bidhuan.id/img/2015/11/download287674212-se-hate-speech-1.pdf pada 30 oktober 2017. knobel, michele & colin lankshear. (2008). digital literacies: concept, policies, and practices. new york: peter lang publishing. 195 aulia puspaning galih, jari selayak duri kosasih, risa. (19 juni 2017). indonesia open ganda putra denmark terima ancaman pembunuhan. diakses dari http://bola.liputan6.com/ read/2995766/indonesia-open-gandap u t ra d e n m a r kte r i m a a n c a m a n pembunuhan pada 1 mei 2017. nugraheny, dian erika. (23 desember 2016). aji sebut baru 5 persen media online terdaftar di dewan pers. diakses pada http://www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/16/12/23/oin8e5361aji-sebut-baru-5-persen-media-onlineterdaftar-di-dewan-pers pada 20 agustus 2017. nur, mochamad. (26 maret 2017). siber polri beberkan beda aturan hate speech di amerika dan indonesia. diakses dari https://www.jawapos.com/ read/2017/03/26/118885/siber-polribeberkan-beda-aturan-hate-speechdi-amerika-dan-indonesia pada 20 agustus 2017. ramadhan, bilal. (5 januari 2017). dewan pers terima 750 aduan selama 2016. diakses pada http://nasional.republika. co.id/berita/nasional/umum/17/01/05/ o j a 1 t h 3 3 0 d e w a n p e r s t e r i m a sebanyak-750-aduan-selama-2016 pada tanggal 20 agustus 2017. sa’diyah, halimatus. (29 desember 2016). jokowi minta media online dievaluasi. http://www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/16/12/29/oixtxy382jokowi-minta-media-online-dievaluasi pada 20 agustus 2017. sumadiria, as haris. (2006). bahasa jurnalistik: panduan praktis penulis dan jurnalis. bandung: simbiosa rekatama media. sutrisno, elvan dani. (28 november 2016). uu ite perubahan berlaku, komisi i dpr: semua jenis hate speech dilarang. diakses dari https://news.detik.com/ berita/d-3356323/uu-ite-perubahanberlaku-komisi-i-dpr-semua-jenishate-speech-dilarang pada 20 agustus 2017. undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. vatvani, chadni. (27 maret 2017). hate speech most reported internet crime in 2016: indonesian police. diakses dari http://www.channelnewsasia. com/news/asiapacific/hate-speechmost-reported-internet-crime-in-2016indonesian-poli-8596724 pada tanggal 20 agustus 2017. […]. (6 november 2015). keberlakuan se kapolri hate speech dan dampak hukumnya. diakses dari http://www. h u k u m o n l i n e . co m / k l i n i k / d e t a i l / l t 5 6 3 a cc b 79 6 1 0 1 / ke b e r l a k u a n s e kapolri-hate speech-dan-dampakhukumnyapada tanggal 30 oktober 2017. […]. (8 november 2015). edaran penangkal kebencian. diakses dari http://icjr. or.id/edaran-penangkal-kebencian/ pada tanggal 30 oktober 2017. […]. (21 agustus 2017). jeratan hukum para penghina presiden di media sosial. diakses dari http://news.liputan6. com/read/3066985/jeratan-hukumpara-penghina-presiden-di-mediasosial pada tanggal 25 agustus 2017. 196 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 86 pariwisata dan pelestarian seni tradisi 87 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. pariwisata dan pelestarian seni tradisi menyongsong yogyakarta pusat budaya 2020 oleh : h.y. agus murdiyastomo abstrak yogyakarta merupakan kota yang mempunyai sejarah panjang terkait dengan keberadaan kraton ngayogyakarta hadiningrat. di kota ini terdapat banyak peninggalan sejarah dan budaya, baik berupa bangunan bersejarah maupun seni tradisi yang adiluhung. namun seni tradisi khususnya tari keberadaannya kini semakin terdesak oleh sarana hiburan modern. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan seni tradisi, mengkaji strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata serta kerjasama kelompok tradisi dengan pengelola pariwisata. pada penelitian ini akan ditempuh cara penelitian dengan menerapkan prinsip-prinsip metode etnografi, untuk melihat seni tradisi atraksi wisata, dan latar belakang pelakunya. di samping juga dilakukan studi dokumen untuk melihat kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan atraksi wisata. hasil penelitian menunjukan bahwa seni tradisi boleh dikata mulai jauh dari masyarakat pendukungnya, sehingga jika tidak ada keberpihakan dari pemertintah terhadap seni tradisi maka dalam satu atau generasi ke depan seni tradisi akan menjadi kebudayaan mati. berbagai strategi yang ditempuh pemerintah antara lain melalui festival seni, pembukaan sekolah seni baik di tingkat menengah maupun perguruan tinggi, serta peningkatan industri pariwisata. pelestarian seni tradisi khususnya tari justru muncul dari dunia pariwisata, yang memanfaatkan seni tradisi sebagai sajian wisata. sayang penghargaan dunia pariwisata terhadap seniman tradisi sebagai pekerja seni masih jauh dari memadai, sehingga terkesan seni tradisi hanya dimanfaatkan dunia pariwisata. kata kunci: budaya, seni tradisi, pariwisata, yogyakarta a. pendahuluan yogyakarta merupakan kota yang mempunyai sejarah panjang terkait dengan keberadaan kraton kasultanan ngayogyakarta. sehubungan dengan itu, di kota yogyakarta banyak terdapat berbagai peninggalan sejarah dan budaya, maka wajarlah kiranya jika kota ini kemudian berkembang menjadi kota tujuan wisata, baik bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. keberadaan peninggalan sejarah seperti candi dari masa hindu dan budha, gedung-gedung dari masa kolonial, dan bangunan kraton lengkap dengan upacara adat dan pertunjukan seni tradisinya merupakan atraksi wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. seni tradisi yang merupakan salah satu budaya masyarakat yogyakarta keberadaannya mulai terancam dengan hadirnya teknologi informasi. pertunjukan seni tradisi yang pada hakekatnya adalah sarana hiburan mulai terpinggirkan. hal ini disebabkan penyelenggaraan pertunjukan seni tradisi harus melibatkan banyak orang, sehingga memerlukan biaya besar. persoalan ini bertolak belakang dengan hiburan yang memanfaatkan perangkat keras teknologi informasi, yang menjadikan dunia tanpa batas. teknologi informasi memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhannya termasuk hiburan hanya dengan mudah. hiburan merangsek kehidupan melalui layar televisi, tayangan hiburan dari yang berbobot hingga yang sekedar menjual gosip seperti infotainment, telah menyusup ke dalam rumah dan menggempur kehidupan selama 24 jam. akibatnya pertunjukan seni tradisi yang di negeri ini mempunyai sejarah panjang, mulai kembang-kempis hidup tidak matipun tidak. disadari bahwa hidup-matinya seni tradisi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan situasi politik, dan ekonomi yang bermuara pada perubahan selera masyarakat penikmat seni (sudarsono, 2002:1). industri pariwisata kemudian seolah menjadi penyelamat keberadaan seni tradisi dari kepunahan. industri pariwisata mampu “menjual” seni tradisi sebagai atraksi wisata, sehingga seni tradisi mampu bertahan dari gempuran dunia hiburan modern. namun demikian secara ekonomis kehidupan seniman seni tradisi tidak juga meningkat sejalan dengan berkembangnya industri pariwisata. dengan kata lain keberadaan industri pariwisata hanya memberi suntikan pada seni tradisi untuk sekedar bertahan hidup, dan harus rela dikerdilkan, demi hadirnya wisatawan. pemerintah daerah istimewa yogyakarta telah mencanangkan aksi menuju diy sebagai pusat budaya pada tahun 2020. diharapkan pada tahun itu yogyakarta juga mampu menjadi daerah tujuan wisata terkemuka (bappeda, 2006: 4), mungkin yang dimaksud terkemuka dapat diartikan menggeser bali sebagai daerah tujuan wisata. dinas pariwisata seni dan budaya dengan segenap jajarannya telah mulai berbenah diri untuk menyongsong tahun itu. namun demikian apalah artinya diy sebagai pusat budaya, dan daerah tujuan wisata utama di indonesia, jika hal itu tidak memberi manfaat bagi penduduknya, khususnya para seniman seni tradisi, yang selama ini hanya menjadi pelengkap penderita dalam industri pariwisata. perubahan memang tidak dapat ditolak, tetapi akankah bangsa ini rela budayanya mati, digilas oleh perubahan akibat dunia yang mengglobal, sementara budaya adalah identitas dari suatu bangsa. dalam rangka menjawab pertanyaan persoalan itu maka kajian ini akan dilakukan dengan menerapkan metode etnografi, khususnya developmental research sequence (spradley, 1997: 57). pemanfaatan metode ini di dasarkan pada pertimbangan yang akan diteliti adalah persoalan budaya, khususnya seni tradisi, dalam hubungannya dengan industri pariwisata. b. seni tradisi dan perkembangannya seni tidak pernah lepas dari masyarakat pendukungnya, sementara seni merupakan bagian dari kebudayaan, bahkan boleh dikata kesenian adalah ungkapan kreatif dari kebudayaan itu sendiri. dengan demikian masyarakatlah yang mendukung kebudayaan dan juga tentunya kesenian yang merupakan bagian penting dari kebudayaan itu. akan tetapi masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok manusia, sehingga terdapat berbagai kelompok, yang masing-masing mengembangkan kreatifitasnya sendiri. wajar jika kemudian muncul berbagai bentuk kesenian, dengan berbagai gaya. 1. seni tradisi istana seni tradisi menurut soedarsono pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni istana (court art) dan seni kerakyatan (folk art). seni istana didukung oleh masyarakat golongan bangsawan, sementara seni kerakyatan didukung oleh masyarakat golongan rakyat jelata (sudarsono, 2002: 3). seorang antropolog robert redfield membedakan seni tradisi menjadi tradisi agung yang didukung oleh masyarakat kota, dan tradisi kecil yang didukung oleh masyarakat petani (umar kayam, 1981: 39). kedua pendapat tersebut mempunyai kesamaan, masyarakat kota dapat disejajarkan dengan golongan bangsawan, sedang rakyat jelata dapat disejajarkan dengan masyarakat petani. dari sisi ekonomi dua kelompok ini tentu berbeda, golongan bangsawan merupakan golongan yang “berada”, sementara golongan rakyat jelata, merupakan golongan yang “tidak berada”. latar belakang itu tentu sangat berpengaruh pada perkembangan seni itu sendiri. sejak jaman penjajahan belanda istana-istana di jawa telah menjadi pusat budaya, termasuk kerajaan mataram, yang kemudian terbagi dua yaitu kasunanan surakarta dan kasultanan yogyakarta, setelah perjanjian giyanti pada tahun 1755. kedua kerajaan tersebut menjadi dua pusat budaya dan tradisi jawa yang sama-sama berakar dari budaya mataram, tetapi masing-masing mengembangkan seni budaya sendiri. demikian pula dalam hal pengembangan seni tari, kasunanan surakarta berkembang ke jalur romantic, sementara kasultanan yogyakarta lebih pada jalur klasik. di yogyakarta, seni tradisi khususnya tari klasik berkembang di dalam tembok istana, (court art) penarinya adalah putra-putri para bangsawan, dan para abdidalem. tari tradisi yang berkembang di pusat kerajaan dianggap sebagai budaya tinggi, adiluhung, yang terpelihara dengan baik, sultan sebagai raja bertindak sebagai patron, dan didukung oleh para bangsawan dan abdi dalem. tari klasik sebagai produk seni istana tidak dapat lepas dari lingkungan sosial istana, ia sarat dengan nilai-nilai, etika, dan pandangan hidup kaum bangsawan jawa. sejak sultan hb i hingga sultan hb viii tari klasik dikembangkan dengan komposisi wayang wong yang ceriteranya bersumber dari epos ramayana dan mahabarata. pertunjukan wayang wong di kasultanan yogyakarta mencapai puncaknya pada masa pemerintahan sultan hb viii, yang selama pemerintahannya (1921 – 1939) tercatat telah 11 kali mementaskan wayang wong secara kolosal (sudarsono, 1984: 29-30). pentas tersebut melibatkan 400 sampai 500 penari, dalam durasi pertunjukan antara 2 sampai 4 hari nonstop. sebagai pelindung dan pengembang tari klasik sultan hb viii tampaknya memang tidak memikirkan biaya besar yang harus dikeluarkan. hal ini pertama disebabkan pertunjukan wayang wong merupakan ritual kenegaraan yang dianggap mampu memperkuat legitimasi kekuasaannya sebagai raja, kedua dukungan dana dari pemerintah kolonial, bagi belanda dukungan ini dilakukan untuk menjaga hubungan dengan pihak penguasa lokal. dukungan pada kegiatan budaya kegemaran sultan bagi pejabat belanda justru dapat dipakai untuk mendekatkan diri dengan pribadi sultan, dukungan selalu akan mengalir selama kepentingan politiknya tidak terganggu (sumandyo hadi, 1991: 101). seni istana ini kemudian berkembang di luar tembok istana. hal ini diawali oleh prakarsa dari jong java yang didukung oleh beberapa kerabat kraton, maka atas ijin dari sultan hb vii, maka berdirilah kridha beksa wirama (kbw). masyarakat umumpun kemudian bisa berlatih menari dengan berdirinya organisasi ini, sehingga tari tradisi keraton secara kuantitas, berkembang pesat, dan secara kualitaspun dapat dipertanggungjawabkan, karena para pengajar di kbw adalah para ahli tari dari kraton. sultan sebagai raja juga merupakan pelindung dan penyandang dana bagi perkembangan dan keberlangsungan seni tari, hal ini dapat dilihat dari berbagai pentas besar tari klasik tradisi kraton selalu dibiayai oleh sultan, dan ini telah berlangsung sejak sultan hb i, yang kebetulan juga seorang pencipta tari. demikian pula dengan tari yang berkembang di luar kraton, sultan hb vii tidak hanya bertindak sebagai pelindung organisasi tetapi juga penyumbang terbesar dalam pementasan tari. perkembangan tari klasik di luar istana semakin nyata, ketika sultan hb ix berkuasa, seiring dengan perkembangan situasi politik, dan bangsa indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya, maka situasi itu berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya. istanapun semakin terbuka bagi masyarakat umum untuk belajar menari, atau menonton pertunjukan yang digelar. tari klasik kemudian semakin menyebar di luar tembok istana, bahkan ke seluruh nusantara. perkembangan positif itu semakin nyata ketika sultan hb x naik tahta, sultan terakhir ini mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan perkembangan kebudayaan. komitmen itu disampaikannya dalam pidato pengukuhannya sebagai sultan hb x. dampak dari perkembangan itu, terjadi pula perubahan nilai, yang semula tari adalah ritual untuk kebesaran raja, kemudian lebih menjadi sarana hiburan walau pada repertoar tertentu nilai sakral masih tetap ada. 2. seni tradisi kerakyatan seni tari klasik kraton telah mencapai puncaknya, dan halus. di sisi lain seni kerakyatan yang dikembangkan oleh rakyat kebanyakan pada umumnya berkembang di pedesaan dianggap belum selesai dan kasar, seringkali hanya merupakan imitasi dari seni istana yang dianggap budaya baku (kuntowijoyo,1999:32). dalam hal mengimitasi seni istana, menunjukan bahwa rakyat kecilpun sebenarnya mempunyai ketertarikan terhadap seni tersebut. namun demikian karena mereka hanya meniru saja, tanpa petunjuk yang detail baik moif gerak, maupun tekniknya, maka motif itu muncul seadanya. begitu pula dalam hal busana jelas tampak imitasi itu, mereka menggunakan bahan yang lebih murah dan terjangkau. seni tradisi kerakyatan muncul akibat adanya dikotomi kota dan desa, golongan bangsawan dan golongan rakyat jelata. kota adalah pusat, sedang desa tidak lebih hanya daerah pinggiran saja, wajar jika rakyat jelata atau wong cilik sering terpinggirkan dalam pergaulan sosial, dan mengembangkan kreatifitasnya sendiri. pada umumnya mereka mengimitasi kreatifitas kota, dan diadaptasikan dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian perkembangan terjadi, tetapi bersifat sintagmatis, yaitu hanya terjadi perubahan gaya, atau variasi saja, sedangkan polanya tetap tidak berubah (kuntowijoyo,1999:32). sebagai contoh di jawa banyak ditemukan kelompok-kelompok jathilan, yang jika dilihat dari jenis gerak tari dan busananya jelas merupakan tiruan dari seni istana, dari satu daerah dan daerah lain variasi gerak memang berbeda-beda, tetapi polanya sama. tari tradisi kerakyatan di jawa dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu, jenis jathilan dan reog, tayub, slawatan, dan dramatari rakyat (sumandyo hadi: 104). keempat jenis seni kerakyatan tersebut mempunyai ciri sederhana, teknis tidak terlalu rumit, bersifat spontan, dan biasanya berkaitan dengan ritual. ketiga cirri yang disebut didepan dapat ditunjukan dengan gerak-gerak ritmis mengikuti iringan, seperti dalam pentas jathilan. ciri terakhir dapat dilihat dari kesempatan pentas yang biasanya terkait dengan upacara tertentu seperti meminta hujan, permohonan kesuburan, dan menghadirkan roh. seperti halnya tari klasik, tari tradisi kerakyatan juga mengalami pergeseran fungsi, sesuai dengan perkembangan jaman, yang ditandai semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan orang membuat hujan buatan, inovasi di bidang pertanian dengan ditemukannya bibit unggul dan pupuk penyubur tanah, maka tari tradisi yang semula berfungsi untuk ritual dalam rangka meminta hujan dan kesuburan, maka kini fungsi itu boleh dikata telah bergeser. pementasan seni tradisi lebih bersifat hiburan, pelestarian, dan sajian wisata, daripada ritual upacara. pergeseran fungsi seni tari tradisi, baik seni istana maupun seni kerakyatan, dari fungsi ritual menjadi pseudoritual, terjadi karena perubahan sosial pada masyarakat pendukungnya. masyarakat yang sebelumnya adalah masyarakat pengguna air (hidrollic society) bergeser menuju masyarakat industri. perubahan ini tentu membawa konsekwensi karena dengan sendirinya masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat industri. sebagai contoh yang semula masyarakat mempunyai waktu luang pada saat penantian setelah masa tanam, maka berbeda dengan masyarakat industri yang selalu dikejar target, sehingga praktis waktu luang tidak ada lagi. penyesuaian itu tentu berpengaruh pada gaya hidup masyarakat, dan pada akhirnya berubah pula gaya berkeseniannya (endang caturwati, 2004: 5). bersamaan dengan hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap ritual mulai terkikis, maka bergeser pula fungsi seni khususnya seni tari yang semula untuk kepentingan ritual menjadi sekedar tontonan dan hiburan. tari tradisi sebagai hiburan akhirnya tidak tampil utuh, ia harus menyesuaikan selera masyarakat, yang menginginkan segala sesuatu serba instan, cepat, dan efisien. oleh sebab itu kaidah-kaidah pertunjukan tari direduksi demi selera masyarakat penikmat seni tari. terlebih ketika kepentingan ekonomi mulai muncul, maka seni tari menjadi “barang dagangan”, dan agar laku dijual maka seni tari harus mengikuti selera pasar. seni tari tradisi sebagai hiburan dewasa ini mempunyai pesaing dari media elektronik, yang sejak pagi hari hingga pagi berikutnya membombardir rumah kita dengan berbagai sajian hiburan melalui layar televisi. melalui media ini masyarakat dapat memilih program hiburan yang ditawarkan stasiun televisi. lebih dari itu, teknologi informasi yang telah berkembang begitu cepat, setiap orang dapat mencari hiburan dari seluruh penjuru dunia melalui jaringan internet. situasi itu semakin meminggirkan peran seni tradisi sebagai sarana hiburan. melalui media elektronik maupun internet hiburan yang dibutuhkan dapat dengan mudah diperoleh, murah, dan tidak repot. lain halnya dengan hiburan seni tradisi, untuk menontonnya perlu waktu khusus, dan bila menyelenggarakan sendiri biayanya sangat mahal dan harus melibatkan banyak orang. dengan demikian seni tradisi semakin jauh dari masyarakatnya, sehingga semakin lama seni tradisi yang adiluhung itu semakin tidak dikenal oleh masyarakat generasi berikutnya. sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah pelestarian. dengan merangkul para pecinta seni tradisi, dan penyandang dana, pemerintah berusaha menyelenggarakan pementasan seni tradisi dengan harapan seni tradisi tidak mati, dan ada apresiasi dari generasi muda. selain itu pemerintah juga membuka sekolah seni tradisi, baik di tingkat sekolah menengah maupun tingkat perguruan tinggi, dengan demikian melalui jalur pendidikan ini diharapkan akan tumbuh para pemikir, dan pelaku seni tradisi. c. yogyakarta semesta 2020 yogyakarta lahir sebagai dampak perjanjian giyanti pada tahun 1755, dan pangeran mangkubumi memperoleh sebagian kerajaan mataram, yang kini dikenal dengan kasultanan yogyakarta. keberadaan keraton kasultanan yogyakarta inilah yang kemudian menjadikan yogyakarta sebagai salah satu pusat sekaligus benteng budaya jawa di samping kasunanan surakarta. sebagai pusat budaya wajar jika yogyakarta banyak didatangi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. sebagai daerah tujuan wisata utama di indonesia yang kaya akan objek wisata baik budaya, alam, sejarah, dan belanja, jumlah wisatawan mancanegara dan lama tinggalnya belum mampu menyamai bali, bahkan kini dari jumlah wisatawan yogyakarta dilampaui dki, sehingga kini yogyakarta berada di urutan ketiga. berangkat dari kenyataan tersebut pemerintah daerah istimewa yogyakarta bertekad untuk menjadikan yogyakarta sebagai pusat budaya, dan pusat pariwisata. dalam rangka mewujudkan keinginan itu, maka pemerintah melalui bapeda mengumpulkan para akademisi, budayawan, dan pengusaha di bidang industri pariwisata, untuk berfikir bersama dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. dari pembicaraan itu dicanangkanlah yogyakarta semesta 2020, artinya diharapkan yogyakarta menjadi pusat budaya jawa di belantara multikultural, dan menjadi pusat pariwisata indonesia. beberapa indikator keberhasilan dalam industri pariwisata adalah banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dan lamanya mereka tinggal di daerah tujuan wisata tersebut. dengan semakin lamanya mereka tinggal di daerah kunjungan wisata berarti belanja wisata yang akan dikeluarkan oleh wisatawan akan menjadi lebih besar. hal ini juga berarti akan memperbesar pemasukan uang ke negara serta ke pengusaha-pengusaha penjual jasa dan produk-produk wisata lainnya. di indonesia, bali sebagai pintu gerbang utama pariwisata di indonesia telah cukup berhasil dalam mengemas industri pariwisatanya, sementara yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata ketiga setelah bali dan dki belum mampu meraih jumlah pengunjung yang tinggi dengan waktu tinggal yang lama. pada umumnya yogyakarta hanya merupakan wilayah kunjungan transit saja, terutama bagi wisatawan asal jepang. setelah beberapa hari di bali, dalam perjalanan pulang mereka mampir ke yogyakarta melakukan tour kemasan ke borobudur dan prambanan, dilanjutkan dengan makan siang dan kembali ke bandara adisucipto untuk meneruskan perjalanan ke jakarta (sudarsono, 1999: 45). dengan lama tinggal yang singkat ini, maka dana yang berhasil diserap dari wisatawan tentunya juga tidak terlalu besar. dengan melihat pengalaman industri pariwisata di bali atau bahkan di hawaii, maka bila yogyakarta ingin menanggapi kehadiran wisatawan asing secara sungguh-sungguh maka harus dihasilkan produk-produk pertunjukan wisata sebagaimana yang sudah cukup berhasil dilakukan di bali. pertunjukan wisata tersebut sifatnya harus penuh variasi, singkat, padat, memiliki daya tarik tinggi, dan tidak mahal. salah satu aspek dari kebudayaan indonesia yang menarik minat wisatawan asing adalah kesenian tradisional dan dalam hal ini yogyakarta tentu saja dapat diandalkan.yogyakarta sendiri, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, merupakan wilayah dengan kekayaan seni tradisi dan objek wisata yang luar biasa banyaknya. potensi inilah yang perlu digarap lebih jauh sehingga bisa menarik dan bahkan menahan agar wisatawan bisa kerasan tinggal di kota budaya ini. objek-objek wisata seni pertunjukan di yogyakarta antara lain seni gamelan, wayang kulit, wayang golek, dan seni tari. banyak usaha yang dapat dilakukan dan sebenarnya juga telah dilakukan oleh seniman-seniman yogyakarta untuk menggarap seni pertunjukannya sebagai seni wisata, misalnya pertunjukan sendratari ramayana prambanan, hotel ambarukmo, yayasan agastya, mardawa budaya, dan sebagainya. kemasan wisata pertunjukan ini dibuat dengan durasi yang singkat agar wisatawan tidak merasa bosan. berbagai strategi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari industri pariwisata, terutama upaya-upaya untuk memperpanjang masa tinggal wisatawan asing di yogyakarta. berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan: 1. pembangunan tempat menginap, hotel, motel, atau guest house dengan citra tradisional, misalnya rumah joglo dengan berbagai pelayanannya yang juga bersifat tradisional. 2. pembenahan paket-paket wisata kemasan yang disesuaikan dengan selera wisatawan 3. perbaikan pelayanan paket-paket wisata sejarah, mengingat yogyakarta merupakan daerah dengan berbagai peninggalan sejarah yang banyak, misalnya candi borobudur, mendut, prambanan, boko, sari, sewu, beteng vredeburg, monumen yogya kembali, dan sebagainya. 4. pembuatan paket-paket ke pusat-pusat kerajinan rakyat seperti kasongan (kerajinan gerabah), bantul (kerajinan batik di imogiri dan pandak), kotagede (kerajinan perak), dan lain-lain. 5. pembuatan paket tour museum, misalnya museum batik, museum ulan sentanu, dan sebagainya. 6. paket wisata andhong ke objek-objek wisata di dalam beteng, dan dilanjutkan ke dalam keraton. 7. paket wisata alam ke berbagai daerah, seperti pantai-pantai di yogyakarta: parangtritis, sundak, krakal, kukup, samas, dan lain-lain. 8. paket seni pertunjukan rakyat, seperti pertunjukan wayang orang, wayang golek, seni tari 9. paket seni keraton, misalnya tari bedhaya, dan sebagainya. 10. membuat paket wisata untuk seluruh objek wisata di yogyakarta misalnya selama satu minggu. 11. peningkatan promosi wisata khusus wilayah yogyakarta baik di daerah-daerah di indonesia maupun di mancanegara dengan menyertakan calender of events of yogyakarta. 12. penyediaan fasilitas umum yang nyaman dan memadai sehingga wisatawan menjadi semakin kerasan untuk tinggal lebih lama. d. kesimpulan seni tradisi khususnya khususnya pertunjukan tari mengalami masa kejayaan pada tahun 1960, namun setelah itu karena pengaruh situasi ekonomi masyarakat yang buruk pertunjukan seni tradisi mengalami kemerosotan. kelompok-kelompok profesional yang siap pentas setiap malam kini hanya tersisa tiga kelompok dan itupun tersebar di tiga kota yaitu semarang, surakarta, dan jakarta. lebih parah dari itu keadaannya kini panggung pertunjukan wayang wong tidak lagi ramai dikunjungi oleh penonton. kelompok-kelompok ini tidak dapat lagi mengandalkan pendapatan dari tiket masuk, walau sekedar untuk menutup biaya produksi. buruknya perekonomian masyarakat, tingginya biaya produksi, dan semakin sempitnya waktu yang dimiliki oleh masyarakat, berdampak langsung pada pengetahuan masyarakat tentang seni tradisi yang sering dibanggakan sebagai seni yang adiluhung. seni tradisi semakin jauh dari masyarakat pendukungnya, dan semakin tidak dikenal, sehingga tidak sayang apalagi menghargai. seni tradisi menjadi budaya yang “setengah mati”, karena pendukungnya telah berpaling pada seni yang lebih murah dan instan, yang dapat diakses hanya dengan menggunakan kotak ajaib yang disebut televisi. stasiun televisi dengan beranekaragam program hiburan menyerbu setiap rumah tangga sejak pagi buta hingga pagi berikutnya tiba. berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar seni tradisi yang adiluhung, tidak punah. salah satu cara yang ditempuh yaitu melalui festival seni yang dilakukan baik di yogyakarta, maupun di bali. sekolah seni dibuka baik tingkat menengah maupun tingkat perguruan tinggi. pariwisata digalakan dan diharapkan mampu menampung aktifitas seniman seni tradisi sebagai penyaji atraksi wisata. keadaan di atas menjadi fenomena tersendiri karena posisi yogyakarta sebagai pusat budaya dan seni. yogyakarta semesta merupakan konsep untuk mencapai daerah tujuan wisata utama di indonesia. dengan berkembangnya industri pariwisata diharapkan yogyakarta mampu mempertahankan kekhasan budaya dan seni tradisi yang dimiliki, dan mengembangkannya sesuai dengan jamannya, sehingga seni tradisi tetap eksis di era global ini. pariwisata di satu sisi memang menjadi juru selamat dari kepunahan seni tradisi, karena seni tradisi diperlukan oleh industri pariwisata. akan tetapi apalah artinya yogyakarta semesta di tahun 2020, dan yogyakarta menjadi daerah tujuan wisata terkemuka, bahkan juga menjadi pusat budaya, jika para seniman seni tradisi tidak mampu hidup dari karya seninya. daftar pustaka brandon, james r., theatre in southeast asia, cambridge, massachusetts: harvard university press, 1967 endang caturwati, seni dalam dilema industri, yogyakarta: yayasan aksara indonesia, 2004. hersapandi dan begawan ciptoning, prambanan menggugat, yogyakarta: yayasan untuk indonesia, 2000 kodhyat, sejarah pariwisata dan perkembangannya di indonesia. jakarta: grasindo, 1996. kuntowijoyo, budaya dan masyarakat, yogyakarta: tiara wacana, 1999. soedarsono, the state ritual dance drama in the court of yogyakarta, yogyakarta: gadjah mada univerity press, 1984 __________, seni pertunjukan indonesia dan pariwisata, bandung: mspi., 1999. __________, seni pertunjukan indonesia di era globalisasi, yogyakarta: gadjahmada unversity press, 2002 spillane, james j., “masa depan pariwisata di yogyakarta dari nato ke www” makalah dalam seminar impulse, yogyakarta: karta pustaka, 2007. spradley, james p., metode etnografi, yogyakarta : tiara wacana, 1997. sumandyo hadi. “perkembangan tari tradisional : usaha pemeliharaan kehidupan budaya” dlm. soedarso, ed. perkembangan kesenian kita,yogyakarta : bp isi yogyakarta,1991 tontje tnunay, yogyakarta potensi wisata, yogyakarta : t.p., 1991. umar kayam. seni, tradisi, masyarakat ( jakarta : sinar harapan, 1981), hlm. 39. widya nayati, “penguatan budaya masa depan : yogya yang dinamis dan berjati diri” makalah dalam seminar menuju diy pusat budaya, 2006. biodata penulis: h.y. agus murdiyastomo, m.hum, adalah dosen pada jurusan pendidikan sejarah, prodi ilmu sejarah fise uny. 77 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 2 (2019), pp. 77-90. doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i2. 27815 aqua ads as an instrument of indonesia national identity development asnurul novia narendra annarendra@student.uns.ac.id sri kusuma habsari skhabsari@staff.uns.ac.id deny tri ardianto denytri@staff.uns.ac.id program studi magister kajian budaya universitas sebelas maret surakarta, indonesia abstract advertising is not only present as a media that is able to introduce products of goods and service to encourage people to consume based on their needs, but rather to simulate life models and create fake needs made by producers. the research focused on analyzing the signs found on 600ml aqua mineral water bottle labels with themed temukan indonesiamu. the study aims to find implicit purpose of using themed labels temukan indonesiamu in a 600 ml size aqua mineral water bottle through the signs that appear on the ads. the study uses rolland barthes’s semiotics method to five motions advertisements namely friendly, polite, mutual cooperation, sharing, and kindship advertisement to find the meaning of denotation – connotations contained in the advertisement so as to produce myths or implicit goals from the production of the advertisement themed temukan indonesiamu. the result showed that changes of aqua packaging using themed labels temukan indonesiamu with the theme of polite (santun), friendly (ramah), cooperation (gotong royong), sharing (berbagi) and kinship (kekeluargaan) not only as a nation’s talent search program and a media representation of identity and culture of indonesia, but encouragement of aqua mineral water producers to consumers to buy aqua mineral water not only based on the need of mineral water, but also based on simulations and false need created by advertisement, namely love for the indonesia nation as reflected in the 600ml aqua bottle label. the author’s creation of the theme aqua bottle was also seen by the author as a diversion of public attention by aqua mineral water producers to the increasingly uncontrolled problem of plastic waste in indonesia and the way to maintain the existence of products from aqua mineral water producers. 78 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 almost all people know about advertising and its function. according to the indonesian dictionary, advertising is a medium that functions to notify or introduce products or results to the public (kbi, 2008: 572). slightly different from kbi, jefkins (1997) defines advertising as a media product that is used as a persuasion tool to buy or consume the goods offered (jefkins, 1997). in a broader sense, kasali (1995) defines advertising as part of the product marketing process that focuses on the community through a tool called the media (kasali, 1995). these three definitions make advertising interpreted as a medium for channeling information from ad producers to ad readers for marketing purposes, invitations and even encouragement to consume the products or services offered. as a message distribution tool that is able to introduce brands, products, and companies that support it (yuniyanto & sirine, 2018: 22), advertisements contain influential marketing strategies to stimulate, influence, and encourage buyers to buy products and consume them ( elisa & firdaus, 2015: 299; poluan, lumintang & untu, 2016: 671), thus increasing the company’s sales volume (juliyanti & zuhdi, 2012: 1). in addition to functioning as a driver of consumption practices, advertising is believed to be able to provide a change in attitude or behavior to the reader through the messages contained therein. it is because advertising distributes ideas from producers to the reader which then influences the thoughts, perceptions, and behavior of the reader (fiske, 1990: 11; morissan, 2010: 17). it makes people will imitate to do or consume something based on the exposure provided by the ad. iklan tidak hanya hadir sebagai media yang mampu memperkenalkan produk atau barang dan jasa untuk mendorong masyarakat berkonsumsi berdasarkan kebutuhan dirinya, melainkan menjadi simulasi model kehidupan dan menciptakan kebutuhan palsu yang dibuat oleh produser. penelitian berfokus kepada penganalisisan tandatanda yang terdapat pada label botol air mineral aqua ukuran 600ml bertema temukan indonesiamu. penelitian bertujuan menemukan tujuan implisit digunakannya label bertema temukan indonesiamu pada botol air mineral aqua ukuran 600ml melalui tanda-tanda yang muncul pada iklan. penelitian menggunakan metode semiotika rolland barthes kepada kelima iklan gambar bergerak yaitu iklan versi ramah, santun, gotong royong, berbagi, dan kekeluargaan untuk menemukan makna denotasi – konotasi yang terkandung pada iklan sehingga menghasilkan mitos atau tujuan implisit dari diproduksinya iklan bertema temukan indonesiamu. hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kemasan aqua dengan menggunakan label bertema temukan indonesiamu bertema santun, ramah, gotong royong, berbagi, dan kekeluargaan tidak hanya sebagai program pencarian bakat anak bangsa dan media representasi jati diri dan kebudayaan indonesia, melainkan dorongan produsen air mineral aqua kepada konsumen untuk membeli air mineral aqua tidak hanya berdasarkan kebutuhan akan air mineralnya, namun juga berdasarkan simulasi dan kebutuhan palsu yang diciptakan oleh iklan yaitu rasa cinta kepada bangsa indonesia yang tercermin pada gambar label botol aqua ukuran 600ml. penciptaan botol aqua bertema temukan indonesiamu juga dilihat penulis sebagai pengalihan perhatian masyarakat oleh produser air mineral aqua terhadap semakin tidak terkendalinya persoalan sampah plastik di indonesia dan cara mempertahankan eksistensi produk dari produser air mineral aqua. keywords: aqua ads, semiotics, representation introduction 79 asnurul novia narendra, sri kusuma habsari dan deny tri ardianto, aqua ads as an instrument... p.77-90 types of advertisements that function as a medium of information as well as community reminders are more often referred to as public service advertisements. public service advertising is one type of advertising created with social or socioeconomic objectives, especially on improving the welfare of the community (nuradi, 1996: 136). public service advertisements are one of the promotional strategies used in social marketing activities (nisa, 2015: 158). public service advertisement is intended to be present to the community and change the behavior of the community according to the wishes of social marketers (lukitaningsih, 2013: 117; nisa, 2015: 158). public service advertisement give rise to two types of advertising audiences. the first audience is the active community that is able to negotiate the meaning of advertising, on the contrary, the passive audience is the community that sees advertisements as impressions without being able and willing to read the meaning of advertisements that are served (akalili, 2018: 182). the success and effectiveness of public service advertisement pivots to the creative processing of social messages that are served (atika & chandrabuwono, 2018: 257). in public service advertisements, advertisements can be used as a means of cultivating understanding, especially in children. that is why many public advertisements use child characters to facilitate the introduction or giving of norm values to the community from an early age (nursalim, 2014: 255). advertising as a media representation advertising does not only exist to encourage and shape society based on exposure exemplified by advertising. but advertising also serves as a medium of reflection of people’s lives or what is called a mirror of society. advertising acts as a mirror of the reality that occurs in society (kusumastutie & faturochman, 2004: 130). advertising describes how the shape of society and the values and norms adopted therein. it is very unlikely that advertisements will be rejected or ignored by the community because advertising also arises from the needs of the community itself (adorno & horkheimer, 2006: 42). the image or representation presented by advertising is not always be seen as a truth. because the world which is the object of representation is not something that is absolutely what it is, but rather the result of how it is understood and viewed through a point of view (cavallaro, 2004: 72). instead representation is often used as a tool to legitimize the ideology conveyed in order to discipline the subjects of adherents (cavallaro, 2004: 73). so that people will follow the life model exemplified in the ad. this phenomenon is referred to as nonvalue-free advertising. advertising forms a system that will influence people’s lives in order to achieve a predetermined condition (adorno & horkheimer, 2006: 41). the form of the system becomes the axis of life style that makes people obey the prevailing hierarchy (adorno & horkheiner, 2006:48). the hierarchy certainly lives as a “guide” and takes the form of norms or values that become the rules in the community (hadadi & almsafir, 2014: 274). about aqua ads temukan indonesiamu aqua is one of the bottled drinking water brands (amdk) reached by danone group and developed in indonesia under the auspices of pt aqua golden mississippi tbk since 1973. as one of the brands of amdk, aqua works closely with the ministry of health of the republic of indonesia to provide healthy hydration for the people of indonesia (aqua, 2011). this encourages aqua to continue to maintain the quality of its products and promote the movement of healthy indonesian concern through hydration and healthy drinking water. temukan indonesiamu is one of the programs created by aqua as a manifestation of aqua’s exception in the preservation of the values of indonesian art and culture (aqua, 2013). this program is intended for young indonesians to explore indonesia’s wealth through digital technology and at the same time express their love for art, 80 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 especially photography and graphic design. as a result of the program, aqua 600ml size bottles has changed. the 600ml aqua bottle which was originally only wrapped with the main logo design from the aqua producer in the form of a mountain image, is now filled with indonesian themed designs, especially culture, art, and indonesian characteristics. in this advertising product, aqua combines the concept of sales and public service adverts wrapped into one. public service advertising, which is defined as a type of advertisement created with the aim of improving social and economic conditions that focus on improving the welfare of the community, is used by aqua producers as an instrument of planting or raising awareness of the value of indonesian culture to the community. in the theme of temukan indonesiamu, aqua has five types of labels. namely friendly (ramah), courteous (santun), mutual cooperation (gotong royong), sharing (berbagi), and kinship (kekeluargaan). these five labels are used by the writer as the object of research to see the representation of the identity of the indonesian nation through the results of art and culture built by aqua advertising. literature review advertisement as a medium for drive public consumption advertising is able to encourage people to consume and decide on the choice of products offered. this is evident in the environmental conditions that show that people are more interested in using online shopping applications that offer security in shopping that comes from advertisements served compared to the large selection of goods and low price offers from the conventional market that comes without advertising (asih, 2016: xi). however, advertising is proven unable to stand alone in increasing public awareness of a product brand, but requires supporting factors such as slogans and/or jingles (dewi & sugandi, 2019: 141). this review’s literature encourages the existence of this research to prove the possibility of finding your indonesia as a slogan or jingle with the theme of loving the indonesian people which will raise public awareness to love the products of the nation itself. advertisement as mental control and psychology of community advertising is very influential on the mental development of society (prasasti, 2017: 2). mental development of society is formed based on the impressions that exist in advertising. this happens because advertising plays a very active role in guiding society in acting and deciding something (nurita, 2016). like it encourages buying something and produces certain effects when people are able or unable to consume the goods advertised. advertising is also not only used as a commercial medium in introducing a product or goods and services, but also acts as a media providing information to social control (suryono & astuti, 2013: 19). advertising is able to influence the cognition, affection, and social behavior of its people (virga, 2014: 17), because each ad has a connotative meaning for the development of a myth which is the purpose of the advertisement (suryono, astuti, rahayu, widayati, & hariyanto, 2019: 46). however, advertisements bring different effects on each reader. the influence appears in the form of different interactions between consumers (fikri, 2018: 46). advertisement as a representation of the community advertising is a medium that functions as a representation or reflection of the condition of society (rahayu & afrianto, 2017: 106). the representation or reflection is present from the formula contained in the advertisement as a rule which is used as a standard for disciplining people’s lives (fauzi, 2018: 15). in other words, advertising becomes a discourse-building media that will later be used as a standard tool for public discipline. from the overall literature review 81 asnurul novia narendra, sri kusuma habsari dan deny tri ardianto, aqua ads as an instrument... p.77-90 that has been found, the author decides to complete the research cluster that has not been done specifically by using aqua mineral water advertisements with the theme temukan indonesiamu. the study was aimed at finding the implicit purpose of aqua mineral water producers in displaying a 600ml aqua ad with the theme of temukan indonesiamu by analyzing the signs contained in advertisements based on the rolland barthes semiotic method which focuses on the meaning of denotation, connotation and myth. methods theories and methods of semiotics the authors use as a means of dissecting the signs used by aqua ad producers in distributing ideologies and thoughts implicitly through the theme of temukan indonesiamu. semiology (semiotics) is a science used in looking at sign systems in the form of pictures, gestures, musical sounds, objects, and other types of signs that are incorporated in an association (barthes, 1964: 9). semiology has four types of element pairs produced through linguistic structures, namely language and speech, signified and signifier, syntagm and system, and denotation and connotation (barthes, 1964: 12). these four systems are used as a method of searching for the meaning of signs as the nature of semiotics itself. barthes believes that the connotations are interpreted as a combination, where the denotation shows signs with a literal meaning (actually) agreed by together or in the form of an original reality that is explicit, direct, and certain (sobur, 2009: 8), while the connotation with meaning figuratively and openly to various interpretations (sobur, 2009: 8). in rolland barthes’s semiotics, analysis is divided into two stages. first stage is done to get denotation of signifier and signified sign. whereas, the second stage is done to get connotation of signifier and signified sign and produce myths. the author uses the rolland barthes semiotic method which is divided into three stages. the first stage is done to describe the denotation meaning of the five advertisements as research objects. this stage describes the literal meaning or the concrete meaning (the real meaning or seen directly), and what it is in advertising. the second stage is to describe the meaning of connotation. at this stage, the figurative meaning is search for the meaning of the signs used in advertising. the signs used can be in the form of colors, shapes, or objects that are used by indonesian people in their daily lives. the last stage is the stage of searching for the meaning of myth. the meaning of myth is derived from the withdrawal of meaning in the second stage to be combined with the values or norms prevailing in indonesian society such as the culture of indonesian society. from these three stages, the study found a correlation between the use of the temukan indonesiamu theme with signs used in aqua mineral water advertisements. the author only focuses on research to find the meaning of the denotations – connotation of the label aqua “temukan indonesiamu” version of “friendly, courteous, sharing, mutual cooperation, and kinship”. the object of the study is the author obtained at the link https://youtu.be/ t5oegtpykia with a duration of 23 seconds. result and discussion the author finds that making aqua packaging specifically for temukan indonesiamu is not only intended to create variations of packaging, but to build a discourse of self-identity that aqua is very concerned and integrated with indonesia. with this theme, the producers intentionally created the need for “love nation” through temukan indonesiamu to encourage consumers to prefer the product over other bottled water products. aqua label analysis polite (santun) the aqua label polite, in bahasa is santun, is one of the five images used on the aqua temukan indonesiamu label. it can be seen that the aqua label image politely describes the number of pairs of people who 82 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 are shaking hands. the courtesy label image is filled with a combination of blue and white. figure 1. aqua label polite version source: aqua ads temukan indonesiamu 00.09 denotation meaning the polite version of the aqua label is depicted with four pairs of people who are shaking hands. in denotation, handshaking is defined as a greeting activity, greeting by shaking hands (kbi, 2008: 1346). the first couple is a mother who shakes hands with a boy. the author sees the first couple as a mother through the hair rolls or bun contained in the picture. male body size smaller and shorter than a female character makes the writer describe it as a boy. the second pair is described by the writer as a mother who shakes hands with a teenage boy. the author calls it a teenage boy because it has a higher body than boys in the first couple. the first pair and the second pair interpreted the author as the same person. however, changes in body size are interpreted as body development and age. the third pair of writers describe as a daughter who shakes hands with a father. while the fourth pair of writers describe as a teenage girl shaking hands with a grandfather. the description of the teenage woman the writer gets from a higher body shape than the picture of the girl in the third pair. while the description of the grandfather got from the stick figure. the third and fourth pictures in the form of a girl and a father are also interpreted as the same couple, but they get older. the girl in the third picture becomes the adult woman in the fourth picture, while the father turns into a grandfather. connotation meaning courtesy is defined as mutual respect, especially between the younger generation and previous generations. men or women, indonesian people always apply polite rules to anyone. the concept of courtesy owned by indonesia is also interpreted as young people respecting parents, and parents respecting and protecting young people. courtesy is done by shaking hands. in indonesia, shaking hands is interpreted as connotation as a sign of giving honor or respect. in addition, giving greetings by shaking hands and bowing a little is a sign or identity of the indonesia people. the concept of growth that occurs in the picture is intended as a sign that the courtesy value owned by the people of indonesia is a hereditary value that is still maintained today. while the hair roll or bun is interpreted by the writer as a sign of traditional indonesian civilization or culture. myth meaning signifiers and signified at the stage of denotation and connotation produce myths that show that aqua is present in the lives of indonesian people since ancient times until now. aqua is present by embracing both the entire indonesian community regardless of age and gender. by providing aqua anywhere and anytime so that it can be easily consumed by the people of indonesia. the white color used as the dominant color in polite images is symbols that polite is a pure, clean attitude, and show the advertising itself. like aqua’s presence to the indonesian people which is based on a sense of sincerity to share. in addition, the white color also gives the impression of aqua in the form of safe, pure, clean and positive nature (basuki, 2017), which will be able to give an impact to its consumers a kindness, purity, purity, and perfection the white color is also used as a symbol of the aqua brand symbol which is dominated by blue and white. the use of white color by the producers certainly cannot be separated from the creation of a clean, fresh, pure, healthy and positive impression on aqua products which will be accepted by consumers when they see the picture. this is certainly a motivating factor for the public to be interested in consuming aqua products because of the sense of comfort themselves in the advertisements that are served. because 83 asnurul novia narendra, sri kusuma habsari dan deny tri ardianto, aqua ads as an instrument... p.77-90 the presentation of colors from producers to consumers will produce the emergence of special feelings through the effects of the colors themselves which will later produce positive or negative characteristics of the products offered aqua label analysis polite horizontal not only one side, polite image has two vertical sides that can be interpreted. if in the first picture which is dominated by white, the producers are trying to convey a message through a picture of some indonesian people in dark-blue basic colors who shake each other. if reversed vertically, the image above will be shaped as follows: figure 2. aqua label polite version horizontal source: aqua ads temukan indonesiamu 00.00.09 denotation meaning same as the polite image version 1, polite version 2 consists of four pairs of people who are shaking hands. the first pair consists of a boy shaking hands with an adult woman. this time the woman no longer had a bun, but had short hair on the shoulders. the next pair consists of men and women of almost the same age. this is evidenced by the shape of their hands that are parallel, not high and low like the shape of couples of different ages. the third pair consisted of a pair of women who seemed to be of the same age and were young to each other. this is evidenced from the parallel hand shape and hair style they have (modern, not a bun). the next pair is the mother and daughter pair, where the mother embraces the child. in this couple, shaking hands is not only realized by shaking hands, but also hugging (embracing) from the old to the young. connotation meaning through courtesy image version 2, it can be seen that the concept of courtesy formed by the producer is polite who does not recognize age and gender. producers illustrate that all humans can carry out the practice of modesty like the picture by shaking hands without having to recognize age, gender, or appendages such as treasure or throne. the use of dark blue in the picture is intended as a builder of the impression of knowledge, strength, integrity, and seriousness. this is intended as a symbol of aqua which will give effect to knowledge (mind fitness), strength and integrity for consumers who will later support their customers in carrying out various activities. like the aqua jingle in other editions that read “butuh aqua?” or which means drinking aqua can restore the focus of mind and self that had lost. the blue color is also used by producers as the aqua brand symbol consisting of white and dark blue which means purity of water from nature. myth meaning as said by john fiske that advertising is not only a means of promotion of goods, advertising is also a vehicle of communication that the process is able to influence the behavior or the state of mind of other individuals (fiske, 1990: 11). the picture is interpreted by the author as an ideological development by the producer of aqua products that are very popular with the people of indonesia (affordable prices). the use of various types of figures in the picture is intended as a sign that aqua is a product that can be consumed by all indonesian people in any circle (young and old, large small, modern-traditional, and affordable prices). the meaning of aqua label “friendly” in the indonesian language dictionary, friendly (ramah) is interpreted as kindhearted, attractive language, sweet speech and attitude towards others, sociable and fun in association (kbi, 2008). through the aqua label “friendly”, producers try to present symbols and other signs that can convey a friendly concept and also its relationship with the people of indonesia and aqua. 84 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 figure 3. aqua label “friendly” version source: aqua ads temukan indonesiamu 00.00.07 denotation meaning on the friendly version of the aqua label there are pictures of faces, smiling lips, several types of people with their hands pointing up, and some natural landscapes such as mountains, forests and rice fields. producers also use images of the sun, red and white flags, as well as several wave lines that are made into hair. connotation meaning the smile lip signifier found in the six faces is seen by the author as a symbol of friendliness, joy, and happiness. this is supported by the shape of the lips curved downward (happy emojis) and not curved upward (sad emojis). the friendly concept is also supported by a signifier picture of “greeting hands”. the greeting hand is seen by the writer as a signifier of the impression “friendly”, open, and accepting. all of them causing a myth in the minds of the authors that aqua is an environmentally friendly product (natural, healthy). producers affix images of red and white flags as signifier from the state of indonesia. the flag is presented as a symbol that the overall conditions contained in the picture are a reflection of the indonesian people. at the same time emphasizing that aqua is the admk produced by the indonesian state. next signifiers are rice fields, mountains, sea, and also trees that are present as an index of the hydrological process, which is the creation of natural water. the author calls it an index that describes the causal relationship used as the process of creating aqua water. myth meaning as one of the producers of bottled drinking water marketed in indonesia, a country which rich in art and culture, the producer combines these signs as a description that aqua is a very natural mineral water product, good for the body (supported by the use of peach yellow and the symbol of the sunrise), and is also marketed throughout indonesia. with the presence of various human forms in the picture, it can be seen that aqua is an amdk that is able to be consumed by all indonesian people without having to distinguish between races, or cultures at an affordable price. this is what the writer called the development of self-identity by aqua. producers use the above signs not only to show the diversity of indonesia, but also as an affirmation that aqua is an amdk that is not only present to obtain economic benefits, but also parties who care about indonesia’s natural products (mineral water) and the appearance of indonesian people (culture). the meaning of aqua label “mutual cooperation” mutual cooperation (gotong royong) is interpreted in the indonesian language dictionary as a synomime of helping, and also struggling and working together, helping the weak and mutually reinforcing (kbi, 2008: 498). figure 4. aqua label version of “mutual cooperation” source: aqua ads temukan indonesiamu 00.00.12 denotation meaning on the aqua label version of the mutual cooperation, the producer uses a picture of the faces of five pairs of people facing each other. the face is formed equally and distinguished by its color. it can also be seen that there is a picture of a hand held together by a picture of one person to another. 85 asnurul novia narendra, sri kusuma habsari dan deny tri ardianto, aqua ads as an instrument... p.77-90 connotation meaning mutual cooperation, which means helping each other symbolized by hands holding each other and clenching on both sides of the left and right as well as up and down. although the depictions of faces, smiles, eye shapes, and also the clothes used in the picture above are almost different from each other, but the picture of the hands holding each other indicates that they are together to go to the goal they have, namely unity. myth meaning on the mythical side, the image of the concept of mutual cooperation combined with the diversity of the forms of indonesian society is a symbol that aqua is an amdk that is not only present as a consumption product, but also a product that is able to unite the differences. aqua can be consumed by anyone, regardless of age, occupation, position, beliefs, or the culture behind it. in addition, aqua is also known as one of the bottled drinking water brands that has a role in helping indonesians survive drought conditions, especially in certain areas. as in 2012, aqua helped villages experiencing drought in pasuruan (yakub, 2012), in cianjur, west java in 2014 (yopi, 2014), two villages in west nusa tenggara in 2016 (lahitani, 2016), and recently on gunung kidul (safutra, 2019). this side is what the writer called the development of aqua’s identity through the media. the advertisement shows that aqua contributes in maintaining the harmony of the situation of indonesian people as evidenced by the use of the temukan indonesiamu theme as an advertising concept. the concept of advertising is presented as a discourse that aqua is one of the products that has high concern for indonesia, culture and diversity as well as public health conditions. the concept of advertising is also intended as a discourse that by consuming aqua, indonesian people can unite to achieve shared goals with the attitude of mutual cooperation. the meaning of aqua label “sharing” in the indonesian dictionary, sharing (berbagi) is defined as breaking something into several parts and giving to other parties (kbi, 2008: 114). so that when converted to “sharing”, these activities are carried out together (sharing and giving). sharing is not limited only through goods, but also anything including smiles, health and happiness. figure 5. label aqua version of “sharing” source: aqua ads temukan indonesiamu 00.00.10 denotation meaning on the sharing version of the aqua label, the producer describes the state of sharing with a group of people who give something to others. can be seen in the picture, the concept of sharing is marked by a picture of gifts, food, or a gathering of several people in an activity and location. connotation meaning through this picture, aqua tries to give an example to the community that sharing activities are fun activities and have a positive impact on the giver and the recipient. the smiling face formed in the picture above is present as proof that the activity is a fun activity. sharing is not only limited to fellow humans, but also animals. it is shown by dog signs. the presence of the animal symbol is used by producers as a representation that aqua is not only concerned with the welfare of the people of indonesia, but also the entire contents of the indonesian state, including animals and plants. this is in accordance with the characteristics of aqua water which is a purely natural product through the hydrological cycle. beautiful natural images, bright blue skies, green grass, and several water sources make it clear that aqua has a great concern and contribution in creating a state of harmony for indonesia. in connotation, the picture 86 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 above becomes a symbol of the hydrological cycle which is the source of aqua products. this symbol is used as non-tangible evidence to the public if aqua is truly a quality natural product. although consumers do not see the aqua production process directly. the picture of the diversity of clothing types interpreted by the author as a batik style, various foods, to various forms of buildings that are used as background in the picture, are seen as symbols of indonesia’s diversity phenomenon. aside from being a symbol of indonesian products, these signs are also used as an explanation that aqua products are available throughout indonesia. the use of different body colors in figures is drawn to emphasize that aqua is present for all people without distinguishing one another. myth meaning as one of the semi-public service ads, the picture is a sign that aqua is not only present with economic interests (product sales), but also a concern for the people of indonesia by sharing health, joy, and happiness through the purity of aqua mineral water. aqua care is not only for humans, but also for all creatures that live in this world in the form of animals, plants and nature. the meaning of aqua label “kinship” kinship (kekeluargaan) is interpreted in the indonesian language dictionary as a condition and way related to the family. in the concept of the last advertisement carried by aqua, the impression and the message of “kinship” is symbolized by the picture of the community who are mutually together and hand in hand in carrying out their life activities.. figure 6. aqua label “family” version source: aqua ads temukan indonesiamu 00.00.14 denotation meaning the first sign found by the author on the family version of the aqua label is a happy face sign that is depicted on almost all the existing characters. ad producers also use different markings of building colors, building types, dress colors, and diversity of transportation. producers also use background in the form of mountains, trees, clouds and sun. connotation meaning the happy face sign that is depicted on almost all the characters proves that the state of kinship is a very pleasant and happy situation. ad producers use different markings of building colors, types of buildings, colors of clothes worn, to the types of transportation used as symbols that indonesia is full of differences. however, these differences actually make indonesia more beautiful and richer in culture by embracing and assuming that all indonesian people are family. the producer put pictures of clouds, mountains, and also water sources (ponds) as a symbol of the hydrological cycle which is the source of aqua water produced. myth meaning on the aqua side, the concept of kinship is intended as a sign that aqua is a society that is spread throughout indonesia and can be consumed by anyone, without knowing their gender, race, or status. affixing images of clouds, mountains, and water sources (ponds) are as a symbol of the hydrological cycle with the aim of hegemony the community that aqua is a product produced by nature, even though they have never witnessed the process of making aqua water. from the sign of kinship made by the producer shows that aqua is present not only as an advertisement aimed at promoting products and getting profits, but also as a community service adverts which tries to remind some of the noble qualities of the indonesian nation, one of which is kinship, to fill independence. this independent condition certainly comes from the symbol of the red and white flag that is served. 87 asnurul novia narendra, sri kusuma habsari dan deny tri ardianto, aqua ads as an instrument... p.77-90 the meaning of finding your indonesia from the whole picture contained in the aqua advertisement, the writer gets several points of relationship between indonesia, aqua, the theme, and the ad that aired. the first point is about the symbols used by the producer as a sign of “difference” which is owned by the state and the people of indonesia. this symbol is also used as a confirmation of the theme carried by aqua, temukan indonesiamu. through differences in the shape and color of buildings, differences in clothing used by figures in the picture, different types of transportation, different types of food, different types and colors of skin, differences in shape and color of hair, lips, eyes and nose, differences in age, to differences in appearance the figures are traditional and modern. from this first point, the author interprets that aqua exists alongside indonesia’s diversity by embracing and uniting. aqua does not distinguish anyone from being a consumer. everyone can buy and consume aqua despite having a different background in life. aqua can also be consumed in any weather climate and can be accompanied by any type of food in indonesia. aqua almost displays most types of buildings in indonesia to say that aqua is present everywhere and is very easy to find. so, unconsciously, aqua tries to instill the value that aqua is an amdk that is very concerned with the natural conditions of indonesia, indonesia’s diversity and also easily consumed because it is available everywhere. this diversity also shows that aqua is a popular product at an affordable price (all people will be able to buy it). although it gives the impression that producers do not differentiate indonesian culture from one another, aqua uses themes and symbols in it as a “differentiator” itself with other bottled water products. by using colored and themed packaging, aqua deliberately builds a self-symbol that will later become a symbol approved by the community as well (the temukan indonesiamu label is aqua’s amdk label). as a result, the people of indonesia will become more familiar with aqua as an indonesian culturethemed amdk. because it is necessary for a producer to know the condition of the target community to be able to decide the sign or symbol used in advertising with the aim of succeeding in the form of the message delivered (tinarbuko, 2009: 32). and aqua has succeeded in building that symbol. the second point is about aqua ads which are not only present as commercial advertisements (product sales), but also public service ads. as a public service adverb that serves as a reminder, as an example, to a tool to change people’s behavior, aqua tries to come along with the basic characteristics possessed by the indonesian nation. namely polite, friendly, sharing, mutual assistance, and kinship. the use of the theme was also reported by the writer as a revival of the character of the indonesian nation which has been increasingly worrying (fading). certainly, eroded by the current of globalization that makes indonesian people increasingly liberal and forget culture. this is certainly in line with the function of the public service adverts which is intended to raise public awareness of a number of problems or conditions that are not compatible (tinarbuko, 2009: 36) which will bring up a solution. in attracting the attention of consumers to buy and consume aqua, producers need to foster an ideology that is in harmony with the characteristics of the indonesian people, to make it easier for producers to introduce, distribute, and make aqua acceptable to the public. as apter said, the interests values choices are interrelated and overlapping (apter, 1996: 236), especially in advertising. ads that have an interest in marketing products and getting profits, deliberately bring positive value to the products offered. in this case, aqua accompanied the theme of temukan indonesiamu as an instrument that would later bring up positive values by consumers who read the ad. producers build the ideology that aqua is not only present as a trading practice, but also a party that has great concern for the indonesian people, both 88 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 natural and possessed characteristics. as a result of developing this discourse, a choice arises. this choice will eventually encourage ad readers to prefer aqua over other bottled water products because of the concept that is in line with indonesian characteristics, namely “care for nature and the indonesian community” by the producers. this is what was meant by the author in the opening chapter that every advertisement present must bring a form of self. the form of selfpresented to the public is that aqua cares about the people of indonesia and their diversity. so aqua brought up a special packaging label with the theme of indonesian culture on the products being sold. in the development of a positive identity and form of self, the author sees that the producer has taken a very telling way. especially through the use of the theme temukan indonesiamu which is side by side with the cultural code, moral aspects and knowledge of indonesia. this theme then becomes a supporter of advertising to be easily captured and accepted by the public (tinarbuko, 2009: 42). the next point is about the design used by the producer. if initially amdk aqua was only wrapped with a simple packaging with a picture of a mountain with a predominance of dark blue and white, the presence of aqua with the design version of temukan indonesiamu is certainly a new color. especially on this theme the producers deliberately separate one version from another. in other words, the five versions are not put together in one bottle. distribution of products with different packaging is also not fully distributed. so that allows consumers to have difficulty finding all types of labels in the same store. this is what the author sees as a practice of driving consumerism by producers to advertising audiences. as a result, consumers must buy products again and again to be able to enjoy the image directly and overall. advertisements aimed at the audience in all circles would certainly cause great curiosity and curiosity about the packaging image directly. moreover, the duration of the ad which is only 23 seconds makes the ad become a flash ad filled with color and images. bright colors that are served on the ad certainly cause bright, cheerful, and fun effects. again, this has encouraged the audience to be interested in knowing the details of the picture and buying aqua because of the uniqueness of the bottle label. tricks attracting the author found in these advertisements such as facial image, body language, visual representation, or images that start from the shape of a flat figure. the appearance of the face along with the expressions that the producer brings to the advert creates a lively effect on the image. so that the audience feels they are communicating live with advertisements (danesi, 2004: 58-59), and cause interest in consuming products. visual representation in the form of natural conditions, wave lines, to the body’s expression of the figure in the picture as a complement also gives the impression of comfort for the audience (danesi, 2004: 86-87). so that again again cause positive feelings and encourage consumers to choose the product. it is at this point that the writer refers to it as the falsity of the needs brought about by the practice of capitalism. if initially consumers only needed water to drink, now consumers will switch to the selection of drinking water because of the packaging they have (the practice of bottle label collection). so it is undeniable that the embodiment of the aqua label version of temukan indonesiamu version is one of the ways used by producers to re-draw consumers’ attention to aqua products. this will be done by producers considering the increasingly rampant competition of bottled drinking water products. although the theme of temukan indonesiamu is used as an impression and symbol that aqua is a product that cares about the environment, the authors see that this is merely a diversion of people’s attention to the problem of community waste that occurs in indonesia and precisely because of plastic waste. if people increasingly buy bottled drinking water especially those who use plastic as packaging material, it is certain that 89 asnurul novia narendra, sri kusuma habsari dan deny tri ardianto, aqua ads as an instrument... p.77-90 plastic waste in indonesia will increasingly mount. with more and more plastic waste being produced, indonesia’s environmental damage is even greater. supposedly, if aqua really cares about the state of the indonesian environment, producers will encourage the indonesian people to minimize the use of plastic water bottles. in addition, the use of special labels should not be placed on small size aqua that cannot hold much water and encourage people to buy again and again. conclusion through the theme of temukan indonesiamu, aqua adverts transforms itself into a semi-public service adverts and builds an identity that aqua cares about nature, culture, and the people of indonesia. through the theme of temukan indonesiamu, aqua ad producers create a false need for consumers of bottled water, that is the consumption of art or the practice of aqua bottle collection of temukan indonesiamu versions. making a special label on aqua becomes a practice of capitalism that is not realized by consumers and the lure of the appearance of false needs. because of the fact, consuming aqua in 600ml bottle continuously will actually damage nature because of the increasing plastic waste that indonesia has. based on these findings, the implication is that public service advertisements continue to be a driving force for consumption that will benefit ad producers. further research can be done using other public service ads or aqua ads with different themes to fill in the gaps of existing research results. references adorno, t. w., & horkheimer, m. (2006). the culture industry: enlightenment as mass deception. in durham, m. g. & kellner, d. m. media and cultural studies keyworks, 41-72. malden: blackwell. akalili, a. (2018). audience and public service advertisement about the dangers of smoking. informasi, 48(2), 181-194. apter, d. e. (1996). pengantar analisa politik. jakarta: lp3es. asih, w. (2016). a semiotics analysis of the advertisements of bukalapak compare to tokopedia and elevenia. semarang: diponegoro university. atika, a. & chandrabuwono, a. b. (2018). public service ads of reserving peat forest. informasi, 48(2), 257-266. aqua. (2011). tentang aqua. retrieved in april 6, 2018, from http://www.aqua. com/tentang_aqua. aqua. (2013). kabar aqua. retrieved in april 6, 2018, from http://www.aqua. com/kabar_aqua/berita-perusahaan/ temukan-indonesiamu?ref=pencarian. barthes, r. (1964). elements of semiology. new york: hill and wang. basuki, a. (2017). makna warna dalam desain. surabaya: politeknik elektronika negri surabaya. cavallaro, d. (2004). critical and cultural theory: teori kritis dan teori budaya. yogyakarta: niagara. danesi, m. (2004). message, signs, and meaning: a basic textbook in semiotics and communication theory. canadian scholars’ press. dewi, y. l., & sugandi, m. s. (2019). pengaruh iklan web series space #“kenapa belum nikah?” terhadap brand awareness jd.id. profetik jurnal komunikasi, 12(1), 141-148. elisa, & firdaus, y. (2015). pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian sabun lifebuoy. jurnal managemen dan bisnis sriwijaya, 13(3), 299-308. fauzi, a. (2018). analisis wacana iklan pond’s men #lelaki masa kini versi rio dewanto. capture: jurnal seni media rekam, 9(2), 15-27. fikri, k. (2018). analisis pengaruh penggunaan teks di gambar iklan terhadap jangkauan dan interaksi konsumen. profetik jurnal komunikasi, 90 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 11(2), 46-57. fiske, j. (1990). cultural and communication studies. london: routledge. hadadi, k., & almsafir, m. k. (2014). the impact of online advertising on proton sales among expatriates in malaysia. procedia: social and behavioral sciences, 129, 274-281. jefkins, f. (1997). periklanan. jakarta: erlangga. juliyanti, a., & zuhdi, s. (2012). pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian pada pt. djojonegoro (studi kasus pada mahasiswa stie kesatuan bogor). bogor: sekolah tinggi ilmu ekonomi kesatuan indonesia bogor. kasali, r. (1995). manajemen periklanan: konsep dan aplikasinya di indonesia. jakarta: pustaka umum. kbi. (2008). kamus bahasa indonesia. jakarta: pusat bahasa departemen pendidikan nasional. kusumastutie, n. s., & faturochman. (2004). analisis gender pada iklan televisi dengan metode semiotika. jurnal psikologi, 7(2), 130-141. lahitani, s. (2016). aqua bantu ketersediaan air bersih di dua desa di ntb. retrieved juli 8, 2019, from liputan6: https://www. liputan6.com/citizen6/read/2624831/ aqua-bantu-ketersediaan-air-bersihdi-dua-desa-di-ntb. lukitaningsih, a. (2013). iklan yang efektif sebagai strategi komunikasi pemasaran. jurnal ekonomi dan kewirausahaan, 13(2), 116-129. morissan, m. a. (2010). periklanan komunikasi pemasaran terpadu. jakarta: kencana prenada media group. nisa, n. k. (2015). strategi kreatif iklan layanan masyarakat (ilm) dalam pemasaran sosial. interaksi: jurnal ilmu komunikasi, 4(2), 158-164. nuradi, w.d. (1996). kamus istilah periklanan. jakarta: gramedia pustaka utama. nurita, l. (2016). pengaruh pesan iklan tokopedia versi “ciptakan peluangmu” terhadap minat berbisnis online. serang: universitas sultan ageng tirtayasa. nursalim. (2014). iklan dan implikasinya dalam pendidikan. jurnal penelitian sosial keagamaan, 17(2), 255-264. poluan, j. g., lumintang, g. g., & untu, v. n. (2016). pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian minuman coca cola (studi kasus pada pt. bangun wenang beverage company manado). jurnal emba, jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 4(3), 671-681. prasasti, e. r. (2017). analisis semiotika iklan bukalapak edisi ibu kosan di televisi. bandung: universitas pasundan. rahayu, n. u., & afrianto, d. t. (2017). representasi citra laki-laki dalam iklan gatsby styling pomade kajian semiotika roland barthes. capture: jurnal seni media rekam, 9(1), 93-107. safutra, i. (2019). jawapos. retrieved juli 18, 2019, from bantuan air tangki untuk warga gunung kidul yang kekeringan: h t t p s : / / w w w. j a w a p o s . c o m / j p g today/20/06/2019/bantuan-air-tangkiu n t u k-w a r g a g u n u n g k i d u l -y a n g kekeringan/. suryono, j., & astuti, p. i. (2013). model media iklan potensial yang tepat sasaran produk unggulan ukm. profetik jurnal komunikasi, 6(2), 17-26. suryono, j., astuti, p. i., rahayu, n. t., widayati, m., & hariyanto. (2019). karikatur iklan politik media luar ruang jangan membeli kucing dalam karung. profetik jurnal komunikasi, 12(1), 46-60. sobur, a. (2009). semiotika komunikasi. bandung: pt remaja rosdakarya. tinarbuko, s. (2009). semiotika komunikasi visual. yogyakarta: jalasutra. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 40 penduduk dan ketahanan pangan 39 informasi, no. 1, xxxvi, th. 2010. penduduk dan ketahanan pangan oleh: soemantri wardoyo abstrak pangan penting bagi hidup dan penghidupan manusia. manusia harus makan dalam ukuran dan komposisi yang tepat. berbagagai usaha telah dilakukan manusia untuk menjamin ketersediaan bahan pangan. kenaikan luas panen dan produktivitas selalu diupayakan. deversifikasi tanaman pangan dan komposisi konsumsi menjadi perhatian pemerintah maupun para ahli pertanian dan gizi. keterbatasan lahan tanam oleh adanya alih fungsi lahan menjadi hal yang serius sekarang ini. pertambahan penduduk memerlukan terpenuhi kebutuhan tempat hunian dan fasilitas publik yang lain. adanya perubahan iklim mengganggu ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. sementara itu penduduk masih tetap mengalami pertambahan dan pertumbuhan. di beberapa negara maju pertambahan penduduk sudah mencapai tingkatan yang rendah, yaitu kurang dari satu persen tiap tahun. keadaan di negara yang sedang berkembang sebagian besar masih pada posisi sedang sampai tinggi. kata kunci: penduduk, ketahanan, pangan a. pendahuluan penduduk dengan dengan bahan pangan dua hal yang berbeda sifat perkembangannya. digambarkan oleh thomas robert malthus (1766-1834) bahwa perkembangan penduduk mengikuti deret ukur, sedang bahan pangan mengikuti deret hitung. dinyatakan oleh t.r malthus hidup manusia dikuasai hukum alam yang beresifat berlawanan yaitu (1) kebutuhann pangan dan (2) nafsu sexual (thompson & lewis 1965: 17). kebutuhan tersebut masih berlaku hingga sekarang. apa yang digambarkan oleh t.r. malthus tersebut dalam jangka panjang, penduduk akan merasakan kekurangan bahan pangan. penduduk akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pangan, mengalami kemiskinan, lebih lanjut mengalami kelaparan yang mengakibatkan daya tahan tubuh turun, mudah sakit yang menyebabkan kematian. penduduk dan bahan pangan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi ada kaitan satu sama lain yang bersifat kausal, apabila jumlah penduduk bertambah permintaan bahan pangan juga bertambah. dalam keadaan normal keseimbangan keduanya akan terganggu, yang menderita adalah penduduk itu sendiri. penduduk menjadi sebab terjadi gangguan terhadap keseimbangan ketahanan pangan sekaligus menjadi korban. sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa pola pertambahan penduduk mula-mula sangat lambat, berangsur-angsur meningkat kemudian kembali lambat sebagaimana yang terjadi sekarang. penduduk yang ada sekarang ini merupakan hasil proses pertambahan penduduk yang disebut model transisi. transisi penduduk ditandai pertambahan rendah pad tahap awal, tinggi pada tahap tengah, dan rendah pada tahap akhir. keadaan tersebut terkait dengan pola kelahiran dan kematian yang terjadi sepanjang masa. model transisi penduduk digambarkan dalam bentuk diagram grafik berikut: grafik berikut menggambarkan tahapan transisi penduduk sumber : getis/getis/fellmann 1988:174 gambar 1. grafik tahapan transisi peduduk tahapan pertambahan penduduk sebagaimana digambarkan dalam grafik tersebut dapat diketahui. arah pertambahan penduduk ditentukan perimbangan angka kelahiran dan kematian. kecenderungan yang ada angka kematian lebih cepat turun dibandingkan dengan angka kematian. dalam gambar dapat diketahui dari jarak antara garis kelahiran dan kematian. jarak yang lebar menggambarkan pertambahan penduduk tinggi dan sebaliknya. keadaan pertambahan penduduk hingga sekarang masih bervariasi antar negara. negara maju umumnya sudah mencapai tahap empat, sedang negara sedang berkembang masih berada pada tahap dua akhir atau tiga awal. model transisi ini dipakai sebagai model pertambahan penduduk atas dasar imbangan kelahiran dan kematian, maka penduduk akan tetap bertambah sekalipun dalam posisi rendah. penambahan jumlah penduduk akan selalu diikuti oleh adanya kenaikan permintaan kebutuhan pokok terutama pangan dan papan. pangan dan papan diperoleh dari lingkungan alam di mana penduduk tinggal. persediaan pangan sangat terkait dengan cadangan sumber alam, terutama tanah dan air tawar. b. penduduk penduduk penghuni muka bumi masih merupakan misteri dalam hal jumlahdan di mana tinggal pada awal keberadaannya. perkiraan yang bersifat spekulatif hanya menyebutkan jumlah penduduk saja, tidak memberi informasi di mana penduduk bertempat tinggal. data yang disebut oleh willcox pada tahun 1650 terdapat 470 juta, carr saunders menyebut angka 545 juta, terdapat perbedaan sebanyak 75 juta orang (thompson & lewis. 1965: 383). perkiraan yang dilaporkan oleh willcox dan carr saunders berbeda sejak awal. tabel berikut memberi bukti. tabel 1. perkiraan jumlah penduduk dunia (jutaan) n0 tahun willcox carr saunders 1 2 3 4 5 6 1650 1750 1800 1850 1900 2050 470 694 919 1.091 1.571 545 728 906 1.171 1.608 9.352*) sumber: thompson & lewis 1965:384.*) proyeksi prb 2008 selain wilcox dan carr saunders united nations (un) juga membuat perkiraan jumlah penduduk dunia mulai tahun 1920. dari tahun 1920 dengan interval 10 tahun sampai 1960 jumlah penduduk dunia berturut-turut dilaporkan (dalam jutaan): 1.811, 2.015, 2.249, 2.510, 2.995. angkaangka yang dilaporkan oleh willcox, carr saunders, dan un semuanya menggambarkan adanya kenaikan jumlah penduduk. angka yang dilaporkan oleh un dari tahun 1920 sampai 1940 setiap 10 tahun penduduk dunia bertambah sebanyak 200 juta, terjadi peningkatan setelah tahun 1940, angka pertambahannya rata-rata lebih dari 200 juta, bahkan antara tahun 1950 dan 1960 angka pertambahannya mencapai lebih dari dua kali. pertambahan penduduk yang cenderung meningkat tersebut terkait dengan pola kelahiran dan kematian yang kecepatan arah perubahannya berbeda. laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1990 jumlah penduduk dunia sudah mencapai lebih dari satu milyar. jumlah penduduk bertambah terus hingga sekarang, angka yang dilaporkan oleh population reference bureau (prb) dalam lembaran data penduduk dunia tahun 2008 (2008 world population data sheet ) sudah mencapai 6,705 milyar, berarti meningkat enam kali lipat dalam kurun waktu satu abad. sekalipun banyak negara maju angka pertambahan penduduk sudah mencapai kurang dari satu persen pertahun, tetapi karena jumlah penduduk dunia secara keseluruhan sudah besar, maka penduduk dunia terus bertambah. sumber: getis/getis/fellmann. 1988:174 gambar 9. sejarah pertambahan penduduk dunia. uraian yang sudah tersaji mengisyaratkan bahwa sejak tahun 1650 hingga sekarang jumlah penduduk dan karakter yang ada padanya mendapat perhatian oleh para ahli, perseorangan maupun pemerintah. sekalipun titik tolak perhatian berbeda satu sama lain, akan tetapi semua terfokus pada perubahan jumlah dan karakter penduduk yang ada. sensus penduduk merupakan cara untuk mengetahui jumlah penduduk lebih akurat dan menggambarkan keadaan senyatanya sudah lama dlakukan. data yang dihimpun disesuaikan dengan keperluan penyelenggara. sensus penduduk sudah diadakan sejak tahun 1491 bc, selanjutnya banyak negara yang melaksanakan sensus hingga sekarang. negara-negara di eropa: inggris melaksanakan sensus penduduk pertama pada tahun 1801, swedia pada tahun 1749, amerika serikat pada tahun 1790 (henry s. shryock , jacob s. siegel and associates.1976:13). tujuan utama diselenggarakan sensus pada waktu itu untuk mengetahui jumlah penduduk, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar penarikan pajak, wajib militer, dan untuk kejayaan negara. sensus modern yang berlanjut hingga sekarang tujuan tersebut masih ada, tetapi bukan yang utama. data jumlah penduduk dan karakter penduduk yang lain diusahakan memiliki tingkat kecermatan yang tinggi. karakter penduduk meliputi struktur umur dan jenis kelamin, besar keluarga, tingkat pendidikan, jenis dan status pekerjaan, penghasilan, dan tingkat kesehatan merupakan data yang dikumpulkan dengan sensus. banyak karakter yang dikumpulkan selalu mengalami penambahan. sensus penduduk indonesia tahun 2010 (sensus penduduk ke 6) mengumpulkan data perseorangan meliputi 43 karakter, lebih banyak dari sensus sebelumya. setiap informasi yang diberikan oleh penduduk menjawab pertanyaan yang diajukan petugas merupakan data terakhir karakter penduduk indonesia (kr. 4 mei 2010: 2). data yang dihimpun dengan 43 pertanyaan tersebut semuanya sangat penting. presiden susilo bambang yudoyono (sby) sesaat setelah disensus menyatakan: ... pertanyaan-pertanyaan yang diajukan petugas tadi satu persatu sangat penting agar negara indonesia mempunyai data yang lengkap dan mutakhir untuk memastikan program-program pembangunan dan program pemerintah pusat maupun daerah dapat dilaksanakan dengan baik (kedaulatan rakyat, 2 mei 2010: 23). pada kesempatan yang sama presiden sby menyatakan bahwa data penduduk menempati posisi sangat strategis sebagai dasar berbagai tindakan yang tepat sasaran. dicontohkan oleh presiden sby meliputi: .... berapa banyak anak-anak yang perlu fasilitas pendidikan, bantuan kesehtan yang harus diberikan kepada siapa saja, misalnya saja jamkesmas, bos, pkh, bantuan lanjut usia, anakanak terlantar, dan bantuan sosial lainnya (kedaulatan rakyat, 2 mei 2010: 23). sensus penduduk dengan interval waktu 10 tahun yang memerlukan biaya besar dan tenaga banyak, akan tetapi mempertimbangkan hasil yang diperoleh sangat besar artinya bagi kepentingan bangsa, biaya dan tenaga yang banyak menjadi kurang berarti. selain data penduduk yang diperoleh dengan sensus, pemerintah indonesia melalui badan pusat statistik juga melakukan pendataan penduduk: registrasi, survei penduduk antar sensus (supas), survei demografi dan kesehatan indonesia (sdki), dan surveisurvei yang lain sesuai kebutuhan. semua pendataan penduduk dalam rangka memperoleh data penduduk yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan ketersediaan saat dibutuhkan. karakter penduduk suatu negara/daerah selain jumlah juga komposisi dan pertambahan yang terjadi setiap tahun. dalam demografi karakter penduduk dibedakan menjadi dua yaitu karakter biologis meliputi: umur dan jenis kelamin. karakter yang lain disebut karakter sosial ekonomi meliputi: pendidikan, pekerjaan, jabatan, penghasilan, pemilikan barang, dan lain-lain. semua karakter tersebut satu sama lain saling berkaitan. struktur umur dan jenis kelamin berkaitan dengan tingkat pertambahan penduduk. pertambahan penduduk berkaitan dengan jumlah kelahiran dan kematian yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. kelahiran dan kematian berkaitan dengan struktu umur dan jenis kelamin. selanjutnya kelahiran dan kematian berkaitan dengan status sosial ekonomi seseorang. kait mengkait satu karakter dengan karakter yang lain akan menggambarkan keadaan kehidupan dan penghidupan penduduk yang ada pada suatu tempat dan waktu. tulisan ini lebih memfokuskan pembahasan tentang jumlah penduduk yang merupakan hasil akhir dari semua peristiwa penting yang dialami penduduk sepanjang tahun. pemerintah melalui presiden segera mengumumkan jumlah penduduk sementara setelah rekapitulasi jumlah penduduk hasil sensus penduduk dari semua propinsi didapat. sementara karakter lain masih dalam proses analisis yang cermat baru akan diumumkan melalui penerbitan oleh bps. jumlah penduduk sementara tersebut segera dapat dibandingkan dengan jumlah penduduk sensus sebelumnya untuk dapat diketahui pertambahannya. angka jumlah penduduk adalah angka absolut yang netral, menggambarkan keadaan sebagaimana adanya. angka tersebut hanya menginformasikan satu hal, akan menjadi bermakna apabila dihubungkan dengan keterangan lain seperti tempat dan waktu. keterangan tempat dapat dihitung persebaran penduduk antar daerah, sedang keterangan waktu dapat diketahui arah pertambahan antari waktu. tulisan ini berusaha untuk mengungkap posisi penduduk terhadap ketahanan pangan, maka jumlah penduduk menempati posisi penting. berapa jumlah penduduk yang ada pada suatu waktu sangat penting diketahui dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok pangan. jumlah kebutuhan dapat dihitung berapa banyak beras yang harus tersedia (beras sebagai makanan pokok sebagian besar orang indonesia), agar orang indonesia tidak mengalami kekurangan pangan. sementara jumlah kebutuhan beras yang dapat dipenuhi berkaitan dengan produksi padi yang dapat dihasilkan. berapa banyak persediaan pangan yang ada berkaitan dengan hasil panen dalam negeri. c. produksi pangan kebutuhan pangan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. penduduk bertambah harus diikuti dengan penambahan persediaan bahan pangan. adapun yang dimaksud pangan dalam tulisan ini adalah semua jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk. berbagai produksi bahan pangan meliputi: padi, gandum, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan. beras dan gandum dibanyak negara dijadikan sebagai makanan pokok, sementara jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan sering dijadikan sebagai bahan pangan pengganti. penduduk negara maju umumnya mengkonsumsi gandum sebagai makanan pokok, sementara penduduk negara penghasil padi menggunakan beras sebagai makanan pokok. produksi pangan berkaitan langsung dengan unsur produksi meliputi: tanah, air, pupuk, dan obat-obatan. tulisan ini akan diuraikan secara berurutan meliputi tanah dan air saja 1. tanah tanah diperlukan sebagai media tumbuh semua jenis tanaman bahan pangan. tanah yang baik untuk perluasan lahan tanam sudah mulai ada kendala dikarenakan cadangan tanah yang baik hampir semua sudah digunakan. lester r.brown. erik p.eckholn menyatakan: ... sejak permulaan zaman pertanian sampai kira-kira tahun 1950 kebanyakan kenaikan produksi pangan dunia dari tahun ke tahun berasal dari perluasan tanah yang diusahakan. akan tetapi sejak tahun 1950 kenaikan pangan itu yang terutama –barangkali empat perlima dari tambahan produksi dewasa ini– diperoleh berkat intensifikasi pengolahan tanah pertanian yang telah ada (lester r. brown. erik p. eckholn ,1974: 6). perluasan lahan pertanian masih dapat diusahakan akan tetapi akan merambah ke lahan yang kurang bahkan tidak baik. untuk menghasilkan produksi yang memadai perlu perlakuan lebih, misal perlu pengolahan tanah yang baik, pengairan yang baik, dan pupuk yang cukup. perluasan lahan pertanian selain terkendala berhubungan dengan cadangan tanah yang ada baik, juga adanya alih fungsi lahan sehubungan adanya pertambahan penduduk. penduduk memerlukan lahan untuk hunian dan fasilitas lain misal untuk jalan, lapangan, gedung layanan umum dan sebagainya. semua kebutuhan tersebut saling “berebut” terhadap persediaan lahan. beberapa contoh adanya alih fungsi lahan diberitakan melalui media masa. tidak sedikit lahan pertanian yang produktif terjadi alih fungsi untuk jalan tol beberapa ruas jalan: jalan tol trasn jawa seluas 1000 hektar lahan pertanian bakal dikepras (kedaulatan rakyat.12 feb 2010: 13). demikian pula rencana pembangunan ruas jalan tol yogya-solo, yogya-bawen, semarang–solo, semarang-demak akan mengurangi luas lahan sawah yang subur (kedaulatan rakyat, 18 maret 2010: 13). 2. air air tawar merupakan syarat minimal untuk hidup dan tumbuh semua jenis tanamam bahan pangan. persediaan air tawar untuk pertanian bersumber dari air hujan, sungai, dan danau. air hujan ada hambatan berhubungan dengan perubahan iklim, sementara air sungai dan danau keberadaanya tergantung curah hujan. dilaporkan oleh lester r. brown, erik p. eckholn: ... namun hambatan terbesar dalam usaha untuk memperbesar persediaan pangan dunia dalam tahun-tahun terakhir dari abad ini barangkali bukan tanah, melainkan air. di banyak kawasan tanah yang subur masih adaasalkan ada air untuk membuatnya menjadi produktif. tetapi sungai yang dapat dibendung dan dapat dipergunakan untuk irigasi kebanyaan telah dimanfaatkan (lester r. brown, erik p. eckholn. 1974: 6). perluasan lahan pertanian kemungkinan masih dapat diusahakan, tetapi akan merambah lahan yang kurang baik. dengan demikian untuk memperoleh kenaikan hasil harus dilakukan tindakan yang lebih baik, ini artinya biaya produksi lebih banyak. keadaan ini menyebabkan berlaku hukum kenaikan biaya (law of increasing costs) yang dikeluarkan (donella h. meadows et al. 1972: 30). kenaikan produksi kurang seimbang dengan kenaikan biaya yang dikeluarkan, dengan demikian berlaku hukum hasil lebih yang berkurang. produksi pangan dunia sekalipun dilakukan perluasan panen dan intensifikasi tidak dengan sendirinya produksi akan meningkat. sektor pertanian tergolong usaha yang rawan terhadap gangguan alam, tindakan manusia, dan serangan hama dan penyakit. harian kedaulatan rakyat sering memberitakan adanya gangguan yang menyebabkan gagal panen. selokan jebol, 65 hektar sawah terancam banjir (kr.29 jan. 2010: 7), banjir di cilacap menyebabkan ratusan hektar padi cilacap terancam puso (kr. 24 feb. 2010: 10), menurun, produksi padi di gunung kidul karena curah hujan kurang (kr.8 maret 2010: 21), angin kencang robohkan padi siap panen (kr. 20 maret 2010: 13). selain kegagalan panen oleh adanya gangguan iklim, ada juga oleh sebab adanya gangguan hama : di wonosari gunungkidul :163 hektar padi terancam, diserang uret dan tikus (kr.18 feb 2010: 5). sebab yang lain yaitu oleh adanya alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan lain. pemberitaan dalam harian kedaulatan rakyat: diterjang tol trans jawa lahan pertanian dikepras (kr.12 feb 2010: 13), alih funsgsi lahan ancam ketahanan pangan (kr. 10 maret 2010: 13). berita yang dilansir kr lebih banyak merekam kejadian yang ada di diy dan jawa tengah. dapat dipastikan hal serupa terjadi juga di daerah lain di indonesia bahkan dunia. laporan badan pusat statistik (bps) produksi padi tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 4,45 persen dibanding tahun 2000 yaitu dari 50,90 juta ton gabah kering giling (gkg) turun menjadi 49,59 juta ton (bps berita resmi statistik n0.09/v/18 feb 2002). adanya fluktuasi produksi gkp merupakan keadaan yang lazim di dunia usaha pertanian. petani tradisional masa lalu berpendirian bahwa usaha tani dinyatakan berhasil apabila sudah dapat dipanen dan selanjutnya disimpan dalam lumbung. pengalaman menunjukan bahwa padi yang sudah masak siap panen, dalam semalam saja dapat hanyut oleh adanya banjir bandang, atau diserang hama tikus. fluktuasi panen padi pertahun selalu akan terjadi mengingat hal-hal yang sudah diuraikan tersebut. luas panen dan produksi per hektar yang diperhitungkan untuk menentukan persediaan pangan bagi penduduk. sekalipun luas tanam bertambah tidak dengan sendirinya produksi otomatis akan meningkat. produksi padi tahun 2009 dari luas panen 12.878.039 ha sebanyak: 64.329.329 ton, ada kenaikan dibandingkan dengan luas panen dan produksi tahun 2008. luas panen 12.327.425 ha, dan produksi padi tahun 2008 sebanyak 60.325.925 ton. departemen pertanian pada tahun 2010 ini mentargetkan produksi beras sebayak 66,6 juta ton (kr. 5 maret 2010: 3), target tersebut diperkirakan akan mencukupi kebutuhan beras nasional. d. ketahanan pangan bangsa-bangsa di dunia sepakat bahwa pangan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. tidak ada orang atau kelompok orang yang menginginkan menderita kelaparan, kekurangan pangan, gizi dan mineral. makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang merupakan kebutuhan pokok untuk hidup. tanpa pangan hidup ini sulit bahkan tidak mungkin untuk dipertahankan. ucapan yang tepat adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. fungsi makanan untuk kelangsungan hidup, maka sedapat mungkin memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan fisik, energi, gizi, vitamin, dan mineral. dari makanan yang dikonsumsi akan dihasilkan energi, sehingga dapat melakukan kegiatan fisik. di samping itu dalam tubuh manusia memerlukan tambahan sel baru untuk pertumbuhan, dan mengganti sel yang rusak. itulah sebabnya komposisi konsumsi makanan dikenal pernyataan empat sehat lima sempurna. demikian pentingnya pangan bagi kehidupan manusia, bangsa-bangsa di dunia menyepakati adanya hari pangan sedunia (hps) yang ditetapkan tanggal 16 oktober, pada tanggal tersebut setiap tahun diperingati. tema yang diangkat selalu berganti, disesuaikan dengan keadaan yang berkembang saat itu dan harapan ke depan. peringatan hari pangan sedunia (hps) tahun 2009 mengangkat tema: ... achieving food security in times of crisis. mendasarkan tema hps dunia tersebut peringatan hps nasional tahun 2009 mengangkat tema: “memantapkan ketahanan pangan nasional mengantisipasi krisis global” (kr. 15 okt 2009:15). pemerintah indonesia menyadari bahwa apa yang terjadi di belahan bumi yang lain berpengaruh juga terhadap keadaan dalam negeri. ketahanan pangan menjadi tema nasional tahun 2009 dengan memperhatikan keadaan pangan yang ada saat itu. keadaan dunia saat itu sedang dalam keadaan krisis, termasuk krisis ekonomi, ekologi, energi, dan pangan. demikian pula di indonesia tidak terbebas dari dampak krisis global tersebut. ketahanan pangan menjadi tema penting bagi pemerintah indonesia dengan harapan agar rakyat indonesia tidak terjebak dalam keadaan kurang pangan. hal ini sesuai dengan makna dari ketahanan pangan tersebut. ketahanan pangan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, utamanya pembangunan ekonomi. menurut lauren maturbongs mengapa ketahanan pangan itu penting, sekurang-kurangnya ada tiga alasan meliputi: akses pangan yang baik: jumlah maupun mutu, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau, konsumsi yang baik, dan ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, stabilitas polotik, dan bahkan ketahanan pangan suatu bangsa (kr.14 okt 2009: 12). difinisi ketahanan pangan menurut organisasi pangan dunia (fao): ... kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan (warganya) menyangkut empat aspek ketersediaan, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi (kr. 15 okt 2009: 15). pemaknaan ketahanan pangan berbeda satu negara dengan negara lain. bagi pemerintah indonesia ketahanan pangan dimaknai kemampuan negara untuk menyediakan jumlah pangan pokok bagi warga negara. indonesia sebagai negara agraris diartikan kemampuan negara untuk menyediakan bahan pangan pokok melalui produksi dalam negeri. beras sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk indonesia selalu diupayakan persediaan beras mencukupiani. kementerian pertanian terus menerus mengupayakan persediaan beras cukup. usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi per satuan luas dengan panca usaha tani: pengolahan lahan, pengairan, bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit, dan penanganan pasca panen. luas panen dan produktivitas per satuan luas terus ditingkatkan, dengan harapan ketahanan pangan dapat terjaga. disadari bahwa ketersediaan pangan yang menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional. fluktuasi harga beras mengganggu stabilitas ekonomi dan politik bangsa. pengalaman sejarah membuktikan bahwa pemerintahan dapat jatuh karena tidak mampu menjaga kestabilan harga beras yang dapat dibeli rakyat. pemerintahan orde lama dan orde baru jatuh karena ketidakmampuan menjaga kestabilan harga beras. tuntutan harga beras diturunkan merupakan salah satu tuntutan yang didengungkan oleh para demonstran pada waktu itu. menjaga kestabilan persediaan pangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri dan import. untuk menjamin persediaan beras dalam negeri termasuk menjamin kestabilan harga, pemerintah melakukan pembelian gabah pada saat panen raya. menciptakan rasa aman bagi rakyat terhadap persediaan beras dengan cara pemberitaan situasi persediaan beras nasional. pemerintah melalui badan urusan logistik (bulog) mengumumkan bahwa “stok beras aman hingga juni” (kr.4 feb. 2010: 9). produksi gabah nasional mengalami peningkatan yang signifikan, maka pemerintah merasa tidak perlu import beras. sutarto ali musa direktur utama perum bulog menyatan: “2010 tidak ada import beras” (kr. 15 maret 2010: 15). pernyataan ini merupakan realisasi pernyataan menteri pertanian:” indonesia sudah capai swasembada beras” (kr. 19 feb 2010: 20). menjamin keterjangkauan dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan beras. pemerintah berusaha unntuk mengendalikan harga beras melalui penetapan harga gabah kering giling. apabila terjadi gejolak harga pasar pemerintah mengadakan operasi pasar, dengan cara ini diharapkan harga beras stabil dan terjangkau daya beli rakyat. bagi rakyat yang tidak mampu pemerintah mengadakan pembagian beras dengan harga tebusan yang murah. konsumsi bahan pangan terutama makanan pokok beras, rakyat indonesia masih tergolong tinggi. konsumsi beras per kepala pertahun mencapai 139 kg, lebih tinggi dari negara lain di kawasan asia tenggara: malayesia 90 kg, brunai 80 kg, thailand 79 kg. perlu cacatan khusus mengapa negara pengeksport beras (thailand) konsumsi beras bagi rakyat hanya setengah dari konsumsi beras di indonesia. (k.r. 19 feb. 2010: 20). hal ini dapat dipastikan sudah ada makanan substitusi yang lain sehingga tidak hanya mengkonsumsi nasi sebagai sumber kalori. masyarakat indonesia sebagian besar mengkonsumsi beras/nasi sebagai makanan pokok. frekuensi makan dan komposisi menu memasukkan nasi sebagai unsur yang selalu ada. indonesia menggunakan frekuensi makan tiap hari dijadikan kriteria untuk menempatkan status kelurga. keluarga sejahtera iii dapat dicapai apabila frekuensi makan per hari sebanyak tiga kali dan unsur nasi selalu harus ada. keadaan ini rupanya menjadi sebab banyaknya konsumsi beras per kapita. produksi padi sering kali mengalami gagal panen oleh adanya gangguan hama dan penyakit, kekurangan air, banjir, angin, dan sebagainya. sehubungan dengan itu menteri pertanian indonesia menganjurkan adanya deversifikasi tanaman sekaligus deversifikasi pangan (kr. 19 feb. 2010: 20). dengan cara ini diharapkan dapat dihindarkan atau dikurangi kerugian yang diderita oleh petani. apabila terjadi deversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi diharapkan dapat menghemat konsumsi beras. di indonesia terdapat banyak bahan pangan selain beras misalnya: jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan kacang-kacangan. dengan mengubah komposisi konsumsi tiap hari memungkinkan terjadi penghematan beras dan menaikkan posisi tawar produksi palawija. lebih lanjut akan mengurangi ketergantungan terhadap beras. e. penutup pangan penting bagi hidup dan penghidupan manusia. manusia harus makan dalam ukuran dan komposisi yang tepat. berbagagai usaha telah dilakukan manusia untuk menjamin ketersediaan bahan pangan. kenaikan luas panen dan produktivitas selalu diupayakan. deversifikasi tanaman pangan dan komposisi konsumsi menjadi perhatian pemerintah maupun para ahli pertanian dan gizi. keterbatasan lahan tanam oleh adanya alih fungsi lahan menjadi hal yang serius sekarang ini. pertamabahan penduduk memerlukan terpenuhi kebutuhan tempat hunian dan fasilitas publik yang lain. adanya perubahan iklim mengganggu ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. sementara itu penduduk masih tetap mengalami pertambahan dan pertumbuhan. di beberapa negara maju pertambahan penduduk sudah mencapai tingkatan yang rendah, yaitu kurang dari satu persen tiap tahun. keadaan di negara yang sedang berkembang sebagian besar masih pada posisi sedang sampai tinggi. pertambahan penduduk masih terus berlangsung sekalipun terjadi kecenderungan menurun. konsumsi pangan terus meningkat tidak hanya segi jumlah, tetapi juga mutu yang memenuhi syarat untuk pertumbuhan fisik, kesehatan, inteligensi, dan sosial. karena itu konsep ketahanan pangan dunia, regional, negara, dan lokal menjadi hal yang sangat penting. programprogram disusun untuk menuju ketahanan pangan agar umat manusia tidak kekurangan pangan dan dapat hidup sehat sejahtera. daftar pustaka aik wasiati .(2010). et al.”2010 target produksi beras 66,6 juta ton” k.r (5 maret 2010) hal. 3. angin kencang robohkan padi siap panen. (20 maret 2010), k.r hal:13 andung pribadi. (2010). et al.”alih fungsi lahan ancam ketahanan pangan” k.r (10 maret 2010) hal.13. bayu haryono. (2009). et al, “liberalisasi pangan, krisis global danimplementasinya”k.r (15 okt 2009) hal:15 badan pusat statistik. (2002). berita resmi statistik no.909/v/18 feb.2002. donella h. meadows et al (1980), batas batas pertumbuhan. jakarta, pt. gramedia (buku asli terbit th.1972) endang sri wahyuningsih. (2010) et al. “163 hektar padi terancam” k.ra (18 februari 2010) hal: 5 ........ (2010) et al.“ menurun, produksi padi di gunung kidul”, k. r (8 maret 2010) hal: 21. getisgetis/fellmann. (1988). introduction to geography.iowa. win. c.brown publishers henry s. shryock. jacob s. siegel and associates (1976). the methods and materials of demography.new york. academic press. khafit sirohudin. (2010) et al.” lahan pertanian dikepras”, kr (12 feb 2010) hal: 13. laurens maturbongs. (2009). et al, “langit mendung di hari pangan sedunia”, k.r (14 oktober 2009) hal: 12. muhammad haris (2010). et al, “jalan tol rusak lingkungan”, kr.(18 maret 2010) hal: 3. population reference bureau. (2008). 2008 world population data sheet. sutarto ali musa. (2010). et al,”2010, tidak ada impor beras”, k.r (20 maret 2010) hal: 15. sugiyanto. (2010). et al, “selokan jebol, 65 hektar sawah terancam banjir”, k. r (29 januari 2010) hal: 7. susilo bambang yudhoyono. (2010). “presiden sby: data mutakhir penting” k.r (2 mei 2010) hal: 23. suswono. (2010). “indonesia sudah capai swasembada beras” k.r(19 feb.2010) hal:20. ........ (2010).”stok beras aman hingga juni”k.r (4 feb. 2010) hal:9. warren s.thompson & david t. lewis. (1965). population problems. new york.mc. graw.hill book company. biodata penulis: soemantri wardoyo. lahir 5 september 1941 di yogyakarta. guru besar pada jurusan pendidikan geografi fakultas ilmu sosial dan ekonomi universitas negeri yogyakarta. 365 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 365-380 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.46749. 365-380 quran, name, and scientific communication ajat sudrajat history education department, universitas negeri yogyakarta, indonesia email: ajat@uny.ac.id ita rahmania kusumawati universitas hasyim asy’ari, indonesia email: itajombang111@gmail.com abstract the objective of this study is to investigate the views of the quran about the origin of the name and its position in relation to language and the development of science. the research model is literature research utilizing the sources collection (heuristic), source criticism, interpretation, and writing. the findings of this study are: (1) the quran states that allah swt gives teachings about the names to the prophet of adam as; (2) these names correlate with the language because they are composed of the names that have been introduced to the prophet adam as; (3) the name and language are two sides of money; (4) names, languages, and concepts can further be the main capital that humans have to develop scientific communication. keywords: quran, name and language, scientific communication. 366 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 introduction william shakespeare’s (2017) well-known phrase states: “what’s in a name? that which we call a rose by any other name would be as sweet”. it means “what is the meaning of a name? if you give another name to a rose, it will still smell fragrant”. when we read at a glance, the expression seems to give the impression of unnecessary or denying the important meaning of a name. however, if listened to and pondered more deeply, it tells the importance of a name. is a name important? each name usually contains the expectations of the name giver or maker. the hopes in it signal good wishes in accordance with the name. therefore, the name should have a good meaning to motivate and be the pride of its owner. a name is also very closely related to the identity of something. a certain identity both in the form of visible and invisible objects is attached to the name. thus, name and giving a name to something is the beginning of knowledge. the importance of a name, especially in the perspective of the quran or islam, can be seen from the first verse of a series of five verses that came down to the prophet muhammad saw in al-‘alaq: “read with (mention) the name of your lord who created”. furthermore, the letters in the quran begin with mentioning the name of god. also, the use of the names of god called ‘al-asma al-husna’ functions as a companion and reinforcer of prayer or supplication to god. similarly, in the hadith related to a newborn person (‘aqiqah), the next step after being redeemed by slaughtering a goat and cutting its hair is to give a name to the baby (quthb, 2003). in addition to mentioning the name of god, in the fifth verse of al-‘alaq, allah swt states “he teaches man what he does not know”. what man does not know deals with the name of something. therefore, it is important to trace the origin of names or a name attached to an object or ‘something’. who firstly gave the name or where did the name come from; what about the potential that human beings have in relation to the ability to give names; and what about the development that is a further consequence of the existence of these names? are between name and language two sides piece of money? by saying a name, there is a sound which is an articulation of the name. what is the relationship between the existence of these names with the diversity of languages possessed by mankind and the functions attached to them, and also with the development of science. 367 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) methods this study seeks to explore the concepts of name, language, and scientific communication in the quran. overall, this study is concerned with a thought. therefore, the model used in this study is library research. the model used is strengthened by critical historical methods through the stages of source collection, source criticism, interpretation, and writing. results and discussion origin of the name in the islamic perspective, with reference to the quran, the emergence of names can not be separated from the grace of god almighty in the form of potential given to human beings. the quran has revealed that allah swt is the supreme creator, and among all his creations are the so-called human beings. the quran explains that man was created from the elements of the earth, then after the perfection of his creation, the divine spirit was inserted into the man (qs shad (38): 71-72). based on the above verse, man is a creation that consists of two basic elements that cannot be separated from each other, namely the elements of the earth and the divine spirit. therefore, it cannot be called human if the two do not become integral units. such a situation can be analogized as that of water which is a mixture, to a certain extent, between the elements oxygen and hydrogen. thus, when oxygen and hydrogen levels are separated, it will no longer be water. at the same time, allah swt has given a number of potentials to this human being. with regard to the potential of human beings, we can refer to the explanations of quraish shihab when he elaborated the contents of verses 3039 of the al-baqarah. according to him, before the event or creation of prophet adam as, allah had planned for human beings to bear the responsibility of the caliphate on this earth. therefore, for these purposes and objectives, human beings are endowed with a number of potentials. one of the potentials is to know the names of objects or ‘things’ and the function of the objects or ‘things’ that have been named. thus, at the same time, when allah introduced to prophet adam as the names of objects or things, there is directly a language attached to those names. therefore, the name and the language can be likened to a piece of money (shihab, 1996). 368 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 names and languages as stated above, name and language are two sides of money. when one name is mentioned, there has been articulation or pronunciation with words over an object or something else to which it is intended. giving this name is the initial treatment of allah swt to prophet adam as. after the process of creation was done to the prophet adam as as caliph, the first lesson given by allah swt is to teach the names. the teaching of these names is listed in surah al-baqarah (2) verse 31, which means: “he taught adam the names of all things; then he presented the things to the angels and said: “tell me the names of those if what you say is true?” “glory to you,” they replied, “we have no knowledge except what you have taught us: in fact you are the one who is perfect in knowledge and wisdom.” tafsir jalalain states that the names taught to the prophet adam as are the names of objects as a whole by inserting into his heart the knowledge of the object names. the objects in question are not only dead objects, but also living objects or intelligent beings. the ability to mention the names of these objects at once as god’s way of showing the superiority that adam as had over the angels (al-mahalli & as-suyuthi, 1985) the teaching of these names, at the same time, is a way for allah swt to convince the angels of their doubts about the creation of adam as as caliph. a certain ability is not possessed by the angels but it is given by allah swt to prophet adam as. furthermore, to prove the ability of adam as as a caliph, allah swt asked adam as to tell the names of the objects to the angels. in relation to the above verse, in tafsir al-mishbah, quraish shihab states that allah swt has taught the names of all objects to the prophet of adam as. according to him, allah swt has given adam as the potential to know the names of whole objects or words used to refer to these objects. also, he taught him to simultaneously know the function of those objects “(shihab, 2006). this view is similar to what marcuse stated that the naming of an object not only indicates its function, but also the function that has been shown, as well as a limitation of the meaning of the object and does not allow the existence of other functions and meanings. (russell, 2001). in general, based on sunnatullah that a person will not know what it is, unless there is a name. by saying something about an object, it means that someone has given a name (symbol) to it, so that it can distinguish it from other 369 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) objects. furthermore, after obtaining a name for an object, it can then classify and place it in a meaningful context. thus, a name is a symbol of the object that bears that name. how to teach names there are different interpretations among the scholars about how allah swt did when teaching the names of the objects to the prophet of adams as. some scholars understand the teaching of names to adam as in the sense of teaching words. they argue that adam as was shown the objects, and at the same time, adam as heard a voice calling the names of the objects displayed. others argue that allah swt inspired adam as the names of the objects when they were displayed so that he has the ability to give names to each object and can distinguish them from each other. according to quraish shihab, this second opinion is better than the first. according to him, this thing has been included in the word “teaching” because teaching is not always in the form of dictating or conveying a word or idea, but it can be honing the existing potential. therefore, the potential is honed and gives birth to knowledge. this assertion shows that one of the specialities of the prophet adam as is his ability to express what comes to his mind, thus leading him to know. on the other hand, the ability of the prophet adam (peace be upon him) to give a name to everything is a step towards the creation of knowledgeable human beings and the birth of science. (shihab, 2006). in this context, allah swt has proved and shown the superiority of prophet adam as in terms of science. allah taught prophet adam as the names of all objects and then he showed them to the angels while saying: “tell me the names of those if what you say is true”. it is true that prophet adam as and his descendants are more worthy to be the caliph on earth. giving a name thus is the first step to acquiring knowledge. there is an invaluable lesson from the above explanation. first, the ability to give names and language is something that is taufiqiyah, which means that allah is the one who taught it to human beings. without it, human beings will not be able to speak and know the names of objects. then, humans develop it through experience. naming an object is synonymous with identification, categorization, and classification. second, one of the means to prosper the world is through science. with science, this world will be prosperous and beneficial to human beings. without science this world will be ruined. thus, the question 370 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 of the origin of the name, which according to casssirer & nugroho (1990), is often and always questioned in every age, can be answered through the quran. the concept of language diversity with the introduction of the names of objects to the angels by the prophet adam as, as stated in verse 33 of the albaqarah: “o adam, tell them the names”. in this case, adam as has used the medium of language. thus, in addition to being given the potential to know the name of an object, adam as and all humans are also endowed with the potential to speak. for example in the quran surah ibrahim (14) verse 4 and surah ar-rum (3) verse 22, it is stated that: we have not sent any rasool except that he speaks the language of his own people, so that he could explain to them clearly. then allah leaves in error whom he will and guides whom he pleases: he is the mighty, the wise. (qs ibrahim (14): 4). another verse of the quran states that: and yet others of his signs are the creation of the heavens and the earth, and the difference of your languages and colors; surely there are signs in this for the knowledgeable (qs ar-ruum (30): 22). the word ‘illa billisani qaumihi’ means ‘except with the spoken language (and common sense) of his people. according to quraish shibab, language is not only a means of communication but also a reflection of the minds and views of the people who use that language. language can describe the character and views of the language users. quraish shibab quoted russel that the structure of language describes the metaphysical beliefs as well as the elements of natural phenomena embraced by the nations that use them. for example, the word women in indonesian means human beings who must be respected and glorified or they must guide and educate (shihab, 2008). furthermore, the word alsinatakum which is a plural form of “spoken” word can also be used in the sense of language and sound. language differences are clearly seen in community life. moreover, these language differences are eternal. such differences are not due to human design but as part of the sunnatullah. (shihab, 2012). among the signs of god’s power include the creation of the heavens and the earth, the differences in languages that humans have, some speak arabic 371 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) and some speak ajam and various other languages. meanwhile, quraish shihab asserts that among the signs of god’s power are differences in languages and dialects possessed by humans. the signs of god’s power related to language are differences in existing languages. some speak arabic, tartar, roman, french, barbarian, abyssinian, hindi, ‘ajam, armenian, kurdish, and many more. the whole diversity of languages is taught by no one except god. sayyid quthb in tafsir fi zhilalil-quran volume 9 states that the creation of human beings with various languages and skin colours has a correlation with the creation of the heavens and the earth which is so amazing. the differences in air temperature on the earth’s surface and environmental differences due to the nature of the earth’s position astronomically have implications for differences in language and skin colour. (quthb, 2003). the uniqueness of human beings does not actually lie in their ability to think, but in their ability to speak (white,1949). cassirer & nugroho (1990) called humans as animal simbolycum, creatures that use symbols, which generically has a wider scope than homo sapiens, i.e thinking creatures because in their thinking activities he uses symbols (collins, 2009). without having this language ability, humans are unable to pass cultural values from one generation to the next. without language, humans are no different from animals in general. furthermore, in surah ibrahim verse 4 above, the word liyubayyina which accompanies the word bilisani qaumihi. al-bayan means teaching, which is reading the quran. the reading is intended to facilitate recitation to his servants and to facilitate in articulating the letters from the articulator areas, namely the throat, tongue, and lips based on the variety of articulations and types of letters. in tafsir al-misbah, the word al-bayan initially means clear. the word is understood by thabathaba’i in the sense of “potential to reveal” meaning the words/speech with which can be revealed what is in the mind. furthermore, this scholar states that a word does not just create sound by using the chest cavity, vocal cords and oesophagus. through the inspiration given by allah swt to man, he can understand the meaning of the voice that comes out, with which he can present something from this real-world (shihab, 2012). the teaching of al-bayan is not limited to speech, but includes all forms of expression including art and facial expressions. according to al-biqai, the word al-bayan, is the potential of thinking, that is, knowing the issue of kulli and juzi, judging the visible and the supernatural 372 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 which analogizes it with the visible. once by signs, another time by calculation, the third time by prophecy, and the next time by looking into the universe, as well as other means, while distinguishing which is good and bad (shihab, 2012). the word al-bayan contains all the potential to unravel something hidden in the mind as well as explain and teach it to others. once with words, at other times with deeds, speech, writing, gestures, and so on. furthermore, it is stated that human beings are given potential by allah swt in the form of the ability to speak, reason, speak, and express thoughts (al-bayan). this ability, can only be done by humans. with this ability, human civilization can grow and experience great progress (shihab, 2012). language and scientific thinking man can think well because he has a language. thinking happens by using language or common sense words. these languages or words are used to express or give birth to something that is thought of. language or words are outward signs (articulated speech or voice or written signs) to express meaning and object. language can thus be characterized as a series of sounds and at the same time a symbol in which the series of sounds forms a certain meaning (hurd, 2000). through symbols, humans can compile what is known as vocabulary. through vocabulary that he acquires, humans perform thinking activities and communicate the results of that thought. therefore, the activity of thinking is another side of the possession of language and a special characteristic of human beings. this characteristic distinguishes humans from other creatures. this causes human beings to be called thinking animals (al-insanu khayawan al-nathiq). language encourages humans to think abstractly. through language, factual objects can be transformed into abstract language symbols. thus, one can think about an object, even though the object is not factually located in the place where the thinking activity takes place. the existence of these abstract language symbols allows humans to think about things continuously. language also gives humans the ability to think orderly and systematically. the transformation of factual objects into abstract symbols embodied in the vocabulary is summed up by grammar as a means of expressing a thought or expression of feeling. both informative and emotive aspects are reflected in the language used. in other words, when a person speaks, the information conveyed contains emotive elements and vice versa. however, there can be a situation 373 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) where the two elements can be separated, for example, the phone book tends to solely provide information, while in the strings of a song, it includes emotions (white, cooper, & hedges, 2009). based on the above description (iyengar & massey, 2019) language has symbolic, emotive, and affective functions in human life. the symbolic function of language is especially seen in scientific communication. meanwhile, emotive and affective functions are clearly viewed in aesthetic communication. communication using language will contain this symbolic and emotive element. however, in kemeny’s view, the use of language in scientific communication even has an emotional tendency (hurd, 2004). everything that becomes the object of the language is called a referent. in this case, we take a word or symbol (spoken or written) and use it to denote something (object, quality, or relationship) or to connect other words that become nouns and the like. if a name has been chosen in a language, its use must be permanent so that there is no confusion. words are combined in sentences, and those sentences also have meaning. thus, we have language as a means of communication (keohane, lane, & oppenheimer, 2014). the name, which is articulated in the form of language, is the most important tool for a philosopher and scientist. also, it becomes a medium for finding and conveying expression. the 20th century has given increasing attention to the problem of names and language as well as the communication and function of signals and symbols (sumarlan, firmansyah, & darmawan, 2021). this attention has led to the development of semantics or research on the meaning, function of names and language, as well as the relationship between words and objects, analytical linguistic or philosophical currents and symbolic logic (mitroff & mason, 2012). the 20th century has led to new attention to grammar and structure. most people assume that the name or the language is a natural thing, like the air we breathe, that does not need to be thought deeply. but nowadays, many experts, including philosophers and scientists who utilize the method of analytical logic see that the investigation of the meaning, principles and rules of language is a fundamental problem in philosophy. some philosophers and scientists pay attention to linguistic analysis and theories of language. the words definitions, propositions, hypotheses, axioms, principles of verification and others are increasingly being observed and become the main topic of conversation in philosophical research (ricoeur, 1976) 374 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 the ability to use language is one of the special qualities of human beings. animals can only produce a small amount of natural sounds and only show taste or pain. such a voice or expression may accompany the presence of food, friends, or danger. with the development of consciousness, intelligence, and social groups, and with the creation and use of verb symbols, human beings gain the possibility to have independence and develop knowledge that is not possessed by animals. the language used for speech, with an appeal to the ear, has the advantage of gestures that have appeal to the eye and sight. speakers do not need to be seen. all groups in the world have a language used for conversation. but the language does not have permanency (determination) that is objective and easily forgotten. with the loss of the language, the knowledge gained by the group is also lost. the development of written language is an important step for the growth of civilization. without written language, there will be no progress. if speech is broken down into its principal elements and symbols are used for those elements as in the alphabet, then a written language will be born and we acquire a relatively permanent means of communication and expression. the written language will be a storehouse of old knowledge, and the language has the ability to overcome the limitations of place and time, as well as to defend itself against changes that occur in oral transmission. the new method of recording will of course give greater permanence to the spoken language. the development of language has enabled the rapid increase of knowledge and its branch in various specialized fields. language also has many functions including cognitive functions. based on cognitive function, language serves to explain the position that we can test the truth and whether we accept or reject it. this is the knowledge we seek in some sciences and philosophies. many of our languages are emotive in some ways; they may be expressive about feelings and situations, or they may be evocative and require an emotional response from others. language may be imperative, that is, commanding or directing to control the actions of others. language may also be ceremonial in nature as we use it in respect of others or in conversation and ritual. 375 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) name as a scientific concept it has been stated above that name and language are two sides of money. in the same analogy, name and concept are also two sides of money. it can even be ‘three in one’ if it involves all three, namely name, language, and concept. all three are an inseparable unity. as described above, human beings are capable of constructing concepts, creating, developing, and presenting ideas, and implementing them (shihab, 1996). the word “concept” derives from the latin word concipere, which means to include, contain, take, suck, and catch. the word concipere comes from the noun conceptus which means catch, then the word concept comes. thus, the concept actually means “catch”. capturing something can be realized by making a concept. the result of the catch is called the concept. in addition to the word concept, the term “idea” comes up. the “idea” is a word derived from the greek word “eidos”. “eidos” means visible, which is an appearance, shape, image, or form that can be seen. thus, concepts and ideas have the same meaning (wheeler, 2021). an idea or concept substantively means an intellectual action used to capture something. capturing in this sense is not the same as seeing with the naked eye or hearing with the ears, nor it is the same as imagining. capturing is an intellectual act. this capturing action is called simple appraisal, which is essentially a process used to achieve a concept or idea. thus the concept or idea is the result of the process. (rohmana, 2015). when the concept or idea is expressed in one word or more, it becomes a “term”. logically, there is a difference between terms and words. the term can include several words or a number of words despite embodying a logical unit of capture, such as the supreme deity, unity in diversity, and just and civilized humanity. in its development, a term, as an activity of knowing, in modern phenomenology always bears the characteristic of intentionality. a capture is always an activity of capturing towards something else namely something that on spontaneous consciousness does not depend on the activity of capturing. as the catches are abstract, he reveals objects incompletely. but, he reveals a certain clear content (nasr et.al, 2015) there are two other things that need to be considered in relation to the concept, namely comprehension and existence. a definite and precise understanding of the comprehension and existence of concepts is absolutely 376 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 essential in uttering because concepts or ideas are constitutive elements in thought activities. thinking is made up of decisions, and decisions are made up of concepts or ideas or terms. comprehension is the whole meaning covered in a concept or term. the whole in this context is a unity of complex meanings contained in a concept. if you want to make it explicit, many words are often used. to use simple language; comprehension is content or what is contained in a concept. if what is stated is the basic things, it is called basic comprehension, while if what is stated is a derivative of the basic understanding of a concept, then it is called complementary comprehension. every concept or idea also has an environment or territory. the environment or territory of a concept includes all things that can be called a concept. the poorer the comprehension is, the wider the existence will be. on the contrary, the richer the comprehension is, the narrower the existence will be. for example, the concept of animals, if there is no information that accompanies the concept, people will not know its further specifications. then, it can be said that the concept is poor in comprehensiveness which means having a wide area of application. from the concept of ‘animal’ above, any type of animal can be included. conversely, if the concept has a rich understanding, such as ‘animals that can fly’, then the area of existence will be narrower, namely only point to animals that can fly (ikhwan, 2010). the concept can thus be understood as a general description of an idea or the idea of a reasoning system. the general picture is usually abstract. in a system of reasoning, one must provide a boundary or scope in order to clearly distinguish something from another, whether in the form, nature or material of the idea. for example, the “table” will be clearer with a concept, so it will also be different from the “chair” because of the previous concept. the concept of a table is different from the concept of a chair (nurtawab, 2020) in this case, a definition is understood first. the concept also contains efforts to classify and categorize. for example, in the concept of a table or chair, we must see and know all the forms of tables, then all the tables (which have been seen or observed) must go into the group of tables without exception. similarly, poultry (which have been seen or observed), all types of birds must be included in the group of poultry. if you look at a table, for example, the table is circular or round, having four or three legs. what you see is a manifestation of the concept of “table”. 377 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) that is one of the “table concept”, which is a table with three legs and a round surface. a table, as observed, cannot yet be used to formulate a decision on what is meant by the “table concept”. because the measure is the definition of the table concept, it should also be understood that the concept explains the substance of something. the “concept of the table” formulated in the realm of the mind is an entity that should not go out of its essence (because it is bordered). the essence of the “table concept” is the presence of legs and the top part. it can be at least one leg and a maximum of four or more. similarly, the top part can be round or square. this will make it easier for everyone to understand a table with all its attributes. based on some of these examples, it can be stated that the name (in this case for example a table and chair) is a concept that needs a definition to measure its entity. conclusions the quran states that allah swt is the essence who gave teachings about names to the prophet adam as. these names certainly can not be separated from and with language, because it is the articulation and construction of the names that have been introduced to the prophet adam as. also, name and language are two sides of money. names, languages, and concepts can be called three in one which can further be the main capital that humans possess to develop science. references al-mahalli, j. & as-suyuthi, j. (1985). tafsir al-jalalain. dar ibn katsir. cassirer, e., & nugroho, a. a. (1990). manusia dan kebudayaan: sebuah esai tentang manusia. gramedia. collins, p. (2009). philosophy and humanism. philosophia, 37(2). hurd, j. m. (2000). the transformation of scientific communication: a model for 2020. journal of the american society for information science, 51(14), 12791283. hurd, j. m. (2004). scientific communication: new roles and new players. science & technology libraries, 25(1-2), 5-22. ikhwan, m. (2010). western studies of the quranic narrative: from the 378 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 historical orientation into the literary analysis. al-jami’ah: journal of islamic studies, 48(2), 387-411. iyengar, s., & massey, d. s. (2019). scientific communication in a post-truth society. proceedings of the national academy of sciences, 116(16), 7656-7661. keohane, r. o., lane, m., & oppenheimer, m. (2014). the ethics of scientific communication under uncertainty. politics, philosophy & economics, 13(4), 343-368. mitroff, i. i., & mason, r. o. (2012). creating a dialectical social science: concepts, methods, and models (vol. 25). springer science & business media. nasr, s. h., dagli, c. k., dakake, m. m., lumbard, j. e., & rustom, m. (2015). the study quran. a new translation and commentary, 19. nurtawab, e. (2020). quranic readings and malay translations in 18th-century banten qurans a. 51 and w. 277. indonesia and the malay world, 48(141), 169-189. quthb, s. (2003). tafsir fi zhilalil quran. jilid 9. penerjemah: as’ad yasin dkk. tim gip. ricoeur, p. (1976). interpretation theory: discourse and the surplus of meaning. tcu press. rohmana, j. a. (2015). metrical verse as a rule of quranic translation: some reflections on raa wiranatakoesoema’s soerat al-baqarah (18881965). al-jami’ah journal of islamic studies, 53(2), 439-467. russell, b. (2001). the problems of philosophy. oup oxford. sastrapratedja, m. (1982). manusia multi dimensional: sebuah renungan filsafat. pt. gramedia. shakespeare, w. (2017). romeo and juliet, act ii, scene ii. the oxford shakespeare (1914 edition). shihab, m. q. (2008). tafsir al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian alquran, jilid 7. lentera hati. shihab, m. q. (2012). tafsir al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian alquran, jilid 10. lentera hati. shihab, m. q. (2012). tafsir al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian alquran, jilid 13. lentera hati. shihab, m. q. (1996). wawasan al-quran: tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat. mizan pustaka. 379 quran, name, and scientific communication (ajat sudrajat, ita rahmania kusumawati) shihab, m. q. (2006). tafsir al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian alquran, jilid 1. lentera hati. sumarlan, i., firmansyah, r., & darmawan, h. (2021). alquran communication patterns and efforts to build positive communication. journal of social studies (jss), 17(2), 255-270. wheeler, b. (2021). quran as scripture in classical muslim scholarship. religions, 12(11), 1013. white, h. d., cooper, h., & hedges, l. v. (2009). scientific communication and literature retrieval. the handbook of research synthesis and metaanalysis, 2, 51-71. white, l. a. (1949). the science of culture, a study of man and civilization. 380 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 365-380 2 106 partisipasi anggota koperasi 105 informasi vol. 1. xxxvi. th. 2010 pentingya partisipasi anggota dalam mendukung keberhasilan usaha koperasi oleh: sugiharsono abstrak partisipasi anggota dalam koperasi mejadi hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. hal ini disebabkan oleh kedudukan anggota yang sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. sebagai pemilik koperasi, anggota harus berupaya mendukung manajemen organisasi dan permodalan koperasi. sementara itu, sebagai pelanggan koperasi, anggota harus menjamin keberlangsungan usaha koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi. partisipasi anggota dalam menejemen organisasi, permodalan, dan pemanfatan layanan usaha koperasi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha koperasi. partisipasi anggota dalam koperasi akan meningkat apabila anggota memahami program-program koperasi yang memberikan peluang bagi anggota untuk medapatkan manfaat ekonomi/nonekonomi, serta merasa memperoleh layanan usaha yang berkualitas. apalagi jika anggota bisa mendapatkan prestise (kebanggaan) dari layanan usaha koperasi. oleh karena itu para pengelola koperasi harus berupaya agar koperasinya mampu memberikan layanan usaha yang bermutu, sehingga anggota merasa memperoleh prestise/kebanggaan dari layanan usaha koperasi. selain itu, pengelola koperasi juga harus berupaya selalu mensosialisasikan program-program koperasi kepada anggota, sehingga anggota memiliki pemahaman positif terhadap gerakan koperasi. dengan pemahaman yang positif ini diharapkan anggota akan termotivasi untuk meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan koperasi. kata kunci: partisipasi anggota, keberhasilan usaha, koperasi a. pendahuluan pada dasarnya anggota koperasi merupakan pemilik (owner) sekaligus sebagai pengguna/pelanggan (user). sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan koperasi, sedangkan sebagai pengguna/pelanggan, anggota memiliki hak untuk mendapatkan layanan koperasi. untuk mewujudkan hak dan kewajibannya, mau tidak mau anggota harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. dengan kata lain, anggota perlu berpartisipasi dalam kegiatan koperasi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya. partisipasi menggambarkan keterlibatan seseorang dalam suatu objek. menurut wang (1981), partisipasi adalah proses tindakan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk mengaktualisasikan kepentingan atau mengkoordinasikan masukan-masukan yang dimilikinya kepada suatu lembaga/sistem yang mengaturnya. sementara itu menurut husni syahrudin (2003) partisipasi anggota adalah semua tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan hak-haknya sebagai anggota organisasi. berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi aggota koperasi merupakan keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan koperasi baik yang menyangkut kewajiban maupun hak-hak anggota. untuk berpartisipasi dalam suatu objek (organisasi), tentu setiap orang akan berpikir ”untung-ruginya” berpartisipasi dalam objek tersebut. banyak faktor yang mungkin dipertmbangkan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu objek (organisasi) tertentu. ketika ada peluang untuk mendapatkan keutungan dari partisipasi tersebut, kemungkinan besar ia akan mengamil keptusan untuk berpartisipasi dalam objek (organisasi) yang bersangkutan. sebaliknya, ketika tidak ada kemungkinan mendapatkan keuntungan, atau bahkan mungkin justru mendapatkan kerugian dari partisipasi tersebut, tentu ia tidak akan mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam objek (organisasi) tersebut. di dalam koperasi, partisipasi anggota juga sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan koperasi. apalagi anggota koperasi merupakan pemilik (owner) sekaligus sebagai pengguna / pelanggan (user) koperasi. artinya bahwa usaha koperasi memang ditujukan terutama untuk melayani kebutuhan anggota. dengan demikian apabila anggota sebagai pelanggan utama yang dilayani koperasi tidak berpartisipasi pada koperasi, tentu usaha yang diselenggarakan koperasi menjadi sia-sia. dengan kata lain, potensi usaha koperasi tersebut menjadi tidak bernilai ekonomi. oleh karena itulah, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi mutlak diperlukan oleh koperasi. hidup-matinya usaha koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota dalam mendukung dan memanfaakan layanan usaha koperasi. oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota dalam koperasi. b. jenis-jenis partisipasi anggota hanel (1989) membedakan demensi partisipasi anggota koperasi dengan prinsip identitas anggota. 1. dalam kedudukannya sebagai pemilik, partisipasi para anggota adalah: a. memberikan kontribusi terhadap pembentukan modal koperasi (penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan); b. mengambil bagian dalam menetapkan tujuan, pembuatan/pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan. 2. dalam kedudukannya sebagai pengguna/pelanggan, partisipasi anggota adalah memanfaatkan berbagai potensi dan layanan koperasi dalam menunjang kepentingan/kebutuhannya. sementara itu ropke (1995) membedakan demensi partisipasi anggota menjadi tiga, yaitu: (1) partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau menggerakkan sumber daya; (2) partisipasi anggota dalam mendapatkan manfaat layanan; dan (3) partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. selanjutnya ropke (1997) menjelaskan bahwa partisipasi anggota merupakan hasil interaksi dari tiga variabel utama, yaitu : the members of beneficiaries, the management of organization, and the program. dari berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa esensi partisipasi anggota koperasi menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, seperti penetapan tujuan, pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan/pengendalian; (2) partisipasi anggota dalam pemupukan modal, seperti penyertaan modal, pembentukan cadangan modal, dan simpanan-simpanan; (3) partisipasi dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi. oleh karena itu tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi ini dapat dilihat melalui ketiga indikator tersebut. partisipasi anggota dalam manajemen organisasi dapat direalisasikan melalui rapat-rapat yang melibatkan anggota danatau wakil anggota. dalam partisipasi ini sebaiknya anggota telah mempersiapkan dengan matang apa yang akan disampaikan kepada manajemen koperasi, teruama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen operasional. selain itu, untuk partisipasi ini juga dapat direalisasikan melalui kotak saran. dalam hal ini koperasi memang perlu menyediakan kotak saran yang dibuka secara rutin. partisipasi anggota dalam permodalan dapat direalisasikan melalui gerakan membayar simpanan wajib secara rutin, serta gerakan menabung simpanan sukarela melalui pembayaran angsuran (bagi anggota yang mempunyai kewajiban membayar angsuran pinjaman/kredit). apabila perlu dikembangkan sistem simpanan berhadiah untuk membangkitkan minat menabung di kalangan anggota. untuk koperasi yang sudah besar dapat dikembangkan sistem penyertaan modal (seperti saham). tetapi untuk koperasi, jenis pemupukan modal ini kiranya masih sulit dikembangkan, karena diperlukan image yang positif dan prospektif terhadap koperasi. selain itu, koperasi juga bisa meningkatkan pagu cadangan modal dari bagian sisa hasil usaha (shu). hal ini tentunya juga harus mendapat kesepakatan anggota. partisipasi anggota dalam mamanfaatkan layanan usaha koperasi dapat direalisasikan melalui peningkatan kualitas layanan usaha koperasi. dalam hal ini pertu ditumbuh-kembangkan ”kebanggaan” anggota dan ”kemanfaatan ekonomi” yang bisa diperoleh anggota dari layanan usaha koperasi. anggota harus memperoleh kepuasan sekaligus kebanggaan (prestise) dari layanan usaha koperasi. oleh karena itu, manajemen usaha koperasi harus bisa menampilkan layanan usaha yang lebih prestisious (tempat usaha yang memadai, nyaman dan aman, serta komoditas yang lebih lengkap dengan harga bersaing). hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah upaya untuk menciptakan mindsite pada anggota bahwa ”rugi apabila tidak memanfaatkan layanan usaha koperasi”. lebih baik lagi apaila bisa ditumbuhkan kebiasaan ”koperasi minded” di kalangan anggota. sistem undian berhadiah juga bisa dikembangkan di sini. bagi anggota yang banyak berpartisipasi dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi, mereka diberi kartu undian yang lebih banyak, dan sebaliknya. hal ini biasanya dapat menarik perhatian dan partisipasi anggota untuk memanfaatkan layanan usaha koperasi. c. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi anggota partisipasi anggota dalam organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. menurut ropke (1997) mutu partisipasi anggota tergantung dari tiga variabel, yaitu: (1) manfaat yang diterima anggota dari koperasi; (2) manajemen organisasi berkaitan dengan pemahaman anggota tentang koperasi; dan (3) program yang dilakukan koperasi berkaitan dengan layanan usaha koperasi. berdasarkan pendapat ropke ini dapat dijelaskan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi oleh: (1) manfaat yang bisa diperoleh anggota dari koperasi; (2) pemahaman anggota tentang koperasi sebagai akibat dari pengelolaan organisasi dan manajemen koperai oleh para pengurusnya; (3) mutu layanan usaha koperasi yang telah diprogramkan oleh para pengelolanya. berdasarkan berbagai teori dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dipengaruhi oleh banyak faktor. di antara banyak faktor tersebut yang diduga dominan pengaruhnya adalah pemahaman anggota tentang koperasi, mutu layanan manajeen dan usaha koperasi, serta manfaat bagi anggota yang bisa diperoleh dari koperasi. kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa: 1. pemahaman anggota tentang perkoperasian pada umumnya sangat rendah, sehingga dimungkinkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk koperasi mereka. 2. mutu layanan manajemen dan usaha koperasi pada umumnya masih memprihatinkan, layanan usaha yang tidak/kurang prestisious (tempat usaha kurang memadai, kurang nyaman, serta komoditas yang kurang lengkap, dan bahkan harganya pun cenderung lebih mahal dari umum). hal ini menjadikan layanan usaha koperasi kurang/tidak menjamin kepuasan anggota sebagai pelanggan. 3. manfaat koperasi yang diterima anggota, baik manfaat ekonomi maupun non-ekonomi masih sangat rendah. oleh karena itulah, ketiga aspek tersebut perlu mendapat perhatian dari para pengelola koperasi. para pengelola koperasi harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang perkoperasian. hal ini bisa dilaksanakan dengan lebih banyak melakukan sosialisasi program koperasi di kalangan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya. pengelola koperasi juga harus berupaya meningkakan kualitas layanan usaha koperasi sehingga layanannya menjadi lebih prestisious bagi anggota maupun masyarakat pada umumya. hal yang cukup esensial, bahwa anggota harus dijamin memperoleh manfaat (ekonomi dan non-ekonomi) dari layanan usaha koperasi. 1. pemahaman anggota tentang perkoperasian dan partisipasi anggota menurut pakar pendidikan robert. m. gagne, pengetahuan (pemahaman) seseorang terhadap suatu objek tertentu akan mempengaruhi sikap orang tersebut pada objek yang bersangkutan. sikap ini selanjutnya akan mempengaruhi perilakunya berkaitan dengan objek tersebut. dengan demikian, pada dasarnya perilaku seseorang (termasuk partisipasi) terhadap suatu objek dipengaruhi oleh pemahaman orang tersebut terhadap objek yang bersangkutan. analog dengan teori gagne tersebut, partisipasi anggota pada koperasi akan dipengaruhi oleh pemahaman anggota tentang koperasi. menurut ropke (1997) partisipasi anggota juga dipengaruhi oleh manajemen organisasi koperasi. perlu diingat bahwa manajemen koperasi bersifat terbuka dan manajemen itu ditujukan untuk kepentingan/ kebutuhan anggota. ini berarti apa pun yang terjadi dalam manajemen koperasi harus harus mendukung kepentingan/kebutuhan anggota, dan bisa dipahami oleh anggota. apabila anggota benar-benar memahami manajemen organisasi koperasi tersebut, niscaya mereka akan memahami keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari koperasi serta kerugian-kerugian yang mungkin diderita dengan tidak-terlibatnya mereka dalam koperasi. pemahaman terhadap manajemen koperasi ini selanjutnya akan mempengaruhi sikap anggota terhadap koperasi, apakah ia mau berpartisipasi pada koperasi atau tidak berpartisipasi. dengan demikian, pemahaman anggota tentang manajemen koperasi (tentang keberadaan koperasi pada umumnya) pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam kegiatan koperasi. 2. layanan usaha dan partisipasi anggota koperasi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam koperasi menurut ropke (1997) adalah program yang dijalankan koperasi. program utama yang dilakukan oleh setiap koperasi adalah kegiatan layanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota yang dikenal dengan perusahaan koperasi. kegiatan ini dipandang merupakan tugas pokok koperasi. setiap anggota pasti menghendaki layanan usaha koperasinya dapat memuaskan kebutuhannya (sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya). apabila layanan usaha koperasi mampu memenuhi harapan kepentingan anggota, niscaya anggota koperasi tersebut akan lebih banyak melibatkan dirinya dalam kegiatan koperasi tersebut, terutama dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi. menurut hanel (1989) dalam dalam hendar dan kusnadi (1999), peningkatan layanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang bagi anggota untuk turut serta memberikan kontribusi (berpartisipasi) bagi pemebentukan dan pertumbuhan koperasi oleh karena itu, mutu layanan usaha koperasi tentu akan berpengaruh terhadap partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan usaha koperasi berkaitan dengan partisipasi anggotanya. semakin efisien dan sesuai dengan kepentingan anggota (semakin tinggi mutu layanan koperasi), maka akan semakin tinggi partisipasi anggota tersebut dalam kegiatan koperasi yang bersangkutan, atau sebalikya. 3. manfaat koperasi dan partisipasi angggota dari pendapat ropke di atas jelaslah bahwa partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi oleh manfaat yang diperoleh anggota dari koperasi, baik manfaat ekonomi maupun non-ekonomi. david korten dalam ropke (1997) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan keefektifan partisipasi anggota adalah anggota yang menerima manfaat. ini berarti bahwa manfaat yang diterima anggota dari koperasi ikut menentukan partisipasinya dalam koperasi. semakin tinggi manfaat koperasi yang diterima anggota, akan semakin efektif partisipasi anggota tersebut. sementara itu yuyun wirasasmita dalam rusidi (1992) mengemukakan bahwa partisipasi anggota ditentukan oleh kemampuan koperasi untuk memberikan manfaat khusus yang mungkin tidak dapat diperoleh dari lembaga bukan koperasi. berdasarkan berbagai pendapat tersebut jelaslah bahwa partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dipengaruhi oleh manfaat yang dapat diperoleh anggota dari koperasi tersebut. aspek manfaat ini kiranya merupakan faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap partisipasi anggota koperasi. semakin banyak manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari koperasi, niscaya akan semakin tinggi pula partisipasi anggota dalam kegiatn koperasi, atau sebaliknya. oleh karena itulah usaha koperasi harus mampu menjamin diperolehnya manfaat ekonomi bagi anggotanya, sehingga partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi bisa dipertahannkan dan ditingkatkan. d. keberhasilan usaha koperasi para pakar organisasi sependapat bahwa suatu organisasi dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan organisasi tersebut. semakin tinggi tingkat ketercapaian tujuan organisasi, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan organisasi tersebut, atau sebaliknya. tingkat keberhasilan organisasi ini pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai indikator yang ditetapkan dalam organisasi tersebut, misalnya kepuasan anggota, kesejahteraann anggota, perkembangan jumlah anggota, permodalan, dan perkembangan usahanya (volume usaha, pangsa pasar, harga saham dan laba/keuntungan). koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki tujuan, baik secara nasional maupun individual yang akan dicapai melalui kegiatannya. secara nasional, tujuan koperasi yaitu: memajukan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan uud 1945. (uu no. 25 tahun 1992, pasal 3). tujuan tersebut pada hakikatnya merupakan tujuan yang idealis. untuk menuju ke pencapaian tujuan tersebut muncullah tujuan operasional yang disesuaikan dengan kondisi koperasi masing-masing secara individual. adapun tujuan operasional yang ingin dicapai oleh koperasi, pada umumnya menyangkut tujuan ekonomi, yaitu meingkatnya tingkat kemakmuran anggota/masyarakat. tujuan itu harus dicapai dengan suatu kegiatan usaha (perusahaan) . oleh karena itu, ketercapaian tujuan ekonomi ini sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha koperasi yang bersangkutan. dengan kata lain, tingkat ketercapaian tujuan ekonomi ini akan menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi koperasi tersebut, khususnya organisasi usaha koperasi. dalam hubungannya dengan keberhasilan usaha koperasi, ropke dalam kasmawati (2003; 57) menyatakan bahwa konsep keberhasilan usaha bersifat relatif. namun demikian keberhasilan usaha suatu organisasi ekonomi (termasuk koperasi) selalu mengimplikasikan pendapatan yang harus lebih besar daripada pengeluarannya. dalam konteks koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi, keberhasilan usahanya dapat diukur dengan sisa hasil usaha (shu)nya. selanjutnya hanel (1985:106) menyatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: (1) keberhasilan dalam bisnis (business success), (2) keberhasilan dalam keanggotaan (members success), dan (3) keberhasilan dalam pembangunan (development success). sementara itu, disman dalam kasmawati (2003: 59) menetapkan lima indikator untuk menilai keberhasilan usaha koperasi, yaitu: (1) besarnya volume atau omset usaha, (2) jumlah shu yang dicapai, (3) ratio layanan kepada anggota dan bukan anggota, (4) deversifikasi usahanya, dan (5) jumlah modalnya. berdasarkan pendapat di atas, untuk mengukur keberhasilan usaha koperasi pada dasarnya dapat digunakan lima indikator yang merupakan indikator ekonomi. kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut: (1) rasio jumlah shu dan jumlah modal yang disebut rentabilitas usaha, (2) rasio shu dan omset usaha (3) rasio omset usaha dan jumlah modal yang disebut turn over of capital, (4) rasio omset usaha dan jumlah anggota, serta (5) jumlah modal rata-rata per anggota. di sisi lain, kelima indikator tersebut dipandang sangat erat hubungannya dengan peningkatan kemkamuran/kesejahteraan anggota koperasi. perlu diketahui bahwa kesejahteraan anggota ini merupakan tujuan utama bagi setiap koperasi, sesuai dengan uu perkoperasian no. 25 tahun 1992 yang diberlalukan di indonesia saat ini. e. partisipasi dan keberhasilan usaha koperasi di dalam organisasi koperasi, partisipasi anggota menjadi sangat penting, karena pada dasarnya anggota merupakan pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan koperasi. ini berarti ketergantungan koperasi terhadap partisipasi anggota menjadi sangat tinggi, karena sebagai pemilik, anggota harus mendukung ketersediaan fasilitas (materiil maupun non-meteriil) untuk penyelenggaraan organisasi dan usaha koperasi, sedangkan sebagai pelanggan, anggota harus memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi. oleh karena itu, partisipasi anggota mutlak diperlukan dalam manajemen organisasi dan usaha koperasi meskipun koperasi telah memberikan layanan ekonomi bagi anggota, namun apabila anggota tidak/kurang berpartisipasi dalam kegiatan koperasi tersebut, maka layanan koperasi menjadi tidak/kurang berarti. ropke dalam husni syahrudin (2003) menjelaskan bahwa keberadaan koperasi sebagai organisasi swadaya sangat tergantung dari partisipasi para anggotanya. sementara itu hendar dan kusnadi (1999) mengemukakan bahwa seorang pemimpin dalam tugas-tugasnya akan lebih berhasil apabila pemimpin tersebut mampu meningkatkan partisipasi semua komponen yang ada dalam organisasinya. hal ini disebabkan partisipasi yang berhasil akan dapat meningkatkan harga diri dan menimbulkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi bagi para partisipan yang terlibat. harga diri dan rasa memiliki ini selanjutnya akan menimbulkan semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. apabila penjelasan atau pendapat tersebut diaplikasikan dalam koperasi, maka tidaklah berleihan jika dikatakan bahwa kerberhasilan koperasi akan tergantung pada tingkat partisipasi anggotanya. hanel dalam hendar dan kusnadi (1999), dengan teorinya “tri-angel identity of cooperative” menjelaskan bahwa dalam koperasi, kedudukan anggota adalah sebagai pemilik, sekaligus pelanggan (anggota = pemilik = pelanggan). selanjutnya dikatakan: sukses-tidaknya, berkembang-tidaknya, bermanfaat-tidaknya, dan maju-mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para anggotanya. tanpa partisipasi aktif dari anggotanya, koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. hal ini sesuai dengan pendapat ropke (1997) yang menyatakan bahwa tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendahnya/menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi akan lebih besar. pendapat lain yang senada juga dikemukakan oleh amin azis (1985), bahwa partisipasi anggota dalam kehidupan koperasi sangatlah penting untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan koperasi (keberhasilan koperasi). apabila dilihat dari pendapat hanel dan ropke tentang jenis-jenis partisipasi anggota yang meliputi partisipasi dalam manajemen, permodalan, serta pemanfaatan potensi dan layanan usaha koperasi, jelaslah bahwa anggota memiliki peran strategis terhadap kelangsungan hidup koperasi. partisipasi anggota dalam manajemen akan memberikan arah organisasi koperasi sesuai dengan kehendak anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi. partisipasi anggota dalam permodalan akan mendukung penyelenggaraan organisasi usaha koperasi. sementara itu partisipasi anggota dalam pemanfaatn potensi dan layanan usaha koperasi akan menjamin kelangsungan hidup usaha koperasi. berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya keberhasilan usaha suatu organisasi termasuk koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh komponen yang ada, termasuk anggota koperasi tersebut. kesimpulan ini kiranya cukup rasional, karena sebagai lembaga swadaya, penyelenggaraan layanan usaha koperasi lebih banyak didukung oleh anggota dan diarahkan/ditujukan kepada anggota. (ingat bahwa anggota merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan utama koperasi). melihat kedudukan anggota yang sangat strategis dalam manajemen organisasi, permodalan dan keuangan koperasi, serta usaha koperasi, maka sangatlah logis apabila dikatakan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggotanya. dengan kata lain, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi akan nenentukan keberhasilan usaha koperasi tersebut. f. kesimpulan berdasarkan paparan mengenai partisipasi dan keberhasilan usaha koperasi tesebut dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1. partisipasi anggota merupakan keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan koperasi baik yang menyangkut kewajiban maupun hak-hak anggota. partisipasi anggota ini dapat meliputi partisipasi dalam manajemen organisasi, permodalan, maupun pemanfaatan potensi dan layanan usaha koperasi. 2. partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman anggota tentang koperasi, kualitas layanan manajemen dan usaha koperasi, dan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang diperoleh anggota dari koperasi yang bersangkutan. 3. sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi, partisipasi anggota memiliki peran penting dalam pencapain keberhasilan usaha koperasi. semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, akan semakin tinggi pula tingkat pencapaian keberhasilan usaha koperasi, atau sebaliknya. atas dasar kesimpulan tersebut, hendaknya para pengelola koperasi dapat menjamin partisiasi anggota yang tinggi dalam kegiatan koperasi. untuk itu, anggota harus selalu diberi peluang untuk mengemukakan ide, gagasan, dan pendapatnya yang terkait dengan perbaikan manajemen koperasi, selain itu, anggta juga harus selalu mendapatkan layanan manajemen dan usaha yang bermutu, serta memperoleh manfaat ekonomi / non-ekonomi dari koperasi. daftar pustaka amin azis m., 1985, partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi, dalam sri edi swasono, ”koperasi di dalam orde ekonomi indonesia, jakarta ui press. hanel, 1989, pokok-pokok pikiran mengenai organisasi koperasi dan kebijak-sanaan pembangunan di negara berkembang, unpad, bandung. hendar dan kusnadi, 1999, ekonomi koperasi (untuk perguruan tinggi), jakarta, fakultas ekonomi ui. husni syahrudin, 2003, hubungan antara manfaat koperasi dengan partisipasi anggota, tesis, unpad, bandung. kasmawati, 2003, pengaruh kewirausahaan manajer terhadap keberhasilan usaha kud di kabupaten buton sulawesi tenggara, tesis, bandunng: unpad. ropke, 1997, ekonomi koperasi (teori dan manajemen), terjemahan sri djatnika s. arifin, jakarta, salemba empat. --------, 1995, the economic theory of cooperatives enterprise in developing countries with special reference of indonesia, germany: marburg. rusidi dan maman suratman, 1992, pokok-pokok pikiran tentang pemba-ngunan koperasi, ikopin, bandung. uu no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian indonesia. biodata penulis: sugiharsono, dr. m.si. dosen pada jurusan pendidikan ekonomi fakultas ilmu sosial dan ekonomi universitas negeri yogyakarta. pembangunan pertanian 84 pembangunan pertanian 83 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. pembangunan pertanian yang berpihak pada petani oleh: dwi harsono abstrak indonesia adalah negara agraris tapi sektor pertanian justru menjadikan para petani sebagai buruh di lahan sendiri. saat ini petani menjadi pekerjaan yang dipandang sebelah mata dan profesi kelas dua di masyarakat indonesia. kondisi tersebut berakibat pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian oleh angkatan kerja karena memiliki masa depan kurang menguntungkan. masalah pertanian di indonesia disebabkan oleh kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi pertanian dan kurang memperhatikan kualitas hidup para petani. keberpihakan pada petani sangat kurang dan nilai tambah pertanian justru tidak dinikmati para petani. alih-alih meningkatkan produksi yang terjadi justru semakin terpuruknya sektor pertanian maupun petani. nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani sehingga kehidupannya menjadi semakin baik dan proses produksi tetap berlanjut. petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. kebijakan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada political will dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas wilayah, sektor, dan pelaku. kata kunci : pembangunan, pertanian, petani a. pendahuluan indonesia adalah negara agraris yang berbasis pada sektor pertanian. ironi yang terjadi adalah pertanian tidak dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. swasembada beras yang tercapai pada tahun 1984 ternyata tidak dapat dipertahankan dan hanya dua tahun kemudian indonesia terus-menerus membuka kran impor beras (iskandar, 2006). menjadi importir beras merupakan kecelakaan besar ketika swasembada pangan telah tercapai. puncaknya adalah pada tahun 1997 dimana indonesia harus mengimpor beras sebanyak 5,7 juta ton (nugraha, 2006). meskipun sebesar volume impor pada tahun 1997, tapi impor beras menjadi ketergantungan karena produksi dalam negeri tidak pernah mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. stok cadangan beras nasional yang tersedia harus mampu memenuhi konsumsi masyarakat untuk waktu minimal tiga bulan. patokan ini sebagai upaya untuk menghindari kelangkaan dan gejolak harga. ketika stok berkurang dan produksi beras dari petani lokal tidak bisa menutup kekurangan tersebut, maka pemerintah membuka kran impor. untuk meminimalkan dampak politis yang akan terjadi, pemerintah biasanya mengungkapkan bahwa impor adalah untuk menambah stok cadangan nasional dan bukan untuk konsumsi masyarakat secara langsung. pemerintah melalui tender akan menunjuk rekanan untuk mengimpor beras dan langsung masuk gudang. namun yang terjadi adalah membanjirnya beras impor di pasaran meskipun pada saat itu tidak ada kebijakan untuk melepas beras impor ke pasaran. hal ini disebabkan pengimpor beras baik yang legal maupun ilegal, bahkan bulog, melepas stok beras yang dimiliki termasuk dari impor ke pasaran. ketika harga beras meningkat, konsumen langsung menyerap produksi beras dari petani dan tidak sempat masuk ke gudang bolug sehingga stok beras yang ada di gudang hanya beras impor. pada saat masa simpan beras di gudang habis mau tidak mau beras impor tersebut dilepas ke pasar sehingga terkadang ditemui keadaan beras impor yang telah rusak tapi beredar di masyarakat. sedangkan bagi pengimpor beras, melepas beras impor ke pasar adalah untuk mencari keuntungan semata dengan bermodal surat ijin impor beras baik resmi atau tidak. beras impor yang dijual di pasar dalam negeri harganya lebih mahal di banding luar negeri di samping itu pajak impor sangat rendah. dibukanya kran impor beras biasanya diikuti dengan diturunkannya pajak impor. perbedaan harga beras impor dengan beras lokal dan kualitas yang hampir sama membuat masyarakat lebih memilih membeli beras impor. akibatnya petani menjadi merugi dan sangat terpukul karena harga beras lokal lebih mahal dibandingkan beras impor. mahalnya beras lokal di tingkat petani diakibatkan oleh mahalnya biaya produksi petani dari persiapan lahan hingga menjadi beras. seharusnya kelangkaan beras di masyarakat membuat harga menjadi tinggi. dengan harga yang tinggi, petani menjadi senang karena ongkos produksi dapat ditutup dan terdapat revenue tambahan. mekanisme pasar yang seharusnya bisa menguntungkan petani ketika terjadi kelangkaan beras ternyata ’diinterupsi’ sehingga tidak berjalan normal. interupsi tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan impor beras. mekanisme pasar dibiarkan berjalan hanya ketika panen raya dimana stok yang melimpah berakibat pada menurunnya harga beras. petani merugi karena harga penjualan tidak mampu untuk menutup ongkos produksi. kondisi ini menyebabkan petani selalu berada pada keadaan merugi terus-menerus. multiplier effect yang terjadi adalah petani semakin miskin. untuk memenuhi ongkos produksi, petani biasanya menerapkan sistem ’yarnen’ (kurniawan, 2006). petani berharap pada saat panen dan dengan harga yang disesuaikan ongkos produksi dapat meraup keuntungan, lebih-lebih ketika harga tinggi. namun akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian. apabila gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan. petani akan dililit hutang dan jumlahnya semakin lama semakin besar. dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di indonesia. pada 2003, sektor pertanian menyumbang kemiskinan hingga 56 juta orang, jumlah petani miskin mencapai 13,7 juta rumah tangga (iskandar , 2006). b. kebijakan swasembada pangan pada dekade 70-an, konflik politik yang berkepanjangan di indonesia menimbulkan kemerosotan ekonomi yang tajam dengan ditandai melemahnya nilai mata uang rupiah mencapai 1000%. kebijakan pemotongan nilai mata uang ternyata tidak efektif dan tetap melemahkan daya beli masyarakat. hal ini berakibat pada ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga membeli bahan pangan yang kurang layak untuk dikonsumsi. beras sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat merupakan barang langka dan membutuhkan biaya besar untuk memperolehnya. untuk mengatasi kelangkaan beras, pemerintah orde baru melalui rencana pembangunan lima tahun (repelita) i mengupayakan untuk menciptakan pembangunan dengan fokus utama pada ketersediaan pangan. ketersedian pangan terutama makanan pokok merupakan prasyarat untuk merambah kepada langkah pembangunan selanjutnya. mengingat indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka wajar apabila sektor pertanian menjadi primadona dalam pembangunan. kebijakan pertanian yang dicanangkan pemerintah sekaligus mengakomodir gerakan revolusi hijau yang menjadi gelombang besar di dunia pada dekade 50-an hingga 80-an. gerakan revolusi hijau di indonesia dilaksanakan secara terencana melalui program-program, antara lain: bimbingan masyarakat (bimas), intensifikasi khusus (insus), dan ekstensifikasi yang didalamnya diterapkan panca usaha tani (put) (iskandar, 2006). program bimas adalah kegiatan pendampingan kepada para petani melalui aktivitas penyuluhan pertanian. petugas penyuluh pertanian langsung datang ke daerah-daerah yang secara kultural merupakan lumbung padi bagi lingkungan di sekitarnya. inventarisir permasalahan yang dihadapi oleh para petani dilakukan dan kemudian dibantu pemecahannya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. insus merupakan program untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian khususnya padi melalui pengembangan tata kelola lahan. dengan jumlah lahan yang terbatas, petani diharapkan bisa tetap meningkatkan produksinya melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. berbeda dengan insus yang cenderung mengembangkan pertanian secara kualitatif, ekstensifikasi pertanian adalah program pengembangan yang bersifat kuantitatif. perluasan lahan pertanian didorong oleh pemerintah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lahan luas. ketiga kegiatan tersebut bermuara pada program panca usaha tani (put). put merupakan program yang dikenalkan oleh pemerintah kepada petani untuk menciptakan tata kelola pertanian yang lebih baik. kegiatan yang dilaksanakan dalam put mencakup keseluruhan aspek yang berhubungan dengan pertanian, yakni mulai dari penyiapan dan pengolahan lahan, pemilihan dan penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, penanganan hama dan penyakit tanaman, dan mekanisme pasca panen. program put yang dilaksanakan sempat menyebabkan kinerja pertanian meningkat. produksi padi berkembang dari 2,5 menjadi 10 ton gabah, kedelai 0,6 menjadi 1,6 ton, jagung 1,6 ton menjadi 6,8 ton hektar/musim tanam (samhadi, 2006). keberhasilan dalam meningkatkan kinerja pertanian memuncak pada tahun 1984 dimana indonesia menjadi negara swasembada beras. bahkan indonesia memperoleh penghargaan dari food and agriculture organization (fao) sebagai negara yang berhasil menjalankan pembangunan di bidang pertanian dan menjadi percontohan negara lain. c. problematika pertanian di indonesia setelah swasembada pangan tercapai, sektor pertanian lambat laun ditinggalkan dan semakin termarjinalkan secara sistematis sehingga mulai tahun 1986 indonesia menjadi pengimpor beras (samhadi, 2006). tidak hanya beras, pengadaan pangan seperti kedelai, jagung, dan gula terpuruk terus dan ketagihan impor sampai sekarang (iskandar, 2006). program put yang dijalankan petani semakin lama memperlemah posisi petani dan pendapatan petani ternyata mengalami kemerosotan yang luar biasa. program put ternyata menyebabkan pertanian sebagai kegiatan yang padat modal atau biaya tinggi dan bukan lagi kegiatan padat karya. setiap tahapan dalam put membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. petani biasanya sudah kehabisan modal ketika mulai penyiapan dan pengolahan lahan, membeli benih, dan ongkos tanam. penyiapan dan pengolahan lahan intensif agar efisiensi maka digunakan traktor dan pupuk penyubur lahan. pemanfaatan traktor memang mempercepat proses pembalikan permukaan tanah tapi roda traktor mengakibatkan tanah menjadi lebih keras dan akar tumbuhan padi sulit menembus pemukaan tanah. akibatnya pertumbuhan tanaman tidak maksimal dan semakin lama kepadatan tanah berakibat menurunnya kualitas tanah untuk ditanami padi. petani mengoperasikan traktor dengan menyewa sehingga mengeluarkan ongkos produksi tambahan. pemberian pupuk penyubur juga membutuhkan ongkos produksi cukup besar terlebih lagi harga pupuk cenderung tinggi pada masa tanam. tata niaga pupuk diatur oleh pemerintah tapi banyak pelaku pasar yang mempermainkan harga sedangkan pemerintah tidak menindak secara tegas keadaan tersebut. varitas benih sebagai hasil teknologi budidaya pertanian memiliki harga yang tinggi dan hanya bisa untuk sekali tanam. kemudian ongkos tambahan diperlukan ketika lahan siap ditanami. kebutuhan akan pupuk maupun pertisida untuk pemeliharaan tanaman memperbanyak biaya sehingga petani yang mau tidak mau menambah ongkos produksi. ketika tidak memiliki dana maka berhutang. petani bisa sedikit bernafas -walaupun serakketika panen memang berhasil. tapi posisi petani lemah apabila panen raya. harga gabah turun, dan terkadang dari pada merugi petani menjual gabah dibawah harga pembelian pemerintah (hpp) sebesar rp 1.230/kg. persoalan klasik yang muncul ketika menentukan hpp adalah mempertahankan harga yang baik di tingkat produsen, tetapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan konsumen (jamal, 2006). namun berdasarkan data bps rata-rata harga transaksi di tingkat petani adalah rp 900/kg (siagian, 2006). hpp sangat merugikan karena harga gabah tertinggi dibatasi tapi biaya produksi tingkat kesediaannya tidak dijamin tapi melalui mekanisme pasar. kebijakan pertanian pada umumnya dan beras pada khususnya ternyata menempatkan petani sebagai pemain utama sektor ini dalam posisi yang sangat menyedihkan. petani sebagai tulang punggung pertanian berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. para petani bukanlah orang yang malas sehingga menjadi miskin. namun sekeras apapun bekerja, pendapatan yang diperoleh sangat kecil dan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan subsisten. sedangkan untuk membiayai ongkos produksi periode berikutnya, satu-satunya cara adalah berhutang. apakah kondisi ini akan terus dibiarkan berlarut-larut? atau memang profesi petani sudah tidak layak lagi ada di indonesia karena yang terjadi adalah penindasan, bahkan pembunuhan, secara pelan-pelan. atau mungkin pemerintah berencana untuk menjadikan indonesia menjadi pengimpor utama beras di dunia. kondisi ini bisa jadi terwujud ketika profesi petani benar-benar hilang di indonesia. kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah orde baru sejak tercapai swasembada pangan adalah dengan menggeser pusat pertumbuhan dari desa ke kota. gerakan revolusi hijau telah berhasil di indonesia tapi belum mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. sektor yang dapat dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah industri khususnya manufaktur karena menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak dan modal dalam jumlah besar. industri dapat berkembang apabila infrastrukturnya memadai dan itu hanya ada di perkotaan. sejak itulah sektor pertanian yang berbasis di pedesaan dilirik sebelah mata oleh pemerintah. michael lipton dalam bukunya why poor people stay poor mengungkapkan teori tentang urban bias (lipton, 1977). bias perkotaan (urban bias) ditandai dengan: 1) adanya kebijakan politik pangan murah (rice premium policy) yang dibayar oleh urban areas dalam wujud subsidi harga pangan bagi wilayah perkotaan. 2) adanya gejala “price twists”; yaitu kecenderungan “cost of living” yang meningkat di countryside dan pengembalian (remitance) yang lebih rendah pada mereka, sementara pada saat yang sama tetap menjaga biaya rendah untuk urban dwellers (penduduk kota). 3) adanya strategi investasi yang tidak seimbang pada sektor publik antara desa-kota dan penyediaan infrastruktur sosial yang terbatas di wilayah pedesaan. 4) adanya arus “brain-skill drain” dari wilayah pedesaan yang mengalir ke wilayah perkotaan. keempat tanda bias perkotaan yang diungkapkan oleh lipton tampak dalam pembangunan di indonesia. penentuan hpp adalah salah satu bukti bahwa urban bias terjadi. hpp mengakibatkan keseragaman harga baik di kota maupun desa dan ongkos ketika digiling menjadi beras, harga ditingkat konsumen bisa ditekan dan yang untung adalah masyarakat perkotaan. pemerintah membeli dalam bentuk gabah sehingga nilai tambah ketika berubah menjadi beras tidak diperoleh oleh petani tapi pengusaha yang berasal dari kota. pembangunan infrastruktur perkotaan berkembang sangat cepat berbeda dengan di desa. banyak tenaga kerja dari desa yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. walaupun urbanisasi di perkotaan adalah masalah tapi menjadi konsekuensi logis dari adanya industrialisasi. industrialisasi di sektor pertanian yang terjadi di indonesia memiliki logika yang keliru. hal ini disebabkan karena industrialisasi menggusur capaian prestasi bidang pertanian. seharusnya pertanian yang telah ada di dorong untuk mendukung industrialisasi yang terjadi bukan sebaliknya. pertanian dijadikan material dasar bagi industrialisasi sehingga menjadi semakin mantap dan memiliki nilai tambah. pemerintah harus berani membuat lompatan untuk menyelamatkan sebagian besar rakyatnya yang menjadi petani. pekerjaan ini tidak mudah tapi harus dilakukan dan bertahap. tujuannya adalah untuk mengembalikan keberhasilan indonesia sebagai negara swasembada beras di satu sisi dan di sisi lain tetap menjalankan roda industrialisasi yang lebih membumi dan sesuai dengan kapasitas masyarakat. industrialisasi yang terjadi harus mengakar kepada masyarakat. teknologi maju dalam pertanian perlu diraih tapi pertanian rakyat juga harus diperhatikan. ketercapaian dari program ini adalah mengembalikan profesi petani pada tempat yang terhormat. industrialisasi pertanian diarahkan pada penciptaan produk-produk pertanian yang dapat diserap oleh masyarakat dan nilai tambah yang ada dapat dibagi secara merata. nilai tambah selama ini diterima oleh penduduk perkotaan bukan para petani. ketika petani bisa menikmati nilai tambah dari produk-produk pertanian yang dihasilkan, maka pemberdayaan akan terjadi dan tidak rentan terhadap kemiskinan. d. solusi pemerintahan susilo bambang yudoyono telah mencanang program revitalisasi pertanian. program ini mencakup delapan kegiatan, yaitu: 1) mencegah kkn; 2) mengamankan ketersediaan bahan pangan menghadapi hari-hari besar keagamaan; 3) memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan musim tanam 2004/2005; 4) mengurangi penganguran dan kemiskinan; 5) merumuskan kebijakan kelembagaan dan keuangan untuk pertanian dan pedesaan; 6) merumuskan kebijakan infrastruktur pertanian; 7) menangani impor ilegal dan pemalsuan sarana produksi pertanian; 8) serta merumuskan kebijakan perdagangan internasional (widiyanti, 2005). dua program yang berhasil dilakukan sby adalah kedua dan ketiga sedangkan ke delapan program lainnya belum terlihat hasilnya. hal ini disebabkan karena kedelapan program revitalisasi pertanian tidak menyentuh akar masalah yang menggelayuti pertanian di indonesia secara langsung. ide yang ditawarkan sangat luas. menurut hs. dillon diperlukan adalah reformasi yang bersifat paradigmatis di bidang pertanian. pertanian harus diarahkan pada kebijakan yang secara umum adalah people driven (dillon, 1999). selama ini masyarakat kurang diberi keleluasaan untuk mengembangkan diri. perlu ada kebijakan yang membuka peluang yang bisa membuat petani berkembang dan mandiri. kebijakan pemerintah diarahkan pada tersedia ‘ruang’ bagi petani untuk bisa menerapkan teknologi tepat guna yang bisa memberdayakan dan mandiri sehingga petani tidak perlu merasa untuk melawan arus atau berseberangan dengan program pertanian pemerintah karena ada rambu-rambu untuk melakukannya dan bersifat umum dan menyeluruh. sosialisasi termasuk menjadi masalah utama berbagai kebijakan yang dijalankan di indonesia. secara politis hal ini sangat positif karena keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. platform industrialisasi sektor-sektor yang berkaitan dengan pertanian harus diubah. industrialisasi tidak hanya untuk menyuplai sektor pertanian tetapi mengembangkan produk-produk pertanian sehingga memiliki nilai tambah. hal ini penting dilakukan agar variasi produk tidak hanya lebih beragam tapi produk yang dihasilkan juga tidak sia-sia. subtitusi produk makanan pokok termasuk dalam kegiatan ini. penyeragaman makanan pokok masyarakat menjadi beras tidak seharusnya terjadi. penemuan varitas padi unggulan sangat penting sehingga bisa meningkatkan produksi. namun ketika produksi berlimpah, industri harus bisa menyerapnya. inovasi dalam teknologi pangan sangat penting untuk dilakukan. kesulitan mengidentifikasi kebutuhan tiap-tiap daerah terhadap produk-produk pertanian dan bentuk pengembangan menjadi kendala kegiatan ini. perbaikan tata niaga pupuk dan obat tanaman sangat penting. ketergantungan terhadap pupuk dan obat kimiawi harus dikurangi karena saat ini telah berkembang budidaya tanaman organik. ongkos produksi terbesar yang dikeluarkan petani adalah dua jenis sarana produksi pertanian (saprotan) ini. pemahaman yang keliru sering terjadi dalam penggunaan dua saprotan ini sehingga yang terjadi adalah penghamburan. banyaknya pemain pada tata niaga pupuk dan obat tanaman berpeluang pada munculnya resistensi pasar atas kebijakan ini. apabila kebijakan ini berhasil, yang diuntungkan adalah petani. penentuan hpp bukanlah perkara mudah karena banyak faktor yang diperhitungkan. apabila seluruh faktor yang mempengaruhi penentuan hpp di indonesia dikumpulkan maka tidak akan ada angka yang tepat untuk semua daerah. oleh karena itu yang harus dilakukan adalah menentukan hpp sesuai dengan kemampuan dan tingkat harga yang paling masuk akal bagi daerah yang bersangkutan. dengan demikian hpp tiap-tiap daerah bisa berbeda-beda. aspek teknis juga bisa dikembangkan dengan mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. pertanian berkelanjutan adalah cara pertanian konvensional dengan inovasi pakar maupun petani dalam proses produksi pertanian, seharusnya aman bagi lingkungan dan hemat biaya (padmowijoto, 2006). teknologi yang berkembang selama ini bisa diadopsi oleh petani tapi petani melakukannya dengan menerapkan teknologi tepat guna yang mereka kembangkan sendiri. saat ini mulai berkembang teknologi pertanian organik tapi model pertanian ini masih dianggap berbiaya tinggi. memang dalam jangka panjang biaya tinggi bisa dipangkas sehingga sama dengan teknologi revolusi hijau tapi waktu normal untuk mencapai hal tersebut adalah 8 musim (sodikin, 2006). alternatif yang paling masuk akal adalah memberikan peluang bagi masyarakat petani untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan yaitu menerapkan teknologi secara proporsional dan menerapkan teknik subtitusi yang bisa menghemat biaya di samping menghindarkan diri dari kemerosotan tingkat kehidupan petani. e. kesimpulan pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan pertanian khususnya beras adalah petani sendiri. petani berada pada posisi diambang kemiskinan. ketika telah menjadi miskin, petani semakin terpuruk karena kemiskinan menjadikan petani rentan, tidak berdaya dan voiceless (smeru, 2002). kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan petani untuk memperoleh nilai tambah atas produk yang dihasilkannya. nilai tambah dari pertanian diambil oleh pengusaha dan dunia industri. nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani. dengan nilai tambah tersebut, petani dapat membiayai hidupnya di samping proses produksi pertanian yang menjadi mata pencahariannya. petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. oleh karena itu rekomendasi kebijakan pertanian khususnya beras adalah memberikan nilai tambah produk pertanian khususnya padi kepada petani. untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan nilai tambah produk pertanian kepada petani adalah tidak mudah. kejadian yang paling merugikan petani adalah ketika peluang untuk memperoleh nilai tambah tersebut diinterupsi oleh pemerintah melalui impor beras. pemerintah harus betul-betul mempertimbangan keputusan untuk mengimpor beras. kontraksi pasar terhadap kenaikan harga akibat kelangkaan dapat diukur sehingga tidak terburu-buru membuat keputusan. memang terdapat indikasi bahwa keputusan untuk impor beras adalah tekanan dari pihak asing (donatur bantuan). namun seiring lunas utang ke beberapa donatur, indonesia harus berani mengambil sikap dan mandiri dalam membuat kebijakan. hpp dalam bentuk gabah sebagai patokan harus diubah dalam bentuk beras. ketetapan hhp setiap daerah juga bisa berbeda. dalam hal ini bulog harus membeli langsung dari petani atau koperasi petani. yang sering terjadi, bulog membeli dari pengepul (tengkulak). pada saat panen raya, seharusnya bulog menarik persedian pasar yang melimpah sesuai hpp. namun yang terjadi, bulog cenderung bermain sebagai pengusaha dan menekan harga di tingkat petani. bulog harus mengambil peran penting dalam memantau dan mengawasi tata niaga beras. selama ini posisi bulog ambigu yakni sebagai regulator dan pemain. sebagai regulator, bulog seharusnya tidak diperkenankan menjadi pemain. dalam sepakbola akan sangat sulit mengalahkan tim yang bermain tapi merangkap sebagai wasit. kebijakan ini tidak akan berhasil apabila tidak ada political will dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas wilayah, sektor, dan pelaku. perbedaan kepentingan antar faktor pasti terjadi dan hal itu sangat alamiah. ketika setiap faktor tidak bisa duduk bersama maka realisasi kebijakan ini akan semakin sulit terwujud. daftar pustaka: amir sodikin, 2006, perlawanan bisu kaum tani tertindas, fokus kompas, 25 nov 2006 michael lipton, 1977, why poor people stay poor, harvard university press erizal jamal dkk., 2006, analisis kebijakan penentuan harga pembelian gabah, balitbang, deptan hs. dillon, 1999, politik pertanian, psdal-lp3es, http://psdal.lp3es.or.id /dp35ar2.html, update 23 nov 2006 mukhamad kurniawan, 2006, petani, kuli di lahan sendiri, fokus kompas, 25 nov 2006 naomi siagian, 2006, penanganan masalah pertanian masih bersifat ”ad hoc”,sinar harapan, http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/1229/ind1.html, 23 nov 2006 noer soetrisno, ketua umum perhimpunan ekonomi pertanian indonesia (perhepi), dalam arin widiyanti, 2005, hanya 2 program revitalisasi sektor pertanian yang berjalan, http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/ tgl/01/time/221741/idnews/283360/idkanal/4, update 26 nov 2006 pepih nugraha, 2006, impor beras jalan terus, fokus kompas, 25 nov 2006 soemitro padmowijoto, 2006, pertanian berkelanjutan seharusnya hemat, kompas.com, update 23 n0v 2006 sri hartati samhadi,2006, kambing hitam kemiskinan, fokus kompas, 25 nov 2006 yusep iskandar, refleksi 59 tahun kemerdekaan petani, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/19/1105.htm, update 23 nov 2006 biodata penulis. dwi harsono, lahir di purwokerto, 15 januari 1974. lulus master jurusan ilmu administrasi negara fisipol universitas gadjah mada tahun 2009. saat ini mengajar pada program studi administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ekonomi universitas negeri yogyakarta. 85 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... the social harmony of local religious groups hapsari dwiningtyas sulistyani department communication, faculty of social and political science, universitas diponegoro, indonesia hapsarisulistyani@yahoo.com turnomo rahardjo department communication, faculty of social and political science, universitas diponegoro, indonesia turnomorahardjo@gmail.com lintang ratri rahmiaji department communication, faculty of social and political science, universitas diponegoro, indonesia lintangratri84@gmail.com article history: received 2020-02-12, revised 2020-07-24, published 2020-07-30 abstract as a multicultural nation, minority groups are embedded in the discourse of nationality and social harmony in indonesia. the term social harmony signifies that each race, ethnicity, or religion must be placed in an equal standing/position. the research focuses on understanding the identity negotiation strategies, in establishing the social harmony, that are used by adherents of local religions which are considered minorities in a community where the majority of people believe in formal religions. this study uses the co-cultural theory and employs a phenomenology research method to explores the way in which co-cultural groups’ members negotiate their cultural differences with the members of dominant groups. the groups that are chosen as the subject of this research are the religious groups that live in a relatively supportive community (kawruh jiwa) and the group that has experienced numerous clashes with other groups in the region (sapta dharma). the result of the research indicates that communication strategies used by local religious believer groups in establishing social harmony are: educating others, self-censoring, and bargaining. those three communication strategies create different co-cultural positions. educating others creates an accommodation position, self-censoring produces surface assimilation, and bargaining strategy generates a situation where marginal groups are in a partial separation. sebagai negara multikultural, kelompok minoritas berada dalam wacana kebangsaan dan keharmonisan sosial di indonesia. istilah harmoni sosial menandakan bahwa setiap informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 85-96, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 30169 86 informasi, volume 50. nomor 1.2020 introduction this research focuses on understanding the identity negotiation strategies that are used by believers of local religion which are considered minorities in a community where the majority of people believe in formal religions. this study uses the cocultural theory as a reference for describing how groups of people who believe in local religion communicate in a structure that considers them as a minority. this research attempts to describe the specific practices of communication that are used by the believers of local religion when performing an identity negotiation with the dominant group as an attempt to establish social harmony. kung et.al (kung et al., 2018) argue the intergroup social harmony is primarily constructed by the trust. the perception of an intergroup boundary often blocks the extension of trust to different cultural/ religious groups. according to the national commission of human rights (komnasham, 2016), marginal groups in indonesia is categorized into five clusters, which are marginalization based on race, ethnicity, religion and belief, disability, and sexual orientation (komnasham, 2016). one of the minority groups that has a long history of marginalization are groups of local religion believers. they are subjected to discrimination in various aspects of their lives, such as issues regarding birth, education, marriage, and even death. in other words, they are marginalized from the moment they are born until they pass away. they must endure lifelong discrimination regarding the identity of the local religion group they are in. ironically, history has also shown that the government has established laws that enforce acts of discrimination towards the adherents of local religions. for example, the ministry of religion in 1959 defines religion as a group that exists based on revelations from god and has prophets, holy book, guidance as well as a law system that its believers can follow (mellisa, 2015). that kind of definition insinuates that local religion is not considered as a “religion” and it is determined to be a deviation in society. another law that corners local religion believers and is still used until now is the “undang-undang nomor 1/pnps tahun 1965” regarding the misuse and/or the blasphemy of religion. according to the national commission of human rights (erdianto, 2017), the law previously stated is discriminative and limits the freedom of praying for the believers in local religion and beliefs. that law is then reinforced with the provision of the people’s consultative assembly (mpr) stating that local beliefs are not a religion and the believers will not ras, etnis, atau agama harus ditempatkan dalam posisi/kedudukan yang sama. penelitian berfokus pada pemahaman strategi negosiasi identitas, dalam membangun sosial harmoni, yang digunakan oleh penganut agama lokal yang dianggap minoritas dalam sebuah komunitas di mana mayoritas orang percaya pada agama formal. penelitian ini menggunakan teori co-cultural dan menggunakan metode penelitian fenomenologi untuk mengeksplorasi cara anggota kelompok budaya yang berbeda menegosiasikan perbedaan budaya mereka dengan anggota kelompok dominan. kelompok-kelompok yang dipilih sebagai subjek penelitian ini adalah kelompok agama yang hidup dalam komunitas yang relatif mendukung (kawruh jiwa) dan kelompok yang telah mengalami banyak bentrokan dengan kelompok lain di wilayah tersebut (sapta dharma). hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh kelompok penganut agama setempat dalam membangun kerukunan sosial adalah: mendidik yang lain, menyensor diri sendiri, dan tawar menawar. ketiga strategi komunikasi itu tercipta posisi co-cultural yang berbeda. mendidik orang lain menciptakan posisi akomodasi, swasensor menghasilkan asimilasi permukaan, dan strategi perundingan menghasilkan situasi di mana kelompok marginal berada dalam pemisahan parsial. keywords: identity negotiation, social harmony, marginal group, local religions, co-cultural theory 87 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... be guaranteed the full rights regarding performing and practicing their religion. besides the laws stated before, there are still many rules, consensus, and policies that have the potential to create marginalization towards the believers of local religions. rules regarding beliefs and religion of minorities have reinforced the stigma and acts of marginalization in society. the restriction of freedom to pray and having a particular religious belief usually triggers acts of violence. one of the examples is the refusal of the villagers regarding the funeral location when one of the believers of sapta dharma in brebes passed away. it was planned that the person will be buried in the village’s public graveyard. the refusal of the villagers caused a 12-hour delay in the funeral process and was finally buried in the backyard of the person’s home (priyanto, 2017). other acts of violence that befell the believers of sapta dharma was the burning of the sapta dharma sanctuary on the 10th of november 2015 in the rembang district, central java. before the sanctuary was burned, the followers of sapta dharma had received intimidation and threats regarding them performing an ongoing renovation towards the sanctuary. the district’s government was unable to provide protection and even asked them to stop the renovation. cases of violence that are endured by followers of local religions indicate the lack of protection towards the freedom of having religion and faith. this paper is an attempt to create a co-cultural communication model that is performed by the adherents of local religions. this paper focuses on two groups of local religions which are: the kawruh jiwa in salatiga and the sapta dharma in brebes. the kawruh jiwa believers in salatiga can relatively co-exist with the majority of religious communities. meanwhile, the sapta dharma believers in brebes has encountered issues with the other residents like the refusal of burying a sapta dharma believer in the public graveyard. this paper hopefully can reveal the communication strategy that is used by the local religion believers as a form of their identity negotiation. the research regarding identity negotiation of local religion believers has several references from previous researches. the first research is title a study related to mindfulness in interethnic communication that explored the communication between people of chinese ethnicity and javanese ethnicity in sudiroprajan, surakarta (rahardjo, 2004). the aforementioned research focuses on the recurring conflicts in indonesia is then made as an indication that mindless situations are still happening during inter-ethnic communications. every individual from both groups tend to be reactive rather than proactive, and interpreting behaviors of individuals from the other group based on their own group’s perspective. the result of rahardjo’s research shows that citizens of both ethnicities in that region can create mindful communication situations because they have sufficient competency in intercultural communication which consists of integrating motivation, knowledge, and skills to be able to communicate properly and efficiently. rahardjo’s research regarding mindfulness in interethnic communication is important to be made as a foundation in seeing the forming process of mindfulness when co-cultural groups communicate with dominant groups that will finally create social harmony. the second research is a research that focused on building a communication model in a multireligion society (rahardjo & lukmantoro, 2015). the goal of that research is to discover society’s view on religion-based conflicts. the communication gap between different individuals is then brought up in rahardjo and lukmantoro’s research and it is discovered that each individual can create good relations without minding each other social, economic, and religious backgrounds. each side that commences interaction has high-involved people that are indicated with the showing of respect towards other people. in performing interactions, they tend to be open towards understanding the other side that has a different religion. in social relations, they not only show involvement in socializing but also willing to respect 88 informasi, volume 50. nomor 1.2020 other people’s religious values and customs (rahardjo & lukmantoro, 2015). another finding in this study is reinforcing that dialog is the most suitable communication model that needs to be implemented in a multireligion society. this research by is important for this research because it can be made as a foundation for seeing the communication model that arises in a society with different religions and beliefs. the last research used is by glenn and johnson that uses co-cultural theory to explore how african-american college students engage and implement communication strategies when socializing in a predominantly caucasian college (glenn & johnson, 2012). three important points have been found in the research: (a) aggressive assimilation: in negotiating stereotypes and personal-identity, (b) non-assertive detachment: in negotiating subordination and imbalance of power, and (c) pursuit for accommodation: solved by performing communication strategies. research showed the theoretical implications of the cocultural theory (glenn & johnson, 2012). tension arises when there is an identity conflict between personal identity and the identity performed by the dominant group. the implications of the identity conflict is an identity gap between participants that leads them to perform identity strategies such as aggressive assimilation and nonassertive detachment. this research is useful for showing how communication strategy from marginal groups that live in a dominant community. this paper explores the understanding of how the co-cultural group members negotiate the cultural differences with other groups. the group that is chosen to be the subject of this paper is the group that in a relatively supportive community towards the existence of local religion believers (the kawruh jiwa group in salatiga) and a group that has experienced numerous clashes with other groups in the region (sapta dharma group in brebes). the understanding of cocultural communication strategies from local religion believers group will be the foundation in constructing a co-cultural communication strategy model. literature review the presence of minority groups is a consequence of a multi-cultured country. jubba et. al (2019) argue that in indonesia there are many inequalities regarding protection and equity of rights between minority groups and the majority. this injustice is particularly evident in the treatment of the dominant groups, including the government, towards minority religious groups (jubba et al., 2019). ideally, the country should protect the rights and safety of every minority groups including minority groups concerning religion and beliefs. but in reality, the groups of local believers in indonesia have a long history of marginalization. they experience identity discrimination in various important phases of their lives such as birth, education, marriage, and even death. the presence of local religious groups is found in almost all regions in indonesia. ironically, the offense towards freedom of having religion and faith is also found in almost all regions in indonesia (hafiz & dja’far, 2016). the position and social construct of local religious groups are very vulnerable to discrimination that can be seen from the number of offenses that has gone up since 2014. in other words, the freedom of having religion and belief for local religion minority groups has not been fully guaranteed. levin et.al argue that there is always debate about the laws that govern and protect religious freedom (levin et al., 2016) . in indonesia, the inconsistency of laws governing religion is caused by the tug-of-war between the discourse of religious freedom and people’s fear of particular religion branches, especially local religions, that are considered as the deviation of the dominant formal religions. local religion believer groups as a minority perform a co-cultural communication as an effort to be able to co-exist with the majority religious groups. the study of cultural diversity has a very broad scope in terms of theoretical and models because it incorporates various 89 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... problems of diversity, multiculturalism issues, intercultural conflicts, and inequalities that take place throughout the world (sloan & schmitz, 2018). the cultural communication perspective that is applied to this social harmony in local religious groups research is critical multiculturalism. critical multiculturalism is a study of cultural communication that not only describes the cultural diversity in society but also unravels the complex injustices and power relations processes that exist in a multicultural society (sloan & schmitz, 2018). research that utilizes a critical multiculturalism approach problematizes the injustices that occur in the social structure and attempt to challenge the inequalities by listening and explaining the particular perspectives of marginal groups (sloan & schmitz, 2018). understanding the social structure and public institutions that govern power relations in a multicultural society needs to be done to be able to understand the various obstacles that prevent the participation of minority groups including religious minorities in social, economic, and political arenas (tremblay, 2019). therefore, the multiculturalism perspective applied to this research is multiculturalism in an active sense. active multiculturalism argues that the nature of multiculturalism is closely related to the dynamic nature of power relations in the communication process that occurs within society (spiteri, 2017). by using an active multicultural perspective, this research focuses on efforts to reveal the injustices experienced by minority groups and encourage social justice in a multicultural society. each race, ethnicity, or religion even though they are different can be placed in an equal standing/position (lubis, 2015). it can also possess similarities in rights regarding articulating and expressing their views and values. according to gupta et. al. (2018), suspicion and bias towards other groups occur in both dominant groups and marginal groups. therefore, co-cultural communication activities need not only be seen from the perspective of marginal groups but also need to be assessed from the perspective of the dominant group (gupta et al., 2018). rasna & tantra argue that religion has an important role in molding the character of its followers (rasna & tantra, 2017) . religion has an important role in developing mindful attitudes and behaviors in a particular society. the principle of respecting other religions and the commitment to teach peace that exists in the principle of almost all religions is significant to be used as a basis for developing acceptance to different religious groups (shaver et al., 2016). the mindfulness co-cultural competence is the basis for the formation of social harmony in a society. co-cultural theory is developed by mark orbe, which is a theoretical thinking regarding conversations between individuals from underrepresented groups and dominant groups (littlejohn et al., 2017). orbe refers to underrepresented groups as co-cultural groups, which are groups having a lower social status like homeless people, deaf people, or in an american context are african—americans. meanwhile, the dominant groups come from the main flow of society and often but not always, are the majority groups in a culture. they usually are people who have a higher social status and power in society, for example, people with high socio-economic status. according to orbe and friends , cocultural communication relates to the interaction between the underrepresented group members with dominant groups. the focus in co-cultural theory is providing a structure where co-cultural group members. co-cultural theory has two propositions, which are 1) the marginalized co-cultural group members in a dominant social structure and 2) the co-cultural group participants that practicing certain communication strategies to obtain success when encountering authoritative powerful structures. orbe and friends mentioned co-cultural communication approaches specifically which are: avoiding, imitating, adopting, stereotypes, and self-censoring towards teaching others, transaction, tackling, and sabotaging others. commonly, co-cultural members have 90 informasi, volume 50. nomor 1.2020 one out of the three goals; assimilation, accomodation, or separation, when they are interacting with the members of the dominant group (littlejohn et al., 2017). assimilation is a situation where someone who is part of an underrepresented group attempts to become part of a dominant cultural group. whereas accommodation is a state in which a marginal person tries to accept the dominant culture while maintaining a part of the uniqueness of the original culture. the circumstance of accommodation, in other words, is an effort of minority group members to be accepted by the dominant cultural group. separation, on the other hand, is a position where minority group members reject the dominant culture altogether and try to maintain their particular culture and form a social structure that sustains the unique cultural values (littlejohn et al., 2017) in the context of the application of cocultural theory, the use of co-cultural theory in various researches involve the following premises: the existence of social hierarchy, the dominant group uses its power to strengthen the power system, dominant power structures restrain the participation of minority groups, how the minority groups communicate signify the way power relations operate in a particular society, and minority groups use specific communication strategies for maintaining their social existences (razzante & orbe, 2018). contextualization of co-cultural theory in this study is carried out by analyzing how communication strategies applied by local religious groups to be able to create social harmony with adherents of formal religion who are the dominant group. the position of local religious groups as marginal has forced them to implement particular communication strategies as a mode of survival. methods the identity negotiation strategies of local minority religious groups (the contextualization of co-cultural theory) is an analysis that uses a descriptive qualitative approach. in term of operational aspects, this study describes identity negotiation strategies of the research subject which are local religion believers and the obstacles in communication that arises when they are interacting with the majority religious group. tools or method that is used in this research is phenomenology through qualitative interview and observation to obtain data regarding co-cultural communication between local religion believers with the dominant society. the subject of this research is the kawruh jiwa religion group in salatiga and the sapta dharma religion group in brebes that performs communication with people from dominant religious groups. qualitative researchers interpret data by giving meaning, translating, and making the data understandable by finding out how the subject of the research views the world and how they define situations (neuman, 2007). because this research employs a phenomenological research method, the notion of meaning perceives as a relational term rather than isolated, and active or dynamic processes rather than passive or motionless entities (harney, 2015). this research is descriptive qualitative research. according to cibangu & hepworth (cibangu & hepworth, 2016), as descriptive research, phenomenology explores a particular phenomenon in detail and in-depth. therefore this research use observation and in-depth interview as the data collection methods. the study begun by observing the cultural environment in which local religious followers interact with their neighbors in everyday lives. the researchers also conducted interviews with the followers of kawruh jiwa and sapta dharma. the data gathered were then made in the form of transcripts which are then rearranged in the form of pattern analysis. the main attempt of the pattern analysis is revealing the configuration of meaning, whether it is the structure or how the meaning of identity negotiation itself was created. in the context of this research, the pattern analysis was done for uncovering similarities and uniqueness of experience that is possessed by local religion believers when applying communication strategies 91 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... with the dominant groups. the researcher made a descriptive narration based on the interview dialog with the informants. the descriptions mainly explained the experiences of informants in establishing interactions with adherents of the majority religion. the description was done by reading and observing in detail to identify the similarities and uniqueness in the communication pattern as a means to develop an identity negotiation adaptation strategy communication model. after the description of informants’ experiences was carried out, the next step in this research was to synthesize the textural and structural meaning, which was to conduct an analysis or discussion of the research findings (experience of communication of local religious followers) by referring to the theories of identity negotiation that relevant with research results. the final step in this phenomenological research was to discuss the implications of the research results culturally and socially. results and discussion this research focuses on two local religious community groups namely kawruh jiwa and sapta dharma. the results showed that the two minority this research focuses on two local religious community groups: kawruh jiwa and sapta dharma. the results of the research showed that the two minority groups implemented different strategies when communicating with the surrounding community. kawruh jiwa is a local religious group that has a different political and social position from formal religions. the position as a minority religion makes kawruh jiwa have several specific ways of communicating when interacting with dominant groups. kawruh jiwa spread their religious thoughts through routine and nonroutine discussions. some of the followers of kawruh jiwa received information about the principles of their religious perspective when attending discussions in scientific forums. some other kawruh jiwa followers get information from people who have already become followers. according to eyber et.al (eyber et al., 2018), religious leaders have a significant role in the success of co-cultural communication of religious groups. the cocultural communication activities carried out by the kawruh jiwa group are strongly influenced by the ability of the kawruh jiwa’s leader in moderating the way in spreading the religious principles of kawruh jiwa to the society at large. the leader of the kawruh jiwa group uses a communication strategy that promotes togetherness and tolerance. according to asmara (asmara, 2018), most religious groups have universal values of kindness such as love, brotherhood, and a prohibition against attacking and hostility towards other people or groups. if every religious group applies the principles of goodness that they have thoroughly, it will form social harmony in society. the rhetorical and social competences of the leader have led the acceptance of kawruh jiwa religious group in the surrounding community. regular discussion forums are held every month called jonggringan. the forum strengthens understanding for followers and also provides information for potential followers. often adherents bring their friends to join jonggringan. whereas sapta dharma, on the other hand, identifies sapta dharma as a religion that has the same position as formally recognized religions. the way of communication that focuses on spreading their beliefs makes them suspected of being a deviant religion by the surrounding community so that it often generates conflicts. such suspicion also makes them discriminated against. they are often forced to explain their rituals and beliefs to the surrounding community. when adherents of sapta dharma try to become part of a community, they are often persuaded and asked to convert to become adherents of one of the government formally recognized religions. when followers of sapta dharma refuse to join the dominant religion, they experience discrimination in the form of insults, excluded from social events, and even there were some cases when members of sapta dharma died their bodies 92 informasi, volume 50. nomor 1.2020 were rejected by the community to be buried in public graves. some even buried their relatives who died in the front yard of the house. the religious mindset is based on the values of goodness which are relatively similar in almost all religions (kriještorac, 2018). thus, these values are flexible enough to be able to bring up new interpretations that suitable or support the specific social conditions at a time. thus, the basic perspective on religion should be changed, because the values of goodness are relatively the same in all religions so that religion should be seen as a social unifier, not as a source of division (kriještorac, 2018). chuah et. al. (chuah et al., 2016) argue that religiosity relates to prejudice and trustworthiness. in a religious society, people tend to perceive that people who belong to some faith are more trustworthy. in indonesia, people who affiliate in local religions are more likely to get discrimination due to general stereotypes and prejudices. according to gudykunst (gudykunst, 2002) and, co-cultural communication that is done by marginal groups have three main purposes/ goals which are: assimilation (being a part of the dominant group), accommodation (trying to convince the dominant group to accept the presence of marginal groups), and separation (separating from the dominant group). however, this research shows that the three purposes mentioned above cannot be accomplished in the same way as mentioned in co-cultural theory. based on the results, there are variants of assimilation, accommodation, and separation that are specific to the local religion believers identity negotiation. the first strategy is accommodation implemented by explaining their religious beliefs through humor. this strategy is mainly used by supporters of kawruh jiwa. this strategy is mainly used by those who have great rhetorical abilities. they try to explain their belief in the dominant society. they explained that their belief was not the same as formal religions. kawruh jiwa focuses more on the philosophy of life to create comfort for themselves and the people around them. negotiation strategies also involve humor. they try to show the logical and human sides of their faith. they use logical empirical methods to explain their beliefs. the logic gives the impression as harmlessly “funny” when seen by the dominant religions’ believers that do not use empirical thinking to explain their dogmas. surrounding communities can accept them because they perceive the kawruh jiwa’s way of thinking as not a threat to their religious life. the accommodation that can be accomplished by some believers of a local religion is done through an explanation using mindset irony humor. adept rhetorical ability is highly required in order to achieve accommodation with a humorous explanation strategy. the locals that are already used with the difference and have known communicators play an important part in the acceptance of marginal groups. open discussions and the courage to explain the beliefs and rules are key to succeed in performing humor explanation strategy. the second strategy is surface assimilation which is pretending to be part of a dominant religion (self-censoring). some believers of kawruh jiwa use this strategy by stating that their religion is islam (moslem) on their identity cards. the surrounding community still views them as muslims even though they believe in kawruh jiwa. this surface assimilation strategy makes the dominant community accept them because they are legally declared muslim. they are also still involved in religious activities held by the local community. the local religion adherents who use surface assimilation strategies by convincing the surrounding community that they embrace formal religion even though secretly they practice the kawruh jiwa’s rituals. assimilation that appears from this research is surface assimilation. surface assimilation is a strategy performed to blend in with the dominant religious group. they do not really adopt the dominant religion but only using its identity in order to be accepted in society. the findings in this research show how assimilation can be a part of the minority 93 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... group’s strategy to not look significantly different from the dominant. meanwhile, the separation that is done by the adherents of a local religious group tends to be partial. the cultural negotiation position they agreed on was a partial separation because they still try to participate in dominant religious activities in their community such as slametan. according to boogert (boogert, 2017), slametan ritual is a cultural gathering that is currently a representation of syncretism in javanese society. slametan ritual is a combination of javanese beliefs in the era before the dominant religions (local religions) and formal religions that exist today (predominantly islam). the co-cultural strategy of the marginal religious group (sapta dharma) is to participate in the slametan ritual even though the prayers practiced in the slametan are islamic prayers. but unfortunately, some communities did not invite or even reject the presence of sapta dharma followers at the slametan event. communication strategies carried out openly reveal the identity they believe to be a different religion from formal religion. they also do not hide their ritual practices. in other words, they are relatively open to practicing a different religion from the formal religions. religious marginal groups appear to not fully show a completely different or separate identity with the dominant groups. the members of local religious groups that are courageous to show their own identity even though only partially have to face discrimination and violence from the dominant religious groups. thus, barriers to establishing social harmony for local religious groups are triggered by out-group prejudices and stereotypes. therefore, in terms of social harmony, the marginal religious group must be adapting their strategies and goal so that they can be accepted in society. the marginal local religious group should embrace the surrounding dominant culture’s structure of rules, utterances, and the codes of speech (chornet & parr, 2017). the appropriation of the dominant culture system is used as a negotiation identity strategy so that the local religious groups can be accepted by the dominant while still maintaining their distinct cultural identities (simmons, 2013). the interaction of identity negotiations between minority groups and minority groups in this study is in line with the arguments of turner-zwinkels, postmes, and van zomeren (turner-zwinkels et al., 2015) regarding how group philosophy will contribute to the actions and attitudes of individual members when interacting with outsiders. the kawruh jiwa group places more emphasis on the acceptance of the surrounding community so that they communicate their principles with discussion and humor. kawruh jiwa does not place their group as a specific religion but prefers to create an open discussion forum on their philosophical thoughts which are carried out with ease and humor. the principles of kawruh jiwa’s philosophy make their members communicate their beliefs in a way that promotes harmony with the surrounding community. sapta dharma, on the other hand, has a philosophy to place their religious beliefs and rituals as things that must be displayed openly. this philosophy allows individuals who are members of sapta dharma to openly show their religious identity. different co-cultural negotiation strategies produce different degrees of acceptance of the surrounding community towards the two local religious groups that have become the subject of this study. in other words, diversity in a society leads to social dynamics that can create social harmony or conflict or division. jong & twikromo argue that there is always friction in a diverse society and, depending on time, area, and space, this will be harmonized, restored, generated, or even exploded into a prolonged conflict (jong & tiwikromo, 2017) . sociocultural harmony is dynamic that can be modified, or adjusted, depending on social context and political interests. differences and similarities in a community can sometimes be a threat but sometimes it is also beneficial if mutual understanding between different groups emerged (jong & tiwikromo, 2017). kawruh jiwa is a local religious group whose existence can lead to a 94 informasi, volume 50. nomor 1.2020 beneficial religious dynamic that encourages tolerance and understanding toward cultural diversity. in the kawruh jiwa religious group social harmony can emerge because members of the kawruh jiwa manage to communicate and create a social position that can be accepted by the dominant society. the state of social harmony develops because the kawruh jiwa group initiates discussions through dialogue forums that open to the public and involve the surrounding community. whereas the existence of sapta dharma in the community, on the other hand, tends to bring disharmony because of the separation acts shown by the adherents. they tend to be closed and separate from the surrounding community. sapta dharma religious group had an unfavorable social position because the dominant society viewed the group as a deviant cult that could damage the social order.the separation attitude, however, to some extends is a defense mechanism due to the surrounding community rejection of the sapta dharma religious practices. therefore, social harmony can be created in a multicultural society if all parties involved seek to create an open sphere for dialogues because the dialogue is not only able to assist equality but more importantly it encourages the emergence of various voices. conclusion religion-based minority groups have to perform identity negotiation through cocultural communication to be accepted by dominant groups. compared to the previous research in the co-cultural areas, the novelty of the results of this study lies in specific adaptation strategies that emerged from the particular social position of local religions adherents in society. the various strategies implemented by the local religious adherents to communicate with people outside their groups are educating others, self-censoring, and bargaining. those three communication strategies signify different co-cultural positions. educating others creates an accommodation position, self-censoring produces surface assimilation, and bargaining strategy generates a situation where marginal groups are in a partial separation. the result also implies that there is an apparent improvement in terms of co-cultural position as the result of identity negotiation. therefore, the results of this study is used as guidance for creating educational model for children in the areas where local religions are discriminated against. the implementation of the learning model is expected to develop awareness about tolerance to religious differences and establish social harmony. furthermore, future research is needed to implement the intervention of co-cultural strategies in empowering the minority, in particular local religious groups, in dealing with discrimination by using action research methods. future research can also be directed towards the comprehension of cocultural communication patterns from the dominant religious group’s perspectives so that the naturalization of dominant group oppressions can be understood. references asmara, g. (2018). the principles of religious tolerance and harmony among the people of sasak tribe in lombok island, indonesia. journal of legal, ethical and regulatory issues, 21(1). boogert, j. van den. (2017). the role of slametan in the discourse on javanese islam. indonesia and the malay world. indonesia and the malay world, 45(133), 352–372. https://doi.org/https://doi.or g/10.1080/13639811.2017.1345166 chornet, d., & parr, b. h. (2017). situations in intercultural communication: a sixstep iterative training cycle. journal of intercultural communication, 43. https://immi.se/intercultural/nr43/ chornet.html chuah, s. h., gachter, s., hoffmann, r., & tan, j. h. w. (2016). religion, discrimination and trust across three cultures. european economic review, 90, 280–301. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.008 cibangu, s. k., & hepworth, m. (2016). the uses of phenomenology and 95 hapsari dwiningtyas sulistyani, turnomo rahardjo, & lintang ratri rahmiaji, the social harmony ... phenomenography: a critical review. library & information science research, 38(2). https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.lisr.2016.05.001 erdianto, k. (2017). penetapan presiden 1965 soal penodaan agama kerap ditafsirkan diskriminatif. kompas. com. https://nasional.kompas.com/ read/2017/10/23/15091911/penetapanpresiden-1965-soal-penodaan-agamakerap-ditafsirkan-diskriminatif eyber, c., kachale, b., shields, t., & ager, a. (2018). the role and experience of local faith leaders in promoting child protection: a cases tudy from malawi. intervention journal, 16(1), 31–37. https://doi.org/https://doi. org/10.1097/wtf.0000000000000156 glenn, c. l., & johnson, d. l. (2012). what they see as acceptable:” a cocultural theoretical analysis of black male students at a predominantly white institution. howard journal of communication, 23(4), 351–368. https://doi.org/https://doi.org/10.1080 /10646175.2012.722817 gudykunst, w. b. (2002). intercultural communication theories. in m. k. asante, w. b. gudykunst, & b. mody (eds.), handbook of international and intercultural communication (2nd ed.). sage publication. gupta, g., mahmud, m., maitra, p., mitra, s., & neelim, a. (2018). religion, minority status, and trust: evident from a field experiment. journal of economic behavior & organization, 146, 180–205. https://doi.org/https:// doi.org/10.1016/j.jebo.2017.11.028 hafiz, m., & dja’far, a. m. (2016). ringkasan kebijakan kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di indonesia dan perlindungan negara. wahid foundation. http://wahidfoundation. org/source/download/ringkasan_ kebijakan_kbb_di_indonesia_dan_ perlindungan_negara.pdf harney, m. (2015). naturalizing phenomenology – a philosophical imperative. progress in biophysics and molecular biology, 119(3), 661– 669. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.pbiomolbio.2015.08.005 jong, e. de, & tiwikromo, a. (2017). friction within harmony: everyday dynamics and the negotiation of diversity in yogyakarta, indonesia. journal of southeast asian studies, 48(1), 21–90. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/ s0022463416000485 jubba, h., pabbajah, m., prasodjo, z. h., & qodir, z. (2019). the future relations between the majority and minority religious groups, viewed from indonesian contemporary perspective: a case study of the coexistence of muslims and the towani tolotang in amparita, south sulawesi. international journal of islamic thought, 16, 13–23. https://doi.org/ https://doi.or/10.24035/ijit.16.2019.002 komnasham. (2016). upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di indonesia sebuah laporan awal. kriještorac, m. (2018). imposing particular identities: the balkans as a meeting place of ethnicities and religions. insight turkey, 20(3), 241–264. https://doi.org/ https://doi.org/10.25253/99.2018203.10 kung, f. y. h., chao, m. m., yao, d. j., adair, w. l., fu, j. h., & tasa, k. (2018). bridging racial devides: social constructionist (vs. essentialist) beliefs facilitate trust in intergroup contexts. journal of exerimental social psychology, 74, 121–134. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.jesp.2017.09.008 levin, h. y., jacobs, a., & arora, k. (2016). to accommodate or not to accommodate: (when) should the state regulate religion to protect the rights of children and third parties? washington and lee review, 73, 915–1016. https://doi.org/ https://doi.org/10.2139/ssrn.2641076 96 informasi, volume 50. nomor 1.2020 littlejohn, s. w., foss, k. a., & oetzel, j. g. (2017). theories of human communication (eleventh). waveland press. lubis, a. y. (2015). pemikiran kritis kontemporer, dari teori kritis, culture studies, feminisme, postkolonial hingga multikulturalisme. rajagrafindo persada. mellisa, a. (2015). nasib penghayat di indonesia. pusad paramadina. https://www.paramadina-pusad.or.id/ nasib-penghayat-di-indonesia/ neuman, w. l. (2007). basic of social research : qualitative and quantitative approaches. pearson education inc. priyanto, m. a. (2017). pemakaman penganut aliran kepercayaan ditolak oleh tpu. tribunnews.com. https://www. tribunnews.com/regional/2017/10/06/ p e m a k a m a n p e n g a n u t a l i r a n k e p e r c a y a a n d i t o l a k o l e h t p u akhirnya-dikuburkan-di-sini rahardjo, t. (2004). mindfulness, komunikasi antaretnis (kasus kampung balong sudiroprajan surakarta. universitas indonesia. rahardjo, t., & lukmantoro, t. (2015). membangun model komunikasi masyarakat multi agama. rasna, i. w., & tantra, d. k. (2017). reconstruction of local wisdom for character education through the indonesia language learning: an ethno-pedagogical methodology. theory and practice in languange studies, 7(12), 1229–1235. https:// doi.org/http://dx.doi.org/10.17507/ tpls.0712.09 razzante, r. j., & orbe, m. p. (2018). two sides of the same coin: conceptualizing dominant group theory in the context of co-cultural theory. communication theory, 28(3), 354–375. https://doi.org/ https://doi.org/10.1093/ct/qtx008 shaver, j. h., throughton, g., sibley, c. g., & bulbulia, j. a. (2016). religion and the unmaking of prejudice toward muslims: evidence from a large national sample. plos one, 11(3), 1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0150209 simmons, n. (2013). speaking like a queen in rupaul’s drag race: towards a speech code of american drag queens. sexuality & culture, 18(3). https://doi. org/https://doi.org/10.1007/s12119-0139213-2 sloan, l. m., & schmitz, c. l. (2018). critical multiculturalism and intersectionality in a complex words (2nd ed.). oxford university press. spiteri, d. (2017). multiculturalism, higher education and intercultural communication developing strengthsbased narratives for teaching and learning. palgrave macmillan. tremblay, a. (2019). diversity in decline? the rise of the political right and the fate of multiculturalism. palgrave macmillan. turner-zwinkels, f. m., postmes, t., & zomeren, m. van. (2015). achieving harmony among different social identities within the self-concept: the consequences of internalising a groupbased philosophy of life. plosone, 10(11), 1–32. https://doi.org/https://doi. org/10.1371/journal.pone.0137879 author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 5.000-8.000 words.  papers uses english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal witteman, h. (1988). interpersonal problem solving: problem conceptualization and communication use. communication monographs, 55(4), 336–359. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. j-informasi 2021 n0 1.indd 27 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp.27-44, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.32778. 27-44 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products rhoma dwi aria yuliantri jurusan pendidikan sejarah, fakultas ilmu sosial, universitas negeri yogyakarta, indonesia email: rhoma@uny.ac.id abstract the purpose of this paper is to describe jajasan “pembaruan” as a publisher that produced printed materials in the form of magazines and books in indonesia (1950-1966). this study might be categorized in the history of communication as a political frame. this article examines particularly on how jajasan “pembaruan” as a political agent carried out propaganda with printed material productions in the form of book and magazine publications. as an agent of trans-nationalism, through the content in the publication, jajasan “pembaruan” as well as being a medium in shaping the concept of identity politically and culturally through discourse politics. this research shows that the publications by jajasan “pembaruan” were agents of political propaganda pioneered by several young people (political activists and leftist thinkers), the indonesian communist party. thus, the productions by jajasan “pembaruan” were at the same time a strong foundation in providing theory, politics, and practices regarding the idea of a “new way”, especially among the cadres of the indonesian communist party about indonesian political identity. propaganda spread through books or magazines published by jajasan “pembaruan” was one of the discourse efforts of “decolonialization” in spreading various communist political views. production or printed materials by jajasan “pembaruan” received 28 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 support in a fluid communication network between countries in the context of the cold war. keywords: printed products, leftist thinking, jajasan “pembaruan”, indonesia, twentieth century introduction printed products, whether books, magazines, or newspapers, are materials that can be used in understanding the history of communication. several researchers have conducted research in communication science using historical contexts, including wartela (1996) and glander (2000). according to them, it has contributed to the dominant paradigm, especially in the use of propaganda during world war ii and the cold war (berger et al, 2016). of course, these researches were carried out with a war propaganda approach in view of the needs and interests of the time. historical perspectives in communication studies can provide a framework for explanations that are of a continuity that has ever existed. studies on the history of mass media and the production of printed goods in indonesia have been carried out by many researchers in various approaches. two media studies that are relevant to this research are the historical approach and the media in political interpretation. historically, media studies in indonesia have been carried out by adam (2003). adam examined how the press, print media, were present politically as a base in instilling indonesian identity awareness in 1855-1913. in the political framework press, he highlighted the mass media in a racial framework as a differentiator in the world of newspapers. politically he emphasized the function of the press as a means of information and politics, namely as a medium for spreading the idea of nationalism. the idea of nationalism was proclaimed across national borders and followed by a spirit of movement in other countries such as india, japan, egypt, and young turks. adam did not seem to emphasize specifically that the print media, press, era did not only carry the political ideas of nationalism, but also imported various ideas and ideologies that developed in various parts of the world, such as pan-islamism and the spirit of asianism which also became a part of politics that gave pedestal on the spirit of indonesian independence. printed media as a foundation for political spread continued in the following eras. under the cold war situation, in the 1950s, the media played a role as a tool to “influence” both politically and culturally. not only through 29 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) the press (newspapers, magazines, radio, and television) but also through printed materials such as books of translation. socialist countries, for example, used literary works and translations as a means of cultural diplomacy. maya liem’s research indirectly shows through her study of translation in indonesia 1950-1965 (lindsay & liem, edt, 2011). the article also highlighted jajasan “pembaruan” as a production house by printing translated works from socialist countries. in her writing maya h.t. liem mentioned that the jajasan “pembaruan” was established in 1951 (2011), meanwhile in the author’s data is 1950. liem’s research is important to show that the production of printed matter is not “neutral”, but has a “political” message both from the ideology of the translator and the production house. this research sees the same thing, namely the cold war period in which the media as part of political propaganda “subtly” provided a perspective and ultimately a more fundamental thing which affected the identity of the readers. however, this research will look in a more specific way, namely the printed products of jajasan “pembaruan”. jajasan “pembaruan” in this case as an institution with all the practices that produced information through its printed materials. jajasan “pembaruan” became important because it was one of the organizations supported leftist ideas and the indonesian communist party which was part of the cold war. in this context, jajasan “pembaruan” will also be seen in the perspective of trans-nationalism agents. this, at the same time, shows a key problem, namely apart from being an agent of cold war propaganda (jajasan “pembaruan” in indonesia) as well as showing that the nature surrounding the “propaganda communication” process is “fluid”, penetrating barriers across geographical boundaries, perhaps even ideology. in the cultural and social context, printed products, especially magazines and newspapers in the 1950s, were very important aspects for the indonesian people in obtaining information. in the early days of indonesian independence (1950s), a variety of more diverse publications emerged along with “openness”, both in ideas and in the translation books, that characterized indonesia at that time (lindsay & liem, edt, 2011). hong liu’s research showed that in the era china had an institution handled books sent to indonesia and translations into indonesian (liu, 1996). of course, procurement for the expansion was supported by the existence of modern printing technology at the time. the delivery of the books was also in collaboration with local organizations or publications, for example the jajasan 30 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 “pembaruan”. jajasan “pembaruan” often received libraries from abroad such as czechoslovakia, china, and russia (interview with trikoyo, jakarta, 2010). jajasan “pembaruan” was one of the foundations concentrated on books publishing founded by young members of the indonesian communist party (pki) in their “fugitive” in the 1950s. through the jajasan “pembaruan” they produced and printed their ideas and disseminated leftist thinking. this article discusses how the trans-idea of leftist thinking through the production of book and magazine publications by the jajasan “pembaruan” then shaped the concept of identity politically and culturally. production by jajasan “pembaruan” as a publishing business, both books and magazines, was a political communication tool which, besides having a communication function, also a function of influence which, in this case, will be seen as transnational that produced and became agents of change in discourse. how did jajasan “pembaruan” as an agent communicate its “propaganda politics”? and, how the character of transnationalism can be seen, and emerged through the “political communication” of its products? also, where did these ideas come from? what ideas were actually promoted by jajasan “pembaruan”? literature review the historical perspective in the study of communication science has been conducted by several researchers, including wartela (1996) and glander (2000) (berger, et.al, 2014), which implied the media is part of war propaganda. the approach in this study is not much different from the two researchers mentioned above, namely seeing the media and their institutions as agents, and their products as producers of propaganda. however, this research does not leave the context of its time, that is the historical context of the cold war which was fluid and had a large space in the flow of information. the political communication approach referred to in this study also includes intercultural communication, namely communication that promotes political ideology propaganda through the media. in this context, institutions that produce discourse through printed materials are positioned as institutions that have dominant power as well as agents in discourse change (thomas & wareing et al, 2016). as an agent of discourse change, the approach to the communication process contains elements of political communication that emphasize propaganda. propaganda in communication is carried out through printed materials 31 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) that have the potential to disseminate social meaning, having a major role to represent certain groups in which emphasize cultivation techniques (lasswell, 1927). meanwhile, media institutions such as jajasan “pembaruan” determined and played a role in selecting production or dissemination (linda thomas & shan wareing, 2006). in political theory, propaganda is a technique that uses significant symbols to achieve goals (lasswell, 1927). in the context of this research is the production of printed goods selected by jajasan “pembaruan”. some propaganda can fit into several criteria. among them are carried out by certain institutions, conditioned by organizations such as community or political organizations that have certain goals, and organizations that are general in nature with broad / spreading objectives. some of the propaganda is done temporally and some are permanent. there is also intra-group propaganda and extra-group propaganda. the content in propaganda depends on the objective with the controller being either professional or amateurish (lasswell, 1927). model propaganda in journalism refers to comeforo’s opinion, for example, who argued that model propaganda has two incompatible points of view when describing journalists’ activeness and agency. this includes; journalistic routines, newsroom hierarchies and editorial influence, the organizational culture of news companies, the patterns of their sources of information, and other elements outside the control of journalists are far more important and influential than the active subversion by or inherent subjectivity of journalists (branaman in caranana & broudy, eds, 2018). referring to this opinion, in the context of this research, jajasan “pembaruan”, as an agent and institution, having control over the discourse presented to the wider community. according to habibie (2018), the media is “an institution and political actors who have rights, with freedom of press, as well as weak oversight, which allows the press to be used as a political tool (habibie, 2018).” the media is a political communication tool that indeed has a “close” relationship with politicians to express ideas and ideologies. an example of a media and political study is the work by hidayati, that explains the process of political communication through mass media which also influenced public opinion in the 2012 governor election (2019) (hidayati, 2019). as explained by effendi, printed matter (newspapers, magazines and books), as a means of mass communication, has functions as information, education, and influence (ardianto et.al, 2010). in the context of providing information, education, and influence, of course the content is related to the thought/ideas of the author and the institution that publishes. in the research 32 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 concept of political ideas conveyed through the media by institutions, especially in this study, “jajasan pembaruan” will be seen in the context of propaganda approach. methods this research is qualitative, using the history method and political propaganda concept. propaganda is conceptual to look further about the institutions that produce printed goods. in other words, printed materials such as magazines, books, newspapers, are means of communication to convince the wider public about the aims of the institution at. this material is used to dig deeper and see what and how the propaganda was conducted. historical knowledge is knowledge about the past, which can be revealed in varied ways. documents are used as other sources for this research. the document sources are newspapers (articles and news), magazines, and photographs. the writer has collected all those documents from the national library of indonesia, the city archives in national archives, kitlv archives in leiden, and iisg archives in amsterdam. one way to recognize the past that is quite recent, in addition to documents, is to recognize the past from a witness (oral source) (purwanto , 2011). oral sources are important because they are not only about people’s past experiences, but also what they want to do, what they believe in, and what they think about something. the oral sources for this research were obtained from interviews with: trikoyo, one of the founders of jajasan “pembaruan” (jakarta, 2009) and ibrahim isa, one of the readers of bm magazines (amsterdam, 2010). interviewing was a very difficult part because the writer obliged to dissect the narrations given by the respondents in order to get a historical fact. this, of course, required another skill since it had been quite a while that some of the respondents experienced the event. besides, some of the respondents also experienced some psychological stress during periods of old order and new order. results and discussion after indonesian independence, in addition under unstable situation, there were a lot of private publishing companies, such as cv gunung agung lawu (solo, 1950s), oesaha penerbitan goentoer (yogyakarta, 1947), 33 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) pt pembangunan and magic center, bulan bintang and pustaka rakjat, pembimbing and indira, jajasan “pembaruan”, etc. it is important to note that the presence of printings with certain ideological backgrounds adopted by its founder were common in the 1950s. the masyumi party, for example, had the publication “bulan bintang”, and “jajasan pembaruan” supported the publication of the indonesian communist party (pki). as explained in the introduction that jajasan “pembaruan” was an institution produced printed goods. agency or institution in journalism is an important aspect that determines the way and direction of propaganda, in this case is jajasan “pembaruan”. in order to understand the direction of propaganda itself, the identity of jajasan “pembaruan” needs to be understood from its origin, as will be explained in the following section. identity of jajasan “pembaruan” jajasan “pembaruan” was born amid uncertainty of political situation. the madiun incident in 1948 led members of the indonesian communist party (pki) to be on the run and chased by the hatta government. avoiding arrests and moving underground with the threat of raids of august 1951, youths like aidit, njoto, and lukman sought to rebuild the pki with the jalan baru (“new way”) of marxism-leninism in 1951 (mortimer, 2006: 9-464). without huge capital, said trikoyo, moreover under complicated situation, they decided to establish the publication of the “bintang merah” (“red star”), or bm, magazine which would later followed by the establishment of the jajasan “pembaruan”. the idea of publishing the “bm” central magazine came from aidit, assisted by central committee members such as lukman, njoto, and pardede (njoto, 1958). according to njoto, the publication of the magazine was not easy due to internal turmoil in which tan ling djie, party secretary, did not approve it and only agreed to publish “berita parlemen” (“parliament news”) (njoto, 1958). while aidit, njoto, lukman, and pardede believed that “bm” was the central magazine of politics and organization (njoto, 1958). under uncertain economic and political situation they also decided to establish jajasan “pembaruan”. trikoyo revealed that njoto on the construction of the pki jalan baru once said, “the current party is different from the past, no longer dependent on the people’s contributions.” so the production of magazines, newspapers, and jajasan “pembaruan” would function economically in addition to politics. the use of the media as a political tool 34 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 for the “dissemination” of the communist “jalan baru” was an effort not so much different from the communist party in the soviet union to spread and strengthen the communist ideology, namely through the press and literature. jajasan “pembaruan” was established after a discussion by aidit, njoto, and friends (unnamed) intending to found an official association in the form of pt (perseroan terbatas/limited company). however, the form of jajasan “pembaruan” was finally approved on the grounds of low taxes. jajasan “pembaruan” was authenticated by notary after paying a pretty decent price of five thousand rupiahs at that time (interview with trikoyo, jakarta, 2010). jajasan “pembaruan” published various types of books (will be discussed on the next section) with a logo of a bull, as below: fig.1. logo of jajasan ,,pembaruan” this logo of the jajasan “pembaruan” appeared after 1960s. the books published before were not affixed with the bull logo. first task for jajasan “pembaruan” was publishing books, such as “introduction to economics” and “marxism”. jajasan “pembaruan” also functioned to publish books especially those were in line with the party and party programs (risalah perundingan partai jilid ii,1959). jajasan “pembaruan” often received literatures from czechoslovakia, china, and russia (interview with trikoyo, jakarta, 2010). sending readings in the 1950s had indeed become part of the activities planned by several countries. hong liu’s research explained the distribution of chinese books delivered their magazines to agencies, institutions, and middle-class intellectuals (liu, 1996). the delivery and diplomacy of cultural exchanges conducted by china, which at that time 35 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) was also in a “difficult” condition (developing itself), can be found in harold c. hinton’s explanation on the chinese domestic determinants of mao’s foreign policy in a third country namely “ideology”, including the anti-imperialist spirit (hinton, 1998). propaganda product of jajasan “pembaruan” the propaganda model run by jajasan “pembaruan” was through printed products. from the frequency of publications there were two types of products by jajasan “pembaruan”, namely in the form of periodicals as magazines and printed books. of these types of products, the propaganda designed by jajasan “pembaruan” through its printed materials also covered propaganda that was temporal in nature, namely through the production in the type of book and propaganda which was sustainable (continuous) through the publication of periodical magazines. 1. periodicals products the data collected by the author showed there were at least two types of periodicals published by jajasan “pembaruan”, namely indonesia review and bintang merah (bm). the author did not get access to data of “indonesia review” magazine at this time. therefore, this section will discuss bm magazine as an example of a periodical publication by jajasan “pembaruan”. bm was first published with the royal typewriter. physical proof of the publication with the typed version of the royal typewriter’s letters can be seen in the iisg amsterdam collection. the idea of publishing the central magazine bm, according to njoto, came from aidit assisted by central committee members, such as lukman, njoto, and pardede (collection of iisg amsterdam) (njoto,1958). however, in the bm issue there were inconsistencies from 19501952. the agitation-propaganda secretariat was stated as the publisher with the temporary editorial address in djalan kernolong no. 4 gambir 4525 djakarta. afterwards around 1953s it was written jajasan ,,pembaruan” with the address in djalan perunggu j.4-galur djakarta. this change was at the same time followed by replacing the jargon of this magazine, which was originally “madjalah untuk demokrasi rakyat” (“magazine for people’s democracy”) became “madjalah teori dan politik marxisme-leninisme” (“magazine of the theory and politics of marxism-leninism”) (1953), in accordance with its function. an interview with trikoyo gave a different explanation that initially “bm” not only had a political function, but also business and economic one to support the lives of its editors (njoto, 1958). 36 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 the initial process of publishing bm was not easy. there was an internal upheaval in the form of disagreement tan ling djie, the party secretary, who had the opinion that the “berita parlemen” should become a party (pki) forum (njoto, 1958). while aidit, njoto, lukman, and pardede believed “bm” magazine as the central political and organizational magazine. this happened until finally bm was published by several people, namely aidit, njoto, lukman, kartinah, and others, in preparing the first edition in 1950 (interview with trikoyo, jakarta, 2010). in bm editorial statement (1953), it appeared that they were not only printed on one printing press only, but also in another place. trikoyo explained this happened due to financial difficulties, not to mention the debt to the printing press (trikoyo, 2010). this condition was also explained by the editor as follows: “achir2 ini ,,bintang merah” kita sampai kita tjetak di dua pertjetakan. usaha redaksi dan administrasi untuk mengedjar kelambatan penerbitan ,,bintang merah” kita itu sudah hampir tertjapai, djika tidak terlalu terganggu oleh kesukaran keuangannja.” “lately, our ,,bintang merah” has been printed on two printing presses. the efforts of the editor and administration to pursue the lateness publication of our ,,bintang merah” almost achieved, if not too disturbed by financial difficulties.” (bintang merah, 1953). bm was printed limited, around 2.000 copies. they were distributed to java and sumatra. sumatra (jl. serdang no. 22 medan) was the center for distribution to aceh, serdang and south sumatra and kalimantan (pontianak) which are communist followers (interview with trikoyo, jakarta, 2010). periodical publications by jajasan “pembaruan” used for propaganda that was sustainable in nature. the main objective of periodical publications such as bm and “indonesia review” was propaganda conducted intra-group to strengthen marxist political theory in readers in one ideology but still controlled by an institution called jajasan “pembaruan”. this, in turn, provided benefits for a larger organization, namely the indonesian communist party. however, the propaganda run by jajasan “pembarua” also transcended cross-ideological boundaries. this can be seen from the readers of bm magazine to its readers who are also from outside the organization. we know this from the narration by ibrahim isa, a teacher at the school during the kris (interview with ibrahim isa, amsterdam, 2010): 37 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) i walked in keramat raya, where i entered the kernolong alley and found a bookstore that sold the bintang merah magazine. this was the cc pki propaganda agitation department’s magazine. i read there and found an editorial article about the kmb (round table conference)1… i felt interested in this article, explaining why it was not solely propaganda. i was looking for the editor’s address on the kernolong street. i headed there and found a house. i looked around wondering why was no one there. continuing to next to it, that’s where i met first time a young man, in shorts, wearing glasses, a short shirt too, very friendly. i said i want to meet bintang merah editor. oh, we’re here, please come in. we talked about the contents of the editorial writing of the results of the round table. and he explained it very well, clearly, not agitating ones, just how the facts were. ibrahim isa’s experience can be interpreted as bm’s efforts as a political propaganda magazine by showing the pki’s political attitude and ideology. ibrahim isa did not officially join the pki, but later interested in some of the party and affiliates’ programs and activities. 2. books the publication of a book by jajasan “pembaruan” was a propaganda model that is both temporal and contains transnationalism. this was because jajasan “pembaruan” did not only publish, but also translated books from various countries. the books printed by jajasan “pembaruan” were the work of domestic and foreign writers. those foreign writers whose books printed and translated were lenin, jang sien-tjen, blas roka, karl marx, friedrich engels, alvaro cunhal, w. gomulka, l. harry gould, mao tse-tung, annabelle bucar, janos kadar, s. boriskin, walter ulbricht, kim il sung, m. susjkov, and others. all these writers were those whose ideas were in line with communism. likewise, with writers from indonesia such as aidit, njoto, h.r. bandaharo, and others. the number of copies printed per edition was unknown, but based on the data collected by the authors of books printed in jajasan “pembaruan”, the majority were targeted for general readers and a small number for children in their teens. targeted readings for adolescents include “hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri” (“the right of nations to self-determination”) 1 bintang merah read by ibrahim isa was the first edition, as it had been said, and published in the revelation article of njoto stated that the bintang merah was first published by raising the issue of kmb. 38 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 (1957) by lenin and “sedjarah partai komunis uni soviet” (“the history of the soviet union’s communist party”) (1961). this can be interpreted that the books were intended to capture the wider community. as a broader propaganda effort through the appeal of books, jajasan “pembaruan” also engaged artists in making their covers. for example, was basuki resobowo. he was a painter joined the lembaga kebudayaan rakyat/ lekra (people’s cultural institute) and participated in making of the cover of the book translation of mao tse-tung’s “tentang seni dan sastera” (“about art and literature”) from the original title “lun wensie ‘ji jisu” (tse-tung, 1963). the publication of books printed by jajasan “pembaruan” advertised on each bm’s issue. this was likely because “bm” spread to various places/regions. propaganda of “leftist” ideas the dissemination of leftist ideas by jajasan “pembaruan” was carried out in two ways, namely periodical printing (bm) and books. they did it in several forms: (1) to print and translate books and articles; (2) to print writings by pki officials; (3) to print pki program and session reports; and (4) to print books of literary works and printed images/photographs. sources of the materials were obtained from magazines, books, and other printouts from china, czechoslovakia, and russia. all prints by jajasan “pembaruan” used to spread the ideas and thoughts of communism, both to strengthen the understanding of marxism by their members and sympathizers, or to the wider community. besides that, the dissemination of leftist ideas was also related to the views and political attitudes of the pki. printing translated books, literatures, and articles sources of translated books and articles came from magazines and books submissions from china, czechoslovakia, and the soviet union. translations in the form of articles did by “bm” for each edition of this magazine, for example paul de groot’s work taken in kominform magazine no. 14 translated in the title “menghadapi satu musuh bersama” (“facing a common enemy”) (bintang merah, 1953), hong-ha’s work was translated from “people’s chinadecember 1950” with the title “kemenangan rakjat vietnam dan tentaranja” (“victory of the vietnamese people and army”), written by pero popivoda from “for a lasting peace for a people’s democracy” no. 37 sept 1950 with the title “untuk memperbarui partai komunis yogoslavia” (“to renew the yugoslav communist party”), and others (bintang merah, 1953). the article chosen to 39 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) be translated in line with the ideology of communism. while the translated works in book form include literary works that are in line with pki ideology, for example “tentang pengalaman perdjuangan klas di hongaria” (“about the class struggle experience in hungary”) by janos kadar, translated by gunadi, “membangun hari kedua” (“building the second day”) by iija ehrenburg, translated by armijn pane, “lun wensie ‘ji jisu” by mao tse-tung translated by anonymous. of all the translations produced, both in the form of books and articles, lenin’s works were the most widely printed. this was because lenin was the most inspiring figure in the construction of a communist new road by aidit and his friends. printing books and literatures written by pki leaders jajasan “pembaruan” published aidit’s most works as pki chairman. while njoto, who was also active in writing, his works were mostly published in “harian rakjat” (“people daily”). other pki officials did not have the intensity to write like aidit or njoto. some examples of aidit’s works published by jajasan “pembaruan” were “dekon dalam udjian” (“decon in testing”), “pilihan tulisan” (“writing choices”), “menempuh djalan rakjat” (“taking the way of the people”), “untuk bekerja lebih baik di kalangan kaum tani” (“to work better among the peasants”), “lahirnja pki dan perkembangannja (1920-1955)” (“birth of the pki and its development (1920-1955)”), “pki dan alri / d.n. aidit” (“pki and alri / d.n. aidit”), “indonesian society and the indonesian revolution” by d.n. aidit (1958), and others. literary works in the form of books printed by jajasan “pembaruan” were “dari daerah kehadiran : lapar dan kasih” (“from the area of attendance: hunger and love”) (1958) by h.r. bandaharo and “batu merah lembah merapi” (“red stone of merapi mountain valley”) (1959) by bachtiar siagian. bachtiar siagian’s writing was a drama telling the story of buya rasad, sutan, samadi, and rida who were captured by the rebel army. sutan was killed and left his pregnant wife. in the end they were able to escape at the expense of samadi. the drama written by bachtiar siagian was also a popular drama which was later made into a film directed by tan hsing hwat (setiawan, 2014). printing program and meeting reports of pki including the results of the pki congress printed by jajasan “pembaruan”, such as “djalan baru untuk republik indonesia : rentjana resolusi polit-biro untuk dimadjukan pada kongres ke v dari partai komunis indonesia 26 dan 27 agustus 1948” (“the new road to the republic of indonesia: a plan of political-bureau resolution to 40 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 be promoted at the 5th congress of the indonesian communist party 26 and 27 august 1948”). the aim of printing party programs was to expand pki activities, particularly among its sympathizers. printing images or pictures in every edition of bm, they often put the images or pictures of international communist leaders with the purpose to introduce and popularize them in indonesia. the photos were generally communist figures such as stalin, marx, and mao tse-tung (bintang merah, 1953). joining book fair book exhibition was a promotional event conducted in the 1950s. jajasan “pembaruan” made use of it not only for economic, but also “political” motives. for example, in the exhibition stand, jajasan “pembaruan” described itself as leftist and aggressive revolutionary publisher (yuliantri & dahlan, 2007). this can be seen from the publication of the exhibition participated by jajasan “pembaruan” with the organizer, namely, the indonesian bookstore association (ptbi/persatuan toko buku indonesia). jajasan “pembaruan” was recorded participating the ptbi exhibition since 1958, the first time it was held. even so, the exhibition was not the only book display event taken by jajasan “pembaruan”. distributors of books published by jajasan “pembaruan” entered the bookstore located in several regions such as yogyakarta, surabaya, and jakarta. according to a respondent’s statement that the displays in the bookstore were not only “leftist” books, but also books of translation from literary works from “america” that were interesting to explore further. “language power” as the dominant discourse the following will describe the propaganda objects chosen by jajasan “pembaruan”. the object of propaganda chosen at the same time showed their “opposing” allies. propaganda strategies can easily be described in stimulusresponse language that also springs into action. propagada was a part of communist doctrine that has a specific purpose. some of the points which communist propaganda aim at were to distribute the party’s work, continue to attract the masses of the proletariat to its membership and to, more broadly, in the revolutionary movement. meanwhile, at the same time, the communist propaganda was also to maintain the leadership authority. communist propaganda through communication channels, and the distribution 41 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) of literature, the work of the press for communist organizations, were part of the reorganization put forward in the 1921 third congress of the comintern (www.marxists.org). the most important aspect of communist propaganda was the revolutionary effect of its content. slogans in easy-to-understand language were part of ongoing and comprehensive instructions, so that they can reach a wider audience. it was these points of propaganda that jajasan “pembaruan” clearly seems to be carrying out. dissemination of communist ideas through printed media by jajasan “pembaruan” was a trans-idea from various countries under the sphere of the cold war in that era. the trans-idea discussed in the printed products by jajasan “pembaruan” was also a discourse attempt on “decolonialization” in spreading various views of communist politics. broadly speaking, the discourse was packaged in the text of books and magazines or in political slogans, such as: • anti-imperialism movements and propaganda • anti-feodalism • spreading an anti-”kabir” jargon (kabir = kapitalis birokrasi) • spreading “reaksionis” • spreading neocolonialism, “manipol-munafik” or “pancasila munafik” • spreading an anti-”manipolis”, anti-”fasisme”. those terms contain words that become symbols that ignite the imagination, which are produced by practical attitude manipulators in an effort to “convince” in the middle of the propaganda process. they are important symbolic forms which manifested to reach the public through writing impacting an infinite number of stimulus carriers, just as the propagandist, jajasan “pembaruan”, through printed matter identified himself imaginatively to awaken the masses. to measure the success of “discourse politics” through print and media products from jajasan “pembaruan” at that time, we can see the effect of the “discourse” in evoking the masses. in this case, the researcher exemplifies events related to the influence of propaganda from the discourse politics from jajasan “pembaruan”, that was anti-imperialist demonstrations followed by the burning of books. the action took to the streets carried out by the masses of the people in the burning of books in 1965 with a spirit of “anti-imperialism”. one of the slogans packaged in the production of printed matter by jajasan “pembaruan”. the 1965 book burning in jakarta (11 january 1965), yogyakarta, 42 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 surabaya, and some other cities, should be seen in light of the political context of the time (the old order) and any related events before. the year 1963 saw the culmination of political power struggle in indonesia including so-called anti-imperialism (america and england). the anti-america and -england doctrines were triggered by the confrontation with malaysia that escalated to the withdrawal of indonesia from the united nations (un). the aforesaid confrontation, according to mortimer (2006) was one of the political moments used by pki to dismember foreign dogmas in an effort to instill the mutual enemy slogan the mass could easily understand. the communist party mobilized the public by taking advantage of the issues of confrontation and opposing imperialism to unite the radical spirits in silencing its domestic political rivals (harian rakjat, 19 february 1965). it took some time before the confrontation with malaysia had to end. when malaysia was accepted into the united nations, soekarno felt betrayed and decided to walk away from the world body. exactly at 10.30 p.m., 7 january 1965, in the general meeting of the national committee for the anti-foreign military bases, soekarno announced the withdrawal (bintang timoer, 1965). soon, the withdrawal ignited a new wave of anti-american and antienglish sentiments that was now expressed in concrete actions like the burning of usis books, the sweeping of “playboy” magazines considered part of the american garbage, the expropriation of the buildings of american movie picture association of indonesia (ampai), and a strict control over the imperialist music (rock and roll songs, beatle, boogie-boogie, and that of elvis presley). according to bachtiar siagian, considering that us and the uk had as the imperialists been doing an effective cultural aggression, there was no way to “hit them back” but mobilizing mass actions (harian rakjat, 1964). people were just acting explicitly to get rid the country of any imperialist symbols. in this perspective, every sentiment against imperialism was equally nationalistic, patriotic, and revolutionary. conclusion propaganda discourse politics by jajasan “pembaruan” with their printed products also covered the idea of decolonialization, as was the political context at that time. discourse politics was also raised in slogans such as anti-imperialism, anti-feudalism movements and propaganda, spreading anti-“kabir” (kapitalis birokrasi/capitalist bureaucracy), “reactionary”, neo-colonialism, “manipol43 jajasan “pembaruan”: propaganda discourse through its printed products (rhoma dwi aria yuliantri) hypocrisy” or “hypocritical pancasila”, and anti-“manipolis”, anti-“fascism” jargons. the author tries to see the effects of the discourse politics by jajasan “pembaruan” through the discourse of anti-capitalism and the experience of readers of magazine products published by jajasan “pembaruan”. surely, these two examples must not be seen merely as the success of the discourse politics, but also in the context of the political situation surrounding that era. this research is important to increase research knowledge in the field of media communication. the research on similar topics can be expanded by focusing on audiences and the success of media propaganda. references adam, a. (2003). sejarah pers awal dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan; 18851913. hastamitra. ardianto et al. (2010). komunikasi massa suatu pengantar. remaja risda karya. berger, r. charles et al. (2016). handbook ilmu komunikasi. bandung. caranana, j & broudy, d (eds). (2018). the propaganda model today: filtering perception and awareness. university of westminster press. elson, r.e. (2009). the idea of indonesia: sejarah pemikiran dan gagasan. serambi. hidayati. (2019). expression of journalist political support through social media. https://knepublishing.com/index.php/kne-social/article/view/4941/9893. hinton c., h. (1998). “china as an asian power” in thomas w. robinson and david shambaugh (edt). chinese foreign policy: theory and practice. claredon press. kartodirdjo, s. (2015). pengantar sejarah indonesia baru: sejarah pergerakan nasional, dari kolonialisme sampai nasionalisme. ombak. latief, b. (2014). manuskrip sejarah 45 tahun pki (1920-1965). ultimus. lasswell, d. h. (1927). the theory of political propaganda. the american political science review. 21 (3). 627-631, lindsay, j & liem, m (eds). (2012). heirs to world culture: being indonesian, 19501965. kitlv. liu, h. (1996). pramoedya ananta toer and china: the transformation of a cultural intellectual. junal: indonesia, 61. 119-143. southeast asia program publications at cornell mortimer, r. (2006). indonesian communism under sukarno: ideology and politics 44 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 27-44 1959-1965. equinox publishing. njoto. (1958). pers dan massa, n.v. rakjat. quswa, l. sejarah percetakan di indonesia, undinus, https://www.academia. edu/39781472. setiawan, h. (2014). memoar pulau buru. indonesia tera. thomas, l & wareing, s et al. (2006). languange, society, an power: an introduction. routledge taylor & francis group. tse-tung, m. (1963). tentang seni dan sastera, jajasan ,,pembaruan”. third congress of the comintern 1921, guidelines on the organizational structure of communist parties, on the methods and content of their work.adopted at the 24th session of the third congress of the communist international, 12 july 1921. https://www.marxists.org/ archive/lenin/works/1921/jun/22.htm. tse-tung, m. (1963). tentang seni dan sastera, jajasan ,,pembaruan”. “seputar penerbitan di indonesia mulai dari sejarah dan perkembangannya”, https://penerbitdeepublish.com. interviews: interview with trikoyo, jakarta, 2010. interview with ibrahim isa, amsterdam, 2010. intervew with purwanto, yogyakarta, 2020. document/periodicals/newspapers bintang merah 1950. bintang merah 1953. bintang merah 1956. bintang timoer, 8 january 1965. bintang timoer, 8 january 1965. harian rakjat, 19 february 1965. harian rakjat, 5 maret 1964. risalah perundingan partai jilid i (1959). risalah perundingan partai jidid ii (1959). 1 chatia hastasari, communication pattern between female breadwinners and their children communication pattern between female breadwinners and their children chatia hastasari chatia@uny.ac.id communication science study program faculty of social sciences universitas negeri yogyakarta abstract this study examines the communication pattern between female breadwinners and their children and the barriers in that communication process. this qualitative study was carried out among 12 female breadwinners from low-income families in wedomartani village, ngemplak, sleman, special region of yogyakarta. it is drawn from the study that, first, there is good interpersonal communication between a female breadwinner and her children. it is clearly seen as all factors leading to an effective interpersonal communication are fulfilled, namely a) openness – the mother is actively creating a pleasant conversation so that her children will feel more comfortable in telling her everything that happens to them; b) empathy – the mother instills a sense of independence and respect for others in her children; and c) positive behaviors – the mother has a strong commitment to improve her family’s condition as shown in all her positive behaviors. second, as the mother and her children can interchangeably be the communicator (sender) or the communicant (recipient) of information, this communication is categorized as direct ( face-to-face), either one-way or two-way. third, the barrier existing in the communication process between a female breadwinner and her children is mainly related to the mother’s limited time available to do her main duties as a mother, causing her housework to become abandoned. another obstacle in this communication process is due to the children’s psychological condition that is affected by the lack or even the absence of father’s roles in their family, leading to an unstable emotion. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi wanita sebagai kepala keluarga dengan anaknya dan apa saja hambatan yang terjadi pada proses komunikasi antara wanita kepala keluarga dengan sang anak. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama para wanita kepala keluarga miskin di desa wedomartani, ngemplak, sleman yang berjumlah 12 informan. hasil penelitian ini adalah 1) komunikasi interpersonal yang terjalin antara ibu sebagai wanita kepala keluarga dengan sang anak sudah berjalan dengan baik. hal itu nampak informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 1 (2019), pp.1-10.. doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.25432 2 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 introduction nowadays, it is very common, in either developed or developing countries, that a woman plays a role as the breadwinner of her family (wooden, m., & hahn, m., 2014; latshaw, b. a., & hale, s. i., 2016). in developed countries, most financially independent and highly educated women can support their family on their own. in contrast, those with this breadwinning responsibility in developing countries are women with low education and economic status who predominantly work in informal sectors. this condition causes a miserisasi i.e. a woman suffers from and has to bear the burden of poverty (ernawati, 2013: 97). linda amalia sari gumelar, the minister for women empowerment and child protection (we-cp) of indonesia in 2009 – 2014, asserted that in 2011 indonesia had approximately seven million female breadwinners. this number made up more than 14% of the total number of households in indonesia (www.babylonish.com, 2017). moreover, a survey on the communitybased welfare monitoring system (cbwms) conducted by the national secretariat of female breadwinner empowerment (fbe) in 111 villages across 17 provinces under the working areas of fbe, reveals that in every four families, there was one family headed by a woman. these women had to take over the men’s responsibilities for varied reasons: their husband died, their marriage ended in divorce, they were abandoned and left, they were not or not yet married, their husbands decided to become polygamists, their husbands worked in distant places, their husbands had permanent illnesses, and their husbands were unemployed (www.pekka. or.id, 2017). these facts clearly show that the number of female breadwinners in indonesia is quite big. wedomartani, ngemplak, sleman is one of the villages in indonesia that has a community for female breadwinners, namely wijaya kusuma training center. these women come from many different family backgrounds. some are divorced at a young age, some others are abandoned by their husbands for a second wife, and the rest are widowed due to their husbands’ death. during an interview in the preliminary study, the chief of wijaya kusuma training center informed that regarding the jobs, these female breadwinners worked as laundry workers, bakers, and tailors. the low wages or salaries they earn every day, week, or month certainly cannot meet all their family needs. it also means that they cannot rely solely family’s earned income from their dari pemenuhan faktor-faktor yang dapat memengaruhi komunikasi interpersonal agar menjadi lebih efektif diantaranya a) keterbukaan yang ditandai dengan adanya peran aktif sang ibu dalam proses komunikasi agar sang anak merasa nyaman bercerita segala hal; b) empati yang ditanamkan oleh sang ibu pada diri sang anak adalah kemandirian dan rasa menghargai orang lain terutama orang tua; dan c) perilaku positif yang ditunjukkan dari komitmen yang kuat sang ibu dalam memperbaiki kondisi keluarga. 2) pola komunikasi interpersonal yang terjadi bersifat langsung (tatap muka) baik satu arah maupun dua arah. hal ini tampak dari posisi komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) dapat dilakukan oleh ibu maupun anak. dan 3) hambatan dalam proses komunikasi yang terjalin antara ibu sebagai wanita kepala keluarga dengan anaknya saat berinteraksi adalah minimnya waktu yang dimiliki oleh sang ibu menyebabkan tugas dan kewajiban utamanya sebagai seorang ibu di rumah menjadi terbengkalai dan hambatan lainnya adalah kondisi psikologis anak yang mengalami kekurangan atau bahkan kehilangan sosok ayah dalam keluarga menyebabkan emosinya menjadi tidak stabil. keywords: interpersonal communication pattern, communication barrier, female breadwinner 3 chatia hastasari, communication pattern between female breadwinners and their children husband (clark, a., 2000; drago, r., black, d., & wooden, m., 2005). this condition is worsening as they spend more time working than communicating with their children (an interview with mrs. hastuti, 2017). sumardiningsih et al. (2001: 2) affirm that a shift in woman’s roles can be a crucial problem in a family with a female breadwinner. this shift happens when a woman has to play roles not only as a mother, but also as a father when socializing with their children. unquestionably, this is a great burden for a female breadwinner to act as both a mother and a father in this communication process. communication is a substantial element in a family problem solving process to achieve harmony (noh, yusooff, & hasim, 2013). harmony in a family can be achieved through a quality communication. a quality communication between parents and their children can happen only if both parties have a good relationship, meaning that they understand, trust, and love each other, whereas poor quality communication indicates the lack of attention, understanding, trust, and affection between the two parties (hopson and hopson, 2002: 96). in addition, bigner (2002) asserts that family relationship is a complex interaction between parents and children and is as a factor affecting the decision-making process in the family (noh et al., 2013). however, it cannot be denied that some factors may affect the quality of communication in families with a female breadwinner, including (1) mother’s low education level – when a mother is not highly educated, it will be difficult for her to catch up with the education development of her children, and it is even worse when many mothers with low economy level cannot afford to give education to their children; and (2) limited time availability – a working mother has less time available to interact with her children due to her work demands, causing her not to know her children’s needs. the lack of quality communication between a female breadwinner playing roles as both a mother and a father and her children may raise some negative impacts on the children’s development. komara (2012) in syarifatisnaini (2014) finds that the lack of attention from (single) parent will certainly affect the child’s mental development. feeling that they do not get enough attention from their parents, these children will seek attention from other people or even some will feel insecure and depressed. furthermore, the fact that these female breadwinners are poor brings about another impact on the children’s development. baker (2015) attests that poverty creates a gap in the acceptance status of children with two parents and those with only one parent. according to benjamin r.m., et al. (2016), these children may lack nutrition and do not have access to quality education (orfield, 2013), books, and other school supplies (woessmann, 2015). without doubt, this is very influential on the mental development of the children who live with only one parent. thus, it is very important to pay more attention to the communication pattern of a poor family with a female breadwinner in order to maintain harmony with the children and avoid the negative impacts arising from the lack of quality communication on children development. this phenomenon shows that taking over the roles of a husband in earning a living for the family does not necessarily solve problems in the family with a female breadwinner. playing roles as both a mother and a father in daily interaction with children is a matter of great attention. based on the elaborations above, this study focuses on the pattern as well as the barriers in the communication process between female breadwinners and their children. literature review family communication the first and foremost environment for a child is a family. a family is the most basic kinship unit in society. talibo and rondonuwu (2017) assert that family as the smallest unit in the society plays a strategic role in shaping one’s personality. that is why a child can develop all personalities related 4 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 to social norms existing in a society such as tolerance, etiquette, and moral starting from their family. communication in a family is usually face-to-face or interpersonal, where each participant can choose any functions, either as the communicator or as the communicant. according to mulyana in aw (2011: 3), interpersonal communication is a face-toface interaction between two or more people, where both the communicator and the communicant can directly send and receive a message, as well as give feedback to the message. in a similar vein, muhammad (2005: 153) defines interpersonal communication as an information exchange process between a person and at least one other person or usually between two people, where responses can be directly received. by drawing on these two definitions, it can be concluded that interpersonal communication involves two or more people and the message sent by the communicator is directly responded or given feedback by the communicant. interpersonal communication is very important in a family in that through effective internal communication, each family member can understand each other’s wishes and expectations (rejeki, 2017). widjaja (2000) mentions three factors that can make interpersonal communication more effective, namely: 1. openness openness shows two aspects of interpersonal communication. first, by being open to the people interacting with us, we can then make them understand our opinions and thoughts, and consequently our communication will be more effective. second, openness refers to our willingness to respond to what are said by others honestly and frankly, and vice versa. 2. empathy empathy is the ability of a person to put himself in others’ shoes. showing empathy to others’ experiences is possibly the most difficult part in making communication effective, for in doing so, a person does not assess the behavior of others but instead must be able to know their feelings, preferences, values, attitudes, and behaviors. 3. sportsmanship interpersonal communication will be effective if every participant has sportsmanship in him/her, meaning that in an attempt to solve a problem, he/she must not be defensive. from the above explanation, it can be concluded that in order for interpersonal communication to be effective, some factors must be fulfilled by both the communicator and the communicant. in this study, openness is more about a female breadwinner’s openness to her children regarding the family financial condition, or the children’s openness to her mother regarding the problems they have in their school or social environments. empathy is more emphasized on the mother’s willingness to listen to all the problems faced by her children and to pay attention to the changes in her children’s attitudes and behaviors as they begin to grow up. at last, sportsmanship is related to the spirit or encouragement given by the mother to her children or an apology for not being able to fulfill her responsibilities as a mother who can accompany them at all times. family communication patterns a pattern is a form or structure. talibo and rondonuwu (2017) define a communication pattern as a form or pattern of two or more people’s relationship in the process of sending and receiving a message in such an appropriate manner that the intended message can be understood. to measure the quality of family communication, mcleod and chaffee developed family communication pattern measurement (fcp) in 1972. they divide family communication pattern into two dimensions, namely concept-orientation and socio-orientation. concept-orientation emphasizes how family members conceptualize their ideas and the extent to which they are actively involved in a discussion, while socio-orientation appears 5 chatia hastasari, communication pattern between female breadwinners and their children in the efforts of family members to keep and maintain their family unity as well as harmonious relationship with their parents (bakar & aftanorhan, 2016). sudjana (2000) highlights three communication patterns that can be used to develop a dynamic interaction in efforts to raise awareness. they are as follows. 1. in communication as an action or one-way communication, the communicator plays an active role as the giver of action and the communicant is as the recipient of the action. an example of this type is speech, which is one-way communication. 2. in communication as an interaction or two-way communication, both the communicator and the communicant can have the same roles as the giver and the recipient of the action. 3. in communication as a transaction or multiway communication, communication involves dynamic interaction not only between the communicator and the communicant, but can also between all other communicant elements. in this study, the mother and the children, can act as both the communicator and communicant in the communication process. female breadwinners in general, the head of a family is a man, as it is related to his function as a breadwinner. meanwhile, taking care of the children is a wife or mother’s responsibility. the roles of a family head tend to be heavier than those of the other family members (sumardiningsih et al., 2001: 2). the family context in this study is a family that is led by a wife or a mother for varied reasons: loss of husband, divorce, separation, decision not to marry (yet), polygamy, long distance relationship, husband’s permanent illness, and husband’s unemployment (www.pekka.or.id, 2017). mosses (2007: 55) in ernawati (2013) defines a female breadwinner as a woman who has the sole responsibilities for supporting her family. this notion is in line with the definition of a family head, i.e. the one who has both economic and social responsibilities to his/her family. it is also supported by meisenbach’s research findings (2010), she stated that there are six essential elements of fbws’ experiences: having control, valuing independence, feeling pressure and worry, valuing partners’ contributions, feeling guilt and resentment, and valuing career progress. based on the explanation above, there has been a shift in a woman’s status into the breadwinner of the family, and this shift will affect the family communication pattern between her and her children. when there is only one figure for the children to have, there will be something missing in the family, and in this case, the mother will be the only figure in that family life. being a female breadwinner is not easy, as she has to fulfill two sides of her responsibilities. on the one hand, she is a mother to her children who has to take care of her children, fulfill her family’s nutritional needs, and do the household chores, but, on the other hand, she is a breadwinner who must financially support her family. as a matter of fact, this condition is getting worse as the wage for women is lower than that for men, despite the same job they do (ernawati, 2013). communication barriers communication can be ineffective due to what is called as ‘noise’. in nonverbal communication, noise can appear in mistyping, which will cause the intended messages to be misinterpreted. meanwhile, in verbal communication, noise can be caused by fast intonation, low volume, and the use of difficult words. in fact, sometimes noise comes not only from the communicator, but also from the communicant. suprapto (2009: 14) in nurdianti (2014) asserts that there are three psychological factors causing such noises to happen: 1) selective attention – people tend to expose themselves only to things (communication) that they like; 2) selective perception – when someone is in the middle of communication process, he/she tends to interpret the subject matters based 6 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 on his/her own background knowledge, for it is strongly related to a stereotypical way of thinking; and 3) selective retention – even though a person understands what is being communicated, he/she will have the tendency to remember only what he/she wants to remember. from this theory, it can be said that noise in a communication process can be caused by either the communicator or the communicant. further, fajar (2009: 62) mentions five barriers that may hinder communication. first, barriers may be from the communicator (sender). an illustration for this barrier is when a mother coming home from work and feeling very tired, she says something to her children in such a low voice that her children cannot hear it well. second, barriers can happen in the coding/symbolizing process. this barrier happens because of some factors, like ambiguity in the language being used, differences in the symbols used by the participants, and language complexity. for example, when a child tells his mother the reasons why he has a fight with his younger brother while crying loudly, her mother certainly has to listen to him carefully. the third barrier is that from the use of media in communication. a problem may arise when a mother, for example, with low education level, does not know how to operate a smartphone with its many modern and sophisticated features. fourth, language barrier may hinder the communicant’s interpretation. when a mother tries to teach her children the value of resoluteness, the children can think of her mother as being angry. the last barrier is from the communicant (recipient) side. when a child does not pay attention to what her mother says, for instance, their communication can be ineffective. these five barriers are most likely to be encountered by a female breadwinner when communicating with her children. methods this study was qualitative in nature. in a qualitative study, the researchers attempt to analyze and interpret data to find patterns (creswell & miller, 2000). further, denzin and lincoln (2009) point out that a qualitative study involves a variety of empirical materials, such as personal experiences, introspection, life stories, artifacts, cultures, histories, and values that reflect the routine activities in one’s life. the main problems to be investigated in this study have to be described explicitly to facilitate the exploration process of the occurring phenomena: 1. what is the communication pattern between female breadwinners and their children like? 2. what are the barriers in the communication process between female breadwinners and their children? this study was carried out in wedomartani village, ngemplak, sleman in september 2017. the primary data sources in this study were 12 female breadwinners from poor families: three from the divorce group, six from the widow group, and the other three from the abandoned group. meanwhile, the research objects were the communication pattern between a female breadwinner and her children as well as the barriers they have in their communication process. to answer the research problems, the researcher collected the data through an indepth, open, and participative interview. to validate the data, the researcher carried out a source triangulation by comparing and checking the trustworthiness of information from different sources through an interview. the triangulation results showed whether the data were consistent, inconsistent, or contradictory. in this way, the researchers could give a better description in varied perspectives regarding the phenomena under study (pawito, 2007: 99). result and discussion communication patterns between female breadwinners and their children many reasons can explain why a family is led by a woman: death of her husband, divorce, separation, polygamy, long distance relationship, husband’s permanent illness, and unemployed husband (www.pekka.or.id, 2017). 7 chatia hastasari, communication pattern between female breadwinners and their children these conditions are also experienced by women in wedomartani village, ngemplak, sleman, yogyakarta. since family is everything to them, they are willing to be a single parent and try to maintain their family’s harmony. one prerequisite condition to reach that harmony is quality communication. communication is a very important element for any families from any backgrounds, particularly for families with female breadwinners. the communication in this family will form a structure called communication pattern, that is face-toface or interpersonal. this pattern makes it possible for every participant to choose whether he/she will be the communicator or the communicant (effendi, 1993). the followings are the factors affecting the interpersonal communication between female breadwinners and their children. 1. openness in this study, openness in the communication process between a female breadwinner and her children can exist by the active roles of the mother. openness is very crucial especially in a one-way communication, like when giving understanding of the fact that their father had passed away and now their mother has to take over the roles as a breadwinner for the family. it must be done to avoid any possible detrimental effects on the children’s psychological well-being. this is in line with what komara (2012) in syarifatisnaini (2014) asserts that the lack of attention from (single) parents will certainly affect their children’s mental development. feeling this lack of attention, these children will seek attention from others or some will feel insecure and depressed. 2. empathy the female breadwinners in this study try to instill empathy in their children by teaching them the value of being independent. they want their children to be strong individuals and to have respect for others, especially for their parents. however, in instilling empathy, having a strong commitment is necessary, particularly for families where the wife earns higher salary than the husband does, or even where the husband is unemployed. 3. positive behavior like in instilling empathy, a strong commitment from both the husband and the wife is required in inculcating positive behaviors in their children. this commitment is related to the roles and duties of a woman as both a wife and a mother for her children. for a working mother, she will not have enough time and energy for her family. that is why this commitment is undeniable to prevent any possible misunderstandings. the fulfillment of those aforementioned factors shows that communication is not only about a series of stimuli and responses, but it is also a process of sending and receiving messages that are already perceived by a female breadwinner and her children. moreover, the communication process in this case plays an essential role in changing a child’s personality through the interaction and support in that process. a dynamic interaction between mothers and their children in this study is in two communication patterns: a one-way and a two-way face-to-face interpersonal communications. figure 1. interpersonal communication pattern between female breadwinners and their children 8 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 as shown in figure 1, the mother and the child can play roles as both the communicator and communicant interchangeably. furthermore, a feedback or response is necessary in the communication process. the message being conveyed is usually communicated face-to-face (directly) in that the topics of the conversation between the mother and the children are related to their daily activities. 1. one-way communication pattern one-way communication happens when a mother tries to explain to her children such family’s conditions as the fact that she earns more than their father does, her marriage will end in divorce, or their father is sick, or when a mother instills the values of discipline and independence in her children. 2. two-way communication pattern two-way communication between a mother and her children is closely related to the children’s activities. the mother, when accompanying her child in studying, listens and responds to her child’s story about his/her friendship at school. this type of communication happens not only when the mother is accompanying the children in studying, going out with them for shopping, or dining out, for instances, but also when the mother gives responses to the children’s pique that is sometimes just caused by their uncontrolled emotion. the above elaboration shows that a mother’s roles as both a communicator and communicant in the communication process are very important, particularly when it comes to her commitment to making her family’s condition better. ballard-reisch et al. (2006) point out that good communication is a means of measuring the happiness of a family (bakar & aftanorhan, 2016). barriers in communication between female breadwinners and their children it is very common in communication for a barrier to exist, and this is no exception for a family with a female breadwinner. the followings are the barriers that most likely exist in the process of communication between female breadwinners and their children: 1. barriers from the communicator mrs. yopi said that tiredness was the main barrier for her to be able to deliver messages effectively to her children or husband. further, she added that it was very difficult to manage her emotion when she felt tired (an interview with mrs. yopi tri kumalasari, september 2017). another source, mrs. rika, mentioned the obstacles she had in being consistent, which would then hinder the inculcation of discipline and independence in her children. this inconsistency was because when she had to do everything on her own or when her children had a tantrum they did not want to do their routine activities on their own, and she tended to let it be and just helped them. (an interview with mrs. rika dian mayawati, september 2017). 2. barriers in the coding/symbolizing mrs. amalia revealed that the children’s intense emotion or rebellion that sometimes came up when she tried to give them understanding made the messages being conveyed unclear. in addition, when her children said something while crying, she found it very difficult to understand what they wanted. (an interview with mrs. amalia surya, september 2017). 3. barriers from the media mrs. prapti expressed her inability to operate a cellphone, causing her to have difficulties in keeping in touch with her only child who worked quite far away from home, or even just in asking when he would get home. (an interview with mrs. prapti, september 2017). 4. barriers in the language as it is their mother who instilled resoluteness and discipline in them, the children thought that their mother was mean to them. (an interview with mrs. amalia surya, september 2017). 9 chatia hastasari, communication pattern between female breadwinners and their children 5. barriers from the communicant mrs. amalia said that when she gave her second child advice, her first child often got near the second and teased her, causing her attention to be diverted. further, mrs. amalia added that her first child’s emotion was unstable due to her puberty period, leading to ignorance of what she said. the data in this study reveal that barriers are most likely to hinder the process of communication between female breadwinners and their children. the main barrier is the limited time available for them to take care of their family. another barrier is related to the children’s psychological condition in which the lack or even absence of a father’s figure leads to their unstable emotion. conclusions based on the above discussion, it can be concluded that the interpersonal communication between female breadwinners and their children runs well, as indicated by the presence of every factor that leads to effective communication. those factors are 1) openness – it appears in the mother’s active roles in making her children comfortable to tell her everything in the communication process; 2) empathy – the mother teaches her children how to be empathic through the inculcation of such values as independence and respect for others, especially for their parents; and 3) positive behaviors – the mother shows a firm commitment to improve the condition of her family. in terms of the communication pattern, female breadwinners and their children have a direct (face-to-face) interpersonal communication pattern, either one-way or two-way. this pattern is indicated in their interchangeable roles as both the communicator (sender) and communicant (recipient) of the messages. the examples of one-way communication are when a mother explains the family’s condition to her children (the facts that their father is sick, she has better salary than their father has, or she has decided to get a divorce) or when she tries to teach her children to be disciplined and independent. meanwhile, a two-way communication happens when the mother, when accompanying her child in studying, listens and responds to her child’s story about his/her friendship at school, when she takes her children out for shopping or dining out while sharing their thought about what they want, and when she responds to her children’s pique that is sometimes caused by their uncontrolled emotion. at last, the fact that female breadwinners do not have much time to spend with their family has caused them to be unable to fulfill their main responsibilities as a mother. moreover, their children’s psychological condition is also affected by the lack or even the absence of a father’s figure, leading to a relatively unstable emotion. these barriers can certainly hinder the communication process between female breadwinners and their children. references aw, suranto. (2011). komunikasi interpersonal. yogyakarta: graha ilmu bakar, a. a., & afthanorhan, a. (2016). confirmatory factor analysis on family communication patterns measurement. procedia-social and behavioral sciences, 219, 33-40. clark, a. (2000). the new poor law and the breadwinner wage: contrasting assumptions. journal of social history, 34(2), 261-281. cleverimania. (2013). laporan kasus: kurangnya pengawasan orangtua terhadap pergaulan bebas anak remaja. jakarta: universitas yarsi. creswell, j. w., & miller, d. l. (2000). determining validity in qualitative inquiry. theory into practice, 39(3), 10 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 124-130. cunningham, m. (2008). changing attitudes toward the male breadwinner, female homemaker family model: influences of women’s employment and education over the lifecourse. social forces, 87(1), 299-323. denzin, norman k. dan yvonna s. lincoln (eds.). (2009). handbook of qualitative research. terj. dariyatno et al. yogyakarta: pustaka pelajar. drago, r., black, d., & wooden, m. (2005) said that female breadwinner families: their existence, persistence and sources. journal of sociology, 41(4), 343-362. ernawati, e. (2014). menyibak perempuan kepala keluarga. muwazah, 5(2). hopson, d.p. and hopson, d.s. (2002). menuju keluarga kompak: 8 prinsip praktis menjadi orangtua yang sukses (translated by muhammad illyas). bandung: kaifa latshaw, b. a., & hale, s. i. (2016). ‘the domestic handoff ’: stay-athome fathers’ time-use in female breadwinner families. journal of family studies, 22(2), 97-120. meisenbach, r. j. (2010). the female breadwinner: phenomenological experience and gendered identity in work/family spaces. sex roles, 62(1-2), 2-19. noh, c. h. c., yusooff, f., & hasim, m. s. (2013). communication patterns of malay families in terengganu, malaysia. procedia-social and behavioral sciences, 102, 635-642. nurdianti, s. r. (2014). analisis faktorfaktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat kebon agung-samarinda. volume, 2, 145-159. pawito. (2007). penelitian komunikasi kualitatif. yogyakarta: lkis. sudjana. (2000). dasar-dasar proses belajar mengajar. bandung: sinar baru agensindo. sumardiningsih, sri et al. (2001). strategi mempertahankan kelangsungan hidupkeluarga yang dikepalai wanita pada saat krisi ekonomi di daerah istimewa yogyakarta. yogyakarta: psw–uny. syarifatisnaini. (2014). efikasi diri pada remaja korban peceraian orangtua. surakarta: psikologi – ums. talibo, e. p., boham, a., & rondonuwu, s. a. (2017). pola komunikasi keluarga yang menikah diusia dini di desa sonuo kecamatan bolaang itang barat kabupaten bolaang mongondow utara. jurnal acta diurna, 6(2). widjaja. h.a.w. (2000). ilmu komunikasi pengantar studi. jakarta: rineka cipta. wooden, m., & hahn, m. (2014). female breadwinner families. families, incomes and jobs, 9(57), 57-60. nasib miskin jutaan perempuan kepala keluarga di indonesia: http://www. babylonish.com/blog/2015/01/nasibmiskin-jutaan-perempuan-kepalakeluarga-di-indonesia pemberdayaan perempuan kepala keluargapekka: http://www.pekka.or.id/ i n d e x . p h p / i d / t e n t a n g k a m i / 2 7 6 pemberdayaan-perempuan-kepalakeluarga-pekka.html perilaku kriminalitas anak dan remaja : http://www.kemenpora.go.id/ p d f / p e n y a j i a n % 2 0 d a t a % 2 0 informasi%20kementerian%20 p e m u d a % 2 0 d a n % 2 0 olahraga%20tahun%202009.pdf, diakses pada rabu tanggal 24 februari 2016, pk. 10 : 26 wib sry ayu rejeki: http://scholar. googleusercontent.com/scholar?q=cac he:4wranlthvioj:scholar.google.com /+jurnal+komunikasi+keluarga&hl=en &as_sdt=0,5&as_vis=1 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 14 hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat 27 informasi, no. 1, xxxvi, th. 2010. kajian filsafat hukum tentang : hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di era otonomi daerah oleh : eny kusdarini, m. hum. abstrak ruang lingkup pembahasan filsafat hukum sangat luas sekali mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang memerlukan pemecahan secara hukum. di era otonomi daerah hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di daerah kabupaten/kota juga bisa dijadikan objek pembahasan filsafat hukum dengan memakai analisis ajaran sosiological jurisprudence yang mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. pengaturan yang sifatnya sentralistik saat ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di daerah, semestinya aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah harus mengindahkan hukum-hukum yang berasal dari masyarakat hukum di daerah otonom. diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk menggali kembali hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat di daerah. penggalian hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat dapat dipakai sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan bisa mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat setempat. hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang digali dari masyarakat, terutama yang ada di daerah kabupaten/kota di indonesia bisa dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. kata kunci : filsafat, hukum, nilai-nilai budaya. a. pendahuluan ruang lingkup pembahasan filsafat hukum pada masa kini telah berkembang seperti halnya perkembangan kehidupan manusia. apabila pada waktu yang lalu pembahasan filsafat hukum oleh para filosof hanya terbatas pada masalah-masalah tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan negara dengan hukum, yang merupakan produk sampingan dari para filosof dalam berfilsafatnya yang juga membahas segala aspek dari filsafat termasuk juga hukum. pada masa kini obyek pembahasan filsafat hukum tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hukum seperti yang dibahas oleh para filosof sebagai kelengkapan berfilsafatnya, namun pembahasan filsafat hukum sudah demikian berkembang sehingga setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan dapat dikaji dengan filsafat hukum. saat ini filsafat hukum bukan lagi merupakan filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti pada masa-masa yang lampau, melainkan lebih merupakan buah pemikiran para ahli hukum baik praktisi maupun teoritisi yang dalam tugasnya sehari-hari banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat. lili rasyidi dan ira rasyidi (2001 :12-13) menyatakan bahwa masalah-masalah hukum yang dapat dijadikan obyek pembahasan filsafat hukum tersebut di antaranya : · hubungan hukum dengan kekuasaan; · hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; · apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang; · apa sebabnya orang mentaati hukum; · masalah pertanggungjawaban; · masalah hak milik; · masalah kontrak; · masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat; · dan lain-lain. di dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pembahasan filsafat hukum tentang hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia di era otonomi daerah. kajian ini walaupun merupakan bagian dari sosiologi hukum, akan tetapi penting juga ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum mengingat pada saat ini bangsa kita telah memasuki era baru dalam kehidupan ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang dulunya bersifat sentralistik, akan tetapi sekarang ini memasuki kehidupan otonomi daerah yang dapat menjadi penentu proses terjadinya demokrasi di indonesia. kajian ini mempunyai kaitan erat dengan ajaran dalam filsafat hukum yakni aliran sosiological jurisprudence, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. perbedaan sosiologi hukum dengan ajaran sosiological jurisprudence, apabila sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. sedangkan sosiological jurisprudence merupakan suatu mazhab/aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya yakni pengaruh antara masyarakat dan hukum. perbedaan lain yakni bahwa cara pendekatan dalam sosiological jurisprudence bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum bermula dari masyarakat ke hukum. aliran sosiological jurisprudence ini mengetengahkan tentang pentingnya living law-hukum yang di dalam masyarakat dan berpegang pada pendapat mengenai pentingnya akal maupun pengalaman. pandangan ini berasal dari roscoe pound sebagai mana dikutip lili rasjidi (2001 : 66-67) yang intinya menyatakan bahwa hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus. menurut roscoe pound yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji pengalaman. pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu sendiri. tulisan ini akan mengetengahkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia di era otonomi daerah. kajian ini merupakan bagian dari ruang lingkup pembahasan filsafat hukum, mengingat dewasa ini ruang lingkup pembahasan filsafat hukum sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan pemecahan secara hukum. di dalam tulisan ini berturut-turut akan dikaji mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia, penguatan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia di era otonomi daerah, dan relevansi antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya dengan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah. kajian dalam tulisan ini sedapat mungkin akan dikaitkan dengan ajaran aliran sosiological jurisprudence. b. hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia apabila kita berbicara mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari suatu kenyataan bahwa masyarakat hukum indonesia merupakan suatu bangsa yang negaranya didasarkan atas hukum (rechtstaat), berbentuk republik, dan sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi. lili rasyidi dan ib wiyasa putra (1993 : 132) mengemukakan bahwa masyarakat hukum indonesia ini merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang besar, yang tersusun atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil, yang dikenal dengan masyarakat hukum adat. kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil ini merupakan suatu bentuk masyarakat tradisional yang memiliki tradisi-tradisi hukum tersendiri yang diakui otonominya. sebagai suatu sistem masyarakat hukum, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini memiliki komponen-komponen sistem tersendiri pula, mereka memiliki struktur sosial, sistem filsafat, sistem budaya, sistem pendidikan, sistem konsep hukum, sistem penbentukan dan sistem penerapan hukum yang serba khas pula. di dalam masyarakat hukum ini terdapat nilai-nilai sosial budaya sebagai tradisi yang sudah dimiliki dan dianut oleh masyarakat indonesia. pada mulanya, budaya masyarakat hukum indonesia adalah budaya hukum tidak tertulis (unwritten law), atau budaya hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat (living law). nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini hidup dalam setiap kesatuan kecil masyarakat hukum indonesia, sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum living law. akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, masyarakat hukum indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama belanda yang menganut budaya hukum eropa kontinental yang mengutamakan kodifikasi hukum. di dalam proses pembangunan hukum, kedua budaya hukum ini memberi pengaruh terhadap konsep hukum indonesia. para penganut ajaran sosiological jurisprudence sebagaimana dikutip lili rasjidi (2001 : 133) menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan hukum tertulis dapat diatasi dengan mempertimbangkan secara cermat hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat, dan bahkan para penganut ajaran ini mengemukakan bahwa kodifikasi hukum itu harus selaras dan mengembangkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. dalam konteks pembangunan hukum di indonesia, kesulitan ini seharusnya dapat diatasi dengan mengefektifkan sistem perwakilan, atau komunikasi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya, atau juga dengan senantiasa mendahului pembentukan hukum dengan penelitian tentang pandangan, sikap dan perasaan hukum, rasa butuh hukum, dan rasa keadilan masyarakat tentang hukum yang akan dibentuk. pada saat ini negara kita baru berada di dalam proses pembangunan dan negara kita termasuk salah satu negara yang sedang berkembang. sebagai salah satu negara yang sedang berkembang menurut satjipto rahardjo (1980 : 133) indonesia harus melampoi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui oleh negara-negara berkembang. mengutip pendapat thomas m. frank, satjipto menyatakan bahwa tahap-tahap pembangunan yang dilalui oleh negara-negara itu ada tiga, yaitu : (1) tahap unifikasi; (2) tahap industrialisasi; (3) tahap kesejahteraan sosial. peranan hukum, ahli hukum serta lembaga-lembaga hukum yang sangat penting dalam pembangunan tersebut adalah pada saat perpindahan ke dan pensintesean dari suatu sistem norma-norma serta nilai-nilai nasional yang baru. peranan hukum dalam hal ini adalah memberikan legitimasi terhadap perubahan, sehingga peristiwa yang secara potensial dapat menimbulkan perpecahan serta perombakan yang revolosioner itu dapat berlangsung dengan tertib dan damai. perubahan ketatanegaraan di indonesia akibat tuntutan dari sebagian besar masyarakat indonesia yang kita kenal dengan nama reformasi, sehingga memunculkan orde reformasi juga memerlukan peranan hukum yang kuat dengan mengindahkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat indonesia sehingga dapat mengantarkan kita ke sebuah negara berkembang dengan tahap-tahap perkembangan tersebut di atas. harapannya tahap-tahap perkembangan tersebut dapat kita lampoui dengan baik dengan sarana hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat, walaupun sampai saat ini untuk mencapai tahap unifikasi, bangsa kita masih belum dapat melaksanakan sesuai dengan harapan yang kita cita-citakan. harapannya memang negara kita mau melaksanakan tahap-tahap perkembangan itu sekaligus, dalam arti bahwa kita ingin mencapai tingkat perkembangan yang tertinggi yakni melaksanakan tahap unifikasi, sekaligus juga melaksanakan industrialisasi dan juga kesejahteraan sosial dan pilihan ini memberikan beban yang tidak ringan pada para ahli hukum di indonesia. sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melaksanakan tahap-tahap perkembangan ini sangat sulit untuk kita laksanakan bahkan untuk mencapai tahap unifikasi sebagai tahap pembangunan negara yang paling rendahpun sampai saat ini belum tercapai bahkan terjadi perubahan sosial di indonesia dengan adanya tuntutan reformasi yang terjadi pada tahun 1997 yang bisa mengakibatkan goyahnya unifikasi (kesatuan negara) dan persoalan-persoalan bangsa lainnya yang apabila tidak ditangani secara baik, akan mengganggu kehidupan ketatanegaraan kita. hal ini harus segera kita selesaikan supaya tidak mengganggu tahap-tahap pembangunan yang lain, yakni industrialisasi, dan kesejahteraan sosial sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan-ketertinggalan tahap-tahap pembangunan yang telah dikerjakan oleh bangsa-bangsa lain. perubahan pemerintahan yang terjadi di negara indonesia seringkali membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi kehidupan bangsa kita, baik dari sisi ekonomi politik maupun berbagai hal lainnya. perubahan ini seringkali dibarengi dengan suasana ketidak pastian bagi kita. hal ini dapat kita buktikan pada pertengahan tahun 1997 dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang menghendaki turunnya presiden soeharto dari pucuk pemerintahan orde baru dan berhasil dengan suasana yang terjadi waktu itu sangat kacau. setelah jatuhnya pemerintahan orde baru dan terjadi perubahan ketatanegaraan di negara kita, akibat dari tuntutan sebagian besar rakyat kita, terutama rakyat dari daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam yang selama pemerintahan orde baru merasa sangat dirugikan dengan pemerintahan yang bersifat sentralistik, sehingga mengeruk sumber daya alam dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya. keadaan itu membawa akibat munculnya tuntutan-tuntutan akan adanya otonomi yang luas dan nyata. untuk itu perlu suatu sistem pemerintahan yang kuat yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa indonesia sendiri dilandasi dengan nilai-nilai hukum yang dapat menjamin dilaksanakannya hak-hak asasi rakyat. soerjono soekanto (1988 : 22) menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. hal ini sesuai dengan pendapat dari para penganut aliran sosiological jurisprudence yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. selama beberapa dekade hukum dan nilai-nilai sosial budaya bangsa kita terpinggirkan dengan adanya sentralisasi kekuasaan yang ada pada pemerintah pusat, sehingga hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal banyak yang terpinggirkan dengan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum oleh pemerintah pusat. sebagai contoh di dalam pengelolaan hutan selama ini mengabaikan hukum dan nilai-nilai sosial nudaya masyarakat adat setempat dengan memberikan hak penguasaan hutan pada orang-orang tertentu yang bukan berasal dari masyarakat setempat. keadaan ini memunculkan tuntutan untuk memberlakukan hukum adat setempat, dibarengi dengan tuntutan mengenai berlakunya otonomi daerah yang selama ini masih belum diterapkan oleh pemerintahan orde baru. seharusnya seperti apa yang dikemukakan oleh lili rasjidi bahwa didalam pembentukan hukum di indonesia harus mengindahkan pandangan, sikap dan perasaan hukum, rasa butuh hukum dan rasa keadilan masyarakat yang dapat ditemukan melalui kegiatan-kegiatan penelitian terlebih dahulu, sehingga kodifikasi hukum itu seharusnya tidak meninggalkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang ada di daerah. c. penguatan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat indonesia di era otonomi daerah krisis ekonomi, politik dan krisis kepercayaan yang melanda bangsa indonesia dan berkepanjangan yang terjadi pada tahun 1997, dan hampir terulang lagi pada tahun 2008 telah membawa dampak hampir ke seluruh aspek dan tatanan kehidupan dan mengimbas juga pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, seperti maraknya hain hakim sendiri pada awal masa reformasi dengan contoh-contoh yang dipaparkan oleh mass-media seperti arak bugil terhadap pezinah yang tertangkap basah, pembakaran pencuri yang tertangkap oleh massa dan berbagai contoh lain akibat euforia reformasi. namun demikian ada hikmah positif dari idee dan pemikiran dasar yang kemudian menumbuhkan “reformasi total” di dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. fokus utama dari reformasi total ini adalah tuntutan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (civil society) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memunculkan nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorintasi kepada kepentingan rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat. dasar filsafat inilah yang melahirkan tuntutan untuk memberlakukan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini terlihat bahwa akan terjadi lagi penguatan hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat yang berada di wilayah-wilayah di mana otonomi daerah diberlakukan. untuk melaksanakan otonomi daerah dengan fokus otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat yakni daerah kabupaten/kota, perlu ditumbuhkan penguatan hukum mayarakat yang digali dari hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, sehingga hukum-hukum yang tidak tertulis yang berasal dari masyarakat setempat dapat tumbuh dan berkembang lagi seperti keinginan masyarakat yang bersangkutan. hal ini perlu dilakukan mengingat hakekat otonomi daerah adalah bukan hanya tersimpul makna pendewasaan politik rakyat daerah di mana terwujud peran serta dan pemberdayaan masyarakat, melainkan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. dampak positif dari reformasi total yang dituntut oleh masyarakat sejak pertengahan tahun 1997 menurut e. koswara dalam makalahnya ” pengaruh format politik nasional terhadap demokrasi lokal”, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. dampak positif ini kemudian melahirkan uu no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah dengan dikeluarkannya uu no. 32 tahun 2004 dan uu no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerahsebagaimana telah dirubah dengan uu nomor 33 tahun 2004. lahirnya kedua undang-undang ini dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua undang-undang ini diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintahan yang demokratis dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang dilaksanakan dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota, sehingga daerah ini merupakan daerah otonom. daerah otonom adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia. di dalam prakarsa sendiri ini terkandung arti kebebasan untuk menentukan sesuatu obyek yang diinginkan, di mana pemilihan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan ini sesungguhnya juga merupakan pelaksanaan dari pemilihan dan keputusan-keputusan kehendak yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh masyarakat yang bersangkutan. dengan demikian di dalam prakarsa sendiri ini terkandung kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. di dalam otonomi daerah yang diatur dalam uu no. 22 tahun 1999 jo uu no. 32 tahun 2004, daerah otonom dalam hal ini kabupaten/kota diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. kewenangan otonomi yang luas ini maksudnya adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. keleluasaan tersebut mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulatdalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. hal-hal tertentu yang nyata dan ada di dalam kesatuan hukum masyarakat di daerah-daerah otonom ini ini tentunya termasuk hukum serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, di mana hal ini menurut lili rasjidi (2001 : 81) juga merupakan bagian dari beberapa permasalahan penting dalam filsafat hukum. sedangkan maksud dari otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah otonom dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia. e. koswara mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat tinjauan perspektif yang berbeda antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah yang kadang-kadang sulit untuk dihindarkan, karena dominasi peranan pemerintah pusat terlalu kuat, sehingga menekan dan mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang bisa memunculkan pola instruksi dan kontrol pusat yang ketat, dengan dalih pembinaan. cohtohnya ketentuan pasal 122 uu no. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. dimaksudkan dengan memfasilitasi di sini adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. perbedaan perspektif lain contohnya adalah pemerataan pembangunan ekonomi ditinjau dari perspektif nasional sudah dipandang cukup merata, namun perspektif daerah meninjaunya lain dan menganggap bahwa hasil dari sumber-sumber kekayaan daerah yang ditarik ke pusat jauh tidak seimbang dengan hasil yang dikembalikan kepada daerah. orang-orang daerah menilai bahwa hasil bumi dan kekayaan alam di daerah tidak dinikmati oleh daerah yang bersangkutan, mereka hanya kebagian beberapa persen saja dari seluruh kekayaan alamnya, sedangkan sebagian besar ditarik ke pusat, itupun tidak jelas untuk apa. sesungguhnya perbedaan perspektif ini menurut e. koswara tidak seharusnya menjadi dikhotomi yang mengarah pada konflik kepentingan antara pusat dan daerah yang tidak berujung pangkal, seandainya kedua kepentingan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai yang didasarkan pada kriteria yang obyektif, terutama ditinjau dari aspek nilai keadilan, nilai keanekaragaman kondisi dan potensi wilayah. untuk itu perlu ada musyawarah antara pusat dengan daerah sehingga semestinya pengaturan-pengaturan mengenai otonomi daerah atau dapat dikatakan kodifikasi (dituangkannnya hukum dalam bentuk tertulis) mengenai otonomi daerah harus mengindahkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk di dalamnya perasaan hukum masyarakat dan juga rasa keadilan masyarakat di daerah sehingga dapat dihindari benturan konflik-konflik antara pusat dan daerah. untuk inilah perlu digali hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang selama ini terpinggirkan berlakunya akibat kodifikasi hukum yang dicanangkan oleh penjajah dan juga sentralisasi dan unifikasi hukum oleh pemerintahan orde baru. oleh karena itu dalam hal ini dperlukan penguatan hukum masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat di daerah. d. relevansi antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya dengan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah era otonomi daerah menuntut adanya kemampuan masyarakat daerah untuk dapat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam batas di mana daerah otonom itu berada. hal ini dapat kita pahami karena daerah otonom adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia. untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat mendiami daerah otonom ini diperlukan pengaturan-pengaturan yang sesuai dungan hukum dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. oleh karena itu pengaturan yang sifatnya sentralistik semestinya harus mengindahkan hukum-hukum yang berasal dari masyarakat hukum di daerah otonom. selama ini masyarakat sering diberlakukan dengan model-model pengaturan secara sentralistik maka diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk menggali kembali hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. penggalian hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat dapat dipakai sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan bisa mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat setempat. hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang digali dari masyarakat, terutama yang ada di daerah kabupaten/kota di indonesia bisa dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat oleh bupati/walikota bersama-sama dprd dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh bupati/walikota beserta aparatnya di daerah yang berwenang untuk membuat peraturan. hal ini, menurut jimly asshiddiqie (2006 : 172) memang sudah sudah dimuat dalam ketentuan pasal 18 ayat 6 uud 1945 yang telah diamandemen. dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. isi atau materi dari peraturan-peraturan yang dibuat dan berlaku untuk daerah kabupaten/kota itu bisa berasal dari hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada pada masyarakat setempat dan sudah dilaksanakan sebagai hukum tidak tertulis. dengan demikian ada pemberdayaan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang dituangkan dalam produk-produk hukum di daerah. pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan hukum dan nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat pada era otonomi daerah amat diperlukan, mengingat bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang berasal dari masyarakat di daerah. josef riwu kaho (1997 : 111-114) menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. dalam hal ini partisipasi masyarakat difungsikan sebagai substitusi energi pusat dan sebagai energi alternatif bagi daerah, sehingga di dalam pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap daerah dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada pemerintah pusat. di dalam melaksanakan otonomi daerah, sudah semestinya masyarakat ditempatkan sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan, harus diingat juga bahwa berdasarkan ajaran sosiological jurisprudence hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. oleh karenanya kekuasaan dan kedaulatan rakyat setempat ini merupakan sumber hukum yang dapat dipakai untuk mengatur otonomi daerah. hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh h.l.a hart sebagaimana disadur oleh b. arief sidharta (1999 : 24) bahwa di dalam hukum substantif, tujuan-tujuan yang diperjuangkan manusia dan yang untuk realisasinya mereka menggunakan hukum sebagai sarana adalah bermacam ragam. orang dapat berbeda pandangan tentang makna penting yang mereka tautkan pada hal-hal tertentu dan dalam putusan moral (moral judgement) tentang semua hal. tetapi bentuk paling sederhana dari argumen bahwa terdapat kriteria konstan tertentu untuk mengevaluasi suatu sistem hukum yang terwujud dalam elaborasi kebenaran bahwa jika hukum memang memiliki sesuatu nilai sebagai sarana untuk realisasi tujuan-tujuan manusia, maka ia harus berisi aturan-aturan tertentu berkenaan dengan kondisi dasar (basic conditions) dari kehidupan kemasyarakatan. senada dengan hal itu theo huijbers (1995 : 113-114) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hukum dan kekuasaan, hukum itu bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. tujuan itu hanya tercapai kalau pemerintah tinggal di bawah norma-norma keadilan, dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui peraturan perundang-undangan, berarti hukum itu letaknya di atas pemerintah. hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lain, melainkan juga membatasi kebebasan dari yang berkuasa dalam negara. dengan demikian hukum melawan penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang, yang berarti bahwa di dalam suatu negara terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pemerintah, yakni kekuasaan rakyat. melihat paparan yang dikemukakan oleh h.l.a hart dan theo huijbers, dapat kita pahami bahwa pengaturan mengenai otonomi daerah, hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat merupakan sumber hukum dan kedaulatan dari pelaksanaan otonomi daerah. diperlukan pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan yang berkaitan dengan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat untuk melaksanakan otonomi daerah. hal ini dikarenakan bahwa di samping hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat merupakan sumber kedaulatan dan kekuasaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan juga merupakan hukum yang baik di dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dikemukakan oleh para penganut ajaran sosiological juridprudence, pemberdayaan masyarakat pada akhirnya diharapkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. pemberdayaan masyarakat mengandung arti bahwa ada kemampuan individu-individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. masyarakat dengan tingkat keberdayaan yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta memiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong dan juga kebinekaan. nilai-nilai sosial budaya inilah yang mendasari hukum-hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan setempat yang perlu juga diperdayakan kembali, mengingat bahwa sebetulnya hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya ini merupakan hukum yang tidak tertulis yang sudah ada lama sebelum bangsa penjajah masuk ke indonesia dan sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita. hanya saja sejak kedatangan penjajah dan setelah kita merdeka dengan pemerintahan yang sifatnya sentralistik hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya ini terpinggirkan berlakunya, sehingga perlu pemberdayaan kembali. oleh karena itu momentum era otonomi daerah ini seharusnya bisa dijadikan perlindungan terhadap hukum tidak tertulis yang sudah lama ada di dalam masyarakat termasuk nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat agar dapat menguat kembali berlakunya. hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan mengindahkan juga hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat di daerah otonom tetangganya. diharapkan juga karena otonomi daerah ini masih dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, sehingga dasar filsafat pengaturannya harus disesuaikan dengan hukum-hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai sosial budaya dari daerah-daerah otonom lain yang ada di indonesia. di samping itu harus kita ingat bahwa hukum-hukum tidak tertulis dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut memang merupakan salah satu kekayaan bangsa indonesia yang merupakan potensi hukum dari masyarakat indonesia dan juga berdasarkan pendapat para penganut ajaran sosiological jurisprudence seharusnya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat e. penutup hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat indonesia di era otonomi daerah merupakan ruang lingkup pembahasan filsafat hukum, karena ruang lingkup pembahasan filsafat hukum adalah semua persoalan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya mendasar dan memerlukan pemecahan masalah secara hukum. apabila kita kaitkan dengan ajaran sosiological yurisprudence pembahsan ini sangat penting, mengingat bahwa menurut ajaran ini dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan living law yang ada di dalam masyarakat dan hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus. saat ini bangsa indonesia tengah berada pada era otonomi daerah di mana era ini menuntut adanya kemampuan dari masyarakat di daerah otonom (kabupaten/kota) untuk dapat mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat yang ada dalam batas wilayah di mana daerah otonom itu berada. oleh karena itu perlu ditumbuhkembangkan kembali, hukum dan nilai-nilai sosial budaya setempat agar otonomi daerah berjalan dengan baik mengingat ajaran sosiological yurisprudence yang menyatakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. di dalam menumbuhkembangkan hukum dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat ini diperlukan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat karena semestinya masyarakat setempat ini ditempatkan sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. hal ini dikarenakan kekuasaan dan kedaulatan rakyat setempat merupakan sumber hukum yang dapat dipakai untuk mengatur otonomi daerah. daftar pustaka e. koswara, 1999, otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, (makalah) yang disampaikan dalam seminar/diskusi/dialog dalam rangka pengkajian dan sosialisasi uu no. 22 tahun 1999 di lingkungan departemen/universitas/badan/lsm/instansi pusat dan daerah, depdagri, jakarta; --------, 2000, pengaruh format politik nasional terhadap demokrasi lokal, (makalah) disampaikan pada seminar sehari : demokrasi mulai dari desa yang diselenggarakan oleh lapera indonesia, yogyakarta, 25 januari 2000; d.h.m. meuwissen, 1999, filsafat hukum (saduran b. arief sidharta), lembaga penelitian universitas katolit parahyangan, bandung; h.l.a. hart & martin p. golding, 1999, masalah-masalah filasafat hukum dan sejarah filsafat hukum (saduran b. arief sidharta), lembaga penelitian universitas katolik parahyangan, bandung; jimly asshiddiqie, 2006; sengketa kewenangan antar lembaga negara,cetakan kedua, konstitusi press, jakarta; josef riwu kaho, 1997, prospek otonomi daerah di negara republik indonesia, cetakan ke iv, raja grafindo persada, jakarta; lili rasjidi & ib wyasa putra, 1993, hukum sebagai suatu sistem, remaja rosdakarya, bandung; lili rasjidi & ira rasjidi, 2001, dasar-dasar filsafat dan teori hukum, citra aditya bakti, bandung; satjipto rahardjo, 1980, hukum dan masyarakat, angkasa, bandung; soerjono soekanto, 1988, pokok-pokok sosiologi hukum, raja grafindo persada, jakarta; theo huijbers, 1995, filsafat hukum, kanisius, yogyakarta; undang-undang nomor 22 tahun 1999 jo uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah biodata penulis: eny kusdarini, m. hum, adalah lektor kepala pada jurusan pkn dan hukum fise uny, lulus s1 fak. hukum ugm tahun 1984 dan s2 magister hukum undip tahun 2001, pengampu mata kuliah pokok hukum administrasi negara, politik hukum, dan filsafat hukum. 111 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 111-122 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.31334 youth perspective on social media discourse on “lazy nigerian youths” conversations nkiru comfort ezeh department of mass communication, novena university, ogume, delta state, nigeria ezehnkiru_ct@yahoo.com augustine godwin mboso national open university of nigeria, uyo study centre, akwa ibom state, nigeria austinmboso@gmail.com article history: received 2020-04-24, revised 2020-11-07, accepted 2020-11-25 abstract the social media has emerged as a new platform for discourses. it has no doubt provided people with easier and faster accessibility to information and has become an outlet for them to share their views on socio-political issues. anchored on public sphere theory, focus group discussions were conducted with undergraduate youths in south-east nigeria to look at the issue of president mohammadu buhari’s referring to nigerian youths as lazy, while speaking at the commonwealth business forum in westminster on 18th april, 2018. this article, therefore, explored the opinions advanced in the discourse based on the principles of freedom of expression and responsibility. the study suggests that while twitter platform was more objective in the discussion of the issue of the day, facebook and whatsapp trailed with abuses and hate comments. the study recommended that people in position of authority should while speaking in public events use words which cannot be misconstrued to drive home their point. keywords: social media, lazy nigerian youth, discourse, perspective 112 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction …about the economy, nigeria has a young population, our population is estimated conservatively to be 180 million. this is a very conservative one. more than 60 percent of the population is below 30. a lot of them haven’t been to school, and they are claiming that nigeria is an oil producing country; therefore, they should sit and do nothing, and get housing, education and health free.(www. thecable.ng) the above extract is the words of president mohammadu buhari, of nigeria, while responding to a question asked him by a journalist at the 28th meeting of the heads of government of common wealth of nations which was held in commonwealth business forum in westminster, uk on 18th april 2018. the response came when the journalist had asked president buhari why he did not sign the african continental free trade in rwanda. the cable (2018, april,18) a nigeria online newspaper, had reported the story and shortly after, the social media was afire and there was a massive response on them. the message attracted many people and triggered both off-line and online discourses on other social media platforms like facebook, whatsapp, twitter and instagram. not long after the report, the hashtag #lazynigerianyouth started trending. the hashtag recorded hundreds of thousands of tweets and millions of expressions in less than a week (sunkanmi, 2018). a wikipedia page tagged: “lazy nigerian youths” was also created which was described as a media outrage by nigerian youths. the presidency and some of buhari’s supporters also took to the social media to defend and explain that buhari’s response was framed out of context by media outfits; describing it as a deliberate mischief by manipulators and twisters of the president’s statements (ogundipe, 2018). of particularly interest to this study is the role social media channels like facebook, whatsapp and twitter among others have played in the discourse of the president’s comments. discourse is a systematic act of statement which gives expression to the meanings and values of an institution. discourses are becoming a topical issue in our world today. it is rapidly evolving through the use of social media platforms such as facebook, youtube, twitter and others (balarabe, 2013).the social media is an evolving area of study especially with regard to public conversation. it has no doubt become an outlet for individuals to share their views on socio-political issues. however, there is a dearth of studies focusing on social media and its relationship to discourses. this obvious lacuna is most prominent in developing societies such as nigeria where the probation, usage and access to social media is not quite as high in comparison with the developed countries, thus necessitating the need for this study. the use of the social media in previous studies have rather demonstrated youth use of these platforms for other types of social engagement and communication, thus signaling the need to investigate its use for constructive deliberations beyond youths’ obvious use of the social media for other social engagements; and whether such online channels are objectively employed in discourse of issues of public importance, using ‘lazy nigerian youths’ as a focus. the benefit of a discourse supposes that the quality of communication is credible so that individuals will be able to make more informed decisions when exposed to it. it is only through constructive deliberations that the issues of public concern are brought to the limelight, enabling individuals to have a better evaluation of such issues (ezeh & ono, 2015). this study tries to weigh the suitability of social media as a platform for a discourse using lazynigerianyouth as a focus. it is the usage and the perceived credibility of the social media platform in the discourse that this study explores. as social and political communication source, the social media has been known to provide people with easier and faster access to information and new opportunities to unmediated dialogue as is not tampered or altered to serve a particular interest (echime, 2019). it has marked a major transformation in 113 nkiru comfort ezeh & augustine godwin mboso, youth perspective on social media discourse human, social and political communication and affected access to information and media use, communications and information costs; maximizing speed, broadening reach, and eradicating distance. the social media has introduced new communication practices, provided newfound interaction patterns, created new forms of expressions and stimulated a wide civic participation. despite the above-mentioned benefits, the emergence of the social media has also created multiple platforms for the production, packaging, and dissemination of hate speech; promoting disunity, igniting crises and triggering hatred among members of the society; creating pathways for insult on those in power or minority groups.(bushey, 2010). it is the expressed views about the social media, as internet communication channels that have called the attention of the researchers to interrogate the extent it can serve as an effective channel for a discourse of pertinent issues. again, the veracity of social media use and the numerosity of mobile phones and other nascent model variations which offer greater user opportunities in providing facilities make the social media researchable as effective communication tools. young people are particularly wellpositioned to take advantage of the opportunities offered by the internet and digital technology (lenhart, purcell, smith and zickhur, 2010). this is because the internet is becoming a defining part of young people’s culture and an integral part of their daily lives. the younger the person, the greater the likelihood of access to the net (baran, 2009; ezeh & mboso 2019). many young people become eager to have access to the internet because friends are hooked on it; it becomes a misnomer for him or her not to be online (oyesomi, ahmadu, & itsekor, 2014).among the youth, university students are more ardent users of social media. (ezeh & ono, 2015) south-east geopolitical zone of nigeria, which is the area of this study, is made up of five states in the federal republic of nigeria. the states are; abia, anambra, ebonyi, enugu, and imo. students in this geopolitical zone just like in other zones follow the trend on the use of social media for online communication. youths in the zone are known for their interest in education and relative economic stability; hence their likelihood of access and exposure to the internet as a prelude to its use in online communication discourse which this study focuses on. objectives of the study the objectives of this study are; to determine youth level of participation in the social media discourse on “lazy nigerian youths” conversations; and to establish the youth’s opinion on social media discourse on “lazy nigerian youths” conversations literature review social media and discourse discourse is a systematic act of statement which gives expression to the meanings and values of an institution. discourse according to branston and stafford (2006) involves regulated system of statement or language use. regulated here simply means that “the ‘appropriate’ language for a given area operates with rules, convention and therefore assumptions and exclusion” (p. 184). discourses therefore define, describe and delimit what is possible to say and what is possible to do or not to do (odoemelam, okeibunor & okorom 2014). discourse is not a separate element which exists independently in some freefloating realm of ideas, but a way of thinking, speaking, experiencing (codd, 2007). all discourses are ideologically positioned; none are neutral (macdonell, 1986). however innocent and neutral the form and substance of discourse appears on the surface, it is thoroughly imbued with the biases, constraints, opinions and variable judgments of a specific intellectual community (geertz, 2000). discourses are rapidly evolving through the development and use of the social 114 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 media. just as there is a high increase in the number of social media, the users are also seeing a higher increase in patronage as millions of users are signing up every day; there is also an increase in discourse on the platform. social media refers to the means of interactions among people in which they create, share and exchange information and ideas in virtual communities and networks. it is a platform for promoting, distributing, and refining products: treating software as a service designed to run across multiple devices, relying on data as the “killer app,” and harnessing the “collective intelligence” of a network of users (o’reilly, 2005). the social media has transformed the interaction and communication of individuals throughout the world and has impacted many aspects of human communication. it has transformed the public not as simply consumers of pre-constructed messages but as people who are shaping, sharing, reframing, and remixing media content in ways which might not have been previously imagined. and they are doing so not as isolated individuals but within larger communities and networks, which allow them to spread content well beyond their immediate geographic proximity (jenkins, ford & green 2013). existing literature (cash,rae, steel & winkler 2012; christensen & jerslev, 2016) record that the flood of information provided by the internet makes the users ever present in internet, navigating from one application to another seeking for information, education, entertainment, support etc., sharing everyday life and experiences irrespective of their physical location. social media interaction level depends on the nature of a particular social media in use. for example, facebook has expanded beyond the scope of a simple networking site where people went to socialize with friends to now a place where people also go to seek and discover important information. on facebook, discussions are described more civil and personal than on other sites because of the attachment of a name and a face to the comments. in twitter, users are more likely to interact with others who share the same views as they do in terms of retweeting, they are also actively engaged with those with whom they disagree. however, replies between like minded individuals would strengthen group identity, whereas replies between differentminded individuals would reinforce in-group and out-group affiliation(yardi and boyd 2010).similarly, (stoddart, 2013), notes that twitter merely reinforces the existing old media model of oneway communication and sound bites; rather than “inviting people in”, it seems to simply report what has already been decided; rather than establishing a two way dialogue which bypasses the media and provides a direct connection with citizens, whatsapp is fast becoming popular among the social networking channels as an inexpensive channel. it is the king of instant messaging apps; has become an integral part of human communication, with 1.5 billion humans using the app to communicate as of january 2018 (ayomide, 2019). it offers its users, the ability to access a large number of people in one go and share messages which can easily become viral. whatsapp allows creating groups of up to 256 people; although the messages sent in groups are essentially broadcasted, they directly reach a user’s phone which makes it ‘personal’ (ghost, 2018). despite the popularity of whatsapp, a lot of people still do not know how to communicate properly on the app; it lacks proper communication etiquette (ayomide, 2019). youtube was originally conceived as a site for sharing mainly amateur video, these tools may be used by individual citizens as well as political activists to advance their goals, through a specific approach. it is perhaps not surprising to find political movements which lead to political discourse infiltrating the platform; although public discourses on youtube occur mostly on facebook as facebook remains the highest discursive channel of youtube videos (ezeh & ono, 2015). with the creation of the social media, today, the ethics of journalism practice is undermining. we have seen in recent events 115 nkiru comfort ezeh & augustine godwin mboso, youth perspective on social media discourse over the past years where social media users while promoting or criticizing political views make offensive comments; say things and use harsh words they never would in person. because of the anonymous nature of some of the social media sites which means that the users are not held accountable for what they say, each communication slides to name calling, use of abusive languages and outright attack of personalities, ignoring the ideas being presented. it is an ideal platform to adapt and spread hate speech and foul language contributing in expanding disaffection among tribes, political class, and religion or even among friends in the society (bushey, 2010). this is because of the decentralized, anonymous and interactive structure of the social media. the prevalence of hate speech and fake news which is accelerating on social media is fringing on political and national issues as well as social interaction (msughter, 2018). according to albert and salam (2013), social media have been seen as a two-edged sword discursive system. first a social movement a social movement is a form of collective action that can potentially empower the weak and affect or be catalysts to social issues and ultimately aims at transforming a social order; which could lead to improving the lives of ordinary people. secondly social media attracts social practices such as cyber bullying – a situation in which vulnerable populations are victimized through discourses within social media and social movements. social media can be conceptualized as an emerging frontier where new forms of social relations causing power differences and other forms of unacceptable social practices develop at the intersection of human collective communicative acts and information technology. scholars (semetko & scammell, 2012; capelle, 2013) believe that the old approaches to measuring political use of social media are inadequate; that the social media messages are subverted by online users. social media messages canbe re-edited and digitally retouchedby the users in a way that can affect both individual and collective perceptions of the content (mboso & ezeh, 2019). for example, youtube communication is vulnerable to the intervention of digital content generating users to a degree never true of ‘old media’, centralised and top-down as they were (mcnair, 2011). berrocal, campos-domínguez & redondo (2014) in their study on “media prosumers in political communication: politainment on youtube” made a case study of the political information produced and consumed on youtube, and in particular of a speech given by ana botella, the mayor of madrid, before the international olympic committee (ioc). they found that most of the opinions aired by the prosumers on the videos were very short and merely reinforced the majority message. none of the messages analysed were truly informative, as in, providing information that did not feature in the video or which took a well-argued stance. only two videos attracted significant differences of opinion in which two groups of prosumers argued among themselves, trading insults and opinions not backed by any solid arguments, and the rest were merely opinions that followed the majority lead. public sphere theory the public sphere theory was propounded by jurgen habermas. in his book entitled, the structural transformation of the public sphere (1962), he states that public sphere is like an intermediary system of communication between formally organized and informal face to face deliberations in arenas at both the top and bottom of the political. he refers to public sphere as a notional ‘space’ which provides more or less autonomous and open arena or forum for public debate. to (macquail, 2010) the ‘space’ lies between the ‘basic’ and ‘top’ of the society, and mediation takes place between the twobasic. “the basic is considered to be the private sphere of life of individual citizens, while the political institutions at the centre or top are part of the public life. the basic belief in the public sphere theory is that political action is steered by the 116 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 public sphere, and that the only legitimate governments are those that listen to the public sphere(habermas, 1962). habermas (1962) proposed that social institutions such as the media have played a critical role in enabling citizens to gain knowledge to debate matters of public significance, and through such debates, a rational –critical discourse can emerge through which public participation bears upon the conduct of the state, thereby, better securing the relationship between promises of liberal democracy, its potential empowerment of citizens, and the practice of the public institutions habermas’ theory of the public sphere would be relevant and apply to the internet if the internet is a many-to-many medium which is accessible to all people so that they can discuss matters of public concern in unrestrictedly. social media is not as selective and elitist in nature like the conventional media. no doubt, it is expected that issues at discussion on social media affects the person’s off line actions and behaviour since he interacts with people that have similar interest with him. this theory will be used to evaluate the view that social media channels provide spaces, platforms which can be considered as incarnations of the public sphere, which can influence good decision making and in which the ‘public will’ can be developed or collectively articulated. the alternative view to be tested is that these channels are spaces in which people are victimized through discourses expressed in the channels. these will be done with regard to the social media discourse of the lazy nigerian youth. methods the research method used for this is the focus group discussion. the focus group approach was used to investigate selected students in tertiary institutions in southeast nigeria, in order to have an in-depth interaction with the respondents. there are 32 institutions of higher learning in south-east nigeria; 5 federal universities, 5 state universities, 8 private universities, 3 federal polytechnics, 3 state polytechnics, 2 private polytechnics, 2 federal colleges of education and 4 state colleges of education. the total population of students in these institutions is 344,832. the population of the study, therefore, is344,832 the probability sampling technique was used in the selection of states to be used in the focus group discussion. the study decided to fix the number of states to be selected as three out of the five states in the south/ eastern zone because of convenience. the table of random numbers was used for the actual selection of the three states in order to eliminate any bias in the choice of any state. the states and the result of the exercise was as shown below; table 1 selection of state for the fgd s/n states in the south east selected state 1 abia abia anambra ebonyi 2 anambra 3 ebonyi 4 enugu 5 imo the result in the above table shows that abia, anambra and ebonyi states were selected for the study, using the table of random numbers. the researchers decided to do three (3) focus group discussions in three (3) purposively chosen institutions to ensure that the three types of tertiary institution (university, polytechnic and college of education). it is from the three (3) selected states that the three (3) tertiary institutions for the focus group discussion were selected. the following results emerged: 117 nkiru comfort ezeh & augustine godwin mboso, youth perspective on social media discourse table 2 selection of institutions for focus group discussion (purposive) state name of institution type/nature abia college of education, aruchukwu state college of edu. anambra madonna university, okija private university ebonyi akanu ibiam federal polytechnic, uwana federal polytechnic the selected institutions above shows that the three types of tertiary institution in the south –east zone in nigeria are represented in the above sample, hence, 1 university, 1 polytechnic and 1 college of education. it means that participants in the focus group discussion (fgd) shall represent students in those types of institution as applicable in the zone. also, the selected institutions reflected the proprietorship of the institutions as private, state and federal institutions. again, it implies that the selected tertiary institutions represent the type and nature of the educational institutions in the south east zone, from which the sample was selected for the focus group discussions. one focus group discussion session was conducted in each of the selected institution. each focus group discussion composed of seven (7) discussants selected from the various departments in each institution, since “individuals are being invited to participate in focus groups because they are viewed as possessing important knowledge about particular experiences, needs, or perspectives that is hope to learn more about” (omni, 2011, p.7), the selected discussants must have participated in online discussion of ‘lazy nigerian youths’ so as to give more insight into how it was used. effort was made to eliminate students in the 1st year, using the screener questionnaire. this is because they were not admitted into the institution of higher learning at the time president buhari made the statement; and so do not qualify to participate in the study.an appropriate venue accessible to the discussants within the school environment was used. the discussion lasted from 1hour: 30min. 2 hours. a video recorder was used for recording the entire discussion, to facilitate report documentation, after which it was played and transcribed. to determine the validity and reliability of instrument, the focus group provided screener questions for the selection of members of each group. the screener questions or pre-session was designed to ensure that those selected to participate in the focus group are valid and reliable for the session. a moderator’s guide was also produced to be used so that the focus discussion would remain within the realm of the research topic. in this way, the expected result from the group shall be reliable enough to address the research problem. results and discussion information on the discussants’ social media access the discussants raised issues of social media access and use as it relates to lazy nigeria youth conversation. facebook, whatsapp and twitter were the focus in organizing the analysis not only because of their salience in the conversions, and their given relevance and variability to the topic selected for the case study, the following social networking sites – facebook, whatsapp and to a limited extent twitter – were adopted for organizing the analysis of the discussions. it turned out that facebook and whatsapp were prevalent social media that discussants have access to. some of the discussants were not current users of twitter, but had used it and therefore considered themselves users. it was also revealed that the participants visited their facebook page more frequently, followed by whatsapp than twitter. a student said; i prefer facebook to twitter. i have more than 500 friends on facebook. if you observe, twitter is mostly used by celebrities. i am not a celebrity, if am on twitter, who will follow me? (laughter). 118 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 all participants shared memories of interaction with the social media. examples included • chat with friends especially those outside the country, because it is cheaper compared to phone calls. • raise issues they want their friends to comment on and comment on issues raised by friends; see who likes their posts. • notify friends of their birthdays, remarkable dates and achievements. • to see advert on new products/ideas/ services. when asked if there were limitations to their use of the social media, they pointed out some factors such as poor power supply, exhorbitant cost of data required to access the sites, network failure and access to channels used for the social media as their major challenges. they explained that apart from these factors, they will always use the social media, especially the facebook and whatsapp. a. information on awareness and participation in president buhari’s ‘lazy nigerian youths’ utterance the fgds suggest that there is a link between awareness and participation. awareness of an issue might eventually lead web users to select a particular discourse and participate in discussing within it. the study therefore equally sought to know if the youths were aware of president buhari’s lazy nigeria youth utterance. it was discovered that all the participants were aware of the issue which they got to know through opera mini, twitter and instagram, but the video footage of the interview was seen on whatsapp and facebook where the actual discourse took place. in comparison of their extent of use of the three social media (whatsapp, facebook and twitter) under study, it was discovered that the participants all had a click on the viral material which their friends brought online. however, more discussants participated in the discourse on facebook and whatsapp than on twitter.however, a student of madonna university who considered himself am ardent twitter had this to say; twitter is for mature minds than… most of the information trending on facebook has been disseminated on twitter. twitter has variety of content. they have sources from different works of life, journalist, writers, poets etc. facebook is full of fake things and fake activities another participant quickly added ……i have a twitter handle but i don’t normally use it. if you observe, twitter is mostly used by celebrities. i am a not celebrity, if am on twitter, who will follow me? (laughter). an obvious result emerging from the second research question on how participants in the online conversation perceived president buhari’s utterance regarding lazy nigerian youth is a passionate nature of the responses. respondents perceived the remark as one which portrayed nigerian youth in a very bad light, yet they noted that the online discourse was filled with hate speeches and frivolities. however, the discussants believed that the social media users especially facebook and whatsapp were not objective and constructive in the discourse; they evoked a lot of attack on the personality of the president and brought in other issues outside the scope of discussion like; • president buhari has failed to deliver on his campaign promises; he is therefore trying to push the blame on the youths. • nigerian youths are the cause of their problems because they voted him to power not minding his age. • buhari lacks communication skills, hence his inability to put across his idea effectively. • nigerian youths should vote the president out in the 2019 presidential elections as this will prove that they are not lazy. • president buhari has derogated the 119 nkiru comfort ezeh & augustine godwin mboso, youth perspective on social media discourse youths just as he did women folks when he said that his wife belongs to the kitchen and the other room. • buhari’s son’s involvement in power bike accident shows he is a lazy nigeria youth. the participant perceived that the conversations on facebook and whatsapp had positioned the president in a very negative way, a position that demotes his personality as the president of a country. however, twitter was seen as a more objective platform for the discourse. when asked why they think that twitter is more objective platform for the discourse, a male discussant has this to say; ...there is synergy between contents and the manner in which they are posted on twitter. another participant said; …twitter provides more quality information when compared with facebook because it is used by mature people, mostly knowledgeable professionals; while facebook and whatsapp can be used by anybody, irrespective of status and gives them more opportunity to chat with friends the above submission goes a long way in portraying twitter as a more credible and reliable source of information as professionals who mainly use it would crave for objectivity and professionalism. however, facebook and whatsapp were identified as more problematic online channels because they all comers affair and care less on the quality of information that are distributed in them. access to social media is a plus in accessing other opportunities accruable in the use of the internet. the participants all had facebook and whatsapp account. this suggests an appreciable high number of students in the nigerian institutions of higher learning that have access to facebook and whatsapp. this corroborates previous studies on high youth usage of facebook and whatsapp. this popularity may not be unconnected with the fact that facebook and whatsapp are easier to operate, and it is easier to follow people on facebook than on other social media. it means that students in tertiary institutions in south-east nigeria, had access to social media platforms through which online communication can be realized. the considerably high use of social media for gaining information shows it keeps them abreast of local and global information; get them connected with families and friends irrespective of distance; closing time barriers and communication cost. the discussants got the information on lazy nigerian youths first from opera mini and twitter before it started trending on facebook, whatsapp and instagram. this means that opera mini and twitter were significantly effective in breaking major news and inducing participation in the discourse of major issue since it pops up information in form of notifications for the online users’ reactions. but facebook and whatsapp remain the platform where user’s participation in the discourse in form of chats and comments occurred when compared to twitter. this could be because twitter allows its users to form asynchronous connection with others, where the follower graph is 20 per cent reciprocity, meaning only 20 per cent of those you follow on twitter follow you back (pettersen, 2016). this is not same with facebook’s concept, which is based on establishing synchronous relationship and allows users to follow updates from others besides their friends (van dijck, 2013). although whatsapp communication is limited to people that are in user’s contact list, it is easier to share materials on whatsapp and this makes contents go viral within a shortest period of time. people who access the social networking sites were able to chat with friends and it is through such chats that ideas are shared as a communication process. this, therefore, means that the public sphere theory applies to this finding since the social media played a vital role in enabling citizens gain knowledge to issues of public significance. people’s feelings were freely expressed and 120 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 published as opinions through chats on the websites. social media, therefore, guarantee “freedom of assembly and association and freedom to express and publish their opinion” (habermas, 1962), which became vivid through chats on the social media platforms. the supporters of the presidents also used the social media to explain how the president was quoted out of context (ogundipe, 2018). the public sphere theory also applies to this finding since the people in the position of authority “listen to the public sphere”, by pushing to the media rebuttals and some explanations that would clear the air on the president’s speech. theory of ‘spiral of silence’ which premised that people are reluctant to express their opinions that are opposed to perceived majority public opinion because of fear of isolation (noelle-neumann. 1974: 43), is not applicable to the social media. the traditional media play a significant role in increasing the isolation of minority opinions (dashti, al-abdullah & johar 2015) while social media is all inclusive as those whose opinions/views may be in the minority also find opportunity in the social media to get heard and find responses to opponents’ arguments. the credibility of the social media is measured by the quality of the discourse – the objectiveness, constructiveness, use of words and deviation from the focal point. the participants perceived social media of facebook and whatsapp as not being credible in the discourse of issue of the day; social media users were not objective and constructive in the discourse; they evoked a lot of attack on the personality of the president and brought in other issues outside the scope of the issue. this is in line with (berrocal, campos-domínguez, & redondo 2014) assertion that social media discourses do not take a well-argued stance; rather merely reinforce the opinions that followed the majority lead, not backed by any solid arguments. they were perceived as a platform for unethical behavior and attack on the personality of the president and his family. this could be understood with regards to the age and flexibility of the discussants that are young and attach much importance to people’s personality, character and attitude, unlike an older age group who might be set in their ways and who might be influenced by other such variables such as religion and ethnicity. this corroborates (bushey, 2010; msughter, 2018), views that the social media helps in the spread of hate speech and rumour; promoting disunity, igniting crises and triggering hatred among members of the society; and creating pathways for insult on those in power or minority groups. the youths perceived social networking sites as where frivolities and cheap talks take place; where important issues are trivialised; and where people make mockery of people in authority. however, the discussant believed that twitter was more credible in the discourse of issues of importance. this is because the very nature of twitter which allows the use of ‘filters to ensure that contents posted on the platform adhere strictly to rules and fair usage, the qualities that inform their operations are also bear credence on their online presence; hence veracity of contents is assured. conclusion access to social media and its use in the discourse of issue of public importance have greatly increased. facebook and whatsapp are the prevalent amongst the youth compare to twitter. in as much as the social media help in the expansion of the public sphere that supports unrestricted information flow, it is not a credible media for an objective discourse. in the future, it is expected that people in position of authority should while speaking in public events use words which cannot be misconstrued to drive home their point. again owners of blogs where such discussions are taking place and media houses who now post their contents on the social media should try as much as possible to coordinate comments on such platforms and continue developing mechanisms that work to regulate the quality of posted content. 121 nkiru comfort ezeh & augustine godwin mboso, youth perspective on social media discourse references albert, c. s. and salam, a. f. (2013). critical discourse analysis: toward theories in social media. proceedings of the nineteenth americas conference on information systems,chicago, illinois, august 15-17.https://aisel.aisnet.org/ amcis2013/socialtechnicalissues/ roundtablepresentations, accessed 11 july 2018. ayomide, t. (2019). the communication problem on whatsapp and how you can beat it, http://pulse.ng/ lifestyle/food-travel/7-whatsapp-rules, accessed 8 june 2018. balarabe, s. (2013). impact of social media on public discourse in nigeria,www. cmdconf.net, accessed 22 june 2018. berrocal, s., campos-domínguez e., & redondo, m. (2014) media prosumers in political communication: politainment on youtube. media education researchjournal. 12(43). 65–72. bushey,c. (2010). all a twitter: experts and irem members discuss the opportunities and pitfalls of social media networking. journal of property management, 75(4), 24-36. capelle, q. (2013). youtube becoming a useful tool for political communication, http://www.atelier.net/en/trends/ articles/youtube, accessed 8 june 2018. cash, h., rae, c. d., steel, a. h.&winkler, a. (2012). internet addiction: a brief summary of research and practice. current psychiatry review,. 8(4) 292– 298. christtensen, c. l. & jerslev, a. (2016). “introduction. media presence-mobile modernities” in christensen, c. l. & jerslev, a. (ed.). nordmedia; media presence and mobile modernities. sweden: ale tryckteam. dare, s. (2011) the rise of citizen journalism in nigeria – a case study of sahara reporters. paper for reuters institute fellowship, university of oxford. https://reutersinstitute.politics.ox.ac. uk/sites/default/files/2018-, accessed 21 june 2018. dashti, a. a.; al-abdullah, h. h.; and johar, h. a. (2015). social media and the spiral of silence: the case of kuwaiti female students political discourse on twitter. journal of international women’s studies, 16(3), 42-53. ezeh, n., & mboso, a. (2019). digital migration and social inclusion of senior citizens. galactica media: journal of media studies, (2), 62-79. https://doi. org/10.24411/2658-7734-2019-10013. ezeh, n.c. & ono, n.g. (2015) aspects of online social discourse in nigeria: a study of “there is god” video” journal of communication and media research. 8(2) 125-140. habermas, j. (1962). the structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society. cambridge massachusetts: the mit press. jenkins, h., ford s. & green j. (2013).creating value and meaning in a networked society: spreadable media,new york: new york university press. mboso, a. g. & ezeh, n. c. (2019). be alert and defend yourselves: news framing of danjuma’s comments about herdsmen attacks in nigeria. journal of communication and media research. 1(3) 139-154. https://doi. org/10.24411/2658-7734-2019-10028. mcnair, b. (2011).an introduction to political communication, uk: taylor & francis. mcquail, d. (2010). mcquail’s mass communication theory (6th ed.), london: sage publications msughter, a. e. (2018, april 1). curbing hate speeches on social media. the nation, http://thenationonlineng.net/curbinghate-speeches-social-media/, accessed 14 may 2018. noelle-neumann, e. (1974). the spiral of 122 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 silence: a theory of public opinion. journal of communication,24 (1),43-51. odoemelam,c.c., okeibunor, b.n., & okorom, e.m. (2014). paper presented at the 16th acce, annual conference on communication, children & the youth in the 21st century, march, 10-12, 2014 at princess alexandra unity hall and theatre, university, of nigeria, nsukka. ogundipe, s. (2018, may 2).what i meant describing youth as lazy – buhari. www.premiumtimesng.com, accessed 14 may 2018. omni, (2011).toolkit for conducting focus groups. www.rowan.edu/colleges, accessed 3 july 2018 echine, a. (2019). social media and social mobility: exploring the role of social networks in the 2018 boycott campaign in morocco. journal of cyberspace studies 3(1) 59-78. 10.22059/ jcss.2019.264126.1024. oyesomi, k. o., ahmadu, f. o., & itsekor, v. (2014). facebook and political communication in the 2011 general elections. research on humanities and social sciences, 4(11), 1-9. semetko, h. a., & scammell, m. (2012). the sage handbook of political communication. los angeles: sage. stoddart, a. (2013), suggests politicians should use twitter to engage more, and broadcast less.http://eprints. l s e . a c . u k / 5 4 5 5 4 / 1 / a l i _ s t o d d a r t _ democraticaudit.com-, accessed 20 june 2018. sunkanmi, i. (2018, april 26). lazy nigerian youths’ now has a wikipedia page, http://www.informationng. com/2018/04/lazy-nigerian-youthsnow-has-a-wikipedia-page-photos. html, accessed 14 may 2018. tijani m. (2018), buhari: many nigerian youths haven’t been to school – they want to sit and do nothing cos of oil money. www.thecable.ng/just-in-alot-of-nigerian-youths-havent-beentoschool, accessed 14 may 2018. yardi, s., & boyd, d. (2010). dynamic debates: an analysis of group polarization over time on twitter. bulletin of science, technology & society, 30(5), 316-327. https://doi. org/10.1177/0270467610380011 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 84 pendidikan anti kekerasan pada anak sd 83 informasi, no. 1, xxxvi, th. 2010. pentingnya pendidikan anti kekerasan bagi anak sd dalam mewujudkan warga negara yang baik oleh: sigit dwi kusrahmadi abstrak kekerasan yang terjadi di indonesia dari hari ke sehari angkanya semakin meningkat, kekerasan itu terjadi terhadap perempuan, anak-anak, dan kekerasan biasanya lebih banyak dalam rumah tangga (kdrt). data yang dilansir komnas perempuan paska diundangkan uu-pkdrt tahun 2004 menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. oleh karena itu masalah kekerasan terhadap istri (kti) tahun 2004 mencapai 1.782 kasus, sedang tahun 2005 terdapat 4.889 kasus, dan tahun 2007 mencapai 17.772 kasus dan angka tersebut cenderung meningkat (kedaulatan rakyat 29 nov. 2008; 1). dalam peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai tanggal 25 november 2008 sampai dengan 10 desember 2008, hari aids 1 desember dan hari hak azasi manusia (ham) jatuh pada tanggal 10 desember masih terdapat kekerasan masif, dan agaknya bangsa ini perlu meratifikasi kembali pelbagai kekerasan yang terjadi di indonesia. kekerasan virtual juga disuguhkan di layar tv melalui film anak-anak seperti naruto, avatar dan media elektronika melalui komputer, geme onliene dan tersosialisasi pada anak-anak sd (sekolah dasar). akibatnya anak-anak sd akrab dengan kekerasan dan mengimplementasikan dalam bentuk perilaku yang distruktif. melalui pendidikan anti kekerasan diharapkan dapat memberikan secercah harapan agar generasi muda khususnya anak sd menjadi warga negara yang baik, cinta damai mengasihi sesama mengabdikan diri pada anti kekerasan. kata kunci: pendididikan, kekerasan, sekolah dasar. a. pendahuluan perdamaian suatu hal yang sangat mahal, pasukan israel pada tanggal 17 januari 2009, atau awal tahun 2009 ini menyerang jalur gaza untuk menghentikan roke-roket yang diluncurkan kelompok perlawanan hamas; lebih dari 1000 orang penduduk gaza meninggal akibat serangan udara israel, 5000 orang luka-luka atau cedera dan ratusan roket diluncurkan dari tepi barat wilayah palistina ke tanah (wilayah) israel. gencatan senjata pun tidak disetujui lagi alias batal, meskipun amerika telah memintanya. perdamaian suatu hal yang langka terjadi, konflik, terjadi kekerasan, kematian, hal ini ada sejak negara itu berdiri. itulah gambaran dunia yang penuh konflik, kebencian, kemarahan, putus asa, penderitaan, dan kekerasan (metro tv, 17 januari 2009). secara historis kekerasan sudah ada sejak manusia menghuni planet bumi, kekerasan pertama dilakukan oleh kabil terhadap adiknya habil karena iri hati, kekerasan terus berlangsung hingga penyaliban, pembunuhan isa almasih di awal abad pertama. kekerasan terjadi di mana-mana, peperangan antar bangsa; perang dunia i, perang dunia ke ii, perang kemerdekaan ri, bahkan sampai awal abad 21 peperangan dan kekerasan masih berlangsung yang menimbulkan penderitaan di mana-mana, dan terakhir pada peretengahan maret 2010, terjadi terorisme di aceh yang menimbulkan korban 3 personal polisi gugur serta 7 teroris meninggal. manusia tidak mau belajar sejarah, pada hal sejarah merupakan guru kehidupan, supaya manusia tidak melakukan kesalahan atau kebodohan yang sama berbuat kekerasan terhadap sesamanya. oleh karena hingga sampai saat ini masih berlangsung kekerasan seperti di tailand selatan, filipina selatan, india menghadapi militan kasmir, pakistan menghadapi kelompok dukungan al qaida, pasukan koalisi amerika melawan pendukung sadam di irak, afganistan melawan taliban, somalia, dafur (afrika), amerika latin dan konflik antar etnis di indonesia juga sering terjadi dan merupakan bahaya laten sebagai perwujudan kekerasan. kejadian kekerasan dalam masyarakat; ketika berlangsungnya pemilu 2009 terjadi kerusuhan dan kekerasan di wamena, papua barat beberapa polisi dan penduduk setempat meninggal akibat kekerasan (metro tv, 17 april 2009). kekerasan berlangsung di seluruh dunia, dampak globalisasi dan modernisasi memberi kontribusi terhadap perkembangan kekerasan yang dilakukan manusia. bahkan perkembangan dari masyarakat nomaden, petani, industri, hingga ke masyarakat zaman revolusi komunikasi telah menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas kekerasan. adanya perkembangan media cetak, media elektronika, secara tidak langsung telah mempertontonkan budaya kekerasan, pornografi, film-film tidak mendidik seperti fiksi-fiksi; power rengers, superman, sin-chan, avatar, naruto telah memberi kontribusi terhadap kekerasan. kekerasan yang terjadi dalam masyarakat bersifat masif, di salah satu kota kabupaten kebumen, jateng terdapat 93 kasus kekerasan; terdiri dari 49 kasus kekerasan terhadap orang dewasa dan 44 kasus kekerasan terhadap anak. kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak dilaporkan karena dapat berbuntut panjang, sehingga bagaikan gunung es, yang hanya sebagian terungkap dan sedikit yang dilaporkan. oleh karena itu untuk mengatasinya pemerintah indonesia telah membentuk tim penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (pkkpa) dan tim terpadu (kedaulatan rakyat, 18 april 2008: 18). kekerasan sepertinya sudah mendarah daging, khususnya dalam sistem pendidikan di indonesia. sebagaimana dalam penerimaan siswa baru anak-anak smp diperlakukan dengan tidak manusiawi disertai kekerasan berupa bentakan dan cacian oleh seniornya. sebagai senior, yang disebut sebagai ”komite disiplin” membentak yuniornya, menyeret dari dalam kelas, meyuruh pus up, menggebrak pintu dan jendela sembari membentak –bentak orang disekitarnya (google, anti kekerasan, 2009). kekerasan merupakan gambaran dalam pendidikan pada umumnya, baik dilakukan oleh siswa senior terhadap yunior dan guru terhadap muridnya, sehingga lengkaplah kekerasan yang masif. kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan banyak guru menganggap hal yang wajar, pada hal mereka seharusnya tahu bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan tidak ada manfaatnya, bahkan justru menambah penderitaan bagi peserta didik. guru pernah menjadi siswa dan pernah diperlakukan secara keras sewaktu di bangku sekolah, sehingga merupakan pengulangan yang dilestarikan dari generasi ke generasi. beberapa guru telah melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan memarahi melampaui ambang batas, sehingga sangat mempengaruhi secara psikologis terhadap peserta didik. kekerasan-kekerasan dalam dunia pendidikan seolah-olah menjadi hal biasa; di sumatra utara seorang guru oleh raga mengadu murid-murid sd agar berkelahi dengan alasan yang tidak jelas, seorang guru olehraga sma nusa tenggara timur (ntt) mengadu muridnya di lapangan basket ball, dan perkelahian yang direkam dengan kamera hand phone kemudian disebar luaskan, suatu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat. perkelahian remaja putri hampir disetiap propensi menjadi trend, tidak kalah dengan perkelahian antar pelajar putra. hal ini menandakan bahwa masyarakat kita sedang sakit karena tekanan-tekanan ekonomi dan masalah-masalah yang kompleks sehingga masyarakat mengalami gangguan jiwa (sandra, tv 7, senin 6 april 2009) b. pengertian kekerasan secara umum pengertian kekerasan didefinisikan suatu tindakan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. kekerasan anak adalah kekerasan terhadap individu yang belum dewasa, termasuk yang ada di dalam kandungan ibunya. perlakuan tindakan semena-mena terhadap anak biasanya dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga atau melindungi anak (care taker) pada seorang anak. kekerasan biasanya dilakukan pada anak baik secara fisik, mental, seksual atau emosi. pelaku kekerasan pada umumnya bertindak sebagai pelindung, yang seharusnya memprotek terhadap kehidupan anak, dan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat. biasanya dilakukan oleh ibu kandung, bapak kandung, bapak tiri, ibu tiri, kakek, nenek, paman, tante, supir pribadi, pembantu, tukang ojek, tukang kebun, kakak kelas (yayan akhyar, 2008: 1). kekerasan menurut simon fisher yang dikutip neneng (2008:1) ”kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, sosial, atau lingkungan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensi secara penuh. ”saat ini kekerasan dalam kehidupan sehari-hari hampir diidentikkan dengan perkelahian, bentrokan fisik. kekerasaan bukan hanya berwujud perkelahian atau bentrokan fisik tetapi bisa diwujudkan dalam perkataan, tindakan, sikap manusia dapat dikatagorikan kekerasan. menurut igbal djayadi, sosolog ui yang dikutip sumarsih (2008; 3) ”kekerasan secara umum dapat merujuk kepada tindakan untuk mengurangi atau meniadakan eksistensi manusia lain. ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individual dan berorientasi sepenuhnya pada individu, dan secara umum jenis ini merujuk pada kriminalitas. tercakup di dalamnya tindakan penganiayaan dan pembunuhan, baik dilakukan untuk mengambil harta maupun nyawa orang lain. kedua adalah kekerasan yang dilakukan secara kolektif, baik pelaku maupun orientasi hasilnya adalah kelompok bukan individu. kamus besar bahasa indonesia, kekerasan diterjemahkan tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau kerusakan fisik. kekerasan adalah sebagai upaya seseorang atau kelompok untuk meniadakan atau menguasai kelompok lain terhadap seluruh hidupnya, dilakukan bertentangan dengan nilai moral dan norma hukum. akibat tindakan kekerasan adalah seseorang atau kelompok, bisa kehilangan nyawa, harta, kerusakan fisik (terluka dan cedera) atau kehilangan semuanya. kekerasan anak adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang lebih muda, dengan memanfaakan kekuasaannya atau otoritasnya. biasanya anak ada dibawah kekuasaannya dan kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, kesengsaraan, cacat seumur hidup, penganiayaan seksual, maupun penganiayaan emosional. pada tahun 1998 di amerika serikat terdapat 1100 anak meninggal. atau rata-rata 3 orang anak meninggal setiap hari akibat kekerasan; dari 2,8 juta kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada agensi perlindungan anak. berdasarkan bentuk kekerasannya; 53,5% kasus kekerasan akibat anak yang diterlantarkan, 22,7% kasus akibat kekerasan fisik, 11,5% akibat kekerasan seksual, 6% akibat kekerasan emosi, dan 6% akibat penelantaran medis (google, kekerasan, 2008). pelanggaran hak anak dalam bentuk kekerasan di indonesia juga angkanya cukup tinggi, catatan komnas perlindungan anak (komnas pa) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, kualitasnya mengalami peningkatan. sepanjang tahun 2008 pelanggaran hak anak berjumlah 26.901.627 kasus, terdiri dari kekerasan fisik, psikis, sexual dan mempekerjakan anak di bawah umur. tahun 2008 kualitas pelanggaran hak anak terpantau semakin menguatirkan dan sangat konpleks (seto mulyadi, 2008: 3). dalam kekerasan terhadap anak pelakunya sangat beragam, bahkan mengakibatkan kematian seperti aborsi. pelaku biasanya membuang hasil aborsi ke tempat sampah, menenggelamkan ke dalam sungai dengan memberi pemberat batu. kekerasan terhadap anak dengan meracuni dilakukan dengan alasan karena himpitan ekonomi. kekerasan dalam bidang pendidikan, biasanya dilakukan dalam penerimaan siswa baru, atau mahasiswa baru. dalam penerimaan siswa baru dikenal dengan ospek (orientasi pengenalan lingkungan sekolah), mos (masa orientasi siswa) atau dengan istilah semcam itu. mos bisanya disertai dengan bentakan, pelecehan, penganiayaan senior terhadap yunior. penganiayaan siswi senior terhadap siswi yunior juga terjadi di smu tulung agung (jatim), siswi pati (jateng), bahkan penganiayaan bisa mengakibat kematian seperti yang terjadi di stpdn (sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri) maupun perguruan tingi semi militer. alasan dalam kekerasan ini adalah sebagai ajang balas dendam terhadap yuniornya sebagai tradisi tahun sebelumnya, alasan lainpun dibuat untuk pembenaran antara lain; menjalin kebersamaan, memupuk persaudaraan, kedisiplinan. namun semua itu tidak ada korelasi antara tujuan dengan kejadian di lapangan. komnas perlindungan anak (pa) juga memperhatikan ada intensifitas peningkatan kekerasan di dunia pendidikan, baik yang dilakukan tenaga pendidik terhadap muridnya, maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap yuniornya pada tahun 2008. kenaikan peningkatan diprediksi akan semakin meningkat baik tidak dilaporkan maupun dilaporkan, yang terpantau komnas pa (perlindungan anak) akibat krisis ekonomi (seto mulyadi, 2008: 3). kekerasan berbau sara (suku antar golongan ras dan agama) juga terjadi di berbagai tempat seperti di kalimantan kasus sanggoledo, dom (daerah operasi militer) aceh, papua dalam bentuk organisasi papua merdeka, anti jawa di sulawesi. sedang kusus kekerasan agama dilakukan terhadap aliran ahmadiayah, aliran kepercayaan, kekerasan terhadap umat kristiani seperti kasus ambon, poso dan tantena, situbondo, mataram lombok, rengasdenglok, bom terhadap gereja di semarang, dan banyak tempat ibadah dirusak dan dibakar. menurut gus dur kekerasan agama akan selalu terjadi di indonesia, selama warga negara indonesia tidak mengakui adanya pluralisme dalam suku dan agama. ada kelompok tertentu menganggap dirinya paling benar dan melakukan kekerasan terhadap agama yang dianggap sesat. kelompok agama pelaku kekerasan, mereka tidak menyadari bahwa bangsa indonesia sudah berabad-abad yang lalu memiliki keragaman dalam agama yang dikenal dengan bhineka tunggal ika; berbeda-beda tetapi tetap satu jua (gus dur, 2008: 3). menurut magnis suseno; kekerasan dalam agama dapat diminimalisir jika seluruh warga bangsa, menghargai sikap pluralisme dalam agama yang merupakan sifat asli bangsa indonesia. sikap tersebut bukan impor dari luar tetapi merupakan kearifan bangsa yang sudah ada sejak dahulu. magnis menyayangkan ada kelompok tertentu yang tidak setuju tentang konsep pluralisme dalam agama sehingga menimbulkan kekerasan dalam agama. pada hal sumpah pemuda, proklamasi mengandung nilai-nilai keberagaman dalam persatuan bangsa dan tidak menghendaki kekerasan agama karena negara melindungi segenap warganya. c. pendidikan anti kekerasan di sekolah dasar (sd) istilah pendidikan berasal dari kata paedagogi, dalam bahasa yunani pae artinya anak dan ego artinya aku membimbing. secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. secara singkat driyarkara yang dikutip oleh istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (istiqomah, 203: 7). sedang hakekat anti kekerasan adalah mensosialisasikan nilai-nilai, norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang mengedepan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian dan menghindari kekerasan. dalam mensosialisasikan nilai anti kekerasan perlu adanya komitment para elit politik, tokoh masyarakat, guru, stakeholders pendidikan anti kekerasan, dan seluruh masyarakat. sosialisasi pendidikan anti kekerasan harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain: “pendidikan anti kekerasan adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensip, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. pelatihan pendidikan anti kekerasan perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan yang utuh. perhatian pendidikan anti kekerasan harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran anti kekerasan harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (setyo raharjo, 2002; 28). pendidikan anti kekerasan harus direncanakan secara matang oleh stakeholders, sebagai think-tank, baik para pakar anti kekerasan (komnas ham anak) seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. pendidikan anti kekerasan ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan uiniversal. keberhasilan pendidikan anti kekerasan dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang moralis (anti kekerasan) dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (good citizen). kesuksesan pendidikan anti kekerasan tidak diukur dengan pengusaan nilai-nilai anti diskriminasi dan inklusifisme serta soft skils yaitu kemampuan bekerja kelompok secara inklusif (mudah menerima masukan) anti diskriminasi, egalitarian, memimpin secara demokratis, kemampuan berkoordinasi, humanis, menghargai pluralisme, kemampuan berkomunikasi, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan tekonologi informasi, tidak banyak tuntutan dan memiliki nilai-nilai wawasan perdamaian untuk mewujudkan kehidupan anti kekerasan (sofian, kedaulatan rakyat, 19 agustus 2005). nilai-nilai anti kekerasan harus senantiasa dijunjung tinggi seperti konsep “tepa sliro” berimpati kepada orang lain yang menekankan kebersamaan dan keteladanan pemimpin dalam kehidupan anti kekerasan. dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan pemimpin formal dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang penuh perdamaian dan kasih sayang terhadap sesama yang diwujudkan baik dalam ranah organisasi negara (state), organisasi masyarakat (civil state), ranah istitusi dunia usaha (market institution). semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan anti kekerasan dalam mewujudkan kehidupan anti kekerasan untuk mewujudkan masyarakat sipil perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. strategi struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui partai politik. melalui lembaga partai politik aspirasi masyarakat dapat disalurkan tentang pendidikan anti kekerasan akan diperjuangkan sebagai masukan dari infrastruktur politik kepada suprastruktur politik. input dari infrastruktur politik kepada supra-struktur politik akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya pendidikan anti kekerasan bagi generasi penerus yang didukung dana dari pemerintah. sementara secara kultural memerlukan perjuangan yang panjang. perjuangan membangun mentalitas bangsa melalui nilai-nilai keadilan demokrasi dan mengandung nilai anti kekerasan, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan yang menjunjung nilai-nilai anti kekerasan, disemaikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas sebagai implementasi keteladanan anti kekerasan. dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan diperlukan pemimpin atau pendekar, pejuang anti kekerasan yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan harus berhadapan dengan kekuasaan yang cenderung menggunakan kekerasan. dengan tidak jemu-jemunya meneriakkan sosialisasi pendidikan anti kekerasan untuk mewujudkan nilai anti kekerasan secara universal. pendekar moral anti kekerasan pertama; harus yakin sungguh-sungguh yakin atau seyakin-yakinnya (percaya sungguh-sungguh percaya) bahwa nilai-nilai anti kekerasan bisa dan harus disosialisasikan dengan sungguh-sungguh pada peserta didik sehingga perseta didik mengerti dan melaksanakan nilai-nilai anti kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. kedua; pemimpin (pendekar anti kekerasan) harus berfikir sungguh-sungguh berfikir tidak pernah putus asa dan kehilangan akal untuk mencari solusi dalam pendidikan anti kekerasan demi perbaikan moral peserta didik. ketiga; pendekar anti kekerasan harus berusaha sungguh berusaha untuk mewujudkan kehidupan anti kekerasan yang baik dalam masyarakat. pemimpin anti kekerasan harus bersedia bersinergis dengan pemimpin lain untuk mewujudkan kehidupan yang damai, baik dengan menggunakan konsep golden three angle yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. perguruan tinggi mengadakan r dan d (research & development) dalam bidang pendidikan anti kekerasan yang telah diujicobakan dan berhasil. pemerintah termasuk pemimpin nasional yang memberi good will (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan. penyandang dana bisa dari grand (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai anti kekerasan sehingga pendidikan anti kekerasan bisa berjalan dengan baik seperti harapan. hasil riset perguruan tinggi diharapkan menambah alternatif pemerintah yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa khusnya dalam memecahkan persoalan kekerasan dalam kehidupan berbangsa. mereka bisa bersinergis dan tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk memperbaiki kehidupan bangsa dalam mewujudkan anti kekerasan (victor purba, kompas; kamis, 22 maret 2007; 12). jadi nilai anti kekerasan harus dibawa seorang pakar anti kekerasan yang meyakini kebenaran perdamaian sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang anti kekerasan pasti terwujud. dengan adanya benih nilai-nilai anti kekerasan yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai perdamaian (anti kekerasan), kasih terhadap sesama dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. modal nilai perdamaian dan kasih yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society). terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan perdamaian (anti kekerasan) dapat dimanfaatkan konsep learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together. pengertiannya dalam pembelajaran anti kekerasan peserta didik diajak melakukan bersama-sama, pendidikan merupakan proses menjadi dewasa, sempurna sesuai dengan tujuannya, pendidikan anti kekerasan dilaksanakan saat ini, dan pendidikan anti kekerasan dilakukan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat sehingga pendidikan antara di sekolah, rumah dan masyarakat saling mendukung untuk membentuk kehidupan yang lebih damai (anti kekerasan). apalagi guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dengan konsep “ingarso sung tuladho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” artinya seorang pemimpin yang baik bisa memberi keteladanan atau menjadi panutan bagi yang dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya menjadi penggerak untuk mencapai tujuan, sedang jika dibelakang memberi dorongan, petunjuk atau memberi motivasi bagi yang dipimpinnya sehingga sasarannya dapat dicapai. konsep pendidikan anti kekerasan di atas tidak hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan anti kekerasan bisa mewujudkan masyarakat sipil yang dicita-citakan. d. pendidikan anti kekerasan anak usia sekolah dasar (sd) usia sekolah dasar (sekitar umur 6,00 – 12,00 tahun), ini merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang peserta didik, bahkan suatu hal yang fondamental bagi kesuksesan perkembangan pendidikan selanjutnya. oleh karena itu seorang guru tidak boleh mengabaikan kehadiran anak usia sekolah dasar, demi kepentingan di masa depan bagi generasi penerus. seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, arti pentingnya belajar bagi peserta didik, tujuan belajar bagi peserta didik, dan kegiatan belajar bagi anak sd, termasuk di dalamnya guru harus menguasai psikologi pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (sri rumini, 1995: 15). bagi sorang guru harus mengetahui perkembangan dan karakteristik peserta didik yang meliputi: 1. mereka (anak usia sd) secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri. 2. anak usia sekolah dasar senang bermain dan lebih suka bergembira 3. anak sd suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi sesuatu situasi dan mencobakan hal-hal yang baru. 4. anak sd bisa tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka mengalami ketidak puasan dan menolak kegagalan-kegagalan. 5. mereka (anak usia sd) belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi. 6. anak sd belajar dengan cara bekerja, mengobserasi, berinisiatif dan mengajar anak-anak lainnya” (mulyani sumantri, 199: 17). menurut slamet suyanto mengatakan bahwa pendidikan sd merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; pendidikan anak khusus usia 6-12 tahun, psikologi perkembangan anak, biologi perkembangan, neoroscience, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang sutudi termasuk pendidikan moral (slamet suyanto, 2006: 1). sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar antara lain; appropriate yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau integrated, bermakna, long life skills dan fleksibel anak sekolah dasar mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, anti kekerasan dan moralnya yang bertumbuh dengan pesat. oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan bermoral baik, pendidikan anti kekerasan harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia sd. keberhasilan pembangunan pendidikan, khusunya pendidikan moral di china patut kita tiru. pendidikan moral usia anak sd di china berbeda dengan pendidikan di indonesia yang lebih menekankan pada karakter akhlak (implementasi anti kekerasan) melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik, sehingga menghasilkan akhlak mulia (moral yang baik anti kekerasan) bisa terukir menjadi habit of the mind, habit of the heart, habit of the hands (google pendidikan anti kekerasan, 2007: 1). pendidikan anti kekerasan memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia, sehingga tidak cocok hanya menekankan pada aspek kognitif saja, hal ini dapat membunuh karekter anak. namun pendikan anti kekerasan bagi anak sd harus disesuikan dengan perkembangan jiwa anak, mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia; intelektual, karekater, estetika, dan fisik dan dalam koridor pembelajaran anti kekerasan yang menyenangkan (bobbi deporter & mike hernacki, 203: 8). dalam usaha mentarsfer nilai-nilai anti kekerasan dapat digunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak. menurut habibah (habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan anti kekerasan dapat digunakan pendekatan indoktrinasi, klarifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru. keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi kondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi kelas, dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran anti kekerasan. pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. sedang pendekatan klarifikasi nilai, dengan cara penalaran dan ketrampilan. pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih, mengasihi sesama. pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku anti kekerasan (ambarwati, 2007: 1). e. penutup kekerasan terjadi disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif, berakibat menimbulkan depresi, stress yang berat sehingga ada kecenderungan melakukan tindakan tidak terkontrol dan dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain maupun diri sendiri; contoh kongkrit para caleg (calon legeslatif) yang gagal melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. faktor penyebab stress sangat kompleks, dari masalah ekonomi, harapan yang tidak terwujud, lingkungan yang keras dan kompetitif, kurangnya nilai agama yang diimplementasikan dalam hidup. sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan harus diberikan kepada anak sd, karena anak sd sebagai generasi penerus kelak akan menjadi pemimpin bangsa. pendidikan anti kekerasan bisa disosialisasikan melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, akan lebih efekktif lagi jika melalui peraturan formal, dan para guru wajib mengintegrasikan dalam mata pelajaran sekaligus memberi keteladanan anti kekerasan. pemerintah sebagai lembaga formal juga wajib menyensor tayangan tv yang menampilkan gambar-gambar atau cerita yang mengakomodasikan kekerasan. pendidikan anti kekerasan diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (good care atau good citizen) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial anti kekerasan, membuat aturan hukum yang kondusif untuk kebaikan dan nilai-nilai moral anti kekerasan demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai anti kekerasan, anti diskriminasi, inklusifisme, humanisme, pluralisme, kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai anti kekerasan sebagai paradigmanya.. diberikannya pendidikan anti kekerasan pada anak sd merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam masyarakat indonesia. dengan tersosialisasikan pendidikan anti kekerasan diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan dan dapat membangun kehidupan anti kekerasan secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai moral pancasila sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud perdamain abadi anti kekerasan. daftar pustaka bobbi deporter & mike hernacki, 203. pembelajaran yang menyenangkan. jakarta. gramendia. budi istanto, 2007. pentingnya pendidikan moral bagi generasi penerus. yogyakarta: fip. uny. eomi toufiqoh, 2007. pentingnya pendidikan moral, yogyakarta: fbs, uny. ignas kleden. 2003: demokrasi “demokrasi dan distorsiny: politik reformasi di indonesia”. google. kaelan. 2004. pendidikan pancasila. fakultas filsafat ugm. lai, 2003, alkitab, jakarta: lembaga alkitab indonesia. seputar indonesia, pelanggaran hak anak meningkat , senin 29 desember 2008. slamet suyanto, 2006. pendidikan anak sd. umar said, 2007. google pendidikan moral verkulyl. j. 1985. etika kristen, jakarta. bpk. sumber televisi metro tv, 17 januari 2009. sandra, tv 7, senin 6 april 2000, tentang kekerasan dalam kehidupan masyarakat. seputar indonesia, pelanggaran hak anak meningkat , senin 29 desember 2008 surat kabar a. safei maarif, kompas, 7 maret 2007. haedhar nashir, ”leptop dewan”. kedaulatan rakyat, yogyakarta, 23 maret 2007. kedaulatan rakyat 29 nov. 2008. kedaulatan rakyat, 18 april 2008. sofian, kedaulatan rakyat, 19 agustus 2005. victor purba, ”ui siap melangkah lebih kongkrit”, kompas, jakarta, 23 maret 2007. internet ambarwati, 2007. kekerasan google, anti kekerasan, 2009 yayan akkhyar, anti kekerasan. 2008. neneng. anti kekerasan. 2009. seto mulyadi, anti kekerasan terhadap anak. 2008 sumarsih. kekerasan. 2008. biodata penulis: sigit dwi kusrahmadi, lahir di yogyakarta, 27 juni 1957, menyelesaikan s-1 di fakultas sastra jurusan sejarah ugm, dan menyelesaikan s-2 sospol ketahanan nasional ugm. sejak tahun l987 mengajar di mku dan tahun 2003 pindah di d-2 pgsd fip uny. 25 dian sarwono, the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia ... the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia: case study of cosmopolitan indonesia dian sarwono dsarwono@binus.edu faculty of computing and media bina nusantara university abstract the choice of words is one of important aspects in writing articles in printed media. creative language use in lifestyle magazine may create interest for readers. the purpose of this research is to analyze the language use in sex articles in cosmopolitan indonesia. launched in 1997, cosmopolitan indonesia is the first licensed indonesian women lifestyle magazine and the first women magazine in indonesia that openly discusses sex. this marks a change in indonesian printed media. before the publication of cosmopolitan, sex and intimacy were only discussed in non-public spheres. although the topics are discussed openly, the magazine uses special terms to describe man and women genital organs. after 22 years, cosmopolitan indonesia is still using the same terms in its sex articles, despite the fact that other women magazines are now discussing sex more openly and most of them are using the medical terms to describe genital organs. the focus of this research is mainly on what factors that consider cosmopolitan indonesia to use special terms in sex articles. the methodology will include purposive sampling interview and content analysis of 6 editions of cosmopolitan indonesia. the findings of this research may help the media and journalists to be more creative in choosing words for particular articles to attract readers interest, also to established the media unique identity, especially for lifestyle magazine. pemilihan kata-kata adalah aspek penting dalam penulisan artikel dalam media cetak. bahasa yang kreatif digunakan dalam penulisan untuk majalah gaya hidup agar menarik perhatian pembaca. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan bahasa pada majalah cosmopolitan indonesia. diterbitkan tahun 1997, cosmopolitan indonesia adalah majalah gaya hidup berlisensi internasional untuk perempuan pertama dan majalah perempuan pertama di indonesia yang mendiskusikan topik seks secara terbuka. hal ini menandai perubahan pada sejarah media cetak di indonesia. sebelum terbitnya majalah cosmopolitan indonesia, seks dan hubungan intim umumnya tidak didiskusikan secara terbuka pada media cetak. walaupun topik-topik didiskusikan secara terbuka, majalah ini tetap menggunakan istilah tersendiri untuk menggambarkan alat kelamin lelaki dan perempuan. setelah 22 tahun, cosmopolitan informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49. no. 1 (2019). pp 25-35.doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i1. 24505 26 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 introduction this research aims to study the language use of sex articles in cosmopolitan indonesia. the magazine is the first women lifestyle magazine in indonesia that discusses sex openly. however, it uses special terms when describing genital terms in its sex articles. the researcher would like to find out the reasons of using the special terms in writing sex articles. indonesia is more governed by tradition than any western country. however, indonesia is in the process of becoming or wanting to become modernised but still wants to hold on to its tradition for fear of losing its identity. in this process, conflicts often arise, specifically because indonesia has the biggest moslem population in the world. a good example of what has created conflict is the changing image of indonesian women. some people in indonesia are still very much influenced by tradition. on the other hand, the growing western influence in the country creates a different view of indonesian women’s identity in a modern world. the indonesian media has more and more adopted images of women shown on international television channel and international magazines. this embracing of western images of women is probably not confined to indonesia but is a part of the globalisation phenomenon that is taking place around the world (harlim, 2000). in the last couple of generations, images of indonesian women have started to change and look more like women presented in the west. in these modern times, women still retain their indonesian-ness and this reflected in popular magazines. one reflection of this is in women’s magazines from the west. these magazines try to adapt to indonesian culture and norms; however, the content is still very western. they have become a part of indonesian popular culture, especially in big cities. one good example of such a magazine is cosmopolitan indonesia. the magazine was first launched in august 1997, as a co-operation between pt. higina alhadin and hearst international. the magazine was first published with the name higina kosmopolitan before it became kosmopolitan. the indonesian version spells the word cosmopolitan with k instead of c. this is probably because it wants to adjust to the pronunciation conventions of the indonesian language. however, in august 2001, the magazine changed its spelling into cosmopolitan and published by mra (mugi rekso abadi) printed media group. besides cosmopolitan indonesia, the publisher has other licensed women magazine titles, they are harper’s bazaar indonesia, her world indonesia, and mother & baby indonesia. the readers of cosmopolitan indonesia are women between 18 – 34 years old, single, and career women who represents modern women (www.mra.co.id/index). there have been a lot of changes since the magazine first launched. it used to be more like other indonesian women magazines, which indonesia tetap menggunakan istilah istimewa untuk artikel seks, walaupun majalah perempuan lainnya kita telah membicarakan seks dengan lebih terbuta dan umumnya menggunakan istilah medis untuk menggambarkan alat kelamin. fokus dari riset ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat cosmopolitan indonesia mempertimbankan untuk memilih istilah khusus dalam penulisan artikel seks. metodologi yang digunakan adalah purposive sampling interview dan content analysis dari 6 edisi cosmopolitan indonesia. penemuan hasil riset ini diharapkan dapat membantu media dan jurnalis untuk lebih kreatif dalam memilih kata-kata untuk beberapa artikel spesifik untuk menarik perhatian pembaca, juga membentuk identitas unik sebuah media, khususnya majalah gaya hidup. keywords: sex, indonesian women, women magazine, lifestyle, cosmopolitan indonesia, 27 dian sarwono, the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia ... usually have recipes, fictions, and indonesian models. it changed its format because from the magazine survey information, it was found that cosmopolitan readers no longer need recipe-probably because most of the readers are workingwomen. its motto is the fun fearless female magazine. cosmopolitan indonesia wants the reader to be a fun fearless female, confident about herself, with the courage to express her opinions and always see everything in a positive way (www.mra.co.id/ index). the majority content of the magazine is similar to other cosmopolitan magazine around the world also other women lifestyle magazines, which featured articles about fashion, beauty, work, latest news updates on travel, food, celebrities, health also sex and relationships. the articles and pictures presented in the magazine make it look very similar to other editions of cosmopolitan magazines around the world. however, it is interesting to note that cosmopolitan indonesia is using special terms to describe male and female genital organs. the magazine is using “mr. happy” to describe a penis and “mrs. pretty” or miss. cheerful to describe a vagina. although sex has become an open discussion in cosmopolitan indonesia, it seems that mentioning the word penis or vagina is still considered impolite for indonesian women, even for medical terms. this is also a way of infantilizing people, as well as being taboo. for example: bagaimana anda bisa mengharapkan sang pasangan untuk tahu cara membuat anda berorgasme jika anda sendiri tidak tahu caranya? luangkan waktu anda untuk lebih mengenal miss cheerful dengan tips masturbasi dari cosmo. (cosmopolitan indonesia, februari 2018, mengapa wanita tidak bisa mengalami orgasme?) [how could you expect him to know ways to make you reach orgasm if you don’t even know how to do it? take some time to know miss cheerful with tips from cosmo]. (cosmopolitan indonesia, february 2018, why women can’t reach orgasm?) pikiran seperti “apakah payudara saya terlihat rata dari angle ini?” atau “wah, tubuhnya berkeringat sekali,” akan membuat anda kehilangan fokus. daripada mencemaskan hal yang tidak penting, lebih baik pusatkan pikiran ke sensasi gesekan mr happy di dalam anda. (cosmopolitan indonesia, februari 2018, mengapa wanita tidak bisa mengalami orgasme?) [if you are busy thinking about “do my boobs look flat from this angle?” or wow, he is sweating,” then you will lose focus. it’s better to think of the sensation of mr happy inside you]. (cosmopolitan indonesia, february 2018, why women can’t reach orgasm?) today, indonesia has a list of lifestyle magazine targeted for women age 18-45 that discuss sex openly. however, most of them do not use special terms to describe genital organs. while, cosmopolitan indonesia are still using those special terms for sex articles until today. for example: frenulum merupakan garis di bagian penis yang mudah bereaksi terhadap rangsangan dan peka terhadap sentuhan ringan dan lembut. bagian ini merupakan sumber kenikmatan paling istimewa. (her world indonesia, desember 2016, blow me, baby) [frenulum is a line on penis that easily create reaction and sensitive to soft touch. this part is the source of sensation]. (her world indonesia, december, 2016, blow me, baby) bosan dengan posisi klasik “69”? anda bisa mencoba gaya ini. angkat pinggul anda dan jauhkan dari mulutnya, biarkan ia memainkan vagina anda menggunakan jari. (her world indonesia, desember 2016, blow me, baby) [bored with the classic “69”? you can try this move. lift your hip and apart from his mouth, let him play with your vagina using his fingers]. (her world indonesia, december 2016, blow me, baby) 28 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 the researcher took examples from her world indonesia, a licensed magazine from singapore as the magazine also produced sex and relationship articles regularly and have similar readership characteristics. according to filisya thunggawan, editor-in-chief of cosmopolitan indonesia (personal interview, 22 november 2018), “at first, the term mr happy and miss cheerful were adapted from cosmopolitan usa, it was not mandatory, there are other cosmopolitan magazines in other countries that don’t use the terms.” cosmopolitan indonesia also use other terms such as rudal to describe male genital organs to avoid repetitive words in writing, but never use the terms penis and vagina. “we choose to use the terms to create a character of cosmopolitan indonesia, also to keep the consistency in writing, it has nothing to do with indonesian culture.” moreover, the terms could create a more casual and fun language especially for sex articles. topics for sex articles in cosmopolitan indonesia are not always on sex information as entertainment, for example sex position, orgasm, but also sex knowledge as education such as healthy reproduction, birth control, genital diseases. although the choice of terms that cosmopolitan indonesia used to describe genital organs has nothing to do with culture, however, according to filisya tunggawan (personal communication, 22 november 2018), ”majority of cosmopolitan readers would like to gain knowledge about sex, but do not want to discuss sex openly. they’d preferred to be passive readers. for example, inside the cosmopolitan indonesia community, whenever there was a survey with sex as a topic, the number of respondents were very little compare to topics like career, love or money. another example is in social media, if there was a post contain sexy picture, the number of likes is little. “this is most likely related to culture, most of cosmopolitan indonesia readers apparently do not want to be perceived to enjoy reading sex articles.” literature review there is a range of studies about women magazines throughout the history of popular women magazines. most of the work approaches the topic by investigating the covers, editorial contents and articles. there is a study about style of global magazine with cosmopolitan magazine as a case study. machin & van leeuwen (2005) find out that in the case of cosmopolitan magazine, every country tries to create unique characteristics to adapt with culture, however, it still follows the global style. ytre-arne (2011) look at content analysis on women magazines and tries to look at the readers’ point of view. mccracken (1993) and mcrobbie (2000) view at a magazine as a whole, from cover, editorial, articles and pictures. every section of women’s magazines represents images of women. while reading the magazine, a woman finds her ideal image and performs an enjoyable activity by combining her real life and fantasy (mccracken, 1993). both weibel (1977) and zoonen (cited in strinati, 1995) look at the representation of women in magazines. the latter argues that images of women in the media are: mother, wife, girlfriend or working in traditionally female jobs, such as secretary, nurse, receptionist, or as sex object. in the same way, weibel (1977) stresses that over the past century, the image of women in magazines has been portrayed mostly in domestic roles by popular culture. on the other hand, tuchman (cited in strinati, 1995) argues that women magazines aimed at a largely working-class readership are more likely to show women at work, and as being independent and effective, than magazines aimed at a predominantly middle class readership. these theories about the images of women reflect the changing images of women in indonesian magazines. in the 80s, the images in indonesian magazines were like these images described by weibel (1977) and zoonen (cited in strinati, 1995). in today’s world, the images are more and more like women in the western world: 29 dian sarwono, the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia ... working women, confident and courageous. other studies of women’s magazines examine the meaningfulness of the magazine. hermes (1995) sees that women’s magazines as text are not very important; however, they are important as everyday media because they help women to relax without interrupting their routine. however, winship (1987) argues that women’s magazines do a lot more than that. they appeal to their readers by combining entertainment and advice. they try to draw the readers into the world of magazines and in the end into a world of consumption. they are important because they are full of practical information and have become a way of keeping in touch with the changing culture. kim (2012) supported the idea of winship’s research that by reading women magazine are informed with topics that they are afraid to ask, for example sex. according to kim’s information about sex could women find their sexual identities. this research also related to study by attwood (2015) that focus on the media as one of the sources of sex advice and education have to be careful in selecting words. the researcher also look at studies on the use of language in advertising using foreign language. nederstight & hillberink-schulpen (2017) found that there is a connection between the effective advertisement and the language use, although the foreign language may not be the only factors to create an effective advertisement. however, according to their study, it might help the consumer to become familiar with the product. the researcher believed this is almost similar with the case of special terms that are being used to write sex articles in cosmopolitan indonesia. some women readers are more comfortable reading special terms in foreign language than reading the medical terms of genital organs. the purpose of this research is to find out what factors that consider cosmopolitan indonesia to choose words and terms for the sex articles plus why cosmopolitan consistently using those special terms until today. this study also aims to extend the study about women’s magazines by winship (1987) in britain in the 1980s. in inside women’s magazines, winship (1987) discusses cosmopolitan. there are three main focuses that she examines in this chapter, firstly, the portrait of cosmopolitan, which discusses about the readership profile, the advertisement and the articles. secondly, it discusses the sexual reputation of cosmopolitan because of its articles. lastly, it discusses the feminist strengths of the magazine. winship provides a framework that will be adapted in this research. specifically, it also discusses the scope of research going to be discussed, which are articles on sex. despite the changes, winship’s study is still relevant. the study will contribute to the field of women’s lifestyle magazines and journalism in indonesia, especially on writing articles on sex and relationship. methods the methodology used for this study are purposive sampling and content analysis. according to ekitan, musa, & alkasim (2016), purposive sampling is a non-random technique which allow the researcher to specifically choose the participants due to their knowledge and qualities about particular topic. the participants were chosen to provide better information on the relevant research. the purposive sampling method for this study is homogeneous sampling as stated by ekitan, musa, & alkasim (2016), this method focuses on participants with particular characteristics, for example age, culture, jobs, experience that may help the researcher to relate with the topic being investigate. this method fits this study as the researcher need to find participants who are familiar with women lifestyle magazines and regularly read them. this may not be achieved with random participants. this study will also use content analysis, according to krippendorff (2018), content analysis is a research method to analyse content of communication material by using certain procedures for example clarification and evaluation. for analysis, six editions of 30 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 cosmopolitan indonesia from may 2018 – october 2018 will be chosen to specify the scope of the research. specifically, the articles on ‘sex and relationships’. six participants were chosen for the purposive sampling interview. they are all women ages between 22-40 years old, first jobbers and career women, and regularly read women lifestyle magazines. all of them are familiar with cosmopolitan indonesia magazine and other women lifestyle magazine that also provide sex article like cosmopolitan indonesia. the content analysis will examine how the special terms mr. happy and ms. cheerful are being used. moreover, to see the style of writing for sex articles in cosmopolitan indonesia. the purposive sampling output will provide understanding of readers’ preference on the use of terms for sex articles. results and discussion the outcome of this study is to provide recommendation to indonesian journalists on how to use language in sex articles in women lifestyle magazine. this study also serves as a preliminary research on the consistency of writing style in a magazine. there are 16 articles on sex and relationship being analyzed from six editions of cosmopolitan indonesia from may 2018 october 2018. in every issue of the magazine, there are ten sections: regular column (astrology, shopping information, letter from the editor), celeb world (cover story and celebrity news), fashion, beauty, youniverse (feature stories), work, fashion & beauty (fashion and beauty pages photoshoot), love lust (sex and relationship), body (health and exercise), and life (travel and new places). firstly, an interesting finding was found from the cover of the magazine, although every month there is always feature article on sex, however, the title of the sex articles never appeared on the covers, only the title of relationship articles. there was an assumption that cosmopolitan indonesia would use the title of sex articles on the cover as one of its selling point, the content analysis showed different result. this finding relates to machin & van leeuwen (2005) study that said the global style will be applied to local editions, however, each magazine will still adjust it with the local culture. this finding also strengthened the study by barrow (2016) that analyzed covers of cosmopolitan u.s, u.k, chile, and hong kong in 2015. both cosmopolitan u. s and u.k used sex articles on the cover, but not cosmopolitan chile and hong kong. secondly, the topics of sex articles are varied from sex education such as sex positions, orgasm, foreplay, to health information for example sexual disease, menstruation, q&a with gynecologist. the magazine always used the term mr. happy and miss cheerful to describe genital organs of male and female, not only for sex articles but also on topics on health information. there are other terms that the magazine use to describe genital organs, for example rudal (missile) to describe male genital organ, to avoid repetitive words, but the researcher didn’t find the words penis and vagina. for example: kami menyebutnya summer fling! dari posisi missionari kaitkan kaki anda di pundak si dia dan naikkan pinggul anda (supaya ia bisa meraih miss cheerful dari sudut yang pas). kemudian minta dia memegang pinggul saat menjatuhkan kepala dan lengan ke lantai. sudut ini memberikan mr. happy sensasi sesak dan menyerang g-spot anda dengan hebat! (cosmopolitan indonesia, mei 2018, hmmm… vacation sex!) [we call it summer fling! from missionary position put your legs on his shoulder and lift your hip (so that he could reach miss cheerful from the right angle). then ask him to hold your hip when you put down your head and arms on the floor. this angle could give mr happy full sensation to attack your g-spot!] (cosmopolitan indonesia, may 2018, hmmm… vacation sex!) thirdly, the magazine used medical terms for other words such as clitoris, labia minora, pubic line but never for genital organs. 31 dian sarwono, the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia ... for example: dengan mata telanjang klitoris mungkin hanya terlihat seperti tombol kecil. namun, itu hanyalah 1/4 dari ukuran klitoris wanita. baru-baru ini, para peneliti telah menemukan kalau volume rata-rata klitoris yang tak terangsang bervariasi antara 1.5 sampai 5.5mm. wow! (cosmopolitan indonesia, juli 2018, 13 fakta soal titik orgasme wanita alias klitoris) [with naked eyes clitoris probably can only be seen as tiny button. however, it is actually only ¼ of the size of a woman’s clitoris. recently, researchers have discovered that the average volume of the non arouse clitoris varied between 1.5 to 5.5 mm. wow!] (cosmopolitan indonesia, july 2018, 13 facts of woman’s orgasm) fourthly, for health articles that require stating genital organs, cosmopolitan indonesia always use the terms mr. happy and miss cheerful. for example: menggunakan tampon organik, apakah lebih aman untuk kesehatan miss cheerful? (cosmopolitan indonesia, oktober 2018, gyno q & a) [is using organic tampon safer for miss cheerful health being?] (cosmopolitan indonesia, october 2018, gyno q & a) impotensi! gangguan seksual satu ini jadi musuh paling besar para pria. anda bisa bayangkan seperti apa jadinya bila mr. happy-nya tidak bisa berfungsi dengan baik dan tidak mampu ereksi maksimal. yup, mimpi paling buruk. jadi, bantu si dia untuk menjaga kesehatan dan pola hidup sehat agar mimpi buruknya ini tak pernah terjadi. (cosmopolitan indonesia, juni 2018, permasalahan tubuh yang pria takuti) [impotent! this is probably most men enemy. can you imagine what is it like for his mr. happy if it can not function well? yup, nightmare. so, you need to help him to take care of his health and maintain healthy lifestyle. hopefully this nightmare will not happen to him.] (cosmopolitan indonesia, june 2018, health nightmares for men) winship (1987) points out that cosmopolitan shows that sex is not only a topic of discussion for men, but women also have a right to discuss the topic of sex. similarly, weibel (1977) emphasis that cosmopolitan is not like playboy magazine, although some people think that it is a woman’s version of playboy; however, it is true that cosmopolitan discuss sex but these discussions are arrange in such way so that they become appropriate for women. macdonald (1995) argues that cosmopolitan has explored an honest opinion about sex. the sex articles are indeed popular and probably have become one of the key selling points. however, cosmopolitan is not a sex magazine, sex is not the main concern of the magazine. there are other topics that are also important and also have developed a particular image of the magazine, which is a magazine for modern women who are confident, courageous and open minded. winship (1987) states that there is a common structure in cosmopolitan articles. there is always a personal problem, then exploration of the problem by combining knowledge and opinion from ‘the experts’, it can be a psychologist, writers, lawyers or the author’s own opinion and they always come up with the strategies to solve the problem. some conclusions can be drawn based on the analysis of some articles in both versions. winship’s theory about the structure of articles in cosmopolitan is applicable to cosmopolitan indonesia as well. fifth, the style of the ‘sex’ articles followed the common structure of other articles. the language being used is everyday language, which is usually used by young people and easy to understand. however, there are some differences in the choice of words for these articles. the indonesian version mostly uses suami (husband) and istri (wife) in articles about sex and relationships, although sometimes pasangan (partner) or si dia (him or her) also has been used. the 32 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 magazine never uses boyfriend or girlfriend in its articles on sex and relationships because most indonesians still consider that sex is a discussion for married people. for example: kirimkan tiga foto benda yang dapat membuat sesi bercinta semakin seru kepada pasangan anda. contohnya foto dasi berbahan sutra, massaging oil, dan es krim. minta si dia untuk memilih satu dan gunakan benda tersebut untuk permainan nanti malam. (cosmopolitan indonesia, oktober 2018, from dusk to dawn, get your sex game on) [send three pictures of objects that could create sex session more pleasurable to your partner. for example a picture of silk tie, massaging oil, and ice cream. ask him to choose one and use that object for tonight’s game.] (cosmopolitan indonesia, october 2018, from dusk to dawn, get your sex game on) the researcher prepared ten main questions for the purposive sampling interview. the questions were formed to find out the participants opinion about sex articles on women lifestyle magazine, how they perceive sex articles, and their thoughts about the use of special terms to describe genital organs on sex articles in women lifestyle magazine. the researcher summarizes the result of interview as follows. first, all participants think that sex article is important as regular content in women lifestyle magazine. one participant says,” it’s important because it educates women who are in need of certain information and it also helps those to relate with their own story. sex articles are not something taboo to discuss, it’s humane and part of life, it’s actually healthy to talk about it’s a topic that should stick around in women lifestyle magazine.” (22 year-old public relation officer). according to another participant, “sex article in women magazine is important because not every friend wants to discuss about sex, the magazine can somehow be that friend, especially because the magazine could also provide the answer that you need. moreover, not everybody has a fantastic sex life, we still need ideas or inspiration in bed, and we get that from the magazine.” (41 year-old wedding decorator) second, most of the participants read sex articles in women lifestyle magazine, however not regularly. majority says usually they read the article because the topic is interesting or something they need or a new topic. all of them don’t mind if others know that they read sex articles in women magazine. “it’s not something to be embarrassed about, “according to one participant. (45 year-old banker). while another says, “it’s really okay, if the friends are cool, we can even discuss the topic together.” (22 year-old student). third, two participants say they read sex articles in women magazine to gain information and entertainment. “i believe the information that i read from the magazine is from reliable sources, i gain knowledge from it, and it is also entertaining because usually the writing style for sex article is using interesting language (not dirty) that makes sex articles always entertaining to read.” (35 year-old graphic designer). only one participant say they read sex article mainly for entertainment. “usually the topics for sex articles are light and fun.” (41 yearold wedding decorator). while the rest of participants say that they read sex article to gain information. besides reading sex articles from women magazine, all participants also find information about sex from other sources for example book or the internet. fourth, five out of six participants think that the language use for sex articles in women magazine is different compare to the language use in other sources like book or the internet. “the language used is more expressive, casual, and fun, we could read different language styles from different writers.” (38 year-old academic consultant). other participant says that, “usually the language used in the magazine is more polite, not vulgar.” (45 year-old banker). different participant adds that, “the length of article in the magazine is longer and the discussion is deeper than the one on the internet, the language is easy to understand and not too 33 dian sarwono, the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia ... complicated.” (35 year-old graphic designer). another participant also adds that, “the sex article in women magazine share information rather than fantasies, they are informative and appropriate.” (22 year-old student). while one participant say, “in the women magazines or on the internet, i mostly read sex articles for entertainment only, so i think the language that they used are basically similar.” (41 year-old wedding decorator). fifth, to respond the question about the use of special terms to describe genital organs in sex articles, three participants say that they think the magazine do not need to change the terms into specific terms. however, the other three participants say that they prefer the special terms. “i like the terms mr happy and miss cheerful than penis and vagina, because i think the terms are more polite.” (45 year-old banker). the other participant says, “it’s better to change the terms to create more variation in describing genital organs.” (41 year-old wedding decorator). while the other participant says, “the magazine doesn’t have to change the terms, however, it is fun to read various terms.” (22 year-old student) sixth, all participants think that the main reason for women magazine to use special terms to describe genital organs is probably to create more polite conversation. “maybe because they think the original terms of genital organs are impolite or taboo, because the norms that are implemented in indonesia since a long time ago. this can also be seen by the habits of parents when teaching their children the terms of genital organs, where mostly they used other terms instead of the original ones.” (38 year-old academic consultant) from the result description from the content analysis and purposive sampling interview, the researcher could draw some outputs in relation to writing in lifestyle magazine. 1. features articles are the most suitable writing forms for sex and relationship articles. a study by wheeler (2009) sees that one characteristic of feature story is the different approach, there is no specific format. the writer could use various style for the topic. in cosmopolitan indonesia, every month the story format for sex articles are always different, narration, q&a format, column with expert, series of pictures, problem-solution, etc. 2. the sex articles in cosmopolitan indonesia are always accompany by pictures or illustrations. pape & featherstone (2006) explains features story are longer than news articles and always use photographs, tables, illustrations, boxes, graphs. in the case of writing articles, these additions are important to make the articles more interesting and fun to read. 3. consistency is one of an important aspect in writing, especially for lifestyle magazine. filisya thunggawan, editor-inchief, cosmopolitan indonesia stresses that the magazine would like to create characteristics in its sex and relationship articles to construct identity for the magazine (personal communication, november 2018). from the responses of the participants during the interview, all of them directly know that the special terms mr. happy and miss cheerful are the terms that are being used in cosmopolitan indonesia. conclusions and recommendations the image of modern women presented in cosmopolitan indonesia magazine is open minded, courageous, confident and positive, but still retaining their indonesian values. cosmopolitan indonesia has become a part of popular culture for modern indonesia women. it follows the format of cosmopolitan in the west in its target audience and general image. however, cosmopolitan indonesia is also culturally specific. the magazine does not transfer all the formats, it filters them and adjusts them to indonesian culture (machin & van leeuwen). this is also related the globalisation theory propose by tomlinson (1991), in dealing with globalising cultural forces; the individual culture does not just absorb the dominant culture, it translates, adapts, and indigenised to fit its own culture. from the six issue of cosmopolitan indonesia that are analysed, issues that are considered 34 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 sensitive are not discussed, for instance, abortion, prostitution, and lgbt. although sex articles are one of the regular content, however the proportion of the articles are smaller than other feature articles, for example, career, self-acceptance, money, etc. this is probably because it wants to reflect to its motto as the fun fearless female magazine. it also shows that cosmopolitan indonesia has its own identity. cosmopolitan indonesia also covers articles on sex openly, but it is not the major content of the magazine. in its discussion on this particular topic, the choice of words and pictures are chosen carefully, so that they can still appropriate for indonesian print media and readers. this study has demonstrated how popular media, in this case, cosmopolitan indonesia combining the modern and traditional values. popular media, such as cosmopolitan has opened some people’s perception that sex is part of knowledge that women should know. this research could be useful for journalist, especially on the importance of consistency in writing to build identity for the publication. it could also add input on how special feature like sex and relationships could be presented in a creative way. however, there are not many researches on women lifestyle magazine in indonesia. perhaps, in the future, this issue may be addressed and studies such as the influence that women lifestyle magazine has on indonesian women may be acknowledge. acknowledgement this research is funded by bina nusantara university internal grant 2018. references attwood, f, barker, m, boynton, p, & hancock, j. sense about sex: media, sex advice, education and learning, 528-539 https://doi.org/10.1080/146818 11.2015.1057635 barlow, kara w. “cosmopolitan goes intercultural: a semiotic analysis of cosmopolitan magazine covers” (2016). linfield college student symposium: a celebration of scholarship and creative achievement. https://digitalcommons.linfield.edu/ symposium/2016/all/28 cosmopolitan. (2017). fun fearless female magazine, http://www.mra.co.id/ index.php?option=com_content&view =article&id=50&itemid=65, accessed 14 april 2019. hermes, j. (1995). reading women’s magazine, polity press, london. krippendorff, k. (2018). content analysis: an introduction to its methodology, sage publication, london. etikan, i, musa, s, & alkassim, r. comparison of convenience sampling and purposive sampling. american journal of theoretical and applied statistics. vol. 5, no. 1, 2016, pp. 1-4. doi: 10.11648/j. ajtas.20160501.11 kim, j & ward, m (2012) striving for pleasure without fear: short-term effects of reading a women’s magazine on women’s sexual attitudes. https://doi. org/10.1177/0361684312442856 machin, d., & van leeuwen, t. (2005). language style and lifestyle: the case of a global magazine. media, culture & society, 27(4), 577–600. https://doi. org/10.1177/0163443705054151 mccracken, e. (1993). decoding women’s magazines, the macmillan press ltd, london. 35 dian sarwono, the language use of sex articles in women lifestyle magazine in indonesia ... mcrobbie, a. (1991). feminism and youth culture from ‘jackie & seventeen’, macmillan, london. nederstigt, u & hilberink-schulpen, b. (2017). just advertising in a foreign language or the consumers’ native language? journal of international consumer marketing, 2-13. https://doi. org/10.1080/08961530.2017.1363008 pape, s., & featherstone, s. (2006). feature writing: a practical introduction, sage publication, london. tomlinson, j. (1999). globalization and culture, polity press, cambridge. weibel, k. (1977). mirror mirror: images of women in popular culture, anchor press, new york. weber, r. (1990). basic content analysis, sage publications london. weeler, s. (2009). feature writing for journalists, routledge, london and new york. winship, j. (1987). inside women’s magazine, pandora, london. ytre-arne, b. (2011). women’s magazines and their readers: the relationship between textual features and practices of reading. european journal of cultural studies, 14(2), 213-228. https://doi. org/10.1177/1367549410389928 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 126 persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan kkn-ppl 125 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. persepsi mahasiswa uny terhadap pola pelaksanaan kkn-ppl terpadu di wilayah kabupaten purworejo oleh: suparmini abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa praktikan terhadap (1) pola bimbingan; (2) intensitas bimbingan; (3) optimalisasi pelaksanaan program; (4) waktu pelaksanaan dan (5) pencapaian kompetensi pelaksanaan kkn-ppl terpadu. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. variabel penelitian terdiri dari lima variabel yaitu pola bimbingan, intensitas bimbingan, optimalisasi pencapaian progam, waktu pelaksanaan, dan pencapaian kompetensi. populasi penelitian adalah mahasiswa praktikan kkn-ppl yang berlokasi di wilayah kabupaten purworejo, berjumnlah 274 mahasiswa. jumlah sampel sebanyak 101 ditentukan berdasarkan nomogram henry king dengan derajat kesalahan 7%. teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster dan proposional sampling. teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. analisis menggunakan statistik deskriptif. hasil penelitian menunnjukkan bahwa (1) persepsi mahasiswa terhadap pola bimbingan kkn-ppl terpadu, pada umumnya baik terutama dalam hal arti penting keberadaan dan peran pembimbing, tetapi berpersepsi kurang baik terhadap cakupan aspek pembimbingan yang dianggap kurang komprehensif, struktur waktu yang tidak terjadwal dan metode bimbingan yang kurang variatif; (2) persepsi terhadap intensitas bimbingan pada umumnya kurang baik terutama dalam hal jumlah kunjungan dpl kkn dan dpl ppl. persepsi praktikan tergolong baik dalam hal kebermanfaatan dan efektivitas bimbingan waktu bimbingan; (3) persepsi mahasiswa terhadap optimalisasi pelaksanaan program, umumnya kurang baik terutama dalam hal kesulitan alokasi waktu untuk kegiatan kkn dan ppl, kurang optimalnya pelaksanaan progam dan kurang menganggap baik terhadap pola kkn-ppl terpadu; (4) persepsi mahasiswa terhadap waktu pelaksanaan kkn-ppl terpadu umunya menyatakan cukup, dan tingkat ketercapaian alokasi waktu untuk kkn dan ppl cukup proporsional, tetapi pengaturan waktu pelaksanaan untuk kkn dan ppl kadang menyulitkan, kesempatan untuk pengembangan potensi mahasiswa kurang; (5) persepsi mahasiswa terhadap pencapaian kompetensi melalui kkn-ppl umumnya positif untuk ketercapaian dan peningkatan kompetensi keguruan terutama dalam hal kompetensi pedagogik dan profesional. kompetensi yang ketercapaiannya rendah adalah kompetensi sosial. peran pembimbingan oleh pihak sekolah dan dpl sangat membantu dalam peningkatan kompetensi keguruan. latar belakang masalah upaya pembinaan calon guru di lptk (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) antara lain dilakukan dengan memberikan bekal praktis secara kontekstual melalui mata kuliah praktik pengalaman lapangan (ppl) yang meliputi ppl i dan ppl ii. ppl i berupa latihan mikro teaching. ppl ii berupa penerjunan mahasiswa langsung di sekolah-sekolah. untuk kepentingan progam ppl ini setiap lptk memiliki unit pelaksanaan teknis (upt) uppl yang mengurus masalah pelaksanaan ppl bagi mahasiswa. pihak lain yang terkait adalah dosen pembimbing lapangan dari seluruh jurusan. kepala sekolah dan guru pembimbing bidang studi sebagai pembimbing di sekolah tempat ppl dilaksanakan. uny sebagai salah satu lptk juga mengadakan pembinaan kemampuan profesional mahasiswa calon guru. fakultas ilmu sosial dan ekonomi (fise) merupakan salah satu fakultas di uny yang memiliki sasaran kkn-ppl yang lebih luas cakupan jenjangnya yakni di tingkat sma, smk dan smp. dari data yang diperoleh tentang persepsi pelaksanaan ppl selama ini akan dapat dijadikan dasar untuk membenahi unsur-unsur material, teknis dan sumber daya manusia yang melaksanakan progam ppl ini, khususnya para pembimbing (guru dan dosen pembimbing) agar meningkatkan kinerja sehingga ppl menjadi lebih berhasil. jangan sampai pelaksanaan ppl hanya menjadi rutinitas yang banyak dikeluhkan oleh pihak sekolah sebagai progam yang dianggap mengganggu aktivitas pembelajaran. waktu kkn-ppl terpadu yang menjadi lebih lama belum bisa menjadi jaminan pencapaian kompetensi. persepsi sebagian praktikan menganggap waktu yang lama belum memberikan ruang untuk pengembangan kompetensi keguruan secara optimal karena pihak sekolah masih lebih berorientasi pada progam kerja yang bersifat fisik. untuk membangun profesionalisme guru sejak dini maka uppl uny memodifikasi model ppl ii ini dengan cara digabungkan dengan kkn, dengan maksud waktu mahasiswa berada di sekolah menjadi lebih panjang dan ppl lebih intensif. model ppl lama dianggap kurang dapat memberikan wahana untuk melatih profesionalisme keguruan karena bimbingan dilakukan oleh dpl yang berasal dari bidang studi/jurusan yang berbeda dengan jurusan mahasiswa, juga kegiatan kkn dilaksanakan di masyarakat yang dianggap kurang mendukung dalam pembentukan profesionalisme calon guru. pola kkn-ppl secara terpadu merupakan model baru yang dikembangkan oleh uny, dengan harapan: (1) mendekatkan mahasiswa sebagai calon guru dengan dunia pendidikan di sekolah (penerapan pendekatan ctl); dan (2) mempercepat masa studi mahasiswa karena memanfaatkan waktu semester khusus. model ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi efektivitas model ini belum teruji secara komprehensif. ppl ii model baru berbeda dalam hal pola bimbingan yakni dosen pembimbing ppl berasal dari jurusan yang sama dengan jurusan mahasiswa yang dibimbingnya sekaligus dosen yang juga menjadi pembimbing ppl i (mikro teaching). disamping itu pada kkn-ppl terpadu ini masih melibatkan dosen koordinator lokasi yang menjadi dpl kkn. kendala dari model baru adalah kesulitan dalam hal koordinasi antar dosen ppl yang berasal dari berbagai jurusan. kesulitan koordinasi antar dpl ppl dengan dpl kkn terutama dalam hal waktu. kendala lainnya adalah keengganan dosen untuk mendatangi lokasi-lokasi kkn-ppl yang jumlahnya setiap dosen antara 5-9 lokasi/sekolah, karena seorang dosen dpl ppl harus mendatangi semua lokasi yang menjadi tempat ppl mahasiswa bimbingannya yang berasal dari jurusan yang sama. belum ada penelitian yang mengungkap efektivitas kkn-ppl terpadu ini, tetapi model ini masih terus dilaksanakan. berdasarkan observasi banyak mahasiswa yang mengeluh terhadap pola baru ini karena dianggap menyulitkan dalam hal pembagian waktu, kurang memberikan wadah untuk pengembangan kompetensi sosial. mahasiswa sering dihadapkan pada situasi dilematis ketika ada tuntutan masyarakat untuk ikut serta dalam progam-progam kemasyarakatan sementara mahasiswa tidak memiliki progam untuk masyarakat. penelitian ini merupakan langkah awal untuk memberikan kontribusi masukan bagi uppl. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di luar wilayah diy sebagai wilayah pengembangan lokasi kkn-ppl, yakni di kabupaten purworejo. penelitian ini berusaha untuk mengungkap permasalahan bagaimana persepsi mahasiswa praktikan kkn-ppl terhadap pola bimbingan, intensitas bimbingan, optimalisasi pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, dan pencapaian kompetensi pelaksanaan kkn-ppl terpadu. metode penelitian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berusaha mengungkap gambaran pola pelaksanaan kkn-ppl terpadu mahasiswa fise uny menurut persepsi mahasiswa. penelitian dilakukan dengan cara survey di sejumlah lokasi kkn-ppl di wilayah kabupaten purworejo, pada bulan agustus-september 2009. variabel penelitian terdiri dari lima macam, yakni: (1) pola bimbingan, mencakup aspek peran pembimbing, cakupan aspek pembimbingan, metode pembimbingan dan struktur waktu pelaksanaan pembimbingan; (2) intensitas bimbingan, meliputi intensitas kunjungan, tingkat kebermanfaatan kunjungan, efektivitas kunjungan, kecukupan waktu kunjungan dpl; (3) optimalisasi pelaksanaan progam, mencakup persepsi responden tentang pola pelaksanaan, alokasi waktu, optimalisasi pelaksanaan, pola pelaksanaan yang diharapkan mahasiswa; (4) waktu pelaksanaan, mencakup aspek persepsi responden terhadap waktu yang tersedia untuk pelaksanaan, pengaturan waktu antara pelaksanaan, cakupan alokasi waktu terhadap pengembangan potensi makasiswa; (5) pencapaian kompetensi, mencakup persepsi tentang pencapaian kompetensi keguruan bagi praktikan dan peran pembimbingan pihak sekolah dan dpl terhadap peningkatan kompetensi keguruan. populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa peserta mata kuliah kkn-ppl uny yang lokasi kegiatannya di wilayah kabupaten purworejo. untuk menentukan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan metode nomogram hanry king. berdasarkan metode tersebut dengan junlah populasi 274 bila derajat kesalahan sampel sebesar 0,07 diperoleh jumlah sampel sebanyak 101. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah: sampel area dan proporsional sampling. jumlah sekolah yang menjadi sampel yang berlokasi di desa 4 sekolah dan yang berlokasi di kota 4 sekolah. metode pengumpulan data dilakukan dengan (1) angket untuk mengungkap data persepsi mahasiswa praktikan terhadap pola pelaksanaan kkn-ppl terpadu yang mencakup aspek: pola bimbingan, intensitas bimbingan, optimalisasi pelaksanaan progam, waktu pelaksanaan, dan pencapaian kompetensi; dan (2) dokumentasi, digunakan untuk menggali informasi mengenai catatan pembimbingan oleh dpl, buku catatan harian mahasiswa, matrik progam kerja, dan lain-lain. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif yang berupa rata-rata, nilai yang sering muncul dan tabel frekuensi. teknik ini meskipun relatif sederhana tetapi mampu menyajikan hasil yang mudah dibaca dan dipahami. hasil penelitian dan pembahasan a. pola bimbingan 1. urgensi pembimbing pembimbing kegiatan kkn-ppl terdiri dari dosen pembimbing (dpl) koordinator, dosen dari program studi masing-masing mahasiswa, dan guru pamong atau guru pembimbing yang sesuai dengan program studi mahasiswa. pembimbing dari sekolah dan dpl diharapkan dapat bersinergi dalam melakukan pembimbingan, sehingga hasilnya lebih baik. sungguh suatu hal yang memprihatinkan bila masih terdapat mahasiswa (5 persen) yang menganggap keradaan pembimbing tidak diperlukan dan 3,9 persen responden merasa kurang memerlukan. hanya terdapat 64,4 persen mahasiswa yang memang sangat memerlukan keberadaan pembimbing. 2. peran pembimbing separuh responden menyatakan bahwa peran pembimbing benar-benar saling melengkapi, setengah lainnya menyatakan bahwa hanya kadang-kadang saja saling melengkapi (37 persen), tidak saling melengkapi dan membingungkan masing-masing 7 persen. berdasarkan adanya tujuan bahwa keberadaan pembimbing yang berasal dari berbagai unsur untuk saling bersinergi, tetapi kenyataannya menurut persepsi responden hanya 50 persen yang menyatakan bahwa peran pembimbing-pembimbing itu saling melengkapi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah peran ini masih jauh dari harapan. 3. cakupan aspek pembimbingan pembimbingan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. kelengkapan aspek pembimbingan dalam setiap kunjungan pembimbing ternyata tidak menyeluruh tetapi sebagian besar (49 persen) responden menyatakan hampir menyeluruh. ironisnya terdapat responden yang menyatakan secara negatif terhadap cakupan materi pembimbingan ini yakni mencapai hampir 20 persen, terdiri dari jawaban bahwa cakupan bimbingan tidak jelas (7 persen) dan tidak menyeluruh sebanyak 12,9 persen. artinya ada salah satu aspek antara perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program yang masih belum dilaksanakan. dalam hal ini, aspek yang cenderung jarang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan secara optimal yaitu perencanaan. terbukti dengan adanya pelaksanaan bimbingan yang tidak terjadwal. 4. metode pembimbingan secara umum pembimbing dalam melakukan bimbingan menggunakan metode yang bervariasi (56,4 persen), tetapi sebagian dari metode yang bervariasi tersebut lebih banyak dilakukan dengan diskusi kelompok (28,7 persen), metode lainnya hanya sebagai pelengkap saja. sangat sedikit (11,9 persen) pembimbing yang melakukan bimbingan secara individual (konseling), hal ini terjadi karena keterbatasan waktu pembimbing bertemu dengan praktikan. 5. struktur waktu pelaksanaan bimbingan uppl melalui buku panduan pelaksanaan kkn/ppl tidak memberikan ketentuan waktu pelaksanaan bimbingan. waktu pelaksanaan bimbingan baik yang dilakukan oleh dpl maupun oleh guru pembimbing diserahkan kepada masing-masing pembimbing sesuai dengan waktu luang mereka, tetapi untuk optimalisasi hasil bimbingan diharapkan waktu bimbingan dilaksanakan secara teratur/terjadwal. kenyataannya bimbingan yang dilaksanakan belum terjadwal, tetapi menurut kebutuhan. sebanyak 62,4 persen responden mengakui bimbingan sudah menurut bimbingan. b. intensitas bimbingan 1. frekuensi kunjungan dpl kkn-ppl jumlah kunjungan dpl kkn-ppl menurut buku pedoman kkn/ppl uny adalah 8 kali untuk koordinator dpl kkn/ppl dan 4 kali untuk dpl ppl. menurut responden 36,6 persen menyatakan bahwa kunjungan dpl kkn hanya mencapai 3-4 kali kunjungan. hal ini menunjukan bahwa dpl kkn belum memenuhi harapan dari uny. namun, tidak sedikit juga kunjungan dpl yang sudah mencapai 7-8 kali yaitu dengan ditunjukkan angka 21,8 persen. bahkan ada dpl yang hanya mendatangi lokasi 1-2 kali yakni, sebanyak 17,8 persen. fakta ini menunjukan bahwa intensitas kunjungan dpl masih sangat kurang, sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas progam kerja yang disusun oleh mahasiswa. 2. intensitas kunjungan dpl ppl menurut responden intensitas kunjungan dpl ppl dipersepsi lebih baik jika dibandingkan dengan kunjungan dpl kkn. hal ini ditunjukan dengan 47,5 persen responden mengakui kunjungan dpl ppl sudah 4 kali atau lebih sesuai dengan harapan uny. namun, hal ini merupakan hal yang cukup memprihatinkan, karena lebih dari 50 persen dpl ppl yang belum memenuhi syarat minimal. oleh karena itu dapat dinyatakan, bahwa bimbingan yang dilakukan oleh dpl ppl kurang optimal dilihat dari kuantitasnya. ada fenomena yang sangat memprihatinkan yakni, terdapat 17 persen responden yang menyatakan bahwa dpl ppl hanya berkunjung 1 kali selama periode kkn ppl. 3. tingkat kebermanfaatan kunjungan dpl kkn dan dpl ppl kehadiran dpl diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa. sebanyak 89,1 persen responden menyatakan nilai kemanfaatan kunjungan dpl kkn/ppl secara positif (sangat bermanfaat sebanyak 47,5 persen dan bermanfaat 41,6 persen). hanya sedikit mahasiswa yang menyatakan bahwa kunjungan dpl kurang bermanfaat. 4. tingkat efektivitas kunjungan dpl kkn dan dpl ppl terhadap tingkat efektivitas kunjungan dpl 75 persen responden menanggapi secara positif, bahkan 10 persen menyatakan bahwa kunjungan dpl sangat efektif. 5. tingkat kecukupan waktu kunjungan dpl dilihat dari lamanya waktu setiap kunjungan dpl kkn dan dpl ppl yang dilakukan saat pelaksanaan kkn-ppl dianggap sudah cukup menurut responden. dikatakan cukup bila dalam satu kunjungan minimal 100 menit. sebagian besar responden (53,4 persen) menyatakan bahwa lama waktu kunjungan dpl sudah mencukupi. namun 34,7 persen responden mengakui bahwa kunjungan dpl belum cukup. hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, karena mengingat pentingnya bimbingan terhadap perkembangan praktikan. oleh karena itu, untuk pelaksanaan bimbingan pada kkn-ppl selanjutnya harus lebih memenuhi waktu, intensitas, maupun isi dari bimbingan, agar tingkat efektifitas bimbingan dapat lebih mengena dan membantu terhadap perkembangan kemampuan praktikan. c. optimalisasi pelaksanaan program 1. persepsi responden terhadap model kkn-ppl terpadu dilihat dari persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan kkn-ppl terpadu ini hanya 34,7 persen responden yang menyatakan bahwa kkn-ppl terpadu saling mendukung. ironisnya 43,5 persen responden berpersepsi negatif terhadap pelaksanaan kkn-ppl terpadu ini, yakni menyatakan model ini menghambat pengembangan kompetensi (25,7 persen) dan 17,8 persen responden menyatakan pelaksanaannya tumpang tindih, selebihnya kelompok yang relatif netral yakni sebanyak 21,8 persen menyatakan pelaksanaan kkn-ppl terpadu tidak membawa perubahan signifikan. 2. persepsi responden terhadap pelaksanaan kkn-ppl dalam hal alokasi waktu dalam pelaksanaan model kkn-ppl terpadu banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam hal pembagian kerja antara progam kkn dan progam ppl. disamping itu saat mahasiswa melaksanakan kkn-ppl mereka bertempat tinggal di masyarakat, sehingga ada tuntutan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam progam desa atau acara-acara kemasyarakatan lainnya. pelaksanaan kkn-ppl terpadu diharapkan saling mendukung, tetapi kadang menyulitkan praktikan dalam pelaksanaannya. terbukti 47,5 persen responden merasa kadang kesulitan dalam pelaksanaan kkn-ppl terpadu, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kkn-ppl terpadu kurang dapat diterima oleh praktikan dan ditemukan adanya kesulitan yang dihadapi praktikan. sebanyak 77,2 persen responden memiliki persepsi negatif bahwa pelaksanaan kkn-ppl terpadu menyulitkan, tetapi dari yang berpersepsi negatif hanya 47,5 persen responden yang hanya menjawab kadang-kadang saja mengalami kesulitan. berdasarkan data pada tabel 1 dapat dinyatakan bahwa misi uny melalui uppl untuk melaksanakan progam kkn-ppl terpadu sebagai model yang diharapkan dapat memiliki keunggulan ternyata hanya bisa dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menyulitkan oleh 22,8 persen responden. tabel 1. persepsi responden terhadap pelaksanaan kkn-ppl dalam hal alokasi waktu antara kkn dan ppl no. alokasi waktu frekuensi persentase 1. sangat menyulitkan 9 8,9 2. menyulitkan 21 20,8 3. kadang menyulitkan 48 47,5 4. tidak menyulitkan 23 22,8 jumlah 101 100 sumber: data primer 3. persepsi responden terhadap optimalisasi pelaksanaan kkn-ppl terpadu dengan adanya beberapa kesulitan yang dialami oleh mahasiswa sebagaimana yang diuraikan di atas terutama dalam hal alokasi waktu, alokasi progam kerja, pendanaan, dan pengoptimalan target progam. tumpang tindih waktu pelaksanaan progam kerja menyebabkan masing-masing program tidak mencapai tujuan secara optimal. hanya 32,7 persen responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan kkn-ppl terpadu mencapai tujuan secara optimal. selebihnya bahkan menyatakan bahwa kkn-ppl terpadu kurang optimal (48,5 persen) . lebih ekstrim lagi 16,8 persen responden menyatakan ketercapaian tujuan adalah sedapatnya. 4. pola kkn-ppl yang diharapkan mahasiswa berdasarkan tabel 2 diperoleh informasi bahwa 38,5 persen responden menginginkan kkn-ppl yang terpisah antara kkn dengan ppl. harapan mereka adalah ppl dilaksanakan di sekolah dan kkn dilaksanakan di masyarakat. hal tersebut menjelaskan bahwa pola kkn-ppl terpadu yang dilaksanakan kurang diminati mahasiswa praktikan (61,3 persen), terdiri dari 22,8 persen responden menghendaki hanya dipisah waktunya antar kkn dan ppl, dan 38,5 persen responden menghendaki kkn dan ppl dipisah tidak hanya waktunya tetapi juga lokasinya, yakni kkn di masyarakat dan ppl di sekolah. namun, 32,7 persen responden masih menginginkan kkn-ppl yang terpadu seperti yang telah dilaksanakan. disamping pola kedua pola yang pernah dilakukan uny yakni pola kkn dan ppl yang dipisah dan pola terpadu, ternyata ada sebagian responden (6 persen) yang menghendaki pola baru. inilah tugas uppl untuk mengembangkan pola kkn-ppl yang baru yang mungkin lebih bisa diterima mahasiswa dan lebih efektif dalam mencapai kompetensi keguruan. praktik kkn-ppl menurut praktikan kurang bisa memberikan ruang untuk mengembangkan kompetensi sosial, dengan alasan masyarakat sekolah relatif homogen dibandingkan dengan situasi masyarakat sebenarnya. tabel 2. pola kkn-ppl yang diharapkan mahasiswa no pola kkn-ppl frekuensi persentase 1. kkn-ppl dipisah (masing-masing 1 bulan) 23 22,8 2. kkn-ppl dipisah (ppl disekolah dan kkn di masyarakat) 39 38,5 3. perlu ada pola baru 6 6,0 4. tetap seperti ini 33 32,7 jumlah 101 100 sumber: data primer d. waktu 1. persepsi responden terhadap waktu yang tersedia untuk kkn-ppl terpadu waktu yang disediakan untuk kkn-ppl adalah 2 bulan 12 hari tanpa alokasi yang tegas waktu untuk kkn dan waktu untuk ppl. terhadap waktu yang tersedia ini sebagian besar responden (62,3 persen) menyatakan bahwa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kkn-ppl terpadu sudah cukup. bahkan 19,8 persen responden menyatakan waktu yang tersedia sangat cukup, hal ini berarti bahwa mahasiswa merasa tidak memerlukan waktu yang lebiih untuk melaksanakan progam-progam kerjanya. meskipun demikian terdapat mahasiswa yang merasa masih kurang terhadap waktu yang tersedia yakni sebanyak 17,9 persen responden. 2. proporsi waktu pelaksanaan kkn-ppl proporsi waktu untuk pelaksanaan kkn-ppl menurut responden sudah sangat proporsional, hal ini dinyatakan oleh 85 persen responden dan sisanya 15 persen responden menyatakan kurang proporsional. meskipun tidak ada pembagian waktu yang tegas antara kegiatan kkn-ppl sebagaimana disebutkan di atas, tetapi praktikan dapat membagi waktu pelaksanaan yang tersedia sesuai dengan beban tugas. pola kkn-ppl terpadu menuntut praktikan untuk membagi waktu kapan saatnya melaksanakan kegiatan kkn dan kapan saatnya melaksanakan ppl. 3. pengaturan waktu antara pelaksanaan kkn dan pelaksanaan ppl kesulitan mahasiswa dalam hal pengaturan waktu untuk melaksanakan kegiatan kkn dan ppl berupa tumpang tindihnya progam dan pelaksanaannya. kadang satu orang mahasiswa harus menghadapi dua progam atau lebih, satu kegiatan kkn, satu kegiatan ppl, atau mungkin satu kegiatan individu, satu kegiatan kelompok. sebanyak 80,2 persen responden pernah mengalami kesulitan dalam hal pembagian waktu akibat dari model kkn-ppl terpadu ini. tetapi yang benar-benar mengalami kesulitan hanya 26,8 persen responden. 4. kecukupan alokasi waktu terhadap pengembangan potensi mahasiswa sebanyak 60 persen responden menyatakan bahwa waktu untuk pengembangan diri kurang cukup karena waktu kkn-ppl lebih banyak digunakan untuk mengerjakan pekerjaan fisik. hanya 36 persen responden yang merasa waktu yang ada cukup untuk pengembangan diri. 5. persepsi responden terhadap jumlah dana yang dibayarkan ke uppl untuk melaksanakan kegiatan kkn-ppl diperlukan sejumlah dana yang wajib disetorkan oleh mahasiswa kepada uppl. dana itu diperlukan untuk operasionalisasi dan honorarium pembimbing. jumlah dana yang dibayarkan mahasiswa menurut responden sudah proporsional, hal ini dinyatakan oleh sebanyak 45,5 persen responden. sebanyak 37,7 persen responden menyatakan bahwa dana yang harus dibayarkan relatif mahal. hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelayanan dari uppl kurang memuaskan, tetapi masih ada mahasiswa yang menyatakan bahwa dana kkn-ppl itu relatif murah yakni sebanyak 16,8 persen responden. 6. dukungan dana dari pihak lain sebanyak 46,5 persen responden menyatakan tidak memperoleh bantuan dari pihak lain. hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh bantuan dari pihak lain termasuk sulit, karena ada asumsi dari masyarakat umum bahwa sekolah sudah mendapatkan bantuan dari negara, sehingga tidak perlu mendapat bantuan dari pihak lain. dari semua responden yang menyatakan memperoleh dukungan dana yang memadai dari pihak lain hanya 25,8 persen responden. sebanyak 27,7 persen responden hanya kadang-kadang saja memperoleh dukungan dana, sehingga mereka menyatakan dukungan dana tersebut jauh dari memadai. 7. keterlibatan sekolah terhadap pembiayaan pelaksanaan program pihak sekolah pada umumnya ikut membantu dalam pelaksanaan program. sebanyak 62,4 persen responden menyatakan pihak sekolah terlibat dalam pembiayaan pelaksanaan progam kerja kkn-ppl, hanya kadar keterlibatannya (pembiayaan) berbeda-beda. dalam hal keterlibatan pihak sekolah terhadap pembiayaan pelaksanaan progam kerja sebanyak 6 persen responden menyatakan bahwa dalam pihak sekolah yang selalu terlibat dinyatakan oleh responden, sering terlibat 14,9 persen, dan 41,5 persen responden menyatakan pihak sekolah hanya kadang-kadang saja terlibat dalam pembiayaan progam. model keikutsertaan sekolah dalam pembiayaan misalnya dengan pembiayaan gabungan antara sekolah dengan mahasiswa praktikan. namun 37,6 persen menunjukkan bahwa sekolah sama sekali tidak ikut terlibat dalam pembiayaan untuk pelaksanaan program. 8. persepsi terhadap biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program pembiayaan untuk pelaksanaan program kerja kkn-ppl yang dikeluarkan oleh masing-masing mahasiswa praktikan di setiap lokasi dapat berbeda-beda, dengan asumsi bahwa setiap mahasiswa praktikan memiliki program yang berbeda. pembiayaan dapat memberatkan atau tidak memberatkan tergantung pada berapa besar program yang dilaksanakan masing-masing mahasiswa praktikan dan keterlibatan pihak lain dalam pembiayaan. kelompok mahasiswa kkn yang tidak memperoleh dukungan dana dari pihak lain (termasuk pihak sekolah) dan banyaknya tuntutan dari pihak sekolah (terutama karena adanya progam-progam titipan yang biasanya dalam bentuk pembangunaan fisik) akan mengeluarkan iuran yang lebih banyak. dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk pelaksanaan progam kerja responden, yang pasti merasa keberatan sebanyak 45,5 persen (terdiri dari 12,8 persen sangat keberatan dan 32,7 persen memberatkan). hanya 27,8 persen responden yang menyatakan tidak pernah keberatan. untuk kelompok yang menyatakan tidak keberatan ini perlu ada penelitian lebih lanjut sebab-sebab mereka tidak keberatan, kemungkinannya karena kelompok ini memperoleh dana dari pihak lain atau karena latar belakang ekonomi keluarga yang berpendapatan tinggi. e. persepsi mahasiswa terhadap kkn terpadu dengan ppl 1. persepsi terhadap kkn-ppl terpadu untuk latihan calon guru mahasiswa memiliki respon yang beragam terhadap efektivitas model terpadu ini. sebanyak 41,8 persen responden sepakat bahwa pelaksanaan kkn-ppl secara terpadu dapat menjadi ajang latihan bagi responden sebagai calon guru. lebih dari 80 persen mahasiswa praktikan setuju bahwa kkn-ppl terpadu dapat dijadikan latihan sebagai calon guru, tetapi jumlah responden yang beranggapan negatif atau kurang setuju/tidak setuju terhadap pelaksanaan kkn-ppl terpadu sebanyak 18,7 persen. meskipun mahasiswa setuju dengan kkn-ppl sebagai ajang pelatihan calon guru, tetapi sebenarnya yang dapat menjadi ajang pelatihan calon guru adalah ppl, bukan kkn-nya. hal ini didasarkan atas pernyataan bahwa mahasiswa kurang setuju terhadap pelaksanaan kkn dan ppl yang digabung. 2. perlakuan pihak sekolah terhadap keberadaan mahasiswa praktikan keberadaan mahasiswa sebagai orang baru di sekolah ditanggapi secara beragam oleh komponen-komponen sekolah (siswa, guru, kepala sekolah dan karyawan). berdasarkan kenyataan adanya tanggapan yang berbeda dari pihak sekolah, mahasiswa dapat merasakannya. sebanyak 98 persen responden menyatakan bahwa pihak sekolah menghargai mahasiswa praktikan, bahkan diantaranya 33,6 persen responden menyatakan bahwa pihak sekolah sangat menghargai keberadaan mahasiswa kkn-ppl. hal ini ditunjukkan dengan adanya pihak sekolah yang memberikan kepercayaan, tempat yang layak kepada mahasiswa praktikan, selain itu pihak sekolah juga bersikap ramah. sangat sedikit pihak sekolah yang kurang menghargai mahasiswa kkn-ppl. sebanyak 2 persen responden menyatakan dari pihak sekolah kurang menghargai mahasiswa kkn-ppl. 3. upaya uppl dalam mendukung pelaksanaan kkn-ppl uppl sebagai lembaga pengelola kegiatan kkn-ppl berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan kkn-ppl. unsur uppl dalam hal ini staff dan dpl. menurut responden, upaya uppl dalam mendukung pelaksanaan kkn-ppl belum optimal atau masih biasa-biasa saja. hal tersebut menunjukkan bahwa upaya uppl dalam mendukung kkn-ppl belum terlalu memuaskan sebagian mahasiswa praktikan. namun 39,6 persen sudah merasa puas dengan upaya uppl yang dipandang sungguh-sungguh. sebagian besar responden mengganggap upaya uppl mendukung pelaksanaan kkn-ppl hanya biasa-biasa saja (49,5 persen), dalam hal ini berarti tidak ada upaya lebih yang memungkinkan pelaksanaan kkn-ppl menjadi lebih baik. sebanyak 10,9 persen responden menyatakan dari pihak uppl kurang bersungguh-sungguh dalam mendukung pelaksanaan kkn-ppl. f. pencapaian kompetensi 1. kemungkinan ketercapaian kompetensi guru bagi praktikan melalui kkn-ppl berkaitan dengan kemungkinan ketercapaian penguasaan kompetensi oleh mahasiswa praktikan sebanyak 64,4 persen responden menyatakan bahwa kompetensi guru dapat dicapai melalui kkn-ppl, bahkan 19,8 persen sangat yakin tentang kemungkinan ketercapaian kompetensi tersebut. hal ini didasarkan atas alasan karena mahasiswa secara langsung dihadapkan pada kondisi masyarakat pembelajar yang dapat menjadi lapangan tempat belajar. kelompok responden yang tidak yakin tentang kemungkinan ketercapaian kompetensi guru sebanyak 15,8 persen responden. hal ini didasarkan pada pengalaman responden yang merasa bahwa tidak semua kompetensi dapat diasah di sekolah, misalnya kompetensi sosial. 2. ketercapaian kompetensi sosial dan pemecahan masalah kemasyarakatan dengan adanya kkn-ppl memungkinkan responden untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dalam bermasyarakat dan berlatih memecahkan masalah kemasyarakatan. kemampuan tersebut termasuk kompetensi sosial yang semestinya dimiliki guru. hal ini merupakan keuntungan bagi responden sebagai calon guru. sebanyak 38 persen responden yakin tentang kemungkinan ketercapaian kompetensi sosial melalui kegiatan kkn-ppl. sebagian besar (58 persen) responden menyatakan tidak yakin terhadap ketercapaian kompetensi sosial dan pemecahan masalah kemasyarakatan, bahkan 4 persen responden menyatakan tidak yakin. 3. peningkatan kemampuan praktikan sebagai calon guru pada umumnya mahasiswa praktikan merasa kompetensi keguruannya meningkat setelah melakukan kkn-ppl, hanya 2 persen responden yang merasa tidak mengalami peningkatan. sebanyak 59,4 persen responden menyatakan terjadi peningkatan kemampuan praktikan sebagai calon guru, 38,6 persen merasakan adanya peningkatan meskipun hanya sedikit dan tidak ada mahasiswa yang merasa bingung atau tidak tahu dengan adanya peningkatan pada dirinya. 4. kompetensi praktikan yang paling terasah melalui pelaksanaan kkn-ppl empat kompetensi guru dapat terasah secara merata bagi responden, hanya saja untuk tiap responden kondisinya berbeda-beda. hal tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi yang paling terasah adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, masing-masing adalah 28,7 persen dan 29,7 persen. kompetensi yang paling tidak terasah adalah kompetensi sosial (18,8 persen). 5. perananan pembimbingan pihak sekolah dari kedua unsur pembimbing ini yang paling intensif mengetahui perkembangan kemampuan mahasiswa praktikan adalah guru pembimbing. peranan pembimbingan pihak sekolah terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa praktikan dianggap membantu, hal ini dinyatakan 90,1 persen responden. hanya sejumlah kecil praktikan (2 persen) yang menyatakan bahwa bimbingan dari sekolah tidak membantu. 6. peranan pembimbingan oleh dpl kkn dan dpl ppl peran dpl ppl lebih strategis karena membimbing mahasiswa sejak ppl i, peran dpl kkn hanya pada bimbingan aktivitas non keguruan. peranan pembimbing baik yang dilakukan oleh dpl kkn dan dpl ppl bernilai positif terhadap peningkatan kompetensi. sebanyak 96 persen responden merasa terbantu bahkan diantaranya (34,6 persen) merasa sangat terbantu. hanya 4 persen responden yang merasa kurang terbantu. kesimpulan dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. persepsi mahasiswa praktikan terhadap pola bimbingan dalam pelaksanaan kkn-ppl terpadu, pada umumnya baik terutama dalam hal arti penting keberadaan dan peran pembimbing, baik pembimbing dari sekolah maupun dari dpl, tetapi berpersepsi kurang baik dalam hal cakupan aspek pembimbingan yang dianggap kurang komprehensif dan struktur waktu yang tidak terjadwal dan metode pembimbingan yang kurang variatif. 2. persepsi mahasiswa praktikan terhadap intensitas bimbingan pada umumnya kurang baik terutama dalam hal jumlah kunjungan dpl kkn dan dpl ppl. persepsi praktikan tergolong baik dalam hal kebermanfaatan bimbingan dan efektivitas bimbingan waktu bimbingan. 3. persepsi mahasiswa praktikan terhadap optimalisasi pelaksanaan program, umumnya kurang baik terutama dalam hal kesulitan alokasi waktu untuk kegiatan kkn dan ppl, kurangnya saling mendukungnya antara kkn dan ppl, kurang optimalnya pelaksanaan progam dan kurang menganggap baik terhadap pola kkn-ppl terpadu. 4. persepsi mahasiswa praktikan terhadap waktu pelaksanaan kkn-ppl terpadu umunya menyatakan cukup, tingkat ketercapaian alokasi waktu untuk kkn dan ppl cukup proporsional, meskipun kadang pengaturan waktu pelaksanaan untuk kkn dan ppl kadang menyulitkan, dalam rentang waktu pelaksanaan kesempatan untuk pengembangan potensi mahasiswa kurang. 5. persepsi mahasiswa terhadap pencapaian kompetensi melalui kegiatan kkn-ppl terpadu pada umumnya positif terutama dalam hal peningkatan kompetensi keguruan (kompetensi pedagogik dan profesional). kompetensi yang ketercapaiannya rendah adalah kompetensi sosial dan pemecahan masalah kemasyarakatan. daftar pustaka oemar hamalik. 2000. strategi belajar mengajar. jakarta: rineka cipta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. saidiharjo. 2006. intensitas pelaksanaan progam pengalaman lapangan (ppl) prajabatan guru mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ekonomi universitas negeri yogyakarta. laporan penelitian tidak diterbitkan. fise uny sudarman danim.2003. kebijakan pendidikan di indonesia di alaf baru. bandung: alfabeta sugiyono. 2007. statistika untuk penelitian. bandung: alfabeta suparmini. 2007. faktor-faktor penghambat pelaksanaan progam pengalaman lapangan mahasiswa fise uny. jurnal informasi no xxxiii hal 65-70. tim. 2009. panduan kkn-ppl uny. yogyakarta: uppl uny undang-undang nomor 14 tahun 2006 tentang guru dan dosen zamroni. 2001. paradigma baru pendidikan di indonesia. yogyakarta: pustaka pelajar kesadaran sejarah dan nasionalisme: 24 kesadaran sejarah dan nasionalisme 25 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. kesadaran sejarah dan nasionalisme: pengalaman indonesia oleh: aman abstract the teaching of history, learning focus of diversity of human experience and understanding more about themselves as individual and member of society. knowing your self means knowing that you can do; and since nobody knows what he can do untul he tries, the only clue to what man can do is what man has done. the value of history, then, is that it theachs us what man has done and then what man is. that history is more than the passage of events whose sequence may be memorized and that the past has continuing relevance for the presents. most simply, we all live history, and not merely in the grand sense of wars, recessions, and political reformation. rather, we live out the assumptions of our époque in the most mundane aspects of our daily lives. key word: history, history consciousness, and nationalism. a. pendahuluan suatu bangsa sebagai kolektivitas seperti halnya individu memiliki kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri yang menjadi suatu watak. kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pengalaman bersama bangsa itu atau sejarahnya. identitas seseorang pribadi dikembalikan kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsa berakar pada sejarah bangsa itu. dalam hal ini, sejarah nasional fungsinya sangat fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada gilirannya memperkokoh solidaritas nasional. sehubungan dengan itu pelajaran sejarah nasional amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional. sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau nasion di masa lampau. pada pribadi pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya atau sejarahnyalah yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya. bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya. berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil beberapa butir kesimpulan antara lain: 1) untuk mengenal identitas bangsa diperlukan pengetahuan sejarah pada umumnya, dan sejarah nasional khususnya. sejarah nasional mencakup secara komprehensif segala aspek kehidupan bangsa, yang terwujud sebagai tindakan, perilaku, prestasi hasil usaha atau kerjanya mempertahankan kebebasan atau kedaulatannya, meningkatkan taraf hidupnya, menyelenggarakan kegiatan ekonomi, sosial, politik, religius, lagi pula menghayati kebudayaan politik beserta ideologi nasionalnya, kelangsungan masyarakat dan kulturnya; 2) sejarah nasional mencakup segala lapisan sosial beserta bidang kepentingannya, subkulturnya. sejarah nasional mengungkapkan perkembangan multi etnisnya, sistem hukum adatnya, bahasa, sistem kekerabatan, kepercayaan, dan sebagainya. pelajaran sejarah bertujuan menciptakan wawasan historis atau perspektif sejarah. wawasan historis lebih menonjolkan kontinuitas segala sesuatu. being adalah hasil proses becoming, dan being itu sendiri ada dalam titik proses becoming. sementara itu yang bersifat sosio-budaya di lingkungan kita adalah produk sejarah, antara lain wilayah ri, negara nasional, kebudayaan nasional. sejarah nasional multidimensional berfungsi antara lain: mencegah timbulnya determinisme, memperluas cakrawala intelektual, mencegah terjadinya sinkronisme, yang mengabaikan determinisme. di samping itu, pelajaran sejarah juga mempunyai fungsi sosio-kultural, membangkitkan kesadaran historis. berdasarkan kesadaran historis dibentuk kesadaran nasional. hal ini membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda bagi pengabdian kepada negara dengan penuh dedikasi dan kesediaan berkorban. sejarah nasional perlu menimbulkan kebanggaan nasional (national pride), harga diri, dan rasa swadaya. dengan demikian sangat jelas bahwa pelajaran sejarah tidak semata-mata memberi pengetahuan, fakta, dan kronologi. dalam pelajaran sejarah perlu dimasukan biografi pahlawan mencakup soal kepribadian, perwatakan semangat berkorban, perlu ditanam historical-mindedness, perbedaan antara sejarah dan mitos, legenda, dan novel histories. b. pembentukan kesadaran sejarah apabila suatu kepribadian turut membentuk identitas seorang individu atau suatu komunitas, kiranya tidak sulit dipahami bahwa kepribadian berakar pada sejarah pertumbuhannya. di sini, kesadaran sejarah amat esensial bagi pembentukan kepribadian. analog dengan sosiogenesis individu, kepribadian bangsa juga secara inhern memuat kesadaran sejarah itu. implikasi hal tersebut di atas bagi national building ialah tak lain bahwa sejarah dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan kesadaran sejarah. dalam rangka nation building pembentukan solidaritas, inspirasi dan aspirasi mengambil peranan yang penting, di satu pihak untuk system-maintenance negara nasion, dan dipihak lain memperkuat orientasi atau tujuan negara tersebut. tanpa kesdaran sejarah, kedua fungsi tersebut sulit kiranya untuk dipacu, dengan perkataan lain semangat nasionalisme tidak dapat ditumbuhkan tanpa kesadaran sejarah (kartodirdjo, 1993: 53). apabila sudah disadari hubungan erat antara sejarah dengan pendidikan, memang belum ada jaminan bahwa makna dasar dari sejarah telah bisa diwujudkan untuk menunjang proses pendidikan itu. masih diperlukan proses aktualisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan yang nyata. dengan kata lain, sejarah tidak akan berfungsi bagi proses pendidikan yang menjurus ke arah pertumbuhan dan pengembangan karakter bangsa apabila nilai-nilai sejarah tersebut belum terwujud dalam pola-pola perilaku yang nyata. untuk sampai pada taraf wujud perilaku ini, perlu ditumbuhkan kesadaran sejarah sebagaimana dijelaskan oleh soedjatmoko (1984: 67), bahwa: “…suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu memahami secara tepat faham kepribadian nasional. kesadaran sejarah ini menuntun manusia pada pengertian mengenal diri sendiri sebagai bangsa, kepada self understanding of nation, kepada sangkan paran suatu bangsa, kepada persoalan what we are, what we are what we are…” dengan demikian, kesadaran sejarah tidak lain daripada kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakekat sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang, menyadari dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan. untuk mengembangkan manusia seperti itu, dengan sendirinya diperlukan motivasi yang kuat sebagai faktor penggerak dari dalam diri manusia sendiri. ini tidak lain daripada nilai-nilai, yang kalau dihubungkan dengan sejarah, merupakan nilai-nilai masa lampau yang telah teruji oleh jaman. di sinilah bertemu antara pendidikan dan sejarah. sejarah dalam salah satu fungsi utamanya adalah mengabdikan pengalaman-pengalaman masyarakat di waktu yang lampau, yang sewaktu-waktu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat itu dalam memecahkan problema-problema yang dihadapinya. melalui sejarahlah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik dan digunakan untuk menghadapi masa kini. oleh karena itu, tanpa sejarah orang tidak akan mampu membangun ide-ide tentang konsekuensi dari apa yang dia lakukan dalam realitas kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang, dalam sebuah kesadaran historis. dalam kaitan ini, collingwood (1973: 10) sejarawan inggris menyatakan sebagai berikut: mengenal diri sendiri itu berarti mengenal apa yang dapat seseorang lakukan, dan karena tidak seorang pun mengetahui apa yang bisa dia lakukan sampai dia mencobanya, maka satu-satunya kunci untuk mengetahui apa yang dia bisa perbuat seseorang adalah apa yang telah diperbuat. dengan demikian nilai dari sejarah adalah bahwa sejarah telah mengjarkan tentang apa yang telah manusia kerjakan, dan selanjutnya apa sebenarnya manusia itu. menurut suyatno kartodirdjo (1989: 1-7), kesadaran sejarah pada manusia sangat penting artinya bagi pembinaan budaya bangsa. kesadaran sejarah dalam konteks ini bukan hanya sekedar memperluas pengatahuan, melainkan harus diarahkan pula kepada kesadaran penghayatan nilai-nilai budaya yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan itu sendiri. kesadaran sejarah dalam konteks pembinaan budaya bangsa dalam pembangkitan kesadaran bahwa bangsa itu merupakan suatu kesatuan sosial yang terwujud melalui suatu proses sejarah, yang akhirnya mempersatukan sejumlah nasion kecil dalam suatu nasion besar yaitu bangsa. dengan demikian indikator-indikator kesadaran sejarah tersebut dapat dirumuskan mencakup: menghayati makna dan hakekat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang; mengenal diri sendiri dan bangsanya; membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa; dan menjaga peninggalan sejarah bangsa. c. substansi nasionalisme dalam pembelajaran sejarah, nasioanlisme merupakan tujuan pembelajaran yang sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa. dalam permendiknas no 22 tahun 2006, mata pelajaran sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari mata pelajaran ips, sedangkan pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. materi sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik; memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa indonesia. materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa indonesia di masa depan; menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa; sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; dan berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling kurang dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya konsepsi dan arus globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat, tidak dengan serta-merta membawa keruntuhan bagi nasionalisme. sebaliknya, medan-medan ekspresi konsepsi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan komunikasi sosial, politik, kultur, dan bahkan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti amerika serikat, jerman, dan perancis, maupun di kalangan negara dunia ketiga, seperti india, china, malaysia, dan indonesia. nasionalisme tetap menjadi payung kultur-sosial negara-negara manapun untuk mengukuhkan integritasnya. sebagai suatu faham kebangsaan, nasionalisme merupakan “ruh” kultur-sosial untuk membentuk dan memperkokoh identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang telah memiliki martabat kemerdekaan. meskipun telah sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. apalagi dalam konteks kebangsaan indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif. nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan urgent pada abad xx dalam proses nation formation negara-negara nasional modern di asia dan afrika. ideologi kolektif nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi proses pengintegrasiannya sebagai nasion atau komunitas politik. sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme terbentuk counter-ideology terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan realitas substantif tersebut. dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif masa penjajahan menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnya. nasionalisme adalah tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik. namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjang bangsa teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan indonesia, sebagaimana amanat sila ketiga pancasila, tempat kebersamaan segenap bangsa indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama, etnik, adapt-istiadat, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi politiknya yang pluralistik. asas pluralism yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjuangan merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan konflik. nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa inggris, yang dalam studi semantik guido zernatto, (1944) dalam sulfikar amir (2007), kata nation tersebut berasal dari kata latin natio yang berakar pada kata nascor yang bermakna ’saya lahir’, atau dari kata natus sum, yang berarti ‘saya dilahirkan’. selama kekaisaran romawi, kata natio secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. beberapa ratus tahun kemudian pada abad pertengahan, kata nation digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti permias untuk mahasiswa indonesia di amerika serikat sekarang) (sulfikar amir, 2007). kata renaisans dalam bahasa italia, renaissance, juga berasal dari akar kata latin yang sama, yakni dari renascor atau renatus sum, yang berarti saya lahir kembali dan saya dilahirkan kembali (a. daliman, 2006: 56). konsep nation mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di prancis. ketika itu parlemen revolusi prancis menyebut diri mereka sebagai assemblee nationale yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. jika pada masa abad pertengahan (abadke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaisans timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (a. daliman, 2006: 57). dari sinilah makna kata nation menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber max weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. pada sebuah artikel singkat yang ditulis weber pada 1948, menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. tidak tersedianya rujukan mapan yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan persepsi yang dangkal. bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. kekhawatiran weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. termasuk dua bapak ilmu sosial karl marx dan emile durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme (sulfikar amir, 2007). tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara taken for granted dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis. besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak mudah mengingat, seperti yang dikatakan weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti. hans kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: “nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state”. bahwa nasionalisme merupakan suatu faham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (hans kohn, 1965: 9). konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada nation state atau negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja. menurut muhammad imarah (1998: 281), cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. hasan al-banna (1906-1949) dalam imarah (1998: 282-283), berbicara tentang nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan islam modern mengemukakan: “…sesungguhnya ikhwanul muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi siapapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya…” pandangan hasan al-banna tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya substansi nasionalisme itu sama meskipun dengan kriteria yang berbeda seperti aqidah, batas-batas peta bumi, dan letak geografis. pendapat ini menetralisir pertentangan konsepsi nasionalisme islam dan barat dalam konsepsi yang lebih substantif. tentunya gagasan ini tidak sependapat dengan pandangan a. hassan (1984: 42-46) mengenai cinta bangsa dan tanah air. sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi (sartono kartodirdjo, 1994: 4). hal ini sejalan dengan konsepsi wikipedia bahasa melayu dalam ensiklopedi bebas yang mengidentifikasi bahwa nasionalisme merupakan suatu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara (dalam bahasa inggris "nation") dengan mewujudkan suatu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia (http://ms.wikipedia.org/wiki/ nasionalisme, diakses pada tanggal 2 agustus 2007). d. hubungan nasionalisme dan nation state hubungan antara nasionalisme dan nation state, sangat erat tidak dipisahkan satu sama lain. nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah suatu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah negara. dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga. oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap negara. bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar (a. daliman, 2006: 59; louis l snyder, 1954: 17-18). nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat (sulfikar amir, 2007). pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme. benedict anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, imagined communities. dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. pandangan konstruktivis yang dianut anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan (sulfikar amir, 2007). konsep anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila konsep anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di indonesia. namun demikian, karya anderson yang dapat menjadi sumber kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh edward said terhadap cara pandang ilmuwan barat dalam merepresentasikan masyarakat non-barat (sulfikar amir, 2007). dalam bukunya, imagined communities, anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di asia dan afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di eropa. para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa eropa. di sini letak problematika dari pandangan anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan eropa. anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pasca perang dunia ii yang melanda negara-negara jajahan di asia dan afrika, yang karakternya ditandai oleh penyebaran nasionalisme melalui bahasa penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropolitan (benedict anderson, 1983: 49). berdasarkan hal itu dapat ditesiskan bahwa nasionalisme merupakan penemuan bangsa eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern. sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari revolusi industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. dari sudut pandang deterministik ini gellner sampai pada satu argumen bahwa nasionalismelah yang melahirkan bangsa, bukan sebaliknya (sulfikar amir, 2007). e. perkembangan nasionalisme nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya (widodo dwi putra dalam kompas rabu, 11 juni 2003). tetapi secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu, melainkan selalu dialektis dan interpretatif, karena nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. dalam sejarah indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. dalam konsepsi ini, paling kurang ada lima fase pertumbuhan nasionalisme di indonesia yakni sebagai berikut. pertama gerakan kebangkitan nasionalisme indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh boedi oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran stovia, sekolahan anak para priyayi jawa, di sekolah yang disediakan belanda di jakarta. mengenai tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional indonesia, masih menjadi obyek perdebatan para ahli sejarah, karena boedi oetomo, tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi jawa saja. jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional indonesia (a. fanar syukri, dalam http://ppi-jepang.org /article.php?id=1. diakses tanggal 2 agustus 2007). kemudian pasca perang dunia i, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar indonesia, misalnya, soepomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran hegel. bahkan, soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. begitu pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti indonesia raya, dari sabang sampai merauke, padamu negeri, dan sebagainya (a. fanar syukri, dalam http://ppi-jepang.org /article.php?id=1. diakses tanggal 2 agustus 2007). tokoh nasional lain selain soepomo, hatta, sutan syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya, ketika mereka masih belajar di benua eropa, atas beasiswa politic-etis balas budi-nya penjajah belanda. setelah selesai di phs selesai 1921, kemudian hatta meneruskan studi ke belanda, masuk handels hooge school (sekolah tinggi ekonomi) refterdam. selama di belanda inilah bung hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional indonesia. masuknya bung hatta ke dalam perhimpunan indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal. bung hatta dan mereka yang menempuh pendidikan barat inilah di masa pra & pascakemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah masa depan indonesia (aman, 2006). sementara bung karno sejak remaja, masa mahasiswa bahkan setelah tamat studinya, terus aktif menyerukan tuntutan kemerdekaan indonesia melalui organisasi-organisasi yang tumbuh pada awal abad ke-20 (aman, 2006). kedua kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti jong java, jong celebes, jong sumatera dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan sumpah pemoeda di tahun 1928. ketiga masa revolusi fisik kemerdekaan. peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, tampak ketika mereka menyandra soekarno-hatta ke rengas-dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan indonesia. mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh soekarno, hatta, soepomo, syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan, karena soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. akhirnya soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika hatta, sebagai salah seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan presiden soekarno yang semakin otoriter. keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan indonesia. selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan gestapu dan eksesnya. tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa orde-lama soekarno.tetapi sayang, penguasa orde baru mencampakan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya nkri tersebut dideskriditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. sementara para tentara diguritakan ke dalam tatatan masyarakat sipil lewat dwifungsi abri. kelima perkembangan nasionalisme masa reformasi. nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. f. penutup semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuan (unity), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan policy kebudayan; 2) kebebasan (liberty, freedom, independence), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) kesamaan (equality), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; 4) kepribadian (personality) dan identitas (identity), yaitu memiliki harga diri (self estreem), rasa bangga (pride) dan rasa sayang (depotion) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) prestasi (achievement), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) serta kebesaran dan kemanusiaan (the greatnees and the glorification) dari bangsanya. dengan demikian, sikap nasionalisme dapat dirumuskan melalui sikap dan perilaku sebagai berikut: bangga sebagai bangsa indonesia; cinta tanah air dan bangsa; rela berkorban demi bangsa; menerima kemajemukan; bangga pada budaya yang beraneka ragam; menghargai jasa para pahlawan; dan mengutamakan kepentingan umum. daftar pustaka: a. fanar syukri, (2007). peran pemuda dalam 20 tahunan siklus nasionalisme indonesia (refleksi 75 tahun soempah pemoeda, 1928-2003). dalam http://ppi-jepang.org/article.php?id=1. diakses tanggal 2 agustus 2007. aman. (2006). “pemikiran hatta tentang demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia”. dalam mozaik, jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora volume 1 nomor 1, juli 2006. anastasius daliman. (2006). “harmonisasi antara nasionalisme dalam kehidupan bernegara dan beragama”, dalam kearifan sang profesor. yogyakarta: universitas negeri yogyakarta press. a. hassan. (1984). islam dan kebangsaan. bangil: lajnah penerbitan pesantren persis bangil. collingwood, rg., the idea of history. london: oxford university press. muhammad imarah. (1998). perang terminologi islam versus barat. jakarta: robbani press. sartono kartodirdjo. (1982). pemikiran dan perkembangan historiografi indonesia: suatu alternatif. jakarta: gramedia pustaka utama. sartono kartodirdjo. (1989). “fungsi sejarah dalam pembangunan nasional”, dalam historika no.1 tahun i. surakarta: program pasca sarjana pendidikan sejarah universitas negeri jakarta kpk universitas sebelas maret surakarta. soedjatmoko. (1984). dimensi manusia dalam pembangunan: pilihan karangan. jakarta: lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial. sulfikar amir. (2007). efistomologi nasionalisme. diambil pada pada http://kompas.com/kompas-cetak/0411/03/bentara/1363295.htm diakses tanggal 2 agustus 2007. suyatno kartodirdjo. (2000). “teori dan metodologi sejarah dalam aplikasinya”, dalam historika, no.11 tahun xii. surakarta: program pasca sarjana pendidikan sejarah universitas negeri jakarta kpk universitas sebelas maret surakarta. (http://ms.wikipedia.org/wiki/nasionalisme, diakses pada tanggal 2 agustus 2008). (a. fanar syukri, dalam http://ppi-jepang.org/article.php?id=1. diakses tanggal 2 agustus 2007). biodata penulis: aman, m.pd. dosen program studi pendidikan sejarah fise uny. menamatkan strata 1 pada jurusan pendidikan sejarah fis uny tahun 1999, dan menamatkan strata 2 pada program magister pendidikan sejarah pps universitas negeri jakarta tahun 2002. tugas pokok pada bidang sejarah indonesia, dan tugas pokok kedua pada mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah, di samping tugas mata kuliah lain yang relevan yakni mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, dan sejarah tata negara. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 48 sulitnya membangun disiplin masyarakat 49 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. sulitnya membangun disiplin masyarakat (how difficulty to develop people discopline) oleh: suhadi purwantara abstract discipline is the basic character toward success. some people in this country too much do not discipline. it causes some problems are disadvantage till the killing. some cases about accident in highway, air crash, explosion of gas, etc are the evident of indiscipline of people. so that is all be responsibility of educational institutional. a. pendahuluan tolok ukur kualitas kehidupan suatu masyarakat adalah karakter yang baik. karakter yang baik diperoleh dari pendidikannya, yaitu pendidikan karakter. untuk itu perlu adanya pendidikan kepribadian. pendidikan kepribadian merupakan salah satu pendidikan karakter agar peserta didik memiliki watak yang baik. pendidikan karakter yang berhasil diharapkan akan membentuk anak yang jujur, sopan, disiplin, tanggungjawab, rajin, mencintai dan bangga terhadap tanah air, dan sebagainya. dunia pendidikan di indonesia, dari pendidikan dasar hinggá perguruan tinggi pada beberapa tahun terakhir gencar mempromosikan atau setidaknya berwacana tentang stándar internasional, world class, yang intinya ingin menuju lembaga pendidikan berkelas dunia. banyak universitas di indonesia pun juga tidak ketinggalan terkena wabah itu. berbagai usaha dilakukan dengan cara memperbanyak akses web bagi para pengajar di perguruan tinggi. banyak dosen telah diberi web mail, pelatihan e learning, dengan harapan dosen dan civitas academika rajin menggunakan dunia maya sebagai sarana pembelajaran, serta banyak mengupload hasil karya mereka. demikian pula dari sisi manajemen, sebagaian perguruan tinggi bahkan telah mendatangkan mendatangkan consultant untuk memperbaiki sistem manajemen mutu, hingga memperoleh sistem manajemen mutu internacional standard organistion (smm iso) 9000 : 2001. permasalahan yang ada di indonesia pada umumnya berkaitan budaya kampus antara lain: rendahnya atau masih minimnya dosen berpendidikan s3, rendahnya jumlah dosen yang studi di universitas asing kelas dunia, rendahnya kedisiplinan atau budaya tepat waktu, rendahnya jumlah tatap muka pembelajaran, rendahnya penguasaan ti dosen, rendahnya karya tulis ilmiah dosen, rendahnya jumlah proposal penelitian yang diterima di luar perguruan tinggi, rendahnya jumlah proposal pengabdian pada masyarakat yang diterima di luar kampus, terbatasnya buku referensi, sangat terbatasnya peralatan laboratorium, dan juga sedikitnya mahasiswa asing. hanya beberapa gelintir perguruan tinggi di indonesia yang berada di luar permasalahan tersebut di atas. beberapa perguruan tinggi itu antara lain beberapa perguruan tinggi negeri seperti ugm, ui, dan itb, sedangkan perguruan tinggi swasta juga hanya beberapa seperti universitas gunadarma jakarta. b. pendidikan karakter pasal 3 uu sisdiknas berbunyi ”pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. pada uraian pasal 3 tersebut jelas sekali dari 8 (delapan) potensi peserta didik, yang ingin dikembangkan untuk membangun karakter atau kepribadian ada 5 (lima) potensi. berarti dari uu sisdiknas jelas menekankan agar pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter. istilah karakter banyak digunakan sebagai kajian ilmu psikologi pada abad ke 19, tetapi pada abad ke 20 istilah karakter berubah menjadi kepribadian atau personality (imam chourmain, 2010). sifat-sifat kepribadian antara lain: disiplin (discipline), kejujuran (honest), kemampuan (competent), cerdas (intelligent), berterus terang (straight forward), dapat dipercaya (dependable), pemberani (caurageous), pedulian (caring), bekerjasama (cooperative), setia (loyal), dan mawas diri (selfcontroled). tepat waktu, begitu pentingkah? kalimat pertanyaan itu dikemukakan oleh ris sukarma dalam artikel kompasiana 2 desember 2009. dalam artikel tersebut dibahas tentang budaya masyarakat tidak tepat waktu. masyarakat sering mengatakan jam karet. jam karet, untuk istilah terlambat. di undangan rapat disebut jam 8 pagi, jam 9.00 belum mulai. janji jam 1, baru datang jam 2. macam-macam alasan orang untuk terlambat. kemacetan lalulintas biasanya dijadikan alasan yang cukup ampuh. di indonesia, keterlambatan pesawat yang datang dan berangkat sudah menjadi menu sehar-hari. orang indonesia memang paling sabar sedunia. di negeri-negeri yang sangat menghargai waktu, kata terlambat seperti semacam aib. harus punya seribu alasan kenapa terlambat datang. di negara maju, dosen atau guru datang lima menit sebelum kuliah dimulai dan sudah berdiri di depan kelas, dan mulai tepat pada waktunya. dan itu berlangsung selama setahun penuh. kereta dan bis juga datang dan pergi tepat waktu, “optijd” kata orang belanda. menurut ris sukarna bangsa indonesia memang dijajah belanda 350 tahun, tapi sayang kebiasaan yang baik itu tidak ditiru. ris sukarna selanjutnya menyampaikan bahwa kebiasaan untuk tepat waktu harus dibiasakan dari sekarang dan untuk seterusnya. “the early birds get the peanuts”. masalah tepat waktu (on time) ini tidak hanya ditemukan di dunia akademis, tapi juga di semua kehidupan (afies, 21 april 2009). di jepang, untuk bertamu ke rumah orang lain, biasanya pakai acara janjian. ini dilakukan untuk menghargai waktu orang lain. meskipun acaranya hanya bermain, hanya untuk ngobrol, tetapi datang pasti on time. terlambat 1 menit saja sudah cukup untuk membuat yang punya rumah menelpon untuk konfirmasi atau tidak enak hatinya. meskipun ngobrolnya seheboh apapun, dalam 1 jam (maksimal 2 jam) mereka akan pamit pulang. jam keberangkatan kendaraan umum seperti bis atau kereta api sering “tidak genap”. sangat umum menjumpai jam bis/kereta berangkat seperti: 17.11, 12.29, 13.07, dst. biasanya, waktu tunggu untuk penumpang berkisar 1 menit. hanya di stasiun-stasiun besar lebih dari 1 menit. itu artinya, penumpang yang menunggu bis atau kereta api. itulah kenapa tidak sulit menjumpai kereta atau bis jalan dengan keadaan kosong penumpang. berkaitan dengan pembentukan karakter, diknas telah mengeluarkan buku pedoman pelajaran budi pekerti mengacu pada pendidikan kecakapan hidup (lifeskills education). hal-hal yang perlu difahami secara konseptual bahwa: 1) pkh (lifeskills education) bukanlah sesuatu yang benar-benar baru karena sejak lama kurikulum kita sudah menyebutkan bahwa tujuan pendidikan mencakup juga penumbuhan-kembangkan sikap jujur, disiplin, saling toleransi, berpikir rasional dan kritis dan sebagainya, yang sebenarnya identik dengan generic life skills. 2) untuk mata pelajaran ipa di sltp dan sma bahkan secara tegas menyebutkan pembelajaran menggunakan pendekatan keterampilan proses, yang pada dasarnya identik dengan kecakapan berpikir rasional dan kecakapan akademik, hanya saja dalam prakteknya hal-hal itu tidak secara sengaja dirancang dalam pembelajaran. 3) ketercapaian tujuan pendidikan tersebut “digantungkan” sebagai efek pengiring (nurturant effect) yang secara otomatik terbentuk seiring dengan terkuasainya substansi matapelajaran. 4) untuk jenjang sd/mi, khususnya kelas awal, fokus terhadap kecakapan hidup masih sangat dominan, walaupun secara bertahap substansi matapelajaran mulai dimunculkan. 5) pada jenjang smp/mts, proporsi fokus substansi matapelajaran semakin besar dan pada jenjang slta kira-kira proporsi antara kecakapan hidup dan substansi matapelajaran tersebut sebanding. sebagaimana ditunjukkan pada gambar, pelaksanaan di sekolah difokuskan pada kecakapan akademik (academic skill) dan penguatan gls. namun mengingat cukup banyak siswa sekolah yang potensial untuk tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, maka kecakapan vokasional perlu diberikan kepada mereka. uraian pola pelaksanaan pkh di sekolah ini merupakan intisari dari apa yang telah dijelaskan pada buku konsep dasar dan pola pelaksanaan pkh di sekolah. pelaksanaan pkh di sekolah dapat dilaksanakan melalui lima cara, yaitu: (a) reorientasi pembelajaran, (b) pengembangan budaya sekolah yang menunjang pkh, (c) manajemen sekolah, (d) hubungan sinergis dengan masyarakat, dan (e) pendidikan kecakapan vokasional bagi mereka yang potensial putus sekolah dan atau tidak melanjutkan. c. fakta lapangan banyak hal yang berkait dengan ketidakdisiplinan dapat kita sajikan dalam peristiwa sehari-hari. setiap hari, dari ibukota negara, kota-kota besar, kota-kota kecil, sangat terbiasa kita dapat menyaksikan pengguna lalulintas jalan melakukan pelanggaran. melanggar lampu pengatur lalu lintas jalan raya, mendahului kendaraan lain dari arah kiri, memotong marka tidak terputus pada tengah jalan, dan lain-lain pelanggaran. pelanggaran demi pelanggaran dapat berakibat pada kecelakaan yang fatal. banyak wilayah di indonesia, karena ketidakdisplinan pengguna jalan raya berakibat pada banyak kasus kecelakaan yang dapat meningkatkan tingkat kematian penduduk. sebagai contoh di dki jakarta. jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi selama lima tahun sejak 2002 hingga 2006 mencapai ribuan. pada tahun 2002 hanya 1002 kasus, tahun berikutnya mencapai 2377 kasus, tahun 2004 melonjak hingga 3854 kasus, kemudian berturut-turut tahun 2005 hingga 2006 mencapai 3432 dan 3092 kasus. penyebab lainnya adalah kendaraan, kondisi jalan, dan keadaan alam. penyebab kecelakaan karena faktor kendaraan, kondisi jalan, dan keadaan alam relatif sedikit. dengan demikian kecelakaan terjadi paling banyak disebabkan oleh faktor manusia. lihat tabel berikut. berdasarkan usia korban, ternyata usia produktif, berkisar umur 22-30 tahun, 31-40 tahun, dan 41-50 tahun paling banyak. messkipun demikian ada kecenderungan usia anak-anak hingga remaja mengalami pertambahan korban kecelakaan. lihat table berikut. sumber: dokumen polda metro jaya, jakarta banyaknya peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut merupakan bukti ketidakdisplinan masyarakat pengguna jalan. di asean, temyata indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah kecelakaan lalu lintas (lakalantas). memperihatinkan lagi, kecelakaan lalu lintas ini ternyata menjadi pembunuh nomor dua setelah penyakittbc. (pelita, 22 april 2010). lebih dari 1.2 juta orang meninggal setiap tahunnya dan 90 persen di antaranya terjadi di negara berkembang, termasuk indonesia. berdasarkan data kepolisian daerah (polda) jawa barat 2009. tercatat jumlah korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mencapai 7.099 orang, dengan jumlah korban luka ringan sebanyak 1.406 orang, luka berat 1.595 orang dan korban meninggal 4.098 orang, di mana sekitar 80 persen dari jumlah korban merupakan kelompok usia produktif, dengan jumlah kecelakaan tertinggi dialami pengendara sepeda motor, mencapai sekitar 75 persen. selain ketidakdisiplinan masyarakat di lalulintas jalan raya darat, kecelakaan juga sering terjadi di lalu lintas udara. contohnya semakin banyaknya peristiwa kecelakaan pesawat terbang yang diduga karena kesalahan manusia (human error). di polonia medan, pada tanggal 5 september 2005, boeing 737-200, pesawat penumpang dari perusahaan mandala airlines, gagal terbang (take off) diduga karena kelebihan bobot, berakibat 101 penumpang tewas, dan 42 orang penduduk tewas. demikian pula di selat makassar, pada tanggal 1 januari 2007 pesawat boeing 737-200 dari perusahaan penerbangan adam air mengalami kecelakaan, yang diduga karena human error, disamping juga system navigasi pesawat yang bermasalah. kecelakaan tersebut menghilangkan 102 orang penumpang dan awak pesawat, dan hingga kini belum pernah ditemukan, diduga semua telah tewas. faktor human error juga sangat tampak pada perawatan pesawat, baik mesin, maupun roda. sering terjadi kecelakaan pesawat karena pecah ban, bahkan lepas roda pesawat. suatu peristiwa yang mengerikan seperti ini tidak perlu terjadi apabila ada kedisiplinan perawatan pesawat. untuk ban pecah, terjadi karena ban yang sudah tidak laik masih dimanfaatkan, dan akibatnya bisa fatal. banyak peristiwa berkaiatan kegagalan peswat landing atau takeoff, gkarena ban roda pesawat pecah. hal itu terjadi baik pada perusahaan penrbangan ternama, seperti pt. garuda indonesia airways, maupun perusahaan-perusahaan swasta seperti lion air, wings air, batavia air, dan sebagainya. baca tabel berikut. berbagai peristiwa kecelakaan oleh human error tersebut berakibat antara lain perusahaan penerbangan indonesia dilarang beroperasi di eropa. hal mendasar, karena perusahaan penerbangan indonesia dianggap tidak mempedulikan keselamatan penumpang. kecelakaan pesawat dari tahun 2000 hingga 2005 tanggal jenis pesawat milik lokasi kecelakaan korban 28 maret 2000 jet hawk mk 53 tni au tni au iswahyudi madiun 4 awak tewas 21 nov 2000 pesawat latih hawk tni au pontianak 2 tewas 8 januari 2001 cassa nurtanio (cn) 212 tni al kab. jayawijaya 5 tewas 8 februari 2001 heli bell 412 pt transindo kab. purwakarta 2 tewas.   26 maret 2001 merpati f 27 pk-mfl merpati airlines juanda, surabaya tiga awak tewas 20 juli 2002 pesawat olahraga cessna aero sport indonesia jagorawi di km 2.600 2 tewas. 16 juli 2002 bn-2a pt borneo airtransport kalimantan timur. sembilan tewas 7 november 2002 cassa bn-2 a  swasta bandara juwita tarakan 7 tewas 10 februari 2003 a-4 skyhawk tni al  bandara hasanuddin, tidak ada korban 15 april 2003 ultra light red baron swasta kabupaten bogor dua tewas 20 juni 2004 cessna 185 skywagon klub terjun payung parung, bogor 1 tewas 8 juli 2004 f-28 citilink garuda indonesia bandara hasanuddin tidak ada korban 12 oktober 2004 helikopter jenis bell 205 tni ad kabupaten bireun aceh 2 tewas 30 nov 2004 md82 pk-lmn lion air bandara adi sumarmo 25 orang tewas 01 desember 2004 pesawat tempur f16 tni au bandara hasanuddin tidak ada korban 23 desember 2004 helikopter super puma tni au kabupaten wonosobo 14 tewas 22 februari 2005 cassa 212-200 polri bandara mararena papua 15 orang tewas 23 februari 2005 twin otter mimika air bandar udara enarotali, paniai tidak ada korban jiwa 12 april 2005 twin otter germania trisila air kabupaten paniai, papua 14 tewas. 20 juli 2005 ov10 f bronco tni au kabupaten malang 2 tewas. 21 juli 2005 cn-235 alfa 2301 tni au bandara malikussaleh, lhokseumawe tiga tewas; 5 september 2005 boeing 737-200 mandala airlines bandara polonia medan 101 penumpang tewas, 42 orang penduduk tewas. 1 januari 2007 boeing 737-200 adam air selat makassar 102 tewas/hilang 8 maret 2007 boeing 737-400 gia adisucipto 57 tewas ngarto februana/pdat/berbagai sumber sumber:http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/09/05/celaka-pesawat. htm kecelakaan akibat pecah ban pesawat waktu perusahaan penerbangan lokasi kejadian peristiwa 1 juni 2006 wings air bandara adisucipto pecah ban 14 maret 2008 gia juanda pecah ban 24 juli 2008 gia bandara syamsuddin noor banjarmasin lepas roda 12 agustus 2008 batavia air hasanuddin pecah ban 3 september 2009 batavia air bandara minangkabau padang pecah ban avia star bandara sentani pecah ban 13 februari 2010 batavia air juanda pecah ban 24 maret 2010 lion air hasanuddin pecah ban sumber: diramu dari berbagai sumber berita koran dan internet. ketidakdisplinan masyarakat indonesia juga terjadi tidak hanya dalam hal berlalu lintas, tetapi juga dalam hal mengoperasikan alat-alat rumah tangga sehari-hari, seperti penggunaan listrik, penggunaan tabung gas untuk dapur, maupun penggunaan air. ketidakdisplinan dalam penggunaan peralatan rumah tangga sedikitnya menimbulkan pemorosan, dan yang paling berbahaya menimbulkan kecelakaan berupa kebakaran oleh konslet listrik arus pendek, maupun kebocoran pada pipa tabung gas, dan sebagainya. kebakaran di jakarta 28 juli 2009 disebabkan oleh arus pendek. di pademangan jakarta 15 mei 2010, juga diperkirakan oleh arus pendek. kebakaran 3 mei 2010 di matraman yang hanguskan 12 rumah, juga arus pendek. persitiwa kebakaran karena arus pendek identik dengan kesalahan manusia. demikian pula kebakaran yang disebabkan oleh ledakan gas juga semakin sering terjadi, disamping rendahnya kualitas tabung, yang juga kelalaian pembuatannya, juga kesalahan penggunanya. hampir setiap minggu akhir-akhir ini dapat dibaca di koran-koran tentang kebakaran akibat ledakan tabung gas. berbagai kehancuran diawali dari ketidakdisplinan, dan juga kecerobohan. di dunia pendidikan, pengajar yang tidak disiplin mengajar akan menjadi contoh para peserta didik untuk tidak disiplin. pengajar yang datang terlambat juga akan segera dicontoh oleh peserta didik. secara langsung bahkan peserta didik telah diajari untuk datang terlambat. peserta didik dapat pelajaran terbiasa tidak disiplin. peserta didik akhirnya mempraktikkan kebiasaan tidak disiplin, malas, di lingkungan keluarga yang ada di rumah. tidak disiplin dalam hal: beribadah, sholat, belajar, membersihkan kamar, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, mematikan lampu bila tidak dimanfaatkan, mematikan televisi bila tidak ditonton, mematikan air bila sudah cukup, dan banyak hal lagi kebiasaan hidup sehari-hari yang tidak dilakukan dengan disiplin. d. pendidikan khusus disiplin sebagian negara-negara besar, contohnya amerika serikat dan china, memberlakukan wajib militer. amerika serikat adalah negara yang menganut politik supermasi sipil (warga negara sipil yang boleh ikut berpolitik praktis, militer tidak), tapi sejak lama sudah memberlakukan uu wajib militer dinegaranya. para pemimpin bangsa amerika, hampir seluruhnya adalah veteran perang dunia ii atau perang vietnam yang sangat berpengalaman dalam manajemen militer yang kemudian ditransformasikan kedalam manajemen sipil di amerika serikat. pelatihan wajib militer adalah tempat melatih warga sipil yang polos, menjadi seorang yang tangguh, memiliki disiplin, hormat, kepedulian, kesetia kawanan atau loyalitas terhadap corps atau bangsanya, rela berkorban, keberanian membela haknya, dan juga memiliki ethos kerja tinggi. dalam kehidupan militer adalah pemberlakuan hukum disiplin yang sangat ketat selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan 30 hari dalam sebulan dan seterusnya, sehingga berlaku motto: “disiplin adalah nafasku, pengabdian adalah kebanggaanku…” sejak usia remaja selepas dari sekolah menengah telah masuk dalam pusat pelatihan militer. disinilah para pemuda digembleng menegakkan disiplin selama berbulan-bulan. tentu saja hasilnya rata-rata pemuda negeri-negeri tersebut memiliki karakter yang baik, yaitu memiliki sikap tanggungjawab, disiplin, mandiri, peduli, maupun patriotik. dalam tahun 2007 departemen pertahanan ri membuat ruu wajib militer dan diajukan ke dpr ri, hanya sampai sekarang belum mendapat persetujuan dengan berbagai alasan, salah satu alasannya antara lain adalah pelaksanaan uu wajib militer membutuhkan anggaran belanja negara yang sangat besar. mungkin wajib militer yang dapat mengubah karakter bangsa ini menjadi lebih baik. e. penutup melihat kenyataan di lapangan tersebut para pelaku di dunia pendidikan harus cepat-cepat mawas diri. apakah benar ketidakdisiplinan masyarakat merupakan akibat dari ketidakdisiplinan para peserta didik disekolah-sekolah, maupun di perguruan tinggi? hal itu berarti para pengajar juga yang salah, karena gagal menanamkan karakter disiplin pada peserta didik. karakter worldclass terutama diawali dengan budaya tepat waktu. sudahkan insan pendidik mengawali hal mendasar itu? apakah para guru dan dosen sudah mulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan tepat waktu? apakah sebagian besar peristiwa seminar, lokakarya, pelatihan, rapat-rapat kerja sudah menerapkan budaya tepat waktu? apakah jam karet masih berlaku di dunia pendidikan? apabila di dunia pendidikan di indonesia kelak disiplin telah menjadi icon karakter dunia pendidikan, barangkali ini menjadi awal kebangkitan bangsa ini untuk dapat bersaing di era global. namun bila dunia pendidikan gagal menanamkan sikap disiplin terhadap peserta didik, berarti para guru dan dosen siap menantarkan bangsa negeri ini ke lapisan baqwah dari bangsa-bangsa dunia yang telah maju peradabannya. daftar pustaka ris sukarma, tepat waktu, begitu pentingkah? kompas 2 desember 2009. jakarta imam chourmain, 2010, pendidikan karakter dalam ips. hispisi. yogyakarta. depdiknas, 2006. undang undang sistem pendidikan nasional. jakarta. depdiknas, 2004. buku panduan budipekerti. direktorat pgsmp. jakarta uny, 2008. panduan uny menuju word class university. yogyakarta. dokumen smm iso 9001:2000 fakultas ilmu sosial dan ekonomi universitas negeri yogyakarta, 2009. indonesia peringkat lakalantas di asean, pelita, 29 april 2010. gubernur: 7.099 lakalantas di jabar 2009, pelita 7 juni 2010 kecelakaan lalulintas dan pencegahannya di dki jakarta, diunduh dari: (http://www.lantas.metro.polri.go.id/perpustakaan/files/kebijakan47e0ae377e487.pdf) kecelakaan pesawat dari 2000 sampai 2005, diambil dari http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/09/05/celaka-pesawat.htm ban pesawat wing air meletus ttp://wildans.multiply.com/photos/album/ 19/ban_meletus_di_adi_sucipto, http://lokalnews.fajar.co.id/read/ ,86780/98/lion-air-pecah-ban-saat-mendarat batavia pecah ban, 20 penerbangan ditunda. http://www.turindo.co.id/index. php?page=2&event=view&id=249 46 informasi, volume 50. nomor 1.2020 blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film titik indriyana master of communication studies, diponegoro university titikindriyana@gmail.com choirul ulil albab department of communication studies, dian nuswantoro university ulil.dinus@gmail.com article history: received 2019-10-29, revised 2020-07-20, published 2020-07-30 abstract the media in representing rape victims is still gender biased, such as blaming the victim. this study aims to find out how female victims of rape are shown in the m.f.a film by using semiotics to analyze the structure and ideology contained in the text. the theory used by researchers to analyze texts (m.f.a.) is the concept of radical feminism. radical feminism argue, women must have control over their bodiesthe results of the research show in the m.f.a. film, women are shown as sexual objects of men. women are represented as having to accept anything, including their fate when raped by men. they are not given the strength to resist and only accept it. even in the eyes of the public and the law, women who are rape victims are still weak and are actually cornered (blaming the victim). reports of rape are considered fabricated and have no strong evidence. in the film m.f.a. women who demanded their rights were silenced, by patriarchal ideologies. what’s worse is the silence of a woman, because they have been hegemony in patriarchal ideology. media dalam merepresentasikan korban perkosaan masih bias gender. bahkan menyalahkan korban (blaming the victim). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan korban perkosaan ditampilkan dalam film m.f.a dengan menggunakan semiotika untuk menganalisis struktur dan ideologi yang terdapat di dalam teks. konsep yang digunakan peneliti untuk menganalisis teks (film m.f.a.) adalah feminisme radikal. feminis radikal berpendapat, perempuan harus memiliki kendali atas tubuh mereka.hasil penelitian menunjukkan dalam film m.f.a., perempuan diperlihatkan sebagai objek seksual dari laki-laki. perempuan direpresentasikan harus menerima apapun, termasuk nasibnya ketika diperkosa oleh laki-laki. mereka tidak diberikan kekuatan untuk melawan dan hanya menerimanya. di mata masyarakat dan hukum pun, perempuan korban perkosaan masih lemah dan justru disudutkan (blaming the victim). laporan mengenai perkosaan dianggap mengada-ada dan tidak memiliki informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 46-57, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 27861 47 titik indriyana & choirul ulil albab, blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film introduction annual records of the national women’s commission (komisi nasional perempuan, 2019) compiled from various service institutions in indonesia from 2007 to 2017 recorded a total of 25,522 to 348,446 cases of violence against women each year, with a tendency to increase in number from year to year (susanty & julqurniati, 2019). among these are cases of sexual harassment. annual notes in 2019 the national commission on violence against women shows in the public and community domain, violence against women was recorded in 3,915 cases. 64% of violence against women in the public sphere or community is sexual violence, such as molestation (1,136), rape (762) and sexuall harassment (394). this figure is still considered high (komisi nasional perempuan, 2019). ironically the media in representing rape is also gender bias. even worse, by blaming the victims. one of the media which is closely related to the issue of female sexual violence is film. film is a cultural art work which is a social institution and mass communication media made based on cinematographic rules with or without sound and can be performed. basically, films always influence and shape society from the messages contained therein (tanjung & ramanda, 2019). film cannot be denied until now it is still one of the media idolized by the public in meeting entertainment needs. the film still has appeal through a variety of themes that are presented, so as to absorb the audience. this can be seen from the many film genres, from fantasy, action and violence. one of them is the phenomenon of exploitation of a woman’s body, where the woman’s body and the nature of womanhood are used as a tool to attract public interest (jaya, 2014). in the film, women are still portrayed as weak figures. violence and rape are still attached to women. women are helpless figures and are still the sex objects of men (adipoetra, 2016). women become objects, objects or commodities. men always have full autonomy over their own bodies while women do not (laoera, 2016). in presenting reality, the media often has their own problems. the media sometimes places and even reinforces the stereotypes of some groups such as women. no exception in the film. as a media, the representation of reality cannot be separated from bias, in this context it is women. the media is an agent with a strong potential to carry out socialization and social change, give status, encourage stereotypes (byerly, 2006). it’s as mcluhan said that the media is a message. through this expression, mcluhan wants to state that the media has power and gives influence to society (morissan, 2013). in line with mcluhan, stuart hall also said that the media is an instrument of power of the elite, and the media serves to convey the thoughts of groups that dominate society (morissan, 2013). that the function of the media is to represent the interests of the capital owner, or the party who finances the media. there is no media that is free of value/importance. whether it’s economic, political, social or cultural interests. the film in showing women, their filmmakers can not be avoided from certain values/ideologies, such as patriarchy and capitalism. the patriarchal ideology subtly entered into the film, both visual, oral, gestures, and narrative, which then oppressed women. as the director m.f.a described the figure of noelle. rape victims in this film are described as weak, powerless women. even positioned in the position of being blamed. once there is construction. patriarchal culture still dominates all lines of people’s lives. society in a patriarchal system defines women based on standards set by men. this construction causes an bukti yang kuat. dalam film m.f.a. perempuan yang menuntut hak-haknya dibungkam, oleh ideologi-ideologi patriarki. yang lebih parah lagi adalah yang membungkam juga seorang perempuan, karena mereka telah terhegemoni ideologi patriarki. keywords: blaming the victim, representation, woman, radical feminism 48 informasi, volume 50. nomor 1.2020 imbalance of power between men and women. men create rules and women follow the norms made by men. unfortunately this construction was also agreed by the mass media. one of them is a film. many films have not provided a positive picture of women. especially women victims of sexual violence. the way the media presents women victims of sexual violence is still very patriarchal and gender biased. the media tends to perpetuate the status quo of the dominant gender ideology by continuing to display men in superior positions. as seen in the film m.f.a. m.f.a. is a 2017 american thriller film directed by natalia leite and written by leah mckendrick. the film stars francesca eastwood, clifton collins jr., leah mckendrick, peter vack, david huynh, marlon young, david sullivan, michael welch and mike manning. the film was released on october 13, 2017, by dark sky films. m.f.a. tells the story of noelle. noelle, an introvert california fine arts graduate student, accepts an invitation to a party by a handsome classmate she has a crush on, only to be lured into his room where he rapes her. the following night noelle confronts her rapist and in a moment of rage, accidentally kills him. because they feel they don’t get justice from law enforcement, noelle becomes a pitiless vigilante who uses her newly-found sex-appeal to serve her cause. when she attacks the man who many years before assaulted her friend skye, she is found out by skye and later the police. at the end, after the ceremony in which she receives her master of fine arts degree and speaks as valedictorian, she is arrested.m.f.a. was chosen because this film tells the struggle of women victims of sexual violence in depthand was nominated for a grand jury award in 2017. m.f.a directed by natalia leite reveals the sad side of a rape victim girl named noelle. when noelle reported the case to the school. she was treated unfairly as if he wanted him to be raped. likewise, when other rape victims, lindsey was called by the police, instead she was bombarded with cornering questions, such as how many times she had sex with other men. this injustice of women’s representation contradicts to article 28 d paragraph 1 of the 1945 constitution, namely that everyone has the right to the recognition, guarantee, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law. the school and the police should not position the victim as the perpetrator. of the several questions raised by the school to noelle and lindsey, the diction used to direct the allegations to the victims, that the victims also enjoyed the rape. schools that should provide assistance to victims actually blame the victims. the authorities who should be able to give a sense of justice and comfort also blame the victim. blaming the victim cannot be separated from the role of mass media. today’s mass media, there is little information, shows that represent gender-sensitive rape victims. the media have not given a positive picture to women victims of rape. the way the media presents women victims of rape is still very patriarchal and gender-biased. the media is still considered an apparatus. the media becomes a tool to transfer dominant ideologies to society. and films are still one form of shows that are often used by the mass media in influencing audiences. in the film tucked into the interests of those in power. ironically, under the pretext of winning the market, film producers often use issues that are considered to be able to attract consumers (viewers), such as sexuality, where women are presented as an object that is exploited for profit. in the midst of a strong patriarchal culture and swift information and shows such as films, m.f.a comes with the issue of rape, where men have power over women, while women have no power over themselves. based on the description above, the formulation of the problem in this study is how women rape victims are shown in the film m.f.a. this study aims to find out how female 49 titik indriyana & choirul ulil albab, blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film victims of rape are shown in the m.f.a film by using semiotics to analyze the structure and ideology contained in the text. the theory used by researchers to analyze texts (m.f.a.) is the concept of radical feminism. the research related to the representation of rape victims was presented by dani marsa aria putri entitled blaming the victim: representation of women rape victims in mass media (semiotic analysis in news in suara merdeka newspaper december 2011 february 2012) (putri, 2012). data retrieval is done by syntagmatic and paradigmatic analysis in semiotics. the result is known that the suara merdeka daily newspaper presents rape victims as passive, weak and helpless when dealing with rape perpetrators. women are considered guilty of almost every news. many of the stigma and labels pinned on victims of rape have a negative impact on the psychological victim. in addition, the media packs cases of harassment and violence to women with a male perspective so that the victims experience pressure. yulianto budi setiawan in his research entitled analysis of critical discourse on gender-based violence reporting in the suara merdeka daily newspaper, said that media workers still had not received workshops on gender. instead of giving empathy to victims, newspapers tend to misrepresent violence so they tend to put women in disgrace. the media portrays women as objects of sexual fantasy, harassment, and violence. the problem is how the media presents violence in their news. there seems to be no empathy for victims of violence against women (setiawan, 2011). the study used a qualitative descriptive technique with a critical perspective, this study analyzed qualitative data according to norman fairclough’s critical discourse analysis. after exploring the texts presented at suara merdeka daily news, the study found gender bias. this study shows that most journalists at suara merdeka found almost no opportunity to attend gender-related workshops, so the news output they produced did not cover both sides of the story. another study was anna puji lestari’s research entitled blaming the victim: symbolic violence in the form of gender alienation in the rape victim in asusila news in suara merdeka.com. this study uses the theory of gender structuration with the support of the concept of gender alienation as a theoretical guide to a qualitative approach in the critical paradigm through the framework of critical and feminist discourse analysis. this research is also supported by qualitative content analysis methods in the form of framing entmant and reception analysis to see the consumption of blaming the victim text by the public (lestari, 2018). the results of the study stated that at the micro level, the occurrence of blaming the victim was due to the inclusion of rape victims as news sources (gender alliance). during this time, the speakers involved are those who are considered to have authority (police, mayor, deputy mayor) but do not have gender awareness. the resource persons who were present tended to state that immoral events that occurred were based on sexual consent. that is, the resource persons considered that the victim enjoyed having sex with the perpetrator. in addition, at the micro level analysis, it was found the use of biased diction which assumed women as sex objects. biased diction which is often used to describe the rape incident committed by a group of young hoodlums, which is “rotated”. the use of the diction means equating the victim as an object that deserves to be hurt and “enjoyed” by the body. the results of the research at the meso level include two things, namely the production practices and the consumption practices of blaming the victim text at suaramerdeka.com. in the practice of text production, it is known that the practice of blaming the victim occurs due to several things, namely the first step in the process of executing a news search by journalists is not preferred to seek the opinion of other sources as a balance. the two sops on the treatment of sexual violence were limited to disguising the victim’s name and not clearly revealing his identity. thirdly in 50 informasi, volume 50. nomor 1.2020 the monitoring process, often the news of sexual violence is not followed up (to achieve equilibrium) further and there is no evaluation from the editor, chief editor, and redpel. fourth, there is no redpel that deals with crime. fifth, there is no gender training for suaramerdeka.com personnel. while the findings related to the practice of text consumption states that generation z as a potential reader of suaramerdeka.com has dominantly interpreted the meaning offered by the media. generation z readers are one hundred percent sure that rape victims also enjoy sex with rapists. this study uses a critical paradigm with a qualitative approach. the analysis process carried out is by roland barthes’s semiotics model which describes the sign through three stages of meaning namely denotation, connotation, and myth. through the elaboration of the three stages of meaning, the purpose of research into how rape victims are displayed will be known. literature review in conducting studies on the representation of women victims of rape in the m.f.a film, use the point of view of understanding representation as a view to see the phenomena in the film. this view describes the reality of someone’s life, group, or other things in the media. there is something wrong with the representation carried out by the media, because the media only focuses on the upper class (men), and marginalizes the lower class (women). this representation study is very interesting to see there is an ideology hidden behind a questionable text. women have strategic positions in critical studies. regarded as the second gender, the female figure is often the object of oppression, both directly and indirectly. unconsciously, women are positioned to follow the flow of male thinking. so at that point, women are trapped in a patriarchal perspective. this representation study can see the point of view of the film in positioning a woman who is a rape victim who is fighting for a seemingly lame justice. frank ankersmit explains the reason why we need representation is that it allows us to obtain and express insight into the nature of a phenomenon. that is why humans have artistic representations, historical representations, and political representations. but representation in other places is just as important. representation defines reality, this shows reality as it is. but more than that; it also makes and shapes the human understanding of reality. we can know and access the world only through language, or representation (webb, 2009). in addition to representation, researchers also use feminism theory. the feminism movement was born in 1960. its appearance in america is as part of the civil rights and sexual freedom movement. feminist groups in america fight for the fate of women to fulfill practical rights such as childcare, health, education, and abortion. the movement then spread to europe, canada and australia. (fakih, 2008). the results of these various movements can be seen with the issuance of a resolution to stop all forms of discrimination against women by the united nations in 1979. and almost every country, now has antidiscrimination laws that pay attention to and favor women. however, it turns out that this major change in the field of law does not necessarily change the position of women in society. opening opportunities for women to take part in various aspects of life, apparently does not necessarily change the position of women. changes in the law, economic rights, politics, education, health, have not been able to fundamentally change the position of women in society. this change turned out to be just one drop in a sea of systems and structures of greater dominance. the views of society, curriculum, and religion, still perpetuate discrimination against women, and even resistance arises, one of which comes from the woman herself (fakih, 2008). some sources of resistance that emerged in the community according to mansour fakih were: 51 titik indriyana & choirul ulil albab, blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film backflow resistance by the women themselves. allegations that feminism is actually seen as afflicting women rather than giving a sense of happiness. changing the role of women from housewives to career women is considered to be a disaster for themselves. they suffer both physically and mentally because of too much equality. they think that the way women really want is to become a housewife or wife who is always at home and a mother who is proud of her motherhood. the second resistance is called developmentalism. the word development is only a new package of the old contents of capitalism. capitalism has always benefited from the oppression of women. therefore the issue of gender and women’s liberation has never existed in the dictionary of developmentalism, it tends to perpetuate it (fakih, 2008). the third challenge comes from patriarchal religious understanding. so far, religious teachings are accepted a priori as a single truth (fakih, 2008). methods the study entitled blaming the victim in m.f.a films is qualitative research with a critical paradigm. the perspective of this paradigm is to criticize all forms of oppression (lestari, 2017). this includes the oppression of the media industry against women in film. the researcher wanted to find out how rape victims were shown in the m.f.a film by using semiotics to analyze the dominant structure and ideology contained in the text. semiotics is the study of signs (chandler, 2007). semiotics is often used to analyzefilms. film researchers will observe more signs in each scene than the storyline. filmand semiotics are related to each other (tanjung & ramanda, 2019). this study uses roland barthes’s semiotics. according to barthes, the sign in a media actually represents an ideology or connotation that represents the dominant ideology of society (barthes, 1974). barthes tries to uncover the meanings contained in the text, by grouping meaning into two parts, namely the meaning of denotation and the meaning of connotation. denotation means literal meaning, while connotation meaning is the second meaning or cultural meaning or meaning determined by the community. in denotation meaning, language presents conventions or social codes explicitly, where the meaning of the sign appears based on the relation of markers and markers. while the connotation meanings present codes whose meanings are implicit. the implicit meaning is a code system whose sign has a charge of hidden meanings. this hidden area according to barthes is an area of ideology or mythology. in his analysis, barthes decapitated the text into lexis units. lexia is reading units. this beheading cannot be denied to be arbitrary in extreme differences. lexia includes a few words or sometimes a few sentences. lexia is just a wrapper of semantic content, the outline of a plural text, arranged like a possible (but controlled, proven truth by a systematic reading) under the flow of continuous discourse. this means that the analysis with roland barthes’s semiotics in the first stage is to cut off arbitrary text (at will). the decapitation of the text is to determine lexia, both in the form of a word to a paragraph (barthes, 1974). in this analysis the data is in the form of text, the researcher will select the text, read the media text of the film entitled m.f.a., by retyping, copying the text to be studied. the next step is to find and analyze the meaning of denotations, connotations, and myths. then interpret the idea or idea and dominance of power (ideology) behind the oppressive phenomenon experienced by the main character. result and discussion in this patriarchal indonesian culture, rape tends to be seen from the point of view of men. rape cases are always seen from the eyes of men. as a result, women are often victims. to explain how rape victims are displayed, 4 scenes are taken, which have blaming messages from victims of rape victims who have been analyzed using roland barthes’s semiotic theory. the results 52 informasi, volume 50. nomor 1.2020 show that scenes in the m.f.a film represent women as objects. the four scenes has been chosen by the researchers showed that female rape victims were displayed as if they were enjoying the sexual relationship. because the victim is considered to be enjoying it, the victim must be responsible for the sexual violence that befell him. this is where blaming the victim happens. almost all the women who were raped in the film could not provide significant resistance. they were beaten, even given drinks so they could not do anything. this is then mistaken for sexual pleasure by the victim. the resistance that noelle tried to do did not work because the environment was not supportive. representation of women as a rape victims women look like in a media which in this case is the film m.f.a. there are two interesting points of view about representation. first, whether a person or group is shown the media properly. this word as it should be ‘refers to whether a person or group is displayed for what it is or is actually defaced. second, how the representation is displayed. how an idea related to a person or group is conveyed through the media, whether with photos, pictures, writings, accents, or in the form of videos. how media represent someone or group is important in this study of representation (webb, 2009). the first point of view on the concept above answers that female victims of rape are usually introverted types. they are the types of people who are covered in their personal lives. after being raped the woman is shown with a face that is severely depressed. but they become strong and strong after they don’t get the rights they should get. but there are a number of choices faced by these women, namely they still try to fight for their rights and take revenge (noelle), choose to forget the past and open a new life (skye), and decide to hide their past in order to stay strong against the world (lindsey). extras in this film are shown to be very passive. they formed a discussion group based on the women’s freedom movement and fighting for women’s rights. but what happened was that this group was trapped in patriarchal thinking. they try to attract the attention of men with a variety of displays that actually trap them from the perspective of men. the second representation perspective in the m.f.a. film, women are shown as sexual objects of men. women are represented as having to accept anything, including their fate when they are raped by men. they are not given the strength to resist and only accept it. even in the eyes of the law, women who are rape victims are still weak and are actually cornered. it is as if the reporter is a sensitive person and enjoys sexual relations. reports of rape are considered fabricated and have no strong evidence. women are depicted as helpless when they have to fight for their rights, to give appropriate punishment to men who rape. noelle as a woman was shown to have ‘power’ when she was a victim of rape. he struggled hard to demand justice for himself. in an environment that is not supportive, he does not give up to fight for his rights. initially, he was a closed person, then his personality changed after he experienced this bitter thing. often women are trapped in the world of men and don’t realize it. there are many aspects in this world that force women into this patriarchal circle. language has an important role in leading women to enter into a patriarchal perspective. language is usually a vehicle of representation, even though the language is not always representational. there are three language approaches in representation (webb, 2009). (1) the first approach is related to reflectivity. language only reflects or resembles the meaning that exists in the world. not all words reflect something that already exists in reality. some of them create reality. language cannot only reflect or resemble a situation in the real world. language can only be used to frame and interpret objects. (2) the second approach to language is a deliberate approach. this is based on the assumption that each 53 titik indriyana & choirul ulil albab, blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film communication action conveys exactly what is intended by the communicator. as written by stuart hall (webb, 2009), it is the speaker and author who imposes its uniqueness in the world through language. but there is a problem with this approach. in a condition, speakers and writers can only communicate in language codes and are limited in what they can say and how they can say it. (3) the third approach is the constructor approach to language. this includes the notion that meaning is not reflected or forced, but is actually built, in the process of making representations. language seems to be a spear ready to unleash rape victims. the stairs have fallen, this is the right word to be pinned on the victims of rape who are actually cornered and as if they are useless humans. the language used by the school to scrutinize the rape shows that the community still looks down on rape victims. “when did this happen? does he use a condom? has anyone seen this incident? how much have you been drinking? have you ever said ‘no’? are you sure you said ‘no’ and he heard it? don’t be too sensitive. you want it too right? “ these are excerpts from a school official when noelle reported her case to school. as if confirming what skye had said, that he would only become trash when he reported the rape case to school. this expression is a series of words that they use to colonize rape victims. in fact, they did not recommend a post mortem or other medical examination of victims of rape. this language intimidates victims of rape that are not supposed to be said to a woman who becomes a victim. even not only in language, taking pictures in this film is very demeaning to the woman who is a victim of rape. women are likened to a slice of meat that has no taste and must accept anything when it experiences rape. women who are victims of rape are considered weak and cheap. even girls also hate rape victims, because they like to seduce but when invited to have sex they refuse, even though they still want it. other women look down on rape victims. they see rape victims as bad women. they considered women unable to do much when they were raped. they accept the patriarchal view that women are always in a guilty position. on the other hand, they think men are people who are lucky, can do whatever they like. women in this film are not free or not as capable as men to say what they want. in this film women are shown as the women find it difficult to express themselves even to men who are already known. noelle failed to resist sexual violence by her college friends. in luke’s rape, noelle is described as a woman who can only say “wait a minute” and “no, no, no”. noelle is described as a woman who does not have “power”. when noelle tried to fight with energy, luke as a man was described as having more physical strength so noelle was helpless. the jurisdiction used in this film also shows that good women must obey men. like luke’s saying “be a good girl”, be a good girl, okay “,” be a good girl now “. the same sentence is said repeatedly so as to emphasize, that good women are women who obey what men want. in the other sides, women are shown willingness to be raped. many times noelle said no. even repeatedly asking luke not to rape him. noelle also tried repeatedly to escape luke’s grasp. but in the end, luke was shown successfully raping noelle. noelle’s failure to fight luke was like noelle was finally willing and willing to be raped. women are displayed as objects, which can be treated as they please. women do not have authority over their own bodies. in the film m.f.a., noelle is portrayed as a woman who was enjoyed by luke from the beginning. during the lecture, luke was described as having enjoyed noelle’s beauty and body with his eyes. then proceed to luke’s party invitation to noelle who turns out to only channel sexual desire. even after breaking his lust, luke casually told noelle to go home. women in this film are described only as goods, as objects that can be enjoyed 54 informasi, volume 50. nomor 1.2020 at any time. women are described as having no rights to their own bodies. women who are rape victims are described as weak, helpless women. when noelle tries to report the incident of raping her to the school, skye noelle’s roommate banned her, arguing that she was worried that noelle would be labeled a cheap and crazy woman. because skye had a friend who shared the same fate with noelle when reporting it was considered a cheap woman. skye even convinced noelle that it was only one night’s love. it is okay. if you report to the school, it will destroy noelle’s entire life. then the best choice is to be quiet.women who are rape victims are considered strange, and it is not natural if they are angry or demand justice after being raped. luke just laughed out loud when noelle demanded an apology from him. according to luke, noelle is too sensitive as a woman. according to luke, what happened was not rape because he considered noelle to also enjoy the relationship. in front of the law, women who are raped are perceived as cheap women. as lindsey (other rape victims) experienced even during the investigation process, the statements made led to the accusation that the rape victim had had sex before with another man. the police also consider women victims of rape to be basically seducers and teasers. as a result, the perception was that the rape carried out by men was nothing but the fault of the women as well. the resistance of female victims of rape ultimately does not work because there is no support from the environment, even from the women themselves. patriarchal ideologies that have taken root in society have helped perpetuate discrimination against women. when noelle was about to report her case to the school, skye noelle’s roommate forbade her. lindsey, another rape victim when met by noelle, also admitted that she regretted reporting her case to the police, because she was the one who was blamed. when noelle tried to enter the women’s community in the campus, inviting her to do a resistance movement also did not get a good response. in the end, noelle’s struggle was stopped, and noelle chose to fight in her own way (killing therapists). radical feminism perspective like what mansour fakih said, in this m.f.a film, there also appears to be resistance from the community such as women themselves. noelle’s struggle to get her rights did not get a good response from her environment. he got a lot of obstacles, even from his own friends invited to be quiet and accept everything that had happened. however, noelle continued to move and fight for her rights, women’s rights to be protected from sexual predators. noelle’s efforts and efforts to get justice were not initially considered, and then drew people’s attention. when comparing women’s rights groups and women’s liberation groups, then connecting the first group with liberal feminism, and the second with radical feminism. but radical feminism focuses more on liberating women’s rights to violence. because marilyn french attributed differences in men and women more to biology (nature / nature), than to socialization (nurture / nurture), i looked at french more as a radical-cultural feminist. according to alison jaggar and paula rothenberg (tong, 2005) claim for the interpretation of oppression against women. (1) that women have historically been the first oppressed group. (2) that oppression of women is the most widespread, and exists in almost every known society. (3) that oppression of women is the deepest which means, that this oppression is the most difficult form of oppression to be abolished, and cannot be eliminated by other social class changes, for example by the abolition of the class of society. (4) that oppression of women causes the worst suffering for victims, both quantitatively and qualitatively, even though the suffering caused arises unconsciously due to sexist prejudice, both from the oppressor and from the victim’s side. (5)that oppression of women provides a conceptual understanding of other forms 55 titik indriyana & choirul ulil albab, blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film of oppression. with the desire of men to master the combination of “women/nature” outwardly patriarchal, a hierarchical system that respects the so-called power-over. in the beginning, patriarchy was developed to ensure the survival of human communities, power-over quickly became under patriarchy, a value that grew only for the experience of being a powerful person, legal holder, boss, or number one person in the hierarchical status sequence (tong, 2005). french claims that feminine values must be reintegrated into male societies that have been created by patriarchal ideology. if we want to see equality, according to french, one must respect love and gentleness, as well as the willingness to share, and maintain each other equally with control and structure, sense of belonging and status. radical feminist perpective of sexuality has the idea that women must have control of their bodies. according to ferguson (tong, 2005) heterosexual relations in general are characterized by the ideology of sexual objectification (men as subjects/masters, women as objects/slaves), which supports male sexual violence against women. this is what noelle fight for, that men are not entitled to control the female body. sexual violence or rape experienced by noelle is also a form of male control over women’s bodies which tends to harm them. finally men act unilaterally on female sexuality and hold control over it. in the other argument, feminists must resist any sexual practices that support or normalize male sexual violence (tong, 2005). through the women’s community on her collage, noelle tried to voice women’s rights and refused firmly how pressure was put on women. but the community is still silent and follows a patriarchal view that tends to harm women. women generally do not realize that they live in a male perspective, so they justify many things to happen in their perspective. the ideal sexual relationship is between equal partners, who both give consent, who are emotionally involved and do not take part in polarized roles (tong, 2005). inequality in the rape experienced by noelle is a violation of the rights of one’s body. luke did not ask noelle for approval of the harassment. he forced noelle to obey his words and asked him to shut up and accept everything. in the case experienced by noelle, women really do not have a role and power over their sexuality. as if he did not have the power to enjoy his own body, women were considered only as objects of power over men. even when he was raped by men, he did not have enough strength to fight. finally, he only accepted all of the men’s treatments. the female victim of rape was then pressured by patriarchal ideology that in fact she really wanted it. not to mention the public accusations in the event of rape because women are ‘cheap’ or ‘crazy’. allegations of rape victims indicate that the public sees women not as victims of rape but as a trigger for rape. when reporting on the incident, noelle was seen as a person who was too sensitive and considered unable to enjoy the process of unwanted relations. whereas on the contrary, he should have the right to be served in accordance with applicable legal procedures. because of his very clear dislike of masculine power-over values. french claims that a human who has love, must balance himself is not between pleasures with powerover, but between pleasure with the version that has been defined from the powerover that he labeled as power-to. french emphasized that it is good for humans to have power, and also enjoyment in their lives, provided that the power that emerges is not as a power-over, but rather as a desire to create power-to. recognizing that humans may never be whole, can erase their desire to be number one, french stressed that it is possible for humans to limit their competitive impulses, and then grow the capacity for collaboration between them. women’s solidarity and sisterhood interesting thing in the film m.f.a. is how noelle finished off the perpetrators of 56 informasi, volume 50. nomor 1.2020 rape. the man who raped himself, the rapists lindsey, and the person who raped and made skye depressed. the way noelle killed was very tragic like a psychopath, he did not know forgiveness. all he did was a sense of disappointment towards the community that did not provide a defense for the rape that had befallen him and his friends. people blame and judge rape victims. in the concept of sisterhood, when humans face each other, one can change that relationship. sisterhood was born because of the concept of motherhood. apart from being a union of mothers, women build brotherhood, women’s unity dedicated to women. this sisterhood sometimes involves mutual nurturing and mutual teaching for mothers. sometimes brotherhood makes a sister (not biological), stand by someone to comfort her or help her do what must be done. sometimes brotherhood means being a good friend, a place to hear or lean your shoulders. sometimes brotherhood invites you to have fun together, work on tasks to raise children and have fun and friendly households. sometimes brotherhood means rolling up your sleeves and diving into unpleasant things, whether it is cleaning up basement floods or exhausting marriages that are done together (solomon, 2007). sisterhood means binding, defending, helping, and helping (female) brothers who are in need. live a day with a variety of jobs ranging from the fun to the annoying things together. sometimes a woman stands alone, is not recognized in her vision, and only brotherhood will support her in developing her talents and talents and fulfilling her goals (solomon, 2007). when depressed thinking about what happened that night, noelle told skye everything, because she was sure that she could not bear the burden alone. as a friend or sibling (not biological), skye keeps trying to strengthen noelle. their relationship is very close, because they spend a lot of time together and share anything, either fun or unpleasant things. one of the beautiful things about brotherhood is that a person does not need to be anything that cannot be fulfilled for what is needed in a relationship. in fact, a woman’s weakness creates the need for other people’s strengths, and vice versa (solomon, 2007). a woman has had a hard time with her family. her husband was fired, his son died, even his parents divorced, women’s brotherhood could fulfill their needs and provide comfort. they could live with relatives, but it didn’t feel as comfortable as being together in a brotherhood of women. troubled women can just walk aimlessly for a few moments, but they will find a place to go home to their relatives. sisterhood telling each other when needed, regardless of age or social strata. a group of women of various ages and incomes can embrace young pregnant women. they provide voluntary assistance, giving space for girls to talk about their fears, hopes, and dreams without judging them. every older woman chooses a young woman to be a mentor, promises their commitment over the long term and they are serious (solomon, 2007). conclusion semiotic analysis on the text of blaming the victim film m.f.a shows that female rape victims must suffer the consequences themselves. the impact that was received by the victim was the assumption from the community that the victim was a seductress, seducer, and therefore worthy of being raped (blaming the victim). rape victims were also labeled as cheap women. if the victim reports the incident of rape that happened to him, then he will be labeled as a “crazy” woman. women who are victims of rape are also considered to enjoy the rape committed by men (blaming the victim). this assumption was accepted by the community because the victim was considered not to refuse, did not fight when raped. in the realm of law, only women victims are tried, while male rapists are free to walk without guilt, and are free to continue to live without any burden.this is the current media image. the researcher’s task is to show the public. and filmmakers should be more gender perspective. that men and women are equal. their position before the law is also the same. so when 57 titik indriyana & choirul ulil albab, blaming the victim: representation the victim of rape in m.f.a film making films, the films produced are films with a gender perspective, not films that are gender biased. references adipoetra, f. g. (2016). representasi patriarki dalam film batas. e komunikasi, 4(1), 1–11. barthes, r. (1974). s/z. new york: hill & wang. byerly, c. m. and k. r. (2006). women and media, a critical introduction. australia: blackwell publishing. chandler, d. (2007). semiotics the basics (second). usa and canada: routledge. fakih, m. (2008). analisis gender dan transformasi sosial. yogyakarta: pustaka pelajar. jaya, a. s. (2014). representasi seksualitas perempuan dalam film suster keramas. jurnal the messenger, 6(2), 1-7. http:// dx.doi.org/10.26623/themessenger. v6i2.188 komisi nasional perempuan. (2019). catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2019. laoera, b. d. (2016). membaca konstruksi seksualitas : sebuah kajian resepsi mahasiswi santri terhadap film perempuan punya cerita. prosiding konferensi internasional feminisme: persilangan identitas, agensi dan politik (20 tahun jurnal perempuan), 52–92. lestari, a. p. (2017). penonton anak dan remaja terkait program acara indonesian idol junior 2016: studi resepsi pada kontestan anak yang menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. jurnal the messenger, 9(1), 55-64. http://dx.doi.org/10.26623/ themessenger.v9i1.427 lestari, a. p. (2018). blaming the victim: kekerasan simbolik berupa alienasi gender korban pemerkosaan pada berita asusila di suara merdeka.com. diponegoro university. morissan. (2013). teori komunikasi: individu hingga massa. jakarta: prenadamedia group. putri, d. m. a. (2012). blaming the victim: representasi perempuan korban pemerkosaan di media massa (analisis semiotika dalam pemberitaan di koran suara merdeka desember 2011 – februari 2012). 1(1), 1–15. setiawan, y. b. (2011). analisis wacana kritis pemberitaan kekerasan berbasis gender di surat kabar harian suara merdeka. komunikasi makna, 2, 1–20. solomon, d. a. (2007). the sisterhood: inside the lives of mormon women. new york: palgrave macmillan. susanty, d.i. & julqurniati. n. (2019). kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di flores timur. sosio konsepsia, 8(2), 139-156. tanjung, s., & ramanda, i. (2019). semiotics of border (analysis of batas, a film of rudi soedjarwo). informasi, 49(1), 3749. https://doi.org/10.21831/informasi. v49i1.25396. tong, r. p. (2005). feminist thouhgt: pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis. yogyakarta: jalasutra. webb, j. (2009). understanding representation. london: sage publications ltd. pendahuluan 120 dampak fenomena el nino dan la nina 121 informasi vol. 1 . xxxvi. th. 2010 dampak fenomena el nino dan la nina di yogyakarta dan sekitarnya berdasarkan curah hujan dan nilai soi suhadi purwantara abstrak artikel ini membahas dampak fenomena el nino dan la nina di yogyakarta dan sekitarnya berdasarkan curah hujan dengan nilai soi. analisis didasarkan pada data sekunder yang berupa data curah hujan, data nilai southern osccilation index (soi) yang telah dirumuskan oleh national climate centre (ncc). sajian data berupa table dan gambar sebagai bahan kajian. hasil kajian menunjukkan bahwa ada kaitan antara nilai soi dengan angka tinggi dan durasi yang cukup lama terhadap kepekaan wilayah yogyakarta dan sekitarnya oleh pengaruh el nino, tetapi sama sekali tidak ada dampaknya pada nilai soi rendah (kurang dari 10 baik positif maupun negatif), apalagi pada durasi kurang dari 4 bulan. keywords: el nino, la nina, soi. a. pendahuluan di wilayah tropis, seperti indonesia, hujan menjadi kondisi yang dapat dijumpai sehari-hari terutama pada musim penghujan. musim penghujan di wilayah indonesia tidak persis sama masanya. di pulau jawa, musim hujan biasanya terjadi pada sekitar rentang waktu bulan oktober hingga april. di pulau sumatera, kalimantan rentang waktu musim hujan bisa lebih lama. pada suatu musim hujan, rentang waktu bisa mulai oktober hingga mei, bahkan pernah dari oktober hingga agustus walaupun sangat jarang terjadi. ketidak teraturan alam, tepatnya musim, orang jawa bilang udan salah mangsa, artinya musim kemarau yang seharusnya tidak hujan tetapi terjadi hujan deras. hal seperti itu berakibat pada aktivitas budaya manusia terganggu. contohnya di bidang pertanian, dapat mengganggu produktivitas pertanian, bahkan bisa gagal panen, yaitu gagal panen padi, palawija, ataupun gagalnya para pengrajin tradisional menghasilkan garam. demikian pula cukup mengganggu aktivitas lainnya seperti industri rakyat krupuk, penyamakan kulit, pariwisata, dan lain sebagainya. manusia hanya berharap, bahwa iklim hendaknya bersahabat, tidak merugikan, tetapi menguntungkan umat manusia. kenyataannya, seringkali ketika manusia berharap ada hujan, tidak kunjung datang, sebaliknya ketika tidak berharap ada hujan, malah turun hujan berlebihan. anomali alam memang ada. contoh yang berkaitan dengan iklim adalah fenomena el nino dan la nina. fenomena ini dapat dirasakan oleh umat manusia, tak terkecuali di wilayah indonesia khususnya daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya. el nino terparah pernah terjadi di wilayah asia tenggara. di indonesia waktu itu terjadi kekeringan luar biasa karena musim hujan hanya sebentar. banyak wilayah terjadi kebakaran hutan, maupun semak belukar. pada tahun 1997 itu banyak wilayah di indonesia terjadi kebakaran hutan. badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (bmkg) bulan mei 2010 meningatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap cuaca ekstrem yang bakal melanda indonesia sebagai dampak dari el nino (warta indonesia, 14 mei). apakah yang menyebabkan terjadinya fenomena alam tersebut? apakah iklim telah mengalami pergerseran? artikel ini akan membahas tentang gejala kondisi musim hujan dan musim kemarau yang terjadi di wilayah daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya. data curah hujan sejak tahun 1950-an dipakai sebagai sumber pembahasan dalam tulisan ini. b. el nino dan la nina fenomena el nino dan la nina mulai terdengar popular sejak beberapa dasawarsa lalu. el nino dan la nina telah dimasukkan kedalam istilah bahasa ilmiah pada tahun 1997. dalam bahasa latin amerika, el nino berarti  si buyung kecil. el nino, juga ada yang memaknai sebagai si anak natal yang nakal, sedangkan la nina berarti si gadis kecil atau si nona kecil. fenomena el nino dan la nina ini sudah berjalan dalam waktu yang panjang, maksudnya bukan terjadi pada akhir abad kedua puluh saja, tetapi telah terjadi mungkin ratusan tahun yang lalu. hanya, para ahli baru dapat mengidentifikasi dalam beberapa puluh tahun terakhir. dalam suatu penelitian, selama 125 tahun telah terjadi berkali-kali fenomena el nino dan la nina. el nino sendiri terjadi dengan selang antara 2 sampai 10 tahun. namun demikian ada juga kecenderungan semakin sering menjelang milenium kedua berakhir. secara meteorologis kejadian el nino dan la nina ditunjukkan oleh indeks osilasi selatan atau southern osccilation index (soi) dan suhu permukaan laut di samudra pasifik (wmo, dalam bambang irawan, 2006).  indeks itu didasarkan oleh perbedaan tekanan udara di atas permukaan laut antara tahiti dengan darwin yang tidak seperti keadaan normal. oleh karena itu dinamakan osilasi, sustu istilah yang dapat dimaknai sebagai gangguan. untuk kata selatan, karena indeks ini dikalkulasi berdasarkan dua data yang berada di wilayah sebelah selatan ekuator, yaitu di haiti yang terletak pada 17 ls 150 bb, dan darwin yang terletak pada 12 ls, 130 bt. nilai soi dihitung menggunakan formula yang dirumuskan oleh troup(1965), setelah direvisi oleh national climate centre (ncc) berikut. pa(tahiti) – pa(darwin) soi = -----------------------------------x 10 std.dev.diff keterangan: pa adalah rerata bulanan dikurangi rerata jangka panjang (banyak tahun) std.dev.diff adalah stándar deviasi dari perbedaan dalam perhitungan itu apabila tekanan udara di tahiti lebih besar daripada tekanan udara di darwin maka soi memiliki nilai positif, sebaliknya apabila tekanan udara lebih besar di darwin , maka soi negatif. nilai soi yang berpengaruh terhadap fenomena el nino dan la nina, yaitu apabila rerata soi lebih dari empat bulan, dan besaran indeks lebih besar dari 10. dalam kenyataannya nilai soi setiap hari dapat berubah-ubah, dari minus lebih dari angka 10 hingga minus kurang dari 10, bahkan bisa pula positif. contoh dapat dilihat pada tabel 1. tabel 1. tekanan udara permukaan laut di tahiti dan darwin, serta soi tahun hari tahiti darwin soi 1991 157 1010,74 1010,90 -10,21 1991 158 1011,85 1011,40 -5,91 1991 159 1012,56 1011,80 -3,71 1991 177 1014,84 1015,20 -11,62 1991 178 1015,64 1013,25 7,72 1991 179 1015,99 1012,70 14,04 1991 180 1015,06 1013,15 4,38 sumber : state of queensland (department of environment and resource management) 2010 dalam sajin data pada tabel 1b soi bulanan pada tahun 1997 dimulai dari bulan maret besaran indeks mulai menunjukkan angka negative, yaitu -7. demikian selanjutnya -14,3 pada bulan april, -19,0 bulan mei, berlanjut hingga bulan mei tahun 1998, berarti terjadi soi negative selama 15 bulan, tetapi satu bulan mendekati angka nol, sehingga dihitung hanya 14 bulan. pada pertengahan tahun 1998 terjadi keadaan sebaliknya. mulai bulan juni nilai soi berbalik positif, dimulai dari angka 8,2, kemudian 12,8 pada bulan juli, 9,7 pada bulan agustus, dan seterusnya hingga bulan mei 1999 tetapi angka soi sudah mendekati nol, yaitu 0,9. menurut podbury (bambang irawan, 2006: 29) nilai soi di wilayah australia dan asia tenggara berkorelasi sangat erat, dimana menurunnya nilai soi berakibat pada pengurangan curah hujan, sebaliknya penaikan nilai soi berakibat pada penambahan jumlah curah hujan. angka soi negatif bermakna ada gerakan massa udara dari wilayah australia menuju wilayah pasifik, demikian pula biasanya gerakan massa udara, yang tentu saja mengandung uap air di wilayah asia tenggara juga bergerak ke arah timur, sehingga wilayah itu menjadi kekurangan massa uadara jenuh uap air. hal itu berakibat kurangnya curah hujan. gerakan dan tekanan udara dapat diamati pada gambar 1. tabel 1b. soi bulanan pada peristiwa el nino 1997 dan el nina 1998 tahun bulan soi 1997 1 3,5 1997 2 14 1997 3 -7 1997 4 -14,3 1997 5 -19,0 1997 6 -24,3 1997 7 -9,0 1997 8 -18,0 1997 9 -14,1 1997 10 -16,7 1997 11 -13,9 1997 12 -10,8 1998 1 -22,9 1998 2 -22,2 1998 3 -26,1 1998 4 -22,4 1998 5 -0,3 1998 6 8,2 1998 7 12,8 1998 8 9,7 1998 9 12,1 1998 10 11,2 1998 11 13,2 1998 12 11,7 1999 1 14,7 1999 2 7,1 1999 3 7,6 1999 4 16,8 1999 5 0,9 sumber: state of queensland (department of environment and resource management) 2010 gambar 1. gerakan udara dan tekanan udara di pasifik selatan dan samudera hindia (sumber: strahler, 1987: 88 b3). apabila nilai soi relatif besar atau ekstrem negatif, berarti cenderung fenomena el nino, sedangkan bila ekstrem positif berarti la nina. besaran angka yang dianggap ekstrem pada kisaran angka 10 ke atas. lihat tabel 2 dan tabel 3. berikut ini tabel kejadian el nino dan la nina sejak 1877. tabel 2. kejadian el nino dan nilai soi tahun durasi (bulan) soi juli 1877-maret 1878 9 -13,6 maret 1888-april 1889 14 -12,8 april 1896-mei 1897 14 -18,1 febrari-des 1905 11 -20,5 juni –sept 1911 4 -11,4 februari-mei 1912 4 -13,9 mei 1914-april1915 12 -12,6 april 1949-des 1941 21 -14,6 mei – sept 1946 5 -10,0 april – sept 1953 6 -10,6 juni – oktober 1965 5 -14,0 mei – sept 1972 5 -13,1 april 1977 – maret 1978 12 -12,2 mei 1982april 1983 12 -22,1 desember 1986 sept1987 10 -15,7 sept1991 – mei 1992 9 -14,7 agust 1993 –januari 1994 6 -12,6 maret 1994-nov 1994 9 -14,3 maret 1997 – april 1998 14 -18 sumber : australian bureau of meteorology pada tabel 2 tampak bahwa nilai osi pada tahun 1953 mencapai – 10,6 dengan durasi musim kemarau hingga 9 bulan dari bulan april hingga september. andai terjadi di wilayah indonesia hal itu tidak terlalu berpengaruh, karena musim kemarau terjadi di indonesia rata-rata mulai bulan mei hingga oktober. demikian pula fenomena elnino pada tahun 1965 yang terjadi pada bulan juni hingga oktober, dan el nino tahun 1972. namun, untuk fenomena el nino yang terjadi pada tahun 1977 hingga 1978 dari bulan april hingga maret selama 12 bulan mestinya sangat berpengaruh di indonesia karena bebarti mengganggu musim penghujan yang biasa terjadi antara bulan oktober hingga bulan april. demikian pula kejadian tahun 1982 hingga1983 selama 12 bulan dengan nilai indeks ossilasi selatan mencapai – 22,1, tahun 1993/1994, tahun 1997/1998 mestinya juga sangat berpengaruh di wilayah indonesia. bagaimana dengan fenomena la nina? berdasarkan data pada tabel 3 terlihat bahwa pada bulan juni tahun 1955 hingga bulan juli 1956 memiliki nilai soi sebesar 13,5. artinya nilai itu positif, berarti sangat potensial menimbulkan curah hujan yang berlebihan yang mestinya pada tahun 1955 musim kemarau dimulai bulan mei, maka hanya dua bulan musim kemarau kemudian terjadi hujan pada musim kemarau, atau musim penghujan datng sangat awal. demikian juga untuk kejadian la nina pada tahun 1973/1974, 1975/1976, 1988/1989, 1998/1999, jelas akan mengubah musim kemarau menjadi musim penghujan di luar jadwal. namun untuk data tahun 1970/1971, dan 1999/2000 tidak banyak pengaruhnya terhadap pergeseran musim penghujan dan musim kemarau, karena memang terjadi hujan pada musimnya, hanya jumlah curah hujan lebih besar daripada kondisi normal. data pada tabel 3 nilai soi berkisar positif lebih dari 10 hingga 16 yang berarti jumlah curah hujan di atas normal. tabel 3. kejadian la nina dan nilai soi tahun durasi (bulan) soi agustus 1878-oktober 1879 15 14,9 agustus 1886-maret 1887 8 12,0 oktober 1889-maret 1890 6 15,9 desember 1903-mei 1904 6 14,4 agustus-des 1906 5 13,3 juni –des 1910 7 14,6 nov 1916-maret 1918 17 18,2 mei-sep 1938 5 13,7 januari 1950-januari 1951 13 15,4 juni 1955 – juli 1956 14 13,5 oktober 1970 mei 1971 8 14,4 juli 1973 – april 1974 10 16,0 maret 1975februari 1976 12 15,5 agustus 1988– juni 1989 11 13,9 juli 1998 – maret 1999 9 11,9 nov 1999 – april 2000 6 10,7 sumber : australian bureau of meteorology di berbagai wilayah, dampak yang ditimbulkan oleh kelainan atau anomali alam ini memang cukup luar biasa dalam rentang area yang luas antara lain terjadinya kekeringan pada fenomena el nino, banjir pada fenomena la nina, dan berakibat pada gagal panen yang mempengaruhi kekurangan pangan. beberapa bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan, semakin dalamnya permukaan air tanah, banjir yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia juga disebabkan oleh el nino atau la nina. berikut adalah gambar diagram rata-rata nilai soi bulanan pada peristiwa el nino dan la nina yang terjadi selama tahun 1875 hingga 2000. gambar 2. rerata nilai soi bulanan pada peristiwa el nino dan la nina 1875 2000 (sumber australian bureau of meteorology dalam bambang irawan, 2006: 30) pada gambar 2 dapat dibaca bahwa diagram nilai soi positif (bagian atas) berjumlah 38 diagram batang yang besarannya bervariasi dimulai dari tahun 1880 dengan diagram antara 10 hingga 15, tahun 1888 menurun pada angka antara 5 dan 10 (nilai perkiraan 7,5), sampai nilai tertinggi pada tahun 1916 dengan diagram mencapai angka di atas 15, dan nilai terendah sedikit di atas angka 5 yang terjadi pada sekitar tahun 1932-1933 dan tahun 1963. tebal tipisnya, atau lebar sempitnya batang diagram menunjukkan lama atau durasi dalam bulan. berdasarkan sumber data tersebut dapat ditabelkan dalam bentuk angka perkiraan besaran soi sejak tahun 1876. tabel 4. nilai soi setiap dua tahun dijabarkan dari gambar 2. rerata nilai soi pada peristiwa el nino dan la nina dari tahun 1875 -2000 tahun nilai soi nilai soi lama la nina(bulan) lama el nino( bulan) 1876-1878 0 -10 9 1878-1880 12 0 15 1880-1882 0 -11 1882-1884 0 -15 12 1884-1886 0 -10 1886-1888 12 0 8 1888-1990 0 -13 14 1890-1892 8 0 6 1892-1894 9 0 1894-1896 0 -18 14 1896-1898 11 0 1898-1900 0 -12 1900-1902 6 0 1902-1904 12 0 6 1904-1906 0 -17 11 1906-1908 11 0 5 1908-1910 10 0 7 1910-1912 0 -9 4 1912-1914 0 -8 4 1914-1916 0 -13 12 1916-1918 17 0 17 1934-1936 0 0 1934-1938 0 0 5 1938-1940 11 0 1940-1942 0 -13 21 1942-1944 7 0 1944-1946 7 0 1946-1948 0 -8 5 1948-1950 0 0 1950-1952 14 0 13 1952-1954 0 -9 6 1954-1956 12 0 14 1956-1958 0 -7 1958-1960 0 -6 1960-1962 6 0 1962-1964 0 -8 1964-1966 0 -12 5 1966-1968 0 0 1968-1970 0 -7 6 1970-1972 11 0 18 1972-1974 0 -12 5 1974-1976 12 0 10 1976-1978 0 -12 12 1978-1980 0 -5 1980-1982 8 0 1982-1984 0 -22 12 1984-1986 0 0 1986-1988 0 -13 10 1988-1990 13 0 11 1990-1992 0 -13 9 1992-1994 0 -11 6 1994-1996 6 -12 9 1996-1998 6 -18 14 1998-2000 11 0 9 sumber : hasil análisis dari gambar 2 dipadukan tabel 2 dan tabel 3. berdasar tabel 4 dapat dibaca bahwa tidak semua nilai soi tinggi berkaitan dengan gejala el nino maupun la nina. contoh pada nilai soi negatif 12 pada rentang tahun 1898-1900, hal itu karena durasinya sangat pendek (dalam grafik digambarkan tipis, kecil). demikian juga pada nilai soi positif, belum tentu berkaitan dengan kejadian la nina, contohnya pada tahun 1980-1982 dengan diagram batang tercetak pada kisaran angka positif 6. c. pengaruh elnino dan la nina di diy dan sekitarnya wilayah daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya, seperti magelang dan surakarta, mayoritas matapencaharian penduduknya adalah bertani. secara umum kondisi curah hujan berpengaruh terhadap kondisi pertanian. kondisi curah hujan dipengaruhi fenomena global seperti el nino. gejala el nino yang telah dapat diprediksi oleh para ahli, sangat penting untuk diikuti perkembangannya, karena gejala tersebut berkaitan dengan curah hujan yang minim, sehingga penting untuk dianalisis, agar dapat meminimalisir kerugian yang dapat timbul. berikut ini adalah data curah hujan yang ada di wilayah daerah istimewa yogyakarta dan sekitarnya. data curah hujan ini akan dianalisis apakah wilayah ini terpengaruh oleh fenomena el nino dan la nina atau tidak terpengaruh sama sekali. pada data tabel 5 dapat dibaca bahwa musim hujan normal pada bebrapa stasiun di wilayah diy, magelang, dan surakarta. lihat gambar 2. pada bulan april, bahkan bulan mei masih ada hujan. musim kemarau berlangsung dari bulan juni hingga bulan oktober. dapat disimpulkan bahwa wilayah yogyakarta dan sekitarnya tidak peka terhadap fenomena el nino dengan nilai soi hanya -10,6 selama 6 bulan. tabel 5. curah hujan di diy dan sekitarnya tahun 1953 dalam mm no. stasiun april mei juni juli agust sept okt nov 1. temon 187 85 0 0 4 17 0 310 2. kokap 221 285 5 4 0 0 0 413 3. kalikuning 419 287 12 96 4 31 50 493 4. jogjakarta 251 242 28 6 0 18 4 325 5. bantul 176 113 0 0 0 0 0 161 6. wonosari 154 239 29 0 0 0 0 158 7. boyolali 293 390 14 115 0 53 1 308 8. klaten 44 82 0 2 0 5 0 131 9. kerten 213 199 38 13 0 0 0 244 10. muntilan 347 123 3 4 2 3 15 343 11. salam 254 161 25 5 0 11 8 275 12. borobudur 220 196 0 9 0 0 0 251 rerata sumber: bmg, dephub. lain lagi dengan data curah hujan dari stasiun patuk gunungkidul daerah istimewa yogyakarta. pada tabel 6. curah hujan wilayah patuk gunungkidul, dapat dibaca bahwa baik fenomena el nino maupun la nina sangat berpengaruh di wilayah yogyakarta. tabel 6. curah hujan wilayah patuk gunungkidul no bulan tahun 1997 1998 1999 2000 2001 ch (mm) ch (mm) ch (mm) ch (mm) ch (mm) 1. januari 289 689 352 375 521 2. februari 163 927 368 706 339 3. maret 106 413 397 221 658 4. april 189 278 161 344 536 5. mei 71 189 81 142 55 6. juni 24 241 7 70 190 7. juli 0 233 0 0 114 8. agustus 0 29 0 4 0 9. september 0 59 0 0 0 10. oktober 0 361 70 169 247 11. november 7 0 271 364 303 12. desember 902 20 379 205 299 jumlah 1751 3439 2086 2600 3262 bk 6 4 4 3 3 bl 1 0 2 1 0 bb 5 8 6 8 9 sumber: dinas pertanian gunungkidul, 1997. keterangan: ch : curah hujan bk : bulan kering < 60 mm bl: bulan lembap 60100 mm bb: bulan basah > 100 mm jumlah curah hujan setahun menunjukkan hanya 1751 mm dengan bulan hujan di atas 200 mm hanya ada dua bulan, yaitu pada bulan januari dan desember. bulan februari, maret, dan april memiliki jumlah curah hujan bulanan antara 100 hingga 200, selebihnya kurang dari 100, bahkan ada empat bulan tanpa curah hujan. pada tabel 1 dapat dibaca bahwa nilai soi pada tahun 1997 sebesar negatif 18, yang berlangsung dari bulan maret 1997 hingga bulan april tahun 1998. sebaliknya pada tahun 1998 jumlah curah hujan mencapai 3439 mm, dimana ada pergeseran musim penghujan. musim kemarau baru masuk pada bulan agustus, september, tetapi pada bulan oktober curah hujan sangat tinggi hingga 361 mm, dan berikutnya bulan november dan desember musim terjadi kemarau lagi, namun masuk bulan januari tahun berikutnya masuk musim hujan. data lainnya adalah data curah hujan stasiun balapan yogyakarta mulai tahun 1953 hingga 1972. el nino yang terjadi pada tahun 1953 kurang signifikan berpengaruh di wilayah yogyakarta. curah hujan rerata selama 20 tahun sebesar 1983 mm, sedangkan besar curah hujan waktu itu 1827 mm. hal itu karena nilai soi kurang dari minus 10. gejala lainnya terjadi pada tahun 1957. pada tahun tersebut sebenarnya nilai soi hanya pada kisaran minus 8, tetapi durasinya tampak agak lama, bisa jadi lebih dari 6 bulan (seperti tampak pada gambar 1. data cukup meyainkan hanya pada tahun 1965, ketika jumlah curah hujan 1300 mm dengan nilai soi sebesar minus 12, dan tahun 1972 ketika curah hujan 1515 mm pada nilai soi minus 11. tabel data curah hujan stasiun yogyakarta (1953-1972), dan nilai soi tahun rangking curah hujan soi 1953 13 1827 -9 1954 2 2721 0 1955 3 2575 6 1956 10 1961 12 1957 20 1204 -8 1958 4 2389 -7 1959 8 2091 0 1960 6 2305 0 1961 16 1515 0 1962 9 2029 0 1963 18 1495 0 1964 11 1853 -8 1965 19 1300 -12 1966 5 2388 0 1967 14 1807 0 1968 1 3066 0 1969 15 1672 -8 1970 12 1840, 8 1971 7 2100 11 1972 17 1515 -11 rerata curah hujan 1983 sumber: bmg, dephub, berdasarkan data curah hujan, baik di stasiun balapan yogyakarta dan stasiun patuk gunungkidul, pengaruh fenomena el nino cukup nyata untuk wilayah yogyakarta, terutama untuk tahun 1997. demikian pula untuk pengaruh la nina yang terjadi pada tahun 1998. namun untuk pengaruh el nino di yogyakarta dan sekitarnya yang terjadi pada tahun 1953 sama sekali tidak ada pengaruhnya. apabila dilihat berdasar nilai soi serta durasi atau panjangnya data indeks soi berlangsung, apabila nilainya rendah, kurang dari 10, dan durasi juga rendah, kurang dari 10 bulan, maka wilayah yogyakarta tidak peka terhadap fenomena el nino maupun la nina. fenomena itu hanya berpengaruh di wilayah yogyakarta dan sekitarnya apabila nilai indeks soi berada lebih dari 10, baik posif maupun negatif, serta berdurasi sangat panjang, di atas 10 bulan. d. penutup menurut huntington manusia adalah mahluk environmentalis, yaitu bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh alam. manusia harus pandai menyesuaikan dengan alam. manusia tidak perlu hawatir dengan banyak gejala alam, tetapi juga harus banyak ihktiar agar terhindar dari keganasan alam. kemajuan para ahli klimatologi dalam memprediksi fenomena alam sangat menguntungkan umat manusia. fenomena alam el nino dan la nina juga dapat diprediksi dengan berdasarkan data empiric dan formula yang tepat serta teknologi canggih. data perbedaan tekanan udara di atas permukaan air laut ternyata sangat bermanfaat untuk prediksi cuaca, bahkan fenomena alam besar seperti el nino dan la nina, dengan cara menelusuri nilai soi hari, bulanan, dn tahunan. manusia terus harus berusaha menghadapi alam semesta, tetapi yang tidak kalah penting juga selalu mengharapkan keselamatan dengan cara berdoa kepada sang kholik. semoga tulisan ini ada manfaatnya. daftar pustaka bambang irawan, forum penelitian agronomi. vol 24. no. 1 juli 2006: 28-45. queenland government (department of environment and resource management) 2010 ray k. linsley. jr; (1989) hidrologi untuk insinyur jakata: erlangga schmidt and ferguson. strahler (1987), modern physical geography, new york : john willey & sons damen, m. c. j. 1989. cities and environmental earth sciences. enschede: international institute for aerospace survey and earth sciences, itc. hansen, a. 1984. landslide hazards analysis. geotechnical control office, london: university of london. huntington, e. human geography. london: john willey & sons. king, 1964. an introduction to oceanography. new york: mcgraw hill book company. sahal hutabarat, 1982. pengantar oseanografi. jakarta: ui press. verstappen, h. th., 1985. applied geomorphological survey and natural hazard zoning. enschede: itc. warta indonesia, 14 mei 2010. dampak el nino: cuaca ekstrem bakal landa indonesia biodata penulis: suhadi purwantara, staff pengajar di prodi pendidikan geografi fise uny, lektor kepala, telah banyak mengisi karya tulis seperti : mengenal beberapa macam bencana alam dan akibatnya (majalah informasi, 1991), peran ilmu geografi dalam pengajaran ilmu sosial, perkembangan pemikiran geografi dalam kontribusinya pada ilmu wilayah, majalah informasi 1995), potensi mataair cerme untuk kebutuhan irigasi (jurnal sain uny,1997), studi estimasi larian air (run-off) maksimum di perkotaan yogyakarta (geo media, 2004), dan lain-lain. j-informasi 2021 n0 1.indd 45 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp.45-64, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1. 34255. 45-64 directorate general of taxes working from home: a phenomenology of singkawang tax office employees during covid-19 pandemic nita risdiana master of communication study program, faculty of social and political sciences, sebelas maret university, indonesia email: nitarisdiana@student.uns.ac.id prahastiwi utari departement of communication science, faculty of social and political sciences, sebelas maret university, indonesia email: prahastiwi@staff.uns.ac.id ignatius agung satyawan departement of communication science and international relations, faculty of social and political sciences, sebelas maret university, indonesia email: agungsatyawan@staff.uns.ac.id abstract working from home (wfh) is a new thing for directorate general of taxes (dgt) which has the most extensive office distribution among vertical agencies of indonesian government, surely has its own challenges in implementing wfh during covid-19 pandemic. such as the singkawang tax office which has 86% non-homebase employees that appear to have different meaning 46 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 about wfh which can affect their public service. this phenomenology study wants to examine the meaning of wfh based on the experience of dgt nonhomebase employees along with their various conditions and backgrounds. six employees were deeply interviewed by purposive sampling technique. the research findings showed that wfh was defined as new step in carrying out the government bureaucracy and public service. the different meanings of wfh were not only influenced by the location of office but also by the differences of cultural background, age, educational background, and position; that affected their performance in carrying out government bureaucracy and undergoing tasks related to public service. the reward and punishment rules for employees discipline during wfh was defined as organization’s response to maintain all organization performances. these findings raise implications for public service organizations running wfh during covid-19. keywords: work from home, phenomenology, home-based employees, covid-19 pandemic, remote working. introduction nowadays, the world is facing new global pandemic causing social life order change. a new strain of the coronavirus, known as 2019-ncov or covid-19, emerged in wuhan, china, in late 2019 and continues to spread in 2020. (hadi et al., 2020). the virus, which has infected 210 countries and regions, makes the global world isolate each other to prevent the spread of covid-19. on march 12, 2020, who declared the covid-19 virus disaster as a global pandemic, due to the high spread rate of the virus and the absence of an effective virus treatment (who director-general’s, 2020). the entire world which is usually globally connected, it suddenly darkened, as if fighting an invisible enemy. lockdown is term meaning isolation from global life which makes makes the world quiet. one of the most observable changes as the effect of covid-19 pandemic is work scheme change which is changed into work from home (kramer & kramer, 2020)perceptions of the value and status of different occupations may change, resulting in both changes of occupational supply and demand (macro changes. that matter is the adaptation of this global pandemic to prevent the spread of covid-19 virus. since the first covid-19 case was announced in indonesia, in march 2nd, 2020, the government set covid-19 pandemic as national disaster (chaterine, 47 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) 2020; reuters, 2020). almost all crowded places are temporarily closed to reduce the spread of the covid-19 virus; including offices, schools, places of worship, markets and malls. in a press conference, indonesian president, joko widodo, asked the society to conduct their activity at their home, including work, worship, and study (cnn indonesia, 2020). students do school with online learning, and for most workers also do remote working, or what is known as work from home. the civil servant is no exception, they instructed to work from home started from march 16th, 2020 (ulya, 2020). standard operating procedure is surely needed in order to the wfh can be carried on effectively and efficiently possible, especially in carrying out public service. for some contries, working outside the office is common thing to do. remote works concept in which the workers are able to work wherever they want as long as they fulfill their target have applied by international companies. result findings of gartner research showed that 74 % of companies in this world are preparing to permanently switch to full remote (lavelle, 2020). based on survey by flexjobs and global workplace analytics, in the last decade remote work in the us has increased by 91% and more than 80% of respondents in the same survey stated that they would refuse jobs that did not negotiate flexible working (ghura, 2020). however, remote work is a novel work system for the workers in indonesa. it is caused by about 60-70% of workers in indonesia work in informal sector and it requires the workers continuously come to work office. it is defferent from european union and the united states which is only about 20% and 36% of their population working in informal sector. work from home (wfh) protocol in indonesia issued as a follow up of circular letter of minister of administrative reform and bureaucracy reform (panrb) no. 34/2020 concerning amendment to the circular letter of minister of administrative reform and bureaucracy reform (panrb) no. 19/2020 concerning adjustment of the work system of state civil apparatuses in preventing the spread of covid-19 in government agency environment. relating to attendance, every civil servant is carrying out the attendance periodically according to the working hours applicable at each agency. if the agency has online attendance, the attendance will be carried out using application. however, the attendance will be carried out by informing to each head of work unit via electronic message such as sms, whatsapp, e-mail, and other electronic message if the agency does not have yet the application of online attendance (humas menpanrb, 2020). work style change has different interpretation and impact between one employee and other employees. wfh 48 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 required the employees to always be connected by the internet using smartphone or laptop. for the employess who get used to use internet, this system does not become a burden, yet it is different for the employees who do not get used to internet, which is usually dominated by nearly retired employess. virtual or remote working is increasingly popular because besides its potential cost savings (bhat et al., 2017); this is also a form of adaptation for organizations to such crises covid-19 global pandemic. remote working has benefits for the employees because time flexibility and workplace can motivate the employees to balance their private life and work, maintain health and productivity, be able to arrange working hours plan flexibly, be able to reduce stress, and saving time and travel expense to and from the workplace (raišiene et al., 2020; raišienė & jonušauskas, 2013) jonusauskas 2011; raisiene 2012. but some studies have found that remote work also has its disadvantage. the image of professional employees can work more and faster when using ict creates heavier job pressure for employees (ayyagari et al., 2011). the use of ict in work can create a balance with personal life where techno-stress impacts arise due to the loss of boundaries between work and personal life (raišienş & jonušauskas, 2013). several factors, including age and education, can also affect how remote working running. older employees tend to express the disadvantages of telework, while younger employees it tends to point up that teleworking requires specific skills and competencies in comparison work at office. the employees with higher education have higher self-confidence and have the satisfaction of making decisions independently. (raišiene et al., (2020) telework raises quite a few issues for employees, related to communication, collaboration, and the application of ict (information and communication technologies. these factors of trust, interpersonal relations, cultural differences, leadership and technology affect communication that occurs during remote working (daim et al., 2012b). the interpretation of work from home can also be interpreted differently by the employees who work in their homebase and non-homebase. homebase referred to an area or region where the employees lived. as a government organization employee, civil servants are demanded to be willing to be placed in all regions of indonesia. therefore, during the wfh, there are employees doing wfh from their private home in their homebase. there are also employees doing their wfh in the place located in the outside area of their residence. from several previous studies, none has discussed the communication aspects of implementing remote working for government organizations, especially for 49 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) the offices where most of the employees are not local residents. this article aims to study the interpretation of work from home for directorate general of taxes employees in singkawang city, in which almost more than 86 % of their employees are non-base employees. due to the characteristic of the work area which is far from the airport, closed to the state border (the border of indonesia and malaysia), and dominated by non-homebase employees, the employees surely have different interpretation concerning of their wfh’s experience when restrictions on activities in public service places were implemented. literature review diffusion of innovation theory the first step to comprehend this diffusion of innovasion theory is visualizing the innovasion adopted by different channel in certain time and social system. everett rogers and colleagues related the disfussion to social change consisted of innovasion, diffusion (or communication), and consequence obtained both internally and externally within a group through contact with change agents from outside (stephen w. littlejohn et al., 2017). rogers stated that individual is categorized in various stages in adopting the innovation: innovator, initial adoption, initial majority, finale majority, and slow. diffusion of innovasion theory investigates on how new idea, technology, and information spread and change the society. roger stated that one of the purposes of diffusion research is actually to spread the innovation effectively and find a way to reduce the backwardness of innovation adaptation. the resistence level of people to change and social support varies in adopting new ideas, practices, or objects. there is always an individual who will early adopt an innovation. there are also some people who may probably be slow to adopt and have to see the innovation around them before they consider it. generally, rogers and colleagues found that adoption is similar to s curve. at first, the adoption raising was slow, next it reached critical period, and then sudden resurrection happened in adoption. after that, adoption rates have been flat. the implementation of remote working in government organizations is an innovation that must be adapted by civil servants so that public services can be maintained smoothly. this remote working requires basic knowledge about the use of telecomunicating, including connecting office networks to employees’ personal computers and maintaining public services with taxpayers. 50 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 there are four key elements of diffusion of innovation theory assisting to explain how to increase level and effectivity of diffusion and innovation adoption: (1) time; (2) perception and characteristic of the innovation itself; (3) communication channel used; and (4) social system. first, time is diffusion key element which means; innovation needs times to diffuse. it aims to speed up the adoption rate, if possible. second, adoption level is determined by perception and characteristic of the innovation itself, they are; the relative advantages over the options, compatibility between values and existed experience, innovation complexity (where less complex innovations will be easier to adopt), try out ability (potential adaptore will be easy to accept an innovation where they can experiment), and able to be observed (there are many potential adopter who want to observe other people before they are innovate). therefore, the more the change agents are able to demonstrate these features of potential innovation, the more the possibilty of people will take part in adopting the innovation. third, the communication channel includes communication usage of interpersonal, mass media, and social media which are able to influence new innovation disfussion. the last, social system has role in disfussion of innovation involving various elements including the opinion of the leaders within the organization. during this covid-19 pandemic, the second and third stages in the adaptation process of an innovation in the workplace are perhaps the most critical stages. the perception of the need to immediately adapt to new work styles greatly affects how employees perform wfh while still paying attention to the employee code of ethics. employees who perceive remote working as a off time often do not do office work seriously which makes this work style change feels so difficult to carry out. so that managerial roles are needed to monitor the office work of employees who carry out remote working. communication problems are prone to occur when there is a misunderstanding of the message conveyed and also the choice of media used influences how the message is conveyed. difussion of innovation theory used to describe communication process including information, opinion, and behavior spread in communication network through different channel from time to time (borowski et al., 2020). in this era where diffusion takes place both online and offline, the opinion leaders play bigger role than before in disfussion of opinion (casaló et al., 2018)and this trend is expected to continue in the near future. this study aims to identify some key antecedents and consequences of opinion leadership in this context. our results, based on data collected from 808 followers of a fashion focused 51 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) instagram account, suggest that originality and uniqueness are crucial factors if a user is to be perceived as an opinion leader on instagram. in addition, opinion leadership influences consumer behavioral intentions toward both the influencer (intention to interact in the account and recommend it. disfussion of innovation theory applied to this research with focusing on social dimension, perception and characteristic, communication channel used, and social system in government organization implementing work from home innovation during covid-19 pandemic. remote working the stipulation of the corona virus pandemic in 2020 has derived massive changes of the workplace, many companies around the world command their employees to do remote work (riso, 2020). various challenges faced by organization management to hold public service optimally through wfh. telework defined as organization in which the employees geographically spread use media information and communication technologies to communicate and coordinate to complete the task and achieve the purpose of the organization (raišienė & jonušauskas, 2013; stachová et al., 2018). “remote working is a situation in which an employee works mainly from home and communicates with the company by email and telephone” (cambridge dictionary, n.d.). there is significant different work condition after transition periode to flexible work management, work stress level decrease, yet the workload increase accompanied by increased work autonomy, team collaboration and satisfaction to communication climate (mache et al., 2020). remote working has benefits for the employees because time flexibility and workplace can motivate the employees to balance their private life and work, maintain health and productivity, be able to arrange working hours plan flexibly, be able to reduce stress, and saving time and travel expense to and from the workplace (raišiene et al., 2020; raišienė & jonušauskas, 2013) jonusauskas 2011; raisiene 2012. however, remote working also has weakness due to the lack of limitation between working time and break, the lack of clarity between work and private life, the lack of socialization among employees, and the existence of challenge in establishing effective communication and cooperation between co-workers and managers (benetytė; & jatuliavičienė, 2013; daim et al., 2012a). long distance work becomes a challenge faced by employees. “there are drawbacks to telecommuting compared to working in office, feelings of not being included, inaccurate expectations of productivity by coworkers and 52 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 supervisors, not being invited in training on-site at the office, and the need for new and/or different skills and mindset to succeed as a remote worker. to achieve team collaborate effectively, the supervisor have to find ways to build strong teams with virtual tools and services and almost all companies in america have the appropriate software to permit employees to work remotely (rysavy & michalak, 2020). therefore, it needs strong leadership to undertake remote working. managers demanded to create regulation regarding communication, effective information exchange due to the existence of feedback culture, and encourage the employees to have active communication (kuscu & arslan, 2016). moreover, in the government organization in which its bureaucracy structure is more complicated than private sector. some researches stated that leadership on the remote working is more difficult to be carried out than on the conventional working (arnfalk et al., 2016). it is caused by disappearance of limitation about rights and leader powers; hence, the power dynamic between the leaders and the employees changed (g. malakyan, 2020). joint leadership can be breakthrough to gain motivation and coordination, and also to maintain the team effectiveness in performing remote control (arnfalk et al., 2016). jack altman has five tips to manage the performance of long distance worker, they are; (1) determining expectation and initial parameter; (2) building trust between managers and employees by finding an appropriate meeting schedule for managers and employees; (3) the employees have to make an agenda and the supervisor have take notes, and share the notes; (4) giving clear and unambiguous short feedback; and (5) managers have to ask for status aupdates. finally, altman highlighted that to success of remote working, managers have to trust the employees who work from home, and suggested to create direct communication network (altman, 2020). methods this research is descriptive qualitative using phenomenology method. phonemenology is an approach which attempts to enclose and comprehend a phenomenon experienced by an individual based on the individual or group’s point of view that experience that phenomenon according to husserl, phenomenology is philosophical studies describing all fields of human experience in a conscious state, which can be explained that it has limitation and does not have any doubt, so every concept can be clearly indentified and objectively assessed, and also inseparable from individual (stephen w. littlejohn 53 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) et al., 2017). in this research, phenomenology tried to enclose the interpretation about work from home based on the experience of dgt employees that have status non-homebase employees, both those who carried out wfh from their work area and those who carried out wfh by returning to their hometown. dgt was chosen as analysis unit because it has the most employees in the ministry of finance’s work environment, which has total of 45,826 employees spread across 34 regional offices, 352 tax service offices, and 204 offices of counseling and consultation service tax throughout indonesia (dgt, 2018; ministry of finance, n.d.).tax office of singkawang was chosen due to its characteristic of the work area which is far from the airport, closed to the state border (the border of indonesia and malaysia), and dominated by non-homebase employees, the employees surely have different interpretation concerning of their wfh’s experience when restrictions on activities in public service places were implemented. the data were collected by deep interview to the six non-homebase employees, or the employees who are not native of singkawang city, both those who carried out wfh in singkawang and those who carried out wfh by returning to their hometown. result and discussion restriction of activities outside the house as a way to prevent the spread of covid-19 virus changes various society life order change. one of the changes is remote working or known as work from home. work from home is a new thing for government organization employees. generally, public service sector requires the service servants work in the office and have never implemented remote working. innovation in this sudden pandemic period certainly requires high adaptability; hence, the government organizations can run as usual, then the public services activities will run smoothly. remote working or work from home as a response for outside activities restriction to prevent the spread of covid-19 virus is interpreted as new thing in government organization which applys public service. directorate general of tax in singkawang city, which has more than 86 % non-base employees, has various interpretations about implementation of work from home during covid-19 pandemic. homebase means an area or region where the employees lived. due to their job as government employees, they are demanded to be willing to be placed in all regions of indonesia. therefore, as vertical government 54 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 organizations the employees of dgt have to continuously move to other workplace once every 3-4 years. the result of interview showed that non-homebase employees carrying out remote working in work area have different interpretation with those who work in their homebase. it happened because non-homebase employees who happen to be returning to their hometown coincide with the decision to implement wfh, which was valid as of march 16th, 2020. besides, there was commercial flight restriction causing some employees of singkawang tax office which were returning home were not able to come back to their work area in singkawang, west borneo. in addition, among 84 employees of singkawang tax office, there were 86% non-homebase employees who came from java island, the rest is were the native of west borneo. when the work from home discourse was discussed as working pattern concept in facing the covid-19 pandemic, the respondents give different assessment and interpretation. respondent 1 stated that “wfh is a new thing. when it was planned, what came to my mind was the work can be done at home, everything is completely online, and only go to the office if have to meet taxpayers or have certain needs”. the statement of the respondent 1 can be coded as new experience in carrying out the function of the government apparatus by performing remote working. respondent 2 assumed that: with this wfh, we need laptop, while available laptop in the office is limited, so whether we want it or not, we have to buy personal laptop. and work from home means indeed we are all allowed to go home. actually, i plan to take time off for several days because no one can look after my children, so it is a chance to go home. honestly, wfh is less effective to do the work. it doesn’t mean i can’t work, it is just less effective. but, for the sake of health security, i think wfh is something that can logically be accepted (respondent 2). all respondents interprets work from home as new thing, it is an innovation which have to be immediately adapted by government organization employees in order to maintain excellent public services. various applications which previously could only be accessed through internet network in their office, now it must be able to be accessed from internet notwork anywhere. it of course has to keep paying attention to data security and confidentiality. for some employees, especially those who are in 20 to 45 years old, they are easier to adapt to the change of work style. however, for some employees who are above 45 years old especially nearly retired employess, they confess that they 55 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) have difficulties to adapt with network setting in the laptop. meanwhile, his sudden characteristic of innovation requires all employees to adapt quickly. on the other hand, respondents carrying out the wfh in their homebase interpret that wfh is not only as remote working moment, but also as a moment to gather with their family approximately for one to two months, depended on the chance got to have flight to other area. it is a long time for non-homebase employees to be able to work outside the work area or in their homebase area. it is stated by respondent 2, 4, and 6. with this wfh, indeed we are allowed to go home. actually, i plan to take time off for several days because no one can look after my children, so it is a chance for me to go home (responden 2). work from home is working from home but it feels like holiday, we can work and we can also be closer to our family, so we must have strong internet network to finish our works (respondent 4). wfh applies when i return home, other than because there are no commercial flights to return to singkawang so i use it as a moment to gather with my family (responden 6). however, it can cause a feeling of injustice for the employees who still work in their work area. reward and punishment have been assigned to regulate employees’ discipline during work from home which was defined as organization’s control to remote working implementation. in remote working implementation, both head office and head of division carry out online meeting to ask the employees an update related to work implementation. the interaction via zoom media interpreted as one of the ways to direct the innovation adaptation of work style. the messages about adaptation need to be conveyed to other people through consistent communication channel used. previous version of diffusion of innovation theory highlighted interpersonal communication in social media, yet recently, the importance of social media recognized as the important tools to carry out the diffusion. if there are some employees who are slow in carrying out diffusion of innovation, the leader can conduct interpersonal communication by phone or intensly send text message to them to monitor the development of their adaptation. opinion leader is key people in the network affecting other people opinion. the research conducted by rogers showed the importance of opinion leader and relation network between users and potential adopters needed to succeed the diffusion. 56 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 directorate general of taxes as one of government organizations, which has the largest office among other vertical government organizations, does not have any obstacles in preparing network access outside the office. the respondents stated that public service such as consultation, reporting tax returns, registration of tax identification number, etc., conducted online have gone well. the obstacle faced was when taxpayers did not really understand the technology and application of taxation, so the tax employee needed to clearly explain to the taxpayes. it is interpreted that remote working is not too much of a problem for internal parties in the dgt. however, there are some obstacles faced by the society who are not accustomed yet to have public services online. the respondents experience in undertaking wfh also influenced by the kind of position they have. for general executive, there were not any meaningful obstacles in doing office activity during wfh. as expressed by respondent 1 that: in holding public service like providing taxation information in general, spt report (year notification letter), registering npwp (tax id number), and others via online have been well conducted (respondent 1). however, different experience was felt by account representatives (ar) who had duty to supervise compliance and counseling of the taxpayers. the three respondents, who have position as ar, stated that there are some obstacles in holding service to the taxpayers due to limited knowledge, and infrastructure for various types of taxpayers. respondent 6 stated that “in the case of service, for the employees, they may not meet any obstacles because they can access f5 for wp (taxpayers) data. except for internet network, it may be their biggest obstacle. because he is more understand on direct consultation.” the respondents, who have position as account representative (ar), stated that they have obstacles during accomplishing their works remotely. for example, obstacle in issuing massive calculation note of tax bill due to the application which can only be accessed in the office. thus, some works should be done manually which caused performance decreasing of the work quantitatively. by the activities limitation, the ars are also not allowed to visit the taxpayers’ business place, so the information regarding the taxpayers’ business size and type is more difficult to be obtained. it can be interpreted as the obstacle in undertaking public service with wfh due to limited knowledge and infrastructure possessed by taxpayers. they stated that some taxation counseling services will be easier to be carried out by face to face than by online. 57 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) particularly in the working area of the singkawang tax office consisting of singkawang city area, sambas district, and bengkayang district, in which most of those areas do not have smooth internet connection yet. other obstacle faced was invalid phone number and email of the taxpayers listed in the database, so the employees have difficulty to contact the taxpayers in giving taxation information. it seems that different level of position also gives various experiences concerning remote working. the executors who work on administrative matters stated that there are no significant obstacles during work from home, both in work area and in homebase. meanwhile, account representative or tax employee who has task to supervise the compliance and provide consulting service of taxpayes, stated that there are obstacles in achieving certain performance. especially in terms of exploring the taxation potential, this is usually undertaken by visitting to the taxpayers’ business place, yet it cannot be conducted during covid-19 pandemic. respondents stated that they prefer to work from office to achieve performance targets which have been effectively determined. there are various motivations of work experienced by respondents during wfh. for the employees who have remote working in work area, they stated that work motivation of the employees who have returned to work area weakened, while implementing wfh in the homebase area is not effective because employees tend to be relaxed. due to the remote working is a new to do in government organizations, the employees who have wfh in their homebase have to adapt to keep doing the work as they were usually done in the office. moreover, the ministry of finances issued the rule concerning flexible working space as response on the development of information and communication technology which demanded public or private organization adapted to new work environment in the context of fifth stage of bureaucratic reform entitled digital transformation since 2019 (ghina, 2020). decree of the minister of finances no. 223/kmk.01/2020 concerning of flexibility implementation of work place (fws) in the ministry of finances environment is arrangement of employees work pattern which maximizes information and communication technology to increase and maintain employees productivity, and ensure the continuity of the tasks performance by providing work location flexibility for a certain period (ministry of finance, 2020). adaptation to remote working innovation is increasingly demanded, it is not merely limited to the covid-19 pandemic period. remote working is common thing to do in foreign country, while fws is one of the work style innovations 58 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 which has purpose to create adaptive work culture based on the digital and has integrity to increase ministry of finaces productivity and performance. the respondents also have different interpretation regarding discourse of flexible working space. their statements are: in current situation, in healthy side the fws/wfh is indeed effective, miss. because it can reduce face to face meeting with wp (taxpayers), but in the performance side, it is not fully effective, because our system does not support 100% (respondent 1). the work won’t be effective. the employees tend to be relaxed. may be they will look after their children or won’t work at all. i don’t have laptop too; laptop from office is limited, while my laptop has broken. this is what makes me prefer to work in the office (respondent 3). the flexibility of the workplace can indeed reduce tension when doing work in the office, but it can also remove the boundaries between office and home work so that fws may be effective if only done a few times a year (respondent 5). but respondent 2, 4 and 6 gave similar statements that argue the other’s statements: viewed from the closeness to the family, indeed it will increase the motivation to work. it’s just not too efficient if viewed from the system side and role as account representative, because ars have to interact with the taxpayers. if wfh is done from workbase and far from family, it’s better to work at office and it will be more motivated and effective. if in the workbase they are alone it’s better wfo. with condition that covid security condition is still relatively safe (respondent 2). we will be happy to implement flexible working space as long as the system used is running well and does not reduce the effectiveness of working in the office (respondent 4). this is good solution too, because there are many employees of the ministry of finance who are far from their homebase and family. with only having 12 days of leave within one year, this is good solution for the ministry of finance (respondent 6). based on the various statements of the respondent, it can be interpreted that the discourse of flexible working space or remote working is something to look forward to but is also a concern for some dgt employees. non-homebase employees can certainly take advantage of the fws term as a moment to gather with family. however, dgt employees who have to deal directly with taxpayers, 59 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) such as service counters, account representatives and tax auditors, will certainly experience difficulties if they run fws for too long. the loss of boundaries between working hours and personal life must also be considered by employees who implement fws. this is where the role of the leader is needed to monitor and ensure that public services and other work are well done. by the existence of various work styles, public services are expected to remain optimally implemented. corresponding to the tips provided by altman, communication channel is needed to maintain employees’ productivity. general secretary of ministry of finances stated that they are arranging the guidelines of activity based workplace, office automation optimization of ministry of finances, and ensuring infrastructure availability. it is included the data and network security as a protocol to guarantee the fws implemented in public sector can be well controlled, including contents, substances, and data confidentiality. in addition to preparing an infrastructure network to ensure the smooth running of fws, strong leadership and team communication are needed to reduce ambiguity in implementing remote working in an organization. interpersonal communication between managers and employees, as well as between employees, needs to be built as well as possible so that work is done effectively even though it is done outside the office workplace conclusion remote working or work from home (wfh) as a response for outside activities restriction to prevent the spread of covid-19 virus is interpreted as new thing in government organization which applys public service. directorate general of tax in singkawang city, which has more than 86 % non-base employees, has various interpretations about implementation of wfh during covid-19 pandemic, that caused by the difference of age, work position, education, and the status. the process of implementing wfh in dgt singkawang goes through four stages of the diffusion process of innovation that need to be considered by managers, namely (1) the time needed to adapt; (2) perception and characteristic of the innovation of remote working; (3) communication channel used during wfh; and (4) social system at singkawang tax office. this research is expected to provide an overview of the implementation of wfh in public organizations in indonesia during the covid-19 pandemic and can serve as an evaluation for the implementation of more effective remote working so that public services are well maintained. 60 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 references altman, j. (2020). performance management for remote workers. https://lattice. com/library/performance-management-for-remote-workers arnfalk, p., pilerot, u., schillander, p., & grönvall, p. (2016). green it in practice: virtual meetings in swedish public agencies. journal of cleaner production, 123, 101–112. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.063 ayyagari, r., grover, v., & purvis, r. (2011). technostress: technological antecedents and implications. mis quarterly: management information systems, 35(4), 831–858. https://doi.org/10.2307/41409963 benetytş;, d., & jatuliavişienş, g. (2013). building and sustaining trust in virtual teams within organizational context. region formation & development studies, 2(10), 18–31. bhat, s. k., pande, n., & ahuja, v. (2017). virtual team effectiveness: an empirical study using sem. procedia computer science, 122, 33–41. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.338 borowski, e., chen, y., & mahmassani, h. (2020). social media effects on sustainable mobility opinion diffusion: model framework and implications for behavior change. travel behaviour and society, 19(december 2019), 170–183. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2020.01.003 cambridge dictionary. (n.d.). meaning of remote working in english. retrieved june 22, 2020, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/remote-working casaló, l. v., flavián, c., & ibáñez-sánchez, s. (2018). influencers on instagram: antecedents and consequences of opinion leadership. journal of business research, july. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.005 chaterine, r. n. (2020). kemenkes: corona bencana nasional, bukan darurat nasional. https://news.detik.com/berita/d-4939175/kemenkes-coronabencana-nasional-bukan-darurat-nasional cnn indonesia. (2020). jokowi imbau masyarakat bekerja dan beribadah di rumah. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315141316-32-483586/ jokowi-imbau-masyarakat-bekerja-dan-beribadah-di-rumah daim, t. u., ha, a., reutiman, s., hughes, b., pathak, u., bynum, w., & bhatla, a. (2012a). exploring the communication breakdown in global virtual teams. international journal of project management, 30(2), 199–212. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.06.004 61 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) daim, t. u., ha, a., reutiman, s., hughes, b., pathak, u., bynum, w., & bhatla, a. (2012b). exploring the communication breakdown in global virtual teams. international journal of project management, 30(2), 199–212. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.06.004 dgt. (2018). 1 oktober 2018, ditjen pajak resmikan 23 kantor baru. https://www. pajak.go.id/1-oktober-2018-ditjen-pajak-resmikan-23-kantor-baru g. malakyan, p. (2020). digital leader-followership for the digital age: a north american perspective. digital leadership a new leadership style for the 21st century, 1–24. https://doi.org/10.5772/intechopen.89820 ghina, s. (2020). flexible working space, pola kerja baru kementerian keuangan ri. https://www.suara.com/yoursay/2020/06/13/132755/flexibleworking-space-pola-kerja-baru-kementerian-keuangan-ri?page=all ghura, r. (2020). remote work before and during covid-19. https://www.hcltech. com/blogs/remote-work-and-during-covid-19 hadi, a. g., kadhom, m., hairunisa, n., yousif, e., & mohammed, s. a. (2020). a review on covid-19: origin, spread, symptoms, treatment, and prevention. biointerface research in applied chemistry, 10(6), 7234– 7242. https://doi.org/10.33263/briac106.72347242 humas menpanrb. (2020). “work from home” asn diperpanjang hingga 13 mei 2020. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/work-from-homeasn-diperpanjang-hingga-13-mei-2020 kramer, a., & kramer, k. z. (2020). the potential impact of the covid-19 pandemic on occupational status, work from home, and occupational mobility. journal of vocational behavior, 119, 103442. https://doi. org/10.1016/j.jvb.2020.103442 kuscu, m., & arslan, h. (2016). virtual leadership at distance education teams. turkish online journal of distance education, 17(3), 136–156. https://doi. org/10.17718/tojde.79230 lavelle, j. (2020). gartner cfo survey reveals 74% intend to shift some employees to remote work permanently. https://www.gartner.com/en/newsroom/pressreleases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizationsto-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2 mache, s., servaty, r., & harth, v. (2020). flexible work arrangements in open workspaces and relations to occupational stress, need for recovery and psychological detachment from work. journal of occupational medicine and 62 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 toxicology, 15(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12995-020-00258-z ministry of finance. (n.d.). sebaran pegawai kementerian keuangan. retrieved june 24, 2020, from https://www.sdm.kemenkeu.go.id/ ministry of finance. (2020). flexible working space, budaya kerja baru kemenkeu untuk tingkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. https://www.djkn. kemenkeu.go.id/berita/baca/20571/flexible-working-space-budayakerja-baru-kemenkeu-untuk-tingkatkan-produktivitas-dan-kinerjaorganisasi.html raišienş, a. g., & jonušauskas, s. (2013). silent issues of ict era: impact of techno-stress to the work and life balance of employees. entrepreneurship and sustainability issues, 1(2), 108–115. https://doi.org/10.9770/ jesi.2013.1.2(5) raišiene, a. g., rapuano, v., varkulevişiute, k., & stachová, k. (2020). working from home-who is happy? a survey of lithuania’s employees during the covid-19 quarantine period. sustainability (switzerland), 12(13). https://doi.org/10.3390/su12135332 reuters. (2020). indonesia confirms first cases of coronavirus. https://www. bangkokpost.com/world/1869789/indonesia-confirms-first-cases-ofcoronavirus riso, s. (2020). technology is our ally against the coronavirus. https://www. eurofound.europa.eu/publications/blog/technology-is-our-ally-againstthe-coronavirus rysavy, m. d. t., & michalak, r. (2020). working from home: how we managed our team remotely with technology. journal of library administration, 60(5), 532–542. https://doi.org/10.1080/01930826.2020.1760569 stachová, k., stacho, z., blštáková, j., hlatká, m., & kapustina, l. m. (2018). motivation of employees for creativity as a form of support to manage innovation processes in transportation-logistics companies. nase more, 65(4 special issue), 180–186. https://doi.org/10.17818/nm/2018/4si.3 stephen w. littlejohn, foss, k. a., & oetzel, j. g. (2017). theories of human communication. in waveland press, inc. (11th ed.). waveland press-inc. https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004 ulya, f. n. (2020). asn boleh kerja dari rumah hingga 31 maret 2020. https:// money.kompas.com/read/2020/03/16/142105726/asn-boleh-kerja-dari63 directorate general of taxes working from home: ... (nita risdiana, prahastiwi utari, and ignatius agung satyawan) rumah-hingga-31-maret-2020 who director-general’s. (2020). who director-general’s opening remarks at the media briefing on covid-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/ who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020 64 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 45-64 inf rmasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta volume 49. nomor 2 desember 2019 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 i editorial team editor in chief benni setiawan, sinta id 5990797 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia editorial board fauziah hassan, scopus id 57195409343 universiti sains islam malaysia, malaysia lily el ferawati rofil, scopus id 56755234000 binus university, indonesia rama kerta mukti, scopus id. 57200990072 universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, indonesia yuliyanto budi setiawan, scopus id: 57200984447 universitas semarang, indonesia s bekti istiyanto, scopus id 57205023689 megister ilmu komunikasi universitas jenderal soedirman, indonesia ni made ras amanda g, sinta id 6200321 universitas udayana bali, indonesia edwi arief sosiawan, sinta id 6037291 universitas pembangunan nasional yogyakarta, indonesia nina mutmainnah, sinta id 6037394 ilmu komunikasi, universitas indonesia, indonesia dyna herlina suwarto, sinta id 6005523 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia handling editor siti zobidah omar, scopus id 50162281800 department of communication, universiti putra malaysia, malaysia siti machmiyah, sinta id 6058449 ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia informasi is an academic journal that centered on communication, is open and welcoming to contributions from the many disciplines and approaches that meet at the crossroads that is communication study. we are interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. in other words, informasi will be a forum for scholars when they address the wider audiences of our many sub-fields and specialties, rather than the location for the narrower conversations more appropriately conducted within more specialized journals. informasi published twice a year (june and december) in english. this journal, serving as a forum for the study of communication in indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, supports focused studies of a particular themes and interdisciplinary studies. informasi has become a medium of diffusion and exchange of ideas and research findings, so much so that researchers, writers, and readers from various traditions of learning have interacted in a scholarly manner. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837volume 49. nomor 2. desember 2019 ii inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837volume 49. nomor 2. desember 2019 reviewer vedi r hadiz, university of melbourne, asia institute, parkville, australia, scopus id: 6602409785 normah mustaffa universiti kebangsaan malaysia, malaysia, scopus id 54894594900 taufiqur rahman universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. scopus id: 57192979364 inaya rakhmani universitas indonesia, indonesia, scopus id: 55339554100 hanny hafiar universitas padjadjaran, bandung, indonesia. scopus id 57204043402 suranto aw ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta, indonesia, scopus id 57205219982 novi kurnia komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas gadjah mada, indonesia iii inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201949 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837volume 49. nomor 2. desember 2019 table of contents editorial: media anthropology: studying the life of media consumers through audience ethnography lily el ferawati rofil ........................................................................................................................v aqua ads as an instrument of indonesia national identity development asnurul novia narendra, sri kusuma habsari, & deny tri ardianto ........................................77 challenges of a dual role of marketing public relations and public relations in developing a positive image of pt overseas zone siti khopipah & ade tuti turistiati .............................................................................................. 91 women’s journalists in the practice of mass media in semarang city lusi setyo wulandari & nova permata sari ................................................................................ 101 hermeneutic circle in digital literation and its relevance as an antidote to hoax m. rodinal khair khasri ............................................................................................................... 113 the political communication process among chinese moslem society ..125 ulfah hidayati ...............................................................................................................................125 digital economic literacy micro, small and medium enterprises (smes) go online yosi erlanitasari, andre rahmanto, & mahendra wijaya ......................................................... 145 depan.pdf page 1 depan.pdf page 1 169 m. hamam alfajari, interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi ... interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta m. hamam alfajari alumnus ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan humaniora uin sunan kalijaga yogyakarta hamamalfajari@gmail.com abstract this research aims to determine the perspective of symbolic interactionism students to kiai in the communication process in al munawwir islamic boarding school krapyak yogyakarta. to achieve the objectives of the study, researchers used a qualitative approach, with qualitative descriptive type. the subjects in this study were students at al munawwir boarding school krapyak yogyakarta. data retrieval is done through interviews and observation. results found is that symbolic interactionism students are not deterministic. that is, what is done by the students of the kiai is a subjective awareness of students who interpret certain symbols through interaction. the fact then that creates a social world for students. social world that includes an appearance, gestures and symbolic language emerged in social situations, so in this context, the social world at the boarding school students can be said is a product of individuals as actors who are active. keywords: symbolic interactionism, communication, islamic boarding school. abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif interaksionisme simbolik santri terhadap kiai dalam proses komunikasi di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta. untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif kualitatif. subyek dalam penelitian ini adalah santri di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta. sementara pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. hasil yang ditemukan adalah bahwa interaksionisme simbolik santri tidak bersifat deterministik. artinya, apa yang dilakukan oleh santri kepada kiai adalah kesadaran subjektif santri yang menafsirkan simbol­simbol tertentu melalui interaksi. bahkan kemudian yang menciptakan dunia sosial bagi santri. dunia sosial yang meliputi penampilan, perilaku, dan bahasa simbolik muncul dalam situasi sosial, sehingga dalam konteks ini, dunia sosial pada santri pondok pesantren dapat dikatakan adalah produk individu sebagai aktor yang aktif. kata kunci: interaksionisme simbolik, komunikasi, pondok pesantren 170 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang bisa dikatakan sebagai kerangka sistem pendidikan islam tertua di indonesia. secara historis, pondok pesantren bukan saja identik dengan makna keislaman, akan tetapi juga mengandung makna terhadap nilai-nilai keaslian indonesia. nurcholish majid (1997: 10) dalam bukunya berjudul bilik-bilik pesantren mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan artefak peradaban yang dibangun sebagai institusi pendidikan bercorak tradisional, unik, dan indigenious. ketika berbicara mengenai pondok pesantren, tidak akan terlepas dari sosok kiai dengan santri sebagai bagian dari elemen pondok pesantren. kepemimpinan kharismatik seorang kiai di pondok pesantren dapat menjadi pioner sistem pendidikan islam di indonesia. kiai memiliki kemampuan dalam memperoleh dan mempertahankan otoritasnya. sehingga kiai dapat dengan mudah menggerakan, mengarahkan, menginspirasi, dan me ngontrol semua unsur di dalam pondok pe santren. model kepemimpinan kiai semacam ini tidak terlepas dari adanya proses interaksi yang terjadi antara kiai dengan santri pondok pesantren. pola interaksi para santri dengan kiai dapat dikategorikan ke dalam hubungan dialektik, yaitu hubungan di mana orangorang yang berhubungan akan saling memberikan pengaruh dan akibat. saat santri berkomunikasi dengan kiainya akan sangat bergantung pada norma, nilai, budaya dan aturan yang berlaku, termasuk karena adanya campur tangan setiap elemen di pondok pesantren. akan tetapi, karena hal demikian juga dibentuk melalui proses komunikasi, maka bagaimana proses komunikasi itu berlangsung dapat mencerminkan situasi sosial di pondok pesantren tersebut. struktur komunikasi yaitu sistem yang terbentuk dalam proses komunikasi, yakni ketika proses komunikasi berlangsung cukup lama menurut norma maupun nilainilai, serta memberi efek tertentu (nina syam, 2009: 14). komunikasi mengambil peran untuk membangun hubungan para santri dengan kiai. sebagai sebuah proses, komunikasi mentransfer simbol-simbol yang mengandung makna. untuk itu, kiai bersama simbol-simbol yang melekat dalam dirinya, kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para santri melalui proses komunikasi sehingga membentuk tatanan sosial khas pondok pesantren. komunikasi melalui simbol-simbol merupakan isyarat yang mempunyai arti khusus (makna yang dapat dimengerti) serta muncul dalam diri individu lain yang memiliki ide sama. komunikasi yang terjadi bukan saja melibatkan pesan verbal seperti kata, frasa atau kalimat, akan tetapi proses komunikasi tersebut juga melibatkan proses pertukaran simbol yang bersifat nonverbal berupa isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan sentuhan sehingga dirisang aktor yang terlibat dalam proses tersebut mampu untuk membacanya (umiarso dan elbandiansyah, 2014: 214). penelitian ini menggunakan pendekatan teori interaksionisme simbolik sebagai pisau analisis untuk memahami interaksi santri dengan kiai. simbol-simbol ini merupakan sesuatu yang digunakan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan yang dimaksud oleh aktor. proses memahami simbol tersebut adalah bagian atau memang merupakan proses penafsiran dalam berkomunikasi. george herbert mead mengatakan teori interaksi simbolik sebagai cara manusia dalam berinteraksi melalui simbol-simbol yang dapat berupa kata, gerak tubuh, nilai, norma, dan peran. untuk itu, komunikasi yang terjalin secara pribadi bukan karena didasarkan tindakan pribadinya, melainkan karena keanggotan dirinya dalam kelompok masyarakat (umiarso dan elbandiansyah, 2014: 63). gagasan mendasar yang menjadi sumber telaahnya yakni bahwa komu nikasi terjadi melalui dunia simbol yang saling berkaitan, lalu konsep diri terbentuk melalui komunikasi, se hingga aktivitas sosial menjadi mungkin melalui proses pengambilan peran orang lain sebagaimana layaknya sandiwara dalam berkomunikasi. ruang 171 m. hamam alfajari, interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi ... lingkup perspektif interaksionisme simbolik tetap memberikan tekanan pada simbol dan per tukaran simbol yang menciptakan makna bersama. individu tidak dapat memahami konsep diri dalam berkomunikasi apabila tidak dimulai dari memahami masyarakat di sekelilingnya (nina w. syam, 2009: 26-28). tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta. unit analisis teori adalah simbolik, diri (self), berpikir (mind), interaksi sosial, dan dunia sosial. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak mementingkan angka atau kuantifikasi fenomena. maka kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan secara seksama dan mengkaji sejumlah variabel seputar interaksionisme simbolik santri terhadap kiai di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta dalam berkomunikasi. pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara mendalam dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan, sementara peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. disamping itu, peneliti juga melakukan observasi non partisipan, hanya sebagai pengamat tanpa terlibat secara langsung aktifitas informan. selanjutnya data penelitian yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif miles dan huberman. teknik ini pada dasarnya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. hasil dan pembahasan makna simbolik menurut santri pendekataan teori interaksi simbolik berfokus pada cara manusia dalam berinteraksi melalui simbol-simbol yang ditafsirkan. komunikasi yang terjadi bukan saja melibatkan simbol-simbol verbal seperti kata, frasa atau kalimat, akan tetapi proses komunikasi tersebut juga melibatkan proses pertukaran simbol yang bersifat non verbal seperti isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan sentuhan sehingga dirisang aktor yang terlibat dalam proses tersebut mampu untuk membacanya. untuk itu, komunikasi yang terjalin secara pribadi bukan karena didasarkan tindakan pribadinya, melainkan karena keanggotan dirinya dalam kelompok masyarakat (umiarso dan elbandiansyah, 2014: 214). santri yangsangat menghormati dan mengidolakan kiainya di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta merupakan peristiwa simbolik akibat dari pemak na an santri terhadap simbol-simbol di lingkungan santri berada. kiai bagi santri nya adalah adalah ulama, guru, sekaligus orangtua di pondok pesantren. kiai menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana orangtua yang selalu melindungi, membimbing, dan menasihati para santri. selain itu, kiai juga disimbolkan sebagai agent of social change dalam kehidupan masyarakat. “kiai yang pertama adalah sebagai guru, juga sebagai orangtua. kedua, kiai adalah orang alim yang mengontrol kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. karena kalau di suatu tempat ada sosok kiai, maka akan lebih terkontrol, sehingga lebih berjasa bagi masyarakat sekitar. coba aja misalkan dalam suatu daerah tidak ada sosok kiai, mungkin kita akan merasakan satu peran yang hilang. istilahnya kiai itu pakunya bumi”(informan 1,pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) “…sampai kapanpun, kiai adalah guru dan sekaligus orangtua bagisaya. sehingga saya sudah menyerahkan diri kepada kiai supaya ilmu yang diperoleh mendapat barokah” (informan 3, pada 2 juli 2015, di krapyak, bantul). guru adalah teladan bagi murid (santri), oleh karenaitu sifat, kepribadian, dan tindakan seorang kiai akan menjadi contoh bagi murid-muridnya, bahkan oleh masyarakat. selanjutnya santri memaknai 172 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 kiai sebagai sosok layaknya orangtua. kiai menggantikan peran orangtua bagi santri saat berada di pondok pesantren. kiai menjalankan tugas dan fungsi sebagai orangtua yang selalu melindungi, membimbing, dan menasihati para santri. kiai juga disimbolkan sebagai agent of social change dalam kehidupan masyarakat. artinya, bahwa dalam kehidupan sosial, peran kiai tidak dapat dikesampingkan sebagai penjaga moralitas masyarakat. sehingga santri, termasuk masyarakat secara sukarela akan menyerahkan dirinya kepada kiai agar membimbing ke jalan yang lurus. selain itu, melupakan ikatan dengan kiai dianggap sebagai satu kesalahan yang tidak seharusnya terjadi karena dapat menghilangkan berkah kiai. akibat selanjutnya dari kehilangan berkah kiai adalah pengetahuan santri tidak akan bermanfaat. misalnya ketika santri di kemudian hari memimpin sebuah pondok pesantren, maka ia tidak akan dapat menarik santri yang banyak, atau kalah dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak melupakan hubungan dengan kiai. “…kalau di pesantren seperti ini (salaf ), ikatan santri dengan kiai tidak ada habisnya, bahkan sekalipun sudah jadi alumni, tetap terikat meskipun sudah tua. tidak ada istilah mantan santri. sebab santri itu yaa sampai kapan pun santri. meskipun santri sudah keluar dari pondok pesantren, ikatan santri dengan kiainya tetap harus dijaga. misalkan sowan ketika ada waktu luang” (informan 2, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) “santri sampai kapanpun ya tetap santri. tidak boleh ada istilah mantan santri dari kiai a, misalnya. sebab memutus ikatan santri dengan kiai adalah suatu tindakan yang sangat disesalkan. itu samasaja kita (santri) tidak tahu terimakasih. dulu sudah dibimbing,dinasihati, dan mendapat banyak pelajaran dari kiai, kok kemudian setelah lulus tidak mengenang jasajasa para kiainya. bisa tidak berkah hidupnya” (informan 4, pada 2 juli 2015, di krapyak, bantul) bagi santri merupakan satu hal yang “tabu” ketika mengatakan bahwa ia adalah “bekas” santri dariseorang kiai tertentu. oleh karena itu, ketika seorang santri menjadi muridkiai tersebut, maka seumur hidupnya akan tetap menjadi muridnya. apa yang disampaikan di atas merupakan implikasi dari penafsiran dan pemaknaan santri terhadap kiainya. santri telah melakukan internalisasi berupa penafsiranpenafsiran terhadap simbol-simbol. ketika penafsiran yang sudah menjadi keyakinan bagi santri, maka apa dan bagaimana tindakan santri terhadap kiainya akan sebagaimana penafsiran tersebut. melalui proses penafsiran ini kemudian santri memiliki persepsi terhadap kiainya, yang menjadi acuan bagi santri untuk memperlakukan kiai sebagaimana yang dipersepsikan. ini sesuai dengan ide dasar teori interakisionisme simbolik bahwa manusia bertindak atau bersikap terhadap orang lain dilandasi atas pemaknaan kepada orang lain, kemudian pemaknaan-pemaknaan itu muncul dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara manusia. pikiran (mind) dan konsep diri (self) santri santri sebelumnya memang sudah memiliki beragam informasi tentang kiainya yang masuk ke dalam dirinya atau disebut sebagai fase internalisasi. memori tentang kiai sudah terekam melalui pengalamanpengalaman di masa lalu. sehingga terjadi proses pengembangan diri (self) terhadap lingkungan sosial di mana santri berada. ada beberapa media bagi santri untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kiainya, yang kemudian informasi tersebut mengendap menjadipersepsi bagi santri dan menjadi rujukan utama tentang bagaimana sebaiknya mem per lakukan kiainya. pertama, santri mendapatkan informasi secara langsung dari kiai sehingga santri mengenal sosok kiainya. “…misalkan pengalaman saya ketika sowan ke kiai, biasanya memang yang lebih aktif kiainya ketimbang 173 m. hamam alfajari, interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi ... santri. kecuali ketika santri punya hajat tertentu, maka santri akan menyampaikan hajat tersebut, kemudian mendengarkan secara seksama nasihat atau arahan dari kiai…” (informan 3, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) “karena memang saya melihat santri senior, mereka melakukan seperti itu. ternyata kalau di pondok-pondok tradisional lebih condong sebagai bentuk tadzim kepada kiainya. mereka merujuk kepada kitab klasik. dalam kitab itu disebutkan, kalau ilmu kamu ingin bermanfaat, maka muliakanlah ilmunya dan muliakan kiai. akan tetapi dalam tanda petik, yakni tetap ada batasan untuk tidak terlalu menyanjung atau mengkultuskan kiai, sebab kita sama-sama manusia…”(informan 1, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) george herbert mead menambahkan bahwa individu-individu di dalam lingkungan sosial tidak dilihat sebagai unit-unit yang termotivasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dan internal di luar kendali mereka, ataudi dalam batas-batas suatu struktur yang kurang lebih tetap. melainkan lebih tepatnya, individu-individu tersebut sebagai unit-unit reflektif atau berinteraksi yang membentuk entitas masyarakat (george ritzer, 2012:626). artinya, kemampuan berpikir mampu membuat seseorang bertindak secara reflektif daripada hanya sekedar tindakan secara tidak reflektif. ada proses interaksi dengan diri sendiri sebelum melakukan suatu tindakantertentu. “santri itu seseorang yang belajar agama sambil tinggal di pesantren atau asrama. dengar kata santri, biasanya dalam konteks pemahaman agamanya lebih kuat. sementara itu jika dilahat dalam konteks bagaimana santri berpakaian? kalau saya pribadi, santri itu ya nggak mesti pakai sarung. fleksibel aja, sesuai kondisi lingkungannya, melihat tempat dan acaranya seperti apa. jadi, misalkan mau pakai celana ataupun sarung dan peci, ya sah-sah saja” (informan 3, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) “santri adalah orang yang mengikuti peraturan kiai di pondok pesantren, karena kita jauh dari orang tua. kedekatan diantara santri seperti nggak ada batas. kalau ada makanan, ya dimakan bareng. tidur juga bareng. terus cara berpakaian santri juga biasanya sopan, memakai sarung dan peci. jadi kalau selesai sekolah, harus pake sarung. itu sudah peraturan, dan kami ya mematuhi peraturan itu. meskipun sebenarnya kami juga dibebaskan dalam hal berpakaian, artinya tidak mesti memaki sarung dan peci terus, misalkan pakai kaos juga boleh, asalkan tau tempat” (informan 4, pada 28 september 2015, di krapyak, bantul) dengan demikian diri (self) santri merupakan bentuk definisi kepada kiainya, situasi, objek, dan bahkan kepada diri santri sendiri yang kemudian menentukan tindakannya. namun, yang perlu digarisbawahi bahwa tindakan diri (self ) santri tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan, impuls, tuntutan budaya atau tuntutan peran, melainkan tindakan santri hanya didasarkan pada definisi atau penafsiran santri atas objekobjek di sekelilingnya sendiri, sehingga diantara pikiran (mind) dan diri (self) santri menjadi bagian dari tindakan sosial. santri mendefinisikan dirinya sebagai orang yang sedang belajar agama. dengan kata lain, santri adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang lebih baik daripada orang yang bukan santri. kemudian tinggal di asrama dengan menjaga dan menjalankan nilai-nilai, norma, etika, dan budaya yang ada di pondok pesantren. george herbert mead mengatakan diri secara dialektis berhubungan dengan pikiran. tubuh bukan suatu diri dan menjadi suatu diri hanya bila pikiran telah berkembang. sementara di sisi lain, diri bersama kerefleksifannya, sangat penting bagi perkembangan pikiran. berpikir merupakan interaksi oleh diri orang yang bersangkutan dengan orang lain. tidak ada pikiran (mind) yang timbul lepas-bebas dari situasi sosial, namun ia memiliki keterkaitan di mana diri 174 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 (self ) berada (umiarso dan elbandiansyah, 2014:189-190). dengan demikian, apa yang menjadi konsep diri (self) santri merupakan hasil dari proses berpikir (mind) yang terkait dengan keberadaan santri di pondok pesantren. dalam interaksi sosial muncul pikiran (mind) dan konsep diri (self) aktor yang merupakan bagian esensi dalam tindakan sosial, sehingga mereka saling mempengaruhi menyesuaikan diri dan saling mencocokan tindakan-tindakan mereka. sebagaiamana santri saat berinteraksi dengan kiainya adalah sebagai tindakan sosial setelah santri melihat bahwa para santri di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta memang harus seperti itu dalam melakukan interaksi dengan kiai. artinya, kesadaran diri terbangun oleh pikiran (mind) santri yang merefleksikan kenyataan sosial di sekitar mereka, sehingga berusaha untuk mencocokkan satu sama lain. interaksi sosial santri suasana penuh kekeluargaan dan kehangatan tercermin dari interaksi santri dengan kiai di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta. interaksi ini seperti halnya antara orangtua dengan anak. santri memandang bahwa kiainya adalah orangtua yang dapat menjadi teladan, inspirator, dan selalu menjadi tempat mengadukan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi santri. pola hubungan orangtua-anak di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta, tercipta melalui intensitas komunikasi di antara santri dan kiai. “….kiai memiliki perhatian yang sama dengan orangtua kita. sampai alhamdulillah yaa mbah najib sampai hafal satu persatu santrinya, kita nggak perlu nyebutin nama. “oh.. ini hilmi, bapaknya ini ya? alamatnya di sini” begitu kata kiai menyebut nama ku ketika bertemu dalam pengajian. nggak biasanya ada guru yang bisa seperti itu, dengan segitu banyaknya santri, beliau sampai hafal. kayaknya ini sudah warisan dari kiai-kiai terdahulu. tidak ada sekat antara kiai dengan santri” (informan 2, pada tanggal 26 september 2015, di krapyak, bantul) kiai memahami posisinya bukan saja sebagai seorang pengajar, melainkan membuka diri kepada siapa pun, termasuk memposisikan dirisebagai orangtua. kiai yang menunjukan sikap tawadhu’ juga merasabahwa sebagai manusia harus bersikap terbuka kepada siapa saja, tidak baik ketika menciptakan sekat yang justru akan menjaga jarak. jadi, sikap seperti di atas bukan saja semata-mata hanya berdasarkan ajaran agama. kendatipun tercipta suasana keke luar gaan, santri tetap menjaga batas-batas yang menjadi wilayah bagi seorang santri. untuk itu, terdapat perbedaan cara dan bentuk interaksi santri dengan kiai, misalnya penggunaan bahasa, konten pesan, maupun bahasa tubuh. “..yang pertama sopan, kita harus membedakan antara bahasa teman dengan bahasa ketika berkomunikasi dengan kiai. misalnya kalau dalam bahasa jawa, ya pakai bahasa jawa karma inggil. yang kedua, misalnya menjaga sikap, cara duduk atau pandangan mata, misalnya menunduk yaa menunduk..” (informan 1, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) ada perbedaan penggunaan bahasa saat saat santri berinteraksi dengan kiai. hal ini menunjukkan adanya perbedaan struktur sosial di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta. dalam hal ini kiai memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada santri, sehingga kemudian mempengaruhi interaksi yang terjadi antara santri dengan kiai. dalam perspektif komunikasi, interaksi santri dengan kiai merupakan penyampaian pikiran dan perasaan melalui pesan-pesan tertentu–baik verbal maupun nonverbal secara dua arah. santri selalu memperhatikan bahasa verbal yang digunakan pada saat berkomunikasi dengan kiai. santri sebagai komunikator akan menggunakan bahasabahasa yang lembut, sopan, dan mudah dipaham oleh kiai. sebagai contoh saat santri 175 m. hamam alfajari, interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi ... sowan kepada kiai untuk menyampaikan sesuatu, maka pertama-tama santri tidak akan memulai telebih percakapan sebelum kiai yang memulai. “pas interaksi sama kiai, santri harus menggunakan bahasa yang sopan, lembut, dan gampang dipahami. biasanya kalau pakai bahasa jawa, ya menggunakan bahasa jawa karma inggil, tapi kalau tidak bias cukup dengan bahasa indonesia. selain itu, nada bicaranya nggak terlalu tinggi. terus nggak banyak bercanda kalau lagi ngobrol sama kiai” (wawancara dengan hilmi tanggal 26 september 2015) “santri pada saat berinteraksi dengan kiai sebisa mungkin mengurangi kontak mata langsung. dan ketika sowan, santri tidak berani memulai pembicaraan sebelum kiai yang memulai, begitu juga saat mengakhiri percakapan.jadi, santri yang memiliki hajat, maka kemudian disampaikan hajatnya, setelah itu kiai menjawab, memberi nasihan dan saran. jika hajatnya sudah tersampaikan, santri diam saja, tidak berani pamit atau bagaimana. jadi diam interaksi sosial dalam pandangan interaksionisme simbolik tersusun atas tiga entitas, antara lain: tindakan sosial bersama, bersifat simbolik, dan melibatkan pengambilan peran. komunikasi terus menerus santri melibatkan pertukaran simbol. ketika santri berinteraksi dengan kiai, maka secara konstan ia akan mencari petunjuk mengenai tipe perilaku dirinya yang cocok dalam konteks dan pandangan kiainya. serta juga menginterpretasi simbol-simbol yang dimaksud oleh santri lain. makna subjektif yang dimiliki santri merupakan varian yang paling utama dalam melakukan tindakan berdasarkan apa yang santri yakini, bukan pada makna yang benarbenar objektif. dunia sosial santri george herbert blumer (umiarso dan elbandiasyah, 2014: 67-68) menekankan bahwa dunia sosial terbentuk dari aktoraktor sosial yang saling berinteraksi dan dari tindakan mereka dalam hubungannya dengan yang lain. dunia sosial santri di pondok pesantren al munawwir krapyak kemudian menjadi nilai-nilai berdasarkan interaksi sosial santri. peneliti melihat ada beberapa nilai yang menciptakan dunia sosial santri di pondokpesantren al munawwir krapyak: nilai teosentris1. nilai pertama yang menjadi keyakinan bagi santri adalah teosentris, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua kejadian, berproses, dan menuju kepada kebenaran tuhan. semua aktivitas yang dilakukan santri dalam mengaji maupun menuntut ilmu adalah sebagaibentuk ibadah kepada allah. “.. agama islam mengajarkan kita untuk hormat kepada siapa pun, apalagi kepada orang yang memiliki pengetahuan agama luas. orang yang memegang teguh agama, insya allah hidupnya akan selamat dunia akhirat” (informan 2, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) nilai-nilai teosentris tersebut cenderung mengutamakan sikap dan perilaku ukhrawi dan berperilaku sakral dalam kehidupan sehari-hari. ketika santri bersikap tawadhu’ terhadap kiai merupakan suatu bentuk penghormatan, menujukan rasa terimakasih, termasuk keberkahan. nilai kesederhanaan2. kehidupan santri di pondok pesantren al munawwir krapyak bukan dimaksudkan sebagai bentuk kemiskinan, melainkan berkaitan dengan kemampuan bersikap dan dan berpikir wajar, proporsional, dantidak tinggi hati. kesederhanaan berarti wajar, tidak berlebih-lebihan atau berkekurangan. “santri diajarkan untuk hidup sederhana. tidak boleh berlebihan, juga tidak merasa kekurangan. harus seimbang hidup ini, mas. bukankah agama kita juga mengajarkan untuk hidup sederhana, sebab berlebihlebihan adalah sifat syaitan” (informan 1, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) 176 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 santri menciptakan keselarasan hidup di lingkungan sosial pondok pesantren. artinya bahwa hidup adalah tentang mengenal batasbatas, paham kapan saat untuk menahan diri, dan kapan saat untuk mengekpresikan diri. hal ini santri lakukan berdasarkan pemahamannya secara spiritual. nilai kearifan3. “ada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa manusia yang berhasil adalah dia yang paling bermanfaat bagi yang lain. nah, santri menjalani hidup dengan berpegang pada hadits itu. apalagi kehidupan di pondok pesantren harus mampu berbaur dengan yang lain. sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk sesama” (informan 1, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) santri melihat kehidupan secara arif. artinya, menjalani aktivitassehari-hari dengan bersikap dan berpikir rendah hati, sabar, dan taat terhadap tata aturan agama islam. mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain. kemudian mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. nilai kebersamaan4. “..karena kita jauh dari orang tua. kedekatan diantara santri seperti nggak ada batas. kalau ada makanan, ya dimakan bareng. tidur juga bareng. (informan 3, pada 28 september 2015, di krapyak yogyakarta) santri biasanya hidup dalam satu atap yang sama, sehingga nilai kebersamaan begitu kentara. berbagi kepada sesama santri sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. saling membantu satu sama lain, ketika ada santri mengalami kesusahan, maka sudah barang tentu santri lainnya akan memberi bantuan. nilai kemandirian5. “..karena di pondok pesantren santri hidup jauh dari orangtua, maka harus terbiasa melakukan apa-apa saja sendiri. misalnya masak, mencuci baju, menyiapkan buku pelajaran harus sendiri. beda kalau pas di rumah, ada ibu yang ikut bantu, tapi di sini nggak bisa. semua harus sendiri” (informan 4, pada 28 september 2015, di krapyak, bantul) hidup jauh dari orangtua membuat santri harus mampu mengurusdirinya sendiri. untuk itulah, sudah menjadi hal yang biasa apabila santrimemasak, mencuci baju, merencanakan belajar, dan sebagainya secaramandiri. nilai ini tidak bertentangan dengan kebersamaan, justru sebaliknya bagian dari nilai tersebut. nilai pengabdian6. “kalau di pesantren seperti ini, ikatan santri dengan kiai tidak ada habisnya, bahkan sekalipun sudah jadi alumni, tetap terikat meskipun sudah tua. tidak ada istilah mantan santri. sebab santri itu yaa sampai kapan pun santri” (informan 2, pada 26 september 2015, di krapyak, bantul) ikatan santri dengan kiai sangat kuat, sehingga ada keyakinan dalam diri santri bahwa mereka tidak akan terputus hubungan dengan kiai. pengabdian terhadap almamater tumbuh dalam diri santri. untuk itu, tidak sedikit alumni santri yang kemudian mengajar di pondok pesantren sebagaimana dulu mereka menjadi santri pondok pesantren tersebut. simpulan santri melakukan komunikasi melalui simbol, lazimnya berupa medium ba hasa, santri akan menilai, memberi makna,memutuskan suatu tindakan berdasarkan makna tersebut.dalam komunikasi, hal ini disebut sebagai proses encoding yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh santri untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera. bentuk penghormatan, ketaatan, dan loyalitas seperti mencium tangan atau menundukan kepala merupakan hasil dari proses encoding santri karena terjadi dialektika antara diri dan pikiran santri terhadap simbol-simbol kiai dalam interaksi sosial. 177 m. hamam alfajari, interaksionisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi ... interaksi sosial santri dilihat sebagai suatu proses pada diri santri untuk membentuk dan mengatur perilaku santri tersebut dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain, bisa santrilain maupun kiai, yang menjadi mitra interaksinya. interaksisosial santri dengan kiai berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. kiai bukan saja sebagai pengajar, melainkan menjadi orangtua bagi santri. ikatan santri terhadap kiainya sangat kuat, sehingga tidak ada istilah mantan santri dari kiai tertentu. sementara pesanpesan yang dikirimkan santri berupa verbal dan bahasa tubuh. pesan verbal santri kepada kiai seperti berbicara denganpelan, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak banyak bercanda. sementara bahasa tubuh santri ditunjukan melalui kontak mata yang tidak langsung, tidak membuka percakapan sebelum kiai memulai begitu juga ketika menutup percakapan, dan santri menundukan kepala saat berkomunikasi dengan kiai. sementara proses decoding santri atas pesan yang disampaikan kepada santri kemudian diinterpretasi ke dalam bentuk yang dapat dipahami, seperti menyetujui apa yang disampaikan, atau melaksanakan perintah kiai. dengan demikian, santri sebagai penerima pesan melakukan tindakantindakan akibat dari terjadinya interaksi santri dengan kiai. dunia sosial santri di pondok pesantren al munawwir krapyak yogya karta berlan daskan pada pengamatan atas sesuatu yang diekspresikan oleh santri meliputi penampilannya, gerak-gerik, dan bahasa simbolik yang muncul dalam situasi sosial, sehingga pada konteks ini dunia sosial pon dok pesantren bisa dikatakan merupakan produk dari individu-individu yang dipandang sebagai aktor yang bersifat aktif. santri menciptakan dunia sosial yang kemudian melahirkan nilai-nilai moral di pondok pesantren almunawwir krapyak yogyakarta, seperti: nilai teosentris, nilai kesederhanaan, nilai kebersamaan, nilai kearifan, nilai kemandirian, dan nilai pengabdian. nilainilai tersebut tentu berdasarkan pada pemaknaan santri terhadap situasi objek yang menciptakan dunia simbolik di pondok pesantren al munawwir krapyak yogyakarta. 178 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 daftar pustaka ardianto, elvinaro. 2010. metode penelitian untuk public rela­ tions: kuantitatif dan kualitatif. bandung: simbiosa rekatama media danesi, marcel. 2011. pesan, tanda, dan makna: buku teks dasar mengenai semiotika dan teori komunikasi. yogyakarta: jalasutra dhofier, zamakhsyari. 1982. tradisi pesantren: studi tentang pandangan hidup kiai. jakarta: lp3es haryanto, sugeng. 2012. persepsi santri terhadap perilaku kepemimpinan kiaidi pondok pesantren: studi interaksionisme simbolik di pondok pesantrensidogiri pasuruan. jakarta: kementerian agama ri idrus, muhammad. 2009. metode penelitian ilmu sosial. yogyakarta: erlangga littlejohn, stephen w. & keren a. foss. 2009. teori komunikasi. jakarta: salemba majid, nurcholis. 1997. bilik­bilik pesantren: sebuah potret perjalanan. jakarta: paramadina mufid, muhammad. 2010. etika dan filsafat komunikasi. jakarta: kencana pernada media group mulyana, deddy. 2008. komunikasi efektif: suatu pendekatan lintasbudaya. bandung: pt remaja rosdakarya mutalimah. 2003. “model pembaharuan sistem pendidikan pesantren salaf di pp. al munawwir krapyak yogyakarta.” skripsi. fakultas tarbiyah institutagama islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. kriyantono, rachmat. 2010. teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran. jakarta: kencana prawito, 2007. penelitian komunikasi kualitatif. yogyakarta: lkis riyanto, waryani fajar & mokhamad mahfud. 2012. komunikasi islam (i).yogyakarta: galuh patria rochman, agus ghozali. 2008. peran kepemimpinan kiai dalam meningkatkanmutu pendidikan pesantre: studi kasus pondok pesantren kompleknurussalam al munawwir krapyak yoyakarta.skripsi. fakultas tarbiyah uin sunan kalijaga yogyakarta ruben, d. brent dan lea p. stewart. 2013. komunikasi dan perilaku manusia. jakarta rajawali press sugiyono, 2008.memahami penelitian kualitatif. bandung: afabeta suranto aw. 2011. komunikasi interpersonal. yogyakarta: graha ilmu umiarso dan elbandiasyah. 2014. interaksionisme simbolik dari era klasik hingga modern. jakarta: pt raja grafindo persada tarmizi. 2010. pola interaksi antar umat beragama dalam teoriinteraksionisme simbolik masyarakat agama (studi kasus di sorowajan).skripsi. fakultas ushuluddin uin sunan kalijaga yogyakarta widodo, suko. 2010. anatomi dan perkembangan sosial. malang: aditya mediapublishing w. syam, nina. 2009. sosiologikomunikasi. bandung: humaniora darno. 2010. “rambut gondrong dalam konteks kode etik mahasiswa uin sunankalijaga yogyakarta (menurut perspekstif interaksionisme simbolik)”. skripsi. fakultas ilmu sosial dan humaniora uin sunan kalijagayogyakarta 143 mutia dewi dan laily wahyuni djalaluddin, analisis strategi humas pdam kota ternate ... analisis strategi humas pdam kota ternate dalam penanganan keluhan dan komplain warga kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah terhadap dampak eksploitasi sumber mata air ake gaale mutia dewi dosen program studi ilmu komunikasi fpsb uii mutiaawel@gmail.com laily wahyuni djalaluddin alumnus program studi ilmu komunikasi fpsb uii lailydj6692@gmail.com abstract based on the results of research, public relations of water supply company ternate city in complain handling ake gaale water source, they perform of internal an external function. public relations of water supply company ternate city excecutes four important steps started fact finding and defining the problem, planning and programming, action and communication, and evaluation. in the evaluation step, public relation of water supply company ternate city found that each of the programs was not effectively done. alternative step taken by public relation was engaging the government of ternate to be involved in the follow­up meeting about problems at ake gaale water source, as well as the presence by government of ternate also intended to be a mediator in the mediation process between water supply company ternate city and residents of sangaji that failed to build their communication each other. keywords: crisis, public relations, ternate city abstrak berdasarkan hasil penelitian, aktivitas humas perusahaan daerah air minum (pdam) kota ternate dalam penanganan keluhan dan komplain terkait permasalahan sumber mata air ake gaale, menjalankan peran dan fungsinya secara internal dan eksternal. dalam prosesnya, humas pdam kota ternate menjalankan empat langkah penting yang di awali dari pengumpulan fakta dan mendefinisikan masalah, perencanaan dan program, aksi dan komunikasi, serta evaluasi. pada tahap evaluasi, humas pdam kota ternate menemukan fakta bahwa setiap program yang dijalankan tidak berjalan efektif. langkah alternatif yang diambil humas pdam kota ternate adalah mengajak pemerintah kota ternate untuk terlibat dalam rapat tindak lanjut permasalahan sumber mata air ake gaale, serta kehadiran pemerintah kota ternate juga diperuntukkan menjadi mediator dalam proses mediasi antara pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji yang dianggap gagal dalam membangun komunikasi bersama. kata kunci: krisis, humas, kota ternate. 144 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan pdam kota ternate merupakan satusatunya perusahaan yang menyediakan jasa pendistribusian air bersih kepada masyarakat kota ternate. namun seiring berjalannya waktu, pdam kota ternate menuai banyak kritik dari masyarakat tentang kinerjanya. adanya tuduhan masyarakat terhadap pdam kota ternate yang melakukan eksploitasi berlebihan pada sumber mata air ake gaale, menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat setempat. kondisi ini juga diperburuk dengan keadaan sumber mata air ake gaale yang mulai mengering dan rusak yang berdampak pada krisis pelayanan air bersih terhadap warga di kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah. dengan demikian terjadi keluhan dan komplain dari warga tersebut. persoalan ini berawal eksploitasi yang berlebihan oleh pdam kota ternate. puncaknya terjadi pada saat pembangunan sumur raksasa yang berukuran sekitar 20 x 15 meter serta tembok diatas jalur mata air ake gaale sehingga membuat air berhenti mengalir. ake gaale yang kosong kemudian dimasuki oleh air laut yang jaraknya memang dekat dengan mata air tersebut. akibat dari perembesan air laut (intrusi) ini, sumur-sumur warga yang berada disekitar sumber mata air tersebut menjadi payau (malut post, 5 juni 2015). salah satu temuan kepala pelaksanaan jaringan pemanfaatan air maluku utara, rizali sahan, menjelaskan bahwa ancaman bencana kekeringan dan krisis air bersih di lingkungan ake gaale kelurahan sangaji, ternate utara nampaknya harus mendapat perhatian khusus, jika tidak dituntaskan maka masyarakat akan kesulitan menikmati air bersih (berita satu, 20april 2015). oleh karena adanya krisis kepercayaan dan krisis pelayanan air bersih yang dialami pdam kota ternate menyebabkan terjadinya keluhan dan komplain yang berkepanjangan dari warga yang tentunya berpengaruh terhadap citra dari pdam kota ternate itu sendiri. krisis tersebut diawali dari keluhan dan komplain yang di sampaikan melalui media cetak lokal malut post, bahkan komplain yang dilakukan oleh warga kelurahan sangaji utara pernah diliput oleh salah satu media televisi nasional metro tv pada tahun 2015. kondisi ini mengindikasikan munculnya rasa ketidakpuasan warga terhadap kinerja pdam kota ternate. sebagai perusahaan yang citra dan kinerjanya selalu dinilai oleh publik luar, pdam kota ternate tentu memiliki bagian hubungan masyarakat (humas) yang bertugas untuk menjembatani atau membangun komunikasi dengan masyarakat luar sebagai publik, yang pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh pdam kota ternate. namun dengan adanya keluhan dan komplain yang secara terus menerus ini mengindikasikan kurangnya efektifitas humas pdam kota ternate sendiri dalam menerapkan strategi penanganan keluhan dan komplain dari warga tersebut. dengan demikian muncul beragam polemik terkait peranan humas pdam kota ternate dari berbagai macam kalangan masyarakat, khususnya peneliti. polemik yang berkembang ini mengharuskan adanya suatu pendekatan ilmiah untuk menjawab seperti apa strategi humas pdam kota ternate dalam menangani keluhan dan komplain warga. lebih lanjut, belum adanya penelitian yang mengkaji tentang masalah ini, menyebabkan kurangnya informasi ilmiah tentang humas pdam kota ternate. berdasarkan uraian latar belakang diatas. maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “analisis strategi humas pdam kota ternate dalam penanganan keluhan dan komplain warga kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah terhadap dampak eksploitasi sumber mata air ake gaale”. keluhan dan komplain yang tidak mereda menjadi polemik di mata masyarakat, khususnya peneliti terkait peran dan fungsi dari salah satu bagian dalam struktur pdam kota ternate yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan masyarakat yakni humas. oleh karena itu, perlu dilakukan suatu pendekatan ilmiah berupa penelitian untuk mengetahui bagaimana peran dan 145 mutia dewi dan laily wahyuni djalaluddin, analisis strategi humas pdam kota ternate ... fungsi humas pdam kota ternate dalam penanganan keluhan dan komplain warga. metode metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berupa penelitian deskriptif induktif eksploratori, dengan menganalisis dan mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang menjadi minat penelitian ini terutama dalam bidang kehumasan. penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (moleong, 2005: 6). waktu pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap yang diawali dari tahap pengumpulan informasi dan observasi lokasi penelitian (10-21 juli 2015), analisis induktif melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber (15 desember 2015-15 januari 2016), serta tahap penyusunan laporan akhir penelitian (20 desember 201526 mei 2016). lokasi penelitian bertempat di kantor pdam kota ternate, kecamatan kota ternate utara yang meliputi kelurahan sangaji, akehuda, tubo, soa sio, dan kasturian, serta kecamatan kota ternate tengah yang meliputi kampung makasar timur dan kampung makasar barat. pemilihan narasumber ditekankan pada bagian terkait yakni humas dan hubungan langganan pdam kota ternate, serta warga dari kelurahan yang berada di kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah. narasumber penelitian terdiri dari: bapak mirza hi. hasyim selaku kasub a) seksi humas pdam kota ternate ibu hj. asma m. don selaku kasi b) hubungan langganan pdam kota ternate bapak alwan m. arief selaku aktivis save c) ake gaale dan warga kelurahan sangaji kecamatan kota ternate utara. para warga (13 responden) dari kelurahan d) yang berada di kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah selaku pelanggan pdam kota ternate. kerangka pemikiran humas pemerintahan menurut effendy (2006: 23),hubungan masyarakat (humas) adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama. lebih lanjut di jelas kan danny grinsworld dalam kasali (2000:7), humas adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap dua publik, mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur seseorang atausebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. lebih lanjut cutlip, center, dan broom(2006: 466), menjelaskan hubungan masyarakat dalam lembaga pemerintahan secara umum bertujuan untuk memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah, memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah, mendorong warga mendukung kebijakan dalam program pemerintah yang sudah ditetapkan, mengelola informasi internal, serta memfasilitasi hubungan media. merujuk pada defenisi yang diuraikan diatas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa humas pemerintah lebih menekankan pada aktivitas menyebarkan informasi ketimbang aktivitas komersial seperti pada perusahaan bisnis. ini berarti humas lebih berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kepada warganya. selanjutnya black dalam (effendy, 2006: 37-38) juga menjelaskan bahwa pembagian tugas humas pemerintah daerah maupun pusat memiliki perbedaan. jika pada humas pemerintah pusat lebih menekankan pada peran untuk mendidik masyarakat agar paham tentang undangundang maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini negara, 146 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 maka humas pemerintah daerah lebih fokus pada memberikan informasi kebijakan daerah sekaligus memberi kesempatan pada warga untuk menyatakan pandangannya atas proyek baru yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. lebih lanjut cutlip menjelaskan bahwa peranan humas dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu penasihat ahli (expert presciber), fasilitator komunikasi (communication fasilitator), fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator), serta teknisi komunikasi (communication technician). dari pembagian peran tersebut terlihat bahwa humas dalam sebuah organisasi memiliki kedudukan pada ruang lingkup internal dan eksternal organisasi. adapun langkah-langkah konkrit bagi humas dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut: mendefinisikan masalah. seorang 1) humas perlu melibatkan diri dalam penelitian dan pengumpulan fakta. selain itu humas perlu memantau dan membaca terus pengertian, opini, sikap, dan perilaku mereka yang berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap dan tindakan perusahaan. tahap ini merupakan penerapan atau fungsi intelejen perusahaan. adapun langkah yang dilakukan oleh seorang humas harus setiap saat secara kontinu bukan hanya pada saat krisis terjadi. rencana dan program. seorang humas 2) sudah menemukan penyebab timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah-langkah pemecahan atau pencegahan. langkah-langkah yang harus dirumuskan dalam bentuk rencana dan program, termasuk anggarannya. pada tahap ini penting bagi humas mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan puncak perusahaan karena besar kemungkinan langkah yang diambil akan sangat strategis dan melibatkan keikutsertaan banyak bagian. aksi dan komunikasi. tahap pelaksanaan 3) atau kegiatan dilakukan sesuai dengan fakta dan data yang telah dirumuskan dalam bentuk perencanaan. pada tahap ini, aksi dan komunikasi harus dikaitkan dengan objective dan goals yang spesifik. evaluasi. 4) proses humas selalu dimulai dari mengumpulkan fakta dan diakhiri pula dengan pengumpulan fakta. untuk mengetahui prosesnya sudah selesai atau belum, seorang humas perlu melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. maka, tahap ini akan melibatkan pengukuran atas hasil tindakan di masa lalu. penyesuaian dapat dibuat dalam program yang sama, atau setelah suatu masa berakhir. (kasali, 2000: 84-85) humas dalam manajemen krisis: langkah awal strategi komunikasi salah satu penyebab munculnya krisis adalah ketidaksigapan organisasi dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. akibatnya krisis tersebut mampu mempengaruhi citra sebuah organisasi. begitupun halnya dengan pemerintah daerah. persoalan yang dibiarkan berlarut tanpa ada nya respon yang cepat akan berpotensi menimbulkan konflik dengan warga di daerah. defenisi krisis yang diberikan oleh burnet dalam (kriyantono, 2015: 198) menyebutkan bahwa krisis merupakan peristiwa yang berubah-ubah dan menjadi lebih serius serta membahayakan apabila telah mendapatkan rangsangan investigasi oleh media massa yang berakibat pada opini publik yang negatif. jadi, jika persoalan tersebut telah masuk pada ranah pemberitaan media massa, maka organisasi berada pada tahapan krisis yang serius. disinilah peran humas sebagai aktivitas fungsi dari teknisi komunikasi. sebuah krisis bisa saja terjadi karena aktivitas fungsi manajemen komunikasi yang tidak baik sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan dan ketidakpastian informasi. oleh karena itu humas bertanggung jawab membantu mengatasi krisis dengan cara menjamin bahwa publik dilayani dengan baik oleh organisasi. humas berperan untuk 147 mutia dewi dan laily wahyuni djalaluddin, analisis strategi humas pdam kota ternate ... menyarankan manajemen untuk menerapkan strategi komunikasi yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan situasi lingkungannya (kriyantono,2015:244). strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro (planned multi­media strategi) maupun secara mikro (single communication medium strategi) mempunyai fungsi ganda (effendy, 2000: 300), menyebarluaskan pesan komunikasi a) yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal menjembatani “b) cultural gap” akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. dalam prosesnya, kegiatan komunikasi humas tidak terlepas dari komunikasi langsung dan tidak langsung. komunikasi langsung humas terjadi secara tatap muka, sedangkan komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan media perantara. secara umum, komunikasi langsung dikenal dengan istilah komunikasi interpersonal. sementara komunikasi melalui media, biasanya dikenal dengan komunikasi massa. hasil dan pembahasan manajemen humas pdam kota ternate dalam menangani komplain warga, humas pdam kota ternate telah melakukan setidaknya empat proses manajemen pokok, sebagai berikut: pengumpulan fakta dan mendefinisikan 1. masalah komplain warga tentang masalah sumber mata air ake gaale ini pertama kali di terimahumas pdam kota ternate dari bagian hubungan langganan pdam kota ternate. pada proses penyampaian komplain, warga kelurahan sangaji datang dan menyampaikan langsung terkait masalah kualitas air sumur pribadi mereka yang bersumber dari mata air ake gaale menjadi asin. selain itu, komplain tentang masalah kualitas air asin juga disampaikan oleh kelurahan-kelurahan lain dari kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah. humas pdam kota ternate sendiri memperoleh informasi tersebut melalui media yang telah disediakan sebelumnya yakni sms gateway dan kotak saran. berikut gambar media yang digunakan untuk penyampaian keluhan maupun komplain pelanggan di kantor pdam kota ternate. (1a). menyampaikan langsung (1b). kotak saran (1c). sms gateway gambar 1. media penyampaian keluhan dan komplain di pdam kota ternate 148 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 humas pdam kota ternate bertindak cepat dengan melibatkan bagian laboratorium pdam kota ternate dan dinas kesehatan kota ternate untuk rutin melakukan pemeriksaan sampel air secara menyeluruh. sampel air yang diambil, diuji di laboratorium manado. hasil analisis sampel air menunjukkan bahwa kandungan zat terlarut tds sudah melampaui ambang batas (permenkes 2010). pemeriksaan sampel air yang bersumber dari mata air ake gaale rutin dilakukan dengan tujuan mengetahui kondisi kualitas dan debit air di sumber mata air tersebut. hasil dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa debit air berkurang drastis dan kualitas air menjadi asin. namun dengan adanya pengurangan produksi air, terjadi penurunan zat terlarut tds yang terkandung dalam air. selanjutnya humas pdam kota ternate menganalisa opini yang berkembang di kalangan warga. hasilnya, pdam kota ternate dianggap sebagai pihak yang menyebabkan permasalahan sumber mata air ake gaale. bersamaan dengan itu, warga menuntut kompensasi dari pdam kota ternate berupa pemasangan gratis meter air dan dibebaskaniuran per bulannya untuk seluruh warga kelurahan sangaji. selain itu, humas pdam kota ternate juga menemukan fakta bahwa terjadi dampak psikolog dan ekonomi yang cukup mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. rencana dan program2. kasub seksi humas pdam kota ternate menjelaskan bahwa pdam kota ternate sepakat pada perumusan rencana dan program jangka pendek, diantaranya: pengurangan produksi air yang a. bersumber dari mata air ake gaale untuk mengantisipasi masalah krisis kualitas dan debit air di mata air tersebut. rencana dan program ini dirumuskan dengan dasar bahwa terjadi penurunan zat terlarut tds di sumber mata air ake gaale apabila produksi air dikurangi. pemasangan gratis air pdam di b. rumah warga kelurahan sangaji kecamatan kota ternate utara yang sebelumnya hanya menggunakan sumur pribadi yang bersumber dari mata air ake gaale, serta dibebaskan iuran per bulannya. rencana dan program ini dirumuskan dengan dasar bahwa terjadi tuntutan dari warga untuk meminta kompensasi dari pdam kota ternate. selain itu, perumusan rencana dan program ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dan psikolog yang di alami warga kelurahan sangaji kota ternate utara. kelurahan-kelurahan di kecamatan c. kota ternate tengah yang letaknya dianggap strategis, dilakukan perubahan jaringan air yang awalnya bersumber dari mata air ake gaale, dipindahkan ke sumber mata air alternatif yang berada di kecamatan kota ternate selatan atau reservoir milik pdam kota ternate terdekat. rencana dan program ini dirumuskan dengan tujuan meminimalisir jumlah wilayah pelayanan pdam kota ternate yang mengalami krisis air bersih. aksi dan komunikasi3. pada tahap realisasi program, bagian produksi pdam kota ternate bertugas mengontrol kapasitas produksi air yang bersumber dari mata air ake gaale. program ini dapat dikatakan cukup berhasil dikarenakan untuk sementara waktu dapat menyelesaikan masalah distribusi air yang terasa asin. selanjutnya, terkait dengan tuntutan warga kelurahan sangaji agar dipasangkan air pdam secara gratis dan dibebaskan iuran per bulannya, pdam kota ternate sejatinya telah merealisasikan setelah adanya tuntutan tersebut. bagian yang bertanggung jawab untuk pemasangan meter air adalah bagian distribusi pdam kota ternate. pemasangan meter air secara gratis di kelurahan sangaji ini telah selesai dilakukan. acara peresmian program tersebut dihadiri oleh direktur umum pdam kota ternate, pemerintah kota ternate, pihak keamanan (polisi dan tni), serta warga kelurahan sangaji. 149 mutia dewi dan laily wahyuni djalaluddin, analisis strategi humas pdam kota ternate ... gambar 2. peresmian pemasangan meter air gratis di kelurahan sangaji kecamatan kota ternate utara (pdam kota ternate 2014) selain itu, bagian distribusi pdam kota ternate juga bertugas merealisasikan program perubahan jaringan air yang disalurkan dari sumber mata air alternatif yang berada di kecamatan kota ternate selatan. program perubahan jaringan air dapat dikatakan cukup efektif untuk meredakan komplain warga. sedangkan kekurangannya, program ini tidak bisa mencakup semua kelurahan di kecamatan kota ternate tengah. berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa hanya satu kelurahan yang permasalahan terkait air asin sudah teratasi dengan adanya perubahan jaringan air yakni kelurahan kampung makassar barat kecamatan kota ternate tengah. lebih lanjut bagian hubungan langganan pdam kota ternate sendiri dilibatkan dengan tujuan untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan sumber mata air ake gaale. setiap pelanggan yang datang melakukan komplain akan dijelaskan serinci mungkin agar dapat dipahami letak permasalahannya. komunikasi yang dilakukan pada dasarnya untuk mengembalikan citra pdam kota ternate. berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi hubungan langganan pdam kota ternate, dalam penanganan komplain, hubungan langganan pdam kota ternate menjelaskan secara transparan terhadap pelanggan terkait masalah sumber mata air ake gaale. penjelasan hanya dilakukan ketika pelanggan datang melakukan komplain di kantor pdam kota ternate. komunikasi yang digunakan bagian hubungan langganan pdam kota ternate adalah komunikasi interpersonal, yang mana petugas di bagian hubungan langganan pdam kota ternate dan pelanggan terlibat dalam komunikasi langsung. sedangkan, humas pdam kota ternate menerapkan komunikasi massa. dalam menjawab komplain, humas pdam kota ternate melibatkan direktur umum pdam kota ternate untuk membuat pernyataan lewat media cetak lokal. hasil penelusuran peneliti pada media cetak malut post via internet, terdapat artikel malut post (6 desember 2014) yang memuat pernyataan bapak syaiful djafar selaku direktur umum pdam kota ternate. beliau menjelaskan kegiatan produksi air pada sumber mata air ake gaale ditingkatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah mencapai angka 23.000. beliau juga menjelaskan bahwa penyebab air asin dikarenakan kemarau panjang yang melanda kota ternate yang menyebabkan sumur-sumur pdam kota ternate menjadi kering. keringnya sumur pdam kota ternate mengakibatkan adanya resapan air laut ke daratan (sumur-sumur pdam kota ternate) sehingga terjadi pencemaran air. evaluasi4. pada tahap terakhir, humas pdam kota ternate melakukan evaluasi. proses evaluasi dititikberatkan pada intensitas komplain yang dilakukan oleh warga. dari hasil wawancara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: pengurangan produksi air di sumber a. mata air ake gaale berdampak pada distribusi air yang bergilir. hal ini tentunya menimbulkan komplain baru oleh warga di kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah. pengurangan produksi air di sumber b. mata air ake gaale ternyata tidak dapat mengembalikan kualitas dan debit air sepenuhnya. pemasangan air secara gratis di ru mah c. war ga kelurahan sangaji ternyata ti dak menyelesaikan masalah. 150 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 distribusi air yang dilakukan oleh pdam kota ternate ke rumah warga kelurahan sangaji masih terasa asin. perubahan jaringan air masih di ka-d. takan belum cukup efektif. hal ini dikarenakan sumber mata air di kecamatan kota ternate selatan hanya mampu memenuhi kebutuhan pada salah satu kelurahan di kecamatan kota ternate tengah. penyelesaian komplain oleh humas pdam kota ternate pada dasarnya proses evaluasi yang dilakukan pdam kota ternate menunjukkan bahwa program-program tersebut tidak berjalan dengan efektif. hal ini dikarenakan program yang dijalankan belum bisa menyelesaikan masalah sehingga intensitas komplain mulai meningkat. bahkan warga kelurahan sangaji bersama mahasiswa universitas khairun ternate pernah melakukan demonstrasi di kantor pdam kota ternate. gambar 3. warga bersama mahasiswa unkhair ternate melakukan demonstrasi di kantor pdam kota ternate (dokumentasi oleh warga diambil pada tanggal 11 desember 2014). dari reaksi ini, humas pdam kota ternate mengambil langkah alternatif de ngan memberi saran kepada manajemen pdam kota ternate untuk melibatkan pemerintah kota ternate dalam penyelesaian masalah sumber mata air ake gaale. gambar 4. rapat mediasi antara pemerintah kota ternate, pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji (pdamkota ternate tahun 2014). dari rapat tindak lanjut permasalahan ake gaale di atas, semua pihak sepakat pada beberapa rumusan program jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut: program jangka pendek1. pengurangan kapasitas produksi a. pompa yang ada di ake gaale; pengalihan saluran air hujan ke ake b. gaale oleh dinas pu; pembangunan sumur resapan pada c. tahun 2015; penghijauan (penanaman pohon d. sagu); pembuatan tanggul (bronjong);e. fungsikan sumur pdam lain (sumber f. alternatif ); 151 mutia dewi dan laily wahyuni djalaluddin, analisis strategi humas pdam kota ternate ... pengawasan berkala pada kesehatan g. masyarakat; dan pemeriksaan kualitas air pdam di h. masyarakat. program jangka panjang 2. menerbitkan peraturan daerah per-a. lindungan air tanah kota ternate; sosialisasikan gerakan cinta air;b. pembangunan ruang terbuka hijau c. (rth) di lingkungan ake gaale; dan pengendalian pemukiman (penataan d. kembali lingkungan ake gaale). pembahasan dalam upaya untuk menyelesaikan komplain warga, komunikasi interpersonal dianggap paling efektif untuk diterapkan. hal ini dikarenakan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh warga maupun pegawai di bagian hubungan langganan pdam kota ternate dapat diketahui seketika. hal ini juga berpotensi terjadinya pengembangan komunikasi yang bersifat dialog sehingga informasi yang diterima menjadi luas. hal ini sejalan dengan pandangan sunarto (2003: 13) yang menjelaskan bahwa ko muni kasi interpersonal adalah ko munikasi antar komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. arus balik bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. jika ia dapat memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. namun komunikasi massa pun juga penting dilakukan. baik melalui media cetak maupun elektronik. media cetak lokal juga penting untuk melakukan komunikasi yang berkesinambungan dan meningkatkan citra baik perusahaan. rumanti (2005: 118), menjelaskan bahwa secara umum penggunaan media dalam kegiatan humas mempunyai beberapa tujuan yaitu, membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran, menjalin ko munikasi yang berkesinambungan, me ningkatkan kepercayaan publik, dan me ningkatkan citra baik organisasi/perusahaan. komunikasi massa yang diterapkan humas pdam kota ternate melalui pernya taan direktur umum merupakan suatu bentuk pesan yang mengandung unsur publisitas. menurut lesly dalam iriantara dan surachman (2008: 190), menjelaskan bahwa publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu oleh dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran tertentu lewat media. namun berdasarkan pandangan peneliti, komunikasi massa yang digunakan pihak pdam kota ternate merupakan buntut dari gagalnya komunikasi yang dibangun humas pdam kota ternate terhadap warga kelurahan sangaji. hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi terhadap kinerja pdam kota ternate terkait tujuan eksploitasi berlebihan yang dilakukan pdam kota ternate terhadap sumber mata air ake gaale. adanya persepsi berbeda dari warga kelurahan sangaji diyakini menjadi faktor penyebab tidak berjalannya komunikasi secara langsung. pada dasarnya, perbedaan strategi komunikasi interpersonal dan komunikasi massa ini terletak pada sifatnya. strategi komunikasi interpersonal bersifat mikro. sedangkan strategi komunikasi massa ber sifat makro. namun kedua strategi komunikasi ini memiliki tujuan yang sama untuk menyampaikan dan menyebarluas kan informasi terkait permasalahan sumber mata air ake gaale. hal ini sesuai dengan pendapat effendy (2000: 300), yang menjelaskan bahwa strategi komunikasi, baik secara makro (planned multi­media strategi) maupun secara mikro (single communication medium strategi) mempunyai fungsi untuk menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. 152 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 selanjutnya proses evaluasi dilakukan oleh humas pdam kota ternate. evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen. tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. cutlip dan center menjelaskan bahwa proses humas selalu dimulai dari mengumpulkan fakta dan diakhiri pula dengan pengumpulan fakta. untuk mengetahui prosesnya sudah selesai atau belum, seorang humas perlu melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. maka, tahap ini akan melibatkan pengukuran atas hasil tindakan di masa lalu. penyesuaian dapat dibuat dalam program yang sama, atau setelah suatu masa berakhir. humas pdam kota ternate pada saat melakukan evaluasi menemukan fakta bahwa realisasi program jangka pendek yang direncanakan pdam kota ternate tidak berjalan efektif. dengan adanya hasil evaluasi tersebut, humas pdam kota ternate menemukan langkah alternatif untuk menyelesaikan komplain warga, khususnya warga kelurahan sangaji. langkah alternatif yang diambil adalah dengan menyarankan direktur umum pdam kota ternate untuk melibatkan pemerintah kota ternate dalam penyelesaian masalah sumber mata air ake gaale. langkah alternatif ini diambil karena program-program pdam kota ternate tidak dapat menyelesaikan dampak permasalahan sumber mata air tersebut. selain itu, tujuan humas pdam kota ternate melibatkan pemerintah kota ternate adalah untuk menjadi mediator pada proses mediasi terhadap pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji yang gagal dalam membangun komunikasi bersama. as’adi (2012: 4), menjelaskan bahwa mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir. mediasi lebih mudah karena dalam mediasi diupayakan untuk mendapatkan win­win solution antara kedua belah pihak. pemerintah kota ternate dilibatkan dalam penyelesaian komplain warga dikarenakan pdam kota ternate merupakan badan usaha milik daerah (bumd). hal ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja pdam kota ternate juga merupakan tanggung jawab bersama pemerintah kota ternate. keterlibatan pemerintah kota ternate pada dasarnya untuk mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi, serta membantu pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji untuk memahami permasalahan yang terjadi. lebih lanjut pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji juga dapat membuat penilaian yang objektif hingga tercapainya penyelesaian akan masalah yang dihadapi. pemerintah kota ternate sebagai pihak penengah dapat mengajukan sebuah solusi, namun tidak dalam posisi memberikan atau menuntut keharusan kepada pihak pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji untuk menjalankan segala kewajiban yang muncul dari solusi tersebut. simpulan dalam penyelesaian komplain dari warga kecamatan kota ternate utara dan kota ternate tengah, humas pdam kota ternate menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator komunikasi. selanjutnya humas pdam kota ternate menerapkan strategi khusus melalui realisasi programprogram jangka pendek perusahaan dan penggunaan strategi komunikasi. realisasi program-program jangka pendek pdam kota ternate bermula dari empat proses penting yang meliputi pengumpulan fakta dan mendefinisikan masalah, perencanaan dan program, aksi dan komunikasi, serta evaluasi. dari keempat proses ini, humas dan manajemen pdam kota tenate sepakat untuk merealisasikan program-program jangka pendek yang diupayakan untuk menyelesaikan komplain warga. selain itu, penggunaan strategi komunikasi juga diterapkan humas pdam kota ternate melalui hubungan langganan dan direktur umum. bagian hubungan langganan pdam kota ternate menerapakan strategi komunikasi interpersonal yang bersifat mikro. sedangkan, direktur umum pdam kota 153 mutia dewi dan laily wahyuni djalaluddin, analisis strategi humas pdam kota ternate ... ternate menerapkan startegi komunikasi massa yang bersifat makro. pada saat evaluasi, humas pdam kota ternate menemukan fakta bahwa programprogram yang dijalankan pdam kota ternate tidak efektif. dengan demikian, humas pdam kota ternate mengambil langkah alternatif melibatkan pemerintah kota ternate dalam penyelesaian masalah sumber mata air ake gaale. selain itu, keterlibatan pemerintah kota ternate diupayakan untuk dapat menjadi mediator dalam proses mediasi antara pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji sebagai pelaku komplain yang gagal dalam membangun komunikasi bersama. 154 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 daftar pustaka buku as’adi, e. 2012. hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (adr) di indonesia. yogyakarta: pt. graha ilmu. cutlip, s.m.,center,a.h.,& broom, g.m. 2006. effective public relations (b.s. tri wibowo,trans. 9 ed.). jakarta: kencana prenadamedia effendy, o. 2000. ilmu teori dan filsafat komunikasi. bandung: pt. remaja rosdakarya. effendy, o. 2006. hubungan masyarakat: suatu studi komunikasi. bandung: pt.remaja rosdakarya. iriantara, y. dan surachman, a.y. 2008. edisi revisi: public relations. bandung : simbiosa rekatama media. kasali, r. 2000. manajemen public relations. jakarta: pt. temprint. kriyantono, rachmat. 2015. public relations, issue & crisis management. jakarta: prenadamedia moleong, lexy j. 2005. metodologi penelitian kualitatif. bandung: ramaja rosdakarya rumanti, sr, ma. 2005. dasar­dasar public relations : teori dan praktik. jakarta : grasindo. sunarto. 2003. perilaku konsumen. yogyakarta: cv. ngeksigondo utama. internet malut post. 2014. “di bagian utara air pdam salobar” http://malutpost. co.id/2014/12/06/di-bagian-utaraair-pdam-salobar akses tanggal 01 februari 2016 malut post. 2015. “krisis air bersih kian megancam” http://portal.malutpost. co.id/index.php/pro-public/item/219krisis -air-bersih-kian-mengancam akses tanggal 18 april 2016 sumber data lain arsip pdam kota ternate tahun 2014 notulen rapat tindak lanjut permasalahan ake gaale antara pemerintah kota ternate, pdam kota ternate dan warga kelurahan sangaji pada tanggal 18 desember 2014 58 informasi, volume 50. nomor 1.2020 hyperreality study of hijab fashion celebrity fitria angeliqa communication science faculty, universitas pancasila, jakarta, indonesia 1fitria.angeliqa.17@gmail.com fizzy andriani communication science faculty, universitas prof. dr. moestopo (beragama), jakarta, indonesia fizzyandriani@dsn.moestopo.ac.id article history: received 2019-10-29, revised 2020-06-15, published 2020-07-30 abstract the purpose of this study is to look at the phenomenon of celebrity on social media instagram and relate it to the hyper-reality theory by jean baudrillard. the vast expression space provided by online media has led to a wave of folk culture that allows anyone to become a producer and consumer of texts. clothing recommendations are now much oriented on the celebrity fashion hijab. the problem is whether this celebrity hijab fashion is an accurate representation of instagram users, so users often imitate the style of the role model. this study uses the theory of hyperreality, the concept of social media, and celebrity on instagram. this study uses a post-positivist paradigm, qualitative, and quantitative approaches. the unit of analysis in this study is the followers of hijab fashion celebrity’s instagram. data collection techniques are an in-depth interview and survey. the results showed the level of representation in baudrillard’s terminology— which includes (1) representations that lie behind facts, (2) representations that cover facts, (3) representations that do not have facts, and (4) representations that are not related to facts—and identification of reasons for joining certain celebrity fashion hijabs. the literacy point emphasizes on what is shown by ‘celebgram’ is not the actual reality. it is just a representation that refers to ‘itself ’ and not for others. impersonation can produce a range of satisfaction for disappointment. tujuan penelitian ini adalah melihat fenomena selebriti instagram dan kaitannya dengan teori hyper-realita dari jean baudrillard. ruang ekspresi yang terbuka luas akibat perkembangan media online, menyebabkan terjadinya gelombang budaya akar rumput yang memungkinkan siapa pun untuk menjadi produsen dan konsumen teks secara bersamaan. hal inilah yang memungkinkan siapa pun untuk menjadi ‘ahli’ di bidang yang mereka kerjakan atau sukai, dan fashion jilbab adalah salah satunya. rekomendasi mode banyak berorientasi pada jilbab fesyen selebriti di instagram. informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 58-70, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 27842 59 fitria angeliqa & fizzy andriani, hyperreality study of hijab fashion celebrity introduction digitalization of media is an inevitable consequence of technological progress. its progress is not only in its increasingly concise form but also in its increasingly diverse and interrelated content. a gadget such as a cell phone can even deliver its users virtually to whatever interests them in their lives. electronic media has entered a period of convergence of various types, especially in terms of visualization, sound, touch sensation, to various user interests. the presence of computers (in media devices) sums up data transmission and processing to produce an extraordinary convergence effect in the communications industry (kitler, 1997 manovitch, 2001 in (loon, 2007)). convergence not only occurs in hardware, software, and content also experience the same thing. they are integrated and access each other based on inclusiveness. users and producers also share and exchange roles because the convergence of media in the advancement of communication technology has blurred many exclusive roles that were only used by certain people. the information shared through the social media were more effective in affecting the behaviors and purchase intention of consumers (labrecque, vor dem esche, mathwick, novak, & hofacker, 2013). celebrities are considered as being the persuasive element in marketing, but celebrities in current ads are not enough credible to be believed upon for purchase intention, as analyzed by hassan and jamil (jamil & hassan, 2014). based on the results of the hermanda et. al’s research, social media influencers had a significant positive effect on the brand image of local cosmetic products and consumers’ self-concept (hermanda, sumarwan, & tinaprillia, 2019). an article in koran tempo explained the role of fashion bloggers in the world fashion industry. they were invited to prestigious fashion moments at the local scope and abroad, endorsed with certain brands, and even asked to demonstrate clothes from various brands in their respective tastes and styles. ‘unusual’ fashion styles, as well as their ability to review fashion materials, make them ‘idols’ new fashion in the world of digital fashion in blogs, and the social media they use. their followers reach hundreds of thousands to millions of people, and their comments become a reference for many fashion houses in the world to launch their newest model series (hakim, 2016). in the culinary world, various restaurant reviews and food stalls can be found on the zomato.com. this independent site that contains reviews of food, places, prices, to the atmosphere as desired by culinary lovers. not only that, but the managers on this site also rank the restaurant list to the preferred street food based on input from loose reviewers masalahnya adalah apakah busana hijab yang dikenakan selebriti di instagram ini merupakan representasi sebenarnya dari pengguna, sehingga pengguna sering meniru gaya para selebgram tersebut. penelitian ini menggunakan teori hyperreality, konsep media sosial dan selebriti di instagram. penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis, pendekatan kualitatif, dan kuantitatif. unit analisis dalam penelitian ini adalah followers selebgram hijab fashion. teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan survey. hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkatan representasi dalam terminology baudrillard—yang meliputi (1) representasi yang berada di balik fakta, (2) representasi yang menutupi fakta, (3) representasi yang tidak ada faktanya, serta (4) representasi yang tidak berhubungan dengan fakta—dan identifikasi alasan para followers mengikuti gaya selebgram tertentu. aspek literasi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah pada apa yang ditunjukkan oleh ‘selebgram’ sejatinya bukanlah realitas yang sebenarnya. itu hanya representasi yang merujuk pada ‘dirinya sendiri’ (selebgram) dan bukan untuk orang lain. peniruan identitas dapat menghasilkanskepuasan atau justru kekecewaan. keywords: hyper reality, representation, celebrity hijab, instagram. 60 informasi, volume 50. nomor 1.2020 every week (zomato, 2016). communities that were not initially accommodated in conventional media also grew along with the development of this converging digital media — starting from the controversial ones such as the gay and lesbian community, to the community of fathers supporting breastfeeding (asi) who are members of the #ayahasi community. with this description, it can be seen how there is no longer the role of the middlemen (jarvis, 2011), or professional critics because even the role of amateurs is taken into account. converging media with a variety of diverse data successfully obscured the criteria of authority (reputation, expertise, and institutional guarantees), because amateurs can establish closeness with the public (bennett, kendall, & mcdougall, 2011). at this stage, amateurs can even become ‘driving machines’ to influence other grassroots users. in general, the massive business world feels the most positive and negative impacts of the presence of this convergence media. its interactive nature and fast access make it easier for marketers who want to get to know their consumers more closely, while at the same time streamlining promotional costs by utilizing a different database (safko & brake, 2009) on the other hand, consumers become active actors to find and customize content to their needs (jenkins, 2006). thus, producers and marketers are no longer central because consumers hold ‘control’ because of their selection. in this section, it is seen how digital media can bring together the creativity of ‘folk culture’ (folk culture) originating from the grassroots with capitalist mass culture wrapped in certain brands, which in turn produces a unique ‘convergent culture’ (jenkins, 2006, p. 135). that is why this converging digital media presenting a ‘hybrid world’(bennett et al., 2011), a world where various cultures boil down but remain in the path of uniqueness that maintains their context and locality. according to predictions, several media trends that will continue to survive are web content, mobile content (commercial applications), commercial content, marketing content, digital marketing, online videos (outside youtube), social media, ebooks, content analysis, and big data. in this context, it can be seen how many new job gaps are open because of the technological demands. besides, professional and amateur media workers are in two different lanes but heading towards the same estuary. public participation can provide other perspectives in the information conveyed by professional media workers so that the user’s point of view is more complete and cover both sides can be realized. it is where the role of instagram celebrities becomes essential. instagram celebrities or ‘selebgram’ are titles that are only known in indonesia. they are people with various professions who have an extensive base of followers. each participant usually has ‘special expertise’ in specific fields, which then becomes the central review in their accounts. such as fashion selebgrams, food and culinary (ginsberg, 2015), healthy menus, to matters relating to religion. they influence almost in many fields, such as attitudes towards e-cigarette and smoking intention (phua, jin, & hahm, 2017), until lifestyle. the celebrity’s endorsers credibility has significant influence toward purchase intention. attitude toward the brand is the most influencing variable in order to lead the customer purchase intention. (nugraha, kusumawardani, & octavianie, 2018)smartphone or tablet already becomes part of people life that cannot be separated in daily activity. driven by healthy life style and technological life style, 3 skinny minnies appears to be one of the player in providing healthy food to its customer and utilizing social media as distribution channel such as instagram to promote their product. in promoting healthy life style by providing healthy food, 3 skinny minnies consistently utilize celebrity endorsement to become content of instagram feeds. this research analyzes the effectiveness of celebrity as endorser in influencing purchase intention by attitude toward the brand using 61 fitria angeliqa & fizzy andriani, hyperreality study of hijab fashion celebrity quantitative approach which, the primary data were collected from the respondents through online questionnaire. there were 274 respondents as a sample size of the research and through validity and reliability analysis that processed by statistical software using factor analysis and structural equation modeling. based on the data analysis, it is found that celebrity endorsement has low influence on purchase intention even though the attitude toward the brand has significantly influence the customer. hence, attitude toward the brand in this case has a direct influence on purchase intention. thus, in order to win the competition, it is important to improve the way 3 skinny movies in promoting the products, so that the activities will be more effective in generating revenue. (nugraha, kusumawardani, & octavianie, 2018. celebrity endorsement in advertising can bring better communication results than the use of ordinary persons, experts or anonymous models, and that physical attractiveness of the communication source is significant for product categories associated with this characteristic (karasiewicz & kowalczuk, 2015)if present, do these positive effects vary by product category? to answer these two questions research was conducted on a 237 student sample employing a quasiexperiment consisting of four groups (two product categories and two types of endorsers. in the fashion industry, selebgram influences consumer behavioral intentions toward both the influencer (intention to interact in the account and recommend it) and the fashion industry (intention to follow fashion advice posted) (casaló, flavián, & ibáñezsánchez, 2018). particularly for millennials who often evaluated an unfamiliar celebrity endorsement where they indicated they had little intent to purchase the product endorsed by the unfamiliar celebrity. however, the unfamiliar celebrity did lead to favorable evaluations of the advertisement (mccormick, 2016). the type of endorser that has been gaining traction in marketing lately, namely social media influencers. one of the biggest challenges in influencer marketing is the identification of the right influencers. but a high number of followers may not always translate into true influence. although it is tempting to choose an influencer with a high number of followers in any case, this would not be the best marketing option for each product type. therefore, the topics influencers post and the audience they reach in terms of interests and activities, rather than the size of their audience might be more important to take into account. (de veirman, cauberghe, & hudders, 2017) partly because they are considered more popular. important, only in limited cases, perceptions of popularity induced by the influencer’s number of followers increase the influencer’s perceived opinion leadership. however, if the influencer follows very few accounts him-/herself, this can negatively impact popular influencers’ likeability. also, cooperating with influencers with high numbers of followers might not be the best marketing choice for promoting divergent products, as this decreases the brand’s perceived uniqueness and consequently brand attitudes.(de veirman, cauberghe, & hudders, 2017 influencer endorsements are more effective than celebrity endorsements, which can be explained by processes of wishful identification, similarity, and identification. an endorsed product must be able to enhance feelings of similarity and wishful identification. moreover, an influencer must elicit trust in order to be effective. influencers are not deemed more knowledgeable than celebrity endorsers, and expertise does not explain why influencer endorsements may be more effective than celebrity endorsements. product-endorser fit has no effect on the relationship between type of endorsement and trust, expertise, or advertising effectiveness, although the effectiveness of influencer versus celebrity endorsements hinges upon specific influencer product combinations that elicit feelings of similarity, identification, and trust. (schouten, janssen, & verspaget, 2019) the market value of celebrities who become instagram influencers is usually 62 informasi, volume 50. nomor 1.2020 proportional to the number of followers they have. many brands use users (ordinary people) on instagram for advertisements and product endorsers by paying them based on the number of followers they can reach, or the number of potential consumers who will find the contents of the celebrity. to increase the number of followers of celebrities who are authentic accounts, these celebrities are diligently cleaning up “fake followers” or fake accounts, which function as ‘click farms’ a term for gaining followers in huge numbers (abidin, 2018). this effort they need to do to maintain the credibility of the account selebgram concerned, although not a few ‘naughty selebgram’ who are willing to buy millions of fake accounts to increase their selling value in the eyes of clients. in the realm of hijab fashion in indonesia, at least some names are known to be influencers. those who were initially known for their expertise in specific fields later became very popular in the field of hijab fashion because of the clothes they wore. refer to one article; seven instagram celebrities were hired as hijab fashion recommendations in indonesia. they are ayana jihye moon (@xolovelyayana, 2.4 million followers), indah nada puspita (@ indahnadapuspita, 681 thousand followers), mega iskanti (@megaiskanti, 699 thousand followers), tantri namirah (@tantrinamirah, 304 thousand followers), jenahara nasution (@jenaharanasution, 373 thousand followers), dwi handayani (@dwihandaanda, 974 thousand followers), and hamidah rachmayanti (@hamidahrachmayanti, 980 thousand followers) (natasya, 2018). the seven celebrities of hijab fashion have posted not only endorsing fashion products, but also other things in their daily life, such as the content on holidays, weddings, children, hobbies, culinary tours, and so on. interestingly, two of these celebrities also have their fashion brands. however, this did not prevent other fashion brands from becoming their endorsers. even if they have to introduce one of the other fashion brands, they will take an exclusive photoshoot and mention the product in the narration that has been arranged by their respective teams. in this way, their professionalism is maintained by displaying visual and narrative qualities that are following the wishes of the client. not surprisingly, in a few moments, the celebrity posts will gain lots of likes and brands that they introduce immediately get a response (purchase, and / or questions). remarkably, this post does not ‘stop’ at followers of celebrities. accounts that are related to the personal accounts of celebrities, followers, and brands that are introduced will get the same exposure. in this way, the brand is increasingly known, and the easier it is to get a ‘profit.’ the problem is, will use the same brand produce the same reality representation as to the celebrity? however, celebrities use certain brands because there is indeed a flow of economic capital between themselves and the brand concerned, while followers usually buy voluntarily. selebgram is a representation of the advertised brand. they selections as far as possible represents everything related to the brand, such as body shape, activity, number of followers, and track record of posts they have ever done. as far as possible, they are the personification of the brand with a speech that is indeed a specialty of the celebrity. therefore the narration and visuals of each post regarding the fashion brand are managed in such a way as to attract the attention of followers. however, are hijab fashion selebgram is representation of followers who are willing to buy the brand advertised by the idol? this is the problem question raised. baudrillard called it the level of representation. he is one of the postmodern figures who have excellent attention to the culture of a society in the digital age. his early writings on the simulations and theories of simulacra were regularly changed by baudrillard himself and his followers to analyze the cultural and political impact of communication technology. baudrillard also believes that his analysis of media and pop culture applies to studies of the cultural impact of virtual technology and computermediated communication (matrix, 2006) 63 fitria angeliqa & fizzy andriani, hyperreality study of hijab fashion celebrity and explains how some key concepts (such as ‘virtuality,’ ‘speed,’ and ‘connectivity’ . from this question, the goal to be achieved is to identify; (1) the level of representation displayed by celebrity hijabs in their instagram accounts—which includes representations that lie behind facts, representations that cover facts, representations that do not have facts, and representations that are not related to facts; (2) literacy points that need to be emphasized based on the findings. literature review hyperreality in advertising in digital media the term hyperreality is the terminology that jean baudrillard uses to describe representation. in hyperreality, the signifier becomes the sign itself because the facts have been simulated. with simulation, reality becomes more ‘real’ than the reality. it is so difficult to distinguish, even according to baudrillard, ‘current reality is hyperreality itself ’(loon, 2007). hyperreality and simulation are the ‘opposite’ of one reality. often they even turn against this reality for a while. ultimately, hyperreality destroys every reference, flips through the rules, until it rejects all single truths and binary opposition. once the ‘reality’ is reality compared to reality, it also liquidates and annihilates all use-values, with extraordinary manipulation abilities. at certain times, hyperreality can multiply the signs and speed up the simulation game, until people are sure about what they see/ hear (baudrillard, 1994). thus, true hyperreality is indeed not reality. it is only a representation of reality. imaging refers to one particular symbol. therefore baudrillard categorizes representations as part of hyperreality, as follows; (1) representation is a reflection of reality; (2) representation covers reality; (3) representation conceals that (in fact) there is indeed no reality; and (4) representation has no relationship with any reality, which baudrillard calls simulacra (baudrillard, 1994) baudrillard gave an example of a form of representation in advertising. advertisements according to baudrillard do not refer to the real world or real (particular) objects, but advertisements ‘work’ from one sign to another, from one object to another, from one consumer to another. hence that advertising is indeed a strategic point of the simulation process. thus, advertising symbols are very likely to be changed. advertising offers a form of discourse that combines various aspects of the continuum rhetoric, such as sounds, signs, signals, slogans, which are exciting and function as an extraordinary form of simulation (baudrillard, 1994). technological advances and digitalization have made these aspects superfluous. therefore, the ‘absence’ (meaning) in the sign that it represents, it becomes a very interesting and a mirror for a variety of significant public (audience). in other words, advertisements present many simple signs and symbols that swimmers can easily recognize, but at the same time let the public construct various meanings on them. it is natural to refer to advertisements as superficial, saturated, but attractive. therefore, it is useless if the meaning of advertising is only limited to language because there is something going on there: ambiguity language (or pictures) that does not refer to any language or science of semiology because it operates on the real meaning (which is not affordable). thus, it is not enough to interpret advertising as a form of commodity or claim it in a territory of a certain meaning (baudrillard, 1994). it appears that the real advertising in commodity terminology is not something real. it ‘plays’ itself in the codes that are most easily recognized by the public to help then it leads to one specific (advertiser) intent. in other terms, advertising is even accommodation of various disciplines because of its breadth in using symbols with many meanings. duration and limited space become a significant arena for advertisers to represent advertiser’s intent in many symbols so that the intent is still achieved without having to say much. 64 informasi, volume 50. nomor 1.2020 celebrities on instagram (‘selebgram’) the phenomenon of celebrity on instagram grows along with the growth of content on social media. its great role as an influencer is said to be able to drive profits and action trends for many commercial and non-commercial interests. they are often not public meanings or figures, but instead, most people have many followers (subscribers or subscribers) because their social media content is interesting, funny, and even pithy. it is often through the content of social media celebrities that the flow of economic capital revolves through content channels in their social media accounts. many kinds of literature mention these social media celebrities as micro-celebrity, while in indonesia the popular term ‘selebgram’ is known. these celebrities are a real form of entrepreneurship, with forms of collaboration and techniques of self-presentation to selfpromotion, which are well known since the 2000s. “micro-celebrity”; is a strategy that combines micro-entrepreneurs with big business, and executes them in marketing and advertising techniques that focus on businesses supported by celebrity culture. social media changes economic relations in the form of everyday symbols which are easier to enjoy and more quickly accessible in the form of life-streaming as well as other images in the content of the celebrities (marwick, 2013). the fastest response that is immediately visible and measurable is through the number of ‘likes’ given by their followers. internet celebrities are products of performance and perception. it is often done intentionally by a business entity or individual who has the intuition that internet celebrities are indeed liked because of their quality. although the texts he produces are arranged in such a simple way — the ability of these internet celebrities to package their exclusivity, exoticism, existence, or daily life is what is considered ‘quality’ in the eyes of the public (abidin, 2018, p. 19). if we use pierre bourdieu’s terminology of capital, then these celebrities are people who have high social capital. social capital is based on social relations between individuals and other individuals. it refers to the ability of agents to practice symbols in expressing and maintaining their position in the arena (bourdieu, 2007), in this case, the field of social media. even other articles mention the emerge of celebrity capital—as part of symbolic capital—to describe the celebrity on the instagram phenomenon. (driessens, 2013) methods this study uses the post-positivist paradigm as a guide to the logic of researchers’ thinking. with this paradigm, researchers need a mix-method with a qualitative as well as a quantitative approach. in the implementation phase of a qualitative research approach, researchers used in-depth interview data collection techniques, supplemented by a survey with a questionnaire instrument for the quantitative approach. thus, individual followers of the celebrity hijab fashion became the unit of analysis for this study. quantitative data describes the trend of follower attitude upon their selebgram actions, while qualitative data crawls deep thought and the reason behind the followers’ opinion. a frame of the population in this study were university students in south jakarta for the reason of researcher efficiency. university students are chosen as the unit of analysis because they have a similarity in age with the selebgrams. the sampling technique was based on a non-probability technique with purposive sampling for getting specific information from the 50 respondents while in-depth interviews conducted to three female university students who had many experiences in shopping hijab fashion recommended by selebgram. results and discussion in the initial research, it was identified that many celebrities liked by respondents. the profession of those celebrities are also varies. both from among well-known artists such as zaskia adya mecca and zeze shahab, some celebrities are also fashion influencers like indah nada puspita, and there are also 65 fitria angeliqa & fizzy andriani, hyperreality study of hijab fashion celebrity those who work as celebrities who endorse several fashion brands such as mega iskanti and nisa cookie. the informant who was interviewed in-depth turned out to be a follower of the account of their favorite instagram celebrities. this is also reinforced by quantitative results that show the tendency of respondents’ interest in hijab fashion selebgram who advertise products from particular brands on instagram, as illustrated in the following chart; chart 1. interest in seeing selebgram wearing fashion products in certain online stores never sometimes often source: processed by researchers, 2019 these results above indicate that respondents are easily attracted to celebrities when they use certain brands. this initial data was also strengthened by the following data which showed the tendency of spending actions undertaken by followers of this celebrity account as well as seeing their idols using certain fashion brands; chart 2. shop for fashion products via instagram after saw selebgram wearing it never sometimes often source: processed by researchers, 2019 these preliminary findings show that more than half of the teenage respondents surveyed sometimes make purchases of individual fashion brands after celebrities wear them in posts on their respective accounts. the initial response of followers to celebrity posts is to always give ‘likes’ to the posts they like, even though they do not comment on the celebrity posts. however, if they are interested, then photos of the selebgram with the fashion they wear will be saved (screen capture), and then the followers will order it themselves. if the celebrity wears fashion products from a particular brand, and the informant/follower is interested, the follower will open the account page for the fashion brand. it shows how the celebrity can influence followers to carry out a sequence of actions; log in to instagram accounts, follow celebrity accounts, and even buy their products, as stated by this informant; “just make inspiration and look for benefits, not just follow selebgram’s account. yes (will buy) if suitable and useful”, (hy, 21 years old). in in-depth interviews, it was also confirmed that all informants had often even bought fashion products worn by the 66 informasi, volume 50. nomor 1.2020 selebgram, with an average frequency of two until five times to more than ten times ordering products that were subjected to their favorite selebgrams. however, followers also still have some criteria for finally deciding to buy products that are subject to registration. in general, they will buy products if they are interested and feel they are suitable for the style, and the price is affordable, as stated by these informants; “i did because it was just the same as what else i needed or what i was looking for”, (hy, 21 years old). “the reason is that i am interested in trying the hijab they endorse from the words they use. moreover, i feel that i will need it for reference at any time”, (uc, 19 years old) the celebrity dress style ‘mix and match’ colors, motifs, shapes, to make fashion look modern and fresh is what attracts the attention of followers. this style according to the followers has similarities with their selves, as illustrated in the following chart; chart 3. feeling similarity with celebrities who wear the same products from certain brands never sometimes often source: processed by researchers, 2019 ‘similarity’ at least shows that the respondent was represented in a celebrity style when wearing the same fashion brand. although not personally known, ‘similarity’ is also an early indication of the reflection of followers with their idols in this case relating to the fashion brand worn. the reasons for respondents were liking celebrities vary, but in general, they like these celebrities because they are considered to have similar characters in the dress with themselves, as stated by this informant; “not at all, anyway, besides celebrities, there are also many ordinary people (dressed in style) just because they are famous so it’s easier to find them”, (ty, 20 years old). in in-depth interview, it was revealed, if the followers’ fashion tastes were clothes that were closed and not see-through, then they would also tend to choose celebrities who display photos that were also covered and not see-through. selebgram style that is preferred is also a style that is considered pure and not excessive. this simple and modest style brings the distance between the celebrity and their followers because that is the assumption of their daily appearance. this fact shows that the real followers are ‘picky.’ they do not necessarily imitate (mimicry) directly the idol style, but look for the one that best, reflects their styles, and purchasing power. it is undeniable, followers feel happy after successfully getting the product worn by the celebrity on instagram. the further reaction is indeed different. some immediately post when wearing the product and ‘tag’ the selebgram account, some are just posting without tags or explanations about the products they wear. even more severe, respondents also volunteered to recommend to other brands that were subjected to such a fashion hijab, as shown in the following chart; 67 fitria angeliqa & fizzy andriani, hyperreality study of hijab fashion celebrity chart 4. recommend to others about fashion brands worn by selebgram never sometimes often source: processed by researchers, 2019 this data shows that high reflection from followers on the selebgram will produce the confidence to make followers also influencers for their followers with the rerecommendation. in other words, followers become representations of the individual reality of other followers. this happens because followers have always been satisfied with the products they buy after being worn by a celebrity on their instagram account. based on the results of the interview, followers also have never felt disappointed after buying the reference product of the selebgrams’. however, followers have indeed chosen a selebgram that they believe in. this is not without cause. previous followers have experienced disappointment when shopping online that is not based on selebgram references. usually, because the products they receive do not match as promised. predictably, in the next stage, followers are more careful in choosing products especially fashion on instagram. in the end, the selebgram factor, more or less did form their trust in choosing the product. the results of the study at least indicate that the representation produced by the selebgram in communicating the fashion brand hijab succeeded in reflecting the reality of followers in the appearance that was worn. although it is a display of hyperreality in the form of visual and narrative structuring simulations that are tailored to the desires of the brand owner’s producers, selebgram are still considered capable of providing fashion recommendations for their followers. one reason is that celebrity styles that are not excessive and capable of mixing and matching clothes are considered to be the same as the followers’ daily fashion. in this section, at least the simulated selebgram is in the first stage, according to baudrillard’s terminology, which is a representation that reflects reality. on one occasion, the simulation that was displayed could also be in the second stage, namely a representation that covered reality. for example, if a celebrity still has to comment well on products that are actually of poor quality. this is possible because the relationship between producers and selebgrams are business relationships based on content monetization. as far as possible, the selebgram applies per the demands of the manufacturer. in this section, celebrities are also treated as ‘commodities’ that sell every aspect of their lives to very personal things, such as pregnancy and childbirth to attract the participation of followers (hornsby, 2018, p. 188). the hyperreality point that is played is if a selebgram displays a simulation of excitement, the pleasure of wearing these products. even though no one can guarantee that celebrities use these products in their daily lives. however, the practice of simulation in digital media is simulations that meet all levels of representation according to baudrillard’s thinking. the representation can be a reflective form of reality, covering reality, not related to reality, or there is no reality. this is what was tried by fashion producers. they believe that large-scale retail business is not an option because it is ‘away’ from consumers. because anything that allows humans to organize networks of mass cooperation is certainly not an intimate relationship (harari, 2017). the choice of using a selebgram with a follower basis is 68 informasi, volume 50. nomor 1.2020 the right option to produce the expected impact (profit). for these producers, celebrities are resellers who are contextual, sporadic or specific to specific target genres or cohorts, have a special relationship (with followers), and of course, have the ability of ‘recommendations being heard’ by their followers. from the consumer or follower side, interactions occur not only with the selebgram or producers, but also discussions with other consumers. this is where literacy is done accidentally by followers. selecting celebrities and brands that are worn, considering whether the fashion is suitable for them, and then deciding to buy or not, are forms of literative behavior that is not realized. therefore, for producers, testimony and trust are essential capital producers who rely on this social media (safko & brake, 2009). good testimonials that come from celebrities, as well as followers. a testimony related to brand complaints from a company can even change the way the company serves its consumers. until in the end, consumers are no longer merely final consumers but have become an essential part of the company. by several multinational companies, consumers have even become partners and friends who can also deliberately express their ideas in determining product development (jarvis, 2011). in a networked society, conventional media work which was very powerful initially is no longer the sole cause in shaping individual character. thus, individual selfconcept is often no longer merely formed by the agents of socialization that surrounds it but also based on affirmations and confirmations to the community in which they associate and the social relationships they have (castells, 2009). that is, massive advertising and products without regard to context are no longer interesting if in this digital world, which can then be the forerunner of the death of many commodity agencies and companies in the world. creating a niche or looking for a market gap that customizes many products to the desires of consumers, is believed to be a form of marketing today and the future (jarvis, 2011). this section at least describes the recesses of hyperreality that are open and widely used by celebrities in various fields: fashion, philanthropy, hobbies, culinary, and so on. because accustomed, selebgram can easily simulate reality in such a way, alternating roles and (even) preferences, according to the needs of monetization. in general, here is an overview of the business flow that is played by a selebgram based on the simulation performed; chart 5. business flow of producerhijab fashion selebgram -followers and simulations performed source: processed by researchers, 2019 the chart at least shows that each actor in the business has an equal position when he is on social media. this is in line with the discussion about technology. ethics is the most pertinent to the organizational and cultural aspects of technology, as is the arnold pacey trilogy.(pacey, 1983) this ethic at least leads to literacy, both of which are undertaken by producers in choosing selebgram that suits the context of the product, selebgram herself, and followers. it cannot be denied that in innovation, at least technology companies still pay attention to three central values relating to technological practices: the value of expertise, economic value, and the value and needs of users. where ethics as a critical element surrounding all three (pacey, 2000, p. 102). ethics are usually present in a community or concerning the profession. if communication technology is related to media, then ethics stretches in the community of production, distribution, exhibition, and consumption (users). 69 fitria angeliqa & fizzy andriani, hyperreality study of hijab fashion celebrity conclusion from the findings, it was identified that fashion hijab selebgram considered to meet the first level in the representation that is part of the simulation or hyperreality in the terminology of jean baudrillard. both celebrity and digital media can play this simulation to the fourth level, but the ‘selection’ as a literacy point by followers turns out to be able to withstand the hyperreality that ‘only’ remains at the first level. it is the selebgram that best reflects on followers whose testimonies are far more reliable. references abidin, c. (2018). internet celebrity: understanding fame online. european journal of communication, 33(6), 696–697. https://doi. org/10.1177/0267323118814646a baudrillard, j. (1994). simulacra and simulation (the body, in theory: histories of cultural materialism) (14th ed.). michigan: university of michigan press. bennett, p., kendall, a., & mcdougall, j. (2011). after the media: culture and identity in the 21st century. in after the media: culture and identity in the 21st century. https://doi.org/10.4324/9780203817889 bourdieu, p. (2007). contemporary sociological theory. usa: blackwell publishing. castells, m. (2009). the rise of the network society (2nd ed.). sussex, united kingdom: wiley-blackwell publishing ltd. de veirman, m., cauberghe, v., & hudders, l. (2017). marketing through instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. international journal of advertising, 36(5), 798–828. https:// doi.org/10.1080/02650487.2017.1348035 driessens, o. (2013). celebrity capital: redefining celebrity using field theory. theory and society, 42(5), 543–560. https://doi.org/10.1007/s11186-0139202-3 hakim, s. . (2016, april 15). gaya fashion blogger di industri maju. koran tempo. harari, y. n. (2017). homo deus: a brief history of tomorrow (1st ed.). new york: harpercollins. hermanda, a., sumarwan, u., & tinaprillia, n. (2019). the effect of social media influencer on brand image, selfconcept, and purchase intention. journal of consumer sciences, 4(2), 76– 89. https://doi.org/10.29244/jcs.4.2.7689 jamil, r. a., & hassan, s. r. ul. (2014). influence of celebrity endorsement on consumer purchase intention for existing products: a comparative study. journal of management info, 1(4), 1–8. https://doi.org/10.31580/jmi.v4i1.18 jarvis, j. (2011). what would google do?: reverse-engineering the fastest growing company in the history of the world. new york: harper business. jenkins, h. (2006). convergence culture: where old and new media collide. new york: nyu press. karasiewicz, g., & kowalczuk, m. (2015). effect of celebrity endorsement in advertising activities by product type. international journal of management and economics, 44(1), 74–91. https:// doi.org/10.1515/ijme-2015-0010 labrecque, l. i., vor dem esche, j., mathwick, c., novak, t. p., & hofacker, c. f. (2013). consumer power: evolution in the digital age. journal of interactive marketing, 27, 257–269. https://doi. org/10.1016/j.intmar.2013.09.002 loon, j. van. (2007). media technology: critical perspectives: critical perspectives (issues in cultural and media studies. berkshire, england: mcgraw-hill open university press. marwick, a. e. (2013). status update: celebrity, publicity, and branding in the social media age. in status update: 70 informasi, volume 50. nomor 1.2020 celebrity, publicity, and branding in the social media age. https://doi. org/10.5860/choice.51-5062 matrix, s. e. (2006). cyberpop: digital lifestyles and commodity culture. in cyberpop: digital lifestyles and commodity culture. https://doi. org/10.4324/9780203959855 natasya, n. (2018, may). deretan selebgram hijab indonesia yang paling modis! cosmopolitan indonesia, 20–36. nugraha, r., kusumawardani, k. a., & octavianie, v. (2018). the influence of celebrity endorsement in instagram towards customer behavior and purchase intention in healthy food diet business. firm journal of management studies, 3(2), 1–24. https://doi.org/10.33021/firm.v3i2.476 pacey, a. (1983). the culture of technology. cambridge massachuset: mit press. safko, l., & brake, d. k. (2009). the social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. canada: john wiley & sons, inc. schouten, a. p., janssen, l., & verspaget, m. (2019). celebrity vs. influencer endorsements in advertising: the role of identification, credibility, and productendorser fit. international journal of advertising, 0(0), 1–24. https://doi.org /10.1080/02650487.2019.1634898 77 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 6.000-8.000 words.  papers uses bahasa indonesia or english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal evers & gerke. (1992). "the culture of planning: transmigration area development in east kalimantan, indonesia", international sociology, vol.7, pp.141-151. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 78 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. abstract, made in essay form consists of introduction, purpose, method, conclusion, written in 1 (one) paragraph, space 1, paragraph justify, 150-200 words, no numbering. created in bahasa indonesia and english. keywords consist of 3-5 relevant words/phrases introduction state the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding an unnecessarily detailed literature survey or a summary of the results. methods provide sufficient detail to allow the reader to interpret the results, and to enable the work to be reproduced. methods already published should be summarized and indicated by a reference: only relevant modifications should be described in detail. results and discussion this section should clearly and concisely describe the results of your study. explain the statistical analyses (if used). provide visual representations of the data (tables, graphs) where appropriate, but make sure to reference and explain these in the text. this should explore the significance of the results of the work, not repeat them. a combined results and discussion section is often appropriate. avoid excessive citations and discussion of published literature. conclusion the main conclusions of the study may be presented in a short conclusions section, which may stand alone or form a subsection of a discussion or results and discussion section. references  follows the apa style (american psychological association) http://www.apastyle.org  suggested using mendeley  arranged by alphabetic  comprised at least 15 reference sources  it must cite min one article from jurnal informasi (see the archive menu)  references with maximum 10 years the template of informasi article in word document format is available for download here. fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ilkomuny@gmail.com issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 9 770126 065917 belakang.pdf page 1 297 alamsyah dan dadang hikmah purnama, digital literacy among sriwijaya university lecturers 87 pedoman penulisan artikel untuk jurnal informasi jurnal informasi 1. menerbitkan artikel yang bersubstansikan masalah-masalah ilmu komunikasi, berupa hasil penelitian yang memberi kontribusi pada pemahaman, pengembangan, dan penerapan ilmu komunikasi di indonesia. artikel ditulis dalam bahasa inggris dan atau bahasa indonesia (kami mengutamakan artikel dalam 2. bahasa inggris) artikel harus asli, dalam arti belum pernah dipublikasikan pada jurnal lain sebelumnya, dan harus disertai 3. pernyataan bukan hasil plagiat atau mengandung unsure plagiat. panjang naskah antara 15-20 halaman; kertas ukuran a4; diketik 1,5 spasi; program 4. windows microsoft word; tipehuruftimes new roman; margin atas dan kiri 4 cm; kanan dan bawah 3 cm. artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut :5. judul: a. ditulis dengan singkat, padat, lugas, maksimum 12 kata dan harus mencerminkan substansi masalahmasalah yang berkaitan dengan komunikasi dan ilmu komunikasi yang diuraikan pada batang tubuh artikel. nama penulis: b. ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; penulis dapat individu atau tim dan semua penulis dicantumkan. instansi penulis dan alamat email: c. ditulis di bawah nama penulis. abstrak: d. ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan panjang berkis arantara 75-100 kata dalam satu alinea, berisi latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. kata kunci: e. diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas beberapa tiga buah kata/istilah dan terdapat dalam abstrak. kata kunci ditulis di bawah abstrak, dicetak miring-tebal. artikel dapat berupa hasil penelitian atau hasil pemikiranf. batang tubuh artikel: g. artikel hasil penelitian terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan termsuk tujuan; (2) metode; (3) hasil dan pembahasan; (4) simpulan; serta (5) ucapan terima kasih (jika ada). sedangkan artikel hasil pemikiran terdiri atas: (1) pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang dipaparkan; (2) pemparan pemikiran dapat dibagi menjadi beberapa sub bab; (3) simpulan; serta (4) ucapan terima kasih (jika ada). daftar pustaka: h. diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (3-5 tahun) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk dalam batang tubuh artikel. sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. penulisan daftar pustaka harus konsisten mengikuti urutan sebagai berikut: daftar pustaka dari jurnal: nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda kutip), nama a) jurnal (cetak miring), volume, nomor, halaman. khairudin, m. & susiwi. 2013. “pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah di sekolah islam terpadu”. jurnal pendidikan karakter. th. iii, no. 1, hlm. 77-86. untuk rujukan dari buku: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan b) entri), tahun, judul buku (cetak miring), kota penerbit, dan penerbit. hamalik, oemar. 1992. studi pengetahuan sosial. bandung: mandar maju. buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut:c) ma’arif, syafii. 2014. “pendidikan dan peningkatan kualitas moral bangsa”, dalam agustinova, d.e. dan wijayanti, a.t. (ed). refleksi pendidikan indonesia: mendayung antara keindonesiaan dan jerat neoliberalisme. yogyakarta: ombak. internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh, contoh: sudrajat, ajat. d) 2012. “pengertian dan bentuk-bentuk konflik sosial”. www.uny.ac.id/artikel unduh tanggal 03 februari 2013. cara perujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama lengkap pengarang, tahun, dan 6. halaman. contoh: (suranto aw, 2011: 53) atau suranto aw (2011: 53). rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. misalnya: gronlund (lewat nurgiyantoro, 2012: 177). artikel yang masuk ke meja redaksi diseleksi oleh tim penyunting. artikel dapat diterima tanpa perbaikan, diterima 7. dengan perbaikan, atau ditolak. artikel dikirim ke kantor redaksi jurnal informasi, gedung fis timur, ruang jurusan ilmu komunikasi atau dikirim melalui e-mail ke informasi.ilkomuny@gmail.com cc bennisetiawan1@ gmail.com fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ikomuny@gmail.com issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 9 770126 065917 cover belakang saja.pdf page 1 page 2 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 110 mengukur keberhasilan koperasi 111 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. mengukur keberhasilan koperasi oleh: sugiharsono abstrak melalui kementerian koperasi, pemerintah era reformasi telah melakukan reorganisasi koperasi. dengan reorganisasi koperasi ini ternyata tidak sedikit koperasi yang terpaksa dibubarkan, karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau tdak layak lagi untuk dihidupkan. namun demikian, di antara sekian banyak koperasi yang tumbuh di indonesia, ada pula beberapa koperasi yang sempat mencapai keberhasilannya dalam memerankan fungsinya sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat indonesia. untuk koperasi yang berhasil ini, perlu dikaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya. di samping itu perlu juga diketahui indikator-indikator apa yang dapat digunakan menilai atau mengukur keberhasilan koperasi, serta kriteria untuk menentukan tingkat keberhasilan koperasi tersebut. atas dasar perlunya mengetahui tingkat keberhasilan koperasi, tulisan ini akan mencoba mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi, serta indikator-indikator yang digunakan untuk menilai/mengukur keberhasilan koperasi dan kriteria untuk menentukan tingkat keberhasilan koperasi. tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan bagi para pejabat yang terkait dengan koperasi untuk dapat melakukan penilaian/ pengukuran terhadap keberhasilan (kesehatan) koperasi. informasi mengenai tingkat keberhasilan (kesehatan) koperasi ini tentu sangat penting dan berguna bagi stake holder koperasi, khususnya yang menjalin kerjasama dengan koperasi. kata kunci: keberhasilan koperasi, indikator keberhasilan, dan kriteria keberhasilan a. pendahuluan pembangunan koperasi di indonesia sejak pemerintahan orde baru hingga pemerintahan reformasi saat ini tidak pernah berhenti. melalui berbagai kebijakan serta dukungan manajemen dan finansial, pemerintah telah berupaya membina dan mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. harapannya, koperasi bisa benar-benar tumbuh setara dengan pelaku kegiatan ekonomi yang lain, seperti bums dan bumn. namun kenyataan menunjukkan bahwa hasil pembangunan tersebut belum sesuai dengan harapan. bahkan dibanding dengan pelaku kegiatan ekonomi yang lain, peran koperasi dalam menunjang perekonomian nasional masih sangat kecil. koperasi baru menyumbangkan sekitar 4% produk nasional, sedangkan bums sekitar 76%, dan bumn sekitar 20%. pada era pemerintahan reformasi, melalui kementerian koperasi pemerintah telah melakukan reorganisasi koperasi. banyak koperasi yang terpaksa dibubarkan, karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau tdak layak lagi untuk dihidupkan. namun demikian, di antara sekian banyak koperasi yang tumbuh di indonesia, kiranya ada pula beberapa koperasi yang sempat mencapai keberhasilannya dalam memerankan fungsinya sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat. untuk koperasi yang berhasil ini, kiranya perlu dikaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya. di samping itu perlu juga diketahui indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi tersebut, dan cara menentukan tingkat keberhasilan tersebut. berdasarkan kenyataan itu, tulisan ini akan mencoba mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi, serta indikator-indikator dan cara memngukur keberhasilan koperasi tersebut. b. faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi sejarah telah membuktikan bahwa pada era pemerintahan orde lama, perkembangan dan keberhasilan koperasi di indonesia pada hakekatnya dipengaruhi oleh tiga usur, yaitu (1) adanya semangat bangsa indonesia untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kemiskinan; (adanya sikap kebersamaan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi; dan (3) adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi koperasi (kartasapoetra, 2001: 85-87). pada era pemerintahan orde lama, ketiga unsur tersebut sangat positif sehingga mendukung perkembangan dan keberhasilan koperasi di indonesia. perkembangan dan keberhasilan itu nampak dari semakin meningkatnya jumlah koperasi, jumlah angota, dan jumlah modal koperasi. hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut. tabel 1 perkembangan kopersi di indonesia tahun 1939-1958 tahun jumlah koperasi jumlah anggota jumlah modal jumlah cadangan 1939 574 52.216 £ 580.671 £ 351.544 1958 11.863 1.941.719 rp 918.175.573, rp 183.884.203,sumber: kartasapoetra (2001: 95) perkembangan tersebut ternyata lebih banyak pada aspek kuantitatif saja. secara kualitatif belum bisa diketahui. perkembangan dan keberhasilan koperasi pada masa orde lama itu juga terjadi pada masa pemerintahan orde baru. menurut asnawi hasan (1990:312), keberhasilan koperasi di indonesia pada era pemerintahan orde baru terlihat dari: 1. terciptanya iklim usaha yang lebih baik bagi dunia usaha koperasi. 2. semakin meluasnya jangkauan dan mutu layanan koperasi kepada anggota dan masyarakat pada umumnya. 3. semakin kuatnya jaminan kelangsungan hidup dan pertumbuhan koperasi. 4. meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi dan menajemen koperasi. 5. semakin meluasnya bidang usaha koperasi, serta meningkatnya volume usaha koperasi. 6. meningkatnya kemampuan permodaan koperasi. 7. semakin meningkatnya kemampuan koperasi menyerap kredit dan menyalurkannya kepada anggota/masyarakat. 8. meningkatnya jumlah simpanan anggota, terutama simpanan wajib. 9. dirintisnya pembentukan lembaga keuangan koperasi, seperti bank koperasi dan koperasi asuransi. perkembangan dan keberhasilan koperasi pada era pemerintahan orde baru itu pada dasarnya juga didukung oleh semangat kebersamaan di kalangan orang-orang koperasi serta adanya dukungan fasilitas dari pemerintah. dukungan pemerintah itu berupa bantuan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi. lagi-lagi, perkembangan koperasi itu juga masih terbatas pada perkembangan kuantitatif saja. perkembangan itupun dianggap terjadi ketika dibandingkan dengan keadaan koperasi sebelumnya. apabila dibandingkan dengan perkembangan badan usaha yang lain (bums dan bumn), secara kuantitatif maupun kualitatif, koperasi belum bisa dikatakan berhasil. hal itu cukup wajar, karena sampai saat ini, organisasi usaha koperasi masih ditangani (dikelola) oleh sdm yang tidak atau kurang profesional. berbeda dengan sdm pada bumn dan bums yang sebagian besar merupakan sdm profesional, baik dari latar belakang pendidikannya maupun keahliannya. sementara itu pada era pemerintahan reformasi, perkembangan dan keberhasilan koperasi memang belum bisa dinilai secara nyata. namun demikian pemerintah melalui para pakar dan pejabat koperasi telah mengambil kebijakan untuk mendukung pembangunan koperasi. dukungan tersebut diujudkan dalam bentuk kebijakan pembenahan kelembagaan koperasi dan penyediaan fasilitas kredit lunak untuk permodalan koperasi. koperasi-koperasi yang dipandang tidak layak hidup dibubarkan/dilikuidasi, sedangkan yang memiliki prospek untuk berkembang diberikan fasilitas kredit permodalan. konsekuensi dari kebijakan ini, pemerintah telah menyediakan dana bantuan kredit bagi ukm (usaha kecil dan menengah) termasuk koperasi, lebih dari rp 5 triliun. di samping itu, untuk koperasi-koperasi ini juga disediakan fasilitas pelatihan manajemen bagi sdmnya (pengelolanya). pemerintah sangat menyadari bahwa kualitas sdm pada koperasi masih sangat memprihatinkan. oleh karena itu peningkatan mutu sdm koperasi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan. di samping itu, disadari pula bahwa sistem manajemen yang sesuai dengan ideologi koperasi juga belum jelas, sehingga koperasi cenderung dikelola sebagaimana badan usaha yang lain. berdasarkan pengalaman sejarah dan realita kehidupan koperasi yang ada, dapat dikatakan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal koperasi. faktor internal antara lain meliputi: (1) kualitas sdm (pengelola) koperasi termasuk anggotanya; (2) sistem manajemen koperasi; (3) kemampuan keuangan koperasi; dan (4) budaya organisasi koperasi. sementara itu, faktor eksternal antara lain meliputi: (1) iklim perekonomian, khususnya persaingan antara pelaku kegiatan ekonomi; (2) kebijakan pemerintah di bidang perkoperasian; dan (3) kepedulian masyarakat terhadap koperasi. para pakar koperasi sependapat bahwa faktor internal, khususnya sdm (manajer koperasi) merupakan faktor dominan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi. mereka menyebutnya bahwa manajer koperasi merupakan kunci sukses (key succes) bagi koperasi. kualitas sdm koperasi dan kemampuan keuangan koperasi cenderung rendah. sistem manajemen yang sesuai dengan ideologi koperasi belum jelas. sementara itu, persaingan dunia bisnis yang berat bagi koperasi, mengingat daya saing koperasi yang relatif sangat lemah dibanding dengan badan usaha yang lain. kepedulian masyarakat terhadap koperasi juga cenderung rendah. masyarakat cenderung berinteraksi ekonomi dengan badan usaha non koperasi. hanya kebijakan pemerintah saja yang mendukung kemajuan koperasi. akibatnya tingkat keberhasilan koperasi cenderung rendah. meskipun demikian, tingkat keberhasilan koperasi ini tetap perlu dikaji, agar dapat diperoleh gambaran yang akurat tentang keberhasilan koperasi tersebut. selanjutnya hasil kajian ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan koperasi. c. indikator keberhasilan koperasi para pakar organisasi sependapat bahwa suatu organisasi dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan organisasi tersebut. semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan organisasi tersebut, atau sebaliknya. tingkat keberhasilan organisasi ini pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai indikator yang ditetapkan dalam organisasi tersebut, misalnya kepuasan anggota, kesejahteraann anggota, perkembangan jumlah anggota, permodalan, dan perkembangan usahanya (volume usaha, pangsa pasar, harga saham, dan laba/keuntungan). koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki tujuan, baik secara nasional maupun individual, yang akan dicapai melalui kegiatannya. secara nasional, tujuan koperasi yaitu: memajukan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan uud 1945. (uu no. 25 tahun 1992, pasal 3). tujuan tersebut pada hakikatnya merupakan tujuan yang idealis. untuk menuju ke pencapaian tujuan tersebut muncullah tujuan operasional yang disesuaikan dengan kondisi koperasi masing-masing secara individual. adapun tujuan operasional yang ingin dicapai oleh koperasi, pada umumnya menyangkut tujuan ekonomi, yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan anggota maupun masyarakat secara umum. tujuan itu harus dicapai dengan suatu kegiatan usaha (perusahaan) oleh karena itu, ketercapaian tujuan ekonomi ini sangat ditentukan oleh keberhasilan koperasi dalam mengelola perusahaannya. dengan kata lain, tingkat ketercapaian tujuan ekonomi ini akan dapat menggambarkan tingkat keberhasilan koperasi tersebut. dalam hubungannya dengan keberhasilan koperasi, ropke dalam kasmawati (2003; 57) menyatakan bahwa konsep keberhasilan organisasi bersifat relatif. namun demikian keberhasilan usaha suatu organisasi ekonomi (termasuk koperasi) selalu mengimplikasikan pendapatan yang harus lebih besar daripada pengeluarannya. dalam konteks koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi, keberhasilan usahanya dapat diukur dengan sisa hasil usaha (shu)nya. selanjutnya hanel (1985:106) menyatakan bahwa keberhasilan koperasi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: (1) keberhasilan dalam bisnis (business success), (2) keberhasilan dalam keanggotaan (members success), dan (3) keberhasilan dalam pembangunan (development success). selanjutnya disman dalam kasmawati (2003: 59) menetapkan lima indikator untuk menilai keberhasilan koperasi/kud, yaitu: (1) besarnya volume atau omset usaha, (2) jumlah shu yang dicapai, (3) jumlah modal , (4) jumlah pelanggan (anggota dan bukan anggota) yang dilayani, (5) deversifikasi usahanya, dan. harsono (1985:109) dalam disertasinya juga menggunakan lima indikator untuk mengukur keberhasilan koperasi, yaitu: (1) rasio shu dengan volume usaha, (2) perkembangan jumlah anggota, (3) volume usaha, (4) deversifikasi/ variasi usaha, dan (5) perkembangan jumlah modal. sementara itu, rahmat dalam iin suminah, r. (1999: 34) menggunakan 8 indikator untuk mengukur keberhasilan usaha koperasi, yaitu: (1) shu yang dibagikan kepada anggota setiap tahun, volume usaha, (3) jumlah anggota, (4) jumlah modal, (5) ketepatan waktu pelaksanaan rat, (6) jumlah jam kerja, (7) kehadiran anggota dalam rat, dan (8) pangsa pasar. kaplan dan norton (2000; 2) dengan ”balance scorecard”nya menggunakan empat indikator untuk mengukur/menilai kinerja (keberhasilan) perusahaan. keempat indikator tersebut adalah: finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. keempat indikator tersebut pada dasarnya dapat pula digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan koperasi. berdasarkan teori dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur keberhasilan koperasi pada dasarnya dapat digunakan tujuh indikator yang menyangkut permodalan, keanggotaan, usaha, dan pendidikan. ketujuh indikator tersebut adalah: (1) jumlah modal sendiri, (2) jumlah anggota, (3) jumlah shu yang dicapai, (4) jumlah omset usaha, (5) jumlah pelanggan, 6) deversifikasi usaha, dan (7) program pendidikan. keberhasilan koperasi akan dapat dicapai apabila indikator jumlah modal, jumlah anggota, jumlah shu, jumlah omst usaha, jumlah pelanggan, dan deversifikasi usaha terus meningkat dari tahun ke tahun. sementara itu mengenai program pendidikan, yang penting bahwa koperasi selalu dapat menyusun program pendidikan (pelatihan, penataran, ataupun temu ilmiah yang lain) untuk meningkatkan kualitas sdm termasuk anggotanya. d. mengukur tingkat keberhasilan koperasi dari ketujuh indikator tersebut selanjutnya ditentukan tolok ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan koperasi. dalam hal ini pemerintah dengan keputusan menteri koperasi no. 351 tahun 2005 telah menetapkan ukuran kesehatan koperasi. koperasi yang dinyatakan sehat berpotensi untuk mencapai keberhasilan usahanya. keputusan menteri tersebut antara lain menyebutkan indikator dan kriteria kesehatan koperasi sebagai berikut. 1. permodalan a. tingkat pertumubuhan modal sendiri yang berasal dari anggota, sekurang-kurangnya sebesar 10% dari tahun sebelumnya. berdasarkan tolok ukur ini, maka suatu koperasi dikatakan sehat (berhasil) apabila koperasi tersebut dapat meningkatkan jumlah modal sendirinya yang berasal dari anggota (simpanan pokok dan sipanan wajib) minimal 10% dari jumlah modal sendiri tahun sebelumnya. contoh: apabila tahun anggaran yang lalu jumlah simpanan pokok + simpanan wajib ada rp100.000,00, maka jumlah simpanan pokook + simpoanan wajib tahun anggaran berjalan minimal rp100.000,00 + (10% x rp100.000,00) = rp110.000,00. b. tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari penyisihan shu (dalam bentuk cadangan), sekurang-kurangnya 25% dari shu tahun sebelumnya. berdasarkan tolok ukur ini, maka suatu koperasi dapat dikatakan sehat (berhasil) apabila koperasi tersebut mampu meningkatkan jumlah cadanagannya minimal 25% dari shu tahun sebelumnya. contoh: apabila jumlah shu tahun sebelumnya rp100.000,00, maka peningkatan jumlah cadangan pada tahun anggaran berjalan minimal 25% x rp100.000,00 = rp25.000,00. 2. kenggotaan indikator ini khususnya berkaitan dengan jumlah anggota. dalam hal ini ditentukan bahwa jumlah anggota sekurang-kurangnya 25% dari jumlah warga/ penduduk dewasa di wilayah kerjanya yang memenuhi persyaratan keanggotaan, dan jumlah tersebut harus meningkat dari jumlah anggota tahun anggaran sebelumnya. berdasarkan tolok ukur ini, koperasi dikatakan sehat (berhasil) apabila telah mampu merekrut anggota sejumlah minimal 25% dari jumlah warga/penduduk dewasa tersebut, dan jumlah anggota tersebut meningkat dari tahun anggaran sebelumnya. 3. usaha dalam hal usaha, tulisan ini hanya mengkaji tentang indikator shu, omset usaha, jumlah pelanggan, diversifikasi usaha. a. shu (sisa hasil usaha) dalam hal ini tolok ukur yang digunakan adalah ”rentabilitas ekonomi” (roi : return on investment). adapun rums yang digunakan adalah: laba shu roi = ------------------- atau roi = -------------------- total aktiva jumlah aktiva laba (shu) yang digunakan adalah laba (shu) sebelum pajak. (harnanto, 1991: 353) berdasarkan tolok ukur ini, koperasi dikatakan sehat (berhasil) jika rentailitas ekonomi (roi)nya lebih besar dari suku bunga pemerintah yang berlaku. makin tinggi roinya, makin tinggi pula tingkat keberhasilannya. b. omset usaha dalam hal ini tolok ukur yang digunakan adalah tingkat perputaran modal kerja. adapun rumus yang digunakan adalah : jumlah omset usaha tingkat perputaran modal kerja = --------------------------------- jumlah modal kerja (weston and copeland, 1992: 108) berdasarkan tolok ukur ini, koperasi dikatakan sehat atau (berhasil) apabila tigkat perputaran modal-kerjanya sekurang-kurangnya: 1 kali (untuk unit perkreditan, dengan asumsi jangka waktu kredit rata-rata 1 tahun), dan 12 kali (untuk unit usaha lainnya, dengan asumsi perputaran modalnya sekali dalam sebulan). makin tinggi tingkat perputarannya, makin tinggi pula tingkat keberhasilannya. c. jumlah pelanggan pelanggan usaha koperasi bisa terdiri atas anggota dan bukan anggota koperasi. namundemikian pelanggan utamanya adalah anggota koperasi. dalam hal ini, koperasi harus mampu merekrut pelanggan anggota sekurang-kurangnya 60% dari jumlah anggota. dengan tolok ukur ini, koperasi dinyatakan sehat (berhasil) apabila minimal 60% dari jumlah anggotanya telah memanfaatkan layanan usaha koperasi. makin tinggi persentasenya, makin tinggi pula tingkat keberhasilannya. d. diversifikasi usaha dalam hal ini tidak ada tolok ukur yang pasti. koperasi akan dinyatakan sehat (berhasil) apabila koperasi tersebut mampu menambah jenis usaha pada tahun anggaran berjalan dibanding dengan tahun anggaran yang lalu. unit usaha bisa tetap, tetapi jenis usanya bertambah. misalnya untuk unit usaha perkreditan: tahun anggaran yang lalu hanya ada jenis kredit jangka waktu 12 bulan dan 24 bulan. tahun anggaran berjalan ditambah jenisnya menjadi kredit jangka waktu 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. penambahan jenis usaha ini sudah dikategorikan sebagai diversifikasi usaha. semakin banyak diversifikasi usaha, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. 4. pendidikan dalam hal ini koperasi dinyatakan sehat (berhasil) apabila koperasi tersebut dalam tahun anggaran berjalan membuat program pendidikan sekurang-kurangnya satu kali bagi pengelola maupun anggota koperasi. program tersebut bisa dalam bentuk penyertaan sdmnya dalam pendidikan formal maupun non-formal, penataran, pelatihan, ataupun temu ilmiah yang lain berkaitan dengan dunia perkoperasian. di samping itu juga bisa dalam bentuk program penyuluhan perkoperasian bagi anggotanya. semakin banyak program pendidikan yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya. untuk menentukan tingkat keberhasilan koperasi, kiranya diperlukan pembobotan atas indikator-indikator keberhasilan tersebut. dasar pem-bobotan tersebut adalah urgensi dari masing-masing indikator terhadap pencapaian keberhasilan koperasi. berdasarkan urgensi dari masing-masing indikator tersebut, diberikan pembobotan indikator sebagai berikut: · indikator permodalan diberi bobot : 20 · indikator keanggotaan diberi bobot : 20 · indikator usaha diberi bobot : 50 · indokator pendidikan diberi bobot : 10 pembobotan yang tertinggi pada indikator usaha didasari atas argumen bahwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota harus dicapai melalui usaha ekonomi tersebut. dengan demikian keberhasilan koperasi sebagian besar akan dicerminkan oleh keberhasilan usaha ini. indikator berikutnya yang memiliki bobot cukup tinggi adalah indikator permodalan dan keanggotaan pada dasarnya hanya merupakan penunjang dari indikator usaha saja. selanjutnya indikator pendidikan diberi bobot paling rendah, karena indikator ini hanya merupakan pelengkap keberhasilan koperasi saja. koperasi yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kiranya perlu juga memprogramkan peningkatan mutu sdm koperasi termasuk anggotanya. ketika koperasi sudah mampu mempro-gramkan pendidikan untuk meningkatkan mutu sdm dan anggotanya, nampaklah bahwa keberhasilan koperasi tersebut semakin lengkap. setelah dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap masing-masing indikator berdasarkan data dan informasi yang ada di koperasi akan diketahui tingginya nilai/skor dari masing-masing indikator tersebut. dari skor ini kemudian dilakukan pembobotan sehingga diperoleh skor gabungan dari semua indikator untuk koperasi yang bersangkutan. dari skor gabungan ini kemudian dapat ditentukan tingkat keberhasilan koperasi tersebut. contoh: dari koperasi “x” diperoleh data tentang tentang keempat indikator tersebut, dan setelah dilakukan pengukuran diperoleh skor masing-masing indikator sebagai berikut: · skor indikator permodalan = 75 · skor indikator keanggotaan = 80 · skor indikator usaha = 70 · skor indikator pendidikan = 90 ketentuan: skor terendah 10 dan skor tertinggi 100. dari skor masing-masing indikator seperti di atas, kemudian dilakukan pembobotan sehingga dapat diketahui nilai akhir tingkat keberhasilan koperasi sebagai berikut: · nilai indikator permodalan = 75 x 20 = 1.500 · nilai indikator keanggotaan = 80 x 20 = 1.600 · nilai indikator usaha = 70 x 50 = 3.500 · nilai indikator pendidikan = 90 x 10 = 900 ----------+ total nilai = 7.500 jadi nilai keberhasilan koperasi = 7.500 : 100 = 75. dari nilai 75 inilah ditentukan tingkat keberhasilan koperasi yang bersangkutan. demikian cara (model) yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koperasi melalui keempat indikator keberhasilan tersebut. model ini memang hanya cocok digunakan untuk badan usaha koperasi. untuk badan usaha non koperasi perlu ada penyesuaian. e. kesimpulan berdasarkan paparan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan koperasi, indikator keberhasilan koperasi, serta cara pengukuran indikator berhasilan koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang antara lain meliputi (a) kualitas sdm koperasi, (b) kemampuan keuangan koperasi, (c) sistem mana-jemen koperasi, dan (d) budaya organi-sasi koperasi; serta faktor eksternal yang antara lain meiputi (a) iklim perekonomian, khususnya persaiangan dunia bisnis, (b) kebijakan pemerintah, dan (c) kepedulian masyarakat terhadap koperasi. 2. untuk mengukur keberhasilan koperasi dapat digunakan empat indikator, yaitu (a) indikator permodalan, khususnya yang menyangkut peningkatan jumlah modal sendiri dari simpanan pokon dan wajib, serta dari bagian shu yang dicadangkan; (b) indikator keanggotaan, khususnya menyangkut jumlah anggota; (c) indikator usaha, yang menyangkut shu, omset usaha, jumlah pelanggan anggota, dan diversifikasi usaha; dan (d) indikator pendidikan, khususnya penyusunan program pendidikan. 3. untuk menentukan tingkat keberhasilan koperasi perlu dilakukan penilaian (skoring) dari masing-masing indikator berdasarkan data yang ada, kemudian dilakukan pembobotan atas skor masing-masing indikator sesuai dengan ketentuan pembobotan. dari pembobotan ini akan diperoleh skor akhir yang menentukan tingkat keberhasilan koperasi yang bersangkutan. daftar pustaka asnawi hasan, 1990, antologi pembangunan koperasi indonesia, pusat latihan dan penataran perkoperasian, departemen koperasi dan pkm, jakarta. hanel, alfred, 1985, basic aspect of cooperative organization on policies for their promotion in developing countries, bandung, universi-tas pajajaran. harnanto, 1991, analisa laporan keuangan, yogyakarta, penerbit amp-ykpn. harsono, 1985, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kud di kabupaten malang, desertasi, ugm, yogyakarta. iin suminah, riskawa, 1999, pengaruh kualifikasi pengurus, partisipasi anggota, pembinaan pemerintah, dan modal terhadap keberhasilan usaha kud, tesis, unpad, bandung. kaplan, robert s. and david p. norton, 2000, balanced scorecard, terjemahan peter r. yosi pasla, jakarta, penerbit erlangga. kartasapoetra,g., a.g.kartasapoetra, bambang s., a.setiady, 2001, koperasi indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945, cetakan ke lima, jakarta, pt rineka cipta. kasmawati, 2003, pengaruh kewirausahaan manajer terhadap keberhasilan usaha kud di kabupaten buton sulawesi tenggara, tesis, unpad, bandung. weston, j. fred and thomas e. copeland, 1992, manajemen keuangan, terjemahan jaka wasono dan kirbandoko, jakarta, bina aksara. keputusan menteri koperasi no. 351 tahun 2005, tentang kriteria kesehatan koperasi indonesia. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 42 pendidikan karakter yang terintegrasi 43 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran geografi oleh: muhsinatun siasah masruri pendidikan geografi fise uny abstrak dewasa ini seolah-olah bangsa indonesia kehilangan pedoman moral sebagai acuan sikap dan perilaku yang luhur untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. kasus-kasus tindak pidana korupsi di kalangan pejabat formal, dan penganiayaan keji di kalangan rakyat yang belum dikenal, merupakan sebagian indikator terjadinya kemerosotan moral atau akhlak bangsa indonesia. untuk itu diperlukan upaya oleh segenap pihak, terutama bidang pendidikan untuk menyemai kembali bibit-bibit akhlak mulia sejak anak duduk di taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. disamping itu perlu dipertegas kembali pancasila sebagai acuan moral bangsa indonesia yang terbebas dari berbagai kepentingan. tulisan ini merupakan hasil kajian deduktif terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian tentang pendidikan karakter di sekolah. hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) karakter bangsa indonesia adalah sikap dan perilaku yang mengacu kepada pancasila sebagai idiologi bangsa. 2) pancasila tidak boleh dilupakan, dan harus tetap dijadikan landasan moral (budi pekerti luhur) bangsa indonesia. 3) pendidikan karakter belum tersurat dalam standar isi pendidikan, oleh karena itu pelaksanaannya harus diintegrasikan`ke dalam semua mata pelajaran, sehingga semua guru harus terlibat dan bertanggungjawab terhadap proses dan hasil pendidikan karakter; 4) geografi merupakan mata pelajaran di tingkat sma/ma yang sangat tepat sebagai wadah integrasi pendidikan karakter, karena hakikat geografi merupakan studi tentang alam, manusia dan hubungan timbal-balik antara keduanya. 5) pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam pembelajaran geografi dapat menggunakan berbagai strategi, antara lain value clarification tachnique (vct), karena proses klarifikasi terhadap nilai-nilai terutama yang berkaitan dengan current events akhir-akhir ini. kata kunci: pendidikan karakter, pancasila, integrasi, vct, current evens a. pendahuluan karakter merupakan aspek afektif dalam totalitas kehidupan pribadi seseorang. setiap orang mempunyai karakter tersendiri, berbeda dengan orang lain. namun setiap seorang selalu terkait dalam kehidupan bersama, mulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga, masyarakat, negara, sampai dengan lingkup yang terbesar yaitu masyarakat dunia. dalam kehidupan di masyarakat karakter seseorang sering menjadi objek penilaian tentang predikatnya, baik atau buruk. sedangkan dalam pergaulan dunia setiap bangsa dapat dibedakan dari bangsa lain karena karakter kebangsaannya. belakangan ini halaman-halaman media cetak maupun layar kaca tidak pernah absen memuat berita-berita yang nuansanya bertentangan dengan akhlak mulia. secara etimologi, akhlak atau budi pekerti dapat pula dipadankan dengan etika dan moral. menurut al ghazali (rahmat djatnika, 1996: 27) akhlak adalah sifat yang tetap pada jiwa, yang melandasi timbulnya perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui pemikiran yang panjang. dengan demikian akhlak seseorang tercermin dari perbuatan-perbuatan atau perilaku dalam seluruh aspek kehidupannya. sehubungan dengan banyaknya berita-berita di media massa yang berkonotasi negatif, menunjukkan semakin banyaknya warga masyarakat yang perilakunya menyimpang dari akhlak mulia. penyimpangan dapat terjadi karena keadaan terpaksa, tetapi kalau penyimpangan terjadi terus-menerus, dapat berkembang menjadi pola perilaku yang menodai akhlak mulia, menjadi akhlak yang hina. secara universal akhlak mulia tersebut bersumber pada pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (ham), secara religius akhlak mulia itu berpedoman pada kitab suci dari tuhan yang diturunkan kepada utusan-utusan (para rasul), sedangkan secara khusus bangsa indonesia mempunyai pedoman akhlak mulia atau budi pekerti luhur yaitu dasar negara, “pancasila”. pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai pedoman akhlah mulia, pandangan dan pegangan hidup, serta cita-cita bangsa. pendek kata pancasila adalah landasan idiologi bangsa indonesia. dalam penyelenggaraan hidup bernegara, pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di negeri ini harus dapat dikembalikan kepada pancasila. upaya pemerintah untuk membudayakan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam pancasila pernah mengalami masa yang sangat kondusif yaitu pada masa pemerintahan orde baru. pada saat itu pemerintah berhasil merumuskan sebuah pedoman yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam pancasila. nilai-nilai luhur tersebut bersumber dari akar budaya bangsa indonesia yang telah dijadikan penuntun sikap dan perilaku nenek moyang bangsa. namun sayang, sikap dan perilaku penguasa negara yang seharusnya menjadi teladan bagi segenap anak-anak bangsa, tetapi justru bertolak belakang dengan karakteristik akhlak mulia yang dihasilkannya. perilaku-perilaku negatif seperti korupsi, manipulasi, suap, anarkhi, dll. yang dewasa ini selalu menjadi berita utama di media massa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pancasila. pemberantasan terhadap para penghianat bangsa secara hukum formal sangat diperlukan, tetapi bagaimana halnya jika para penegak hukum juga berkhianat. itulah salah satu bentuk pergeseran akhlak mulia menjadi akhlak yang hina, perilaku korupsi, manipulasi, anarkhi makin menjadi. oleh karena itu pembinaan akhlak mulia tidak cukup hanya melalui matapelajaran ppkn dan pendidikan agama sebagaimana yang ada sekarang. pembinaan akhlak mulia harus secara simultan, terintegrasi di dalam semua mata pelajaran dan didukung oleh kultur sekolah yang kondusif. peran orang tua di rumah merupakan faktor utama pembentukan karakter anak, di samping teman-teman sebaya yang berinteraksi dalam permainan di luar rumah. model pendidikan karakter yang terintegrasi ini diharapkan dapat membantu mengembalikan karakter bangsa indonesia seperti budaya nenek-moyang yang telah dikristalkan di dalam pancasila. seperti apakah realita karakter bangsa indonesia? masih layakkah pancasila dijadikan sebagai landasan moral (budi pekerti luhur) bangsa indonesia? dapatkah pendidikkan karakter diintegrasikan ke dalam semua matapelajaran? apakah mata pelajaran geografi cocok sebagai wadah integrasi pendidikan karakter? strategti pembelajaran apa yang cocok untuk mengembangkan karakter siswa dalam proses pembelajaran? bagaimana teknik untuk menilai hasil pendidikan karakter? untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan kajian yang komprehensip dari berbagai disiplin ilmu. b. karakter bangsa indonesia pembukaan undang-undang dasar 1945 (uud `45) alenia ke empat menyatakan bahwa: “….. negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijsaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. lima kesepakatan tersebut bukan muncul dalam waktu singkat antara tanggal 17 -18 agustus 1945 (proklassi dan penetapan dasar negara), melainkan sudah dipersiapkan sejak adanya keinginan untuk merdeka, lepas dari penjajahan bangsa manapun. para tokoh pejuang pendiri negeri ini telah mempersiapkannya di dalam piagam djakarta, dan setelah kemerdekaan berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945, sehari kemudian ditetapkanlah ke lima kesepakatan tersebut sebagai dasar negara. sebagai dasar negara, pastilah bukan hanya sebagai dasar hukum tertulis (formal), tetapi juga menjadi dasar/acuan hukum tidak tertulis (etika/moral). tidak ada kecacatan sedikitpun dari kelima sila (tata aturan) tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai satu kesatuan. bahkan secara sendiri-sendiri dan tanpa kata “indonesia” pada sila ke tiga dan ke lima, merupakan tata aturan yang sangat sesuai dengan hak asasi manusia (ham), sehingga dapat berlaku secara universal. tetapi sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh hanyalah milik bangsa indonesia, sekaligus mencerminkan watak/karakter bangsa indonesia baik sebagai individu maupun bersama-sama. secara garis besar karakter bangsa indonesia adalah: 1. taat menjalankan syariat agama yang dipeluknya 2. mempunyai tenggang-rasa yang tinggi, memandang semua manusia mempunyai derajat yang sama, dan mempunyai harga diri. 3. mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. 4. bertindak sesuai dengan posisinya di masyarakat, dapat dipercaya dan mempercayai sebagai/kepada perwakilan, menjunjung tinggi musyawarah. 5. mengupayakan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat indonesia. seseorang yang mampu mangamalkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari kelima garis besar tersebut, adalah sosok “manusia indonesia seutuhnya”, sosok yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. secara lebih rinci, nilai-nilai luhur yang mencirikan karakter bangsa dapat dibuka dan ditinjau kembali, direvisi, dan dicerdaskan butir-butir yang pernah dirumuskan dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila di jaman orde baru. c. pancasila sebagai landasan moral bangsa indonesia pada bagian a telah dibahas bahwa pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai landasan moral, atau idiologi bangsa. pancasila berisi nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa indonesia di masa lalu. nilai-nilai tersebut tidak usang dimakan waktu, bahkan semakin nyata keluhurannya. hal ini sudah terbukti berlali-kali, ketika suatu orde atau golongan bermaksud mengubah pancasila atau mengganti dasar negara dengan dasar yang lain, selalu mendapat perlawanan dari segenap rakyat indonesia, dan kembali pula ditetapkan pancasila sebagai dasar negara. sila-sila di dalam pancasila adalah untaian nilai-nilai luhur yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam pancasila tidak bersifat permanen, tetapi dinamik, maksudnya dalam perkembangan sejarah peradaban, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, nilai-nilai luhur tersebut dapat disesuaikan dengan tanpa mencabut akarnya. dengan demikian pancasila dengan kandungan nilai-nilai luhurnya sangat layak sebagai acuan moral atau karakter bangsa indonesia. d. pendidikan karakter karakter dapat diartikan sebagai ciri-ciri khusus seseorang, sehingga dapat dibedakan antara seseorang dengan yang lain. gede raka (2010) menulis : karakter adalah ‘distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group’ . karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi ‘positif’, bukan netral. jadi, ‘orang berkarakter’ adalah orang yang punya kualitas moral (tertentu) yang positif. dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk (pembangunan karakter dan pembangunan bangsa: menengok kembali peran perguruan tinggi, risalah ‘kuliah akhir masa jabatan’ sebagai guru besar fakultas teknologi industri itb, disampaikan pada tanggal 28 nopember 2008 di gedung balai pertemuan ilmiah (bpi) itb, di jalan surapati 1 bandung). menurut lickona (1992: 51) “karakter” terdiri atas nilai-nilai yang diyakini dan nilai-nilai yang dilakukan, sehingga karakter seseorang terdiri atas tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling) dan perilaku moral (moral behavior). karakter seseorang dikatakan baik bila pada dirinya terdapat “knowing the good, desiring the good and doing the good-habits of the mind, habits of the heart and habits of action”. hubungan tiga komponen tersebut dilukiskan dalam gambar 1. gambar tersebut menjelaskan bahwa masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. setiap komponen menempati ranah (domain) psikologis tertentu dalam pribadi seseorang. moral knowing berada pada ranah kognitif, terdiri atas aspek: 1) kesadaran moral (moral awareness), 2) pengetahuan nilai moral (knowing moral values), 3) cara pandang (perspective taking), 4) penalaran moral (moral reasoning) 5) membuat keputusan (decision making), dan 6) kesadaran diri (self knowledge). gambar 1. components of good character (lickona, 1992: 53) moral feeling menempati ranah afektif, terdiri atas enam aspek: 1) suara hati (conscience), 2) harga diri (self esteem), 3) empati (empathy), 4) kasih-sayang (loving the good), 5) pengendalian diri (self control,) dan 6) rendah hati (humility). moral actions menempai ranah psikomotorik, berupa perilaku sebagai perwujudan dari moral knowing dan moral feeling. moral actions atau perilaku-perilaku moral seseorang didasari oleh kompetensi (competence), niat (will), dan kebiasaan (habit) yang sudah dimiliki. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan karakter yang baik memerlukan waktu yang relatif panjang karena harus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang kaik, dan niat yang baik pula. sehubungan dengan hal tersebut, ryan (1999: 5) juga menyatakan bahwa “good character is about knowing the good, loving the good and doing the good”. demikian pula menurut william & schnaps (muhammad nur wangid, 2001:174): pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membentuk anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. dengan demikian, pendidikan karakter merupakan proses untuk membentuk, menumbuhkan, mengembangkan dan mendewasakan anak menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. proses tersebut dapat berupa pembiasaan-pembiasaan pikiran, hati dan tindakan secara berkesinambungan yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. oleh karena itu pendidikan karakter hendaknya tidak terpisah seperti halnya pendidikan keilmuan dan ketrampilan, melainkan terintegrasi dalam setiap aktivitas pendidikan baik yang bersifat informal, non formal, maupun formal. pendidikan karakter bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas (universal) sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. nilai-nilai ini terekspresikan di dalam perilaku moral (darmiyati zuchdi (2008: 39). proses pendidikan karakter diarahkan bukan hanya pada aspek pengetahuan, tetapi lebih kepada ketrampilan dan sikap, seperti yang diungkapkan barth (1990: 254) yaitu; “……. a) knowledge, which is a body of fact and principles; b) skill, which is acquiring an ability through experience or training; c) attitude, which is one’s opinion, feeling or mental set as demonstrated by one’s action”. dari pernyataan ini dapat dijelaskan bahwa “pengetahuan” adalah abstraksi dari fakta dan konsep dasar; sedangkan “ketrampilan” adalah kemampuan yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman; dan “sikap” adalah suatu pendapat, perasaan atau mental seseorang yang ditunjukkan melalui tindakan. pembinaan karakter siswa yang meliputi aspek knowledge, skill, and attitude tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, karena jiwa manusia tidak terkotak-kotak melainkan satu kesatuan yang utuh (comprehenship). pendekatan yang cocok untuk pembinaan karakter secara komprehensif adalah “pendekatan komprehensif” seperti yang dikenukakan oleh kirchenbaum (1995: 31). “a comprehensive values education utilized many of the methods and activities from the values realization, character education, citizenship education and moral education. the first four categories illustrate one important aspect of comprehensive values education. the categories of inculcating, modeling, facilitating, and skill-building all emphasize the comprehensive nature of the task”. pendidikan nilai (karakter) yang komprehensif, adalah pembinaan karakter yang meliputi berbagai metode dan aktivitas, mulai dari realisasi nilai-nilai, pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan moral. ada bempat kategori yang sangat penting yaitu inkulkasi, pemodelan, fasilitasi, dan pengembangan ketrampilan. selanjutnya kirschenbaum (1995:9-10) menulis bahwa pendidikan karakter yang komprehensip mencakup berbagai aspek yaitu aspek isi, aspek metode, aspek program/kurikulum, dan aspek keterlibatan berbagai pihak. 1. isi pendidikan karakter harus komprehensif, meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai-nilai yang bersifat pendidikan, dari yang sangat pribadi sampai pertanyaan-pertanyaan mengenai etika secara umum. 2. metode pendidikan nilai juga harus komprehensif, termasuk di dalamnya inkulkasi (penanaman nilai), pemberian teladan, dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab dan keterampilan-keterampilan hidup yang lain. 3. pendidikan nilai hendaknya terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan, dalam upacara-upacara pemberian penghargaan, dan semua aspek kehidupan. 4. yang ke empat, pendidikan nilai hendaknya terjadi melalui kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. orang tua, lembaga keagamaan, penegak hukum, polisi, organisasi kemasyarakatan, semua perlu berpartisipasi dalam pendidikan nilai. konsistensi dan kontinuitas semua pihak dalam melaksanakan pendidikan karakter sangat menentukan kualitas mental generasi muda. sehubungan dengan aspek yang keempat di atas, mursyid (2010) menyatakan bahwa: “ membangun kembali karakter bangsa ini, akan efektif jika melalui jalur pendidikan. namun, harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. sebab, pendidikan karakter mencakup pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif dan kepengamalan nilai secara nyata. dari gnosis sampai ke praksis. singkatnya, pendidikan karakter adalah membimbing orang untuk secara sukarela mengikatkan diri pada nilai. profesor phenix mengistilahkan sebagai “voluntary personal commitment to values” (character building@book). dari tulisan tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa bidang pendidikan merupakan wadah yang paling tepat untuk pembentukan karakter atau watak, dan upaya tersebut akan berhasil bila dilaksanakan secara simultan, sejak di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat. dengan demikian berarti harus ada kesamaan “landasan karakter bangsa” yang dicita-citakan. bagi bangsa indonesia landasan karakter tersebut adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam rumusan pancasila. mursyid (2010) menyimpulkan dari pendapat para pakar pendidikan, bahwa nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan karakter terdistribusi dalam sembilan pilar, yakni; (1) cinta tuhan dan ciptaannya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran, amanah, dan bijaksana; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka menolong, dan gotong royong; (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi, kedamaian dan kesatuan (character building@book). lebih lanjut mursyid (2010) menuliskan bahwa terdapat tiga cara penting yang mesti diperhatikan dalam pendidikan karakter, yakni melalui: pembiasaan, contoh atau teladan dan pembelajaran secara terintegrasi. pembiasaan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, ia mengambil porsi yang cukup besar dalam usaha manusia. islam menggunakan kebiasaan sebagai salah satu sarana pendidikan”, (character building @book). berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendidikan karakter di dalam system pendidikan formal perlu dilaksanakan secara terintegrasi (di samping pembiasaan dan keteladanan) di dalam semua mata pelajaran dan semua program pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan dipelajari oleh semua orang sepanjang hayat, dengan pendekatan komprehensip. dengan demikian pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk perilaku peserta didik yang serba baik, sesuai dengan acuan perilaku yang berlaku di masyarakat. yuon ambroise (kaswardi, 1993: 20) menjelaskan bahwa hubungan antara nilai, sikap dan perilaku merupakan totalitas dari kepribadian seseorang (gambar 2 ) gambar 2. hubungan antara nilai, sikap, perilaku dan kepribadian. hal senada diungkapkan hart (1978: 5) bahwa antara nilai, sikap dan perilaku terdapat hubungan yang sangat erat: the relationship between values and behavior cannot clearly be understood without mentioning attitude. whereas values refer to general modes of behavior or end-state of existence across situations, attitudes are tied to specific events, persons or objects. pernyataan tersebut dapat dijelaskan melalui gambar 3 berikut ini. gambar 3. the relationship between values, attitudes and behaviours. (hart, 1978: 6) sehubungan dengan keterpaduan antara pengetahuan, sikap dan perilaku, maka pendidikan karakter bangsa perlu diintegrasikan ke dalam semua matapelajaran di sekolah. dengan demikian semua guru bidang studi dapat terlibat langsung, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. e. mata pelajaran geografi geografi merupakan sebuah studi yang bertujuan untuk menunjang kehidupan dalam segala aspek, dan mendorongan peningkatan kesejahteraan sepanjang hayat. lingkup bidang kajiannya meliputi pola-pola di muka bumi dan proses-proses yang membentuknya, manusia dengan barbagai perilakunya, hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungannya. hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh wassmansdorf (rosenberg: geography.about.com) bahwa: geography is the study of the patterns and processes of human (built) and environmental (nature) landscapes, where landscapes comprise real (objective) dan perceived (subjective) space. sebagai suatu disiplin integratif, geografi memadukan dimensi-dimensi alam dan manusia, dalam menelaah masalah-masalah yang terjadi. manusia sebagai komponen geografi ditinjau dari berbagai, baik dimensi fisik, sosial, kultural, politik, moral dan spiritual, dalam kaitannya dengan ruang dan tempat kehidupannya. sebagai matapelajaran di sekolah, geografi mengemban misi untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang organisasi spasial, masyarakat, tempat-tempat, dan lingkungan di muka bumi. siswa didorong untuk memahami proses-proses fisik yang membentuk pola-pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di muka bumi, sehingga diharapkan siswa dapat memahami bahwa manusia menciptakan wilayah (region) untuk menyederhanakan kompleksitas muka bumi. selain itu, siswa dimotivasi secara aktif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi manusia tentang tempat-tempat dan wilayah. dengan demikian siswa diharapkan bangga akan warisan budaya yang memiliki kepedulian kepada keadilan sosial, demokratis, dan kelestarian lingkungan. budaya tersebut pada gilirannya akan mendorong siswa untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh dalam mata pelajaran geografi, juga diharapkan dapat membentuk karakter anak bangsa yang kompeten dalam menjalin kerjasama secara luas dan mengurangi konflik di berbagai bidang untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. geografi merupakan studi yang mengkaji tentang aspek ruang dan tempat di muka bumi dalam berbagai skala. objek studinya adalah gejala-gejala alam dan kehidupan manusia, serta pengaruh timbal balik antara alam dan manusia. gejala alam dan kehidupan dipandang sebagai hasil proses alam yang terjadi di bumi, atau sebagai kegiatan yang dapat memberi dampak kepada mahluk hidup yang tinggal di atasnya. untuk menjelaskan pola-pola gejala geografis yang terbentuk, dan mempertajam maknanya, disajikan dalam bentuk deskripsi, peta dan tampilan geografis lainnya. dengan demikian, mata pelajaran geografi mempunyai fungsi mengembangkan: a) pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses-proses yang terkait, b) keterampilan dasar dalam memperoleh informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi, c) sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial-budaya masyarakat. sesuai dengan fungsinya, mata pelajaran geografi bertujuan mengembangkan kecakapan hidup dan kepribadian siswa secara total, baik dalam aspek intelektual, ketrampilan, dan juga sikapnya. tujuan pada aspek intelektual yaitu mengembangkan: a) konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya, b) pengetahuan tentang sumberdaya alam, peluang dan keterbatasannya, c) konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah negara/dunia. pada aspek ketrampilan bertujuan mengembangkan: a) keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan binaan, b) keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan, c) mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. pada aspek sikap bertujuan mengembangkan: a) kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar, b) sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup, c) kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, d) sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya, e) rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. ruang lingkup mata pelajaran geografi meliputi: a) dinamika perubahan atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan antroposfer, b) sumber daya alam dan pemanfaatannya, c) lingkungan hidup, d) konsep dasar perwilayahan, e) egara maju dan negara berkembang, serta f) penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (sig) f. strategti pembelajaran yang cocok untuk pendidikan karakter banyak strategi pembelajarn yang telah ditemukan dan ditulis dalam buku-buku kependidikan. namun perihal karakter tidaklah semudah penyampaian pengetahuan dan melatih ketrampilan, karena hasilnya tidak dapat diamati sebelum terekspresikan dalam perilaku. pada dasarnya semua strategi pembelajaran dapat digunakan, mulai yang bersifat ekspositori hingga yang huristik. namun perlu diingat bahwa perkembangan afektif memerlukan penghayatan yang sangat mendalam untuk dapat tertanam dalam sanubari. salah satu strategi yang sudah sangat terkenal untuk pembinaan afektif yaitu value clarification technique (vct). vct di indonrsia diterjemahkan menjadi “teknik klarifikasi nilai” yaitu suatu model penanaman nilai-nilai dengan cara peserta didik dilibatkan untuk memecahkan masalah berdasarkan alternatif-alternatif yang dirumuskan bersama, dan dipertimbangkan konsekuensi serta dampak dari masing-masing alternatif. alternatif yang dipilih adalah yang konsekuensinya paling ringan, dan dampak negatifnya paling kecil. vct sebagai metode atau pendekatan dalam pendidikan nilai sudah berumur cukup tua. hall (1973: 11) menyatakan bahwa teknik klarifikasi nilai sebagai …..”methodology or process by which we help a person to discover values through behavior, feelings, ideas and through important choices he has made and is continually in fact, acting upon in and through his life”. kemudian barth (1990: 371) juga menerapkan klarifikasi nilai sebagai ….” a teaching strategy which is used to focus on the process of valuing rather than the content of values. it attempts to help students answer questions about how values are formed and to develop their own values system”. di indonesia vct juga telah banyak digunakan, seperti yang ditulis oleh wina sanjaya (2008: 283) bahwa vct adalah teknik pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. wina sanjaya (2008: 283) memerinci tujuan penggunaan vct yaitu untuk: 1) mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. 2) membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik positif maupun negatif untuk dibina kearah yang lebih baik. 3) menanamkan nilai-nilai tertentu pada siswa melalui cara yang rasional dan dapat diterima siswa sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa. 4) melatih siswa tentang cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. lebih lanjut wina sanjaya menjelaskan manfaat yang diperoleh dari penerapan vct yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam: 1) memilih, memutuskan, mengkomunikasikan, mengungkapkan gagasan, berkeyakinan tentang nilai-nilai; 2) berempati atau memahami perasaan dan sudut pandang orang lain; 3) memecahkan masalah; 4) menyatakan sikap setuju atau tidak setuju, serta menolak atau menerima pendapat orang lain; 5) mempunyai pendirian dalam mengambil keputusan, menginternalisasikan nilai-nilai dan bertingkah laku sesuai dengan nilai yang telah diyakini. menurut nasution (2006: 165) model klarifikasi nilai ini bertujuan untuk membantu siswa agar meneliti dan menganalisis nilai-nilai yang ada pada suatu saat, dan dianutnya dalam berbagai situasi, lalu menentukan secara bebas perangkat nilai-nilai baru yang dianggapnya lebih sesuai. dengan demikian penerapan teknik klarifikasi nilai dapat melatih siswa untuk berproses melakukan analisis terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat dan dapat menetapkan nilai-nilai yang selayaknya menjadi acuan hidupnya. berdasarkan tujuan dan manfaat tersebut, maka pendidikan karakter baik untuk anak maupun orang dewasa dapat menggunakan teknik klarifikasi nilai. bila seseorang dilatih dan dibiasakan memecahkan masalah nilai atau moral melalui klarifikasi tentang konsekuensi dan `dampaknya, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang paling tepat. salah satu model klarifikasi nilai dikemukakan oleh fraenkel (1977:131), dengan prosedur kerja seperti pada gambar 4. gambar 4 skema prosedur analisis dilema sumber: fraenkel, jack f., 1977, how to teach about values: an analitic approach, engelwood cliffs, new yersey: prentice hall, inc., p.131. langkah-langkah tersebut adalah: a. menentukan peristiwa yang merupakan dilema (dilemma), b. menentukan alternatif tindakan untuk memecahkan dilema (alternatives) c. mengidentifikasi konsekuensi yang harus dilakukan untuk setiap alternatif (consequences) d. mengidentifikasi dampak dari konsekuensi tersebut untuk setiap altertnatif (consequences of consequences) e. mencari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dampak itu dapat terjadi (evidenses) f. menilai mana alternatif yang konsekuensinya paling ringan, dan dampak positifnya lebih besar dari pada negatifnya (assessment) g. mengambil keputusan terhadap alternatif mana yang akan dipilih (decision). dalam proses pembelajaran geografi teknik klarifikasi nilai dapat diterapakan bersama dengan metode pembelajaran interaktif lain, seperti inquiry, cooperative learning, problem solving, diskusi, tanya-jawab, bahkan sebagai variasi dalam metode ceramah. peranan guru adalah memfasilitasi siswa untuk memikirkan, mendiskusikan, memilih dan mempertimbangkan nilai positif dengan menjawab pertanyaan yang relevan terhadap nilai-nilai yang belum diyakini. kekuatan vct terletak pada pemberian penghargaan yang tinggi kepada siswa sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih, menentukan dan bertindak serta bersikap berdasarkan nilai yang diyakininya. penelitian agustina tri wijayanti (2010) berkesimpulan bahwa penerapan vct dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sd n sekarsuli banguntapan bantul yogyakarta, berhasil meningkatkan kepedulian, tanggungjawab, toleransi, dan ketaatan beribadah. dengan menerapan teknik ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam mengklarifikasi nilai-nilai sebelum memutuskan pilihan nilai sebagai bagian dari totalitas kepribadiannya. g. kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. karakter bangsa indonesia yang seharusnya dikembangkan adalah sikap dan perilaku yang mengacu kepada pancasila sebagai idiologi bangsa. secara garis besar insan indonesia harus berperilaku: a) taat menjalankan syariat agama yang dipeluknya, b) mempunyai tenggang-rasa yang tinggi, memandang semua manusia mempunyai derajat yang sama, dan mempunyai harga diri, c) mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, d) bertindak sesuai dengan posisinya di masyarakat, dapat dipercaya dan mempercayai sebagai/kepada perwakilan, menjunjung tinggi musyawarah, d) mengupayakan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat indonesia, dan terciptanya perdamaian di seluruh permukaan bumi 2. pancasila tidak boleh dilupakan, harus tetap dijadikan landasan moral (budi pekerti luhur) bangsa indonesia. dengan berlandaskan pada pancasila secara bulat dan utuh, karakter bangsa indonesia dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. 3. sasaran pendidikan karakter adalah terbentuknya moral knowing, moral feeling, dan moral acting. oleh karena itu, lebih efektif bila diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, dengan pendekatan komprehensif baik berupa fasilitasi, inkulkasi, keteladanan, dan pembiasaan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat dengan keterlibatan dan tanggungjawab orang dewasa sebagai pendidik. 4. geografi merupakan mata pelajaran yang sangat tepat sebagai wadah integrasi pendidikan karakter, karena hakikat geografi sebagai studi terintegrasi, dan bertujuan mengembangkan kepribadian siswa yang memiliki pemahaman, ketrampilan, dan sikap positif terhadap fenomena alam dan manusia sebagai satu kesatuan yang saling pengaruh-mempengaruhi. 5. teknik klarifikasi nilai (vct) merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk pendidikan karakter dengan materi geografi. banyak masalah yang dilematik antara pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan pelestarian lingkungan yang tidak sederhana pemecahannya. dengan model vct kesulitan tersebut dapat dipecahkan secara bijak dengan memilih tindakan yang resikonya paling kecil walaupun keuntungannya tidak maksimal. dengan vct, penyesalan di kemudian hari dapat di minimalkan sampai nihil. semoga bahasan ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumbang pikiran dalam mewujudkan karakter banga indonesia yang diperhitungkan di dalam percaturan masyarakat dunia dalam era globalisasi yang tak dapat dihindari. daftar pustaka agustina tri wijayanti, (2010), peningkatan perilaku sosial siswa melalui penerapan teknik klarifikasi nilai dalam pembelajaran ips di sd i sekarsuli, banguntapan, bantul, (tesis). yogyakarta: program pascasarjana, universitas negeri yogyakarta. barth, j.l.,(1990), methods of instruction in social studies education, 3th edition, boston: university press of america, inc. departemen pendidikan dan kebudayaan, (1994/1995), bahan penataran dan buku materi penataran p4, jakarta: uip fraenkel, jack f., (1977), how to teach about values: an analitic approach, engelwood cliffs, new yersey: prentice hall, inc.rahmat djatnika, (1996), sistem etika islami (akhlak mulia), jakarta: pustaka panjimas. hall, b. (1973). values clarification as learning process. new york: paulist press. hart, gordon m. (1978). values clarification for counselors: how counselors, social workers, psychologists and other human service workers can use available technique. springfield-illinois: ct-publisher. kaswardi. (1993). pendidikan nilai memasuki tahun 2000. jakarta: gramedia widiasarana. kirchenbaum, h (1995). 100 ways to enchance values and morality in two schools and youth setting. massachusetts: a simon & schuster company. lickona, t. (1992). educating for character, how our schools can teach respect. respect and responsibility. new york: bantam books. nasution, s. (2006). kurikulum dan pengajaran. jakarta: pt bumi aksara ryan, k., & bohlin, k. e. (1999). building character in schools: practical ways to bring moral instruction to life. san fransisco, ca: jossey-bass. rosenberg, matt (2010) geography.about.com, diunduh tanggal 17 desember 2010 wina sanjaya. (2008). strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. jakarta. kencana media group. ………. uud 1945 dan amandemennya, solo: giri ilmu biodata penulis: muhsinatun siasah masruri, dr.: pendidikan s1 pada jurusan pendidikan geografi fkis-ikip yogyakarta (1977), s2 (1994) dan s3 pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ikip jakarta (1999). sebagai dosen jurusan pendidikan geografi fise-uny sejak 1979 dengan mata kuliah pokok geologi. sebagai dosen dan sekretaris program studi pendidikan ips pada program pascasarjana uny sejak tahun 2003. karya ilmiah dalam dua tahun terakhir adalah penelitian hibah pascasarjana (anggota tim) dengan judul model pendidikan karakter yang terintegrasi di sekolah dasar, tahun i (2009) dan ii (2010), sedang mengajukan untuk tahab iii. penelitian dengan dana dik uny 2010 dengan judul sosisalisasi mitigasi bencana (sebagai ketua tim) dan penelitian aplikatif dengan dana pr i uny 2010, dengan judul implementasi pendidikan karakter dan kultur universitas terintegrasi dalam matakuliah stratrategi pembelajaran ips terpadu (sebagai ketua tim). makalah seminar nasional di medan (2010) dengan judul pendidikan karakter sejak dini, dan seminar nasional di makasar (2010) dengan judul pendidikan karakter terintegrasi dalam ips. moral feeling 1.conscience self-esteem empathy loving the good self-control humility moral knowing moral awareness knowing moral values perspective-taking moral reasoning decision-making self-knowledge moral action competence will habit pola sikap nilai kepribadian pola perilaku behaviour attitudes values dilemma alternatives consequences consequences of consequences evidences assessment decision 129 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... strategi komunikasi guru sma islam terpadu dalam menghasilkan siswa yang unggul chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan jurusan ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta chatiahastasari@gmail.com; suranto@uny.ac.id; bennisetiawan@uny.ac.id abstract the study aims to explain how the concept of integrated islamic and the strategy of the teacher in sma it abu bakar yogyakarta and sma muhammadiyah 1 yogyakarta produce the superior students. it refers to the development of sma it which always puts ethics, religion and the quality of the students. however, the main key to produce the superior students is the role of professional teacher who encourages the strong characteristic of students. the method of this research is qualitative and takes place in sma it abu bakar and sma muhammadiyah 1 yogyakarta. furthermore, the samples of this research consist of twenty teachers. the result is that (1) sma it abu bakar and sma muhammadiyah 1 yogyakarta combine three elements such as the cooperation among the shool, societies, and family; the structured and programmed curriculum from kindergarten to university; tsaqafah islam and science oriented. these are done to produce a superior student who masters science and technology and also has a good characteristic. (2) the communication strategy of the teachers in sma it abu bakar and sma muhammadiyah 1 yogyakarta is effective. it can be seen from the fulfillment of communication elements on communication strategy which is used by the teacher to produce a superior student. keywords: communication strategi, the concept of integrated islamic, an superior student. abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan islam terpadu dan juga strategi komunikasi guru di sma it abu bakar yogyakarta dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta dalam menghasilkan siswa yang unggul. hal ini mengacu pada latar belakang mengenai perkembangan sma it yang mengedepankan pendidikan etika, agama dan juga kualitas lulusan yang dihasilkan. dimana dari ke semua hal tersebut, yang menjadi kunci sukses sebuah lembaga pendidikan khususnya sma it dalam menghasilkan siswa yang unggul adalah adanya peran pengajar (guru) yang profesional dalam pengembangan karakter anak didik dan pendidikan. metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dan mengambil lokasi penelitian di sma it abu bakar dan sma 1 muhammadiyah yogyakarta. sample di dalam penelitian ini berjumlah dua puluh orang yang merupakan guru dari masingmasing sekolah tersebut. hasil dari penelitian ini adalah (1) implementasi pendidikan islam terpadu di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta memadukan tiga unsur penting yaitu sinergi antara sekolah, masyarakat dan keluarga; kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai tingkat taman kanak-kanak (tk) hingga perguruan tinggi; berorientasi pada pembentukan tsaqafah islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. ketiga unsur tersebut dilakukan untuk menghasilkan siswa yang unggul, yang 130 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan semakin bertambahnya jumlah sekolah menengah atas islam terpadu (sma it) khususnya di kota yogyakarta yang ada saat ini seolah menambah warna dalam dunia pendidikan di indonesia dan menyebabkan banyak orang tua yang memasukkan anak mereka pada sekolah-sekolah tersebut. hal ini bukan tanpa alasan, karena saat ini banyak orang tua yang merasa resah akibat banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi, pelakunya berasal dari kalangan pelajar. sejalan dengan artikel yang dilansir oleh edukasi.kompasiana.com yang berjudul sekolah-sekolah islam “terpadu” (it), dalam artikel tersebut dibahas mengenai kegelisahan akan kondisi pendidikan di indonesia yang semakin berat, karena hasil dari pendidikan selama ini dirasakan belum mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak. banyaknya tingkat kekerasan dan semakin bergesernya nilai dan etika masyarakat dianggap sebagai sebuah indikator masih terdapat banyak kekurangan dalam dunia pendidikan. titik ini kemudian menjadi sebuah kesimpulan bersama, bahwa pendidikan di negara ini hanya menekankan kemampuan kognisi para peserta didik, dan mengesampingkan pendidikan etika dan pendidikan agama. (sekolah-sekolah islam “terpadu” (it): http://edukasi.kompasiana. com/2012/11/12/sekolahsekolah-islamterpadu-it-506459.html). alasan memilih sma it tidak hanya dilihat dari pemenuhan materi pembelajaran yang mengedepankan pendidikan etika dan agama, namun juga pada lulusan yang dihasilkan. jika dilihat dari kualitas lulusan yang ada saat ini, sma it bisa dikatakan baik, karena di antara sekolah-sekolah yang berada pada peringkat 5 besar berdasar nilai ujian nasional (un) pada tahun ajaran 2014/2015 di kota yogyakarta, 2 diantaranya berasal dari sma it. (peringkat sekolah berdasarkan ujian nasional tingkat sma di yogyakarta: http://giri-widodo.blogspot.co.id/2015/11/ ranking-sekolah-sma-se-kota-yogyakarta. html). hal inilah yang kemudian membuat animo masyarakat terhadap sma it semakin besar, meskipun secara keuangan mereka harus mengeluarkan biaya yang relatif lebih tinggi. namun dari kesemua hal tersebut, yang menjadi kunci sukses sebuah lembaga pendidikan khususnya sma it dalam menghasilkan siswa yang unggul adalah adanya peran pengajar (guru) yang profesional dalam pengembangan karakter anak didik dan pendidikan. suyatno (2013: 356) menyatakan bahwa peran guru di sini sangatlah penting karena sebagai agen perubah sosial, guru merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengajarkan mata pelajaran umum dan keagamaan hingga pelajaran mengenai akhlak. untuk mewujudkan hal ini, para guru harus memiliki kompetensi pedagogis maupun kompetensi profesional. indikasi utama kompetensi guru adalah kemampuan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada para siswa. strategi komunikasi yang efektif disini maksudnya adalah, guru tidak lagi hanya mengajarkan sebuah konsep verbal kepada para siswa namun juga memberikan contoh nyata (non verbal) dalam keseharian. misalnya, guru mengajarkan kepada para siswa untuk tidak merokok. konsep ini juga harus dilakukan oleh para guru dengan cara tidak merokok baik di lingkungan sekolah dalam perspektif konsep pendidikan islam terpadu siswa yang unggul adalah siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan juga memiliki akhlak yang mulia. (2) implementasi strategi komunikasi para guru di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta berlangsung dengan cukup efektif. hal ini dapat dilihat dari pemenuhan elemen-elemen komunikasi pada strategi komunikasi yang digunakan oleh para guru dalam menghasilkan siswa yang unggul. kata kunci: strategi komunikasi, pendidikan islam terpadu, dan siswa yang unggul. 131 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... maupun di luar sekolah. hal ini dibutuhkan demi memberikan pembekalan “dasar moralitas” yang tergali dari kearifan tradisi kultural dan nilai-nilai doktrinal agama islam yang kuat. tulisan ini menjelaskan fenomena peran guru sma it sebagai agen perubah sosial di bidang pendidikan. data penelitian bersumber dari penelitian lapangan yang dilaksanakan di sma it dengan mengambil setting khusus sma it abu bakar yogyakarta dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta. teknik pengambilan data di lapangan dilakukan dengan focus group discussion. berdasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep pendidikan islam terpadu dengan judul strategi komunikasi guru sma islam terpadu dalam menghasilkan siswa yang unggul. tinjauan pustaka skripsi nurul usnadhiyah yang berjudul “implementasi model pembe lajaran terpadu dalam upaya mening katkan perilaku sosial siswa di sd it muhammadiyah truko kecamatan kangkung kabupaten kendal”. dalam karya ilmiah ini penulis mengemukakan bahwa implementasi pembelajaran terpadu dalam upaya meningkatkan perilaku sosial siswa sd muhammadiayah truko kecamatan kangkung kabupaten kendal tergolong terlaksana dengan baik di mana dalam pe laksanaannya pembelajaran terpadu terletak pada tujuan yang diinginkan serta dapat dicapai dengan beberapa skill yang kemudian dituangkan daklam praktek kegiatan sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. lain halnya dengan euis sumaiyah (2010), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) pendidikan islam terpadu merupakan model pendidikan yang utuh menyeluruh, integral, bukan parsial, syumuliyah ataupun juz’iyah. hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan sebagai perlawanan terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, juz’iyah. keterpaduan ini meliputi 3 aspek yaitu keterpaduan pola asuh, materi dan ranah. ketiga aspek tersebut merupakan unsur penting dalam pendidikan islam terpadu. apabila ketiga aspek itu diterapkan dengan baik, maka konsep pendidikan islam terpadu akan dapat dilihat hasilnya secara nyata. 2) implementasi pendidikan islam terpadu, pendidikan ini memadukan tiga aspek kurikulum yaitu: kurikulum diknas, kurikulum pendidikan islam (muatan lokal berbasis islam), dan pengembangan diri. proses pembelajarannya melalui penyampaian materi pelajaran umum yang diperkaya dengan nilai-nilai agama dan penyampaian materi agama diperkaya dengan muatan-muatan pendidikan umum misalnya guru memulai proses pembelajaran dengan berdo’a bersama kemudian dilanjutkan dengan tadarus al-qur’an sekitar 10-15 menit, setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi pelajaran. contoh lain ketika peserta didik belajar tentang mata pelajaran biologi, maka pada waktu yang sama diharapkan pelajaran itu dapat meningkatkan ke yaki nannya pada allah swt, karena dalam islam telah diterangkan bahwa allahlah yang menciptakan keanekaragaman hayati di bumi ini. meskipun tema dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini sama, namun fokus penelitiannya berbeda. fokus pada penelitian ini adalah mengenai strategi komunikasi guru sma islam terpadu dalam menghasilkan siswa yang unggul. pendidikan islam terpadu pengertian pendidikan islam terpadu istilah “terpadu” dalam sistem pendidikan dimaksudkan sebagai penguat (littaukid) bagi islam itu sendiri. maksudnya adalah islam yang utuh menyeluruh integral bukan parsial. artinya pendidikan tidak hanya berorientasi pada satu aspek saja. sistem pendidikan yang ada harus mema dukan unsur pembentukan sistem pemdidikan yang unggul. islam memandang pendidikan sebagai sesuatu yang identik dan tidak terpisahkan dari asal mula penciptaan 132 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 manusia (fitrah insaniyah) manusia itu sendiri yaitu jasad, ruh, intelektualitas. dengan demikian, pendidikan dalam pandangan islam meliputi tiga aspek yang tidak dapat dipilah-pilah yang meliputi pendidikan jasad (tarbiyah jasadiyah), pendidikan ruh (tarbiyah ruhiyah), dan pendidikan intelektualitas (tarbiyah aqliyah). (skripsi sumaiyah, 2010). ketiga bentuk pendidikan tersebut tidak mungkin dan tidak akan dibenarkan pemilahannya dalam ajaran islam. sebagaimana telah dijelaskan, pen di dikan berhubungan langsung dengan komposisi kehidupan manusia. memilahmilah pendidikan manusia berarti memilahmilah kehidupannya. dalam membentuk sistem pendidikan yang unggul minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan, pertama sinergi antara sekolah, masyarakat dan keluarga. pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur di atas menggambarkan kondisi faktual obyektif pendidikan. buruknya pendidikan anak di rumah memberikan beban berat kepada sekolah dan menambah keruwetan persoalan di tengah masyarakat seperti terjadinya tawuran pelajar, seks bebas, narkoba dan sebagainya. pada saat yang sama situasi masyarakat yang buruk jelas membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di tengah keluarga dan sekolah atau kampus menjadi kurang maksimal. kedua kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat taman kanakkanak sampai perguruan tinggi. kurikulum sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi jaminan bagi ketersambungan pendidikan setiap peserta didik berdasarkan jenjang pendidikannya masing-masing. ketiga berorientasi pada pembentukan tsaqafah islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. secara fundamental, pendidikan islam terpadu berupaya menginternalisasikan nilai-nilai islam (ruh islami, jiwa islam) melalui proses pendidikan islam ke dalam seluruh aspek pendidikan di sekolah. tujuan utamanya adalah memadukan nilai-nilai sains dan teknologi dengan keyakinan, kesalehan dalam diri peserta didik. (skripsi sumaiyah, 2010). strategi komunikasi keberadaan strategi tidak terlepas dari tujuan yang dicapai. hal ini ditunjukkan oleh suatu jaringan kerja yang membimbing tindakan yang akan dilakukan, dan pada saat yang sama, strategi akan memengaruhi tindakan tersebut. (liliweri, 2011: 239). dalam bukunya liliweri menambahkan definisi mengenai kata “strategi” berasal dari akar kata bahasa yunani strategos yang secara harfiah berarti “seni umum”. kata strategos bermakna sebagai: keputusan untuk melakukan suatu 1. tindakan dalam jangka panjang dengan segala akibatnya; penentuan tingkat kerentanan posisi kita 2. dengan posisi para pesaing (ilmu perang dan bisnis); pemanfaatan sumber daya dan penyebaran 3. informasi yang relative terbatas terhadap kemungkinan penyadapan informasi oleh para pesaing; penggunaan fasilitas komunikasi 4. untuk penyebaran informasi yang menguntungkan berdasarkan analisis geografis dan topografis; dan penemuan titik-titik kesamaan dan 5. perbedaan penggunaan sumber daya dalam pasar informasi. (liliweri, 2011: 240). berdasar pada penjelasan di atas, strategi komunikasi berdasarkan bank dunia (2011) dalam liliweri (2011: 240) adalah: strategi yang mengartikulasikan, 1. menjelaskan, dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik; strategi untuk menciptakan komunikasi 2. yang konsisten, komunikasi yang dilakukan berdasarkan satu pilihan (keputusan) dari beberapa opsi komunikasi; strategi berbeda dengan taktik, strategi 3. komunikasi menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan 133 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... komunikasi. adapun taktik adalah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya; dan adalah tujuan akhir komunikasi, strategi 4. berperan memfasilitasi perubahan perilaku untuk mencapai tujuan komunikasi manajemen. karena itu, strategi komunikasi selalu dihubungkan dengan: siapa yang berbicara.1. maksud apa saya bicara.2. pesan apa yang harus disampaikan kepada 3. seseorang. cara bagaimana saya menyampaikan 4. pesan kepada seseorang. bagaimana mengukur dampak pesan 5. tersebut. sedangkan strategi komunikasi menurut rogers (1982) dalam cangara (2014, 64) merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku mausia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. lain halnya dengan middleton (1980) yang mengungkapkan bahwa strategi komunikasi merupakan kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. dari sekian banyak teori komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, untuk strategi komunikasi yang memadai adalah teori dari harold d. laswell yang menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegia tan komunikasi atau cara untuk menggambarkan dengan tepat sebuah tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “who says what in which channel to whom with what effect?” laswell mengakui bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah, dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima. dalam masyarakat yang kompleks, banyak informasi disaring oleh pengendali pesan – editor, penyensor atau propagandis, yang menerima informasi dan menyampaikannya kepada publik dengan beberapa perubahan atau penyimpangan. (mulyana, 2013: 148). model laswell sering diterapkan dalam bentuk komunikasi massa. model tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. unsur sumber (who) merangsang pertanyaan mengenai [engendalian pesan (misalnya oleh “penjaga gerbang”), edangkan unsur pesan (says what) merupakan bahan untuk analisis isi. saluran komunikasi (in which cannel) dikaji dalam analisis media. unsur penerima (to whom) dikaitkan dengan analisis khalayak, sementara unsur pengaruh (with what effect) jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. metode jenis penelitian penelitian ini desainnya termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus kajian terutama mengenai strategi komunikasi guru sma islam terpadu dalam menghasilkan siswa yang unggul. metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif. penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif. dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (moleong, 2009: 11). peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. sumber data jenis sumber data menurut h.b. sutopo (2002:53) secara menyeluruh meliputi manusia (responden), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda termasuk beragam gambar dan rekaman, serta dokumen 134 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 maupun arsip. data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data hasil wawancara. informasi tersebut akan digali dari informan atau narasumber, yang terdiri dari guru di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data pada peneli tian ini menggunakan focus group discussion (fgd). fgd merupakan metode kualitatif yang lazim digunakan untuk melacak halhal tertentu yang ingin ditonjolkan atau yang menjadi prioritas bagi responden atau subjek penelitian. pawito (2007) menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai jumlah kelompok dan jumlah indvidu yang dipandang ideal atau memadai dalam fgd. hal ini tergantung dari sifat dan atau tujuan penggunaan metode focus group. oleh karenanya, dengan menggunakan teknik purposive sampling, sample dari penelitian yang berlokasi di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta ini berjumlah 20 informan, di mana ke 20 informan ini merupakan guru di sekolah tersebut. berikut 7 langkah dasar yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan fgd: a) mendefisikan permasalahan yang sedang terjadi; b) menentukan sample berdasar teknik purposive sampling; c) menentukan jumlah informan dalam kelompok; d) menyiapkan pelaksanaan fgd. langkah ini meliputi pembentukan panitia diskusi, penyiapan tempat, serta penyiapan alat; e) mempersiapkan materi diskusi. peneliti akan membagikan kepada sejumlah peserta fgd copy materi yang telah dirumuskan; f ) melaksanakan diskusi. g) menganalisis hasil diskusi. analisis meliputi coding terhadap sikap dan pendapat peserta yang sama, menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda, menentukan persamaan istilah yang digunakan, melakukan klasifikasi dan ketegorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta fgd berdasarkan alur diskusi, mencari hubungan di antara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan gambaran hasil diskusi atau sikap dan pendapat partispan terhadap fokus diskusi, menyiapkan draf laporan fgd untuk didiskusikan pada kelompok dosen sejawat sebelum diseminarkan dalam forum ilmiah. teknik validitas data penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. dari sini, peneliti akan sampai pada salah satu kemungkinan: data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. dengan cara begini peneliti kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai (beragam perspektif ) mengenai gejala yang diteliti (pawito, 2007: 99). teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan tiga komponen utama untuk menganilisis data yang diperoleh, yaitu: reduksi data1. reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote). proses ini berlangsung terus sepanjang proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan simpulansimpulan dari unit-unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian dapat dilakukan. sajian data2. merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya 135 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan atas pemahamannya tersebut. sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. penarikan simpulan dan verifikasi3. kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian kualitatif. peneliti berusaha untuk memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul. simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. proses analisis dalam penelitian kualitatif, secara khusus kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara induktif, interaktif dari setiap unit datanya, bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data, dan dengan proses siklus. penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh miles dan hubberman. peneliti bergerak di antara empat “sumbu” kumparan selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. hasil dan pembahasan konsep pendidikan islam terpadu konsep pendidikan islam terpadu yang diimplementasikan di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada satu aspek saja. sistem pendidikan yang dijalankan memadukan seluruh unsur pembentukan sistem yang unggul. seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru peserta fgd berikut: “…it adalah pendidikan yang nuwunsewu tidak ada pemisahan antara ilmu duniawi dan akhirat sehingga ketika pelajaran matematika, kimia, dan fisika semua bersumbernya adalah al-qur’an”. (hasil fgd dengan ibu auliyatun nisa guru sma it abu bakar, 20 agustus 2016). hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh guru sma muhammadiyah 1 yogyakarta berikut ini : “konsep pendidikan islam yang diterapkan di sma ini mengacu pada visi yang tidak memisahkan antara akhlaq, imtaq (iman dan taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). jadi itu adalah satu paket yang memang bulat disini…”. (hasil wawancara dengan ibu fitri sari sukmawati kepala divisi humas sma muhammadiyah 1 yogyakarta, 31 agustus 2016). berdasar hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam terpadu yang diterapkan oleh sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta tidak memilah-milah antara pendidikan jasad (tarbiyah jasadiyah), pendidikan ruh (tarbiyah ruhiyah) dan pendidikan intelektualitas (tarbiyah aqliyah). dalam membentuk sistem pendidikan islam yang unggul terdapat tiga hal yang diperhatikan oleh sma it abu bakar dan sma muhammadiyah yogyakarta, pertama sinergi antara sekolah, masyarakat dan keluarga. bagi sma muhammadiyah 1 yogyakarta sinergi ini sangat penting mengingat sinergi tersebut merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter anak. hubungan yang baik antara orang tua dan anak di dalam keluarga turut memengaruhi perilaku anak di sekolah. anak yang memiliki hubungan positif dengan orang tuanya akan cenderung memiliki sikap yang positif pula, namun sebaliknya anak yang memiliki hubungan negatif dengan orang tua akan cenderung memiliki sikap negatif bahkan seringkali menimbulkan masalah bagi teman-teman yang lain saat di sekolah. hal inilah yang membuat pihak sekolah merasa perlu adanya 136 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 hubungan secara langsung dengan orang tua siswa melalui forum whatsapp, seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru peserta fgd berikut ini: “..sedang dengan orang tua siswa saya berkomunikasi melalui wa ya, karena ka lau orang tua kan mainnya wa. grup ini saya gunakan untuk menginformasikan tentang apa-apa yang menjadi tugas anak, permasalahan anak dan harapan saya kepada anak kerjasama dengan orang tua dan ini cukup efektif karena saya juga bisa menginformasikan hasil nilai, presensi dan menginformasikan hal-hal lainnya. jika masalah itu sangat pribadi, saya akan menghubungi orang tua siswa secara pribadi”. (hasil wawancara dengan ibu ratih kurniasih guru sma muhammadiyah 1 yogyakarta, 31 agustus 2016). hubungan dengan masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting, hal ini terlihat dari peran sekolah saat sma muhammadiyah 1 yogyakarta melaksanakan kegiatan social worker dimana siswa siswi dikirim keluar sekolah untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka peduli lingkungan. kegiatan social worker ini diadakan untuk melatih karakter siswa terutama dalam hal kerja tim, peduli dengan lingkungan dan sadar terhadap lingkungan sosial mereka. adapun kegiatan tersebut diadakan saat bulan ramadhan setiap tahunnya. kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat taman kanakkanak (tk) hingga perguruan tinggi. sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta adalah sekolah yang masingmasing berada di bawah yayasan pendidikan. yayasan pendidikan di sini berperan dalam penentuan struktur dan implementasi kurikulum yang akan dijalankan dimasingmasing tingkatannya. sejauh ini, sekolahsekolah tersebut mengacu pada tiga aspek kurikulum yaitu: kurikulum diknas, ku rikulum pendidikan islam terpadu (muatan lokal berbasis islam), dan pengembangan diri. ketiga, berorientasi pada pembentukan tsaqafah islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. kedua hal tersebut sangatlah penting dalam konsep pendidikan islam terpadu karena proses pembelajarannya melalui materi pelajaran umum yang diperkaya dengan nilai-nilai agama. seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru peserta fgd berikut ini: “…saat saya menyampaikan materi kimia tentang atom, memang tidak ada hubungannya dengan agama. namun karena ini pendidikan islam terpadu maka saya kaitkan definisi atom yang menurut ilmu kimia adalah tidak dapat dibagi lagi dengan ketauhidan dimana sifat allah swt adalah tunggal (tidak terbagi-bagi)”. (hasil wawancara dengan bapak fahrudin guru sma it abu bakar, 20 agustus 2016). dengan adanya internalisasi nilainilai islam ke dalam penyampaian materi pelajaran umum tersebut maka tujuan utama dari pendidikan islam terpadu dapat tercapai yaitu memadukan nilai-nilai sains dan teknologi dengan nilai-nilai agama islam. strategi komunikasi guru di sma it abu bakar yogyakarta dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta dalam menghasilkan siswa yang unggul harold d. laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan “who says what in which channel to whom with what effect”. hal inilah yang juga dijadikan dasar oleh masing-masing guru baik di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta dalam menjalankan strategi komunikasinya saat menyampaikan materi ajar pada para siswa. komunikator1. sebagai komunikator, guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyampaian materi ajar pada para siswa. ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh guru untuk dapat menjadi seorang 137 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... komunikator yang baik. pertama adalah wibawa, seorang guru harus memiliki wibawa yang kuat sebagai seorang pendidik di hadapan para siswanya. wibawa ini ditunjukkan melalui berbagai cara oleh masing-masing guru, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru peserta fgd: “….wibawa itu akan muncul di benak siswa siswi jika kita mengayomi dan memberikan kasih sayang yang tulus serta menghargai mereka. disamping itu kita sebagai guru juga harus memberikan contoh yang baik pada para siswa, para siswa akan lebih menghargai guru yang memberikan contoh melalui perbuatan secara langsung, misalnya dalam kasus larangan merokok bagi siswa laki-laki. larangan yang serupa juga diterapkan oleh para guru laki-laki dan sejauh ini guru laki-laki di sekolah kami tidak ada yang merokok, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah”. (hasil wawancara dengan ibu mutia pratiwi guru sma it abu bakar, 20 agustus 2016). kedua adalah kompetensi guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan. hal ini juga merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang komunikator dalam proses pembelajaran, karena ketika siswa melihat kompetensi kelimuan yang dimiliki oleh guru baik maka mereka akan menghargai setiap pesan yang disampaikan oleh guru tersebut. ketiga adalah kedekatan/kekaraban antara guru dengan siswa. adanya hubungan yang baik antara guru dengan siswa memudahkan proses komunikasi yang ada, yang dalam hal ini kedekatan dengan siswa lebih banyak digunakan oleh guru untuk menanamkan nilainilai moral yang mulia seperti misalnya ajakan untuk melaksanakan sholat malam, sholat fajar dan amalan-amalan lainnya. bahkan kedekatan/ keakraban dengan siswa digunakan juga oleh para guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan orang tuanya. seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru peserta fgd berikut ini: “ketika salah seorang siswa ingin mengundurkan diri dari sekolah, guru dan orang tua bersinergi untuk memberikan empati agar siswa yang bersangkutan tidak lagi memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari sekolah. wali kelas sangat berperan disini untuk melakukan pendekatan secara personal agar dapat mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh siswa yang bersangkutan”. (hasil wawancara dengan ibu nita apriyani guru bk sma muhammadiyah 1 yogyakarta, 31 agustus 2016). keempat adalah kepercayaan yang diberikan oleh para siswa terhadap guru. kepercayaan terbangun dari adanya kedekatan yang baik antara guru dan siswa. dari sini siswa akan memiliki kecenderungan sifat yang tidak lagi tertutup akan permasalahanpermasalahan yang dihadapi seperti permasalahan internal keluarga atau yang berhubungan dengan akademik. semakin banyaknya permasalahan yang tertangani dengan baik oleh para guru menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para siswa terhadap guru. pesan2. pesan yang disampaikan dalam strategi komunikasi guru sma it terdiri dari pesan verbal dan non verbal. adapun pesan verbal biasanya berupa peringatan atau teguran langsung kepada siswa terkait dengan akhlak, misalnya larangan makan sambil berdiri, larangan berpacaran, perintah melaksanakan sholat berjama’ah tepat waktu dan tata cara berpakaian. pesan verbal ini juga seringkali di ­ gunakan oleh para guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para siswa secara langsung, para guru 138 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 memiliki dua metode khusus dalam penyampaian pesan verbal pada siswa yang bermasalah. pertama, guru akan langsung melakukan pendekatan dan berkomunikasi secara langsung dengan siswa yang bersangkutan, sehingga proses penyampaian pesan disini hanya menggunakan satu tahap komunikasi saja. kedua, guru bertanya tentang latar belakang siswa yang bermasalah dari teman dekatnya dan meminta bantuan teman dekatnya tersebut untuk melakukan pendekatan bahkan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang bermasalah, sehingga proses penyampaian pesan disini menggunakan dua tahap komunikasi. sedangkan untuk pesan non verbal, masing-masing guru memiliki strategi yang berbeda dalam penerapannya pada para siswa. seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru peserta fgd berikut: “..saya percaya sekali bahwa sentuhan pribadi itu lebih efektif daripada klasikal…”. (hasil wawancara dengan ibu ratih kurniasih guru sma muhammadiyah 1 yogyakarta, 31 agustus 2016). lain halnya dengan bapak fahruddin yang memberikan senyum sebagai pesan nonverbal yang berarti bahwa beliau menerima pendapat dari para siswa dan bapak rizal yang mengungkapkan bahwa untuk menjaga kondisi kelas tetap tenang saat metode pembelajarannya adalah membaca, beliau memutar lagu instrumental di dalam kelas. (hasil wawancara dengan bapak fahruddin dan bapak rizal adhtiya guru sma it abu bakar, 20 agustus 2016). media 3. seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, banyak guru yang memanfaatkan fungsi media sosial untuk menjalin komunikasi dengan para siswa. seperti penuturan salah seorang guru berikut ini: “mereka bisa berkomunikasi dengan saya tidak hanya di sekolah, oleh sebab itu semenjak adanya media sosial line, saya memang langsung menggunakan itu. saya lupa sudah tiga atau empat tahun yang lalu sudah ada, sehingga di hp saya masih ada grup-grup lama siswa yang dulunya adalah siswa bimbingan saya”. (hasil wawancara dengan ibu ratih kurniasih guru sma muhammadiyah 1 yogyakarta, 31 agustus 2016). fungsi media sosial ini selain untuk menyampaikan pesan yang bersifat himbauan dan ajakan untuk beribadah juga dimanfaatkan oleh para guru untuk memberikan ruang bagi para siswa bertanya atau berkonsultasi terkait dengan materi ajar yang masih belum dipahami. seperti penuturan salah seorang guru berikut ini: “…terkadang ada juga beberapa siswa yang kurang paham di kelas, bertanya di luar jam pembelajaran. akhirnya saya membuka layanan untuk berkonsultasi terkait dengan pembelajaran dan kebetulan latar belakang saya juga pernah menulis karya tulis, jadi kalau mereka ingin berkonsultasi karya tulis itu bisa melalui sms. (hasil wawancara dengan bapak darpito nugroho guru sma it abu bakar, 20 agustus 2016). namun adakalanya guru ber ko munikasi dengan para siswa tidak menggu nakan media atau secara langsung, misalnya pada saat siswa melakukan kesalahan karena memakai pakaian dengan panjang lengan berukuran 1/3 (bagi para siswi), guru akan langsung menegur siswi yang bersangkutan terkait dengan hal itu atau himbauan untuk segera melaksanakan sholat berjamaah saat waktu sholat telah tiba. efek/umpan balik4. sebagai komunikan, siswa memiliki cara yang berbeda antara satu dengan 139 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... lainnya dalam memberikan efek/umpan balik kepada guru. ada siswa yang memiliki kecenderungan menyampaikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan oleh guru secara langsung tanpa melalui penggunaan media, namun ada beberapa siswa yang memilih menyampaikan umpan balik melalui penggunaan media baik line ataupun wa karena merasa lebih nyaman. bagaimanapun cara siswa me nyampaikan efek/umpan balik dari pesan yang disampaikan, baik guru sma it abu bakar maupun sma muhammadiyah 1 yogyakarta menanggapinya dengan baik, karena memang efek/umpan balik yang diberikan siswa beragam bentuknya tergantung dari jenis pesan dan situasi yang ada saat proses komunikasi berlangsung. pembahasan sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta menjalankan konsep pendidikan islam terpadu dengan memadukan seluruh unsur pembentukan sistem yang unggul yang artinya tidak memilah-milah antara pendidikan jasad (tarbiyah jasadiyah), pendidikan ruh (tarbiyah ruhiyah) dan pendidikan intelektualitas (tarbiyah aqliyah). hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan islam terpadu itu sendiri yaitu “terpadu” yang dimaksudkan sebagai penguat (littaukid) bagi islam, utuh menyeluruh dan integral bukan parsial. selain itu dalam membentuk sistem yang unggul terdapat tiga hal yang diperhatikan oleh sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta. pertama, sinergi antara sekolah, masyarakat dan keluarga. kedua, kurikulum yang terstruktur dan terporgram mulai tingkat taman kanakkanak (tk) hingga perguruan tinggi. ketiga, berorientasi pada pembentukan tsaqafah islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. ketiga unsur tersebut dilakukan untuk menghasilkan siswa yang unggul, yang dalam perspektif konsep pendidikan islam terpadu siswa yang unggul adalah siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan juga memiliki akhlak yang mulia. tentu saja menghasilkan siswa yang unggul yang sesuai dengan konsep pen didikan islam terpadu bukanlah perkara yang mudah. dibutuhkan keuletan dan usaha yang keras dari seorang guru yang mengabdikan dirinya pada sekolah-sekolah berbasis pen di dikan islam terpadu. peran guru di dalam implementasi pendidikan islam terpadu memang merupakan faktor yang sangat penting. hal ini disebabkan karena guru yang secara langsung bersinggungan dengan siswa selaku komunikan dalam proses komunikasi yang ada. sehingga untuk dapat menyampaikan pesan yang dalam hal ini adalah materi ajar yang di dalamnya mengandung nilai-nilai agama dapat diterima dengan baik oleh para siswa, guru harus memiliki strategi komunikasi yang baik pula. seperti yang diungkapkan oleh middleton (1980), yang mengungkapkan bahwa strategi komunikasi merupakan kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. implementasi strategi komunikasi para guru di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta berlangsung dengan cukup efektif. hal ini dapat dilihat dari pemenuhan elemen-elemen komunikasi pada strategi komunikasi yang digunakan oleh para guru dalam menghasilkan siswa yang unggul. sebagai seorang komunikator misalnya, guru memandang kewibawaan di hadapan para siswa, kompetensi guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan, kedekatan/keakraban antara guru dengan siswa, dan kepercayaan yang diberikan para siswa terhadap guru merupakan faktor-faktor yang sangat penting. selain itu di dalam menyampaikan pesan, tidak hanya pesan verbal saja yang digunakan oleh para guru dalam menyampaikan pesan kepada para siswa melainkan juga meng gunakan pesan nonverbal seperti sentuhan, pelukan dan tatapan mata penuh 140 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 kasih sayang pada para siswa. selanjutnya penggunaan media sosial yang sangat baik juga dimanfaatkan oleh para guru sma it untuk berkomunikasi dengan para siswa di luar jam pembelajaran, dengan tujuan agar komunikasi mereka mengenai permasalahan siswa baik yang berkaitan dengan akademik maupun permasalahan non akademik dapat tetap terjalin dengan efektif. namun demikian, adakalanya guru berkomunikasi dengan para siswa tidak menggunakan media. komunikasi tanpa menggunakan media ini dipakai untuk menyampaikan pesan yang sifatnya himbauan atau teguran kepada para siswa. sedangkan untuk efek/umpan balik dari para siswa kepada para guru dilakukan dengan dua hal yang berbeda pula. ada siswa yang cenderung menyampaikan secara langsung umpan balik terhadap pesan yang disampaikan oleh guru secara langsung tanpa melalui penggunaan media, namun ada beberapa siswa yang memilih menyampaikan umpan balik melalui penggunaan media baik line ataupun wa karena merasa lebih nyaman. simpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, implementasi pendidikan islam terpadu di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta memadukan tiga unsur penting yaitu sinergi antara sekolah, masyarakat dan keluarga; kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai tingkat taman kanak-kanak (tk) hingga perguruan tinggi; berorientasi pada pembentukan tsaqafah islam dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. ketiga unsur tersebut dilakukan untuk menghasilkan siswa yang unggul, yang dalam perspektif konsep pendidikan islam terpadu siswa yang unggul adalah siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan juga memiliki akhlak yang mulia. kedua, implementasi strategi komunikasi para guru di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta berlangsung dengan cukup efektif. hal ini dapat dilihat dari pemenuhan elemen-elemen komunikasi pada strategi komunikasi yang digunakan oleh para guru dalam menghasilkan siswa yang unggul. berdasar kesimpulan di atas, maka saran penulis adalah: pertama, dengan konsep pendidikan islam terpadu yang sudah terlaksana dengan baik di sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta, ada baiknya jika konsep pendidikan tersebut ditawarkan pada dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sma/sederajat. kedua, demi meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sma/sederajat ada baiknya jika pihak sma it abu bakar dan sma muhammadiyah 1 yogyakarta meningkatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah lain yang sederajat untuk saling berbagi dan menerima informasi yang berkaitan dengan sistem pendidikan. 141 chatia hastasari, suranto, dan benni setiawan, strategi komunikasi guru sma islam terpadu ... daftar pustaka cangara, hafied. 2014. perencanaan dan strategi komunikasi. jakarta: pt rajagrafindo persada. deddy, mulyana. 2005. ilmu komunikasi suatu pengantar. bandung: remaja rosdakarya liliweri, alo. 2011. komunikasi serba ada serba makna. jakarta : kencana. pawito. 2007. penelitian komunikasi kualitatif. yogyakarta: lkis rakhmat, jalaludin, 1995. metode penelitian komunikasi. bandung: remaja rosdakarya suyatno. 2013. jurnal pendidikan islam. uin sunan kalijaga. volume 2 no. 2 desember 2013. skripsi : khairiyah, 2008. model komunikasi wanita karier pada keluarga. skripsi : iain sunan ampel pranata, heyan. 2012. “model komunikasi interpersonal wanita karier dalam mewujudkan keluarga harmonis dan membina anak yang berkualitas di perumahan fajar indah surakarta.” skripsi universitas sahid surakarta. euis sumaiyah, 2010. implementasi konsep pendidikan islam terpadu di smp islam terpadu papb pedurungan semarang. fakultas tarbiyah iain walisongo semarang. website: h t t p : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 6 2 74 5 8 9 / i m p l e m e n t a s i _ k o n s e p _ pe n d i d i k a n _ i s l a m _ t e r pa d u _ d i _ s m p _ is l a m _ t e r pa d u _ pa pb _ p e d u r u n g a n _ s e m a r a n g _ d i s u s u n _ u n t u k _ me m e n u h i _ d a n _ melengkapi_syarat_memperoleh_ gelar_sarjana_program_strata_i_s_1_ d a l a m _ i l m u _ t a r b i y a h _ e u i s _ sumaiyah_nim_3_1_0_3_1_4_6 sekolah-sekolah islam “terpadu” (it): http:// edukasi.kompasiana.com/2012/11/12/ sekolahsekolah-islam-terpadu-it506459.html, diakses pada 25 februari 2016 pukul 8.55 wib peringkat sekolah berdasarkan ujian nasional tingkat sma di yogyakarta: h t t p : / / g i r i w i d o d o . b l o g s p o t . co.id/2015/11/ranking-sekolah-sma-sekota-yogyakarta.html, diakses pada tanggal 24 februari 2016 pukul 16:48 142 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 155 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... ekonomi politik media: pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 oleh radar banten dan baraya tv achmad nashrudin p prodi ilmu komunikasi fisip univ. muhammadiyah tangerang nashrudin.achmad@gmail.com abstract research on political economy of media: at the news ahead of elections for the governor of banten in 2017 by radar banten and baraya tv, phenomenon triggered by the loosening of the values of objectivity and independence of the mass media in carrying out its functions as set in the press law and the broadcasting law. at the time of the campaign, the candidates for governor and lieutenant governor are competing to get the “place ‘and is known well as sell to prospective election promise to get sympathy. at the time, the media seemed to forget the function and position. this study aims to determine the phenomenon of media relations with the candidates and how the phenomenon of the political economy of media in both institutions (radar banten and baraya pos) at the time before the election for governor of banten in 2017. this study uses this study used a qualitative approach, with the constructivist paradigm and using the method of data collection through the depth­interview, the informant was elected. the results of the study illustrate that media relations (relations between) media with prospective relatively loose, drawn from observations and interviews show that the two media are “very affectionate” with the candidates, and the media policy in lifting more headlines have suggested the economic interests vis a vis political interests. keywords: political communication, independence, political economy of the media. abstrak penelitian tentang ekonomi politik media: pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 oleh radar banten dan baraya tv ini dilatar belakangi oleh fenomena melonggarnya nilai-nilai objektifitas dan independensi media massa dalam menjalankan fungsinya sebagamana di atur dalam uu pers dan uu penyiaran. pada saat kampanye, para kandidat atau calon gubuernur dan wakil gubernur berlomba­ lomba untuk mendapatkan ”tempat’ dan dikenal sekaligus mengobral janji kepada calon pemilhan untuk mendapatkan simpati. pada saat itu, media seolah lupa pada fungsi dan posisinya. penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena relasi media dengan para kandidat dan bagaimana fenomena ekonomi politik media di kedua lembaga (radar banten dan baraya pos) tersebut pada saat menjelang pemilihan gubernur banten tahun 2017. penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan paradigma konstruktivis dan menggunakan metode pengumpulan data melalui depth­interview, dari informan terpilih. hasil penelitian menggambarkan bahwa relasi media (hubungan antara) media dengan para calon 156 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan “media massa adalah kelas yang mengatur”. demikian premis teori marxis tentang posisi media dalam sistem kapitalisme modern (agus sudibyo, 2004: 1). media massa diyakini bukan sekedar medium lalu-lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan. melalui pola kepemilikan dan melalui produk-produk yang disajikan, media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan sematamata sebagai konsumen, dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro-pasar. sejarah menunjukkan, media massa pada akhirnya mencapai puncak perkembangan sebagai lembaga khusus dalam masya ra kat modern. media massa mampu mem presen tasikan diri sebagai ruang-publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, di tingkat lokal maupun global. media juga menjadi medium pengiklanan utama yang secara signifikan mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. namun, hampir selalu terlambat disadari bahwa media massa di sisi lain juga menyebarkan atau memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu. media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi ideologis. oleh karena itu, fenomena media bukan hanya membutuhkan pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan politik (sudibyo, 2004: 1). selalu menarik mengamati bagaimana peran media dalam struktur ekonomi dan politik di suatu negara. satu prinsip yang perlu diperhatikan adalah, bahwa, dalam sistem kapitalis, media massa harus diberi fokus perhatian yang memadai sebagaimana institusi-institusi produksi dan distribusi yang lain. kondisi-kondisi yang ditemukan pada level kepemilikan media, praktik-praktik pemberitaan, dinamika industri radio, televisi, perfilman, dan periklanan, mempunyai hubungan yang saling menentukan dengan kondisi-kondisi ekonomi politik spesifik yang berkembang di suatu negara, serta pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi politik global (sudibyo, 2004: 2). salah satu isu utama dalam diskursus komunikasi modern belakangan adalah pola kepemilikan serta praktik produksi dan distribusi produk media yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok bisnis besar. fenomena konsentrasi media di satu sisi-sisi dianggap tak terhindarkan ketika situasisituasi global memang mengendaki upayaupaya yang mengarah pada konsolidasi dan konvergensi dalam bisnis media modern. namun di sisi lain, konsentrasi media juga menimbulkan sejumlah paradoks berkaitan dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah fungsi-fungsi yang melekat di dalamnya. struktur industri media yang terkonsentrasi sesungguhnya adalah tahapan akhir dalam siklus evolusi menuju lembaga industrial modern (sudibyo, 2004: 2). menyikapi fenomena media, dalam hal ini fenomena independensi media, khususnya media lokal, akan segera muncul “seribu satu” pertanyaan. mengingat positioning media lokal vis­a­vis penguasa (baca: pemerintah daerah). fenomena deviasi relatif longgar, tergambar dari hasil pengamatan dan wawancara yang menunjukkan bahwa kedua media tersebut “begitu mesra” dengan para kandidat, dan kebijakan media dalam mengangkat berita lebih disarakan pada kepentingan ekonomi vis a vis dengan kepentingan politik. kata kunci: komunikasi politik, pilkada, independensi, ekonomi politik media. 157 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... independensi media lokal ini akan lebih mudah dilihat saat perhelatan pemilihan kepala daerah (pemilukada). pertanyaan pertama yang relevan dikemukakan adalah, masih mung kinkah kita mendapatkan media yang bersikap independen di tengah persaingan bakal calon kepala daerah, contohnya pemilihan gubernur di provinsi banten. dalam hubungan media dan politik, independensi media menjadi salah satu genre dalam ilmu komunikasi politik yang memandang media sebagai cabang kekuasaan keempat (fourth state). media harus independen agar ketiga cabang kekuasaan lainnya mendapat pengawasan yang memadai. jika media berpihak atau terkooptasi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, niscaya fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog) sulit dijalankan. dengan demikian kehidupan berdemokrasi akan berjalan timpang. demikianlah premis dasar dari genre tersebut. persoalannya, ketika konsentrasi kepemi likan modal dalam industri media kian menguat, jurnalisme pun makin terancam untuk menjadi sekadar bisnis, barang dagangan. rupert murdoch menjadi simbol terkenal bagaimana bisnis media yang mengglobal kian menyudutkan jurnalisme sebagai produk dagangan. di indonesia, khusunya di banten, fenomena serupa bisa ditemui dalam kelompok jawapos (di banten jawa pos memiliki rantai, melalui anak perusahaannya wahana semesta banten, yang merupakan holding bagi radar banten, baraya pos dan baraya tv). orientasi jurnalisme pun telah berubah drastis dalam dua dekade terakhir. saat ini market driven journalism memaksa para pekerja media, terutama kalangan wartawan, untuk menjadi sekadar salah satu sekrup dari rangkaian proses produksi untuk menghasilkan produk yang bernama berita. jenis-jenis berita pun kian seragam, aspek entertainment kian dominan, laporanlaporan investigatif yang serius semakin berkurang. pertanyaan kemudian muncul di tengah konsentrasi kepemilikan modal media massa dan orientasi jurnalisme yang kian market­driven, bisakah kita berharap muncul independensi media lokal kita dalam menyikapi pemioihan gubernur banten tahun 2017 nanti? konflik kepentingan pemilik modal media yang berafiliasi ke politisi tertentu jangan sampai menyudutkan wartawan semata-mata sebagai petugas kampanye. dalam terminologi foucault (dalam eriyanto, 2005), kekuasaan menyebarkan wacana ke tengah-tengah publik yang dipegang oleh media massa, hendaklah diperhambakan pertama-tama bagi kepentingan publik. penelitian ini mengangkat peran dan fungsi media dalam perpektif ekonomi politik. konsepsi ekonomi politik pada awalnya bermula dari upaya dukungan terhadap akselerasi kapitalis yang menolak sistem politik merkantilis yang dianggap tidak efektif dan efesien pada abad ke-18. secara historis, palgrave membuat definisi ekonomi politik sebagai studi tentang kesejahteraan dan usaha manusia untuk memenuhi nafsu perolehan (penawaran dan pemenuhan hasrat). untuk alasan itulah, menarik untuk mengangkat isu “seksi” ini dalam judul ekonomi politik media: pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 oleh radar banten dan baraya tv. penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai (1) bagaimana relasi media dan kekuasaan dalam praktik ekonomi politik, menjelang pemilihan gubernur banten tahun 2017? dan; (2) bagaimana praktik ekonomi politik media (baraya tv dan radar banten) dalam menjaga netralitas dan profesionalisme, menjelang pemilihan gubernur banten 2017? metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan 158 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 disusun dalam sebuah latar alamiah (john w cresswell, 2002: 1). menurut fraenkel & wallen, penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung. peneliti terutama tertarik untuk memahami ba gaimana suatu hal terjadi. semenatara itu menurut lincoln & guba, penelitian kualitatif meru pakan sebuah desain berkembang da lam hal hasilnya. pengertian dan interpretasi dinegosiasikan dengan sumber data manusia kerena realitas subyeklah yang ingin dipahami peneliti (cresswell, 2002: 156). sedangkan paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivis. paradigma konstruktivis merupakan penolakan terhadap pandangan positivis/ empiris yang memisahkan objek dengan subjek. faktor sentral dari penelitian serta hubungan-hubungan sosialnya. subjek, menurut as. hikam (lexy moeleong, 2006: 5) memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertetu dalam setiap wacana. bahasa dipahami sebagai sesuatu yang diatur dan dihidupkan oleh peryataan-pernyataan yang bertujuan. setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara. wacana dalam paradigma konstruktivis adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari pembicara. metode pengumpulan data selain pengamatan atas teks dan berita/informasi tentunya tidak cukup hanya dengan melakukan pengamatan. akan tetapi dalam kelaziman dalam metode kualitatif adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam (depth­interview). data yang telah dikumpulkan pada penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis ter hadap teks berita kampanye pemilukada. menurut patton (moeleong, 2006: 6.), analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. dari pengertian ini, patton membedakan antara analisis data dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensidimensi uraian. hasil dan pembahasan relasi media dan kekuasaan dalam praktik ekonomi politik, menjelang pemilhan gubernur banten tahun 2017 ekonomi politik sebagaimana sebagai mana dikemukakan oleh robert w. mcchesney me li puti dua aspek, pertama, sebagai alamat yang menghubungkan media dengan sistem komunikasi pada suatu struktur masyarakat. dengan kata lain, hal tersebut menguji bagaimana media (dan sistem komunikasi) dan isi saling menguatkan, menantang, atau mempengaruhi klas (stratifikasi masyarakat) yang sudah ada dan hubungan sosial. kedua, ekonomi politik komunikasi mem perlihatkan kekhususan pada bagaima na kepemilikan, mendorong kinerja atau mekanisme (misalnya periklanan), dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap perilaku media dan isi (berita atau informasi dalam media tersebut). (sudibyo, 2004: 2) sebagaimana sebuah masyarakat yang mulai tumbuh dan bergeliat secara “ekonomi”, biasanya partisipasi masyarakat belum menyebar secara merata. masyarakat secara umum, lebih bersifat pasif. selanjutnya kelompok lain yang lebih kecil dan sedikit justru bersifat aktif. dalam tatanan masyarakat yang relative baru berkembang, baik secara ekonomi maupun politik, peran kelompok elit pada awalnya menjadi sti muli bagi berkembangnya partisipasi masya rakat yang lain. mereka (baca: massa) mengharapkan kiprah kelompok elit terse but untuk mem berikan dorongan dan peran yang ber pengaruh dan mempengaruhi masyarakat kelompok nonelit. sehingga, suka tidak suka, dalam kondisi tertentu, kelompok elit tersebut tidak menjadi ”masalah” serius 159 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... bagi masyarakat. karena, seperti disebutkan oleh gaetano mosca, kelompok elit diyakini merupakan kelompok masyarakat yang “kuat” dan dominan secara ekonomi pada awalnya. dan selanjutnya, mereka akan merambah pula pengaruhnya pada bidang politik. (albert wijaya, 1988: 9-10) dalam halnya dengan sistem komunikasi lokal, praktik ekonomi-politik media, tidak banyak berpegaruh dalam praktik media, setidaknya yang di teropong melalui praktik jurnalistik dan bisnis media di baraya tv dan radar banten. walaupun disadari bahwa, “kedekatan” wartawan terhadap pimpinan partai politik tertentu berimbas pada spot iklan. kedekatan wartawan dengan tokoh politik, menurut gm baraya tv (maulana wahid fauzi), hal yang senada dikemukakan pemred radar banten (mashudi) saat diwawancara, memang tidak bisa dihindarkan. selama mereka (baca: wartawan baraya tv) mampu bersikap objektif dan profesional, dianggap tidak menjadi masalah. namun akan lebih baik jika wartawan tidak ”terlalu dekat” dengan partai atau tokoh politik tertentu, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada pemberitaan. dalam kondisi yang lebih jauh, jangan sampai wartawan melakukan ”framing” tertentu terhadap tokoh politik atau partai politik atau pejabat tertentu. sehingga media lokal secara intens kerap menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialaminya secara subyektif. subyektifitas tersebut muncul, terutama jika terdapat tuntutan pragmatisme dari instiusi media yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis. wujudnya adalah motif kepentingan pada tingkat perorangan, diantaranya yang bersifat politis (partisan). motif tersebut menjadikan proses dan kerja berita bukan lagi didasarkan pada landasan etis dan professional, namun pada landasan politik. motif politik mampu menjadi ruh sekaligus menentukan arahnya sebuah laporan. prosesnya berdasarkan kebijakan redaksional media yang menginginkan adanya sebuah frame yang didasarkan atas kepentingan internal media. individu atau seorang jurnalis mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksikannya dalam dunia realitas, sekaligus memantapkan reali tas itu berdasarkan kepentingan institusi medianya. hal itu juga diperkuat oleh adanya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, etnisitas, yang kesemuanya turut mempengaruhi wartawan dalam menghasilkan sebuah liputan (media content). akibatnya, cepat atau lambat, media terjebak ke dalam trial by the press. pasca lahirnya uu no. 40/1999, semakin memperkuat wacana kebebasan pers. pers lalu mulai diarahkan pada peran tanggungjawab sosial mereka. baik sebagai sistem maupun fungsi keempat dalam pilar demokrasi. munculnya otonomi daerah dan pemilukada dengan beragam persoalan didalamnya diharapkan diimbangi oleh keberadaan media lokal. sebab sebagai penyeimbang keberadaan dari pilar keempat demokrasi dalam wilayah daerah. media lokal diharapkan bisa membaca kemungkinankemungkinan yang terjadi dalam proses politik lokal yang didasarkan pada konteks masyarakat. tentu yang diharapkan adalah bukan mengangkat salah satu nama calon, tapi kondisi yang terjadi. masyarakat tidak akan tahu kredibilitas, kapabilitas maupun loyalitas calon dalam musim kampanye. karena kita tidak akan bisa melihat kemampuan dari calon tersebut. akan tetapi, kondisi yang nyaman dan demokratis adalah harapan masyarakat. sehingga, konstruksi realitas yang dibangun bukan pada wilayah keunggulan calon. tapi pada persoalan rasionalitas dan partisipasi penuh masyarakat terhadap proses politik ini. sehingga kontrol masyarakat terhadap pemerintah semakin ketat, dan media massa sebagai forum dialog antar komunitas tersebut. keberadaan pers lokal pada dasarnya adalah membangun kearifan lokal dalam politik, sebab pers nasional tidak akan mampu melakukannya karena harus melihat kondisi masyarakat pembacanya. dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejumlah calon kepala daerah tidak 160 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 terkecuali di banten gencar melakukan sosialisasi tentang profil, visi misi, dan programnya. berbagai isu strategis yang dianggap mampu mendongkrak popularitas ditonjolkan, mulai dari sentimen putra asli daerah, prestasi sebagai pejabat dalam rezim yang sedang berkuasa , program pengentasan kemiskinan, hingga keunggulan peringkat dalam jajak pendapat. dalam melakukan pendekatan terhadap publik, hampir semua calon memanfaatkan media lokal, baik cetak maupun elektronik. bisa dimengerti, media mampu menjangkau khalayak sasaran yang lebih luas dibandingkan berbagai cara konvensional, seperti rapat umum, pemasangan spanduk, baliho, atau penempelan stiker. kita menyaksikan berbagai sosialisasi calon kepala daerah dikemas tidak saja dalam bentuk iklan display, tetapi juga berita advertorial dan dialog interaktif yang melibatkan sejumlah stasiun radio dan televisi swasta. bukan hal yang aneh, bila seorang calon kepala daerah bahkan menjadi sponsor tunggal kontes adu bakat muda-mudi yang ditayangkan oleh televisi lokal. momen pemilukada menciptakan relasi saling menguntungkan antara media lokal dan para kandidat calon kepala daerah. kebutuhan setiap calon akan sosialisasi diterjemahkan media sebagai peluang emas untuk meraup pemasukan guna meneguhkan atau bahkan mempertahankan eksistensi di tengah ketatnya persaingan bisnis media lokal. sepintas relasi demikian adalah sesuatu yang lumrah terjadi antara penyedia jasa dan kliennya sebagaimana yang terjadi dalam transaksi jasa lainnya. namun persoalannya menjadi lain manakala diingat bahwa media sesungguhnya mengemban fungsi kodrati, yakni kontrol sosial. dalam konteks pemilukada, publik berharap agar media lokal mampu secara kritis mengupas tuntas latar belakang setiap calon penguasa daerah berikut program yang ditawarkannya sehingga publik memiliki pengetahuan yang cukup akurat guna menjatuhkan pilihan dengan tepat di bilik suara nantinya. asumsi yang mendasari ekspektasi publik sederhana saja; media lokal adalah media yang dianggap tahu atau semestinya paling paham seluk-beluk permasalahan lokal. sayangnya, alih-alih menjadi pengawal demokrasi pada tataran lokal, yang banyak terjadi adalah media lokal justru bermain mata dengan calon pemegang kekuasaan. keuntungan yang didapatkan dan terus diharapkan dari para calon penguasa daerah baik selama masa sosialisasi maupun jika kelak menjabat menjadikan media lokal kerap kali tidak saja bersikap lunak, tetapi bahkan fasilitatif total terhadap kepentingan calon kepala daerah. bukannya menurunkan laporan yang sesuai dengan kredo bad news is good news demi kepentingan umum, kita mengamati begitu banyak media lokal justru berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dan terindah tentang elite politik yang menjadi kliennya. serangkaian program yang digelar, mulai dari talk show hingga dialog interaktif kesemuanya mempunyai ending yang sama: puja-puji untuk sang calon. sepanjang seorang calon mampu menjalin “hubungan baik” dengan media, calon tersebut bisa menentukan apa yang ingin dimuat, bagaimana pemberitaan (coverage) tentang dirinya mesti dikemas dan seterusnya. secara singkat media memiliki dua peran. pertama, media dapat mempengaruhi kebijakan institusi. kedua, media dapat dijadikan sebagai katalis atau penetral manakala terjadi konflik perubahan institusional. hal ini menguatkan keyakinan bahwa media sangat berperan penting bagi institusi politik. baik institusi politik, pemerintah, maupun kekuatan kekuasaan lain pasti akan selalu memiliki kepentingan terhadap media massa. hal ini tidak dapat dihindari, karena media adalah alat yang paling efektif untuk melakukan hegemoni dan mempengaruhi masyarakat. padahal disisi lain, media massa harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi. politik akan selalu mengejar otoritas 161 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... untuk melebarkan kekuasaanya. otoritas merupakan bagian dari kekuasaan. otoritas adalah kekuasaan yang terlindungi secara hukum untuk menjalankan kekuasaan atas diri orang lain. otoritas memiliki legitimasi, sehingga kemudian dapat membuat masyarakat mau menerima kebijakan dan mengakui wewenang negara sebagai pemilik kekuasaan. jack snyder (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media lokal, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitasnya. robert dahl (kompas, 20 juni 2000) menyebut peran pers yang bebas sebagai “the availability of alternative and independent sources of information”. peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti par ti sipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengabilan keputusan. sedangkan akuntabilitas menyatakan seberapa be sar efektifitas pengaruh dari pihak yang diperintah (objek) terhadap pihak pemerintah (subjek). sementara itu keane (1991: 116-117) meng garisbawahi pentingnya media sebagai pelayan publik (public servant) yang memiliki andil besar dalam negara demokrasi. andil ini terutama menyangkut ketersediaan informasi yang berguna bagi kehidupan publik (johansyah mansyur. usahid. 2005). selain kontribusi dalam menjamin proses demokratisasi, di satu sisi, media lokal juga membawa efek ambivalen karena kuatnya nilai primordialisme dan keterdekatan sosiokultural-ekonomi pemodal media dengan stakeholder daerah yang menyebabkan media lokal juga memiliki posisi dilematis, misalnya dalam peliputan pemilukada (dalam lembaga studi pers dan pembangunan (lspp), 2005), synder (2003) dengan berbagai penelitiannya bahkan menyimpulkan pers lokal bisa mengobarkan kepentingan jangka pendek, terutama karena pada masa awal demokratisasi-bermedia terjadi, suasana ber pendapat bebas terjadi, pers lebih mudah didirikan, dan semuanya bisa menjadi alat bagi para maniak kekuasaan untuk menaikkan posisinya. dengan kata lain, pers daerah kadangkadang gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi sosial politik dan konflik di wilayahnya, akibatnya liputan menjadi kurang berimbang. di sisi lain, tekanan pasar, baik yang berupa ketatnya persaingan antarmedia maupun kehausan publik bawah terhadap tuntutan sensasionalitas berita, sering memperkeruh proses dan wajah liputan pers daerah (yenni yuniati, 2002). ekonomi politik media (baraya tv dan radar banten): netralitas dan profesionalisme, menjelang pemilihan gubernur banten 2017 prasyarat bagi terwujudnya proses demokratisasi adalah kebebasan ekspresi dan informasi, oleh karena itu diperlukan subsistem berupa media massa yang independen. dimulai dengan memberikan informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan. pengertian kekuasaan dalam konteks masyarakat demokratis tidak hanya berorientasi pada kekuasaan pemerintah, melainkan ada ruang lingkup yang cukup luas yang meliputi kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. ini sinkron dengan apa yang dikemukakan schieck (2003: 8) bahwa kehadiran media yang independen dapat mengarah pada dua peran; pertama, menjadi “anjing penjaga” (watchdog) bagi pemerintah. kedua, mengedukasi publik atas berbagai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari. interaksi ini terlihat di banyak sektor kehidupan. dalam konteks yang lebih politis, pemilu misalnya, menurut survei the asia foundation yang dikeluarkan pada 2004, lebih dari 90 persen masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi pemilihan umum (tim lspp, 2005: 2). dari besarnya angka ini tentu sangat 162 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 membuka penyalahgunaan media sebagai sarana “main mata” antara pemilik media dan elit politik daerah. mulai dari kesepakatan transaksioal untuk menyediakan space iklan politik, meliput pelantikan pejabat daerah, hingga publikasi yang mem-blow up aktivitas kampanye pemilu. kondisi ini lebih parah jika kebetulan pemilik media atau orang kuat di struktur organisasi media adalah salah satu kandidat peserta pemilukada. pers menjadi aparatus kepentingan sesaat guna menggalang konstituen di daerah komunitasnya. jelas dari bentuk-bentuk penyimpangan seperti ini, pers tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana konsepsi tradisional pers: majelis keempat demokrasi. pilar keempat (the fourth estate), tidak berarti pers harus memposisikan diri “beroposisi” terhadap pemerintah atau “melawan” pemerintah. kedudukan pers dalam konsep majelis keempat sama dengan parlemen, yang lebih ditekankan pada sifat independensi atau kebebasan menyebarkan informasi dan pendapat tanpa rintangan dari pemerintah. pers hanya bertanggung jawab secara yuridis kepada pengadilan, dan juga bertanggungjawab etika kepada organisasi wartawan (muis, 2000: 56-57). tarik-menarik kepentingan antara pers dengan elite lokal dan penyalahgunaan fungsi pers lokal dalam proses pemilihan kepala daerah dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa penyebab yang berpangkal pada satu hal, minimnya profesionalisme. profesionalisme pers dapat diindikasi dari tiga tataran: mikro, meso, dan makro. meski kadang di antara tiga level ini tidak tegas pembedaanya karena saling tumpang tindih dan dipertautkan satu sama lain, namun secara sederhana pengkategorian di atas dapat mempermudah dalam pembahasan. pertama, level mikro, yaitu produk akhir media berupa isi atau teks, yang secara sederhana terlihat dari berita yang disajikan. ketidakprofesionalan pers lokal terutama sangat terlihat dari berbagai pemberita tentang proses penyelengaraan pemilihan kepala daerah yang ditampilkan kurang berimbang. terbukti dari penelitian yang dirilis lspp tahun 2005 tentang isu transparansi (korupsi) dan pelayanan publik terhadap 8 media cetak lokal di 4 wilayah (lampung, jawa barat, kalimantan barat, nusa tenggara barat) memperlihatkan ketergantungan suratkabar lokal tersebut yang masih tinggi dengan kekuasaan lokal. kondisi ini jelas mempersempit ruang gerak media cetak sebagai pengontrol kekuasaan (tim lspp, 2005: x). pada penelitian tahun sebelumnya (2004), lspp melakukan mo nitoring terhadap 1.136 berita dari 10 suratkabar terkemuka indonesia pada periode 11-25 maret 2004. hasil yang diperoleh adalah kesimpulan bahwa media kurang memperhatikan asas keberimbangan (cover both sides) dalam menyajikan berita. isu seputar kkn dan uapaya reformasi militer misalnya, atau isu dewan perwakilan daerah yang kandidatnya mencapai ribuan orang, hanya memperoleh perhatian peliputan yang sangat minim dibanding peristiwa-peristiwa lain yang diberitakan (luwarso. ed, 2004). padahal secara teoritik, profesionalisme dalam berita mensyaratkan beberapa kon disi, terutama objektivitas. dalam konsepsi yang cenderung positivistik ini, definisi objektivitas dirumuskan dalam dua prinsip, yaitu kesesuaian dengan kenyataan ( factuality) dan tidak memihak (impartiality). prinsip factuality terdiri dari dua unsur, yaitu benar (truth) dan relevan (relevance). unsur benar (truth) ditentukan oleh ketepatan (accuracy) dalam mendeskripsikan fakta. kebenaran akan kuat jika disertai aku rasi pada seluruh unsur berita (5w+1h). keakuratan ini dalam praktiknya me mer lukan kelengkapan (completeness) ber bagai instrumen. sementara itu, unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur meliputi:(1) proximity psikografis, (2) proximity geografis, (3)timeliness, (4)significance, (5)promi­ nence dan (6) magnitude. item-item tersebut dikenal sebagai news values. prisip tidak memihak (impartiality) juga menentukan tingkat objektivitas. ada dua unsur yang mendukung ketidakberpihakan, yaitu seimbang (balance) dan neutral. seimbang adalah memberi tempat yang adil pada pandangan 163 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... yang berbeda, sering disebut dengan istilah cover both sides, sedangkan netral berarti harus ada pemisahan antara fakta dan opini pribadi wartawan (mcquail, 2000: 196-222). mengungkap fakta dengan objektivitas sesuai unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka dengan sendirinya media akan menjadi anjing penjaga (watchdog) terhadap berbagai penyelewengan, baik di level ne gara (state) maupun masyarakat (public), termasuk perorangan. dalam kondisi ini masyarakat akan berpikir serta menentukan sendiri, mana yang benar dan mana yang salah. pers tidak perlu mendikte atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya, dan masyarakatlah yang memberi penilaian. kedua, indikasi profesionalisme pers lokal dapat dilihat dari elemen meso. aspek ini meliputi dinamika proses-proses memproduksi dan mengonsumsi teks media. hal mencolok dalam pembahasan ini adalah lemahnya manajemen pers lokal dengan sdm yang kurang kompeten serta tidak profesional. selain itu, lemahnya manajemen media ini juga berujung pangkal pada rendahnya kesejahteraan hidup jurnalis lokal, yang dalam banyak kasus diberi gaji di bawah standar umr. bahkan, ada sebagian wartawan daerah yang hanya memperoleh kartu pers tanpa gaji tetap dari medianya (lihat misalnya tim lspp, 2005: 102). pada kasus lain, pendirian pers merupakan agenda politik elite lokal yang membawa misi menjadikan media sebagai corong membela kepentingannya. ini tampak dari nama-nama elite poltik lokal yang tercantum dalam masshead (struktur redaksional) suratkabar. kurangnya profesionalisme pers lokal juga diperlihatkan dari kondisi wartawan yang tidak memiliki kompetensi dan idealisme sehingga hanya menjadikan institusi media lokal sebagai lahan mencari keuntungan. kolaborasi mutualisme wartawan dengan pemerintah daerah mengarah pada kesepakatan-kesepakatan yang menyimpang dari idealisme dan etika jurnalistik dilegalkan dalam anggaran pemerintah daerah (apbd), mulai dari biaya perwatan gedung pwi, pembinaan ini itu, hingga mensponsori sejumlah kegiatan fiktif bagi para wartawan. inilah yang seharusnya dihapuskan dalam anggaran pemerintah daerah sekaligus ditolak oleh wartawan. penghapusan pos tersebut dapat mendudukkan pers pada posisi yang proporsional sebagai lembaga independen. ketiga, indikasi untuk melihat profe sionalisme pers lokal adalah pada tataran makro yang merujuk pada dinamikan sosial budaya, ekonomi politik, konteks sejarah, dan regulasi media. isu yang mencolok dari aspek makro adalah keti dakjelasan aturan main bagi pers lokal dalam mengartikulasikan fungsinya. penegakan etika yang kurang tegas, siapa yang memeberi sanksi dan sanksi apa yang dilakukan jika terjadi pelanggaran tampaknya belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh berbagai sistem hukum di negara kita, dalam pengertian lemah pada aspek penegakan, bukan pada bunyi pasal-pasal perundangundangan. di sisi lain, dari segi historis, men jamurnya pers lokal juga tidak sepenuhnya berangkat dari basis pemikiran kontemplatif bagi kemanfaatan publik, melainkan tak lebih sebagai tren, bahkan euforia kebebasan yang pada titik tertentu ternyata tidak dipahami maknanya oleh baik pengelola pers maupun publik media itu sendiri. inilah yang mendorong perlunya lembaga pengawas media (media watch) yang independen guna mengingatkan jika terjadi penyelewengan oleh pers. selain itu bagi masyarakat diperlukan edukasi bermedia melalui pendidikan literasi media sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pasif media, melainkan memiliki kesadaran peran sebagai stakeholder aktif yang berhak terlibat dalam proses produksi dan distribusi informasi. dalam sebuah tulisan di majalah time, henry gunward pernah menulis jargon: no democracy without free press (republika, 26 mei 1999). statemen ini senada dengan pidato presiden thomas jefferson yang sangat populer: “jika saya disuruh memilih antara pemerintah tanpa pers yang bebas 164 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah”. di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi, terlebih dengan telah lahirnya uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. semakin membangkitkan industri pers lokal untuk memberi kontribusi dan warna baru dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di indonesia. namun demikian, lanskap kehidupan bermedia, terutama di ranah lokal masih menunjukkan karut marut persoalan yang berkelindan dan pelik untuk diurai. netralitas pers lokal dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi daripada aspek informatifedukatif bagi publik daerah adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran pers; alih-alih menjadi pilar keempat ( fourth estate) yang mengawal proses demokratisasi, justru misfungsi menjadi kepanjangan tangan “raja-raja” daerah yang menyokong kepentingan kekuasaan jangka pendek, nasionalisme kesukuan, dan primordialisme lokal. menurut survei the asia foundation yang dikeluarkan pada 2004, lebih dari 90 persen masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi pemilihan umum (lspp, 2005). dari besarnya angka ini tentu sangat membuka penyalahgunaan media sebagai sarana “main mata” antara pemilik media dan elit politik daerah. mulai dari kesepakatan transaksional untuk menyediakan space iklan politik, meliput pelantikan pejabat daerah, hingga publikasi yang mem-blow up aktivitas kampanye pemilu. kondisi ini menjadi lebih buruk jika kebetulan pemilik media atau orang kuat di struktur organisasi media adalah salah satu kandidat peserta pemilukada. yang terjadi tidak lain pers lokal menjadi aparatus kepentingan sesaat guna menggalang konstituen di daerah pemilihan. jelas dari bentuk-bentuk penyimpangan seperti ini, pers tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana konsepsi tradisional pers: majelis keempat demokrasi yang artinya pers sebagai pilar pengawas kekuasaan. hal itu tidaklah aneh di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi yang diusung pasca gerakan reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi kontribusi dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di indonesia. tak terkecuali di banten. berdasarkan sinyalemen tersebut, ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian sentral: pertama, tinjauan teoritik mengenai relasi media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi di ranah lokal. kedua, sebagai respon dari penyelenggaraan otonomi daerah, media memegang peran vital sebagai mediator informasi antarpemimpin politik dengan konstituennya, maka diskusi tentang netralitas media dalam pemilihan kepala daerah menjadi penting untuk dikemukakan. apalagi dinamika industri media lokal di tanah air pasca orde baru menunjukkan bagaimana tarik menarik kepentingan antara media, pemerintah lokal, dan pengiklan (termasuk pemerintah yang juga kerap berposisi sebagai pengiklan) dalam proses konstruksi berita politik yang disajikan media lokal. ketiga, pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi di indonesia, sekaligus memberikan tawaran alternatif bagaimana seharusnya format media lokal di masa mendatang, baik sebagai subsistem demokrasi maupun pilar industri. maraknya media lokal atau media daerah sesungguhnya merupakan reaksi simultan dari reformasi politik tahun 1998. gerakan reformasi sendiri berhasil mendorong setidaknya dua perubahan signifikan. pertama, era kebebasan pers yang menggantikan tirani-autoritatif peme rintah melalui rezim surat perizinan. kedua, perubahan mendasar dari reformasi adalah agenda otonomi daerah yang mengusung asas desentralisasi. kebijakan yang dituangkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 membawa dua tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari peran media (1) tujuan politik dan (2) tujuan administratif. tujuan politik memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal yang secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan polilik 165 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... tingkat nasional dalam rangka mempercepat terwujudnya civil society. sedangkan tujuan administratif memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan memberi hasil yang lebih baik dibanding pemerintahan sebelum reformasi (siti fatimah, 2004) di satu sisi, otonomi daerah mempunyai kecenderungan identik dengan kebebasan di daerah ( freedom of locality) untuk menentukan nasib sendiri (self deter mi na tion) atau demokrasi lokal. dua perubahan elementer di atas mendo rong media lokal mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat seka ligus mengisi ceruk pasar (market niche). mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, media lokal lahir dengan mengusung kebernekaragaman pula. fungsi desentralisasi dan local autonomy bagi media daerah ditunjukkan dengan kemampuan mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal-komunitas. desentalisasi media pada tingakan ini melahirkan kemajemukan politik (political variety) yang sangat berguna untuk menyalurkan dan menampung local voice dan local choice. simpulan demokrasi mengandung makna indepen densi dan otonomi. dengan kata lain, kehidupan politik disangga oleh berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi, namun saling bersinergi satu sama lain. dalam kondisi semacam ini kehadiran media pers merupakan keniscayaan (conditio sine qua non). keberadaan pers lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme yang kuat. tanpa profesionalisme, media pers tidak akan memperoleh kepercayaan masyarakat. berkembangnya pers lokal harus dimaknai secara bijaksana oleh stakeholder media sehingga fungsi “memberdayakan” (empowering) masyarakat lewat media tidak berubah makna menjadi “memperdayakan” (disempowering) sebagai mana euforia kebebasan pers di awal era reformasi beberapa waktu lalu: “yang penting terbit, urusan lain belakangan”. di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis, pers lokal juga harus meningkatkan mutu manajemen media yang pada gilirannya mampu menyehatkan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja media yang bersang kutan. gempuran persaingan dengan media-media lain juga akan menguji sampai sejauh mana eksistensi pers daerah di masamasa mendatang. dalam menyikapinya maka peningkatan kapasitas manajerial harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang intensif. keberadaan media lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme yang kuat. tanpa profesionalisme, media tidak akan memperoleh kepercayaan masyarakat. di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis, media lokal juga harus meningkatkan mutu manajemen media yang pada gilirannya mampu menyehatkan perusahaan dan mening katkan kesejahteraan para pekerja media yang bersangkutan. gempuran persaingan dengan media-media lain juga akan menguji sampai sejauh mana eksistensi media daerah di masa-masa mendatang. dalam menyikapinya maka peningkatan kapasitas manajerial harus dilakukan melalui profesionalisme. terakhir, publik pembaca juga harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang melek media (media literacy). sehingga dapat mening katkan apresiasi dan partisipasi bermedia secara sehat dan kritis, hal itu untuk mendorong ter cip tanya good local government dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya par ti sipa si, transparansi, dan akuntabilitas. kekuatan media begitu dahsyat dalam menyebar arus informasi secara cepat dan meluas. para calon jelas lebih memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk bersosialisasi agenda politik. publik secara otomatis akan terbius oleh manisnya informasi melaui media massa yang telah disetting. hal ini sangat bersinggungan dengan teori jarum hipodermiks (hypodemic 166 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 nodle), yaitu teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa. dalam teori ini, isi media dipandang sebagai obat yang disuntikan ke dalam pembuluh audien, yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diharapkan. media memang memliki kekuatan yang signifikan dalam melakukan pro duksi dan reproduksi citra politik dan isi media sebagai realitas yang telah di kons truk si kan (constructed reality), hal ini seperti pendapat tuchman (1980). maka dari itu munculah rumusan “siapa yang menguasai media maka akan menguasai dunia”, jika kita hubungkan pada konteks pemilukada maka calon yang dapat menguasai opini publik maka dia akan lebih berpeluang untuk menang. independensi dan netralitas media, dalam hal ini radar banten, ketimbang baraya tv, patut dipertanyakan. alih alih mengusung profesionalisme media, media lokal tampak lebih cenderung memerankan sebagai institusi ekonomi, dengan lebih mengedepankan praktik-praktik ekonomi melalui spot iklan (kampanye) yang mendapat space lebih besar dan lebih ”longgar”. melihat kondisi seperti ini, nampaknya fenomena ekonomi media, menampakkan wajah yang sebenarnya. dalam arti, media relatif kesulitan melakukan tugas jurnalistiknya dengan konsisten dengan penilaian ketidaknetralan oleh beberapa pihak. pemanfaatan kesempatan memperoleh ”ceruk” iklan, cukup dominan. hal tersebut, dianggap sebagai hal yang sering ditemui dalam fenomena media lokal, terutama pada saat-saat pemilukada. 167 achmad nashrudin p, ekonomi politik media pada pemberitaan menjelang pemilihan gubernur banten 2017 ... daftar pustaka eriyanto. 2005. analisis framing (konstruksi, ideologi, dan politik media). yogyakarta: lkis. cresswell, john w. 2002. research design: qualitative and quantitative approaches. jakarta: kik press. fatimah, siti. 2004. enggan jadi politikus: preferensi dan persepsi politik orang bandung. bandung: bigs moeleong, lexy. 2006. penelitian kualitatif. bandung: remaja rosda karya muis, andi abdul. 2000. ilmu komunikasi suatu pengantar. bandung: remaja rosda karya. severin j, werner dan tankard jr. w. james. 2007. teori komunikasi : sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa (terjemahan). jakarta: kencana sudibyo, agus. 2004. ekonomi politik media penyiaran. yogyakarta: lkis. wijaya, albert. 1988. budaya politik pembangunan ekonomi. jakarta: lp3es. jurnal/karya ilmiah (non buku): jurnal komunikasi ”mediator”. 2002. risalah penelitian karya yenni yuniati . 2002. ”pengaruh media terhadap persepsi politik”. mediator lembaga studi pers dan pembangunan (lspp). 2005. mansyur, johansyah. 2005. thesis. ”anlisis kebebasan pers terhadap pemberdayaan politik masyarakat : studi framing pada harian pedoman rakyat dan harian fajar, tentang suksesi gubernur sulsel. universitas sahid. jakarta peraturan perundang-udangan : uu no. 40 tahun 1999, tentang pers uu no. 32 tahun 2002, tentang penyiaran uu no. 32 tahun 2004, pemerintahan daerah uu no 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik (kip) sumber lain : baraya tv radar banten, 5 – 18 oktober 2011 republika, 26 mei 1999 kompas, 20 juni 2006 168 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pdf untuk gabung.cdr inf rmasi kajian ilmu komunikasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta volume 48. nomor 1. juni 2018 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 i editorial team editor in chief benni setiawan (universitas negeri yogyakarta) editorial board suranto aw (universitas negeri yogyakarta) novi kurnia (universitas gadjah mada) adi nugroho (universitas diponegoro) nina mutmainah (universitas indonesia) edwi arief sosiawan (universitas pembangunan nasional yogyakarta) hanny haniar (universitas padjajaran) ni made ras amanda g (universitas udayana) editors inaya rakhmani (universitas indonesia) taufiqur rahman (universitas muhammadiyah yogyakarta) lily el ferawati rofil (universitas negeri yogyakarta) rama kerta mukti (universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta) yuliyanto budi setiawan (universitas semarang) chatia hastasari (universitas negeri yogyakarta) agus triyono (universitas muhammadiyah surakarta) dyna herlina suwarto (universitas negeri yogyakarta) s. bekti istiyanto (universitas jenderal soedirman) managing editor siti machmiyah (univeritas negeri yogyakarta) alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201848 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 ii iii daftar isi evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) oleh suranto aw ................................................................................................................... 1-14 strategizing small and medium enterprises development through ict-related innovations adoption: moderating influence of gender, age and experience oleh adamkolo mohammed ibrahim ............................................................................... 15-32 an initial exploration on terrorism issues in malaysia and indonesia: the case of the wall street journal oleh fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar ................................ 33-48 strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media oleh brahma putra pratama .............................................................................................. 49-64 bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli melalui pemaknaan anggota gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu oleh gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti .................................................. 65-78 counter hegemoni atas otoritas agama pada film (analisis wacana kritis fairclough pada film sang pencerah) oleh syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita ............................................................. 79-94 generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual oleh noveliyati sabani .......................................................................................................95-108 analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) di media massa bbc (indonesia) & republika oleh abidatu lintang pradipta, nadya warih nur hidayah, afifah nafiatun annisa haya, carissa ervania, dan deny kristanto ..................................................................................... 109-124 inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201848 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 iv kpk: korban balas dendam polri (analisa naratif model greimas pada karakter kpk dan polri di majalah tempo) oleh anastasia yuni widyaningrum dan noveina silviyani dugis ................................ 125-138 konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia oleh mubarok dan diah wulandari ................................................................................. 139-152 page 1 page 2 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 54 penanggulangan norkoba bagi mahasiswa 41 informasi, no. 1, xxxvi, th. 2010. pengembangan model penanggulangan narkoba bagi mahasiswa, pelajar dan pemuda oleh: siskandar abstrak tujuan studi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, sekaligus memberikan alternatif saran kebijakan bagi upaya peningkatan pembinaan kesiswaan. penelitian ini dilakukan dengan metode survei. penelitian dilakukan di sembilan kota besar di indonesia, yaitu, jakarta, surabaya, yogyakarta, semarang, bandung, makasar, palembang, medan, dan bali. sampel penelitian berjumlah 50.000 siswa sma, smk, ma, smp, dan mts.. data dikumpulkan dengan menggunakan angket selaa tiga bulan yakni agustus-oktober 2007. data dianalisis dengan menggunakan tabel persentase. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis narkoba yang digunakan paling banyak adalah minuman keras, disusul jenis tablet dan bubuk. penyalahgunaan narkoba pada pelajar paling banyak dilakukan dimulai pada saat bersekolah tingkat smp. alasan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi para pelajar adalah karena: terlalu mudah mendapatkan narkoba di luar lingkungan sekolah. kata kunci: pennggulangan, narkoba, mahasiswa. a. latar belakang generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa diharapkan memiliki kepribadian yang mantap serta berbudi pekerti luhur, terampil serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. lebih-lebih dalam menghadapi era global, generasi muda dituntut memiliki keunggulan kompetitif pada persaingan antar bangsa di segala bidang kehidupan. generasi muda yang tangguh dan bermutu unggul, sehat jasmani dan rohani, merupakan prasyarat mutlak bagi masa depan bangsa. oleh karena itu, kebijakan bagi masa depan generasi muda senantiasa memperoleh perhatian yang besar. terwujudnya generasi muda yang berkemampuan unggul, sehat lahir dan batin, merupakan tanggungjawab bersama antara orangtua, masyarakat, dan pemerintah. lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mengarahkan, menciptakan iklim yang kondusif, mensosialisasikan nilai dan norma kehidupan bagi terbentuknya manusia indonesia yang berakhlak serta berkepribadian. demikian pula orangtua, masyarakat, dan pihak-pihak terkait melalui berbagai cara dan media, membina serta membimbing anak-anak agar menjadi generasi yang tangguh dan berakhlak. meskipun semua pihak telah berupaya dan berperan dalam membimbing dan membina anak bagi terbentuknya generasi muda yang berkualitas, namun penyimpangan perilaku (kenakalan) di kalangan pelajar cenderung menunjukkan peningkatan. dalam hal ini tidak saja terbatas pada penyimpangan perilaku yang ringan, seperti kurang hormat pada guru, membolos, merokok, atau aksi corat-coret, tetapi sudah mengarah pada kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal (kejahatan), dan berakibat buruk terhadap masa depannya (soepardi dan philip s. 1990, dalam mendikbud 1996). salah satu bentuk penyimpangan yang dianggap serius oleh berbagai kalangan masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. kecenderungan meningkatnya penggunaan zat adiktif di kalangan kaum muda diduga sejalan dengan meningkatnya tekanan dalam segala bidang kehidupan. remaja yang tidak mampu menghadapinya dapat dengan mudah melarikan diri, memperoleh kenikmatan dan ketenangan dengan menggunakan obat (zat) tersebut. gejala penyalahgunaan narkoba telah mulai merebak sejak 30 tahun yang lalu. menurut hawari (1991), berkembanganya penyalahgunaan obat dan narkotika terutama diawali sekitar tahun 1969, yang ditandai dengan beberapa remaja mulai datang berobat ke lembaga kesehatan jiwa. pada tahun 1975 pengguna narkoba diperkirakan baru sekitar 5 ribu orang, tetapi pada tahun 2004 pengguna narkoba sudah mencapai sekitar 3 juta dengan mayoritas pengguna remaja. jumlah kasus tindak pidana narkoba juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti tampak pada tabel berikut. tabel 1. jumlah kasus narkoba di indonesia tahun 2001 s.d. 2005 no kasus tahun jumlah total rata-rata/tahun 2001 2002 2003 2004 2005 1 narkotika 1.907 2.040 3.929 3.874 8.171 19.921 3.984 2 psikotropika 1.648 1.632 2.590 3.887 6.733 16.490 3.298 3 bahan adiktif 62 79 621 648 1.348 2.758 552 jumlah 3.617 3.751 7.140 8.409 16,252 39.169 7.834 % kenaikan 3,7 90,3 17,8 93,3 205 51,3 sumber: dit iv/narkoba, februari 2006 berdasarkan uraian di atas, fenomena pada saat ini menunjukkan bahwa kejadian penyalahgunaan narkoba pada kelompok remaja cenderung terus meningkat. dari data rsko jakarta (2002), diketahui bahwa rata-rata pertama kali mereka menyalahgunakan narkoba pada usia 13-19 tahun. para remaja dalam rentang usia tersebut umumnya sedang menempuh pendidikan sltp dan slta. persoalan yang muncul adalah mengapa penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada fase remaja? bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sltp maupun slta menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar, perlu dilakukan suatu studi mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah pencegahan (preventif) penyalahgunaan narkoba, serta pelaksanaan berbagai langkah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk melakukan pembinaan pelajar agar mengetahui dan menyadari bahaya penyalahgunaan dan pemakaian narkoba. dalam rangka penyusunan program pembinaan pelajar tersebut, dibutuhkan beberapa informasi sebagai berikut. (1) bagaimanakah deskripsi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada saat ini? (2) bagaimanakah deskripsi tentang sumber informasi tentang narkoba yang diperoleh para pelajar? (3) bagaimanakah deskripsi tentang alasan menyalahgunakan narkoba serta masalah yang dialami para pelajar? dan (4) bagaimanakah deskripsi tentang sikap pelajar terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba? jawaban atas masalah tersebut di atas, akan dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan yang berpijak pada akar masalah yang ada di masyarakat, dan dilakukan dengan upaya-upaya yang komprehensif dan integratif. tujuan umum dari studi ini adalah untuk memperoleh informasi atau gambaran tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, dalam rangka memberikan alternatif saran kebijakan bagi upaya peningkatan pembinaan kesiswaan. lebih khusus studi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui deskripsi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada saat ini, (2) mengetahui deskripsi tentang sumber informasi mengenai penyalahgunaan narkoba yang diperoleh pelajar, (3) mengetahui deskripsi tentang alasan penyalahgunaan narkoba dan masalah yang dialami oleh para pelajar menurut persepsi para pelajar, dan (4) mengetahui deskripsi tentang sikap pelajar terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. b. kerangka teori 1. penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja penyebab seseorang pertama kali menyalahgunakan narkoba hampir dipastikan karena rasa ingin tahu yang sangat besar, penjelajahan, petualangan, ingin menunjukkan keberanian, ingin ambil risiko, nekat. masa remaja juga dikenal dengan masa labil, mudah terpengaruh, mudah meniru, tanpa memikirkan akibat di masa datang, bnn (2003). menurut landau (dalam afiatin, 2004b) penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu: gaya hidup keluarga, predisposisi pada alkohol, tekanan kelompok teman sebaya, kekacauan remaja, dan masalah-masalah psikologis dan emosional yang serius. tidak semua remaja menyalahgunakan atau mencoba narkoba. beberapa ciri perkembangan remaja yang rentan terhadap gangguan penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lain adalah seperti berikut: 1. perasaan galau. masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa dapat menimbulkan rasa tertekan, tegang, resah, bingung, rasa tidak aman, sedih dan depresi. zat adiktif sering dipakai untuk menghilangkan perasaan tersebut. perasaan demikian dapat berkurang atau hilang untuk sementara. 2. tekanan kawan (“gang”). seorang remaja membutuhkan pergaulan dengan teman sebaya dan berharap dapat diterima dalam kelompoknya. zat adiktif dapat meningkatkan atau mempermudah interaksi sosial di dalam kelompok tersebut. 3. pemberontakan. gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai suatu penyimpangan perilaku yang bersifat menentang nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat orang dewasa. proses perkembangan jiwa remaja yang normal menuntut pemisahan dari otoritas orang tua dan mengembangkan otoritas dan identitas diri sendiri. pada saat itu ada dorongan untuk memberontak atau melawan apa saja yang berbau otoritas orang tua, lebih-lebih jika orang tuanya memang bersifat otoriter. peraturan dan tata tertib yang semula dipatuhi, ditinggalkan dan ditentang dengan keras. pola hidup orang tua ditinggalkan diganti dengan pola hidup kelompok sebaya. gangguan penggunaan zat sering dianggap sebagai pola hidup baru para remaja. 4. keingintahuan. masa remaja, dapat menimbulkan dorongan yang kuat untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya, untuk mencoba hal baru dan dorongan mencari pengalaman hidup baru termasuk mencoba zat adiktif. 5. jiwa petualang. gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai suatu penyaluran dorongan ilmiah untuk melakukan perbuatan yang mengundang risiko besar (risktaking behaviour). 6. meniru orang dewasa. gangguan penggunaan zat dapat dipandang sebagai simbol kedewasaan. para remaja ingin agar dianggap sudah dewasa, terutama bila orang tua masih selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil. 7. obat mujarab. gangguan penggunaan zat dapat pula terjadi akibat usaha remaja dalam mengatasi kecemasan, ketakutan atau perasaan bersalah akibat eksplorasi seksualnya. kadang-kadang zat adiktif dipakai untuk meningkatkan sensasi dalam hubungan seksualnya, menghilangkan hambatan psikologik, mempermudah timbulnya fantasi, dan meningkatkan empati dalam hubungan interpersonal. 8. keyakinan yang salah. keyakinan yang khas dan unik pada remaja berusia 15-16 tahun, bahwa apa yang terjadi pada orang lain tidak akan terjadi pada dirinya. ia yakin bahwa zat adiktif dapat merugikan atau membahayakan orang lain tetapi tidak akan membahayakan dirinya walaupun kenyataan di sekitarnya membuktikan sebaliknya (personal fable). gangguan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif adalah suatu gangguan kesehatan jiwa. gangguan penggunaan ini merupakan interaksi dari 3 (tiga) faktor seperti modifikasi blum, h.l. dalam afiatin (2004a), yaitu merupakan interaksi tiga faktor: host (individu), agent (zat) dan environment (lingkungan sosial). dipandang dari segi kesehatan jiwa, dari ketiga faktor tersebut di atas, faktor individu merupakan faktor yang utama. namun demikian, pada umumnya perbuatan penyalahgunaan narkoba disebabkan bukan oleh salah satu faktor tersebut, melainkan oleh interaksi beberapa faktor baik faktor diri dan kepribadian maupun faktor lingkungan. a. faktor zat. tidak semua zat dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat. hanya zat dengan khasiat farmakologik tertentu dapat menimbulkan gangguan zat, dalam pendekatan ini, dapat dibedakan menjadi zat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan zat yang tidak dapat menimbulkan ketergantungan. b. faktor individu. tidak semua orang memiliki risiko sama besar untuk menderita gangguan penggunaan zat. faktor kepribadian dan faktor konstitusi seseorang merupakan dua faktor yang turut menentukan seseorang tergolong kelompok risiko tinggi atau tidak. ciri remaja dengan risiko tinggi terhadap gangguan penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya: 1. adanya sifat mudah kecewa dan kecenderungan menjadi agresif. 2. destruktif sebagai cara menanggulangi perasaan kecewa tersebut. 3. adanya perasaan rendah diri (low self esteem). 4. sifat tidak dapat menunggu atau bersabar. 5. suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung risiko berbahaya yang berlebihan. 6. sifat cepat bosan dan merasa tertekan, murung dan merasa tidak canggung berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. 7. hambatan atau penyimpangan psikoseksual dengan akibat kegagalan atau tidak terjadi identifikasi seksual yang memadai. sifat pemalu, takut mendekati atau takut didekati lawan jenis, terlibat masturbasi berlebihan atau tidak pernah masturbasi sama sekali, suka menyendiri, kurang bergaul dengan lawan jenis, pasif, segan atau bahkan menolak dalam persaingan untuk perilaku heteroseksual yang normal. 8. keterbelakangan mental terutama yang tergolong pada taraf perbatasan. keadaan ini menimbulkan perasaan cemas, rendah diri, curiga, malu dan sebagainya. 9. adanya retardasi mental, akan menyebabkan sangat kurangnya kemampuan untuk mencari jalan keluar dari berbagai persoalan sehingga menimbulkan frustasi. zat adiktif seringkali digunakan untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut. 10. kurangnya motivasi atau dorongan untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan atau pekerjaan atau lapangan kegiatan lainnya. 11. prestasi belajar yang menunjukkan hasil yang cenderung rendah. 12. kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. 13. cenderung memiliki gangguan jiwa seperti cemas, obsesi, apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres atau sebaliknya, hiperaktif. 14. cenderung mengabaikan peraturan-peraturan. 15. ada perilaku menyimpang seperti hubungan seksual yang tidak terlindung, putus sekolah di usia dini, perilaku anti sosial di usia dini seperti tindak kekerasan, agresivitas, sering mencuri, sering berbohong dan kenakalan remaja lainnya. 16. suka tidur pada dini hari atau tidur larut malam (begadang). 17. kurang suka berolah raga. 18. cenderung makan berlebihan. 19. suka melancarkan protes sosial. 20. memiliki persepsi bahwa hubungan dalam keluarga kurang dekat walaupun sering kali kenyataan tidak demikian. 21. berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau pemakai obat secara berlebihan. 22. sudah mulai merokok pada usia dini. 23. kehidupan keluarga atau dirinya kurang religius. menurut afiatin (2004b) faktor psikologis penyebab remaja menyalahgunakan narkoba meliputi aspek personal (harga diri), interpersonal (asertivitas), dan kognitif (pengetahuan tentang narkoba). ketiga aspek inilah yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja ditinjau dari aspek individunya, khususnya dalam aspek psikologis. perlu dirancang program prevensi yang meningkatkan faktor-faktor protektif, yaitu tingginya harga diri, asertivitas dan pengetahuan yang tepat tentang narkoba pada remaja. c. faktor lingkungan, seperti hubungan antara ayah dan ibu tidak harmonis, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, anggota keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba. di samping itu lingkungan pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah, serta lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba.beberapa contoh sebagai berikut: sering berkunjung ke tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan lain-lain; gaya hidup materilaistis dan hanya mengejar kesenangan; serta mudahnya seseorang memperoleh narkoba. faktor-faktor tersebut di atas ditunjang pula dengan kondisi indonesia yang rawan terhadap penanaman gelap ganja karena tanah dan iklimnya sangat cocok. tanaman ganja dapat tumbuh subur di kawasan tropis dan subtropis. di samping itu secara geografis indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa memang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. sebagai sebuah negara kepulauan yang besar dan memiliki puluhan bandar udara dan ratusan pelabuhan laut membuat indonesia rawan terhadap penyeludupan narkoba, apalagi berdekatan dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu kawasan segitiga emas (the golden triangle) dan bulan sabit emas (the golden crescent). kondisi ini masih ditambah dengan ketatnya upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di negara tetangga seperti malaysia, singapura dan thailand menyebabkan indonesia menjadi wilayah pilihan untuk pemasaran narkoba dari sebuah jaringan sindikat internasional. 2. peranan sekolah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba perilaku normatif mempengaruhi masyarakat indonesia untuk berpegang teguh pada norma yang sudah disepakati bersama, hal tersebut mendorong masyarakat untuk tidak menerima perbedaan maupun perilaku anomali yang dilakukan anggota masyarakat. kondisi tersebut terlihat dalam berbagai persoalan sosial yang muncul, masyarakat seakan tidak bisa menerima jika ada perilaku yang melanggar norma. implikasinya adalah menghukum orang yang melanggar norma tersebut dengan berbagai hukuman sosial seperti mengasingkan pelanggar norma dari berbagai kegiatan sosial yang ada. ironisnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di sekolah, tentu saja hal tersebut tidak akan dapat memecahkan masalah. karena di tempat tersebut (sekolah) seorang anak atau pelajar diajarkan untuk memahami aspek-aspek normatif tersebut. (widhyharto, 2005). menurut siswoyo (2001) dalam kajian tentang gambaran beberapa faktor risiko pada penderita penyalahgunaan narkoba di rsko fatmawati jakarta, bahwa sekolah merupakan lingkungan formal kedua setelah keluarga, yang besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak. sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk mempengaruhi watak anak melalui latihan kebiasaan, tata tertib, disiplin dan budi pekerti serta agama. setiap sekolah mempunyai kebudayaan sendiri yang unik yaitu memiliki aturan, tata tertib, dan kebiasaan yang memberi corak lain yang berbeda dengan sekolah lainnya. dengan demikian jelaslah bahwa kondisi kurikulum dan peraturan sekolah mempengaruhi pembentukan kepribadian anak (roebiyanto, dalam afiatin 2004a). faktor-faktor dari sekolah yang menyebabkan anak terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika adalah situasi dan keadaan yang membuat anak bosan, serta adanya sarana dan prasarana yang menunjang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika (roebiyanto dalam afiatin 2004a). selanjutnya menurut depkes (2001), dalam informasi penanggulangan arkoba secara terpadu, pedoman bagi para guru, sebaiknya juga mempunyai sikap yang sama dengan orang tua dalam mengatasi masalah narkoba pada anak didik, yaitu dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk berhenti menggunakan narkoba. kerjasama antara guru dengan orang tua atau wali siswa sangat dibutuhkan. guru memberitahukan segala konsekuensinya bila ia tidak berhenti menggunakan narkoba, termasuk dikeluarkan dari sekolah. hendaknya guru dapat memegang rahasia siswa agar mereka tidak ragu menceritakan keadaan dirinya, termasuk dari segi negatif. pemeriksaan urine untuk narkoba tidak perlu dilakukan secara massal dan tidak merupakan bagian dari persyaratan masuk sekolah/kuliah. hal ini disebabkan karena tingginya “false positive” (positif semu) yang disebabkan oleh zat bukan narkoba misalnya obat batuk dan obat maag tertentu. hasil pemeriksaan negatif juga bukan jaminan bahwa seseorang tidak menggunakan narkoba. pemeriksaan yang tidak tepat dan penafsiran yang keliru akan mengakibatkan kerugian bagi siswa. pencegahan bertujuan untuk mengurangi insidensi (kasus-kasus baru) dengan cara melakukan pembinaan baik individual maupun lingkungan. pembinaan terhadap individu dilakukan agar setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, di samping mempertinggi daya tahan individu terhadap stressor kehidupan yang sedang dialaminya. individu yang memiliki daya tahan tinggi terhadap stressor biasanya lebih dapat menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba dari pada individu dengan daya tahan terhadap stressor yang rendah (suwardi dalam afiatin 2004a). hasil penelitian pambant (dalam afiatin 2004a) mengenai pengetahuan, sikap dan praktek penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada siswa enam sekolah menengah umum di jakarta pusat tahun 2000, yang dilakukan terhadap sejumlah 118 orang menemukan hal mengenai sikap dan praktek siswa terhadap teman yang menggunakan narkoba, sebagai berikut: a) sikap terhadap teman pengguna narkoba, sejumlah 54,24% siswa tidak peduli, sejumlah 26,27% ikut memakai dan sejumlah 19,49% siswa memilih mengajak untuk hidup normal. apabila para siswa diajak untuk ikut menggunakan narkoba, sebagian besar dari mereka (73,7%) bersikap tidak mau, 18,6% menyatakan mau untuk coba dan 7,6% menyatakan mau untuk pergaulan. b) terhadap sanksi sekolah yang sebaiknya diberikan kepada teman pengguna narkoba, sebagian besar siswa (78,8%) setuju untuk direhabilitasi, 16,1% setuju untuk dikeluarkan dan 5,1% setuju untuk diberi peringatan. c) separo lebih siswa (58,9%) menyatakan pernah minum alkohol. sedangkan alasan mereka minum alkohol, sebagian besar karena lingkungan pergaulan (65,2%), karena ingin tahu 23,2%, karena ada masalah 7,2% dan sisanya (4,4%) karena kebiasaan. sejumlah 19,5% siswa pernah memakai narkoba. penyebab mereka mengkonsumsi 43,5% disebabkan karena lingkungan pergaulan, 21,8% untuk menambah keberanian. dari jumlah 19,5% tersebut, penggunaan narkoba berupa ekstasi, ganja, putauw, dan shabu-shabu. persentase masing-masing jenis obat narkoba tersebut, 33% nya menggunakan ekstasi, 39,8% memakai ganja, 27,1% menggunakan putauw dan 14,4% memakai shabu-shabu. sebagian besar penyebab para siswa menggunakan obat tersebut karena keingintahuan (61,7% 71%). perkecualian pada pemakai shabu, yang sebagian besarnya disebabkan oleh pergaulan (52,9%). hasil penelitian sarasvita dkk (dalam afiatin, 2004a) tentang rapid assesment and response for drug user di jakarta, mendapati bahwa penyalahgunaan narkoba 35% adalah siswa smu dan 13% siswa sltp. meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar secara tidak langsung menunjukkan belum ada perhatian pembuat kebijakan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. penilaian (assessment) penyalahgunaan narkoba diperlukan dalam upaya intervensi, baik berkaitan dalam upaya prevensi (pencegahan) maupun tritmen (penyembuhan). dalam upaya prevensi, penilaian penyalahgunaan narkoba lebih ditekankan pada diteksi dini untuk menimbulkan perhatian, rasa ingin tahu, dan kepedulian daripada memberikan sangsi atau hukuman; sementara dalam upaya penyembuhan, penilaian dilakukan untuk dapat merencanakan prosedur penyembuhan yang diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkoba (fuller dalam afiatin 2004b). berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dalam upaya penanggulangan, baik upaya pencegahan maupun upaya penyembuhan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar diperlukan informasi yang tepat dan akurat tentang kondisi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar pada saat ini, penyebab dan alasan para pelajar menyalahgunakan narkoba serta berbagaimasalah yang di alami oleh pelajar berkaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, sumber informasi tentang narkoba yang diperoleh para pelajar serta sikap pelajar terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yangdilakukan di sekolah. informasi yang diperoleh berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut akan berguna sebagai acuan untuk merancang program penangulangan penyalahgunaan narkoba. dengan demikian program yang dirancang dapat sesuai dengan akar permasalahan, kebutuhan, dan sumber daya yang ada. c. metode penelitian penelitian ini dilakukan dengan metode survei. penelitian dilakukan selama tiga bulan, yakni mulai agustus hingga oktober 2007. penelitian dilakukan di sembilan kota besar di indonesia, yaitu, jakarta, surabaya, yogyakarta, semarang, bandung, makasar, palembang, medan, dan bali. sampel penelitian berjumlah 50.000 siswa sma. data dikumpulkan dengan menggunakan angket. data dianalisis dengan menggunakan tabel persentase. d. hasil penelitian 1. deskripsi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, jenis narkoba yang disalahgunakan yakni yang berkaitan dengan minuman keras, responden menjawab: (1) tidak pernah 45.141 siswa (87,54%), (2) pernah sekali, 2394 siswa (4,64%), (3) kadang-kadang 1366 siswa (2,65%), dan (4) sering kali 296 siswa (0,57%). berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, jawaban responden berkaitan dengan jenis narkoba tablet adalah sebagai berikut. menjawab (1) tidak pernah 47.061 siswa (91,26%), (2) pernah sekali 368 siswa (0,71%), (3) kadang-kadang 266 siswa (0,52%), dan (4) sering sekali 242 siswa (0,47%), berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, jawaban responden berkaitan dengan jenis narkoba bubuk dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) tidak pernah 47146 siswa (91,42%), (2) pernah sekali 275 siswa (0,53%), (3) kadang-kadang 176 siswa (0,34%), dan (4) sering kali 241 siswa (0,47%), angka kejadian penyalahgunaan narkoba berdasarkan zat yang digunakan paling tinggi adalah minuman keras (sering kali: 0,57%); sedangkan jenis narkoba tablet dan narkoba bubuk relatif sama (sering kali: 0,47%). 2. deskripsi pelajar tentang sumber informasi penyalahgunaan narkoba a. informasi penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa informasi penyalahgunaan narkoba dilakukan pada saat: sekolah di sd 620 siswa (1,20%), sekolah di smp 1821 siswa (3,53%), dan sekolah di sma 909 siswa (1,76%). berdasarkan temuan ini, maka program pencegahan penyalahguanaan narkoba hendaknya sudah dilaksanakan terutama pada sekolah smp. b. informasi tentang narkoba yang disalahgunakan informasi tentang narkoba yang disalahgunakan berasal dari: a. orang tua 212 siswa (0,41%); b. saudara 251 siswa (0,49%); c. teman sekolah 1188 siswa (2,30%); d. teman di luar sekolah 2554 siswa (4,97%); e. penjual di lingkungan sekolah 331 siswa (0,64%); f. penjual di luar lingkungan sekolah 1521 siswa (2,95%); dan g. pihak lain 1004 siswa (1,95%). berdasarkan temuan ini, maka program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di sekolah perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak di luar sekolah dalam pencegahan peredaran narkoba di sekolah. 3. deskripsi persepsi pelajar tentang alasan penyebab penyalahguaan narkoba a. informasi alasan menggunakan narkoba: berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa informasi alasan menggunakan narkoba karena: terlalu mudah mendapatkan narkoba di lingkungan sekolah (20,21%), terlalu mudah mendapatkan narkoba di luar lingkungan sekolah (55,55%), pada umumnya anak muda pernah mencoba narkoba : (48,89%). b. informasi masalah yang dialami siswa terkait dengan penyalahgunaan narkoba: berdasarkan hasil penelitian dapat dideskrepsikan bahwa informasi masalah yang dialami siswa terkait dengan penyalahgunaan narkoba, karena orangtua mengalami kesulitan ekonomi 45,82%, orangtua sering marah-marah 32,53%, orangtua tidak dapat dijadikan contoh 10,10%, kakak/adik lebih pandai 36,85%, hubungan dengan orangtua/saudara bermasalah 18,89%. berdasarkan temuan ini maka progaram penanggulangan penyalah-gunaan narkoba di kalangan pelajar perlu berkoordinasi dengan pihak luar yang berwenang dalam pemberantasan narkoba ilegal serta bekerjasama dengan keluarga para pelajar. 4. deskripsi sikap pelajar terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba di sekolah a. berdasarkan jenis kelamin berdasarkan hasil analisis diketahui rata-rata sikap siswa perempuan sebesar 3,4883, sikap siswa laki-laki 3,3183. nilai t=19,3330, p=0,001 (p<0,05). dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki dalam sikap terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba daripada siswa laki-laki. sikap siswa perempuan lebih tinggi (positif) daripada siswa laki-laki. b. berdasarkan jenis sekolah berdasarkan hasil analisis diketahui rata-rata sikap siswa smp 3,3587; mts 3,2858; sma 3,5516; ma 3,4291; smk 3,2607. nilai f=173,644, p=0,01 (p 0,05). dengan demikian dapat disimpulkan bawha terdapat perbedaab sikap siswa terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba antara siswa smp,mts,sma,ma,smk. sikap siswa sma lebih tinggi (positif) daripada siswa lainnya. c. berdasarkan status sekolah berdasarkan hasil analisis diketahui rata-rata sikap siswa sekolah negri: 3,4862, sekolah swasta: 3,1402. nilai t= 32,9460, p=0,01 (p<0,05). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap siswa terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba antara siswa sekolah negri da sekolah swasta. sikap siswa sekolah negri lebih tinggi (positif) daripada sekolah swasta. d. berdasarkan sifat sekolah berdasarkan hasil analisis diketahui rata-rata sifat sekolah umum: 3,4256, sekolah religius: 3,3656. nilai t=5,9890, p=0.001 (p<0,05). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan sikap siswa terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba antara siswa sekolah umum dan sekolah religius. sikap siswa sekolah religius lebih tinggi (positif) daripada siswa sekolah umum. berdasarkan temuan di atas maka program penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu diprioritaskan pada kelompok yang cenderung bersikap positif terlebih dahulu dan dilanjutkan pada kelompok yang bersikap cenderung negatif. kelompok pelajar yang cenderung bersikap positif yaitu kelompok pelajar perempuan, sma, negri, dan religius selanjutnya pada pelajar laki-laki, sma, swasta, dan umum. e. kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. deskripsi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar berdasarkan jenis narkoba yang digunakan paling banyak adalah minuman keras, selanjutnya adalah jenis tablet dan jenis bubuk. berdasarkan jenis kelamin penyalahgunaan, pelajar laki-laki lebih banyak yang menyalahgunakan narkoba dibanding pelajar perempuan. berdasarkan jenis sekolah, penyalahgunaan narkoba paling banyak dilakukan oleh pelajar sma, disusul smk, smp, ma, dan mts. berdasarkan status sekolah, tidak terdapat perbedaan penyalahgunaan narkoba antara pelajar sekolah negri dan sekolah swasta. berdasarkan sifat sekolah, penyalahgunaan narkoba pelajar dari sekolah umum lebih banyak daripada pelajar sekolah religius. 2. penyalahgunaan narkoba pada pelajar paling banyak dilakukan dimulai pada saat bersekolah tingkat smp. asal narkoba yang disalgunakan bersasl dari: teman di luar sekolah, penjual di luar sekolah, teman di sekolah, pihak lain, penjual di lingkungan sekolah, saudara, dan orang tua. 3. alasan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi para pelajar adalah karena: terlalu mudah mendapatkan narkoba di luar lingkungan sekolah, adanya anggapan bahwa pada umumnya anak muda pernah mencoba narkoba. berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, masalah yang dialami oleh pelajar berkaitan dengan orang tua: orang tua mengalami kesulitan ekonomi, menganggap kakak/adik lebih pandai dari pada dirinya, orangtua sering marah-marah, orangtua tidak dapat dijadikan contoh, dan hubungan dengan orangtua/saudara bermasalah. 4. deskripsi sikap pelajar terhadap penanggulangan penyalagunaan narkoba berdasarkan jenis kelamin menunjukan bahwa pelajar perempuan bersikap lebih positif daripada pelajar laki-laki. berdasarkan jenis sekolah, sikap pelajar sma lebih positif dibanding pelajar smp, mts, ma, dan smk. berdasarkan status sekolah, sikap pelajar sekolah negri lebih posotif dibanding sikap pelajar sekolah swasta. berdasarkan sifat sekolah, sikap pelajar sekolah religius lebih positif dibandingkan sikap pelajar sekolah umum. berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1. program penanggulangan penyalahgunaan narkoba diproritaskan pada pemberantasan peredaran minuman keras ilegal. hal ini mengingat jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh pelajar adalah jenis minuman keras. 2. program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar perlu dilakukan sejak dini, terutama pada saat bersekolah di smp. 3. program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di sekolah perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah, terutama intitusi keluarga. hal ini mengingat bahwa alasan penyebab penyalahgunaan narkoba terutama bersumber dari keluarga. selain itu sumber diperolehnya narkoba lebih banyak berasal dari teman/penjual di luar lingkungan sekolah. 4. program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di sekolah ditanggapi dengan positif oleh para pelajar. hal ini merupakan suatu sumber daya yang potensial dalam pengembangan program berbasis sekolah untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, baik yang bersifat pencegahan maupun penyembuhan. peran kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru wali, dan seluruh komponen yang ada di sekolah perlu dioptimalkan dan terintegrasi. 5. program penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu melibatkan peran aktif para pelajar, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, termasuk sebagai agen perubahan. daftar pustaka afiatin, tina. 2004a. pengetahuan dan penyalahgunaan narkoba pada siswa sma negeri di kota yogyakarta. laporan penelitian. badan narkotika nasional. afiatin, tina. 2004b. pengaruh program kelompok “aji” dalam peningkatan harga diri, aservitas, dan pengetahuan mengenai napza untuk prevensi penyalahgunaan napza pada remaja.jurnal psikologi, tahun xxxi, no.1, juni 2004, hal 28-54. bnn., 2003. pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja. badan narkotika nasional. gani, ikin. bahaya penyalahgunaan narkotika/ obat keras dan penanggulanggannya. b.p. sandaan, jakarta. hawari, dadang. 1991. penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif. balai penerbit.fk ui.jakarta krisnawati, dhani dkk, bunga rampai hukum pidana khusus. pena pundi aksara. jakarta. 2006.hlm.83 martono dan joewana. 2006. apa dan siapa pencandu narkoba?. majalah bulanan sadar no.05/th iv/mei 2006. mendikbud. 1996. penyimpangan perilaku siswa dan alternatif penanggulangannya. makalah, disampaikan pada rakorsus polkam. jakarta. purwoko, f.a. 2003. perkembangan kasus narkoba di indonesia. badan narkotika nasional. siswoyo,d.2000. studi tentang gambaran beberapa faktor risiko pada penderita penyalahgunaan narkoba di rsko fatmawati. yayasan cinta anak bangsa. soepardi dan philip. 1990. laporan penelitian tentang penyimpangan perilaku (kenakalan) siswa slta di dki jakarta. puslit balitbang dikbud.jakarta. steinberg. 2002. adolescence. sixth edition. boston mc graw-hill inc. suprastowo dan soepardi. 1998. studi tentang perilaku siswa: penyalahgunaan obat dan narkotika. puslit balitbang dikbud . jakarta wicaksana.i. 1999. saya ketagihan lexotan, dalam kedaulatan rakyat. 10 januari 1999 widhyharto.d.s. 2005. belajar dari kompleksitas persoalan tantangan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bidang pendidikan. makalah disampaikan dalam rakorda bnp se diy. yatim. d.i. dan irwanto. 1991. kepribadian, keluarga dan narkotika. tinjauan sosial psikologis.arcan. jakarta. biodata penulis: siskandar, dr. tenaga fungsional/peneliti, sekretaris badan penelitian dan pengembangan kementrian pendidikan nasional. 19 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa muhammad luthfie fisip universitas djuanda mluthfie25@yahoo.com aida viyala s hubeis, amiruddin saleh, basita ginting fema institut pertanian bogor abstract this research analyze the symbolic interaction of muhammadiyah as a community organization in order to anticipate conflict due to different religious views to be able to participate in rural development. symbolic interaction as the role of communication is done to influence society to accept muhammadiyah and give opportunity to run its organization program. the purpose of the research is to analyze the symbolic interaction of muhammadiyah to realize the trust and support of the community in rural development. through qualitative methods, research results show that symbolic interactions made through interpersonal communication, dialogical communication and group communication can achieve consensus and can reduce conflict, from organizations that were initially rejected until they became accepted organizations and subsequently succeeded in becoming pioneers in rural development. abstrak penelitian ini menganalisis interaksi simbolik muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi konflik akibat perbedaan pandangan keagamaan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. interaksi simbolik sebagai peranan komunikasi tersebut dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat menerima muhammadiyah dan memberikan kesempatan untuk menjalankan program-program organisasinya. tujuan penelitian, adalah menganalisis interaksi simbolik muhammadiyah untuk mewujudkan kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa. melalui metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan interaksi simbolik yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok dapat mewujudkan konsensus dan dapat meredam konflik, dari organisasi yang awalnya ditolak sampai menjadi organisasi yang diterima dan selanjutnya berhasil menjadi pelopor dalam pembangunan desa. keywords: communication actions, muhammadiyah, symbolic interaction. 20 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan pada beberapa kasus, partisipasi dalam pembangunan desa tidak selalu mudah dilakukan oleh anggota masyarakat atau organisasi masyarakat, terutama bagi yang memiliki perbedaan dengan masyarakat desa seperti perbedaan visi dan misi atau keyakinan dalam menjalankan ibadah keagamaan. namun sebagai sebuah fenomena, keadaan bisa berbalik jika peran komunikasi dikembangkan dengan baik, seperti yang terjadi dalam pembangunan di desa plompong, kecamatan sirampog, kabupaten brebes. realitas seperti itu ditunjukkan oleh muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan keagamaan dengan masyarakat desa tetapi berhasil mengembangkan peran komunikasi yang tepat sehingga dapat mengantisipasi konflik, dapat melakukan kerjasama dengan semua pihak, dapat eksis dan berhasil melaksanakan program-programnya tanpa ada masalah yang berarti. padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik akan mempersulit gerakan sebuah organisasi masyarakat. hasil pene litian gandasari (2015), rahardjo (2007) dan nashir (2001) menunjukkan bahwa kesulitan organisasi masyarakat dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan warga desa akibat adanya perbedaan. sebagai sebuah fakta sosial, situasi ini sangat menarik untuk diteliti. tujuannya adalah untuk menganalisis interaksi simbolik muhammadiyah guna meminimalisir perbedaan dengan masyarakat desa serta mewujudkan kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa. semua analisis diarahkan untuk melihat proses terwujudnya komunikasi yang dapat dipercaya yang menghasilkan kesamaan makna di antara komunikator dan komunikan, kompromi,dan menghasilkan efektivitas komunikasi. kajian pustaka interaksi simbolik atau populer dengan teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu prespektif teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi (action theory) yang dipelopori dan dikembangkan oleh max weber. ciri khas dari interaksi simbolik yang essensinyaadalah komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna terletak pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpre tasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama.kusumastuti (2006), melalui penelitiannya melihat proses interaksi dapat ditandai dengan munculnya simbol-simbol tertentu, misalnya muncul dan tersirat dalam dupa lengkap dengan sesaji, nyanyian, gerak tari dan tranceyang dimaknai. menurut mead (ritzer & douglas 2010), simbol atau tanda yang diberikan oleh manusia dalam melakukan interaksi mempunyai makna-makna tertentu sehingga dapat menimbulkan komunikasi, dan komu nikasi secara murni baru terjadi bila masing-masing pihak tidak saja memberikan makna pada perilaku mereka sendiri, tetapi memahami atau berusaha memahami makna yang diberikan oleh pihak lain. selanjutnya herbert blumer, yang mempopulerkan teori interaksi simbolik pada tahun 1939 memberi julukan pemikiran mead itu sebagai teori interaksionisme simbolik (poloma, 2007). prinsip metodologi interaksionisme simbolik adalah simbol dan interaksi itu menyatu, tidak cukup bila hanya merekam fakta dan harus mencari yang lebih jauh dari itu, yakni mencari konteks sehingga dapat ditangkap simbol dan makna sebenarnya. untuk memahami prinsip interaksionisme simbolik jones (1979) tertarik pada (1) cara manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan (2) akibat interpretasi atas simbol-simbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial berlangsung. penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemaknaan yang sama dalam interaksi simbolik sangat dibutuhkan 21 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa dalam mewujudkan pemahaman bersama dan harmonisasi. penelitian-penelitian itu antara lain melihat tentang proses terjadinya interaksi simbolik antara pemain dan penonton, serta simbol-simbol yang ada dan digunakan untuk membentuk interaksi simbolik antara pemain dan pe nonton (kusumastut, i2006), pemaknaan da lam mengaktualisasikan nilai leluhur di lingkungan etnis tionghoa pada jaringan komunikasi perdagangan (anugrahani, 2014), ciri khas interaksi simbolik yang terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menterjemahkan, dan saling mendefinisikan tindakannya, tidak dibuat secara langsung antara stimulus-response, tetapi didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing, untuk mencapai kesepakatan bersama (siregar, 2011). metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada penjelasan data deskriptif dari obyek yang diteliti, membangun gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan dan mela kukan penelitian dalam setting ilmiah (somantri, 2005). pendekatan kualitatif didasarkan pada paradigma konstruktivisme yang menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian dengan unit analisis tindak komunikasi organisasi yang memiliki per bedaan dengan masyarakat desa dalam me wujud kan interaksi simbolik yang positif. subyek penelitian adalah muhammadiyah dengan wilayah penelitian di desa plompong, kecamatan sirampog, kabupaten brebes. penelitian pendahuluan dilakukan pada bulan mei-juni tahun 2014, dan pengambilan data kualitatif secara lengkap dilakukan pada bulan oktober-desember 2015. data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. data primer diperoleh dari informan penelitian, yaitu pimpinan muhammadiyah, kepala desa, dan tokoh organisasi masyarakat lainnya di desa plompong tentang interaksi simbolik. sementara data sekunder diperoleh dari catatan organisasi atau dokumen. pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam (indepth interview), focus group discussion (fgd), dan studi dokumen. teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu sendiri.analisis data dilakukan melalui proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data dengan cara memilah data menjadi satuan-satuan, mengkategorisasikan berdasarkan tematema yang muncul, menemukan pola yang sesuai dengan obyek studi, menafsirkan dan merefleksikannya, serta memutuskan apa yang penting disajikan dalam hasil penelitian. hasil dan pembahasan desa plompong, tempat muhammadiyah beraktivitas di dalamnya, masuk ke dalam wilayah kecamatan sirampog, yang lokasinya terletak di daerah terpencil, di atas perbukitan bagian dari lereng gunung slamet, sekitar 29 km arah tenggara dari ibukota kabupaten brebes, berjarak 10 km dari ibukota kecamatan sirampog serta 703 km dari ibukota propinsi jawa tengah (semarang). dari data lapangan yang berhasil dihimpun, muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa plompong dan memiliki visi dan misi untuk mencerahkan umat islam dan terhindar dari tahyul, bid’ah dan churafat. melalui dinamika yang pasang surut dan peranan komunikasi yang tidak sederhana, muhammadiyah plompong didirikan pada tanggal 12 februari 22 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 1964. muhammadiyah plompong, adalah kepengurusan ranting yang dalam hirarki struktur organisasi muhammadiyah berada pada unit yang paling bawah. ranting berhubungan langsung dengan anggota persyarikatan, karena itu sebagai front terdepan muhammadiyah di masyarakat, fungsinya adalah membimbing anggotaanggota dan jama’ah-jama’ah dalam amalan kemasyarakatan dan hidup beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan aktivitas dalam amal usaha persyarikatan sesuai dengan bakat dan kemampuannya (art muhammadiyah pasal 11 ayat 1 c). perjalanan muhammadiyah plompong hingga penelitian berlangsung, dibagi ke dalam enam periode, yaitu dari periode yang penuh dinamika pertentangan, karena kehadirannya tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, sampai kepada peri ode yang di dalamnya terdapat upayaupaya mengembangkan eksistensi melalui pembangunan amal-amal usaha atau program-program organisasi. periode pertama yang dinamakan ashabiqunal awwalun (1964-1970), dipimpin oleh bapak haji mahroni (hm).pada periode ini dinamika pertentangan dari masyarakat desa begitu kental, dan jika tidak diatasi dengan baik dapat menyulut konflik horisontal. kesabaran menjadi modal dasar dari aktivis muhammadiyah untuk menghadapi masalah-masalah yang berkembang. adapun perbedaan mendasar antara muhammadiyah dan masyarakat desa, intinya adalah sebagai berikut: pertama, dari aspek ritual atau tata cara peribadatan, muhammadiyah melarang keras kegiatan-kegiatan yang justru dilakukan oleh masyarakat desa, seperti tahlilan 3,7,sampai 1000 hari setelah kematian, membaca qunut saat shalat shubuh, shalat taraweh lebih dari 11 rakaat, dan menyelenggarakan azan dua kali pada shalat jum’at. kedua, dari aspek sosial kemasyarakatan muhammadiyah berbeda dalam hal kepatuhan kepada kyai; tidak membudayakan pakai sarung; dan menyelenggarakan lembaga pendidikan sistem kelas menggunakan bangku dan meja, dimana oleh masyarakat desa dipandang sebagai lembaga pendidikan kristen. masyarakat desa sendiri waktu itu terbiasa melakukan sistem sorogan saat belajar kepada seorang kyai, yakni menghadap satu persatu kepada kyai untuk menyelesaikan pembelajarannya. dengan kondisi seperti itu, maka program kerja (amal usaha muhammadiyah disingkat aum) yang diprioritaskan, lebih dititikberatkan pada program konsolidasi organisasi untuk mensosialisasikan ke lemba gaan dan pemahaman muhammadiyah ke pada masyarakat di desa plompong. sebagai alat da’wahnya, dibentuklah team kesenian orkes melayu yang diberi nama “anida” akronim dari alunan irama damai dan pgt (pasukan gendang terompet). di tengah perbedaan pandangan keagamaan, kedua group kesenian itu cukup efektif dalam menyebarluaskan dan mensosialisasikan muhammadiyah, khususnya dalam masalah kelembagaan. kegiatannya sangat beragam, terutama tampil dalam setiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh or ga nisasi. magnetnya kepada masyarakat cukup kuat sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang bergabung di dalamnya, yang otomatis harus menjadi anggota muhammadiyah terlebih dahulu. saat itu pendekatan seni budaya menjadi alat yang sangat ampuh untuk memasyaratkan muhammadiyah di desa plompong. periode kedua yang dinamakan masa perkembangan (1970-1980), pemahaman islam dalam dimensi muhammadiyah secara ber tahap mulai dikembangkan, baik lewat dakwah (komunikasi) kelompok maupun dengan dakwah jama’ah (komunikasi organisasi). pada periode ini program-program yang bersentuhan dengan masyarakat desa belum dikembangkan. kebangkitan muhammadiyah plompong mulai menggeliat pada periode ketiga yang dipimpin oleh bapak h.mu’min thoif (hmt) dan dinamakan masa kebangkitan i (1981-1990), apalagi pada tahun 80-an ini banyak masyarakat desa plompong bersedia 23 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa jadi anggota, minimal menjadi simpatisan organisasi. dengan kondisi yang mulai mendukung itu, dari sudut aqidah, pemaha man keagamaan muhammadiyah mulai diaplikasikan. masyarakat desa plompong, secara bertahap mulai tidak memberi sesaji ketika akan panenan dan semakin jarang warga masyarakat yang mempelajari klenik, ilmu hitam dan yang sejenisnya. secara tegas dalam visi misinya, muhammadiyah memang memerangi tahyul, bid’ah dan churafat (tbc). muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (tajdid fiy al-islam) melahirkan amalanamalan pembaruan, yaitu: (1) membersihkan islam dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan islam, (2) reformulasi doktrin islam dengan pandangan alam pikiran modern, (3) reformulasi ajaran dan pendidikan islam, dan (4) mempertahankan islam dari pengaruh dan serangan luar (ali 1990). pada periode ini, tepatnya pada tanggal 12 juni 1986, didirikan madrasah tsanawiyah (mts) muhammadiyah plompong untuk memfasilitasi siswa sekolah dasar (sd) dan madrasah ibtida’iyah (mi) di desa plompong agar bisa melanjutkan belajar ke sekolah menengah tingkat pertama. pada periode kebangkitan ii (1990-2000), pimpinan muhammadiyah plompong menye lenggarakan pendidikan setingkat slta, yaitu madrasah ‘aliyah (ma) muhammadiyah plompong. di bidang pengembangan organisasi, pimpinan muhammadiyah plompong berhasil men dirikan organisasi otonom (ortom) di lingkungannya, antara lain aisiyah (wanita muhammadiyah), ikatan pelajar muhammadiyah, pemuda muhammadiyah, dan nasyiatul aisiyah (remaja puteri muhammadiyah. periode keemasan pimpinan ranting muhammadiyah plompong baru diraih pada periode kepemimpinan 2000-2005 di bawah arahan bapak wahibpudin (wb) sebagai ketua. jika dilihat dari sejarah, kepemimpinan ini adalah periode kepemimpinan ketiga, setelah bapak hmt tidak bersedia lagi menjabat karena sudah 30 tahun memimpin ranting muhammadiyah plompong. pada kepemimpinan bapak wb, amal usaha (program) yang dikelola oleh pimpinan ranting muhammadiyah plompong semakin beragam. setelah mts dan ma muhammadiyah plompong semakin maju, didirikanlah pondok pesantren muhammadiyah, yang bertujuan: (1) menghi langkan persepsi di masyarakat bahwa dai’-dai’muhammadiyah tidak mampu mem baca kitab kuning, yang berakibat kurang berwibawanya dai’-dai’ itu di tengah masyarakat, (2) mengantisipasi sema kin banyaknya siswa-siswi mts dan ma muhammadiyah plompong dari luar daerah, (3) mempersiapkan generasi yang selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi juga memahami iman dan taqwa. pondok pesantren tersebut diberi nama sesuai nama waqifnya, ponpes hj nasikhah maemanah. selanjutnya, didirikan tabel 1 amal usaha muhammadiyah di desa plompong, 2016 bidang pendidikan bidang sosial keagamaan ekonomi mts ma smk tpq al izzah tpq al inayah tpq al muhlisin tpq al ikhwan tpq nurul huda tk aba i tk aba ii pondok pesantren majlis taklim al inayah majlis taklim al barokah majlis taklim al muqorrobin majlis taklim nurul huda majlis taklim al muhlisisn koperasi karyawan kopontren ckm 24 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pula sekolah menengah kejuruan (smk) muhammadiyah plompong yang membuka dua jurusan, yaitu tata busana dan mekanik otomotif. pada bidang ekonomi, pimpinan ranting muhammadiyah plompong berhasil mengembangkan koperasi karyawan surya sekawan, dan koperasi pondok pesantren (kopontren) muhammadiyah. secara garis besar, amal usaha yang telah berhasil dibangun dan dikelola oleh pimpinan ranting muhammadiyah plompong, adalah seperti terlihat pada tabel. interaksi simbolik muhammadiyah interaksi simbolik yang dilakukan oleh muhammadiyah sudah berlangsung dari jauhjauh hari sebelum pendirian organisasi resmi dilakukan. menurut para pendirinya (antara lain hm dan hmt), mendirikan organisasi di suatu daerah yang tidak mendukung bukanlah sebuah kerja yang mudah, apalagi memiliki perbedaan dengan masyarakat desa yang dipastikan akan menemukan hambatan dalam melakukan interaksinya. demikian pula dengan fenomena yang terjadi pada keberadaan muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat di desa plompong yang berusaha berpartisipasi dalam pembangunan desa. walaupun pada akhirnya mampu melahirkan kepercayaan masyarakat, perjuangan yang dilalui oleh organisasi masyarakat tersebut tidak sederhana karena harus melakukan berbagai tindakan komunikasi agar eksistensinya dapat diterima oleh masyarakat desa dan dipercaya sebagai bagian dari penggerak pembangunan desa. melihat sejarah dan peran komunikasi yang telah dikembangkan, penelitian mem fokuskan analisisnya pada tindakan komunikasi di awal pendirianorganisasi dan pada saat membangun serta mengembangkan program-programnya sebagai partisipasi dalam pembangunan di desa plompong. hasil penelitian pada masalah tersebut dibagi ke dalam dua tema, yaitu membangun pandangan positif terhadap organisasi, dan memantapkan kinerja organisasi dalam pembangunan desa. membangun pandangan positif a. terhadap organisasi perbedaan tentang pandangan keaga maan seperti diperlihatkan oleh muhammadiyah bukanlah masalah yang seder hana jika dikaitkan dengan kepentingan interaksi sosial atau kebutuhan bekerjasama dalam mengupayakan perubahan masyarakat. perbedaan yang terjadi adalah perbedaan masalah prinsip keyakinan yang dalam beberapa pengalaman seringkali sulit di atasi, di mana penanganannya membutuhkan peran komunikasi yang lebih luas. penelitian pendahuluan melihat peran komunikasi yang dikembangkan oleh muhammadiyah dalam mengantisipasi perbedaan prinsip organisasinya dengan masyarakat di desa plompong telah berhasil mengantisipasi dampak negatif. sejarah muhammadiyah terkait dengan pergerakan masyumi yang pernah eksis dalam pergerakan politik di indonesia dan pengaruhnya hingga saat ini masih kuat di desa plompong, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik yang berpengaruh umumnya masih ada hubungan sejarah dengan masyumi. dengan kondisi seperti itu, maka organisasi masyarakat dan partai politik yang memiliki akar rumput atau didukung masyarakat di desa plompong pun adalah yang berbasis islam. keluarga-keluarga masyumi di desa plompong memiliki visi masing-masing dalam pendidikan keluarga, di mana ada yang memilih mendaftarkan anggota keluarganya ke pondok pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan umum, dan ada pula yang mengkom binasikannya keduanya. warga desa plompong yang berpendidikan ponpes umumnya memilih organisasi massa nu yang mengklaim berlatar ahlussunah waljama’ah, sementara yang berpendidikan umum atau kombinasi memilih aktif di organisasi masyarakat yang lebih umum atau lebih modern, seperti muhammadiyah. bapak hm dan bapak hmt, yang aktif di muhammadiyah kemudian mencoba merintis pendirian organisasi masyarakatnya di desa plompong dan berusaha menyosialisasikan kepada warga desa melalui berbagai tindak komunikasi. 25 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa perintisan itu dilalui dengan dengan menjaga iklim komunikasi yang kondusif diantara para aktivis muhammadiyah, yang artinya menjaga komunikasi agar tetap dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. menurut bapak hm, yang pernah menjadi santri di pondok pesantren terbesar di kecamatan sirampog, kabupaten brebes, tindakan komunikasi yang dilakukan pada tahap awal berbenturan dengan masalah khilafiyah (perbedaan pandangan keagamaan). perbedaan konsep fiqh (tata cara ibadah) dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama islam yang mendasari terjadinya khilafiyah, bukan masalah sederhana karena menyangkut aqidah (keyakinan) masingmasing pihak. muhammadiyah dipandang sebagai organisasi yang menolak simbolsimbol ritual atau tata cara keagamaan yang telah membudaya di masyarakat desa seperti tahlilan dan qunut. pada masyarakat lain di lingkungan desa plompong, gerakan modernisasi muhammadiyah juga dianggap mengancam kebiasaan masyarakat dalam masalah klenik, karena muhammadiyah bertujuan memerangi tahyul, bid’ah dan churafat yang justru telah melekat dengan kuat di lingkungan masyarakat desa. data lain diungkapkan oleh bapak hmt yang menjadi ketua muhammadiyah pada periode kepemimpinan kedua. pada saat pendirian organisasi, warga desa termasuk kepala desa plompong menentang dan menyatakan bahwa muhammadiyah prinsip-prinsip keagamaannya bertentangan dengan masyarakat. namun karena dapat bantuan dari pimpinan cabang organisasi tingkat kecamatan tonjong dan para tokoh masyumi yang masih ada, kondisi tegang agak sedikit mencair walaupun perdebatan masalah perbedaan tata cara ibadah (fiqh) atau pandangan keagamaan tetap memanas. pada tahap awal, masyarakat yang berbeda tidak memberikan tempat ke pada muhammadiyah untuk eksis di desa plompong, sehingga menimbulkan banyak hambatan di dalam proses pasca pen dirian nya. untuk mengantisipasi penolakan masyarakat, para aktivis muhammadiyah justru membuka adanya perbedaan visi dan misi organisasinya dengan kecenderungan warga desa setempat dalam komunikasinya. para aktivis muhammadiyah selalu menekankan pada penyampaian pesannya, bahwa prinsip-prinsip keagamaan organisasi yang menimbulkan perbedaan dengan masyarakat desa pada organisasinya tidak bisa dihilangkan tetapi dijanjikan tidak akan mengganggu toleransi beragama. artinya, muhammadiyah akan menghormati kegiatan tahlilan dan pembacaan qunut dalam shalat shubuh, dan sebaliknya meminta permakluman dari masyarakat desa jika anggota organisasinya tidak melakukan tata cara seperti itu. pada perilaku ibadah, para aktivis muhammadiyah juga memperlihatkan penghormatan kepada pihak lain, dengan bersedia menjadi makmum shalat shubuh berjamaah yang diimami oleh imam dari pihak lain. keberatan masyarakat desa terutama yang diwakili oleh nu terhadap keberadaan muhammadiyah di desa plompong, terbakar pada sebuah realitas sosial yang terkenal dengan nama “peristiwa perebutan adzan satu” tahun 1964. peristiwa itu disulut oleh tindakan aktivis muhammadiyah yang dipimpin oleh bapak hm untuk menstandarkan adzan satu kali pada ibadah shalat jum’at di masjid besar desa plompong. peristiwa itu sendiri bermula dari musyawarah jamaah tentang kesiapan masjid desa yang baru dibangun untuk menyelenggarakan shalat jum’at, setelah sebelumnya harus melaksanakan shalat jum’at di luar desa karena belum ada tempat yang layak di desa tersebut. perbedaan dimulai ketika aktivis muhammadiyah meminta shalat jum’at diselenggarakan dengan hanya satu kali azan sesuai keyakinan organisasinya. menurut aktivis muhammadiyah, azan satu itulah yang sesuai dengan sunnah nabi. masyarakat desa yang direpresentasikan oleh nu menolak keras usulan itu, karena azan dua kali dalam shalat jum’at juga merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya, diajarkan oleh para kyai dan sudah menjadi harga mati. penjelasan aktivis muhammadiyah yang mensitir sejumlah hadits dan dalil-dalil lain tidak bisa menyelesaikan perdebatan, 26 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 dan justeru melebar kepada sikap antipati terhadap gerakan muhammadiyah. saat perdebatan tentang masalahmasalah fiqh terjadi, aktivis muhammadiyah tetap terbuka dengan perbedaan dan memper tahankan prinsip-prinsip organisasinya. menurut bapak hm, menutup-nutupi perbedaan adalah sebuah kebohongan yang akhirnya akan terbongkar juga, baik melalui kata maupun sikap. untuk mengerem suasana yang panas, bapak hm menyatakan, bahwa karena peserta dialog sama-sama islam, dan dirinya juga pernah mondok di pesantren tersebut, maka berikan kepada organisasinya tempat untuk berkarya tanpa mengganggu pihak-pihak lain. adapun untuk menghadapi perbedaan yang ada perlu ditingkatkan toleransi dan kompromikompromi untuk kemaslahatan bersama. selain itu, untuk meredam suasana bapak hm meminta semua kembali kepada semangat kekeluargaan (komunikasi keluarga), baik saudara secara islam, saudara sekandung, dan saudara sekeluarga besar. dari data sosial kemasyarakatan di desa plompong yang diperoleh dari berbagai wawancara dengan para informan, antara aktivis muhammadiyah dengan masyarakat desa memang banyak yang terpaut dengan pertalian keluarga. misalnya pimpinan muhammadiyah ada yang memiliki hu bungan saudara sepupu dengan pimpinan nu, dan bahkan ada pula yang masih terikat dalam persaudaraan sekandung. kondisi ini telah mendorong kesulitan berinteraksi dapat diantisipasi dengan komunikasi secara kekeluargaan, dan konflik tidak sampai mengancam secara keras persatuan masyarakat di desa plompong. pada awal tahun 1970, setelah melalui dialog, komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok (pengajian bareng atau bersama) dengan pesan yang meyakinkan dan disampaikan dengan jelas, azan satu akhirnya menjadi ketetapan di masjid desa. pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh muhammadiyah telah efektif mendorong pemahaman yang sama pada masyarakat terhadap pelaksanaan atau tata cara ibadah shalat jum’at yang diikuti oleh warga desa sebagai jamaahnya. demikian juga dengan ibadah shalat taraweh yang diselenggarakan hanya dengan 11 rakaat. berkaitan dengan proses interaksi simbolik tersebut bapak hm menyatakan bahwa di samping tidak menutup-nutupi perbedaan dalam pandangan keagamaan dan giat melakukan komunikasi berdasarkan kepentingan atau isu bersama, untuk menghadapi penentangan masyarakat desa ter hadap organisasi dilakukan langkahlangkah seperti (1) melakukan proses komu nikasi melalui komunikasi inter personal, dialogis dan komunikasi kelompok, (2) memanfaatkan orientasi kekerabatan untuk berkomunikasi dengan pihak yang berseberangan, misalnya komunikasi antara sesama buyut, sesama cucu, keponakan dan paman, dan hubungan kekerabatan lainnya (3) menggunakan pandangan almamaterisme untuk mendukung prosesnya. temuan lain diperoleh dari fgd yang melibatkan lima orang peserta: tf, th, sh, mz, dan mts, yang menyatakan, bahwa untuk meminimalisir perdebatan tentang masalah khilafiyah yang rawan timbul kembali, muhammadiyah pada cara lainnya selalu mengajak organisasi masyarakat lain untuk mengkaji isu-isu bersama, misalnya tentang pembangunan jalan raya, perbaikan jembatan dan irigasi untuk kesejahteraan bersama yang untuk mewujudkannya selalu mengajak bergotong royong. kajian isu-isu bersama itu pada perkembangannya menjadi perekat kebersamaan antar warga desa dan berpengaruh besar kepada ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi di desa plompong. pembangunan sarana dan prasarana oleh muhammadiyah yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota organisasi tetapi untuk semua warga desa, juga turut memperkuat kepercayaan masyarakat desa terhadap muhammadiyah. misalnya untuk bantuan dana siswa tidak mampu, muhammadiyah menawarkannya kepada semua warga desa dan menampung siswa dari keluarga tidak mampu walaupun berasal dari lingkungan atau keluarga organisasi masyarakat yang berbeda. 27 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa realitas itu dipandang oleh peserta fgd sebagai komunikasi non verbal organisasi untuk terwujudnya penguatan sdm dan kesejahteraan warga di desa plompong. komunikasi verbal dan non verbal organisasi telah sangat efektif untuk menunjukkan bahwa muhammadiyah adalah kita, dan bukan siapa-siapa atau bukan sesuatu yang asing. memantapkan kinerja organisasi b. dalam pembangunan desa pemantapan motivasi anggota untuk menerima visi dan misi organisasi pada berbagai kesempatan wawancara dengan informan bukan perkara yang mudah, apalagi anggota-anggota organisasi pada awalnya adalah bagian dari masyarakat yang telah terikat kuat dengan keyakinan dan budaya setempat. di dalam prosesnya terdapat simbol-simbol organisasi yang perlu dijabarkan secara terus menerus agar dapat dimaknai bersama, baik tentang tata cara peribatan maupun lambang-lambang organisasi. program pemantapan motivasi anggota untuk berperilaku sesuai visi misi organisasi, dilakukan dengan memperbanyak tindakan komunikasi langsung dan ko munikasi dalam kelompok, seperti melalui pengajian dan rapat. pada proses-proses komunikasi itu, prinsip-prinsip organisasi disampaikan, dibahas, dan disepakati untuk dilaksanakan bersama-sama. menurut bapak wb, tidak mudah menjelaskan visi dan misi organisasi kepada warga desa yang sudah bersedia menjadi anggota. ada yang keberatan jika tidak qunut saat shalat shubuh, ada yang keberatan meninggalkan tahlilah jika ada anggota keluarganya yang meninggal, ada yang merasa tidak enak jika berbeda dengan tetangga, dan lain sebagainya. hingga pertengahan tahun 1980 anggota yang masih berhubungan dengan perdukunan juga tidak sedikit, terutama saat ada anggota keluarga yang sakit atau meminta air yang sudah didoakan oleh seorang dukun (dijampijampi) untuk disiramkan di sekitar rumah sebagai penjaga keselamatan. apalagi tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemimpin opini yang masih berseberangan dengan muhammadiyah masih selalu mempengaruhi masyarakat desa agar tetap berpegang kepada pandangan atau keyakinan yang sudah berakar sebelumnya. melihat kondisi seperti itu, pim pinan muhammadiyah selalu berdiskusi dan mencari cara agar visi dan misi organisasi dapat berjalan tanpa membuat anggota baru lari atau banyak yang keluar meninggalkan organisasi. tidak jarang para pengurus melakukan konsultasi dengan pimpinan muhammadiyah yang lebih tinggi, termasuk para ahli agama di lingkungannya. beberapa keputusan muhammadiyah kemudian dilakukan, salah satunya adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan penanaman aqidah secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan atau tingkat pe nge tahuan para anggota. tahapan-tahapan pemahaman dan pene rimaan anggota terhadap simbol-simbol organisasi terus dihadapi oleh pimpinan muhammadiyah dengan sabar dan telaten, antara lain dengan mengulang penjelasannya jika ada yang belum mengerti. hal ini dilakukan agar anggota atau simpatisan memahami dengan baik keberadaan organisasi dengan berbagai prinsipnya. simbol-simbol organisasi dikemas dalam pesan yang mudah dimengerti oleh anggota dan simpatisan, misalnya dengan bahasa yang sederhana, atau dengan menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa pengantar seharihari di desa plompong. sebagaimana dijelaskan sebelumnya, simbol-simbol yang paling sulit untuk dilaksanakan adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan keyakinan keagamaan organisasi, misalnya simbol muhammadiyah adalah mewakili gerakan yang anti bid’ah, menentang tahayul dan hal-hal lain yang bertentangan dengan akal sehat manusia. namun pada akhirnya mulai tahun 1990an, dengan kesabaran dan ketelatenan pengurus melalui pengajian-pengajian yang dilakukan, pada akhirnya banyak simpatisan dan anggota yang bersedia menerima visi dan misi organisasi secara menyeluruh. dari penjelasan informan diketahui, bahwa pengajian rutin dilakukan untuk memberikan 28 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 motivasi yang baik dan memberikan ruang terbuka yang cukup luas bagi para anggota untuk berekspresi dan mendialogkan hal-hal yang belum dipahami. mengenai pemasyarakatan prinsipprinsip organisasi di bidang sosial, pendidikan dan ekonomi, pimpinan organisasi selalu mengaitkannya dengan keputusan tarjih (musyawarah) pimpinan pusat muhammadiyah. sosialisasi dan cara pe ngama lannya lebih banyak dilakukan melalui komunikasi kelompok berupa pengajian, dan diskusi dengan pesertanya termasuk masyarakat umum yang bersedia datang dalam acara-acara organisasi tersebut. pengajian rutin selalu dilakukan pada malam jum’at setiap minggunya, ditambah kultum pada setiap ba’da shalat shubuh. sementara diksusi dan seminar yang biasa diselenggarakan oleh sekolah-sekolah, dilakukan pada peristiwaperistiwa tertentu dengan mengundang tokoh-tokoh pemikir atau ustad-ustad yang ada di lingkungan muhammadiyah tingkat wilayah dan nasional. untuk membahas keputusan-keputusan tarjih, oganisasi menggunakan pedoman tarjih yang diterbitkan oleh pimpinan pusat, dan pada kajian-kajian khusus dibandingkan pula dengan kitab-kitab fiqh lain, termasuk kitab kuning. muhammadiyah terbuka untuk menerima nilai-nilai positif yang tidak bertentangan dengan al-qur’an dan al-hadis, dan semua pesan disampaikan melalui bahasa yang dimengerti dan mudah dipahami oleh warga.pembangunan lembaga pendidikan sampai kepada lembaga ekonomi, selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip organisasi. semuanya disandarkan kepada syariat islam, termasuk dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan, seperti koperasi karyawan surya sekawan, dan koperasi pondok pesantren nasikhah maemanah. pada periode kepemimpinan 20002105, image dan dukungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan muhammadiyah semakin baik atau dengan kata lain lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh muhammadiyah sudah marketable. semua persyaratan sebagai lembaga pendidikan yang berstandar nasional dipenuhi oleh organisasi melalui parameter akreditasi yang baik pada lembaga-lembaga pendidikan organisasi dari tingkat dasar sampai pendidikan menengah atas. akibatnya, keluarga dari lingkungan nasionalis dan organisasi masyarakat lain yang pernah berseberangan pandangan banyak yang lebih memilih menyekolahkan anakanaknya di sekolah-sekolah muhammadiyah daripada lembaga pendidikan lainnya. muhammadiyah mengapresiasi dukungan masyarakat seperti itu dengan meningkatkan fasilitas sekolah dan kualitas sdm pengajarnya, antara lain melalui studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. kini di ma dan smk-nya, sudah ada lima orang guru yang berpendidikan strata 2. essensi tindakan komunikasi yang dilakukan oleh muhammadiyah sehingga dapat mewujudkan interaksi simbolik yang mendukung kiprahnya dalam pembangunan di desa plompong diperlihatkan melalui tabel 2. dari uraian data di tabel 2, muhammadiyah telah memperlihatkan tin dakan ko munikasi yang tepat dalam interaksi simbolik sehingga mampu mewujudkan dukungan dan harmonisasi di desa plompong. tiga cara penting yang dapat dicatat dari keberhasilan interaksi simbolik muhammadiyah di desa plompong, adalah: satu, menyampaikan prinsip-prinsip keagamaan secara terbuka dan tidak ditutuptutupi untuk menghasilkan kompromikompromi. ini adalah tindakan yang penuh resiko tetapi tepat. karena sebagaimana dikemukakan oleh habermas (2007) bahwa kepentingan yang ditabrakan dalam komunikasi, kepentingan masing-masing kelompok itu akan menjadi kepentingan bersama atau melahirkan kesepakatankesepakatan. hal itu menjadi kenyataan dalam perjuangan muhammadiyah yang semula ditolak keberaannya karena berbeda (konflik), diberikan kesempatan (toleransi), dan akhirnya diterima sebagai bagian dari masyarakat desa plompong (kompromi). dua, mengkomunikasikan isu bersama, antara lain tentang pembangunan desa. isu 29 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa bersama atas dasar kepentingan bersama memang menjadi alat ampuh untuk memupuk kebersamaan sebagai warga desa, apalagi ditunjukkan oleh gerakan nyata dalam pembangunan seperti dilakukan oleh muhammadiyah dalam pembangunan di desa plompong. tiga, memanfaatkan pesan yang berorientasi kekerabatan untuk berkomunikasi dengan pihak yang berseberangan. hal ini adalah tindakan paling cerdas dilakukan oleh muhammadiyah, karena memanfaatkan segala arah kemungkinan untuk memuluskan segala program kerjanya dengan terlebih dahulu membangkitkan kepercayaan dan dukungan dari lingkungan keluarga. data penelitian memerlihatkan pula rangkaian interaksi simbolik muhammadiyah yang telah merubah pandangan masya rakat terhadap organisasi, dari organisasi yang dianggap asing dan cen derung membahayakan keyakinan beragama masyarakat desa sampai kepada organisasi yang dipercaya dan didukung sebagai pelopor pembangunan desa, dari paradigma masyarakat yang memandang lembagalembaga pendidikan muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan kristen karena mengusung pendidikan modern (menggunakan sistem kelas dan bangku) sampai dipercaya sebagai lembaga pendidikan islam. prosesnya berjalan melalui tahapan-tahapan yang dipenuhi oleh hambatan-hambatan yang tidak sederhana namun berhasil diatasi dengan baik melalui langkah-langkah yang dilalui dengan penuh kesabaran dan program-program nyata yang berhasil meyakinkan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, sosial keagaman dan ekonomi. sikap para anggota organisasi pada peristiwa-peristiwa interaksi simbolik tersebut, tidak melahirkan tindakan-tindakan represif, melainkan memilih untuk menumbuhkembangkankan tindak komuni kasi yang mendukung, karena sadar bahwa gerakan organisasi masyarakatnya masih asing dalam pandangan masyarakat desa, termasuk tata cara peribadatannya. proses komunikasi melalui komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis, dan diperluas dengan jaringan-jaringan komunikasi yang tepat, dilakukan oleh para aktivis pergerakan organisasi dalam tabel 2 tindak komunikasi organisasi muhammadiyah dalam interaksi simbolik, 2016 no masalah tindak komunikasi hasil 1 2 membangun pandangan positif terhadap organisasi (akibat perbedaan dalam keyakinan, antara lain dalam konsep tata cara ibadah fiqh) memantapkan kinerja organisasi dalam pembangunan desa komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis berdimensi kekeluargaan dan almamaterisme untuk menyampaikan prinsipprinsip keagamaan secara terbuka dan tidak menutupi perbedaan komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis, komunikasi media, komunikasi kelompok seperti melalui pengajian, dan forum rapat kompromi berdasarkan isu bersama; konsensus; tidak ada lagi konflik di masjid desa; mengubah paradigma terhadap pendidikan organisasi anggota semakin mantap menjalankan program organisasi; simpatisan bersedia menjadi anggota; dukungan masyarakat terhadap program kerja organisasi; partisipasi langsung 30 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 rangka menyatukan persepsi terhadap hakhak warga organisasi masyarakatnya untuk melaksanakan prinsip dan partisipasi dalam pembangunan desa, bukan memaksakan persamaan aqidah karena hal itu adalah masalah khilafiyah (perbedaan penafsiran agama). interaksi simbolik dilakukan oleh organisasi dengan mengarahkan kepada toleransi terhadap perbedaan penafsiran keagamaan yang terjadi. hakikat dari keberhasilan interaksi simbolik muhammadiyah dapat dilihat melalui fakta-fakta bahwa tindakan ko muni kasi dalam interaksi simbolik tersebut telah nyata mampu membalikkan keadaan di desa plompong. hasilnya, jika pada awal kelahirannya dicurigai dan dihambat perjalanannya karena perbedaan pandangan dan simbol-simbol keagamaan, maka pada tahun 1980-an muhammadiyah telah menjadi organisasi masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat desa sebagai organisasi yang mampu menggerakkan pembangunan di desa plompong bersama-sama pemerintah desa dan organisasi lainnya. satu hal penting yang ditemukan dari penelitian adalah dalam proses komunikasi yang dijalankan oleh per ge ra kannya muhammadiyah tidak pernah segan menyampaikan prinsip-prinsip kea ga maannya secara terbuka, walaupun berbeda dengan keyakinan warga desa pada umumnya. muhammadiyah tetap memegang teguh prinsip-prinsip peribadatannya walaupun menghadapi tantangan dari masyarakat dan pihak-pihak lain. keterbukaan komunikasi tentang perbedaan antara muhammadiyah dan organisasi masyarakat lainnya di desa plompong, bukan suatu hal yang salah karena pada akhirnya melahirkan kompromikompromi untuk terselesaikannya masalah walaupun harus melalui hambatanhambatan dalam prosesnya. kepercayaan masyarakat yang dipero leh oleh muhammadiyah selanjutnya menjadi modal sosial (social capital) untuk memperkuat eksistensinya, membangun program kerja atau amal usaha dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. melalui peran komunikasi yang dibangun secara tepat, menyebabkan hambatanhambatan yang semula menjadi masalah berubah menjadi dukungan masyarakat, sehingga mendorong muhammadiyah dapat menjadi pelopor dalam pembangunan desa. komunikasi organisasi dalam interaksi sosialnya (komunikasi eksternal) telah menentukan efektivitas komunikasi. adapun strategi komunikasi organisasi dalam mencapaikan pesan pada proses interaksi simbolik sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif, dari temuan penelitian dapat disimpulkan karena memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pesan dirancang dan disampaikan 1. sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran pesan. pesan menggunakan tanda-tanda yang 2. tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti. pesan membangkitkan kebutuhan pihak 3. sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. pesan memberikan jalan untuk 4. memperoleh kebutuhan tadi. pesan diupayakan tidak memasuki ranah 5. keyakinan yang bisa menimbulkan perdebatan atau pertentangan. dengan strategi komunikasi seperti diuraikan di atas, muhammadiyah telah berhasil melakukan komunikasi organisasi dengan baik sesuai tujuan disampaikannya pesan. ukurannya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: pesan dari organisasi dapat diterima 1. dan dimengerti serta dipahami oleh masyarakat dan pihak lain. pesan yang disampaikan oleh organisasi, 2. seperti toleransi dan kompromi, dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diinginkan oleh muhammadiyah, seperti penerimaan dan dukungan dari masyarakat desa. tidak ada lagi hambatan yang berarti 3. untuk melakukan programnya dalam pembangunan desa. 31 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa kepercayaan semakin menguat terhadap 4. kemampuan muhammadiyah menjadi pelopor pembangunan desa, dan terhadap keyakinannya. mengacu kepada pandangan lionberger dan gwin (1982) efektivitas komunikasi organisasi dalam interaksi simbolik dapat diukur dari adanya dampak atau efek tertentu pada komunikan, yaitu: efek a. kognitif. organisasi masyarakat dan warga desa plompong menjadi tahu dengan visi misi organisasi dan memaklumi jika ada perbedaan dengan masyarakat desa. efek b. afektif. karena telah memahami visi misi muhammadiyah yang banyak juga bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat desa plompong, maka timbul sikap masyarakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan dan menjadi pendorong terwujudnya kompromi dan toleransi masyarakat desa plompong terhadap keberadaan muhammadiyah. efek c. behavior. dampak yang timbul dari efek behavior adalah timbulnya dukungan berpartisipasi langsung dari masyarakat desa plompong, baik sebagai partisipan lembaga-lembaga yang didirikan oleh muhammadiyah, sampai bersedia menjadi simpatisan atau anggota di dalamnya. paling tinggi kadarnya adalah dampak d. behavioral, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan yang sejalan dengan muhammadiyah, seperti selalu memberikan dukungan atau partisipasi langsung. realitas dari hasil penelitian yang memerlihatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, memberikan keuntungan yang banyak bagi muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat di desa plompong dan memiliki tujuan berpartisipasi dalam pembangunan desa. hambatan-hambatan prinsip yang besar tidak dihadapi lagi, karena semakin banyaknya warga desa yang mendukung gerakannya, menjadi mitra, dan atau menjadi partisipan langsung dari lembaga-lembaga yang didirikannya. semua hal yang menggambarkan kepercayaan warga desa plompong, menjadi kemudahan bagi muhammadiyah dalam menggerakkan organisasinya untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang telah ditetapkan. keberhasilan itu tentu tidak terlepas dari peran komunikasi dan koordinasi yang dalam hal ini sejalan dengan penelitian gandasari (2015) yang menyatakan bahwa koordinasi yang berfungsi dengan baik memang akan meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi dan pada akhirnya tujuan-tujuan individu dan muhammadiyah dapat tercapai. secara keseluruhan hasil penelitian memperlihatkan bahwa interaksi simbolik muhammadiyah telah berhasil karena didahului oleh kepercayaan warga desa sehingga tercipta komunikasi yang efektif, dan sebagaimana disampaikan oleh herdianto (2010), bahwa dalam hubungan komunikasi yang efektif kepercayaan menjadi dasarnya. pada prinsipnya, kepercayaan hanya bisa muncul jika memiliki integritas pribadi yang mencakup hal-hal yang lebih luas dari sekedar kejujuran. pada prosesnya, komunikasi yang efektif membutuhkan umpan balik yang ber tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pe nyampaian informasi pada penerimanya (nurrohim & lina, 2009). umpan balik dari masyarakat dalam proses komunikasi orga nisasi, dapat dilihat melalui adanya pe nolakan, penafsiran, pemahaman, dan kom promi sekaligus kesepakatan terhadap prinsip-prinsip keagamaan serta visi dan misi muhammadiyah. data-data tersebut me nunjukkan bahwa komunikasi efektif diperoleh karena adanya pemahaman yang sama akan makna simbol-simbol (dalam ma salah ini simbol-simbol keagamaan) yang diko munikasikan, sehingga perbedaan yang ada di dalamnya dipandang masyarakat bu kan men jadi sesuatu yang harus dipertentang kan. keterbukaan terhadap perbedaan-perbe daan yang terdapat dalam pandangan atau simbolsimbol keagamaan yang akhirnya melahir kan kompromi-komromi (setelah melalui pro ses pertentangan yang panjang tetapi berhasil 32 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 diantisipasi antara lain melalui komunikasi kekeluargaan) ini, menjadi contoh telah terciptanya sebuah efektifitas komunikasi. simpulan muhammadiyah yang memiliki perbedaan dalam soal penerapan aqidah islamiyah telah berhasil mengatasi hambatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan tindak komunikasi yang tepat dalam interaksi simbolik. proses interaksi simbolik dilakukan melalui keterbukaan dan tidak menutupi adanya perbedaan. interaksi simbolik yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, komunikasi dialogis, dan komunikasi kelompok untuk menyampaikan keterbukaan prinsip dan menawarkan tindakan komunikatif yang mengarahkan para pelaku komunikasi untuk mencapai konsensus bersama telah mendukung keberhasilan organisasi untuk mewujudkan interaksi simbolik yang positif dan keberhasilan program kerjanya. komunikasi berlandaskan kekeluargaan telah menjadi alat efektif untuk meminimalisir konflik dalam interaksi simbolik, membangun definisi situasi bersama komunikasi dan membuka ruang partisipasi dalam pembangunan desa. daftar pustaka anugrahani. (2014). “pemaknaan etnis tionghoa dalam mengaktualisasikan nilai leluhur pada bisnis perdagangan (studi fenomenologi jaringan komunikasi pedagang tionghoa di kabupaten kediri)”. jurnal penelitian ilmu komunikasi. 1 (1): 1-16. gandasari, diah. (2015). “proses kolaboratif antar pemangku kepentingan pada konsorsium anggrek berbasis komunikasi. mimbar. 31 (1): 81-91. habermas, jurgen. (2007). teori tindakan komunikatif ii: kritik atas rasio fungsionaris. terj. nurhadi. yogyakarta: kreasi wacana. herdianto w. (2010). lima hukum komunikasi efektif. diunduh 15 oktober 2013. tersedia: http://wanvisioner.blogspot. c o m / 2 0 1 0 / 0 1 / r e a c h l i m a h u k u m komunikasi-efektif. html. jamal, e. (2009). “membangun momentum baru pembangunan pedesaan di indonesia”. jurnal litbang pertanian jakarta. 28 (1): 7-13. jones, p. (1979). pengantar teori-teori sosial. jakarta: raja grafindo persada. kusumastuti, e. (2006). “laesan sebuah fenomena kesenian pesisir: kajian interaksi simbolik antara pemain dan penonton”. harmonia jurnal pengetahuan dan pemikiran seni.7 (3): 10-19. lionberger hf, gwin. (1982). communication strategies: a guide for agricultural change agents. illinois: the interstate printers & publishers. 33 muhammad luthfie, dkk, interaksi simbolik organisasi masyarakat dalam pembangunan desa nashir, haedar. (2001). ideologi gerakan muhammadiyah. yogyakarta: suara muhammadiyah. nurrohim h, lina a. (2009). “efektivitas komunikasi dalam organisasi”. jurnal manajemen. 7 (4): 8-9 [pemdes] pemerintah desa plompong.(2014). profil desa dan kelurahan (prodeskel) tahun 2014, pemdes plompong, brebes. perda kabupaten brebes nomor 2 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa,bagian humas pemkab brebes, brebes. poloma, m. (2007). sosiologi kontemporer. jakarta: raja grafindo persada. rahardjo s. (2007). “konflik antara nu dan muhammadiyah 1960-2002 (studi kasus di wonokromo pleret bantul yogyakarta”. disertasi. yogyakarta: uin sunan kalijaga. ritzer g, douglas jg. (2010). teori sosiologi modern. jakarta: kencana. royyani. (2012). selayang pandang ranting muhammadiyah plompong dari masa ke masa (sebuah harapan dan realita). brebes: prm plompong. siregar nss. (2011). “kajian tentang interaksionisme simbolik”. perspektif jurnal isipol uma. 4 (2): 100-110. somantri, g rusliwa. (2005). “memahami metode kualitatif ”. makara sosial humaniora.9 (2): 57-65. 34 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 revealing intercultural and interfaith communication in manado which has a thousand churches as a city of tolerance yanti dwi astuti, m.a communication science department, uin sunan kalijaga yogyakarta, indonesia email: yanti.astuti@uin-suka.ac.id dr. mohammad zamroni, m.si communication and islamic broadcasting, uin sunan kalijaga yogyakarta, indonesia email: mohammad.zamroni@uin-suka.ac.id drs. siantari rihartono, m.si communication science department ,uin sunan kalijaga yogyakarta, indonesia email: siantari.rihartono@uin0-suka.ac.id abstract indonesia is prone to violence with religious motives that could threaten the integrity of the republic of indonesia. various conflicts with cultural and religious motives not only cause loss of property, but also human life. this research tries to map the intercultural and religious communication model in the city of manado by using the theory of intercultural communication and symbolic interaction. the research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through fgd, in-depth interviews, observation and documentation. the results of the study found that the creation of harmony between religious communities is a sense of tolerance for the people of manado city due to the existence of the forum for religious harmony (fkub), the agency for inter-religious cooperation (bksaua) and the women's forum for inter-religious harmony (fwkaua). the model of interaction and relations between manado's religious communities is carried out equally, tolerantly and inclusively. in addition, there are forms of language symbols, religious symbols, budget support and strong manado city government policies for religious forums and the young generation of various religions in the city of manado as well as the active role of the mass media which helps maintain harmony between religious adherents is in manado. keywords: intercultural communication, interfaith, tolerance, manado city introduction individual or group relationships originating from different cultures and religions can affect how the communication pattern is. according to available data, it is said that cultural and religious differences have different value systems and therefore contribute to different goals in life. so that they often encounter obstacles such as language, beliefs, norms and customs of a certain community group that make it a guide for them to behave and interact, therefore many differences will arise, and these differences if not understood properly will become obstacles in the communication process. , and can also lead to conflicts that lead to division and affect the integrity of the state (triandini, 2010). whereas diversity is an unavoidable indonesian reality. the diversity of elements that form the basis for forming indonesian society is clearly seen in the history of the founding of the unitary state of the republic of indonesia (nkri). multiculturalism and the motto bhineka tunggal ika (unity in diversity) clearly state that indonesia's diversity cannot be uniformed because this diversity is a unique and special grace that is not shared by other nations on this earth. in terms of religious diversity, inter-religious tolerance is a social capital that is the key to indonesia's success, and must continue to be maintained to maintain the integrity of indonesia. in the course of time, interreligious tolerance in indonesia is not always well maintained (syaifudin, 2017). there are many conflicts with religious nuances that have changed the face of indonesia, which is known for its tolerance, into a country full of interreligious violence. i don't know how many times this deeply troubling religious-motivated violence has occurred, especially in this reform era. conflicts with religious motives not only cause property losses, but also human lives (binsar, 2021). indonesia, which has always been known for its hospitality, has turned into a country that is often colored by religious violence. this condition is further exacerbated by certain elements or groups who deliberately "sell" religion for things that have absolutely nothing to do with religion itself. this happens a lot in local elections or elections, there are parties who do not hesitate to play on religious issues in order to thwart their political opponents (harahap, 2018). for example, the latest example is the event leading up to the 2017 dki pilkada which had made the political temperature very hot. this incident seems to be one of the events that brought the city of jakarta to get the first title of the most intolerant city. the smell of ethnicity, race and religion (ras) was openly manipulated by various parties who did not want basuki tjahaja purnama or ahok to be re-elected as governor of dki in the 2017-2022 period. the statement that "it is unlawful to choose a leader who comes from another religion", becomes a strong reason and ammunition that underlies the ban on political opponents who happen to be not of the same religion. the phenomenon of intolerance in jakarta also often occurs in yogyakarta, a lot of discriminatory treatment and a series of intolerance cases involving mass organizations until yogyakarta was again named an intolerant city in 2017 (kusumadewi, 2016). conditions like this can lead to chaos and conflict between religions and cultures. this is very worrying because it can threaten integration and can divide the unity of the indonesian nation.the results of research conducted by the presidential working unit for the development of pancasila ideology and the setara institute show a list of the most tolerant and least tolerant cities throughout 2017 in 94 cities in indonesia. the data is published based on the results of studies and in-depth research involving a number of institutions and trusted data sources. a total of 3 cities in north sumatra province are set to be included in the top 10 most tolerant. meanwhile, 5 cities in the province of the island of java are included in the list of the most intolerant. the list of the most tolerant cities in order is occupied by the cities of manado, pematang siantar, salatiga, singkawang, tual, binjai, kotamobagu, palu, tebing tinggi and surakarta. meanwhile, the 10 most intolerant cities are occupied by dki jakarta, banda aceh, bogor, cilegon, depok, yogyakarta, banjarmasin, makassar, padang and mataram (setara institute, 2017). this is the first time that the city of manado has received the title of the most tolerant city in indonesia and was immediately ranked first until it was a surprise for vicky as the leader of the city of manado, "to be honest, when i heard the news that manado city was designated as the most tolerant city in indonesia, i was shocked. because so far there has been no information to us that this city is being assessed. however, if this information is true, we should be grateful, because we are able to maintain harmony and harmony among all residents of manado city of different ethnicities, religion, and race (onker, 2017). manado is a diverse and heterogeneous city. manado city also received an award from the national commission for human rights (ham) march 16, 2017 as a city of harmony and peace because it can maintain tolerance and harmony among religious believers (mawitjere, 2017). harmony between religious communities in manado city can be well maintained, not only the role of the government, but also the role of clergy or religious leaders as well as the existing forum for religious harmony (verdinand, 2017), namely the inter-religious cooperation agency (bksaua) and the inter-religious harmony forum. people together (fkub) (religious, 2017). based on the initial data collected, in manado there are three pillars in building the city of manado, namely the government, clergy and the press (verdinand, 2017). the problem of friction between religious communities occurs because of miscommunication between the two parties, but after straightening and communicating, the problem can be resolved. this is where the importance of intercultural and religious communication for the community must be understood and practiced properly. communication is essentially one of the human needs to carry out life in this world as a caliph who has been mandated by allah swt. without communication, of course, humans will not develop to what they are today (ilyas, 2016). moreover, communication has indeed occurred since god wanted to create adam, at that time there was communication between god and the angels in surah al-baqarah verses 30-35 (martawidenda, 2018). it seems that the city of manado has succeeded in implementing the intercultural and religious communication model well, and this should be followed by other cities, especially for cities that get the title of the most intolerant city, such as dki jakarta which is ranked first as the city with low tolerance. then followed by banda aceh, bogor, cilegon, depok, yogyakarta, banjarmasin, makassar, padang and mataram (tabloidpewarna.com). based on the background of the problem above, research related to the intercultural and religious communication model of the most tolerant city in indonesia (case study in manado city) is very important to be carried out immediately so that it can become an example for other cities in indonesia, especially cities that are predicated as the most intolerant so that later it can create a city that is tolerant of the diversity of the republic of indonesia (nkri). because diversity and diversity is a gift from allah swt and a necessity that must be accepted and maintained properly to achieve harmonization. this study tries to describe how the model of intercultural and religious communication in manado city?. literature review this research uses the theory of symbolic interaction. symbolic interaction theory or symbolic interactionism is built on the ontological assumption which states that reality is socially shaped. what we believe to be true is based on how we and others talk about what we believe to be true. the next reality is based on observations, interpretations, perceptions, and conclusions that we can agree on through conversation (ahmadi, 2008). george herbert mead explained that humans are motivated to act based on the meanings they give to other people, things, and events. this meaning is created through the language used by humans when communicating with other parties, namely in the context of interpersonal communication or interpersonal communication and intrapersonal communication or self-talk or in the realm of their personal thoughts. language as a communication tool allows humans to develop a sense of self and to interact with other parties in a society (martawidenda, 2018). three themes of george herbert mead's concept of thought that underlie symbolic interaction include: 1. the importance of meaning for human behavior, 2. the importance of the concept of self, 3. the relationship between the individual and society. herbert blumer, emphasizes the theory of symbolic interaction on three main principles of communication, namely meaning, language, and thought (ambar, 2017). in intercultural communication, it is important to achieve what communicators and communicants expect, namely effective communication. effective communication depends on the level of similarity of meaning obtained by participants who exchange messages. fisher argues, to say that meaning in communication is never totally the same for all communicators, is not to say that communication is something that is impossible or even difficult but because communication is not perfect (noro iswari, 2017). according to rulli nasrullah, there are five things that influence cross-cultural and religious communication, namely the world view component, trust component, value component, historical value, mythology component, status authority component, technological influence, geographical uniqueness, political economy influence, forms of self-awareness, ethical interests , influence of media and cultural and ethnic identity (nasrullah, 2012). intercultural communication involves interactions between people whose cultural perceptions and symbol systems are quite different in a communication (liliweri, 2003). to understand the nature of intercultural communication, we can look at the following chart. chart 1. areas of intercultural communication studies (gudykunts, 1989) methods this study uses a qualitative approach. qualitative research explains phenomena in depth through in-depth data collection. this study does not prioritize the size of the population or sampling, if the data collected is deep enough and can explain the phenomenon under study, there is no need to look for other sampling, so that the data obtained can be more in-depth (astuti & mustofa, 2020). this research is classified as a descriptive study which aims to determine the model of intercultural and religious communication in the most tolerant city in indonesia, namely the city of manado. the primary data of this research is information about intercultural and religious communication in the most tolerant city in indonesia, namely the city of manado. primary data sources were obtained directly from informants, namely bksaua, fkub, community leaders, head of the ministry of religion of manado city, not through intermediaries. while secondary data is obtained through library research, namely research is carried out by studying and collecting data through literature and reading sources that are relevant and support research such as pictures from mass media, documentation about research that is almost the same (astuti & mustofa, 2020). data collection techniques using focus group discussion (fgd), observation, in-depth interview and documentation. to ensure the validity of the data, this research will be carried out using data triangulation and source triangulation techniques. triangulation is a technique based on a phenomenological mindset that is multi-perspective. this means that to draw appropriate conclusions, it is necessary not only from one point of view (sutopo, 2002). while the data analysis technique uses the miles and huberman interactive analysis model (huberman, 1992). results and discussion the research data states that the city of manado consists of 11 sub-districts and 87 sub-districts. where 10 sub-districts are located on the mainland of the island of seulawesi and 1 sub-district is in the form of an archipelago (bps manado city, 2021). manado is the second largest city in sulawesi after makassar. located by the beach. since the last ten years his name has become more fragrant. the north, east and south directions are surrounded by sloping hills, undulating, and green mountain ranges. the west has a blue sea view, which is decorated with three exotic islands, namely bunaken, manado tua and siladen, which are famous for their underwater tourism charm (yukarikuro, 2019). the religions adopted are protestant christianity, islam, catholicism, hinduism, buddhism and confucianism. based on population census data in 2010, 62.10 percent of the population are christians, 5.02 percent are catholics, while 31.30 percent are muslims and the rest are of other religions (bpk representative of north sulawesi, 2019). although the people of manado are very diverse, based on the data found, the people really value tolerance, harmony, openness and dynamics. so that manado has a relatively conducive social environment and is known as one of the cities of tolerance in indonesia. when indonesia was in the transition period from new order to reformasi 1999 where various riots hit cities in indonesia, manado at that time could be said to be relatively safe. this is reflected in the motto of the manado community, namely torang samua basudara which means "we are all brothers". at least the research data obtained by researchers related to the portrait of the model of intercultural and religious communication in manado as described below is reviewed with the symbolic interaction theory which has three main principles of symbolic interactionism as stated by blummer, namely about meaning, language. (language) and thoughts (thoughts) (xiao, 2018). 1. portrait of intercultural and religious communication model in manado the process of intercultural communication in the city of manado actually runs because of the existence of different cultures interacting with the communication process. based on the theory of symbolic interaction, this interaction is closely related to meaning or meaning is not inherent in the object but develops through a process of social interaction between humans because meaning is in the context of both family and community relationships. meaning is formed and modified through an interpretative process carried out by humans (rohimat, 2019). on the other hand, communication elements interact with cultural elements that develop in manado society. for this reason, in identifying the cultural component in intercultural communication in the city of manado, it can be explained through several components as follows. a. world view component in this component, intercultural communication that occurs in the city of manado occurs naturally based on the behavior and language of the people of manado in their daily life. where the people of manado basically have a behavior that is open to anyone, accepts anyone, and wants to always live a life of tolerance, no matter where they come from, nor do they discriminate from one another. in addition, language is the key in realizing intercultural communication in manado society that can accept each other. referring to language in the theory of symbolic interaction, that language is a source of meaning that develops widely through social interaction with one another and language is also called a tool or instrument. regarding language, mead stated that in social life and communication between humans is only possible if we understand and use the same language (rohimat, 2019). the people of the city of manado, they firmly hold the meaning of the language symbols "torang manado, torang harmonious" which means that manado people are harmonious people, and "sito timo tumoto" means that people who have succeeded will produce other people. if you look at the background of obtaining the title of the most tolerant city for manado, it cannot be separated from the supporting factors and although there are also inhibiting factors for it. approximately the most established supporting and inhibiting factors to realize the city of manado as a tolerant city. from the results of research findings in the field, it can be concluded that there are several factors supporting the city of manado to get the title of the most tolerant city, among others, because of cultural factors. this cultural factor is characterized by several forms such as character, marriage, language, and support for facilities and budgets from the city government. manado is an area inhabited by the dominant minahasa ethnic lineage. the minahasa ethnic group is known as a society with an open character and accepts anyone to live side by side. for example, the arrival of kyai mojo from java (yogyakarta) and his followers who were placed in tondano by the dutch were well received by the minahasa community and even marriages took place with local residents. they live in society, gardening and so on, so they are known as the javanese village of tondano (jaton). in the village their language is also a mixture of tondano and javanese. when kyai mojo died, his funeral was in tondano. the same thing happened in temohon, where the temohon people are a mixture of minahasa and javanese originating from banten. there was also a mix between the minahasa language and the banten language. the proof is that in selongsong village, the characters there were named santut ali basah and tubagus from banten. they can also develop in tondano and have marriages with the temohon people as in janton. even in bileleng, i heard that there were stories in the lamongan bonjan area that acehnese had arrived in the 1800s. b. trust component in this component, the people of manado city are imaged as a tolerant society in conducting communication interactions between different cultures. the image of the people of manado city gives importance in the process of intercultural communication as well as a form of trust when communicating with other cultures. the image of the people of the city of manado also has an influence on the behavior of the community itself when dealing with other people or other cultures that are imaged. when the people of manado city with their image as people who love harmony, are open and tolerant, and like to help others, the degree of trust in the community or other people is very high. this is what makes it easier for people to interact in relation to other community cultures. c. value component in this component, if we dissect it with the theory of symbolic interaction, namely thought or a way of thinking that has implications for the interpretation we give to symbols. the basis of thinking is language, which is a mental process of converting meanings, names, and symbols. thinking includes imagination which has the power to provide ideas even about something that is not known based on known knowledge (rohimat, 2019). the value component of the people of manado city in the cultures it has has influenced the way of thinking of members of the manado city community itself. for the people of the city of manado, at least there are values ​​that become the principles and guidelines for the people of the city of manado, including; religious values, aesthetic values, and social values. religious values ​​are shown by the people of manado city with the presence of many places of worship, especially christianity. likewise with places of worship for other religions such as islam, hinduism, buddhism, and confucianism. aesthetic values ​​can be shown in the people of the city of manado with the many religious symbols made by the city government and the community such as the "tugu prayer" every month on the 1st, a prayer is held simultaneously for all religious communities in the city of manado, then bukit kasih as one of the symbols inter-religious harmony, etc. figure 1. prayer monument picture 2. hill of love source: research documentation source: research documentation in bukit kasih, there are five types of houses of worship for adherents of recognized religions in indonesia. this also proves that the city of manado has a high aesthetic value, especially in religious symbols which show the value of tolerance between cultures and religions. it is through aesthetic values ​​in the form of religious symbols that the people of manado city interact in intercultural communication. d. historical value in this component, historical values ​​are important for exchanging messages in the process of intercultural communication for the people of the city of manado. in manado, there is a history of the existence of an arab village that is next to a chinese village. in the old chinese village, the children played in the arab village. arab village children also play in the chinese village. that's why anyone likes to get along, immigrants get along. they can live and interact side by side in peace and harmony full of tolerance with each other. and there are many more historical values ​​in the city of manado related to symbols of religious harmony, and intercultural communication. in the context of cross-cultural and religious communication, it must have at least five aspects. 1) communicator, 2) message, 3) medium, 4) communicate. 5) effects (awwad, 2015). however, in this study, efforts to build intercultural and religious communication in the city of manado are in the form of several factors, namely; technological influence, demographic uniqueness, political-economic influence, forms of self-awareness, ethical interests, and media influence. a. technological influence the presence of communication technology has a very big influence on the process of communication between cultures and religions, including among the people of the city of manado. the extraordinary changes in technology marked by the presence of social media, instagram, facebook, twitter, line and so on have been used by many people, including residents of the city of manado. media communication technology does not only function in sending information, but has been transformed into a source of education, entertainment, education, social, life style and has a very high economic value. the advancement of communication technology has changed the landscape of the people of manado city in communicating between cultures and religions. in terms of maintaining the effectiveness of intercultural and religious communication in the city of manado, media technology is also used by the government, the community, fkub, bksua and others in order to maintain the creation of religious harmony and a tolerant society in the city of manado. however, media technology also plays a role in creating and confusing problems when there is a cultural and religious conflict in the city of manado. for example, it was found that research results such as interviews with informants there were also church establishments, for example in sikil, there were churches, there were those they built churches. but the members of the community are only 7 people. meanwhile, in addition to the mosque around there are all muslims. they have an agreement with the local community to build a church building. but if it's just a place of worship at home, no problem. but they already signed it, the deal. you know, two years later, they already exist, have started to build houses of worship, have made irons but then the mosque imam protested, we agreed not to build a church here. because both of them were hot on facebook, both of them wrote on facebook, almost the masses went down because they didn't know what, fkub went down with the city government and the police to calm the situation and bring them together, explaining to the pastor because the head there that it was not natural for you to build a house of worship. finally they accepted. peace and cannot build a house of worship there. b. demographic uniqueness through intercultural and religious communication, we are given an understanding that in the communication process one should consider what is meant by demographic uniqueness. the requirement for cross-religious and cultural communication is that there is something different. the difference that is very easy to see is the uniqueness of the demographics. it is said to be easy to see because it can be seen directly with the naked eye, there are black and white people, there are people from papua and some from aceh. and by looking at a person's education it can be seen that it affects differences in perspectives and ways of thinking and behaving. in the city of manado, the majority of the population comes from the minahasa ethnic group. the minahasa tribe has a character that is open to anyone and accepts anyone who comes. so in manado, the territory is actually minahasa. but there are already districts. and in other minahasa lands every one thousand and eight hundred for example kiai mojo came with his followers, and the dutch were stationed in tondano at that time they could be accepted by the minahasa people in tondano and friends mawin, given land for plantations, so that until now there is a village in tondano, java tondan, jaton stands for jaton. kiai mojo's grave is there, and the language there is a mixture of javanese and tondano. if they speak tondano, it means javanese. they can call it java, it means tondano, and the language is mixed, mixed like that. for example, in temohon, in tomohon there is also a javanese temohon, but they come from banten. there was once the attitude of adi sami-sami saklongsong village selongsong. that's the character there once came, namely santut ali basah and tubagus from banten. they can also develop in tondano to interbreed as in janton. likewise in bileleng, even heard in the lamongan bonjan area that acehnese in 1800 had come there from aceh. c. political-economic influence in communication between cultures and religions, economic and political factors also have a big influence. in the city of manado itself, the economic and political situation plays a role in the conduciveness of religious harmony and a tolerant society. because the majority of the population in manado is christian, political positions are also dominated by christians, although there are also sections for adherents of other religions. so that the conducive political order is able to influence the level of religious harmony and tolerant society in the city of manado. d. form of self-awareness there are several factors that influence the individual, one of which is interpersonal perception and self-concept. interpersonal perception explains the meaning of sensory stimuli, or interprets sensory information. interpersonal perception is giving meaning to sensory stimuli originating from the sender or communicant, in the form of verbal and non-verbal messages. accuracy in interpersonal perception will affect the success of communication, a communication participant who gives the wrong meaning to the message will result in communication failure. while in self-concept, it is a person's views and feelings about himself. e. ethical interest intercultural communication does not just describe how the cultural patterns that exist in society alone. the relationship between ethics and culture is very close and cannot be separated, both are complementary. because if humans are ethical, an ethical culture will also be formed. ethics is stated as a moral philosophy, which is a systematic study of the basic nature of the concept of good, bad, ought, right, wrong and so on (arifai, 2019). in addition, ethics is also a branch of philosophy, namely moral philosophy or philosophical thought about morality, moral problems, and moral considerations (zamroni, 2009). in intercultural and religious communication in the city of manado, community ethics is important to function in fostering religious harmony and a tolerant society. the findings in the field show that it has been seen that in other religions, for example, muslims who have been in the city of manado for a long time and have shared the traditional culture here in manado, all will have good friendship. and from the beginning, when there was eid al-fitr, christians used to say tahsiar, so silahturami came to the introduction of muslim neighbors who came to the event and they invited them to eat. a week later, after eid al-fitr, there is a ketupat eid. during lebaran, the ketupat enjoys the food served and the same people who are in the villages also come. when christmas comes, there is usually a starfish, when this time comes the muslim neighbors will come to help cook the muslim chicken opor, then a table is served so that muslim neighbors and brothers can eat together with the others. this is not a new thing but has been happening for a long time, as well as when muslims are praying in mosques, praying eid, christian youths who take good care of parking, traffic. on the other hand, when there is a muslim youth christmas, there are big church events there. this mutual assistance activity has become a tradition in the villages. for example, when the night of eid and the night of takbir arrives, christian youths also join in flocking to install prayers at the mosque, this is an effort made to maintain inter-religious harmony in manado. f. media influence in addition to the role of clergy and the government, the media also plays an important role in realizing the effectiveness of intercultural and religious communication in the city of manado in order to achieve religious harmony and a tolerant society. in addition to the media being able to create community conduciveness in interacting between cultural and religious differences, there are also media that actually exaggerate small issues and the conflicts that exist in society are getting bigger and bigger. 2. intercultural and religious communication and its dynamics in manado manado is a city with a population of various religions and beliefs. this city, known as the city of a thousand churches, is actually quite balanced in comparison between the christian and muslim population. based on data obtained from the bps for the city of manado, the population by religion until 2019-2020, bps lists the religious distribution of the population in its publications as: (1) catholic, 27188 people; (2) islam, 193122 soul; (3) protestant, 306262 souls; (4) hinduism, 805 souls; (5) buddha, 3287 souls, confucianism; 310 people (central bureau of statistics manado city, 2020). if we look at these figures, what is not described in detail is the number of adherents of belief groups, this is more because the political side of religions recognized in indonesia are not listed in publications. seeing the cultural diversity in manado, the author underlines that there are at least 6 cultural values ​​and strategies that are applied in their daily interactions, namely the philosophy of life: a. philosophy of “sitou timou tumou tou” the philosophy of life of the minahasa people means that humans live to humanize other humans. in other words, humans can only be called humans, if they can humanize humans. if in the teachings of islam this philosophy is also in the teachings of islam through the hadith of the prophet muhammad "khoirunnas anfa'uhum linnas" which means the best of humans are those who are most beneficial to humans" (hr. ahmad). irwan musa (head of kankemenag manado) also said, the philosophy of life of the manadonese is the same as the teachings in islam as written in the hadith mentioned above, "that's our language already lies in the sentence "sitou timou tumou tou". so, since the first sito timou tumou tou, the manado language and our language in islam, there is also a common language and hadith.” the people of manado already have a character that is easy to open to accept other people with all their cultures and want to live side by side without discriminating against ethnic, ethnic, or religious origins. this is explained by pdt. renata, chair of the manado city religious harmony forum (fkub): “for us, this is actually due to the heterogeneous, culturalistic pattern of the manado city community. but it turned out that after the culture of the manadonese themselves, known as the manadonese, was open to anyone, accepted anyone, and always wanted to live a life of tolerance, regardless of where they came from. so that has always been the pluralism. and we are actually fkub and the cities just need to maintain this culture of conditions that have been created for a long time”, currently, this philosophy of life does not only belong to the minahasa people, as the local people of manado. but also by all the city dwellers from various religious backgrounds. this philosophy becomes the main shield to prevent conflict and possible disintegration. helping each other, supporting each other in various forms regardless of the differences seen in the lives of people who can introspect each other about the threat of conflict. sharing with the needy, supporting each other in social life and tolerant of different customs and religions, becomes a cool atmosphere that is seen in the reality of people's lives (paramita & sari, 2016). b. slogan torang samua basudara (we are all brothers) this slogan is the local wisdom of the people of north sulawesi. the peculiarity of this slogan can be seen from the openness, with mutual respect, mutual help. according to musa, torang samua basudara, kong baku-baku bae, and baku-baku alas (we are all brothers, one another, live in good conditions and love each other) are very noble moral messages to live in harmony and peace. if in indonesia we also know the pearl of wisdom "don't know then don't love". the tangible manifestation of this slogan, for example, is reflected in the field of education, where muslims often study in christian educational foundations and are still able to interact in a healthy manner without losing the characteristics of their religious identity. in the religious field, we will be very impressed and amazed when we hear the name of the evangelical christian church in minahasa yarden jemaat kampung islam, which is a collection of members of the christian community whose existence has been recognized for years and has been ingrained in the dominant environment of islam. the people of the city of manado, consider every human being as a brother whose existence must be acknowledged and continue to support each other in positive activities. differences in ethnicity, religion, race and intergroup, and various other differences do not become a barrier to the growth of this slogan into words that are lived by the community (suleman, 2017). islam also teaches social etiquette in the qur'an: "o mankind, indeed we created you from a male and a female and made you into nations and tribes so that you may know one another. verily, the most honorable of you in the sight of allah is the one who is most pious among you. verily, allah is all-knowing, all-knowing (surah al-hujurat: 13). in a brief interpretation of the ministry of religion of the republic of indonesia explaining the social manners of believers, this verse turns to explaining manners in relationships between humans in general. therefore the call is addressed to humans in general. o people! indeed, we have created you from a male and a female, that is, from the same lineage, namely adam and eve. all humans have the same degree of humanity, there is no difference between one tribe and another. then we made you into nations and tribes so that you would know each other and thus help each other, instead of making fun of and antagonizing each other between one group and another (tafsir web, 2020). c. mapalus value (cooperation) meanwhile, to maintain the value of tolerance in manado society, various efforts are shown in people's daily behavior. in the minahasa community, mapalus is carried out as an effort to help each other in working the fields. currently, the manado city government has adopted it mainly into the bksaua (badan collaborative interreligious people) and bamag (badan musyawarah inter-religious people) which are tasked with collaborating to build two-way communication between religious leaders and the people. these two organizations were built with the composition of representatives from all religious backgrounds, such as. that way, this organization has a mass of supporters who in fact have different religions and of course different ethnicities. as a result, the same perception arises about the importance of a peaceful life that is built on the basis of tolerance. the behavior of the people of manado so far reflects an open culture in accordance with the culture and customs of the community. fellow religious communities such as christians and muslims help each other, interact (silaturrakhim), and facilitate each other. this is in accordance with the recognition of the regional secretary of the city of manado (interview, 7 october 2019). d. anti-discrimination value in the social order of the minahasa community, discrimination, regardless of its form, is not allowed. manado city that in terms of; 1) character, the manado community which is the dominance of the minahasa descendants shows the open manado community, likes to interact with anyone. this is shown by the acceptance of immigrant communities from java, banten, padang and even aceh. 2) marriage, many marriages took place between the people of manado (minahasa) with migrants and gave birth to many descendants to be buried in this city, for example imam bonjol and his followers, santut ali basah and tubagus from banten, as well as figures from aceh. 3) the tradition of visiting and caring for each other, when the muslim community celebrates eid al-fitr, the christian community visits and guards the mosques. likewise with the christian community when it is christmas, the muslim community visits, tastes the food, and goes around the city of manado. and 4) the city government's policy, in this case the city government provides facilities such as assistance for the construction of places of worship, and a budget to fkub annually, as well as providing financial incentives for religious leaders (interview with fkub chairman, 8 october 2019). likewise, government intervention in creating and maintaining manado as a tolerant city is manifested by various policies by strengthening and facilitating fkub by providing budgets, and compiling activity programs for community groups as a form of empowerment. in giving policies, the manado city government pays close attention to the needs and balance and adequacy that is not discriminatory between religions and belief groups. for budget assistance for houses of worship infrastructure (mosques, churches, monasteries, pagodas, etc.) the city government allocates a number of funds and places alternately each year. while fkub itself by the manado city government is also given an annual budget, monthly fees, activities, and even official trips from within the country to abroad. religious leaders are also given official travel assistance, for example, for those who are muslim, they are sent for umrah to the holy land, while for those who are christians, they are sent to the vatican in greece as well as other religions. activities involving youth and youth of interfaith are also facilitated by fkub together with the manado city government, for example the manado fiesta event is held annually. there is also an “ambassador of harmony” activity which is conducted in batches of training for youth and youth to spread the message of religious and cultural harmony and tolerance in manado city. in addition, youth and youth are also given activities to develop talent interests, such as sports, arts, vocal groups, choirs, and try to develop them into youth theater. thus, the people of manado do not really take into account the problem of religious minorities. indigenous people as well as immigrants get the same position and opportunity to develop and express themselves. e. culture of friendship this culture is one of the glues of living harmony in diversity. everyone feels respected and recognized as a human being. in addition, the habit that became this culture, broke religious exclusivity. not only applies to religious holidays, the habit of visiting each other can also be seen in traditional activities such as chinese new year, goan siau, tulude, ba'do ketupat holidays, thanksgiving and others. an illustration of how important communication must be in cooperation and friendship, shows how beautiful it is to live in harmony in peace based on tolerance. in islam, this culture of friendship is obligatory. because islam teaches friendship is one way to facilitate fortune, prolong life, make life better and maintain good relations with family, relatives, friends and others. f. early anticipation strategy for conflict seeds manado also cannot be separated from the emerging inter-religious conflicts. based on the data, if there are small ripples that create conflict at the grassroots of the community, for example related to the construction of places of worship, fkub immediately goes down to identify and find the source of the problem and quickly extinguish it. conflicts in the city of manado itself can occur, for example, when there are community groups who force to build places of worship carelessly, for example, building mosques for muslims, churches for christians and other places of worship. in fact, the establishment of a house of worship actually has strict rules to be obeyed. so this is where the role of fkub is to provide explanations and show the applicable rules. when such a conflict occurs, fkub immediately goes to the field to gather the community to be consulted, show the applicable rules, and raise public awareness so that horizontal conflicts do not occur. in maintaining the intertwining of religious tolerance in the people of manado city, according to irwan musa (interview on october 7, 2019) that it is also related to the existence of the religious harmony forum (fkub) with all its real roles in maintaining the shared mission of realizing manado as a tolerant city. in addition, if fkub in various regions in indonesia manifests with all kinds of activities, but in manado city it is a little different besides the existence of fkub there is also an inter-religious cooperation agency (bksaua) which is not owned in other areas. in general, both fkub and bksaua have almost the same duties and authorities, namely to jointly guard and maintain the realization of the city of manado as a tolerant city with harmony between religions in a harmonious, peaceful, and prosperous society. another important finding is that there is a role for women to quell the ripples of conflict in manado, namely through the forum for harmony of women between religions, meaning that through mothers they will educate our children to educate how to create tolerance, how to respect inter-religious communities. mother will teach the children about the pillars of coexistence with other people of different religions and cultures in manado because according to the data obtained inter-religious harmony in manado is a legacy from previous ancestors who did teach how people respect each other and tolerant with each other even though different cultures let alone religion. in manado, north sulawesi, since our ancestors did not know the term conflict between communities, although there were certainly small ripples, they were quickly resolved. conclusion the portrait of community tolerance in manado city has developed a model of interaction and relations between religious communities in an equal, tolerant and inclusive manner. the values ​​of communication between cultures and religions that underlie it are the philosophy of life "sitou timou tumou tou", the slogan "torang samua basudara, the cultural value of mapalus (cooperation), the value of democratic culture, the cultural value of anti-discrimination, the value of friendship culture and strategies for anticipating early conflict. . through these six cultural values, the diverse people of manado city build and strengthen themselves as a friendly-looking city. this healthy interaction actually arises from public awareness of the importance of living in harmony and peace. the achievement of the title of manado as the most tolerant city in indonesia cannot be separated from the role of the city government, spiritualists who are members of forums such as fkub, bksaua, fwkaua, community leaders, religious leaders, and the community who synergize to create and maintain the creation of intercultural and intercultural communication. religion in the city of manado. in addition, there are visual symbols of religious symbols, such as the "prayer monument, the hill of love", and strong support for the budget and policies of the manado city government for religious forums and the young generation of various religions in the city of manado. this research also concludes that the intercultural communication model in manado as the most tolerant city in indonesia in 2019 forms communication components that interact with existing cultural components, namely: a) world view components; b) trust component; c) value component; and d) historical value. while the interfaith communication model in manado as the most tolerant city in indonesia in building intercultural and religious communication, especially among the people of the city of manado, several factors were found that influenced it, among others; a) the influence of technology; b) demographic uniqueness; c) political-economic influence; d) forms of self-awareness; e) ethical interests; and f) media influence. references ahmadi, d. (2008). interaksi simbolik: suatu pengantar. mediator, vol. 9 no.2, 9(2), 302. https://media.neliti.com/media/publications/154703-id-interaksi-simbolik-suatu-pengantar.pdf ambar. (2017). teori interaksi simbolik – konsep – asumsi – kritik. https://pakarkomunikasi.com/teori-interaksi-simbolik arifai, a. (2019). pendidikan etika islam dalam keluarga. raudhah proud to be professionals : jurnal tarbiyah islamiyah, 4(1), 25–32. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i1.39 astuti, y. d., & mustofa, m. (2020). persepsi remaja muslim yogyakarta terhadap peredaran hoaks di media sosial. komunika: jurnal dakwah dan komunikasi, 14(1), 47–62. https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.2865 awwad, m. (2015). komunikasi dalam bingkai lintas budaya dan agama. komunike, 7(1), 65–79. badan pusat statistik kota manado. (2020). jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di kota manado 2019-2020. https://manadokota.bps.go.id/indicator/27/166/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-manado.html beragama, w. k. pertahankan toleransi umat. (2017). wali kota: pertahankan toleransi umat beragama. antaranews. https://www.antaranews.com/berita/665357/wali-kota-pertahankan-toleransi-umat-beragama binsar, h. (2021). toleransi antaragama di indonesia. https://www.binsarhutabarat.com/2021/03/toleransi-antaragama-di-indonesia.html%0a%0a bpk perwakilan sulawesi utara. (2019). pemerintah kota manado. pemerintah kota manado. https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kota-manado/ bps kota manado. (2021). kota manado dalam angka manado municipality in figures 2021. harahap, s. (2018). konflik etnis dan agama di indonesia. jurnal ilmiah sosiologi agama (jisa), 1(2), 1. https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096 huberman, m. dan. (1992). analisis data kualitatif. universitas indonesia press. ilyas, r. (2016). manusia sebagai khalifah. mawa’izh, 1(7), 169–195. kusumadewi, a. (2016). yogyakarta, kota yang makin tak toleran. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808211440-20-150068/yogyakarta-kota-yang-makin-tak-toleran liliweri, a. (2003). makna budaya dalam komunikasi antarbudaya. lkis pelangi aksara. martawidenda, a. f. (2018). komunikasi visual dalam disiplin berkendara di soreang kabupapten bandung. http://repository.unpas.ac.id/37371/ mawitjere, a. (2017). terima penghargaan komnas ham, manado mampu wujudkan toleransi umat beragama. manado terkini. http://www.manadoterkini.com/2017/03/45572/terima-penghargaan-komnas-ham-manado-mampu-wujudkan-toleransi-umat-beragama/ nasrullah, r. (2012). komunikasi antar budaya di era budaya siber. kencana. noro iswari, a. (2017). komunikasi antar budaya di kalangan mahasiswa ( studi tentang komunikasi antar budayadi kalangan mahasiswa etnis batak dengan mahasiswa etnis jawa di universitas sebelasmaret surakarta ). program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politikuniversitas sebelas maret surakarta. https://www.academia.edu/6863996/komunikasi_antar_budaya_di_kalangan_mahasiswa_studi_tentang_komunikasi_antar_budaya_di_kalangan_mahasiswa_etnis_batak_dengan_mahasiswa_etnis_jawa_di_universitas_sebelas_maret_surakarta onker, m. de. (2017). terima penghargaan komnas ham, manado mampu wujudkan toleransi umat beragama. detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3738987/wali-kota-kaget-manado-jadi-kota-paling-toleran-di-indone paramita, s., & sari, w. p. (2016). komunikasi lintas budaya dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di kampung jaton minahasa. jurnal pekommas, 1(2), 153. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2016.2010205 rohimat. (2019). interaksi sosial masyarakat perkotaan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama: studi deskriptif rw 02 di kelurahan paledang kecamatan lengkong kota bandung. uin sunan gunung djati bandung. setara institute. (2017). manado kota paling toleran 2017. indo post manado. https://setara-institute.org/manado-kota-paling-toleran-201 suleman, f. (2017). keberagaman budaya dan agama di kota manado. endogami: jurnal ilmiah kajian antropologi, 1(1), 55. https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.55-62 sutopo. (2002). metodologi penelitian kualitatif. sebelas maret university press. syaifudin, i. (2017). interaksi sosial dalam membangun toleransi antar umat beragama di dusun dodol desa wonoagung kecamatan kasembon kabupaten malang. skripsi. tafsir web. (2020). quran surat al-hujurat ayat 13. https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html triandini, a. (2010). komunikasi antar budaya dalam film “ gran torino ” studi semiotik komunikasi antar budaya amerika dan suku hmong dalam film “ gran torino .” verdinand, m. (2017). walikota gsvl presentasikan model kerukunan umat beragama di kota manado. sulutexpress. http://www.sulutexpress.com/?s=kerukunan+antar+umat+beragama+di+kota+manado+bisa+dijaga+dengan+baik+tidak+hanya+peran+pemerintah%2c+tetapi+juga+peran+para+rohaniawan+atau+tokoh+agama+serta+wadah+kerukunan+umat+beragama+yang+ada xiao, a. (2018). konsep interaksi sosial dalam komunikasi, teknologi, masyarakat. jurnal komunika : jurnal komunikasi, media dan informatika, 7(2). https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486 yukarikuro. (2019). kota manado. https://yukarikuro2.blogspot.com/2019/05/kota-manado.html zamroni, m. (2009). filsafat komunikasi. graha ilmu. j-informasi 2021 n0 1.indd 93 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp. 93-110, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.38290. 93-110 transformation of health communication literacy in the pandemic era k. y.s putri communication department, faculty of social sciences, universitas negeri jakarta, indonesia email: kinkinsubarsa@unj.ac.id deddy mulyana communication department, faculty of communication, universitas padjajaran, indonesia email: deddymulyana96@yahoo.com s bekti istiyanto communication department, faculty of social and political sciences, universitas jenderal soedirman, indonesia email: bektiis@yahoo.com linda zakiah primary school teacher education department, faculty of education, universitas negeri jakarta, indonesia email: lindazakiah@unj.ac.id rayni delya hafni communication department, faculty of social science, universitas negeri jakarta, indonesia email: raynidelyahafni_1410618001@mhs.unj.ac.id 94 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 abstract indonesian public health communication literacy is the education center for the government and related institutions. the formulation of this research problem is how to model health communication literacy in communities in tourism areas in indonesia. the research objective was to determine the health communication literacy model in the community in tourism areas in indonesia. the concept used in this research is new media literacy and health communication and audience attitudes. several previous studies support this research. the method used is quantitative by distributing questionnaires to respondents. the result of the research is that health communication literacy on social media in a cognitive structure greatly affects the respondents. however, at the conative level, there are still some respondents who do not care about this pandemic because of the long duration. in the simple regression results, this study shows a great influence on the respondent’s attitude. the suggestion of this research is the need for knowledge collaboration in subsequent research. so that it is not only in social science research but with natural science. keywords: hoax news, health communication, health literacy, new media introduction covid-19 is a global pandemic that has had a devastating impact on the human and social dimensions. after spreading from china, the pandemic spread rapidly to 210 countries including indonesia (herdiana, 2020). data regarding the confirmation of covid-19 in indonesia were 549,508, while active cases in indonesia were 73,429 cases, 458,880 recovered and 17,199 people died (satgas covid-19, 2020). in the dissemination and source of information regarding covid-19 news, of course, using social media and one of the most used platforms today is instagram (ig) (jusuf, 2020). according to data released by napoleon cat, in the january-may 2020 period, instagram users in indonesia reached 69.2 million (69,270,000) users. this achievement is an increase from month to month for the use of the instagram platform. the skyrocketing use of this platform is also inseparable from the work from home (wfh) policy that the company has implemented for its employees amid the covid-19 pandemic (ms, 2017)always interested in trying an information or something new and not knowing what the consequences are. children and adolescents are directed to utilize the internet as a useful source of information in learning and not 95 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) just a choice of desirable and enjoyable information. every day children and adolescents are always close and. they learn more from the media learning to learn. the reality of the next community is not much-expected education from the media, the media function as a medium of information, education, and entertainment. internet media is an important tool to help learn and in achieving the desired quality of life. in this case media literacy needed for children and adolescents in interpreting information received through the media and the internet. this can be done by the family, school and at the government level in cooperation with partners and related agencies. media literacy education should be conducted not only for children and adolescents but all the layers of the community mahasiswa pascasarjana universitas negeri sebelas maret darwadi ms (parents, teachers, ngos, csos, orsos, etc.. in using social media to find information about covid-19, of course, you need to understand information technology. the association of indonesian internet service providers (apjii) and polling indonesia, informed that the indonesian population who is internet literate is around 64.8 percent of the total. this means that out of the 264.16 million people in indonesia, 171.17 million people are already using the internet (jpnn, 2019). with the covid-19 pandemic, besides making people use social media more and looking for information there, this pandemic also has an impact on the tourism sector in indonesia. (sugihamretha, 2020). the pressure on the tourism industry is most evident in the large decline in foreign tourist arrivals with massive cancellations and decreases in bookings. the decline also occurred due to a slowdown in domestic travel, especially due to the reluctance of indonesians to travel, worried about the impact of covid-19. the center for statistics (bps) noted that foreign tourist arrivals (tourists) who came to the country in early 2020 had decreased. during january 2020, foreign tourist visits reached 1.27 million visits. this figure has decreased by 7.62 percent when compared to the number of foreign tourist arrivals in december 2019 of 1.37 million visits. the decline in the number of foreign tourist visits was mainly due to the outbreak of covid-19 which occurred in the last week of january 2020 (sugihamretha, 2020). the covid-19 pandemic has had a profound impact on the flow of tourist visits and has greatly affected the tourism business in tual city (rikumahu, 2020). apart from tual city, the tourism industry in nusa penida, bali was also affected by the outbreak of the coronavirus which caused the visit rate to drop dramatically (mustofa, 2020). thus, the number of foreign tourists visiting 96 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 nusa penida, which averages around 1.5 thousand 2.3 thousand more foreign tourists per day, now the number is less than 1,000 visits. (jubaedah & anas, 2019). the city of bukittinggi, west sumatra (west sumatra) has also experienced a decline in tourist visits due to the impact of covid-19 (arianti, 2017). likewise, with what happened in bandung, where based on data from the west bandung regency tourism and culture office, the level of tourist visits to tourist attractions until august 2020 was 1.2 million people, compared to 2019 there was a sharp decline (mawardi, 2020). the impact of the covid-19 pandemic was also felt in the makassar tourism sector, which immediately became paralyzed (mattola, 2020). thus proving that the covid-19 pandemic, besides having an impact on human health, is also able to paralyze the tourism sector. with so many impacts that have occurred in indonesia, the number of news spreads has also increased, the ministry of communication and information technology has the results of monitoring from the ais team of the directorate general of aptika, showing 1,401 hoax content and disinformation about covid-19 circulating in the public (jusuf, 2020). the use of information technology will stick with new media, new media in the form of digital media, computers, and information and communication networks in the 20th century. most of the technologies described as new media are digital, often have the characteristics of being manipulable, networked, compact, incompressible, interactive and impartial. in simple terms, new media is media that is formed from the interaction between humans and computers and smartphones and the internet in particular. this includes the web, blogs, online social networks, online forums and others that use computers as their medium. new media is a medium that facilitates interaction between sender and receiver (ms, 2017)always interested in trying an information or something new and not knowing what the consequences are. children and adolescents are directed to utilize the internet as a useful source of information in learning and not just a choice of desirable and enjoyable information. every day children and adolescents are always close and. they learn more from the media learning to learn. the reality of the next community is not much-expected education from the media, the media function as a medium of information, education, and entertainment. internet media is an important tool to help learn and in achieving the desired quality of life. in this case media literacy needed for children and adolescents in interpreting information received through the 97 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) media and the internet. this can be done by the family, school and at the government level in cooperation with partners and related agencies. media literacy education should be conducted not only for children and adolescents but all the layers of the community mahasiswa pascasarjana universitas negeri sebelas maret darwadi ms (parents, teachers, ngos, csos, orsos, etc. meanwhile, media literacy is a new concept in indonesia, but studies in other countries in the world have been carried out. to deal with mass media exposure, media literacy activities are strategic to protect the audience from the attack of mass media impressions. in indonesia, media literacy activities are driven more by concerns that the media can have a negative impact (setyaningsih, 2017). health communication literacy is very important to have knowledge and understanding of disease and is believed to help in the detection, management, and prevention of disease. in addition, it can monitor the development of symptoms of the disorder, effective self-help for mild to moderate symptoms and provide proper first aid to other people with health problems. however, health literacy has received less attention so this has an impact on the lack of public health literacy for both adolescents and adults. this can lead to delays in the detection of early symptoms and appropriate treatment actions for health problems (grace, 2020). health communication is the art of informing, influencing and motivating individuals, institutions and society about important issues in health care in improving the quality of life and health of individuals in society (liliweri, 2009). health literacy is 1. media selection for health service information needs, 2. determination of reference sources in cross checking the truth, and 3. integrated health decision making (prasanti, 2018). tourism communication is a process of equating shared meanings among the participants, which in this case are the stakeholders who support tourism development. the tourism communication model is part of communication practices that can practically provide nuances of renewing tourism activities (bakti, 2018). hoax news is information or news that contains things that are not certain or which are really not facts. not only by the mainstream media, nowadays hoaxes are very much circulating in the community through online media (juliswara, 2017). another thing regarding health literacy is explained by fuady (2020) that it is important in information literacy because it is an important aspect that is 98 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 owned by every individual. there are several fields of information literacy, one of which is health literacy. good health literacy is expected to be able to become agents of change in society to disseminate information. because the lack of health literacy will cause hoaxes in the health sector to make people uneasy and many are trapped to believe it. hoax in the health sector is considered more dangerous than other types of hoax because it has a fatal impact that can threaten a person’s life. the spread of hoaxes in the health sector is dangerous and needs to be countered. one way to fight this is by promoting information literacy through online groups (juditha, 2019). the tourism industry is one that has also experienced paralysis due to this pandemic, in which all tourist destinations must be temporarily closed for an unpredictable time, in order to anticipate the transmission of the corona virus or covid-19. (walakula, 2020). the studies above discuss covid-19, hoaxes, tourism, and some also discuss public health literacy to anticipate efforts to spread hoaxes. all of these studies use a quantitative approach. the difference between previous studies and current research lies in the discussion of covid-19 health communication literacy in several tourism areas in indonesia. research like this has never been done before, so this is what is new and important to research. so, based on the data above, the formulation of this research problem is how the health communication literacy model in the corona virus pandemic in tourism areas in indonesia? the research objective was to determine the health communication literacy model for the coronavirus pandemic in tourism areas in indonesia. literature review as for the previous research conducted by putri (2020) regarding framing of health communication on content islamic religious education in new media shows that health communication is needed by the community. in addition, the use of new media in developing health communication can also be used. this has similarities with research that will be carried out at this time, namely regarding health communication and how it will impact the community if you understand it. in addition, this study also uses new media as a research medium which is related to the spread of hoax news that researchers want to raise, because hoax news is usually spread in new media (setyowati, 2020). 99 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) as for the previous research conducted by putri (2020) regarding the impact of new media literacy and supply chain knowledge management on community economy in indonesia, that the use of information communication technology has brought enormous benefits to human life. in using information technology, this research also shows that it makes people able to access information and can also see hoax news. this is also related to the research researched by researchers in which new media is used, besides that in putri’s research, it is about the economy in indonesia, while in this study it discusses indonesian tourism which of course has a linkage in the economic field. in the research conducted by rahmawati, et.al (rahmawati, 2019) that communication and information technology is an application of knowledge and skills used in providing access to information and messaging with the aim of helping solve human problems in order to achieve communication goals. however, with the development of the times, fake news (hoax) has increased in intensity. the impact of this also in this study can lead to a decrease in incoming foreign tourists. this study has a similarity, namely the decline in tourists in indonesia, one of which is triggered by hoaxes. other than that, adila (adila, weda, & tamitiadini, 2019) has research on the development of pancasila-based literacy and information models in warding off hoaxes. this research reveals that the lack of media literacy in society leads to superficiality of knowledge on social media. in accordance with the government movement that has been pioneered, namely fighting hoaxes using the values of pancasila and bhineka tunggal ika. this research has a difference, namely if in adila’s research using the values of pancasila and bhineka tunggal ika, then in our study we use health communication literacy. meanwhile, in husain’s research (2020) it was explained that during this pandemic period, it caused concern for medical personnel to contract the covid-19 virus, which was caused by the patient not being open to extracting information on the patient’s disease. for this reason, health communication literacy is needed so that communication can be good and effective so that it does not cause a problem, especially hoax news that will create new problems. as described by megasari (2020) that the spread of fake news or hoaxes has had a very bad impact because this news is not only fooling the public with disinformation, but the hoax news is also used by irresponsible parties to divide society and endanger the unity of the indonesian nation. in addition to other studies by santoso (2020) the need to provide 100 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 assistance to elderly family development (bkl) cadres to increase literacy and understanding of the physical and mental health of the elderly during the covid-19 period through whatsapp social media, so that news circulating in wa is true news and not hoax information. our research has something in common, namely by using social media in delivering literacy so that hoax news does not circulate on social media. research conducted chumairoh (2020) explained that the covid-19 issue has circulated a lot of false information that has troubled the public. the public also doubts and is in a position that sometimes can differentiate between hoaxes and sometimes not because of the large amount of information they get every day. public panic about covid-19 has resulted in hoaxes being circulated in the hope that this information can be useful for both prevention and cure. however, there are also people who do not spread covid-19 hoaxes because they understand literacy by knowing that the information is untrue, useless, and endangers the health of others, and wants to break the chain of spreading hoaxes to oneself. the positive thing from knowing literacy is what we as researchers expect where the community is able to distinguish true news from hoaxes so that hoaxes do not spread and do not harm society or other sectors such as health and tourism (juditha, 2020). methods this study uses a quantitative approach using a survey as a data collection method. the survey is a data collection method using a questionnaire as a research instrument (leavy, 2017). the questionnaire in this study was distributed to 132 respondents who have special criteria, in several research areas, which are tourism areas in indonesia. furthermore, the data were analyzed using ibm spss statistics 16.0. the validity of the data was tested using kmo, then the reliability of the data was tested using alpha croanbach’s. the result, research in this study shows that the questionnaire in this study is an appropriate measuring tool, so that further tests can be carried out. the kmo value for health literacy variables was 0.88 with a significance of 0.000, then the kmo value for hoax information was 0.67 with a significance of 0.000, then the kmo value for audience attitudes was 0.79 with a significance of 0.000. to deepen the research results, researchers also conducted in-depth observations and interviews with several informants, face-to-face. 101 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) results and discussion the results of this study are on univariate research data in health communication, hoax information and all positive attitudes. likewise, hoax information and attitudes. by having a positive value, this indicates a positive influence. the following is descriptive data of the variables studied. table 1: descriptive data of health communication, hoax information, and audience attitudes no variable dimension percentage 1 health communication 1. communicators 73% 2. communicate 61% 3. message 74% 4. media 81% 5. effect 63% 2 health literacy 1. media selection 78% 2. determination of reference sources 77% 3. health decision making 76% 3 attitudes 1. cognitive 82% 2. affective 83% 3. conative 77% table 1 shows that in the health communication variable, there is a communicator dimension with 73%, 61% communicants, 74% messages, 81% media, and 63% effects. all percentages of the dimensions that exist in health communication have a percentage above the average so that the results are very good and have a positive value. with, the lowest percentage of the communicants. meanwhile, the health literacy variable has the dimensions of media selection with 78%, determination of reference sources with 77%, and health decision making has 76%, which means that it is also good value because it is above average. with the lowest percentage of health decision making. in the attitude variable, it has a cognitive dimension with a value of 102 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 82%, affective with 83%, and conative with a value of 77%. with the lowest percentage is conative. from the univariate data above, it can be seen that the health communication variable has been maximized in the media dimension, but is still weak in the communicant dimension. this shows if the respondent is good at using communication media but not yet effective from themselves when they receive the information (communicant). in the health literacy variable, the media selection dimension has a high value, this shows that respondents have chosen the media they use and like effectively, but are still not good at making their health decisions. in the attitude variable, the respondent was good affectively, but not conatively good. however, this still means that the variables of health communication, health literacy and attitude have positive results.. the results of this study have similarities with the research of putri (2020) where true news or not a hoax has provided health information correctly. when these variables have positive results, it shows good public health communication literacy in dealing with various hoax information on covid-19 news in tourism areas in indonesia. so, in addition to restoring economic growth, it can also be following the current health protocol so that proper health communication literacy will greatly help the community. other than that putri (2020) in his research, states that new media from various social and mobile platforms will tend to have high customization, increase the relationship between organizations and customers, this provides an increase in the effectiveness of using communication to be able to distinguish hoax information or not as well as the social and interactive nature of users. the all-online, viral, and “value of mouth” nature of the new media with growing consumer participation in organizational communications. and this will facilitate the relationship of the health communication literacy model in the presence of hoax information on news of the coronavirus pandemic in indonesia’s tourism areas. the next statistical test is a linear regression by predicting the research model of health communication, health literacy, and audience attitudes. the following is the research model 103 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) figure 1: model of health communication, health literacy, and audience attitudes the x1 variable, namely health communication, has a linear regression value of 0.59 with a significant 0.000 on variable y, namely attitude audience, this shows that health communication has an influence on audience attitude. likewise, variable x2, namely health literacy, has a regression result of 0.61, with a significant value of 0.000 on variable y, namely attitude audience, which also shows that health literacy has an influence on audince’s attitude. the planting of a health communication literacy model regarding hoax information on covid-19 news in tourism areas in indonesia has influenced the attitudes of the public. health literacy and health communication can also influence people’s behavior. health literacy and communication have motivated people to adopt healthy habits in behaving cleanly and to be able to see their attitudes when they are in tourist attractions. with rahmawati’s (2019) that health literacy and communication can be realized in society thanks to communication and information technology which is the application of knowledge and skills used to provide access to information. and when the public has also been able to see fake news (hoax), the impact of hoax news will not cause a decrease in incoming foreign tourists. on the other hand, adila (2019) revealed that the development of literacy and information models will be able to ward off hoaxes. with the influence of media literacy in society, it will lead to knowledge on social media about hoax news. 104 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 husain (2020) revealed that the established health communication literacy aims to ensure that communication is good and effective so that it does not cause a problem, especially hoax news that will create new problems. like megasari (2020) also revealed that in the spread of fake news or hoaxes, this is very fatal because this news not only fools the public with untrue information but is also used by irresponsible parties to divide society. and will endanger the unity of the indonesian nation. with the results of our research, the impact of health communication and health literacy will make a good thing if people understand the importance of this so that it can make changes in people’s attitudes that are good too. in addition to the results of our research, it is also related to santoso (2020) ‘s research where the need to provide assistance to the community to increase literacy and understanding of physical and mental health during the covid 19 period through social media, so that the news circulating is true news and not hoax information. our research also relates to fuady’s (2020) research that literacy and communication are important because they are important aspects of society. the influence of good health literacy can make people become agents of change in society to disseminate information. the influence of health literacy also raises public attitudes and knowledge about hoaxes in the health sector so that it does not make people worry and believe it. chumairoh’s research (2020) is also related to the results of our research where the issue of covid-19 has been circulating about false information that has troubled the public. however, with the influence of literacy and health communication, it turns out that it affects people’s attitudes where they don’t spread covid-19 hoaxes because they understand literacy by knowing that the information is untrue, useless, and endangers the health of others, and wants to break the chain of spreading hoaxes to oneself. just alone. the positive thing about the influence of health literacy and health communication is that the attitude of the community is able to distinguish true news from hoaxes so that hoaxes do not spread and do not harm the community or other sectors such as health and tourism. because the tourism industry is one that is experiencing paralysis due to this pandemic, in which all tourist destinations have to close temporarily, in order to anticipate the spread of the corona virus or covid-19, so health literacy and health communication are very important. 105 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) the health communication literacy model in hoax information on coronavirus news in tourism areas is of great value. as hoaxes usually make several claims contained in textual representations. text can take a variety of forms from images of seemingly unlikely situations, to literary fakes to journalistic descriptions of tourism that do not match reality or have been manipulated or interpreted to appear fanciful or highly unusual (putri, 2020). textual representations are then shared through several communication channels, through new media, or one of instagram. after the hoax was published, it caused an audience reaction, so that if the hoax was successful, the hoax would be taken seriously (putri, 2020). with this, when the public health communication literacy model is good, there is no need to worry about the impact of hoax information regarding covid-19 news and the tourism and health sectors will not be affected by the hoax news. conclusion the result of the research is that health communication literacy on social media in a cognitive structure greatly affects the respondents. however, at the conative level, there are still some respondents who do not care about this pandemic because of the long duration. in the simple regression results, this study shows a great influence on the respondent’s attitude. the suggestion of this research is the need for knowledge collaboration in subsequent research. so that it is not only in social science research but with natural science. acknowledgement the researcher would like to thank dean of faculty of social sciences universitas negeri jakarta, dean of faculty of communication universitas padjajaran, dean of faculty of social and political sciences universitas jenderal soedirman, and dean of faculty of education universitas negeri jakarta for all the supports during this research. references adila, i., weda, w., & tamitiadini, d. (2019). pengembangan model literasi dan informasi berbasis pancasila dalam menangkal hoaks. wacana: 106 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 jurnal ilmiah ilmu komunikasi, 18(1), 101-111. https://doi.org/10.32509/ wacana.v18i1.721 arianti, d. (2017). pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian dan keruangan kota bukittinggi (pendekatan analisis input output). jurnal wilayah dan lingkungan, 2(3), 183–196. https://doi.org/https://doi. org/10.14710/jwl.2.3.183-196 bakti, i., sumartias, s., damayanti, t., & nugraha, a. r. (2018). pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark pangandaran. jurnal kajian komunikasi, 6(2), 217. https://doi. org/10.24198/jkk.v6i2.18459 chumairoh, h. (2020). ancaman berita bohong di tengah pandemi covid-19. vox populi, 3(2017), 22–30. https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14395 fuady, i. (2020). efektivitas komunikasi kesehatan dalam meningkatkan literasi kesehatan pencegahan hiv aids bagi siswa sma di kabupaten pangandaran. jurnal pengabdian kepada masyarakat, 2(11)., 919-922. retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20379 grace, s. b., gandha, a., & tandra, k. (2020). komunikasi efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan mental. jurnal komunikasi, 12(2), 191– 210. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.5948 herdiana, d. (2020). rekomendasi kebijakan pemulihan pariwisata pasca wabah corona virus disease 2019 (covid-19) di kota bandung. jurnal master pariwisata (jumpa), 7(1), 1–30. https://doi.org/10.24843/ jumpa.2020.v07.i01.p01 husain, a. h. al. (2020). komunikasi kesehatan dokter dan pasien berbasis kearifan lokal sipakatau di masa pandemi. jurnal ilmu komunikasi, 18(2), 126–141. https://doi.org/10.31315/jik.v18i2.3546 jpnn. (2019). 64 persen penduduk indonesia melek internet, sumbangsih banten lebih besar dari jakarta. www.jpnn.com; jpnn.com. https://www.jpnn.com/ news/64-persen-penduduk-indonesia-melek-internet-sumbangsih-bantenlebih-besar-dari-jakarta#:~:text=64 persen penduduk indonesia melek internet%2c sumbangsih banten lebih besar dari jakarta,-minggu%2c 19 mei&text=jpnn.com%2c jakarta diolah,8 persen dari jumlah total. jubaedah, i., & anas, p. (2019). dampak pariwisata bahari terhadap ekosistem terumbu karang di perairan nusa penida, bali. jurnal penyuluhan perikanan dan kelautan, 13(1), 59–75. https://doi.org/10.33378/jppik.v13i1.124 107 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) juditha, c. (2019). literasi informasi melawan hoaks bidang kesehatan di komunitas online. jurnal ilmu komunikasi, 16(1), 77–90. https://doi. org/10.24002/jik.v16i1.1857 juditha, c. (2020). perilaku masyarakat terkait penyebaran hoaks covid-19. jurnal pekomnas, 5(2), 105–116. https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050201 juliswara, v. (2017). mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. jurnal pemikiran sosiologi, 4(2), 142. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586 jusuf. (2020). kominfo temukan 1.401 sebaran isu hoaks terkait covid-19. www. aptika.kominfo.go.id; ditjen aptika. https://aptika.kominfo. go.id/2020/05/kominfo-temukan-1-401-sebaran-isu-hoaks-terkaitcovid-19/ leavy, p. (2017). research design: quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. the guilford press. liliweri, a. (2009). dasar-dasar komunikasi kesehatan. pustaka pelajar. mattola, a. g. (2020). sektor pariwisata sulsel sempat lumpuh di masa pandemi covid-19. www.lintasterkini.com; lintas terkini. https://lintasterkini. com/25/10/2020/sektor-pariwisata-sulsel-sempat-lumpuh-di-masapandemi-covid-19.html mawardi, d. (2020). pariwisata di bandung barat lumpuh akibat covid-19, psbb jakarta makin bikin runyam. galamedianews.com; galamedia news. https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-35743060/ pariwisata-di-bandung-barat-lumpuh-akibat-covid-19-psbb-jakarta-makinbikin-runyam megasari, p. (2020). kebijakan pemerintah surabaya dalam menangani berita hoax (studi kasus di kota surabaya). al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam, 5(1), 67-83. http://dx.doi. org/10.29300/imr.v5i1.2918 ms, d. (2017). media baru sebagai informasi budaya global. jurnal komunikator, 9(1), 38–47. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/ article/view/2563 mustofa, a. (2020). dampak corona, kunjungan turis asing ke nusa penida kian menyusut. radar bali. https://radarbali.jawapos.com/ read/2020/02/05/178027/dampak-corona-kunjungan-turis-asing-kenusa-penida-kian-menyusut 108 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 prasanti, d. (2018). health information of literation as prevention processes of hoax information in the use of traditional medicine in digital era (literasi informasi kesehatan sebagai upaya pencegahan informasi hoax dalam penggunaan obat tradisional di era digital). journal pekommas, 3(1), 45. https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030105 putri, k. y. s., abdullah, z. bin, safitri, d., sugiyanta, l., & ramdan, a. k. (2020). framing of health communication in islamic religious education in new media. hayula: indonesian journal of multidisciplinary islamic studies, 4(2), 189–202. https://doi.org/10.21009/004.2.03 putri, k. y. s., adamu, a. a., mukhtar, s., safitri, d., hafni, r. d., & nur, d. (2020). the impact of new media literacy and supply chain knowledge management on community economy in indonesia. international journal of supply hain management, 9(3), 562–567. retrieved from https://ojs. excelingtech.co.uk/index.php/ijscm/article/view/4956 rahmawati, o. p., kharis, f. a., rizayati, m. p., oktariandari, s., & mukhtadi, m. (2019). dampak penyebaran berita palsu (hoax) erupsi gunung agung. jurnal manajemen bencana (jmb), 5(2). 13-20, https://doi. org/10.33172/jmb.v5i2.459 rikumahu, p. (2020). dampak pandemi covid-19 terhadap daya saing industri pariwisata. gorontalo development review, 3(2), 126–139. https://doi. org/10.32662/golder.v3i2.1004 santoso, d. h., & santosa, a. (2020). covid-19 dalam ragam tinjauan perspektif (i. mbridge press. satgas covid-19. (2020). data kasus covid-19 di indonesia. www.covid19. go.id; satuan tugas penanganan covid-19. https://covid19.go.id/ setyaningsih, r. (2017). model literasi media berbasis kearifan lokal pada masyarakat kampung dongkelan kauman daerah istimewa yogyakarta. komuniti : jurnal komunikasi dan teknologi informasi, 9(2), 118–125. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/komuniti.v9i2.4520 setyowati, l. (2021). pemrosesan informasi pandemi covid-19 dari facebook. jurnal komunikasi dan media, 1(1), 45-54. https://doi. org/10.24167/jkm.v1i1.2847 sugihamretha, i. d. g. (2020). respon kebijakan: mitigasi dampak wabah covid-19 pada sektor pariwisata. jurnal perencanaan pembangunan: the indonesian journal of development planning, 4(2), 191–206. https://doi. org/10.36574/jpp.v4i2.113 109 transformation of health communication literacy in the pandemic era (k. y.s putri, etc.) walakula, y. b. (2020). analisis eksistensi pariwisata indonesia di tengah situasi pandemi corona virus disease ( covid-19 ). noumena: jurnal ilmu sosial keagamaan, i(1), 47–52. retrieved from https://e-journal.iaknambon. ac.id/index.php/n/article/view/165 110 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 93-110 pdf untuk gabung.cdr 153 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 6.000-8.000 words.  papers uses bahasa indonesia or english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal evers & gerke. (1992). "the culture of planning: transmigration area development in east kalimantan, indonesia", international sociology, vol.7, pp.141-151. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 154 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. abstract, made in essay form consists of introduction, purpose, method, conclusion, written in 1 (one) paragraph, space 1, paragraph justify, 150-200 words, no numbering. created in bahasa indonesia and english. keywords consist of 3-5 relevant words/phrases introduction state the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding an unnecessarily detailed literature survey or a summary of the results. methods provide sufficient detail to allow the reader to interpret the results, and to enable the work to be reproduced. methods already published should be summarized and indicated by a reference: only relevant modifications should be described in detail. results and discussion this section should clearly and concisely describe the results of your study. explain the statistical analyses (if used). provide visual representations of the data (tables, graphs) where appropriate, but make sure to reference and explain these in the text. this should explore the significance of the results of the work, not repeat them. a combined results and discussion section is often appropriate. avoid excessive citations and discussion of published literature. conclusion the main conclusions of the study may be presented in a short conclusions section, which may stand alone or form a subsection of a discussion or results and discussion section. references  follows the apa style (american psychological association) http://www.apastyle.org  suggested using mendeley  arranged by alphabetic  comprised at least 15 reference sources  it must cite min one article from jurnal informasi (see the archive menu)  references with maximum 10 years the template of informasi article in word document format is available for download here. fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, yogyakarta telp. (0274) 548202 psw. 450 website: http://www.fis.uny.ac.id email: s1komunikasi@uny.ac.id atau informasi.ilkomuny@gmail.com issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 9 770126 065917 v editorial media anthropology: studying the life of media consumers through audience ethnography lily el ferawati rofil lily.ferawati@binus.ac.id communications, faculty of computing and media, binus university international, jakarta, indonesia the growing popularity of audience ethnography captivates global anthropologists to shift their research interest from traditional culture to popular culture, observing the life of audience around media production. this phenomenon becomes the genesis of media anthropology school of thought which is popular among scholars in both anthropology and media/cultural studies. conceptually, media anthropology can be defined as an interdisciplinary field which acknowledges mass media consumption and production as an aspect that construct human day-to-day lives and culture (askew, 2002; osorio, 2005; spitulnik, 1993). however, the term “media anthropology” itself has not been widely recognized. debra spitulnik (1993) doubts the acceptance of “anthropology of mass media” as a standalone field among anthropologists. yet, she argues that there exists relations between mass media, society and culture and that is the intersection of anthropology, sociology, and mass media research where the question about the implications of mass media for fundamental social and cultural change becomes central (spitulnik, 1993: 307). john postill (2005), an anthropologist who studied the influence of media to national identity of an indigenous society in malaysia, names “media anthropology” as a mere research area in ethnological studies. considering the increasing research interest in mass media culture, francisco osorio proposes “mass media anthropology” as a scholarly discipline which refers to “the field within anthropology that studies the way in which culture shapes society through the mass media” (osorio, 2005: 36). as a branch in anthropology, media anthropology has contributed to the discipline in three areas (peterson, 2003). first, media anthropologists produce thick ethnographies just like other cultural anthropologists. second, media anthropology has shifted anthropological work from europe and north america to global south. third, the scholars in media anthropology volume 48. nomor 2. desember 2018 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 volume 49. nomor 2. desember 2019 vi establish alternative theories through theories of change, social formations, and cultural forms. one prominent characteristic of media anthropology to be considered as a subsection in anthropological field is its use of ethnographical method of research. ethnographic approach to audience research has come to existence among the researchers in the field of media and cultural studies since the 1980s (gray, 2003; seiter, 2004; hermes, 2010). the tradition of the anthropology-inspired methodological approach which started in europe and north america is popular among media anthropologists and reception researchers in nonwestern countries. for example, they adopt this approach to study television consumption and identity politics (abu-lughod, 1995; mankekar, 1999; scrase, 2002; shetty, 2008), media and nation building (postill, 2008; blondheim & liebes, 2009), and soap opera reception and modernity (thompson, 2000; la pastina, 2004; machado-borges, 2007). ethnography is a qualitative research methodology that requires a researcher to spend a period of time with the community under study, observing and recording their lives in natural settings (hamersley & atkinson, 2007; gobo, 2008; fetterman, 2010). this methodological mechanism has long been adopted in the study of media audiences. according to moores (1996: 9), audience ethnography refers to a methodological practice for “investigating the social world of actual audiences, using qualitative techniques—most notably the extended period of participant observation ‘in the field’ and the unstructured conversational interview with informants”. the main objective of audience ethnography is to understand the media consumption “from the virtual standpoint of actual audiences” (ang, 2005: 136). in addition, it serves as an instrumental purpose for understanding “the media practices, and meanings people attach to media, and as a way to document everyday media practices in detail” (perala, helle, & johnson, 2012: 12). the anthropological based approach emerged in the early 1980s within the british cultural studies (bcs) community (hermes, 2010). it started with stuart hall’s “encoding/decoding” thesis (1980) which significantly inspired a number of other researchers in the centre for contemporary cultural studies (cccs) at the university of birmingham and the rest of the world. some of the notable pioneers in television audience ethnographies include dorothy hobson’s study of british soap opera (1982), ien ang’s dutch dallas study (1985), david morley’s family television (1986), charlotte brunsdon’s study of woman television audience (1986), and ann gray’s study of feminine video cassette recorder (1987). however, these studies explore the audience’s decoding of certain television programs simply through qualitative interviews and textual analysis. the lack of time that media researchers spend in the field is an issue for some anthropologists (spitulnik, 1993; gray, 2003; seiter, 2004). spitulnik (1993) notes that critics raise the important points missing in ethnography of media audience such as detailed participant observation and actual immersion in audience’s life. despite these critiques, media audience researchers continue to use the term ethnography to label their study even though the procedures do not necessarily meet the nature of traditional ethnography. for example, marie gillespie’s study of british punjabi youth’s television culture (1995) and chris barker’s exploration of soap talks among the british asian girls (1997) combine participant observation with qualitative surveys and focus group discussion respectively. however, the ethnography of media audience has been expanded to the study of online culture and communities, such as “cmc (computer-mediated communication) ethnography” or “virtual ethnography” (hine, 2000), “netnography” (kozinets, 2002; langer & becham, 2005) and “network ethnography” (howard, 2002). these new forms of ethnography allow media researchers to conduct observation of textual discourse that arise from virtual communities’ activities, in non-territorial field site. in point of fact, there are some excellent contemporary media research studies that are conducted in accordance with the proper practices of ethnography. for example, vicki vii mayer’s two-year fieldwork in san antonio (2003) explores the mexican american’s reception of telenovela through interviews and participant observation that includes field notes and television cowatching. similarly, thais machado-borges (2007) adds complementary methods such as structured conversation and essays along with the other primary approach to understand brazilian youth’s telenovelas consumption. another telenovela study that can be considered as proper ethnography is la pastina’s study of audiences in rural brazil (2004). through a year-long study in the field, antonio c. la pastina (2004) carries out triangulation of in-depth interviews, surveys, focus group discussion, archival readings and participant observation to explore rural brazilians’ engagement in popular telenovelas. notwithstanding the disciplines, some scholars such as abu-lughod (1997), mankekar (1999), shetty (2008) and rofil (2016) apply ethnographic approaches in their television audience research and shed light upon understanding of television audiences and politics of identity. essentially, audience ethnography is the salient trend in the second and third generation of media reception research, underlying the studies of the relationships between media, culture and communities (alasuutari, 1999). while the earlier generation embraces the critical inquiries of identity politics, the contextual use of media and the role of media in everyday life; the latter suggests to “bring the media back to media studies”, by which both content and audience interpretation are critically analyzed (alasuutari, 1999, p. 7). in the beginning, ethnography offers an instrumental mechanism which enables media researchers to “overcome the artificiality of mass communication research based on naturally occurring data” (ruddock, 2001: 128). the importance of ethnography as a methodology in media and cultural researches lies in its core principle that acknowledges audiences as active consumers of media texts. david morley (1992) argues that media audience research needs to be diverted from the “pessimistic mass society thesis” to shifting between “optimistic” and “pessimistic” paradigms. furthermore, morley (1992: 50-51) suggests that communication researchers should consider “the dimensions of power and influence through which the powerful (leader and communicators) were connected to the powerless (ordinary people, audiences)”. in this way, both content of messages that have effects on audience and the social meanings which audiences produce from the negotiation with the message can be analyzed in symmetrical and simultaneous manners. likewise, contemporary audience ethnography offers the best of both worlds, encompassing the media-based and audience-based research through which media programs are analyzed and discussed by both audiences and researchers, while experiencing them live in the field. references abu-lughod, l. (2005). dramas of nationhood: the politics of television in egypt. chicago: the university of chicago press. alasuutari, p. (1999). cultural images of the media. in p. alasuutari (ed.), rethinking the media audience (pp. 86-104). london: sage publications. ang, i. (1985). watching dallas: soap opera and the melodramatic imagination. london: routledge. ang, i. (2005, 1991). desperately seeking the audience. new york: routledge. available from taylor & francis e-library. askew, k. (2002). introduction. in k. askew & r. wilk (eds.), the anthropology of media, (pp. 1-13). london: blakwell. barker, c. (1997). television and the reflexive project of the self: soaps, teenage talk and hybrid identities. the british journal of sociology, 48(4), 611-628. doi: 10.2307/591599 viii blondheim, m., & liebes, t. (2009). television news and the nation: the end? the annals of the american academy of political and social science, 625(1), 182-195. brunsdon, c. (1986). women watching television. mediekultur: journal of media and communication research, 2(4), 100-112. fetterman, d. m. (2010). ethnography: step-by-step. thousand oaks: sage. gillespie, m. (1995). television, ethnicity and cultural change. london: routledge. gobo, g. (2008). doing ethnography. london: sage. gray, a. (2003). research practice for cultural studies. london: sage. hamersley, m., & atkinson, p. (1995). ethnography: principles in practice (2nd ed.). london: routledge. hermes, j. (2010). the ‘ethnographic turn’: the histories and politics of the new audience research. leicester: department of media & communication, university of leicester. hine, c. (2011). towards ethnography of television on the internet: a mobile strategy for exploring mundane interpretive activities. media, culture & society, 33(4), 567-582. la pastina a. c. (2004). telenovela reception in rural brazil: gendered readings and sexual mores. critical studies in media communication, 21(2), 162-181, doi: 10.1080/07393180410001688056 la pastina a. c. (2004). telenovela reception in rural brazil: gendered readings and sexual mores. critical studies in media communication, 21(2), 162-181, doi: 10.1080/07393180410001688056 machado-borges, t. (2002). an ethnographic approach to the reception of telenovelas: some reflections on research methods. paper presented in the international conference on crossroads in cultural studies, tempere, finland. mankekar, p. (1993). national texts and gendered lives: an ethnography of television viewers in a north indian city. american ethnologist, 20(3), 543-563. mayer, v. (2003). living telenovelas/telenovelizing life: mexican american girls’ identities and transnational telenovelas. journal of communication, 53(3), 479-495. moores, s. (1996). interpreting audiences: the ethnography of media consumption. london: sage. morley, d. (2005, 1992). televisual, audiences & cultural studies. london: routledge. available from taylor & francis e-library. osorio, f. (2005). proposal for mass media anthropology. in e. w. rothenbuhler, & m. coman (eds.), media anthropology (pp. 36-45). thousand oaks: sage publications. perala, r., helle, m., & johnson, s. (2012, november). developing and testing new audience research methods. paper presented at the ecrea conference, istanbul, turkey. peterson, m. a. (2003). anthropology and mass communication: media and myth in the new millennium (vol. 2). new york: berghahn books. postill, j. (2005, april). media anthropology in a world of states. paper presented in the easa media anthropology e-seminar. rofil, l. e. f. (2016). television consumption and the construction of hybrid identity among female javanese descendants in malaysia/lily el ferawati rofil (doctoral thesis, university of malaya). ix ruddock, a. (2001). understanding audiences: theory and method. london: sage. scrase, t. j. (2002). television, the middle classes and the transformation of cultural identities in west bengal, india. international communication gazette, 64(4), 323-343. seiter, e. (2004). qualitative audience research. in r. c. allen & a. hill (eds.), the television studies reader (pp. 461-478). london: routledge. shetty, m. l. (2008). television and the construction of tulu identity in south india (doctoral thesis). retrieved from proquest dissertations and theses. (3341959) spitulnik, d. (1993). anthropology and mass media. annual review of anthropology, 22, 293315. thompson, k. (2002). border crossings and diasporic identities: media use and leisure practices of an ethnic minority. qualitative sociology 25(3), 409-418. 121 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 dani fadillah ilmu komunikasi universitas ahmad dahlan abstract this study attempts to do an examination of communication dynamics occurring in internal brajamusti as a pro football team psim jogja during the election of a candidate mayor and municipal deputy mayor yogyakarta.this study was conducted using descriptive qualitative approach.type of research is doing check deeply the dynamics of what happens ranging from communication activities which is a formal culturally to eventually become brajamusti the agreement.some activity carried out such as by collecting and assess case, floated issues, even, and so on. do the interview with the members and brajamusti’s lead, an analysis of interviews, mapped problems faced, and formulated conclusion. abstrak penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengamatan terhadap dinamika komunikasi yang terjadi dalam internal brajamusti sebagai wadah pendukung tim sepak bola psim jogja semasa pemilihan calon walikota dan wakil walikota kotamadya yogyakarta. penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. tipe dari penelitian ini adalah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dinamika yang terjadi mulai dari aktifitas komunikasi yang bersifat kultural hingga formal yang pada akhirnya menjadi kesepakatan brajamusti sebagai organisasi.beberapa aktivitas dilaksanakan seperti mengumpulkan dan mengkaji kasus-kasus, isu yang dilontarkan, even, dan sebagainya. melakukan interview dengan para anggota dan pimpinan brajamusti, melakukan analisis terhadap hasil wawancara, memetakan permasalahanpermasalahan yang dihadapi, dan merumuskan kesimpulan. keywords: communication intenal, brajamusti, election pendahuluan sepak bola dan politik merupakan hal yang berbeda, yang satu adalah oleh raga dan yang satu lagi adalah arena perebutan kepentingan, akan tetapi tampaknya meski pun berbeda kedua hal ini tidak bias dipisahkan begitu saja. di berbagai belahan dunia secara lintas generasi sepak bola senantiasa tidak bisa lepas dari yang namanya politik dan politik pun tidak bias jauh-jauh dari yang namanya sepak bola, seperi yang dilakukan oleh jendral franco di spanyol (real madrid), mussolini di italia (lazio), hingga pangeran william di inggris (aston villa). bahkan secara umum klub sepak bola beserta wadah supporter yang dimilikinya memiliki dasar ideologi dan kepentingannya masing-masing (syahputra, 2016). fanatisme yang dimiliki oleh para pendukung sepak bola merupakan energi luar biasa serta menggiurkan bagi para politisi, sehingga para politisi pun tak segan mendekatkan diri dengan sepak bola serta berani melakukan investasi besar-besaran bagi klub agar menjadi sosok yang dicintai para penggemar dengan harapan akan mendapatkan dukungan bagi setiap langkah politis yang akan diambilnya. 122 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 begitu pula dengan klub dan para pendukungnya, politisi terlihat sebagai sosok yang mampu memberikan angin segar bagi perkembangan klub demi meraih prestasi, sehingga akan terlihat sebagai sebuah hal yang mubazir jika sampai menolak kalau ada politisi yang mendekat. kesimpulannya hubungan antara sepak bola dan para politisi bersifat mutualisme. di indonesia pun kondisinya tidak jauh berbeda dengan banyaknya klub yang tidak bisa lepas dari kepentingan politik, sebut saja persipura jayapura (benhur tomy mano, golkar), persiba bantul (idham samawi, pdip), pelitajaya karawang (bakrie), dan sebagainya. bahkan futsal pun mulai dilirik untuk kepentingan politik, terlihat dengan terpilihnya hary tanoe soedibjo (perindo) sebagai ketua asosiasi futsal indonesia pada 2014 silam. menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota yogyakarta pada tahun 2017 dinamika komunikasi yang beraroma politis pun muncul di internal brajamusti sebagai wadah supporter psim jogja. munculmya dua pasang calon kepala daerah kotamadya yogyakarta yang terdiri dari pasangan imam priyono–achmad fadhlil dan pasangan haryadi suyuti–heroe poerwadi melahirkan dinamika komunikasi tersendiri di internal brajamusti. sebagai organisasi non partisan selayaknya brajamusti bersifat netral namun brajamusti harus menentukan sikap dan sikap itu akan terbentuk dari komunikasi yang terjadi di internal mereka. oleh karena itu lah peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap dinamika komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada di kotamadya yogyakarta 2017. kajian pustaka alur pesan dalam organisasi ada beberapa faktor kunci dalam pengor ganisasian, misalnya saja: struktur, perilaku dan lingkungan. weick juga menganggap faktor-faktor tersebut sebagai suatu yang penting, akan tetapi faktor tersebut dipandang dalam perspektif yang berlainan. jika di dalam teori terdahulu, struktur dipan dang sebagai sebagai suatu hierarki, kebijakan serta rancangan pengorganisasian, maka weick menganggap bahwa struktur merupakan suatu aktivitas dan serta lebih spesifik lagi yakni aktivitas komunikasi. struktur ditentukan oleh perilaku yang saling bertautan. dari hal tersebut, kita dapat ambil gambaran bahwa suatu organisasi kerap kali dipandang sebagai representasi dari ketua atau pimpinannya. kerap kali apa yang menjadi perilaku dari sang pemimpin mempunyai pengaruh yang besar terhadap anggota-anggota organisasinya. hal ini dikarenakan, biasanya dominasi dari pemimpin sangatlah kuat maka apa yang menjadi kemauan pemimpin harus diikuti pula oleh setiap anggota organisasi. jika anggota masih menginginkan berada dalam organisasi tersebut, maka tentunya anggota harus menuruti keinginan dari pemimpinnya. weick (1979), mendefinisikan suatu pengorganisasian sebagai suatu gramatika yang kemudian disahkan secara mufakat untuk mengurangi ketidakjelasan dengan menggunakan perilaku-perilaku bijaksana yang bertatutan. dalam hal tersebut, berarti dapat dikatakan bahwa suatu proses pengorganisasian harus dilaksanakan secara musyarawah untuk mencapai kata sepakat. oleh karenanya, setelah adanya kesepakatan hendaknya dapat dijalankan oleh masing-masing orang yang berada di dalam organisasi tersebut dan hendaknya perilaku-perilaku dari setiap orang dapat saling mempengaruhi guna melaksanakan apa yang sudah disepakati tersebut. selain itu, weick tidak melakukan pemisahan antara organisasi dan lingkungan. dia berpendapat, bahwa orang-orang yang terlibat secara aktif dalam menciptakan dunia mereka. setiap anggota organisasi, tidak hanya bereaksi namun juga bereaksi, dan menciptakan. poin utama dalam hal ini adalah, daripada membicarakan mengenai penyesuaian dengan suatu 123 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 lingkungan eksternal, mungkin akan lebih tepat menyatakan bahwa di dalam proses pengorganisasian terdiri dari penyesuaian dengan lingkungan yang diperankan, di mana merupakan suatu yang terbentuk berdasarkan pada tindakan-tindakan dari aktor-aktor yang saling tergantung (weick, 1979: 27). dengan demikian dapat diambil benang merah, bahwa setiap aktor akan membentuk lingkungan mereka sendiri berdasarkan pada kebutuhan yang ada. misalnya saja pada lingkungan kantor, setiap orang yang mempunyai hobi untuk membaca maka kemudian akan berkomunikasi dan membentuk lingkungan baru dengan orang yang mempunyai hobi membaca juga, sebaliknya orang yang mempunyai hobi menonton sepakbola maka juga akan membentuk lingkungan pada orang yang mempunyai hobi menonton sepak bola. meskipun adanya berbedaan pada hobbi, namun tentu karena mereka berada di dalam lingkungan yang lebih besar (kantor) maka mereka juga akan saling menghormati dan menyesuaikan diri terhadap apa yang menjadi hobbi dan kesenangan dari para anggota suatu kantor. berbicara mengenai komunikasi organisasi berarti mengkaji tentang bagaimana proses perpindahan informasi dari seseorang yang mempunyai otoritas tinggi kepada yang lebih rendah (komunikasi ke bawah), otoritas rendah ke yang lebih tinggi (komunikasi ke atas), dan yang memiliki otoritas sama (komunikasi horizontal), serta yang tidak mempunyai hubungan langsung di dalam struktur organisasi baik itu bawahan ataupun atasan melainkan berlainan divisi (diagonal). setiap jenis komunikasi tersebut, tentu mempunyai proses yang berbeda-beda. oleh karena itu, dibutuhkan suatu pola organisasi yang nantinya dapat memberikan peluang bagi terjadinya komunikasi empat arah tersebut. arah komunikasi mempunyai peran sebagai landasan kerja di mana komunikasi nantinya dapat dilaksanakan dalam suatu organisasi. komunikasi ke bawah (downward communication) komunikasi ke bawah terjadi pada orang yang mempunyai otoritas tinggi kepada yang lebih rendah. adapun bentuk-bentuk dari komunikasi ke bawah, misalnya saja: instruksi, memo resmi, pernyataan mengenai kebijakan perusahaan, prosedur, pedoman kerja, dan penguman perusahaan. di dalam realitas, masalah yang ada di dalam komunikasi ke bawah ini biasanya sangat sulit untuk menginterpretasikan pesan. hal ini terjadi karena umumnya seorang pemimpin tidak dapat mengkomunikasikannya dengan baik pada bawahan yang notabene mempunyai tingkat pendidikan rendah. sebagai contoh, para karyawan kerap kali mengeluhkan terhadap ketidakjelasan intsruksi yang diberikan oleh pimpinan untuk melakukan suatu tindakan. untuk mensiasati hal tersebut, seorang pimpinan seharusnya melakukan komunikasi ke bawah dengan tegas dan langsung pada maksud yang dituju. ada beberapa jenis yang terjadi di dalam komunikasi dari atasan dan bawahan (katz dan kahan dalam wayne pace, 2005). petunjuk mengenai bagaimana melakukan suatu pekerjaan; petunjuk mengenai dasar pemikiran untuk melakukan suatu pekerjaan; petunjuk mengenai kebijakan serta praktekpraktek yang terjadi di dalam organisasi; petunjuk mengenai kinerja pegawai; petunjuk untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of mission). komunikasi ke bawah tidak hanya mencakup pada metode yang digunakan untuk menginformasikan berbagai informasi ke bawah, akan tetapi juga pada bagaimana informasi dapat diterima dengan baik. oleh karenanya, diperlukan adanya strategi khusus pada komunikasi ke bawah, yang tentunya tidak hanya mencakup pada pengeluaran sumber daya langsung tetapi juga sumber daya psikis dan emosional. 124 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 komunikasi ke atas (upward communication) komunikasi jenis ini, berarti informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat lebih tinggi (penyelia). tidak hanya atasan yang berhak berkomunikasi dengan bawahannya, namun bawahan pun juga hendaknya selalu berkomunikasi dengan atasan. komunikasi yang dilakukan bawahan kepada atasan, bisa jadi berupa feedback atas informasi yang dilakukan oleh atasan baik berupa petunjuk ataupun perintah mengerjakan sesuatu. menurut wayne pace (1998: 190), berikut adalah beberapa hal, yang menyebabkan komunikasi ke atas dianggap penting untuk dilakukan: aliran informasi ke atas memberi informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarah organisasi dan mengawasi kegiatan orangorang lainnya. (sharma, 1979). komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia kapan bawahan mereka siap menerima informasi dari mereka dan seberapa baik bawahan menerima apa yang dikatakan kepada mereka (planty dan machaver, 1952). komunikasi ke atas memungkinkan bahkan mendorong omelan dan keluh kesah muncul ke permukaan sehingga penyelia tahu apa yang menggangu mereka yang paling dekat dengan operasi-operasi sebenarnya. (conboy, 1976). komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi dan loyalitas ke pada organisasi dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengajukan per tanyaan dan menyumbang gagasan serta saransaran mengenai operasi organisasi (planty dan machaver, 1952). komunikasi ke atas mengizinkan penyelia untuk menentukan apakah bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi ke bawah (planty dan machaver, 1952). komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaan mereka dan dengan organisasi tersebut (hardiman, 2009). setiap pimpinan organisasi tentu me ng inginkan anggotanya untuk aktif dalam mengembangkan organisasinya. sebagaimana disebutkan di atas, adanya komunikasi ke atas ini, diharapkan para bawahan (anggota) organisasi terlibat aktif di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan. apabila hal-hal yang tidak dimengerti oleh bawahan, maka hendaknya bawahan tidak segan-segan untuk menanyakannya kepada atasan. di era teknologi ini, tentu akan memudahkan proses komunikasi ke atas tersebut. jika atasan sedang sibuk, maka bawahan tidak perlu menunggu waktu untuk bertatap muka langsung guna menanyakan suatu hal, namun bisa melalui chatting, blackberry messenger, whatsapp dan lain sebagainya. komunikasi horisontal komunikasi jenis ini merupakan proses penyampaian informasi dari anggota organisasi yang mempunyai kesejajaran kedudukan. dalam hal ini adalah setiap anggota yang ditempatkan di dalam unit kerja yang sama maka mereka dapat saling berinteraksi (komunikasi) secara bebas. misalnya saja di lingkungan universitas yakni suatu program studi, maka setiap dosen yang berada di program studi tersebut dapat saling berkomunikasi. sedangkan komunikasi yang terjadi antara dosen satu program studi dengan program studi lainnya disebut komunikasi diagonal. menurut harun (2008:49-50), ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya adanya komunikasi horizontal, sebagai berikut; satu, untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. setiap anggota dapat melakukan koordinasi guna membicarakan mengenai suatu penugasan yang diberikan oleh atasan. misalnya, saja: pada acara lustrum, stadium general ataupun suatu seminar. maka demi kelancaran acara tersebut, hendaknya para anggota organisasi mengkomunikasikan antara satu tugas dengan tugas lainnya. dua, berbagi informasi mengenai rencana kegiatan. hal ini memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat berbagi gagasan mengenai suatu event yang 125 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 akan diselengggarakan. setiap orang tentu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, dan apabila dapat didiskusikan bersama maka pemikiran tersebut tentu saja dapat lebih baik. tiga, untuk memecahkan masalah. hidup ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut dengan masalah, maka apabila masalah tersebut terjadi di dalam suatu organisasi hendaknya dapat diselesaikan bersama dengan adanya peran aktif dari setiap anggota. empat, untuk memperoleh pemahaman bersama. sebagaimana disebut di atas, bahwa pemikiran satu orang dengan orang lain tentu tidak sama. komunikasi mempunyai peranan penting bagi terciptanya suatu pemahaman bersama. oleh karenanya, setiap anggota organisasi diharapkan mampu bersikap terbuka untuk membicarakan mengenai setiap perbedaan tersebut. lima, untuk mendamaikan, berunding, dan menganai perbedaan. setiap individu seringkali mengembangkan pilihan dan prioritas yang kemudian menyebabkan adanya ketidakpuasan. oleh sebab itu, adanya komunikasi antara anggota organisasi dapat menjadi solusi dalam upaya untuk mendamaikan persoalan yang ada. enam, untuk menumbuhkan dukungan antar persona. dukungan seorang rekan kerja sangat berarti bagi kesuksesan di dalam meraih tujuan organisasi. oleh karena itu, seharusnya para anggota organisasi selalu terbuka terhadap hal-hal yang dialami untuk memperoleh dukungan dari anggota organisasi yang lain. saat ada waktu luang, maka hendaknya dapat memanfaatkannya untuk dapat berkomunikasi guna meningkatkan keakraban diantara para anggota. komunikasi diagonal (diagonal communication) sebagaimana sudah di sebutkan di atas, dalam suatu lingkungan kerja kita tidak hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang berada dalam divisi kita. akan tetapi, kita juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan orang yang berbeda divisi. meskipun jenis ini merupakan suatu jalur komunikasi yang paling sedikit digunakan, akan tetapi komunikasi diagonal juga merupakan hal yang penting terutama apabila ada individu yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan jalur yang lain. dapat diambil contoh dalam komunikasi jenis ini, misalnya saja pada seorang bagian keuangan di mana dia mempunyai tugas untuk membuat laporan keuangan bulanan. maka untuk membuat laporan tersebut, dia juga harus berkomunikasi dengan divisi pemasaran (marketing) untuk menanyakan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran termasuk hasil yang telah dicapai. oleh karena hal tersebut, tidaklah mungkin individu hanya melakukan komunikasi di dalam satu divisi saja, melainkan juga berkomunikasi dengan divisi lainnya yang semua saling berkesinambungan. metode metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis studi korelasional.pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (sukmadinata, 2008: 17). oleh karena itu penelitian ini memonitor apa yang terjadi dalam internal tubuh brajamusti selama periode penjaringan bakal calon oleh partai hingga apa saja hal yang terjadi setelah kpu menetapkan nama-nama calon yang berlaga dalam pilkada di kotamadya yogyakarta tahun 2017. penelitian ini berlangsung di wisma psim, wisma soeratin, komplek mandala krida yogyakarta, stadion sultan agung bantul, serta di tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat berkumpul oleh wadah-wadah supporter psim jogja. proses monitoring dan pengumpulan datadata sudah dilakukan sejak bulan mei 2017 126 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 ketika nama-nama yang dijagokan untuk maju sebagai kepala daerah di kotamadya yogyakarta muncul di permukaan hingga tanggal 15 april 2017 saat pencoblosan dilakukan. dalam penelitian ini data yang dikumpulkan antara lain melalui rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung. peneliti telah mewawancarai informan yang dapat mendukung rumusan masalah diantaranya adalah para pengurus brajamusti, senior dan alumni kepengurusan brajamusti serta tokoh-tooh tertentu yang terkait dengan brajamusti dan namanya disebut-sebut akan maju dalam pilkada sebagai calon walikota kotamadya yogyakarta. hasil dan pembahasan sepak bola dan politik di indonesia junaedi (2011: 6) pernah mengungkapkan bahwa sepak bola sudah akrab menjadi media komunikasi politik para politisi. pemanfaatan sepak bola sebagai media komunikasi politik bisa dilihat dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) untuk membiayai klub yang berlaga di liga indonesia. para kepala daerah berusaha mengembangkan popularitasnya dengan membiayai klub yang berlaga di liga indonesia apalagi setelah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. pemilihan kepala daerah secara langsung ini menuntut adanya popularitas yang tinggi dari para aktor politik yang berkompetisi. misalnya sebagaimana yang terjadi pada masa kepemimpinan sutiyoso menjabat sebagai gubernur jakarta kesebelasan persija jakarta berhasil menggapai pretasi tinggi karena mendapat dukungan besar dari sutiyoso sehingga tidak aneh jika sutiyoso berhasil menjabat gubernur jakarta selama dua periode. popularitasnya yang tinggi sebagai gubernur yang peduli dan royal dalam membelanjakan anggaran untuk membeli pemain bintang demi prestasi klub, hasilnya dia begitu populer meski pun bukan putra daerah. selain itu pada saat pemilu presiden tahun 2009 pun m. jusuf kalla memanfaatkan sepak bola sebagai bahan kampanye politiknya dimana dia merekrut duo primadona sepak bola tanah air saat itu yaitu bambang pamungkas dan ponaryo astaman sebagai endorse dalam iklannya. juga ada iklan politik dari sutrisno bachir selaku mantan ketua umum partai amanat nasional yang menjadikan latarbelakang permainan sepak bola sebagai materi iklannya. berbagai fenomena diatas secara jelas menjadi bukti bagaimana relasi sepak bola dan komunikasi politik di indonesia. popularitas sepak bola sebagai olah raga yang paling populer di indonesia sejalan dengan popularitas sepak bola sebagai cabang olah raga yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi politik. prestasi tim nasional yang barangkali miskin prestasi tidak berarti secara otomatis sepak bola kehilangan keefektifitasannya sebagi sarana komunikasi politik. fanatisme yang luar biasa pada sepak bola menutupi keterpurukan prestasi tim nasional, dimana fanatisme ini lah yang kemudoan dimanfaatkan sebagai media komunikasi politik (junaedi, 2009: 10). untuk di kotamadya yogyakarta sendiri psim jogja memiliki dua wadah supporter yaitubrajamusti dan the maiden dimana masing-masing dari keduanya memiliki masis massa dan organisasi under bow dengan karakteristiknya masing-masing. untuk penelitian yang dilakuka kali ini peneliti menjadikan brajamusti sebagai subyek kajian dikarena brajamusti merupakan wadah supporter pertama psim jogja dan secara kuantitas memiliki basis massa yang jauh lebih banya dibandingkan dengan kelompok yang lain di kotamadya yogyakarta. secara bahasa brajamusti sendiri merupakan akronim dari brakyat jogja mataram utama sejati, sedangkan berdasarkan kisah mahabharata brajamusti merupakan senjata jurus atau pamungkas milik gatotkaca putra bima dalam bentuk aji-ajian, oleh karena itu lah kehadiran brajamusti di stadion memberikan dukungan pada psim jogja yang sedang bertanding layaknya menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi klub yang mereka dukung. nyanyian serta yel-yel yang diteriakkan oleh 127 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 brajamusti seolah menjadi aji-ajian yang membangkitkan semangat para pemain psim jogja dan menciutkan nyali para lawannya. brajamusti memiliki tempat tersendiri bagi para pendukung psim jogja yang berasal dari kaum perempuan, wadah itu bernama brajamolek yang merupakan akronim dari brakyat jogja modern dan intelek. disinilah para wanita pendukung psim jogja berkoordinasi, kehadiran brajamolek sebagai wadah supporter perempuan turut memberikan warna tersendiri. sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari wawancara yang dilakukan terhadap brajamolek mereka bukan lah sebatas tempat berkumpul para perempuan pendukung klub sepak bola (psim jogja) bukan kelompok perempuan penyuka pemain bola, kaena itu mereka pun memiliki kode etik dan aturan yang harus ditaati oleh semua anggotanya. latar belakang brajamolek sendiri sangat bervariasi baik dari background pendidikan, ekonomi dan status sosialnya. oleh karena itu lah selain brajamusti, brajamolek juga menjadi salah satu sumber informasi penting dari penelitian yang peneliti lakukan. komunikasi internal jelang pemilihan sebelum penetapan calon walikota dan bakal calon walikota kotamadya yogyakarta pada tanggal dinamika yang terjadi di internal brajamusti cukup dinamis. saat itu muncul beberapa nama yang digadang-gadang sebagai bakal calon walikota yogyakarta seperti pasangan incumbent haryadi suyuti dan imam priyono, para pejabat publik dan petinggi partai seperti heroe poerwadi, achmad fadli, zuhrif hudaya, hingga tokoh masyarakat seperti poerbokusumo (saudara sri sultan hamengkubuwono x) dan ahmad syauqi soeratno (kader muhammadiyah sekaligus mantan general manager psim jogja) serta beberapa nama lain yang terus muncul karena dinilai layak untuk dipertibangkan menjadi orang nomor satu di yogyakarta. para bakal calon, simpatisan dan timses yang sudah dipersiapkan pun saat itu pun telah bergerilya ke berbagai kelompok dan lapisan masyarakat untuk mendapatkan dukungan agar para bakal calon dilirik oleh para partai yang memiliki hak untuk mengusung calon walikota, mengingat dari sejumlah partai yang menduduki dprd kota yogyakarta hasil pemilu 2014 hanya pdip yang dapat mengusung calon tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. dalam pemilu dpr ri caleg terpilih adalah mereka yang berasal dari parpolparpol yang lolos 2,5 % pt (parliament threshold).ketentuan 2,5 % pt ini tidak berlaku untuk pemilu dprd (provinsi & kab/kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi dprd akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. ini berarti pemilu dprd menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-38 parpol (kecuali di nad, ditambah 6 parpol lokal). untuk menentukan perolehan kursi dprd (provinsi & kab/kota) maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas bpp; yaitu parpol yang mencapai atau melebbihi bpp (kita sebut saja parpol bpp). bila terdapat sisa kursi, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol bpp maupun parpol non bpp) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol–parpol tersebut berdasarkan sistem rangking. dengan demikian, tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada pemilu dprd (provinsi & kab/kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem bpp (tahap i) dan sistem rangking (tahap ii, bila terdapat sisa kursi).hasil pemilu legislatif dprd kota yogyakarta 2014 bisa kita lihat pada tabel. dari data diatas dapat dilihat selain pdip partai-partai seperti pks, golkar, gerindera, pan dan ppp harus membangun koalisi, sedangkan nasdem dan pd harus bersedia untuk menjadi pendukung koalisi karena hanya memiliki satu kursi. kemudian partaipartai yang ada diluar batas ambang bawah yang tidak memiliki kursi harus berbesar hati untuk tidak memiliki wakil di dprd kota yogyakarta dan hanya bisa menunggu uluran 128 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 tangan dari para pemilik kursi di parlemen. dari berbagai nama yang muncul sebagai bakal calon walikota di kotamadya yogyakarta ada dua nama yang sering muncul dikalangan internal brajamusti, yaitu sang patahana haryadi suyuti dan mantan gm psim jogja ahmad syauqi soeratno. nama keduanya muncul karena memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi dan akrab dikalangan brajamusti, nama haryadi suyuti karena selain karena statusnya yang incumbent juga karena dia pernah menjadi ketua psim jogja, sedangkan nama ahmad syauqi soeratno karena dia merupakan senior brajamusti dan membawa psim menjuarai divisi utama pada tahun 2003 saat menjabat sebagai general manager setelah kpu secara resmi mengumumkan siapa saja yang menjadi calon walikota dan wakil walikota kotamadya yogyakarta semua berubah. dinamika politik yang berlangsung ternyata hanya mengerucutkan dua pasang nama untuk bersaing menjadi nahkoda di kotamadya yogyakarta, nama yang muncul adalah pasangan imam priyono–achmad fadli dan haryadi suyuti–heroe poerwadi. tidak ada nama ahmad syauqi soeratno sama sekali dalam nama yang telah ditetapkan oleh kpu. hal ini membuat beberapa anggota brajamusti menjadi kecewa, tidak sedikit ungkapan kekecewaan pun diluapkan secara terbuka di media social. hingga kemudian keluarlah sikap resmi organisasi dari dpp brajamusti bawa sebagai organisasi non partisan brajamusti tidak berpihak pada salah satu calon mana pun, tiap anggota brajamusti dipersilahkan untuk menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa ada arahan khusus dari brajamusti secara organisasi. gambar pernyataan sikap brajamusti secara de jure yang dipublikasikan akan tetapi meski sudah ada suara resmi dari dpp brajamusti terkait sikap organisasi sehubungan dengan pilkada, bukan berarti no nama partai jumlah kursi perolehan suara 1 partai nasional demokrat (nasdem) 1 7.875 2 partai keadilan sejahtera (pks) 4 18.587 3 partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) 15 77.236 4 partai golongan karya (golkar) 5 17.763 5 partai gerakan indonesia raya (gerindera) 5 26.959 6 partai demokrat (pd) 1 13.031 7 partai amanat nasional (pan) 5 30.952 8 partai persatuan pembangunan (ppp) 4 21.080 9 partai hati nurani rakyat (hanura) 0 3.652 10 partai kebangkitan bangsa (pkb) 0 3.214 11 partai bulan bintang (pbb) 0 1.237 12 partai kebnagkitan dan persatuan indonesia (pkpi) 0 1.051 jumlah 40 203.665 129 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 para anggotanya lantas tidak mengambil peran dalam hajat politik tersebut, geliat tetap ada meski tidak membawa nama brajamusti namun itu semua dilakukan dengan semangat untuk kemajuan brajamusti. empat alur komunikasi dalam dinamika yang terjadi brajamusti senantiasa memakai empat alur komunikasi sebagai berikut; downward communication, alur komunikasi ini digunakan oleh dpp brajamusti untuk mendapatkan masukan dari para anggota khususnya yang berada di dalam kumpulan laskar terkait apa saja situasi yang dirasakan dan diinginkan oleh para anggota laskar sehingga keputusan terbaik bisa diambil oleh dpp brajamusti. para laskar pun ketika menyampaikan sebuah pendapat tidak lantas hanya me nyampaikan pikiran yang terlintas sesaat, namun setelah melakukan diksusi internal scara komprehensif terlebih dahulu di internal mereka sambil diiringi dengan siskusi yang cukup panjang dengan sosok-sosok yang diang gap mampu mmemberikan masukan yang cukup mencerahkan terkait sikap brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta. dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama masa-masa penjaringan dan kampanye, komunikasi yang dilakukan oleh beberapa laskar cukup intensif dan dilakukan dengan suasana yang sangat kultural sesuai dengan budaya supporter sepak bola jogja pada umumnya dan berlangsung di tempat yang natural pula, natural dalam artian di tempat-tempat dengan suasana yang memang biasa mereka lakukan untuk bertemu dan bertukar pikiran, sehingga pesan-pesan yang dilontarkan dan yang diterima pun mewakili suasana hati dan jiwa mereka sebagai brajamusti. upward communication, alur komunikasi ini berlangsung ketika pihak dpp brajamusti telah selesai melakukan kajian secara mendalam terhadap masukan dan pesan dari para nggota dan mengambil sebuah keputusan terkait sikap brajamusti secara umum, hasil keputusan yang telah diambil oleh dpp brajamusti kemudian kembali pada anggota dibawah naungan brajamusti untukkemudian dilaksanakan bersama-sama. namun yang harus disadari adalah bahwa brajamusti itu bersifat majemuk dan heterogen, mereka berasal dari kumpulan manusi dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain dan ada kalanya perberdaan latar belakang diantara mereka sangat mencolok. sehingga bukan lah sesuatu yang mudah jika dari dpp ingin melakukan sosialisasi pada para aggotanya, rasa kecewa dan curiga tentunya ada namun ada pula yang mengnggap bahwa keputusan dari dpp itu sudah baik, namun meski mereka memiliki perbedaan dalam menilai keputusan dari dpp mereka tetap memiliki satu kesepakatan bersama; apa pun yang kau lakukan, siapa pun yang kau pilih jangan bawa-bawa nama brajamusti. horisontal communication, mode komunikasi ini berlangsung ketika dpp brajamusti telah mengeluarkan sebuah kebijakan maka yang harus menaatinya bukan hanya para laskar namun juga presiden brajamusti beserta jajarannya. pertanyaan selanjutnya apakah presiden dan jajarannnya pun menaati keputusan tersebut, serta bagaimana dengan sikap brajamolek selaku wadah supporter psim lainnya yang menjadi perkumpulan perempuan mandiri namun masih berada dalam afiliasi rajamsuti. sikap teladan coba dilakukan oleh presiden dpp brajamusti agar para anggotanya dapat menjalani keputusan organsiasi dengan baik. terlihat selama dinamika politik terjadi sang presiden menjaga jarak dengan para kandidat yang bertarung dalam konstelasi politik lokal. apa yang dilakukan oleh presiden dpp brajamusti itu cukup konsisten, karena sikap menjaga jarak ini sudah dilakukan jauh sejak masamasa penjaringan. artinya belum sempat dari kpu memunculkan nama-nama yang secara resmi akan berebut posisi walikota dan wakil walikota kotamadya yogyakarta sang presiden sudah berhati-hati dalam melakukan komunikasi dengan siapa pun yang disebut-sebut akan maju menjadi orang nomor satu di kotamadya yogyakarta. 130 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 terlihat dalam pantauan peneliti ketika kpu telah mengeluarkan surat keputusan resmi siapa saja yang akan maju sebagai calon walikota dan wakil walikota di kotamadya yogyakarta, sang presiden dpp brajamusti baru kembali membuka diri pada orangorang yang tadinya dia jaga jaraknya karena sudah dipastikan tidak turut bersaing dalam pilkada 2017. sebagai salah satu contoh yang ditemukan oleh peneliti adalah ketika ulang tahun psim yang berlangsung pada tanggal 9 juli 2017 di wisma psim, terlihat presiden brajamusti sejak awal acara mendampingi salah satu mantan bakal calon yang turut hadir dalam acara tersebut. setelah peneliti melakukan konfirmasi memang diakui bahwa pendampingang yang dilakukan oleh sang presiden dpp brajamusti itu adalah bentuk teladan yang coba untuk ditanamkan bahwa sang presiden baru bersedia untuk menunjukkan keakrabannya pada tokoh yang bersangkutan. diagonal communication, mode komunikasi ini terjadi ketika ada sebuah laskar memiliki sebuah gagasan yang dianggap baik maka tak segan-segan laskar-laskar lainnya akan turut memberikan dukungan untuk mengimplementasikan gagasan yang telah dicetuskan itu. sistem kekerabatan antar laskan dalam brajamusti cukup unik, antar laskar saling memberikan perlindungan dan dukungan satu sama lain asalkan ada kepastian bahwa laskar yang bersangkutan memperlihatkan keseriusannya dalam mendukung psim, dan keseriusan itu dibuktikan dengan bersedianya lascar terebut untuk berada dalam naungan dpp brajamusti. berdasarkan informasi yang peneliti peroleh kesediaan sebuah lascar untuk berada dibawah naungan dpp brajamusti adalah sebuah jaminan bahwa segala saran yang diususlkan merupakan salah satu uoaya mereka untuk memajukan brajamusti dan psim karena dpp brajamusti memiliki aturan yang kuat dan megikat. jadi secara otomatis dianggap bahwa saran yang dicetuskan itu secara otomatis telah melalui filter dari aturan yang diberlakukan leh dpp brajamusti. ketiga, namun meski begitu tetap saja tidak bisa menyingkirkan kekutan komunikasi cultural dan kekuatan dari word of mouth dalam menggerakkan keinginan para anggotanya. terlihat dengan sudah adanya pernyataan sikap resmi brajamusti terkait pilkada 2017 yang tidak memihak calon mana pun, ternyata tidak bisa menghilangkan kegelisahan anggota-anggotanya terkait hasil akhir pilkada kotamadya yogyakarta 2017 hingga tetaplah muncul berbagai wacana dan gerakan untuk memenangkan calontertentu. keempat, ada pun dalam kegiatan komunikasi yang melekakan senantiasa menggunakan tiga saluran yaitu; (a) forum komunikasi, dengan cara mengadakan pertemuan rutin internal kepengurusn baik di level dpp brajamusti maupun laskar. sebagai sebuah organisasi dengan memiliki basis akar rumput yang sangat banyak maka forum komunikasi ini sangat bermanfaat untuk menjadi wadah bertemu dan bertukan pikiran antar lascar yang ada.keberadaan forum komunikasi ini memiliki bebrapa kelebihan dan kekurangan. kelebihannya antara lain para laskar dapat bertemu dan tatap muka satu sama lain yang secara otomatis berpotensi untuk memastikan bahwa mereka serius untuk turut hadir dalam forum yang telah disepakati pertemuannya, namun kelemahan dan kekurangan dari keberadaan forum komunikasi ini adalah fakta bahwa brajamusti itu organisasi majemuk sebagaimana yang telah disebutkan diatas, perbedaan latar belakang tentang siapa-siapa saja yang hadir seolah menjadi tembok pembatas diantara mereka, memang tembok dan sekat itu hilang ketika berada di tribun stadion, namun dalam pertemuan yang bersifat resmi maka ada banyak noise non mekanik yang muncul. (b) media sosial, brajamusti sebagai organisasi mau pun personal memiliki akun media sosial nya sendiri-sendiri. memlaui akun ini masing-masing anggota atas nama pribadi mau pun atas nama laskar menuangkan pendapatnya dan kemudian ditanggapi oleh rekan-rekannya yang lain. namun yang menjadi masalah tersendiri 131 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 adalah karena dunia maya merpuakan dunia yang tidak bisa diukur dan diprediksi secara akurat. dalam beberapa kasus yang terjadi ada saja akun yang mengatasnamakan anggota brajamusti namun mengeluarkan cuitan yang bernada profokatif dan memunculkan rasa saling curiga satu sama lain, atau jika tidak masalah sering muncul karena urusan noise semantik mengingat berbedanya cara satu orang memahami sebuah pesan yang dilontarkan oleh sebuah akun. dalam kasus pilkada di kotamadya yogyakarta serangan yang diterima oleh brajamusti dan bebrapa alskarnya sangat kuat, khususnya dari wadah supporter yang menjadi musuh brajamusti. (c) media internal, ada sebuah bulletin rutin yang dikeluarkan oleh brajamusti sebagai media komunikasi merela. bulletin itu bernama kabar mataram yang senantiasa terbit selama dua minggu sekali dengan pertimbangan pertandingan yang berjalan selang-seling kandang dan tandang tiap pekannya. tabloid ini menjadi kebanggaan tersendiri oleh brajamusti karena merupakan salah satu simbol bahwa brajamusti bukan sekedar organisasi perkumpulan tanpa tujuan yang jelas atau hanya perkumpulan untuk menoton pertandingan sepak bola bersama-sama. namun sebuah wadah yang membuat para anggotanya dapat melahirkan sesuatu yang produktif, tabloid kabar mataram adalah salah satu contoh hal produktif yang dihasilkan oleh brajamusti. namun yang menjadi masalah adalah sebagai sebuh organsiasi non profit kemunculan kabar mataran adakalanya terkendala dana, ada kalanya dalam beberapa waktu kabar mataran terlamba terbit karena permasalahan finansial. terakhir adalah adanya kekhawariran pada diri brajamusti terkait nasib psim jogja ke depan mengingat siapa pun yang memenangkan konstelasi politik lokal di kotamadya yogyakarta tidak memiliki catatan yang baik dalam pembangunan psim, kisah kelam lima tahun terakhir membayangi brajamusti dikarenakan tidak adanya tokoh alternatif yang muncul. berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada senior brajamusti dan psim jogja diambil kesimpulan bahwa upaya brajamusti untuk tampil netral dapat dinilai sebuah pilihan berani yang dilakukan oleh brajamusti. mereka lebih memilih mengedepankan independensi organisasi dari pada menjual nama brajamusti untuk kepentingan politis. namun ada dua hal yang harus diperhatkan dari pilihan brajamusti ini, khususnya dari efek yang ditimbulkan karena plihan politik mereka; pertama brajamusti telah mengajarkan pada kelompok supporter klub sepak bola lainnya tentang harga diri wadah supporter yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai manusia kelas dua dan dapat dijadikan sebagai mesin politik oleh para politisi yang sedang bertarung dalam konstelasi politik. pendapat bahwa wadah supporter yang oleh beberapa pihak dianggap hanya sebagai sebuah perkumpulan orang-orang tanpa pendidikan politik yang cukup dan cenderung berbuat onar dapat dipatahkan oleh brajamusti karena sikap independensi mereka, hal ini dapat dikatakan sebuah kemajuan bagi wadah supporter di dunia persepak bolaan tanah air. besar harapan langkah brajamusti ini dapat diikuti oleh kelompok lainnya agar tetap menjaga netralitas organisasi sebagai bentuk kecintaan yang nyata kelompok supporter dengan klub yang didukung olehnya. kedua, akan tetapi langkah netral brajamusti ini berpotensi akan menimbulkan sebuah efek yang menbuat brajamusti akan sedikit kesulitan dalam melakukan akses di pemerintahan daerah untuk berbagai kegiatan mereka di kemudian hari, karena tidak ada pasangan calon yang merasa memiliki komitmen terhadap brajamusti. komitmen politik pada umumnya adalah sebuah janji yang dilontarkan oleh pasangan calon tertentu pada sebuah kelompok atau seseorang asalkan kelompok atau atau seseorang ini bersedia mendukung dan mau pun mengerahkan suara demi kepentingan sang pasangan calon, janji politik itu dapat berupa posisi atau pun akses fasilitas yang akan dipersiapkan bagi siapa saja yang bersedia untuk mendukung mereka. 132 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 akan tetapi dengan netralnya brajamusti terhadap dua pasangan calon yang ada dalam pilkada di kotamadya yogyakarta ini tidak ada siapa pun yang menjanjikan sesuatu pada brajamusti, maka secara otomasti siapa pun yang memenagkan konstelasi politik lokal tersebut brajamusti tidak dapat menagih apaapa terhadap pasangan calon yang menang. akan tetapi brajamusti secara organisasi telah membulatkan tekad bahwa mereka lebih memilih untuk tidak memihak pada pasangan calon mana pun dan siap dengan segala tesiko yang akan terjadi. brajamusti ingin membuktikan bahwa wadah supporter bukan lah kelompok manusia sekunder yang hanya berbuat onar dan keributan serta dapat dipolitisir sebagaimana anggapan beberapa pihak, brajamusti hendak membuktukan bahwa mereka merupakan kelompok supporter yang memiliki kekreatifitasan dan harga diri yang tinggi serta bisa mandiri untuk terus memberikan dukungan pada psim jogja tanpa menjual suara anggotaanggotanya dalam arena pilkada. simpulan pertama bagi para supporter di yogyakarta sepak bola adalah hidup dan kehidupan, sehingga pemilihan kepala derah tidak bisa dilepaskan begitu saja karena akan menetukan nasib klub kesayangan mereka. tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi bagi supporter di daerah lain khususnya bagi klub yang memiliki sejarah panjang. kedua jumlah supporter yang sangat be sar adalah ladang suara yang sangat menjanjikan dalam sebuah pertarungan politik seperti pilkada. ketiga klub yang tidak mandiri dan tidak dikelola dengan profesional berpotensi untuk menjadi lumbung suara oleh para politisi. dalam penelitian ini, peneliti mem berikan beberapa saran, pertama, bagi para pemenang pilkada hendaknya mem perhatikan nasib klub di daerah karena sepak bola di negeri ini bukan hanya sebuah olah raga namun memiliki makna filosofisnya sendiri bagi para pendukungnya. apa lagi jika klub yang bersangkutan kaya akan sejarah perjuangan bangsa seperti psim, maka berikanlah dukungan terbaik entah itu secara moril maupun materiil. kedua bagi para pengurus wadah supporter hendaknya memberkan latihan berpolitik yang cerdas bagi para anggotanya, jangan sampai mereka dipolitisir oleh pihakpihak yang tidak bertanggungjawab hingga salah dalam menentukan pilihan. ketiga bagi para pengelola klub hendaknya mulai membiasakan diri untuk bekerja lebih professional, karena klub bukanlah sebuah paguyuban bermain-main. namun sepakbola adalah sebuah industri yang sangat besar. kemandirian klub akan menjadikan klub dan para supporter lebih bermartabat sehingga jumlah suarasupporter yang sangat banyak itu tidak dapat dipolitisir sebagai lumbung suara. 133 dani fadillah, pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017 daftar pustaka conboy, wiliam a. (1976). communications in a healthy organization.colombus, ihio: chas e. merril. junaedi, fajar. (2011). media dan komunikasi politik. jakarta: puskombis umb aspikom. hardiman, f. budi. (2009). menuju masyarakat komunikatif, ilmu masyarakat, politik dan postmodernisme. kanisius. syahputra, iswandi. (2016). pemuja seoak bola. yogyakarta: kpg. pace, r. wayne dan faules, don f. (2005). komunikasi organisasi: aliran komunikasi dalam organisasi. bandung: remaja rodkarya. planty, earl, dan william machaver. (1952). upward communication: a project in excecutive development. personnel28, 304-318. weick, karl e.the social psychology of organizing. (1979). new york: mcgrawhill. harun, rochajat. (2008). komunikasi organisasi. bandung: cv. mandar maju. sharma, jitendra m. (1979). organizational communication: a linking process. personnel administrator, 35-43. sukmadinata, metode penelitian. ( 2 0 0 8 ) . bandung: remaja rosdakarya. 134 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 76 imlek sebagai pesta rakyat yogyakarta 69 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. imlek sebagai pesta rakyat cina di yogyakarta oleh: dina dwikurniarini abstrak semenjak dibangun hubungan kembali indonesia – cina maka nampak bahwa segala sesuatu tentang cina marak diseluruh indonesia. di yogyakarta juga tidak beda dengan kota-kota besar lain dalam perayaan pergantian tahun dan jika terdapat perbedaan terutama hubungan cina dan pribumi yang tanpa konflik. tujuan tulisan ini mengkaji kebijakan negara terhadap cina dalam bidang budaya serta hubungan cina dan pribumi yang harmanis dapat diciptakan di yogyakarta. kajian ini adalah kajian historis yang menggunakan metode sejarah dengan empat langkah yaitu heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sejarah, kritik sumber, inteprettasi dan historigrafi. hubungan cina dan pribumi sudah terjadii semenjak kedatangan awal cina sebelum terbentuknya negara indonesia hingga sesudah indonesia menjadi sebuah negara merdeka. kenyataan menunjukkan bahwa arang-orang pribumi dan cina dapat saling menerima sebagai warga negara yang sama, merupakan proses panjang. dalam sejarah menunjukkan bahwa peran pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya turut mempengaruhi hubungan antar pribumi dan cina. diskriminasi juga memperlambat terjalinnya perkembangan hubungan tersebut. di yogyakarta, misalnya perayaan imlek atau pergantian tahun dirayakan semua orang dan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata memasukkannya dalam agenda wisata yogyakarta dan kelompok muslim mengizinkan merayakannya di masjid untuk cina yang beraga islam. kata kunci : imlek di yogyakarta, pesta rakyat cina a. pendahuluan persebaran bangsa cina diseluruh dunia sudah terjadi sejak berabad-abad yang lampau. di indonesia pada. masa voc, orang-orang cina menjadi pedagang perantara antara pribumi dan bangsa asing dan setelah indonesia merdeka orang-orang cina tetap punya peran besar dalam perekonomian. sejarah keberadaan orang-orang cina di indonesia sangat panjang sampai diterima sebagai bagian dari bangsa dan berbagai penolakan bahkan melalui berbagai kekerasan telah dirasakan oleh etnis cina. peristiwa kekerasan terhadap etnis cina atau tionghoa di indonesia terjadi hampir sepanjang sejarah indonesia, baik berupa diskriminasi sampai kekerasan fisik seperti perampokan, pembantaian, penjarahan, dan perkosaan maupun pembunuhan. hampir dalam setiap pergantian periode di indonesia etnis cina menjadi korban kekerasan dalam sentimen anti cina, misalnya pembantaian di muara angke pada masa voc (hembing wijaya kusuma, 2005: 8), peristiwa kerusuhan maret 1942 (twang peck yang, 2004: 85), dan masih melekat dalam ingatan adalah peristiwa kerusuhan 13-15 mei 1998 di jakarta dan beberapa kota lainnya. peristiwa tahun 1998 tersebut merupakan salah satu contoh peristiwa malapetaka terbesar yang dialami oleh orang-orng keturunan cina di indonesia setelah masa kemerdekaan. sikap diskriminatif terhadap etnis cina di indonesia sebenarnya telah memiliki akar sejarah yang panjang. di era kolonial, pemerintah hindia belanda telah menetapkan politik segregasi dengan menggolongkan penduduk dalam tiga golongan berdasar ras, yaitu golongan eropa sebagai golongan tertinggi, golongan timur asing (cina dan arab) dan golongan pribumi. aturan passen en wijkenstelsel dikeluarkan pemerintah hindia belanda dalam rangka menghambat gerak langkah etnis cina yang dinilai dapat membahayakan kepentingan pemerintah kolonial. pada masa pemerintahan ri keluar pp no. 10/november 1959 yang melarang warga asing untuk berdagang di wilayah tingkat pedesaan. aturan tersebut senbenarnya ditujukan bagi wna tetapi dalam pelaksanaannya aturan tersebut berlaku hanya bagi etnis cina. aturan tersebut secara tegas membatasi peran dan hak ekonomi etnis cina. mereka hanya diperbolehkan berdagang sampai di tingkat kabupaten, pada tahun 1967 stabilisasi politik, pemerintah soeharto menggalakkan program “pembauran” sebagai solusi atas masalah cina, yang memaksa orang cina untuk sepenuhnya berasimilasi dalam masyarakat indonesia (adam schwatz, 1994:106). terdapat anggapan bahwa golongan cina hidup secara eksklusif dan kurang rasa nasionalis (leo suyandinata, 1996:22). proses asimilasi orang-orang cina sebagai usaha memutuskan hubungan dengan leluhurnya dilakukan dengan penggantian nama bagi warga negara indonesia yang masih memakai nama cina, pelarangan memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf dan bahasa mandarin, pembatasan kegiatan keagamaan, larangan untuk mengadakan perayaan hari raya tradisional di muka umum, serta larangan untuk menyelenggarakan sekolah cina. instruksi presiden no. 14/1967 tanggal 6 desember telah membatasi orang cina di indonesia untuk mengadakan kegiatan agama dan budaya secara terbuka. perubahan terjadi terutama sejak pemerintahan abdurahman wahid. abdurahman wahid telah mencabut keppres no. 14/1967 dan menggantinya dengan keppres no. 6/2006 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat cina telah membuat perubahan besar dalam sejarah cina di indonesia. dari latar belakang dapat dirumuskan masalah 1) bagaimana perkembangan kebudayaan cina di yogyakarta dengan diterapkannya berbagai kebijakan negara, 2) bagaimana pribumi yogyakarta dan cina membangun hubungan yang harmonis dalam segala aspek kehidupan. b. perkembangan kebudayaan cina keberadaan cina dan kebudayaannya di indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam bentuk dan pelaksanaan ritualnya. sejak masa kolonial tradisi cina sudah dilaksanakan hingga indonesia menjadi negara merdeka. akan tetapi pelaksanaan tradisi budaya cina mengalami pasang surut sejalan dengan kebujakan negara terhadap etnis minoritas cina. di yogyakarta sama seperti dibagian lain wilayah indonesia terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap cina, tetapi sejak orde baru tidak pernah terjadi kekerasan terhadap cina di yogyakarta (wibowo, 2000:61). ketika kota-kota di solo dan kebumen dirusak dan dibakar, di yogyakarta tak terjadi seperti dikedua tempat tersebut. sebagai etnis minoritas, keberadaan dan masalah-masalah yang mereka hadapi berbeda-beda. di yogyakarta keberadaan etnis cina tidak lepas dari peran sultan. hamangkubuwana. hubungan antara kraton dan komunitas cina pada taraf tertentu dapat menciptakan suasana saling menghormati antara orang-orang jawa dan cina di yogyakarta. cina di indonesia bisa beragama budha, kristen, katholik, islam maupun kong fu-tse atau konghucu yang dianggap agama minoritas dan tidak diakui negara sebagai agama. kebijakan soeharto adalah asimilasi (koentjaraningrat, 1967:367) dan ingin melebur cina ke dalam masyarakat pribumi dan situasi politik indonesia tidak memungkinkan kong fu-tse untuk berkembang. keidakmampuan orang cina yang tidak bisa berbahasa cina membuat mereka mmeleburkan diri dalam pemikiran barat dan indonesia dan itu membuat mereka menganut agama katholik, protestan dan islam. konghucu sebagai perayaan tahun baru khas cina telah mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya di indonesia. pada masa pemeriintahan soekarno menjadi perayaan meriah di glodok ,jakarta berlangsung pertunjukkan barongsai maupun petasan warna-warni dipasang dipohon tinggi yang dianggap sebagai penghilang sial dan mengusir bahaya. kondisi tersebut berbanding terbalik pada masa pemerintahan soeharto dengan program pebauran dengan menjauhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan negeri cina. pada masa itu hamper tidak ada susana kemeriahan imlek di indonesia dan itu berakhir dengan kebijakan baru presiden abdurran wahid. 1. keharmonisan jawa dan cina di yogyakarta sejak berdirinya kota yogyakarta pada tahun 1756, komunitas cina sudah ada yaitu dengan diangkatnya kapiten cina to in oleh pemerintah belanda (koentjaraningrat, 1967:63). pada awalnya komunitas cina ada di desa-desa, tetapi setelah keluar pp 10 tahun 1959 mereka pindah dari desa ke kota. mereka juga banyak yang menikah dengan wanita pribumi dan tinggal diperkampungan jawa dan menjadi golongan peranakan yang dominan. tempat tinggal mereka sederhana atau termasuk dalam kelompok menengah bawah jika dilihat dari bentuk rumah, mobilataupun dari kehidupan keseharian mereka. di yogyakarta mereka ada di sekitar ketandan, beskalan, kemetiran, pajeksan, gandekan, patuk, poncowinatan. kebanyakan mereka yang termasuk golongan sederhana (low profile) tinggal di belakang jalan besar di kampong-kampung. mereka hidup dari membuka warung kecil baik makanan maupun kebutuhan sehari-hari. ada juga yang menjadi penjahit, supir, pegawai pabrik, atau kantor, pedagang keliling, pramuniaga, tukang masak. mereka yang masuk golongan menengah atas, membuka restoran atau toko di pinggir jalan besar. hanya ada beberapa saja etnis cina yang termasuk pengusaha besar (tycoon) karena yogyakarta bukanlah termasuk kota bisnis yang besar. selain itu sekarang banyak orang cina yang bekerja secara professional sebagai dokter, pengacara, manajer perusahaan, ahli kecantikan, guru, dosen. orang-orang cina di yogyakarta dinilai sederhana karena hubungan harmonisnya dengan orang-orang jawa yang telah terjalin sejak berdirinya kota ini. ciri rumah cina, dahulu berpagar tinggi dan tertutup seolah-olah untuk menjaga diri dari rasa tidak aman. saat ini banyak yang sudah berubah menyesuaikan dengan kehidupan sekitarnya. dalam kebudayaan, orang cina di yogyakarta lebih menampakkan afiliasinya ke jawa daripada cina. mereka tidak dapat berbahasa cina tetapi berbahasa jawa baik di dalam maupun di luar rumah. yang masih menampakkan ke-cina-an adalah etos kerja. tidak aneh lagi orang cina juga suka menari jawa seperti didik nini towok, bahkan ada yang mempelajari kejawen dan memyukai serta masuk kelompok ketoprak. sudah sejak lama kebudayaan cina menjadi tak asing bagi warga yogyakarta, terutama makanan-makanan cina seperti bakmi, capjae, kwetiau, kue ranjang, kue mangkok, bakpia dan lainnya. bakpia sudah menjadi ciri khas oleh-oleh yogyakarta. perayaan tahun baru cina atau imlek menjadi momen yang ditunggu seluruh orang. pemerintah oede baru memang melarang perayaan tradisi cina secara besar-besaran, meskipun imlek sendiri bukan perayaan agama sekalipun salah satu prosesinya adalah sembahyang di klenteng. pemerintah orde baru mengawasi dengan ketat aktivitas etnis cina di indonesia termasuk dalam budaya yaitu larangan memasang tulisan cina di di tempat umum, di toko-toko milik orang cina. presiden abdurrahman wahid ketika berkuasa telah mencabut larangan tersebut dan etnis cina melakukan aktivitas budaya dengan leluasa. akan tetapi sejak tumbangnya orde baru, perayaan imlek ditujukan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama warga negara, tidak hanya kepada etnis cina semata. di yogyakarta hubungan persaudaraan antaretnis berjalan harmonis juga hubungan antarumat beragama. proses akulturasi tradisi budaya cina dan tradisi budaya jawa semakin menampakkan keharmonisan. pemerintah orde baru mengawasi dengan ketat aktivitas etnis cina di indonesia termasuk dalam budaya yaitu larangan memasang tulisan cina dipasang di tempat umum, di toko-toko milik orang cina. pemerintah daerah kota yogyakarta menjadikan tradisi-tradisi cina sebagai bagian budaya bangsa dan sekarang tahun baru imlek dimasukkan dalam kalender dinas pariwisata kota yogyakarta. perayaan diwujudkan dengan menggelar pekan budaya cina. budaya imlek bukan satu-satunya karena ada yang lain yaitu cembengan atau “nyekar” yang dilaksanakan tiap tanggal 3 bulan ke-3 imlek. cembengan sama dengan tradisi jawa bulan ruwah selain itu ada peh cun yang diselenggarakan tiap tanggal 5 bulan ke-5 tahun imlek atau sekitar bulan mei-juni. perayaan peh cun bermula dari kisah khut gwan, negarawan bijak juga penyair yang hidup di cina sebelum masehi. dia berjasa karena menyatukan cina namun banyak orang iri dan menfitnahnya. khut gwan menjadi sedih dan kecewa kemudian menceburkan diri ke laut. jasatnya dicari tidak ditemukan, maka sebagain ungkapan duka warga menyebar nasi ke laut. kebiasaan itu ada yang menganggap sebagai memberi makan jasat khut gwan , ada juga yang menganggap nasi sebagai pakan ikan agar iakan-ikan tidak memakan jasat khut gwan (kompas, 29 mei 2009). perayaan peh cun sekarang diagendakan dinas pariwisata kabupaten bantul dengan berbagai acara selama dua hari (sebelumnya hanya 1 hari). dimulai acaranya dengan lomba perahu naga dan getek, atraksi naga dan barongsai, pentas musik tradisional cina dan ditutup pertunjukan wayang kulit. hari kedua ada dua acara yang dicatat rekor muri yaitu kweechang terbesar dan menegakkan 204 telur ayam. kweechang, merupakan makanan khas peh cun seperti lopis yang terbuat dari ketan dan manis rasanya yang dibuat seperti gunungan setinggi dua meter. saat upacara peh cun, gravitasi bumi, bulan, matahari dalam posisi tegak lurus (kedaulatan rakyat, 29 mei 2009), sehingga telur dapat berdiri tegak karena ujung telur menantang langit dan ujung bawahnya seperti dilem pada papan. perayaan peh cun menjadi momen budaya akulturasi cina jawa sehingga membuat ribuan orang menjadi tak ingin melewatkan acara tersebut. acara yang dilakukan di pantai parangtritis menjadi tradisi yang menarik wisatawan. dalam perayaan peh cun juga ada atraksi laying-layang. tradisi lain adalah hari raya musim rontok yang diselenggarakan tiap tanggal 15 bulan ke-8 tahun imlek, acara tersebut dirayakan dengan makan kue khusus ‘tong ciu pia” bersama-sama. perayaan dilakukan pada bulan purnama paling besar. semangat kebersamaan untuk menyelenggarakan promosi multikultural di yogyakarta sangat menonjol. oleh karena itu di yogyakarta sering muncul event-event yang mampu memantapkan hubungan berbagai kultur yang berbeda. semua itu tentu tidak lepas dari sistem keterbukaan yang dilakukan gus dur sebagai presiden republik indonesia dan presiden megawati menjadikan imlek sebagai hari libur nasional. kebijakan-kebijakan tersebut mendukung pluralisme dan keberagaman dalam kebhinekaan yang semakin mendapat tempat dihati masyarakat indonesia. 2. tradisi cina di yogyakarta dulu dan kini suatu fenomena menarik yang dapat diamati kalau perayaan imlek dahulu dihambat pemerintah yaitu dengan inpres n0. 14 tahun 1967. padahal imlek hanyalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat cina diseluruh dunia. di indonesia sudah dilaksanakan sejak zaman belanda sampai keluarnya inpres n0. 14 tahun 1967, sehingga tradisi terseburt tereduksi dari masyarakat. pada tahun 1980 keluar petunjuk pelaksana (juklak) dalam bentuk surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh mentri dalam negeri dan kejaksaan agung. skb tersebut bahwa untuk menyelenggaran perayaan harus lapor. makna semuanya adalah imlek adalah acara keluarga tetapi public entertaintnya adalah cap gomeh yang jatuh tanggal 6 dan 7 tahun imlek. akan tetapi akibat dari pengekangan tersebut saat ini perayaan imlek justru dilakukan secara besar-besaran. munculnya keppres no. 6 tahun 2000 muncul eforia besar dalam perayaan imlek. selama 32 tahun orde baru telah menghambat etnis cina telah dicabur terutama berkaitan dengan perayaan imlek. sekarang ini ketika hari raya imlek telah dilakukan secara luas dan besar-besaran, mungkin banyak orang yang tidak tahu akan imlek sendiri. mal, pusat perbelajaan menjadi media untuk merayakan imlek, sehingga hanya sekitar gemerlap perayaannya saja yang dikenal tanpa tahu sejarah perayaan imlek di indonesia. kebebasan tersebut membawa fenomena baru seperti ketika gereja-gereja katolik di jakarta melakukan misa dalam budaya cina. mui yogyakarta juga memberikan izin perayaan imlek di masjid syuhada, kotabaru bagi orang cina yang beraga islam. imlek sebenarnya memang bukan perayaan agama tetapi adalah tradisi, sehingga imlek adalah milik masyarakat, tidak peduli apapun agamanya. imlek saat ini menjadi penghilang perbedaan dan menciptakan kesetaraan. perayaan pergantian tahun baru imlek tahun 2559 di kota yogyakarta berlangsung semarak yaitu dimulai dengan dengan sembahyang kepada sang pencipta diakhiri dengan perayaan cap gomeh. di yogyakarta perayaan imlek dipusatkan di 2 tempat yakni di klenteng poncowinatan dan klenteng gondmanan. puncak acara dilakukan dengan doa bersama dilanjutkan makan bersama dan silaturahmi antar kerabat makanan yang harus selalu ada lapis legit, kue nastar, kue semprit, kue mawar, manisan kolang-kaling. di klenteng gondomanan juga ada pembacaan sutra-sutra suci cing kwang ming dengan menyalakan lilin dan doa bersama. juga membaca sutra-sutra suci mi lek cing dan cing kang cing. selain itu tahun ini imlek juga dilakukan kampus ugm dengan melibatkan pusat studi agama dan lintas budaya. c. simpul akhir kebudayaan etnis cina di indonesia telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya karena adanya berbagai peraturan negara. pemerintah yang berkuasa dari orde lama, orde baru dan orde reformasi memberlakukan aturan yang berbeda terhadap perayaan pergantian tahun imlek. instruksi presiden no. 14/1967 menjadikan perayaan imlk sederhana karena aturan tersebut hanya membolehkan melakukannya dilingkungan keluarga dan tertutup sampai presiden abdurrahman wahid mencabut aturan tersebut dengan keputusan presiden no 6/2000. peraturan yang dikeluarkan negara setelah menerima agama konghucu sebagai salah satu agama di indonesia yang diakui negara didukung dengan keputusan menteri agama no. !3/2001 tertanggal 19 januari 2001 yang menetapkan imlek sebagai hari libur fluktuatif dan presiden megawati mengumumkan mulai 2003 imlek sebagai hari libur nasional. sejak itulah seluruh kegiatan imlek menjadi perayaan besar di indonesia.. di yogyakarta menjadi perayaan yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai bentuk penerimaan imlek sebagai tahun baru yang di tunggu. masyarakat mengenal akan tiba tahun baru, mulai dari kue keranjang sampai hujan terus menerus masa jelang pergantian tahundan segala pernak pernik imlek. daftar pustaka coppel, charles a, tionghoa indonesia dalam krisis, jakarta: pustaka sinar harapan, 1994. hembing wijaya kusuma, pembantaian di muara angke 1740, jakarta: yayasan obor indonesia, 2005 i. wibowo, retrospeksi dan rekonstektualisasi masalah cina, jakarta: pt gramedia pustaka utama, 1999 ______, harga yang harus dibayar sketsa pergaulan etnis cina di indonesia, jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2000. koentjaraningrat, manusia dan kebudayan di indonesia, jakarta: djambatan, 1997. leo suryadinata, dilema minoritas tionghoa, jakarta: pt temprint, 1986. louis gottschalk, mengerti sejarah, terjemahan nugroho notosusanto, jakarta: ui press, 1983. pramoedya ananta toer, hoakiau di indonesia, jakarta: garba budaya, 1998. ricklefs, m.c. sejarah indonesia modern, yogyakarta: gadjah mada university press, 1995. schwatz, adam a nation in waiting, indonesia in the 1990s, australia: allen and unwin, 1994. takashi shiraishi, zaman bergerak radikslisme rakyat di jawa 1912-1926, judul asli an age in motion: popular radicalism in jawa, 1912-1926, penerjemah himar farid, jakarta: pt utama grafiti, 1997. twang peck yang, elite bisnis cina di indonesia dan masa transisi kemerdekaan 1940-1950, terjemahan apri dananto, yogyakarta: niagara, 2004. vlekke, nusantara sejarah indonesia, terjemahan koran majalah windoro adi t, “angke, sungai darah pada tahun 1740”, kompas jum’at 16 februari 2007 “festifal musim semi”, majalah femina n0. 4/xxxvii. 22-28 januari 2009. “ perayaan peh cun catat dua rekor muri”. kedaulatan rakyat jum’at 29 mei 2009. “tradisi tionghoa untuk warga”, kompas, jum’at 29 mei 2009. biodata penulis: dina dwikuniarini, m.hum, adalah dosen pada jurusan pendidikan sejarah, prodi ilmu sejarah fise uny. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 12 perencanaan sumber daya manusia 11 informasi, no. 2, xxxvi, th. 2010. perencanaan sumber daya manusia (kunci keberhasilan organisasi) oleh:sunarta fise universitas negeri yogyakarta sunarta_tni@yahoo.com abstrak dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, sumber daya manusia (sdm) merupakan aset organisasi yang tidak tergantikan. kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi tidak berarti jika tidak ada unsur manusia di dalamnya. kualitas sdm yang seperti apa dan dalam jumlah (kuantitas) berapa suatu organisasi/perusahaan harus merekrut dan mempekerjakannya, perlu adanya sistem perencanaan sdm yang baik dan terpercaya. perencanaan sdm merupakan upaya memproyeksikan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan masa datang. semua organisasi harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan jaman. pada era seperti sekarang ini, masa depan sangat sukar diprediksi karena perubahan yang terjadi sangat cepat. pada kondisi lingkungn bisnis yang kompetitif, kehidupan organisasi dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan massif. dalam konteks ini, perencanaan sdm menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. agar dalam pelaksanaan perencanaan sdm bisa berhasil, sedikitnya terdapat empat aspek perencanaan sdm yang harus diperhatikan/dilakukan yaitu: (1) berapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees), (2) melakukan identifikasi sdm yang tersedia dalam organisasi (human resource audit), (3) melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan (demand and suplay analysis), (4) menjalankan program aksi (action program). kata kunci: perencanaan sdm, organisasi. a. pendahuluan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, menyadarkan kepada semua orang bahwa perubahan lingkungan bisnis dan organisasi adalah nyata dan sedang berlangsung. perubahan yang terjadi saat ini, secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari dampak yang diakibatkan oleh globalisasi yang melanda semua negara di dunia. untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, dinamis, dan cenderung sulit diprediksi pada era global saat ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (sdm) yang cakap, terampil, berkeahlian, dan responsip terhadap perubahan. era global yang terjadi saat ini telah membuka kesadaran banyak orang bahwa organisasi/perusahaan yang hidup di tengah-tengah persaingan bisnis yang kompetitif ini, teknologi menjadi daya tarik sekaligus simbul sebuah era baru yang disebut sebagai era teknologi informasi. teknologi informasi sebagai sebuah era baru pada abad 21 ini, dicirikan oleh daur hidup produk (product life cycle) yang semakin pendek. kecanggihan teknologi yang lahir dan direspon oleh pasar selalu diikuti terus oleh lahirnya teknologi baru yang lebih canggih dan begitu seterusnya. kompetisi dalam melahirkan barang dan jasa seperti tidak ada akhirnya sehingga konsumen sangat dimanjakan oleh banyaknya pilihan yang bervariasi. pada era global yang kompetitif ini, kehidupan organisasi bisnis dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan massif. derasnya arus perubahan membawa konsekuensi logis bagi perusahaan untuk selalu mengantisipasi dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. dalam konteks ini, cascio, dalam safarudin alwi, 2001:144 ditegaskan bahwa perencanaan sdm akan menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, proses restrukturisasi organisasi, dan perbedaan etnis dalam angkatan kerja. dengan kata lain, faktor-faktor di atas akan menghasilkan ketidakpastian dan sukar untuk diprediksi, maka perusahaan harus mengembangkan bisnis dan menyusun rencana sdm secara sinergis dengan rencana bisnis dalam mengurangi resiko akibat ketidakpastian tersebut. organisasi/perusahaan yang memperkerjakan orang-orang untuk mencapai tujuan dalam menyediakan sdm pada era global sekarang maupun untuk proyeksi di masa datang tidak boleh mengesampingkan fenomena perubahan lingkungan bisnis yang massif dan turbulen seperti sekarang ini. kelangsungan eksistensi organisasi yang hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah lingkungan bisnis yang kompetitif memerlukan sdm yang berkualitas. dalam era teknologi dan informasi, tuntutan kualitas sdm harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi terutama dalam hal kualitasnya. hal ini penting karena kemajuan dan kecanggihan teknologi yang tidak diimbangi dengan tersedianya sdm yang mumpuni dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki oleh organisasi/perusahaan, maka hal itu akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. minimnya sdm baik secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi akibat salah dalam perencanaan/proyeksi sdm di masa datang dapat menghambat kecepatan pencapaian tujuan. organisasi yang tidak didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik dari aspek kuantitas, kualitas, strategi, dan operasional yang baik, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan sulit mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dimasa yang akan datang, riva’i (2004:35). organisasi dalam perjalanan waktunya pasti telah memiliki sejumlah tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. tujuan organisasi pada umumnya menganut prinsip/pola tujuan jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun) atau lebih. dalam rangka usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut biasanya juga telah disiapkan rencana strategis dan rencana operasional sebagai panduan pencapaian tujuan tersebut. satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam praktek organisasi adalah pentingnya integrasi atau keterpaduan antara perencanaan bisnis dengan perencanaan sdm. perencanaan bisnis yang diikuti dengan perencanaan sdm yang baik akan menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. sebaliknya, perencanaan bisnis yang tidak dibarengi dan diikuti perencanaan sdm yang baik akan mempengaruhi tujuan organisasi. tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar dalam praktek organisasi bisnisnya yang kurang dalam memberi perhatian atau porsi pelibatan manajer sdm terhadap pembuatan rencana-rencana bisnis yang akan dilakukan dalam kurun waktu tetentu. biasanya pada tataran ini seorang pimpinan perusahaan melibatkan manajer pemasaran dan manajer keuangan, sehingga akibatnya perusahaan tidak memiliki sdm yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, walker, 1980:76. sesuatu yang paradok bahwa perencanaan bisnis tidak diintegrasikan dengan perencanaan sdm. sebuah ironi bahwa perusahaan dalam membuat perencanaannya kurang melibatkan bagian sdm, sehingga dalam implementasi rencana-rencana bisnis tersebut mengalami kendala ketika kualitas dan kuantitas sdm menjadi unsur utama kesuskesan tujuan. begitu pentingnya aspek perencanaan sdm, maka perencanaan sdm harus sejalan dengan perencanaan bisnis. dengan kata lain, antara perencanaan sdm dengan perencanaan bisnis harus saling terkait satu sama lain pada tingkat corporat. b. pengertian perencanaan sdm perencanaan sdm adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan (persyaratan) untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan ke luar organisasi, arthur w sherman dan goerge w bohlander, dalam hadari nawawi, 1997:137. sementara menurut g steiner, dikatakan bahwa perencanaan sdm merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. dari ke dua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan sdm merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. perencanaan sdm sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sdm berarti usaha untuk mengisi/menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan sdm lebih menekankan adanya usaha peramalan (forecasting) mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. dengan kata lain, tujuan perencanaan sdm adalah untuk mempergunakan sdm seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan/kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. dengan tersedianya informasi tentang kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelakasanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. sedangkan menurut safarudin alwi, 2001:143, dikatakan bahwa perencanaan sdm adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan sdm dengan kualifikasi yang dibutuhkan. perencanaan sdm pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan telah ditetapkan. visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. berawal dari strategi bisnis tersebut kemudian strategi perencanaan sdm apa yang akan dipilih. strategi sdm yang dipilih dan ditetapkan sangat menentukan kebutuhan sdm seperti apa yang akan diinginkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. sementara perencanaan sdm menurut graham dan benet dalam safarudin alwi, 2001:148, dikatakan bahwa perencanaan sdm sebagai upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi dimasa yang akan datang. sebenarnya masih banyak lagi definisi tentang perencanaan sdm yang bisa diangkat, namun dari beberapa definisi yang disebut di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa perencanaan sdm merupakan proses menentukan kebutuhan sdm, secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan strategik organisasi melalui fungsi-fungsi msdm dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif dan efisien. c. proses perencanaan sdm proses perencanaan sdm untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar/berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. sedangkan faktor eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketertgantungan (interdependent) antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. begitu rentannya organisasi/perusahaan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat, sehingga perencanaan sdm mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang akan diwujudkan. rangkaian pelaksanaan perencanaan sdm yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut hadari nawawi, 1997:144 adalah sebagai berikut: 1. dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi/perusahaan akan melakukan: a) menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang (5-10 tahun) atau lebih di masa mendatang. b) menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang (3-5 tahun) di masa mendatang. c) menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama satu tahun (tahunan) dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. 2. dalam kegiatan perencanaan sdm a) pada tahap awal perencanaan sdm mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan sdm antara lain (1) filsafat perusahaan, (2) laporan hasil penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis, (3) tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, dan (4) hasil analisis swot perusahaan. b) pada tahap selanjutnya hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sdm dalam proses perencanaan sdm. c) hasil perkiraan kebutuhan sdm tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan sdm. secara skematis, pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan sdm seperti diuraikan di atas dapat digambarkan seperti di bawah ini. proses perencanaan bisnis rencana strategi perspektif jangka panjang filsafat perusahaan pengamatan lingkungan /iklim bisnis strategi organisasi kekuatan dari keterbatasan tujuan & sasaran strategi rencana operasional perspektif jangka menengah rancangan program sumber-sumber yang diperlukan strategi organisasi rencana memasuki bisnis baru penghasilan & pembebasan anggaran perspektif tahunan -anggaran untuk unit kerja & individul mencapai sasaran program penjadwalan & penugasan monitor & kontrol hasil yg dicapai proses perencanaan sdm analisis issu kebutuhan bisnis faktor intern faktor ekstern analisis penyediaan (suplay) intern implikasi manajemen perkiraan keperluan penjenjangan staff pertukaran staff (kualitatif) desain organisasi & jabatan sumber & proyek yang dimiliki jaringan keperluan rencana tindakan wewenang staff penarikan promosi & pemindahan perubahan organisasi pelatihan dan pengembangan kompensasi & manfaat (keuntungan) hubungan pekerja gambar 1: pengaruh perencanaan bisnis terhadap perencanaan sdm, (hadari nawawi, 1997) d. model perencanaan sdm dalam implementasai organisasi, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian atau pengintegrasian rencana, maka secara operasional perencanaan sdm harus mampu menterjemahkan setiap program yang akan dilakukannya dan meyakinkan bahwa semua rencana sdm tidak akan saling berbenturan dengan perencanaan bisnis secara keseluruhan. proses perencanaan sdm pada tingkat ini merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kaualitas maupun kuantitasnya. sedikitnya terdapat empat aspek dalam perencanaan sdm masing-masing sebagai berikut: 1. proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees). 2. identifikasi sdm yang tersedia dalam organisasi (human resource audit). 3. analisis keseimbangan penawaran dan permintaan (demand and suplay analysis) 4. program aksi (action program). membuat proyeksi jumlah karyawan yang akan dibutuhkan karena berbagai alasan seperti karena pensiun, meninggal dunia, pindak ke perusahaan lain, dan promosi jabatan merupakan inti dari program perencanaan sdm. untuk melakukan proyeksi guna mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam masa waktu tertentu harus menggunakan teknik atau metode terukur sehingga diperoleh data yang handal (valid) sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya. sedikitnya ada dua teknik sederhana dalam menetukan jumlah kebutuhan sdm, yaitu (1) teknik indeksasi, dan (2) ekstrapolasi. teknik indeksasi dan ekstrapolasi ini sebenarnya bagian dari metode trend yang lebih bersifat kuantitatif. analisis indeks atau analisis rasio merupakan teknik peramalan yang menggunakan indeks dalam menentukan pertumbuhan organisasi. perusahaan dalam menggunakan analisis ini biasanya mendasarkan pada catatan volume penjualan pada waktu tertentu sebagai dasar. sebagai contoh, jika perusahaan ingin menerima karyawan 15 orang maka logika yang digunakan adalah beban tanggungjawab seorang karyawan sebanding dengan volume penjualan sebesar 15.000 unit per tahun, dengan asusmsi pada tahun berikutnya perusahaan juga ingin meningkatkan volume penjualannya menjadi 150.000 unit. praktek penambahan kebutuhan karyawan menggunakan analisis rasio juga bisa diterapkan di sebuah hotel atau rumah sakit. sebagai contoh, indeks perbandingan jumlah perawat dalam suatu rumah sakit berbanding 10 dengan jumlah tempat tidur. contoh ini dapat dimaknai bahwa satu orang perawat harus mampu melayani sebanyak 10 tempat tidur/bed, sehingga jika pihak rumah sakit ingin melakukan perluasan dengan membangun kamar 1000 tempat tidur maka perawat yang bisa diprediksi untuk dibutuhkan sebanyak 100 orang. sementara untuk teknik ekstrapolasi pada umumnya sering digunakan dalam membuat perkiraan kebutuhan sdm dalam jangka pendek. penggunaan proyeksi kebutuhan sdm dengan teknik ekstrapolasi adalah mendasarkan pada data pertumbuhan rata-rata karyawan di bagian/departemen tertentu. contoh, di departemen produksi dalam dua tahun terakhir rata-rata merekrut 10 orang karyawan setiap bulan, sehingga ekstrapolasi trend tersebut ke dalam kebutuhan sdm yang akan datang adalah 120 orang. teknik ini memang terkesan sangat kasar dan sederhana, namun demikian teknik ini tetap bisa digunakan dalam memproyeksikan kebutuhan sdm. seperti telah disebutkan di atas bahwa inti dari perencanaan sdm adalah tersedianya data yang akurat tentang kebutuhan sdm dalam kurun waktu tertentu secara kuantitas maupun kualitas. berbagai langkah untuk pelaksanaan perencanaan sdm melalui beberapa proses dan menggunakan metode/teknik statistik kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperoleh informasi jumlah karyawan (kelebihan atau kekurangan) dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen sdm atas kemungkinan dari keduanya. proses dari uraian di atas secara sederhana dapat di lihat dalam gambar di bawah ini. proyeksi kebutuhan karyawan dalam jangka waktu tertentu metode forecasting: · kuantitatif · kualitatif informasi jumlah karyawan yang dibutuhkan identifikasi jumlah karyawan yang ada dalam organisasi saat ini sumber: · daftar jumlah karyawan pada level manajerial dan nonmanajerial · sistem informasi manajemen sdm informasi jumlah kelebihan dan kekurangan sdm analisis keseimbangan permintaan dan penawaran tentang jumlah karyawan: · pensiun · mengundurkan diri · diganti · tersedia jumlah karyawan yang harus direkrut, diseleksi program aksi metode pendekatan atau system yang digunakan implementasi program: · penarikan · seleksi · penempatan · pelatihan · pengembangan gambar 2: model perencanaan sdm, (safarudin alwi, 2001) e. tantangan perencanaan sdm perencanaan sdm dalam suatu organisasi/perusahaan akan dirasakan efektif atau tidak sangat tergantung pada kualitas dan jumlah informasi yang relevan dan tersedia bagi pengambilan keputusan. dalam praktek pelaksanaan perencanaan sdm yang efektif, pada era global seperti sekarang ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. salah satu tantangan yang harus dihadapi, antara lain (henry simamora, 1997:73): 1. mempertahankan keunggulan kompetitif. dalam persaingan bisnis yang keras, keunggulan kompetitif menjadi tujuan setiap organisasi bisnis. keunggulan kompetitif yang diraih dan dinikmati oleh organisasi hanya bersifat jangka pendek karena organisasi/perusahaan lain juga melakukan usaha untuk mencari dan meraih keunggulan kompetitif dengan strategi yang sama dengan yang kita lakukan. sehingga tantangan dari perspektif sdm adalah membuat strategi-strategi yang menawarkan keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan (sustainable competitive advantage). 2. mendukung keseluruhan strategi bisnis. penyusunan strategi sdm untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis merupakan tantangan karena beberapa sebab (1) manajemen puncak tidak selalu mampu mengucapkan secara jernih apa strategi bisnis perusahaan, (2) kemungkinan terdapat ketidakpastian atau ketidaksetujuan mengenai strategi-strategi sdm yang harus digunakan untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis, (3) perusahaan-perusahaan besar mungkin memiliki unit-unit bisnis yang berbeda. 3. menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. kebanyakan para manajer lebih banyak mencurahkan hal-hal yang bersifat rutinitas dan berperspektif jangka pendek. dalam konteks ini perencanaan sdm memiliki tantangan untuk masa datang dalam melahirkan orang-orang visioner yang mampu melihat gambaran masa depan secara integral melebihi orang lain di sekitarnya. 4. menyusun strategi-strategi sdm yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik unik organisasi. menjadi tugas dalam perncanaan sdm mendatang dalam menyusun strategi bisnis berbeda dengan pesaing. keunikan strategi bisnis yang dijalankan antar perusahaan tidak ada yang sama persis, namun dalam menjaga strategi bisnis yang sukses dijalankan selama ini menjadi suatu hal yang sangat sulit sehingga mudah ditiru pesaing. 5. menanggulangi perubahan lingkungan. lingkungan bisnis yang kompetitif merupakan tantangan bagi program perencaan, bukan saja dalam bidang sdm tetapi dalam hal perencanaan produksi, pemasaran, dan penganggaran lainnya. 6. menyita komitmen manajemen. perencanaan sdm di tengah-tengah persaingan bisnis pada situasi ekonomi global saat ini, departemen/manajer sdm seringkali dibuat pusing karena jarang dilibatkan dalam perencanaan strategi bisnis pada tingkat korporat. tidak adanya pelibatan departemen sdm dalam penentuan rencana strategi bisnis perusahaan mengakibatkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan kurang optimal. hal ini menjadi tantangan di masa datang dalam usaha memenangkan setiap persaingan. 7. menterjemahkan rencana strategic ke dalam tindakan. tantangan lain dalam pelaksanaan perencanaan sdm dan perencanaan strategi bisnis adalah sering tidak adanya kesesuaian antara rencana yang bagus tetapi jelek dalam praktek. dengan belajar dari keadaan ini, selayaknya pada masa datang sebelum rencana direalisasikan harus diuji dan kaji dulu sehingga bisa memberikan jaminan keberhasilan sebuah perencanaan. 8. mengakomodasikan perubahan-perubahan. tantangan terakhir dalam perencanaan sdm dan perencanaan strategi bisnis perusahaan adalah bagaimana semua rencana yang akan dilakukan dapat menyesuaikan dengan dinamika jaman yang ada. perencanaan yang tidak akomodatif, tidak lentur, tidak fleksibel dan tidak peka terhadap perkembangan pasar hanya akan melahirkan kumpulan-kumpulan rencana yang sulit untuk direalisasikan. f. penutup perencanaan sdm merupakan upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi dimasa yang akan datang. semua organisasi/perusahaan harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntutan jaman. pada era sekarang ini, masa depan sangat sukar untuk diprediksi karena perubahan yang terjadi sangat cepat dan massif. pada era global yang kompetitif ini, kehidupan organisasi bisnis dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan massif. derasnya arus perubahan membawa konsekuensi logis bagi perusahaan untuk selalu mengantisipasi dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. dalam konteks ini, perencanaan sdm akan menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam praktek organisasi adalah pentingnya integrasi atau keterpaduan antara perencanaan bisnis dengan perencanaan sdm. perencanaan bisnis yang diikuti dengan perencanaan sdm yang baik akan menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. sebaliknya, perencanaan bisnis yang tidak dibarengi dan diikuti perencanaan sdm yang baik hanya akan melahirkan biaya tinggi dan penggunaan sumber daya lain yang sangat besar. agar dalam pelaksanaan perencanaan sdm bisa berhasil, sedikitnya terdapat empat aspek perencanaan sdm yang harus diperhatikan/dilakukan yaitu: (1) berapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees), (2) melakukan identifikasi sdm yang tersedia dalam organisasi (human resource audit), (3) melakukan ananlisis keseimbangan penawaran dan permintaan (demand and suplay analysis), serta (4) menjalankan program aksi (action program) daftar pustaka budi w sutjipto, 2002. paradigma baru manajeman sumber daya manusia, amara book, yogyakarta. henry simamora, 1997. manajemen sumber daya manusia, edisi kedua, stie ykpn, yogyakarta. hadari nawawi, 1997. manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif, gadjah mada university press, yogyakarta. jackson schuler, 1990. human resource planning: challenges for industrials/organization psycologist, new york. rhenal kasali, 2005. change, gramedia, jakarta. safarudin alwi, 2001. manajemen sumber daya manusia, bpfe ugm, yogyakarta -------, 2010. http://makalhkumakalahmu.wordpress.com, diakses tanggal 2 juli 2010 biodata penulis: sunarta, mm. pns fise uny, motivator bisnis dan pemerhati masalah organisasi, dan praktisi bisnis. 35 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang dalam iklan shinzui body cleanser anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana program studi ilmu komunikasi, fakultasi ilmu komputer, universitas dian nuswantoro (udinus) semarang amida.yusriana@dsn.dinus.ac.id abstract the beauty concept is changing from time to time, from the classic beauty that walks in harmony with the nature to the subjectivity of postmodern beauty. nevertheless, the beauty standard is often constructed by the media by using certain type of models. the problem is this one standard is applied into all over the world. indonesia is no exception. the shinzui body cleanser’s advertisement is one of the advertisement that construct this standard into consumer’s mind. this advertisement claims to be made by japanese nature’s extracts and identified beauty as japanese woman’s white skin. thus, this research aims to know how the consumer’s reseption analysis towards the concept of beauty in the shinzui advertisement are. this research uses reception analysis method by interviewing particular respondents. it uses the encoding decoding model by stuart hall. based on the theory, the result shows there are three categories in this advertisement. one person in the category of dominant hegemonic, one person in the category of negotiated reading and two persons in the category of oppositional reading. abstrak konsep kecantikan terus mengalami perubahan, dari kecantikan klasik yang senada dengan alam hingga kecantikan postmodern yang begitu subyektif. meskipun demikian, standar kecantikan seringkali dikonstruksi oleh media melalui penggunaan model – model perempuan dengan tipe tertentu. yang menjadi persoalan adalah saat satu standar kemudian digunakan di seluruh dunia. tak terkecuali indonesia yang mengalami pergeseran standar kecantikan. iklan shinzui body cleanser merupakan salah satu iklan yang membangun konstruksi tersebut kepada target konsumen indonesia. iklan ini menggunakan bahan – bahan alami jepang dan berupaya mengidentikan kecantikan sebagai kulit putih wanita jepang. maka penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana analisis resepsi konsumen terhadap konsep kecantikan iklan shinzui. penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah memenuhi kriteria tertentu. teori yang digunakan adalah teori interpretasi dan negosiasi makna oleh stuart hall. hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 kategori resepsi dalam iklan shinzui pada penonton. satu orang dalam kategori dominant hegemonic, satu orang dalam kategori negotiated reading dan dua orang dalam kategori oppositional reading. keywords: shinzui, the standard of beauty, reception analysis 36 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan salon, produk pemutih, skin care dan produk anti penuaan dini merupakan bagian dari industri kecantikan yang tidak terlepas dari perempuan. perempuan dan kecantikan dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. bila muncul pertanyaan kepada masyarakat luas siapakah yang cantik? apakah cantik diperuntukan bagi laki-laki atau perempuan? maka konsep cantik sepenuhnya akan ditujukan pada perempuan. karena budaya yang membentuk hanya ada perempuan cantik bukan laki-laki cantik yang kini mulai menjadi perbincangan. konsep kecantikan pada perempuan telah berevolusi menjadi bagian dari budaya populer masyarakat dunia yang dipuja dan didambakan. bahkan tak sedikit perempuan yang mengorbankan cukup banyak uang untuk memperoleh kecantikan. tubuh perempuan dikatakan cantik tidak hanya berdasarkan kecantikan wajahnya, tetapi juga identik dengan kulit yang putih, mulus dan kencang, serta bentuk tubuh yang menonjolkan lekukan dan kemontokan organ tertentu, seperti dada dan pinggul, bibir yang sensual, serta segalah hal yang terkait dengan organ tubuh perempuan (kasiyan, 2008: 281). menurut bungin (2008: 221) bahwa kecantikan direpresentasikan dalam rupa kulit whiteness (menjadi putih), rambut hitam, tebal dan lurus, bertubuh slim, memiliki kesegaran tubuh, adanya kebersihan, kemewahan, keanggunan dan berparas menawan. sementara itu, prabasmoro (2003: 106) dalam bukunya mengungkapkan bahwa kecantikan dinaturalisasikan dengan warna kulit putih. hingga saat ini standar kecantikan yang berkembang di masyarakat adalah “beauty is pain” (cantik itu sakit). satu kalimat “sakti” ini yang hingga kini terus dipegang teguh oleh sebagian besar perempuan. kalau mau cantik maka sedikit menahan sakit bukan menjadi masalah besar. inilah yang kemudian menyebabkan perempuan melakukan apapun bahkan hingga melakukan upaya berat yang menyakitkan agar dianggap cantik oleh lingkungan sekitarnya dimana mereka selalu berinteraksi. upaya yang dilakukan dimulai dengan penggunaan kosmetik dengan tu juan menghaluskan atau menyamarkan noda atau memutihkan; melangsingkan badan melaui olahraga maupun diet ketat untuk dapat menunjukan kecantikan melalui bentuk tubuh ideal; hingga operasi plastik yang dilakukan untuk merombak yang dianggap tidak layak cantik menjadi masuk dalam kategori ideal atau proporsional disebut cantik. hal ini pun semakin meneguhkan bahwa penampilan fisik menjadi syarat utama untuk menjadi cantik. pada kenyataannya kecantikan adalah salah satu bentuk konstruksi media massa, salah satunya diwujudkan dalam bentuk iklan. menurut bungin (2008: 79), iklan adalah bagian penting dari serangkaian kegiatan mempromosikan produk yang menekankan unsur citra. dengan demikian, objek iklan tidak sekedar tampil pada wajah yang utuh, akan tetapi melalui proses pencitraan sehingga citra produk lebih mendominasi bila dibandingkan dengan produk itu sendiri. pada proses ini cita produk diubah menjadi citra produk. perjalanan perubahan dari cita menjadi citra merupakan persoalan interaksi simbolis dimana objek iklan dipertontonkan. makna kecantikan sendiri yang hadir saat ini merupakan realitas konstruksi dari iklan, maka dari itu model iklan yang cantik selalu dimunculkan dalam iklan-iklan yang menyasar ke segmen perempuan. contohnya saja untuk iklan produk kecantikan wardah maka brand ambassador yang muncul dalam iklan adalah dewi sandra, zaskia sungkar, natasya rizki yang notabene adalah wanita cantik. dalam iklannya, ponds pun juga menggunakan model yang cantik diantaranya natasya rizki, eriska reinisa, dan nurul fitri. model iklan yang muncul dalam contoh produk wardah dan ponds dapat dikategorikan cantik dan putih sehingga menjadi pendukung produknya yang bertujuan untuk memutihkan karena putih = cantik. menggunakan perempuan yang cantik merupakan upaya mengkonstruksi pikiran 37 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang konsumen untuk menjadikan wajah tersebut sebagai standar dalam masyarakat. menurut bungin (2008: 37), iklan-iklan yang besar dengan daya tarik yang besar, merupakan iklan dengan konstruksi yang besar pula. dalam perpanjangannya, perempuan tidak hanya muncul dalam produk kecantikan atau yang berbau wanita, perempuan cantik selalu ditampilkan dalam model iklan. perempuan dan bagian-bagian tubuh perempuan dapat menjual segala macam kebutuhan mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder, dari yang berbentuk makanan, peralatan rumah tangga, kosmetik, mobil bahkan hingga bangunan siap huni (ruko dan rumah). banyaknya iklan menggunakan perempuan selaras dengan pernyataan ann marie britton dalam penelitiannya berjudul the beauty industry’s influence on woman in society bahwa perempuan saat ini secara konsisten diingatkan tentang apa yang dianggap sebagai ‘cantik’. ada ribuan iklan yang mempromosikan citra kecantikan yang sulit dimengerti kepada perempuan berbagai usia, bentuk dan ukuran. dengan menampilkan foto hasil photoshop dan komputer dan menambahkan jumlah model dalam iklan, masyarakat telah membangun standar kecantikan yang tidak mungkin hingga kemudian mempengaruhi perasaan kurang di antara para perempuan (britton, 2012: 4). selaras dengan kecantikan yang ‘tidak mungkin’ tersebut, kecantikan yang dikonstruksikan tersebut bersifat tunggal. hal ini tidak sesuai dengan negara indonesia. negara indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang luas dengan berbagai macam suku, etnis, ras dan agama di dalamnya direpresentasikan secara sederhana dalam media, utamanya iklan untuk menampilkan konsep kecantikan bagi perempuan (bungin, 2008: 113). iklan di berbagai media di indonesia menunjukan bahwa perempuan cantik itu direpresentasikan sebagai bahasa yang universal, yakni dengan pergeseran dari kulit langsat atau sawo matang, anggun seperti putri keraton, menjadi kulit putih yang ‘mempesona’ barat dan berpemikiran bebas (dimana ia tidak perlu memikirkan sebuah tradisi yang kemudian harus dihubungkan dengan apa yang akan mereka lakukan) seperti dunia barat (eropa dan amerika) (yulianto, 2007: xii). sehingga apa yang ditampilkan oleh iklan ini nyatanya hanya mewakili sebagian kecil dari realitas masyarakat indonesia. standar kecantikan sejatinya selalu berevolusi. konsep kecantikan juga bisa dibedakan antara yang klasik, modern, dan postmodern. kecantikan klasik lebih mengarah pada ukuran-ukuran tubuh yang proporsional sesuai dengan konsepsi ideal yang digariskan oleh budaya, dan perpaduan antara kecantikan fisik dan mental (inner beauty), serta menekankan pada keselarasan hubungan dengan alam. konsep kecantikan tradisional pada dasarnya berpijak kepada prinsip harmoni yang terkait secara struktural antar bagian tubuh sebagai efek alamiah dari anatomi dan fisiologis tubuh manusia (sudiarta, 2006: 56). kecantikan tradisional banyak mengambil perumpamaan dari keindahan alam. kecantikan modern, lebih mengarah pada keseragaman atau universalitas, seperti kulit putih, dan ukuran-ukuran tubuh yang proporsional, dan semuanya mengarah pada hal-hal yang modern. sedangkan kecantikan postmodern, adalah kecantikan yang menga cu pada makna pluralitas, heterogenitas dan bersifat sangat subyektif. kecantikan se sungguhnya juga merupakan bagian dari sistem budaya yang direpresentasikan melalui simbol. simbol dalam tubuh adalah sesuatu yang disampaikan, sekaligus yang disembunyikan. karena itu maka dikatakan bahwa tubuh manusia yang awalnya adalah tubuh alami (natural body), kemudian dibentuk menjadi tubuh sosial atau fakta sosial (abdullah, 2006: 138). namun, masingmasing budaya memiliki kekhasan (tipikal) kecantikan yang ditunjukkan melalui ciri-ciri fisik dan nonfisik, yang bersifat komulatif, mencakup ukuran-ukuran tubuh tertentu yang ideal, misalnya kulit putih. meskipun banyak kampanye yang berusaha membangun era kecantikan post modernisme yang mengapresiasi subyek tifitas kecantikan, pada kenyataanya 38 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 masyarakat masih terjebak dalam kecantikan modern yang homogen. yulianto (2007: 36) mengatakan bahwa idealisme kecantikan perempuan kini diidentikkan dengan kulit putih atau wajah indo. pada beberapa pe neli tian tentang konsep kecantikan yang ada di masyarakat pada beberapa tahun belakangan ini menunjukkan hal berbeda dengan konsep literatur jawa tentang kecantikan (yulianto, 2007: 14). dengan kata lain, hanya ada satu standar warna kulit bagi kecantikan perempuan, yaitu kulit putih. kulit putih dan cantik dianggap sebagai ras superior, karena itu dinormalkan dan diidealkan, bahkan, putih dan keputihputihan adalah hal yang signifikan, bukan saja dalam katagori sebagai ras, melainkan juga dalam definisi dan konstruksi femininitas, seksualitas, dan domestisitas perempuan. media-media yang ada di masyarakat me miliki tugas untuk menyebarkan informasi tidak hanya berdasarkan fakta namun juga berdasarkan konstruksi budaya yang historis. konstruksi kecantikan tunggal tersebut secara tidak langsung telah me rep resentasikan kondisi sosial masyarakat yang hanya berpatok pada struktur budaya historis dan tidak dibandingkan dengan sebenarnya. pada akhirnya konstruksi realitas yang ditampilkan oleh media bersifat tidak adil untuk sebagian orang yang tidak terwakili dalam media karena media hanya akan mewakili suara mayoritas yang dominan. sebagai salah satu media komunikasi, iklan menjadi salah satu alat dalam mengko munikasikan pesan. iklan tidak hanya ter batas pada tahap menawarkan produk namun, sampai pada taraf membujuk untuk membeli produk yang diiklankan (jeffkins, 1996: 11). sebuah iklan yang nampak sederhana sekalipun, masih terda pat unsur makna berlapis. iklan tidak bebas nilai, sebaliknya dipenuhi berbagai kepentingan yang memberikan keuntungan dan kekuasaan pada pihak-pihak tertentu. dengan potensi ini, iklan dapat hadir sebagai sebuah persoalan. iklan bukan lagi hanya sekedar menjadi cermin bagi masyarakat, akan tetapi, masyarakat merupakan cermin iklan. iklan merupakan pengkontruksi realitas yang diciptakan berdasarkan ideologi tertentu. dengan demikian, iklan memiliki suatu bentuk “kekuasaan” dalam komunitas dalam masyarakat. iklan berperan besar dalam menentukan kecenderungan, trend dan mode, bahkan membentuk kesadaran serta konstruksi berpikir manusia modern (channey, 1996: 8). berbagai produk-produk pencerah atau pemutih kulit yang ada di indonesia tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan masyarakat indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai ras dan etnis. masyarakat indonesia yang mayoritas memiliki ciri-ciri fisik berkulit sawo matang tidak direpresentasikan dalam berbagai macam produk pemutih kulit. produk-produk kecantikan tersebut cenderung menampilkan model wanita cantik berkulit putih yang berambut lurus (yulianto, 2007: 36). dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan pengaruh image kecantikan putih pada satu iklan tentang produk pemutih kulit yaitu sabun mandi shinzui. produk pemutih kulit seperti shinzui body cleanser adalah sabun cair yang membuat kulit bersih, efektif mencerahkan kulit secara alami. sabun cair dengan keharuman bunga-bunga jepang yang tetap akan meninggalkan keharuman mewah pada tubuh setelah mandi. digunakan dengan cara dituangkan ke telapak tangan atau shower puff untuk busa yang lebih banyak. dapat membersihkan dan memutihkan kulit 39 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang dengan pemakaian teratur. mengandung herba matsu oil, natural whitening extract yang diekstrak dari tumbuhan matsutake jepang. berkhasiat membantu pembentukan melanin yang tidak berwarna sehingga kulit menjadi lebih cerah dan terlindung dari sinar uv. dengan kandungan extract bunga sakura berfungsi untuk regenerasi sel kulit sehingga kulit tampak lebih bening dan kenyal. (http:// putihitushinzui.com/diakses pada tanggal 12 juni 2016). produk shinzui mendapatkan top brand award 2012 dengan kategori whitening soap. ajang penghargaan untuk merek-merek terbaik di indonesia ini, diselenggarakan untuk ke-13 kalinya, di hotel mulia senayan, jakarta pada hari selasa 7 februari 2012. pihak penyelenggara, lembaga riset frontier consulting group dan majalah marketing, melakukan survei di enam kota besar di indonesia seperti jakarta, bandung, semarang, surabaya, medan, dan makassar dengan melibatkan lebih dari 2400 responden yang dilakukan secara random dan 1200 sampel secara booster. penghargaan yang diberikan berdasarkan tiga parameter, yaitu : top of mind share, top of market share dan top of commitment share (http://bisniskeuangan. kompas.com, diakses tanggal 12 juni 2016). shinzui juga telah mendekati customer dengan konsep putihnya melalui media sosial, diantaranya melalui instagram dan twitter. melalui media sosial ini, shinzui semakin menguatkan konstruksinya bahwa putih itu cantik tidak hanya melalui iklan yang ditampilkan namun juga melalui tampilan media promosi yang telah dipilih. berikut ini adalah bentuk visualisasi media promosi shinzui: iklan yang dibahas oleh penulis disini adalah shinzui body cleanser edisi skin lightening. iklan yang berdurasi sekitar 30 detik ini, menceritakan tentang seorang wanita jepang yang berparas cantik dan berkulit putih sedang menikmati aktivitas mandinya di danau dengan menggunakan produk shinzui body cleanser. dalam iklan tersebut, sang wanita tampak rileks berenang, yang kemudian diakhiri dengan scene sang wanita bertemu dengan seekor kuda putih yang bersih. iklan commercial shinzui body cleanser ini berupaya mempersuasif khalayak tentang konsep kecantikan, yaitu berkulit putih dan putih yang dimaksud adalah seputih kulit wanita jepang. berdasarkan gambar, atribut dan narasi dalam iklan tersebut, perempuan indonesia sebagai konsumen target diajak untuk membeli sabun shinzui agar menjadi mempesona dengan menjadi putih. maka penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana resepsi penonton iklan terhadap standar kecantikan putih jepang dalam iklan shinzui edsisi body cleanser? kajian pustaka pada umumnya, banyak orang berasumsi bahwa mengonsumsi media adalah aktivitas pasif. karena audiens hanya duduk di depan televisi dan mengonsumsi tanpa benar-benar ‘terjalin’ atau beraktivitas. hall berpendapat bahwa konsumsi bukanlah aktivitas pasif. ini disebabkan menurutnya konsumsi media membutuhkan generasi pemahaman. tanpa pemahaman, tidak akan ada konsumsi. pemahaman, sebaliknya tidak dapat digenerasikan secara pasif. karena tidak ada cara pasif untuk menerima suatu 40 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pesan – kita harus menciptakannya sendiri. khalayak aktif tidak lagi dianggap sebagai jarum hipodermik yang langsung begitu saja menerima pesan dari media. khalayak disini menggunakan field of experience dan frame of reference mereka. sehingga ideologi dominan dari media tidak lagi sekedar diterima oleh khalayak aktif. (hall, 1980: p.128). istilah decoding encoding digunakan hall untuk mengungkapkan bahwa makna dari teks terletak antara si pembuat teks (encoder dalam hal ini komunikator atau professional media) dengan pembacanya (decoder atau komunikan, dalam hal ini audiens media). walaupun si pembuat teks sudah mengencode teks dalam cara tertentu, namun si pembaca akan men-decode-nya dalam cara yang sedikit berbeda. ideologi dominan secara khusus dikesankan sebagai preferred readings (bacaan terpilih) dalam teks media, namun bukan berarti hal ini diadopsi secara otomatis oleh pembaca (mcquail, 2002: 388). teori stuart hall tersebut, tentang encoding dan decoding, mendorong ter jadi nya intepretasi-intepretasi beragam dari teks-teks media selama proses produksi dan resepsi (penerimaan). dengan kata lain, makna tidak pernah pasti. hall (1980: 136-138) menurunkan 3 intepretasi yang digunakan individu untuk menafsirkan atau memberi respons terhadap persepsinya mengenai kondisi dalam masyarakat, yaitu dominan/ hegemonic code adalah disini posisi audiens yang menyetujui dan menerima langsung apa saja yang disajikan oleh televisi, menerima penuh ideology yang dari program tayangan tanpa ada penolakan atau ketidaksetujuan terhadapnya. negotiated code, penonton yang mencampurkan intepretasinya dengan pengalaman-pengalaman sosial tertentu mereka. penonton yang masuk kategori negosiasi ini bertindak antara adaptif dan oposisi terhadap intepretasi pesan atau ideology dalam televisi. oppositional code adalah ketika penonton melawan atau berlawanan dengan representasi yang ditawarkan dalam tayangan dengan cara yang berbeda dengan pembacaan yang telah ditawarkan. tipe ini tidak merasakan kesenangan pada saat menonton televisi. ia menolak sajian atau ideologi dominan dari televisi. encoding decoding model sumber: https://educ5102.wikispaces.com/ cultural+studies+(hall) diunduh tanggal 31 maret 2017 pukul 11.32 wib metode unit analisis dalam penelitian ini adalah iklan elektronik shinzui body cleanser edisi skin lightening yang berdurasi 30 detik. penelitian ini menggunakan pen dekatan kualitatif, dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pe ma haman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi (pawito, 2007: 35). pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resepsi. metode ini memandang khalayak sebagai pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks. hall menyatakan bahwa produksi makna tidak menjamin konsumsi makna sebagaimana yang dimaksudkan pengode karena pesan-pesan (dalam televisi), yang dikonstruksi sebagai sistem tanda bersifat polisemis, sehingga memiliki lebih dari sekedar serangkaian makna potensial (barker, 2009: 35). analisis resepsi yaitu makna media yang dinegosiasikan oleh individual berdasarkan pengalaman mereka. dengan kata lain pesan-pesan media secara subjektif dikonstruksikan khalayak secara individual. khalayak menerapkan berbagai latar bela kang sosial dan kultural yang diperoleh sebelumnya untuk membaca teks, sehingga khalayak yang memiliki karakteristik yang berbeda akan memaknai suatu teks secara berbeda pula. 41 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang teknik pengumpulan data yang digu nakan dalam penelitian ini adalah wawan cara mendalam (in-depth interview). wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) pada umumnya dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfo kuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok minat penelitian. hal de mikian akan lebih mempermudah langkahlangkah sistematisasi data. pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaanpertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi yang ingin didapatkan dari informan yang nantinya dapat dikembangkan dengan memerhatikan perkembangan, konteks, dan situasi wawancara. dalam penelitian ini, individu diminta untuk memberikan penilaian mengenai konsep kecantikan yang ditawarkan oleh iklan shinzui. subjek penelitian dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian atau responden berdasar pada beberapa kriteria berikut ini: perempuan karier dengan latar belakang 1. usia 20 – 35 tahun memiliki kemampuan finansial mandiri2. peduli terhadap penampilan dan tinggal 3. di wilayah urban. pemilihan tersebut disesuaikan dengan target audience yang menjadi sasaran dari iklan shinzui dan pernah atau rutin menggunakan sabun shinzui. khalayak yang akan diteliti merupakan bagian dari interpretive communities. interpretive communities merupakan kelompok yang saling berinteraksi, memben tuk realitas dan pemaknaan umum, serta menggunakannya dalam pembacaan mereka (littlejohn, 2005: 197). interpretive communities berupaya untuk menjelaskan proses-proses sosial yang terlibat dalam menafsirkan teks-teks budaya. makna berasal dari teks budaya yang tidak sepenuhnya subjektif maupun objek material; melainkan teks yang menjadi bermakna dikarenakan berbagai strategi interpretasi yang dilakukan oleh anggota komunitas. komunitas mengacu pada kesadaran bersama, yaitu: keyakinan, impian, atau identitas dalam populasi orangorang secara luas. komunitas terkadang digunakan untuk menggolongkan situasi berdasarkan penggemar, subkultur, dan tipe lain dari kolektivitas sosial. (littlejohn dan foss, 2009: 554). pembaca merupakan anggota dari interpretive community, yaitu: kelompok yang saling berinteraksi, membentuk realitas dan pemaknaan umum, serta menggu nakannya dalam pembacaan mereka sehingga pemaknaan berada dalam pembaca interpretive community. seseorang tidak akan mendapatkan pemaknaan tunggal, tidak ada pemaknaan yang benar atau objektif dari teks namun sepenuhnya tergantung pada interpretasi audiens. menurut fish, penulis teks bukan merupakan sumber makna. pembaca selalu merencanakan pemaknaan mereka ke dalam fitur teks dan akhirnya hanya muncul pemaknaan diri mereka sendiri. pembaca tidak pernah jauh dari teks, mereka selalu menanamkan pemaknaan mereka di dalamnya (littlejohn, 2008: 135). dalam littlejohn, (2008: 296-297), fish menyatakan bahwa interpretive community terdapat di sekitar media dan konten tertentu. komunitas yang berkembang disekitar pola konsumsi bersama, mencakup pemahaman umum mengenai konten yang dibaca, dilihat atau didengar dan hasil bersama. setiap orang dapat menjadi anggota dari berbagai interpretive community dan kelompok sosial tertentu, seperti keluarga, yang dapat menjadi persimpangan dalam suatu komunitas. thomas lindlof menyoroti tiga genre interpretive community, karena interpretive community memiliki pemaknaannya sendiri mengenai media. genre ini merupakan tipe umum dari hasil media yang diciptakan oleh interaksi dalam interpretive community, yaitu: content (isi), interpretasi, dan tindakan sosial. genre pertama yang menunjukan interpretive community adalah content (isi), yang terdiri dari tipe-tipe program dan media lainnya yang dikonsumsi oleh komunitas. komunitas tidak hanya memiliki ketertarikan yang sama dalam salah satu jenis media namun juga 42 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 memiliki pemaknaan yang sama terhadap satu konten media. genre interpretasi, berkem bang di sekitar pemaknaan bersama. anggota komunitas menafsirkan isi program dan media lain dengan cara yang sama. hal ini berdampak pada perilaku mereka, terutama pada apa yang mereka katakan tentang media dan bahasa yang digunakan untuk menjelaskannya adalah sama. genre tindakan sosial merupakan tatanan perilaku bersama terhadap media tertentu, tidak hanya pada bagaimana media dikonsumsi (kapan dan dimana isi media dibaca dan dilihat) namun juga cara isi media mempengaruhi perilaku anggota suatu komunitas. menurut ien ang dalam downing, mohammadi, dan kawan-kawan (1990: 160161), interpretive community menunjukan kelompok individu yang membuat inter pre tasi umum pada teks (radway, 1987). subkultur (hebdige, 1978) yang terdiri dari orang-orang yang berbagi pilihan untuk isi media tertentu. komunitas atau subkultur tidak perlu secara fisik bersatu dalam satu lokasi namun secara geografi tersebar dan terdiri dari berbagai orang yang tidak saling mengenal namun secara simbolis dihubungkan dengan ke penti ngan bersama di produk media. encoding: iklan shinzui body cleanser encoding merupakan awalan untuk memahi teori encoding decoding. sebelum meneliti resepsi khalayak yang merupakan bagian dari tahap decoding, maka perlu diketahui makna yang ingin disampaikan melalui iklan shinzui body cleanser. berikut adalah screen capture dari iklan visual shinzui body cleanser: 43 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang dalam iklan tersebut terdapat beberapa scene yang dapat dipecah menjadi enam. scene pertama menunjukkan identitas produk. scene kedua menggambarkan kesegaran dan kecantikan perempuan yang dalam iklan diwakili oleh perempuan berwajah jepang. scene ketiga menunjukkan visual dan fisik produk secara keseluruhan. scene keempat proses penggunaan sabun shinzui, yang kelima menunjukkan perempuan yang cantik setelah menggunakan sabun dan scene keenam sebagai penutup. setiap scene diberi dubbing penjelasan tentang iklan: “shinzui... begitu lembut dan mencerah kan karena kandungan herba matsu oil nya. shinzui body cleanser membuat kulitmu begitu mempesona, seputih wanita jepang. karena putih itu shinzui..” decoding penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada empat responden yang telah memenuhi syarat dalam memahami unit analisis penelitian. penelitian dilakukan dengan menekankan pada beberapa aspek dibawah ini: aspek teknis• aspek konsep kecantikan • aspek pengalaman responden. • aspek teknis dibutuhkan untuk memahami penangkapan pesan responden terhadap iklan shinzui dan pengalaman menggunakan produk tersebut. sedangkan aspek konsep kecantikan dibutuhkan untuk menggali analisis resepsi responden tentang konsep kecantikan secara umum sedangkan aspek pengalaman dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang responden sehingga peneliti dapat mengerti dengan benar asal dari jawaban tentang konsep kecantikan responden. hasil dan pembahasan responden pertama aspek teknis pada responden pertama, hal yang paling dilihat pada iklan shinzui ini adalah talent perempuan cantik yang sedang mandi di sungai. dari segi pengambilan gambar, setting dan properti, responden pertama menyatakan bahwa iklan ini sangat mendukung dengan tema yang diusung oleh produk ini. penonton atau khalayak seolaholah terbawa dengan suasana “kejepangan” yang ditampilkan dalam iklan ini. responden juga menyatakan bahwa produk sabun sinzhui, batu jepang, dan jembatan juga menjadi hal yang menarik, yang menyita perhatian responden. responden pertama secara pribadi tidak pernah menggunakan produk sabun mandi yang ada pada iklan tersebut, akan tetapi pernah menggunakan untuk produk sinzhui yang lainnya. responden melihat inti pesan dari iklan sabun sinzhui ini adalah tentang “pemutihan kulit”. namun responden pertama tahu betul bahwa kulitnya tidak akan pernah menjadi putih apalagi seputih kulit wanita jepang. sehingga responden menyatakan tidak setuju mengenai perihal cantik itu memutihkan kulit seperti kulit wanita jepang. aspek konsep kecantikan disisi lain, responden pertama menjelaskan, bahwa dirinya tidak setuju dengan iklan sinzhui yang me-labeling produknya agar konsumen bisa seputih wanita jepang. karena responden pertama tahu betul bahwa kulit sawo matangnya tidak akan berubah walaupun memakai produk sinzhui. sehingga menurutnya, standar kecantikan yang dijadikan dalam iklan ini 44 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 sangat tidak cocok. terlalu mengkotakkan makna kecantikan wanita. sedangkan responden pertama sendiri memiliki keyakinan dan pandangan tersen diri mengenai kecantikan. menurutnya kecantikan adalah tidak melulu soal hal fisik yang bisa dilihat oleh kasat mata. akan tetapi soal “inner beauty” ada dalam hati dan pikiran wanita. jadi, haruslah balance antara kecantikan luar dan dalam. karena wanita juga harus pandai menjaga penampilan luar dirinya, akan tetapi tetaplah memupuk dan menjaga unsur-unsur kebaikan hati yang ada dalam jiwanya. aspek pengalaman responden dari pengalaman responden pertama, responden menyatakan bahwa secara pribadi tidak pernah melihat iklan sinzhui tersebut muncul di televisi. dikarenakan jam nonton televisi responden dimulai pukul 10 malam itu pun program kartun untuk anak-anak. televisi yang dimiliki oleh responden adalah model tv berlangganan, sehingga untuk kuantitas iklannya pun tidak banyak, sangat berbeda dengan tv swasta nasional selama ini, dimana durasi iklan bisa lebih besar daripada program acara televisinya. responden pertama pernah bereksperimen sewaktu kecil tentang kecantikan. sewaktu responden masih kecil, responden pertama mendapatkan informasi dari mamanya bahwa menggunakan handbody itu dapat memutihkan kulit. akan tetapi karena masih kecil dan belum paham, maka responden malah memakai handbody pada wajahnya. tentu hal ini mengakibatkan bintik-bintik putih pada kulit wajah responden pertama. responden pertama menambahkan bahwa ada iklan yang paling disukai yang pernah ia tonton, yaitu iklan tri always on. iklan ini dianggap menarik oleh responden dikarenakan iklan tri ini berhasil menyampaikan makna “kebebasan” kepada responden. selain itu, iklan mizone yang edisi baru 2016 dengan backsound dj di tempat fitnes juga menjadi iklan favorit responden. hal ini dikarenakan, bahwa iklan tersebut memberikan pandangan dan kesan yang berbeda bahwa dalam iklan minuman berenergi itu, penyajiannya tidak melulu soal badan lesu kemudian minum minuman berenergi jadi segar kembali. sedangkan iklan aneh dan dianggap jelek responden adalah iklan mastin. iklan mastin dianggap kurang begitu menarik bagi responden pertama dikarenakan pengulangan terus menerus ketika iklan tersebut tayang. padahal responden menganggap hal itu tidak perlu. responden kedua aspek teknis responden kedua juga melihat sosok wanita cantik, putih dan seksi dalam iklan sinzhui ini. dari segi pengambilan gambar, backsound, dan juga properti atau setting yang ditampilkan, sangat sesuai dan bersinergi untuk mendukung iklan sabun mandi ini. sangat marketable menurutnya. responden kedua pernah menggunakan produk shinzui walaupun tidak memberikan dampak putih pada kulitnya. responden memberikan saran, seharusnya pada iklan tersebut ditampilkan pula pesan bahwa “hasil berbeda pada setiap orang”. karena notabene, produk tersebut mengisyaratkan agar mempercantik diri melalui memutihkan diri seputih wanita jepang, lha padahal secara realistis iklan tersebut tampil pula di indonesia dengan kuantitas market yang lebih besar dibanding negara asal produknya. aspek konsep kecantikan responden kedua melihat pesan iklan ini adalah tentang standar kecantikan, yaitu cantik itu putih dan putih itu sinzhui. menurutnya, hal ini sesuai dengan trend mode kecantikan masa kini, yaitu kalau di asia kiblat kecantikan adalah negara korea dan jepang. responden kedua pernah menggunakan produk sabun mandi sinzhui ini. akan tetapi hal ini bukan dikarenakan efek dari setelah melihat iklan tersebut, tetapi lebih karena rasa penasaran ketika sedang berbelanja di supermarket. responden menyukai sabun mandi sinzhui dari segi keharuman produk tersebut. 45 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang responden kedua juga menambahkan bahwa jikalau melihat iklan yang hampir serupa dengan tema cantik itu putih, responden melakukan survey tersendiri. yaitu dengan cara bertanya langsung kepada teman-teman terdekatnya apakah jika memakai produk x memang memberikan hasil putih atau tidak. dan jawaban dari teman-teman responden pun bermacammacam, ada yang memang berhasil dan ada pula yang tidak sama sekali berpengaruh. responden malah menjadi “kepo” sendiri mengenai produk x tersebut. dikarenakan responden kedua lebih sering tampil di layar televisi sebagai pembawa acara pula (selain kepala program). tentunya hal ini membuat dirinya untuk dituntut menjadi wanita cantik yang putih, tinggi, langsing, rambut lurus, dsb. akan tetapi karena standar kecantikan di depan kamera yang sedemikian kompleks dihadapi oleh responden setiap hari, justru membuat responden malah mampu menerima kekurangan diri dan kecantikannya. responden lebih terbuka wawasannya tentang perihal kecantikan. walaupun tidak memungkiri, responden kedua cukup setuju bahwa memiliki kulit putih merupakan bagian dari indikator wanita cantik dan menarik. selain itu, kecantikan menurut responden kedua adalah tidak hanya soal fisik, tetapi juga memiliki rasa percaya diri dan mampu memberdaya diri sesuai dengan apa yang wanita itu mampu. responden kedua, pertama kali melihat iklan sinzhui ini di youtube. walaupun di televisi juga pernah. responden menonton televisi setelah pukul 7 malam. itupun sambil melakukan kegiatan lain seperti makan, ngobrol, bbm-an, dll. aspek pengalaman responden responden kedua memiliki pengalaman sewaktu kecil pernah bermain-main dengan produk kecantikan yaitu bedak dan lisptik. hal ini dikarenakan, responden kedua meniru perilaku dari sang ibunda setiap kali berdandan. sedangkan ketika smp, responden kedua lebih melakukan ritual kecantikan diri dengan cara meniru temanteman sebayanya tentang apa yang sedang hits di kala itu, seperti produk vaseline. iklan yang paling di ingat oleh responden adalah iklan cimory edisi anak kecil dan ada sapi. menurut responden justru ketidakkoherenan antara anak kecil dan sapi justru hal yang paling membekas dibenak oleh reponden. sedangkan iklan yang dianggap aneh adalah iklan parfum gatsby yang dibawakan oleh adipati dolken. hal ini dikarenakan iklan ini kurang realistis. iklan gatsby ini memberikan gambaran bahwa kalau kita wangi, maka kita dapat melakukan apa saja dengan sukses. iklan apik menurut responden kedua adalah iklan axis. mengapa demikian? responden menyatakan bahwa iklan axis sukses dalam menyampaikan pesannya. apalagi dikemas dengan konsep yang sedikit konyol, tentunya semakin membuat menarik. responden ketiga aspek teknis hal yang dilihat oleh responden ketiga dalam iklan ini adalah produk sabun sinzhui. menurut responden ketiga, secara pengambilan gambar, latar, dan properti tergolong bagus, akan tetapi responden ketiga melihat ada hal yang janggal dalam iklan ini yaitu dengan hadirnya kuda pada detik-detik scene terakhir. responden tidak mengerti maksud dari dihadirkannya kuda ini. responden pernah menggunakan produk dari sinzhui tersebut namun hanya satu kali saja karena setelah dicoba, produk sabun tersebut membuat kulit responden menjadi lebih kering. aspek konsep kecantikan menurut responden ketiga, definisi cantik itu tidak harus putih. karena bagi responden kecantikan adalah sesuatu yang tidak harus diprioritaskan, masih banyak hal-hal lain yang perlu dijadikan indikator seorang perempuan itu cantik atau tidak seperti kecerdasan, talenta, dll. responden pernah melihat iklan sinzhui ini melalui televisi. sehingga responden ketiga, me nyatakan tidak setuju terhadap isi pesan iklan shinzui tersebut. 46 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 aspek pengalaman responden iklan yang paling tertanam dibenak responden ketiga adalah iklan mastin karena iklan ini sering muncul di televisi. iklan yang dianggap jelek oleh responden ketiga adalah iklan snack kingkong yang dibawakan oleh raffi ahmad. karena responden merasa bosan melihat artis raffi yang sering tampil di televisi. sedangkan iklan bagus menurut responden ketiga adalah semua iklan yang menggunakan tema ramadhan dan lebaran. frekuensi responden dalam menonton televisi tergolong rendah yaitu hanya berkisar satu jam saja per hari, hanya me nonton program selebrita pagi atau kilasan berita dari channel metro tv saja. responden sering mengganti channel ketika sesi commercial break tiba. karena pada dasarnya responden tidak menyukai iklan, dirasa sangat membosankan. responden keempat aspek teknis responden keempat melihat produk sabun yang dapat membuat kulit lembut. responden keempat sangat tertarik melihat iklan ini, karena dari segi pengambilan gambar, backsound musik yang mengiringi, dan nuansa sejuk dari iklan tersebut tergolong keren dan sesuai dengan negara jepang. responden juga melihat hal janggal dalam iklan ini adalah dengan hadirnya seekor kuda. kenapa bukan objek awan yang putih juga. menurut pengakuan responden keempat ini, setelah melihat iklan tersebut di televisi, responden memutuskan untuk membeli produk tersebut. responden tidak kecewa dengan produk ini karena selain dapat membuat kulitnya menjadi lebih putih, produk ini juga memiliki keharuman yang disukai oleh responden. hal ini meng indikasikan bahwa pesan iklan shinzui diterima dengan baik oleh responden keempat. aspek konsep kecantikan arti kecantikan menurut responden adalah bersih. bukan putih. karena dengan memenuhi kebersihan, sudah dapat dikatakan kalau perempuan itu cantik. responden melihat iklan sinzhui tadi ada di televisi. jam tayang responden menonton televisi adalah dari mulai setelah magrib hingga malam. dan full ditonton. kalau commercial break tiba, responden tidak mengganti channel akan tetapi juga tidak terlalu memperhatikan. aspek pengalaman responden sewaktu kecil, responden pernah memiliki eksperimen tentang kecantikan yaitu membuat lulur dari bengkoang yang dilembutkan sendiri. dan mewarnai kuku dengan menggunakan daun pacar. iklan yang paling disukai oleh responden adalah iklan sprite yang dibawakan oleh ahmad dhani. sedangkan iklan yang tidak disukai adalah iklan partai perindo. hal ini dikarenakan terlalu memaksakan dalam pencitraan diri heru tanoe, dan iklannya sering diputar. sehingga membuat bosan responden. responden kelima aspek teknis pada responden kelima, hal yang paling diingat pada iklan shinzui ini adalah produk sabun yang menawarkan kulit putih ala wanita jepang, dimana khalayak audience nya adalah masyarakat indonesia yang notabenya memiliki kulit sawo matang. produk sabun tersebut mengambil keutungan ditengah paradigma kaum hawa di indonesia yang masih cenderung memiliki mindset bahwa cantik itu adalah putih. oleh karenanya, produk sabun tersebut mampu memanfaatkan celah dari paradigma tersebut hingga akhirnya, positioning produk tersebut di benak masyarakat berhasil membangun brand awarness, bahwa apabila ingin memiliki putih, pakai saja produk shinzui. responden kelima setuju, bahwa dari segi pengambilan gambar, setting, talent, dan properti, iklan ini sangatlah memiliki konsep yang jelas mengenai konsep kecantikan. unsur audio visual pun tampak sangat mendukung dalam membangun brand produk sabun tersebut, dimana makna tersirat dari sebuah konsep kecantikan 47 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang yang dibangun oleh produk tersebut adalah wanita cantik berkulit putih, anggun, kalem, menyejukkan (memanjakan) mata, dan berperilaku lembut. dan memang sifat-sifat itulah yang seharusnya dimiliki oleh wanita. responden kelima secara pribadi pernah dan memang sedang menggunakan produk sabun mandi yang ada pada iklan tersebut. responden melihat inti pesan dari iklan sabun sinzhui ini adalah tentang “wanita cantik yang putih”. responden paham bahwa kulitnya tidak akan pernah menjadi putih apalagi seputih kulit wanita jepang. namun sebagai salah satu publik figure yang memiliki profesi sebagai presenter, responden setuju bahwa salah satu simbol profesionalisme dari seorang yang tampil di layar kaca adalah dengan tampil menarik secara fisik. tampil menarik tersebut, salah satu point nya adalah memiliki kulit bersih dan putih, walaupun tidak perlu seputih wanita jepang. aspek konsep kecantikan responden kelima dengan jelas menyatakan bahwa dirinya setuju dengan iklan sinzhui yang membranding produknya agar konsumen bisa seputih wanita jepang. walaupun responden paham, bahwa kulit sawo matangnya tidak akan berubah seputih wanita jepang dengan memakai produk sinzhui. akan tetapi responden meyakini bahwa produk shinzui tersebut, merupakan salah satu produk yang tergolong “berkhasiat” atas perubahan kulitnya, “setidaknya “tidak bertambah kusam, malah cenderung mencerahkan”. responden kelima sendiri memiliki keyakinan dan pandangan tersendiri mengenai kecantikan. kecantikan memang tidak dangkal definisi nya hanya sebatas fisik saja. namun karena profesi responden yang dilihat oleh pemirsa / audience / khalayak umum, mau tidak mau harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dengan salah satunya menjaga penampilan fisik yang tentu saja, di imbangi pula dengan kualitas kecerdasan emosional dan sosial. aspek pengalaman responden dari pengalaman responden kelima, responden menyatakan bahwa pernah melihat iklan sinzhui tersebut muncul di televisi. dikarenakan responden termasuk orang media yang tentu saja memantau program-program dan iklan yang ada pada media siaran di televisi. responden kelima pernah memiliki pengalaman sewaktu kecil tentang kecantikan. sewaktu responden masih kecil, responden kelima pernah mencoba lipstik dan bedak milik tantenya kemudian berkaca di depan cermin dan menirukan tingkah laku pembawa acara berita yang tampil di layar kaca. responden kelima memang sangat menyukai dunia penyiaran, karena ibu dari responden juga bekerja sebagai pegawai media di salah satu stasiun tv milik pemerintah. sehingga barangkali menularkan virus “penyiarannya” kepada responden. responden kelima menambahkan bahwa ada iklan yang paling disukai yang pernah ia tonton, yaitu iklan baygon dimana seorang ibu dengan tangguhnya melindungi keluarga dari serangan gigitan nyamuk. iklan ini dianggap menarik oleh responden dikarenakan iklan baygon ini berhasil menyampaikan makna “supermom” kepada responden. hal ini dikarenakan ibu dari responden adalah seorang single parent yang juga tangguh dalam mengurus dan melindungi keluarga. iklan baygon inilah yang mengingatkan responden terhadap sosok ibu-nya yang patut ditiru ketangguhannya terutama demi keluarga. sedangkan iklan aneh dan dianggap jelek responden adalah buka lapak yang membawa grup netral sebagai bintang iklannya. iklan buka lapak dianggap kurang begitu menarik bagi responden karena dianggap menggangu dan berisik dengan backsound yang mengiringinya. respon keenam aspek teknis responden keenam juga melihat sosok wanita cantik, putih dan lembut dalam iklan sinzhui ini. dari segi pengambilan gambar, pemilihan talent, backsound, dan juga properti atau setting yang ditampilkan, sangat 48 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 bersinergi satu sama lain sehingga tidak keluar dari konsep iklan yang menyuguhkan kecantikan khas wanita jepang. responden kedua pernah menggunakan produk shinzui walaupun tidak memberikan dampak putih yang cukup signifikan pada kulitnya. namun responden memberikan keterangan cukup puas terhadap kualitas produk sabun shinzui tersebut. walaupun produk shinzui tersebut bukan daftar pertama pilihan responden terhadap minat beli produk sabun, namun shinzui adalah pilihan atau alternatif kedua setelah merk sabun “citra”. responden termasuk dalam kategori orang yang ikut “mengamini” bahwa penampilan fisik yang menarik perlu diprioritaskan seorang perempuan, terlebih apabila profesinya bekerja dan berkarya adalah dengan melibatkan interaksi banyak orang. responden menyatakan bahwa alangkah lebih baik jika kecantikan fisik juga diperhatikan, bukannya diabaikan. menjadi cantik di sini bukan berarti harus selalu mengenakan make-up tebal yang sampai membuat orang pangling atau sampai melakukan operasi plastik, namun dengan perawatan diri dan make-up yang natural saja. pada dasarnya wanita dalam keadaan apapun, cantik adanya, dengan bantuan make-up dan perawatan, kecantikan akan lebih terpancarkan. terlebih kaum hawa adalah makhluk yang paling indah dan alangkah lebih indah jika menghargai anugerah tersebut dengan merawatnya sebaik mungkin. aspek konsep kecantikan responden yang keenam sebenarnya adalah seorang yang sangat interest terhadap produk kecantikan lipstik. responden bisa menghabiskan ratusan ribu bahkan totalnya bisa jutaan hanya untuk mengkoleksi berbagai macam merk lipstik dari yang lokal sampai merk import. dari yang matte, satin, moisturizing, liquid, cream, frosted, hingga long wearing. responden keenam melihat pesan iklan ini adalah tentang standar kecantikan, yaitu cantik itu putih ala sinzhui. menurutnya sahsah saja seorang perempuan berkeinginan memiliki kulit putih agar terlihat cantik, walaupun kulit putih versi wanita indonesia tidak bisa seputih wanita jepang (kecuali apabila suntik putih, operasi, dsb). responden juga menambahkan, bahwa kecantikan fisik namun juga harus diimbangi dengan kecantikan hati, pikiran, dan attitude. jadi tidak hanya casing saja yang di upgrade, akan tetapi software nya juga. menurutnya, dengan mempercantik dan merawat diri adalah bentuk menghargai jati diri sebagai wanita, yang dianugerahi kecantikan dan keindahan dari yang maha kuasa. responden menyadari bahwa diri seorang wanita itu berharga. dengan makeup bukan berarti seperti memakai topeng, namun mengeluarkan kelebihan sebagai wanita yang selama ini terpendam. tujuan utama lahirnya make-up serta produk kecantikan adalah agar wanita semakin cantik dan mempesona, bukan sebagai topeng yang menutupi wajah yang sesungguhnya. menggunakan produk kecantikan yang disertai dengan pemakaian make up, sejatinya berfungsi untuk menonjolkan kelebihan yang dimiliki wajah kita dan mengoreksi yang tampak kurang. terlebih jika responden adalah seorang produser on air tv swasta nasional yang notabennya harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, terutama kepada presenter atau co host di program acaranya di kvision & gg intersport. responden keenam, pertama kali melihat iklan sinzhui ini di youtube. walaupun di televisi juga pernah. responden menonton televisi mulai pukul 9 pagi. itupun sambil melakukan kegiatan lain seperti brifing atau brain storming program on air. aspek pengalaman responden responden keenam memiliki penga laman sewaktu kecil pernah bermain-main dengan produk kecantikan yaitu lisptik. responden mulai mengenal make up atau produk kecantikan sewaktu smp. hal ini dikarenakan responden sangat suka melihat warna lipstik yang warna warni, yang bisa dioleskan di bibir. 49 anggry windasari, mutia rahmi pratiwi dan amida yusriana, pemaknaan kecantikan sebagai putih jepang iklan yang paling di ingat oleh responden adalah iklan-iklannya aqua yang versi #adaaqua, iklan-iklannya bukalapak, dan iklan-iklannya rayamana yang versi #kerenhaksegalabangsa. karena, iklaniklan tersebut memiliki konsep unik, agak nyeleneh, namun fresh & menghibur. iklan yang kurang di sukai, yaitu iklan tori tori cheese cracker, karena iklannya agak ngeselin & nyebelin tapi, disisi lain iklan itu jadi mudah diingat dan terngiang-ngiang di kepala penontonnya. simpulan berdasarkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa tiga diantara enam responden, masuk dalam kategori negotiated reading, dua diantara enam responden, menyatakan oppositional reading terhadap iklan ini. dan satu responden berada pada posisi dominant hegemonic. responden ke-empat, kelima dan keenam berada pada posisi dominant hegemonic yang menyatakan bahwa pesan iklan shinzui tersebut memiliki makna memutihkan kulit, seputih wanita jepang. mereka setuju dengan penyajian konsep kecantikan yang ditampilkan di iklan tersebut. sehingga responden melakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa pembelian produk yang ada dalam iklan shinzui. responden kedua yaitu kepala program, berada pada posisi negotiated reading. dengan kata lain, responden juga setuju mengenai indikator wanita cantik itu berkulit putih, (dikarenakan hal ini untuk keperluan profesionalisme bekerja dalam berpenampilan di depan kamera). akan tetapi responden ketiga juga menambahi bahwa wanita itu juga harus memiliki rasa percaya diri dan mampu memberdaya diri. responden pertama dan ketiga yaitu reporter radio dan accounting pada posisi oppositional reading, yaitu tidak setuju mengenai konsep kecantikan yang diperlihatkan dalam iklan shinzui tersebut. karena pada dasarnya mereka memiliki ideologi tersendiri mengenai kecantikan. responden pertama menyatakan bahwa kecantikan tidak hanya mengenai hal fisik, akan tetapi juga “inner beauty”. sedangkan responden ketiga menyatakan bahwa kecantikan merupakan kepemilikan hal-hal positif seperti kecerdasan, talenta, dan lainlain. operasionalisasi konsep 50 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 daftar pustaka abdullah, irwan. (2006). studi tubuh, nalar dan masyarakat: perpektif antropologi. yogyakarta: tici press. barker, chris. (2004). the sage dictionary of cultural studies. london: sage publication britton, ann marie. (2012). the beauty industry’s influence on woman in society. university of new hampshire scholars’ repository. fall. honors theses. burhan, m bungin. (2008). konstruksi sosial media massa: kekuatan pengaruh media massa dan keputusan konsumen serta kritik terhadap peter l. berger & thomas luckmann. jakarta: kencana channey, david. (1996). lifestyles. london: routledge downing, john, ali mohammadi dan annabela sreberny mohammadi. (1990). questioning the media: a critical introduction. california: sage publication, inc. hall, stuart, (1981), encoding/decoding, dalam stuart hall, a. lowe, dan paul willis (eds.), culture, media, language, london: hutchinson. jeffkins, frank. (1996). advertising (periklanan). jakarta: airlangga kasiyan,. (2008). manipulasi dan dehumanisasi perempuan dalam iklan. yogya: ombak littlejohn, stephen w and karen a foss. (2005). theories of human communication. california: sage publication mcquail, denis. (2002). teori komunikasi massa. london: sage publications. pawito. (2007). penelitian komunikasi kualitatif. yogyakarta: lkis prabasmoro, aquarini priyatna. (2003). becoming white: representasi ras, kelas, feminitas, dan globalisasi dalam iklan sabun. yogyakarta: jalasutra sudiarta, i wayan. (2006). rekonstruksi visual konsep-konsep kecantikan tradisional wanita bali dan manifestasinya di dalam kehidupan masyarakat bali masa kini. tesis s2. program studi kajian budaya. pasca sarjana universitas udayana. winarni, rina wahyu. (2009). representasi kecantikan perempuan dalam iklan. jakarta: jurnal deiksis program studi desain komunikasi visual universitas indraprasta pgri jakarta yulianto, vissia ita. (2007). pesona barat. analisa kritis historis tentang kesadaran warna kulit di indonesia. yogyakarta : jalasutra sumber internet: putihitushinzui.com. (2012). shinzui body cleanser. diakses tanggal 12 juni 2016. anonim. dikutip dari https:// e d u c 5 1 0 2 . w i k i s p a c e s . c o m / cultural+studies+(hall) diunduh tanggal 31 maret 2017 pukul 11.32 wib bisniskeuangan.kompas.com. (2012). top brand award kategori whitening soap. diakses tanggal 12 juni 2016. strategi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan (sppmp) oleh pemerintah kabupaten/kota 50 strategi pelaksanaan penjaminan mutu pendiikan 49 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. strategi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan (sppmp) oleh pemerintah kabupaten/kota oleh: moerdiyanto abstrak kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya penjaminan mutu pendidikan bagi setiap sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada stakeholder atau masyarakat. penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (mspk), evaluasi diri sekolah (eds) dan pengkajian sekolah imbas (psi) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. diberlakukannya undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. namun akibat keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya quality assurance atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di indonesia, depdiknas mengembangkan sebuah sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan (sppmp). salah satu komponen dari sppmp adalah monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (mspk) yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2009. tujuan dari mspk adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh kantor dinas pendidikan kabupaten/kota dan pengawas sekolah di tiap kabupaten / kota agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. adapun langkahlangkah dalam pelaksanaan mspk yaitu: (a) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan mspk, (b) uji coba petunjuk teknis pelaksanaan mspk, (c) mereviu petunjuk teknis mspk, dan (4) melaksanakannya secara nasional. mspk dapat dilakukan dengan evaluasi diri sekolah (eds) dan pengkajian sekolah imbas (psi). eds adalah penilaian untuk meninjau kesesuaian kinerja sekolah dengan rencana sekolah yang telah dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan. sedangkan psi adalah pengkajian terhadap sekolah yang: (a) memiliki masalah dalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan, dan (b) kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dan dapat dipetik pelajaran dari pencapaian ini. kata kunci : sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan (sppmp), monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (mspk), evaluasi diri sekolah (eds). a. pendahuluan undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia indonesia. di lain pihak dengan diberlakukannya undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di indonesia yang tersebar di seluruh negara kesatuan republik indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (quality control). pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan quality assurance atau penjaminan mutu. penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. pada level pemerintah dilaksanakan oleh departemen pendidikan nasional, departemen agama, dan departemen dalam negeri serta instansi terkait lainnya. pada level pemerintah daerah propinsi dilaksanakan oleh dinas pendidikan propinsi, lpmp dan kantor wilayah departemen agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor departemen agama. implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan. berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminan dan peningkatan mutu; (2) pembagian tugas dan tanggungjawab yang proporsional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pencapaian standar nasional pendidikan, dan (4) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untuk pengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (mspk) yang merupakan komponen dari sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan (sppmp) telah dikembangkan oleh departemen pendidikan nasional (depdiknas). pelaksanaan sppmp telah dimulai pada tahun 2009. sppmp disusun oleh depdiknas untuk mendukung komitmen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. sppmp disusun setelah dilaksanakannya review terhadap lembaga penjaminan mutu pendidikan (lpmp) dan pusat pengembangan dan permberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (p4tk) pada tahun 2007. dengan sppmp, personil dari kantor dinas pendidikan kabupaten/kota serta pengawas sekolah akan memiliki peranan penting dalam menilai mutu sekolah dan mutu tenaga kependidikan sekolah. mereka akan mengacu pada informasi penjaminan mutu dalam rangka membantu kabupaten/kota, sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu hasil pendidikan siswa. strategi utama penjaminan mutu dalam sppmp di tingkat kabupaten/kota mencakup mspk, evaluasi diri sekolah (eds), dan pengkajian sekolah imbas (psi). strategi-strategi tersebut akan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. menurut sppmp, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional bsnp. sppmp untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan. mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dinilai berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (snp) yang dikembangkan oleh badan standar nasional pendidikan (bsnp). hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalam diagram 1. diagram 1: penjaminan dan dapeningkatan mutu menurut sppmp praktik pelaksanaan kegiatan pada tiga bidang di atas secara efektif akan mengarah pada pengembangan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di satuan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota. karena tujuan utama sppmp adalah meningkatkan mutu lulusan, strategi penjaminan mutu sppmp di tingkat kabupaten/kota difokuskan pada standar nasional pendidikan, dengan perhatian utama pada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. standar yang menjadi perhatian utama dalam mspk adalah : (1) standar proses belajar mengajar, (2) standar penilaian pendidikan, (3) standar pengelolaan, (4) standar kepala sekolah, (5) standar guru, (6) standar isi, (7) standar kompetensi lulusan, dan (8) standar sarana dan prasarana pendidikan. sppmp menggunakan beberapa cara yang saling berkaitan untuk mendapatkan data tentang mutu, kinerja dan pencapaian satuan pendidikan dan tenaga kependidikan dengan menggunakan snp yang relevan. di tingkat nasional, depdiknas bertanggung jawab untuk: (a) mengatur dan mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, regulasi dan strategi sppmp, (b) mensosialisasikan sppmp ke seluruh wilayah indonesia, (c) mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan sppmp di tingkat nasional, (d) memantau dan melaksanakan sppmp, dan (e) mereviu dan meningkatkan sppmp. tiga puluh tiga lembaga penjaminan mutu (lpmp) di tiap-tiap provinsi, akan mendukung pelaksanaan sppmp dan membantu pengawas sekolah di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. pelaksanaan sppmp di kabupaten/kota adalah seperti berikut ini. a. tahap pertama difokuskan pada pengumpulan, analisis dan penggunaan data tentang mutu satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru. b. tahap kedua difokuskan pada mutu pengawas sekolah di tingkat kabupaten/kota. berbagai strategi pengumpulan data penjaminan mutu sppmp dapat dilihat pada diagram berikut ini. diagram 2: strategi penjaminan mutu dan pengumpulan data spp tujuan penting sppmp adalah meningkatkan mutu, validitas data dan penggunaan data tentang penjaminan mutu untuk memastikan bahwa: (a) pengumpulan data cukup dilakukan sekali saja, (b) informasi dan data yang terkumpul valid, (c) data yang terkumpul dapat dipakai untuk penjaminan mutu, dan peningkatan mutu, (d data yang telah dianalisis dapat digunakan untuk tujuan pengembangan kebijakan, alokasi sumber daya, perencanaan dan peningkatan mutu. b. sppmp di tingkat kabupaten/kota sppmp mensyaratkan dinas pendidikan kabupaten/kota, pengawas sekolah dan para kepala sekolah untuk memainkan peranan penting dalam rangka pelaksanaan tiga strategi kunci penjaminan mutu: (1) monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten(mspk), evaluasi diri sekolah (eds), dan (c) pengkajian sekolah imbas (psi).. hal ini terlihat dalam diagram 3: sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota ketiga strategi utama penjaminan mutu sppmp di tingkat kabupaten/kota tersebut di atas saling terkait karena dua hal yaitu: a. pertama, informasi yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan setiap strategi penjaminan mutu akan berkontribusi pada gambaran total dari pencapaian dan mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan. informasi tersebut selanjutya digunakan untuk tujuan peningkatan mutu dan pelaporan. b. kedua, setiap kegiatan dapat menyediakan informasi yang digunakan untuk mengarahkan strategi sppmp yang lainnya. sebagai contoh, informasi yang didapat dari mspk dan eds dapat mempermudah kabupaten/kota dalam menentukan satuan pendidikan yang kinerjanya berada di bawah standar yang ditentukan dan pengkajian sekolah imbas (psi) perlu dilakukan. temuan-temuan yang didapat dari psi dapat digunakan untuk mengarahkan strategi peningkatan sekolah dan kegiatan-kegiatan evaluasi diri sekolah (eds) dan mspk di masa yang akan datang. c. monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (mspk) 1. rasional peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang ada saat ini tentang satuan pendidikan dan manajemen kabupaten/kota mensyaratkan agar satuan pendidikan menyusun rencana sekolah dan kabupaten/kota wajib memonitor kerja satuan pendidikan. informasi yang didapat di tingkat kabupaten/kota mengenai mutu satuan pendidikan dan tenaga kependidikan memiliki arti yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan-satuan pendidikan. hasil penelitian berskala internasional menemukan bahwa kualitas hasil belajar siswa tergantung pada: (1) mutu belajar mengajar di tiap-tiap kelas, (2) mutu dan kinerja para guru, (3) mutu kepemimpinan dan manajemen satuan pendidikan, dan (4) ketersediaan dan penggunaan sumber belajar. tanpa informasi yang jelas dan akurat tentang mutu dan kinerja bidang-bidang tersebut, kepala sekolah, guru dan pengawas pendidikan tidak akan mampu menyusun dan melaksanakan program-program dan kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan mutu pendidikan di kelas dan sekolah-sekolah. dinas pendidikan kabupaten/kota dan pengawas sekolah telah mendapatkan data dari sekolah dan kepala sekolah tentang kinerja dan mutu. informasi tersebut biasanya dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi. akan tetapi, berdasarkan reviu yang dilakukan depdiknas terhadap praktik di satuan pendidikan dan kabupaten/kota terbukti bahwa mutu dan efektifitas monitoring sekolah serta cara mempergunakan data masih perlu diperbaiki. banyak kepala sekolah mengatakan bahwa data yang sama juga diminta oleh satuan kantor dan kelompok yang berbeda yang berada dalam sistem pendidikan. menurut dinas pendidikan kabupaten/kota data yang dberikan unit pendidikan tidak valid dan andal. menurut masyarakat dan orang tua murid sekolah tidak memberikan informasi yang transparan tentang mutu dan kinerja sekolah. menurut satuan pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota pengawas sekolah tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan cukup baik. di samping itu, sebagian besar data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dinas pendidikan kabupaten/kota saat ini bersifat kuantitatif karena metode seperti itu hanya berfokus pada hal-hal seperti profil staf dan siswa, perlengkapan dan gedung. perlu digali informasi lebih mendalam tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar. karena alasan itulah pendekatan yang lebih baik terhadap monitoring sekolah oleh kabupaten/kota sangat dibutuhkan. 1. tujuan dan pendekatan mspk tujuan dari mspk adalah untuk meningkatkan mutu monitoring sekolah yang dilaksanakan oleh kantor dinas pendidikan kabupaten/kota dan pengawas sekolah di tiap kabupaten / kota di seluruh indonesia. dengan meningkatkan mutu monitoring, informasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. untuk melaksanakan strategi nasional penerapan mspk diperlukan sebuah pendekatan yang : a. dapat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar b. memastikan bahwa delapan snp, dan standar pelayanan minimal (spm), merupakan fokus dari proses pengumpulan data tentang penjaminan mutu serta setiap kegiatan peningkatan mutu. c. menjelaskan tanggung jawab dan peranan dari tiap tingkatan dalam sistem pendidikan. d. cukup fleksibel sehingga tiap kabupaten/kota mampu mengadaptasi mspk ke dalam kondisi lokal masing-masing. e. jika memungkinkan, memperbaiki praktek yang sudah ada daripada mengambil langkah-langkah baru atau langkah-langkah tambahan. f. membantu pemerintah kabupaten/kota meningkatkan sistem informasi dan proses manajemen yang mampu menyajikan data yang valid, benar dan transparan tentang satuan pendidikan dan prestasi yang telah dicapai. g. membantu pemerintah kabupaten/kota melaporkan data tentang profil kabupaten/kota, pencapaian satuan pendidikan kepada pemerintah pusat seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. adapun langkahlangkah dalam pelaksanaan mspk yaitu: (1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan mspk untuk memberi arahan bagi kabupaten/kota, (2) menguji coba petunjuk teknis pelaksanaan mspk tersebut kepada kelompok perwakilan kabupaten/kota, (3) mereviu petunjuk pelaksanaan teknis mspk dengan mengelaborasi masukan-masukan yang didapat dari uji coba yang telah dilakukan, dan (4) melaksanakan mspk secara nasional. langkah 1: menyusun petunjuk teknis pelaksanaan mspk petunjuk teknis pelaksanaan mspk perlu disusun untuk memberi arahan pada kabupaten/kota, terutama para pengawas sekolah, dalam melaksanakan kegiatan monitoring sekolah yang baik. petunjuk tersebut akan disusun dengan sejelas jelasnya agar personil di tingkat kabupaten/kota mampu melaksanakan program monitoring sekolah yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam sppmp tingkat nasional dan yang begitu fleksibel sehingga pemerintah kabupaten/kota mampu menyesuaikannya dengan kondisi prioritas lokal. dalam proses penyusunan petunjuk teknis tersebut, tim penyusun mengacu pada pengalaman dan temuan-temuan dari penelitian serta kegiatan monitoring sekolah yang sudah dilaksanakan di negara-negara lain. tabel 1 kerangka petunjuk teknis pelaksanaan mspk bab 1 – sppmp – latar belakang dan konteks bab 2 – dasar hukum sppm dan monitoring sekolah, kepala sekolah, dan guru oleh pemerintah kabupaten/kota bab 3 – strategi penjaminan dan peningkatan mutu tingkat kabupaten/kota bab 4 – prinsip-prinsip program mspk yang efektif bab 5 – petunjuk teknis pelaksanaan mspk yang efektif 5.1 tujuan penjaminan dan peningkatan mutu tingkat kabupaten/kota 5.2 wilayah yang menjadi prioritas penjaminan dan peningkatan mutu tingkat kabupaten/kota. 5.3 perencanaan peningkatan dan penjaminan mutu tingkat kab/kota 5.4 pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu tingkat kabupaten/kota 5.5 manajemen informasi 5.6 pemanfaatan informasi penjaminan mutu untuk peningkatan mutu 5.7. peran dan tanggung jawab terhadap sppmp bab 6 – alat dan instrumen penjaminan mutu lampiran: instrument pengumpulan data. perlu diketahui bahwa penyusunan petunjuk teknis harus diawasi oleh tim pengarah yang terdiri dari perwakilan dari kelompok-kelompok utama seperti terlihat dalam tabel 2 di bawah ini. tim pengarah dapat memilih tim penulis yang keanggotaannya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang monitoring ini. tabel 2: anggota kelompok kerja mspk lokasi lembaga pelaksana pelaksana satuan pendidikan sekolah kepala sd, dan kepala smp kab/kota dinas pendidikan kadinas pendidikan dan pengawas. depdiknas mandikdasman dit psd dan ditpsmp pmptk dittendik, ditprofesi dan ditbindiklat lpmp seksi supervisi balibang pusat statistik pendidikan (psp) langkah 2: menguji cobakan petunjuk teknis pelaksanaan ketika draf pertama petunjuk pelaksanaan mspk selesai disusun, petunjuk pelaksanaan mspk tersebut perlu diujicobakan terlebih dahulu. tim pelatih terdiri dari koordinator tim monitoring sekolah pemerintah kabupaten/kota, pengawas sekolah dan personil lpmp melaksanakan pelatihan minimal 3 hari yang berkaitan dengan pelatihan capacity building. fokus dari pelatihan tersebut meliputi: (a) pemahaman terhadap sppmp, (b) petunjuk teknis mspk, (c) proses fasilitasi, dan (d) monitoring dan evaluasi. langkah 3: review petunjuk teknis mspk data hasil ujicoba yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberi arah pada finalisasi petunjuk teknis. langkah 4: pelaksanaan secara nasional pelaksanaan spmk secara nasional diikuti juga oleh pengawas sekolah, pegawai dinas pendidikan kabupaten/kota dan personil lpmp terpilih yang telah mengikuti training (capacity building) tentang mspk, eds dan psi sebagai satu paket pelaksanaan sppmp di tingkat kabupaten/kota. dalam pelaksanaannya secara nasional maka: (a) petunjuk teknis mspk perlu dicetak dan dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota, (b) sekolah dan pengawas sekolah, (c) lpmp akan membutuhkan dukungan dan laporan kemajuan sebagai bagian dari tugas penjaminan mutu mereka dan (d) diperlukan rencana pelaksanaan yang telah disetujui bersama secara nasional oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala dinas pendidikan propinsi, dan depdiknas. d. tugas dan tangungjawab dalam mspk tugas dan tanggung jawab tim pelaksana mspk dijabarkan dalam tabel 3. tugas-tugas tersebut dijabarkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan mspk. tim pelaksana mspk terdiri dari : (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) pengawas sekolah, (d) dinas pendidikan kabupaten/kota, (e) lembaga lpmp, (f) dinas provinsi, (g) depdiknas pusat yaitu balitbang depdiknas, dan (h) badan standar nasional pendidikan atau bsnp. anggota tim pelaksana mspk tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. pihak-pihak pelaksana ini menjalankan tugas penjaminan mutu mulai dari satuan pendidikan (sekolah) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan hingga institusi pembina sekolah di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga di tingkat pusat yaitu departemen pendidikan nasional. tabel 3: tugas dan tanggung jawab dalam mspk lembaga petugas tugas yang harus silaksanakan se ko lah kepala sekolah, guru 1. melaksanakan rencana pengembangan sekolah dan mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerja sekolah. 2. membantu pengawas sekolah mereview pencapaian sekolah melalui mspk. 3. menyusun laporan untuk pengawas sekolah dan masyarakat tentang pencapaian sekolah dan hal-hal yang perlu diperbaiki. 4. melaksanakan program untuk meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan. 5. menggunakan data mspk untuk menyiapkan akreditasi. kabupaten/ kota pengawas sekolah 1. menyusun dan mengembangkan strategi dan alat untuk memonitor kinerja sekolah dan mutu sekolah. 2. mengumpulkan data tentang kinerja sekolah melalui kunjungan ke sekolah secara rutin. 3. menyusun laporan untuk dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota tentang kinerja sekolah, pencapaian dan hal-hal yang perlu diperbaiki dengan menggunakan snp. 4. memberi rekomendasi kepada dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota tentang sekolah mana yang harus dilakukan psi 5. membantu sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program perbaikan. 6. memonitor pelaksanaan dan efektifitas program peningkatan sekolah kantor dinas pendidikan 1. membantu pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument dan strategi mspk 2. mengentri data yang disediakan oleh pengawas sekolah kedalam emis kabupaten/kota. 3. menganalisa data dan menggunakan data untuk penyusunan kebijakan, pembuatan keputusan, perencanaan, alokasi sumber daya dan perbaikan sekolah. 4. memberi laporan kepada depdiknas/depag tentang pencapaian sekolah/kabupaten menurut snp. 5. menggunakan data mspk untuk merencanakan dan melaksanakan psi terhadap sekolah yang teridentifikasi. provinsi lpmp 1. membantu pemerintah kabupaten/kota dan pengawas sekolah menyusun dan mengembangkan instrument dan strtaegi mspk 2. memberi nasehat kepada pemerintah kabupaten/kota dan sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisa data dalam mspk. 3. menganalisa data kabupaten dan memberi nasehat tentang tindak lanjutnya. kantor diknas provinsi 1. meninjau data mspk kabupaten/kota tentang kinerja sekolah berdasarkan snp 2. menyusun laporan di tingkat propinsi tentang kinerja dan pencapaian sekolah nasional depdiknas (pusat statistik pendidikan/psp) 1. memfasilitasi penyusunan program dan strategi nasional sppmp 2. menganalisa data dari kabupaten/kota dan propinsi dan melaporkannya kepada menteri tentang kinerja sekolah e. strategi mspk tingkat kabupaten/kota mspk berkaitan erat dengan evaluasi diri sekolah (eds) dan pengkajian sekolah imbas (psi). ulasan singkat tentang kedua strategi itu dijabarkan dibawah ini sehingga keterkaitan antara ketiga kegiatan sppmp tersebut bisa difahami. 1. evaluasi diri sekolah (eds) eds harus dilaksanakan tiap tahun oleh sekolah dengan dukungan pengawas sekolah. dengan menerapkan strategi eds sekolah diharapkan dapat meninjau kesesuaian kinerja mereka dengan rencana sekolah dengan menggunakan standar nasional pendidikan untuk menguji mutu kinerja mereka. informasi yang dihasilkan dalam eds akan digunakan sekolah untuk: (a) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, (b) menyiapkan rencana pengembangan sekolah ke depan, (c) melaksanakan program pengembangan, dan (d) melaporkan kinerja mereka dan hal-hal yang perlu diperbaiki kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. pengawas akan membantu sekolah-sekolah untuk melaksanakan program eds mereka, validasi laporan, dan membantu sekolah merancang program pengembangan sekolah yang akan datang dan memonitor pelaksanaan program sekolah. informasi tentang kinerja sekolah dapat dipakai untuk tujuan pelaporan nasional dan mengenali sekolah yang mungkin membutuhkan pengkajian sekolah imbas (psi). 2. pengkajian sekolah imbas (psi) pengkajian sekolah imbas (psi) merupakan bagian dari sppmp di tingkat kabupaten/kota tetapi prosesnya hanya akan dilaksanakan ketika mspk, eds dan akreditasi badan akreditasi nasional menunjukkan bahwa: (a) terdapat suatu masalah dalam sekolah dan kinerja sekolah jauh di bawah standar yang telah ditetapkan, dan (b) kinerja sekolah jauh di atas standar yang telah ditetapkan dan dapat dipetik pelajaran dari pencapaian ini. sejumlah psi akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan oleh tim dari dinas pendidikan kabupaten/kota . pelaksanaan strategi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah seperti tercantum pada tabel berikut ini. tabel 4: ringkasan strategi penjaminan mutu sppmp strategi fokus peserta kerangka waktu data dan penggunaannya instrumen/cara yang terkait evaluasi diri sekolah (eds) · kajian pencapaian pembalajaran di sekolah/madrasah dibandingkan dengan rencana tahunan sekolah dan satndar nasional pendidikan (snp) · pelaporan pencapaian snp oleh sekolah/madrasah ke kabupaten/ kota · staf sekolah · komite sekolah · peserta didik · masyarakat · pengawas · yayasan · tahunan · data profil deskriptif · kualitatif · kuantitatif · peningkatan sekolah/ madrasah · monitoring dinas pendidikan kabupaten /kota dan kandep kabupaten/ kota · pengumpulan data pusat data dan informasi (padati) · program monitoring sekolah, guru dan kepala sekolah (pmsgks). · program akreditasi sekolah tingkat propinsi program monitoring sekolah, guru & kepala sekolah (pmsgks) (dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten, kandepag propinsi dan kabupaten, & yayasan pendidikan) · kajian eksternal terhadap kinerja sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dan guru dengan acuan snp · kajian pencapaian prioritas kontekstual lokal · mengembangkan kapasitas kepala sekolah/madrasah untuk mengelola kinerja dan pengembangan guru · pengawas · kepala sekolah/madrasah · staf sekolah /madrasah · komite sekolah · pegawai dinas pendidikan kabupaten · pegawai kandepag propinsi dan kabupaten · yayasan sekolah · pengumpulan data yang terus berjalan · laporan tahunan mengenai kinerja sekolah · data profil deskriptif · kualitatif · kuantitatif · monitoring dinas pendidikan kabupaten,/ kota · peningkatan sekolah · perencanaan · alokasi sumber daya · evaluasi diri sekolah (eds) · kajian sekolah target (kst) · padati sekolah target kajian (stk) · reviu eksternal sekolah/madrasah yang kinerjanya sangat dibawah atau sangat diatas dari kinerja yang diharapkan oleh kabupaten /kota · sekolah akan diidentifikasikan oleh kabupaten/kota dengan mempergunakan data dari ujian nasional, eds dan monitoring sekolah oleh kabupaten /kota · pengawas · staf lpmp · staff balai pendidikan dan pelatihan · masyarakat · staf sekolah · yayasan sekolah · yayasan pendidikan islam/ pondok pesantren · jika dibutuh kan · reviu – dua hari untuk pengumpulan data; dua hari untuk pelaporan · kualitatif · kuantitatif · monitoring dinas pendidikan kabupaten dan kandepag propinsi dan kabupaten · peningkatan sekolah/madrasah · penelitian dan pengembangan · program monitoring sekolah, guru dan kepala sekolah (pmsgks). · evaluasi diri sekolah (eds padati · pengumpulan data kuantitatif– staf, peserta didik, sumber daya, infrastruktur, kompetensi guru dan sebagainya. · kepala sekolah/madrasah · pengawas · staf kabupaten/kota · psp · tahunan · data dimasukkan oleh kabupaten/kota dan dikirim ke psp · akses data ke lpmp/balai diklat depag dalam waktu yang sama · data profil deskriptif · kuantitatif · kinerja sistem dibandingkan dengan snp dan spm · eds · pmsgks sertifikasi dan pemutakhiran sertifikasi · penilaian kompetensi guru · sertifikasi guru · pemutakhiran kinerja dan kompetensi · beasiswa untuk kualifikasi s1 · guru · kepala sekolah · pengawas · perguruan tinggi · p4tk · bindiklat · berjalan dengan kuota tahunan · kualitatif · kuantitatif · pemetaan kompetensi tenaga pendidik · peningkatan kompetensi · pmsgk · eds prog-ram akredi-tasi sekolah oleh propinsi · akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan snp · dewan akreditasi propinsi · yayasan /pondok pesantren · pengawas · ban s/m · setiap lima tahun ( · kualitatif · kuantitatif · akreditasi sekolah · monitoring kinerja sekolah/madrasah · peningkatan sekolah · eds · pmsgks g. implementasi sppmp implementasi sppmp dalam suatu sistem pendidikan di indonesia yang wilayahnya luas, dan ditambah dengan pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat kabupaten/kota tentu akan berjalan lambat. oleh karena itu, implementasi sppmp perlu dibuat dalam beberapa tahapan dan dilakukan dengan cara hati-hati oleh semua fihak yang punya tanggungjawab terhadap perbaikan mutu pendidikan. strategi implementasi sppmp secara nasional harus dilakukan secara bertahap dengan kegiatan utama penilaian mutu dan analisis mutu komponen sppmp. prioritas dukungan harus diberikan kepada : a. kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkala dan sering dilakukan secara rutin b. kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan dampak terbesar dalam meningkatkanhasil belajar peserta didik c. kegiatan yang akan memberikan informasi yang paling luas dan paling valid mengenai pencapaian snp. dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pelaksanaan sppmp akan memberikan prioritas utama pada implementasi evaluasi diri sekolah (eds) dan program monitoring sekolah, guru dan kepala sekolah (pmsgks). sedangkan dalam sppmp, kajian sekolah target (kst) menjadi tahapan penting. namun, implementasi kst akan bergantung pada implementasi dan ananalisis yang baik dari eds dan pmsgks. oleh karena itu, kst baru akan dilaksanakan pada tahapan berikutnya. bermitra dengan depdiknas, ban sekolah melakukan pengkajian kembali program akreditasi sekolah agar dapat menselaraskan program akreditasi dengan pelaksanaan snp. ketika bsnp telah selesai merumuskan kerangka kerja indikator pencapaian untuk pengumpulan data tentang pencapaian snp, kemudian instrumen akreditasi ban sekolah akan dikaji ulang untuk menjamin keselarasannya dengan kerangka kerja indikator bsnp. g. kesimpulan 1. kepala sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan, dan evaluasi diri sekolah (eds) adalah kegiatan utama untuk mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru dan peningkatan hasil belajar siswa.. 2. sppmp harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu berkelanjutan di sekolah. seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu sekolah. 3. sppmp dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang memadai termasuk praktisi pendidikan dari lpmp atau perguruan tinggi. 4. pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data sppmp yang efektif dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas dan aksesibilitas data untuk tujuan penjaminan dan peningkatan mutu. daftar pustaka ahire, sl, dy golhar and mattew aw, 1996. development and validation of tqm implementation construct, decision sciences, winter vol 27. art & humanities research council, 2007. understanding your project: a guide to self evaluation). banks, jerry, 1989. priciples of quality control. new york: john willey and sons, inc. depdiknas, 2008. sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan (sp2mp) dumond, ellen j, 1995. learning from the quality improvement process: experiences from us manufacturing firms, “production and inventory management journal”. fourth quarter, p.7-13. direktorat jenderal pendidikan tinggi,2003. pedoman penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi. evans, jr and wm.lindsay, 1996. the management and control quality, third edition .mineapolis: west publishing company. hongren, ct, gl. sundem dan fh.selto, 1993. introduction to management accounting. ninth edition, englewoods cliffs. new jersey:prentice hall inc. mears, peter, 1993. how to stop talking about and begin progress towrd total quality management. business horizon (mei-juni). roth h, dan wj.morse, 1983. let’s help measure and report quality cost : management accounting. (august) nomor 65. reeves, ca and david bednar, 1994. definimg quality: quality alternatives and implications. “the academy of management review”. vol 19 (3) july, p446-471. spencer, barbara a, 1994. model of organization and total quality management: acomparation and critical evaluation. “the academy of management review”. vol 19 (3) july, p419-829. snyder nh, jd.dowd dan dm.houghton, 1994. vision, values, and courage. new york. the fredd press. shea, john and david gobell, 1995. tqm: the experiences of ten small business. business horizon (january-february). biodata penulis: moerdiyanto, doktor dalam ilmu ekonomi, uny, lektor kepala di bidang manajemen, pembina utama muda/gol. iv/c, dan dosen manajemen/ keuangan pada jurusan manajemen fakultas ilmu sosial dan ekonomi uny. analisis & pelaporan mutu pendidikan penilaian mutu pendidikan peningkatan mutu pendidikan standar pendidikan nasional penjaminan mutu assurance penjaminan dan peningkatan mutu evaluasi diri sekolah (dengan validasi eksternal) (annual) monitoring sekolah oleh kabupaten/kota (laporan tahunan) pengkajian sekolah imbas (jika perlu) pengumpulan data oleh padati (tiap tahun) ahun) program akreditasi sekolah tingkat propinsi (lima tahunan) sertifikasi guru, pengembangan profesional berkelanjutan (tahunan) kotak yang diarsir adalah strategi penjaminan mutu tingkat kabupaten/kota penjaminan mutu& peningkatan mutu supported school self-evaluation –validated by districts(ssse)targeted external school reviews (tesr)school monitoring by districts(smd) /docprops/thumbnail.jpeg slide 1 penjaminan mutu& peningkatan mutu supported school self-evaluation – validated by districts (ssse) targeted external school reviews (tesr) school monitoring by districts (smd) 153 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 153-164 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.28463 millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax in whatsapp group ririn puspita tutiasri prodi ilmu komunikasi, fisip upn veteran jawa timur ririn_puspita.ilkom@upnjatim.ac.id ade kusuma prodi ilmu komunikasi, fisip upn veteran jawa timur adekusuma185@gmail.com article history: received 2019-11-29, revised 2020-11-23, accepted 2020-11-30 abstract the millennial generation emerges in the era of advanced technology. the characters of the generation tend to have advanced knowledge of both technology and information. this convenience, spreading information easily, causes difficulty identifying whether or not the news is factual. media literacy is necessary for millennials considering this generation is familiar with modern technology. data are collected through observations and in-depth interviews. the analysis results that spreading hoax via group chat is capable of anyone, including close and trusted family members. to prevent the act of disseminating hoax in family and sibling, thus, a family member has an important role in reminding each other of the relevance of media literacy. this study concludes that knowledge and mastery of technology and the management of information from millennials are essential. therefore the spreading hoax is diminished. literacy from generation to response disseminating hoax in whatsapp group provides knowledge to group members, especially parent, to be not gullible and easily provoked to single information. the opportunity of disseminating hoax through a family group in whatsapp is higher because of the mutual trust among family members and shared the information without clarifying it. keywords: family literacy, hoax information, whatsapp group 154 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction the rapid flow of technology has driven the fast flow of information. when information is uploaded through technology, the information has widespread throughout the world and difficult to retrieve within seconds. the advance of technology also causes a social shift in society (anderson & sulistyani, 2019). for instance, a long time ago, to know and to get information is by reading, but now is by browsing. for instance, to know how our neighbor is doing by greeting each other or visiting them, but today by checking their status in social media is enough. social media is a product of technology to simplify space and time to search for information, interact, and share information with others. social media’s positive impact is to make its users closer as if they are near each other by knowing other users’ information when they share or upload a status or information on social media. social media appeared in 2002 by launching friendster’s application and followed by other social media such as linkedin, myspace, flickr, facebook, and twitter to connect users to exchange information. through social media application, people can share information and make a friend, even, making someone famous. in 2009 whatsapp application appeared as a chat application when its users share information personally, not openly like on instagram, facebook, linkedin, myspace, twitter, path, friendster or other apps that the users can actively involve to share, participate, comment, and communicate interactively. whatsapp is a chatting application or instant messenger that focuses on sending a message in text, picture, or voice in person or a group to create an interaction between the users. whatsapp replaces sms and phone calls at a lower price because phone calls and sms use credit, whereas this application only uses an internet quota. smartphone users commonly use the application because the amount of whatsapp users in indonesia had reached 83% from 150 million, and most of the active internet users were social media users (haryanto, 2019). the family group in whatsapp is useful for a family member who lives in a different town. the members always expect to be closer. family is a bloodline relationship; from a family, a person grows up and developed with values that have been taught by the family. besides, a family is a primary group because interaction among the members is exclusive. family relationship is not only through bloodline but also through marriage or adoption. in the family whatsapp group, the shared information is spread easily to group members. the content itself is about a warning, problem solution, happy news, and other news that is intended for the good of family members. the shared news includes family conditions, politics, health, economics, religions, and socials, which sometimes trigger feud among the members. the feuds usually start with an unclear and false source of information that contains offensive meaning to other family members. information causes disagreement because the truth of the information is doubtful or hoax in nature — especially parents in the group who have not adequately filter out accurate information or hoax. hoax is a manipulation of fact which turns into false information for specific purposes. hoax divided into six: false idea, offense principle, media manipulation, balancing, objectivity, and against moral neutrality (cohen-almagor, 2013) it makes the need for media literacy capabilities, the ability to analyze. there are four capabilities in media literacy, which are analysis, compare or contrast, evaluation, and abstraction (potter, 2010) literacy defines as an openness towards information from media or information literacy, critical, and sensitive to the surrounding environment. literacy aims to bring benefits to the community and to give knowledge of how to sort and select a message. media literacy audiences have few characteristics. some people are aware of the dangerous effect and degradation of media, 155 ririn puspita tutiasri & ade kusuma, millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax like a short-tempered person who does not relate to media; others characteristically have an ability to enjoy, understand, and appreciate the content of media (fitryarini, 2016). it includes millennial roles in the whatsapp group family. because consuming a media needs knowledge (baran & davis, 2010), the ability and eagerness to understand and comprehend the meaning of a message or information received is important. media has power in delivering a message; thus, the receiver has to own knowledge and appreciation of media message power. the receiver also needs to differentiate a reaction and emotional reason while responding to the message’s content of information appropriately. they are establishing a high hope to media by constructing a strategy to analyze and discuss media messages, understanding the content of media as knowledge of conversion genre along with an ability to instigate when the content is mixed-up. critical thinking to media content is significant even though it has a credible source. the last is the importance of internal language and a comprehensive skill on understanding media’s complicated effects. meanwhile, media literacy is a literate media movement as individual control to send and accept a message (baran & davis, 2010). media literacy is a skill in media sequence in every situation, time, and media. based on the definition of media literacy, media users need to act when accepting information. it is necessary to know the truth of the information and evaluate the utilization of media. therefore, the literacy movement on social media is essential because the technology to filter the truth about information has not been made yet. the ability of media literacy among the millennial generation towards spreading hoax in the whatsapp group is the background of this research. literature review media literacy the development of time and technology causes the need for media monitoring or literacy to its users to filter information obtained from the media. media literacy teaches the public to be critical when receiving information through the media, not directly receiving the message. critical media requires skills and abilities in sorting and selecting messages received in the media. in reaching critical media literacy and awareness, we need seven skills (potter, 2018) which are: first, analysis ability to reduce the received message into meaningful elements: second, evaluation over the meaning of the elements: third, grouping, it is categorizing whether the elements are similar or different to each other: fourth, induction is concluding the previous grouping by generalizing the elements’ pattern: the fifth is deduction, using the general principle to explain the specific matter: sixth is synthesis, gathering the elements into a new structure: seventh is an abstraction, creating a brief, clear, and accurate description to develop the essence of assumption from a message which is briefer than the original message. media literacy is essential because of the strong influence of the media on the public. through media literacy, the public can understand how to influence and use media properly. family a family is a primary group in human life, a place for a person grows up, develop, and learns. the family also a place of comfort and care for its member. through a family, values, norms, and principal of life are embedded because family is a prior group to figure the meaning of life of a person. the family has several functions for its members, which is reproduction and emotional socialization, and economic support function. this is a series of life that exists in a primary group, when appropriate growth and development, while its members are still dependent on each other (tutiasri et al., 2019) within the whatsapp group, it is easy to share messages containing hoaxes due to kinship, to which the whatsapp group is used as a medium for interacting and sharing news with family members. communication 156 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 in a family is a process of expressing a message among its members like from the father, mother, grandparents, children, husband, wife, in-laws to the receiver, and vice versa. the messages though can be information, advice, direction, or favor. berns wrote five basic functions of families: (berns, 1997). first is reproduction because a family has to maintain the population in a community due to the continuity of the human population: the second function is socialization or education; the family is the media of transmitting moral value, belief, manner, knowledge, skill, and technique from the previous generation to the next generation. family is a place to connect a value from one generation to another. the third is ascribing social role; family gives identity to its members specifically, for example, race, ethnicity, religion, social economy, and gender role. the fourth is economic supports; family is a shelter and life for its members, such as a house, food, and life. the last is emotional supports; family gives an experience in communication and social interaction for children. family interaction creates nurture, secure, and vital experience for children. family whatsapp group technological advances have created many innovations in technology, one of which is in the communication sector. this improvement generates a more effective communication process through emerging gadgets. gadget on android has changed the process of communication through its sophisticated features such as whatsapp. whatsapp is an instant messenger application. its users are capable of communicating by sending messages, pictures, audio, visual audio, and making a call both on voice and video call (tutiasri et al., 2019). this application connects person-on-person and connects a person in a group that is currently known as whatsapp group (rianto, 2016) message and information exchange in whatsapp group is considered interesting because dialogues or conversations are always ongoing, although particular people dominate those conversations. participants’ characteristic is categorized into two: active and passive members or silent readers, who only observe the conversation in the group. many families utilize the whatsapp group as a medium of communication within their main or big families. the purpose of this group becomes a medium of communication because it has a lot of benefits. the whatsapp group’s benefits are strengthening the relationship among the members, increasing self-faith of its members, a place for giving and receiving attention, reminding each member about something, and exchanging messages or information. (prasanti & indriani, 2016) millennial generation the millennial generation was born between early 1980 and 2000. this generation is also named gen-y, net generation, generation we, boomerang generation, peter pan generation, and the others (yuswohady, 2016). they are called the millennial generation because they live in the millennial generation’s alteration, with the advent of the technological era. hoax information is the negative impact of technology. a lot of information or messages are unverified (berger & milkman, 2012). many information or news on social media are able to raise positive and negative emotions to the receiver. the viral news is distributed without any verification from journalism ethics and media law. it frequently happens on social media users who are not journalists; there is no control over journalism, which affects the data and information on social media. (gumgum et al., 2017) false or hoax news that is spread on online media has complicated the receiver or audience to decide which one of this information is valid or not. false information triggers conflicts among the audiences to claim the validity of their information. 157 ririn puspita tutiasri & ade kusuma, millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax theory of cognitive development knowledge construction is very carefully related to how social interactions are carried out with the surrounding environment. adolescence is the stage of development before becoming an adult. during this stage, teenagers have a lot of capacity to gain and apply their knowledge because the brain has developed maturely (sary, 2017). the adolescent stage is also reorganizing the brain’s frontal lobe, which plays a big role in coordinating complex decision-making and creating a strategic plan (sarlito, 2012). during this stage, mental development has built a cognitive skill to process and filtrate information as a way of thinking process (jahja, 2011). cognitive development is the development of teenagers’ mental abilities in the form of learning, memorizing, thinking, reasoning, and using a language. the psychological development during the adolescence stage consists of two developments: mental and cognitive developments. development related to mental is marked by sensitiveness, aggressiveness from external stimulation, tendency to form peer group, and less obedience to parents. second, during cognitive development, the adolescent develops to think abstractly, such as actively giving critics and a tendency to try anything new (widyastuti et al., 2009) methods this research is a qualitative descriptive study. in general, the research method is defined as a scientific way to obtain data with specific goals and aims. (sugiyono, 2013). the research method applied in this research, “millennials and family literacy in the distribution of hoax on whatsapp group”, was using the qualitative research method. this type of research used by researchers is descriptive research. this research aims to explore in detail about millenials generation literacy knowledge in educating the existence of hoaxes on social media, such as the whatsapp family group. in social research, a qualitative descriptive research format is designed to describe, summarize various conditions, situations, or social reality phenomena that exist in the community that is the object of research (bungin, 2011) this article also tried to draw it to the surface as a feature, characters, characteristics, models, signs, or images, or certain conditions, situations, and phenomena through this method. (sukmadinata, 2009) in qualitative research is used to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, and people individually or in groups. in the study, researchers conducted interviews with old of 8 informants and ten informants from the millennial generation. results and discussion media social as a communication media in the family technological developments have made life more comfortable; you can do what you want by accessing an existing smartphone application. social media’s existence also brings changes to the flow of information, which in face to face changes through a media application. social media utilization dimensions are divided into the dimensions of information, entertainment, communication, and transactions (buente & robbin, 2008) social media can provide dimensions of information, entertainment, communication with transactions that will be well chosen and used (fadillah & jandevi, 2020). of the four dimensions, the dimensions of communication, information, and entertainment become interesting things for smartphone users to choose the application for their necessity. most people are still careful to choose the application for their transactions. different from the other three dimensions, communication, information, and entertainment are necessary for smartphone users because, at this time, they are entering the era of social media. technological sophistication makes communication no longer a tertiary or complementary need because every day, we 158 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 are communicating. there are free data and wi-fi packages that have made them more efficient than using credit because the pulse package shares costs when making calls and sending messages. the development of the age also makes information quickly spread, and both information is public or personal. entertainment is essential considering that today people carry smartphones everywhere. it also changes the way the members interact with one another, whether due to family members, friendship or professional acquaintances. with social media, interaction can be done at any time and by all group members. one of the social media that facilitates interaction to interact through social media is whatsapp group. this application is used to share information and to make members closer. each group has different interaction levels; the more intimate it goes, the group will discuss personal matters. unlike the secondary group, conversations rarely involve personal issues because things discussed are related to the same interests. a family is a primary group that the members have a mutual relationship with one another. among the members are close because they are accustomed to communicating since they were in the family, both born in the family, raised and included in the family membership. it makes the relationship between members are based on feelings and personal relationships. the characteristics of the primary group: the primary group is deep and broad; thus, exchange information can reach the personality of their members, it is personal, the relationship aspect is more emphasized than the context , it is expressive, the conversation is informal (cooley, 1992) whatsapp group is a medium to interact between family members and to become more intimate and more familiar with each other. the family members can send messages at any time, and other members read the message directly. this makes the whatsapp family group easily exposed to hoax information because it suppresses the information’s relationship aspect rather than the content shared. moreover, whatsapp is a large family group consists of the older generation, the millennial generation, and generation z, which have different characters. even so, the purpose of the conversation is to make family relationships more intimate. moreover, the way the delivery is informal makes the conversation more relaxed and readily accepted. interaction in the family can lead to dependency between family members. when the family is interacting, a family is a place for the emotions of its members. emotional disclosure such as sadness, disappointment, fear, happiness, sympathy, and other emotions is easily expressed through family whatsapp groups. this group also has a big role as a support and motivation medium to its members when facing hardship. support and motivation are significant as a means of affection and concern considering the family is the first place a person knows interaction. family members experience changes and affect the system in the family (wardyaningrum, 2013). the process of exchanging information develops the family as a place for channeling emotions. besides, family members interact with each other in high frequency and repeatedly lead to be interdependence between family members. it is making conversations in family groups to build the emotions of family members to know and understand each other. a sense of emotion makes family members have a sense of “tepo seliro” when an event occurs. this equation makes it easy for family members to remind one another or do literacy when hoax information exists in the family group. data collection in this study uses an in-depth interview, which is a form of communication between two people, involving someone who obtains information from others by asking questions and having a specific purpose. (mulyana, 2008) old generation’s perspective to hoax information changes in the way of delivering information influence us on how to 159 ririn puspita tutiasri & ade kusuma, millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax understand the information. an old generation used to get information from reading, listen, and see from a source, the accuracy of the information can still be accounted for. because only a few people who had access to make information, and communication is still going on to ensure the truth of information. this makes it easier for the old generation to believe when there is information coming into them. the development of time and technology makes anyone can make a message, even edit a message quickly. this is still rarely understood, making the old generation not check the truth of the message he received, even directly sharing it. especially now, the existence of a smartphone has made information quickly conveyed. parents tend to disregard the source of information received, whether the information is valid or not. leaving the information received unchecked is caused by several things: parents do not know how to check the information because they are overwhelmed by technology’s advance. another reason is the receiver has excessive trust to the sender due to the senders’ closeness to the receiver one of the easy social media applications to use for the old generation is whatsapp because it is easy to learn. whatsapp feature is sending messages and making calls that are the same as using the old generation’s telephone. whatsapp group is a feature to communicate between the oldies and other whatsapp users, whether they are family or friends. the oldies feel proud when they can follow the development of technology. their excitement is seen when they join a group. they often send information. the oldies’ tendency to lead a discussion causes the information delivery lead to be a reference in the family group. hanafi writes an opinion leader is someone who has a relatively significant influence on the opinions or views of other people in a group they have. according to informants from the old’s generation, the whatsapp family group is a place to share all information known by their family members. (adi & setyowati, 2010) the research conducted on the old generations results that they are not accustomed to filtering the obtained information. thus hoax information quickly enters itself and is then disseminated. even some of the informants from the old generation answered that they did not know how to differentiate whether it is hoax news or not. “masalahnya yang kita teruskan tidak tahu itu hoax apa bukan” “the problem is we do not know whether it is a hoax or not” even when other group members have told it, they still look for the information and sharing misinformation. “ya, itu saya tidak tahu apakah itu hoax apa bukan, kalau direspon baik ya saya bilang, saya juga hanya meneruskan” “yes, i didn’t even know if it was a hoax or not, if it got a good response, i would say that i just forwarded the information” old generations are more susceptible to hoax information than making media literacy necessary to find the truth of information. some informants of the old generation have sent hoax information when the information is around and easily accessible. an older generation of informants shared information on the whatsapp group about a fire incident in the market where his wife was working. supposedly, before sharing, the informant can contact his wife first or contacted security to check the truth first. there are even informants who work in the health sector but also share hoax information about health. the flow of information in the smartphone of the oldies is high-speed because they follow many groups, ranging from family, office friends, alumni (usually starting from elementary, junior high, high school, college), social institutions, religious institutions, and groupsother groups that exist in real life. the millennial generation has a better closeness with its peers than the elderly 160 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 generation because their closeness is based on the stored phone number contacts on their phone. matter of fact, we save the numbers of people we knew. the existence of technological sophistication, one of which is the whatsapp group, makes the users reunite with friends from their past. meanwhile, the millennial generation also saves the number of their new acquaintance hoax information widely shared by old generations was a video about food products when it burned, the fire from the burning process immediately enlarged. videos related to health and safety. they share this information with family groups because there is a sense of security that needs to be done to protect family members safely. whether they are new or old videos, the videos from within a country and abroad are easily shared without checking the truth. the elderly generation gains the videos from the groups they followed and thinks what is shared in the group is true or accurate. besides their motives for sharing information in family groups so that they are not quiet, they want to live in the family group. sharing information in the form of messages or videos is purposely to encourage interaction among its members. through the whatsapp group chat room, the members can acknowledge each other conditions and news. whatsapp group plays the role of creating a good bond among the members. old generation admits that they put more trust in family group members when reminded about hoax information. in addition to the authenticity of the sources, the old generation saw who confirmed the message. by looking at the educational background and the work that confirms the message is credible or not. to the elderly generation, hoax information is regarded as new because they have not found false information as easy as today. technological advance has made a piece of information seems vague. there is no difference between false or true information. the spreading hoax occurs in two forms which are written and image hoax. a message in an orderly structure along with the headlines has convinced a reader to allow this message to be true. furthermore, an image and source are presented in the message can strengthen the content. the series of headlines, written content, images, and source that included in a message has complicated the elderly generation to distinguish between true and false information. this situation is the reason why they are so gullible to share the information. while we ask them about the source of information, they claim it is on the image. the image is proof of a fact, according to the elderly generation. because there is no existence of technology to edit, add, or cut the content of an image in the earlier generation. truth-seeking literacy towards specific information or message has been applied by a few millennial members, for example: “silahkan dicari digoogle tentang berita tersebut, atau ini buktinya informasi tersebut tidak benar, sambil saya bagikan berita yang benar” “please check on google about this news, or it is the proof that the information is false, hereby i share the true news”. countless middle age and older people dismiss truth-seeking of information before sharing it. according to them, it is necessary to share the messages they received on a whatapp group as an act of concern. then if the information is a hoax, the members still accept it. many hoaxes widespread today and the millennial’s truth-seeking literacy to correct the elderly generation have convinced them that the millennial are capable of distinguishing between true and false information. when he got a message and doubted it, one of our informants said he would ask the group, especially the millennial members, before confirming the sender’s message. “ aku gak tahu pesan itu hoax atau tidak, makanya aku tanya digrup, karena biasanya dikomentari kalau aku share pesan dan hoax” 161 ririn puspita tutiasri & ade kusuma, millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax “i did not know whether the message is a hoax or not. thus i asked on the group because usually, the members would throw a comment if the information was false” reliability to the millennial generation has emerged when the millennial members present a fact to deny hoax information on the whatsapp group. the elderly generation has begun to accept millennial’s information literacy. it shifts message transmission and management. generally, a message is accurate when it is delivered by parents to children yet today is the contrary. besides, parents occasionally filtered a message on whether or not it is appropriate for their children. advanced in the technology of communication has changed this information exchange where everybody has the right to show a truth despite their younger age. how to literacy millenials generation of hoax information millennials are the generation that grows with the times and technology, making this generation more alert to changes, including changes in information flow. social media easily influences users’ perceptions when information comes into their smartphones. forums were easily created through social media, allowing members to communicate and comment so that they were able to build assumptions, emotions, and trust through the information shared. (hermawan, 2009) whatsapp group is a forum used to build trust between family members, including building trust when correcting information. closeness among family members can be built through whatsapp group by sending fast information without direct physical meeting. sharing daily activities allows the members to feel closer despite in different places. the members share this kind of information on whatsapp group to show their affection and concern. from the results of research with ten informants of the millennial generation, they are more passive when sharing information in the family whatsapp group. because they, firstly, examine whether the information to be shared is useful or not. according to two informants, they said that they have never shared information that was useless because it would result in the vigilance and intimidation of group members. i was so careful to send information. once there were informants who felt guilty because they had sent the information and the information had not been released officially, such as: “dulu aku pernah dikira nybar hoax, tapi ternyata engga, maksudnya bener beritanya (informasi cpns, aku dapat info dari grup antar angkatan di organisasi, lalu aku share di grup. karena tidak ada dilaman, belum di update dikira hoax, tapi itu bener karena pas aku cross check itu dapatnya dari dosen)” “last time, i was accused of spreading a hoax, but it wasn’t, the news is true (cpns information from the organization then i shared it to other groups. the shared information does not on the website because it has not updated yet, then other members accused that i shared hoax information. even though i have cross-checked it was from the lecturer)” the rise of hoax information creates a trust or raises caution when sending information. hoax is a fake and misleading message, so that it can frighten those who receive it, be identified, and be classified (kholis, 2017). hoax information is hazardous and unsettling if the truth is not immediately clarified. (ali, 2017). one of informants gave a similar example, “yang sederhana misalnya, di pasar x lagi ribut2 ada jambret, terus jambretnya dipukulin sampai babak belur. dikirim lah fotonya. setelah klarifikasi ternyata kejadian sudah beberapa tahun yg lalu, dan beda lokasi” “the simple thing is, for example, in market x there is pickpocket, and the accused one is beaten to a pulp. the photo was sent. after clarification, it turned out that the incident had been several years ago, and in different locations.” clarification of hoax information is very important so that the recipient of the 162 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 message does not feel: alert, scared, agitated, and provoked. to reduce the spread of hoax information can be done in several ways as disclosed by the informants, the first by sharing the original facts of the hoax information, can be a link from the original source of information or the original picture of the information. many information that does this when there is hoax information included in the family group. seeing how big the family group is, or who is a member of the group, some group members choose to send facts from the information in private (personal connection). personal chat is one of the ways to respect other members when they need to scold or advise others. moreover, sending a clear message to older people on personal chat is part of politeness. they are considering that informants revealed differences of opinion between family members at the time of the presidential election, which caused problems. another way is to meet with people who greet the hoax news, usually because there is a closeness of its own and want to convey it in the right way. for example, children to their parents, because they still have the nature of uploading really (polite) so feel uncomfortable when advising their parents, in the family group. by meeting the parent directly, the millennial generation indicates their capability of manners because the tone of voice cannot be shown in media. from the study results, informants from the millennial generation did several ways in literacy against hoaxes in whatsapp family group by spread the original information, confirm the truth of information through personal connection, and meet in person. literacy about hoax information is necessary to be done because one mistake in certain information can lead to an adverse effect on the receiver of the information. through literacy of hoax information initiated in family, the group is an education facility for family members to check any information. conclusion millennial easily recognize hoax information because media is part of their habitual life. whereas in the elderly generation, understanding media literacy is a process of learning from their environment, in this case, is through family whatsapp group. the group is believed as media to support each member and avoid misleading them because of the affection among the members. as the outcome, mutual trust is constructed among them as well as the truth of information shared on the group. this research reveals that family whatsapp groups have the capability to filter and educate the members about the information received, whether it is accurate or hoaxes. acknowledgment we would like to appreciate the communication science department, upn “veteran” jawa timur. and also the committee of comtc uin sunan kalijaga and japelidi. references adi, r. k., & setyowati, r. (2010). proses difusi teknologi konservasi lahan kering melalui pemuka pendapat (opinion leaders) di kabupaten bantul. agritexts: journal of agricultural extension, 28(2), 117-130. https://doi. org/10.20961/agritexts.v28i2.43666 ali, m. (2017). antara komunikasi, budaya dan hoax. in a. wahyudin & m. sunuantari (eds.), melawan hoax di media social dan media massa (pp. 89–107). trust media publishing dan askopis press. http://e-repository. p e r p u s . i a i n s a l a t i g a . a c . i d / 2 3 3 2 / 1 / naskah buku melawan hoax.pdf anderson, s., & sulistyani, h. d. (2019). detecting and combating fake news on web 2.0 technology in the 2019 political season; indonesia. journal of social studies (jss), 15(1). 103-116. doi: 10.21831/jss.v15i2.25233. baran, s. j., & davis, d. k. (2010). teori komunikasi massa: dasar, pergolakan, dan masa depan. salemba humanika. 163 ririn puspita tutiasri & ade kusuma, millennial generation and family literacy within the dissemination of hoax berger, j., & milkman, k. l. (2012). what makes online content viral? journal of marketing research, 49(2), 192–205. doi: 10.2139/ssrn.1528077 berns, r. s. (1997). a generic approach to color modeling. color research & application: endorsed by inter-society color council, the colour group (great britain), canadian society for color, color science association of japan, dutch society for the study of color, the swedish colour centre foundation, colour soc, 22(5), 318–325. https://doi.org/10.1002/ (sici)1520-6378(199710)22:5<318::aidcol5>3.0.co;2-%23. buente, w., & robbin, a. (2008). trends in internet information behavior, 2000–2004. journal of the american society for information science and technology, 59(11), 1743–1760. https:// doi.org/10.1002/asi.20883. bungin, b. (2011). metode penelitian kuantitatif edisi kedua. jakarta: kencana. cohen-almagor, r. (2013). freedom of expression v. social responsibility: holocaust denial in canada. journal of mass media ethics, 28(1), 42–56. https://doi.org/10.1080/08900523.2012. 746119. cooley, c. h. (1992). human nature and the social order. transaction publishers. fadillah, d., & jandevi, u. (2020). mediasocial behavior of muhammadiyah members in china in the framework of alexander wendt’s international communication constructivism. journal of social studies (jss), 16(1), 5164. doi: 10.21831/jss.v16i1.34604. fitryarini, i. (2016). literasi media pada mahasiswa prodi ilmu komunikasi universitas mulawarman. jurnal komunikasi. 8(1), 51-67. 10.24912/ jk.v8i1.46. gumgum, g., justito, a., & nunik, m. (2017). literasi media: cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa sma. pengabdian kepada masyarakat, 1(1), 35–40. https://doi.org/1410 5675 haryanto, a. t. (2019). riset januari 2019: whatsapp digilai netizen indonesia. detiklnet, 1. jahja, y. (2011). psikologi perkembangan. kencana. kholis, n. (2017). melawan budaya informasi hoax. in a. wahyudin & m. sunuantari (eds.), melawan hoax di media social dan media massa (pp. 108–122). trust media publishing dan askopis press. mulyana, d. (2008). metode penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. in bandung: remaja rosdakarya. potter, w. j. (2010). the state of media literacy. journal of broadcasting and electronic media, 54(4), 675–696. https://doi.org/10.1080/08838151.2011.5 21462 potter, w. j. (2018). media literacy. london: sage publications. prasanti, d., & indriani, s. s. (2018). konvergensi simbolik tentang percakapan remaja laki-laki dalam media sosial group line. jurnal komunikasi universitas garut: hasil pemikiran dan penelitian, 4(1), 1-8. doi: http://dx.doi.org/10.10358/jk.v4i1.352 rianto, p. (2016). media baru, visi khalayak aktif dan urgensi literasi media. jurnal komunikasi ikatan sarjana komunikasi indonesia, 1(2), 90–96. https://doi. org/10.25008/jkiski.v1i2.54 sarlito, w. s. (2012). psikologi remaja. jakarta: pt. raja grafindo persada. sary, y. n. e. (2017). perkembangan kognitif dan emosi psikologi masa remaja awal. jurnal pengabdian kepada masyarakat, 1(1), 6–12. sugiyono, p. d. (2013). metode penelitian manajemen. bandung: alfabeta, cv. sukmadinata, n. s. (2009). metode penelitian 164 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 pendekatan. bandung: rosdakarya. tutiasri, r. p., kusuma, a., & sumardjijati, s. (2019). perilaku remaja dalam penyebaran hoax di grup whatsapp. jurnal ilmu komunikasi, 2(1). https:// doi.org/10.33005/jkom.v2i1.36 wardyaningrum, d. (2013). komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga: orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. jurnal al-azhar indonesia seri pranata sosial, 2(1), 47– 58. eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-sm. pdf%0a%0a widyastuti, y., rahmawati, a., & purnamaningrum, y. e. (2009). kesehatan reproduksi. yogyakarta: fitramaya. yuswohady. (2016). millennial trends 2016. http://www.yuswohady.com/2016 /01/1 7/millennial-trends-2016/. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 12 khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah 1 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. khilafah islamiyah dalam perspektif sejarah oleh: ajat sudrajat abstrak khilafah islamiyah merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat islam. mengemukanya kembali tuntutan umat islam atas pelaksanaan dan pengelenggaraan negara yang didasarkan pada syariah islam tidak bisa dilepaskan dari kegagalan kalangan nasionalis sekuler. tulisan ini bermaksud untuk menelusuri sejarah khilafah islamiyah dalam pengertian konsep maupun praktiknya di dunia islam. dengan fokus pembacaan yang demikian, diharapkan akan dapat diketahui secara lebih jelas keberadaan dan posisi khilafah ini, baik dalam tingkat wacana maupun praktik sepanjang sejarahnya dan kemungkinannya di masa yang akan datang. memperhatikan perkembangan politik yang terjadi di dunia islam, sejak awal berdirinya sampai sekarang, tercatat adanya dua bentuk pemerintahan, yaitu menyerupai republik dan masih berbentuk kerajaan. dalam perkembangannya yang awal, dunia islam merupakan satu kesatuan politik yang utuh. pemerintahannya tersentralisasi di satu pusat pemerintahan, sementara itu wilayahnya dibagi ke dalam wilayah-wilayah provinsial. dalam perkembangan di dunia modern dewasa ini, sejumlah pemerintahan tetap mewarii tradisi lamanya dan sebagian yang lain mengikuti arus barat sebagai negara nasional dalam bentuk republik. negara-negara ini sekarang diwadahi oleh lembaga internasional yang bernama oki (organisasi konferensi islam). kata kunci: khilafah, islam, politik. a. pendahuluan kajian terhadap konsep khilafah dalam islam menarik untuk diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan hubungan antara agama (islam) dan negara. kendatipun terdapat sejumlah ayat dalam al-quran mengenai konsep ini, tidak ada kesepakatan di antara para ulama mengenai apa dan bagaimana wujud khilafah islamiyah ini. karena posisinya yang demikian, persoalan khilafah islamiyah ini seringkali menjadi bahan perdebatan. dengan kata lain, masalah khilafah islamiyah masuk dalam kategori wilayah ijtihadiyah. dewasa ini, konsep khilafah islamiyah kembali muncul ke permukaan setelah adanya sejumlah kelompok muslim yang menyuarakannya secara nyaring pentingnya penyelenggaraan negara atas dasar syariah. hal ini dipicu oleh adanya sejumlah kegagalan yang dilakukan para nasionalis sekuler dalam mengelola negara. di indonesia, slogan-slogan yang mengarah dan menuntut ditegakkannya pemerintahan atas dasar khilafah antara lain dikumandangkan oleh hti (hizabut tahrir indonesia). di antara slogan yang seringkali mereka kemukakan dan banyak tertulis di pamflet-pamflet atau spanduk-spanduk yang disebarluaskan adalah berbunyi sudah saatnya khilafah memimpin dunia dengan syariah. tuntutan mereka adalah agar bentuk negara menggunakan model khilafah sementara penyelenggaraaan negara atau pemerintahan didasarkan pada syariat islam. tulisan berikut ini akan mencoba menelusuri apa dan bagaimana konsep khilafah dalam islam. dalam kaitan ini tentu saja akan dikemukakan sejumlah pendapat para pemikir muslim mengenainya. lebih jauh, akan ditelusuri pula sejarah khilafah dalam pengertian praktiknya di dunia islam. dengan fokus pembacaan yang demikian, diharapkan akan dapat diketahui secara lebih jelas keberadaan dan posisi khilafah ini, baik dalam tingkat wacana maupun praktik sepanjang sejarahnya dan kemungkinannya di masa yang akan datang. b. khilafah dan khalifah ada dua istilah yang selama ini mengemuka berkaitan dengan core-nya politik islam, yaitu khilafah (dhiya'a ad-din ar-rais, 1985) dan imamah (al-baqarah (2): 124). meskipun diambil dari sumber yang sama, yaitu al-quran, tetapi dalam praksis politik yang berkembang di dunia islam, istilah ini digunakan oleh dua kelompok yang secara politik dipandang berseberangan, yaitu sunni dan syiah. namun demikian, tulisan ini tidak akan membahas dua kelompok, meskipun kadang-kadang disebut untuk keperluan penegasan. kata khilafah dalam gramatika bahasa arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subyek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah. oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah ( ade shitu-agbetola, 1991: 25). menurut ganai, secara literal khilafah berarti penggantian terhadap pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan islam yang berdasarkan pada al-quran dan sunnah. khilafah merupakan medium untuk menegakkan din (agama) dan memajukan syariah (ghulam nabi ganai, 2001: 59). dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa islam meliputi din wa ad-daulah (agama dan negara). kata khalifah sendiri berasal dari akar kata khalafa (kh-l-f), yang berarti menggantikan, mengikuti, atau yang datang kemudian (a.w. munawwir, 1984: 380). bentuk jamak dari kata tersebut ada dua macam, yaitu khulafa dan khalaif. menurut quraish shihab, masing-masing makna dari kata itu mengiringi atau sesuai dengan konteksnya. seperti misalnya ketika allah menguraikan pengangkatan nabi adam sebagai khalifah, digunakan kata tunggal (q.s. al-baqarah (2): 30), sedangkan ketika berbicara tentang pengangkatan nabi daud digunakan bentuk jamak (q.s. shad (38): 26) (m. quraish shihab, 1996: 422-423). penggunaan bentuk tunggal pada kasus nabi adam menurut quraisy shihab cukup beralasan, karena ketika itu memang belum ada masyarakat manusia, apalagi baru pada tataran ide. redaksi yang digunakannya adalah "aku akan mengangkat di bumi khalifah...". sedangkan pada kasus nabi daud, digunakan bentuk jamak serta past tense, yaitu "kami telah mengangkat engkau khalifah...". hal ini mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak lain selain allah dalam pengangkatan itu. di sisi lain dapat disimpulkan pula bahwa pengangkatan seseorang sebagai khalifah dapat dilakukan oleh seseorang selama itu masih dalam bentuk ide. tetapi kalau akan diwujudkan dalam kehidupan sosial yang nyata, maka hendaknya dilakukan oleh orang banyak atau dengan melibatkan masyarakat (m. quraish shihab, 1996: 422-423). dari kedua ayat tersebut di atas dapat pula disimpulkan akan adanya unsur-unsur yang menyertai kekhalifahan seseorang. unsur-unsur tersebut adalah: (1) khalifah, yaitu orang yang diberi kekuasaan atau mandat, (2) wilayah kekuasaan, dan (3) hubungan antara khalifah dengan wilayah, dan hubungan khalifah dengan pemberi kekuasaan, yakni allah. kekhalifahan seseorang dengan demikian dapat dinilai dari sejauhmana seorang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut. ketika seorang khalifah mempraktikkan semua tindakan-tindakannya itu, maka yang demikian itu dinamakan khalifah. dalam konteks politik yang lebih populer, kata khilafah dapat diartikan dengan pemerintahan. jadi, kalau ada istilah khilafah islamiyah, itu berarti pemerintahan islam atau lebih tepatnya pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat islam. persoalan yang kemudian mengiringi pemerintahan islam adalah mengenai bentuknya. beberapa pemikir muslim, seraya merujuk kepada sejumlah ayat dalam al-quran, mengatakan bahwa bentuk pemerintahan bisa berbentuk kerajan maupun republik (q.s. al-baqarah (2): 251; shad (38): 26). praktik yang terjadi dalam perjalanan sejarah islam memperlihatkan dua bentuk pemerintahan ini. pemerintahan islam yang berlangsung sepeninggal nabi, khususnya pada masa khulafa al-rasyidin (abu bakar, umar ibn al-khattab, usman ibn affan, dan ali ibn abi thalib), barangkali sepadan dengan bentuk republik dalam konsep politik modern. tetapi pada kurun berikutnya, sejak pemerintahan umayyah, abbasiyyah, sampai dengan turki usmani, dan pemerintahan islam di wilayah yang lainnya, termasuk di indonesia, adalah bercorak kerajaan atau monarki (muhammad husein haikal, 1983: 17-18). ciri utamanya adalah semasa nabi dan khulafa al-rasyidin, pergantian kekuasaan tidak bersifat keturunan (hereditas) dan satu sama lain tidak memiliki hubungan kekeraatan, sementara pemerintahan selanjutnya pergantian kekuasaannya berlangsung secara turun-temurun, meskipun tidak mesti antara bapak dan anak. tidak jarang pula pergantian itu terjadi berdasarkan pada seberapa kuat pengaruh seorang anggota (pangeran) istana atas pusaran politik yang ada di istana atau pusat pemerintahan. seperti diketahui, sampai masa wafatnya, nabi muhammad saw tidak meninggalkan sekaligus menetapkan aturan yang rinci mengenai pemerintahan islam, termasuk masalah bentuk dan penggantian kekuasaan. latar belakang turunnya ayat al-quran dalam surat ali 'imran ayat 159 dan surat asy-syura ayat 38, menurut haikal tidak ada kaitannya dengan pemerintahan (muhammad husein haikal, 1983: 17-18). setidaknya kedua ayat tersebut tidak menggambarkan sistem pemerintahan secara rinci (khalid ibrahim jindan, 1997: 67). nabi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada umat islam. para ulama kemudian mengasosiasikan kenyataan ini dengan hadis yang berbunyi: "kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian". bentuk suatu pemerintahan berkaitan erat dengan sejarah, kondisi, dan peristiwa yang mengiringi bangsa yang bersangkutan. inggris (united kingdom) dan amerika serikat (united states) adalah sama-sama negara demokrasi misalnya, tetapi lihatlah, bentuk pemerintahan di inggris berbeda dengan amerika. inggris adalah negara kerajaan sedangkan amerika serikat berbentuk republik. demikia pula dengan pengalaman pemerintahan di dunia islam, pada periode empat khalifah pertama misalnya, pemerintahannya cenderung berbetuk republik, sedangkan periode berikutnya berbentuk kerajaan. dewasa ini, negara-negara di dunia islam pun memiliki bentuk pemerintahan yang tidak seragam, ada yang mengambil kerajaan dan republik. tampaknya kedua bentuk pemerintahan ini sama-sama bisa diadopsi, akan tetapi yang terpenting adalah ditegakkannya syariat islam atau prinsip-prinsip islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. c. persoalan prinsip dan kriteria menurut ajaran islam, untuk mengatakan bahwa suatu pemerintahan dapat disebut khilafah islamiyah atau negara islam harus memenuhi beberapa prinsip dan kriteria (abu a'la al-maududi, 1990: 352-355). prinsip pertama yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada allah, karena dia lah yang menciptakannya. prinsip kedua adalah bahwa syariah islam telah ditetapkan allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafahnya di bumi ini. berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menuurut syariah islam secara teknis disebut khilafah al-islamiyah atau dar al-islam (hakim javid iqbal, 1996: 57-58). menurut qamaruddin khan, negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (religious state) (qamaruddin khan, 2002: 4). lebih jauh dikatakan oleh iqbal bahwa suatu negara disebut negara islam apabila memenuhi tiga kriteria. tiga kriteria itu adalah: ummah (masyarakat muslim), syariah (diberlakukannya hukum islam), dan khalifah (kepemimpinan masyarakat muslim). berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan dan kedaulatan mutlak ada pada allah, maka negara islam harus menjunjung tinggi syariah islam. selanjutnya, karena masyarakat muslim (ummah) harus diperintah menurut hukum atau aturan islam (syariah), dengan demikian menuntut adanya pemimpin (khalifah) yang akan melaksanakan dan menjalankannya. tanggung jawab seorang khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan syariah islam dengan dipandu oleh tujuan pembentukan negara islam (khilafah islamiyah) yaitu menuju kebahagiaan (falah). negara atau khilafah menjadi sarana untuk mengantarkan masyarakat muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. adapun prinsip-prinsip yang harus dipegangi ketika menjalankan pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan, dan solidaritas (mumtaz ahmad (ed.), 1996: 58). kepala pemerintahan masyarakat muslim disebut khalifah atau imam. untuk menempati posisi sebagai khalifah ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. para ulama pada masa klasik telah mencatat dan mensyaratkan adanya kriteria-kriteria ini. ibn abi rabi' misalnya, mengemukakan enam persyaratan yang harus dipenuhi seorang khalifah, yaitu: (1) anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya, (2) aspirasi yang luhur, (3) pandangan yang mantap dan kokoh, (4) ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan tantangan, (5) kekayaan yang besar, dan (6) pembantu-pembantu yang setia (munawir sjadzali, 1993: 48). al-farabi menentukan adanya dua belas persyaratan bagi mereka yang akan menjadi seorang khalifah. kedua belas persyaratan itu adalah: (1) lengkap anggota badannya, (2) baik daya pemahamannya, (3) tinggi intelektualitasnya, (4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, (5) pecinta pendidikan dan gemar mengajar, (6) tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita, (7) pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan, (8) berjiwa besar dan berbudi luhur, (9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain, (10) pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, (11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan dan menyetujui tindakan keji dan kotor, dan (12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi semangatnya, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil (munawir sjadzali, 1993: 56). menurut al-mawardi, ahl al-imamah, atau mereka yang berhak menempati jabatan imam atau kedudukan sebagai khalifah harus memenuhi tujuh kriteria. ketujuh kriteria itu adalah: (1) sikap adil dengan semua persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, (3) sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya, (4) utuh anggota tubuhnya, (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengeyahkan musuh, dan (7) keturunan quraisy (munawir sjadzali, 1993: 63-64). kriteria yang dikemukakan al-gazali sebagai persyaratan seorang imam dan khalifah ada sepuluh. kesepuluh kriteria itu adalah: (1) dewasa atau aqil-baligh, (2) otak yang sehat, (3) merdeka dan bukan budak, (4) laki-laki, (5) keturunan quraisy, (6) pendengaran dan penglihatan yang sehat, (7) kekuasaan yang nyata, (8) hidayah, (9) ilmu pengetahuan, dan (10) wara, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. al-gazali memberikan tambahan keterangan pada beberapa syarat di atas. berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu kekuasaan yang nyata, ia menambahkan tersedianya perangkat kekuasaan yang memadai, antara lain meliputi angkatan bersenjata. sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat kedelapan, yaitu hidayah, adalah adanya daya pikir dan daya rancang yang kuat, dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat dari orang lain. kemudian, berkaitan dengan syarat yang kesembilan, yaitu ilmu pengetahuan, seorang imam atau khalifah tidak disyaratkan memiliki ilmu pengetahuan seluas atau seberat seperti halnya seorang ulama (munawir sjadzali, 1993: 78). dalam pandangan islam, selain kriteria yang harus dipenuhi di atas, seorang khalifah ketika menduduki jabatannya ia harus mendapatkan bai'at (mahmud al-khalidi, 2002) dari masyarakat muslim. masyarakat muslim memberikan dan menyatakan kepatuhannya kepada khalifah, dan khalifah berjanji akan memerintah sesuai dengan syariah islam. namun, al-quran sendiri tidak menetapkan metode dan mekanisme tertentu untuk mengangkat dan menurunkan seorang khalifah. meskipun begitu, persoalan metode dan mekanisme ini dapat dipikirkan dan dipecahkan dengan berpegang kepada rambu-rambu yang telah digariskan dala al-quran. salah satu prinsip yang harus dipegangi dalam setiap menyelesaikan masalah seperti diajarkan al-quran adalah prinsip musyawarah (q.s. ali 'imran (3): 159; asy-syura (42): 38). secara teoritik, penguasa sebuah negara islam tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen maupun rakyatnya, karena kemutlakan itu milik dan ada pada allah. tugas pemerintah atau lembaga eksekutif adalah melaksanakan syariah atau konstitusi yang telah ditetapkan oleh allah. tugas lembaga yudikatif atau pembuat undang-undang bukanlah membuat undang-undang dalam pengertian mutlak, karena undang-undang tersebut sudah ditetapkan allah. tugas lembaga ini adalah memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang sudah ada dan atau menurunkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan tersebut pada tataran yang lebih operasional. pada tataran inilah tampaknya terdapat adanya ruang ijtihad bagi para anggota yudikatif. mekanisme pelaksanaannya pun sudah barang tentu berdasarkan pada prinsip musyawarah. menurut abul a'la al-maududi negara yang mempraktikkan prinsip-prisip di atas dsebut dengan negara teo-demokrasi (abul a'la al-maududi, 1990: 160). d. khilafah islamiyah dalam lintasan sejarah islam lahir di kota makkah al-mukarromah pada tahun 610 m, bersamaan dengan turunnya wahyu al-quran yang pertama kepada nabi muhammad saw. selama kurang lebih 12 tahun, nabi mendakwahkan islam di kota ini, tapi hasil yang diharapkan dari dakwahnya di kota tersebut tidak maksimal. sebaliknya, selama itu pula, nabi menghadapi tantangan dan hambatan dari penduduk yang bersuku quraisy ini. berbagai cara dilakukan oleh para pembesar kaum quraisy untuk menghambat dan menghentikan dakwah nabi. mereka melakukan usahanya tersebut sejak dari menggunaan cara-cara yang baik dan halus sampai pada tindakan intimidasi dan kekerasan. karena keadaan yang seperti itu, sewaktu di makkah, nabi tidak dapat mengorganisasikan pengikutnya sesuai ideal islam. begitu nabi muhammad saw hijrah ke kota madinah pada tahun 622 m, sejak itu, nabi tidak hanya memiliki otoritas keagamaan atau spiritual, sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga memiliki otoritas temporal, sebagai pemimpin negara. kedatangan nabi di kota madinah seperti diketahui adalah atas undangan dua kelompok suku yang dominan di sana, yaitu suku aus dan khazraj. tampaknya kedua suku tersebut sudah letih dengan pertikaian yang berkepanjangan dan mengharapkan terciptanya kehidupan bersama secara damai. tetapi untuk memenuhi keinginan ini, satu syarat yang harus dipenuhi adalah, pemimpin yang akan memerintah mereka sebaiknya orang luar, bukan berasal dari salah satu di antara mereka. ketika mendengar bahwa di makkah telah muncul seorang nabi, harapan untuk hidup bersama secara damai tampaknya akan segera terwuju dan menjadi kenyataan. dengan mengutus sejumlah orang kepercayaan dari perwakilan suku, mereka berangkat ke makkah untuk meneliti dan menyelidiki kebenaran berita yang beredar tersebut. selain itu, mereka pun merasa yakin dengan kepribadian sang nabi yang telah didengarnya itu. mereka pun kemudian mengutus rombongan lain, yang kemudian diikuti dengan tindakan bai'at kepadanya. pertemuan ini kemudian dikenal dengan sebutan bai'at aqabah pertama, yang disusul pada tahun berikutnya dengan bai'at aqabah kedua (badri yatim, 1997: 24). bai'at yang diberikan oleh perwakilan penduduk madinah kepada nabi muhammad saw dapat diartikan sebagai atau merupakan mandat kepada nabi untuk memimpin dan mengatur kota madinah. posisi nabi di madinah dengan mandat seperti itu telah menempatkannya sebagai seorang kepala negara. kalau diperhatikan secara seksama, proses pengangkatan nabi menuju posisi sebagai kepala negara, dalam pengertian politik modern telah memenuhi syarat. seperti disebutkan di atas, nabi telah mendapat bai'at atau pengakuan dari sekelompok orang kepercayaan yang merupakan wakil-wakil dari kelompok utama masyarakat madina. dalam pengertian politik modern, pengangkatan nabi sebagai kepala negara telah melalui proses musyawarah atau demokratris. kedudukan nabi sebagai kepala negara, secara otomatis berimplikasi kepada bentuk dan penyelenggaraan negara yang dipimpinnya. meskipun tidak ada dokumen resmi yang dapat ditemukan berkaitan dengan bentuk dan dasar penyelenggaraan negara madinah, kaum muslimin pada umumnya dapat menyimpulkan bahwa islamlah yang menjadi dasarnya. kesimpulan ini diambil dengan menggunakan pemikiran logis, karena nabi muhammad adalah pembawa agama islam, maka sudah barangtentu apabila bentuk dan penyelenggaraan negaranya pun berdasarkan islam. karena alasan demikian, negara madinah yang dibangun oleh nabi muhammad dengan sendiriya merupakan negara islam. dalam kurun berikutnya, ketika nabi muhammad saw wafat pada tahun 632 m, otoritas yang bersifat temporal dalam bentuk kekuasaan politik ini terus berlanjut. sejarah islam pun kemudian bergulir mengikuti perjalanan arus sang waktu. tercatat dalam perjalanan sejarahnya peralihan kekuasaan politik dari satu penguasa ke penguasa yang lain. berdasarkan kriteria kequraisyan (al-aimmatu min quraisyin), sebutan atau gelar yang dipakai oleh kepala negara di dunia islam pada periode klasik setidaknya ada dua, yaitu khalifah dan amir atau sultan. khilafah islamiyah yang dipimpin oleh para khalifah adalah pemerintahan pada masa khulafa al-rasyidin (632-661), umayyah di damaskus (661-750), umayyah di spanyol (750-1031), abbasiyyah di baghdad (750-1258), dan fatimiyyah di mesir (609-1171) (c.e. bosworth, 1980 ). selain yang telah disebutkan, para penguasa muslim biasnya mendapat gelar atau sebutan amir atau sultan. khilafah islamiyah dalam bentuk keamiran atau kesultanan adalah sebagai berikut. di spanyol dan afrika utara terdapat keamiran atau kesultanan al-mulk al-thawaif (1010-1142), nashiriyyah atau bani al-ahmar di granada (1230-1492), idrisiyyah di maroko (789-926), rustamiyyah di al-jazair barat (777-909), aghlabiyyah di ifriqiyyah, al-jazair dan sisilia (800-909), ziriyyah dan hamdaniyyah di al-jazair timur (972-1152), al-murawiyyah (al-murabbitun) di afrika utara dan spanyol (1130-1269), mariniyyah dan waththasiyyah di maroko (1196-1549), hafshiyyah di tunisia dan al-jazair timur (1228-1574), dinasti syarif maroko (1511-sekarang), dan sanusiyyah (1187-1918). di wilayah bulan sabit yang meliputi mesir, suriah, dan irak terdapat keamiran dan kesultanan sebagai berikut: thuluniyyah di mesir dan suriah (868-905), ikhsidiyyah di mesir dan suriah (935-969), hamdaniyyah di al-jazirah dan suriah (905-1004), mazyadiyyah di hila dan irak tengah (961-1150), marwaniyyah di diyarbakr (983-1085), uqaliyyah di al-jazirah, irak, dan suriah utara (900-1096), mirdasiyyah di aleppo dan suriah utara (1023-1279), ayyubiyyah di mesir, suriah, dryarbakr, dan yaman (1169 akhir abad ke-15), mamluk di meir dan suriah (1250-1517), dan muhammad ali di mesir (1805-1953). di wilayah jazirah arabia terdapat keamiran atau kesultanan sebagai berikut: qaramithah di arabia timur dan tengah serta bahrain (894-997), imam-imam zaidiyah di shan'a (860-1962), shulaihiyyah di yaman (1074-1138), rasuliyyah di yaman (1229-1454), sultan muscat dan zanzibar di oman dan zanzibar (1741-1964), al-saud atau wahabiyyah di arabia utara dan tengah (1764-sekarang). di wilayah iran dan kaukasus terdapat keamiran atau kesultanan sebagai berikut: bawandiyyah di pantai laut kaspia (665-1349), musafiriyyah atau sallariyyah di dailan dan azerbaijan (916-1090), rawwadiyyah di azerbaijan (951-1071), syaddadiyyah di arran dan armenia timur (951-1174), ziyariyyah di tabaristan dan gurqan (927-1090), buwaihiyyah di persia dan irak (932-1062), kakuiyyah di persia tengah dan barat (1041-1119), thahiriyyah di khurasan (821-873), samaniyyah di khurasan dan transoxania (819-1005), syafariyyah di sistan (867-1495), khawarizam-syiah (995-1231), qarakhaniyyah di transoxania dan turkestan timur (992-1211), saljuk di irak dan persia (1038-1194), artuqiyyah di diyarbakr (1102-1048), zangiyyah di al-jazirah dan suriah (1127-1222), eldiguziyyah di azerbaijan (1137-1225), salghuriyyah di fars (1148-1270), dan ismailiyyah atau assasin di persia dan suriah (1090-1273). di wilayah anatolia dan turki terdapat keamiran atau kesultaan sebagai berikut: saljuk rum di anatolia (1077-1307), danismendiyyah di anatolia tengah dan timur (1071-1177), qaramithah di anatolia tengah (1256-1483), utsmaniyyah di anatolia, balkan, dan negeri-negeri arab (1282-1924). dinasti-dinasti mongol islam adalah sebagai berikut: khan-khan agung mongol di mongolia dan cina utara (1206-1634), chaghatiyyah di transoxania dan turkestan timur (1227-1370), il-khaniyyah di persia (1256-1353), khan-khan keturunan jochi di transoxania (1500-1598), dan khan-khan di crimea (1426-1792). wilayah persia setelah mongol berdiri keamiran atau kesultanan sebagai berikut: myzafariyyah di persia selatan (1314-1393), jalayiriyyah di irak, kurdistan dan azerbaijan (1336-1432), timuriyya di transoxania dan persia (1370-1506), qara qayunlu di azerbaijan dan irak (1380-1468), aq qayunlu di diyarbakr, anatolia timur dan azerbaijan (1378-1508), shafawiyyah di persia (1501-1732), afsyariyyah di persia (1736-1795), dinasti zand di persia (1750-1794), dan dinasti qajar di persia (1779-1924), yang kemudian digantikan oleh dinasti pahlevi. di wilayah afghanistan dan india terdapat keamiran dan kesultanan sebagai berikut: ghaznawiyyah di khurasan, afghanistan, dan india utara (977-1186) ghuriyyah di khurasan, afghanistan, dan india utara (1000-1215), sultan-sultan delhi di india utara (1206-1555), sultan-sultan bengal (1336-1576), sultan-sultan kashmir (1346-1589), sultan-sultan gujarat di india barat (1391-1583), sultan-sultan syarqi jawnpur (1394-1479), sulta-sultan malwa di india tengah (1401-1531), bahmaniyyah di deccan utara (1347-1527), sultan-sultan faruqi, khandesh di deccan utara (1370-1601), sultan-sultan mughal (1526-1858), dan raja-raja afghanistan (1747-1933). sepanjang sejarahnya, dalam catatan bosworth terdapat 82 dinasti yang memerintah di dunia islam (c.e. bosworth, 1980). secara umum dinasti-dinasti yang besar berhenti pada paroh pertama abad ke-20. utsmaniyyah atau turki utsmani digantikan oleh republik turki modern sekitar tahun 1924, safawiyyah digantikan oleh dinasti qajar pada tahun 1925 yang tak lama kemudian digantikan oleh republik iran modern yang sekuler di bawah dinasti pahlevi, selanjutnya dinasti mughal merosot tajam dan pada tahun 1857 inggris masuk ke india dan menjajahnya sampai tahun 1947 (harun nasution, 1979: 87-88). ketika memperhatikan perjalanan sejarah umat islam di atas, selama kurang lebih 14 abad, terbayangkan bahwa selama itu pula para penguasa muslim menjadikan islam sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. seperti telah disebutkan di atas, terjadi adanya otomatisasi untuk menempatkan islam sebagai pilar negara, dan selama itu pula tidak terjadi adanya dikotomi atau pemisahan antara agama dan negara. menurut qamaruddin khan, seperti telah disebutkan di muka, negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (religious state). kurshid ahmad mengatakan bahwa selama 14 abad tidak ada konsep ideal yang digunakan oleh para penguasa di dunia islam selain islam. islam merupakan nafasnya kaum muslimin. semua gagasan yang bertentangan dengan islam tidak pernah memikat imajinasi mereka (abul a'la al-maududi, 1990: 34). sementara itu, smith melihat adanya gejala yang unik di dunia islam. menurutnya tidak ada seorang muslim pun yang telah mengembangkan suatu perasaan kebangsaan, yang diartikan sebagai kesetiaan kepada atau kecintaan terhadap suatu masyarakat melampaui batas-batas islam (wilfred c. smith, 1987: 77). selanjutnya, ketika memasuki abad ke-20, sejumlah pemerintahan tetap mempertahankan dan melanjutkan tradisi lamanya, sedangkan yang lain berubah menjadi negara dalam bentuk yang lebih tersekulerkan. negara-negara yang disebut terakhir merupakan akibat dari pemikiran barat modern yang memisahkan antara agama dan negara. perubahan bentuk pemerintahan di dunia islam sebagian diakibatkan pula karena keterlibatan barat di berbagai belahan dunia islam dalam bentuk kolonialisme, dan terutama merosotnya kekuasaan politik kaum muslimin seperti yang terjadi di kesultanan turki utsmani, safawiyyah, dan mughal. pmerintahan islam tidak lagi tersentralisasi, tetapi sudah menyebar dalam bentuk negara-negara kecil yang berdiri secara independen. unsur formatif dari negara-negara ini bisa berupa wilayah yang diwarisi dari generasi sebelumnya atau wilayah yang diwarisi sebagai akibat pengkotak-kotakkan kolonialisme barat. unsur formatif yang lainnya bisa berupa batas-batas wilayah tradisional karena faktor kesukuan, bahasa, ikatan budaya, faham keagamaan, dan lain sebagainya. konsep negara bangsa ini pun tidak lepas dari pengaruh berkembangnya faham nasionalisme yang bermula dari barat. dewasa ini dapat disaksikan sekian banyak negara islam, ada yang berbentuk kerajaan dan banyak pula yang berbentuk republik. negara-negara ini diwadahi oleh lembaga internasional yang bernama oki (organisasi konferensi islam). dari sekian banyak negara ini, apakah yang menjadi kriteria sehingga negara tersebut disebut negara islam?. kalau diperhatikan, dari sekian banyak negara-negara islam, pada tingkat yang pertama adalah negara yang secara ekplisit dan formal konstitusional menyatakan diri sebagai negara atau republik islam, iran misalnya. sebagian yang lain karena dalam konstitusinya menyatakan islam sebagai dasar negara, arab saudi misalnya. kemudian, kriteria yang lain adalah negara yang menyatakan islam sebagai agama resmi negara, malaysia dan brunai darussalam misalnya. selanjutnya yang terakhir adalah suatu negara yang mayoritas penduduknya atau sebagian penduduknya memeluk agama islam. e. penutup memperhatikan perkembangan politik yang terjadi di dunia islam, sejak awal berdirinya sampai sekarang, tercatat adanya dua bentuk pemerintahan, yaitu mirip republik dan masih berbentuk kerajaan. dalam perkembangannya yang awal, dunia islam merupakan satu kesatuan politik yang utuh. pemerintahannya tersentralisasi di satu pusat pemerintahan, sementara itu wilayahnya dibagi ke dalam wilayah-wilayah provinsial. ketika pecah perang sipil yang pertama, yaitu terjadinya fitnah al-kubra yang pertama, pada masa utsman ibn affan, dunia islam mulai terpecah. muawiyah ibn abi sofyan tidak mau berba'iat kepada khalifah ali ibn abi thalib di madinah dan menyatakan melepaskan diri dari pemerintahan di pusat. muawiyah ibn abi sofyan menjadikan kota damaskus sebagai pusat pemerintahannya. pada masa pemerintahan baik dinasti umayyah, abbasiyyah, fatimiyyah, utsmaniyyah, dan dinasti-dinasti lain, seperti telah disebutkan di muka, pemerintahan di dunia islam tidak lagi utuh dalam satu kesatuan politik yang tersentralisasi. masing-masing wilayah dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, secara bergantian, menjadi penguasa yang independen. seperti telah disebutkan, ada sekitar 82 dinasti yang memerintah di dunia islam selama 14 abad, jumlah tersebut belum termasuk dinasti-dinasti islam yang berada di kawasan asia tenggara (malaka dan nusantara). dalam perkembangan di dunia modern dewasa ini, sejumlah pemerintahan tetap mewarii tradisi lamanya dan sebagian yang lain mengikuti arus barat sebagai negara nasional dalam bentuk republik. negara-negara ini sekarang diwadahi oleh lembaga internasional yang bernama oki (organisasi konferensi islam). daftar pustaka: ahmad, mumtaz (ed.) teori politik islam. terj. ena hadi. bandung: mizan, 1996. bosworth, c.e. dinasti-dinasti islam. terj. ilyas hasan. bandung: mizan , 1980. haikal, muhammad husein. pemerintahan islam. terj. tim pustaka firdaus. jakarta: pustaka firdaus, 1993. iqbal, hakim javid. "konsep negara dalam islam", dalam mumtaz ahmad (ed.) teori politik islam. terj. ena hadi. bandung: mizan, 1996. jindan, khalid ibrahim. teori politik islam. terj. masrohin. surabaya: risalah gusti, 1995. al-khalidi, mahmud. baiat dalam perspektif pemikiran politik islam. terj. muhammad bajuri. bangil: al-izzah, 2002. khan, qamaruddin. negara al-mawardi. terj. karsidi diningrat. bandung: pustaka, 2002. al-maududi. abul a'la. khilafah dan kerajaan. terj. muhammad al-baqir. bandung: mizan, 1984. ------. sistem politik islam. terj. asep hikmat. bandung: mizan, 1990. munawwir, a.w. kamus al-munawwir arab-indonesia. yogyakarta: unit pengadaan buku ilmiah keagamaan pondok pesantren al-munawwir, 1984. nabi ganai, ghulam. "muslim thinkers and their concept of khalifah", dalam hamdard islamicus: quartely journal of studies and research in islam, vol. xxiv, no. 1, january-march 2001. nasution, harun. islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid i. jakarta: ui press, 1979. ar-rais, dhiya'a ad-din. islam dan khilafah. terj. afif muhammad. bandung: pustaka, 1985. shihab, m. quraish. wawasan al-quran. bandung: mizan, 1996. shitu-agbetola, ade. "theory of al-khilafah in the religio-political view of sayyid qutb", dalam hamdard islamicus: quartely journal of studies and research in islam, vol. xiv, no. 2, summer, 1991. sjadzali, munawir. islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran. jakarta: ui press, 1993. smith, wilfred c. islam in modern history. princeton: princeton university, 1987. watt, w. montgomery. kejayaan islam: kajian kritis dan tokoh orientalis. terj. hartono hadikusumo. yogyakarta: tiara wacana, 1990. yatim, badri sejarah peradaban islam. jakarta: rajawali press, 1997. biodata penulis: ajat sudrajat, dosen pada jurusan pendidikan sejarah fakultas ilmu sosial dan ekonomi dan unit mku universitas negeri yogyakarta. mengampu matakuliah pendidikan agama islam, sejarah asia barat, dan sosiologi agama. 67 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online (studi kasus: change.org indonesian chapter) muhammad dedy departemen sosiologi universitas indonesia muhammaddedy21@gmail.com abstract the purpose of this research is to clarify the role of online organization media, change. org, as a form of support for protesting that claimed virtual collective. previous research explains that the online media has been used for political campaigns, as well as a tool to express ideas openly, but still organized online and offline elementary. specifically, this research wanted to show that change.org can be a tool for protest to claim a collective complaint based virtual form in the form of an online petition. such cases tend to be higher in urban communities because it is relatively more active in terms of internet usage so that the use of media such as online petitions can be a tool to pass up a protest which will be expressed as a collective complaint. online media is considered to be an appropriate tool in collecting petition claims because everyone will be able to access the internet as well as determine the attitude to an event that occurred. by using qualitative research methods, this research interview the informant involved in the manufacturer’s online petition change.org online petition and the petitioners online. conclusion change.org is a vital tool for spreading ideas and at the same time being an identity for movement. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran media online change.org sebagai bentuk pengorganisasian dukungan gunamelakukan protes yang terklaim kolektif secara virtual. penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa media telah digunakan untuk alat kampanye politik serta untuk menyampaikan gagasan secara terbuka, namun masih terorganisasi secara online dan ofline yang elementer. secara khusus, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa change.org dapat menjadi alat untuk melakukan protes yang dapat menjadi kekuatan untuk mengklaim suatu keluhan secara kolektif berbasis virtual berupa petisi dalam bentuk online. kasus semacam ini cenderung tinggi di masyarakat perkotaan karena relatif lebih aktif dalam hal penggunaan internet sehingga penggunaan media berupa petisi secara online dapat menjadi alat untuk melalukan protes yang akan bisa dinyatakan sebagai keluhan kolektif. media online dianggap dapat menjadi alat yang tepat dalam mengumpulkan klaim petisi sebab semua orang akan dapat mengakses internet sekaligus menentukan sikap terhadap suatu peristiwa yang terjadi. dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif, penelitian ini mewawancarai informan yang terlibat dalam petisi online change. org yakni pembuat petisi online dan penandatangan petisi online.kesimpulannyachange. org merupakanalat vital untuk menyebarkan ide dan sekaligus menjadi identitas guna melakukan gerakan. keywords: online media, petition, social movement 68 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan pada tahun 2013, indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia yaitu sebesar 28 persen, dari jumlah pengguna internet yang mencapai 82 juta dari 250 juta penduduk indonesia yang aktif menggunakan internet (http://www. statista.com/topics/2431/internet-usage-inindonesia/ diakses pada 4 maret 2016 pukul 22.15 wib. dilihat dari pemanfaatannya, internet digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari browsing data, download aplikasi, hingga bisa menjadi alat untuk mengekspresikan diri secara virtual. saat ini internet juga menjadi salah satu media untuk melakukan protes. salah satu protes berbasis internet yang dapat dilihat saat ini adalah munculnya petisi online melalui website change.org. change.org bekerja sebagai wadah untuk menyatukan klaim, dengan cara mengumpulkan dukungan yang sebanyak-banyaknya. dalam prosesnya, cara kerja dari petisi online ini adalah dimulai dengan membuat suatu petisi online di laman website tersebut (www.change.org). lalu disebar luas melalui jagat maya dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dengan cara menandatangani petisi tersebut. hal ini menjadi siklus berulang dimulai dari penyebaran ke seluruh jaringan virtual yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menandatangani petisi tersebut. setiap petisi yang ditandatangani, akan masuk kedalam e-mail dari objek yang menjadi sasaran petisi. sehingga semakin banyak orang yang menandatangani petisi, maka akan semakin banyak pula pesan yang akan masuk ke dalam email objek sasaran petisi tersebut. hal ini tentu akan menimbulkan suatu dampak berupa tanggung jawab bagi penerima e-mail untuk menghargai atau bahkan menuruti permintaan orang-orang yang menandatangani petisi. mengapa proses tersebut bisa terjadi? dan apakah setiap petisi tersebut selalu ditanggapi oleh sasaran petisi? lalu bagaimana bentuk pengorganisasian protes yang dilakukan oleh pihak yang membuat maupun menandatangani petisi tersebut dalam hal mencapai tujuan protes yang mereka lakukan?tulisan ini ingin melihat bentuk pengorganisasian protes yang berbasis petisi virtual dalam mempengaruhi suatu kasus atau kebijakan yang akan atau telah dibuat oleh pengambil kebijakan tersebut. studi-studi sebelumnya menunjukkan setidaknya terdapat dua kelompok argumen mengenai eksistensi media dalam hal menggerakkan opini masyarakat serta menciptakan protes. pertama adalah berbagai studi yang coba memaparkan media sebagai strategi politik oleh para pemilik media dan pelaku ataupun aktor-aktor politik (imran, 2009. wihbey, 2015). mereka mengatakan bahwa media cetak maupun online pada saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi opini masyarakat, sekaligus menciptakan suatu frame dalam mindset dalam tataran level induvidu, bahkan masyarakat. dalam tulisannya, mereka juga mengatakan bahwa media-media yang seringkali diakses oleh setiap individu akan dapat memberikan suatu sugesti yang kemudian memberikan pengaruh untuk menentukan sikap yang akan diambil dalam menentukan suatu tindakan yang dilakukan. hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat akses informasi, baik cetak maupun internet yang dilakukan oleh seseorang pada saat ini. bahkan, di indonesia maupun di dunia internasional, media digunakan sebagai alat untuk menciptakan suatu pencitraan politik, sekaligus alat kampanye dalam dunia perpolitikan. sebagai contoh ketika masa-masa pemilu amerika serikat pada tahun 2008 para calon kandidat yang maju mencalonkan diri pada saat itu menggunakan internet sebagai salah satu media kampanye yang memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan elektabilitas sekaligus popularitasnya. namun, peenulis memberikan kritk bahwa studi ini hanya memaparkan media sebagai suatu alat untuk menggerakkan opini masyarakat, belum dapat mewadahi opini ataupun argumen masyarakat yang ingin bersikap. argumen kedua adalah studi-studi yang berpendapat bahwa pada kenyataannya, 69 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... jumlah penduduk yang ada di dunia saat ini di dominasi oleh para kaum muda yang lebih tertarik untuk mencari informasi dari media (baik cetak maupun online) sebagai sumber terpercaya, sekaligus dianggap sebagai media yang tidak hanya digunakan untuk berkumpul, namun digunakan sebagai metode dalam menuangkan ide dan pikirannya (juliastuti, 2006; owen, 2008). para kaum muda cenderung aktif dalam hal mengakses internet. kemudian menjadikan internet sebagai sarana untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang mereka butuhkan. dalam penggambarannya, para kaum muda menggunakan media untuk menyampaikan opini terkait apa yang mereka gagas, sekaligus mengajak orang-orang untuk sepakat dengan gagasan tersebut. banyak tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para mahasiswa di indonesia, terutama dalam konteks era awal reformasi tahun 1998 yang berisi tentang ide-ide dan gagasan mereka dalam berbagai bidang, sekaligus menggunakan media sebagai alat untuk saling bertukar informasi antar satu sama lain. bagitupun konteksnya dengan pemudapemuda diluar negeri. tidak sedikit pemudapemuda amerika serikat pada masa pemilu presiden 2008 yang terafiliasi dengan partai politik menjadikan media, khususnya media online sebagai alat untuk mempengaruhi orang-orang dan kerabat yang ada dise kitarnya. ditambah lagi, pada konteks saat itu, orang-orang akan cenderung lebih percaya dengan apa yang mereka peroleh dari kerabat sekitarnya karena dianggap sebagai jaringan pribadi yang mereka miliki (owen, 2008). namun, analisis semacam ini hanya menjelaskan bahwa bentuk gerakan-gerakan tersebut masih terbatas dan hanya dilakukan oleh orang-orang atau kelompok tertentu, serta masih dianggap elementer sebab hanya berbentuk tulisan ataupun argumen yang hanya disampaikan melalui akun media sosial pribadi masing-masing. oleh sebab itu, umumnya yang mereka sampaikan pada akun media sosial tersebut hanya didukung sebatas oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya, namun kurang didukung oleh pihak lain terutama pihak-pihak yang berasal dari luar kelompok tersebut. pertanyaan yang kemudian muncul menurut penulis saat ini adalah, apakah hal-hal yang dipaparkan diatas masih sepenuhnya relevan dengan konteks yang ada saat ini, khususnya pada masyarakat urban? dalam prosesnya, media, khususnya media online menjadi semakin berkembang. akan tetapi dalam konteksnya kini, khususnya pada masyarakat urban, terdapat suatu kebaruan dalam media online untuk kembali menampung opini masyarakat, dan media online ternyata juga dapat menjadi suatu gerakan aksi yang meskipun berbasis virtual, namun ternyata dapat memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang akan atau yang telah dibuat. penulis menemukan bahwa pada masyarakat urban, media online telah berkembang pada kemampuan untuk men cipta kan suatu protes berbasis virtual hingga membentuk suatu pengorgansiasian yang mampu menjadi landasan untuk melakukan protes secara langsung. pengorganisasian ini dilakukan dengan menjadikan petisi online sebagai alasan untuk membentuk suatu gerakan protes bersama, lalu menggunakan hasil petisi online sebagai landasan awal untuk melakukan gerakan yang lebih nyata dalam melakukan suatu protes. change.org adalah salah satu bentuk dari alat untuk melakukan protes virtual tersebut. change.org dapat menampung as pirasi masyarakat yang ingin bersikap terhadap suatu kasus yang terjadi, kemudian dapat untuk membuat para pembuat kebi jakan mengambil keputusan yang mempertimbangkan bagaimana respon masyara kat melalui website tersebut. hal ini disebabkan oleh pengaruh media yang sudah sangat besar dalam konteks masyarakat urban. media dapat menjadi representasi masyarakat, sekaligus alat kontrol untuk pembuat kebijakan dan merespon kebijakan tersebut. media merupakan salah satu corong informasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, sekaligus merespon fenomena yang terjadi. 70 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 metode dalam penulisan artikel ini, metode penelitian akan menjelaskan peng organisasian protes melalui 2 (dua) level. pertama yakni dalam hal kesamaan motif dan kedua pengorganisasian protes menggunakan konsep transmedia mobilization yang dikemukakan oleh sasha costanza-chock (2013). metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitiatif berupa pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada 12 (dua belas) informan yang terdiri dari pembuat petisi dan penandatangan petisi.wawancara kepada informan dilakukan dalam rentang waktu bulan februari hingga mei 2016. metode penelitian ini dugunakan untuk mencari beberapa aspek yang dimiliki oleh informan maupun topik penelitian yang dilakukan seperti latar belakang, penyebab dari terjadinya fenomena yang diteliti, serta dampak-dampak yang ditimbulkan ter hadap kehidupan sosial informan penelitian (neuman, 2006). penelitian ini adalah studi kasus atas petisi online change.org yang ingin memberikan gambaran bagai mana proses media onlinesebagai alat untuk melakukan protes berbasis virtual sekaligus pengorganisasiannya khususnya bagi para orang-orang yang terlibat dan menandatangani petisi tersebut. dalam penelitian ini, terdapat 4 (empat) studi kasus analisis petisi yang dibuat pada change.org. petisi tersebut berupa petisi dukung kpu (dibuat atas nama bem ui tahun 2014), pencabutan sk drop out ketua bem unj roni setiawan (dibuat atas nama aliansi mahasiswa unj bersatu tahun 2016), pengusutan kasus pembunuhan berencana salim kancil (dibuat atas nama tim kerja perempuan dan tambang tahun 2015) dan terakhir adalah petisi tuntutan pembekuan pssi (dibuat atas nama pecinta sepak bola indonesia tahun 2015). unit analisa dalam penelitian ini adalah individu, yakni penduduk perkotaan yang pernah terlibat dalam petisi online di change.org. informan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa aspek, seperti pembuat petisi dan penandatangan petisi. penentuan aspek-aspek ini menjadi penting mengingat fenomena yang terjadi dalam terbentuknya petisi online tersebut terjadi untuk merespon dari suatu tindakan atau peristiwa yang dianggap melibatkan banyak pihak. hal ini juga menjadi penting sebab petisi online yang muncul juga berkaitan dengan bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat. status masyarakat perkotaan menjadi penting sebab masyakat perkotaan adalah orang-orang yang sangat sering mengakses internet. selain itu, penelitian ini juga mengunakan data-data sekunder berupa data-data yang bersumber dari internet serta tulisan-tulisan dan jurnal akademik. hal ini bertujuan untuk memperkuat argumenargumen dalam penelitian dengan berkaca pada penelitian-penelitian sebelumnya. hasil dan pembahasan petisi online change.org sebagai alat protes virtual protes yang dilakukan oleh masyarakat selalu berkembang, khususnya di masyarakat urban. dalam artikel-artikel sebelumnya belum menyebutkan bahwa perkembangan protes yang dilakukan oleh masyarakat saat ini telah memasuki bentuk virtual melalui media-media online. hal ini mengingat bahwa perkotaan tidak terlepas dari konteks masyarakat urban yang begitu akrab dengan perkembangan teknologi. oleh sebab itu, penelitian ini ingin melihat peran media online sebagai bentuk protes virtual yang dilakukan oleh masyarakat dalam konteks masyarakat urban. aksesibilitas internet yang mudah dan dimanapun menjadi salah satu faktor penting dalam terciptanya hal tersebut. teknologi juga dapat mempermudah seseorang untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang beragam, lalu membentuk suatu perkumpulan berbasis virtual tanpa harus mengadakan pertemuan secara langsung terlebih dahulu. media online dapat men jadi suatu alat untuk menyatukan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ingin mem berikan opini terhadap suatu fenomena apapun, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 71 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... dalam prosesnya, bentuk-bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena yang dianggap janggal memiliki berbagai cara yang beragam. pada awalnya, seseorang ataupun kelompok akan menyampaikan hal tersebut secara langsung, baik secara individu ataupun kelompok melalui demonstrasi ataupun unjuk rasa (crozat, 1998; mccarthy dan mcphail, 1998). menurut putnam (dalam ear dan kimport 2009), protes merupakan suatu bentuk standard procedure dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan gerakan yang tradisional. seseorang atau pun kelompok dapat memberikan reaksi yang beragam terhadap fenomena yang terjadi apabila fenomena tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar, dan diangap merugikan masyarakat (ear dan kimport, 2009: 5). turner (dalam opp 2009) mengatakan bahwa protes adalah adalah bentuk ekspresi keluhan terhadap ketidakadilan. para aktor protes umumnya tidak dapat memperbaiki kondisi langsung dengan usaha sendiri, sehingga aktor protes akan melakukan tindakan lebih lanjut berupa provokasi yang bersifat untuk memperbaiki. (opp, 2009: 35). lalu, meyer dan tarrow juga mengatakan bahwa bentuk-bentuk protes tradisional ini kemudian dilembagakan dalam bentuk petisi (dalam ear dan kimport, 2009) yang bertujuan untuk mendapatkan suatu klaim yang lebih tersentralisasi. hal ini menjadi penting untuk semakin menguatkan argumen agar dapat memberikan reaksi yang lebih kuat dalam menyikapi suatu kasus yang terjadi. kelompok masyarakat yang protes akan menyatukan pendapat dengan mereka yang sepakat melakukan protes lalu kemudian menyatakan sikap untuk melakukan suatu tindakan. media online semakin berkembang dan bertransformasi sampai kepada level untuk melakukan protes berbasis virtual untuk melakukan protes terhadap suatu fenomena. mulai dari menuangkan opiniopini melalui tulisan bebas dalam websitewebsite pribadi ataupun media sosial yang dapat diakses oleh orang banyak seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya. akan tetapi, media-media tersebut dianggap kurang memberikan dampak yang signifikan untuk melakukan protes secara virtual. oleh sebab itu, muncul change.org sebagai wadah yang dianggap dapat untuk memberikan dampak yang siginifikan dalam menyatakan sikap untuk merespon suatu fenomena yang dianggap janggal, dan tidak seharusnya terjadi. masyarakat akan menyatakan sikap dengan cara menandatangani secara virtual suatu petisi yang dibuat oleh seseorang yang merupakan bagian dari ketidaksetujuan atas terjadinya fenomena tersebut. change. org juga memberikan kebebasan kepada siapapun untuk membuat suatu petisi online yang ingin memberikan suatu respon terhadap suatu fenomena yang terjadi. dengan semakin banyaknya orang yang menandatangani secara digital pada petisi tersebut, maka argumen untuk melakukan suatu protes dan penolakan dianggap akan semakin kuat sekaligus dianggap sebagai representasi dari sekelompok orang ataupun masyarakat tertentu. change.org juga menampilkan suatu laporan tahunan yang dikirim ke semua email para penandatanganan petisi dalam bentuk info grafis (https://www.change. o r g / i d / t e n t a n g / i n f o g r a f i s 2 0 1 5 ? a l e r t _ i d = p i r h u y j c b c _ q r d k j b l q % 2 b m c f 2 s i c g 7 s j f a 6 v r % 2 f k d u 6 6 q i y g i 1 y n c i u u % 3 d & u t m _ c a m p a i g n = 47 9 7 8 6 & u t m _ medium=email&utm_source=action_alert diakses pada 20 april 2016 pukul 22.30 wib). pada tahun 2015, info grafis yang dibuat oleh change.org memberikan beberapa informasi yang cukup populer sepertikumpulankumpulan petisi yang paling banyak ditandatangani. lalu pihak pengambil keputusan yang kemudian merespon petisi tersebut. hingga petisi yang kemudian berhasil mengubah suatu kebijakan yang sebelumnya dianggap merugikan yang kemudian direspon dalam bentuk petisi di change.org. sebagai contoh terdapat beberapa kemenangan selama tahun 2015 berkat adanya petisi di change.org yaang diantaranya adalah pilkada langsung yang berisi tentang tuntutan penghapusan wacana 72 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 bahwa pilkada akan dilakukan secara tidak langsung. kemudian tentang petisi jaminan hari tua yakni saat gilang mahardika yang tidak dapat mengambil dana pensiunnya karena adaya kebijakan baru, lalu di respon oleh menaker hingga kebijakan pun berubah. motif tindakan melakukan protes aktor protes akan mengekspresikan ketidakadilan dengan berbagai cara, baik itu dengan bentuk keluhan, tidakan, atau bahkan gerakan bersama dengan cara mengajak pihak lain yang juga dianggap merasakan ketidakadilan tersebut. hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa ada banyak motif yang menyebabkan terjadinya protes tersebut. penelitian menemukan dua garis besar yang menjadi motif utama dalam melakukan protes, yakni, pertama, protes muncul disebabkan atas dasar ketidakadilan yang dirasakan dan/atau rasa bosan untuk tidak melakukan apapun disaat tahu bahwa ada suatu kondisi yang dianggap tidak benar. kedua, protes dilakukan atas dasar kecintaan terhadap situasi sehingga aktor protes menginginkan terciptanya suatu situasi yang lebih baik, dan menguntungkan berbagai pihak. selain itu, faktor ketidak nyamanan dengan situasi yang ada juga mampu menjadikan penyebab dari munculnya suatu protes. pertama, banyak orang yang mengetahui kondisi ada pada saat itu merupakan suatu hal yang salah. namun semuanya enggan untuk berkomentar, atau lebih tepatnya enggan memulai untuk melakukan suatu perubahan. temuan ini dapat dilihat dari informan p (wawancara pada 28 april 2016). ia merasa bahwa perlu untuk melakukan protes karena selama ini bosan menunggu orang lain untuk melakukan perubahan. pada saat itu, ia berinisiatif untuk melakukan suatu protes terhadap suatu hal yang dianggap sudah dianggap sebagai tindakan yang menyimpang, hingga mencari teman dan pihak-pihak lain di lingkungannya yang dianggap juga peduli dengan kasus tersebut untuk memulai suatu protes dengan cara menyampaikan keluhan sekaligus tuntutannya melaui sebuah petisi online. informan p mencontohkan tentang kasus pembekuan pssi yang pada saat itu dianggap sudah tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan pengurus sepak bola nasional yang profesional. ia merupakan salah satu penikmat dan pecinta olahraga sepakbola. selain itu juga sebelumnya ia pernah bekerja sebagai jurnalis berita tentang sepakbola pada salah satu media cetak nasional. hal ini yang menyebabkan ia begitu banyak tahu tentang perkembangan dunia sepakbola, baik nasional maupun internasional serta memiliki orang-orang di lingkungan sekitarnya yang juga paham akan permasalahan yang dialami oleh persepakbolaan nasional. diawali dengan terjadinya kasus sepak bola gajah yang terjadi pada liga sepakbola nasional, ia merasa bahwa permasalahan ini adalah puncak dari ketidakprofesionalan pssi sebagai badan pengurus sepakbola nasional dalam menjalankan fungsi dan perannya. sepakbola gajah terjadi antara tim pss sleman vs psis semarang yang terjadi pada hari minggu (26/10/2014). kedua tim samasama mencetak gol bunuh diri ke gawang masing-masing dengan alasan enggan untuk bertemu dengan tim pusam borneo fc karena dianggap sebagai lawan yang cukup kuat. terdapat total 5 (lima) gol bunuh diri yang dicetak oleh kedua tim, masing-masing 2 gol untuk pss sleman dan 3 gol untuk psis semarang (http://bola.liputan6.com/ read/2125958/sepak-bola-gajah-pss-vs-psisdisorot-media-internasional diakses pada 1 juni 2016 pukul 00.05 wib). ia bersama dengan temannya me mutuskan untuk melakukan suatu gerakan protes kepada menpora ri untuk segera melakukan intervensi kepada pssi guna melakukan perubahan di tubuh pssi. mereka beranggapan bahwa sepakbola adalah olahraga yang begitu populer di masyarakat, sehingga amat sangat disayangkan apabila kompetisi dan liga sepakbola nasional berjalan dengan buruk, dan bahkan terjadi suatu kecurangan dan sekaligus penyimpangan 73 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... didalamnya. salah satu tuntutan dalam protesnya adalah membekukan pssi dengan tujuan untuk memperbaiki dan merestrukturisasi kepengurusan pssi guna mampu memperbaiki kinerja pssi sebagai badan pengurus sepakbola nasional. kedua, protes muncul atas dasar kecintaannya terhadap sesuatu hal sehingga ia menuntut untuk tidak dicederai atau bahkan dirusak keberadaanya. temuan ini didapat pada informan a (diwawancarai pada tanggal 26 april 2016). ia beranggapan bahwa umumnya protes semacam ini terjadi pada contoh permasalahan perebutan akan suatu sumberdaya. ia melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang mencoba untuk tidak memihak pada pihak yang sedang memperebutkan sumberdaya, melainkan untuk menjaga sumberdaya tersebut mulai dari cara dan juga proses mendapatkannya berjalan sesuai prosedur tanpa adanya kecurangan atau intervensi yang dapat merugikan dari salah satu pihak yang sedang bersaing. informan a menjelaskan pada contoh kasus pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014. pada saat itu, ketika proses pencoblosan untuk mementukan presiden ri telah selesai dilaksanakan, kedua calon mengklaim bahwa mereka sama-sama memenangkan hasil dari pilpres tersebut. begitu pula dengan para pendukungnya yang tidak sedikit menyatakan bahwa calon yang mereka dukung berhasil menjadi presiden terpilih. mereka mengumumkan melalui media, yang salah satunya adalah televisi dengan memberikan deklarasi atas keberhasilan mereka dalam memenangkan hasil pilpres. padahal dalam proses yang diakui oleh negara, terdapat pihak kpu yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan pemenang hasil pilpres 2014. informan a merasa khawatir akan adanya intervensi dan bahkan delegitimasi hasil pemilu presiden yang dilakukan oleh salah satu calon presiden untuk memenangkan dirinya sebab ia menyatakan menang melalui hasil quick count yang diadakan oleh beberapa lembaga survei nasional. informan a dan juga teman-temannya yang tergabung dalam suatu lembaga eksekutif kampus pada akhirnya berinisiatif untuk membuat suatu petisi yang bertujuan untuk mengawal dan mendukung kpu agar mereka tidak perlu merasa khawatir dan menekankan agar tidak perlu merasa terintervensi akan pengklaiman yang dilakukan oleh para calon presiden yang bertarung pada pemilu calon presiden tahun 2014. ia dan teman-temannya menyatakan dukungan untuk tetap mendukung kpu dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya selaku pihak yang berhak sekaligus sah dalam memutuskan pemenang dari pemilu presiden. informan a merasa perlu melakukan hal tersebut untuk melindungi pihak kpu, sekaligus memberikan respon kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perebutan kursi presiden pada pemilu presiden untuk tetap bersikap sebagaimana mestinya, yakni menunggu hasil penghitungan suara dan sekaligus menunggu hasil keputusan kpu terkait dengan pemenang hasil pemilu presiden yang telah diselenggarakan. dengan adanya pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa protes merupakan suatu tindakan kolektif yang muncul karena dua hal utama. pertama adanya suatu keluhan atas ketidakadilan yang dirasakan oleh aktor yang melakukan protes. kondisi ini muncul bisa disebabkan oleh adanya kebijakan yang diambil oleh target aktor protes yang dianggap menyimpang sehingga para aktor tersebut merasa perlu melakukan protes untuk menuntut adanya suatu perubahan kondisi yang diharapkan dan sekaligus tidak merugikan masyarakat. kedua adalah adanya tujuan bersama yang disepakati oleh para aktor dalam melakukan gerakan protes untuk menuntut pemenuhan tujuan tersebut. protes yang efektif harus diawali dengan persamaan tujuan dari para aktor protesnya. hal ini menjadi penting guna memperkuat argumen sekaligus memberikan pressure kepada target untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh aktor dalam melakukan gerakan protes tersebut. 74 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pengorganisasian protes virtual pada change.org berdasarkan transmedia mobilization dalam suatu protes, perlu dukungan yang banyak dari berbagai pihak guna menguatkan argumen dalam protes tersebut (opp. 2009). hal ini juga diperkuat dengan berbagai contoh kasus yang ada di indonesia, salah satu contohnya adalah protes yang terjadi pada era reformasi tahun 1998. massa dan dukungan yang berlimpah dalam melakukan suatu protes akan menjadikan itu suatu kekuatan guna menuntut kepada para pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tuntutan para aktor protes. chontanza-chock (2013: 10) menjelaskan bahwa pengorgansiasian masyarakat yang berawal dari gerakan melalui media dapat menggunakan transmedia mobilization. transmedia mobilization adalah gerakan sosial yang tersebar secara sistematis di beberapa platform media, lalu menciptakan sebuah gerakan sosial yang terdistribusi dan partisipatif dengan pola pengaturan yang jelas untuk memperkuat identitas dari gerakan tersebut. chontanza-chock pun memberikan beberapa poin indikator dalam melakukan transmedia organzation yaitu: satu, trans media mobilization dapat menjadi suatu jaringan sosial yang digunakan untuk menyebarkan ide dan dan tujuan gerakan tersebut. dua, transmedia mobilization dapat menciptakan suatu gerakan dan identitas bersama sebab semuanya sepakat dalam hal penggunaaan platform media yang digunakan. tiga, diperlukan suatu kreasi serta kolaborasi dan dukungan antar aktor yang berbeda dalam gerakan sosial tersebut.empat, diperlukan suatu pembagian fungsi dan peran yang jelas bagi para aktornya.lima, terbuka dalam hal pertisipatif terutama bagi orang-orangorang dengan basis gerakan yang sama untuk bergabung dalam gerakan tersebut. protes umumnya pun terjadi karena adanya suatu hal yang terjadi atau akan terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain. semakin banyaknya dukungan dari berbagai pihak juga akan memberikan dampak yang kuat untuk melakukan protes dalam gerakan bersama yang lebih besar. diperlukan suatu pengorganisasian yang tepat guna mengatur gerakan bersama tersebut agar orang-orang yang ada di dalamnya dapat bekerjasama dengan baik dan tidak merugikan satu sama lain. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh chontanza-chock di atas, tentu ke lompok protes ini memiliki tujuan yang sama se hingga mau melakukan protes secara kolektif. tujuan dan kepentingan yang sama ini kemudian menjadi identitas bagi gerakan ini untuk melakukan protes sehingga mampu memperkuat tuntutan yang ingin mereka ajukan. indikator ini yang dikemukakan oleh chontanza-chock juga menjadikan protes online dalam gerakan melalui petisi online change.org sebagai landasan dasar bagi para aktor protes untuk melakukan gerakan. oleh sebab itu, pengorganisasian menjadi suatu hal yang diperlukan dalam gerakan ber sama suatu protes. unsur ataupun syarat yang diperlukan dalam suatu protes menurut chontanza-chock menjadi perlu untuk diperhatikan. indikator-indikator yang di paparkan oleh chontanza-chock dalam melakukan protes berdasarkan media juga sangat relevan dengan konteks change. org yang dijadikan sebagai objek media. apabila pengorganisasian semacam ini telah mampu dijalankan, maka akan lebih mudah dalam menggerakan kelompok tersebut untuk melakukan gerakan bersama dalam suatu protes dan memberikan suatu tanda kepada para target gerakan protes tersebut untuk memenuhi tuntutan dari para aktor protesnya. dalam suatu gerakan protes yang berbasis virtual menggunakan change.org, diperlukan suatu pengorganisasian guna menciptakan suatu gerakan protes yang dapat berjalan dengan efektif. media menjadi alat vital dalam melakukan gerakan protes, terutama dalam hal menyebarluaskan ide dan tujuan dari gerakan tersebut. aspek tersebut juga dapat ditemukan dalam pemanfaatan change. org sebagai gerakan dalam menyampaikan protes bagi para aktornya. disamping itu , 75 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... penggunaan change.org sebagai petisi online juga tergolong tinggi dan semakin meningkat. terhitung sejak tahun 2012, setidaknya grafik penggunaan petisi online change.org tidak pernah mengalami grafik penurunan. peningkatan dalam penggunaan change.org sebagai gerakan protes virtual pun tergolong sangat signifikan. grafik penggunaan change.org angka pada grafik penggunaan change. org tersebut menunjukkan bahwa penggunaan change.org dianggap sebagai media sekaligus alat untuk memperkuat identitas yang efektif dalam melakukan suatu gerakan. penggunaan change.org sebagai alat untuk merepresentasikan keluhan dan bentuk ketidaksetujuan akan situasi yang ada pada saat itu juga menjadi suatu gambaran bahwa change.org dianggap mampu mewadahi keluhan tersebut, sekaligus memiliki peluang untuk menciptakan perubahan sosial. seperti yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian, dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) studi kaus analisis petisi yang dibuat pada change.org yakni petisi dukung kpu, pencabutan sk drop out ketua bem unj ronny setiawan, pengusutan kasus pembunuhan berencana salim kancil, dan terakhir adalah petisi tuntutan pembekuan pssi. petisi dukung kpu merupakan petisi yang dibuat oleh bem ui sebagai suatu lembaga yang ingin bersikap mengenai riuhnya gesekan-gesekan yang terjadi antara dua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan presiden sebab kedua belah pihak saling mengklaim bahwa mereka merupakan pemenang hasil pemungutan suara pada pemilihan presiden tahun 2014. kedua belah pihak sama-sama mendeklarasikan kemenangan, selanjutnya salah satu calon kandidat presiden pada saat itu, yakni prabowo subianto melakukan klaim dan sekaligus berupaya untuk mengintimidasi dan mendelegitimasi hasil real count yang merupakan kewenangan dari kpu dengan mengatakan bahwa terdapat suatu kesalahan pada kpu jika muncul perbedaan antara hasil penghitungan resmi kpu dengan quick count lembaga survei miliknya (http://indonesiasatu. kompas.com/read/2014/07/10/21082731/ jika.kpu.menangkan.prabowo.lembaga. survei.tuding.kpu.yang.salah. diakses pada 29 mei 2016 pukul 15.05 wib). kondisi ini yang menyebabkan bem ui merasa perlu mengambil sikap untuk mendukung independesi kpu dan siap untuk mendukung kinerja kpu agar tetap menjalankan tugas fungsi dan perannya. petisi kedua adalah petisi merupakan petisi terkait dengan gugatan pencabutan sk yang dikeluarkan rektor unj yang memutuskan untuk men-do ketua bem unj pada saat itu, yakni ronny setiawan yang dianggap melakukan pelanggaran dan penghinaan kepada kampus melalui media sosial. rektor unj menilai ronny telah melakukan tindak kejahatan berbasis teknologi dan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman lantaran sebelumnya terjadi banyak gerakan dan aksi protes yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa unj terkait dengan kebijakan rektor unj yang dianggap tidak tepat sasaran dan banyak merugikan kalangan mahasiswa unj. dengan keluarnya sk rektor yang memutuskan bahwa ronny setiawan dinyatakan telah di do dari kampus unj, maka banyak gerakan protes yang dilakukan oleh para mahasiswa dan organisasi kampus unj hingga membentuk suatu gerakan grafik penggunaan change.org tahun 2012-2016 sumber : change.org 76 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 bersama dengan membentuk aliansi mahasiswa unj bersatu. mereka menyatakan bahwa keputusan rektor merupakan keputusan yang tidak berkeadilan dan dianggap mematikan asas demokrasi. petisi ketiga berupa petisi penuntutan untuk pengusutan secara tuntas tentang kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada seorang petani asal lumajang, salim kancil. salim kancil dibunuh lantaran melakukan penolakan akan adanya penambangan pasir besi yang ada di desanya, selok awarawar yang berkedok pariwisata yang justru berakibat rusaknya lingkungan desa pada januari 2015. salim dan temannya tosan yang tergabung dalam forum komunikasi masyarakat peduli desa selok awar–awar dianggap menjadi provokator dalam penolakan aktivitas tambang tersebut. pada 26 september 2016 salim dan tosan didatangi oleh sekelompok preman dan mengalami penganiayaan yang mengakibatkan tosan harus dirawat di rumah sakit sebab menderita luka yang begitu parah. sedangkan salim dianiaya hingga meninggal dunia oleh para kelompok preman tersebut. berangkat dari permsalahan tersebut, dibentuklah suatu gerakan yang menuntut untuk pengusutan secara tuntas pembunuhan terencana yang dialami oleh salim kancil yang dimediasi oleh wahana lingkungan hidup (walhi) yang merupakan bagian dari tim kerja perempuan dan tambang tidak hanya tentang kasus pengususutan secara tuntas terkait penganiayaan dan pembunuhan yang dialami oleh salim dan tosan, walhi dan juga menuntut untuk diadakannya pengusutan secara tuntas terkait aktivitas penambangan pasir besi di wilayah lumajang yang dianggap ilegal. petisi keempat berupa petisi tentang tuntutan pembekuan terhadap persatuan sepakbola seluruh indonesia (pssi) yang dianggap tidak menjalakankan fungsi dan perannya sebagai badan pengurus sepakbola nasional dengan baik dan juga profesional. berawal dari laga sepakbola yang terjadi pada liga divisi utama (kasta kedua) sepak bola indonesia lantaran adanya sepak bola gajah atau sepak bola yang pemainnya sengaja untuk mencetak gol ke gawang sendiri atau melakukan bunuh diri dan bertujuan untuk menderita kekalahan. gerakan protes berbasis petisi online ini diinisiasi lantaran adanya rasa bosan dari para penikmat sepak bola yang melihat kondisi persepakbolaan nasional yang tidak kunjung membaik. justru malah sebaliknya yakni terkelola dengan cara yang sangat buruk dan penuh dengan kecurangan. oleh sebab itu, petisi ini digalang guna menuntut menpora ri, imam nachrowi untuk mengambil tindakan intervensi terhadap pssi dengan melakukan pembekuan sekaligus restrukturisasi di di tubuh pssi guna menciptakan suatu badan pengelola sepakbola nasional yang profesional serta memiliki integritas. untuk memaparkan analisa kasus dari hasil temuan yang di dapat melalui wawancara informan, ada beberapa tahapan yang terjadi dalam penggunaan petisi online change.org dalam melakukan suatu gerakan protes hingga terciptanya suatu perubahan sosial. dalam analisa keempat contoh kasus yang terjadi dalam gerakan protes menggunakan media change.org, hal yang perlu dibahas pertama kali adalah motif dari adanya gerakan protes menggunakan media online tersebut. untuk kasus pertama yaitu dukung kpu yang dilakukan oleh bem ui pada tahun 2014, motif melakukan gerakan protes adalah atas dasar kepedulian agar tidak terjadinya penyimpangan dalam proses atau prosedur dalam proses pemilihan presiden. ini sesuai dengan pemaparan oleh informan a selaku penanggung jawab atas gerakan dukung kpu yang dilakukan oleh bem ui tahapan penggunaan petisi online change.org 77 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... yang mengatakan: “...sebenernya kita melakukan gerakan protes untuk mencegah adanya kecurangan dalam proses pemilu presiden. makanya kita pengen nunjukin ke kpu melalui gerakan petisi ini, bahwa kpu ngga perlu takut terhadap intervensi dari pihak manapun. sekaligus ngasih tau kalo bem ui itu siap ngedukung kpu untuk menjaga independensinya.” (wawancara pada 26 april 2016). dalam kasus kedua yaitu tuntutan untuk pencabutan sk rektor unj tentang keputusan do terhadap ketua bem unj saat itu yaitu ronny setiawan, motif dari gerakan protes ini dilakukan atas dasar ketidakadilan yang dirasakan oleh para aktor protes. para mahasiswa unj merasa bahwa rektor mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap diluar batas keadilan, khususnya bagi para mahasiswa. hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh informan s selaku koordinator dari gerakan aliansi mahasiswa unj bersatu yakni : “...kita pada saat itu melihat bahwa ada suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh rektor. makanya kita melakukan gerakan dan konsolidasi, sehingga memutuskan untuk membuat petisi secara online dalam menggalang dukungan. soalnya kalo ini dibiarin, saya yakin banyak mahasiswa lain yang akan bernasib sama kayak ronny.” (wawancara pada 10 mei 2016). pada kasus ketiga tentang pembunuhan berencana yang terjadi pada kasus salim kancil pun memiliki motif yang sama dengan kasus kedua yaitu adanya suatu ketidakadilan dalam hal pengelolaan sumberdaya, hingga mengarah pada tindakan kriminal. pembunuhan salim kancil yang menentang adanya penambangan pasir besi di daerahnya karena dianggap merugikan dan merusak ekosistem lingkungan. hal ini diungkapkan oleh informan m selaku perwakilan walhi yang mengurus kasus pembunuhan salim kancil “... kasus ini kan udah menyebar ke tingkat nasional. makanya, kita mau adanya keadilan dan penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. kita ngga pengen kasus ini tuh dibiarin gitu aja tanpa ada kejelasan. sedangkan, pihak korban nyawa udah muncul dalam kasus ini.” (wawancara pada 17 mei 2016). pada kasus keempat tentang tuntutan intervensi yang dilakukan menpora pada pssi berupa pembekuan pssi dan sekaligus adanya restrukturisasi di tubuh pssi berdasarkan motif kebosanan akan situasi yang telah menyimpang, namun tidak ada yang mau untuk memulai suatu gerakan protes. ketidakprofesionalan pssi dalam mengurus sepakbola nasional telah lama terlihat dan dirasakan, bahkan jauh sebelum adanya insiden sepakbola gajah di liga divisi utama pssi. akan tetapi, tidak ada satu pun pihak yang berani untuk memulai gerakan konkret untuk melakukan tuntutan dan perubahan tersebut. hal ini diungkapkan oleh informan p selaku pembuat petisi sekaligus pihak pertama yang melakukan gerakan protes terhadap pssi. “... gua protes karena gua bosen aja untuk diem. dan ngerasa kalo ini tuh udah jelas-jelas salah, tapi ngga ada yang berani ngomong. padahal sepakbola itu hiburan untuk semua kalangan. sayang banget kalo dikelola buruk kaya gitu.” (wawancara pada 28 april 2016). indikator pertama dari chontanzachock (2013) adalah media dapat menjadi suatu jaringan sosial yang digunakan untuk menyebarkan ide dan tujuan gerakan tersebut. dalam kasus petisi online, pembuat dan penandatangan menjadikan change.org menjadi suatu jaringan sosial yang menyebar secara viral di media online. pembuat petisi dapat menjadikan change.org sebagai alat untuk menyebarkan ide dan tujuan dari adanya gerakan protes tersebut. petisi dapat disebarkan secara online melalui seluruh akun media sosial pribadi masing-masing, seperti facebook, twitter, email, dan berbagai macam media sosial lainnya hingga petisi dapat tersebar dengan luas. seluruh pembuat petisi dalam kasus ini melakukan hal yang 78 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 sama dalam hal untuk menyebarkan ide dan tujuan dari gerakan mereka masing-masing. begitupun dengan penandatangan petisi, para penandatangan petisi juga melakukan hal yang sama karena menganggap bahwa ide dan gagasan tersebut harus di dukung oleh berbagai pihak, te rutama pihak yang berkepentingan terhadap isu dan permasalahan yang dibawa dalam petisi tersebut. hal ini diungkapkan oleh penandatangan petisi yaitu d, ry, p, dan s yang mana disaat setelah mereka menandatangani petisi tersebut, mereka akan coba selalu mensosialisasikan dan menyebarkan petisi yang di tandatangani kepada pihak lain, terutama orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. ‘...gue biasanya juga nyebarin petisi yang udah gue tangdatanganin di change.org karena gue pengen orang lain juga tau kalo ada permasalahan yang butuh dukungan dan mesti segera diselesaikan.” (wawancara dengan informan ry pada 18 mei 2016). indikator kedua, transmedia mobilization dapat menciptakan suatu gerakan dan identitas bersama sebab semuanya sepakat dalam hal penggunaan platform media yang digunakan. hal ini menyebabkan keterkaitan dengan petisi yang dibuat pada change. org. seluruh petisi yang dibuat dinamakan sesuai dengan nama yang mewakili individu ataupun kelompok yang tergabung dalam gerakan menggunakan petisi tersebut sebagai identitas baru sekaligus identitas bersama dari seluruh anggotanya. hal ini dapat dilihat pada petisi seperti aliansi mahasiswa unj bersatu yang me rupakan gabungan dari seluruh lem baga kampus yang bersatu untuk menuntut pencabutan sk do rektor unj terhadap ronny setiawan, pecinta sepakbola indonesia yang merupakan identitas bersama dari para anggota kelompok gerakan untuk membekukan pssi, serta tim kerja perempuan dan tambang (tkpt) yang merupakan gabungan dari lsm yang peduli atas pengusutan secara tuntas atas kasus pembunuhan berencana yang dialami oleh salim kancil. penandatangan petisi ini pun pada akhirnya secara tidak langsung terlibat dan merupakan bagian dari identitas baru gerakan petisi ini. setiap petisi yang ditandatangani secara digital, maka itu akan menjadi penguat argumen dari tuntutan yang ingin disampaikan oleh para aktor gerakan kepada objek petisi tersebut. indikator ketiga adalah diperlukannya suatu kreasi serta kolaborasi dan dukungan antar aktor yang terlibat dalam gerakan tersebut. tujuan dari dibentuknya identitas baru yang dibahas pada indikator kedua merupakan langkah awal untuk menciptakan suatu kreasi, kolaborasi serta dukungan antar aktor yang tergabung dalam gerakan tersebut. hal ini bertujuan untuk menciptakan power yang lebih besar dalam melakukan gerakan, serta menjadi dasar utama dari penguatan tuntutan dalam gerakan tersebut. mulai dari konsolidasi, penyamaan tujuan dan tuntutan bersama, serta penentuan cara dalam mencapai tujuan tersebut. setiap kelompok yang tergabung, tentu memiliki latarbelakang dan cara gerak yang berbeda antar satu sama lain. tetapi ketika mereka telah berkolabolasi, dan sepakat dalam hal penggunaan media yang digunakan untuk mempermudah tujuan mereka, hal tersebut membuktikan bahwa telah terciptanya suatu kolaborasi dan dukungan antar kelompok yang ada di dalamnya. “ketika kita udah ngontak temen-temen ataupun lsm dari pihak lain yang sepakat untuk mendukung kasus salim kancil, kita pasti akan menentukan strategi dan gerak supaya kasus ini diusut dengan tuntas. ya salah satunya dengan menggunakan media petisi change.org ini.” (wawancara dengan infroman m pada 17 mei 2016). indikator keempat adalah pembagian fungsi dan peran yang jelas bagi para aktor yang ada di dalamnya. penggunaan change. org sebagai media untuk melakukan gerakan, harus dibarengi dengan adanya penanggungjawab dalam setiap agenda gerakan yang dilakukan. mulai dari harus adanya kordinator yang bertanggungjawab untuk mengatur segala pergerakan yang 79 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... dilakukan oleh kelompok tersebut, penanggungjawab terhadap petisi yang dibuat, serta pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak mediator dengan objek dari petisi tersebut. seluruh informan yang berkaitan dengan pembuatan petisi dalam pene litian ini merupakan informan yang ber tanggungjawab sebagai koordiator yang mengatur jalannya gerakan melalui petisi change.org. koordinator bertanggungjawab sebagai pihak yang mengatur segala aktivitas dan gerakan kelompok agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama pada saat pembentukan dari kelompok gerakan ini. “karena gue menginisiasi gerakan ini, gue ngontak temen-temen yang ngerasa bahwa ini permasalahan bersama dan sekaligus ngajak kumpul kalo ada yang mesti dibahas. kita juga punya perannya masing-masing misalkan gue sebagai kordinator utama dan si a sebagai koordiator yang media relasi. gitu.” (wawancara dengan informan p pada 28 april 2016). indikator kelima adalah harus keterbukaan dan sifat yang partisipatif terutama bagi orang-orang dengan basis gerakan yang sama untuk bergabung dalam gerakan tersebut. pembuat petisi tidak akan mampu menggerakkan ataupun menguatkan argumen keluhannya apabila tidak terbuka dalam hal kesempatan kepada pihak yang ingin bergabung dalam gerakan tersebut. akan tetapi, kelompok ini pun memiliki suatu syarat serta cara masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dalam hal memberikan kesempatan kepada pihak baru yang ingin begabung dalam gerakan ini. pihak pembuat petisi telah memiliki jaringan yang telah ada sebelumnya serta dianggap mampu diajak bekerja sama atau memberikan kesempatan kepada pihak baru yang ingin bergabung. akan tetapi, pihak yang ingin bergabung dengan gerakan ini pun harus memiliki latarbelakang yang dianggap sesuai dengan tujuan dari gerakan yang telah ada. hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan s, a, m, dan p. “saat melakukan gerakan protes kemarin, pada dasarnya kita sangat terbuka kepada pihak manapun yang ingin bergabung dan menawarkan bantuan guna menyelesaikan permasalahan kasusnya. tapi dari kita pun punya kriteria sendiri, dan harus melihat dulu latar bekalang pihak baru yang ingin bergabung. karena kita ngga ingin pihak ini nantinya malah gerak yang ngga sejalan dengan kita.” (wawancara dengan s selaku koordinator utama dari aliansi mahasiswa unj bersatu pada 17 mei 2016). penandatangan petisi juga merasa perlu untuk berpartisipasi dalam hal menyebarkan dan terlibat dalam gerakan yang ditandatangani. namun mereka pun memiliki kriteria tersendiri untuk melibatkan pihak lain dalam hal mengajakn ihak lain tersebut. hal ini diungkapkan oleh informan e, u, rr, h, s, dan d. “gue nyari pihak yang pasti mau dan ngedukung gerakan protes ini dulu. ngga mungkin gue bakalan ngajak pihak yang dari awal aja udah ngga pro ama gue. ntar yang ada malah ngerusak doang.” (wawancara dengan informan rr pada 19 mei 2016). sehingga, dengan pemaparan lima indikator yang disampaikan oleh chontanzachock mengenai transmedia mobilizatuon pada analsisa kasus, petisi online change.org merupakan gerakan yang tidak hanya sekadar protes, namun telah tergolong dalam gerakan sosial (social movement). gerakan yang berbasis petisi online change.org menuntut pihak-pihak yang terkait di dalamnya untuk melakukan suatu gerakan yang tidak hanya sekedar melakukan protes, akan tetapi di dalamnya terdapat pengorganisasian kelompok yang bertujuan untuk melakukan gerakan terstruktur serta memiliki identitas yang jelas sebagai satu kesatuan kelompok yang tergang dengan tujuan yang sama guna menuntut pihak yang dijadikan objek petisi untuk melakukan perubahan sosial ataupun perubahan kebijakan sesuai dengan tunttan para aktor gerakan sosialnya. 80 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 simpulan dari waktu ke waktu, gerakan sosial selalu mengalami perkembangan baik dari segi cara dan sifat gerakan yang dijalankan. hal ini juga terjadi pada gerakan sosial yang kini telah mampu menggunakan media online sebagai basis gerakannya. pengorganisasian gerakan sosial yang diawali dengan gerakan berbasis online seperti penggunaan petisi change.org merupakan suatu hal yang berbeda dengan gerakan sosial seperti pada umumnya sebab gerakan sosial ini memiliki semua unsur dalam konsep transmedia mobilization yang dikemukakan oleh chontanza-chock (2013). berdasarkan penjelasan dan analisa kasus yang telah dipaparkan diatas, gerakan berbasis petisi online menggunakan change. org saat dianalisa menggunakan konsep transmedia mobilizationyang dikemukakan oleh chontanza-chock merupakan suatu gerakan yang tidak hanya sekedar protes, melainkan sebagai termasuk dalam suatu gerakan sosial. hal ini berdasarkan analisasi kasus berdasarkan indikator yang dipaparkan oleh chontanza-chock dalam suatu gerakan transmedia mobilization. change.org sebagai alat vital untuk menyebarkan ide dan sekaligus menjadi identitas guna melakukan gerakan. petisi yang di tandatangani secara digital pada change.org juga menjadi suatu landasan argumen untuk melakukan suatu gerakan yang sifatnya terstruktur dan sistematis sebab para aktor gerakan tersebut memiliki struktur gerakan yang jelas seperti koordinator dan kepala divisi yang dibentuk sesuai kebutuhan serta merancang tuntutan serta cara melakukan gerakan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. gerakan sosial melalui change.org juga mampu mengorganisir para aktornya dengan pembagian tugas agar menjalankan fungsi dan peran yang disepakati, serta partisipatif dan terbuka dalam hal memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang ingin bergabung selama memiliki tujuan yang sama dengan gerakan sosial tersebut. meskipun gerakan yang terbentuk dari adanya petisi online change.org sifatnya adalah temporar, namun para aktor yang ada didalamnya mampu diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan dari gerakan sosial tersebut mulai dari koordinator utama hingga pembagian kepala-kepala yang bertanggung jawab memegang suatu bidang atau divisi tertentu yang ada dalam gerakan sosial tersebut. hal inilah yang membuat gerakan sosial berbasis petisi online change. org menjadi suatu gerakan sosial yang tidak hanya mampu memberikan tekanan sosial kepada objek dari grakan petisi tersebut, akan tetapi juga mampu menciptakan suatu pengorganisasian tim yang mampu bekerja dengan baik guna mencapai hal yang disepakati sebagai tujuan bersama dalam gerakan sosial tersebut. daftar pustaka chock, sasha costanza. (2013). transmedia mobilization in the popular association of the oaxacan peoples, los angeles. the university of chicago press. earl, jennifer. katrina kimport (2009). movement societies and virtual protest: fan activism and other nonpolitical protest online.university of california, santa barbara. imran, hasyim ali (2009). political structure mediation by newspapers (content analysis study on newspaper in capital city). jurnal studi komunikasi dan media. jernigan, david h. patricia a. wright. (2006). media advocacy: lesson from community experiences. palgrave macmillan journals. juliastuti, nuraini., camelia lesatri. (2006). whatever i want: media and youth in indonesia before and after 1998. interasia jurnal cultural studies, 7:1, 139143. kahne, joseph. ellen middaugh. (2012). virtual media shapes youth participation in politics. stanfors social innovation review. 81 muhammad dedy, pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online .... kotze, hendrik j (1986). mass media and political socialisation : a sounth african case study. university of stellenbosch in sounth africa. neuman, w. lawrence. (2006). social research methods: qualitative and quantitative approaches. toronto: pearson. opp, karl-dieter. (2009). theories of political protest and social movements. new york: routledge.owen, diana (2008). election media and youth political engagement. journal of social science education volume 7/8, number 2/1, 2008/09, pp. 14-24. roscho, bernard. (2004). reviewed public opinion, the press, and public policy. oxford university press. west, darrel m. (2005). media and public policy. the american political science review, vol. 88, no. 4 (dec., 2004), pp. 1007-1008. wihbey, john (2015). how does social media use influence political participation and civic engagement? a meta-analysis. journalists resourcee website: http://bola.liputan6.com/read/2125958/ sepak-bola-gajah-pss-vs-psis-disorotmedia-internasional diakses pada 1 juni 2016 pukul 00.05 wib h t t p s : / / w w w. c h a n g e . o r g / i d / t e n t a n g / infografis2015?alert_id=pirhuyjcbc_ q r d k j b l q % 2 b m c f 2 s i c g 7 s j f a 6 v r % 2 f k d u 6 6 q i y g i 1 y n c i u u % 3 d & u t m _ c a m p a i g n = 4 7 9 7 8 6 & u t m _ medium=email&utm_source=action_ alert diakses pada 20 april 2016 pukul 22.30 wib h t t p : / / i n d o n e s i a s a t u . k o m p a s . c o m / read/2014/07/10/21082731/jika.kpu. menangkan.prabowo.lembaga.survei. tuding.kpu.yang.salah. diakses pada 29 mei 2016 pukul 15.05 wib h tt p : / / w w w. s t a t i s t a . co m / to p i c s / 2 4 3 1 / internet-usage-in-indonesia/ diakses pada 4 maret 2016 pukul 22.15 wib 82 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 193 narayana mahendra prastya, analisis framing dalam riset public relations analisis framing dalam riset public relations narayana mahendra prastya program studi ilmu komunikasi, fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya, universitas islam indonesia (uii) yogyakarta nara.prastya@gmail.com abstract this paper aims to give description about how to use frame analysis in public relations (pr) research. the author use two framing models: entman and pan & kosicki. the object is organization official statement about particular issue. frame analysis method rarely used in public relations research. this methods commonly use in journalism study, to analyse the news in media. meanwhile, the key word of framing is the social construction of reality. organization can make social construction of realty in their official statement. in acacemic term, frame analysis in pr research is useful to know how organization positioned themselves in particular situation. other benefit is use to evaluat whether the organization frame is conformable with the public opinion or agenda setting media or not. in practical term, frame analysis give benefit for pr practitioner to create the message that can be undserstood by public, also give positive image for organization. keywords: frame analysis, social construction of reality, public relations research abstrak tulisan ini bermaksud memberikan gambaran tentang bagaimana melakukan penelitian menggunakan analisis framing terhadap teks pernyataan resmi organisasi. model framing yang dipilih sebagai contoh adalah model entman dan pan & kosicki. metode analisis framing masih jarang digunakan dalam penelitian di bidang public relations (pr). metode ini memang lebih umum digunakan dalam bidang jurnalistik, yakni menganalisis isi pemberitaan media. kata kunci framing adalah konstruksi realitas sosial. organisasi juga dapat melakukan konstruksi realitas melalui pernyataan resmi yang disampaikan. secara akademis, manfaat pertama analisis framing dalam penelitian pr berguna untuk mengetahui bagaimana organisasi memposisikan diri dalam sebuah situasi tertentu. manfaat kedua adalah untuk mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan oleh organisasi sudah sesuai atau belum dengan agenda setting media dan/atau opini publik. secara praktis, framing bermanfaat bagi pr organisasi untuk menyusun pesan yang dapat diterima oleh publik dan menghadirkan citra positif bagi organisasi. kata kunci : analisis framing, konstruksi realitas sosial, penelitian public relations 194 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan penelitian menggunakan analisis teks dalam bidang public relations (pr) masih jarang dilakukan. secara umum, menurut schulz, et.al. (2011), penelitian bidang pr sejauh ini masih didominasi dengan perspektif yang berpusat pada organisasi dan perspektif bagaimana publik merespon program-program pr. penelitian bidang pr baru mengkaji bagaimana keterkaitan antara strategi komunikasi perusahaan, pemberitaan media mengenai organisasi, dan persepsi publik terhadap pesan yang disampaikan organisasi. penggunaan analisis teks dalam penelitian bidang pr lebih cenderung bertujuan mengukur teks secara kuantitatif, untuk mengetahui bagaimana citra perusahaan. padahal metode analisis teks tidak hanya secara kuantitatif. salah satu bentuk analisis teks yang jarang digunakan dalam penelitian pr adalah analisis framing. hal ini wajar, karena pada umumnya analisis framing digunakan untuk meneliti bagaimana media massa memberitakan isu-isu tertentu. analisis framing berangkat dari pemikiran bahwa berita merupakan hasil konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan dan/atau redaksi media. karena merupakan hasil konstruksi, maka berita yang hadir belum tentu 100 persen sama dengan realitas yang ada (eriyanto, 2002). tetapi ternyata konstruksi realitas bukan hanya monopoli dari perusahaan media, dan tidak hanya terjadi pada pemberitaan/ produk jurnalistik saja. organisasi –baik itu yang bersifat mencari keuntungan (seperti misalnya perusahaan) atau pun nirlaba- dapat melakukan konstruksi atas realitas berdasarkan kepentingan mereka. pernyataan resmi organisasi (misalkan press release atau pernyataan resmi yang dipublikasikan di situsweb resmi organisasi) merupakan salah satu bentuk konstruksi realitas (kriyantono, 2015). kemampuan framing untuk memahami konteks di mana komunikasi disampaikan dan dipahami memungkinkan framing untuk diterapkan dalam situasi komunikasi yang luas. hal tersebut membuat teori framing dapat diterapkan dalam level komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, antar-organisasi, dan komunikasi dengan lingkungan sosial pr berusaha untuk mempengaruhi melalui pesan-pesan yang mereka sampaikan. melalui pesanpesan tersebut, berpeluang mengubah opini negatif menjadi opini positif (hallahan, 1999; sumarto, 2016). secara empirik, framing pun memegang peranan penting dalam penyusunan strategi pr. framing menyediakan dasar untuk pr guna memilih tema-tema yang hendak disampaikan kepada masyarakat, sekaligus cara untuk memperkuat pesan-pesan kunci organisasi (hallahan, 1999: 224). perkembangan teknologi komunikasi memudahkan dalam proses pengumpulan data untuk penelitian pr menggunakan metode analisis frmaing. sejumlah organisasi telah memanfaatkan situsweb resmi mereka untuk mempublikasikan pernyataanpernyataan resmi berkaitan dengan isu tertentu –terutama permasalahan yang tengah menimpa organisasi. pernyataan-pernyataan di situsweb resmi organisasi bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui isi pesan organisasi secara utuh. sebab apabila hanya menggunakan pernyataan organisasi yang dimuat di media massa, ada risiko pesan tersebut telah terdistorsi. menurut dewa broto (2014: 6) media massa cenderung sudah memiliki pilihan pasar tersendiri antara tema yang akan diangkat atau sebaliknya. artinya pemberitaan yang ada mungkin berbeda konteks dengan isi pesan resmi organisasi. tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana penggunaan analisis framing dalam penelitian pr, melalui contoh kasus. ada pun model framing yang digunakan sebagai contoh dalam tulisan ini adalah model entman dan model pankosicki. tinjauan pustaka secara garis besar terdapat lima pendekatan dalam penelitian pr, yakni 195 narayana mahendra prastya, analisis framing dalam riset public relations pendekatan sistem/teori sistem, retoris, kritis, manajemen hubungan, dan postmodern. pendekatan yang berkaitan bagaimana pesan pr dibuat atau dikonstruksi merupakan pendekatan retoris. pendekatan retoris didominasi oleh pemikiran burke yang berpandangan tentang adanya proses dialektika di mana pihak-pihak yang terlibat menggunakan pertukaran simbolis untuk mencapai kesepakatan mengenai struktur kultural, tindakan, dan peristiwa. berdasarkan pandangan burke, heath berpendapat perspektif retoris bermaksud menjelaskan dinamika menyangkut faktorfaktor berikut: situasi yang membutuhkan respon strategis, problem yang muncul dari sebuah sistuasi, membahas mengenai publik sasaran, pesan, sumber pesan, citra, atau opini yang berlangsung di seputar situasi tersebut (tench & deflagbe, 2008: 12-16; hallahan, 1999: 206). secara implisit framing memainkan peran yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pr. dengan framing, pr membantu organisasi untuk mendefinisikan realitas dengan membentuk cara pandang organisasi tentang lingkungan luar. dengan framing, pr dapat membangun bingkai berpikir ( frame of reference) tentang isu-isu tertentu yang menjadi perhatian merupakan hal yang penting dilakukan pr (hallahan, 1999: 206207). framing memang jarang digunakan dalam praktek pr, namun begitu tetaplah penting. dalam mengembangkan program, pr perlu menggunakan strategi framing yang akan menentukan bagaimana situasi, atribusi, pilihan, tindakan, isu, dan tanggungjawab organisasi harus disampaikan kepada publik, dengan tujuan memberikan hasil yang sesuai harapan organisasi (hallahan, 1999: 224). dalam kasus indonesia, sebagai contoh adalah pernyataan resmi pt semen indonesia berkaitan dengan pembangunan pabrik di kawasan rembang, jawa tengah. pembangunan tersebut ditentang masyarakat dan sejumlah kelompok masyarakat, yang menilai bahwa pembangunan pabrik berpotensi merusak lingkungan. dalam merespon hal tersebut, pt semen indonesia melalui pernyataan yang dipublikasikan di situsweb resmi perusahaan menyampaikan bahwa ketakutan itu tidak beralasan. sebaliknya, mereka mengklaim keberadaan mereka justru dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. pt semen indonesia memperkuat klaim mereka dengan data-data mengenai kegiatankegiatan sosial mereka terhadap masyarakat rembang. selain itu pt semen indonesia juga menonjolkan informasi tentang kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar pabrik yang dibangun di kawasan lain di indonesia. selain itu pt semen indonesia juga menonjolkan (febrigiasti, 2016). dalam kasus internasional, misalkan upaya perusahaan perminyakan bp yang berusaha “menghindari” bertanggungjawab secara penuh terhadap kejadian tumpahan minyak di kawasan perairan amerika serikat. bp mem­framing pernyataan resmi mereka dengan menyatakan bahwa mereka berusaha untuk mengatasi masalah yang terjadi, dan memposisikan diri mereka sebagai pihak yang berusaha menyediakan solusi. padahal dalam pemberitaan media yang beredar, kejadian tumpahan minyak ini akibat adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh bp. dari 126 siaran pers bp berkaitan dengan kasus ini, mayoritas membahas tentang peristiwa tumpahan minyak itu sendiri (74%), dan sangat sedikit (1%) yang membahas tentang penyebabnya. bp juga menyampaikan lebih banyak pesan mengenai strategi penyelesaian yang mereka terapkan (66%) dibanding dengan dampak dari tumpahan minyak tersebut (schulz, 2011). hasil dan pembahasan analisis framing dan model framing analisis framing pada umumnya digunakan dalam penelitian teks media. menurut eriyanto (2002: 10), pada dasarnya framing adalah metode untuk mengetahui bagaimana cara bercerita (story telling) media atas peristiwa, dengan melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. namun begitu, organisasi juga dapat melakukan framing dalam pesan196 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pesan komunikasi yang mereka sampaikan. pernyataan yang disampaikan oleh organisasi pun –baik itu melalui siaran pers atau website perusahaan-juga merupakan sebuah konstruksi atas realitas. organisasi mengemas pesan yang mereka sampaikan dengan frame tertentu bertujuan untuk mendefinisikan suatu peristiwa atau isu dan bertujuan untuk mempengaruhi opini publik sehingga tercipta citra organisasi yang positif (kriyantono, 2015: 213, 316). terdapat empat model framing yang populer yakni pan & kosicki, entman, edelman, dan gamson (eriyanto ,2002). untuk tulisan ini mengambil contoh model entman dan pan & kosicki. entman melihat framing dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah isu. cara pandang seperti itu menentukan fakta apa yang hendak diambil, bagian mana yang hendak ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana isi informasi tersebut. dalam konsepsi entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, memperkirakan masalah atau sumber masalah, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (eriyanto, 2002: 187188). penjelasan singkat tentang komponen framing ada di tabel 1. tabel 1. komponen framing model robert n. entman komponen framing penjelasan pendefinisian masalah (define problem) bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? sebagai apa? atau sebagai masalah apa? memperkirakan masalah atau sumber masalah (defining causes) peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah? menekankan penyelesaian (treatment recommendation) penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? membuat keputusan moral (make moral judgement) nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? sementara dalam model framing pan & kosicki terdapat empat komponen guna mengetahui level teks yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris (eriyanto, 2002: 255-266). penjelasan secara singkat mengenai masing-masing komponen ada di tabel 2. tabel 2. komponen framing model pan & kosicki komponen framing penjelasan struktur sintaksis menjelaskan bagaimana cara menyusun fakta. susunan fakta dilihat dari judul, pengantar informasi (lead), latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup struktur skrip menjelaskan bagaimana cara mengisahkan fakta. untuk elemen yang diamati adalah kelengkapan berita 5w + 1h. struktur tematik menjelaskan bagaimana cara menuliskan fakta. beberapa elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini, di antaranya detil, bentuk kalimat, hubungan antar kalimat, dan kata ganti struktur retoris digunakan untuk membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu tulisan. struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. ada beberapa elemen struktur retoris yang dipakai misalkan pemilihan dan pemakaian kata – kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa dalam tujuh konsep pr menurut hallahan (1999), cara pt semen indonesia membingkai pesan adalah pada frame atribusi dan tanggungjawab. frame atribusi merupakan bagaimana cara organisasi memposisikan diri. sementara frame 197 narayana mahendra prastya, analisis framing dalam riset public relations tanggungjawab merupakan cara organisasi menunjukkan bertanggungjawab sesuai dengan kapasitas mereka. define problem. pt semen indonesia menyadari bahwa operasional perusahaan mereka memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. oleh karenanya pt semen indonesia sudah menyiapkan teknologi yang berguna untuk meminimalkan dampak nega tif tersebut. bahkan khusus untuk pabrik di rembang, pt semen indonesia mempersiapkan teknologi yang lebih baik daripada pabrik pt semen indonesia di kota lain. guna memperkuat klaim tersebut, pt semen indonesia mengatakan bahwa pembangunan pt semen indonesia telah melalui perencanaan yang matang. pernyataan terdapat pada kalimat-kalimat berikut. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut: seluruh pabrik semen indonesia memiliki aplikasi teknologi yang ramah lingkungan. sehingga dipastikan kegiatan operasionalnya akan sangat ramah lingkungan. teknologi dan peralatan yang lebih canggih akan diaplikasikan di pabrik rembang, sehingga kualitas lingkungan akan lebih baik dari pabrik semen indonesia yang lain. “tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kegiatan proyek pembangunan maupun pasca proyek di rembang. semuanya sudah melalui kajian yang mendalam oleh para ahli,” tegas prasetyo utomo defining causes. pt semen indonesia menganggap bahwa penolakan pabrik di rembang akibat masyarakat belum paham tentang bagaimana sebenarnya operasional pt semen indonesia. itu sebabnya pt semen indonesia terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai hal tersbut. dalam pernyataan resminya, pt semen indonesia juga memberikan penonjolan kepada jumlah, domisili, dan latar belakang warga rembang yang datang melakukan kunjungan ke pabrik di tuban. penonjolan tersebut bermaksud meng-counter pihakpihak yang tidak mengetahui bagaimana operasional pt semen indonesia, tetapi langsung berdemonstrasi dan menyatakan keberatan. penonjolan juga dilakukan pada informasi bahwa yang menerima warga adalah pejabat setingkat direktur, guna menunjukkan keseriusan pt semen indonesia dalam menerima kunjungan wrga. pernyataan terdapat pada kalimat-kalimat berikut. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut: sebanyak 200 warga yang terdiri beberapa desa di rembang dan blora (desa suntri, dowan, bulu, mantingan, kadiwono kec gunem serta desa bulu, ngampel kec blora dan pelajar kejar paket a, b dan c) mengunjungi pabrik pt semen indonesia (persero) tbk di tuban jawa timur, kedatangan mereka untuk mengetahui secara langsung operasional perusahaan serta pengelolaan lingkungan. kunjungan diterima oleh direktur produksi semen gresik prasetyo utomo di ruang auditorium pabrik tuban. direktur produksi pt semen gresik prasetyo utomo mengatakan “kami selalu terbuka kepada seluruh masyarakat yang ingin mengunjungi pabrik kami, dengan harapan masyarakat mengetahui bagaimana proses pembuatan semen dan keberadaanya sangat bermanfaat bagi warga sekitar”. warga juga melihat langsung bekas galian tanah liat yang sekarang menjadi waduk. waduk tersebut bisa mencukupi kebutuhan air warga di dua desa yaitu telogowaru dan temandang. treatment recommendation. pt semen indonesia menawarkan beberapa penye lesaian masalah dalam hal menyatakan standar operasional secara umum (diterapkan untuk seluruh pabrik) atau khusus di rembang saja. misalkan penanaman kembali paksa tambang sudah tidak beroperasi lagi, penggunaan bahan bakar alternatif yang amah lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga, serta prosedur dalam analisis mengenai dampak 198 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 lingkungan (amdal) yang disebut “tidak mudah”, sebelum dapat memperoleh izin operasi. pernyataan terdapat pada kalimatkalimat berikut. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut: selama ini masyarakat berfikir bahwa penambangan yang dilakukan perusahaan akan merusak lingkungan dan tidak di reklamasi, namun tidak terjadi pada pt semen indonesia (persero) tbk, pasca tambang akan dilakukan pemulihan melalui penanaman kembali atau vegetasi, adapun jenis pohon yang ditanam adalah tanaman pelindung dan produktif, sehingga secara tidak langsung bisa melindungi tanah, mampu menyerap air serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar semen indonesia telah menerapkan konservasi energi dengan menggunakan bahan bakar alternatif, misalnya dalam proses pembakaran kita menggunakan batubara namun sekarang kita menggunakan bahan bakar alternatif berupa sekam padi dari hasil panen warga sekitar, dengan begitu sekam padi hasil panen masyarakat yang tadinya terbuang dapat dimanfaatkan, sehingga masayarakat juga memperoleh keuntungan secara ekonomi. prasetyo utomo juga menjelaskan bahwa pembangunan pabrik semen di rembang, jawa tengah nanti juga akan sangat ramah lingkungan. bahkan kualitas keterjagaan lingkungan akan lebih baik dari pabrik perseroan yang ada di tuban, jawa timur. sebelum membangun pabrik persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya analisis dampak lingkungan (amdal). dan proses pengajuannya pun tidak sederhana. harus melalui berbagai kajian ilmiah dari para ahli. moral judgement. dalam pernyataannya, pt semen indonesia menonjolkan mengenai manfaat keberadaan pabrik bagi masyarakat dan komitmen pt semen indonesia terhadap lingkungan hidup sudah berlangsung sejak lama. komitmen tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai perusahaan yang dianut pt semen indonesia. selain itu pt semen indonesia juga menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak akan merugikan masyarakat. dengan penonjolan ini, maka pt semen indonesia bermaksud untuk mengcounter anggapan-anggapan negatif tentang mereka. pernyataan terdapat pada kalimatkalimat berikut. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut: dalam kegiatan operasionalnya, seluruh pabrik semen indonesia senantiasa mengedepankan keseimbangan dan keselarasan alam. semua sudah dikaji sehingga setiap kegiatan sudah terukur dan terkendali. jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kegiatan operasional kami. terbukti setelah pabrik semen indonesia beroperasi selama 20 tahun (1994–2014) kebutuhan air untuk lahan pertanian di sekitar pabrik sangat melimpah, itu dikarenakan sekarang ada lima embung (waduk) yang bisa difungsikan oleh masyarakat. sebelum ada pabrik petani di sini panen hanya sekali dalam setahun karena sistem pertanian tadah hujan, sekarang petani disekitar pabrik bisa panen sebanyak tiga kali dalam setahun tanpa khawatir kekurangan air, selain pemanfaatan waduk sebagai pengairan, sebagian masyarakat juga memanfaatkan untuk budidaya ikan dengan sistem keramba. rangkuman mengenai framing dari pernyataan pt semen indonesia berjudul “200 warga rembang kunjungi pabrik semen indonesia di tuban. melihat manfaat pabrik bagi masyarakat sekitar” dapat dilihat di tabel 3. 199 narayana mahendra prastya, analisis framing dalam riset public relations tabel 3. framing pernyataan resmi pt semen indonesia komponen framing penjelasan pendefinisian masalah (define problem) pt semen indonesia menyadari bahwa operasional perusahaan mereka bisa menimbulkan dampak negative bagi lingkungan hidup. pt semen indonesia telah menyiapkan strategi untuk mengatasinya memperkirakan masalah atau sumber masalah (defining causes) masyarakat belum paham tentang bagaimana operasional pt semen indonesia, sehingga masyarakat menganggap pt semen indonesia tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup menekankan penyelesaian (treatment recommendation) pt semen indonesia memaparkan sejumlah program yang berhasil untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. program tersebut mulai dari standar kerja operasional hingga teknologi yang dimliki. membuat keputusan moral (make moral judgement) pt semen indonesia menonjolkan mengenai manfaat keberadaan pabrik bagi masyarakat dan komitmen pt semen indonesia terhadap linkungan hidup sudah berlangsung sejak lama. contoh penerapan analisis framing model pan & kosicki dalam analisis pernyataan resmi perusahaan di bagian ini, penulis mengambil contoh pernyataan resmi persatuan sepakbola seluruh indonesia berkaitan dengan tuntutan agar federasi sepakbola indonesia itu membuka laporan keuangannya kepada publik1. pernyataan yang dipilih berjudul 1 berikut deskripsi singkat mengenai kasus yang terjadi. pada tahun 2014, kelompok supporter sepakbola indonesia yang tergabung dalam forum diskusi suporer indonesia (fdsi) meminta pssi untuk transparan dalam perihal keuangan, berkaitan dengan nilai kontrak dengan pemegang hak siar, sponsorship, perolehan dari penjualan tiket pertandingan tim nasional indonesia, dan kerjasama dengan apparel atau penyedia kostum. pasalnya selama ini keuangan pssi dinilai tidak transparan dan diduga ada penyelewengan dana. fdsi dua kali melayangkan surat tuntutan transparansi kepada pssi, namun tidak memperoleh respon positif. fdsi kemudian membawa kasus ini ke komisi informasi pusat, lembaga yang bertugas mengurusi keterbukaan informasi di indonesia. setelah melalui serangkaian “rasionalitas hukum dan transparansi pengelolaan pssi” yang dipublikasikan di situsweb resmi pssi (www.pssi.org, tanggal publikasi: 12 desember 2014; tanggal akses: 9 april 2016). pernyataan ini merupakan penjelasan dari direktur bidang hukum pssi, aristo pangaribuan, mengenai respon pssi terhadap tuntutan untuk membuka informasi. struktur sintaksis melihat pada penyu sunan atau urut-urutan fakta seperti judul, latar belakang peristiwa, lead (alenia pembuka) dan penutup. pada judul pssi menyampaikan “rasionalitas hukum dan transparansi keuangan pssi”. penekanan terletak pada frasa “rasionalitas hukum”, di mana pssi berusaha untuk menjelaskan bahwa tuntutan untuk transparansi keuangan harus dipahami lebih mendalam sesuai dengan hukum yang berlaku. latar informasi yang digunakan oleh pssi adalah tuduhan bahwa lembaga tersebut tidak transparan dalam keuangan, menimbulkan banyak asumsi negatif. negara (melalui lembaga komisi informasi pusat/kip) memerintahkan pssi untuk transparan dalam keuangan. pssi menolak karena secara hukum memang pssi tidak punya kewajiban untuk tunduk sepenuhnya terhadap negara. guna memperkuat argumennya, pssi menonjolkan argument yang mengkritik undang-undang keterlibatan informasi publik dan uu lain yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pssi transparan. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut sebelum masuk kepada perdebatan mengenai transparansi, haruslah terlebih dahulu melihat struktur hubungan hukum yang tercipta antara pssi, publik dan pemerintah indonesia sehingga kita dapat melihat duduk persoalannya secara jernih. hubungan hukum ini tidak dapat dijelaskan persidangan, pada desember 2014 komisi informasi pusat memutuskan bahwa pssi merupakan badan public non-pemerintah sehingga wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang no.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. 200 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 oleh putusan kip maupun undangundang no. 3 tahun 2005 mengenai sistem keolahragaan nasional (uu skn) sehingga menimbulkan banyak kerancuan hukum dalam pengelolaan olahraga di indonesia pada umumnya. struktur skrip melihat pada cara bagaimana mengisahkan fakta. dalam analisis framing untuk jurnalistik, komponen yang diamati adalah 5w (what, why, where, when, who, why) dan 1 h (how). pssi menjadikan faktor why, untuk menjelaskan mengapa mereka bertahan dengan sikapnya yang menolak untuk menuruti keputusan kip. penjelasan tersebut menggunakan sejumlah asas hukum dan dasar hukum yang menilai bahwa keputusan kip dan tuntutan transparansi belum memiliki pijakan hukum yang kuat. stuktur tematik di antaranya detil, bentuk kalimat, hubungan antar kalimat, dan kata ganti. dalam penyusunan uruturutan pesan, pernyataaan resmi tersebut memuat pokok pikiran sebagai berikut: (1) kritik terhadap uu kip dan uu sistem keolahragaan nasional dengan memaparkan kelemahan-kelemahan, (2) hubungan antara pemerintah dengan pssi secara hukum, (3) pssi menghargai suara suporter, tetapi asalkan memiliki dasar yang kuat, (4) pssi mengharapkan peran serta pemerintah guna menyusun hukum yang jelas, tujuannya agar mewujudkan sistem pengelolaan sepakbola yang baik. contohnya adalah di bagian akhir tulisan,di mana pssi menyatakan menghargai tuntutan dari suporter, pssi tidak alergi terhadap keterbukaan, asalkan diiringi dengan rasionalitas hukum yang jelas. namun begitu ada sejumlah kata-kata yang hendak menonjolkan bahwa tuntutan keterbukaan tidak datang dari semua suporter. selan itu pssi juga menyentil pemerintah yang dituding kurang mampu dalam merumuskan aturan yang jelas, sehingga kebijakan pssi sering disalahpahami. contohnya adalah kalimat di bawah ini. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut pssi tentunya menghargai suara sebagian suporter yang menuntut transparansi terhadap keuangan pssi, karena organisasi sepakbola tanpa suporter tidak akan bisa berjalan. suporter adalah salah satu stakeholder pssi yang paling penting. keterbukaan bagi pssi bukanlah barang haram. hanya saja, persoalan transparansi haruslah diikuti dengan rasionalitas hukum yang jelas. pemerintah perlu menetapkan suatu mekanisme hubungan hukum yang jelas sehingga tidak terjadi kerancuan hukum dalam pengelolaan olahraga di indonesia. dengan dasar hukum yang jelas, niscaya tranparansi dan akuntabilitas pssi akan berjalan dan akhirnya citacita membangun sebuah “peradaban sepakbola” akan terwujud. struktur retoris digunakan untuk menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. struktur retoris dalam pernyataan pssi menggunakan daftar undang-undang, aturan hukum baik itu yang mendukung pssi atau pun yang menunjukkan kelemahan dari keputusan yang meminta pssi untuk transparan. misalnya ada dalam kalimat berikut. bagian yang dicetak tebal (oleh penulis) merupakan kata-kata kunci dalam kalimat tersebut: akta pengesahan pssi tertanggal 2 februari 1953 berdasarkan buku undang-undang no. 276 (staatsblad), melalui uu skn pada pasal 1 poin 25 pemerintah jelas mensyaratkan bahwa induk organisasi olahraga harus menjadi anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, dalam hal ini fifa. di pp 45/2013 tentang tata cara pelaksanaan apbn. pengguna anggaran (pa) yang memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah menteri pemuda dan olahraga (menpora) sebagaimana yang ada di dalam pasal 4 pp tersebut dan uu skn. sedangkan untuk dana luar negeri, pp no.10/2011 menyatakan yang disebutkan sebagai bantuan luar 201 narayana mahendra prastya, analisis framing dalam riset public relations negeri adalah bantuan yang kepada pemerintah yang kemudian harus dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah dari 7 kerangka hukum: uu skn dan peraturan pelaksanaannya, kitab undang-undang hukum perdata, peraturan menteri hukum dan ham no 6/2014 mengenai pengesahan perkumpulan, uu no. 17/2003 mengenai keuangan negara, uu no 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara, peraturan pemerintah no. 45/2013 mengenai tata cara pelaksanaan apbn dan peraturan pemerintah no 10/2011 mengenai penerimaan hibah dari luar negeri. karena “kunci” dari badan publik adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta mendapatkan dana dari negara, baik yang berasal dari apbn maupun apbd secara umum, analisis framing terhadap menggunakan model pan & kosicki dapat dilihat di tabel 4 tabel 4. komponen framing model pan & kosicki komponen framing penjelasan struktur sintaksis sejak awal tulisan pssi langsung menyoroti pada pembahasan bahwa keputusan pssi untuk transparan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. bahkan dasar hukum yang digunakan patut dipertanyakan, karena masih bisa diperdebatkan struktur skrip menekankan pada unsur why, untuk menjelaskan mengapa pssi tidak mau menuruti perintah negara (keputusan komisi informasi pusat agar pssi transparan soal keuangan) struktur tematik (1) kritik terhadap uu kip dan uu sistem keolahragaan nasional dengan memaparkan kelemahan­ kelemahan, (2) hubungan antara pemerintah dengan pssi secara hukum, (3) pssi menghargai suara suporter, tetapi asalkan memiliki dasar yang kuat, (4) pssi mengharapkan peran serta pemerintah guna menyusun hukum yang jelas, tujuannya agar mewujudkan sistem pengelolaan sepakbola yang baik struktur retoris menggunakan daftar undang­ undang, aturan hukum baik itu yang mendukung pssi atau pun yang menunjukkan kelemahan dari keputusan yang meminta pssi untuk transparan. simpulan analisis framing memang masih jarang digunakan dalam penelitian pr. hal tersebut karena analisis framing lebih familiar dengan penelitian di bidang jurnalistik, khususnya analisis isi pemberitaan. padahal apabila berangkat dari salah satu kata kunci dalam framing, yakni konstruksi atas realitas, maka analisis framing bisa saja digunakan dalam penelitian pr. yang menjadi objek bukan lagi berita (produk media/produk jurnalistik), namun pernyataan-pernyataan resmi dari organisasi. sebab, organisasi juga dapat melakukan konstruksi realitas. secara akademis, manfaat pertama analisis framing dalam penelitian pr berguna untuk mengetahui bagaimana organisasi memposisikan diri dalam sebuah situasi tertentu. misalkan dalam situasi krisis, bagaimana organisasi tersebut memposisikan dirinya: apakah sebagai korban, apakah bersedia bertanggungjawab namun secara terbatas, bersedia bertanggungjawab sepenuhnya, menyalahkan pihak lain, membantah, atau yang lain. manfaat kedua adalah untuk mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan oleh organisasi sudah sesuai atau belum dengan agenda setting media dan/atau opini publik. analisis framing dalam penelitian pr sebaiknya tidak sekadar berhenti di analisis teks terhadap pernyataan resmi organisasi. agar data penelitian semakin kaya, perlu data tambahan dari sumber yang lain. misalkan setelah mengetahui bagaimana organisasi memposisikan diri dalam situasi, peneliti kemudian dapat melakukan wawancara dengan pihak pr/humas dari organisasi tersebut untuk menanyakan bagaimana kebijakan dalam penyusunan pernyataan resmi, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam menyusun konten di pernyataan resmi, dan sebagainya. 202 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 penelitian lain yang bisa dilakukan untuk “mendampingi” analisis framing dalam penelitian pr adalah melakukan analisis framing pemberitaan media berkaitan dengan isu yang sama. penelitian schulz, et.al (2011) misalkan, membandingkan bagaimana frame pernyataan resmi dari perusahaan minyak bp dengan pemberitaan di surat kabar di amerika serikat dan inggris, berkaitan dengan krisis tumpahan minyak di perairan kawasan amerika serikat. penelitian tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana agenda setting media. sedangkan untuk mengetahui opini publik, maka penelitian bisa dilanjutkan dengan melakukan survey terhadap opini masyarakat tentang sebuah isu. pertanyaanpertanyaan dalam survey disusun berdasarkan analisis framing terhadap pernyataan resmi organisasi. untuk manfaat praktis, pr organisasi perlu mengetahui bagaimana opini publik dan agenda setting media sebelum melakukan frame terhadap pernyataan resmi. frame penting bagi pesan organisasi karena pesan dapat mengubah opini yang selama ini terbentuk terlebih opini yang negatif. untuk itu, dalam menyusun pesan praktisi pr organisasi perlu memiliki kemampuan membingkai pesan yaitu strategi dalam memilih, menonjolkan dan menghubungkan fakta ke dalam bentuk pesan agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, dengan kata-kata yang mudah dipahami (sumarto, 2016: 65, 69) hal yang perlu diingat adalah ada ka lanya “persepsi bisa menjadi fakta” (kriyantono, 2012: 199), maka sebaiknya or ganisasi membingkai pesan yang tidak ber tentangan dengan opini publik dan/atau agenda setting media. pasalnya, apa bila organisasi memberikan penjelasan dengan frame berusaha membantah, bertahan dalam sikapnya, terlebih sampai menyalahkan pihak lain, hal tersebut malah akan kontraproduktif. cara seperti itu membuat citra organisasi menjadi tidak baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat akan sulit percaya lagi dengan apa yang dikatakan organisasi— sekalipun hal-hal yang disampaikan itu memilik dasar yang kuat. sikap seperti itu membuat kredibilitas organisasi menjadi turun. padahal, menurut sumarto (2016 : 70), organisasi perlu memiliki kredibilitas yang tinggi di mata public agar komunikasi berjalan dengan lancar. contohnya ketika pssi tengah banjir kecaman karena tidak bersedia untuk membuka laporan keuangan mereka kepada public, padahal negara (melalui komisi informasi pusat) telah memerintahkan pssi untuk melakukannya. pssi melalui pernyataan di situsweb menyatakant bahwa mereka tidak punya kewajiban untuk membuka informasi dan menuruti ketetapan kip. guna memperkuat argumennya, pssi menggunakan dasar hukum mengenai posisi mereka sebagai organisasi yang bukan badan publik, sekaligus mengkritisi aturan yang berlaku di indonesia. secara hukum, sifat organisasi pssi memang merupakan mitra pemerintah, bukan bawahan dari pemerintah (pandjaitan, 2011). meski secara hukum argument pssi cukup kuat, namun ketika pssi memutuskan untuk ngotot bertahan dengan sikapnya (melalui pernyataan-pernyataannya), maka hal tersebut dapat membuat orang menjadi tidak simpatik pada pssi. organisasi perlu memperhatikan opini publik karena dapat juga berimbas kepada agenda setting media. dalam penelitiannya, prayoga (2016) menemukan bahwa dalam beberapa situasi, redaksi media akan cenderung memberitakan mengikuti seperti apa opini publik yang beredar. setelah mengetahui bagaimana opini publik dan/atau agenda setting media, maka pr organisasi juga perlu mengetahui tentang komponen-komponen framing, sehingga berguna untuk menentukan isu-isu apa saja yang hendak ditonjolkan dan bagaimana bahasa yang tepat untuk menyampaikannya. 203 narayana mahendra prastya, analisis framing dalam riset public relations daftar pustaka dewa broto, g.s. 2014. the pr: tantangan public relations pada era keterbukaan. jakarta : pt gramedia pustaka utama eriyanto. 2002. analisis framing: konstruksi, ideologi dan politik media. yogyakarta: lkis febrigiasti, a.k. 2016. “strategi manajemen krisis pt semen indonesia (persero) tbk: studi kasus pada proyek pembangunan pabrik di rembang”. skripsi (tidak dipublikasikan). program studi ilmu komunikasi, fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya, universitas islam indonesia, yogyakarta hallahan, k. 1999. “seven models of framing: implications for public relations” dalam journal of public relations research 11 (3): 205­242. url: http://www4.ncsu. edu/~amgutsch/hallahan.pdf, diakses 10 agustus 2016 kriyantono, r. 2012. public relations & crisis management: pendekatan critical public relations, etnografi kritis & kualitatif. jakarta : kencana prenada media group kriyantono, r. 2015. teori public relations perspektif barat dan lokal: aplikasi penelitian dan praktik. jakarta : kencana prenada media group pandjaitan, h.ip. 2011. kedaulatan negara vs kedaulatan fifa: bagaimana mendudukkan masalah pssi dan negara (pemerintah indonesia). jakarta : pt gramedia pustaka utama prayoga, r.g. 2016. “kontroversi penghentian kompetisi isl 2015 dalam bingkai berita harian olahraga nasional”. skripsi (tidak dipublikasikan). program studi ilmu komunikasi, fakultas psikologi dan ilmu sosial budaya, universitas islam indonesia, yogyakarta schultz, f., j. kleinnijenhuis, d. oegema, s. utz, & w.van atteveldt. 2011. strategic framing in the bp crisis: a semantic network analysis of associative frames. public relations review (2011). article in press. doi:10.1016/j.pubrev.2011.08.003. url: https://www.researchgate.net/ p u b l i c a t i o n / 25 15 82747 _ s t ra te g i c _ f r a m i n g _ i n _ t h e _ b p _ c r i s i s _ a _ s e m a n t i c _ n e t w o r k _ a n a l y s i s _ o f _ associative_frames, diakses 10 agustus 2016 sumarto, r.h. 2016. “komunikasi dalam kegiatan public relations”, dalam jurnal informasi vol 46, no 1, hal.63-72 (issn online 2502-3837). url : http://journal. uny.ac.id/index.php/informasi/article/ view/9650/7699, diakses 23 agustus 2016 tench, r. & d. deflagbe. 2008. “towards a global curriculum: a summary of literature concerning public relations education, professionalism and globalization”. report for the global alliance of public relations and communication management, leeds metropolitan university, uk. http:// w w w.globalalliancepr.org/website/ page/global-curriculum, diakses 1 februari 2013 pernyataan resmi organisasi “200 warga rembang kunjungi pabrik semen indonesia di tuban, melihat manfaat pabrik bagi masyarakat sekitar”. website resmi pt semen indonesia (url: http://semenindonesia.com/ page/read/-warga-rembang-kunjungipabrik-semen-indonesia-di-tubanm e l i h a t m a n f a a t p a b r i k b a g i masyarakat-sekitar-2745, tanggal akses: 10 agustus 2016) rasionalitas hukum dan transparansi pengelolaan pssi. website resmi pssi (url: http://pssi.org/in/read/ p s s i / r a s i o n a l i t a s h u k u m d a n transparansi-pengelolaan-pssi-6180, tanggal akses : 9 april 2016) 204 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 v editorial syncronizing communication, media, and culture lily el ferawati rofil lily.ef@uny.ac.id editor of jurnal informasi information exchanges keep communication and media alive. in the context of communication and media studies, information can be considered as content which serves as an economic, social, and cultural currency. media corporations provide content in exchange of audience viewerships and readerships which lead to financial gain from advertising revenue. among audience, media content can act as one of anticipated subjects of conversations in their social circles. more importantly, communication and media content has become a new weapon to invade a society with unanticipated culture through what we all are aware as cultural colonialization. content is still powerful despite the presence of active audience. the popularity of american pop culture which successfully spreads across the globe via hollywood movies and series and ubiquitously immerses into our everyday lives proves that diverse societies are not averse to foreign content exposure. regardless of world political tension and economic recession, hollywood movies are always anticipated by movie-goers in at least half of the world. entering the new millennium till recently, the world is crazy about korean popular culture which comes in the package of k-pop. the emergence of k-pop is seen as a contra-flow of globalization which has for long been dominated by western powers. k-pop has successfully dispersed into and influenced local productions in many countries across america, latin america, europe and most importantly, asia. the successful invasion of western and korean culture through media products throughout the world indicates that media content has significant effects in shaping today’s cultural consumption. nowadays, audience are no longer content users only. they are now both cultural consumers and producers. the preeminence of social media allows people to exchange information as well as to produce content on their own for the purpose of self-expression and social criticism. this exercise represents what is called as participatory culture which replaces consumer culture. in recent years, we often see an ordinary individual becomes a celebrity in his/her own instagram, twitter, or youtube channel. they self-produce entertaining videos, short stories, and advertisements in the form of endorsements and paid reviews. self-creation of media inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201848 1 juni issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vi content appears to be a new business model adopted by millennial generations to contribute to the growth of creative economy. and this is a good thing to be celebrated. while we rejoice our young generation’s creative uses of information and communication technology (ict), we also need to worry about the negative impacts of abusive uses of social media and other sources of information. abusive uses of media technology in any form can jeopardize the health of social system. abusive media uses include production and dissemination of hate speech and fake news. today, the spread of fake news and hate speech on the internet has grown into an alarming and inevitable issue. fake news and hate speech are used by radical groups to attack and frame government in negative ways. dissemination of hoax and speech intended to offend particular people or groups of people certainly creates unhealthy communication atmosphere and threatens public peace. to tackle this issue, many countries including indonesia have to pass a bill to prevent the practice of producing and disseminating fake news and hate speech from becoming an uncured social illness. another problem with negative uses of ict is media illiteracy. while media literacy refers to the ability to apply critical thinking skill to using communication media, be it in the form of print or electronic media (baran and baran, 2014), media illiteracy can be defined as unjustifiable uses of any kind of media and content of media for a certain purpose. in this digital age, media literacy includes engagement with the internet data and communities. basically, media literacy suggests people to employ their skills for accessing, analyzing, evaluating, and creating media content and power. many people claim that they can access media and create creative content for communication and self-expression, but few are ignorant of negative impacts they are exposed to or unhealthy environment they create from their communication activities using the media. worse if they just follow current trends and want to feel the hype of the presence of a new social media platform without self-accountability. following a trend in using new social media is not a bad thing but it can be hazardous when the media users disregard cultural values and norms in their exercise. recently, indonesia was shaken with what began as simply a practice of self-expression through social media which eventually ended up as a public issue that raised national concern. it was a story about a 13-year-old schoolboy named bowo who was a famous content creator of tik tok, a video maker application for smartphones. bowo created many lip-sync videos, attracting kids of his age with his good-looking face and flirty expressions. his popularity in tik tok inspired an agency to set up a paid “meet and greet” for him and his fans and surprisingly many turned up in the event. it was just a normal gathering except that bowo is not a broadcasting celebrity, but his fans were very crazy of him that some of them wrote on social media about him in a worshiping tone. this incident invited huge attention from the whole nation especially people of older generations which found that unfiltered content production in tik tok potentially influenced kids to exercise excessive self-expression which challenges authenticity of local norms. eventually, the government interfere came at the end by blocking the application and demanding the developer to apply content filtering before the blockage was terminated. we should realize now that social changes derived from the development and innovation of ict are not myths. such changes range from conversion of media divergence into media convergence, shifting between consumer culture and participatory culture, identity constructions in media-driven society, to the rise of awareness for media education and literacy. scholars in the field of communication sciences must shift their focus from studying communication strategies and media effects to investigating communication and communities in media culture to see communication phenomena from a wider perspective. as such, informasi journal now takes a turning point to receive more articles with a wide range of topics beyond communication and media studies. beginning from this issue, the journal starts to accept any scholarly writings from multi-disciplines which discuss vii communication research and theories, public relations and advertising, media and cultural studies, audience research, media and identity, media anthropology, media and audience ethnography, youth media, and other related topics. the journal also expands to a wider and larger readership by welcoming international authors to contribute in the journal. this year’s first issue contains ten articles with two articles authored by malaysian and nigerian scholars respectively. v volume 48. nomor 2. desember 2018 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 editorial indonesia darurat hoaks? benni setiawan bennisetiawan@uny.ac.id editor in chief jurnal informasi berita bohong (hoaks) terus membanjiri kehidupan masyarakat indonesia. masyarakat seakan tak kuasa untuk melawan serbuan yang kian massif hoaks. kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) mencatat, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata terdapat 800-an ribu konten hoaks. angka tersebut setara dengan 2.250 perhari. itu artinya ada 93 konten berisi berita bohong setiap jam, atau lebih dari satu konten setiap menit. tingginya angka hoaks itu cukup meresahkan. apalagi di tengah masih rendahnya tingkat literasi media masyarakat. masyarakat indonesia masih belum memiliki budaya membaca yang kuat. mereka masih mudah menerima apa saja yang ia dapatkan. bahkan, kecenderungan itu diikuti dengan cepatnya untuk meneruskan sebuah postingan, tanpa tahu isi dan makna yang terkandung di dalamnya. berbagi tulisan yang belum dibaca dan diketahui sumbernya itulah sebagai penyebab hoaks. hoaks muncul karena masyarakat ingin menjadi yang pertama menyebar berita. nafsu untuk menjadi yang pertama itu kemudian berbuah masalah saat berita yang disebar tidak benar. oleh karena itu verifikasi berita dan atau apa yang kita dapatkan di media sosial menjadi sebuah keniscayaan. verifikasi itu dapat dilakukan dengan membaca dengan cermat, menelaah apakah berita itu benar atau tidak, dan mencoba untuk tidak langsung menyebar ke orang lain. niatan untuk mencegah berita tersebar ke orang lain merupakan salah satu pintu masuk mencegah hoaks. cukuplah berita itu sampai pada jejaring media sosial kita, tidak perlu orang lain tahu. sikap itu memang tidak mudah di tengah banjir informasi di media. namun, hal itu perlu dilatih agar kita terhindar dari masalah hoaks. selain verifikasi yang dilakukan oleh diri sendiri, dukungan kelompok menjadi penting. artinya, perlu ada usaha bersama mencegah semakin maraknya hoaks. dukungan kelompok itu tentu muncul dari kesadaran pribadi antihoaks yang kemudian mempunyai keresahan yang sama agar masyarakat terhindar dari permusuhan akibat berita bohong. kelompok soail inilah yang kemudian mendidik masyarakat agar mereka mau untuk menelaah lebih lanjut tentang informasi yang diterima. kelompok sosial ini bisa berwujud mailto:bennisetiawan@uny.ac.id vi gerakan literasi media di berbagai tempat dan atau media sosial. merekalah yang kemudian mendorong terwujudnya masyarakat terliterasi. inilah cikal bakal terwujudnya masyarakat beradab. sebuah tatanan masyarakat yang mampu membedakan berita baik dan hoaks. merekalah yang akan menggusur seluruh varian hoaks yang terus menggejala dan menjadi masalah. pada akhirnya, kebangsaan indonesia perlu diselamatkan agar tidak terus terpapar hoaks. hoaks perlu menjadi musuh bersama. hoaks perlu dilawan dengan akal sehat dan pikiran yang jernih. semoga semakin banyak masyarakat indonesia yang sadar bahwa republik ini tidak boleh kalah dari hoaks. 1 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) suranto aw suranto@uny.ac.id jurusan ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta abstract this study aims at investigating the effectiveness of using android application-based village information system (abbreviated as “sifordes”) implemented in information autonomy village program in umbulmartani village, ngemplak district, sleman regency, yogyakarta special province. this research is an evaluation research which employs a qualitative method. the evaluation in this research uses the cipp model. informants in this study include two village officials, three administrators of village institution, and two community members. the data were analyzed using interactive analysis techniques. the results are: (1) the context which consists of objectives, needs, and policies within the information autonomy program belongs to a good category; (2) program inputs include the readiness of human resources; facilities and infrastructure; and content of information which support the implementation of village information autonomy program; (3) the process of implementing information autonomy program run based on the plan; and (4) the product of this program is the improvement of services that help ease the public access information. abstrak studi evaluasi ini bertujuan untuk mengungkap keefektifan penggunaan aplikasi sistem informasi desa (“sifordes”) berbasis android dalam program desa mandiri informasi di desa umbulmartani, kecamatan ngemplak, kabupaten sleman, provinsi daerah istimewa yogyakarta. penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. evaluasi ini menggunakan model cipp. informan dalam penelitian ini adalah dua orang perangkat desa, tiga orang pengurus lembaga desa, dan dua orang warga masyarakat. analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. hasil penelitian mengungkap: (1) konteks yang terdiri atas tujuan, kebutuhan, dan kebijakan dalam program mandiri informasi berada dalam kategori baik; (2) input program berupa kesiapan sdm, sarana dan prasarana, dan konten informasi mendukung dalam mengimplementasikan program desa mandiri informasi; (3) proses pelaksanaan program desa mandiri informasi berjalan sesuai rencana; dan (4) produk program ini adalah terjadinya peningkatan pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. keywords: evaluation, information autonomy village, android application of “sifordes”. informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.1-13. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.20073 2 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan arus globalisasi yang disertai perkembangan teknologi telah mengantarkan dunia untuk memasuki era revolusi industri 4.0 dengan fenomena disruptive innovation. era baru ini ditandai dengan berkembangnya pola komunikasi digital dan menempatkan informasi sebagai salah satu kebutuhan primer, baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. saat ini peran informasi menjadi sangat penting, baik untuk kepentingan pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, maupun pendidikan. supriyanto (2008:13) menyebut pengelolaan informasi makin banyak digunakan untuk meningkatkan kinerja, baik secara finansial maupun jaringan. pendapat lain dikemukakan gaol (2008:7) bahwa informasi merupakan asset dan komoditas yang sangat penting bagi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh organisasi. menyikapi pentingnya peran informasi, diperlukan perubahan pola pikir yang semula menempatkan prasarana informasi dan komunikasi hanya sebagai pelengkap dan pendorong, harus diubah sesuai dengan kondisi global yang menuntut teknologi informasi dan komunikasi (tik) menjadi motor penggerak pembangunan. hal ini sesuai dengan amanah konstitusi akan pentingnya keterbukaan informasi. undangundang dasar 1945 pasal 28 f menyatakan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. pernyataan tersebut dikuatkan oleh undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 1 ayat (2) bahwa “informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik”. dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan, ”setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. kecepatan dan ketepatan informasi publik diatur dalam pasal 2 ayat (3) “setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”. dalam kaitan keterbukaan informasi, jurgen habermas membayangkan adanya situasi ruang publik yang terbuka, pola komunikasi dilakukan dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi (f. budi hardiman, 2009: 128-129). kondisi faktual menunjukkan dewasa ini distribusi kepemilikan media komunikasi (terutama media sosial berbasis teknologi seluler atau smartphone) sudah menjangkau ke desa-desa. desa umbulmartani adalah salah satu desa yang terdapat di wilayah kecamatan ngemplak kabupaten sleman provinsi diy. pemerintah desa umbulmartani pada tahun 2017 memprogramkan peningkatan layanan informasi berbasis aplikasi android. penerapan aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) ini merespon fakta penggunaan smartphone sebagai media komunikasi dan sumber informasi yang terus meningkat tajam. monografi desa umbulmartani (2017) menunjukkan data bahwa setidaknya ada 4500 pengguna smartpone di umbulmartani. dengan jumlah penduduk 6625, maka lebih dari 67,9% penduduk adalah pengguna smartphone. apabila dikorelasikan dengan jumlah kepala keluarga (kk), di desa umbulmartani terdapat 3124 kk, dengan demikian jumlah smartphone lebih besar dari jumlah kk. artinya dimungkinkan dalam satu kk terdapat lebih dari satu perangkat smartphone. isi aplikasi ini adalah informasi dua arah antara pemerintah desa dan lembagalembaga desa (bkm, lpmd, karangtaruna, dan sebagainya) dengan masyarakat. sasaran dari aplikasi adalah perangkat desa, pengurus lembaga-lembaga desa, dan masyarakat umum. dengan aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah pengiriman dan penerimaan informasi. selain itu, informasi yang ada di aplikasi “desa mandiri informasi” selalu diupdate setiap ada informasi baru. isi dari 3 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) aplikasi “desa mandiri informasi” ini antara lain: (a) seputar kebijakan dan peraturan desa; (b) apbdes; (c) rencana kegiatan pembangunan (rkp) desa; (d) seputar bkm umbulsejahtera; (e) lpmd menyapa; (f ) bersama karangtaruna tunas harapan; dan (g) dialog kebersamaan. masyarakat luas khususnya warga masyarakat desa umbulmartani dapat mengunduh aplikasi ini di google play store sehingga informasi dapat diakses melalui handphone android dengan tampilan yang menarik. mengingat bahwa perangkat smartphone sudah memasyarakat, maka proses aliran informasi dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa dan lembagalembaga desa, dengan karakteristik aliran informasi secara mudah dan murah, cepat dan akurat. pada dasarnya masyarakat menggunakan smartphone untuk bersosialisasi dan mencari informasi. banyak aplikasi yang mengarah untuk bersosialisasi seperti tweetter, blackberry messanger, facebook, line, path dan lain-lain. sayangnya perkembangan media saat ini di indonesia tidak linier dibandingkan dengan pemerataan akses informasi. artinya, meskipun sebaran perangkat media sudah cukup merata sampai ke pelosok desa, namun pemanfaatan media untuk meraih informasi dan edukasi masih kurang. hal ini terkait dengan kondisi “melek media” masih didominasi oleh masyarakat dari kelas menengah ke atas. hermin indah wahyuni (2015) mengatakan semakin beragamnya media belum mampu merepresentasikan sebuah karakter “success media” tetapi sebatas “disseminated media”. menurut amelia rahmi (2013: 268) dalam menghadapi era komunikasi digital, diperlukan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi konten media. program desa mandiri informasi berbasis aplikasi sifordes, untuk keberhasilannya menuntut kemampuan dalam pengelolaannya. harapan agar aplikasi sifordes dapat mendukung kelancaran distribusi informasi, memerlukan sentuhan evaluasi untuk menghimpun informasi sebagai masukan dan bahan pertimbangan. idealnya, setiap program komunikasi perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. diperlukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program desa mandiri informasi pada masamasa mendatang. dalam beberapa literatur (cullingford, 1997; mardapi, 2007; ebel & frisbie, 1986; johnson & christensen, 2008), dapat dirangkum beberapa keuntungan dari evaluasi yang diterapkan, yakni terciptanya sebuah metode untuk menilai apakah program yang diselenggarakan tersebut telah sesuai dengan keinginan semula, dapat digunakan untuk melihat kembali apakah suatu program telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan, mengidentifikasi faktor kegagalan, selanjutnya informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. kajian pustaka beberapa literatur yang membahas teori perkembangan masyarakat (scott, 2012; touraine, 1978; castells, 1996) menyebut adanya tahap perkembangan masyarakat dewasa ini memasuki era masyarakat informasi, khususnya informasi virtual atau digital. sebutan era informasi digital ini menonjolkan betapa tingginya peran yang dimainkan informasi digital di dalam segala bidang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. didukung berkembangnya pola komunikasi digital, menempatkan informasi sebagai salah satu kebutuhan primer dan sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. kriyantono (2015: 118) mendifinisikan informasi sebagai kumpulan lambang (pesan) yang bermakna tertentu. selanjutnya kriyantono (2015: 119) berasumsi dengan pengelolaan informasi yang berkualitas diharapkan 4 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 dapat menstimuli partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. secara lebih spesifik sugihartati (2014: 60) menegaskan bahwa masyarakat informasi merupakan konsep untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya peran informasi bagi masyarakat. salah satu dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital adalah terjadinya perubahan besar-besaran pada pola perilaku komunikasi masyarakat. kartikasari (2017: 29) menyebut kondisi ini dengan disruptive era, yaitu sebuah era dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan. suranto aw (2010: 64) menambahkan, dampak nyata dari era disruptif adalah perubahan pola komunikasi konvensional ke digital. sementara itu rheingald (1994: 145) menulis keterkaitan antara maraknya penggunaan teknologi digital dengan terbentuknya cyberspace, yakni sebuah ruang maya yang didalamnya setiap orang sangat mudah berinteraksi dan berkomunikasi melalui media digital. selanjutnya wuryanta (2013: 147) dengan jelas menguraikan, bahwa perkembangan media digital telah mempengaruhi kehidupan sosial. tidak saja telah menciptakan perubahan sosial yang sangat mendasar, bahkan telah menggiring pada kondisi ekstrim “kematian sosial” karena setiap individu begitu intens bermedia digital dan mengabaikan lingkungan sosial sekitar. menanggapi kondisi ini, laksamana (2018: 45) mengemukakan perlunya digital literacy atau digital savvy, ialah kemampuan untuk memahami secara kritis atas setiap pesan yang diterima melalui media sosial digital seperti twitter, facebook, linkedln, whatsapp, line. selain kemampuan pemahaman, diperlukan pula kemampuan bersikap dan bertindak secara sadar dan bertanggungjawab. oleh karena informasi sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ambisi masyarakat adalah memiliki informasi yang terkini dan terlengkap. tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi yang baik dan terbuka dari instansi pemerintah dari waktu ke waktu cenderung meningkat. untuk merespon tuntutan tersebut, penerapan aplikasi berbasis android merupakan langkah yang strategis. studi yang dilakukan rahadi (2014: 662). mengungkap bahwa android memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga yang diperoleh dari toko aplikasi seperti google play dan amazone appstore. selanjutnya temuan penelitian purbasari, kahfi, dan yunus (2013: 3) menyimpulkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan perangkat bergerak (mobile devices) semakin meningkat. namun pemanfaatannya sebagai sumber informasi yang bermanfaat dalam hidup sehari-hari masih minim. untuk membangun komunikasi dengan publik internal maupun eksternal, diperlukan media dan teknologi yang tepat. penggunaan anggaran untuk pengadaan teknologi sudah seharusnya diupayakan untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi, bukan sekedar untuk harga diri organisasi. hal ini sejalan dengan pendapat komarasari (2017: 12) bahwa perangkat teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi dalam rangka membangun komunikasi dengan berbagai pihak. supriyanto (2008: 13) meyakini bahwa teknologi informasi memiliki daya efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja organisasi. merespon perkembangan pola komunikasi berbasis media sosial yang sudah menjangkau sampai ke wilayah pedeaaan, di desa umbulmartani kecamatan ngemplak kabupaten sleman telah dikembangkann aplikasi android “sistem informasi desa (sifordes)”. aplikasi ini dimaksudkan untuk mengurai permasalahan ketertinggalan informasi dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan informasi. meningkatkan pelayanan komunikasi publik, dengan memfasilitasi distribusi informasi secara cepat. aplikasi ini berbasis android, sehingga masyarakat dapat melakukan pencarian dan penghindaran informasi 5 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) dengan menggunakan smartphone. teori information seeking dari donohew dan tipton (s. djuarsa sendjaja, 2002: 544) menjelaskan bahwa aktivitas pencarian, penghindaran, dan pemrosesan informasi dilakukan secara cermat untuk tampil sebagai pribadi yang berdaya mendapatkan informasi yang diperlukan dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan image of reality. melengkapi pendapat di atas, mcquail (2006: 75) mensinyalir, “media massa semakin berkembang dan kian efisien dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi”. berdasarkan teori ini, setiap individu dituntut untuk berdaya dalam memproses informasi. bukan seperti bejana yang sekedar menampung informasi, melainkan harus ada kemampuan untuk memilih memilah, dan mengolah informasi. darmawan soemantri (2010: vii), menegaskan bahwa pemberdayaan adalah usaha meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dalam hidupnya. metode penelitian ini merupakan studi evaluasi dengan pendekatan kualitatif, untuk mengungkap tingkat keberhasilan program desa mandiri informasi berbasis aplikasi sifordes di desa umbulmartani, kecamatan ngemplak, kabupaten sleman, provinsi diy. dalam beberapa literatur (sanders & sullin, 2006; cullingford, 1997; mardapi, 2007; ebel & frisbie, 1986; johnson & christensen, 2008), dapat dirangkum beberapa keuntungan dari evaluasi yang diterapkan, yakni terciptanya sebuah metode untuk menilai apakah program yang diselenggarakan tersebut telah sesuai dengan keinginan semula, dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan, selanjutnya informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. model evaluasi yang digunakan adalah cipp (context, input, process, product). model ini dikembangkan oleh stufflebeam, untuk memperoleh informasi pada setiap komponen evaluasi yang mencakup : (1) context evaluation to serve planning decision, mengumpulkan informasi tentang perencanaan program, kebutuhan yang mendasari program, regulasi yang mendukung program; (2) input evaluation and structuring decision, mengidentifikasi potensi dan sumbersumber yang mendukung program; (3) process evaluation to serve implementing decision, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program, apakah yang harus direvisi untuk perbaikan program; (4) product evaluation to serve recycling decision, untuk memperoleh informasi tentang hasil yang dicapai dan membantu memberikan rekomendasi tentang kelanjutan program. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. patton (1990) mengatakan, “qualitative methods permit the evaluator to study selected issues in dept and detail”. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengamatan dan wawancara. creswell (2008) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif membenarkan peneliti mengambil kesimpulan hasil penelitian berdasaran informasi dari informan. informan penelitian ini ditentukan secara purposif, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. dalam penelitian ini pertimbangan yang digunakan adalah: (1) memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai program desa mandiri informasi, (2) terlibat dalam program desa mandiri informasi, dan (3) telah mengunduh dan menggunakan aplikasi sifordes. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam penelitian ini diambil dua (2) orang perangkat desa yang menjadi admin program desa mandiri informasi, tiga (3) orang pengurus lembaga desa, dan dua (2) orang warga desa umbulmartani. total jumlah informan adalah tujuh (7) orang. proses pengumpulan data dimulai pada senin, 8 januari 2018 di balai desa umbulmartani. sebelum mengawali sesi wawancara, terlebih dahulu ditunjukkan surat izin penelitian, ramah tamah, dan penjelasan mengenai tujuan penelitian. 6 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 selanjutnya peneliti mengumpulkan data tentang kebijakan desa mandiri informasi melalui penganggaran sifordes dalam apbdes, pengelolaan sifordes, data jumlah warga yang mengunduh sifordes, data jumlah warga yang menggunakan fitur forum komunikasi pada aplikasi sifordes, dan melanjutkan rangkaian wawancara dan pengamatan untuk mengevaluasi program desa mandiri informasi sesuai dengan komponen-komponen evaluasi dengan model cipp. wawancara dilakukan pada tanggal 10, 13, 15, dan 20 januari 2018. selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu penelitian untuk menguji konsistensi data dengan melakukan wawancara dan pengamatan tanggal 5 februaru 2018. wawancara ini direkam dan dicatat. untuk menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi. peneliti mengecheck dan membandingkan data dari hasil pengamatan dan wawancara pada waktu yang berbeda. patton (1990) menjelaskan, “triangulating data is comparing and crosschecking the consistency of information derived at different times and different means within qualitative methods”. data dianalisis menggunakan analisis interaktif yang mencakup empat tahapan, yaitu: (1) data colection, (2) data reduction, (3) data display, dan (4) drawing conclusion/verification (miles & huberman, 1994). kriteria keberhasilan program, disusun berdasarkan komponen-komponen evaluasi. apabila suatu kriteria didukung data yang dikemukakan oleh mayoritas informan, maka hal ini menjadi acuan untuk menentukan kecenderungan atau pola data. oleh karena jumlah informan dalam penelitian ini adalah tujuh (7) orang, maka apabila kriteria didukung sekurang-kurangnya empat orang (≥ 4) maka kondisi tersebut sudah menunjukkan kecenderungan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. tabel kriteria keberhasilan program desa mandiri informasi komponen kriteria konteks 1) perencanaan program desa mandiri informasi sesuai dengan program kerja pemerintah desa 2) memenuhi kebutuhan dalam pelayanan informasi 3) adanya regulasi yang mendukung program mandiri informasi input 1) ketersediaan sdm yang mengelola aplikasi 2) ketersediaan sarana dan prasarana penerapan aplikasi 3) ketersediaan data atau konten informasi proses 1) suport signal internet untuk aplikasi 2) tahap-tahap pelaksanaan program 3) kemenarikan fitur aplikasi 4) bahasa yang digunakan 5) kritik dan saran untuk revisi dan peningkatan kualitas program produk 1) kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi 2) kemudahan dalam pelayanan informasi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sifordes, diuraikan menurut komponen-komponen evaluasi dengan model cipp. program desa mandiri informasi ini dilaksanakan oleh pemerintah desa umbulmartani beserta lembaga-lembaga desa yang mencakup: bkm umbulsejahtera, lpmd umbulmartani, bpd umbulmartani, dan karangtaruna tunas harapan. 7 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) pada komponen context, hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan menyatakan program desa mandiri informasi sudah sesuai dengan kebutuhan, yaitu distribusi informasi yang lebih baik. latar belakang dibutuhkannya aplikasi sifordes adalah bahwa program dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yaitu: belum adanya aplikasi yang memudahkan proses komunikasi, publikasi, dan distribusi informasi kepada masyarakat, kurangnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam akses informasi, rendahnya kinerja lembaga-lembaga desa, dan rendahnya pemanfaatan media (smartphone) untuk meraih informasi dan edukasi, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan kegiatan ibdm desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes). kegiatan ibdm ini terselenggara atas kerjasama dari tim ibdm dari universitas negeri yogyakarta dengan pemerintah desa umbulmartani, dengan pendanaan dari drpm ditjend pendidikan tinggi, kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. perencanaan program desa mandiri informasi sudah dilaksanakan secara partisipatif. langkah-langkah perencanaan adalah sebagai berikut: (1) tim ibdm embangun kemitraan dengan desa binaan dan kelompok binaan. dalam hal ini tim ibdm secara formal membangun kemitraan dengan produk sebuah surat kesepahaman; (2) melakukan survei pendahuluan, observasi, wawancara, dan fgd dimaksudkan untuk menggali data dan informasi yang ada pada kelompok sasaran menyangkut faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi pengelolaan informasi, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh desa dan kelompok mitra yang menjadi sasaran kegiatan; (3) rapat koordinasi tim ibdm dengan desa binaan dan kelompok mitra binaan secara partisipatif. rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk menyusun langkahlangkah persiapan, serta penyiapan sarana dan prasarana. pendapat informan 2 dan 5 menggambarkan mekanisme perencanaan. …perencanaan program ditempuh dengan musyawarah berbagai pihak yang terkait. musyawarah ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dari peserta musyawarah mengenai kondisi pelayanan informasi yang sudah ada dan sistem pelayanan yang diharapkan (informan 2, 13 januari 2018). …intinya saya sangat mendukung pelayanan informasi di tingkat desa ini memanfaatkan perangkat hand phone yang sudah ada. perlu diatur sedemikian rupa agar program ini sesuai dengan kebutuhan dan merupakan solusi atas masalah yang ada (informan 5, 13 januari 2018). evaluasi pada komponen input difokuskan pada pengumpulan informasi mengenai ketersediaan sdm, sarana prasarana, dan konten sifordes. hasil wawancara yang dilakukan dengan informan mendeskripsikan ketersediaan sdm dalam kategori baik, namun kemampuan mereka dalam bidang teknologi informasi (web, internet, aplikasi) masih kurang. oleh karena itu dilakusanakan pelatihan bagi beberapa orang perangkat desa dan pengurus lembaga desa. hasil wawancara dengan informan 4 dan 5 dapat dirangkum sebagai berikut. …kondisi perangkat desa dan pengurus lembaga desa menunjukkan latar belakang pendidikan yang berbedabeda. ada yang lulusan s1 dan adapula yang lulusan sma. kondisi sdm yang demikian ini perlu standarisasi melalui pelatihan (informan 4, 15 januari 2018). …kemampuan mereka berbeda-beda, dari input mereka pun juga berbedabeda ya. jadi ada yang pinter sekali menggunakan computer, ada juga yang harus mengajari dari nol. jadi kita harus menyeimbangkan semuanya biar bisa berjalan semuanya (informan 5, 15 januari 2016). hasil pengamatan terhadap input program dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia di kantor desa umbulmartani menunjukkan masih banyak kekurangan. belum tersedia perangkat keras (computer atau laptop) yang secara khusus disediakan 8 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 untuk kepentingan program. selain itu belum terpasang wifi untuk mendukung penggunaan internet. namun demikian ketersediaan smartphone sudah baik dan merata. selanjutnya evaluasi terhadap ketersediaan konten sifordes menunjukkan bahwa masih banyak informasi penting yang seharusnya dapat segera disajikan di aplikasi sifordes, namuan karena pengarsipannya kurang bagus, sehingga perlu waktu untuk mengumpulkannya. evaluasi pada komponen process, berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang support signal internet untuk mendukung implementasi aplikasi, tahaptahap pelaksanaan program, kemenarikan fitur, bahasa yang digunakan, dan berbagai masukan untuk revisi aplikasi. hasil wawancara maupun pengamatan menunjukkan support signal internet belum memadai. penggunaan modem kurang mensuport implementasi aplikasi, sehingga akan segera diganti dengan penggunaan wifi yang signalnya lebih kuat dan stabil. hasil wawancara mengenai tahaptahap pelaksanaan program adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi/penyuluhan kegiatan ibdm : mengenalkan tujuan kegiatan ibdm dan karakteristik aplikasi “sifordes” yang akan diimplementasikan. sosialisasi dilaksanakan di balai desa umbulmartani dengan mengundang para pemangku kepentingan yaitu perangkat desa, pengurus bkm, pengurus lpmd, dan pengurus karangtaruna; (2) musyawarah dan sarasehan pembuatan kesepakatan : forum komunikasi dua arah antara tim ibdm dengan desa binaan dan kelompok mitra binaan untuk membuat kesepakatan bersama guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ibdm; (3) pembuatan aplikasi “sifordes” : pembuatan sistem informasi desa (“sifordes) dengan aplikasi android; (4) penyusunan konten “sifordes” : identifikasi dan inventarisasi informasi publik yang penting untuk disebarluaskan kepada warga masyarakat melalui kelompok-kelompok mitra binaan; (5) pelembagaan “sifordes” : upaya secara legal melembagakan “sifordes” dengan peraturan desa atau keputusan kepala desa; (6) pelatihan dan pendampingan: mengenalkan aplikasi “sifordes”, melatih mengunduh aplikasi, melatih mengolah informasi, mengembangkan potensi dan mengubah perilaku, menambah pengetahuan, keterampilan, produktivitas, keberdayaan, dan kemandirian yang dapat membawa perbaikan ke arah kemandirian akses informasi; (7) evaluasi dan monotoring kemajuan : untuk memperoleh informasi tentang tingkat keberhasilan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan ibdm; (8) evaluasi hambatan dan solusi : untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hambatan yang terjadi selama implementasi aplikasi “sifordes” dan berdasarkan informasi tersebut dapat ditemukan solusi jalan keluarnya. informsi mengani fitur aplikasi sifordes yang diperoleh dari wawancara, diketahui bahwa fitur masih terlalu sederhana dan statis. informasi ini menjadi bahan bagi pengembang aplikasi untuk melakukan revisi dan perbaikan-perbaikan sehingga aplikasi sifordes menjadi lebih baik sesuai harapan penggunanya. informan 1 dan 2 dengan jelas menyebut adanya keterbatasan fitur sifordes sebagai berikut. …mengenai fitur sifordes, saya kira perlu ditingkatkan ya. baik mengenai variasinya maupun inovasinya. prinsipnya fitur yang bagus adalah yang lengkap, bermanfaat, dan mudah dalam penggunaannya (informan 1, 15 januari 2018). …fiturnya perlu dikembangkan lagi sehingga lebih manarik. untuk fitur forkom, sudah bagus, tetapi kalau perlu ditambahkan fasilitas agar masyarakat dapat memposting gambar dan video di situ. rasanya juga perlu diberi notifikasi lho, supaya ketika ada informasi yang masuk, pengguna aplikasi dapat langsung mengetahuinya (informan 2, 15 januari, 2018). evaluasi terhadap bahasa yang digunakan dalam aplikasi, menunjukkan bahwa dari aspek bahasa sudah baik dan mudah untuk dipahami. keefektifan komunikasi sangat dipengaruhi oleh bahasa 9 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) yang digunakan. dengan bahasa yang dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat komunikasi, maka pemahaman makna pesan akan ada kesesuaian antara pengirim dan penerima. evaluasi pada komponen product, bertujuan untuk menggali informasi tentang kemudahan dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi pasca diterapkannya aplikasi sifordes. hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi sifordes dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi dari pemerintah desa. begitu pula masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan informasi dan aspirasi. tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan informasi ini ditentukan oleh sejauhmana tindak lanjut dan respon dari pemerintah desa dapat memberikan jawaban dan respon sesuai dengan harapan masyarakat. hasil atau produk dari program desa mandiri informasi dengan aplikasi sifordes ini adalah : 1) terbangunnya sistem aplikasi android “sifordes” yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi; 2) peningkatan kemampuan perangkat desa dan pengurus lembaga-lembaga desa dalam pengelolaan informasi berbasis aplikasi “sifordes”; 3) peningkatan keterbukaan informasi (desa mandiri informasi); 4) peningkatan efisiensi dan efektivitas penyebaran informasi yang semula dikerjakan secara tradisional (pertemuan), diperbaiki mengarah kepada usaha berbasis teknologi tepat guna (aplikasi “sifordes”); 5) peningkatan produktivitas dan kinerja perangkat desa dan pengurus lembaga desa dengan meningkatnya penguasaan teknologi. produk ini mendukung realisasi salah satu misi yang diemban oleh pemerintah desa umbulmartani, yaitu “memberdayakan gambar 1. pola komunikasi berbasis aplikasi sifordes 10 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 masyarakat sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat serta kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki”. pembahasan pola komunikasi antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat dengan menggunakan aplikasi sifordes dapat dijelaskan melalui gambar 1. temuan ini menunjukkan bahwa dengan dikembangkannya aplikasi android “sistem informasi desa (sifordes)”, maka produk yang diharapkan adalah meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. aplikasi ini dimaksudkan untuk mengurai permasalahan ketertinggalan informasi dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan informasi. teori information seeking dari donohew dan tipton (s. djuarsa sendjaja, 2002: 544) menjelaskan bahwa aktivitas pencarian, penghindaran, dan pemrosesan informasi dilakukan secara cermat untuk tampil sebagai pribadi yang berdaya mendapatkan informasi yang diperlukan dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan image of reality. melengkapi pendapat di atas, mcquail (2006: 75) mensinyalir, “media massa semakin berkembang dan kian efisien dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi”. berdasarkan teori ini, setiap individu dituntut untuk berdaya dalam memproses informasi. bukan seperti bejana yang sekedar menampung informasi, melainkan harus ada kemampuan untuk memilih memilah, dan mengolah informasi. darmawan soemantri (2010: vii), menegaskan bahwa pemberdayaan adalah usaha meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dalam hidupnya. temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa input sarana dan prasarana program sudah cukup baik. ketersediaan smartphone sebagai saluran atau channel di masyarakat cukup merata, sehingga program ini diduga mampu memberikan sentuhan riil melalui aplikasi teknologi tepatguna untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan informasi dengan memanfaatkan potensi lokal, yaitu ketersediaan perangkat komunikasi smratphone dengan aplikasi android menuju tata kelola desa mandiri informasi. sistem informasi desa berbasis android untuk mengembangkan desa mandiri informasi yang diaplikasikan adalah sistem informasi desa (sifordes). dengan demikian upaya pemberdayaan desa menjadi desa mandiri informasi ditempuh dengan dikembangkan aplikasi “sifordes” . sistem informasi ini dikembangkan untuk dapat dioperasikan pada smartphone berbasis android. gambar 2. tampilan fitur aplikasi sifordes di era teknologi saat ini, perkembangan teknologi handphone mengalami perkembangan yang sangat cepat. perkembangan teknologi handphone saat ini sudah ke arah smartphone. teknologi smartphone saat ini sangat mendukung penyebarluasan berbagai informasi menjadi semakin cepat dan akurat, mudah dan murah. masyarakat luas khususnya para pengurus dan anggota lembaga-lembaga desa dapat mengunduh aplikasi ini di google play store sehingga dapat diakses melalui handphone 11 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) android. ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penggunaan aplikasi “sifordes” sehingga desa umbulmartani dapat menjadi desa mandiri informasi. faktor saluran (channel) apabila tidak diperhatikan, bisa saja menjadi faktor kegagalan program desa mandiri informasi. saluran adalah sarana dimana pesan mengalir dari sumber kepada penerima. setelah dikemas, pesan dapat disampaikan melalui saluran yang dirasa paling berpeluang dengan mudah diakses oleh penerima, apakah menggunakan saluran lisan, tetulis, atau elektronik/on line (suprapto, 2009 122; harjana, 2003: 14). relevan dengan pendapat di atas, morrisan (2015: 19) menyebut bahwa untuk berkomunikasi dengan publik, telah banyak organisasi beralih ke saluran komunikasi berbasis internet yang lebih murah namun dapat mencapai target audiensi secara lebih cepat. suranto aw (2015: 2) melengkapi dengan berpendapat bahwa media online (daring) mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. fungsi media sangat menentukan dalam penyebarluasan informasi, pencerahan, dan peningkatan wawasan. aplikasi android menjamin terjadinya aliran informasi secara cepat dan akurat, mudah dan murah. proses penyebaran informasi bersifat dua arah, atau bahkan banyak arah. informasi dari pemerintah desa kepada warga dapat berlangsung dalam dua tahap (two step flow communication). tahap pertama pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa (bkm, lpmd, dan karangtaruna). pada tahap kedua, lembaga-lembaga desa ini berperan sebagai opinion leader yang meneruskan informasi kepada warga masyarakat. peran lembaga desa sebagai opinion leader ini mencakup menjelaskan dan mendampingi warga masyarakat dalam mengadopsi informasi. program desa mandiri informasi berbasis aplikasi sifordes ini sejalan dengan rpjmdes desa umbulmartani dalam peningkatan kemandirian informasi menuju peningkatan kesejahteraan dan produktivitas warga. potensi utama yang mendukung program ini mencakup: (1) potensi sumber daya manusia, (2) potensi sosial, (3) potensi ekonomi, (4) potensi alam, dan (5) potensi kebijakan. selain itu, kegiatan ini juga relevan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten sleman, yakni mengantarkan masyarakat sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency. dilihat dari aspek hukum, program desa mandiri informasi ini sejalan dengan amanah uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan pp nomor 43 tahun 2014, bahwa pemerintah mempercepat program pembangunan di daerah tertinggal ataupun daerah yang memiliki potensi potensi ekonomi tinggi baik berdasarkan letak geografis, ekonomi kreatif, socio-culture, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau pun potensi lainnya. di samping itu, kegiatan ini juga mendukung implementasi uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, terutama terkait dengan usaha nyata untuk mengembangkan aplikasi sebagai fasilitas penyebarluasan informasi dan menyusun konten informasi yang diperlukan oleh masyarakat. simpulan dan saran simpulan konteks pelaksanaan program desa mandiri informasi berbasis aplikasi sifordes dilihat berdasarkan kebutuhan, perencanaan, dan regulasi. hasil evaluasi menunjukkan: (a) program mandiri informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu untuk distribusi informasi yang lebih baik; (b) perencanaan dilakukan secara partisipatif; dan (c) didukung oleh regulasi dan kebijakan. input dalam pelaksanaan program desa mandiri informasi: (a) kualifikasi dan kompetensi perangkat desa; (b) ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya smartphone; dan (c) ketersediaan informasi sebagai konten aplikasi sifordes. proses dalam pelaksanaan program 12 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 desa mandiri informasi sudah berjalan baik, diindikasikan oleh: (a) dilaluinya tahap-tahap pelaksanaan program; (b) kemenarikan fitur aplikasi; (c) bahasa yang digunakan; dan (d) ketersediaan saran-saran untuk revisi peningkatan kualitas program. produk dari pelaksanaan program desa mandiri informasi berbasis aplikasi adalah kepuasan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. pelaksanaan program ini secara keseluruhan berhasil meskipun tidak terlepas dari kekurangan dan kendala. keberhasilan itu ditunjukkan antara lain oleh keterlaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan, ketersediaan peralatan dan bahan yang diperlukan, serta dikembangkannya aplikasi sifordes. saran pemerintah desa umbulmartani disarankan untuk memulai transisi pendistribusian informasi kepada lembaga desa dan warga masyarakat dari semula dilakukan secara manual untuk bergerak ke arah pendistribusian menggunakan aplikasi. agar terjadi proses pembudayaan pemanfaatkan aplikasi sifordes, disarankan ditunjuk admin atau operator. daftar pustaka creswell, j.w. (2008). educational research: planing, conducting, and evaluating qualitative & quantitative research (3rd ed). upper saddle river, nj : merrill. cullingford, c. (1997). assessment versus evaluation. london. cassell. darmawan soemantri. (2007). pengembangan pemberdayaan jaringan penelitian. jakarta: balitbang depdiknas. denis mcquail. (1996). teori komunikasi massa. jakarta: erlangga. ebel, r.l. & frisbie, d.a. (1986). essential of educational measurement. new jerseey: prenticehall, inc. f. budi hardiman. (2009). menuju masyarakat komunikatif. yogyakarta: kanisius. gaol, c. j. l. (2008). sistem informasi manajemen. grasindo. habermas, j.(2007). ruangpublik, sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis. penerjemahyudisantoso. yogyakarta: kreasiwacana. hardjana, a. m. (2003). komunikasi interpersonal dan intrapersonal. kanisius. hermin indah wahyuni. (2015). ilmu komunikasi untuk memuliakan martabat bangsa. makalah seminar prodi ilmu komunikasi fis uny 7 april 2015. johnson,b.& christensen,l. (2008). educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches. sage publications. kartikasari, h. (2017). viral: gebrakan kekinian public relations di era digital. jakarta: pt. gramedia pustaka utama. 13 suranto aw, evaluasi program desa mandiri informasi berbasis aplikasi android sistem informasi desa (sifordes) kriyantono, r. (2015). konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik. pekommas, 18(2). komarasari, w. (2017). pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (pada skpd kabupaten bantul bagian akuntansi dan keuangan). prodi akuntansi upy. laksamana, a. (2018). public relations in the age of disruption. yogyakarta: pt bentang pustaka. mardapi, d. (2007). teknik penyusunan instrumen tes dan nontes. mitra cendikia offset miles, m.b., & huberman, a.m. (1994). qualitative data analysis: a methods sourcebook (3rded). los angeles: sage. morrisan, m. a. (2015). periklanan komunikasi pemasaran terpadu. kencana. patton, m.q. (1990). qualitative evaluation and research methods. sage publications. purbasari, r. j., kahfi, m. s., & yunus, m. (2013). pengembangan aplikasi android sebagai media pembelajaran matematika pada materi dimensi tiga untuk siswa sma kelas x. jurnal online universitas negeri malang, 1(4). rahadi, d. r. (2014). pengukuran usability sistem menggunakan use questionnaire pada aplikasi android. jurnal sistem informasi, 6(1). rahmi, a. (2013). pengenalan literasi media pada anak usia sekolah dasar. sawwa: jurnal studi gender, 8(2), 261-276. sanders, j.r. & sullins, c.d. (2006). evaluation school programs an educator’s guide. corwin press. s. djuarsa sendjaja. (2002). teori komunikasi. jakarta: pusat penerbitan universitas terbuka sugihartati, r. (2014). perkembangan masyarakat informasi & teori sosial kontemporer. kencana. suprapto, t. (2009). pengantar teori & manajemen komunikasi. media pressindo. supriyanto, w. (2008). teknologi informasi perpustakaan. kanisius. suranto aw. (2015). implementasi teori komunikasi sosial budaya dalam pembangunan integrasi bangsa. jurnal informasi (kajian ilmu komunikasi), nomor 1. xxxviii. wuryanta, a. e. w. (2013). digitalisasi masyarakat: menilik kekuatan dan kelemahan dinamika era informasi digital dan masyarakat informasi. jurnal ilmu komunikasi, 1(2). uud 1945 pasal 28 f uu no. 14. tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa 205 iswandi syahputra, terbentuknya identitas fans sepak bola sebagai budaya massa dalam industri media terbentuknya identitas fans sepak bola sebagai budaya massa dalam industri media iswandi syahputra dosen ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan humaniora uin sunan kalijaga yogyakarta ditra73@yahoo.com abstract nowadays football is not merely sport. it has become industry, even popular culture. this happen because on the same time mass media grows into mass culture industry. the union of football and mass media as industry has melted few social and culture boundaries. socially—through mass media—football had joined many social background into football fans identity, and it even connect all over the world. football had transformed into popular culture that always moves in instability that drain its fans’s emotion. the football fans emotion in turn polarised into fans club which was created based on imaginary bound. fans is the most visible part from text society and pop culture practice that could become fanatic. this fans fanatism phenomena could happen because the fans are pasif and patologic victim of mass media. this phenomena also mark the indication of transition from agricultural society into industrial and urban society. keywords: football, fans, identity abstrak saat ini sepakbola bukan hanya sekadar olahraga. sepakbola telah menjadi sebuah industri dan juga budaya populer. hal ini terjadi bersamaan dengan berkembangnya media massa menjadi industri budaya massa. persatuan sepakbola dan media massa sebagai sebuah industri telah menghilangkan batasan antara sosial budaya. secara sosial, melalui media massa sepakbola telah menjdai latar belakang sosial bagi identitas para penggemar sepakbola, dan sepakbola menghubungkan semua hal di seluruh dunia. sepakbola telah bertransformasi menjadi budaya bahkan populer yang selalu bergerak dalam ketidakstabilan yang memicu emosi para penggemar. emosi para penggemar sepakbola terpolarisasi ke dalam sebuah grup para penggemar yang terbentuk berdasarkan ikatan abstrak. penggemar merupakan bagian penting dari konteks masyarakat dan budaya populer yang dapat menjadi fanatik. fenomena fanatisme penggemar ini dapat terjadi karena penggemar adalah korban pasif dan patologis dari media massa. fenomena ini juga menandakan transisi dari masyarakat agraris menuju masyarkat industri dan masyarakat modern. kata kunci: sepakbola, penggemar, identitas 206 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan di berbagai kota besar, di indonesia sejumlah orang malam dini hari, keluar dari rumah untuk berkumpul bersama guna menghadiri upacara/ritual nonton bareng yang biasa disebut dengannobar. karena selisih perbedaan waktu sekitar 7 jam, setiap pertandingan sepak bola yang digelar siang atau sore hari di eropa selalu ditayangkan malam atau dini hari waktu indonesia. mereka meninggalkan rumah menuju suatu tempat upacara/ritual diselenggarakannya nobar, biasanya di cafe atau warung terbuka yang luas. jika tempatnya tidak cukup, beberapa cafe menutup sebagian jalan untuk menampung membludaknya jamaat sepak bola tersebut. mereka hadir dengan membawa atau menggunakan berbagai atribut seperti jersey, syal, topi atau bendera klub sepak bola yang mereka dukung. karena diselenggarakan di tempat komersial, upacara/ritual nonbar tidak gratis, setiap yang hadir dipungut biaya. hal itu mereka lakukan bukan saja untuk menonton klub sepak bola kesayangan mereka, tapi demi sebuah identitas yang mereka pilih. di dalamnya ada pengorbanan, kegembiraan bersama atau solidaritas, bahkan gaya hidup dan gengsi. saat ini memang sepak bola berkembang cukup pesat, bukan saja sekedar olah raga yang menghibur tetapi menjadi sebuah industri olah raga, hiburan, wisata, gaya hidup yang terintegrasi dan termediasi dalam kultur media yang dominan. sepak bola menjadi olah raga paling populer di dunia. coakley (2001) menilai popularitas sepak bola sebagai olah raga di dunia karena populer, memiliki pangsa pasar yang jelas dan besar, adanya pertumbuhan kelas menengah yang memiliki waktu, uang, transportasi dan koneksi media serta dekat dengan masyarakat yang mengikuti gaya hidup yang mengutamakan konsumsi dan simbol status materi. peran media massa, terutama televisi, memiliki kemampuan mengintegrasikan itu semua menjadi sebuah identitas sosial yang bersifat imajiner namun mampu menembus ruang dan waktu. hal tersebut memungkinkan terjadi karena pada saat bersamaan media massa tumbuh sebagai industri budaya massa. pertemuan dua industri raksasa (sepak bola dan media massa) telah melelehkan beberapa sekat sosial, budaya bahkan religiusitas yang selama ini berlangsung dengan ketat. secara sosial—melalui media massa—sepak bola mampu mempertemukan berbagai latar belakang sosial dalam suatu identitas fans sepak bola, bahkan hingga menjalin antar benua. demikian juga secara budaya, industri sepak bola yang termediasi melalui media massa tersebut mampu menciptakan budaya baru. suatu budaya massa yang instan dan sesaat namun berisfat masif dan fanatik. fanatisme ini bahkan bisa melampaui keyakinan religiusitas. sepak bola telah bertransformasi menjadi kultur populer yang selalu bergerak dalam suatu ketidakstabilan yang menguras emosi pemujanya. emosi penggemar sepak bola tersebut pada gilirannya terpolarisasi menjadi fans club yang terbentuk berdasarkan suatu ikatan yang bersifat imajiner. dalam sebuah kunjungan singkat ke sejumlah stadion sepak bola di eropa, saya sangat merasakan kekuatan ikatan imajiner tersebut. saat memasuki kandang klub sepak bola raksasa manchester united (mu) di stadion old trafford, manchester, para mancunian dari berbagai negara langsung merasa terikat dalam suatu balutan emosi sesama fans mu. perasaan bangga sebagai fans mu demikian mewarnai kunjungan tersebut. kelak hal serupa terjadi kembali pada sejumlah stadion lain yang saya kunjungi. kehadiran fisik ke stadion old trafford sudah cukup sebagai tanda kuatnya ikatan yang bersifat emosional tersebut. emosi tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba, mendadak bangga menjadi fans mu di old tarfford. sebelumnya telah terjadi proses penciptaan emosi melalui sebuah konstruksi simbol atau ritual bersama seperti nonton bareng berbagai laga mu di negara masingmasing. anderson (1999) menyebut ini sebagai komunitas imajiner, yaitu sebuah konstruksi yang diciptakan lewat berbagai simbol dan ritual yang dikokohkan melalui 207 iswandi syahputra, terbentuknya identitas fans sepak bola sebagai budaya massa dalam industri media berbagai sarana komunikasi seperti siaran langsung pertandingan sepak bola melalui televisi. berbagai produksi informasi tentang mu, misalnya, telah menetapkan berbagai standar yang menyediakan berbagai kondisi terbentuknya suatu kesadaran untuk mencintai mu. mengidentifikasi identitas identitas identik dengan konsep diri dan secara sosial dapat berfungsi sebagai diferensiasi dari orang lain. suatu identitas menjadi melekat dalam diri seseorang melalui proses yang sangat panjang. berbagai pertimbangan digunakan untuk mengidentifikasi diri dengan suatu identitas. karena itu suatu identitas selalu dapat dirujuk pada suatu yang membentuknya, seperti adanya keberadaan reference group atau significant others bagi seseorang tersebut. identitas menjadi suatu proses sadar diri berupa observasi terhadap diri sendiri untuk menemukan konsep diri sebagai suatu yang utuh. secara sederhana charon (2007: 86) memberi pengertian identitas sebagai the name we call ourselves, and usually it is the name we announce to others that we are as we act in situations. dalam prosesnya, identitas diri terjadi dengan melibatkan hal yang kompleks, dinamis dan selalu dapat berubah sepanjang hidup. dalam berbagai keadaan yang terus berubah, identitas menjadi penting sebagai modus eksistensi. marcia (1993) menjelaskan, identitas diri terbentuk dari dua komponen penting yaitu eksplorasi dan komitmen. eksplorasi dimaknai sebagai proses a period ofstruggling or active questioning in arriving at decision about goals, values, and beliefs. pada priode ini, segala macam hal tentang tujuan, nilai dan kepercayaan secara dinamis dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegangan diri. sedangkan komitmen adalah a making relatively firm choice about identity element and enganging in significant activity directed toward implementation of that choice. suatu kondisi dimana pilihan telah ditetapkan setelah eksplorasi diri dilakukan. pilihan tersebut dikukuhkan dalam diri sebagai komitmen terhadap diri sendiri. komitmen tersebut dapat diukur jika elemen identitas berfungsi mengarahkan tindakannya dan tidak membuat perubahan yang berarti terhadap elemen identitas tersebut. kendati identitas merupakan persoalan identifikasi diri, namun suatu identitas tidak melekat menjadi bawaan sejak lahir. identitas terbentuk dalam suatu institusi. samovar (2010) menjelaskan, budaya merupakan arena yang dapat membantu individu dalam masyarakat untuk menemukan identitas dirinya. pada tahap awal proses mencari identitas diri ini, reference group atau significant others sangat menentukan komitmen seseorang pada identitas yang dipilihnya. reference group atau significant others tersebut dapat berupa keluarga, teman atau kelompok etnis bahkan media massa. karena itu,hogg (2001: 125) membagi dua tipe identitas, identitas diri (personal identity) dan identitas sosial (social identity). kedua identitas itu nantinya membentuk self image. selain faktor budaya dan reference group atau significant others,media massa termasuk lingkungan yang turut mempengaruhi seseorang mengidentifikasi identitas dirinya secara sosial. terutama media televisi yang me miliki kekuatan ganda sebagai kebudayaan material sekaligus mesin pencipta kebu da yaan populer. dalam buku television culture, fiske (1987)mendefenisikan televisi sebagai pembatas/provokator makna dan kesenangan, dan budaya sebagai generasi dan sirkulasi berbagai makna dan kesenangan dalam masyarakat. televisi sebagai budaya adalah bagian penting dari dinamika sosial dimana struktur sosial menjaga dirinya sendiri dalam proses produksi dan reproduksi yang konstan ; makna, kesenangan popular dan sirkulasinya menjadi bagian dan paket dari struktur sosial. melalui televisi, berbagai ragam praktek simbolik diproduksi. televisi menjadi medium untuk pertukaran simbolsimbol kebudayaan. tomlinson (1999: 18) menjelaskan proses ini sebagai budaya yang dibangun melalui makna dan praktek 208 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 representasi simbolik. selain sebagai produk kebudayaan material, di saat bersamaan televisi juga berperan sebagai agen yang memproduksi kebudayaan turunannya, seperti style, gengsi, bahasa dan konsumsi. terdapat semacam lapisan “budaya dalam budaya” atau “budaya memproduksi budaya”, karena televisi memiliki kekuatan panetrasi pembentuk budaya massa. pemilihan dan penggunaa simbol-simbol kebudayaan oleh televisi memasuki level pemberian “defenisi sosial” dari sebuah budaya. defenisi-defenisi sosial dan kebudayaan produk industri televisi yang sesungguhnya artifisial tersebutlah yang memunculkan identitas sosial. identitas disini berarti ‘pemahaman’ tentang kelompok yang direpresentasikan— sebuah pemahaman ihwal siapa mereka, bagaimana mereka dinilai, bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. pemahaman tersebut bisa secara umum dimiliki oleh oleh anggota kelompok itu dan oleh orang lain diluar kelompok tersebut. kendati demikian, pemahaman yang menyeluruh tentang identitas kelompok oleh anggotanya besar kemungkinan berbeda dengan pandangan yang dikonstruksikan oleh mereka yang berada di luar kelompok. dalam pengertian ini, identitas merupakan sebuah konsep yang sulit dipegang, bermakna berbeda untuk orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda, terutama mereka yang tersangkut di dalam dan di luar kelompok, namun juga memuat makna bersama. identitas adalah sesuatu yang ada dalam kesadaran, diartikulasikan dalam komunikasi dan juga dihidupkan oleh sebuah konteks budaya. televisi dapat membantu mendefenisikan dalam memberikan pe mahaman terhadap identitas tersebut (barton, 2000: 288). identitas dalam budaya massa adalah suatu yang diproduksi, bukan esensi yang tetap dan menetap. dengan begitu, identitas selalu berproses, selalu membentuk, di dalam—bukan di luar—representasi. ini juga berarti otoritas dan keaslian identitas dalam konsep “identitas kultural” misalnya, berada dalam masalah. identitas hanya bisa ditandai dalam perbedaan sebagai suatu bentuk representasi dalam sistem simbolik maupun sosial, untuk melihat diri sendiri tidak seperti yang lain. hasil dan pembahasan media dan pembentukan identitas fans sepak bola jhonson (2006) memberi beberapa asumsi konstruksi identitas dalam media. pertama identitas adalah self defined (ditentukan oleh diri sendiri), bukan diberikan oleh seseorang atau oleh orang lain, organisasi atau masyarakat termasuk bukan ditentukan oleh televisi. konstruksi identitas tersebut dapat meliputi melakukan aksi perlawanan terhadap stereotype negatif yang diberikan orang lain pada kelompok yang memiliki identitas (collier, 1998). beberapa orang akan menambahkan bahwa identitas budaya bukan hanya self identification, tapi recognition (pengenalan) dan penerimaan self identification tersebut oleh anggota lain dari kelompok tersebut (tanno dan gonzales, 1998). kedua, identitas bergerak dari lokal ke transnasional. ketiga, identitas adalah situasional (rodriguez, 2000, subervi velez, 1994). seperti rodriguez (2000), jhonson menekankan bahwa individual memiliki sebuah inti self identity, namun identitas yang lebih luas (seperti etnik, nasionalisme dan agama) seseorang bergeser bergantung pada situasi dan hubungan dengan orang lain dalam konteks tertentu (dalam valdivia, 2006: 273-274). dari asumsi konstruksi identitas dalam media dari jhonson tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi media termasuk cerminan kompleks dari identitas budaya. identitas meliputi identitas seseorang dalam masyarakat yang lebih luas (terutama saat berhubungan dengan etnisitas, kelas, agama dan konsumsi orientasi). anggota kelompok etnik/paham agama dapat menunjukkan berbagai kombinasi dari tingkat-tingkat ini bergantung pada situasi atau konteks kelompok. hibriditas menjelaskan zona dimana berbagai aspek dari identitasidentitas ini bertemu; menciptakan sebuah tingkat ketegangan internal, tetapi juga memungkinkan kombinasi menarik yang 209 iswandi syahputra, terbentuknya identitas fans sepak bola sebagai budaya massa dalam industri media dapat menguntungkan individu. penjelasan berikut menekankan bagaimana bentukbentuk identitas dan ketegangan ini dapat diilustrasikan dalam sebuah model media yang mengkonstruksi identitas. model ini digambarkan dalam figure sebagai berikut (valdivia, 2006: 277-278) : pendapat lain tentang identitas dan televisi muncul dari barker (2005) yang menyatakan, mengkonsumsi televisi dapat membentuk bentuk identitas kultural. televisi menjadi sumber pembentuk identitas kultural dan pemirsa menggunakan identitas dan kompetensi kultural mereka untuk mendekode program dengan cara yang khas masing-masing. seiring dengan mengglobalnya televisi, perannya dalam pembentukan identitas etnis dan nasional menjadi semakin penting. yang paling penting adalah, dapat disimpulkan bahwa pemirsa menggunakan identitas nasional, etnis, budaya (dan agama) mereka sendiri sebagai posisi untuk membaca/medekode program televisi. televisi tidak begitu saja dikonsumsi pemersinya yang bisa dengan mudah merusak identitas kultural yang indegenous barker (2005: 361). oleh karena itu, nilai penting televisi bukan hanya pada apa makna tekstual dan penaf sirannya tapi juga pada tempatnya dalam rit me dan rutinitas kehidupan domestik sehari-hari. menonton televisi adalah kegiatan yang biasa dilakukan di ruang domestik tertentu, seperti ruang keluarga. ruang menonton dan aktivitas dengan begitu turut menentukan identitas. ruang menurut massey (1994) (dalam barker, 2005: 363) bukanlah suatu yang hampa melainkan diproduksi secara kultural oleh hubungan sosial. artinya, ada ruang rumah, ruang bangsa, ruang kelas, kamar depan dikonstruksi di dalam dan melalui hubungan sosial dan agar tempat berubah menjadi ruang, ia harus dipenuhi dengan komitmen emosional. perbedaan ruang (space) dan tempat (place) menurut silverstone (1994) dicirikan oleh perasaan. ruang adalah tempat yang dipenuhi pengalaman, ingatan dan hasrat manusia yang bertindak sebagai patokan identitas individual dan kolektif yang penting. walau terbagi dalam dua tipe, identitas personal dan identitas sosial/kultural, namun identitas itu saling mempengaruhi karena menjadi bagian dari satu kesatuan diri. identitas personal dipengaruhi oleh identitas sosial, sebaliknya identitas sosial juga dipengaruhi oleh identitas personal. saat seseorang menjadi bagian dari suatu identitas kelompok pada saat itu pula identitas sosialnya mulai terbentuk. dengan demikian suatu identitas sosial merupakan bagian dari kumpulan konsep diri individu yang bersumber dari observasi dan komitmen mereka terhadap nilai yang dipegang oleh suatu kelompok. nilai yang dipegang secara kuat tersebut dapat menstimulasi fanatis kelompok. fanatisme ini sangat mempengaruhi perkembangan identitas seseorang. dalam olah raga, sepak bola misalnya, sesama individu yang memiliki ketertarikan pada suatu nilai yang terkandung dalam suatu klub sepak bola dapat membuka jalan terbentuknya identitas kelompok, yang biasa disebut sebagai fans club. nilai-nilai ketertarikan individu, yang tengah melakukan observasi terhadap dirinya, terhadap sepak bola biasanya terkait dengan harga diri, pelarian dari kehidupan sehari-hari, atau sekedar sebagai hiburan. pada tahap awal saat observasi diri sebelum memutuskan pilihan menjadi fans klub sepak bola, seorang individu memiliki ketertarikan awal terhadap sepak bola atau yang terkait dengannya. tidak melulu hanya terkait pada permainan sepak bola, dapat saja tertarik terlebih dahulu dengan jersey yang dikenankan atau tertarik pada prilaku supporters. oleh sebab itu, giulianotti sebagaimana dikutip munro (2000: 5) membagi empat tipe spectators (penonton), yaitu supporters (pendukung), followers (pengikut), fans (penggemar), dan flaneurs. 210 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 berbeda dengan giulianotti, pendapat lain dikemukakan jacobson (2003: 6) yang berpandangan bahwa fans berbeda denga spectator yang hanya menonton, sedikit mengamati dan mudah melupakannya. fans memiliki intensitas yang stabil mengikuti perjalanan dan perkembangan klub sepak bola yang disukainya. fanship dapat didefinisikan sebagai afiliasi di mana banyak makna emosional dan nilai yang berasal dari keanggotaan kelompok. fans merupakan penikmat sepak bola yang turut mencurahkan perhatiannya untuk berfikir, berbicara dan berorientasi pada klub sepak bola yang digemarinya. ada kegairahan dan spirit yang berbeda antara spectator dan fans. seorang penonton sepak bola belum tentu fans dari klub yang ditontonnya. demikian juga sebaliknya, seorang fans klub sepak bola belum tentu menonton seluruh pertandingan klub yang digemarinya. sebab keterikatan seorang fans bukan pada aktivitas menontonnya tetapi pada pengetahuan terhadap klub yang digemarinya tersebut. namun demikian, untuk kepentingan menyokong sepak bola yang kini telah memasuki medan industri yang penuh dengan berbagai persaingan ketat, manajemen klub memiliki mekanisme untuk mendata anggota fans-nya. cara yang paling mudah dan lazim dilakukan biasanya dengan membuat fans club di setiap negara yang terdaftar resmi di markas negara asal klub sepak bola tersebut. identitas fans yang seharusnya diperoleh melalui proses identifikasi diri menjadi tereduksi secara administratif melalui pendaftaran dan kepemilikan kartu anggota. kartu anggota fans club itu memiliki masa berlaku terbatas. karena itu, pada era global seperti ini, dimana jumlah fans sepak bola menyebar hampir di seluruh pelosok dunia, sangat sulit sekali memastikan jumlah fans dari sebuah klub sepak bola. kendati sulit memastikan jumlah fans suatu klub sepak bola di seluruh dunia, namun fans tetap merupakan aset bagi klub sepak bola. aset ini tentu dibutuhkan untuk memperkuat branding dan positioning sebuah klub sepak bola untuk mempertahankan pengaruhnya. kepastian jumlah fans menjadi bertambah penting dan strategis sebagai marketing memperoleh berbagai sponsor. tentu saja, selain faktor raihan juara, setiap sponsor yang ingin menjadi mitra akan memperhitungkan popularitas dan jumlah fans dari klub sepak bola bersangkutan. jumlah ini sangat penting karena menyangkut sebaran, populasi setiap fans di seluruh dunia dan hal lain yang terkait dengan pertimbangan bisnis. semakin banyak jumlah fans dan semakin menyebar populasi ke seluruh penjuru dunia tentu semakin mahal tarifnya tetapi juga semangkin menguntungkan bagi perusahaan yang bersedia menjadi sponsor. hingga saat ini manajemen klub sepak bola mancheseter united (mu) mengklaim memiliki jumlah fans paling banyak di dunia. pada tahun 2011 mu mengumumkan sedikitnya memiliki 659 juta fans yang tersebar di seluruh dunia. jumlah tersebut muncul dari riset pasar yang dilakukan oleh kantar, sebuah lembaga survei yang ditunjuk oleh mu melakukan survei jumlah penggemarnya di seluruh dunia. survei tersebut dilakukan di 39 negara dengan sampling 54.000 orang, dari juni hingga agustus 2011. dari total 659 juta penggemar mu, kantar mengatakan jika sebagian (325 juta) hidup di wilayah asia pasifik, 173 juta di timur tengah dan afrika, 90 juta di eropa dan 71 di kawasan amerika. ditinjau dari segi rata-rata penduduk yang menggemari mu, indonesia menempati urutan ketiga (22,5 persen), di bawah korea selatan 30,6 persen dan vietnam dengan 29,2 persen. ( s u m b e r : h t t p : / / w w w. b b c . c o m / n e w s / magazine-21478857) kendati dilakukan oleh lembaga survey terpercaya, namun hasilnya belum tentu akurat. sebab berselang dua bulan hasil survei kantar dirilis, oktober 2011 perusahaan sport asal jerman, sport +market juga merilis daftar klub sepak bola yang memiliki paling banyak penggemar di dunia. sport +market mengambil sampel 1000 orang dari 34 negara untuk melakukan survei 13 klub sepak bola. namun yang dirilis hanya 10 besar klub sepak bola yang memiliki jumlah fans terbanyak di dunia. hasil survei tersebut memang 211 iswandi syahputra, terbentuknya identitas fans sepak bola sebagai budaya massa dalam industri media menempatkan mu sebagai klub sepak bola yang paling banyak memiliki fans di dunia dengan jumlah 354 bukan 659 seperti yang dirilis kantar. berikut ini daftar 10 klub sepak bola dengan fans terbanyak versi sport +market (sumber :http://talksport.com/ magazine/big-picture): manchester united1. asal negara: inggris jumlah fans: sekitar 354 juta. barcelona2. asal negara: spanyol jumlah fans: sekitar 270 juta. real madrid3. asal negara: spanyol jumlah fans: sekitar 174 juta. chelsea4. asal negara: inggris jumlah fans: sekitar 135 juta. arsenal5. asal negara: inggris jumlah fans: sekitar 113 juta. ac milan6. asal negara: italia jumlah fans: sekitar 99 juta. liverpool7. asal negara: inggris jumlah fans: sekitar 71 juta. inter milan8. asal negara: italia jumlah fans: sekitar 49 juta. bayern muenchen9. asal negara: jerman jumlah fans: sekitar 24 juta. juventus10. asal negara: italia jumlah fans: sekitar 20 juta. laporan survei sport+market tersebut menunjukkan ada relasi antara kemenangan yang diraih sebuah klub sepak bola pada beberapa liga terhadap jumlah fans. manchester united (mu) merupakan klub pertama di inggris yang hingga saat ini berhasil meraih treble winner. pada satu musim mu berhasil menyabet juara premier league, piala fa dan liga champions secara bersamaan sekaligus. ini menjadi bernilai lebih karena liga inggris termasuk yang paling populer di dunia. apalagi juara liga champion diraih mu saat melawan bayern munchen melalui drama injury time. sebagai raksasa klub sepak bola eropa, saat itu mu memang sedang berada di puncak kejayaannya. mu memiliki sederet pemain bintang dunia yang tidak teputus sepanjang musim. nama besar pemain bintang seperti cristiano ronaldo, david beckham, ryan giggs, dwight yorke, wayne rooney yang turut mengangkat pamornya mu juga memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai klub sepak bola, dan yang paling penting mu berhasil memiliki prestasi sebagai juara yang stabil. di topang oleh manajemen, keuangan, promosi dan kekuatan industri media massa, telah menjadikan mu sebagai klub sepak bola yang memiliki fans paling banyak di dunia. fenomena fans club suatu klub sepak bola yang banyak digilai terutama oleh kaum muda perkotaan merupakan penampakan dari subkultur tersebut. subkultur kaum muda tersebut berkomunikasi melalui tindakan konsumsi mereka terhadap budaya pop. seperti dijelaskan hedige (storey, 2007: 151) subkultur kaum muda ‘menaruh perhatian pertama dan terutama pada konsumsi’. konsumsi budaya pop tersebut menciptakan identitas tersendiri. terbentuk dan terpeliharanya budaya populer sangat dipengaruhi oleh kontak antarbudaya dan komunikasi antarbudaya. artinya komunikasi antarbudaya dan budaya populer memiliki hubungan yang sangat penting. ada empat karakteristik signifikan budaya populer: (1) budaya populer diproduksi industri-industri budaya, (2) budaya populer berbeda dari budaya rakyat, (3) budaya populer ada di mana-mana, (4) budaya populer memiliki satu fungsi sosial (martin dan nakayama, 2004). 212 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 simpulan melalui berbagai penyelenggaraan kompetisi laga sepak bola, seperti liga champions—memunculkan kegembiraan bersama di kalangan fans sepak bola. kegembiraan tersebut memiliki kemampuan melahirkan keyakinan bersama akan suatu nilai. keyakinan bersama yang muncul tersebut diproduksi melalui berbagai perayaan atau upacara bersama. tanpa disadari sesunguhnya perayaan tersebut digerakkan oleh kehendak kapitalisme global yang menyusun strategi penyebaran ritualnya di atas motif pengumpulan keping-keping keuntungan (profit) material. sehingga pada gilirannya, keyakinan bersama tersebut menciptakan kelas (kotak) sosial atau kultur baru yang dikenal sebagai subkultur. fenomena fans club suatu klub sepak bola yang banyak digilai terutama oleh kaum muda perkotaan merupakan penampakan dari subkultur tersebut. para penggemar adalah bagian paling tampak dari khalayak teks dan praktik budaya pop. penggemar selalu dicirikan (mengacu pada asal-usul istilahnya) sebagai suatu kefanatikan yang potensial. hal ini berarti bahwa kelompok penggemar dilihat sebagai pelaku yang berlebihan dan berdekatan dengan kegilaan (storey, 2007: 157). fenomena kegilaan penggemar tersebut dapat terjadi karena mereka korban pasif dari patologis media massa. fenomena tersebut sekaligus menandai adanya indikasi transisi dari masyarakat agrikultural menuju masyarakat industrial dan urban. kegilaan fans tersebut sebenarnya memiliki pola yang dapat dibaca sebagai sebuah upacara atau ritual modernitas. 213 iswandi syahputra, terbentuknya identitas fans sepak bola sebagai budaya massa dalam industri media daftar pustaka anderson, benedict. 1999. komunitas­ komunitas imajiner, asal­usul dan penyebaran nasionalisme(terj). yogyakarta: pustaka pelajar. barker, chris. 2005. cultural studies, teori dan praktek. (terj). yogyakarta: bentang pustaka. charon, john m. 2007. symbolic interactionism: an introduction, an interpretation, an integration. new jersey: pearson prentice hall. coakley, jay. 2001. sport in society: issues and controversies. london: mcgraw-hill. fiske, jhon. 1987. television culture london: routledge. hogg, michael a, dan terry j. deborah (ed). 2001. social identity processes in organizational contexts. philadelphia: psychology press. jacobson, beth. 2003. “the social psychology of the creation of a sports fan identity: a theoretical review of the literature” athletic insight, volume 5, issue 2, juni 2003. marcia, james e. 1993. ego identity, a handbook for psychosocial research. new york: springer verlag. martin, judith n. dan thomas k. nakayama. 2004. intercultural communication in context. boston: mcgraw-hill. munro, clayton edward steven. 2006. sports fan culture & brand community: an ethnographic case study of the vancouver canucks booster club. faculty of graduate studies (human kinetics). university of british columbia. samovar, larry a., richard e. porter, edwin r. mcdaniel. 2010. communication between cultures. boston: cangage learning storey, john, 2007. cultural studies dan kajian budaya pop (terj). yogyakarta: jalasutra. tomlinson, j. 1999. globalization and culture. cambridge, uk: polity press. valdivia, angharad n [ed]. 2006. a comparison to media studies. usa: blackwell publishing. website h tt p : / / w w w. b b c . co m / n e w s / m a g a z i n e 21478857 h t t p : / / t a l k s p o r t . c o m / m a g a z i n e / b i g p i c t u r e / 2 0 1 1 1 0 1 3 / w o r l d s m o s t popular-football-club-revealed-manunited-liverpool-arsenal-barca-real-orchelsea 214 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 215 dyna herlina suwarto, analisis segmentasi penonton bioskop yogyakarta analisis segmentasi penonton bioskop yogyakarta dyna herlina suwarto jurusan ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta dynaherlina@uny.ac.id abstract after the long period of the cinema industry decline, the number of audience who visit cinema increases significantly. however, the research to examine the phenomena of audience segmentation is very few. therefore the study aim is to investigate cinema audience segmentation in yogyakarta on the basis of the aspects that affects the audience film choice. furthermore the mix-method approach combining qualitative and quantitative method in sequence was employed to attain the research objective. for the first step, three focus group discussions that involve 20 informants. the second step, survey was conducted involving 454 respondents. the result indicates that there are two different audience segments according their behaviors. the first segment visits the cinema as fun activities in their spare time meanwhile the second segment considers the activity as a cultural interest in order to enjoy the narrative and artistic aspects of a film. keywords: cinema, audience, segmentation abstrak setelah periode panjang penurunan industri film nasional, jumlah penonton yang mengunjungi bioskop meningkat secara signifikan. namun, penelitian untuk menguji fenomena segmentasi penonton yang sangat sedikit. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki segmentasi penonton bioskop di yogyakarta atas dasar aspek yang mempengaruhi pilihan film penonton. selanjutnya pendekatan campuranmetode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. tahap pertama, dilakukan tiga kali diskusi kelompok terfokus yang melibatkan 20 peserta. tahap kedua, dilakukan survei terhadap 454 responden. hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua segmen penonton berdasarkan prilakunya. segmen pertama menganggap kunjungan ke bioskop sebagai kegiatan menyenangkan untuk mengisi waktu luang sementara segmen kedua menganggap kegiatan menonton bioskop sebagai kegiatan kebudayaan untuk menikmati narasi dan artistik film. kata kunci: bioskop, penonton, segmentasi 216 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 pendahuluan sebagai dampak dari persaingan bisnis dan politik pada tahun 1970-1980an, bioskop di indonesia dikuasai oleh satu perusahaan besar yaitu pt sejahtera raya nusantara (subentra nusantara) sejak tahun 1990 (sen, 2012). perusahaan itu mengontrol dua jaringan bioskop besar: studio 21 and empire xxi. studio 21 memiliki 98 bioskop sedangkan empire xxi terdiri dari 40 bioskop di 31 kota. tiap bioskop memiliki 4-6 layar/ studio. sementara itu pesaing mereka blitz megaplex, hanya memiliki 6 gedung bioskop di dua kota yaitu bandung dan jakarta. karena dominasi pt subentra yang luar biasa, bioskop lokal mati. terlebih peredaran dvd/vcd illegal membuat penonton enggan pergi ke bioskop. akibatnya bioskop lokal mati, hanya ada beberapa yang bertahan dengan memutar film berkualitas rendah yang bertema seks dan kekerasan untuk menarik penonton. jika pada tahun 1990 jumlah bioskop mencapai 2.600 maka pada tahun 2000 hanya tinggal 272 bioskop (kurnia, 2008: 4). jaringan subentra biasanya hanya memutar film hollywood tapi sejak tahun 2000, perusahaan ini bersedia memutar film indonesia seperti ‘daun di atas bantal’ (1998), ‘petualangan sherina’ (2000), ‘jelangkung’ (2001) and ‘ada apa dengan cinta’ (2001). sejak saat itu penonton film indonesia kembali menonton film nasional di bioskop (nugroho dan herlina s, 2012) saat ini ada sekitar 18 juta penonton pergi ke bioskop secara teratur. ada peningkatan jumlah penonton yang signifikan sejak tahun 2000, namun jumlah itu sebenarnya hanya 7% dari penduduk indonesia (kemenkraf, 2012). konsumsi film di indonesia per kapita termasuk rendah dibandingkan dengan negara lain di asia. indeks indonesian 0,24 sedangkan indeks japan and india mencapai 1,49 dan 2,72 (www.tourismnews. co.id). oleh karena sangatlah penting untuk meningkatkan jumlah orang yang hendak menonton film di bioskop. sebagai penguasa distribusi film di indonesia, subentra mengenakan tiket yang sama untuk semua film. hal ini membuat produser film indonesia berada dalam situasi yang sulit karena mereka tidak dapat menggunakan strategi harga untuk memenangkan persaingan. satu-satunya cara menarik penonton adalah membuat film yang memenuhi selera masyarakat. karena produser film memiliki keterbatasan sumberdaya maka mereka harus memilih pangsa pasar yang tepat. saat ini penelitian mengenai penonton film bioskop sangat jarang dilakukan di indonesia. terlebih penelitian yang secara khusus meneliti segmentasi penonton bioskop. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi penonton bioskop di yogyakarta. tinjauan pustaka penonton bioskop1. karya audio visual yang biasa disebut film telah hadir dalam masyarakat indonesia sejak awal abad ke-19. film diputar di ruang pemutaran berlayar lebar yang lazim disebut bioskop. jika pada awal keberadaannya, bioskop film merupakan bangunan semi permanen maka saat ini bioskop mengacu pada ruang pemutaran film yang dilengkapi dengan peralatan pemutar kaset digital dan penyorot gambar di bangunan permanen. bioskop-bioskop tersebut memutar film secara teratur pada jadwal tertentu. orang yang hendak menonton film atau biasa disebut penonton perlu mengikuti jadwal tersebut dan membayar sejumlah uang. semua bioskop di indonesia dimiliki oleh swasta maka logika pengelolannya bersifat komersial. hanya ada sedikit penelitian mengenai penonton bioskop di indonesia, terlebih mengenai segmentasi penonton. survei pasar film juga belum popular di kalangan produser indonesia. mereka secara sederhana beranggapan bahwa penonton film di indonesia adalah anak muda usia 18-35 tahun yang tinggal di kota-kota besar. mengingat tekanan kompetisi yang semakin tinggi maka para produser seharusnya memiliki informasi yang memadai mengenai 217 dyna herlina suwarto, analisis segmentasi penonton bioskop yogyakarta persepsi dan perilaku penontonnya agar dapat memahami keinginan dan kebutuhan penonton sehingga filmnya laku di pasaran. segmentasi2. peneliti di negara lain telah ada yang melakukan penelitian mengenai segmentasi penonton bioskop seperti yang dilakukan oleh cuadrado and frasquet (1999) di spanyol. mereka meneliti beberapa faktor demografi seperti usia, pendidikan, tingkat pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, tempat tinggal dan tempat bioskop. selain itu kedua peneliti itu juga menanyakan alasan konsumen memilih bioskop tertentu berkaitan dengan fasilitas bioskop seperti tempat parkir, kemudahan akses, cara pemesanan tiket dan ukuran layar. penelitian cuadrado and frasquet (1999) menyatakan bahwa ada tiga segmen bioskop di spanyol yaitu: sosial, apathetic (ikutikutan), dan pecinta film. ketiganya memiliki karakteristik perilaku yang berbeda. terbaru, cuardado et al (2013) kembali mengeksplorasi segmentasi penonton bioskop di spanyol. ia menemukan ada empat jenis penonton segmen penonton bioskop komersial yang ke bioskop untuk rekreasi dan hiburan (commercial film audience); segmen penonton film yang elitis yang pergi ke bioskop yang memutar film seni (art film audience), segmen pecinta bioskop, yang lebih baik multiplexes di pusat kota (cinema lovers); dan segmen penonton bioskop yang kegiatan menonton film di multiplexes untuk bersosialisasi ( film audience). ahli pemasaran kotler and keller menekankan pentingnya segmentasi dalam pemasaran produk. segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki persamaan kebutuhan dan keinginan. tugas pemasar adalah untuk mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar dan menentukan pasar sasaran (kotler and keller, 2012: 214). segmentasi konsumen didefinisikan berdasarkan pertimbangan deskripsi karak teristik dan perilaku. karakteristik tersebut meliputi geografis, demografis, dan psikografis konsumen. sementara itu, pertimbangan perilaku mempertimbangkan respon konsumen terhadap karakteristik produk, manfaat, cara penggunaan, atau merek. penelitian ini hendak merumuskan segmen penonton bioskop di yogyakarta berdasarkan pertimbangan demografis dan perilaku konsumen yaitu hal-hal yang dipertimbangkan konsumen ketika memilih film di bioskop. metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara sekuensial dan seimbang (morgan, 1998 in sale et al. 2002: 49). metode penelitian campuran digunakan untuk mendapat pemahaman dan verifikasi yang dalam dan luas (johnson et al. 2007: 123). unit analisa dalam penelitian ini adalah penonton bioskop di yogyakarta. bioskop yang dimaksud empire xxi di jalan urip sumoharjo no 1 yogyakarta dan studio 21 ambarukmo plaza di jalan laksda adisucipto no 1 yogyakarta. sedangkan syarat sebagai partisipan dan responden dalam penelitian ini adalah penonton yang secara teratur menonton film di salah satu bioskop tersebut minimal sebulan sekali. penonton ditemui pada hari-hari yang berbeda yaitu seninminggu karena jaringan 21 menetapkan harga tiket yang berbeda di hari kerja dan akhir pekan. ada dua metode pengumpulan data yang dilakukan. pertama, penelitian kualitatif menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) untuk mengetahui pola umum penonton mengunjungi bioskop serta alasan mereka memilih film di bioskop. akan dilakukan beberapa kali diskusi kelompok terfokus, setiap diskusi dihadiri oleh 6-8 informan, hingga data yang diperoleh jenuh (saturated). berdasarkan diskusi kelompok terfokus akan disusun kuesioner yang akan digunakan untuk pengambilan data tahap kedua yaitu surves. jumlah responden yang diperlukan 218 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 untuk merumuskan segmentasi haruslah cukup besar yaitu lebih dari 400 responden (hair et al, 2010: 219). para responden ditemui di dua gedung bioskop yang disebutkan di atas di hari kerja dan akhir pekan. data yang diperoleh dari diskusi kelompok terfokus dianalisis dengan metode analytical induction dan logical analysis. metode ini digunakan untuk mendapatkan analisis mendalam. tahapan analisis data kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: transkrip diskusi, analisis isi yang mencakup indeksasi, penyimpanan, pengambilan dan mengintrepetasi, selanjutnya adalah penulisan laporan (bloor, 2002: 59). sedangkan data yang diperoleh dari survei dianalisis menggunakan teknik kluster. teknik ini berusaha mengelompokkan responden dalam beberapa kelompok yang memiliki karakteristik serupa (hair, 2010: 505). analisis kluster dikerjakan dengan two steps method yang menggunakan hierarchical cluster analysis (hca) dan k­means. metode ini dipilih karena penelitian ini melibatkan lebih dari 200 responden dan data yang dianalisis adalah data nominal. selanjutnya data juga dianalisis dengan menggunakan between group linkage­method (bic). validasi analisis kluster menggunakan anova dan manova. hasil dan pembahasan analisis kualitatif diskusi pertama dilakukan pada 25 juni 2015, diikuti oleh 6 peserta yaitu andre, benny, andi, endah, gilang, ussie. diskusi selanjutnya dilakukan 2 juli 2015 yang melibatkan hadi, rinto, tika, nina, heru, santi, fikri. diskusi terakhir diselenggarakan 17 juli 2015 eni, adi, tanti, rio, irfan, nona, beni. seluruh peserta fgd yang mengaku suka menonton film bioskop. di konsumen umum yang terlibat dalam film fgd dibagi menjadi dua segmen. segmen pertama adalah ‘pecinta film’ (film lovers) atau sebagai istilah yang digunakan oleh salah satu peserta adalah ‘konsumen film’. sedangkan segmen kedua adalah ‘konsumen bioskop’ (movie­goers). karakteristik segmen ‘pecinta film’ ini tidak keberatan menonton film sendirian untuk menikmati film dengan penuh. sebelum memilih film untuk menonton, mereka mencari berbagai sumber informasi dalam berbagai media. pilihan film ditentukan oleh keputusan sendiri. setelah menonton film mereka bersedia untuk menjadi komunikator dengan menulis opini tentang film di blog pribadi, situs jejaring sosial, forum diskusi di internet dan komunikasi interpersonal. tujuan mereka untuk menonton film yang mendapatkan makna (pesan) dan nilai-nilai kehidupan. mereka suka mendiskusikan dan merefleksikan makna dari film yang mereka tonton. dalam banyak kasus, diskusi dan refleksi yang mempengaruhi kehidupan pribadi mereka seperti memberikan motivasi dan membawa ide-ide kreatif. segmen kedua, dalam istilah salah satu informan, adalah tempat-konsumen atau penonton bioskop. jenis konsumen menempatkan film sebagai sarana untuk hiburan. bioskop adalah tempat alternatif untuk menghabiskan waktu dengan orang yang mereka sukai sebagai teman dan pacar. meskipun mereka mempertimbangkan pilihan film, tetapi hal yang paling penting adalah kebersamaan dengan temantemannya. jadi pilihan film mereka sangat dipengaruhi oleh pilihan kelompok. perbedaan antara ‘pecinta bioskop’ dan ‘konsumen film’ ditunjukkan dalam tabel 1. analisis kualitatif tidak bisa memberikan informasi rinci tentang perbedaan usia, pendidikan dan frekuensi dari dua segmen. selanjutnya, analisis ini juga kurang rinci dalam menjelaskan perilaku ketika keduanya membuat keputusan untuk memilih film. oleh karena itu dilakukan tahap kedua dari fase kuantitatif penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang karakteristik demografi dan perilaku dari kedua segmen ini.. 219 dyna herlina suwarto, analisis segmentasi penonton bioskop yogyakarta analisisis kuantitatif setelah melakukan analisis kualitatif, peneliti bergerak ke fase kuantitatif. satu set kuesioner terdiri dari tiga pertanyaan tentang karakteristik pribadi dan 45 pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen sebelum memilih film yang di bioskop. sehingga di kuesioner tersebut terdiri dari 48 pertanyaan. kuesioner dibagikan kepada 454 responden yang menemukan di bioskop di yogyakarta yang studio 21 dan xxi empire dari minggu ke senin. berdasarkan analisis deskriptif, itu mengungkapkan usia, pendidikan dan frekuensi untuk mengunjungi bioskop seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut. tabel 2 karakteristik responden berdasarkan usia usia frekuensi persentase <18 58 12,77 18­23 321 70,7 24­29 42 9,25 30­35 28 6,16 36­41 2 0,44 >41 3 0,66 tabel 3 karakteristik responden berdasarkan pendidikan pendidikan frekuensi persentase sd 3 0,66 smp 17 3,74 sma 65 14,31 s1 352 77,5 s2 16 3,52 s3 1 0,44 tabel 4 karakteristik responden berdasarkan frekuensi kunjungan ke bioskop kunjungan ke bioskop/ bulan frekuensi persentase 1­2 379 83.48 3­4 46 10,13 5­6 20 4,40 >6 9 1,98 setelah memahami karakteristik responden, langkah selanjutnya adalah menentukan metode clustering, oleh karena itu peneliti menggunakan two steps-bic method. berdasarkan analisis bic menemukan bahwa responden dikelom pokkan menjadi dua kelompok. cluster pertama yang pecinta film terkandung tabel 1 segmentasi penonton bioskop segmen tujuan menonton film sumber pengambilan keputusan prilaku setelah menonton bioskop pencinta film m e n d a p a t k a n pengalaman baru. m e n d a p a t k a n makna (pesan moral) dan nilai­ nilai kehidupan. selera diri sendiri berdasarkan pencarian informasi yang intensif tidak keberatan menonton film sendirian agar dapat menikmati film secara maksimal. bersedia menjadi komunikator film dengan cara menuliskan pendapat mengenai film di blog pribadi, situs jejaring sosial, forum perbincangan di internet dan komunikasi interpersonal. k o n s u m e n bioskop m e n d a p a t k a n pengalaman baru hiburan menghabiskan waktu santai dengan teman. keputusan kelompok (teman menonton) jika puas membicarakan sambil makan setelah menonton film dengan teman menonton. jika tidak puas tidak dibicarakan. 220 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 dari 292 (64,31%) responden dan yang kedua yang penonton film terdiri dari 162 (35,68%) responden. selanjutkan kedua kluster divalidasi dengan menggunakan analisis manova dengan menggunakan seluruh kriteria: pillai’s trace, wilks’ lambda, hotelling’s trace, and roy’s largest root. berdasarkan kriteria tersebut tingkat signifikasi 0,000 artinya kurang dari 0,005 sehingga kluster 1 dan 2 berbeda secara signifikan. selain itu, jika menggunakan analisis anova, berdasarkan 48 pertanyaan yang dijawab oleh seluruh responden, baik cluster 1 dan 2 adalah memiliki jawaban yang sama tentang umur, tingkat pendidikan, bioskop frekuensi kunjungan bulanan, rekomendasi teman dan film horor. sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua anggota kelompok memiliki persamaan usia, pendidikan dan frekuensi kunjungan per bulan. sebagian besar responden yang dibagi dalam dua kelompok adalah mahasiswa dengan usia antara 18-23 yang mengunjungi bioskop sekitar 1-2 kali sebulan. selanjutnya, terkait dengan pertimbangan memilih film, semua dari mereka selalu mempertimbangkan usulan teman-teman mereka dan film horor. film horor internasional dan domestik dianggap sebagai genre film yang menarik bagi dua kluster. perbedaan perilaku antara dua kelompok yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mereka dipertimbangkan sebelum memilih film di bioskop sedikit berbeda. kedua cluster umumnya memperhatikan sepuluh faktor utama yang disusun dalam urutan sebagai berikut: efek visual, 3d, billboard, pengaturan film, rumah produksi, musik, film adaptasi dari novel, poster, situs ulasan dan koran sinopsis. sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka suka menonton potongan iklan film (trailler) dengan memperhatikan efek visul, 3d, latar belakang film, musik (konten visual film) sebelum membuat keputusan. informasi lain tetang film diperoleh melalui poster dan bali ho (iklan) film. terakhir, konsumen memeriksa kritik dan sinopsis film. perlu dicatat, film adaptasi dari novel yang merupakan faktor yang menarik bagi konsumen film. meskipun kedua kluster memperhatikan hal-hal yang sama, namun derajat kepentingan faktor tersebut tidaklah sama. bagi ‘pecinta film’ urutan faktor yang dianggap paling penting sampai tidak penting sebagai berikut: efek visual, musik, baliho, rumah produksi, efek 3d, latar belakang film, film adaptasi dari novel, synopsis koran, ulasan film dari website dan koran sebelum mereka memilih film di bioskop. sedangkan kluster yang lain, ‘konsumen bioskop’ menempatkan efek visual pada urutan pertama diikuti dengan efek 3d, latar belakang film, baliho, poster, ulasan film di majalah, rumah produksi, ulasan website dan film adaptasi dari novel. perlu dicatat, nilai rata-rata masingmasing pertanyaan untuk tiap kluster berbeda. nilai rata-rata pada kluster ‘pecinta film’ sebagian besar di atas 3 sedangkan nilai rata-rata pada kluster ‘konsumen bioskop’ sebagian besar di bawah 3. berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kluster ‘pecinta film’ memberi perhatian lebih besar pada proses pencarian informasi sebelum memilih film di bioskop dibandingka ‘konsumen film’. simpulan berasal dari analisis kualitatif, dapat diartikan bahwa ada dua kelompok sebagai berikut: kluster satu bernama ‘konsumen bioskop’ yang terdiri dari penonton bioskop yang pergi untuk mendapatkan pengalaman, hiburan dan mengembangkan hubungan sosial. sedangkan kluster dua disebut ‘pecinta film’ yaitu penonton yang menonton bioskop untuk mendapatkan pengalaman baru dan nilai kehidupan moral. sejalan dengan studi kualitatif, hasil olah data kuantitatif menggunakan two-steps bic method cluster menemukan bahwa ada dua kluster yang memiliki sedikit perbedaan. kedua kelompok mempertimbangkan trailler film, iklan, ulasan dan cerita dari novel dalam urutan yang berbeda. berdasarkan kecenderungan skor kuantitatif dua kelompok diketahui bahwa kelompok pecinta film yang dicari informasi lebih intensif daripada klaster lain. bukti tersebut 221 dyna herlina suwarto, analisis segmentasi penonton bioskop yogyakarta pararel dengan temuan kualitatif yang pecinta film yang lebih hati-hati memilih film berdasarkan penilaian mereka sendiri dari berbagai sumber informasi. analisis segmentasi berdasarkan aspek perilaku sebelum memilih film dapat berguna bagi produser film untuk mengatur seperangkat upaya pemasaran film. di masa depan hal itu perlu dipelajari melakukan studi tentang audiens bioskop yang melibatkan faktor-faktor demografi yang lebih kompleks, motivasi dan kendala untuk menonton film di bioskop. sehingga pelaku industri film dapat mengetahui informasi tentang segmen penonton bioskop di indonesia lebih komprehensif. keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan di dua bioskop sedangkan jumlah bioskop di yogyakarta bertambah signifikan dalam satu tahun terakhir. jaringan subentara menambah lini bioskopnya dengan the premier yang tidak diikutsertakan dalam penelitian itu. selain itu, ada dua jaringan bioskop baru yaitu cinemax (lippo group) dan blitz (pt graha layar mitra). oleh karena itu diharapkan penelitian serupa dikerjakan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak tempat penelitian dan jumlah responden. 222 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 daftar pustaka bloor, michael. 2002. focus group discussion for social research, london: sage publication. cuadrado, manuel., frasquet, marta, 1999. “segmentation of cinema audiences: an exploratory study applied to young consumers,” journal of cultural economics. vol 23, pp 257-267 cuadrado, manuel., filimon, nela., kerrigan, finola., rurale, andrea, 2013 “exploring cinema attendance facilitators and contraints, a marketing research approach”. 5th workshop on cultural economics and management, cadiz, spain nugroho, garin., herlina s, dyna., 2012. krisis dan paradoks film indonesia. jakarta: fftv-ikj hair, joseph f., black, bill., babin, barry., anderson, rolph e. and tatham, ronald., 2010, multivariate data analysis, 7th ed. prentice hall. herlina s, dyna, 2012. “identifying key faktors affecting consumer decision making behaviour in cinema context: a mix method approach”, proceeding international conference on contemporary bussines and management – chulalangkorn business school. johnson, burke, r., onwuegbuzie, anthony j. and turner, a lisa, 2007. “toward a definition and mix-method research,” journal of mixed­method research, vol 1, no 2, pp. 112-133 kurnia, novi., 2008. posisi dan resistensi ekonomi politik perfilman indonesia, yogyakarta: penerbit fisipol ugm. kotler, philip dan keller, kevin lane., 2012, marketing management fourteen edition. prentice hall. sale, e.m. joana., lohfekd, lynee h,. and brazil, kevin., 2002. “revisiting the quantitative-qualitative devate: implication for mix-method research.” quantity and quality, vol 36, pp. 43-53 139 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia mubarok mubarok@unissula.ac.id diah wulandari diah.wulandari@unissula.ac.id program studi ilmu komunikasi universitas islam sultan agung semarang abstract in various parts of the world terror events and the perpetrators became news material of interest to the media. the news about terrorism is also a part of the construction process. it is no less important in the effort to eliminate terrorism in indonesia is a counterterrorism movement that emphasizes aspects of prevention rather than the act of terror. this study aims to see how the mass media in indonesia to construct counterterrorism messages. the paradigm of this research is a constructivist paradigm that differs from other paradigms in epistimology, ontology, axiology, and methodology. framing analysis, as an analytical technique in this study, belongs to the paradigm of constructivism. this research uses framing analysis method of pan and kosicki. the results showed framing detik.com emphasized the news hardnews in the news of terrorism during the year 2017. metrotvnews.com put forward the testimony of the news with resource persons manta perpetrators of terror as a counterterrorism effort. kompas.com put forward the official source of the police and bnpt in constructing the message kontraterosime. viva.co.id praised the police performance and emphasized the aspect of lone wolf (single terrorist) as the exception of structured terrorism handling. abstrak peristiwa teror dan pelakunya menjadi bahan berita yang menarik bagi media. pemberitaan tentang terorisme juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses konstruksi. hal yang tidak kalah penting dalam upaya menghapus terorisme di indonesia adalah gerakan kontraterorisme yang menekankan aspek pencegahan daripada penindakan terror. penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media massa di indonesia melakukan konstruksi pesan kontraterorisme. paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yang berbeda dengan paradigma lain dalam hal epistimologi, ontology, aksiologi, dan metodologi. analisis framing, sebagai teknik analisis dalam penelitian ini, termasuk ke dalam paradigm konstruktivisme. penelitian ini menggunakan metode analisis framing pan dan kosicki. hasil penelitian menunjukkan framing detik.com menekankan pemberitaan hardnews dalam pemberitaan terorisme informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.139-152. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.18620 140 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan terorisme menjadi salah satu tema utama pemberitaan media massa di berbagai belahan dunia. peristiwa teror seperti peledakan bom, penyerangan aparat, penyerangan tempat ibadah, sabotase, penangkapan para pelaku terror menjadi bahan berita yang menarik bagi media. terorisme dan media memiliki kaitan erat dalam hubungan simbiosis mutualis meski tidak bersifat langsung. media membutuhkan bahan berita yang menarik khalayak, di sisi lain para pelaku teror membutuhkan publisitas untuk menunjukkan eksistensi atau menyebarkan alasan ideologis dibalik aksi teror yang mereka lakukan. teori agenda setting dan framing bisa menjelaskan bagaimana kaitan antara terorisme dan media. dalam agenda setting semakin besar perhatian media terhadap suatu fenomena maka semakin besar perhatian masyarakat terhadap fenomena tersebut. framing menjelaskan bagaimana media menyajikan suatu berita akan mempengaruhi bagaimana audiens mengartikan dan memahami fenomena yang diberitakan. relasi antara kepentingan propaganda teroris dengan kepentingan nilai berita dari media bertemu dalam formulasi teks yang lahir. hubungan simbiosis antara media dan teroris dalam formulasi teks nampak dalam pemberitaan yang menjadikan topik tersebut sebagai agenda utama. media membutuhkan isu terorisme sebagai berita utama, sementara teroris berusaha untuk menjadi agenda utama dari pemberitaan media. bertemunya dua kepentingan antara teroris dan media memberikan pengaruh bagi persepsi publik dan reaksi pemerintah dalam menangani terorisme. media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. isi media tidak hadir begitu saja melainkan melalui mekanisme tarik menarik kepentingan internal dan eksternal yang kuat. apa yang tersaji di media bukanlah realita yang sesungguhnya melainkan formulasi kerja redaksional yang menghadirkan kembali realitas dalam wajah yang lain. media melalui formulasi tersebut menghadirkan realitas baru yang telah mengalami penambahan, pengurangan, perbaikan, penghapusan atau bahkan distorsi dari realitas sesungguhnya. isi media sarat dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya. beragam kepentingan tersebut yang kemudian membentuk bagaimana realitas dihadirkan dalam konten media. kepentingan ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan kontestasi kepentingan lainnya akan sangat menentukan bagaimana corak dan warna isi media. sebuah fakta yang sama bisa dimaknai dan dihadirkan berbeda kepada audiens sesuai dengan tarik ulur yang melingkupinya. di sini nampak bahwa media merupakan agen pendefinisi realitas yang secara aktif menentukan definisi terhadap suatu realitas tertentu. siapa yang disebut jahat, baik, curang, diberi label positif dan negative merupakan hasil formulasi redaksional yang dipengaruhi beragam kepentingan. selain aspek ekonomi dan politik yang mempengaruhi isi media, aspek ideologis juga memegang peran penting dalam pendefinisian realitas (littlejohn, 2008). konten media adalah pertarungan dari ideology, kepentingan ekonomi, kepentingan social, rutinitas media dan kemampuan kinerja dari awak media. artinya kompleksitas formulasi isi media tidak bisa disederhanakan dengan hanya melihat dampak dari isi media.. gans dan gitlin mengkategorikan beberapa selama tahun 2017. metrotvnews.com mengedepankan testimony pemberitaan dengan narasumber manta pelaku terror sebagai upaya kontraterorisme. kompas.com mengedepankan sumber resmi dari kepolisian dan bnpt dalam mengkonstruksi pesan kontraterosime. viva.co.id memuji kinerja kepolisian dan menekankan aspek lone wolf (teroris tunggal) sebagai pengecualian penangan terorisme yang terstruktur. keywords: terrorism, media, construction, news. 141 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia perspektif teoritis yang digunakan untuk melihat isi media. pertama adalah isi media merefleksikan realitas tanpa distorsi atau hanya ada sedikit distorsi dari realitas, kedua isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap dari pekerja media. ketiga, isi media dipengaruhi rutinitas kerjanya, keempat isi dipengaruhi kekuatan institusi lain di luar media, dan kelima isi media dipengaruhi oleh posisi ideologi dan mempertahankan status quo(shoemaker & reese, 1996). setiap media memiliki ideologi-ideologi yang dianut. secara positif ideologi dipersepsikan sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingankepentingan mereka, sedangkan secara negatif ideologi dapat dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikan pemahaman orang mengenai realitas sosial(sobur, 2009). perbedaan ideologis yang dimiliki setiap media akan melahirkan perbedaan konstruksi terhadap suatu peristiwa. peristiwa yang sama bisa jadi akan dikonstruksi secara berbeda oleh media dikarenakan perbedaan ideologis yang mereka miliki. wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. hal tersebut nampak dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa yang diwujudkan dalam teks berita.berita dalam pandangan konstruksi social bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. dalam proses internalisasi,wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas.hasildari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut (eriyanto, 2005). istilah konstruksi social atas realitas (social construction of reality) menjadi terkenal ketika diperkenalkan oleh peter l. berger dan thomas luckmann. kedua pemikir ini hanya meneruskan apa yang digagas oleh giambitissta vico yang kemudian banyak disebut sebagai cikal bakal konstruktivisme. kalau kita mau menelaah, gagasan konstruktivisme ada jauh sebelum berger yaitu ketika dalam aliran filsafat socrates menemukan jiwa tubuh manusia, atau sejak plato menemukan jiwa dalam tubuh manusia, atau sejak plato menemukan akal budi serta ide(bungin, 2001). pemberitaan tentang terorisme juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari proses konstruksi. hasil penelitian mubarok, 2012 menunjukkan bahwa terminologi terorisme dalam pemberitaan media massa di indonesia selalu dikaitkan dengan aksiaksi pemboman yang terjadi. diksi terorisme lebih banyak dipilih daripada istilah lain seperti perbuatan anarkis, perbuatan melawan hokum (mubarok, 2012) . terorisme adalah kasus special yang ditangani secara serius di berbagai negara. di indonesia pemerintah membentuk satuan khusus densus 88 antiteror untuk menangani terorisme. upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menghapus beragam ancaman terror yang terjadi di indonesia. hal yang tidak kalah penting dalam upaya menghapus terorisme di indonesia adalah gerakan kontraterorisme yang menekankan aspek pencegahan daripada penindakan terror. gerakan kontra terorisme dilakukan oleh berbagai negara dengan beragam cara. di indonesia dibentuk badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) yang melakukan proses represif maupun persuasif dalam menangani kasus terorisme. lembaga kontra terorisme ini didirikan berdasarkan peraturan presiden nomor 46 tahun 2010 tentang badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt). upaya persuasif dalam gerakan kontraterorisme merupakan upaya kontra ideology radikal yang diwujudkan dalam beragam tindakan. ceramah tokoh agama maupun masyarakat tentang deradikalikasi merupakan contoh upaya persuasive kontraterorisme. pembentukan komunitas antiteror yang menyebarkan deradikalisi juga menjadi bagian dari upaya persuasive tersebut. media massa dengan kemampuanya untuk menyebarkan pesan secara luas 142 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 dan massif tentunya menjadi pihak yang harus mengambil bagian dalam gerakan kontraterorisme tersebut. media memiliki kemampuan propaganda, persuasif, dan melahirkan gerakan sosial melalui konstruksi pesan yang mereka lakukan. melalui pemberitaan yang dikonstruksi sebagai pesan kontraterorisme media memegan peran penting dalam upaya deradikalisasi. karena itu upaya untuk mendorong media massa mengkonstruksi pesan kontraterorisme harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menghapus terorisme dari indonesia. penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media massa di indonesia melakukan konstruksi pesan kontraterorisme. apakah media menempatkan upaya tersebut sebagai bagian serius dalam pemberitaan mereka. bagaimana bentuk konstruksi pesan kontraterorisme yang telah dilakukan oleh media massa. penelitian ini mengambil objek pemberitaan empat media besar di indonesia. pertama adalah detik.com yang dipilih sebagai objek penelitian karena media online ini merupakan salah satu media online pertama yang ada di indonesia dan diakses secara massif. kedua metrotvnews. comnews.com sebagai salah satu televise berita pertama di indonesia. ketiga adalah kompas.com sebagai versi online dari harian kompas yang selama ini dikenal dengan pemberitaan yang objektif. keempat adalah viva.co.id yang merupakan salah satu portal berita dan berjaringan dengan tv one. metode paradigma berfungsi sebagai seperangkat keyakinan atau basic belief systems yang mengarahkan tindakan peneliti, berkaitan dengan prinsip-prinsip utama (pokok). paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yang berbeda dengan paradigma lain dalam hal epistimologi, ontology, aksiologi, dan methodolog (denzin & lincoln, 2005). analisis framing, sebagai teknik analisis dalam penelitian ini, termasuk ke dalam paradigm konstruktivisme. penelitian ini menggunakan metode analisis framing pan dan kosicki. dengan penelitian kualitatif ini penulis akan menggambarkan bagaimana konstruksi pembingkaian media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia. objek dalam penelitian ini adalah pemberitaan detik.com, metrotvnews.com, kompas.com dan viva.co.id tentang kontra terorisme. model pan dan kosicki berasumsi bahwa setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. frame adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita seperti kutipan, latar informasi ,pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. metode ini merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana van dijk, yang mengoprasionalisasikan empat dimensi structural teks terita sebagai perangkat framing,yaitu: sintaksis,skrip,tematik dan teoritis (prastya, 2016). menurut pan kosicki dalam (sudibyo, 2001) terdapat beberapa perbedaan utama dibanding analisis teks berita lainnya. pertama, analisis framing tidak memandang teks sebagai rangsangan psikologis, tetapi lebih memandang sebagai sarana simbolik teratur yang akan berinteraksi dengan khalayak. kedua,analisis framing tidak terikat oleh pendekatan strukturalis yang bebas isi terhadap semua wacana.ketiga, validitas dan analisis framing tidak bersandar pada teks berita,namun prosedur sistematik dalam pengumpulan data. dalam pendekatan ini,framing di bagi menjadi 4 struktur besar. penjabaran 4 struktur ini akan dijelaskan dengan menyarikan pembahasan eriyanto (eriyanto, 2005), pertama struktur sintaksis yang bisa diamati dari bagan berita yang meliputi cara wartawan menyusun berita. struktur sintaksis memiliki perangkat: headline yang merupakan berita yang dijadikan topic utama oleh media dan lead (teras berita) merupakan paragraph pemgbuka dari sebuah berita yang biasanya mengandung kepentingan lebih tinggi. struktur ini sangat bergantung pada ideology penulis terhadap peristiwa berupa: latar informasi,kutipan,su mber,pernyataan dan penutup. 143 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia kedua, struktur skrip yaitu cara wartawan mengisahkan fakta dengan melihat bagaimana strategi bertutur atau bercerita yang digunakan wartawan dalam mengemas berita. struktur skrip memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan 5w + 1h yaitu what (apa),when (kapan),who (siapa), where (dimana), why (mengapa) dan how (bagaimana). ketiga, struktur tematik yaitu bagaimana seorang wartawan mengungkapkan suatu peristiwa dalam proposisi, kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. struktur tematik mempunyai perangkat framing berupa detail, maksud dan hubungan kalimat, nominalisasi antar kalimat, koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti. keempat, struktur retoris, bagaimana seorang wartawan menekankan arti tertentu atau dalam kata lain penggunaan kata,idiom, gambar dan grafik yang digunakan untuk member penekanan arti tertentu. struktur retoris mempunyai perangkat framing diantaranya leksikon/pilihan kata yang merupakan penekanan terhadap sesuatu yang penting,grafis, metaphora dan pengandaian. objek dalam penelitian ini adalah pemberitaan tv one, metro tv, kompas.com dan detik.com tentang kontra terorisme. dengan strategi yang lazim diterapkan pada penelitian framing seperti ini, diharapkan terlihat jelas bagaimana sebuah media melakukan framing terhadap sebuah peristiwa. data utama yang diperoleh secara langsung pemberitaan tv one, metro tv, kompas.com dan detik.com tentang kontra terorisme selama bulan januaridesember 2017. adapun perangkat framing yang digunakan sebagai pendekatan untuk menganalis data dalam penelitian ini sebagaimana disusun oleh pan dan kosicki, yang juga identifikasi sebagai perangkat wacana, dibagi menjadi empat struktur, yaitu : struktur sintaksis, struktur skrip, struktur matematik dan struktur retoris. pendekatan tersebut digambarkan pada tabel berikut : tabel e.1 tabel kerangka framing pan dan kosicki struktur perangkat framing unit yang diamati sintaksis : cara wartawan menyusun fakta 1. skema berita headline, lead, latar informasi, sumber, pernyataan, penutup skrip : cara wartawan mengisahkan cerita 2. kelangkapan berita 5w+1h matematik : cara wartawan menulis fakta 3. detail 4. maksud kalimat 5. hubungan antar kalimat 6. nominalisasi 7. koherensi 8. bentuk kalimat 9. kata ganti paragraf, proporsi retoris : cara wartawan menekankan fakta 10. leksikon 11. gambar 12. metaphor 13. pengandaian kata, idiom, gambar/ foto, grafis tabel : tabel kerangka framing pan dan kosicki hasil dan pembahasan upaya deradikalisasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. media bisa mengkonstruksi pesan kontraterorisme melalui pemberitaan yang dibuatnya. pada bab ini akan dibahas framing dari detik.com, metrotvnews.comnews.com, kompas.com dan viva.co.id dalam pemberitaan kontra terorisme. selanjutnya akan diuraikan kaitan konstruksi yang dikembangkan keempat media tersebut dengan teori yang relevan untuk memperkaya pembahasan. a. framing detik.com: hardnews tanpa upaya konstruksi pesan detik.com merupakan salah satu portal berita yang banyak di akses. kecepatan berita yang disajikan menjadi daya tarik utama portal ini. detik.com saat ini tergabung dalam transmedia group . jenis 144 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 berita hardnews mendominasi pemberitaan tentang terorisme di media ini. berita yang bersumber dari kepolisian baik dalam bentuk rilis berita maupun hasil wawancara mendominasi pemberitaan terorisme. hal ini bisa dipahami mengingat sumber kepolisian adalah sumber terpercaya, cepat dan mudah diakses oleh jurnalis dibanding upaya untuk mendapatkan fakta di lapangan secara langsung. berikut beberapa berita yang dikategorikan sebagai hardnews yang dikonstruksi oleh detik.com. judul : densus kembali tangkap terduga teroris di bima inti berita : jakarta densus 88 antiteror dan polda nusa tenggara barat (ntb) kembali menangkap seorang lagi terduga anggota kelompok teroris di bima, ntb. terduga teroris itu bernama imam munandar alias nandar, yang diduga terlibat baku tembak dengan aparat di gunung mawu rite, ambalawi, kecamatan bima. analisis: 1. struktur sintaksis judul berita menggambarkan keberhasilan densus 88 menangkap terduga teroris di bima, ntb. penggunaan kata ‘lagi’ menunjukkan bahwa penangkapan teroris di bima sudah dilakukan beberapa kali. berita ini mengutip pernyataan sumber dari kepolisian yang menyatakan bahwa terduga teroris yang ditangkap terlibat dalam beberapa kegiatan terror sebelumnya. dia merupakan joki yang menjadi bagian dari tim amir. 2. struktur skrip struktur skrip memberikan penegasan bahwa nandar (who) yang ditangkap sebagai terduga teroris memang melakukan kegiatan yang terkait dengan terorisme (why). dia terlibat dalam baku tembak di gunung mawu rite, nandar berperan sebagai joki bagi amir yang menyerang polisi. melalui skrip ini, pemberitaan ingin meyakinkan bahwa sosok yang ditangkap memang terduga teroris dengan bukti keterlibatan dalam aksi penyerangan polisi. 3. struktur tematik tema utama pemberitaan ini adalah penangkapan terduga teroris yang terlibat dalam penyerangan polisi. secara keseluruhan berita ini merupakan hasil wawancara dengan kepolisian yang diwakili oleh karo penmas mabes polri yang diuraikan dalam bentuk berita. 4. struktur retoris dalam berita ini disebutkan secara khusus kata yang digunakan untuk menunjukkan seorang terduga teroris yaitu: peran sebagai joki (sopir kendaraan), nandar menjadi bagian dari kelompok teroris dengan peran sebagai sopir kendaraan bagi pelaku lain. dia juga terlibat merencanakan amaliyah (peledakan bom), kata amaliyah secara spesifik digunakan setiap pemberitaan pemboman di indonesia. lead berita menggambarkan dengan jelas aspek who, what dan why dalam unsur piramida pemberitaaan. siapa yang melakukan terror, apa yang telah dilakukanya sehingga dia harus ditangkap melengkapi keseluruhan isi pemberitaan. untuk menguatkan inti berita yang telah disarikan di lead, berita ini memberikan informasi penutup untuk mengkonstruksi pesan bahwa mereka yang ditangkap adalah pelau terror. berikut petikan penutup berita: penangkapan nandar didahului dengan penangkapan 11 terduga teroris di wilayah ambalawi, kabupaten bima, ntb sejak senin (30/10) hingga rabu (1/11). dua di antaranya tewas dalam baku tembak dengan polisi. sembilan terduga teroris yang tersisa kini diperiksa di mako brimob, kelapa dua, depok, jawa barat untuk didalami keterangannya. belum diketahui apakah nandar akan dibawa ke jakarta seperti yang lainnya penangkapan terduga teroris sebagaimana disarikan di lead berita merupakan aktifitas berkelanjutan dari kejadian sebelumnya. dengan menggunakan narasumber tunggal berita ini belum memenuhi aspek cover both side sehingga penilaian validitias informasi tidak berimbang. berita kedua dari berjudul: “polisi tangkap terduga teroris di bandung, berperan jadi motivator”. berita ini juga termasuk dalam kategori hardnews. sumber informasi berasal dari rilis kepolisian 145 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia tentang keberhasilan densus 88 menangkap terduga teroris di bandung. petika lead berita berikut ini menggambarkan dengan jelas keseluruhan isi berita. “cikopo tim detasemen khusus (densus) 88 antiteror kembali menangkap 1 orang terduga teroris di bandung berinisial wt. dia diduga terkait teror bom kampung melayu” 1. struktur sintaksis judul berita menekankan keberhasilan kepolisian menangkap terduga teroris yang berperan sebagai motivator. secara keseluruhan berita ini merupakan pernyataan kepolisian yang diuraikan dalam bentuk berita. terduga teroris yang ditangkap adalah pimpinan yayasan yang berperan memotivasi terduga teroris lainnya. kutipan pernyataan humas polda jawa barat menegaskan kembali berita penangkapan terduga teroris. 2. struktur skrip berita ini menekankan pada aspek who (terduga teroris) yang ditangkap karena berperan memberikan motivasi. aspek why (mengapa dia ditangkap) menegaskan bahwa penangkapan ini sudah didasari alas an yang kuat sehingga terduga teroris ini harus ditangkap. 3. struktur tematik tema secara keseluruhan dari pemberitaan ini adalah keberhasilan kepolisian menangkap terduga teroris dengan peran yang jelas sebagai motivator. 4. struktur retoris upaya peneguhan keterlibatan wh dalam kegiatan terorisme dilakukan dengan menggunakan pilihan kata; guru ngaji, memberikan tausyiah dan memberikan motivasi. ketiga peran ini digunakan untuk menggambarkan sosok wh yang ditangkap. sebagaimana berita sebelumnya berita ini juga menekankan aspek who (terduga teroris) yang ditangkap karena peran yang nyata dalam mendukung kegiatan terorisme (why). keterlibatan terduga teroris dalam memberikan motivasi kepada pelaku terror yang lain dijadikan sebagai alasan kenapa dia ditangkap. kutipan pernyataan dari kepolisian berikut ini menguatkan hal tersebut “ dalam jaringan teror ini, wt berperan sebagai pemberi motivasi kepada 2 orang pelaku bom bunuh diri di kampung melayu, yaitu ins dan as”. berita ketiga dari detik.com berjudul: “kapolri diundang fbi untuk mengajar kontraterorisme”. berita ini mengutip pernyataan langsung dari kapolri yang menyatakan diundang oleh fbi untuk memberikan materi kontraterorisme. dalam berita ini detik.com tidak secara langsung mengkonstruksi pesan kontraterorisme. meski demikian isi pemberitaan yang mengutip materi tersebut nampak dari pernyataan kapolri berikut ini: “materi pelajaran yang akan dibagikan kepada para agen fbi seputar tipe atau jenis jaringanjaringan teroris secara spesifik. selain itu, akan mengajarkan langkah-langkah kontraterorisme, terutama dengan metode pendekatan preventif. upaya preventif, seperti soft approach, lebih efektif mengatasi terorisme dibanding penindakan kejahatan teroris, seperti operasi militer”. 1. struktur sintaksis judul dan lead berita menggambarkan dengan jelas pernyataan kapolri tentang undangan amerika kepadanya untuk memberikan ceramah kontra terorisme. hal ini menegaskan bahwa indonesia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai di bidang kontra terorisme sehingga bisa dibagikan pengalamanya kepada amerika serikat. 2. struktur skrip berita ini menekankan pada aspek who (kapolri) yang diundang ke amerika serikat untuk mengajarkan kontra terorisme (why). 3. struktur tematik keseluruhan artikel merupakan pernyataan kapolri tentang undangan amerika serikat kepadanya untuk mengajarkan kontra terorisme. hal itu menjadi tema utama dari pemberitaan dan menjadi tema tunggal karena merupakan kutipan pernyataan sumber yang diuraikan menjadi berita. 4. struktur retoris pendekatan soft approach dalam ceramah kontra terorisme yang akan dilakukan kapolri di amerika serikat sekaligus menegaskan bahwa pendekatan tersebut yang digunakan 146 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 untuk menangkal terorisme di indonesia. dalam berita ini dijelaskan tentang tindakan kontraterorisme yang dimaksud. ada langkah-langkah kontraterorisme yang lebih efektif daripada penindakan kejahatan terorisme melalui operasi militer. langkah tersebut menggunakan pendekatan soft approach sebagai bagian dari upaya preventif. pendekatan ini dimulai dari pengenalan jenis jaringan teroris secara spesifik yang kemudian diikuti dengan pendekatan preventif yang tepat. detik.com tidak menempuh upaya untuk mengkonstruksi pesan secara khusus terhadap kegiatan kontraterorisme. pemberitaan media ini menekankan pada one way source dengan mengutamakan sumber dari kepolisian. detik.com tidak berusaha untuk menempuh jalan lain dalam memperoleh informasi tambahan sehingga dihasilkan sebuah pemberitaan yang komprehensif. konstruksi pesan kontraterorisme tidak nampak dalam pemberitaan media ini. dalam berita berjudul ““kapolri diundang fbi untuk mengajar kontraterorisme” ada muatan kegiatan kontraterorisme yang dimaksud oleh kepolisian. meski demikian detik.com tidak berusaha untuk memngembangkan konstruksi melalui pemberitaanpemberitaan lainnya sehingga terbangun sebuah konstruksi kontraterorisme. mereka mencukupkan mengutip narasumber dari satu pihak dan menuliskan berita begitu saja. upaya untuk menggali dan mengembangkan konsep-konsep kontraterorisme yang telah disebuatkan dalam pemberitaan tidak dilakukan oleh media ini. b. framing metrotvnews.comnews.com: testimoni dan upaya deradikalisasi pemberitaan metro tv tentang kontraterorisme bersumber pada testimoni mantan narapidana terorisme yang telah bertaubat. melalui narasumber yang berasal dari pelaku terorisme media ini ingin menunjukkan bahwa apa yang telah dipahami dan dilakukan oleh para teroris tersebut adalah sebuah kesalahan. sumber pelaku yang telah bertaubat diharapakan memberikan gambaran yang utuh dan nyata tentang kegiatan terrorisme di indonesia dan bagaimana pemahaman yang salah memunculkan beragam aksi terror. berikut adalah berita yang dilansir metro tv pada 22 desember 2017 09:12 wib. berita dengan judul “dari balik penjara gino belajar mengkafirkan orang” menjadi awal dari rangkaian pengungkapan testimoni mantan narapidana terorisme bernama abu gino. 1. struktur sintaksis lead berita yang menyatakan “hukuman penjara untuk membuat pelaku kejahatan jera agaknya tak selalu demikian. abu gino, mantan pengikut kelompok radikal yang pernah menjadi terpidana menyaksikan sendiri bahwa di balik jeruji besi seseorang yang diharapkan bisa bertaubat justru semakin jahat” mengungkapkan dengan jelas bagaimana isi berita. kutipan tunggal yang digunakan dalam berita ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan berita ini adalah hasil kesaksian seorang mantan teroris tentang doktrinasi radikal yang terjadi dibalik penjara. 2. struktur skrip berita ini menekankan pada aspek who (abu gino) sebagai sumber berita tunggal. pengalamannya menerima doktrinasi radikal di dalam penjara (what) menjadi sumber pemberitaan utama. 3. struktur tematik tema utama pemberitaan adalah kaitan antara penjara dengan radikalisme. berdasar pengalaman abu gino berita ini ingin menunjukkan bahwa narapidana terorisme justru semakin keras karena mendapatkan doktrinasi terorisme di dalam penjara. 4. struktur retoris tiga kata utama yang digunakan untuk menggambarkan proses doktrinasi di dalam penjara adalah: takfiri (mengkafirkan orang yang tidak sepaham), kaderisasi rekrutmen pelaku terror yang dilakukan dari dalam penjara, dan amaliyah yaitu praktek terror yang bisa berupa pengeboman atau penyerangan aparat kepolisian. lead berita “hukuman penjara untuk membuat pelaku kejahatan jera agaknya tak 147 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia selalu demikian. abu gino, mantan pengikut kelompok radikal yang pernah menjadi terpidana menyaksikan sendiri bahwa di balik jeruji besi seseorang yang diharapkan bisa bertaubat justru semakin jahat”. melalui berita ini metro tv ingin menunjukkan bahwa penjara justru menjadi tempat subur menyemai benih terorisme. para pelaku terror yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bertemu dengan pelaku terror lainnya. mereka belajar satu sama lain. mereka juga bertukar pengetahuan, melakukan kaderisasi bahkan merencanakan kegiatan terror dari dalam penjara. melalui pemberitaan ini jelas menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem tahanan di indonesia agar penjara tidak digunakan untuk menyemai kejahatan baru. untuk memperkuat lead berita diberikan latar informasi “penjara bisa digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan paham radikal kepada narapidana lain”. seorang narapidana terorisme yang tadinya pemahamanya masih sempit akan semakin luas karena dia bergaul dengan teroris lainya. keyakinanya semakin mantap dan dia dikader untuk masuk dalam jaringan teroris yang lebih luas. dari dalam penjara dia belajar berbagai hal untuk persiapan melakukan aksi terror. mereka belajar taktik perang bahkan belajar cara membuat bom, mereka berbaiat untuk melakukan terror. paragraf penutup dari berita ini menyajikan kaitan antara terorisme di indonesia dengan negara lain. artikel tersebut ditutup dengan paragraph penutup “kegiatan terorisme di indonesia terkait dengan aktivitas di negara lain contohnya suriah”. dalam kegiatan kontraterorisme harus diikuti pemahaman beragam aksi terror di negara lain. pemahaman ini penting untuk mengetahui jaringan teroris, pola aksi dan apa kaitan aksi di luar negeri dengan aksi terror di indonesia. dalam berita tersebut bisa disarikan hal-hal penting dalam upaya tindakan kontraterorisme. pertama, perlu adanya pembaharuan dalam penanganan para terduga teroris terutama di dalam penjara. ketika penjara justru digunakan untuk mengembangkan aksi terror, maka tujuan pemasyarakan tidak tercapai. upaya kontraterorisme harus melibatkan upaya untuk memperbaiki lembaga pemasyarakatan. kedua, kaitan antara terorisme di dalam negeri dengan luar negeri. media yang menyiarkan berbagai aksi terror di luar negeri juga harus berfikir bahwa apa yang mereka beritakan bisa menginspirasi pelaku terror di indonesia. kedua hal tersebut menjadi pesan utama dalam pemberitaan metrotvnews.com sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya. berita kedua metrotvnews.com berjudul “cerita gino, terpapar ajaran radikal di usia muda”. berita ini merupakan kelanjutan berita yang pertama tentang testimony mantan pelaku terror yang terpapar ajaran terorisme sejak usia muda. generasi muda yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan kemauan keras serta sifat terbuka dianggap rentan untuk mendapatkan terpaan terorisme. berikut adalah lead berita yang menggambarkan cerita mantan pelaku terror terkena ajaran terorisme di usia muda. analisis: 1. struktur sintaksis lead berita menggambarkan upaya rekrutmen generasi muda untuk melakukan terror. dalam lead yang berbunyi “sudah bukan rahasia, jaringan kelompok radikal dan terorisme selalu menyasar para penerus generasi bangsa. anak muda, entah itu remaja maupun dewasa adalah target empuk untuk ditarik agar ikut bergabung dalam kelompok radikal” menunjukkan dengan jelas inti berita tersebut. 2. struktur skrip berita ini merupakan testimony mantan pelaku terror yang mendapatkan ajaran radikal semenjak usia muda. who (abu gino) membagikan kisahnya terlibat dalam ajaran terorisme semenjak usia muda. 3. struktur tematik tema utama tentang terpaan ajaran radikal pada generasi muda ditunjukkan dari kesaksian mantan narapidana terorisme. tema ini menjadi tema tunggal yang dikuatkan dengan kronologis mulai dari proses mengenal ajaran radikal sampai dengan melakukan aksi terror. 148 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 4. struktur retoris pilihan kata yang digunakan adalah amaliyah, jihad, kaderisasi dan kajian eksklusif. hal ini ingin menunjukkan kaitan antara proses (mengikuti kajian eksklusif ) denan kaderisasi dan hasilnya (amaliyah). lead berita “sudah bukan rahasia, jaringan kelompok radikal dan terorisme selalu menyasar para penerus generasi bangsa. anak muda, entah itu remaja maupun dewasa adalah target empuk untuk ditarik agar ikut bergabung dalam kelompok radikal.”. gino mengakui bahwa ikut serta dalam kelompok jaringan teroris bukan karena doktrin melainkan keyakinan bahwa ajaran untuk berjihad adalah benar. keyakinan tersebut membuat ia gelap mata dan melupakan segalanya, bahkan tentang fakta bahwa jihad semacam itu bertentangan dengan agama”. petikan lead tersebut menggambarkan tiga konstruksi utama dalam konsep kontraterorisme. pertama, generasi muda adalah sasaran utama proses doktrinasi terorisme. karena itu perlu dikembangkan pesan-pesan kontraterorisme yang bisa menjangkau generasi muda bangsa. kedua, pemahaman tentang konsep jihad yang keliru dikalangan sebagian umat islam sehingga berujung pada manifestasi ajaran yang keliru. karena itu konsep kontraterorisme harus mengadopsi pemahaman jihad yang benar sehingga bisa diturunkan dalam pesan-pesan yang mudah dipahami, kontekstual dan relevan dengan generasi muda saat ini. ketiga, pemahaman jihad yang keliru menjadikan penganutnya gelap mata dan menghalalkan segala cara. karena itu menghadapi kondisi semacam ini diperlukan pesan-pesan konsruktif yang mampu dipahami dan diaplikasikan oleh generasi muda. upaya media ini menghadirkan pesan-pesan kontraterorisme melalui mantan terpidana terorisme menunjukkan terobosan yang berbeda dibanding media lainnya. metrotvnews.com mencoba mengkonstruksi pesan yang berbeda dengan menghadirkan sumber lain berupa testimony manta terpidana terorisme. dibanding sumber-sumber resmi aparatur negara yang lebih banyak memberitakan aksi penangkapan teroris, testimony ini lebih mengena dikalangan generasi muda. media ini berusaha menunjukkan sisi-sisi lain dari aspek penanganan terorisme termasuk manajemen lembaga pemasyarakatan yang harus dibenahi karena justru menjadi sarang doktrinasi radikalisme. c. framing kompas.com : kontraterorisme dari sumber utama salah satu upaya untuk mengkonstruksi pesan terorisme nampak pada berita yang dimuat tanggal 27 september 2017 berjudul “bnpt rekrut bloger dan netizen untuk melawan kelompok teroris”. analisis: 1. struktur sintaksis lead berita “kepala badan nasional penanggulangan terorisme ( bnpt) komjen pol suhardi alius mengungkapkan bahwa pihaknya telah merekrut bloger dan netizen untuk dilibatkan dalam upaya meredam penyebaran paham radikal melalui internet” menggambarkan inti berita secara keseluruhan. 2. struktur skrip kutipan tunggal pernyataan dari narasumber utama (who) menunjukkan aspek kredibilitas narasumber untuk menunjukkan kredibilitas fakta berita (what). aspek ini dikaitkan dengan aspek why “ rekrutmen ditujukan untuk menangkal propaganda terorisme di dunia maya”. 3. struktur tematik tema tunggal yaitu upaya bnpt melakukan kontraterorisme di dunia maya dengan merekrut netizen dan blogger untuk mengembangkan konten dan propaganda kontraterorisme. 4. struktur retoris pilihan kata yang digunakan: netizen, blogger, kegiatan kontraterorisme dan propaganda kontraterorisme. berita ini menggambarkan urgensi peran bloger dan netizen dalam upaya deradikalisasi. dunia maya dianggap sebagai salah satu sumber utama penyebaran paham radikal sekaligus dijadikan sebagai tempat 149 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia rekrutmen calon pelaku terror. media sosial penuh dengan konten radikalisme dan terorisme sehingga dibutuhkan upaya serius untuk menangkal di dunia kasat mata ini. berikut adalah lead berita tersebut “kepala badan nasional penanggulangan terorisme ( bnpt) komjen pol suhardi alius mengungkapkan bahwa pihaknya telah merekrut bloger dan netizen untuk dilibatkan dalam upaya meredam penyebaran paham radikal melalui internet”. keterlibatan bloger dan netizen dianggap krusial untuk meredam penyebaran paham radikal di dunia maya. karena itu bnpt menjadikan program ini sebagai bagian dari langkah kontra terorisme. konstruksi yang dikembangkan oleh kompas. com menunjukkan pentingnya peran aktif di dunia dalam progam kontraterorisme. berikut lanjutan lead berita “hal itu dilakukan sebagai bentuk kontrapropaganda paham radikal yang disebarkan oleh kelompok terorisme di media sosial”. pesan kontraterorisme dimaknai sebagai bentuk kontra-propaganda yang dilakukan para pelaku terror. pendekatan ini masih menafikan bentuk penyebaran ideology radikal melalui cara-cara yang lain misalnya doktrinasi antar individu yang sering dilakukan pelaku terror. konstruksi pemberitaan kompas.com dengan mengutip sumber-sumber dari kepolisian ditujukan untuk menjaga kredibilitas dan menempatkan pada posisi yang tidak memihak kelompok manapun. beragam argument disampaikan oleh organisasi islam tentang upaya deradikalisasi, dan media ini memposisikan diri untuk tidak memihak kepada salah satu kelompok tersebut. rekrutmen bloger dan netizen merupakan bagian dari upaya deradikalisasi disamping pendekatan normative lainya. sebagaimana disebutkan dalam penutup berita, upaya yang dilakukan bnpt dalam menanggulangi radikalisme juga menggunakan pendekatan normative berupa pembentukan organisasi anti radikalisme. berikut petikan berita tersebut. “media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube pun digunakan sebagai sarana kontra-propaganda. selain itu, dalam melakukan kontra-radikalisasi, bnpt juga membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme (fkpt) di 32 provinsi”. konstruksi pesan kontraterosime yang dilakukan oleh kompas.com menekankan pentingnya keterlibatan blogger dan netizen. perkembangan sosial media demikian pesat dan bisa dimanfaatkan untuk beragam tujuan. organisasi terror seperti isis juga memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan paham, melakukan cuci otak, melakukan rekkrutmen bahkan memberi perintah untuk melakukan aksi terror. generasi muda saat ini aktif di berbagai sosial media dan mereka merupakan sasaran empuk dari penyebaran ideology radikal. karena itu upaya kontraterorisme di media sosial harus mendapatkan perhatian yang serius. pesan ini yang dikembangkan oleh kompas.com dengan merujuk pada kebijakan bnpt merekrut blogger dan netizen dalam rangka kontraterorisme. d. framing viva.co.id : terorisme terstruktur lebih mudah diatasi dalam berita yang dimuat pada tanggal 11 juli 2017 berjudul: “polisi mengaku sulit deteksi gerakan teroris individual” . analisis: 1. struktur sintaksis lead yang berbunyi “kepolisian mengakui kesulitan melacak dan mendeteksi gerakan pelaku teror individual alias lone wolf. aksi teror mereka yang tak terorganisir ini cenderung tak menentu, sehingga sulit diprediksi”, merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa pola serangan teroris ada yang terstruktur da nada yang tidak. serangan tidak terstruktur lebih sulit untuk dideteksi 2. struktur skrip unsur utama berita terletak pada how yang menjelaskan pola-pola serangan teroris baik yang terstruktur maupun bergerak sendiri. 3. struktur tematik tema utama pemberitaan menunjukkan penjelasan pola-pola serangan teroris baik yang terstruktur maupun tidak. 4. struktur retoris pilihan kata ‘lone wolf ” menunjukkan upaya 150 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 yang tidak terstruktur dalam menyerangan dan berberak berdasar kemauan sendiri. persamaan visi yang menunjukkan mengapa mereka mau melakukan gerakan tersebut. viva.co.id ingin menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kemampuan untuk mengatasi terorisme yang terorganisir. sementara teroris yang bergerak sendirian justru sulit untuk dideteksi. lead berita yang berbunyi “kepolisian mengakui kesulitan melacak dan mendeteksi gerakan pelaku teror individual alias lone wolf. aksi teror mereka yang tak terorganisir ini cenderung tak menentu, sehingga sulit diprediksi” menunjukkan dengan jelas bagaimana kesulitan kepolisian menangani teroris tunggal yang tidak terorganisir. petikan tubuh berita berikut ini menggambarkan maksud dari kesulitan yang dihadapi kepolisian. ““lone wolf ini bergerak sendiri, tujuannya tidak tentu. beda dengan mereka yang masuk ke dalam satu jaringan yang bisa kita maping oleh tim densus,” ujar kepala bidang humas polda jawa barat, kombes pol yusri yunus, selasa 11 juli 2017”. viva.co.id tidak melakukan konstruksi pesan kontraterorisme dalam pemberitaan ini. mereka ingin menunjukkan bahwa penanganan terorisme yang dijalankan oleh kepolisian selama ini sudah tepat. kesulitan ketika menghadapi serangan tunggal menjadi sebuah pengecualian dari kerja kontraterorisme secara umum. berita ini juga menunjukkan bahwa kemampuan kepolisian untuk mengatasi gerakan terror di indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. teroris yang bergerak sendirian sulit untuk dideteksi sehingga membutuhkan bantuan dari segenap masyarakat untuk mengungkap aksi tersebut. kepolisian memiliki kemampuan untuk mendeteksi teorisme yang terorganisir namun kesulitan untuk menghadapi teroris tunggal. e. empat media minim konstruksi kontraterorisme ancaman insurgensi, termasuk yang menggunakan cara utama terorisme, di indonesia bersumber dari dua situasi, eksternal dan internal. lingkungan eksternal terutama dikarenakan faktor globalisasi dan situasi dunia yang berubah unipolar. globalisasi telah mempermudah transportasi dan komunikasi global sehingga nilai dan norma suatu kebudayaan dapat tersebar dan mempengaruhi kebudayaan lainnya (karnavian, 2013). serangan teroris selalu dramatis dan mengandung sisi kemanusiaan, apalagi jika jatuh korban. selain itu terorisme hampir selalu memiliki pengaruh (impact) internasional. untuk kasus di indonesia, misalnya, serangan teroris ditujukan kepada komunitas internasional seperti kedutaan, properti milik asing, atau warga negara asing. dengan demikian dapat dipastikan terorisme memenuhi syarat-syarat bagi berita utama dalam sebuah media. belum lagi aspek kekerasan dan darah, kerusakan, tragedi, ketakutan, heroisme dan hal-hal lain yang membuat peristiwa tersebut semakin atraktif untuk diberitakan. selanjutnya kompetisi antar media dan kecepatan dalam pemberitaan juga memberikan kontribusi bagaimana media menggunakan terorisme. tidak bisa kita elakan lagi, setelah liberalisasi media massa, kompetisi merupakan hal yang sangat fundamental. dalam hubungannnya dengan televisi dan pemberitaan maka setiap stasiun televisi akan berlomba bukan hanya mencari berita dengan sisi yang paling atraktif akan tetapi juga menjadi yang pertama menayangkannya. keberhasilan pengungkapan kasus bom bali 1 dan jaringan teror ji telah membuat polri dipercaya untuk menjalankan peran ”keamanan besar”nya yang selama ini diragukan banyak kalangan apakah akan dapat diperankan oleh polri dengan berhasil. sadar atau tidak sadar, pemerintah telah mulai mendapatkan format yang dirasakan pas dengan situasi aktual era reformasi dalam menanggulangi gerakan insurgensi. pemerintah menekankan strategi penegakan hukum dengan metode ”due process of law” dimana para pelaku teror, yang sebenarnya insurgen, diproses hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka dan 151 mubarok dan diah wulandari, konstruksi media dalam pemberitaan kontra terorisme di indonesia menampilkan ”game” adu bukti. strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan ham. sekali lagi, sadar atau tidak, strategi ini telah membawa dampak positif dalam prinsip kontra-insurgensi para teoretis strategis, yang menekankan pentingnya memisahkan insurgen dari masyarakat/populasi sehingga insurgen gagal merebut dukungan populasi(karnavian, 2013). keempat media selama tahun 2017 tidak secara khusus melakukan upaya konstruksi pesan kontraterorisme. catatan dari pemberitaan yang dimuat keempat media tersebut terletak pada satu aspek persamaan yaitu mengutip sumber tunggal dari aparatur resmi negara. kepolisian menjadi narasumber terbanyak dalam pemberitaan. hal ini bisa dipahami karena kepolisian melalui densus 88 merupakan actor utama yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menangani terorisme. kedua, sumber dari bnpt menduduki porsi cukup banyak setelah kepolisian. bnpt adalah sebuah badan yang ditujukan untuk mengembangkan dan melaksanakan system penanggulangan terorisme melalui pendekatan persuasive. simpulan keempat media selama tahun 2017 tidak secara khusus melakukan upaya konstruksi pesan kontraterorisme. catatan dari pemberitaan yang dimuat keempat media tersebut terletak pada satu aspek persamaan yaitu mengutip sumber tunggal dari aparatur resmi negara. kepolisian menjadi narasumber terbanyak dalam pemberitaan. hal ini bisa dipahami karena kepolisian melalui densus 88 merupakan actor utama yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menangani terorisme. kedua, sumber dari bnpt menduduki porsi cukup banyak setelah kepolisian. bnpt adalah sebuah badan yang ditujukan untuk mengembangkan dan melaksanakan system penanggulangan terorisme melalui pendekatan persuasif. framing detik.com menekankan pemberitaan hardnews dalam pemberitaan terorisme selama tahun 2017. metrotvnews. com mengedepankan testimony pemberitaan dengan narasumber manta pelaku terror sebagai upaya kontraterorisme. kompas. com mengedepankan sumber resmi dari kepolisian dan bnpt dalam mengkonstruksi pesan kontraterosime. viva.co.id memuji kinerja kepolisian dan menekankan aspek lone wolf (teroris tunggal) sebagai pengecualian penangan terorisme yang terstruktur. 152 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 daftar pustaka bungin, b. (2001). metodologi penelitian kualitatif. jakarta: rajawali press. denzin, n. k., & lincoln, y. s. (2005). handbook of qualitative research. london: sage publication. eriyanto. (2005). analisis framing. yogyakarta: pt lkis pelangi aksara. karnavian, t. (2013). strategi penanganan insurgensi dan terorisme indonesia. srigunting. littlejohn, s. w. (2008). theories of human communication 9th edition (9th ed.). wadsworth: belmont ca. mubarok. (2012). stigmatisasi pemberitaan terorisme di media massa. interaksi mikom undip, 1(1), 34–45. prastya, n. m. (2016). analisis framing dalam riset public relations narayana. informasi uny, 46(2), 193204. shoemaker, p., & reese, s. d. (1996). mediating the message: theories of influences on mass media: 2nd edition (2nd ed.). newyork: longman. sobur, a. (2009). analisis teks media. bandung: pt. remaja rosdakarya. sudibyo, a. (2001). politik media dan pertarungan wacana. yogyakarta: pt lkis pelangi aksara. j-informasi 2021 n0 1.indd 1 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp. 1-26, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.29668. 1-26 the implication of organizational culture for building organizational identity strategy (case study of ppid ministry of finance) reinaldy ferdiansyah magister of communication science, faculty of social and political science, sebelas maret university, surakarta, indonesia email: reinaldy.ferdiansyah@student.uns.ac.id andre noevi rahmanto departement of communication science, faculty of social and political science, sebelas maret university, surakarta, indonesia email: andreyuda@gmail.com yulius slamet departement of sociology, faculty of social and political science, sebelas maret university, surakarta, indonesia email: yuliusslamet48@gmail.com abstract this article was made based on the changing needs of the community for information in the era of information and communication technology. to be able to communicate policies in the field of public information disclosure, the government must be able to realize transparently, effectively, efficiently and accountably. the communication process must be supported by a good and reliable organizational identity. this research was conducted to see the 2 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 implications of how organizational culture changes in the digital era in the ministry of finance’s public information service process since 2018. the organizational communication process is used as a liaison for the creation of good relations between organizations and the public. this study uses descriptive analytic research methods with results that explain that organizational culture is important in supporting changes in ppid ministry of finance’s (ppid mof) public information service activities in the digital age. the implication can be seen that changes in the ppid mof organizational identity through the use of social media will depend on the organization’s strategy and organizational cultural activities. furthermore, it is expected that the use of social media can be used as a way to educate and increase public participation in the field of public information services. keywords: identity development, organization communication, communication strategi, social media, organization culture. introduction the concept of organizational governance that is applied based on the principles of fairness, openness, and a sense of responsibility is the implementation of good governance processes that are used to achieve organizational goals (sriwijayanti, 2019). improving the quality of human resources needs to be carried out in a fully planned, directed and sustainable manner. this is the basis for improving the performance of government resources in order to foster professionalism at work (trisnawati & wiratmaja, 2018). government transparency can be implemented by opening up to the rights of the community, namely in terms of obtaining correct, honest and non-discriminatory information (nasution, 2018). two main resources in the pr industry, namely the importance of organizations having management and employees as production services, and information and communication as services to the external and internal public (nguru & ibrahim, 2018). in order to provide public information services, the implementation of law number 14 of 2008 in the ministry of finance is based on the decree of the minister of finance (finance, 2019b). the head of the communication and information services bureau is appointed as ppid of the ministry of finance who performs the task of providing public information services to the ministry of finance and is responsible for storing, documenting, providing, 3 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) and/or providing public information services within the ministry of finance (finance, 2019a). ppid mof identity development in realizing targeted public information services must be strategically planned for identity building and organizational branding in gaining public trust. the interpretation of identity is based on various kinds of social identity theories, where the theory examines how people identify themselves by referring to other social groups (tench & yeomans, 2017). the public prioritizes the best service by looking at the image of the company or organization. this will affect the trust and use of company services by the public (khopipah & turistiati, 2019). managerial processes and internal communication have an important role to play in strengthening the organization. organizations that do not have a strong identity will struggle to build and maintain a reputation in the long term (maier, 2016). recognition of the identity of an organization has an important role in seeing the level of society’s need for that organization. the concept of identity refers to the relationship to external stakeholders that an organization expresses and categorizes itself. with the emergence of organizational communication and strategic communication that was put forward by alvesson in 1990, the recent focus on the ideational dimension of the organization has an important role in the process of building image, reputation and identity (tench & yeomans, 2017). the fast evolution of the internet has offered many new opportunities to search for information and communicate without boundaries over the last few decades. starting with the modernization paradigm of academics that supports the transfer of technology to society (ibrahim & tijjani, 2019), currently technology is developing and it is possible to express feelings and thoughts through social media (tsimonis & dimitriadis, 2014). the migration of a large number of internet users to social media channels can affect strategic communication as well as speed up the communication process. in reaching large numbers of people, companies try to change their views either positively or negatively when social media content becomes viral in society (plowman, 2013). social media can be used by companies to access millions of people. tsimonis & dimitriadis (2014) explain that the use of social media by a large number of people can be utilized by companies, because social media networks can help provide information about the company and make people familiar with the company, and can create brand awareness. currently, many professionals 4 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 in the field of communication use social media because of its ability to reach the wider community, generate viral information dissemination, and get the public involved (macnamara, 2010), and enable active community participation (kreiss, meadows, & remensperger, 2015). organizational communicators hope that by using social media, they can meet the needs of external stakeholders which increasingly increase demands for organizational transparency, thus maintaining public trust in the organization (uzunoglu & onat, 2012). communication managers must have the right capacity in using technology, especially professionals who are designated as managers of communications in the government (putra, 2017). a strategic plan is needed by organizations to be consistent in all aspects of communication, including when measuring trends before, during, and after a campaign to be able to show the impact of social media on the organization (plowman & wilson, 2018). several previous studies discussed more about the role of practitioners in carrying out communication strategies through social media and building organizational identity through social media. as has been done by kenneth d. plowman & christopher wilson (2018) which shows that practitioners are involved in the development of social media strategy and tactical implementation, they have not seen that their involvement is largely related to their organizational strategy from tactical social media activities. in addition, marius badea (2014) explains social media strategy and some organizational constraints and risks in the use of modern communication methods. furthermore, dursun bingöl et al. (2013) talked about the need for an evaluation of the value of organizational culture which requires the development of new strategies to get a better understanding of the corporate organizational identity which is a limitation of their research. in this study, there are limitations related to the value of organizational culture in previous research and the interests of the ppid mof in realizing good state administration in public information disclosure, researchers feel the need to conduct research related to the implications of organizational culture on the development of the ppid mof organizational identity in order to increase active participation and trust. public. analysis related to the relationship of organizational culture activities and the formation of the ppid mof identity through social media is important to know considering that the ppid mof is one of the public bodies that has received the best predicate in the field of public information disclosure since 2014. 5 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) literature review organizational identity the concepts of image, reputation and identity have conquered the minds and souls of many executives or communications managers over the past two decades. this concept not only affects the business world, public organizations are also affected (tench & yeomans, 2017). in categorizing the role of the public, organizational identity can be influenced by the identification process of problems, solutions, and the relationship between the focus of the organization and certain audiences (jensen et al., 2012; glynn & navis, 2013; paolella & durand, 2016). organizational identity has a strong influence on organizational performance in building organizational image. organizational identity is needed as a measure of organizational personality in the view of society. organizational identity is not only in the form of a company brand, but includes work ethics and policies which are specific characteristics inherent in the organization and are associated with the relationship between image and organizational culture (prasetyo & himam, 2013). organizational identity theory explains that organizational identity works independently and can be used to see the combined benefits of organizational theory practice (mujib, 2017). furthermore, maier uses corporate communication theory described by van riel and fombrun, which theorizes that organizations without a strong sense of identity striving to develop a coherent brand will be impossible to build and maintain a strong reputation in the long term (maier, 2016). implementing the concept of organizational identity in an organization is not easy to do. the concept of organizational identity focuses on patterns of meaning and reason among members of an organization that lead to general values that exist in the organization, identification of the organization, and a sense of belonging (cornelissen, 2014). organizational identity will depend on the meaning given to it by organizational members, this has made previous researchers understand that organizational identity is seen from a social constructionist perspective (mujib, 2017; he & brown, 2013). based on this, researchers argue that organizational identity has an influence on the development of organizational image. thus, people’s view 6 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 of an organization will be influenced by the personality of the organization which will be linked to the organizational culture. identity needs to be built and maintained by focusing on the organization’s vision and mission, so that identity development must start from the organizational identification stage. communication strategic management the relationship between public relations (pr) and communication strategy is about the organization and its environment. the corporate communication strategy is adaptive, when the strategy involves a process to balance the mission and vision of the organization with regard to external environmental conditions, it can encourage the organization to make strategy formation (cornelissen, 2011). communication strategies are often planned in support of organizational actions to achieve the desired results. the communication strategy is defined as a “communicative construct” because it comes from the interaction pattern between the communicant’s responses, context, and discursive patterns (king, 2009). christensen & cornelissen (2011) and olivant (2016) add that the company’s communication strategy includes the organization and its environment. meanwhile, strategic communication management aims to focus on results (lukaszewski, 2013). strategic communication that focuses on measurable goals must always be monitored with an evaluation which in the process consists of themes, messages, and products (plowman, 2013). in strategic communication planning theory, van ruler (2018) strategic communication is used to build organizational strategy. the models used in strategic communication planning and public relations planning will be mostly the same (smith, 2013). meanwhile, the concept used for strategic campaigns is a different process and there is no general theory that can be used to explain the strategic campaign process and predict the results (werder, 2015). organizational evaluation is very important for strategic communication planning in measuring the level of organizational change with respect to public expectations. atkin & rice (2012) explained that evaluation allows organizations to adapt to campaign strategies based on continuous assessment. plowman (2016) and olivant (2016) agree on the delineation between communication strategy and tactics. the one-way transitional communication model can be used for a long-term strategy by involving the public (macnamara & zerfass, 2012). public communications that are interconnected must be 7 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) fluid, volatile, and participatory (murphy, 2011). communication strategy is an effort to disseminate messages or information in helping organizations map the situation to the target target. cangara (2013) explains that the acada planning model focuses on the fact-finding process at the initial stage and program implementation at the next stage. in this connection, a relevant perspective in supporting the development of organizational identity is to carry out a communication strategy. one of the communication planning models to see the relationship between supporting components and make projections that can affect the implementation of a communication strategy is acada (cangara, 2013). for this reason, researchers believe that the communication strategy process is important for organizations in the process of developing organizational identity. communication and organizational culture when we communicate with one another, we create structures, patterns of rules and norms that range from large social and cultural institutions to smaller individual relationships. structuration theory has often been applied to this research on organizational communication because of the importance of structures and systems for organizing (littlejohn et al., 2017). besides organizational communication, organizational culture is important in supporting the organizational development process. organizational culture as an organizational learning material in finding solutions to external problems and integration by looking at the basic common assumptions that the group learns when solving problems (schein, 2010). organizational culture is one of the most popular approaches to scientific research and teaching about organizations. the organizational culture movement has become very broad, touching almost all aspects of organizational life (littlejohn et al., 2017). several important characteristics related to organizational culture such as the behavior of organizational members, reflected norms, dominant values, organizational philosophy on how to treat stakeholders, firm rules, and organizational climate that sees how employees interact (ojo, 2010). furthermore, schein (2010) states that there are 3 (three) cultural levels that are important for the development of organizational culture. the first level of culture is artifacts, which are cultural products that are visible in the form of phenomena that can be felt, heard, and seen when we are in a new group environment. the visible artifacts from the organization include architecture, language, and technology and product. second, beliefs and values, which are 8 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 goals, values, and rationality to be used as a guide or evaluation of a phenomenon and simplification of values to focus on organizational actions and goals. the last is basic assumptions, implicit assumptions about how the organization acts that emphasize how members of the organization think, see, and feel and can influence the behavior of members and the organization as a whole. organizational culture becomes important in the process of planning communication strategies and building organizational identity. based on the above discussion, researchers assume that organizational culture will see the behavior of organizational members and be associated with organizational rules. changes in organizational culture will determine the organizational climate in realizing an organizational identity development strategy. new media a terminology used to describe the convergence process of digital communication technology connected to a network can be said as new media. the existence of new media will change the existing ecosystem, but it cannot be said as a substitute. new media is generally additive, this is one of the laws of communication technology (naughton, 2012). with the existence of new media, in this case the internet, offers a new way for the public to obtain public information on public bodies. technology plays a major role in narrowing time, space and distance so that they are connected to each other in cyber space (jati, 2016). the development of new media provides opportunities for organizations to engage in conversations with stakeholders or the general public in an interactive manner (cornelissen, 2011). quick response to various requests or needs of the public is something that must be owned by the government, because it is a demand for the needs of modern society. in other words, the government must be able to carry out all service processes needed by the community in whatever form it must be provided properly, quickly and cheaply. the public does not need to see how the government process organizes itself, for that the government must be able to apply information and communication technology in every public service delivery (rahmawati, 2011). 9 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) social media management social construction of technology (scot) is a new media theory which is mostly seen and used as an approach to the history of the study of new technology. scot sees that the involvement of actors and groups has the potential to form all technologies where social action must be maintained in the process of communication and interaction through the use of social media (octavianto, 2014). meanwhile, theory of connective action highlights the social media mechanism through the use of hashtags which are used as narratives that are built collectively in building brand awareness, interaction processes, and identity (blaszka et al., 2012); hambrick & pegoraro (2014); clark (2016). according to wright & hinson (2015), pr practitioners feel that pr should be responsible for monitoring and managing social media communications and those that appear in organizations. social media planning correlates with social media leadership and influence (sweetser & kelleher, 2011). however, most pr practitioners do not have a real idea of what is working and what is not in their social and digital programs but they must develop strategic communication through social media (theaker, 2016). the development of social media is very explosive. the penetration of social media can quickly affect the community and use corporate branding and marketing strategies, although it has not been used by most companies (dickey & lewis, 2010; gallaugher & ransbotham, 2010; kaplan & haenlein, 2010). brand communication through social media is defined as the process of distributing corporate identity through social media. the large number of people who access social media can be used by companies to use social media to build relationships with millions of people. companies can use social media to socialize about the organization and create relationships with the community. this can foster brand awareness in the community (tsimonis & dimitriadis, 2014). thus, according to researchers, it is important to carry out social media management in this digital era to support communication strategies in building organizational identity. social media management is used to integrate changes from the information technology side to organizational cultural habits through clear rules and standards. the use of hashtags can be used as a tool to generate discourse in society regarding organizational identity. 10 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 methods data collection secondary data and primary data were specifically collected by researchers for research purposes (saunders et al., 2016). data collection techniques vary through six sources of evidence such as documentation, archives, direct observation, participant observation, physical artifacts, and interviews (yin, 2018). researchers used primary data obtained through a semi-structured interview and observation process. semi-structured interviews are used to understand the relationship between variables when collecting empirical data and answering research questions (saunders et al., 2016). in this study, interviews were conducted on three levels of positions in the organization, namely the head of the data management and information services management section, the head of the sub-section for data management and information dispute handling (head of pdpsi), and the staff at the pdpsi sub-section as the ppid mof social media admin. the selection of respondents was based on the implementation of ppid duties and functions of the ministry of finance by data management section. meanwhile, observations are made by looking at work patterns and being involved in the ppid mof work process. meanwhile, to obtain secondary data, researchers conducted an analysis of books, journals, related official documents, ministry of finance website, ppid mof social media, and seminars related to qualitative content analysis methods, which systematically illustrate the importance of context in determining meaning (flick, 2013; krippendorff, 2018). data analysis after collecting empirical data, data analysis was carried out to answer research questions according to research needs. the use of descriptive analytic research methods in this study aims to see the organizational design of the categories found and the relationships that arise (kusuma, 2013). furthermore, research can provide depth and understanding of existing problems by revealing informants perspectives (lindlof & taylor, 2017). research quality the quality of all parts of the research must be ensured and can be achieved by validity, reliability, and research ethics (yin, 2018). in addition, data 11 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) validity is obtained using four criteria, namely (1) credibility, (2) transferability, (3) dependability, and (4) confirmability. the triangulation of data used in this study is source triangulation which has been carried out by conducting a semi-structured interview process, while the researchers conducted validity and reliability tests based on credibility criteria which include the adequacy of materials and the data triangulation process (perdana et al., 2016). results and discussion ppid mof identity in the public information service process providing information needed by the public is one of the tasks that must be carried out by the bureau of communication and information services. this task is a form of transparency of government performance, as well as optimizing public oversight. in 2018, the ppid mof took the initiative to carry out a survey of the ppid mof information services in 2017 as an effort to improve the ppid mof information services. the survey generates information regarding preferences, understanding, and satisfaction levels of information applicants using the ppid mof information services. this activity is in line with the process of categorizing the role of the public wherein the identification of the relationship between the organization and certain audiences is carried out (jensen et al., 2012; glynn & navis, 2013; paolella & durand, 2016). the results are used as input for the development or improvement of the ppid mof services. to improve the performance of providing this information ppid mof is used survey to see public satisfaction. this survey targeted users of the ppid mof information service during 2017. the survey was conducted through 1017 email users with details of 770 emails being read, 455 opening the survey link, and 414 respondents filling in the survey link (kli, 2017). two important steps used as the basis for discussing the ppid mof communication strategy in building identity are public habits and understanding. this was done to assess the organization from the functional and social constructionist side as described by he & brown (2013). first step is to measure the habits, at this stage the background and reasons for the respondents using ppid information services are taken. the use of information technology in the form of websites, applications and social media seems to be more attractive to respondents. second step is to measure the level of understanding, not only the 12 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 habit of using information services, the respondents are also confronted with knowledge about ppid information services. this can see the gap or similarity between understanding and the level of respondent satisfaction. based on the survey results, the level of public habits and understanding can be used as benchmarks for the ppid mof to see the extent of public participation in the ministry of finance’s public information services. the use of the ppid mof information services based on the survey results resulted in a very good public perception. in percentage terms, most of the public who have submitted requests for public information think that the ppid mof is always responding to the request (35.7%), the information provided by the ppid mof is accurate (30.4%), and the ease of access to information services (18.6 %). these results prove that the influence of organizational identity includes the ppid mof work ethic and policies in it, according to research conducted by prasetyo & himam (2013) in this regard, ppid mof tries to reach the level of public understanding of the ministry of finance’s public information services. one example of the development of the survey results is the use of social media to provide education to the public on ppid and public information disclosure within the ministry of finance. to accommodate these educational activities, the ppid mof uses various social media channels such as twitter, instragram, facebook, and youtube. as a form of a follow-up to the ppid information service satisfaction survey in 2017, the ppid mof began discussing the communication strategy planning process to carry out some of the suggestions generated from the survey. this is part of the ppid mof commitment to always innovate and improve public information services in order to achieve the goal of information disclosure within the ministry of finance. thus, ppid mof feels organizations without a strong sense of identity must struggle to build and maintain a reputation as explained by (maier, 2016). ppid mof communication strategy management the process of planning a communication strategy to build the ppid mof identity through the use of social media has been carried out since semester 2 of 2018. thus, the ppid mof has made efforts to conduct public communication that is fluid, volatile, and participatory as explained murphy (2011). the head of the data management and information service management section is assisted by the head of the subdivision of data management and 13 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) information dispute handling along with several pdpsi subdivision staff to analyze to make a communication planning strategy. the communication strategy is carried out in order to build the ppid mof identity so that it can reach the wider community in accordance with the obligations in the law on public information openness and in order to build effective communication with the community. it can be seen that the communication strategy carried out is in accordance with the opinion of king (2009) which states that all come from interaction patterns. namely the relationship between context, communicant responses and discursive patterns. in this case, the researcher explains the process by using the acada communication planning model which consists of assessment, communication and analysis, design, and action (cangara, 2013) on the communication strategy that will be created. this is in line with the effort to map the situation to the target targets to find initial facts and implement further programs. the results of the analysis are based on the result of interview, observation, and triangulation of data which found a finding by acada analysis process. first step in the communication planning process is assessment, namely by describing the description of the problems that occur. this analysis is including, a) the identity of the ppid mof is not yet known to the wider community, although in the past 6 years the ppid mof has always received the title of the best public agency in the field of public information services in the ministry category; b) the development of the ppid mof identity is very much needed in realizing public information services that are right on target and can reach the community, according to the original purpose of the formation of the central information commiton (kip) law. c) every year the ppid mof always monitors and evaluates public information services. in this case, innovation will continue to be made to improve the quality of the ministry of finance’s public information services. second process is communication and analysis, it is a mapping of the availability of existing communication infrastructure, developing communication objectives, and implementing evaluation indicators that include, a) ministry of finance already has a strong image when compared to the ppid mof. with the ministry of finance’s website and supported by the ppid mof website, it will expand the information and communication network to the public; b) to improve the quality of public information services, one of the goals that the ppid mof should do is to facilitate the process of delivering information and communication with the public; c) the use of hashtags is a trend used 14 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 by netizens in creating a discourse through social media; and d) information related to state finances and assets is an important issue that develops in the community if it is not well informed, it must be communicated in order to create a transparent goverment. design is the third process which steps in determining and establishing a communication strategy include, a) strategy of forming its identity, the ppid mof hopes that the message to be conveyed is a message that reflects that the ppid mof is part of the public, which is entirely based on experience, knowledge and understanding of the real facts. the first step taken by the ppid mof is to formulate a communication plan and strategy with all public information service officers on how to campaign identity on social media; b) process of submitting the introduction of the ppid mof identity will be carried out through several social media platforms according to the trend of digital communication technology in indonesia; c) by utilizing social media to support the management of public information disclosure, there has been a change in the work culture of employees at the ppid mof. the last process is action or implementation carried out, which including the ppid mof social media account creation, the use of the hashtag #temantransparent as a form of building ppid mof identity, undertake a special strategy to campaign to the public through social media, and process of monitoring and evaluating the implementation of the ppid mof activities through social media. social media management and ppid mof work culture cornelissen (2011), rahmawati (2011), and naughton (2012) state that the involvement of organizations to convey messages to the public interactively and the provision of good, fast, and inexpensive service processes to society can be seen as a process of changing the ecosystem or adapting the ppid mof to new media and social media. in the second semester of 2018, ppid mof has utilized social media to educate the public about public information disclosure and the implementation of public information disclosure within the ministry of finance through twitter (@ppidkemenkeu), instagram (ppid.kemenkeu), facebook (@ppid.keuangan), and youtube (ppid kementerian keuangan). the management of the ppid mof social media is carried out in a professional manner, by continuing to follow the latest developments in its use. in preparing the material on social media, the ppid mof social media admin has planned the material to be posted, so that it can be adjusted to the latest 15 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) issues from the ministry of finance’s social media, but still avoids repeating the material. besides being used to educate the public, ppid social media is also used as a means to build the ppid mof identity. henceforth, discussions related to this research will of course start from the opinions of previous communication experts. king (2009) calls this interactive strategy construction an “emerging communication strategy”. he defines emerging communication strategies as communicative constructs derived from the interaction between reader / listener responses, existing contexts, and discursive patterns (king, 2009). meanwhile, murphy (2011) proposes that the strategic communication network view provides a “holistic view of the arena of opinion in which public communication takes place” and recognizes that it is interconnected, fluid, volatile and participatory in nature. verhoeven, zerfass, & tench (2011) note that maintaining the social legitimacy of an organization is the main task of management communication. the results of the communication strategy will be taken into consideration by the leadership to decide whether or not to carry out these recommendations. in line with cornelissen’s (2011) explanation which explains adaptive nature can encourage organizations to make strategy formation. management decisions and input from employees will also affect the success or failure of implementing a communication strategy. after the decision was made regarding this matter, the recommendation that stated that it was necessary to build the ppid mof identity through social media must be implemented by the ministry of finance’s public information service officers. this of course will affect the work process or work culture of the organization. the communication strategy used by the ppid mof to build identity through social media needs to be done to reach the wider community, this is a form of implementation of the law on public information openness. the use of the hashtag #temantranspparency is used as one of the methods used by the ppid mof in campaigning for the ppid mof identity to the public. this is in line with the social media mechanism where the use of hashtags can be in the form of narratives that are built to support brand awareness, the interaction process, and the identity of the ppid mof as explained by blaszka et al., (2012), hambrick & pegoraro (2014), and clark (2016). in implementing the recommendations for the resulting communication strategy, the posts made by the ppid mof admin were the result of discussions with the leadership. since august 28 year 2018, ppid mof began campaigning for the public to participate in monitoring and become #temantransparent. 16 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 thus, the social media activities carried out by the ppid mof through the hashtag #temantransparent prove that social media will quickly affect society and can use branding strategies like what dickey & lewis (2010), gallaugher & ransbotham (2010), and kaplan & haenlein (2010). to ensure that the ppid mof identity development activities through the use of social media run effectively, organizational work culture has an important role in the successful implementation of these activities. in line with the characteristics of organizational culture described by ojo (2010), organizational culture looks at the behavior of organizational members, firm rules, and organizational climate to see employee interactions, so the process of changing organizational work culture can be seen from the existence of new roles and additional tasks that are accepted and implemented by pdpsi subdivision employees who are also the ppid mof admin. the schedule of uploading content made to support the ppid mof work process is prepared as a guide for the ppid mof social media admin in posting content. each month a digital agenda is arranged for content to be uploaded in the following month. the content on the schedule may or may not change according to the results of the meeting and the determination of the strategic plan with the chairman. this proves that there is a need for structures and systems for organization, as explained by littlejohn et al (2017). some of the content to be posted is an implementation of the content theme produced through organizational decisions. some of the themes in the monthly content that guide the social media admin can be seen in table 1. schedule of ppid ministry of finance updating content in 2018, are as follows: table 1. schedule of ppid ministry of finance updating content (source: ppid, 2018) figure clarification 1. monday 1.1 inspirational information. contains inspirational information and activities within the scope of information disclosure of public bodies. 2. tuesday 1.1 activation. contains information on the applicant’s registration activation. 1.2 mof portfolio. information about the duties and functions of the ministry of finance. 17 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) figure clarification 3. wednesday 1.1 learning ppid. used to provide more in-depth knowledge to the public on everything related to ppid. 4. thursday 1.1 ppid stories. contains story information from ppid mof regarding the information disclosure process within the ministry of finance. 5. friday 1.1 worklife balance content. focuses more on an emotional approach to work-life balance. 1.2 simple information. such as tips on protecting personal data, singleuse plastic diets, and more. in the development of organizations and organizational culture, the themes of the content social media change to follows the organizational agenda setting. the themes are on table 2. ppid social media content agenda in 2020, are as follows: table 2. ppid social media content agenda (source: ppid, 2020) figure clarification 1. monday 1.1 education about pnbp. objectives, and types of pnbp. ppid requests from the ministry of finance are not subject to pnbp. 2. tuesday 1.1 education on emai and illegal cellphones. 1.2 news kemenkeu ppid coaching clinic. 3. wednesday 1.1 education about ori018. 4. thursday 1.1 pen program for msmes. 5. friday 1.1 ease of doing business achieved through tax breaks. 18 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 the presence of the ppid mof aims to be the main driver of public information disclosure in the field of state finance, to support indonesia’s inclusive economic growth in the 21st century (ppid mof vision). one of the efforts made to realize this vision is by utilizing the latest information and communication technology to support the management of public information disclosure, one of which is through social media. this is in line with the research of tsimonis & dimitriadis (2014) that the use of social media is to build relationships with many people. to support the ppid mof identity development process through the use of social media, full commitment from the leadership is needed, supported by good implementation of public information service officers within the ministry of finance. the evaluation of the results of the use of social media resulted in the need for guidelines for the use of social media ppid ministry of finance for the ppid mof admin. this was supported by the commencement of the drafting of these guidelines in the second semester of 2019, which is a year after the ppid mof social media began. it is hoped that the drafted guidelines can be used as a guide by the ppid admin of the ministry of finance in providing good and appropriate services through social media. given the conditions of interest in order to achieve the goal of public information disclosure managed by ppid, as well as considering the effectiveness of communication that can be achieved through social media, ppid as a unit that manages public information services needs to build brand awareness and brand image, in forming brand trust. in essence, this will be relevant to make ppid mof a trusted public information service. as the opinion of several previous experts regarding the importance of implementing corporate branding, branding communication, and brand awareness through social media (dickey & lewis, 2010; gallaugher & ransbotham, 2010; kaplan & haenlein, 2010; tsimonis & dimitriadis, 2014). conclusion the construction of the ppid mof identity which began at the end of 2018 went according to the planning that had been done. the process of developing an identity that begins with a communication strategy in determining the use of social media is considered to be one of the keys to building the identity of the ppid mof. identity development must be supported by infrastructure and human resources who are competent in their fields. this will have an 19 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) effect on changing the work culture of the organization from initially passive to becoming more active in providing services or reaching the wider community. the ppid of the ministry of finance always seeks to provide an understanding of the importance of good state administration, namely one that is transparent, effective and efficient, accountable and accountable as mandated by article 6 letter d of law number 14 of 2018 concerning openness of public information. improving the quality of public information services will of course encourage the achievement of the goal of public information disclosure managed by ppid. by considering the effectiveness of communication that can be achieved through social media, ppid as a unit that manages public information services needs to build a strong identity in forming brand trust. recommendations for the next strategy are to utilize public relations practitioners/employees in the field of public information services to always innovate in supporting the ppid mof identity development process on social media so that it will get better. acknowledgement i thank the following individuals for their expertise and assistance throughout all aspects of our study and for their help in writing the manuscript. this research was supported by [mr. benni setiawan, editor in chief] and also the editorial team whose involved then provided insight and expertise that greatly assisted the research by the valuable suggestion and commentaries. references atkin, c. k., & rice, r. e. (2012). advances in public communication campaigns. the international encyclopedia of media studies. badea, m. (2014). social media and organizational communication. procediasocial and behavioral sciences, 149, 70–75. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2014.08.192 bingöl, d., şener, ş., & çevik, e. (2013). the effect of organizational culture on organizational image and identity: evidence from a pharmaceutical company. procedia-social and behavioral sciences, 99, 222-229. https://doi. org/10.1016/j.sbspro.2013.10.489 blaszka, m., burch, l. m., frederick, e. l., clavio, g., & walsh, p. (2012). # worldseries: an empirical examination of a twitter hashtag during a 20 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 major sporting event. international journal of sport communication, 5(4), 435–453. cangara, h. (2013). perencanaan dan strategi komunikasi. pt. raja grafindo persada. christensen, l. t., & cornelissen, j. p. (2011). corporate and organizational communication in conversation. management communication quarterly, 25(3), 383–414. clark, r. (2016). “hope in a hashtag”: the discursive activism of# whyistayed. feminist media studies, 16(5), 788–804. https://doi.org/10.1080/146807 77.2016.1138235 cornelissen, j. (2011). corporate communication: a guide to theory and practice (3rd ed.). sage. cornelissen, j. (2014). corporate communication: a guide to theory and practice (4th ed.). sage. dickey, i. j., & lewis, w. f. (2010). the evolution (revolution) of social media and social networking as a necessary topic in the marketing curriculum: a case for integrating social media into marketing classes. advances in marketing: embracing challenges and change-a global perspective. finance, m. of. (2019a). keputusan menteri keuangan nomor 879/kmk.01/2019 tentang penunjukan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian keuangan, atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tingkat i, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian keuangan. jakarta. finance, m. of. (2019b). peraturan menteri keuangan nomor 129/pmk.01/2019 tentang pedoman layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian keuangan dan perangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian keuangan. ppid kementerian keuangan. jakarta. flick, u. (2013). the sage handbook of qualitative data analysis. sage. gallaugher, j., & ransbotham, s. (2010). social media and customer dialog management at starbucks. mis quarterly executive, 9(4), 197–212. glynn, m. a., & navis, c. (2013). categories, identities, and cultural classification: moving beyond a model of categorical constraint. journal of management studies, 50(6), 1124–1137. https://doi.org/10.1111/ joms.12023 21 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) hambrick, m. e., & pegoraro, a. (2014). social sochi: using social network analysis to investigate electronic word-of-mouth transmitted through social media communities. international journal of sport management and marketing, 15(3–4), 120–140. 10.1504/ijsmm.2014.072005 he, h., & brown, a. d. (2013). organizational identity and organizational identification: a review of the literature and suggestions for future research. group & organization management, 38(1), 3–35. https://doi. org/10.1177/1059601112473815 ibrahim, a. m., & tijjani, m. b. (2019). adoption of information and communication technology to enhance verterinary pharmacology education in nigerian universities. informasi, 49(1), 51–63. https://doi. org/10.21831/informasi.v48i2.23348 jati, w. r. (2016). cyberspace, internet, dan ruang publik baru: aktivisme online politik kelas menengah indonesia. jurnal pemikiran sosiologi, 3(1), 25–35. https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524 jensen, m., kim, h., & kim, b. k. (2012). meeting expectations: a role-theoretic perspective on reputation. the oxford handbook of corporate reputation, 140–159. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199596706.013.0007 kaplan, a. m., & haenlein, m. (2010). users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. business horizons, 53(1), 59–68. doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003 khopipah, s., & turistiati, a. t. (2019). challenges of dual roles of marketing public relations and public relations in developing a positive image of pt. overseas zone. informasi, 49(2), 91–100. https://doi.org/10.21831/ informasi.v49i2.28256 king, c. l. (2009). emergent communication strategies. international journal of strategic communication, 4(1), 19–38. https://doi. org/10.1080/15531180903415814 kli, b. (2017). survey kepuasan layanan informasi ppid 2017. in laporan hasil survey kepuasan layanan informasi 2017. kreiss, d., meadows, l., & remensperger, j. (2015). political performance, boundary spaces, and active spectatorship: media production at the 2012 democratic national convention. journalism, 16(5), 577–595. https:// doi.org/10.1177/1464884914525562 krippendorff, k. (2018). content analysis: an introduction to its methodology. sage 22 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 publications. kusuma, y. a. (2013). analisis deskriptif pola manajemen dan karya seni rupa program residensi ‘transit# 1’ di selasar sunaryo art space. universitas pendidikan indonesia. lindlof, t. r., & taylor, b. c. (2017). qualitative communication research methods. sage publications. littlejohn, s. w., foss, k. a., & oetzel, j. g. (2017). theories of human communication. 11th editions. waveland press, inc. lukaszewski, j. e. (2013). lukaszewski on crisis communication: what your ceo needs to know about reputation risk and crisis management. rothstein publishing. macnamara, j. (2010). public relations and the social: how practitioners are using, or abusing, social media. asia pacific public relations journal, 11(1), 21–39. macnamara, j., & zerfass, a. (2012). social media communication in organizations: the challenges of balancing openness, strategy, and management. international journal of strategic communication, 6(4), 287– 308. https://doi.org/10.1080/1553118x.2012.711402 maier, c. t. (2016). beyond branding: van riel and fombrun’s corporate communication theory in the human services sector. qualitative research reports in communication, 17(1), 27–35. https://doi.org/10.1080/174594 35.2015.1088892 mujib, h. (2017). organizational identity: an ambiguous concept in practical terms. administrative sciences, 7(3), 1–30. doi:10.3390/admsci7030028 murphy, p. (2011). contextual distortion: strategic communication vs. the networked nature of everything. international communication association 2011 pre-conference,‘strategic communication--a concept at the center of applied communications’, boston, ma. nasution, d. a. d. (2018). analisis pengaruh sdm, insentif dan sarana pendukung terhadap implementasi sap berbasis akrual pada pemerintah provinsi sumatera utara. jurnal akuntansi bisnis dan publik, 9(1), 207– 218. naughton, j. (2012). what you really need to know about the internet. from gutenberg to zuckerberg. quercus nguru, m. n., & ibrahim, a. m. (2018). public relations and employee 23 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) performance in nigerian institution of higher learning. informasi. 48(2), 267–279. https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21972 octavianto, a. w. (2014). strukturasi giddens dan social construction of technology (scot) sebagai pisau analisis alternatif penelitian sosial atas teknologi media baru. ultimacomm: jurnal ilmu komunikasi, 6(2), 41–57. ojo, o. (2010). organisational culture and corporate performance: empirical evidence from nigeria. journal of law and governance, 5(2), 1–12. https:// doi.org/10.15209/jbsge.v5i2.180 olivant, s. (2016). keeping shtum and other communication strategies. createspace paolella, l., & durand, r. (2016). category spanning, evaluation, and performance: revised theory and test on the corporate law market. academy of management journal, 59(1), 330–351. https://doi.org/10.5465/ amj.2013.0651 perdana, r. p., christin, m., & malau, r. m. u. (2016). citra kawasan strategis nasional cekungan bandung melalui instagram pada pengguna hashtag# explorebandung. jurnal kajian komunikasi, 4(2), 185–198. https://doi. org/10.24198/jkk.v4i2.7951 plowman, k. d. (2013). creating a model to measure relationships: us army strategic communication. public relations review, 39(5), 549–557. doi: 10.1016/j.pubrev.2013.07.001 plowman, k. d. (2016). big strategy to little strategy: a multiple case analysis of public affairs planning. journal of public affairs, 17(3), 1–9. https://doi. org/10.1002/pa.1627 plowman, k. d., & wilson, c. (2018). strategy and tactics in strategic communication: examining their intersection with social media use. international journal of strategic communication, 12(2), 125–144. https:// doi.org/10.1080/1553118x.2018.1428979 ppid, m. of f. (2018). panduan media sosial ppid kementerian keuangan. ppid, m. of f. (2020). ppid social media content agenda. prasetyo, y. w., & himam, f. (2013). pengembangan identitas organisasi sebagai strategi bisnis. jurnal psikologi, 40(2), 226–239. doi: 10.22146/ jpsi.6979 putra, n. a. (2017). literasi media sosial humas pemerintah daerah. informasi. 47(2), 271–284. https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.17235 rahmawati, r., & others. (2011). efektivitas e-service di pemerintah daerah. 24 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 simposium nasional otonomi daerah 2011. saunders, m., lewis, p., & thornhill, a. (2016). research methods for business students seventh edition. pearson education limited. schein, e. h. (2010). organizational culture and leadership, 4th edn san francisco. jossey-bass. smith, r. d. (2013). strategic planning for public relations. routledge. sriwijayanti, h. (2019). analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan apbd (studi persepsi pengelola apbd skpd dinas pemerintah kota padang). jurnal ekobistek, 7(1), 89–101. sweetser, k. d., & kelleher, t. (2011). a survey of social media use, motivation and leadership among public relations practitioners. public relations review, 37(4), 425–428. doi:10.1016/j.pubrev.2011.08.010 tench, r., & yeomans, l. (2017). exploring public relations: global strategic communication. pearson higher ed. theaker, a. (2016). the public relations handbook. routledge. trisnawati, n. n., & wiratmaja, d. n. (2018). pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. e-jurnal akuntansi, 24(1), 768–792. https://doi. org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p29 tsimonis, g., & dimitriadis, s. (2014). brand strategies in social media. marketing intelligence & planning, 32(3), 328–344. https://doi.org/10.1108/mip-042013-0056 uzunoglu, e., & onat, f. (2012). public relations in a time of turbulence: a study on turkish pr firms. journal of human sciences, 9(1), 769–792. van ruler, b. (2018). communication theory: an underrated pillar on which strategic communication rests. international journal of strategic communication, 12(4), 367–381. https://doi.org/10.1080/155311 8x.2018.1452240 verhoeven, p., zerfass, a., & tench, r. (2011). strategic orientation of communication professionals in europe. international journal of strategic communication, 5(2), 95–117. https://doi.org/10.1080/155311 8x.2011.561080. werder, k. p. (2015). the integration of domains: multidisciplinary approaches to strategic communication campaigns. international journal 25 the implication of organizational culture ... (reinaldy ferdiansyah, andre noevi rahmanto, and yulius slamet) of strategic communication, 9(2), 79–86. https://doi.org/10.1080/15531 18x.2015.1010829 wright, d. k., & hinson, m. d. (2015). examining social and emerging media use in public relations practice: a ten-year longitudinal analysis. public relations journal, 9(2), 1–26. yin, r. k. (2018). case study research and applications. sage. 26 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 1-26 cover-jurnal informasi v48 n 2 des 2018.cdr i editor in chief benni setiawan, ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta, indonesia editorial board vedi r hadiz, scopus id: 6602409785 university of melbourne, asia institute, parkville, australia normah mustaffa, scopus id 54894594900 universiti kebangsaan malaysia, malaysia taufiqur rahman, scopus id: 57192979364 universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia inaya rakhmani, scopus id: 55339554100 universitas indonesia, indonesia suranto aw, fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta, indonesia novi kurnia, universitas gadjah mada, indonesia hanny hafiar, scopus id 57204043402 universitas padjadjaran, indonesia ni made ras amanda g, universitas udayana bali, indonesia editors lily el ferawati rofil, scopus id 56755234000 universitas negeri yogyakarta, indonesia rama kerta mukti, scopus id. 57200990072 universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, indonesia yuliyanto budi setiawan, scopus id: 57200984447 universitas semarang, indonesia edwi arief sosiawan, universitas pembangunan nasional, indonesia nina mutmainah, universitas indonesia, indonesia s bekti istiyanto, megister ilmu komunikasi universitas jenderal soedirman, indonesia agus triyono, program studi ilmu komunikasi universitas muhammadiyah surakarta, indonesia chatia hastasari, universitas negeri yogyakarta, indonesia dyna herlina, universitas negeri yogyakarta, indonesia managing editor siti machmiyah, universitas negeri yogyakarta, indonesia alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. volume 48. nomor 2. desember 2018 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 ii iii daftar isi editorial ........................................................................................................................... v-vi family’s communication pattern in preventing student’s violence in yogyakarta oleh chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh ................................................... 155-168 hegemonic masculinity in archetypal african novels oleh amjad alsyouf .......................................................................................................... 169-179 audience and public service advertisement about the dangers of smoking oleh awanis akalili ........................................................................................................... 181-194 the media framing of the selfie between miss israel and miss lebanon from cnn & bbc towards the politic interest oleh sabrina bawazier dan lestari nurhajati ....................................................................195-211 the effect of science technology and society models on science process skills oleh agatha asih nugraheni dan wuri wuryandani ..................................................... 213-227 media literacy and social media usage analysis in communication and non-communication students of universit y of amikom yogyakarta oleh dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto ............................................... 229-242 the narration of digital literacy movement in indonesia oleh mery yanti dan yusnaini ......................................................................................... 243-255 public service ads. of reserving peat forests oleh atika dan achmad bayu chandrabuwono ........................................................... 257-266 volume 48. nomor 2. desember 2018 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 iv public relations and employee performance in nigerian institutions of higher learning oleh muhammad nura nguru dan adamkolo mohammed ibrahim ........................... 267-279 managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community: as an effort to prevent and manage sara conflict ferry adhi dharma .............................................................................................................281-293 state position among of the information technology paradigm: review of the media literacy movement by diy kpid and btkp diy oleh firly annisa ............................................................................................................... 295-308 page 1 page 2 cover-daftar isi.pdf page 3 49 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media brahma putra pratama brahma_putra@staff.uajy.ac.id program studi ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas atma jaya yogyakarta abstract media relations is one of the practices that can be found in the system of a public relations (pr) department. the pr department of a media industry still needs to do the practice of media relations with other media industry although it has already had its own channel to disseminate information. the practice of media relations has aim that the information from an organization can be distributed to the public through the channel of the media industry. to achieve the aim, the initial process, such as the interaction and communication in the internal environment of the organization between the pr staff with the superiors, is required. pr staff and the superiors as the agents use the structure to act in the process of system production and reproduction. to know how the process of the system production and reproduction in the interaction of the agents in the practice of media relations, then analysis using adaptive structuration theory developed by mcphee and poole is required. this research aims to describe and provide an understanding of structuration of internal communication in the practice of media relations in the pr department. the method used in this research is a single instrumental case study with descriptive qualitative approach. from this study, it is found that in the pr department system, the staff connects to the superiors in the internal environment in the practice of media relations and the agents use the structure to act and to interact so that the system and practice can take place continuously either as a rountine or as a transformation. abstrak media relations merupakan salah satu praktik yang terdapat dalam sistem departemen public relations (pr). departemen pr dari suatu industri media ternyata masih perlu melakukan praktik media relations dengan industri media lain meskipun telah memiliki saluran media untuk menyebarkan informasi. praktik media relations bertujuan supaya informasi dari suatu organisasi dapat disebarluaskan kepada publik melalui saluran suatu industri media. untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan proses awal berupa interaksi dan komunikasi di lingkungan internal organisasi antara staf pr dengan atasannya. staf pr dan atasannya sebagai agen menggunakan struktur dalam bertindak dalam proses produksi dan reproduksi sistem. untuk mengetahui bagaimana proses produksi dan reproduksi sistem tersebut dalam interaksi para agen dalam praktik informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.49-63. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.17799 50 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan public relations (pr) merupakan bagian yang penting dalam organisasi yang berkaitan dengan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. salah satu strategi komunikasi yang digunakan oleh seorang pr adalah media relations. dengan strategi media relations, pr dapat memperoleh publikasi yang menjangkau khalayak luas dan membangun serta mempertahankan reputasi. di dalam media relations, pr melakukan interaksi dengan redaksi media, terutama dengan jurnalis yang meliput dan menulis berita tentang organisasi di mana pr bekerja. hubungan yang terjalin antara pr dan jurnalis menjadi penentu dalam pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis. akan tetapi, hubungan yang terjalin tersebut tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar karena ada kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. pang (2010, hlm. 194) menyebutkan bahwa kesalahpahaman dapat muncul karena praktisi pr tidak memahami apa yang jurnalis inginkan, seperti apa perkerjaan jurnalis, dan bagaimana media relations yang tepat. hubungan dengan media sebagai publik perlu dilakukan karena dengan khalayak yang tersebar, bukan saja secara geografis tetapi juga secara demografis, maka kegiatan komunikasi akan sulit dilakukan jika tidak memanfaatkan media massa (iriantara, 2005, hlm. 10). dalam media relations, terdapat berbagai macam aktivitas yang dilakukan pr untuk menjalin relasi dengan jurnalis. theaker menyebutkan bahwa ada beberapa aktivitas untuk melakukan kontak dengan jurnalis, seperti press conference, media briefing, exclusive interviews, feature articles dan photo opportunities (2004, hlm. 149). untuk mendapatkan publikasi yang mendukung produk dan layanan dari organisasi, pr biasanya memberikan information subsidy atau informasi yang tersedia bagi media berita untuk meningkatkan reputasi organisasi (pang, 2010, hlm. 192). aktivitas-aktivitas media relations tersebut dapat dijalankan jika sebelumnya terdapat interaksi dan komunikasi antara karyawan yang terjadi di dalam lingkungan internal organisasi. dengan kata lain, untuk melakukan aktivitas media relations sebagai sebuah komunikasi ekternal, maka diperlukan komunikasi internal atau komunikasi di dalam organisasi antara staf media relations dengan staf yang lain atau dengan atasannya. zelko dan dance dalam goldhaber (1993, hlm. 12) mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi adalah sistem yang interdependent (saling tergantung satu sama lain) serta meliputi komunikasi internal (upward, downward, dan horizontal). peran pr pada saat ini hampir dapat ditemui di berbagai macam industri dan organisasi, salah satunya adalah industri media. pr dalam industri media menjadi hal yang unik karena tempat di mana pr tersebut bekerja sudah memiliki saluran yang dapat mempublikasikan informasi terkait industrinya. akan tetapi, saluran media relations, maka diperlukan analisis menggunakan teori strukturasi adaptif yang dikembangkan oleh mcphee dan poole. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman mengenai strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations yang terjadi di dalam departemen pr. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrumental tunggal dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dari penelitian ini ditemukan bahwa di dalam sistem departemen pr, staf berhubungan dengan atasannya di lingkungan internalnya dalam melakukan praktik media relations dan para agen menggunakan struktur dalam bertindak dan berinteraksi sehingga sistem dan praktik dapat berlangsung terus-menerus baik sebagai rutinitas maupun sebagai transformasi. keywords: structuration, internal communication, media relations, media industry. 51 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media yang dimiliki oleh perusahaan media tersebut dirasa tidak akan menjangkau khalayak yang lebih luas, oleh karena itu, pr industri media melakukan media relations dengan perusahaan media yang lain. di indonesia, pada umumnya, praktik media relations antar industri media tidak terjadi dalam sektor yang sama. dengan kata lain, sebuah industri media televisi tidak akan menjalin hubungan dengan industri media televisi lain, tetapi menjalin relasi dengan industri media online atau media cetak. hal ini disebabkan adanya persaingan antar industri media dalam kebaharuan informasi sebagai sumber daya yang menentukan kelangsungan operasional industri media tersebut. salah satu media yang menjalankan praktik media relations adalah trans tv. trans tv merupakan salah satu industri media televisi yang menggunakan kreativitas sebagai sumber dayanya untuk menjaga kelangsungan hidup industri. trans tv menyadari bahwa jangkauan trans tv terbatas sebagian besar jumlah penduduk indonesia dengan berbagai kepentingan dan persebarannya yang luas sehingga menjalin hubungan dengan media-media lain di indonesia diperlukan demi memperluas dan mempercepat penyebaran informasi. praktik media relations di trans tv dapat ditemukan di dalam departemen marketing public relations (pr). untuk memahami berlangsungnya praktik media relations melalui interaksi-interaksi staf media relations dengan karyawan lain, baik antar staf maupun dengan atasan, dibutuhkan pendekatan melalui konsep-konsep yang terdapat dalam teori strukturasi yang dikemukakan oleh anthony giddens. teori strukturasi merupakan teori yang mendiskusikan tentang transformasi struktur dan reproduksi sistem. mcphee dan poole (2005, hlm. 180) menyatakan bahwa teori strukturasi menjelaskan bagaimana sistem sosial seperti organisasi diproduksi dan direproduksi melalui proses strukturasi yang sedang berlangsung. akan tetapi, teori strukturasi merupakan sebuah teori yang besar dengan konteks atau pada level masyarakat, sehingga untuk membawa ke dalam level yang lebih kecil (organisasi dan kelompok) diperlukan sebuah teori yaitu adaptive structuration theory yang dikembangkan oleh poole dan mcphee. kelompok kecil memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai salah satu konteks nyata di mana individu dapat memahami struktur dalam level masyarakat (yaitu, norma berbicara, pola kekuasaan, aturan linguistik) dan mempertahankan atau menghilangkannya (littlejohn & foss, 2009, hlm. 458). dalam konteks organisasi, para anggota sebuah departemen public relations (pr) dapat memiliki pemahaman mereka sendiri bagaimana peran departemen mereka dapat memproduksi dan mereproduksi kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung melalui struktur dan interaksi mereka dengan publik. menurut poole, kelompok yang sukses terkadang perlu mengubah aturan-aturan yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan (littlejohn and foss, 2009: 863). dengan kata lain, jika ada transformasi di dalam departemen marketing pr trans tv, maka akan membantu para anggota departemen berkomunikasi ketika menghadapi krisis, menjalin relasi baik internal maupun eksternal serta ketika membuat keputusan. dengan menganalisis strukturasi dari departemen marketing public relations (pr) trans tv sebagai sebuah sistem, maka dapat dijelaskan cara-cara bagaimana sistem diproduksi dan direproduksi dalam interaksi para agen dalam lingkungan internal. oleh karena itu, dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan: bagaimana strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations yang dilakukan oleh departemen marketing public relations (pr) suatu industri media? penelitian ini berusaha menggambarkan dan memberikan pemahaman interpretif mengenai proses dinamika dalam komunikasi internal yang terjadi dalam praktik media relations di dalam lingkungan internal industri media di mana departemen marketing public relations (pr) beroperasi. 52 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman mengenai strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations yang terjadi di dalam departemen marketing pr. kajian pustaka adaptive structuration theory teori strukturasi merupakan sebuah teori yang besar dan berada dalam konteks masyarakat sehingga untuk membawanya ke level yang lebih kecil (level organisasi dan kelompok) diperlukan sebuah teori untuk menyesuaikannya ke konteks yang dituju. teori strukturasi dapat dikatakan sebagai teori yang besar karena melibatkan serangkaian konsep dan model teoritis. untuk membawa teori strukturasi ke dalam konteks organisasi atau kelompok, poole dan mcphee serta rekan-rekan mengemukakan adaptive structuration theory (ast). poole menyebut adaptive structuration theory karena dia mengamati para anggota kelompok kerja yang mengadaptasi aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka (griffin, 2006, hlm. 238). mc phee dan poole menyebutkan bahwa konsep kunci dalam adaptive structuration theory (ast) adalah appropriation, yaitu cara di mana kelompok menggunakan aspek struktural (aturan atau sumber daya), seperti aspek voting dalam group support system (gss) dan menggunakannya dalam interaksi (2005, hlm. 183). teori strukturasi menekankan pada institusi sosial sebagai dasar untuk menjelaskan masyarakat dan komunikasi karena teori ini berusaha menjangkau keberlangsungan dari interaksi mikro hingga institusi makro berdasarkan pengaruh agen-agen dan kecenderungan struktural. strukturasi melibatkan teori komunikasi dan organisasi berdasarkan proses yang menjelaskan bagaimana sistem sosial, termasuk organisasi, diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan struktur. sistem dalam teori strukturasi adalah produk dari tindakan manusia yang terjadi melalui dualitas yaitu struktur sebagai medium dan outcome tindakan. strukturasi terjadi karena adanya tindakan manusia dan struktur sosial di dalam interaksi. strukturasi dalam organisasi teori strukturasi mencangkup struktur sosial (social structure) dan tindakan manusia (human interaction) sehingga kerangka teori strukturasi dapat menjelaskan perilaku individu dan perkembangan dan efek institusi sosial. teori ini berguna bagi komunikasi karena berfokus pada interaksi sebagai arena di mana proses strukturasi terjadi dan berguna untuk memahami komunikasi sebagai sebuah proses (mcphee & poole, 2005, hlm. 180). teori strukturasi menjelaskan bagaimana sistem sosial seperti organisasi diproduksi dan direproduksi melalui proses strukturasi yang sedang berlangsung di mana ada produksi, reproduksi, dan transformasi institusi sosial yang diwujudkan melalui pengunaan aturan oleh individu-individu (yates & orlikowski, 1992, hlm. 188). dualitas strukturasi dapat tercemin ketika aturan-aturan membentuk tindakan oleh individu-individu dalam organisasi dan pada saat yang bersamaan, individuindividu tersebut menggunakan aturan untuk memodifikasi institusi sosial dalam interaksi yang sedang berlangsung. konsepkonsep utama dalam teori strukturasi menurut mcphee dan poole (2005, hlm. 174180) meliputi: (1) sistem/praktik/struktur, (2) dualitas struktur: produksi dan reproduksi, dan (3) agensi. sistem dalam teori strukturasi adalah sistem dari praktik manusia (human practice). mcphee dan poole (2005, hlm. 174) mengartikan sistem sebagai pola hubungan dalam praktik yang dapat diamati dan pola tersebut juga meliputi hubungan antara operasi-operasi dan divisidivisi. praktik tersebut (1) merupakan pola aktivitas yang bermakna bagi mereka yang terlibat di dalamnya, (2) mengatur aktivitas manusia terkait dengan manusia yang lain dan dapat memunculkan serangkaian 53 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media tindakan serta memiliki kriteria akhir dalam rangkaian tindakan tersebut, (3) melibatkan improvisasi karena selalu ada perbedaan dalam implementasi, tergantung pada konteksnya, dan (4) bisa melalui hal yang kecil maupun dalam hal yang besar. struktur menurut weick merupakan suatu aktivitas komunikasi yang ditentukan oleh perilaku para anggota organisasi yang saling bertautan (fadillah, 2017, hlm.123). akan tetapi, struktur dalam teori strukturasi adalah aturan-aturan (rules) dan sumber daya (resources) yang dibawa oleh aktoraktor yang terlibat dalam praktik sistem (mcphee & poole, 2005, hlm. 174). sebuah aturan (rule) adalah prinsip atau rutinitas yang memandu orang dalam bertindak dan sebuah sumber daya (resource) adalah segala sesuatu yang orang gunakan dalam bertindak, baik itu materi (uang, peralatan) maupun nonmateri (pengetahuan, skill). inti dari teori strukturasi, yaitu dualitas struktur. dualitas struktur adalah setiap tindakan dan setiap episode interaksi memiliki dua aspek: tindakan “memproduksi” praktik dan “mereproduksi” sistem dan struktur sistem, serta biasanya terjuwud dalam hal yang kecil baik dengan perubahan atau tidak (mcphee & poole, 2005, hlm. 175). dengan kata lain, sistem itu sendiri merupakan produk dari tindakan manusia yang terwujud dalam dualitas struktur yaitu sebagai medium dan sebagai hasil tindakan. mcphee dan poole (2005, hlm. 175) menjelaskan bahwa ketika kita membawa aturan dan sumber daya untuk bertindak dalam sebuah sistem praktik sosial, kita menjaga sistem tersebut tetap berjalan atau dengan kata lain kita memproduksi kembali (reproduce) sistem dan strukturnya. produksi dapat berupa tindakan transformasi, yaitu produksi sistem ke arah yang berbeda sehingga dengan perubahan tersebut reproduksi sistem tetap dapat berlangsung (mcphee & poole, 2005, hlm. 175). agen mengacu pada individu-individu yang melakukan produksi dan reproduksi sistem dan struktur sistem. sedangkan agensi mengacu pada tindakan atau kemampuan manusia ketika melakukan sesuatu sehingga individu-individu dapat bertindak secara berbeda dalam setiap fase apa pun dalam suatu urutan tindakan tertentu (giddens, 2010, hlm. 14). komunikasi internal komunikasi internal mengacu pada komunikasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi. komunikasi internal terjadi ketika anggota sebuah organisasi saling berinteraksi. untuk memahami interaksi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas media relations maka diperlukan penelusuran pola jaringan komunikasi yang terbentuk di antara mereka. melalui penelusuran pola jaringan komunikasi, maka dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana pesan mengalir, melalui saluran apa pesan tersebut disampaikan, dan siapa yang memengaruhi siapa dalam interaksi. inilah menyebabkan jaringan komunikasi menjadi dinamis karena jaringan yang ditentukan oleh interaksi dapat mudah sekali berubah (papa, daniels, & spiker, 2008, hlm. 51). jaringan mengacu pada kesepakatan bersama atau aturan siapa yang boleh berbicara dengan siapa dan links mana yang berguna atau berharga. jaringan komunikasi internal dalam organisasi secara struktural terjadi dalam jaringan komunikasi formal. papa et al. mendefinisikan jaringan komunikasi formal sebagai komunikasi yang dilakukan melalui saluran aliran pesan formal yang didesain antara posisi-posisi dalam organisasi (2008, hlm. 51). posisiposisi ini mengacu pada konsep hirarki yang mendasar dalam kehidupan organisasi. dalam komunikasi internal, papa et al. menguraikan empat aliran pesan berdasarkan sistem hirarki, yaitu downward (dari atas ke bawah), upward (dari bawah ke atas), horizontal (antar posisi yang sejajar (peer) dalam satu departemen), dan diagonal (antar departemen) (2008, hlm. 61). komunikasi downward merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahannya. goldhaber menyatakan bahwa komunikasi downward merupakan komunikasi atasan ke bawahan, pesan-pesan mengenai tugas 54 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 dan pemeliharaan terkait dengan arahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijakan (1993, hlm. 155). komunikasi upward merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. komunikasi upward melibatkan transmisi pesan dari tingkat yang lebih bawah ke tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi (papa et al., 2008, hlm. 53). komunikasi upward ini dapat berguna dalam pembuatan keputusan (decision-making), pemecahan masalah (problem solving) dan pengembangan kebijakan dan prosedur. komunikasi horisontal terjadi di antara anggota organisasi dari divisi/departemen/ unit/sub-unit yang berbeda dengan posisi hirarki yang setara dalam suatu organisasi. komunikasi horisontal mengacu pada aliran pesan yang terjadi antar area fungsional pada level tertentu dalam organisasi (papa et al., 2008, hlm. 55). dalam komunikasi horisontal terdapat fleksibilitas yang memudahkan untuk melakukan koordinasi tugas, penyelesaian masalah, penyebaran informasi, dan resolusi konflik (papa et al., 2008, hlm. 56). komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi antar tingkat kedudukan dan fungsi atau departemen dalam organisasi (papa, et al., 2008, hlm. 57). konteks komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang melibatkan lingkungan internal dan eksternal sistem. arah komunikasi mempunyai peran sebagai landasan kerja yang memungkinkan komunikasi dapat berjalan di dalam suatu organisasi (fadillah, 2017, hlm.123) media relations media relations merupakan praktik yang melibatkan komunikasi internal dan komunikasi eksternal. dalam komunikasi internal, media relations melibatkan interaksi antara karyawan dalam organisasi, khususnya departemen public relations. sedangkan komunikasi eksternal adalah tentang relasi kerja antara pr dan media (jurnalis). menurut theaker, media relations terdiri atas mekanisme melakukan kontak dengan media, penulisan press release dengan format yang spesifik supaya memenuhi kebutuhan jurnalis, dan cara terbaik dalam menarget dan mendistribusikan informasi (2004, hlm. 149). menurut johnston (2013, hlm. 1), media relations adalah tentang membangun hubungan profesional, mengetahui bagaimana media berita beroperasi, memahami timeframes, deadline, format dan praktek dari media, dan menggunakan media sebagai barometer bagi masyarakat. media relations tidak hanya terkait dengan kepentingan sepihak, organisasi atau media massa saja, melainkan kedua pihak memiliki kepentingan yang sama. dengan demikian akan membuat hubungan kerjasama menjadi hubungan yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak (andjani, 2009, hlm. 62). selain itu, mempertahankan hubungan yang berlangsung untuk jangka yang panjang merupakan hal yang sangat penting dalam media relations. perusahaan perlu mengembangkan hubungan jangka panjang (long-term relationship) dengan jurnalis yang tepat untuk industri mereka (argenti, 2003, hlm. 111). theaker menyebutkan bahwa ada berbagai metode untuk melakukan kontak dengan jurnalis, seperti press conference, media briefing, exclusive interviews, feature articles dan photo opportunities (2004, hlm. 149). industri media industri media adalah media massa yang dipandang sebagai institusi ekonomi. menurut picard dalam albarran (2002, hlm. 3), media adalah insitusi ekonomi yang terlibat dalam produksi dan penyebaran konten yang ditujuan kepada konsumen. industri media dapat dikatakan sebagai ‘creative industries’ jika menggunakan strategi advertising, marketing, dan public relations (küng, 2008, hlm. 7). dari perspektif ekonomi, kreativitas adalah resource strategis yang sangat penting bagi media karena merupakan nature dari budaya (küng, 2008, hlm. 145). nilai media products berasal dari pengetahuan dan kreativitas pembuat konten. küng menyebutkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kebaruan (novelty) dan kreativitas, maka semakin besar 55 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media potensi keuntungan (2008, hlm. 9). hal ini menjadikan keunggulan kreativitas sebagai sumber daya organisasai (organizational resources). oleh karena itu, sebagai institusi ekonomi, media tidak terlepas dari resource (sumber daya). metode paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. putnam (1983, hlm. 31) menyatakan bahwa paradigma interpretif sebagai interpretasi manusia dalam mencari cara untuk memaknai dunianya melalui perilaku komunikasi dan interpretasi tersebut berdasarkan pada sumber (source), sifat alami (nature), dan metode untuk menginvestigasi kehidupan organisasi. paradigma interpretif digunakan untuk memahami dinamika interaksi yang terjadi antara staf public relations dan atasannya melalui tindakan-tindakan mereka. pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif untuk menjelaskan fenomena dalam praktik media relations yang terjadi terkait interaksi yang terjalin di antara para agen, khususnya staf media relations dengan para pihak manajerial pr. denzin dan lincoln (1994, hlm. 4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur melainkan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. fenomena dalam riset ini adalah interaksi para agen yang terjadi dalam praktik media relations ditinjau dari aturan atau prosedur yang ada. pola berpikir grounded-inductive digunakan dalam pendekatan kualitatif sehingga peneliti berusaha memahami sebuah gejala dari perspektif teori atau konsep tertentu (hamad, 2005, hlm. 6). dalam riset ini, peneliti berusaha memahami strukturasi komunikasi internal di dalam sistem departemen public relations. penelitian ini menggunakan metode studi kasus instrumental tunggal yaitu studi kasus interaksi dalam praktik media relations yang dilakukan oleh pr trans tv. hamad mengemukakan bahwa kata kunci dalam metode studi kasus adalah mengeksplorasi sebuah proses sehingga dapat memperlihatkan keterkaitan yang terdapat dalam sebuah atau beberapa kasus berdasarkan perspektif teoritis tertentu (2005, hlm. 7). riset ini menggunakan satu kasus dari sebuah organisasi, yaitu departemen marketing public relations trans tv dan berusaha memunculkan pola-pola atau konsep-konsep praktek komunikasi yang digunakan oleh agen di dalam organisasi ketika berinteraksi dengan struktur yang tengah berlaku pada saat penyusunan maupun pelaksanaan aktivitas media relations. kemudian, dari riset ini dapat diperoleh gambaran proses produksi dan reproduksi struktur yang terjadi. sifat dari penelitian ini adalah deskriptif karena berusaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dapat terjadi dibandingkan menggali isu baru atau menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. level penelitian ini terletak pada tataran organisasi karena berusaha menggambarkan sebuah organisasi pada level makro terkait kebijakan-kebijakan dan struktur (aturan atau norma) dalam sistem serta pada level mikro untuk menjelaskan tindakan-tindakan atau praktik-praktik komunikasi yang dilakukan oleh agen dengan struktur yang ada. patton (2002, hlm. 228) menyebutkan bahwa unit analisis dapat berupa orang, kelompok, organisasi, peristiwa, dan program. dalam penelitian ini, praktik media relations antar perusahaan media adalah unit analisis. sedangkan unit observasi dari penelitian ini adalah agen atau individu. unit observasinya adalah para staf media relations, supervisor media relations, dan kepala departemen dari departemen marketing public relations trans tv sebagai narasumber utama dengan unit analisisnya berupa tindakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam praktik media relations dan deskripsi interaksi dan relasi yang terjalin dengan pihak media. teknik penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling, yaitu memilih key informants yang dianggap benar-benar memahami persoalan dalam penelitian ini karena key informants mengetahui 56 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 atau memiliki pengetahuan khusus mengenai setting dari penelitian dan dapat menceritakan pengetahuan mereka tersebut sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi (patton, 2002, hlm. 321). teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (depth interview) kepada 3 narasumber berdasarkan teknik snowball. patton (2002, hlm. 237) menyatakan bahwa pendekatan snowball sampling dilakukan untuk menemukan informan yang menjadi kunci dalam suatu kasus sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan narasumber sebanyak mungkin. narasumber dalam penelitian ini meliputi: (1) kepala departemen marketing pr trans tv; (2) supervisor of media relations trans tv; dan (3) staf media relations. data primer sebagai data utama dalam riset ini adalah hasil wawancara kepada 3 narasumber tersebut. hasil dan pembahasan sistem, praktik, dan struktur strukturasi merupakan produksi dan reproduksi sistem-sistem sosial melalui penggunaan aturan-aturan (rules) dan sumber daya-sumber daya (resources) para anggota dalam interaksi. teori strukturasi menjelaskan bagaimana sistem sosial seperti organisasi diproduksi dan direproduksi melalui proses strukturasi yang sedang berlangsung di mana ada produksi, reproduksi, dan transformasi institusi sosial yang diwujudkan melalui pengunaan aturan oleh individu-individu (yates & orlikowski, 1992, hlm. 188). dalam adaptive structuration theory, para anggota kelompok kerja mengadaptasi aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka (griffin, 2006, hlm. 238). melalui strukturasi, dapat diperoleh gambaran mengenai proses struktur sosial yang membentuk tindakan orang-orang sementara itu pada saat bersamaan struktur sosial juga dibentuk oleh tindakan mereka. dengan kata lain, proses ini disebut dualitas struktur, yang meliputi tindakan produksi dan reproduksi. teori ini berguna bagi komunikasi karena berfokus pada interaksi sebagai arena di mana proses strukturasi terjadi dan berguna untuk memahami komunikasi sebagai sebuah proses (mcphee & poole, 2005, hlm. 180). strukturasi komunikasi internal menggambarkan proses 8 structuration theory, para anggota kelompok kerja mengadaptasi aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka (griffin, 2006, hlm. 238). melalui strukturasi, dapat diperoleh gambaran mengenai proses struktur sosial yang membentuk tindakan orang-orang sementara itu pada saat bersamaan struktur sosial juga dibentuk oleh tindakan mereka. dengan kata lain, proses ini disebut dualitas struktur, yang meliputi tindakan produksi dan reproduksi. teori ini berguna bagi komunikasi karena berfokus pada interaksi sebagai arena di mana proses strukturasi terjadi dan berguna untuk memahami komunikasi sebagai sebuah proses (mcphee & poole, 2005, hlm. 180). strukturasi komunikasi internal menggambarkan proses produksi dan reproduksi sistem komunikasi di dalam satu departemen, yaitu departemen marketing pr trans tv, terkait praktik media relations melalui penggunaan rules dan resources para agen dalam interaksi. proses strukturasi dapat digambarkan dalam figur 1. figur 1. strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations trans tv merupakan salah satu industri media yang melakukan praktik media relations. sebagai industri media, trans tv menggunakan kreativitas para karyawannya sebagai resource (sumber daya). menurut küng, kreativitas adalah resource strategis yang sangat penting bagi media (2008, hlm. 145). trans tv dapat dikatakan sebagai industri kreatif karena menggunakan strategi advertising, marketing, dan public relations dalam aktivitasnya (küng, 2008, p. 7). aktivitas public relations di trans tv dapat ditemukan dalam departemen marketing public relations (pr). salah satu dari aktivitas pr yaitu media relations. aktivitas komunikasi internal dalam media relations mencakup proses komunikasi di dalam departemen marketing pr trans tv yang melibatkan kepala departemen marketing pr, supervisor media relations, dan staf media relations. dengan kata lain, para agen yang terlibat dalam praktik media relations yaitu (1) staf media relations, (2) supervisor media relations, dan (3) kepala departemen. sistem komunikasi internal para agen dapat terlihat dari pola hubungan: (1) antara staf media relations dengan atasannya (supervisor dan kepala departemen) dan (2) antara staf media relations dengan staf unit-unit lain. strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations departemen marketing pr sistem struktur:  rules  resources agen kepala departemen supervisor staf agensi industri media staf figur 1. strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations 57 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media produksi dan reproduksi sistem komunikasi di dalam satu departemen, yaitu departemen marketing pr trans tv, terkait praktik media relations melalui penggunaan rules dan resources para agen dalam interaksi. proses strukturasi dapat digambarkan dalam figur 1. trans tv merupakan salah satu industri media yang melakukan praktik media relations. sebagai industri media, trans tv menggunakan kreativitas para karyawannya sebagai resource (sumber daya). menurut küng, kreativitas adalah resource strategis yang sangat penting bagi media (2008, hlm. 145). trans tv dapat dikatakan sebagai industri kreatif karena menggunakan strategi advertising, marketing, dan public relations dalam aktivitasnya (küng, 2008, p. 7). aktivitas public relations di trans tv dapat ditemukan dalam departemen marketing public relations (pr). salah satu dari aktivitas pr yaitu media relations. aktivitas komunikasi internal dalam media relations mencakup proses komunikasi di dalam departemen marketing pr trans tv yang melibatkan kepala departemen marketing pr, supervisor media relations, dan staf media relations. dengan kata lain, para agen yang terlibat dalam praktik media relations yaitu (1) staf media relations, (2) supervisor media relations, dan (3) kepala departemen. sistem komunikasi internal para agen dapat terlihat dari pola hubungan: (1) antara staf media relations dengan atasannya (supervisor dan kepala departemen) dan (2) antara staf media relations dengan staf unitunit lain. komunikasi internal ketika para agen bertindak dan interaksi untuk memproduksi dan mereproduksi sistem di dalam lingkungan organisasi, mereka melakukan tindakan komunikasi, yaitu komunikasi internal. komunikasi internal dalam praktik media relations dapat dipahami melalui penelusuran pola jaringan komunikasi di dalam satu departemen. jaringan komunikasi internal ini terlihat dari saluran aliran pesan formal yang berdasarkan struktur hirarki dalam departemen yang secara struktural terjadi dalam jaringan komunikasi formal. papa et al. menyebutkan bahwa jaringan komunikasi formal sebagai komunikasi yang dilakukan melalui saluran aliran pesan formal yang didesain dan terjadi di antara posisi-posisi dalam organisasi (2008, hlm. 51). di dalam komunikasi internal antara staf media relations dengan atasannya, terdapat sistem komunikasi downward, komunikasi upward, dan komunikasi diagonal. sedangkan komunikasi antara staf media relations dengan staf unit-unit lain merupakan sistem komunikasi horizontal. komunikasi downward merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahannya. goldhaber menyatakan bahwa komunikasi downward merupakan komunikasi atasan ke bawahan, pesan-pesan mengenai tugas dan pemeliharaan terkait dengan arahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijakan (1993, hlm. 155). komunikasi ini dalam praktik pembuatan press release terjadi ketika kepala departemen memberi persetujuan press release yang akan dipublikasikan. komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan lisan atau melalui telepon dan dengan tulisan melalui e-mail. komunikasi ini terkait dengan instruksi pekerjaan, yaitu arahan bagaimana atau seperti apa press release yang layak dipublikasikan dan pemberian acc untuk mempublikasikan press release. komunikasi upward merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. komunikasi upward melibatkan transmisi pesan dari tingkat yang lebih bawah ke tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi (papa et al., 2008, hlm. 53). dalam sistem departemen marketing pr trans tv, komunikasi dari bawahan ke atasan terjadi ketika staf media relations meminta acc draft press release, mengajukan usulan dalam meeting internal, dan menyampaikan laporan kerja dan progress proyek. komunikasi ini dilakukan secara secara langsung dengan lisan dan dengan tulisan melalui e-mail atau dalam lembar laporan. dalam hal ini, komunikasi upward ini berguna dalam pembuatan keputusan (decision-making) ketika meminta persetujuan draft press release 58 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 dan mengajukan usulan dalam meeting; dalam pemecahan masalah (problem solving) ketika mengajukan usulan dalam meeting; dan dalam pengembangan kebijakan dan prosedur ketika menyampaikan laporan kerja dan progress proyek. komunikasi horisontal terjadi di antara anggota organisasi dari divisi/departemen/ unit/sub-unit yang berbeda dengan posisi hirarki yang setara dalam suatu organisasi. komunikasi horisontal meliputi aliran pesan yang terjadi antar area fungsional pada level tertentu dalam organisasi (papa et al., 2008, hlm. 55). komunikasi horizontal (antar staf ) terjadi ketika staf media relations meminta masukan berupa usulan dan bantuan dalam mempersiapkan event. komunikasi ini dilakukan secara langsung dengan lisan dan dengan tulisan. ketika mempersiapkan press conference, staf media relations meminta bantuan bagian publicity terkait desain backdrop, bagian merchandising terkait souvenir, dll. komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi antara staf suatu departemen dengan kepala departemen dari departemen yang lain. komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi antar tingkat kedudukan dan fungsi atau departemen dalam organisasi (papa, et al., 2008, hlm. 57). komunikasi diagonal (bawahan dan atasan dari departemen yang berbeda) terjadi ketika staf media relations meminta persetujuan menggali informasi kepada kepala departemen lain. misalnya untuk menggali informasi tentang suatu program acara baru, staf media relations meminta izin kepada kepala departemen produksi dengan sepengetahuan dari kepala departemen marketing pr atau supervisor media relations. komunikasi ini dilakukan secara tulisan melalui memo. komunikasi diagonal ini dilakukan untuk berkoordinasi dan konfirmasi dalam menggali informasi suatu program atau kasus. sistem komunikasi internal dapat terlihat dalam praktik media relations yang meliputi aktivitas: (1) pembuatan press release, (2) monitoring pemberitaan, dan (3) pengajuan usulan. ketika membuat press release, staf media relations mulamula membuat draftnya terlebih dahulu dan terkadang supervisor media relations mendampingi secara langsung dalam perangkaian informasi. setelah mendapat persetujuan dari supervisor media relations, maka staf media relations meminta persetujuan dan pengesahan kepada kepala departemen. dengan adanya paraf kepala departemen dalam press release tersebut, staf media relations bisa mempublikasikannya ke publik, khususnya ke pihak redaksi industri media lain. monitoring pemberitaan merupakan aktivitas rutin yang berpola dan yang dilakukan staf media relations setiap harinya. aktivitas ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan konten pemberitaan trans tv yang telah dimuat oleh industri media lain sehingga dapat digunakan sebagai acuan evaluasi kinerja staf dan mengetahui reputasi trans tv yang dibentuk oleh media lain. untuk artikel berita yang dimuat di media cetak, staf media relations setiap pagi membaca beberapa koran dan mengumpulkan artikelartikel yang memuat berita mengenai trans tv dan program-program tayangannya. untuk artikel berita yang dimuat di media online, staf media relations mencari artikel berita mengenai trans tv melalui mesin pencari di internet dan terkadang ada jurnalis yang mengirimkan link atau tautan berita yang ditulis dan dipublikasinya melalui saluran industri media di mana dia bekerja. improvisasi dapat terlihat dalam aktivitas pengajuan usulan dilakukan ketika diadakannya meeting internal departemen marketing pr di mana para staf, para supervisor, dan kepala departemen berkumpul bersama. staf media relations dapat mengajukan usul diadakannya suatu event beserta budget atau anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakannya. pengajuan usul ini merupakan sarana supaya sistem dan praktik yang ada di dalam departemen marketing pr tetap berjalan dinamis dan para staf dapat menyalurkan kreativitas mereka. terkait operasional pemberian usulan, staf media relations dapat mengajukan usulan diadakannya suatu 59 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media event dengan dan meminta persetujuan dari kepala departemen hingga ke kepala direksi karena menyangkut budget yang diperlukan untuk melaksanakannya dan pengajuan tersebut dilakukan melalui memo. untuk operasional persiapan event, staf media relations berhubungan langsung dengan staf-staf lain dari berbagai sub-unit di dalam departemen marketing pr. dalam meeting internal di mana semua para anggota departemen marketing pr berkumpul, staf media media relations melakukan koordinasi dengan staf-staf lain dalam mempersiapkan event, seperti press conference, media award, media gathering, dll. koordinasi tersebut terwujud ketika staf media relations menanyakan mengenai desain backdrop kepada staf publicity, souvenir kepada staf merchandising, dll. struktur adalah aturan-aturan (rules) dan sumber daya (resources) yang dibawa oleh aktor-aktor yang terlibat dalam praktik sistem (mcphee & poole, 2005, hlm. 174). sebuah aturan (rule) adalah prinsip atau rutinitas yang memandu orang dalam bertindak. sedangkan sebuah sumber daya (resource) adalah segala sesuatu yang orang gunakan dalam bertindak, baik itu materi (uang, peralatan) maupun nonmateri (pengetahuan, skill). struktur digunakan oleh para agen dalam proses produksi dan reproduksi praktik dan sistem. dalam menjalankan praktik media relations, para agen menggunakan rules: (1) prosedur, (2) kebijakan, dan (3) job description dan resources: (1) pengalaman, (2) kepercayaan, (3) kreativitas, (4) pengetahuan, dan (5) kemampuan/skills. penggunaan rules dan resources tersebut dapat ditemukan dalam interaksi: (1) antara staf media relations dengan kepala departemen ketika mereview dan meng-acc artikel press release; dan mengajukan usulan event dan budget, (2) antara staf media relations dengan supervisor ketika meminta acc draft press release dan menyampaikan laporan kerja harian dan progres proyek, dan (3) antara staf media relations dengan staf unit-unit lain ketika meminta masukan dan bantuan mempersiapkan event. para agen, yaitu kepala departemen, supervisor dan staf media relations, menggunakan rules dan resources untuk memproduksi dan mereproduksi sistem komunikasi internal tersebut. rules yang digunakan adalah (1) prosedur, (2) kebijakan, dan (3) job description. prosedur yang dimaksudkan adalah prosedur publikasi press release dan prosedur penggalian informasi sebagai bahan release. kebijakan mengacu pada kebijakan penggunaan press release dan pengadaan press conference. job description yang digunakan kepala departemen marketing pr dalam melakukan agensi dalam lingkungan internal adalah: (1) menyusun dan menetapkan planning, strategi, dan konsep seluruh kegiatan departemen marketing public relations, (2) menganalisa, mengawasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan kegiatan setiap bagian dalam departemen marketing public relations, (3) mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan tugas di lingkup marketing public relations departemen dengan pihak terkait di dalam lingkungan trans tv, dan (5) meningkatkan komunikasi internal perusahaan. sementara itu job description untuk supervisor media relations ketika bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan internal trans tv meliputi: (1) menganalisa, mengawasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan kegiatan setiap bagian di lingkup media relations agar berjalan dengan baik, (2) membuat laporan setiap pelaksanaan kegiatan dibawahnya untuk disampaikan kepada marketing public relations departement head, (3) meningkatkan komunikasi internal perusahaan. sedangkan dalam reproduksi dan reproduksi struktur dan sistem, staf media relations memiliki job description seperti: (1) membuat, menyusun dan mengusulkan planning, strategi, dan konsep kegiatan media relations, (2) melaksanakan dan mengkoordinasikan pekerjaan media relations dengan pihak terkait di dalam lingkungan trans tv, dan (3) membuat laporan berkala atas pelaksanaan setiap kegiatan media relations untuk disampaikan kepada supervisor media relations dan kepala departemen marketing pr. 60 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 sementara itu, resources yang digunakan adalah (1) pengalaman, (2) kepercayaan, (3) kreativitas, (4) pengetahuan, dan (5) kemampuan/skills. pengalaman yang dimaksudkan adalah pengalaman melakukan aktivitas sebagai staf media relations, seperti menjalin relasi dengan jurnalis, membuat press release, dll. anggaran merupakan sumber daya yang penting karena tanpa adanya anggaran atau budget maka staf media relations tidak dapat mengadakan eventevent dan memberikan apresiasi kepada para jurnalis. aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh staf media relations tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak mendapat kepercayaan dari atasannya, karenanya staf media relations diberi kepercayaan dalam mengembangkan relasi dengan redaksi industri media lain sebanyak dan seluas mungkin serta membuat dan menyusun informasi dalam press release. karena trans tv merupakan industri media yang mengandalkan kreativitas sebagai sumber daya, maka para staf pr pun diberi kesempatan dalam mengembangkan dan menyalurkan kreativitasnya dalam memberikan ide dan saran dalam pengadaan suatu event atau aktivitas lainnya. pengetahuan merupakan sumber daya yang diperoleh ketika para anggota departemen marketing pr menempuh pendidikan di universitas atau ketika bekerja atau magang, sehingga dari pengetahuan ini membuat mereka tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang public relations (pr) dalam praktik media relations. sedangkan untuk kemampuan/ skill, para anggota departemen marketing pr setidaknya bisa mengoperasikan komputer dan menggunakan internet, karena misalnya staf media relations mencari berita online, staf tersebut harus bisa mengoperasikan komputer dan menggunakan internet dan mencari berita terkait trans tv menggunakan mesin pencari. dualitas struktur: produksi dan reproduksi proses produksi dan reproduksi merupakan dualitas struktur. produksi dapat berupa tindakan transformasi, yaitu produksi sistem ke arah yang berbeda sehingga dengan perubahan tersebut reproduksi sistem tetap dapat berlangsung (mcphee & poole, 2005, hlm. 175). produksi (perubahan atau transformasi) praktik di lingkungan internal departemen meliputi (1) inovasi penggunaan teknologi komunikasi dan (2) aliran informasi internal dalam pembuatan dan publikasi press release yang dinamis. perubahan yang berupa inovasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dapat terlihat dari adanya media sosial, web, dan aplikasi smartphone yang semua itu membutuhkan koneksi internet. departemen marketing pr trans tv sedang mengembangkan penggunaan saluran media untuk menyebarkan informasi dalam internal departemen dan antar departemen trans tv. diharapkan dengan perkembangan dari media konvensional ke media online atau digital, pertukaran informasi lebih mudah, lebih cepat tersampaikan dan lebih akurat. selain itu aliran informasi internal dalam pembuatan dan publikasi press release pun turut berubah. apabila dalam situasi yang mendesak atau urgent dan kepala departemen tidak berada di tempat ketika staf media relatios hendak meminta persetujuan, maka staf media relation dapat menggunakan e-mail untuk mengirimkan draft press release kepada kepala departemen dan nantinya press release tersebut dimintakan tanda tangan oleh supervisor media relations atas sepengetahuan dan persetujuan kepala departemen. jika ada press release tersebut mengenai trans tv pada tingkat korporasi, maka staf media relations pun harus meminta acc atau persetujuan dari direksi yang bersangkutan. ketika aturan dan sumber daya digunakan untuk bertindak dalam sebuah sistem praktik sosial, kita menjaga sistem tersebut tetap berjalan atau kita memproduksi kembali (reproduce) sistem dan strukturnya (mcphee dan poole, 2005, hlm. 175). reproduksi (rutinitas) di lingkungan internal departemen marketing pr trans tv meliputi: (1) meeting rutin internal departemen dan (2) monitoring pemberitaan. meeting rutin internal dapat meliputi meeting mingguan, bulanan dan 61 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media tahunan. dalam meeting mingguan, para staf menyampaikan laporan kerja harian selama seminggu kepada atasannya dan melakukan koordinasi kerja untuk seminggu ke depan. sedangkan dalam meeting bulanan, para staf menerima evaluasi kerja dari atasan mereka dan dalam meeting tahunan, semua anggota departemen marketing pr berkumpul untuk mendiskusikan rancangan kerja departemen marketing pr selama setahun ke depan dan para staf dapat menyampaikan ide dan saran tentang aktivitas-aktivitas setahun ke depan. dari hasil meeting tahunan ini, para staf mendapatkan daftar pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya. monitoring pemberitaan merupakan tugas rutin harian dari staf media relations. staf media relations setiap pagi membaca koran yang diterbitkan oleh industri media lain dan mencari berita mengenai trans tv yang kemudian dibuat klipingnya. sedangkan untuk media online, monitoring dilakukan dengan cara mencari artikel-artikel berita mengenai trans tv melalui mesin pencari di internet dan menelusuri l ink atau tautan berita yang dikirimkan oleh para jurnalis. simpulan trans tv sebagai organisasi yang bergerak dalam industri media membutuhkan kreativitas sebagai sumber dayanya. kreativitas tersebut dapat terlihat dengan adanya aktivitas public relations yang dapat ditemui di departemen marketing public relations (pr) trans tv. salah satu dari aktivitas public relations tersebut adalah media relations. praktik media relations meliputi aktivitas: (1) pembuatan press release, (2) monitoring pemberitaan, dan (3) pengajuan usulan. departemen marketing pr merupakan sebuah sistem. sebagai sebuah sistem, di dalam lingkungan internal (di dalam departemen), para anggota dari departemen marketing pr trans tv, yang terdiri atas staf, supervisor, dan kepala departemen, saling berhubungan. ketika para agen bertindak dan interaksi untuk memproduksi dan mereproduksi sistem di dalam lingkungan organisasi, mereka melakukan tindakan komunikasi, yaitu komunikasi internal. di dalam komunikasi internal antara staf media relations dan atasannya, terdapat sistem komunikasi downward, komunikasi upward, dan komunikasi diagonal. sedangkan komunikasi antara staf media relations dengan staf unit-unit lain merupakan sistem komunikasi horizontal. untuk menjaga keberlangsungan sistem dan praktik diperlukan struktur. struktur terdiri atas aturan dan sumber daya. stuktur di dalam departemen marketing pr trans tv adalah aturan berupa (1) prosedur, (2) kebijakan, (3) kode etik dan (4) job description. sealin itu, terdapat pula sumber daya yang digunakan dalam bertindak oleh para anggota departemen marketing public relations yang meliputi (1) pengalaman, (2) anggaran, (3) kepercayaan, (4) kreativitas, (5) pengetahuan, dan (6) kemampuan/skill. dualitas struktur terjadi dalam proses produksi dan reproduksi. proses produksi membuat praktik media relation mengalami transformasi dan menjadi dinamis dengan adanya perubahan. proses produksi dapat ditemukan dengan dengan adanya inovasi penggunaan teknologi komunikasi dan aliran informasi internal dalam pembuatan dan publikasi press release yang dinamis. sedangkan proses reproduksi membuat praktik media relations menjadi sebuah rutinitas atau berjalan tanpa ada perubahan. proses reproduksi dapat diketahui dengan adanya meeting rutin di dalam internal departemen dan monitoring pemberitaan. di dalam sistem terdapat interaksi antara staf media relations dan para atasannya. interaksi antara staf media relations dengan kepala departemen terjadi ketika membuat undangan press conference, me-review artikel berita, mengajukan usulan event dan budget, permintaan acc draft press release. interaksi antara staf dengan supervisor terlihat ketika meminta acc draft press release, dan menyampaikan laporan kerja harian dan progress proyek. sedangkan interaksi antara staf media relations dengan staf-staf unit lain nampak ketika staf media relations meminta masukan dan bantuan dalam mempersiapkan event. oleh karena itu, dengan penggunaan struktur tersebut, para agen dapat memproduksi dan mereproduksi sistem komunikasi internal dalam sebuah organisasi melalui interaksi dalam praktik media relations. 62 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 daftar pustaka albarran, alan b. (1996). media economics: understanding markets, industries and concepts. ames: iowa state university. andjani, made dwi. (2009). “media relations sebagai upaya pembentuk reputasi organisasi”, sultan agung vol xlv no.119. argenti, paul a. (2003). corporate communication, 3ed. new york: mcgraw-hill companies, inc. denzin, norman k and lincoln, yvonna s.. (1994). handbook of qualitative research. thousand oak: sage publication. fadillah, dani. (2017). pola komunikasi internal brajamusti menjelang pilkada kotamadya yogyakarta 2017. jurnal informasi vol. 47, nomor 1 (halaman 121-133) giddens, anthony. (2010). teori strukturasi: dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat. diterjemahkan oleh maufur & daryatno dari the constitution of society: outline of the theory of structuration. yogyakarta: pustaka pelajar. goldhaber, gerald m. (1993). organizational communication 6th edition. new york: mcgraw-hill. griffin, em. (2006). a first look at communication theory 7th edition. boston: mcgraw-hill. www.afirstlook. com hamad, ibu. (2006). “bagaimana mempercayai hasil penelitian?”. jurnal thesis, september-desember 2006. universitas indonesia. iriantara, yosal. (2005). media relations: konsep, pendekatan dan praktik. bandung: simbiosa rekatama media. johnston, jane. (2013). media relations: issues & strategies 2nd edition. sydney: allen & unwin küng, lucy. (2008) strategic management in the media. london: sage publications ltd. littlejohn, stephen w. dan foss, karen, a.. (2009). encyclopedia of communication theory. thousand oaks: sage publications, inc. mcphee, r d. (1989). “organizational communication: structural exemplar”. dalam dervin, b., grossberg, l., o’keefe, b., & wartella, e. (eds.). rethinking communication: paradigm exemplars. california: sage publications, inc. mcphee, robert d. dan poole, marshall scott. (2005). “structuration theory”. dalam steve may dan dennis k. mumby. engaging organizational communication theory & research: multiple prespectives. thousand oaks, california: sage publications, inc. mumby, dennis k. dan stohl, cynthia. (1996). disciplining organizational communication studies. sage publications, inc. journal of management communication quarterly, vol. 10, no. 1, agustus 1996 (halaman 50-72) pang, augustine. (2010). “mediating the media: a journalist-centric media relations model.” corporate communications: an international journal vol. 15 no.2 2010 (hlm.192-204). emeral group publishing limited. papa, j. m., daniels, t. d. & spiker, b. k. (2008). organizational communication perspectives and trends. california: sage publications, inc. patton, michael quinn. (2002). qualitatif research & evaluation methods. thousand oaks, california: sage publications. putnam, linda. (1983). communication and organizations: an interpretive approach. california: sage publications, inc. 63 brahma putra pratama, strukturasi komunikasi internal dalam praktik media relations di dalam industri media theaker, alison. (2004). the public relations handbook, second edition. new york: routledge. yates, joanne dan orlikowski, wanda j.. (1992). genres of organizational: a structurational approach to studying communication and media. the academy of management review, vol 17, issue 2. (halaman 299-326). 1 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program for building a harmonious family firdanianty pramono communication studies program, candradimuka academy of social and political sciences firdanianty@stisipolcandradimuka.ac.id article history: received 2020-02-11, revised 2020-07-20, published 2020-07-30 abstract positive communication plays an important role in building a harmonious family. the objectives of this research were to: 1) identify the characteristics of mother school participants in 3 urban villages in bogor; 2) classifying family communication patterns of participants in mother schools based on low, moderate, and high categories; and 3) analyze the benefits of mother school program. the study was conducted with quantitative and qualitative approaches. the respondents were 84 people from the villages of ciluar, ciparigi, and kedung halang. quantitative data were processed descriptively and analyzed using the anova one way test. the qualitative data were obtained from the writing of participants in ciluar village as many as 30 people, and then analyzed to find out the benefits of mother school program. the results showed that the majority (84.62%) of respondents stated strongly agree that family togetherness is everything and 71.79 percent felt very close to their husband and children. by region, the participants of mother school in ciparigi village whose family communication was in high category had the highest percentage (60.71%). maternal education level is considered to be a key factor in family communication in ciparigi mother school participants, better than 2 other villages. qualitative analysis showed that participants feel the benefits of mother school which can increase knowledge and understanding of how to care their children and build a harmonious family. this research is expected to be input for the government of bogor to further improve the quality of family resources. komunikasi yang positif berperan penting dalam membangun keluarga harmonis. penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi karakteristik peserta sekolah ibu di 3 kelurahan kota bogor; 2) mengelompokkan pola komunikasi keluarga peserta sekolah ibu berdasarkan kategori rendah, sedang, dan tinggi; dan 3) menganalisis manfaat program sekolah ibu. penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. responden yang disurvei berjumlah 84 orang berasal dari kelurahan ciluar, ciparigi, dan kedung halang. data kuantitatif diolah secara deskriptif dan dianalisis dengan uji one way anova. adapun data kualitatif diperoleh dari tulisan peserta di kelurahan ciluar informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 1-14, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 30136 2 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 introduction having a harmonious family is everyone’s dream. in a harmonious family, each family member interacts and communicates positively so that conflict can be avoided. a conducive family environment also supports the child’s growth and development process. grych research results (santrock, 2007) revealed, parents with happy marriages tend to be more sensitive, responsive, warm, and affective towards their children and adolescents. the researchers also found that marital satisfaction is often associated with good parenting. marital relationship is one of the important supporting factors in childcare. when parents report more intimate marital relationship and good communication, they tend to be more affective to their children and adolescents. conversely, poor communication and interaction between father and mother can lead to disharmony in the family which results in divorce. amalia et al. (2017) concluded that disharmony is one of the causes of divorce. indonesia is one of the countries with high divorce rate. divorce cases in indonesia, as described in statistics indonesia 2018, during the 2015-2017 period experienced an increasing trend. the case of divorce that occurred in indonesia throughout 2017 reached 374,516 cases. that number increased compared to 2016 which recorded 365,654 cases and in 2015 with 353,843 cases. geographically, the highest number of divorces in 2017 occurred in east java province, with 84,475 cases, followed by west java (79,047 cases) and central java (69,857 cases). the high divorce rate is due to many factors ranging from economic problems, acts of domestic violence, communication issues, and infidelity. data from cibinong religious court class 1a in january-august 2018 period stated that the number of divorce (talak) cases submitted by men was 756 cases, while the number of divorce (gugat) claims by women reached 2,560 cases. in 2017, the number of women who filed for divorce was 3,310 people, far exceeding the case of divorce filed by men, which was 981 people. this shows that divorce cases are now more likely to be submitted by women than men. some reasons for women suing for divorce are the influence of activities on social media, economic problems, domestic violence, and infidelity (indopos, 2018). one of the main causes in lack of family harmony is family communication issues. research by goldberg et al. (2014) showed a significant correlation between mutual support between couples and children’s behavior. children, who come from harmonious and mutually supportive parents, exhibit a low level of behavior problems. the results of metia’s (2017) study of mothers who work as employees in percut sei tuan district, north sumatra, also showed that there was a positive and significant correlation between interpersonal communication and family harmony. metia (2017) concluded that interpersonal communication had an influence of 86.8 percent on family harmony. some previous studies in indonesia related to aspects of family communication and child development, including hamzah sebanyak 30 orang, kemudian dianalisis untuk mengetahui manfaat program sekolah ibu. hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar (84.62%) responden menyatakan sangat setuju bahwa kebersamaan keluarga adalah segalanya dan 71.79 persen merasa sangat dekat dengan suami dan anak-anaknya. berdasarkan wilayah, peserta sekolah ibu di kelurahan ciparigi yang komunikasi keluarganya masuk kategori tinggi memiliki persentase terbanyak (60.71%). tingkat pendidikan ibu diduga merupakan faktor utama komunikasi keluarga peserta sekolah ibu di ciparigi lebih baik dibandingkan 2 kelurahan lain. analisis kualitatif memperlihatkan, peserta merasakan manfaat sekolah ibu yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang cara mengasuh anak dan membangun keluarga harmonis. penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah kota bogor untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya keluarga. keywords: family communication patterns, benefits, mother school, bogor 3 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... (2002) concerning the effect of family communication on juvenile delinquency in karang besuki, malang, with quantitative descriptive methods. the findings showed that continuously-practiced family communication can reduce the level of juvenile delinquency. research by puspitawati (2006) on the influence of family, friends and school factors on the delinquency of students in senior high schools in bogor city showed that adolescents with high attachment to their peers have the opportunity to commit criminal delinquency 1.157 times greater than adolescents with low attachment to peers. puspitawati (2006) revealed the importance of the role of parents in carrying out the function of adolescent socialization and education. it is known that aggressive behavior and high juvenile delinquency is directly affected by low communication between parents and teens, and high friendship. e silva et al. (2016) strengthen puspitawati (2006) that the quality of a good relationship between adolescents and mothers is a protective factor against early sexual initiation for girls. in addition, research by pramono et al. (2016) explained that adolescentfamily communication patterns affected on adolescent learning achievement and emotional intelligence. the better communication between adolescents with their parents, the better academic achievement and emotional intelligence adolescents can be obtained. some of the results of these studies indicate that positive communication is one of the factors supporting the success of families in realizing a harmonious family and minimizing the problem of juvenile delinquency. muhwezy et al. (2015) emphasized that the warmth of parents and the acceptance of children is the basis of healthy family communication. one of the efforts made by the government of bogor city to lower divorce rates and strengthening family resilience was launching a mother school (sekolah ibu) program. the establishment of mother school departed from the social phenomena occurring in society today, which are characterized by high divorce rates, domestic violence, juvenile delinquency (student fights), the use and distribution of drugs and free sex, which is very alarming. mother school has been held simultaneously in 68 villages throughout bogor city since july 2018. schooling process has been held in village halls in bogor city twice a week every monday and thursday at 1 until 3 o’clock in 20 sessions (10 weeks). within a year, mother school has been held in 2 batches. participants in mother school are married women with children aged 012 years, maximum age for the mother is 45 years and guided by more than 120 faculty volunteers from various backgrounds. each participant is required to attend learning activities in the village and receive material that has been compiled by the pkk (family welfare development program) mobilization team of bogor city. until now, mother school program has graduated 8.000 participants and it has entered the 3rd year of its implementation. mother school aims to increase mothers’ knowledge as a first and foremost educator in the family, and strengthen the family resilience. the program is spearheaded by pkk (family welfare development program) mobilization team of bogor city and had the support of the city government and regional house of representatives (dprd) of bogor. since the start of the program, there has been no scientific study of mother school. therefore, this research is considered important because mother school program is relatively new in bogor, so it is important to know the benefits for participants. departing from this background, the author wants to know the success of mother school program. the objectives of this research were to: 1) identify the characteristics of mother school participants in three villages in bogor city (ciluar, ciparigi, and kedung halang) ; 2) classify family communication patterns of participants in mother schools based on low, moderate, and high categories; and 3) analyze the benefits of mother school program through qualitative approach . 4 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 literature review the family is the first social environment that introduces love, religious morals, social culture, and so on to children (kpppa, 2016). family is seen as a primary group consisting of two or more people who have a network of interpersonal interactions, blood relations, marital relations, and adoption (puspitawati, 2012). family is also valued as a unity of interactions and communications that can be seen from the involvement of all people in playing their roles, either as husband and wife, parents and children, as well as children and their siblings. from the process of interactions and communications, family is expected to play an important role in maintaining a shared culture, as stated in law no. 1 of 1974 (wiratri, 2018). metia (2017) defines family harmony as a form of harmony between each family member as indicated by the creation of a climate of mutual respect, mutual acceptance, mutual understanding, and mutual love, so that each family member can experience physical and spiritual wellbeing. family harmony expressed by aspects of the proposed gunarsa (2004), namely, the existence of love, mutual understanding, and communication that exists among family members, and good cooperation between family members. sari and puspitawati (2017) added that family harmony can be created if the functions in the family can be run well and there is a balance in the family system. koerner and fitzpatrick (2004) classified families according to three points of view, namely, structural, functional (psychosocial) and transactional definitions. structural definition. the family is defined based on the presence or absence of family members, such as parents, children and other relatives. this definition focuses on who becomes part of the family. from this perspective, it can bring up the understanding of family as the origin (family of origin), family as a means of childbearing (family of procreation), and as batih family (nuclear family). functional (psychosocial) definition. family is defined with an emphasis on fulfilling psychosocial tasks and functions. these functions include care, outreach to children, emotional and material support, and fulfillment of certain roles. this definition focuses on the tasks performed by the family. transactional definition. the family is defined as a group that develops intimacy through behaviors that give rise to a sense of identity as a family (family identity), in the form of emotional bonds, historical experiences, and future goals. this definition focuses on how the family carries out its functions. from a psychological point of view, the family is influenced by the interaction between family members and their ability to adjust in the midst of change, which in turn affects the existence and function of the family. interactions between family members often encounter obstacles if there is no understanding of the characteristics of development in family members (setiono, 2011). every family needs communication to negotiate goals, instill values, maintain regulation, and balance in the family. to find the destination, family members provide input, while the parents introduce rules and routines (wilson et al., 1995). socha (2009) suggests there are two approaches to understanding family communication. first, family communication plays a role in increasing positive family input (for example, increasing affection, creativity, hope, and happiness). second, family communication creates conditions that facilitate the development of family potential, or uses communication to create optimal conditions for hr growth and development. family communication is also directed to provide motivation and support to children. in this case, parents create a home as a “learning environment”, which teaches the values of goodness, morals, and ethics. parents are required to behave like 5 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... teachers. that means parents know their child’s problems and assignments at school, and can evaluate their child’s development (rahmawati & gazali, 2018). on the other hand, family communication is also developed to educate family members to become human beings with character. according to megawangi (2007), good character is characterized by being honest, respectful and polite, having empathy, tolerance, and listening to others. rahmah’s research (2018) shows that good communication patterns are needed to shape a child’s personality. therefore, a dialogical approach that is associated with a participatory paradigm is the right choice to create a constructive (family) environment (mefalopulos, 2008). the pattern of family communication is rooted in creating relationships between families, which in it shows a number of processes such as family talks, family rituals, parents support for children, and understanding among family members. someone can learn how to love, provide comfort, how to support, even disputes through family relationships. communication is needed by every family to negotiate goals, instill values, and maintain regulation and balance in the family. to find common goals, family members provide input and monitor results. parents introduce procedures, rules, and routines to achieve a family goal (wilson et al., 1995). this explanation reinforces the definition of communication put forward by west and turner (2011), the social process in which individuals use symbols to create and interpret meanings in their environment. every family member needs to master the correct way of communication, so as to avoid miscommunication or communication errors. communication error on family members could have happened if the messenger was not clearly presented, with improper delivery method, lacking of consideration when to say something, and lacking of consideration to the condition of the other party. conversely, the recipient of the message can also cause communication errors. this happens when the recipient of the message was not open about the ideas of others, already had a certain view, and did not consider the condition or situation of the messenger (setiono, 2011). in realizing a harmonious family does not mean free from conflict. building a harmonious family is characterized by constructive attitudes and ways in conflict resolution. uniformity of the system and continuity of communication will provide a sense of security and regularity in the family, so as to create a harmonious family (nancy, 2013). it is important to remember that communication involves the sense of listening, the availability to understand, mutual respect, and emotions. the findings of runcan et al. (2012) concerning parent and child communication showed that communication is very important in parentchild interaction, especially if parents want to pass on important values in life to their children in the present and especially in the future. methods this research used multiple methods, which combines quantitative and qualitative approaches. the quantitative approach was conducted through a survey method with a cross sectional study design. quantitative data was taken at the 16th session of mother school program (13 september 2018). the number of respondents was 84 people from three villages, namely ciluar (30 people), ciparigi (30 people), and kedung halang (24 people). the three villages were chosen by purposive sampling technique. to get quantitative data, mother school participants in three villages were given a set of questionnaires containing 20 questions with four answer choices: strongly disagree, disagree, agree, and strongly agree. questions asked about the communication between wife and husband, and communication between mother and child. questions and statements related to the husband, for example, my husband is a good listener to the whole family. other questions and statements related to the 6 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 husband, for example, when my husband is angry, he easily shows his anger and expresses harsh words to me. meanwhile, questions and statements related to mother and child communication, among others, my child can easily tell me all the things he/she felt and he/she experienced to me. in addition, there are also questions to examine the mother-father-child relationship, such as: husband, children and i are easily discussing everything we experienced together. after the data was collected, only 78 respondents met the criteria of an intact family. data from 6 respondents cannot be used because their status is no longer married. data were analyzed descriptively and tested with one way anova analysis using the spss program. in addition to the quantitative approach, a qualitative approach is also used to obtain important information that is not revealed in quantitative measurements. the qualitative approach in this study refers to the writings of 30 school participants in the ciluar subdistrict, especially those relating to aspects of communication and family harmony. the 30 participants wrote down their feelings related to husband-wife, motherchild, and mother-teen communication. from the results of the qualitative analysis, it is then seen the benefits felt by the participants of mother school towards family harmony. results and discussion characteristics of mother school participants respondents in this study were the participants of mother school who came from three villages in the city of bogor, namely the villages of ciluar , ciparigi , and kedung halang as many as 84 people. however, the answer of 6 respondents cannot be processed further because they were no longer married. thus, respondents who were considered to meet the criteria of an intact family were 78 people. most participants came from the villages of ciluar and ciparigi, each of them was 28 people (table 1). table 1: distribution of participants by region of origin (percent) region of origin n % kedung halang village 22 28.2 ciluar village 28 35.9 ciparigi village 28 35.9 total 78 100.0 the number of participants in mother school in the three villages ranged from 22 55 years with an average age of 36.49 years. one participant was recorded as having an age that exceeded the requirements for joining the program (55 years), but was still permitted because she had school-age children. the majority of participants in this study was young adults or in the productive age category. participants in the middle adulthood category were 21.8 percent. there were no elderly participants in this study. mother school participants husband age ranged from 28-61 years with an average age of 41.5 years. all of the husbands were young adults (50.0 %) and middle-aged adults (48.7%). only 1, 3 percent of husbands were young elderly. the youngest age of the first child is one year old and the oldest was 36 years old with the average age of the child was 14.72 years. most respondents had their first child who was in their late teens (35.9%), followed by early teens (30.8%). only a few of the first born children were in early adulthood (3.8%). mother school participants have at least one child and five children at most with average number of children as many as two children. more than half of the participants have two children at most (69.2%) and small proportion of them have as many children as 35 people (30.8%). viewed from the level of education, it varies from not attending school, failed to graduate from elementary school, graduated from elementary school, graduated from junior high school, graduated from high school, and graduated from diploma 1 / diploma 2 / diploma 3 and some of them have a bachelor’s degree. the highest percentage of maternal education was high school graduation (43.6 %). this shows that the level 7 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... of education is not good enough. a total of 5.1 percent of mothers graduated from diploma 1 diploma 3 and 2.6 percent of mothers have undergraduate degree. likewise, the husband’s education was spread across various levels of education ranging from failed to graduate from elementary school, graduated from elementary school, failed to graduate from junior high, graduated from junior high, graduated from high school, graduated from d1 / d2 / d3 have bachelor’s degree, and master’s degree. the biggest percentage of husband’s education level was high school graduation (55.1%). as many as 5.1 percent of husbands have undergraduate level and as many as 1.3 percent of husbands have graduate (master’s degree or higher) level of education. based on the types of occupations, the largest percentage was housewives (89, 7%) and the rest were working mothers. the types of occupations that mothers have were household assistants (3.8%), teachers (3.8%), traders (1.3%), and employees (1, 3%). the biggest percentage of husband’s occupation was labor (35.9 %). the next largest types of husband’s occupations were employee (33.3 %) and selfemployed/entrepreneur (16.7 %). family communication patterns judging from the survey responses, the majority (84.62%) of respondents stated strongly agree that family togetherness is everything and 71.79 percent felt very close to their husband and children. more than 60 percent of respondents agreed that their children had told all their experiences and feelings to their father. almost all respondents were satisfied with the way the family solved the problem together (61.54 % agreed and 39.90 % strongly agreed). most respondents (74.36%) agreed that their children were good listeners and only 8.97 percent answered otherwise. most respondents also felt satisfied with the way they communicated with their husband and children. however, there were two respondents (2.56%) who strongly disagreed that their husband was a good listener. in other words, as many as two participants admitted that her husband was not a good listener. the results showed the communication index scores of participants ranged between 33.33 and 98.33 with an average index score of 77.74. more than half of the participants had high level of communication (52.6%) and almost half had moderate level of communication (47.4%) (table 2). table 2 : distribution of family communication based on low, moderate and high categories category n % low (<50) 1 1.3 moderate (50–75) 36 47.4 height (> 75) 41 52.6 total 78 100.0 average (score 0-100) 77.74 ± 10.80 minimum (score 0-100) 33.33 maximum (score 0-100) 98.33 test results using the analysis of one-way anova (table 3 ) showed that participants school mother in different regions show different communication index score anyway . different test results showed that participants who lived in the ciparigi region had higher communication scores than mothers who lived in the kedung halang area (p = 0.048) and ciluar (p = 0.011). table 3 : differences in means and p values of family communication between regions no region 1 region 2 average index score (0-100) region 1 average region 2 average p-value 1 kedung halang ciluar 76.06 74.76 0.663 ciparigi 82.02 0.048* 2 ciluar kedung halang 74.76 76.06 0.663 ciparigi 82.02 0.011* 3 ciparigi kedung halang 82.02 76.06 0.048* ciluar 74.76 0.011* notes: ** significant at ≤0.01; * significant at ≤0.05 viewed by region, family communication among mother school participants in ciparigi 8 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 is the highest percentage (60.71%), while the ciluar kelurahan is 32.14 percent and kedung halang is 18.18 percent. compared to ciluar and kedung halang, participants in mother school in ciparigi village whose family communication was in the low category were also at least (3.58%), followed by kedung halang (4.55%) and ciluar (7.15%) (diagram 1). 9 diagram 1. percentage distribution of family communication by region based on these findings, the authors suspect that the level of education of the mother is a major factor why the communication of the participants' families in mother school in ciparigi is better than the other two. diagram 2 shows that mother school participants from ciparigi have a higher level of education than ciluar and kedung halang. most (85.72%) participants of mother school from ciparigi kelurahan had a moderate level of education (graduating junior high and high school) and only 3.57 percent entered the low category (only up to elementary school). song and hattie (1984) argue that the atmosphere of the home is influenced by the level of parental education. a charya and joshi (2009) reinforce that mother's education level is positively related to children's academic achievement. meanwhile, asilah and hastuti's research (2014) concluded that family income, mother's last education, and family size were significantly and negatively related to maternal stress levels. this shows, the greater the household income per month, the higher the mother's last education, and the greater the number of family members, the mother's stress level tends to be lighter. a happy mother is expected to be able to build a harmonious family and take good care of her children. 4.55 7.15 3.58 77.27 60.71 35.71 18.18 32.14 60.71 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kedung halang ciluar ciparigi low medium high diagram 1. percentage distribution of family communication by region based on these findings, the authors suspect that the level of education of the mother is a major factor why the communication of the participants’ families in mother school in ciparigi is better than the other two. diagram 2 shows that mother school participants from ciparigi have a higher level of education than ciluar and kedung halang. most (85.72%) participants of mother school from ciparigi kelurahan had a moderate level of education (graduating junior high and high school) and only 3.57 percent entered the low category (only up to elementary school). song and hattie (1984) argue that the atmosphere of the home is influenced by the level of parental education. a charya and joshi (2009) reinforce that mother’s education level is positively related to children’s academic achievement. meanwhile, asilah and hastuti’s research (2014) concluded that family income, mother’s last education, and family size were significantly and negatively related to maternal stress levels. this shows, the greater the household income per month, the higher the mother’s last education, and the greater the number of family members, the mother’s stress level tends to be lighter. a happy mother is expected to be able to build a harmonious family and take good care of her children. 10 diagram 2. percentage of maternal education distribution by region in addition to mother's education level, the number of children owned is also related to the high and low level of family communication. based on data from the average number of children owned by mother school participants per region, the results are as follows: the average number in ciparigi was 2.0 children; kedung halang was 2.09 children; and ciluar with 2.61 children. thus, the number of children owned by mother school participants in ciparigi was less than the other two villages. although the number of children owned by mother school participants in ciparigi was not significantly different from that in kedung halang, the percentage remains smaller than kedung halang. this is thought to be positively related to family communication patterns. but to arrive at these conclusions, the writer needs further evident supported by the number of respondents. communication and interaction within the family is part of children socialization process carried out by parents. there are at least three things that must be considered in this socialization process, i.e, socialized behavior pattern, participating agents in socialization process (parents, children, friends, teachers, television programs), techniques and implementations of the socialization process (puspitawati, 2012). through communication and interaction in the family, parents and children can strengthen interpersonal relationships that may prevent the children from associating with deviant peers. benefits of mother school program qualitative data in this study were obtained from the written opinions of 30 participants of mother school program in ciluar. from the first until the 19th session, teachers gave homework to mother school participants according to the presented material. from 19 modules that are provided to the participants of school mother, there are three modules that focus on aspects of family communication, i.e: effective communication on husband and wife 27.27 42.86 3.57 72.73 46.43 85.72 10.71 10.71 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 kedung halang ciluar ciparigi low medium high diagram 2. percentage of maternal education distribution by region in addition to mother’s education level, the number of children owned is also related to the high and low level of family communication. based on data from the average number of children owned by mother school participants per region, the results are as follows: the average number in ciparigi was 2.0 children; kedung halang was 2.09 children; and ciluar with 2.61 children. thus, the number of children owned by mother school participants in ciparigi was less than the other two villages. although the number of children owned by mother school participants in ciparigi was not significantly different from that in kedung halang, the percentage remains smaller than kedung halang. this is thought to be positively related to family communication patterns. but to arrive at these conclusions, the writer needs further evident supported by the number of respondents. communication and interaction within the family is part of children socialization process carried out by parents. there are at least three things that must be considered in this socialization process, i.e, socialized behavior pattern, participating agents in socialization process (parents, children, friends, teachers, television programs), techniques and implementations of the socialization process (puspitawati, 2012). through communication and interaction in the family, parents and children can strengthen interpersonal relationships that may prevent the children from associating 9 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... with deviant peers. benefits of mother school program qualitative data in this study were obtained from the written opinions of 30 participants of mother school program in ciluar. from the first until the 19th session, teachers gave homework to mother school participants according to the presented material. from 19 modules that are provided to the participants of school mother, there are three modules that focus on aspects of family communication, i.e: effective communication on husband and wife (5th module), parenting and communication with children (15th module), and building communication with adolescent (16th module). at the first session, the teacher asked participants, “what is the role of women in the family?” the majority of participants wrote their roles only around domestic tasks such as washing, cooking, cleaning the house, managing daily expenses, and taking care of children and husband. only a few participants mentioned their role as teacher/educator for their children, as a partner for their husbands, and help succeed their husbands’ career. accordingly, segrin and jeanne (2005) argued that family has usual activities such as the sharing out roles, making decision to buy something, whether or not members of the family should do something and so on. this depends on the system or regulations that apply to each family. rules in the family are usually based on agreements, both explicitly conveyed through conversation or implicitly (not through conversation). participants’ answers about their role in the family which focused more on domestic tasks, allegedly related to the level of education and patriarchal culture that was deeply embedded in the family environment. after attending mother school program, the participants realized that their role in the family was not just about carrying out domestic tasks. more than that, participants were invited to understand themselves and discover their potential to be optimized in order to improve the quality and welfare of the family. when studying the effective communication module on husband and wife (5th session), the homework given was to write down the experiences of participants in expressing love for their husbands. when receiving this assignment, the participants initially objected because they claimed to be unfamiliar with that. “i haven’t told my husband that i love him for so long” said one participant. nevertheless, the participants continue to do the task and write the results well. the following are the outpouring of some participants when expressing the language of love to their husband: “after one week i did not see my husband, last sunday night my husband came home. after he had eaten, we both chatted and then i said, ‘when you left for work, i always missed you.’ my husband smiled, and then he answered, ‘honey, i felt the same way every day, longed for your cooking and your babble. every day, every time always missed you.’ (ms, 30 years old) “i demonstrated the words of affection to my husband by saying, ‘honey, i still love you. do you still love me too?’ husband answered, ‘of course, i love you’ he said with a smile, ‘you’re overthinking it. i say i love you every day, don’t i?’ (nj, 39 years old) “i seduced my husband; he just stared for 5 minutes and blushed because it was strange that his wife suddenly seduced him.” (fy, 27 years old) “last sunday we had a family event and at the same time attended a wedding invitation from my husband’s officemate. we decided to wear clothes with matching colors. after my husband was ready, i said, ‘gosh, you are so handsome, you are almost look like a korean star. “he immediately smiled while hugging me.” (dd, 39 years old) “when i said, ‘i love you’, my husband immediately embraced, touched, and kissed my cheek while pampering me. at that moment i blushed.” (sk, 30 years old) 10 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 related to the material of parenting and communication with children (15th session), the instructor asked participants to write down their difficulties when dealing with children with unmanageable behavior. following are the experiences from some of the participants: “i have a difficult child. if i was upset, i would be very angry. my other children, when i told them to go to the stall, always ask for money and their wishes must be obeyed. sometimes i don’t know how to deal with my children whose characters are different. but alhamdulillah, mother school program has many positive effects on my patience and awareness, so that i can understand the character of my children and gradually overcome them.” (sk, 30 years old) “deal with children who like to whine and ask for toys must take extra patient. proven in my child who likes to cry and whine if asking for something. he kept crying and whining, but i didn’t respond. ‘anyway i will not buy it’, then i slowly advised him. ‘honey, the price of the toy is expensive ... so, your father and i need to save money to buy the toy. now you have to save the money first. later when we have saved a lot, we buy the toys. ‘in a low tone my son finally relented.” (rh, 36 years old) “my second child doesn’t like to eat. he must be persuaded first with ‘i’ll buy ice cream’ then he will eat. otherwise, my child will not eat, he is able to resist hunger. alhamdulillah, with the existence of mother school, i am able to introspect and be patient, which i always remeber, because that is the key.” (mr, 38 years old) “i used to feel inconvenient and difficult to control my child. if he asks for something, it must be bought that exact same day. since i attended mother school, i have come to know and understand more about how to educate children and communicate well and many lessons on how to deal with super active and inquisitive children. alhamdulillah, my child is now a sweet, obedient child, and he is not cranky if he wants something.” (ns, 30 years) at the 16th session, the participants increasingly understood their roles as mother and wife. this can be seen from the answers given when filling out the family communication questionnaire. in the building communication with teen module, the teacher asked moms to take their teenage sons and daughters to spend some time alone. some participants shared their experiences below: “on sunday my son and i left. we went to ride bikes while exercising. we walked on the streets of the village. i have no money to travel to the city; so i chose the free one. then we chatted. my son talked about playing futsal, fishing, and school. my son said, ‘the lessons at school now are harder, i get tired quickly’. ‘unexpectedly, you invited me to take a walk; it is fun to see the view of the garden, the rice fields, and farmers. so it is more fresh and comfortable. it is fun traveling with you.’”(nm, 35 years old) “my experience of being alone with my first child was very fun and happy because my child is an easygoing person. while waiting for food orders, i chatted with my child. my child tells a problem with friends who have different characters. my child told me there was a female friend who was close to him but only as friend. i listened to him intenly. i provided feedback to my child that he should be careful in making friends. he may allowed to be close to women, but only as friends. hopefully my child and i can have a better parent-child relationship, and i also hope i can be a good mother and wife. “(lm, 38 years old) “i went with my 15-year-old second child. i was riding on motorcycle with him. then i took her to eat chicken noodles. while eating, she told me about her friend who was scolded by the teacher because she likes to over makeup. i advised her that she should not go along with that. ‘you must be a good girl. you should be able to reject all bad things that initiated by your friends ‘ my child 11 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... was very happy to go with me. she said, ‘mama is a kind and pleasant person. i love mama. “she said that she wanted to do that again with me.” (ay, 40 years old) at the 20th session, the writer asked participants in ciluar to write down the benefits they got after participating in learning activities at mother school. participants’ answers were very varied, touching, and 30 participants agreed that mother school program provided enormous benefits for their lives. some of the participants’ opinions are as follows: “i got knowledge or lessons to overcome problems in my household. honestly, before i attended mother school, i had a conflict in my household that was difficult for me to resolve. our selfishness was high. for 6 months my partner and i didn’t speak to each other. almost divorce. but after attending mother school, i learned how to deal with the conflict. alhamdulillah, now i live happily. now there is more communication/mutual openness, and the divorce, alhamdulillah, it didn’t happen. “(h w, 40 years old) “there are many benefits that i can get. i am more in control of my emotions. more “istighfar”. it could be a reminder for me. alhamdulillah, the change was not only for me, but also for my husband and children. especially my eldest son, on tuesday after studying the koran, he gave a letter in which he apologized to me and promised to change his ugly nature. alhamdulillah, i feel so grateful.”(nf, 29 years) “some benefits that i’ve got from participating in mother school were that i become more patient and know better about being a mother; become more loving towards children and husband because at mother school we were taught how to deal with/understand our husband and children who we really care about; and create better communication.” (yw, 50 years old) “i joined mother school program so i gained more knowledge in caring for my family. alhamdulillah, i don’t easily get angry anymore. families become more harmonious, and also quarrels in my family become less severe.” (hs, 36 years old) written opinions from mother school participants in ciluar sub-district indicated that they really enjoy learning and engage in mother school activities. the participants directly felt the benefits when educating their children and realized that the material provided at mother school could improve communication among family members, strengthen husband-wife relationship as well as mother-child relationships, improve parenting and show how to educate children, and increase their knowledge related to motherhood. the opinion also showed that marital satisfaction has positive impact on parenting pattern. santrock (2007) revealed that marital relations are one of the important supporting factors in childcare. when a husband and wife feel happiness in their marriage, and can establish good communication and relationships, they tend to be more affective towards their children. guanchen and shijie (2013) believed that harmonious marriage guarantees good family harmony and good interpersonal relationships, so that people are expected to live in harmony. conversely, poor communication and interaction of husband and wife can lead to disharmony in the family which results in divorce. research prianto et al. (2013) found that length of courtship, marriage duration, and education level did not guarantee a person would avoid divorce. divorce can occur at any time when the bond between the partners is not strong enough and there is a trigger that could detonate at any time. moreover, currently most of the divorce lawsuits are filed by women. the existence of mother school is expected to be able to realign the role of mothers in the family and strengthen family resilience, so as to reduce the divorce rate in bogor city. communication error on family members could have happened if the messenger was not clearly presented, with improper delivery method, lacking of consideration when to say something, and lacking of consideration to 12 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 the condition of the other party. on the other hand, the recipient of the message can also cause communication errors. this happens when the recipient of the message was not open about the ideas of others, already had a certain view, and did not consider the condition or situation of the messenger (setiono, 2011). gunarsa (2004) asserted that family harmony is a condition when all family members feel happy which is marked by reduced tension, disappointment, and increased feelings of satisfaction with all circumstances and their existence which includes physical, mental, and social aspects. this finding strengthens the results of andjariah’s (2005) study of 26 employees and lecturers at yogyakarta proklamasi 45 university, which concluded that there was a significant relationship between husband and wife communication with marital happiness. positive family communication is expected to increase love, creativity, hope, and family happiness. in addition, family communication can also create conditions that facilitate the development of family potential, or use communication to create optimal conditions for growth and development. one factor to build family resilience is the effort to shape the personality of family members with religious values and norms (fadhli, 2012). both of these things inheritance of values and inculcation of religious norms can be done well by parents if positive communications were established within the family. therefore, each family member needs to master the correct way of communicating, so as to avoid communication errors. conclusion closeness and family togetherness is the key in building family harmony. many benefits were felt by the participants from mother school program. one participant survived the household conflict that had lasted for 6 months and finally avoided divorce. after attending mother school, participants felt stronger relationships with their husband and children. mother school is considered as a facility that can increase knowledge and insight that can be applied directly in family life. participants also expressed the way they communicate with their husbands and children that had become better, more patient and more able to control their emotions. due to the busy schedule of parents and children nowadays, the time to communicate directly to each other becomes limited. therefore, the author recommended that each family have daily routine activities together. dinner and sports events on holidays, for example, can be used as routine activities so that all family members can gather and talk. if necessary, parents could make a deal with the children to temporarily stop the activity with the device while chatting. the findings of this particular study can largely contribute in developing family harmony in indonesia, especially bogor. in the future, mother school is expected to be developed further into family school (sekolah keluarga). also, the program may require the involvement of husbands (fathers). acknowledgement the author would like to express sincere gratitude to the chairman of the pkk (family welfare development program) mobilization team of bogor city, mrs. yane ardian bima arya, who gave the writer the opportunity to become a tutor at mother school. during the teaching at mother school, the writer gained a lot of valuable experiences. the author would also like to thank her fellow instructors, ms. lisna sukaidawati, ms. retno kumoro, ms. siti nurlayla, and ms. irmalia novianti , who helped the author distribute questionnaires in ciparigi and kedung halang villages. also, the author would like to thank mrs. eka wulida latifah who had assisted in processing the results of this research by using statistic programs. 13 firdanianty pramono, analysis of the family’s communication pattern and the benefits of mother school program... references acharya, n. & joshi, s. (2009). influence of parents’ education on achievement motivation of adolescents. indian journal social science researches, 6(1), 72–79. amalia, r.m., akbar, m.y.a., & syariful. (2017). ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian. jurnal al azhar indonesia seri humaniora, 4(2), 129–135. http://dx.doi.org/10.36722/ sh.v4i2.268 andjariah, s. (2005). kebahagiaan perkawinan ditinjau dari faktor komunikasi pada pasangan suami istri. jurnal psikologi, 1(1), 1–5 . asilah & hastuti, d. (2014). hubungan tingkat stres ibu dan pengasuhan penerimaanpenolakan dengan konsep diri remaja pada keluarga bercerai. jurnal ilmu keluarga & konsumen, 7(1), 10–18. https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.1.10 badan pusat statistik (bps). (2018). statistik indonesia 2018. jakarta: bps. e silva, r.n.a., bongardt, d.v.d., looijjansen, p.v.d., wijtzes, a., &raat, h. (2016). mother– and father–adolescent relationships and early sexual intercourse. pediatrics, 138(6), 1–9. https://doi.org/10.1542/peds.2016-0782 fadhli, a. (2012). membangun ketahanan keluarga melalui penguatan pondasi agama. jurnal momentum, 2(2), 53–64. goldberg, j.s., & carlson, m.j. (2014). parents’ relationship quality and children’s behavior in stable married and cohabiting families. j marriage fam., 76(4), 762–777. https://doi.org/10.1111/ jomf.12120 guanchen, s. & shijie, s. (2013). constructing a harmonious family: family relationships from estrangement to interaction. crosscultural communication, 9(5), 82–86. http://dx.doi.org/10.3968/j. ccc.1923670020130905.2823 gunarsa, s. d.& gunarsa, y. (2004). psikologi praktis: anak, remaja dan keluarga. jakarta: bpk gunung mulia. hamzah, a. (2002). pengaruh komunikasi keluarga terhadap kenakalan remaja. (studi tentang kenakalan remaja di kelurahan karang besuki malang). [thesis]. universitas negeri malang, malang. h t t p s : / / w w w . i n d o p o s . c o . i d / read/2018/09/22/150411/ketika-tingkatperceraian-makin-tinggi-di-bogor. downloaded on rabu, 10 oktober 2018. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kpppa). (2016). pembangunan ketahanan keluarga. jakarta: kpppa. koerner, a.f. & fitzpatrick, m.a. (2004). communication in intact families. in a.l. vangelisti (editor). handbook of family communication. mahwah, new jersey: lawrence erlbaum associates, inc. mefalopulos, p. (2008). development communication sourcebook. broadening the boundaries of communication. washington dc (us): the world bank. megawangi, r. (2007). pendidikan karakter: solusi yang tepat untuk membangun bangsa. jakarta: indonesia heritage foundation. metia, c. (2017). hubungan komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga pada ibu-ibu sebagai karyawan di kecamatan percut sei tuan. consilium, 4(4), 22–40. muhwezi, w.w., katahoire, a.r., banura, c., mugooda, h., kwesiga, d., bastien, s., & klepp, k.i. (2015). perceptions and experiences of adolescents, parents and school administrators regarding adolescent-parent communication on sexual and reproductivehealth issues in urban and rural uganda. reproductive health, 12(110), 3–16. https://doi. org/10.1186/s12978-015-0099-3 14 informasi, volume 50. nomor 1. 2020 nancy, m. n. (2013). hubungan nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. proceeding pesat (psikologi, ekonomi, sastra, arsitektur & teknik sipil), 5, 32–39. pramono, f., lubis, d.p., puspitawati, h., & susanto, d. (2016). the influence of adolescent communication patterns to emotional intelligence and learning achievement of senior high school students in bogor. international journal of sciences: basic and applied research (ijsbar), 30 (1), 121-134. prianto, b., wulandari, n. w. & rahmawati, a. (2013). rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. jurnal komunitas, 5(2), 208–218. puspitawati, h. (2006). pengaruh faktor keluarga, lingkungan teman dan sekolah terhadap kenakalan pelajar di sekolah lanjutan tingkat atas (slta) di kota bogor. [dissertation]. program studi gizi masyarakat dan ilmu keluarga. pascasarjana ipb. bogor. puspitawati, h. (2012). gender dan keluarga. konsep dan realita di indonesia. bogor: ipb press. rahmah, s. (2018). pola komunikasi keluarga dalam pembentukan kepribadian anak, jurnal alhadharah, 17(33), 13–31. http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah. v17i33.2369 rahmawati & gazali, m. (2018). pola komunikasi dalam keluarga. al-munzir, 11(2), 163–181. runcan, p. l., constantineanu, c., lelics, b., & popa, d. (2012). the role of communication in the parentchild interaction. procedia social and behavioral sciences, 46, 904– 908. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2012.05.221 santrock, j.w. (2007). remaja. jilid 2. benedictine widyasinta, translator. jakarta: penerbit erlangga. translated from: adolescence. ed ke-11. sari, d.p. & puspitawati, h. (2017). family conflict and harmony of farmers family. journal of family sciences, 2(1), 28–41. https://doi.org/10.29244/jfs.2.1.28%20 -%2041 segrin, c. & jeanne, f. (2005). family communication. lawrence erlbaumassociates, united states of america (usa). setiono, k. (2011). psikologi keluarga. bandung: penerbit pt alumni. socha, t.j. (2009). family as agency of potential. in l.r. frey dan k.n. cissna (eds). routledge handbook of applied communication research (pp. 309330). new york (us): routledge. song, i. s. & hattie, j. (1984). home environment, self-concept, and academic achievement, a causal model in approach.journal of educational psychology, 76 (6), 1269–1281. https:// doi.org/10.1037/0022-0663.76.6.1269 west, r. & turner, l.h. (2011). pengantar teori komunikasi: analisis dan aplikasi. buku 1. m.n.d. maer, translator. jakarta: salemba humanika. translated from: introducing communication theory: analysis and application. ed. ke-3. wilson, g.l., hantz, a.m., & hanna, m.s. (1995). interpersonal growth through communication. iowa (us): wcb brown & benchmark publishers. ed. ke-4. wiratri, a. (2018). menilik ulang arti keluarga pada masyarakat indonesia. jurnal kependudukan indonesia, 13(1), 15–26. https://doi.org/10.14203/jki.v13i1.305 j-informasi 2021 n0 1.indd i communication in the midst of covid-19 pandemic benni setiawan pawito pawito sri hastjarjo universitas sebelas maret, indonesia the covid-19 pandemic does not end yet. the statistical number of its spread keeps escalating every day. data, as of july 1, 2021, report 2,203,108 positive cases, 1,890,287 recovered people, and 58,995 deaths. this data may be smaller than the actual number. however, covid-19 is not merely a number. the number of sick and dead people due to this epidemic seems to be improper if it is only viewed from a mathematical calculation’s perspective. they must be viewed as human beings who have the right to live and receive health insurance from the government. ironically, the efforts of the indonesian government to date have not been able to decrease the spread and number of deaths due to covid-19. government policies are still changing frequently. finally, the government imposed the emergency community activity restriction (ppkm) for the java and bali regions. this ppkm policy aims to replace micro-level ppkm, which did not significantly decline the spread of covid-19. this policy change in the communication frame is certainly confusing as the policy has a different name, but its essence remains the same. the changing name of the policy only confuses the communicant in the communication process. this confusion has led the policy to be more ineffective. people do not seem to have clear guidelines on what to do amid the covid-19 pandemic. this public confusion is certainly reasonable; for example, we can easily trace the digital footprint a year ago, where many state officials said that informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp.i-iv, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.42066. i-iv ii informasi, vol. 51. no. 1. (2021) covid-19 would not spread in indonesia. even in a joking tone, they said that indonesian people were resistant to covid-19 as they like to eat cat rice (rice with various sides wrapped in paper or banana leaves). there are many more uneducated speeches, which contrast to the powerless government in tackling the spread of covid-19 in indonesia. this less responsive crisis communication has shaken nationalism. the government elite communication process should be adapted to the crisis; therefore, crisis communication is badly needed by the government elites. the government needs to speak that the nation’s condition is critical. what they convey must be based on the facts, rather than joking or even underestimating the danger of covid-19. communication performed by the government needs to be enhanced with reliable information dissemination, namely by controlling the rate of buzzer “chirps” on various social media. government buzzers need to be well managed so that they do not just justify what the elite say. however, they need to oversee government policies ensuring the policy runs properly. their job is not to omit critics. criticism in the communication process of civilized society (bonnum commune) is necessary and important. without considering other views, the government will be absolute, not to call it authoritarian. the government does not need to worry about the critics. it is time for the government’s political buzzer to report a valuable national and state life policy. it is not appropriate if those paid with public money respond to public criticism in an uncivilized manner. the government is required to properly safeguard human life, namely by opening closed communication taps (rayasam & mande, 2021). the government needs to facilitate the widest communication so that the covid-19 pandemic ends soon. the government’s openness to information and the chivalrous manner in responding to every criticism will speed up the recovery from covid-19. this open government communication can be realized by considering comparative data from several volunteers such as @kawalcovid19 and @ laporcovid. this group of volunteers needs to be heard by the government as they provide valuable data to use. the data can be utilized to compare and enhance government’s quick steps to take policies to save human lives. again, the process of communicating with this group of volunteers does iii not aim to attack or debate the collected data but as part of joint preparedness. this preparedness is a form of preventive communication where the government and the private sector can collaboratively work and support each other. the creative process of communication to unravel the covid-19 is badly needed (setiawan, 2020). one potential way to ensure appropriate risk communication is to utilize social media channels and establish a consistent and sustainable media presence (abrams & greenhawt, 2020). social media channels can be an effective communication channel to reduce the risk of covid-19. effective communication, if neglected, will create gaps for vulnerable populations and generate more difficulties in fighting the covid-19 pandemic (reddy & gupta, 2020). the vulnerable population not only include the old people, but also those who are unable to access covid-19 information properly. communicating disease and its prevention effort is an essential job, but educating people to access information properly is equally important. hoaxes during a growing pandemic need to be tackled with an adequate literacy process (setiawan, 2018; stanley, barr peters, & seli, 2020). the mass media need to carry out humanitarian work to show the truth of the news. moreover, the media must keep from drowning widely in the rapid information flow that leads to producing unreliable news (setiawan, pawito, hastjarjo, 2020; anwar, malik, raees, & anwar, 2020). in addition, the communication problem during a pandemic deals with the lack of scientific communication. science communication refers to the way an expert communicates scientific findings to an audience. often, there is a gap among experts in conveying information or findings. this communication gap encourages that science communication is greatly required for unraveling the intricate threads of covid-19. finally, the covid-19 pandemic needs to be resolved with a variety of communication models. the more models and/or communication channels are, the faster information delivery and understanding of covid-19 will be. through this communication model, covid-19 will no longer be a scourge for the government and society in general. we hope that this covid-19 pandemic will end soon. iv informasi, vol. 51. no. 1. (2021) references abrams, e. m., & greenhawt, m. (2020). risk communication during covid-19. the journal of allergy and clinical immunology: in practice, 8(6), 1791-1794. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.04.012 anwar, a., malik, m., raees, v., & anwar, a. (2020). role of mass media and public health communications in the covid-19 pandemic. cureus, 12(9). doi: 10.7759/cureus.10453 rayasam, g. v. & mande, s. c. (2021). communication in the times of covid-19. current science, 120(10), 25 may. retrieved from https:// www.currentscience.ac.in/volumes/120/10/1556.pdf reddy, b. v., & gupta, a. (2020). importance of effective communication during covid-19 infodemic. journal of family medicine and primary care, 9(8), 3793-3796. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_719_20 setiawan, b. (2018). indonesia darurat hoaks?. informasi, 48(2), v-vi. https://doi. org/10.21831/informasi.v48i2.23210 setiawan, b. (2020). global cooperation resolve the covid-19 pandemic. informasi, 50(1), v-vi. https://doi.org/10.21831/informasi.v50i1.33519 setiawan, b., pawito, p., & hastjarjo, s. (2020). hoax amidst the covid-19 pandemic. doi 10.4108/eai.4-8-2020.2302399. stanley, m. l., barr, n., peters, k., & seli, p. (2020). analytic-thinking predicts hoax beliefs and helping behaviors in response to the covid-19 pandemic. thinking & reasoning, 1-14. https://doi.org/10.1080/135467 83.2020.1813806 79 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... counter hegemoni atas otoritas agama pada film (analisis wacana kritis fairclough pada film sang pencerah) syifaul fauziyah syifaziya@gmail.com kharisma nasionalita nasionalita.kharisma@gmail.com fakultas komunikasi dan bisnis, universitas telkom abstract religion became a tools to gain for gaining power through media. one of them is reflecting in a movie entitled sang pencerah. through the gramsci’s theory, hegemony is an attempt to make the ruling elite dominate to lead the way of thinking, attitude, and assess the community to be in accordance with their will. hegemony occur through mass media, education, preaching or dakwah. he also stated that the solution to oppose hegemony (counter hegemony) are focusing in education’s field. this is very clear in the sang pencerah movie is shown how the director create some discourse. this research aimed to find out the counter hegemony of religious authority in sang pencerah movie. researchers used a qualitative approach, in which research is directed to inductive thinking by using critical discourse analysis through microstructural (text), mesostructural (discourse), and macrostructural (sociocultural practices) steps. the subject of this study is the discourse of counter hegemony against the religious authority, while the object is the film sang pencerah. researchers used a critical paradigm that is used to find out what is really going on behind the injustice or imbalance that exists. the result on micro phase, emphasis on the word “kafir”, on meso, emphasis on counter (opposition qiblat), and on macro emphasizes the institution’s involvement, politics and discourse into media productions. abstrak agama menjadi alat untuk mendapatkan kekuasaan melalui media. salah satunya tercermin dalam film sang pencerah yang produksi oleh hanung bramantyo. melalui teori gramsci, hegemoni merupakan upaya untuk membuat pihak elit penguasa mendominansi untuk menggiring cara berpikir, bersikap, dan menilai masyarakat agar sesuai dengan kehendaknya. hegemoni dapat terjadi melalui media massa, pendidikan, bahkan melalui dakwah kaum religius. ia juga menyatakan, solusi untuk melawan hegemoni (counter hegemoni) dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. hal ini terlihat dengan jelas bagaimana counter hegemoni dalam film sang pencerah ditunjukkan kepada pembuat wacana. penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui counter informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.79-93. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1. 17397 80 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan budaya populer masuk ke indonesia salah satunya melalui film. representasi masyarakat indonesia, informasi, gambaran konflik negara atau hanya untuk hiburan semata diproduksi seorang sutradara untuk dikonsumsi oleh khalayak. masyarakat tidak hanya dapat menikmatinya lewat suara tetapi masyarakat juga bisa langsung melihat gambaran cerita melalui bentuk visual. pesan yang terkandung dalam cerita dapat diberikan secara langsung melalui film yang dilihat. oleh karena itu film merupakan salah satu sarana untuk dapat membujuk atau mempersuasi akan suatu pesan yang ingin dituju oleh pembuat film kepada khalayak atau penonton. film di indonesia khususnya film yang bergenre islami mulai muncul setelah orde baru. adanya film-film yang bertemakan islam terus berkembang setiap tahunnya. masyarakat pun juga semakin tertarik dan hal tersebut dapat membantu meningkatkan semangat pencipta karya film di indonesia. adapun daftar film yang bertemakan islam beberapa tahun setelah ayat-ayat cinta keluar yaitu sebagaimana tabel 1.1. penduduk indonesia yang mayoritas islam dapat menjadi sasaran target dunia perfilman indonesia. islam sendiri sudah menjadi hal yang tidak asing bagi warga negara itu sendiri. nilai-nilai islam terus disebarkan melalui berbagai cara, salah satunya melalui film. konten yang hegemoni terhadap otoritas agama dalam film sang pencerah. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk berfikir induktif dengan menggunakan analisis wacana kritis melalui tahap mikrostruktural (analisis teks), mesostruktural (praktik wacana), dan makrostruktural (praktik sosiokultural). subjek dari penelitian ini yaitu wacana counter hegemoni terhadap otoritas agama. sedangkan objeknya adalah film sang pencerah. peneliti menggunakan paradigma kritis yang digunakan untuk mencaritahu kebenaran yang sebenarnya terjadi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang ada. hasil penelitian pada tahap mikro menekankan pada kata “kafir”, meso penekanan pada counter (pertentangan arah kiblat), dan makro menekankan pada keterlibatan institusi, politik, dan pembuat wacana masuk ke dalam produksi media. keywords: muhammadiyah, counter hegemony, religious authority. _________________________________________________________________ ______________ korespondensi: syifaul fauziyah. universitas telkom bandung. jalan telekomunikasi no. 1, deyeuh kolot, buah batu, kab. bandung, 40267 indonesia. email: syifaziya@gmail.com tabel 1.1 daftar film bertemakan islam tahun 2010 judul sutradara tahun emak ingin naik haji aditya gumay 2009 perempuan berkalung sorban hanung bramantyo 2009 3 hati, dua dunia satu cinta benni setyawan 2010 sang pencerah hanung bramantyo 2010 di bawah langit opick gunung nusa pelita 2010 dalam mihrab cinta habiburrahman el shirazy 2010 tanda tanya hanung bramantyo 2011 negeri 5 menara affandi abdul rahman 2012 sumber: olahan dari berbagai sumber 2017 81 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... disampaikan pun juga mengandung unsur islamisasi. keadaan islam pada masa orde lama ditandai dengan ideologi umat islam yang masih kental. disebut kental karena negara masih berusaha mencari identitas negara yang baru saja merdeka. banyak partai islam yang bermunculan seperti pni (partai nasional indonesia), pki (partai komunis indonesia), dan masyumi (majelis syuro muslimin indonesia). islam terus mendominasi dalam perjuangan dalam menemukan jati diri indonesia. pada penelitian heryanto (2015:40), islamisasi merupakan sastu-satunya hal yang paling mencolok pada dekade pertama indonesia sesudah orde baru (1966-1998). selanjutnya pada tahun 2010 muncul post arab spring atau musim semi arab yang ditandai dengan banyaknya film islamisasi yang ada seperti film ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih. film-film tersebut memperlihatkan dengan jelas gambaran bagaimana sebenarnya islam di dunia bagian barat merupakan panutan ajaran islam sedunia. selanjutnya di era baru yang ditandai dengan adanya modernitas dan religiuitas, hal ini menjadi jelas bagi umat muslim di indonesia bahwa keteganganketegangan yang menghadang mereka tak bisa disederhanakan menjadi modernitas sekuler yang berasal dari budaya barat melawan tradisionalisme agama yang berasal dari belahan dunia lain. hal ini ditandai dengan terbentuknya gugusan baru muslim modern yang mulai di indonesia (heryanto, 2015:48). pada masa pasca orde baru, filmfilm yang bertemakan islam banyak menceritakan kekuatan keimanan seorang muslim dalam mempertahankan iman ditengah masyarakat yang beragam, baik terhadap orang islam itu sendiri maupun dengan pemeluk agama lain. salah satu contoh film yang menarik perhatian adalah film sang pencerah (2010, bramantyo). film yang menceritakan kehidupan dan perjuangan tokoh pahlawan indonesia yaitu kh. ahmad dahlan. film tersebut memperlihatkan bagaimana perjuangan sosok kh. ahmad dahlan bertahan dengan pendirian akan pemahamannya tentang agama islam yang pada saat itu banyak ditentang oleh masyarakat yang ada disekitarnya hingga beliau dijuluki sebagai “kyai kafir” hanya karena perbedaan pemahaman serta pandangan agama islam yang sebenar-benarnya. perjuangan tersebut tidak berhenti disitu saja akan tetapi kh. ahmad dahlan membentuk organisasi islam bernama muhammadiyah pada tahun 1912. munculnya film sang pencerah ditujukan kepada anggota muhammadiyah itu sendiri bersamaan dengan peringatan 100 tahun muhammadiyah yang telah berkiprah di indonesia. ideologi muhammadiyah itu sendiri yaitu mengembalikan agama islam yang sebenar-benarnya kepada al-quran dan sunah. pemilihan pemurnian atau purifikasi agama islam menurut nashir dalam buku muhammadiyah digugat (2000:8) adalah pemurnian agama yang memang seharusnya berkiblat kepada al-quran dan sunah yang menjadi pedoman umat islam sedunia dengan ijtihad atau bersungguh-sungguh. kh. ahmad dahlan merupakan sosok yang didambakan oleh muhammadiyah karena beliau tidak membiarkan umat islam dilanda kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan maka dari itu diperlunya pengikisan melalui pendidikan sebagai gerakan budaya dengan mencerdaskan umat islam, serta melakukan perlawanan total terhadap formalisme dan konservatisme agama, dengan cara mendobrak “tbc” (takhayul, bid’ah, khurofat). organisasi islam muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam yang besar di indonesia. nama organisasi ini diambil dari nama nabi muhammad saw, sehingga muhammadiyah juga dapat diartikan dimana orang-orang yang menjadi pengikut nabi muhammad saw. tujuan utama muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang telah terjadi di tanah air dengan menggunakan proses dakwah. penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran islam bercampurbaur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. muhammadiyah 82 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 mempunyai gerakan dengan ciri-ciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat agar lebih maju dan berpendidikan. ajaran islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis, bergerak, berkembang serta berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. penulis memilih film sang pencerah karena dilihat cerita, konflik dan pesan yang disampaikan oleh sutradara begitu jelas sangat mencerminkan hiruk-pikuk keadaan islam di indonesia pada saat itu terutama dalam hal keyakinan kh. ahmad dahlan yang mempunyai pemaham serta pandangan islam yang berbeda. selain itu sutradara juga menunjukkan bahwa adanya beberapa counter yaitu counter hegemoni yang dilakukan oleh kh. ahmad dahlan serta film karya hanung ini termasuk dikategorikan berani dalam mengangkat beberapa point yang bisa menimbulkan kontroversi diantara umat beragama. awal adanya counter tersebut dalam film sang pencerah dijelaskan bahwa saat itu islam terpengaruh ajaran syeh siti jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan tuhan. masyarakat meyakini titah raja adalah sabda tuhan syariat islam bergeser kearah tahayul dan mistik. sementara itu kemiskinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa pemerintah belanda dan agama tidak bisa mengatasi keadaan, terlalu sibuk dengan tahayul yang bertentangam dengan al quran dan sunah rasul muhammad saw. perjuangan dan munculnya counter hegemoni dimulai ketika kh. ahmad dahlan menunaikan ibadah haji, di kota yang penuh diberkahi beliau banyak belajar serta mendalami islam dengan sebenar-benarnya. setelah pulang dari tanah suci, kh. ahmad dahlan mulai mengamati lingkungan dimana ia berada, yaitu di wilayah kauman yogyakarta. banyak sekali yang janggal dan terdapat kesalahpahaman yang selama ini masyarakat islam lakukan. dalam jurnal kajian informasi sardiman (2000), pandangan yang agak berbeda tentang islam di jawa dikemukakan oleh benda, yang menyatakan bahwa di sebagian besar pulau jawa, islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebagian tradisi penduduk asli, sebagian tradisi hindu-budha, dan dalam prosesnya banyak kehilangan kekakutan doktrinernya. dan memang islam jawa dalam waktu yang cukup panjang lebih penting dalam arti politik daripada religius. sekurang-kurangnya pada mulanya dia tidak menimbulkan perubahan yang radikal dalam kehidupan agama dan sosial di pulau jawa. sehingga tidak heran jika banyak masyarakat muslim yang beragama islam namun tetap sangat mempercayai dengan hal-hal yang berbau takhayul dan mistik dengan melakukan banyak tradisi-tradisi. dari situ, kh. ahmad dahlan mulai menanamkan pemahaman beliau tentang agama islam yang cenderung lebih sederhana dan tidak memberatkan bagi umat islam itu sendiri. pemahaman dan dakwah yang disebarkannya berdasarkan al-quran dan sunah dimana semua yang dilakukan oleh umat islam sebenarnya harus dilandaskan dengan dua hal tersebut. tetapi dengan ideologi seperti itu tidak mudah untuk masuk kedalam pemahaman masyarakat bahkan sangat bertolak belakang dimana pada masa itu di daerah kauman sendiri masih sangat kental dengan adat dan budaya yang dicampur-adukkan atau dikaitkan dengan pelaksanaan dalam menjalankan ibadah kepada allah. pada tahun 2010, banyak yang terjadi di indonesia yang berkaitan dengan film sang pencerah. terdapat tiga fokus yaitu: pertama, tentang “polemik pergeseran arah kiblat”. dalam berita bbc.com, yang membahas mengenai arah kiblat, pada saat itu indonesia dihadapkan dengan kebingungan yang terjadi karena fatwa mui mengenai arah kiblat yang benar. padahal sebenarnya sudah 100 tahun yang lalu dijelaskan kepada kh. ahmad dahlan tentang kebenaran arah kiblat dan hal ini dijelaskan kembali dengan cara yang halus dalam film sang pencerah. (http://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2010/07/100720_kabah,diakses pada 11 september 2017, 18.30 wib) 83 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... kedua, tentang “kekerasan atas nama agama”. dalam berita bbc.com, keadaan indonesia pada saat itu dihadapkan dengan keadaan kontemporer khususnya pasca jaman soeharto. masyarakat beragama tidak saling memberikan toleransi, baik sesama umat muslim maupun yang berbeda agama. hanya karena beda pemahaman kelompok satu dengan kelompok lain, pertaruhan dan konflik banyak terjadi. hal ini digambarkan dalam film sang pencerah ketika langgar kh. ahmad dahlan dihancurkan dengan umat sesama muslim yang menjadi penggiat di masjid gede hanya karena perbedaan pemahaman. (http://www.bbc.com/ indonesia/laporan_khusus/2012/07/120702_ peran_negara_toleransi, diakses pada 11 januari 2017, pukul 18.40 wib) ketiga, “dunia pendidikan”. dalam berita news.detik, banyak sekali kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh guru tak kunjung henti. mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan kepada murid. menurut komisi nasional anak, pada tahun 2010 terdapat 1.234 pengaduan. sedangkan menurut detik.com, kpai menjelaskan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7 persen sebanyak 53 kasus, kekerasan fisik sebanyak 25 persen sebanyak 29 kasus, penelantaran sebanyak 20,7 persen sebanyak 24 kasus, dan kekerasan psikis 8,6 persen sebanyak 10 kasus. hal ini diceritakan tentang bagaimana perjuangan kh. ahmad dahlan dalam mengayomi anak dalam hal pendidikan seperti beliau mempunyai cara yang sederhana dalam mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya. (http://www.bbc. com/indonesia/majalah/2010/01/100121_ streetkids_storyana, diakses pada 12 januari 2018, pukul 15.12 wib) metode atau cara kh. ahmad dahlan dalam mengajak dan membuka pikiran masyarakat dan tidak serta merta memaksa pendapat atau pemahamannya harus bisa diterima oleh masyarakat tetapi cara beliau bertahap, halus dan tidak terkesan memaksa. ajaran yang disebarkan melalui pendidikan dan terjun langsung kedalam masyarakat untuk mempraktekkan kandungankandungan yang ada di dalam butiranbutiran ayat suci al-quran. sehingga dari film sang pencerah ini dapat dilihat kh. ahmad dahlan yang menggunakan cara counter hegemoni yaitu ketika beliau mengajak masyarakat indonesia khususnya yang berada di daerah kauman untuk mengubah pandangan akan agama islam serta bagi umat islam sendiri memahami islam dengan sebenar-benarnya menurut al-quran dan sunah nabi muhammad saw melalui purifikasi islam. purifikasi atau pemurnian ini bertujuan untuk memaknai ajaran islam sebelum adanya tambahan tradisi dan ritualritual yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat islam sendiri. dalam ilmu komunikasi khususnya di kajian cultural studies kita mengenal istilah counter hegemoni yang berarti menolak adanya hegemoni. menurut gramsci dalam teorinya, ia memberi solusi untuk melawan hegemoni (counter hegemoni) yaitu dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. adanya counter hegemoni muncul karena adanya hegemoni. hegemoni sendiri adalah upaya atau cara yang dilakukan agar membuat suatu kelompok terpengaruh atau mengikuti cara-cara berpikir kelompok tertentu dengan cara memberikan pemahaman yang dianggap benar sehingga kelompok yang terhegemoni menganggap bahwa pemahaman yang diberikan kelompok itu benar saja dan sahsah saja diterapkan. padahal tanpa disadari mereka sudah terhegemoni oleh kelompokkelompok tertentu yang memiliki suatu kepentingan. hegemoni dilakukan secara terus menerus. perjuangan hegemoni pun juga berlangsung secara luas yaitu mencakup masyarakat sipil (pendidikan, serikat pekerja, keluarga) (fairclough, 2010:61). pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis fairclough. dalam metode tersebut akan ada tiga hal yang akan dikaji yaitu mikrostruktural (teks), mesostruktural (praktik wacana) dan makrostruktural (praktik sosio kultural). “analisis ini yang tidak hanya menganalisis wacana tetapi juga menganalisis hubungan antara wacana dengan objek atau elemen dari proses sosial” 84 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 (fairclough, 1989:19). tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mikrostruktural, mesostruktural, dan makrstruktural counter hegemoni dalam film sang pencerah. diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah literatur dalam dunia ilmu komunikasi khususnya tentang penelitian analisis wacana kritis fairclough, menambah wawasan serta pengetahuan peneliti serta masyarakat tentang adanya counter hegemoni dalam film sang pencerah, menjadikan sumber pengetahuan penulis tentang adanya counter hegemoni dalam film sang pencerah, menjadikan sumber masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang analisis wacana kritis dalam film. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. analisis data kualitatif menurut bognan & biklen (1982), sebagaimana dikutip moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, men-sintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. paradigma kritis merupakan proses untuk menemukan sesuatu hal yang sebenarnya terjadi dalam pandangan peneliti itu sendiri, observasi atau pengalaman tidaklah jelas dengan sendirinya. menurut teori yang dikembangkan oleh mazhab frankfurt. paradigma kritis mendefinisikan fenomena sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap the real structure dibalik ilusi, yang dinampakkan dunia materi, dengan tujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar memperbaiki dan merubah kondisi kehidupan manusia. analisis teori kritis tidak memusatkan pada kebenaran dan ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti konstruktivisme, namun analisis kritis menekankan pada produksi dari sebuah makna. sehingga peneliti menggunakan paradigma kritis untuk meneliti tentang “analisis wacana kritis counter hegemoni dalam film sang pencerah” subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. subjek atau bisa disebut dengan informan penelitian merupakan subjek yang memahami rumusan masalah penelitian. (burhan, 2007: 78) dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah wacana counter hegemoni terhadap otoritas agama. objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (burhan, 2007: 78). pada penelitian ini objek yang digunakan adalah film sang pencerah karya hanung bramantyo yang dikeluarkan pada tahun 2010. dalam penelitian, unit analisis yang akan digunakan yaitu potongan beberapa scene dalam film sang pencerah. film yang berdurasi 02:00:34 akan diambil beberapa bagian yang mengandung counter hegemoni yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis wacana kritis fairclough. transliterasi teks dialog pada teks digunakan untuk menganalisis mikrostruktral, mesostruktural menggunakan analisis dokumen pada video behind the scene film sang pencerah dengan memilih part dimana sang sutradara mengemukakan pendapatnya terkait dengan film. selain itu untuk mendukung analisis peneliti, bagian yang diambil tidak hanya dari pendapat sutradara saja, tetapi juga dari pemain utama yang lain. dari berbagai sudut pandang tersebut cukup mewakili untuk bisa menggabungkan analisis teks dan praktik sosiokultural. sedangkan untuk makrostruktural menggunakan studi pustaka, wawancara informan pendukung serta penulusuran sejarah. dijelaskan oleh sugiyono (2009:225), bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 85 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, metode dokumentasi dan studi pustaka. tabel 1.2 pengumpulan data penelitian dan metode fairclough struktur metode data mikrostuktural (teks) transliterasi dialog dalam beberapa scene yang ada pada: 1. (00:17:03) (00:18:05) 2. (00:27:57) (00:31:00) 3. (01:01:00) (01:02:25) 4. (01:02:55) (01:06:30) 5. (01:21:15) (01:23:54) 6. (01:24:30) (01:27:00) 7. (01:38:21) (01:40:28) 8. (01:43:00) (01:45:05) 9. (01:49:10) (01:53:45) teks dialog film sang pencerah mesostruktural (praktik wacana) analisis dokumen rekaman video wawancara behind the scene hanung bramantyo (sutradara, produser, skriptwiter) dan beberapa pemain yang terlibat makrostruktural (praktik sosiokultural) studi pustaka,wawancara, dan penelusuran sejarah data wawancara: informan pendukung sumber: data olahan peneliti 2017 hasil dan pembahasan fairclough menganalisis wacana kritis dengan tiga bagian, yaitu analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. pada tahap mikrostruktural, peneliti mengkategorikan dalam proses analisis teks ini menjadi lima bagian yaitu tauhid, fiqih, toleransi, dakwah, dan counter atau tandingan. tauhid merupakan suatu pengakuan atas keesaan allah swt bahwa tuhan itu satu, allah. dalam beribadah tujuan utama umat islam adalah untuk mendapat ridhonya. ibadah hanya ditujukan kepada yang satu tetapi pada kenyataanya masih banyak yang melenceng dari itu. dalam analisis teks diatas banyak memperlihatkan bahwa patuh dan taat kepada apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh otoritas agama. begitupun dengan berdo’a, yang dituju bukan kepada tuhan tetapi kepada pohon dengan menggunakan sesaji. fiqih merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tatanan atau aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bermasyarakat hingga menjalankan kehidupan sehari-hari serta ibadah. tatanan dan aturan yang sudah dipelajari umat islam ada dasarnya dan semua sudah tercantum pada al-qur’an tetapi setiap manusia mempunyai prespektif yang berbeda dalam memandang suatu aturan. bahasa al-qur’an 86 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 dapat diartikan kedalam beberapa versi sehingga tidak heran jika muncul mazhabmazhab yang dianut oleh umat agama islam. toleransi merupakan suatu sikap menghargai perbedaan yang ada dalam lingkungan seperti halnya indonesia yang mempunyai banyak suku dan adat tetapi dalam sebuah keragaman tetap bisa bersatu jika adanya toleransi. dakwah merupakan sebuah penyampaian informasi atau pesan yang positif kepada umat manusia. istilah dakwah biasanya digunakan oleh orang islam dalam penyebaran ajaran agama islam di dunia. counter atau tandingan adalah sebuah kontra yang muncul akibat adanya sebuah kondisi yang dominan. tandingan bisa dikatakan sebuah kritik terhadap hal yang mendominansi di lingkungan tersebut. dari keseluruhan hasil analisis teks, dapat diketahui bahwa dari teks dialog film bahwa unsur counter hegemoni selalu muncul pada setiap analisis teks. selalu ada tadingan ideologi atau pemahaman dari kh. ahmad dahlan terhadap lingkungannya. counter hegemoni muncul karena adanya hegemoni yang ada. jika dihubungkan dengan hegemoni gramsci, ia pernah mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dipakai untuk melakukan hegemoni, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung strukturstruktur kognitif dari masyarakat. dalam hal ini, wujud counter hegemoni kh. ahmad dahlan melalui institusi yaitu sekolah yang didirikan oleh beliau di rumahnya. dari hasil analisis mesostruktural (praktik wacana), ada beberapa point yang menjadi fokus pembahasan yaitu tentang kiblat, kafir, dan counter hegemoni. kiblat merupakan masalah yang besar dalam teks dialog karena selama ini umat islam menjalankan ibadahnya selalu mengarah kepada kiblat, tetapi ternyata ada yang menentang bahwa kiblat yang dianut selama bertahun-tahun salah menurut ukuran ilmu falak dan dari tinjauan letak geografis. sehingga orang yang menentang dan ingin meluruskan akhirnya dikatakan sebagai orang yang kafir karena mengikuti paham yang diajarkan oleh orang kafir. paham yang dianggap benar di lingkungan adalah paham yang sudah turun-temurun dipercaya dan diamalkan sesuai dengan perintah pemuka agama atau otoritas agama. otoritas mempunyai porsi yang besar dalam peranannya untuk mengatur umat. muncul lebel yang dikeluarkan oleh otoritas agama yaitu lebel kafir. lebel yang menentang ajaran yang selama ini diajarkan dan mempunyai pemahaman dan pemikiran tersendiri tentang agama islam. dari hasil makrostruktural (praktik sosiokultural), peneliti membaginya menjadi 3 (tiga) level yaitu situasional, institusional, dan sosial. pada situasional peneliti membahas tentang faktor terbentuknya film menurut persepsi pembuat wacana dan dari pandangan anggota organisasi muhammadiyah. selain itu kondisi yang mendukung terbentuknya wacana karena adanya pergeseran makna islam di lingkungan kauman dan konflik-konflik toleransi yang terjadi baik antar agama maupun dengan agama islam itu sendiri. kedua, institusional peneliti membahas tentang dari segi pendidikan, budi utomo, faktor ideologi pembuat wacana yang masuk ke dalam film, dan keterlibatan keraton. yang terakhir, sosial, membahas tentang adanya dominansi, masyarakat yang cenderung masih tradisional, keterlibatan media dan politik yang dikemas ke dalam bentuk media yaitu film. teks dialog pada film sang pencerah menjelaskan bahwa adanya pertentangan yang besar dari orang terdekat kh. ahmad dahlan sendiri yaitu keluarga. disaat orang terdekatpun tidak mempercayai dan mendukung kh. ahmad dahlan tetapi tidak menyurutkan beliau untuk meneruskan keyakinannya dan tetap terus berdakwah di jalan allah. semua orang memiliki ketakutan tersendiri jika terlihat beda dengan orang lain. maka lebih baik mencari aman dan tetap mengikuti aturan yang berlaku. tetapi aturan yang berlaku dan sudah dipercaya turun-temurun masih bisa diterapkan seiring berkembangnya zaman atau tidak. sehingga muncul mazhab-mazhab yang berbeda-beda untuk bisa digunakan umat islam dalam 87 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... menjalankan dan membantu keyakinannya dalam beribadah. mazhab adalah sesuatu ciri atau jalan yang dilalui seseorang untuk menjadi tujuan yang konkrit atau abstrak. di indonesia mengenal istilah bhineka tunggal ika, agama islam mengenal agama dengan arti merohmati, melindungi siapapun yang bernaung dibawahnya, baik islam maupun bukan islam. sehingga perlu adanya toleransi dan pelurusan dalam memaknai sebuah agama. bukan berarti jika beda bisa dihancurkan tetapi dihormati. kekuasaan yang mempunyai porsi terbesar dalam mengontrol struktur sosial yang menjadi panutan masyarakat. islamisasi dan budaya populer datang hingga masuk ke negara indonesia melalui berbagai cara, salah satunya dalam bentuk filmfilm islami yang menjadi konsumsi publik. hingga muncul film sang pencerah karya hanung yang menceritakan tentang tokoh pendiri organisasi islam, muhammadiyah. di dalam buku muhammadiyah digugat (2000), bahwa muhammadiyah didirikan sebagai fenomena baru dari wajah islam abad ke-20. kembali kepada al-quran dan sunah bukan dipandang hanya sebagai purifikasi saja. tetapi lebih kepada sikap skripturalistik muhammadiyah, yang dalam waktu sama kehilangan daya hadapnya terhadap realitas kontekstual modernitas. berdiri dengan 2 tujuan utama yaitu melepaskan umat islam dari lingkungan tbc (takhayul, bid’ah dan khurafat) yang membelenggu umat dari pemahaman yang benar tentang tauhid yang benar. selanjutnya, memajukan pendidikan umat islam yang memberikan angkatan mudanya ilmu-ilmu barat dalam rangka merebut kebahagiaan keduniaan yang juga harus dikejar oleh umat islam. muhammadiyah merupakan gerakan organisasi yang menggunakan strategi tajdid. tajdid adalah suatu pemahaman nilai-nilai islami yang memang tidak boleh “digadaikan” dan tidak boleh dikompromikan dengan nilai-nilai non-islami, tetapi tidak boleh bersikap apriori terhadap apa yang datang dari luar islam, kalau memang hal-hal yang dari luar datang itu positif akan diterapkan tetapi jika tidak maka tidak akan diterapkan oleh muhammadiyah. muhammadiyah tidak begitu gampangnya membawa modernisme hingga meninggalkan hal yang utama pada nilai-nilai islam. telah dijelaskan pula oleh informan dalam penelitian ini bahwa muhammadiyah termasuk “ummatan washato”, umat yang ditengah-tengah. muhammadiyah dalam menyebarkan paham atau pemikirannya melalui dakwah. pengertian dakwah sendiri adalah mengajak seseorang atau kelompok untuk memeluk agama islam demi kebaikan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat kelak serta mencari rahmat dari allah swt. perbedaan sebelum dan sesudah adanya dakwah bisa dicontohkan kalau dahulu masih banyak umat islam yang syirik (penyekutukkan allah), menyembah tuhan selain allah. tetapi setelah adanya dakwah, umat islam mulai memiliki kesadaran akan ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada satu, allah. sejarah berdirinya muhammadiyah dengan tujuan awal merujuk kepada surat ali-imran ayat 104 dan al-ma’un yang intinya beramal ma’ruf nahi mungkar artinya mengajak kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. muhammadiyah dalam dakwahnya menyatakan bahwa mereka termasuk golongan umat muslim yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. muhammadiyah menyebutnya dengan “ummatan wasahto” yang sudah tertulis di dalam al-quran yaitu surat al baqoroh ayat 143. ada beberapa masyarakat yang menyebut muhammadiyah sebagai islam yang moderat. moderat dalam arti menerima perubahan dan bahkan dapat menerima apapun yang berasal dari nonislam. muhammadiyah tidak selemah itu untuk menerima pemahaman dan aliran yang baru atau modern. informan mengatakan dalam wawancara dengan peneliti bahwa agama islam haruslah berkemajuan sehingga jangan sampai umat islam menjadi masyarakat yang tertinggal dan dipandang terbelakang, sedangkan terbelakang sendiri bukan merupakan watak islam. maka dari itu perlunya dilakukan perubahan budaya. tradisional berasal dari 88 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 kata dasar tradisi yang berarti adat, dimana adat sendiri menurut masyarakat jawa harus dilestarikan dan dipertahankan. tetapi bukan berarti ajaran dan tradisi tersebut dicampur-adukkan dengan pelaksanakan ibadah dalam agama islam. dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa informan sebagai pimpinan pusat muhammadiyah yang sekarang mewakili masyarakat dalam organisasi muhammadiyah mengungkapkan dengan jelas tandingan atau memberikan pandangan yang kontra terhadap masyarakat tradisional yang tidak bisa menerima hal yang baru dan pemikiran modern yang mengikuti jaman. dalam hal ini muhammadiyah menjadi posisi yang memiliki pemikiran modern yang mengutamakan pemurnian agama islam yang dihadapkan dengan masyarakat yang masih tradisional yang masih menganut paham yang turun temurun yang berlangsung selama ini. informan dari organisasi muhammadiyah, yang juga merupakan informan memiliki pendapat dalam memahami makna masyarakat tradisional. masyarakat tersebut hanya mengandalkan taklid yang artinya mengikuti saja tanpa memahami dasar-dasarnya. serta tidak memahami islam secara kaffah, yaitu secara sempurna. penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengetahui dimana letak counter hegemoni dalam sebuah wacana. jika dilihat dari mikrostruktural dan mesostruktural peneliti mengindikasi bahwa film sang pencerah meng-counter otoritas agama. tetapi peneliti menemukan sesuatu hal yang baru lagi dari wawancara yang diperoleh dari informan dari organisasi muhammadiyah yang membahas tentang otoritas agama. menurutnya otoritas yang ada di indonesia ini mulai terpecah dengan sendirinya dan terbagi menjadi dua. biasa disebut dengan banser (barisan serbaguna) merah dan banser putih. barisan serbaguna adalah milik ansor, yang merupakan organisasi naungan nu (nadhatul ulama). di dalam barisan serbaguna sendiri ada salah satu yang disusupi oleh orangorang pki. masyarakat indonesia sudah mengatahui bahwa pki (partai komunis indonesia) merupakan kelompok yang berbahaya karena telah meninggalkan bekas luka yang mendalam kepada negara indonesia. sehingga dalam hal ini, jika dihubungkan dengan kejadian-kejadian sekarang di dalam otoritas agama itu sendiri sudah terpecah belah. menurut pintak dalam jurnal kajian komunikasi herawati (2016), mengatakan bahwa nilai dan tradisi etnis memengaruhi perspektif muslim di indonesia terhadap hukum islam. melihat pada akar pemikiran keislaman bangsa indonesia, kita mengenal dua organisasi besar yang memiliki pengikut terbanyak yaitu muhammdiyah dan nadhatul ulama (nu). muhammadiyah mengambil sikap tegas dengan menerjemahkan islam secara moderat dan terpengaruh pendidikan barat, mereka tidak menjadikan kyai atau pimpinan agama seolah-olah kultus dan memiliki kuasa yang sangat kuat. sedangkan nadhatul ulama (nu), secara sejarah diketahui mengambil peran sebagai organisasi islam yang melakukan penerjemahan hukum islam atau menggabungkannya kedalam nilai-nilai tradisional. pimpinan agama yang mereka sebut kyai sangat dikultuskan dan bukan orang yang dapat mereka pertanyakan pendapatnya. kejadian atau konflik-konflik yang terjadi di indonesia mengenai hal agama banyak sekali dan ini menyangkut dengan toleransi. dalam film sang pencerah sendiri diperlihatkan bahwa adanya konflikkonflik karena kurang adanya toleransi dengan sesama umat islam sendiri, hingga menimbulkan tindakan yang ekstrem yaitu merobohkan langgar. padahal negara indonesia sendiri menegakkan bhineka tunggal ika, meskipun berbeda tetapi masih tetap satu dan dapat berjalan berdampingan. bagaimana rakyat mempertahankan ketoleransian ini. hal ini merupakan suatu yang fundamental. perekat keberagaman yang ada di indonesia ini adalah islam. tanpa islam, akan lebih sulit berdiri di negara yang sangat beragam sekali kebudayaan, suku, ras dan agama. kekacauan ini mulai terlihat di teks dialog film pada saat membongkar 89 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... langgar milik kh. ahmad dahlan yang telah diungkapkan pada wawancara dengan informan dari organisasi muhammadiyah. pada tahun-tahun sejarah itu berlangsung dalam arti saat kh. ahmad dahlan berjuang dengan organisasi muhammadiyahnya masih belum banyak kepentingan politik. ada, tetapi tidak begitu terlihat dan pada saat 1912 saat muhammadiyah berdiri, indonesia belum merdeka. pemerintahan yang memiliki kuasa hanya keraton dan pemuka agama yang mempunyai kontrol yang lebih kepada masyarakat. pada film sang pencerah, keraton tidak memihak kepada siapa yang lebih dominan, tetapi lebih kepada mendukung masyarakat yang dapat membantu dalam kemajuan pendidikan modern. kedudukan kh. ahmad dahlan dalam teks dialog bukan seseorang yang mempunyai kekuatan, dominansi atau power yang bisa mengarahkan masyarakat sejalan dengan pemikirannya. tetapi sebaliknya, beliau merupakan orang yang dianggap miring dan sinting pada saat itu, dalam wawancara hanung bramantyo di acara mata najwa. keraton turut andil dalam mendukung pemikiran kh. ahmad dahlan dengan membiayai pemberangkatan beliau ke mekkah untuk memperdalam lagi pemahaman tentang agama islam. niat yang baik untuk memajukan masyarakat islam agar tidak terbelakang sangat terlihat dalam teks tersebut. peneliti menganalisis bahwa adanya pesan yang dibawa hanung ke dalam film bahwa pemerintah sangat mendukung adanya kemajuan. berbeda dengan yang ada sekarang di indonesia. siapa yang dominan, siapa yang menang dalam lingkaran partai maka dia yang akan terlihat. kekuasaan tidak lepas dari permainan politik. politik juga tidak bisa terlepas dari agama. karena dasardasar aturan yang dijadikan sebuah pondasi peraturan politik di indonesia. agama bisa mengarahkan berjalannya sebuah politik. sehingga dengan begitu politik memberikan peluang bagi agama. di dalam agama terdapat pemuka-pemuka agama yang kita sebut otoritas agama. dalam politik, tidak mengenal mana yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas. tetapi lebih mementingkan siapa yang menang dalam pemilihan sehingga hanya melihat yang memenangkan kekuasaan dan bersifat dominan ditengah-tengah masyarakat. seperti yang dikatakan oleh informan dari segi pengamat politik dalam wawancaranya, bahwa terdapat peluang yang besar jika otoritas agama tersebut menduduki posisi di bangku dpr. karena dpr merupakan pusat menampungnya aspirasi rakyat, jika rakyat yang dekat dengan pemerintahan maka akan ada peluang untuk memperjuangkan ideologi yang dimiliki agar tercapainya tujuan organisasi. sedangkan yang berkuasa di setiap periode berbeda-beda. informan pengamat politik mengatakan bahwa sast ini yang mendominasi pemerintahan adalah nu (nadhatul ulama). akan lebih mudah menentukan otoritas agama dengan melihat siapa yang menduduki jabatan sebagai menteri agama republik indonesia pada saat terbentuknya wacana. tahun 2010 adalah masa jabatan presiden susilo bambang yudhoyono. dalam periode tersebut yang menjabat sebagai menteri agama yaitu muhammad maftuh basyuni, beliau merupakan mantan sekretaris negara pada periode gus dur yang masyarakat indonesia mengetahui bahwa gus dur adalah tokoh besar dari nu (nadhatul ulama). sehingga dapat dilihat jika ada faktor otoritas dalam pemilihan tokoh-tokoh yang menduduki struktural negara. menurut sasson dalam buku (partria&arief, 2015:154), gramsci bergerak dalam suatu pandangan tentang negara sebagai instrumen dari sebuah klas. negara adalah negara klas yang menciptakan kondisi-kondisi yang di bawah klas tertentu dapat berkembang secara penuh, namun ia bertindak atas nama kepentingan universal dalam sebuah lapangan yang secara konstan merubah equilibrium antara klas dominan dan klas pinggiran. sehingga melalui tokohtokoh yang maju ke pemerintahan maka mereka dapat membawa dan membantu institusi atau organisasi yang mendukungnya. sehingga tidak heran jika seorang politikus membawa kepentingan organisasi dalam membantu tujuan organisasi melalui 90 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pemerintahan. dari semua itu disampaikan melalui media. hubungan antara politik dan media massa sangat erat. karena tanpa media maka informasi dan tujuan politik tidak bisa menyebar ke dalam jangkauan yang lebih besar. tetapi dalam hal ini kasusnya adalah media di indonesia sudah tidak netral dan khususnya di setiap stasiun tv ada pemilikpemiliknya, dan pemilik tersebut rata-rata menduduki jabatan di pemerintahan. banyak juga tv nasional milik pemerintah sehingga dalam penyampaian kepada masyarakat lebih mudah dan pemerintah dapat menghendaki berita apa saja yang akan ditayangkan. siapa yang dominan dan menang akan unggul dan memenangkan dalam pembentukan opini publik. menurut jurnal kajian komunikasi erfina nurussa’adah (2017: 44), ia mengatakan bahwa kehidupan partai politik di indonesia cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis dan mengesampingkan nilai ideologi. pergeseran nilai ideologi dalam partai politik bukan sesuatu yang baru. demi kepentingan kekuasaan, partai politik akan berlomba-lomba membuka diri untuk dapat mewadahi semua basis pemilih. kondisi ini menjadikan ideologi partai tidak lagi menjadi unsur utama dalam pembuatan keputusan internal partai, selain itu ideologi tidak lagi menjadi tolak ukur dalam menyusun kebijakan. sehingga kebijakan yang dianggap adil belum tentu adil bagi keseluruhan, akan tetapi bagi kepentingan suatu kelompok saja. selanjutnya kekuasaan juga dipengaruhi oleh faktor budaya. gramsci berpendapat bahwa media merupakan sebuah alat hegemoni seperti media termasuk kesatuan dalam perang dimana terjadinya perjuangan aktif dalam memperebutkan hegemoni. gramsci juga tidak melihat media sebagai alat yang pasif, tetapi secara total bersama media tandingan membentuk sebuah ruang, sebuah perang bahasa atau perang simbol dalam rangka memperebutkan penerimaan publik atau gagasan-gagasan ideologis. tepat yang dikatakatan informan pengamat politik bahwa siapa yang dominan maka dia yang akan mendapatkan posisi dalam pembentuk opini publik. media memang sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini dan persepsi publik. muhammadiyah sebagai organisasi islam menggunakan caranya untuk menyebarkan dan memberikan wawasan tentang pemikiranpemikiran yang dimiliki oleh kh. ahmad dahlan yang sekarang membentuk sebuah organisasi bernama muhammadiyah. media yang digunakan untuk pembentukan wacana adalah film. dengan menggunakan film, maka masyarakat luas dapat memperoleh ilmu dari film tersebut. adanya film tidak luput hubungannya dengan pembuat wacana yaitu hanung bramantyo. jika dihubungkan teori film sebagai komunikasi massa. menurut bittner (dalam suryanto, 2015:144) komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa, yaitu surat kabar, radio, televisi, internet, majalah dan sebagainya. sehingga pesan yang disampaikan disini adalah konten tentang perjuangan tokoh kh. ahmad dahlan dengan organisasi muhammadiyahnya, yang disampaikan melalui media massa yaitu film yang dibuat oleh hanung bramantyo yang berjudul sang pencerah. selain dia memberikan sedikit ideologinya kedalam film-filmnya. idealisme dan pemikiran-pemikiran pembuat wacana juga mempengaruhi hasil produksi wacana. selain perwakilan idealisme beliau, hanung bramantyo juga tercatat mempunyai riwayat pernah sekolah di muhammadiyah dan dia hidup di lingkungan kauman yang artinya dia tahu dan paham akan kondisi yang terjadi pada saat itu. dia juga ikut merasakan kekhawatiran seperti yang ia katakan dalam wawancara tersebut. dari hasil wawancara dengan adhitya mahasiswa ikatan muhammadiyah kabupaten bandung mengatakan bahwa tujuan membuat film ini tidak hanya dari segi komersil tetapi niat dalam diri untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada tokoh pahlawan nasional yang bernama kh. ahmad dahlan. jika ditinjau dari hasil wawancara dari segi pengamat politik, pesan91 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... pesan yang disampaikan dalam film tersebut sangat jelas yaitu tentang toleransi antar sesama agama, dominansi dan menurutnya film ini banyak cerita bagaimana kh. ahmad dahlan memakai intelektualnya kecerdasannya itu untuk mematahkan lawanlawanya dalam tanda petik. lawan-lawan tersebut yaitu pemuka-pemuka agama atau otoritas agama. film ini menurut beliau, sangat ada relevansinya jika dihubungkan dengan jaman sekarang contohnya penyebutan “kafir”. orang sangat mudah sekali mengatakan “kafir” kepada seseorang yang berbeda paham dengan kelompoknya. sehingga motif dan faktor sutradara dalam membuat film dalam pandangan informan pengamat film, bahwa kekhawatiran hanung bramantyo terhadap bangsa indonesia ini selalu tercurahkan kepada film-film yang diproduksinya. menurut hasil wawancara dengan pengamat film, ia mengatakan bahwa adanya kegelisahan dari sosok hanung soal beragama di negara indonesia khususnya masalah kebhinekaan. terlihat dari film-film yang dikeluarkan salah satunya “cinta tapi beda” dan “tanda tanya”. ia memperlihatkan bahwa kebhinekaan tidak hanya antar agama tetapi juga sesama agama itu sendiri. selain itu yang ingin ditunjukkan oleh pembuat wacana adalah bagaimana seorang umat islam dalam memaknai agamanya sendiri. malah yang terjadi di masyarakat islam di indonesia, adanya hierarki dalam beragama. ada satu tokoh yang dijadikan panutan sehingga terkesan mendewakan tokoh tersebut, seakan-akan tokoh tersebut menjadi satu-satunya yang paling benar dan titisan tuhan yang perlu kita turuti. makna ke-tuhanan disini sudah bergeser. agama adalah bagaimana manusia berkomunikasi dengan tuhan sesuai dengan koneksi batin yang langsung kepada tuhan, bukan melalui tokoh-tokoh, pemuka agama yang diatas peneliti sebut sebagai otoritas agama. muhammadiyah dalam sejarahnya mengatakan bahwa sebenarnya dalam pendidikan ia juga ingin mengubah sistem hierarki kedalam bentuk egaliter. sehingga tidak ada tingkatan dalam pendidikan, murid tidak serta merta menerima apa yang dikatakan oleh seorang guru. tetapi ia juga harus bersikap kritis dan mengerti atau paham akan makna yang sebenarnya disampaikan oleh seorang “kyai” atau guru. menurut informan pengamat film, dalam film tersebut memperlihatkan bahwa agama yang sebenarnya adalah sebuah medium dimana manusia bisa lebih mendekatkan diri kepada tuhan. tetapi pada kenyataannya dalam film tersebut, hanung juga menggambarkan dalam film bahwa persoalan agama malah dibuat rumit hanya masalah ritus, atau agama sebagai institusi saja, sebagai medium untuk otoritas agama yang ingin menguasai sebuah perkumpulan. sehingga makna agama itu sendiri tidak sampai kepada tuhan tetapi berhenti pada urusan duniawi saja. sehingga teori gramsci tentang hegemoni sangat terlihat dengan jelas dalam film ini. hegemoni melalui institusi atau klas-klas untuk memperoleh suatu kekuasaan dalam negara. gramsci juga mengatakan bahwa ada dua jenis intelektual dalam hegemoni, khususnya di dalam bidang pendidikan. yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. intelektual tradisional lebih terlihat independen, otonom, serta menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. mereka hanya mengamati serta mempelajari kehidupan masyarakat dari kejauhan dan seringkali bersifat konservatif (anti terhadap perubahan) seperti para penulis sejarah, filsuf dan para profesor. kedua adalah intelektual organik. mereka adalah yang sebenarnya menanamkan ide, menjadi bagian dari penyebaran ide-ide yang ada di masyarakat dari kelas yang berkuasa, serta turut aktif dalam pembentukan masyarakat yang diinginkan. jika dihubungkan dengan teks film sang pencerah, maka bentuk atau cara counter hegemoni yang tampak yaitu intelektual organik. dibuktikan dengan adanya penerapan dan praktik langsung kh. ahmad dahlan beserta muridnya untuk membuat sekolah, mengajak anak-anak kauman untuk belajar bersama di langgar dan juga menyantuni anak yatim dan orang miskin di sekitar kauman. dari ketiga tahap yang peneliti lakukan yaitu mikrostruktrural, mesostruktural dan 92 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 makrostruktural. ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai penekanan pada pesan yang disampaikan. pertama, tentang pendidikan, merupakan bentuk media yang digunakan dalam menyebarkan dan medium adanya counter hegemoni atau hegemoni tandingan untuk melawan kelas dominan yaitu otoritas agama. pendidikan yang ditunjukkan dalam teks dapat membuat renungan bagi pemerintah dan masyarakat indonesia. dalam teks dialog, pendidikan diajarkan bagaimana seorang murid berlatih untuk kritis dan memulai segala sesuatunya untuk bertanya. jadi bukan guru yang memberikan penanaman sesuatu kepada anak, dengan seperti itu akan adanya persepsi murid-murid yang mengatakan bahwa semua perkataan guru adalah benar. maka dari itu kebiasaan masyarakat indonesia akan lebih mudah untuk menerima segala sesuatu yang hanya sebatas di permukaan saja tanpa adanya rasa keingin-tahuan terhadap kebenaran yang sesungguhnya. jika dihubungkan dengan teori gramsci, ia menyatakan bahwa hegemoni dapat terjadi melalui media massa, sekolah-sekolah, bahkan melalui khotbah atau dakwah kaum religius, yang melakukan indoktrinasi sehingga menimbulkan kesadaran baru bagi kaum buruh. ia juga menyatakan bahwa solusi untuk melawan hegemoni (counter hegemoni) dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. sehingga dalam hal ini, sudah terlihat jelas bahwa kh. ahmad dahlan hadir dan melakukan kegiatannya di bidang pendidikan, dakwah dengan cara membuat langgar, dan mengikuti perkumpulan budi utomo untuk mendukung gerakannya dalam meng-counter hegemoni yang ada yaitu pemikiran-pemikiran yang masih terpaku pada otoritas agama yang ada di kauman. kedua, tentang kekuasaan, merupakan sesuatu yang sebenarnya setiap manusia berniat untuk mempunyai keinginan untuk menguasai. kekuasaan tidak luput dari media dan media pun tidak luput dari faktor-faktor dukungan institusi dan organisasi. sehingga produksi, konsumsi wacana tidak serta merta jadi begitu saja dan bersifat netral. ada banyak hal yang menjadi faktor pendorong keluarnya sebuah wacana dengan tujuan yang baik atau bahkan yang buruk. bisa dari segi politik yang berkaitan dengan pemerintahan, ideologi, maupun dari kepentingan “lebel-lebel” agama yang mengatas namakan islam. simpulan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk counter hegemoni menggunakan analisis wacana kritis fairclough yaitu mikrostruktural (analisis teks), mesostruktural (praktik wacana) dan makrostruktural (praktik sosiokultural) dalam film sang pencerah. dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan. pada tahap mikrostruktural (analisis teks), counter hegemoni ditujukkan oleh adanya kata “kafir” yang selalu disebutkan dalam teks dialog. hal ini memperlihatkan bahwa adanya ketidakadanya keseimbangan sosial, ada yang minoritas dan dominan. dimana klas dominan yang mempunyai kuasa yang lebih sehingga berhak mengatakan dan seakan-akan menghukum kepada pihak yang minoritas karena perbedaan paham. pada tahap mesostruktural (praktik wacana), counter hegemoni ditunjukkan oleh adanya perdebatan arah kiblat yang menjadi keributan di tengah-tengah masyarakat. kritik tentang arah kiblat semakin membuat kh. ahmad dahlan dijuluki sebagai “kyai kafir” dan terasingkan di lingkungannya. kasus arah kiblat muncul kembali dengan berita mui menetapkan perubahan arah kiblat pada tahun 2010. pada tahap makrostruktural (praktik sosiokultural), menunjukkan bahwa idealisme pembuat wacana masuk ke dalam media (film), kondisi sosial yang mendukung adanya wacana yaitu karena adanya pergeseran makna islam yang dipahami masyarakat, institusi maupun organisasi seperti pemerintah mempengaruhi terbentuknya wacana yang ingin dikehendaki kelas dominan agar membentuk opini publik yang diinginkan penguasa. sehingga media ikut serta membentuk sebuah counter. 93 syifaul fauziyah dan kharisma nasionalita, counter hegemoni atas otoritas agama pada film ... daftar pustaka achmad, nur & tanthowi, pramono, u. (2000) muhammadiyah “ d i g u g a t ” . jakarta: kompas bungin, burhan (2007). penelitian kualitatif edisi kedua, jakarta: p r e n a d a media group fairclough, h. (1989). language and power. london: longman fairclough, norman (2010). critical discourse analysis the critical study of language, united k i n g d o m : pearson education group. gramsci, a (1971) selections from the prison notebooks, london: lawrence and wishart. herawati, maemun (2016). p e m a k n a a n gender perempuan pekerja media di jawa barat. jurnal kajian komunikasi 4(1),84-94. heryanto, ariel. (2015). identitas d a n kenikmatan politik b u d a y a layar indonesia. jakarta: kpg lestari,sri. fatwa mui tentang arah kiblat. (akses:11 september 2017, 18.30 wib) dari ( h t t p : / / w w w. bbc.com/indones i a / b e r i t a _ indonesia/2010/07/1 00720_kabah) moleong, lexy j. (2007). m e t o d o l o g i penelitian k u a l i t a t i f . bandung:penerbit p t r e m a j a rosdakarya moleong, lexy j. (2012). metode p e n e l i t i a n k u a l i t a t i f . bandung: pt remaja rosdakarya mulyana, deddy. (2007). pengantar ilmu komunikasi. bandung: rosdakarya negara dan kekerasan agama. (akses: 11 januari 2017, pukul 18.40 wib) dari ( h tt p : / / w w w. b b c . co m / i n d o n e s i a / l a p o ra n _ k h u s u s / 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2 0 7 02 _ peran_negara_toleransi,) nurussa’adah, e. & sumartias, s. (2017). komunikasi politik partai keadilan sejahtera (pks) dalam keterbukaan ideologi. jurnal kajian komunikasi 5(1), 43-52. negara dan kekerasan agama. (akses: 11 januari 2017, pukul 18.40 wib) dari ( h tt p : / / w w w. b b c . co m / i n d o n e s i a / l a p o ra n _ k h u s u s / 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2 0 7 02 _ peran_negara_toleransi,) patria, n. & arief, a. (2015). antonio gramsci negara & hegemoni. yog yakarta: pustaka pelajar pendataan anak jalanan tidak cukup.(akses :12 januari 2018, pukul 15.12 wib) dari ( h tt p : / / w w w. b b c . co m / i n d o n e s i a / majalah/2010/01/100121_streetkids_ storyana), rais, amin. (1997). visi dan misi muhammadiyah, yogyakarta: pustaka suara muhammadiyah samsuri. (1994). analisis bahasa. j a k a r t a : erlangga sardiman. (2000). masyarakat madani muhammadiyah dan politik. j u r n a l informasi xxxviii (1) storey, j (2009) cultural theory and popular culture fifth adition, london: pearson sugiyono. (2009). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d. bandung : alfabeta suryanto. (2015). pengantar ilmu komunikasi. bandung: pustaka setia. roger, simon. (2004). gagasan p o l i t i k gramsci. yogyakarta: p u s t a k a pelajar 100 tahun muhammadiyah menyinari negeri. (2010). yogyakarta: majelis pustaka dan informasi pimpinan pusat muhammadiyah 15 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... strategizing small and medium enterprises development through ict-related innovations adoption: moderating influence of gender, age and experience adamkolo mohammed ibrahim adamkoloibrahim@yahoo.com department of mass communication, university of maiduguri, pmb 1069, maiduguri, borno state, nigeria abstract the rapid advancement in information and communication technology (ict) has brought huge entrepreneur benefits and challenges. a key challenge that has been less researched is the demand for skilled manpower in relation to the issue of the role employees’ age and gender play in driving smes’ ict-related innovations adoption. this paper attempted to determine the moderating role of three important workers’ demographic characteristics (age, gender and experience) on the use of innovations related to ict by smes. adopting the unified theory of acceptance and use of technology (utaut) perspective, a questionnaire was designed and administered to 400 employees selected from 43 smes in the malaysian state of selangor. the results of multiple regression analysis indicate that performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating conditions all have significant impacts on ict-related technology innovations adoption (ictria) while the moderator analysis confirmed that the two gender categories, different age groups and different experience levels have specific moderating influence on the relationship paths between the four predictors and technology innovations use. novel findings show that performance expectancy and social influence are more salient for older female and younger female workers to run jobs related to ict innovations use in the firm respectively. keywords: gender, age and experience, enterprise development, ict adoption, innovations, sme employees. informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.15-32. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.18417 16 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 introduction small and medium enterprises (smes) play a vital part in the provision and sustaining of employment and wealth creation especially in developing countries. in malaysia, according to statistics from the country’s sme corporation (smecorp) 2016 report the percentage of the workers employed in smes has sharply risen from 56.4 per cent in 2012 to 65.3 per cent in 2016 (smecorp, 2017a). hence, authorities and critical stakeholders are providing increased resources as a way of leveraging political and financial underpinning toward the growth and development of smes. this is based on the continuous emergence of evidence supporting the notion that the survival and success of smes are crucial to the economic buoyancy and stability of any nation (alrahbi, 2017; duan, mullins, hamblin, stanek, sroka, machado, & araujo, 2002). however, employees’ qualities, e.g., demographic characteristics and expertise will be key to the growth of smes given that acute shortage of the right category of employees with the right work skills could negatively affect the firm’s ability to survive and competitive favourably in market and remain in business. to help smes understand the dynamics of manpower in relation to organisational expansion and business growth, adoption of business technology innovations such as e-business or e-commerce and enterprise resource management system is often regarded as the most effective way to achieve those goals (tan, chong, lin, & eze, 2010). broadly, smes are defined as businesses that employ fewer than 250 people and are independent from other organisations. an enterprise is considered an sme based on annual sales turnover or number of full-time employees. in malaysia, small enterprises are businesses whose sales turnover ranges from rm300,000 to about rm15 million (approximately $77,000 to $3.80 million) or full-time employees ranging from 5 to 74, while medium enterprises are businesses with sales turnover ranging from rm15 million to rm50 million (approximately $3.85 million to $12.82) or full-time employees ranging from 75 to 200 workers (smecorp, 2017b). available records show that smes nowadays constitute a major business sector in most countries around the world, covering a wide range of industries. in most countries, the number of smes exceeds the number of large firms, and they (smes) contribute strongly to the gdp (alrahbi, 2017). according to department of statistics malaysia (dosm) the malaysia economic census 2011 report indicate that smes constitute 97.3% of total business establishments (645,136) in the country and employ over 4,854,142 (57.4%) of the total employments (8,460,971) in 2012 (dosm, 2014). however, only 27% of the 645,136 smes in the country use advanced ictrelated innovations such as e-commerce, website and personal computer; however, quite many (67%) of them use basic ictrelated innovations such as internet, e-mail, telephone and mobile phone (mcmc, 2014). research has shown that innovations related to icts possess great potential to provide ample opportunities for the development of small and medium-sized enterprises (smes) and improvement of socio-economic indices of nations (abd rahman, kamarulzaman, & sambasivan, 2013). this paper reports the empirical findings on the relationship between the four utaut predictors (pe, ee, si and fc) and the dependent variable (ictria) focusing on the influence of employee’s demographics on smes’ ict-related innovations adoption. the study which was performed in the malaysian state of selangor first attempts to address the following questions: (i) what is the effect of pe on ictria? (ii) what is the effect of ee on ictria? (iii) what is the effect of si on ictria? and (iv) what is the effect of fc on ictria? subsequently, the paper attempted to address the following questions, which are the primary objectives of this study: (v) what is the moderating influence of employees’ age on smes’ ictrelated innovations adoption? (vi) what is the moderating influence of employees’ gender on smes’ ict-related innovations adoption? 17 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... and (vii) what is the moderating influence of employees’ prior ict use experience on smes’ ict-related innovations adoption? the paper is structured into the following sections, namely literature review, research methodology, structural model analysis, results, discussion of findings and research synthesis and finally, conclusion, which includes implications of the findings and limitations of the study. literature review the theoretical background of this study the unified theory of acceptance and use of technology (utaut) model was developed by venkatesh, morris, davis, & davis (2003) by merging prominent ict adoption research models that have roots in social cognitive theory. with an adjusted variance (r2) of 70%, utaut model is widely acclaimed the most comprehensive of ictrelated innovations adoption models because it outperforms all the models merged. utaut uses four key determinants of ictrelated innovations adoption and/or use intention, namely performance expectancy (pe), effort expectancy (ee), social influence (si) and facilitating conditions (fc). the model also uses four moderators, namely gender, age, experience and voluntariness of use (venkatesh et al., 2003). however, in this paper the voluntariness dimension was dropped due to the absence of contexts warranting compulsion of technology use or otherwise. performance expectancy refers to the degree to which an individual believes that using ict-related innovations will help him or her to attain gains in job performance. effort expectancy refers to the degree of ease/effort associated with the use of ictrelated innovations by an individual user. social influence refers to the degree to which an individual user perceives that important others believe that he or she should use ictrelated innovations. facilitating conditions refers to the degree to which an individual user believes that an organisational & technical infrastructure exists to support use of ict-related innovations in the organisation (taiwo & downe, 2013; venkatesh et al., 2003). performance expectancy: the utaut model was adopted in a research study conducted by liao (2013) that examined the adoption of web 2.0 technology among australian agro-based firms for business development. the research found that performance expectancy, effort expectancy and social influence predict web 2.0 adoption. somewhat similar results were obtained when a moderated version of utaut was employed by aoun, vatanasakdakul and li (2010) to investigate the adoption of accounting information system (ais) by accounting professionals in australia. the results show that performance expectancy, effort expectancy and facilitating conditions positively influence adoption of ais systems for the development of accounting profession. effort expectancy: the innovation diffusion theory (idt) perspective was adopted by odoom, anning-dorson & acheampong (2017) to investigate factors affecting the adoption of social media marketing among ghanaian smes for entrepreneurial development. using a sample of 210 smes that use social media and structural equation modelling (with subgroups analysis), the study discovered that interactivity (a construct related to effort expectancy) significantly predict social media marketing adoption. this finding is quite interesting in that the nature of social media marketing, which relies heavily on retailercustomer interactions online, the question of the degree of interactivity (effort input to use communication cues), which has roots in effort expectancy (chiu, chen, & chen, 2017) is an important factor determining social media use. a study confirms that employees’ training, management support and skills affect adoption (rusdi, hassan, munir, & mohamad, 2017). social influence: a study involving a sample of 240 sme workers was performed to determine the adoption of enterprise resource planning (erp) among peruvian smes for business development. the study 18 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 revealed that social influence significantly predicts use behaviour (maldonado, khan, moon, & rho, 2011). factors affecting the adoption of fishing technologies such as global positioning system (gps) and sonar systems for entrepreneurial development among malaysian fishermen was performed by zarehmohzzabieh, samah, omar, bolong & shaffril (2014). social influence was found to moderately predict use. recently, the adoption of e-commerce for smes’ growth among indian women entrepreneurs was investigated and it was found that social influence significantly predict use (goswami & dutta, 2017). facilitating conditions: the adoption of internet banking for business development among sme managers and employees was conducted among small and medium enterprises in china. the findings suggest that performance expectancy and social influence and facilitating conditions predict use behaviour (cheng, liu, qian & song, 2008). a study conducted by he and lu (2007) found that performance expectancy, social influence and facilitating conditions are predictors of smes’ acceptance of mobile e-commerce services and advertising for business development. the study also found that behavioural intention predicts use behaviour. influence of gender, age and prior use experience on sme technology innovations adoption past research has shown that gender roles have a strong association with psychological phenomena and are relatively long-lasting, although they may be open to change over time. like gender, age is theorised to play a moderating role in predicting ict-related innovations adoption. research on jobrelated attitudes suggests that younger sme employees may place more importance on extrinsic job rewards (srinivas & yasmeen, 2017). furthermore, existing literature has shown that gender and age differences also exist in smes’ technology adoption (maruping, bala, venkatesh, & brown, 2017; qureshi & xiong, 2017). in furtherance of discussion on gender and age effects, it is interesting to note that past research (mehta, 2016; morris, venkatesh & ackerman, 2005) suggests that findings of studies on gender differences can be confusing if not linked to age. for example, looking at traditional societal gender roles, the salience of industrial (job-related) factors may change significantly by, say, becoming supplanted by family-related responsibilities for women employees between when they join the sme and when they decide to have children (venkatesh et al., 2003). gender influences may be driven by psychological phenomena enmeshed within socially constructed gender roles (escobarrodriguez & carvajal-trujillo, 2014). so are performance and effort expectancies (venkatesh et al., 2003). cited in morris and venkatesh (2000), a meta-analytic review of age effects performed by rhodes (1983) concluded that affiliation needs increase with individuals’ age, which suggests that older employees are more likely to place increased importance on social influences. however, the effect has been discovered to decline with experience. existing literature has shown that effort expectancy, whose main concept is the easiness associated with using ict-related innovations has been found to be more salient for women than for men workers. moreover, gender differences could be prompted by cognitive factors linked to societal gender roles (bandura, 2001; venkatesh & morris, 2000) as mentioned earlier. the literature indicates that advanced age is often linked to inability to process complex stimuli easily and give attention to job-related information (morris & venkatesh, 2000). according to research, both actions (ability to process complex stimuli easily and paying attention to job information) may be necessary when using ict software systems. furthermore, the notion that constructs related to effort expectancy will be stronger determinants of individuals’ technology adoption for women and for older employees has been supported (morris & venkatesh, 2000; venkatesh et al., 19 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... 2003). many previous studies have supported the notion that gender and age moderate effort expectancy (al-gahtani, hubona, & wang, 2007; verheul, thurik, & grilo, 2008). social influence is related to social affiliations. increase in age brings about increase in reliance needs, suggesting that older employees are more likely to rely on social influences, with the effect waning off with increased experience (morris & venkatesh, 2000). issues surrounding facilitating conditions (whose main concept focuses on the support infrastructure), are substantially captured within the effort expectancy construct (which focuses on the ease with which the technology tools can be applied. previous studies have provided support for full mediation of the effect of facilitating conditions on technology adoption by effort expectancy (venkatesh, brown, maruping, & bala, 2008; venkatesh et al., 2003). facilitating conditions have also been found to have a direct effect on technology adoption more salient than that predicted by behavioural intentions alone (taylor & todd, 1995; venkatesh & morris, 2000). the hypotheses of this study as mentioned earlier, three demographic variables, namely gender, age and technology innovations adoption experience were theorised to moderating the effect of four predictors and ict-related innovations adoption. to test that, four hypotheses were formulated as outlined below. however, prior to running the moderation analysis the relationship between the four key predictors and technology innovations adoption was determined using four hypotheses. the straight-path relationship hypotheses: h1: performance expectancy significantly affects ict-related innovations adoption. h2: effort expectancy significantly affects ict-related innovations adoption. h3: social influence significantly affects ictrelated innovations adoption. h4: facilitating conditions significantly affects ict-related innovations adoption. the moderation paths hypotheses: h5: gender, age and experience will moderate the relationship between performance expectancy and ict-related innovations adoption. h6: gender, age and experience will moderate the relationship between effort expectancy and ict-related innovations adoption. h7: gender, age and experience will moderate the relationship between social influence and ict-related innovations adoption. h8: gender, age and experience will moderate the relationship between facilitating conditions and ict-related innovations adoption. research methodology sampling procedure and research design this study adopted a quantitative approach. the data was collected from some 400 employees of 43 smes at the state of selangor in malaysia using a survey questionnaire. the employees were selected using purposive sampling approach while the 43 smes were selected using simple random sampling, with help of an online random selection software at randmiser.com. a multi-group analysis approach was used to determine the moderating influence of gender, age and experience on the effect of the predicting constructs on technology innovations adoption. data for descriptive statistics was obtained from the respondents’ demographic information. as mentioned earlier, the study adopted the utaut model. cognitive factors have been identified as very complex phenomena to be investigated (agarwal & prasad, 1999; taylor & todd, 1995); hence the need for concept-inclusive constructs like those of the utaut model (see rahman & ramos, 2014). respondents of the study of the 382 sme employees whose data were analysed, 201 (representing 52.6 per 20 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 table 1: respondents’ demographic information variable f % mean sd gender 1.40 .490 male 230 60.2 female 152 39.8 age category 31.05 8.09 18 8 2.1 18 – 28 149 39.0 29 – 39 170 44.5 40 – 50 38 9.9 50 17 4.5 monthly income (rm000.00) 2.51 0.57 < 3,000 221 57.9 3,001 – 5,000 81 21.1 5,001 – 7,000 71 18.6 7,001 9 2.4 educational qualification 5.51 1.72 no formal schooling 11 2.9 upsr 21 5.5 srp/pmr/lce 16 4.2 spm/spmv/mce 69 18.1 certificate 16 4.2 stpm/diploma 107 28.0 bachelor’s 132 34.6 master’s 10 2.6 number of years working with ict (work experience) 5.10 3.07 1 62 16.2 1-5 70 18.3 6-11 113 29.6 12-17 47 12.3 18-23 40 10.5 24-29 32 8.4 30 11 2.9 sme annual turnover (rm) 300,000 14 32.5 300,000 – 10.3 million 11 25.6 10.4 million – 20.4 million 8 18.6 20.5 million – 30.5 million 5 11.6 30.6 million – 40.6 million 3 7.0 50 million 2 4.7 category of smes small 33 76.7 medium 10 23.3 type of sme food and beverages 17 39.5 clothing and fashion 11 25.6 telecommunication services 4 9.3 ict-related 7 16.3 agribusinesses 4 9.3 note: f= frequency 21 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... cent) were male while the remaining were female (m = 1.40, sd = .490). the average age of an employee was 31 years, five months (31.5), or 31 years approximately (m = 31.05, sd = 3.09). the youngest age was 18 years old while the oldest age was 50 years old. the average working experience age was five years, 10 months (5.10), or 11 years approximately. majority (149, representing 39.0 per cent) of the respondents were aged between 18 and 28 years old. the working age of the respondents ranged from 1 to 30 years. similarly, the experience (working) age ranged from 1 to 30 years. on average, the employees earned between 1rm5,000 (approximately 2usd1,127) and rm6,000 (approximately usd1,353) monthly, with majority (221, representing 57.9%) of them earning less than rm3,000 in a month. however, the employees’ monthly income profile shows earnings ranged from rm3,000 (approximately usd676) to rm7,000 (approximately usd1,578) (see table 1). development of the research instrument and method of analysis seventy per cent of the questionnaire was administered face-to-face while the remaining was administered based on dropand-pick. a very high response rate of 99.3 per cent was achieved as only a few survey forms were lost during retrieval. the items used in the questionnaire were adopted with modifications from venkatesh et al. (2003). initially, the scale contained 57 items that sought to measure five latent constructs: performance expectancy ([pe], m = 4.14, sd = .035), effort expectancy ([ee], m = 3.49, sd = .997), social influence ([si], m = 4.12, sd = .870), facilitating conditions ([fc], m = 4.07, sd = .039) and ict-related innovations adoption ([ictria], m = 3.95, sd = .054). structural equation modelling (sem) was employed to make further analysis of the data of this study (see comrey and lee, 1992). at confirmatory factor analysis (cfa) the items were reduced to 25. five-point likert scale which ranges from (1) strongly disagree to (5) strongly agree was employed throughout the instrument except in a few cases at the respondents’ demographic information section where a mixture of openended and closed-ended questions were used. all the items used to measure each of the constructs were valid and reliable having scored as high internal consistency reliability coefficients ranging from .951 to .760 (see table 2). table 2: descriptive attributes of the constructs construct initial items final items icr (≥ 0.7) mean sd ictria 17 9 .907 3.95 .054 pe 10 4 .760 4.14 .035 ee 10 4 .799 3.49 .997 si 10 4 .890 4.12 .870 fc 10 4 .831 3.85 .040 note: ictria = ict-related innovation adoption; icr= internal consistency reliability; pe= performance expectancy; ee= effort expectancy; sd= standard deviation; si= social influence; fc= facilitating conditions moderating influence of gender, age and experience on the straight paths in the utaut model gender was theorised to moderate the relationship between pe, ee, si and fc and technology innovations adoption. initially, the moderating influence of gender on the overall structural model was determined (see hair, black, babin, anderson & tatham, 2010; kenny 2014). the outcome indicates that the difference between the two gender groups was significant at .05 level. the variant group was discovered to be better than the invariant group (145.99) = (1821.111 – 1675.121), with a value of degree of freedom (df ) 70 = (140 – 70) and a significance value p = .000. these results confirm the presence of moderating influence of gender on the overall model. in the original utaut model, venkatesh et al. (2003) theorised age to moderate pe, ee, si and fc. the respondents of the study were divided into two age categories. the first category comprised sme employees with ages ranging from 18 years old to 34 years old, and were referred as ‘youth’. the other category 22 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 comprises employees with age ranging from 35 to 50 years old, and were referred to as ‘elders’. when the necessary statistical tests were to determine the moderating influence of age on the overall structural model were ran (see hair et al., 2010; kenny, 2014), the outcome indicates that the difference between the two age groups was significant at .05 level. the variant group was discovered to be better than the invariant group (189.711) = (1604.132 – 1414.421), with a value of degree of freedom (df ) 90 = (180 – 90) and a significance value p = .000. these outcomes of the analysis confirm the presence of moderating influence of age on the overall model. experience was theorised to moderate three direct determinants of ict-related innovations adoption, namely performance expectancy (pe), effort expectancy (ee) and social influence (si) as formulated in the original utaut model. however, in this study experience was modified and hypothesised to moderate the direct paths between each of the four key determinants and technology innovations adoption. the respondents’ experience in sme was measured based on the number of years an individual employee spent in the industry. in this study, the number of working years was categorised into two groups, namely (i) the low experience group (from 1 to 15 years work experience), and (ii) the high experience group (those who worked from 16 to 30 years). a test was performed on the overall model to determine the presence of any traces of moderating influence of experience, the result affirmatively confirmed the presence of moderation influence of experience on the model. the difference between the two gender groups was significant at .05 level. the variant group was discovered to be better than the invariant group (155.255) = (1651.022 – 1495.767), with a value of degree of freedom (df ) 80 = (795 – 715) and a significance value p = .000. results analysis of the links between the variables on the straight paths the results in table 3 indicate performance expectancy (pe) significantly contributed toward the prediction of ictrelated innovations adoption as shown by the following indices: cr = 4.387, p =.000, beta=.795. the high value of the standardised regression weight () (.323) and a naught p value (.000) indicate the relationship was very significant. therefore, h1 was accepted. effort expectancy (ee) also significantly contributed toward the prediction of ictrelated innovations adoption as indicated by the following indices: cr = 2.551, p =.005, beta=.690. the standardised regression weight value (=.136) is moderately good and a p value (.005), which is significant at .05 level. the significance of the construct was a bit less than that of pe. hence, h2 was accepted. social influence (sc) significantly contributed toward the prediction of ictrelated innovations adoption as indicated by the following indices: a high cr value (3.478), beta=.814, and a corresponding high regression weight (.311) with a strongly significant p-value (.001), which is significant at .05 level. therefore, h3 was accepted. table 3 regression weights in the direct hypothesised model hypothesis hypothesised relationships unstandardised regression weights (β) se standardised regression weights ( cr p-value h1 pe  ictria .795 .181 .323 4.387 h2 ee  ictria .690 .267 .136 2.551 .005 h3 si  ictria .814 .198 .311 3.478 .001 h4 fc  ictria -.756 -.135 -.194 -3.158 .001 note: correlation coefficient (r2) = 0.31 (31%); ictria = ict-related innovations adoption; si= social influence; fc = facilitating conditions; ee = effort expectancy; pe = performance expectancy; ictria = ict-related innovations adoption; se = standard error; cr = critical ratio; p = significance value 23 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... facilitating conditions (fc) also contributed significantly but negatively toward the prediction of ict-related innovations adoption. the standardised path coefficients (= -.195, cr= -3.158, p=.001) indicate that the data was reliable with the hypothesis testing the effect of the construct on technology innovations adoption. thus, h4 was accepted. generally, the model, consisting of the four latent constructs pe, ee, si and fc has explained 31% of the variances in technology innovations adoption by sme employees. table 4: results of tests of moderating influence of gender, age and experience on the hypothesised paths hypothesis hypothesised path unstandardised estimate (b) standardised estimate () p.05 h7 pe  ictria  gender [m] .286 .096 .061 [f] 1.966 .727 age [y] 3.392 .380 .011 [e] 1.074 .841 experience [h] 1.074 .841 [l] 3.392 .280 .842 h8 ee  ictria  gender [m] .192 .069 .067 [f] .001 .001 .990 age [e] .007 .005 .025 [y] .445 .822 .821 experience [h] .007 .005 .922 [l] .445 .822 .821 h9 si  ictria  gender [m] .277 .489 .066 [f] .378 .415 age [y] -.777 .324 .031 [e] .570 .644 .563 experience [h] .046 -.059 .762 [l] .004 .007 h10 fc  ictria  gender [m] -.367 -.178 .167 [f] .271 .151 .004 age [y] -.966 -1.124 -.581 [e] .550 .344 .003 experience [h] .699 1.114 .890 [l] .550 .344 .036 notes: ictria = ict-related innovations adoption; pe= performance expectancy; ee= effort expectancy; fc= facilitating conditions; si= social influence; e= elder (35 to 50 years old); y= youth (18 to 34 years old); m= male; f= female; h= high (16 to 30 years); l= low (1 to 15 years) analysis of gender, age and experience moderation dimensions results of the test of moderating influence of gender on the individual relationship paths indicate that gender significantly moderates the effect of pe and si on technology innovations adoption. thus, gender dimension in h7, h9, h11 and h12 was accepted. however, the influence of gender was not significant on ee and fc paths. therefore, gender dimension in h8 and h10 was rejected. furthermore, on the pe→ ictria path the influence was surprisingly significant for female workers only. similarly, on the si→ 24 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 ictria path the influence was significant for female workers only as shown in table 4. age significantly moderates the relationship between pe, ee, si, fc and technology innovations adoption. because of this, age dimension in h7, h8, h9 and h10 was accepted. in addition, on the pe→ictria path the effect was significant for both older and younger employees, with the effect being stronger for the elders. on the ee→ictria path the effect was also significant for older employees. similarly, the effect was significant for older employees on the fc→ictria path. however, influence was surprisingly significant for younger female workers on the si→ictria (refer to table 4). results for the moderating influence of experience on the effect of pe, ee, si and fc on technology innovations adoption shows that experience significantly moderates the paths between pe, si, fc and ictria only. hence, the experience dimension in h7, h9 and h10 was accepted. while, the moderating influence of experience on ee path was not found to be important, indicating that experience dimension in h8 was rejected. interestingly however, the moderating effect of experience on all the paths (pe→ictria, si→ictria and fc→ictria) was important only at the high level. whereas, the influence of experience on si→ictria and fc→ictria paths was only significant at the low experience level on both paths. generally, the influence of the workers’ high experience was strongest on all the paths except for the ee→ictria and fc→ictria paths (refer to table 4). discussion relationships between pe, ee, si, fc and ictria although not the focus of this paper, to determine the moderating influence of the human resource demographic attributes under investigation on the paths between the four predictors (pe, ee, si and fc) and technology innovations adoption requires that the association between the four constructs be determined first (see hair et al., 2010). this study found that all the four mentioned latent constructs predict technology innovations adoption by smes at various degrees of significance. performance expectancy has been very strongly and positively significant, suggesting that the adoption and adoption of technology innovations by sme employees in job is tremendously affected by the cost-benefit judgment. the next most salient constructs are social influence (si) and facilitating conditions (fc). both the si and fc’s significance suggests that despite the salience of expected value judgment (with the significance of pe), employees would consider social implications of technology innovations adoption and access to stand-by technical support with the use of systems in the job in case of unforeseen hitches. theoretically, these two attributes are often associate with female workers, new users, young users and the workers. furthermore, the significance of effort expectancy (ee) adds to the implication already established that most of workers of firms would consider access to any form of technical help and support handy when using a technology. because, the core concepts of ee have roots in the ease associated with a system use in job, an attribute that is also theoretically often linked to female human resource persons. this suggests that most of the human resource persons in smes would need some form of use skills training, for example; especially start-ups. the notions of these findings are grounded in the works of bandura (2001) and venkatesh et al. (2003). when sme managers adopt ict-related innovations for business growth, in addition to the factors mentioned and discussed above they would consider the technology use skills, experience, creativity and managerial attributes of the employees they would want to hire to run their business. this can be well understood if the links between qualitative management and job performance output is regarded (goswami, & dutta, 2017; venkatesh et al., 2003). 25 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... moderating influence of gender this moderating influence of demographics (gender, age and experience) on technology innovations adoption and use by sme employees was investigated and the findings revealed that gender significantly moderates the relationship between performance expectancy (pe), social influence (si) and technology innovations adoption. the influence was very strong and positive on all the four constructs. however, the influence was salient on female workers only on the pe and si relationship paths. the salience of the regulation influence of gender on the pe effect has been a novel, unexpected finding though. past research has consistently reported the influence of gender on pe to be important on (young) male workers (see venkatesh et al., 2012; venkatesh et al., 2003; zarehmohzzabieh et al., 2014). however, such a novel finding is not peculiar to the present study since it has been supported by many past studies in non-malaysian context such as al-qeisi (2009) and carlsson et al. (2006). this study was performed in a southeast asian country, malaysia, where gender disparity in entrepreneurship technology innovations use is conspicuously present (razak, aziz, hashim, amir, & zulkifli, 2010) despite developments recorded in recent decades in attempts to close gender gaps and empower women (goy, wong, low, mohd noor, fazli-khalaf, onyeneho, daniel, azizan, hasbullah, & uzoigwe, 2017; selamat, endut, karupaiah, isa, fernando, & zahari, 2016; undp, 2016); for example, it is reported that 63 per cent of malaysian women gain access to education and that 50 per cent of them are actively involved in various entrepreneurial endeavours (undp, 2016). this finding further suggests that firm managers would consider assigning some ict-related roles to women employees more than they would to men workers, or at least would not give preference to male employees. however, to continue tapping the skills of the male workers, managers should consider employing the male workers’ management creativity and innovativeness to diversify the firm’s product brands, manage human and capital resources to improve and sustain the firm’s competitive advantages in the market (see li & kishore, 2006). the present study also discovered that gender was non-significant at moderating the effect of effort expectancy on technology innovations adoption, suggesting that either majority of the respondents had high technology use skills and experience or their responses to questions on effort expectancy were largely biased. however, female gender played a significant moderating role on the effect of social influence and technology innovations adoption. this finding agrees with many previous studies such as venkatesh et al. (2003), zarehmohzzabieh et al. (2014) and goswami and dutta (2017). similarly, female gender has been found to significantly moderate the relationship between facilitating conditions and technology innovations adoption. this finding supports past research that expectancies bordering facilitating conditions are salient on women workers, particularly aged women (venkatesh et al., 2003). the finding further highlights the need for sme managers to consider providing access to technical infrastructure/facility to their employees, particularly women works in the organisation. for enhanced performance, improved productivity and bumper output, conducive work atmosphere that guarantees an effective technology use on the job should be prioritised. moderating influence of age age was found to have significantly influenced the effect of performance expectancy (pe), effort expectancy (ee), social influence (si) and facilitating conditions (fc) on technology innovations adoption. age was computed as a continuous variable (hair et al., 2010), and it was divided into two groups, namely elders (35 to 50 years old) and youth (18 to 34 years old). this study found that both older and younger ages significantly regulated the influence of performance 26 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 expectancy and technology innovations adoption, with the effect being stronger on the older workers. usually younger workers would be more likely to be associated with job performance output quality (venkatesh et al., 2003). however, since in this study performance expectancy was hypothesised to be influenced by experience (details in due course), and experience is often associated with advancing age (zarehmohzzabieh et al., 2014), therefore it is not surprising that the workers’ advanced age has been discovered to influence the effect of performance expectancy on the initiation or continuation of technology innovations adoption in the firm for entrepreneurial development. given that effort expectancy (ee) is associated with the degree of taskintensiveness at using a system and, older women workers have been found to be predisposed to carry out task-intensive jobs (venkatesh et al., 2003); therefore, it is not surprising that only older age was significant in moderating the effect of ee on technology innovations adoption. additionally, this study found that advanced age significantly regulates the effect of social influence on technology innovations adoption. the literature supports this finding in that affiliation and reliance on support at work are consistently associated with old age (higón, 2012; venkatesh et al., 2003). however, since older workers have been found to have a high propensity to yield high output performance, managers should consider reinforcing older employees with the necessary system support and then assigning task-oriented jobs to them, e.g., data analysis, data retrieval and product labeling and packaging. the salience of younger age on the si effect was unexpected like the influence of female gender on the pe effect. the importance of younger female employees in si implies that either most of the younger female workers were newly-hired and unskilled or the social influence here could have referred to peer (age group) influence rather than disposition to seek help or support with the use of a system in the job because, constructs related to social influence have been consistently significant for older workers (see venkatesh et al., 2003). these two novel findings have very important implications for future research. moderating influence of experience experience has been found to significantly control the influence of performance expectancy (pe), social influence (si) and facilitating conditions (fc) and technology innovations adoption. the influence of the sme workers’ experience on the effect of only one of the four predictors, namely pe on the relationship paths with technology innovations adoption was salient at the high (experience) level while its moderating influence on social influence (si) and facilitating conditions (fc) was salient at low (experience) level only. however, the influence of experience on the effect of effort expectancy was nonsignificant. some of these finding have supported previous research while the others have not. the salience of low experience on the effect of social influence and facilitating conditions supports past literature that expectancies associated with social influence and facilitating conditions (which often associated with advanced with older workers, especially women) wanes off with increasing experience (venkatesh et al., 2003; venkatesh et al., 2012). these findings suggest that sme managers should consistently prioritise recruiting high experienced, skillful and knowledgeable workers especially at key units of the firm to run technology-applied jobs in the firm. the moderating influence of experience on the effect of expectancies associated with organisational expansion and diversification was non-significant. this finding suggests that the physical, fiscal and labor force expansion of the firm would chiefly depend on the performance output quality, technology use knowledge and skills and management creativity and innovative characteristics rather than experience. additionally, those characteristics are usually associated with younger managers and employees (rahman & ramos 2014; venkatesh et al., 2003), hence sme managers/owners should capitalise on 27 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... those qualities when considering opening business branches, increasing the size of their labor force, or sourcing loans to augment the capital base of the enterprise. then, managers may consider tapping the vast experience of their employees to develop strategies for sustaining technology innovations adoption in the now-newly expanded organisation for further business growth and success. this finding also suggests that with high working experience, smes’ workers would be more likely to change their behaviour in the adoption and use of technology innovations in business; they would be able to make informed and more favourable decisions regarding technology adoption and use. however, experience did not regulate the influence of effort expectancy on technology innovations use, suggesting a somewhat moderate technology use experience level among the respondents. this finding supports venkatesh et al. (2003), dholakia and kshetri (2004) and higón (2012). conclusion findings from the regression analysis indicate that performance expectancy and social influence, significantly predict technology innovations use by the employees and managers of smes. the conceptual model predicted 31 per cent of variances associated with technology innovations adoption. similarly, effort expectancy and facilitating conditions are recommended for further investigation. additionally, gender, age and experience variously moderate the effect of the four predictors on technology innovations adoption. only female gender has been found to be salient on performance expectancy and social influence, and only younger age of workers is salient for the latter. performance expectancy is theorised to be salient on male workers (see venkatesh et al., 2003), has been contrarily found to be salient on female workers, without age difference though; social influence which is theorised to be important for older workers is found to be salient for younger employees. these novel findings suggest that female employees do perform task-oriented jobs in the organisation and new, less experienced young recruits could be disposed to reliance on the help of others for heavier tasks (see venkatesh et al., 2003; zarehmohzzabieh et al., 2014). these findings suggest a paradigm shift from a male-dominated industrial technology adoption context to a femaledominated one, or near-equilibrium situation, at least in a non-western (malaysian) context. furthermore, these findings highlight the real-world situation in malaysia where, in the recent decades, women are increasingly embracing entrepreneurships and joining workforce by not less than 50 per cent of their quota according recent statistics (see undp, 2016). however, only advanced age has been found to be significant on effort expectancy and facilitating conditions, while only young age is significant for social expectancy. experience, which is often associated with advanced age (venkatesh et al., 2003), did not moderate the effect of effort expectancy. these results have some implications for practitioners, policymakers and researchers as follows. 1. expected benefits in the adoption and use of ict-related innovations can change sme workers’ behaviour. hence, smes would adopt new technologies and innovations in business only when the expected benefits outweigh the effort and technical skills required for use. constrained by limited resources, smes must allocate their time, effort and limited resources to cost-effective entrepreneurial matters. hence, they would not prioritise technology innovations adoption unless it offers real gains. 2. female employees, especially elder women (aged from 36-50 years old) would be taking up performance-laden tasks related to technology use in the firm, and they can be considered as a perfect replacement for male workers, or at least, as a matching complement/substitute to them. 3. newly-hired, young less-experienced workers are more liable to exhibit tendencies especially at younger ages to 28 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 seek support from others in the job. limitations a key imitation of this study is that it was conducted in a malaysian state of selangor only. even though that state was selected because most malaysian smes are located there (abd rahman et al., 2013), the context can influence the findings. hence, caution should be exercised when interpreting these findings, especially in western contexts. furthermore, this study focused on the employees of malaysian smes only (as opposed to consumers, for example). furthermore, this study focused on ictrelated innovations generally without any specification. hence, future research should focus on specific smes e.g., agribusinesses, food and beverages, metal works, etc. and specific ict-related innovations, e.g., cloud computing, data mining, the use of websites, the use of internet, the use of instant messaging applications, the use of social networking sites and the use of e-commerce. finally, given that sme workers’ perceptions may change over time, especially when they get more and more working experience (venkatesh & davis, 2000; zarehmohzzabieh et al., 2014), future research should consider embarking on a longitudinal study. references abd rahman, a., kamarulzaman, n.h., & sambasivan, m. (2013). a study on organisational culture, performance, and technological adoption behaviours of malaysian food-processing smes. pertanika journal of social sciences & humanities, 21 (spec. ed. june), 231-256. abdullah, n.h., shamsuddin, a., wahab, e., & hamid, n.a. (2012). preliminary qualitative findings on technology adoption of malaysian smes. in humanities, science and engineering (chuser), 2012 ieee colloquium on (pp. 15-20), december 3-4, kota kinabalu, sabah, malaysia. agarwal, r., & prasad, j. (1999). are individual differences germane to the acceptance of new information technologies? decision sciences, 30 (2): 361-391. al-gahtani, s.s., hubona, g.s., & wang, j. (2007). information technology (it) in saudi arabia: culture and the acceptance and use of it. information & management, 44(8): 681-691. alrahbi, h.s.a. (2017). ‘factors influencing social media adoption in small and medium enterprises (smes).’ doctoral dissertation, department of computer science, brunel university london, uk. retrieved from http://bura. brunel.ac.uk/bitstream/2438/14514/1/ fulltextthesis.pdf%20 on 2 june 2017. aoun, c., vatanasakdakul, s., & li, y. (2010, december). ais in australia: utaut application & cultural implication. in 21st australasian conference on information systems (acis 2010), (paper 17, pp. 1-12), brisbane, australia. ais. bandura, a. (2001). social cognitive theory of mass communication. media psychology, 3(3): 265-299. 29 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... cheng, d., liu, g., qian, c. & song, y-f. (2008). adoption of internet banking: an integrated model. proceeds of the 4th international conference on wireless communications, networking and mobile computing (wicom’08), (pp. 1-4), eee. chiu, c.y., chen, s., & chen, c.l. (2017). an integrated perspective of toe framework and innovation diffusion in broadband mobile applications adoption by enterprises. international journal of management, economics and social sciences (ijmess), 6(1): 14-39. comrey, a.l., & lee, h.b. (2013). a first course in factor analysis (2nd ed.). new york: psychology press. dholakia, r.r., & kshetri, n. (2004). factors impacting the adoption of the internet among smes. small business economics, 23 (4): 311-322. dosm (2014). smes census 2011. retrieved from www.statistics.my.gov/ on 25 may 2014. duan, y., mullins, r., hamblin, d., stanek, s., sroka, h., machado, v., & joao araujo, a. (2002). addressing icts skill challenges in smes: insights from three country investigations. journal of european industrial training, 26 (9): 430-441. ghobakhloo, n.b. zulkifli, f.a., & aziz (2010). the interactive model of user information technology acceptance and satisfaction in small and mediumsized enterprises. european journal of economics, finance and administrative sciences, 19 (1): 7–27. escobar-rodríguez, t., & carvajal-trujillo, e. (2014). online purchasing tickets for low cost carriers: an application of the unified theory of acceptance and use of technology (utaut) model,” tourism management, 43: 70-88. goswami, a., & dutta, s. (2017). e-commerce adoption by women entrepreneurs in india: an application of the utaut model, business and economic research, 6 (2): 440-454. goy, s.c., wong, y.l., low, w.y., noor, s.n.m., fazli-khalaf, z., onyeneho, n., daniel, e., azizan, s., hasbullah, m., & ginikauzoigwe, a. (2017). swimming against the tide in stem education and gender equality: a problem of recruitment or retention in malaysia. studies in higher education, 1-17, doi: 10.1080/03075079.2016.1277383 hashim, j. (2015). information communication technology (ict) adoption among sme owners in malaysia. international journal of business and information, 2 (2): 221-240. hair, j.f., anderson, r.e., babin, b.j., & black, w.c. (2010). multivariate data analysis: a global perspective (vol. 7), new jersey, upper saddle river: pearson. he, d., & lu, y. (2007). consumers’ perceptions and acceptances towards mobile advertising: an empirical study in china. in proceedings of international conference on wireless communications, networking and mobile computing (wicom2007) (pp. 3775-3778), ieee. higón, d.a. (2012). the impact of ict on innovation activities: evidence for uk smes. international small business journal, 30 (6): 684-699. kenny, d.a. (2014), measuring model fit. retrieved from http://davidakenny. net/cm/fit.htm#rmsea on 28 august 2015. kogilah, n., santhapparaj, a. s., & eze, u. c. (2008). an empirical study of website adoption among small and medium enterprises in malaysia. proceedings of the 10th international business information management association (ibima) conference on innovation and knowledge management in business globalisation, kuala lumpur, malaysia, pp. 339-51. li, j.p., & kishore, r. (2006). how robust is 30 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 the utaut instrument? a multigroup invariance analysis in the context of acceptance and use of online community weblog systems. in proceedings of the 2006 acm sigmis cpr conference on computer personnel research: fortyfour years of computer personnel research: achievements, challenges and the future (pp. 183-189), acm. maldonado, u.p.t., khan, g.f., moon, j. & rho, j.j. (2011). e-learning motivation, students’ acceptance/use of educational portal in developing countries. online information review, 35(1): 66-85. maruping, l.m., bala, h., venkatesh, v., & brown, s.a. (2017). going beyond intention: integrating behavioural expectation into the unified theory of acceptance and use of technology. journal of the association for information science and technology, 68(3): 623-637. mcmc (2014). communications and multimedia pocket book of statistics, 2013, (q4). malaysian multimedia communications and multimedia commission (mcmc), retrieved from http://www.skmm.gov.my/ s k m m gov my / m e d i a / g e n e ra l / p d f / skmm_q3_eng.pdf on 29 january 2014. mehta, a. (2016). the relationship between rural retailing, women agropreneurs innovativeness and firm performance: a conceptual review and avenues for future research. international journal of green economics, 10 (2): 151-190. morris, m.g., & venkatesh, v. (2000). age differences in technology adoption decisions: implications for a changing work force. personnel psychology, 53 (2): 375-403. morris, m.g., venkatesh, v., & ackerman, p.l. (2005). gender and age differences in employee decisions about new technology: an extension to the theory of planned behaviour. ieee transactions on engineering management, 52 (1): 6984. odoom, r., anning-dorson, t., & acheampong, g. (2017). antecedents of social media usage and performance benefits in small-and mediumsized enterprises (smes). journal of enterprise information management, 30 (3): 383-399. rusdi, s.d., hassan, r., munir, z.a., & mohamad, s.s. (2017). information and communication technology (ict) adoption factors and its influence on employees’ performance in smes. advanced science letters, 23(8): 78417844(4). qureshi, s., & xiong, j. (2017). understanding the role of technology in the development of micro-enterprises: concepts to study in making a better world. in proceedings of the 50th hawaii international conference on system sciences (hicss 2017) (pp. 2627-2636), 4-7 january, hilton waikoloa, hawaii, usa. rahman, h., & ramos, i. (2014). information systems for small and mediumsized enterprises. in devos, j., van landeghem, h., & deschoolmeester, d. (eds.), progress in is (pp. 313-335), berlin heidelberg: springer-verlag. razak, n.a., aziz, j., hashim, f., amir, z., & zulkifli, s.h. (2010). the acculturation of ict among rural women e-entrepreneurs. in 9th wseas international conference on education and educational technology, edu’10 (pp. 278-283), 4-6 october, iwate, japan. salancik, g.r. & pfeffer, j. (1978). a social information processing approach to job attitudes and task design. administrative science quarterly, 23(2): 224-253. selamat, n.h., endut, n., karupaiah, p., isa, s.m., fernando, y., & zahari, m.m. (2016). why patriarchal matters: entrepreneurship performance among women entrepreneurs in malaysia. the niew journal, 8, 42-49. 31 adamkolo mohammed ibrahim, strategizing small and medium enterprises development through ict-related ... smecorp (2017a). sme statistics: economic census 2016 profile of smes (contribution of smes in 2016). small and medium enterprises corporation of malaysia (smecorp), retrieved from http://www.smecorp.gov.my/index. php/en/policies/2015-12-21-19-09-49/ sme-statistics on 4 february 2018. smecorp (2017b). appendix 4: sme definition. in sme annual report, 2016/2017, p 157. small and medium enterprises corporation of malaysia (smecorp), retrieved from http:// www.smecorp.gov.my/index.php/en/ sme-annual-report-2015-16?id=2150 on 4 february 2018. srinivas, k., & yasmeen, m.s. (2017). a study on employee engagement in small and medium enterprises in digital economy. in aluvala, r. (ed.), millennial workforce–a contemplation (pp.5764), hyderabad: zenon academic publishing. taiwo, a.d., & downe, a. g. (2013). the theory of user acceptance and use of technology (utaut): a meta-analytic review of empirical findings. journal of theoretical and applied information technology, 49(1): 48-58. tan, k.s., chong, s.c., lin, b., & eze, u.c. (2010). internet-based ict adoption among smes: demographics versus benefits, barriers and adoption intention. journal of enterprise information management, 23 (1): 27-55. tatoglu, e., bayraktar, e., golgeci, i., koh, s.l., demirbag, m., & zaim, s. (2016). how do supply chain management and information systems practices influence operational performance? evidence from emerging country smes. international journal of logistics research and applications, 19 (3): 181199. taylor, s., & todd, p.a. (1995). understanding information technology usage: a test of competing models,” information systems research, 6 (2): 144-176. undp (2016). undp human development report 2016: human development for everyone. undp, un, new york, usa. retrieved from http://hdr.undp.org/ sites/all/themes/hdr_theme/countrynotes/mys.pdf on 18 june 2017. venkatesh, v., brown, s.a., maruping, l.m., & bala, h. (2008). predicting different conceptualisations of system use: the competing roles of behavioural intention, facilitating conditions, and behavioural expectation. mis quarterly, 32 (3): 483-502. venkatesh, v., & davis, f.d. (2000). a theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. management science, 46 (2): 186-204. venkatesh, v., & morris, m.g. (2000). why don’t men ever stop to ask for directions? gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behaviour. mis quarterly, 24 (1): 115-139. venkatesh, v. morris, m.g., davis, g.b., & davis, f.d. (2003). user acceptance of information technology acceptance: toward a unified view,” mis quarterly, 27 (3): 425-478. verheul, i., thurik, r., & grilo, i. (2010). explaining preferences and actual involvement in self-employment: new insights into the role of gender. erim report series research in management, no. ers-2008-003-org. retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10979 on 15 june 2017. zarehmohzzabieh, z., samah, b.a., omar, s.z., bolong, j., & shaffril, h.a.m. (2014). fishermen’s acceptance and use of information and communication technology integration in malaysia. exploring the moderating effect of age and experience. journal of applied sciences, 14 (9): 1-10. 32 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 (endnotes) 1 rm: malaysian currency, ringgit malaysia 2 usd: the united states dollar 125 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 2 (2019), pp. 125-144 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i2. 27989 the political communication process among chinese moslem society ulfah hidayati ulfah.hidayati@uny.ac.id kurikulum dan teknologi pendidikan, fakultas ilmu pendidikan universitas negeri yogyakarta, indonesia abstract this study aimed to find out the political communication process occurring among the electorates in making decision of electing. in detail the source of information is known to be used for concerning the pilgub dki jakarta of 2012, type of information obtained, and electing decision making among the chinese moslem community of masjid lautze jakarta. output of research was knowledge about the political communication process occurring until the electing decision making.this research referred to the conception that communication is a process of delivering message to exert effect (in this case the electing decision). the mass media effect theory was used as one of references in this research because the mass media pertained directly to the communicant in political communication process. the method used was qualitative one using in-depth interview technique for collecting data with 14 informants from the chinese moslem community of masjid lautze jakarta. from the research it could be found that the dominant information source used to access the political information was mass media (television and newspaper), bbm (black berry messenger), interpersonal communication media, group communication media, and other information source such as outdoor advertisement. meanwhile in the term of information type, the information on jokowi-ahok couple became the most widely obtained one by the members of society. the electing decision was generally affected by such factors as mass media, interpersonal communication, group communication, organization, and observing jakarta’s condition directly. the opinion leader factor (ustadz and foundation leader) did not have influence in this research. penelitian ini betujuan untuk mengetahui proses komunikasi politik yang berlangsung pada khalayak pemilih dalam pengambilan keputusan memilih. secara detailnya diketahui sumber informasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pilgub dki jakarta 2012, jenis informasi yang didapatkan, dan pengambilan keputusan memilih di kalangan warga muslim tionghoa jama’ah masjid lautze jakarta. output dari penelitian ini adalah pengetahuan mengenai proses komunikasi politik yang berlangsung hingga samapai pada tahap pengambilan keputusan memilih. penelitian ini mengacu pada pemahaman bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang akan menghasilkan efek (dalam hal ini keputusan memilih). teori mengenai efek media massa digunakan sebagai 126 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 introduction in indonesia, tionghoa used to have different treatment in politics. the orde baru government discriminatory policies who hide behind a pretext assimilation real failure example is a regime in treating minorities. michael williams in afif (2012) 1965, said that after especially after the military under the orde baru power, soeharto discrimination against tionghoa people felt. the dynamics of identity in indonesia tionghoa are strongly associated with shades of a political policy, ruler where they have to put the interests of certain tionghoa in accordance with his political willpower. minority positions that tend to vulnerable, always cornered tionghoa from time to time (eriyanti, 2006). 1965 tragedy remaining the deep sadness among tionghoa people in indonesia. resentment the government against tioghoa related to pki (communist party) ransmitted to the people massifly, that broke the riot anti-tionghoa in major cities in indonesian. hundreds of lives drift in the riot. it is not over yet, indonesian government then officially issued total policy assimilation for the tionghoa which includes almost all aspects of life, starting from education, language, citizenship, economic , and also religion. tionghoa issues (suryadinata, 2010) much caused by a negative perception of the tionghoa. as solution to address the problem of tionghoa in the context of creating national integration, the government apply wisdom assimilation. assimilation for tionghoa ethnic means being included in local culture, so that the characteristics of typical as tionghoa do not exist anymore (kodiran, 2012). then, afif (2012) said that the emergence of the era of reformasi was expected to create a more democratic political must be redeemed at the riot of may 1998, again made tionghoa as the victims. it is in the long list of acts of violence against the tionghoa in this country. power or politics granting influence on tionghoa ethnic to identify themselves associated with their cultural identity, if order in the order lama and orde baru era tionghoa tend to be afraid to articulate their identities, but in the days of reform inclined to articulate their identity through various forms of representation. the identity of tionghoa have only just started to sent back in the days of reform that is driven through the presidential decree of the republic of indonesia no. 6 in 2000 that pluck out presidential instruction no 14 in 1967. in the days of reform up to now, tionghoa ethnic identity dare show their culture through various cultural activities that is displayed openly and in front of salah satu acuan dalam penelitian ini karena media massa langsung bersinggungan dengan komunikan dalam proses komunikasi politik. metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan in-depth interview pada 14 narasumber warga muslim tionghoa jama’ah masjid lautze jakarta. dari penelitian tersebut didapatkan sumber informasi dominan yang digunakan untuk mengakses informasi politik adalah media massa (televisi dan koran), bbm (black berry massanger), media komunikasi interpersonal, media komunikasi kelompok, dan sumber informasi lainnya seperti iklan luar ruangan. sedangkan untuk jenis informasi maka informasi mengenai pasangan jokowi ahok menjadi informasi yang paling banyak didapatkan oleh warga. untuk keputusan memilih secara umum dipengaruhi oleh beragam faktor yaitu oleh media massa, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok/organisasi, dan melihat kondisi jakarta secara langsung. untuk faktor opinion leader (ustad dan pimpinan yayasan) justeru tidak berpengaruh dalam penelitian ini. keywords: political communication, communication process, electing decision 127 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 common as tionghoa new year celebration, passing a new opening tionghoa schools such as the bahoa school, through the establishment of an association of various tionghoa clan and organization, through the tionghoa mass media as guoji ribao, daai tv (christian, 2017). in jakarta governor election in 2012, the participation of tionghoa people (basuki t purnama) as a candidate of local deputy head approved that the existence of tionghoa in politics acknowledged. formerly, tioghoa involvement in political domain has been running since 1932 with the establishment of the partai tionghoa indonesia/indonesian tionghoa party (pti). according to darini (2008), indonesia tionghoa party (pti)that was established in 1932 is an example of tionghoa ethnic community who were of foreign descent that has political and economic partiality on indonesia. pti has clearly identify their self as indonesian citizens and having awareness to fight alongside the political parties at that time to fight for the independence and nationalism of indonesia. as stated ilyas lampe, that identity ethnic usualy done to the community multiethnic always directed on the situation and the context in which a person is. ethnic identity is the important issue in political activity. ethnic identity is something that problematic when faced with political communication, especially in democratic election system. it can be distinguishing or co-identify to parties who use them for the purpose of to political support (lampe et al., n.d.). in this research, nuslim tionghoa are taken as an object research because they are considered have an interesting decision, considering they are tionghoa and muslim. of course by their position that has two double function (muslims and tionghoa) ,there a chance for them to have a decision that more unique compared to tionghoa people in general. the karim oei mosque or better known as the lautze mosque, located in jl. lautze raya, pasarbaru, central jakarta became one of the history symbols for muslim tionghoa in jakarta. at least this mosque have kept history two different cultures, namely islamic culture (native) and tionghoa cultures living side by side since tens of years ago. the tionghoa muslim community in jakarta grouped in jama’ah (member) of lautze mosque is tionghoa muslim populations live in jakarta and neighboring areas. on governor election in 2012 muslim tionghoa populations of these communities also have voting rights. this research aims to understand how political communication in decision making pick muslim populations of tionghoa of jama’ah lau tze mosque in jakarta governor election in 2012. the political communication process in this research seen through some of communication pattern such as, interpersonal communication, communication a group or organization, and mass communication. literature review political communication political communication is the process of delivering information about politics from the government to the community and from the community to the government (surbakti, 1992: 199). the function of political communication is carried out by all members of political parties as active participants in political parties and also communicators in conveying the contents of information or messages. here they as communicators must be able to convey the information appropriately to the audience or listener, so there is no miscommunication from top to bottom (amirudin, 2016) still mentioned by amirudin, (2016) political communication likes as blood, flowing political messages in the form of demands, protests, and support (aspirations and interests) to the heart (center) of the processing of the political system and the results of processing, which are knotted in functions out put, re-streamed by political communication which subsequently becomes 128 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 the political system feedback (alfian, 2013). thus, political communication makes the political system alive and dynamic. in other words, political communication connects all parts of the political system, and also the present with the past, so that aspirations and interests are converted into various policies. where the communication runs smoothly, naturally and healthily, the political system will achieve a high level of responsive quality to the development of people’s aspirations and interests and the demands, changing times. alfian further described the important role of political communication in maintaining and improving the quality of reliability of an established political system. political communication transmits political cultural values that originate from the worldview or ideology with the community to the new generation (children, adolescents, and youth), and strengthens the process of culture in the older generation (alfian, 2013). mass communication communication in the context of mass, or commonly known as mass communication, has been widely defined academics. among them stated by bittner, that mass communication is a message that is communicated through mass media to a large number of people (mass communication is messages communicated through a medium to a large number of people) (tan, 1985: 176). this definition implies the meaning that mass communication is essentially a process of communication carried out by a mass media organization to a broad, anonymous audience. littlejohn called such a communication process with the concept of media encoding, which is the process by which media organizations provide their messages to the public. (imran, 2013) dennis mcquail said that the communicator in mass communication is not one person but a formal organization. mass communication creates wide influence in a short time to many people simultaneously. one of the communicators in mass communication is mass media. the mass media has the characteristics or characteristics that are able to reach the mass in large and broad numbers (universality of reach), are public and able to provide popularity to anyone who appears in the mass media. these media characteristics have consequences for contemporary political and cultural life today. from a political perspective, the mass media has become an important element in the process of democratization because it provides an arena and channel for public debate, makes potential political leaders widely known to the public and also plays a role in disseminating various information and opinions (mcquail, 2011). interpersonal communication interpersonal communication and media played an important role during the december 2012 elections to the national assembly. on one hand, they are served as traditional and modern platforms for people to seek and exchange political information and opinions. on the other hand, the government used both forms of communication as instruments to restrict freedom of expression (human rights watch, 2013; reporters without borders, 2013) and to maintain political stability in the country. the present study determines the extent to which the kuwaiti citizens who responded to our survey were exposed to political news and advertising and engaged in face-to-face discussions about the december campaign. credibility ratings were also obtained for each source. interpersonal communication was measured as time spent on a regular weekday during the december 2012 election campaign talking with other people (e.g., relatives, friends, coworkers, and other community members) about the parliamentary election. respondents rated time spent using the same scale from “half an hour or less” to “three hours or more.” (kononova & akbar, 2015) organization communication communication managers in public sector organizations operate in increasingly complex environments. an influential political realm, diverse stakeholder 129 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 environments, and media scrutiny combined with macro-level developments in the public sector put high demands on their media and stakeholder relations. media are both important stakekeepers and sources of information for other stakeholders. therefore, we assume that individual-level perceptions of the media in relation to the organization are important factors in understanding stakeholder relations, but these perceptions have not been systematically analyzed and theorized. the present qualitative interview study focused on communication managers of dutch independent administrative bodies. we developed a new conceptualization of media orientation and empirically explored how its dimensions are reflected in the managers’ understandings of stakeholder relations. we found that communication managers try to cope with sector-specific challenges by implementing integrated communication strategies and exploring their communicative autonomy. level of management support and incidents are key determining factors (jacobs & wonneberger, 2019). methods this study uses a qualitative approach that seeks to track the communication process in decision making to choose tionghoa muslims from the jakarta lautze mosque. most of the tionghoa muslim residents are people who then open their hearts to accept the truth of islam (converts). according to taylor, bogdan & de vault (2015), qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. qualitative research emphasizes inductive analysis, not deductive analysis. the data collected is not intended to support or reject hypotheses that were prepared before the research began, but abstractions are arranged as specificities that have been collected and grouped together through the process of collecting data that has been carefully implemented (sutopo, 2006). the focus of this research study is how the process of political communication in the decision making of tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque congregation in the 2012 dki jakarta governor election. , tangerang and bogor. in addition they also have opinions and thoughts that are quite open in matters of government where this condition is hard to find in tionghoa citizens who are not in community. the majority of tionghoa muslim worshipers in the lau tze mosque are business people from the middle to upper economic class. a total of 14 tionghoa muslims who were members of the lau tze mosque congregation and lived in jakarta and had the right to vote in the dki jakarta governor election were the subjects in this study. this is interesting because there are candidates who are ethnic tionghoa but non-muslim and on the one hand candidates who are muslim but not of ethnic tionghoa. this will certainly bring up the decisionmaking process that is interesting enough to be studied. this study used a qualitative approach with in-depth interview techniques, especially to provide depth of information and analysis related to the decision-making process of tionghoa muslim citizens in the lautze mosque in the 2012 dki jakarta governor election. in-depth interviews the interview guidelines do not contain questions that detailed, but only an outline of what data or information to obtain from the informant can later be developed by taking into account the development, context, and interview situation. through in-depth interviews, the data obtained are qualitative data in the form of tangible collections of words and not a series of numbers. qualitative data analysis conducted here is an analysis of the results of in-dept interviews which are answers to in-depth questions asked to informants. data deemed less important is removed and not included in the results of the analysis. the data that is considered not important are for example answers from sources that are lacking depth, are not substantive, and answers which sometimes do not answer the question. result and discussion as stated at the beginning, this research intends to put forward the communication 130 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 process in decision making in choosing among tionghoa muslim worshipers of the jakarta lau tze mosque in the election of the governor of the jakarta special capital region (governor election dki) in 2012. the things that want to be tracked in this study will be seen from several important aspects, namely (a) from where (sources of information) regarding the 2012 dki jakarta governor election obtained (b) what information about the 2012 dki jakarta governor election (c) how the communication process happens up to the decision making stage. communication is considered as an intentional act (intentional act) to convey a message in order to meet the needs of communicators, such as explaining something to others or persuading him to do something. the conceptualization of communication as a one-way action highlights the effective delivery of messages and implies that all communication activities are instrumental and persuasive (mulyana, 2007). in the context of the delivery of political information about the 2012 dki jakarta governor election from political activists to the public, the prevailing framework for understanding communication is communication as the process of delivering messages and communication as a one-way action. every communication process must involve elements of communication. in this study the elements of communication involved consisted of: (a) the source of the message, the media used to obtain information about the 2012 dki jakarta governor election both from mass media, interpersonal communication, and from other sources of information (b) message, namely information about the 2012 dki jakarta governor election (c) recipients of the message, namely the tionghoa muslim community of the jakarta lautze mosque, and (e) the effect, namely the decision to choose the tionghoa muslim community of the jakarta lautze mosque. 1. source of information regarding the 2012 dki jakarta governor election in relation to the dki jakarta governor election, the mass media according to what mcquail (1996) revealed has a role as a source of information for tionghoa muslim groups in the jakarta lautze mosque to obtain information on the 2012 dki jakarta governor election. television then newspapers. the mass media is the dominant source of information compared to other sources of information that are also accessed by tionghoa muslim worshipers at the lautze mosque. however, this does not mean that television is the only source of information accessed by tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque in an effort to obtain information/ knowledge about the 2012 dki jakarta governor election. to a certain degree in other media such as newspapers, bbm (blackberry messenger), leaflets/ pamphlets, and billboards are also a source of information. in addition, information sources are also obtained through interpersonal communication processes with friends, family/relatives, groups/organizations, and also the head of the rt. 2. information regarding the 2012 dki jakarta governor election obtained from information sources tionghoa muslim congregation lautze mosque get various kinds of information about the 2012 dki jakarta governor election from the information sources they use. from the interviews conducted it can be seen that the information obtained by sources from the mass media (television and newspapers) is more on information about the characteristics of the candidate for the governor candidate which includes the profile of the governor candidate and the performance and achievements of the candidate. while from other sources of information the information obtained is also diverse. in addition to information 131 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 about the profile and performance of candidates there is also information about the time and place of voting, jargon and vision and mission of the candidate, even negative information that badmouths certain candidates. 3. the process of political communication in making decisions on choosing tionghoa muslims from the results of research conducted, it appears that the process of political communication is done through interpersonal communication, organizational/group communication, and mass communication. the process of political communication through some of the existing communication channels for some tionghoa muslims affects decision making and for some others it does not affect decision making. this is because tionghoa muslims do not only use one source/channel of information in making decisions. besides that there are also tionghoa muslim citizens who precisely make their decisions not influenced by the existing communication process but due to other factors namely daily experience and ethnic/religious equality. every communication process must involve elements of communication. in this study the elements of communication involved consisted of: (a) the source of the message, the media used to obtain information about the 2012 dki jakarta governor election both from interpersonal communication, group communication/organizational communication, and mass communication (b) message, namely information about the 2012 dki jakarta governor election (c) recipients of the message, namely the tionghoa muslim community of the jakarta lautze mosque, and (e) the effect, namely the decision to choose the tionghoa muslim community of the jakarta lautze mosque. as stated earlier, one of the objectives of this research is to find out how the process of political communication in the decision making of tionghoa muslim citizens in the lautze mosque in the 2012 dki jakarta governor election. the diversity of sources of information and types of information obtained resulted in decision making that occurred was different different. in general, decision making is influenced by the source of information and the type of information obtained. regarding the source and type of information obtained, the process of political communication in the decision making of the tionghoa muslim community in the lautze mosque can be categorized into four important points, namely the process of political communication through mass media, bbm, interpersonal communication, and group/organizational communication. in addition, how the influence of other factors related to decision making such as socio-cultural factors, opinion leaders, and the condition of jakarta will also be presented as additional points that support the results of this study. this decision making process will then also be related to how the political participation of tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque in the 2012 dki jakarta governor election. to the communication process that occurs until they take the decision to choose a particular candidate or even do not use their voting rights. political participation as an activity of a person or group of people to participate actively in political life, among others, by choosing the leader of the state and directly or indirectly influencing government policy (public policy) (budiardjo, 2003). regarding how far the level of participation of tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque in the 2012 dki jakarta governor election, from the research that has been done in general it can be seen that the support pattern of tionghoa muslim community supporters in the jakarta lau tze mosque leads to jokowi ahok. this was seen from 14 tionghoa muslim residents who were the speakers, 8 of whom chose jokowi ahok, 4 people chose foke nara, and 2 people did not use their right to vote. 132 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 the decision making process which is the effect of communication that occurs to a person after the process of receiving this message will be analyzed using aida theory which goes through four stages, namely attention, interest, desire, and action. (a) mass media in the decision making process early research in social psychology, political science, and communication continues to inspire the emergence of research agendas that seek and measure the influence of the media on their attitudes, opinions, beliefs in a potential process, which runs in a dynamic competition for sources (power and innate) are scarce especially during the election campaign period (ghazali, 2004). the influence of mass media on individuals can be through a onestep path (one step folow) and a two-stage pathway. the influence of communication through one stage (one step follow) where mass communication can affect individuals directly without going through an opinion leader or opinion leader. whereas two step communication (two step flow) is a communication process when mass media influence individuals through opinion leaders. the twostage flow model is an effect-oriented study. the assumption of a two-stage flow model is that the effectiveness of mass communication occurs in the first stage through opinion leaders. without the role of opinion leader, mass communication is very limited in its effectiveness on the audience. the next stage of opinion leaders will disseminate ideas that are understood from the mass media to the wider community (tambunan, 2018). in the 2012 dki jakarta governor election, the mass media played a role in providing political information for tionghoa muslims, the jamaze mosque of the lautze. it appears that not only information was provided, but the mass media also influenced the decision making for some tionghoa muslims from the lautze mosque. the mass media, especially television does have the power to influence the audience, including in this case the influence in decision making. even for some tionghoa muslims who only use the mass media as their only source of information, the influence of the mass media is very obvious because they do not get comparative information from other sources. “iya dong. jelas itu dari media massa. jokowi figur yang sangat dirindukan oleh masyarakat. ini baru i, 2, yang muncul kan. nanti akan banyak lagi yang muncul. insting itu muncul karena lihat berita. lihat profilnya, kesederhanaannya.” (ahui, personal communication. 2012, october 27) “ya karena faisal basri gagal di putaran pertama. sehingga ganti halauan milih jokowi, karena lihat debatnya. dari kemampuan mentalnya menjawab saat debat pilgub. cara dia menjawab, cara dia mengungkapkan, cara dia mengutarakan pendapat, itu kan dinilai semua.” (w.prasodjo, personal communication. 2012, october 28) this is in line with research findings of joko (2016), that the credibility of a religious symbolic leader is strongly influenced by the news conveyed by the mass media. this study discusses the credibility of kh. fuad amin, a religious symbolic figure who was involved in a corruption case. from the results of the calculation of the statistical tests conducted showed that there was a significant influence on the reporting of corruption cases kh. fuad amin on the credibility of religious symbolic leaders. from this it is known that the decision making process through mass communication is in accordance with the steps in the aida theory in full. informants through the stages 133 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 of attention (attention) by starting to choose, know and understand an information received, become aware of and know the presence of jokowi as a candidate for governor of dki. furthermore, after going through the attention stage, the informant goes through the interest stage, which is the stage where the informant starts to be interested in knowing more about jokowi, jokowi’s excellence, whether it is in line with their expectations. at this stage a person is no longer passive in his consciousness, but has begun to actively consider the good for himself when choosing jokowi. and in the third stage, the informant has reached the stage of desire (interest) which is the stage where the informant has begun to determine his attitude towards a candidate he likes, namely jokowi. matches began to emerge with his needs, necessity and confidence to choose jokowi compared to other candidates. and at the last stage, action is the stage where someone chooses the partner jokowi ahok. in connection with the 2012 dki jakarta governor election, most of the audiences exposed to the media (television) who reported a lot about the profile and performance of jokowi who were achievers also finally made the decision to choose jokowi after seeing his profile through mass media. in conditions where decision making is not influenced by the mass media, the stages in aida theory do not apply fully. the informant only reaches the attention stage by paying attention to information about the jakarta governor election but not to the next stage until the decision making action from the information obtained. actions in decision making are precisely influenced by factors outside the mass media. the decline in the notion that the mass media has enormous power in influencing audiences, began with the research conducted by paul lazarsfeld and his colleagues in 1940. this research was conducted to determine the effect of mass media in election campaigns on voting behavior. what paul lazarsfeld found (rakhmat, 2004) is surprising, especially after audiences have known the bulletory theory, namely that: (1) mass media has almost no effect at all; (2) mass media is considered to be more functioning to strengthen existing beliefs; (3) interpersonal media is more dominant than mass media; (5) audiences filter information through a process called selective exposure and selective perception (widowati, 2012). (b) interpersonal communication in decision making apart from the mass media, tionghoa muslim congregants from the lautze mosque also received information about the jakarta governor election through interpersonal communication. this communication process is carried out both with family/ relatives, rt heads, and friends. in the end what happens is not only the information transfer process, but also the mutual influence of the decision making process in the communication. information obtained through interpersonal communication with close people as well as people who are already known to have more influence than information that is only obtained from the mass media. information obtained from the mass media for some tionghoa muslim worshipers in the lautze mosque only has a limited role in enriching knowledge about the jakarta governor election while information obtained from interpersonal communication with close people to the stage influences the decision making process in the jakarta governor election conducted. “tadinya aku golput di putaran pertama. diputaran kedua aku milih yang muslim, foke. akhirnya yang 134 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 nguatin aku teman. sama keyakinan aku juga sih. teman nasehatin juga. aku juga parno kalo sama yang berkuasa non muslim gitu. saya dikasih ayat nih. intinya al maidah ayat 51. “(dinar, personal communication. 2013, march 2) “ketua rt ngomong ke saya untuk menggunakan hak pilih dan mengarahkan juga untuk milih yang bebas partai politik. independent. karena ini pertama kali ada yang independent. dari pak rt yang memantapkan. saya kan dekat dengan pak rt jadi ya saya ikuti sarannya..” (w. prasodo, personal communication. 2012, october 28) people close to the head of the rt through persuasion and information provided are able to influence the decision making process. interpersonal communication with family/relatives also influences the decision making process. this is in line with ella handayani’s research which shows that leadership and interpersonal communication have a significant positive effect on the decision making process in realizing employee performance improvement. to be able to produce a good decisionmaking process can be done by perceiving leadership positively and mobilizing optimal interpersonal communication so that the employee’s performance improvement is optimally realized (handayani, 2014). for some tionghoa muslims the lautze mosque congregation does not always affect interpersonal communication in the decision making process. in the case of the informant, the stages in the aida theory do not apply fully. informants are limited to the stages of attention by getting and giving attention related information about ahok. the inerest and desire stages are not passed while the action stage is precisely influenced by daily experience when seeing firsthand the condition of jakarta. (c) organizational / group communication in decision making “interpersonal” communication channels, “organizational channels”, for example political parties, interest groups and mass organizations that have specific goals must be used to gain mass support (baran, shanock, miller, 2012). the field of group communication studies basically learn the patterns of interaction between individuals in a social group (usually small groups and not mass groups), with a particular emphasis, for example decision making. this tendency is based on the belief that personal decision making, for example when someone has to make choices among possibilities, is different from the decisions that must be made together in a group. this difference is mainly due to the intertwined relationships between individuals in the group with all the consequences that accompany it such as differences in economic classes, social classes, interests, knowledge, perceptions and attitudes. in fact, some tionghoa muslims from the jakarta lautze mosque are not only members of the jakarta lautze mosque community. some of them are also members of organizations/groups outside the jakarta lautze mosque congregation as if they are part of political parties or kinship groups. it is undeniable that those who join the organization/group also carry out group communication to obtain information about the jakarta governor election from the organizations/groups that are followed. even this information affects the decision making process. loyalty to the organization/group that was followed made it follow the policies set by the organization/group in making decisions at the 2012 dki jakarta governor election. this happened to evi (32, female, housewife) who was a 135 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 cadre of a political party (pks/partai keadilan sejahtera) which sets its vote on foke because there is already an appeal from pks so that the cadre’s voice is directed to foke at the dki jakarta governor election. “awalnya kalau kita tetap bapak hidayat nur wahid. kemudian pada putaran kedua kalau saya lebih karena sudah ada keputusan dari dewan syuro pks suara diarahkan ke foke jadi ya saya pilih foke. “(evi, personal communication. 2013. march 2) it is undeniable that a person joins the group because of the similarity of background and vision in the future. like eko putro adi purnomo (52, male, spiritual teacher) who is a member of the student army family group where ahok is also a member. the existence of this group bond then made the interviewees give their votes to the jokowi ahok couple. “waktu itu ahok datang ke acara tentara pelajar karena mau ikut 17an saja.. ya karena kami sama-sama dari keluarga tentara pelajar juga jadi ya istilahnya sesama saudara sendiri kan ya mesti bantu.” (a. purnomo, personal communication. 2013, march 2) the structuration approach, for example, suggested by marshall scott poole et al; view group communication for decision-making efforts as a process whereby individual members strive for mutual agreement (convegerance) or agreement (agreement) on or regarding final decisions and how they structure their social systems. this means that individuals in the group express their opinions and desires with which then formed and re-formed certain provisions or rules (rules) that can lead them to a togetherness or maybe the opposite judge, according to the possibility of achieving togetherness (littlejohn & foss, 2009). in this connection there are at least three elements of action that play a major role, namely (a) interpretation of the messages used or to be delivered, (b) morality-derived from the norms that apply or are adopted in society, and (c) power (power) that develops because of the structure of interpersonal relationships. in the case of the evi informant as part of the pks organization, the opinion of marshall scott poole et al; not entirely valid because in decision making it does not involve the opinions of party cadres. in the pks the decision to choose is carried out by the syuro council, which is a group of people who are a structure in the party and are given the authority to take every decision of the pks organization. henceforth all party cadres followed the decision of the syuro council in making its decision. it is true that loyalty to an organization influences the political decision making process. especially if the organization is active or engaged in politics, of course the political tendencies of its members cannot be separated from the political tendencies of the organization. this is also true for some tionghoa muslim worshipers in the jakarta lautze mosque. although they get information from outside the organization/group, in the end loyalty to the organization/group is more dominant in the political decisionmaking process in the 2012 dki jakarta governor election. (d) sociocultural factors in the decision making process the decision making process in the 2012 dki jakarta governor election certainly involves many factors, one of which is the socio-cultural factor. in this case the sociocultural factors in question are religion and ethnicity. the existence of similarities or differences in religion and ethnicity may influence the decision making process for 136 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 tionghoa muslims in the lautze mosque. for some tionghoa muslims, ethnic similarity influenced him to vote for the candidate. susanto said that the results of the reform institute survey which were widely publicized by the media in early july 2008, in determining the choice of candidates, voting choices were based on (1) religious equity: 33.76%, (2) suggestions of 28.51%, (3)) supporting party: 28.13%. in addition, related to civil or military, around 60.12% did not question the military or civilians. while related to ethnic issues, 65.48 respondents did not question java or non-java. the composition of respondents’ answers shows freedom of expression in general elections that go towards state democratization (susanto, 2013) some tionghoa muslim members of the lautze mosque worship some who consider the issue of ethnic equality and some consider religious equality. for example, dinar (28/female/paud teacher) who no longer considers ethnic equality in the decision making process but rather looks at the similarities religion with candidates. “aku sebenarnya nggak masalah milih siapa. yang penting muslin kalo bagi aku. tadinya aku golput di putaran pertama. diputaran kedua aku milih yang muslim, foke. “(dinar, personal communication. 2013, march 2) social identity is formed from the involvement, caring, and pride of individuals as part of the social group under their care (hogg, abrams, otten, hinkle, 2004). in this case the social identity is still very high where the informant deliberately participates, and develops a sense of care and pride for the group. jakarta tionghoa muslims who chose the jokowi ahok couple because there were ethnic similarities with ahok, namely ethnic tionghoa. or choose foke nara because of the similarity of islam with the candidate. in the condition of the informants above, the political theory of ethnic identity also applies because the informant chooses candidates who have religious and ethnic similarities. the decision making at the dki jakarta governor election was based on ethnic and religious factors. in the theory of enicity, seen from the primordialism approach, it appears that the personal, primordial, and sacred ties. it still survives in a modern world. this approach assumes that social groups are characterized by regional, religious, cultural, linguistic, and social organization images that are objectively recognized as indisputable. this is different from some other sources. for some tionghoa muslim congregation lautze mosque, the differences/similarities in religion and ethnicity do not affect the decision making. for example, amin ali nurdin (49, male, businessman) who chose jokowi ahok was not because of ethnic similarities with ahok but rather on the figure of jokowi who was considered capable of bringing about change because jokowi was a successful businessman. because for tionghoa citizens economic progress is more important than ethnic similarity. “mungkin betawi memiliki panutannya, jawa memiliki panutannya. cuma china yang nggak ada panutannya. panutannya china ya ekonomi. kita lebih melihat dari segi ekonomi sebagai panutan. kalau situ maju secara ekonomi ya jadi panutan lah. jokowi di mata china itu maju. ahok di mta orang china itu nggak ada apa-apanya. kelasnya beda. di chinese maju ekonomi disitulah dipilih.”( a.a. nurdin, personal communication, 2012, october 27) related to the influence of sociocultural factors in the decision making process for tionghoa muslims, the jamaze mosque of the lautze mosque is indeed quite interesting. some pilgrims 137 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 are affected by socio-cultural factors in decision making and some are not affected. this was conveyed by yusman (53, male, organizer of the lautze foundation) who said that related to sound mapping and decision making was quite a dilemma among tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque congregation. “ya memang itu agak dilematis ya bagi teman-teman kita yang muslim china. mungkin kalau di pak jokowi nya tidak masalah. beigitu berpasangan dengan ahok ya disitulah dilematisnya pilihan. disatu sisi ingin mempertahankan keyakinan bahwa pemimpin harus muslim disisi lain mereka juga ingin kebanggaan kalau satu etnis yang baru bisa muncul jadi pejabat. “(yusman, personal communication. 2013, march 1) on the other hand m. ali karim (57, male, head of the foundation) said that ethnic and religious factors had no effect on the decision making process for tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque congregation because of the community (in this case tionghoa jama’ah muslim mosques lautze jakarta) looks more at performance issues not on ethnic or religious factors. “china itu salah satu etnis. orang china sukunya juga banyak. ada ratusan suku di china. ahok mungkin suku apa, nah, suku lain juga nggak mau. bukan juga karena sama-sama china.belum tentu. jadi sekarang ini berbicara pilkada orang ngelihat bukti lah, bukan janji.” (m.a karim, personal communication. 2012, october 27) from the interviews that have been carried out, it can be concluded that the socio-cultural factors have an influence in the decision making process for tionghoa muslims but on the one hand also has no influence. this happens because every tionghoa muslim congregation in the lautze mosque has a different perception in seeing the religion or ethnicity of the jakarta governor candidate. (e) the role of opinion leader the concept of ‘opinion leaders’ in traditional media, they can express their opinions by using mass media channels. for example, lazarsfeld, berelson, and gaudet (1948) suggested that ‘opinion leaders’, who actively collect information sent from the mass media, incorporate their own values and views into the information, and then pass it on to consumers around them in daily life (hananto, 2014) in relation to the 2012 dki jakarta governor election which leads to political decision-making, the opinion of group leaders can influence the decision-making process. a leader certainly has the authority and potential for his opinion followed by its members. including his decision in providing voting support for certain governor candidates in the 2012 dki jakarta governor election, it is very likely that members will participate. it could even be the group leaders calling on their members to vote for certain candidates in the 2012 dki governor election. however this did not happen to the leaders of the jakarta lautze foundation in the jakarta governor election event. there is no appeal or direction from the leadership of the foundation for its members to provide support to certain candidates. even those who are majority converts (converting religion from non-muslims to muslims) did not then try to find out how the opinion of the foundation leadership or religious teacher in the 2012 jakarta governor election event related to the candidate that must be chosen. residents of tionghoa congregation jakarta lautze mosque chose to avoid openly discussing politics in the mosque. for them the mosque is a place of worship. even with regard to opinion leaders, both the leadership of the foundation and the mosque cleric, 138 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 they are not a separate consideration in making political decisions. m. ali karim (57, male, general manager of the foundation) said that there was no appeal from the foundation to elect certain candidates, all returned to their respective personalities. “semuanya bersikap masing-masing. karena inilah demokrasi. kebebasan. tidak ada juga ustadz semacam itu. himbauan kita juga tidak ada. karena kita tidak berpolitik. ya memang kebanyakan pada kesini. karena memang lau tze tidak berpartai. jangan bawa partai kemari.. dan disini juga nggak ada kampanye kita anjurkan jangan masjid ini untuk kampanye. kalau masjid lain sih bebas-bebas saja. jadi kita sendiri tidak berpolitik tapi kalau ustad saya segala macam bebas. semuanya masing-masing. ada yang pks, ada yang golkar, ada yang demokrat, semuanya masingmasinglah” (m.a. karim, personal communication. 2012, october 27) in the decision-making process of the tionghoa muslim community the lautze mosque did not find any influence from opinion leaders. in general, the informants making decisions were not then associated with their status as pilgrims to the jakarta lautze mosque but more on other considerations. because indeed the fact is there is no appeal from the leadership of the foundation or religious teacher and tionghoa muslims also consider the mosque as a place to worship, not for politics. this is the case with anastasya (45, woman, housewife) who chose jokowi ahok not because of an appeal from the leader of the foundation/ cleric foundation. a similar statement was also conveyed by eko adi purnomo (52, male, spiritual teacher) who said that the discussion regarding the jakarta governor election and the appeal/ direction from the leadership he did not find at the lautze mosque. “masjid murni untuk ibadah ya nggak berpolitik di sini. kalau mau berpolitik di luar sana. kayak saya ikut groupnya ahok juga di luar nggak saya ajak juga orang di sini buat milih ahok, disini murni ibadah. ustad juga nggak pernah ajak-ajak kita untuk dukung siapa. kembali ke personalnya ya.”(e. a, purnomo, personal communication. 2012, march 2) lautze is a foundation whose membership is not tied up so that tionghoa citizens of the lautze mosque are not officially registered as members of the foundation. this is in contrast to organizations that are administratively binding in nature. evi (32, woman, housewife) also felt that membership in lautze was more relaxed because they were not organizations so that in the political decision-making process in the 2012 dki jakarta governor election there was also no direction or appeals from the leadership of the foundation. “kita disini kan nggak boleh bawa bendera ya. artinya kita disini tidak boleh membahas partai tapi lebih kepada para muallaf yang mau belajar. terus kalau dari ketua masjid tidak ada pengarahan atau sosialisasi untuk milih siapa gitu. beda kalau di piti, di piti ada pengarahan kita besok milih ini ya..” (evi, personal communication. 2013, march 2) in connection with this research, it can be seen that the socio-cultural conditions between the tionghoa muslim community of the lautze mosque and the leaders of the foundation and with the cleric of the mosque have no gaps. the muslim congregation of tionghoa lautze mosque in general can be seen from the upper middle class people who have an adequate level of economy and education. this is one of the factors that they have independence in their political attitudes. tionghoa congregation lautze mosque has a political character that is not the same 139 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 as other tionghoa citizens. they are more open to express their opinions and have their own independent attitude in political activities. this has caused the influence of opinion leaders not to apply to tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque congregation in making political decisions regarding the 2012 dki jakarta governor election. in addition, the majority of tionghoa muslim followers in the jakarta lautze mosque are mostly urban people who access the mass media. they tend to have a high need for mass media so that they directly access it without using an intermediary opinion leader because in general they are modern urban society who are technology and information literate. not found the influence of opinion leaders in this research because also the lautze foundation and the lautze mosque congregation do not carry political flags in their religious activities. political matters are returned to the individual, whereas the mosque is more optimized for the function of worship. in other studies also mentioned that the role of opinion leaders is very lacking and passive in problems in the community such as individualism of the community, slow development, and unequal information in the community . tionghoa muslim community members of the lautze mosque get a lot of information from various sources of information where some of the information obtained will influence the decision making process. in addition to getting information from the mass media, the interpersonal communication process and from other sources, some of the speakers also went through daily experiences by seeing the current condition of jakarta. the reality of jakarta which still needs improvement is a separate factor that also influences the decision making process in the 2012 jakarta governor election. some tionghoa muslims feel that the dki jakarta governor does not need to change. let fauzi bowo (foke) continue the development policy that has already begun. because seeing the real conditions of jakarta everyday, lani ridwan (55, woman, housewife) decided to choose foke in the hope that foke could complete the construction that had already begun. ”putaran pertama milih foke. putaran kedua juga foke. saya anggap dia lebih berpengalaman. lebih dewasa. dan biarkan menghabiskan masa jabatannya lima tahun lagi.” (lani, personal communication. 2012, october 28) the same thing was also conveyed by lia (27, female, private employee) who chose foke as well because they saw first hand the condition of jakarta and expected foke to complete the policies he had made. “kalau putaran pertama milihnya fauzi bowo, yang kedua, setelah baca-baca itu, pilihannya juga tetap fauzi bowo. karena kalau saya lebih percaya kalau incamben saja. karena kalau masih ada waktunya diteruskan dulu. karena menurut saya lima tahun itu waktu yang sangat sedikit untuk melakukan kebijakan-kebijakan..” (lia, personal communication. 2013, march 2) the experience of the interviewees, in this case the experience of tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque congregation who are jakarta residents of the reality of the city of jakarta to the daily conditions of jakarta is a separate factor that will influence decision making in choosing. this is as explained in the theory of cognitive dissonation introduced by leon festinger in 1957. according to festinger, cognitive dissonance theory has important implications in many specific situations (shaw & constanzo, 1982). festinger outlines the implications of decisions, 140 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 forced compliance, information seeking (exposure to information), and social support. in connection with the decision making to choose tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque, a dissonance was found where information about the condition of jakarta obtained from daily experiences during life in jakarta made the resource persons choose incumbent candidates or rather choose not to use their right to vote ( abstentions). the reason for choosing an incumbent candidate is because of the desire that the previous governor completed the construction which had begun during his tenure. while abstentions arise because of the pessimistic attitude of tionghoa muslims about the ability of the candidate for governor to bring jakarta to a better direction. abstentions have been an interesting political phenomenon in indonesia since the 1970s. this is because abstentions are not only interpreted as voters who do not exercise their voting rights but have become a political movement which in indonesia is driven by arief budiman who voiced a scathing reaction towards the new order regime which was judged in the implementation of undemocratic elections. the originators of this group called for voters not to exercise their right to vote in the general election because they saw that voting meant the election process was legalized. lilis kurnia (49, woman, housewife), for example, chose not to use her right to vote because it was the same as seeing that conditions in jakarta had not changed for the better year after year. “ibu nggak milih.. pusing mau milih siapa. sama aja begini nggak berubah. saya nggak milih, saya nggak mau ribet. pusing. terpilihnya foke kek, pak jokowi kek, sama saja. saya sudah nggak mau milih. nggak ada perubahan juga. berubah nggak? nggak kan.” (l. kurnia, personal communication. 2013, march 1) the same thing was done by naga (32, male, businessman) who chose to abstain because he saw the condition of jakarta that has not changed. although there are elections that will give birth to new leaders, the interviewees are not sure that the new leaders will be able to fix jakarta. “ya terkesan agak pusing aja gitu. karena kita di jakarta kan bukan setahun dua tahun ya. saya lahir kan juga di jakarta. tapi perkembangan ibu kota jakarta makin lama bukan makin terarah tapi makin semrawut. kemacetan di mana-mana. dan dari sisi keamanan juga sampai sekarang jakarta juga nggak aman. “(naga, personal communication. 2012, october 29) by looking at jakarta’s direct conditions, it will raise its own considerations for muslim citizens of the lautze mosque in making decisions. some speakers want incumbent candidates (foke) to be elected and continue their government while some other speakers choose to abstain because of the election that will give birth to new leaders will not be able to change the condition of jakarta better. (f ) rationality of voters in making voting decisions from the research that has been done in general, it can be seen that tionghoa muslims from jakarta lautze mosque are rational in using their voting rights in the 2012 dki jakarta governor election. this can be seen from the rational decision making process because it does not get interference (pressure) from other parties. even if there is influence from the closest people, groups/organizations, then it does not come to the form of threat that makes the decision to be irrational. all decisions choose to return to each 141 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 individual where the intrapersonal communication process takes place in it when someone then considers with full awareness of how the decision to choose will be taken. this is different from arga sevtyan’s research findings regarding voter behavior in the trenggalek community. the “gossip” behavior is a unique finding in expanding about the study of voter behavior. the attitude of “gossip” in javanese philosophy means being easily amazed and surprised at the wealth, intelligence, nobility of others. in the context of the trenggalek regional election, voter behavior means that the public tends to be easily impressed by the campaign promises and external appearance of the candidate but is unable to judge whether it is rational or not for welfare. (vallentyno, 2018) the rational actions of the tionghoa muslim community in the jakarta lautze mosque in making the decision to vote can also be related to the character of the voting community which belongs to the category of urban society and modern society. modern society tends to be more rational in determining decision making besides the decision to vote in the scope of general elections is the democratic right of each voter audience without pressure from other parties. conclusion in making the decision to choose, the tionghoa muslim community of the jakarta lautze mosque through several communication processes, namely communication through mass media, communication with bbm (black berry massanger), interpersonal communication, and group / organizational communication. for the majority of tionghoa muslim congregation lautze mosque information obtained from the mass media is more on increasing knowledge about the 2012 dki jakarta governor election, not to have an effect on decision making. although for some residents the information obtained from the mass media is also influential, but it is not dominant in all interviewees. whereas the communication process carried out through bbm (black berry massanger) media is more on discussion activities (persuasion and argumentation) related to governor candidates who are devoted but do not have an effect on decision making because everything is returned to their respective personalities. on the one hand precisely interpersonal communication with friends, and relatives communication conducted with groups outside the congregation lautze mosque precisely gives a dominant influence on decision making to choose tionghoa muslims in the lautze mosque congregation. in general, socio-cultural (ethnic and religious) factors did not influence the decision making for tionghoa muslims in the jakarta lautze mosque. although for some informants this factor is also a consideration in decision making. the citizens are rational enough to choose a leader without considering the sociocultural factors. in this study, there was no influence of opinion leaders (in this case the mosque cleric and the leader of the lautze foundation) in the decision to choose tionghoa muslims from the lautze mosque in the 2012 dki jakarta governor election. this is because tionghoa muslims from the lautze mosque separate between religious affairs and political affairs. the mosque is more focused on worship activities only, not to discuss political issues. references afif, a. (2012). identitas tionghoa muslim indonesia. depok: kepik alfian, m. a. (2013). menjadi pemimpin politik. jakarta: gramedia pustaka utama. amirudin, z. (2016). model communication enggagement dalam komunikasi politik calon legislatif dalam pemilu umum 2014. informasi, 45(2), 115-124. https:// doi.org/10.21831/informasi. v45i2.7987 baran, b. e., shanock, l. r., & miller, l. r. (2012). advancing organizational 142 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 support theory into the twenty-first century world of work. journal of business and psychology, 27(2), 123-147. budiardjo, m. (2003). dasar-dasar ilmu politik. jakarta: gramedia pustaka utama. christian, s. a. (2017). identitas budaya orang tionghoa indonesia. jurnal cakrawala mandarin, 1(1), 11-22. https:// doi. org/10.36279/apsmi.v1i1.11 darini, r. (2008). nasionalisme etnis tionghoa di indonesia: 1900-1945, mozaik, 3(1). eriyanti, f. (2006). dinamika posisi identitas etnis tionghoa dalam tinjauan teori identitas sosial. demokrasi, 5(1), 23–34. ghazali, e. (2004). interaksi politik dan media: dari komunikasi politik ke politik komunikasi. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 8(1), 53-74. hananto, p. (2014). opinion leader versus new opinion leader dalam komunikasi pemasaran (studi kasus selebtwit di twitter untuk komunikasi pemasaran). interaksi: jurnal ilmu komunikasi, 3(2), 140-153. https://doi. org/10.14710/ interaksi,3,2,140-153 handayani, e. (2018). pengaruh kepemimpinan dan komunikasi interpersonal terhadap proses pengambilan keputusan dalam mewujudkan peningkatan kinerja pegawai. jurnal publik: jurnal ilmiah bidang ilmu administrasi negara, 12(01), 24-32. hogg, m. a., abrams, d., otten, s., & hinkle, s. (2004). the social identity perspective: intergroup relations, selfconception, and small groups. small group research, 35(3), 246-276. imran, h. a. (2012). media massa, khalayak media, the audience theory, efek isi media dan fenomena diskursif. jurnal studi komunikasi dan media, 16(1), 47-60. https://doi.org/10.31445/ jskm.2012.160103 jacobs, s., & wonneberger, a. (2019). dealing with increasing complexity: media orientations of communication managers in public sector organizations. international journal of communication, 13, 918–937. kodiran, m. a. (2012). asimilasi etnis tionghoa indonesia dan implikasinya terhadap integrasi nasional (studi di kota tanjungbalai provinsi sumatera utara) (doctoral dissertation, [yogyakarta]: universitas gadjah mada). kononova, a., & akbar, m. (2015). interpersonal communication, media exposure, opinion leadership, and perceived credibility of news and advertising during the december 2012 parliamentary election in kuwait. international journal of communication, 9(1), 1206–1228. lampe, i. (2014). identitas etnik dalam komunikasi politik. jurnal ilmu komunikasi, 8(3), 299–313. littlejohn, s. w., & foss, k. a. (2009). encyclopedia of communication theory (vol. 1). sage. mcquail, d. (2011). teori komunikasi massa, jakarta; salemba humanika. mulyana, d. (2007). ilmu komunikasi. bandung: remaja rosdakarya. prasetyo, i.j. (2016). pengaruh pemberitaan media massa terhadap kredibilitas pemimpin simbolik keagamaan. jurnal komunikasi universitas tarumanegara, 8(2),159-169. rakhmat, j. (2004). komunikasi politik, komunikasi pesan dan media. bandung: pt remaja rosdakarya. shaw, m. e., & costanzo, p. r. (1982). theories of social psychology. new york: mcgraw hill. surbakti, r. (1992). memahami ilmu politik. jakarta: grasindo. suryadinata, l. (2010). etnis tionghoa dan nasionalisme indonesia: sebuah bunga 143 ulfah hidayati, the political communication process among chinese moslem society... p. 125-144 rampai, 1965-2008. jakarta: penerbit buku kompas. susanto, e. h. (2013). dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. jurnal kajian komunikasi, 1(2), 163–172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6 sutopo, h. b. (2006). metode penelitian kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian. edisi-2. surakarta: universitas sebelas maret. tambunan, n. (2018). pengaruh komunikasi massa terhadap audiens. jurnal simbolika: research and learning in communication study, 4(1), 24-31. tan, a. s. (1985). mass communication theories and research. new york: wiley. taylor, s. j., bogdan, r., & devault, m. (2015). introduction to qualitative research methods: a guidebook and resource. new york: john wiley & sons. vallentyno, a. s. (2018). perilaku gumunan: rasionalitas semu pemilih jawa (temuan awal). cosmogov: jurnal ilmu pemerintahan, 4(1), 106-118. https://doi. org/10.24198/cosmogov. v4i1.16224 widowati, d. (2012). efek media massa terhadap khalayak. jurnal adzikra, 3(1),75-98. 229 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.229-242. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21382 media literacy and social media usage analysis in communication and non-communication students of university of amikom yogyakarta dendy suseno adhiarso dendysuseno@gmail.com mohammad suyanto msuyanto@amikom.ac.id universitas amikom yogyakarta abstract media literacyis the ability to understand, analyze, and deconstruct media images. the ability to do it is intended that the public as a media consumer becomes aware of how the­media­are­built­and­accessed.the­aims­of­this­study­are­(1)­to­study­the­level­of­media­ literacy and social media usage patterns in communication and non-communication students. (2) to know the correlation between media literacy and social media usage patterns­in­communication­and­non-communication­students.­(3)­comparing­media­ literacy and social media usage patterns in communication and non-communication students. the population in this study were students of communication and noncommunication­at­the­university­of­amikom­yogyakarta­which­amounted­to­656.­the­ sample selected in this study 87 respondents who conducted with probability sampling technique with convenience sampling. data obtained through the survey to respondents by­spreading­the­questionnaire­at­the­early­of­september­2017.­data­processing­and­ analysis is done by descriptive study, crosstab, spearman correlation and chi-square. the result­of­the­research­shows­that­(1)­the­level­of­media­literacy­of­both­communication­ and non-communication students is at the intermediate level, while social media usage patterns for communication and non-communication students is at a high level. (2) there­ is­ the­ significant­ correlation­ between­ media­ literacy­ and­ social­ media­ usage­ patternsin­communication­and­non-communication­students.­(3)­there­is­a­difference­ between media literacy and social media usage patterns in communication and noncommunication students. keywords: media literacy, social media usage pattern, communication student, non-communication student mailto:msuyanto@amikom.ac.id 230 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 analisis penggunaan literasi media dan media sosial di mahasiswa komunikasi dan non-mahasiswa komunikasi universitas amikom yogyakarta abstrak literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi citra media. kemampuan untuk melakukannya dimaksudkan agar publik sebagai konsumen media menjadi sadar bagaimana media dibangun dan diakses. tujuan­dari­penelitian­ini­adalah­(1)­untuk­mempelajari­tingkat­literasi­media­dan­pola­ penggunaan media sosial pada mahasiswa komunikasi dan non-komunikasi. (2) untuk mengetahui hubungan antara literasi media dan pola penggunaan media sosial pada mahasiswa­komunikasi­dan­non-komunikasi.­(3)­membandingkan­literasi­media­dan­ pola penggunaan media sosial pada mahasiswa komunikasi dan non-komunikasi. populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa komunikasi dan non-komunikasi di­universitas­amikom­yogyakarta­yang­berjumlah­656.­sampel­yang­dipilih­dalam­ penelitian ini adalah 87 responden yang dilakukan dengan teknik probability sampling dengan convenience sampling. data diperoleh melalui survei kepada responden dengan menyebarkan­ kuesioner­ pada­ awal­ september­ 2017.­ pengolahan­ dan­ analisis­ data­ dilakukan dengan studi deskriptif, crosstab, korelasi spearman dan chi-square. hasil penelitian­menunjukkan­bahwa­(1)­tingkat­literasi­media­mahasiswa­komunikasi­dan­ non-komunikasi berada pada tingkat sedang, sedangkan pola penggunaan media sosial untuk mahasiswa komunikasi dan non-komunikasi berada pada tingkat yang tinggi. (2)­ada­hubungan­yang­signifikan­antara­literasi­media­dan­pola­penggunaan­media­ sosial­pada­mahasiswa­komunikasi­dan­non-komunikasi.­ (3)­ada­perbedaan­antara­ literasi media dan pola penggunaan media sosial pada mahasiswa komunikasi dan nonkomunikasi. kata kunci: literasi media, pola penggunaan media sosial, mahasiswa komunikasi, mahasiswa non-komunikasi introduction hootsuite, indonesia the average person spending three hours 23 minutes a day to access social media. from the report entitled “essential insights into the internet, social media, mobile, and e-commerce use around the world,” published on 30 january 2018, of a total population of indonesia as much as 265.4 million people, an active user of social media to reach 130 million by penetration 49 percent. a total of 120 million indonesian people using mobile devices, such as smartphones or tablets to access social media, with 45 percent penetration. within a week, online activity on social media via smartphones reached 37 percent (“digital in 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark we are social,” n.d.). meanwhile, based on the most downloaded apps, social media firm under the rapidly growing presence of social media has changed people’s social lives. particularly through gadgets such as smartphones, tablet and other thing that makes people easier to access various information through social media. the current state of society in filtering information (including in social media) sometimes passes through rationality (youmans and york, 2012). this is because mass media are able to encourage their audiences to enjoy themselves and buy products, so the mass media can choose to present what is the most popular issues in society and sometimes regardless of whether it harasses logic, ruffles culture, dulls conscience or ignores the public interest. according to research by we are social, a british media company that works with 231 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... mark zuckerberg dominates in the top three. sequentially from the first position is whatsapp, facebook, instagram, and freshly made social media followed by south korea, line. based on the average traffic per month website, facebook became the most visited social media with the achievements of more than 1 billion million visitors per month. facebook, the average visitor, spent 12 minutes and 27 seconds to access social networking. 92 percent access facebook via mobile with comparison rate by gender as much as 44 percent for women and 56 percent were male users. facebook users are the 1824 age group dominated with a percentage of 20.4 percent were women, and 24.2 percent are men (“riset ungkap pola pemakaian medsos orang indonesia – badan litbang,” n.d.). hegemony zuckerberg-owned company is also evident in the survey the most accessed social media in indonesia based on the claim of the user. youtube occupy the first position with a percentage of 43 percent, facebook, whatsapp, and instagram followed in second and fourth position respectively. a total of 41 percent of social media users indonesia claimed to use facebook frequently, 40 percent often use whatsapp, and 38 percent admitted to accessing instagram frequently. while users who claimed to obtain the line as much as 33 percent frequently, and was in the fifth position. globally, the total internet users exceeded four billion users. for social media users, up 13 percent, with the year-onyear to 3.196 billion (media, 2018). various information in social media will have a positive and negative impact, where the positive impact is the discretion to seek information and vice versa negative impact that is with the openness and spread of news that not for personal consumption and news that is not in accordance with reality (hoax). not to mention other negative impacts such as: materilisme, culture of violence, culture to peek other personal live, even sexual maturity more quickly occur at the young age children(fuchs, 2017a). the impacts of information disclosure in social media should be controlled if the audience have a good understanding of what information they need, how to filter both good and useless information and then how to address the information. this concept is known as media literacy. media literacy is the process of accessing, critically analyzing media messages and creating messages using tools(potter, 2013). media literacy is understanding of source, communication technology, code used, message generated, selection, interpretation and impact of the message(silverblatt et al., 2014). the essence of this media literacy is the ability to provide a boundary between the real world and the virtual world created by the media. thus the community is able to help the public to understand the healthy information and mass media negative and positive development can be address properly by audiences. students as part of educated society; whether studying communication or not, should have the ability to critically analyze media messages. students are groups that look more susceptible to dependence on the internet than other community groups(brutus and donia, 2010). this is because students are in the transition from late adolescence to young adults and they are experiencing the personality dynamics in forming identity, trying to live independently by breaking away from the dominance or influence of parents. this developmental phase then encourages students to form a social network through the use of social media this study illustrates how the use of social media, among students in relation to media literacy. this research is expected to be the input of the communication colleges management in order to design the media literacy education. so the aim of this study are to (1) study the level of media literacy and social media usage in communication and non-communication students of amikom yogyakarta (2) to know the relationship between media literacy and social media usage pattern in communication and noncommunication students of amikom yogyakarta (3) to compare of media literacy and social media usage between 232 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 communication and non-communication student of amikom yogyakarta. literature review media literacy media literacy is the ability to understand, analyze, and deconstruct imaging media. the ability to do this is intended to allow the public as consumers of media (including children) becomes aware of how the press is constructed and accessed (potter, 2010). the existence of mass media at this time was judged to have met by information or news that is frightening, such as violence, theft, sexual harassment, and so on. even the mass media, the currently widely used as a disseminator of media pessimism message. as a result, the mass media it is very frightening for people. in developing countries, many found the fact that the expectations created by the communication messages in the mass media frustrating, because unlike the expectations described the press. to address the influence of the media as it is, at this moment developing thoughts about media literacy. this study is an essential movement among advocacy organizations in developed countries aimed at controlling interests and the influence of the mass media in the lives of individuals, families, and communities as well as helping to design measures in dealing with the weight. in other words, this study supports the individual becomes aware of the role and function of the media. the fundamental purpose is to teach media literacy audiences and media users to analyze the messages conveyed by the mass media, consider the commercial and political objectives behind an image or media message, and investigate who is responsible for the word or idea described by words or pictures (koltay, 2011). a media users who have a functional media literacy will seek to react and assess a media message with full awareness and responsibility. several types of existing media literacy, among others: (1) print media are a type of old media in media literacy. in this case generally involves the use of text and images as well as specific illustrations to convey the message. media is the most popular newspapers and magazines that still exists as a source of information. until now, the print media as a source of information for the public or the public is still quite popular, especially newspapers. although its existence began to decrease newspapers remain a media literacy materials favored by the people, both readers and writers. (2) television is the type of media literacy not only displays text and images but also shows the words through sound and moving pictures or video illustrations. in this case the television into a complete package that is very accessible to the public as a source of information. (3) digital / internet (new media): technological developments have an impact on media literacy. one is the birth of new media, namely digital media or the internet. at this time the internet is no longer something that is rare, but this time it is easily accessible anytime and anywhere. besides the advantages of the internet is a wide range of information access and unlimited (kilian et al., 2012). social media social media is an online media, which provide convenience facilities for users to participate, share and create contents include blogs, social networks, wikis, forums, and virtual worlds. blogs, social networks, and wikis are a form of social media that is most commonly used by people around the world (kaplan and haenlein, 2010). but others argue that social media is an online media that supports social interaction, and social media use web-based technology that transforms communication into interactive dialogue (dabbagh and kitsantas, 2012). another definition of social media as a group of internet-based applications that build on the ideological and web 2.0 technology and that allow the creation and exchange of usergenerated content (berthon et al., 2012). social networking is a site where everyone can create a personal web page, then connect with friends to share information http://id.wikipedia.org/wiki/media 233 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... and communicate. among another social networking site facebook, myspace, and twitter. if the traditional media using the print media and broadcast media, the social media using the internet. social media invites anyone who is interested in participating by contributing and openly feedback, comment, and share information in a short time and infinite. when the internet and mobile phone technology has advanced, the social media also grow and develop rapidly. at this time for accessing facebook or twitter can be done anywhere and at any time, just by using a mobile phone. so fast people can access social media resulted in a significant phenomenon of the flow of information, not only in developed countries but also in indonesia. because the speed of social media is also starting to look replaces the conventional mass media’s role in spreading the news. the rapid development of social media is because everyone can have their press. if it is to have traditional media such as television, radio, or newspaper required significant capital and labor that much, then another case with social media. social media users can access the internet network, to which access is slow even though, without great expense, without expensive tools and conducted themselves without employees. society as social media users can freely edit, add, modify, whether text, images, video, graphics, and various other content models. social media has characteristics, namely : the message conveyed is not only for one person but can be for many people, for example messages via sms or internet, the message is free without having to go through a gatekeeper, the message delivered tends to be faster than other media and the recipient of the message determines the time interaction(fuchs, 2017b). uses and gratification theory the theory of use and satisfaction referred to as one of the most popular methods in the study of mass communication. this theory proposes that individual differences cause the audience search, use and respond to the media content is different, which is caused by a variety of social and psychological factors that differ between individuals and the audience (ruggiero, 2000). this theory focuses attention on the audience as consumers of mass media and not on the message. this theory considered that the audience in the use of the goal-oriented press, are active at the same discriminatory (smock et al., 2011). audience rated find out their needs and is responsible for the selection of media. the theory of use and satisfaction began in 1940. when the researchers tried to find information about the motives on which the audience is listening to the radio and read the newspaper. they researched the radio and searched for information, why people are attracted to the program is broadcast, such as quizzes and serial radio drama. looking for any information obtained satisfaction or what the motives of people are reading newspapers (dimmick et al., 2007). according to herta herzog is seen as the first began the study the use and satisfaction of this. he grouped the various reasons why people choose to consume radio and newspapers than education the role of desires and needs of the audience to the media selection (katz, 2010). he discovered the existence of three types or types of gratification, namely: (1) some people love soap operas because it serves as a means of emotional release by seeing and hearing other people’s problems through the tv. (2) the audience can daydream (wishful thinking) to something that is not possible they won, they’ve gained enough satisfaction just by looking at the experience of others on the screen. (3) some people feel they can learn from the soap opera program because if someone watches the program and something happens in his life, then he already knows what to do based on the ‘lessons’ obtained from the soap opera in question (quan-haase and young, 2010). to understand why people use the media, we can use the proposed harold d lasswell. he suggests three main functions of the press on society, namely: (1) the news serves to 234 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 inform the audience about what is happening around them (surveying the environment). (2) through the media the views are given to various things that happen, then the audience can grasp more accurately the surrounding environment (correlation of environmental parts). (3) book functioning media to convey tradition and social values to the next generation of audiences (transmit social norms and customs). besides, experts have developed four models of communication theory to explain how people use or consume media and effects (smith and lasswell, 2015). individual differences theory sr theory then modified by melvin defleur into the method or individual differences individual differences of mass communication. this is because according defleur media messages that contain certain stimuli and interact differently with the personal characteristics of the members of the audience. in this theory, defleur found media messages containing the stimulus produce different responses from the audience. this is caused by differences or characteristics of each, such as age, attitudes, interests, occupation, religion, and so on. media messages containing certain stimuli that interact differently with the personal characteristics of the audience members (defleur and defleur, 2016). in this theory have explicitly recognized the influence of psychological elements that interact with mass media exposure and effect. thus there is a strong correlation between media messages with the audience response. the response or responses to those messages changed by psychological order. therefore, the effect of the media to a mass audience was not uniform but varied. this is because they are individually different from one another in the psychological structure or way of life is formed by the environment in which the individual is growing and growing. individual differences theory includes two concepts, namely: structural own psychological and behavior of individuals. the mental structure of the individual will determine how individuals choose from the environment and how people give meaning to these stimuli. and two main factors influence individual behavior, that biological factors are heredity from parents and owned by each and socio-psychological factors (gross and john, 2003). while the three components that include the socio-psychological factors, namely: the affective part is the emotional aspect, the cognitive part, namely the intellectual aspect relates to what is known human and conative components are functional aspects related to the customs and the will to act (pike and ryan, 2004). so the core of individual differences theory is the view that the personal attitude and individual psychological organ will determine how individuals choose stimuli (stimulus) on the environment and how he gave meaning to these stimuli because everyone has their biological needs, learning experiences, and backgrounds. it is this difference that causes the influence of the mass media differently (apperly, 2012). methods the type of this research is correlational study using quantitative approach. the population in this research is communication and non-communication student of amikom yogyakarta, class of 2017 with total students 656. the sample selected in this research is 87 respondents, which is done by probability sampling technique with convinence sampling. instrument that being used in this research is media literacy measurement(literat, 2014) and social media usage pattern(o’keeffe and clarkepearson, 2011). data obtained through survey to respondents by spreading questionnaires in early september 2017. data processing and analysis is done by descriptive analysis, crosstab, spearman correlation and chi square. results and discussion media literacy level and social media usage pattern among communication and non-communication students of university 235 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... of amikom yogyakarta the result of analysis of 87 questionaire about literacy level and social media usage pattern among communication and noncommunication students of university of amikom yogyakarta that have been collected is presented bellow : table 1. descriptive analysis result table 1 show that participants of this research are consist of 44 communication stundets (50.6%) and 43 noncommunications students (49.4%). most of participants have high media literacy (70.1%), most of them had social media account for 2-5 years (34.5%). most of them had facebook as first social media (33,3%). most of them had more than 5 social media accounts (43,7%). most of them have high knowledge about social media features (48,3%). most of them use social media every day (51,7%) and use social media to have social network among their friends (26,4%) correlation of literacy level and social media usage pattern among communication and non-communication students of university amikom of yogyakarta analysis result of correlation of literacy level and social media usage pattern among communication and noncommunication students of university of amikom yogyakarta is presented bellow : table 2. correlation of literacy level and social media usage pattern analysis result media literacy total spearman correlation p-value low medium high how long they had social media account < 2 year count 5 5 1 11 0.000 % within media literacy 71.4% 26.3% 1.6% 12.6% 2-5 year count 2 14 14 30 % within media literacy 28.6% 73.7% 23.0% 34.5% 5-10 year count 0 0 24 24 % within media literacy 0.0% 0.0% 39.3% 27.6% > 10 year count 0 0 22 22 % within media literacy 0.0% 0.0% 36.1% 25.3% kind of first social media account facebook count 4 6 19 29 0.130 236 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 % within media literacy 57.1% 31.6% 31.1% 33.3% path count 0 5 10 15 % within media literacy 0.0% 26.3% 16.4% 17.2% line count 1 4 7 12 % within media literacy 14.3% 21.1% 11.5% 13.8% whatsapp count 1 4 8 13 % within media literacy 14.3% 21.1% 13.1% 14.9% others count 1 0 17 18 % within media literacy 14.3% 0.0% 27.9% 20.7% number of social media account 1-3 count 7 12 2 21 0.000 % within media literacy 100.0% 63.2% 3.3% 24.1% 4-5 count 0 7 21 28 % within media literacy 0.0% 36.8% 34.4% 32.2% > 5 count 0 0 38 38 % within media literacy 0.0% 0.0% 62.3% 43.7% social media feature knowledge low count 7 8 1 16 0.000 % within media literacy 100.0% 42.1% 1.6% 18.4% medium count 0 11 18 29 % within media literacy 0.0% 57.9% 29.5% 33.3% high count 0 0 42 42 % within media literacy 0.0% 0.0% 68.9% 48.3% frequency of social media usage (both upload and download) every day count 0 0 45 45 0.000 % within media literacy 0.0% 0.0% 73.8% 51.7% three times a week count 0 10 16 26 % within media literacy 0.0% 52.6% 26.2% 29.9% uncertain count 7 9 0 16 237 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... % within media literacy 100.0% 47.4% 0.0% 18.4% motivation to have social media social networking count 7 11 5 23 0.000 % within media literacy 100.0% 57.9% 8.2% 26.4% selling count 0 8 7 15 % within media literacy 0.0% 42.1% 11.5% 17.2% amusement count 0 0 21 21 % within media literacy 0.0% 0.0% 34.4% 24.1% developing talent count 0 0 13 13 % within media literacy 0.0% 0.0% 21.3% 14.9% others count 0 0 15 15 % within media literacy 0.0% 0.0% 24.6% 17.2% total count 7 19 61 87 % within media literacy 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% table 2 above show us that media literacy level have significant correlation with how long students had social media account, it can be shown by p-value = 0,000 that less than 0,05. media literacy level have no significant correlation with kind of first social media account, it can be shown by p-value = 0,130 that more than 0,05. media literacy level have significant correlation with number of social media account, it can be shown by p-value = 0,000 that less than 0,05. media literacy level have significant correlation with social media feature knowledge, it can be shown by p-value = 0,000 that less than 0,05. media literacy level have significant correlation with frequency of social media usage (both upload and download) , it can be shown by p-value = 0,000 that less than 0,05. media literacy level have significant correlation with motivation to have social media , it can be shown by p-value = 0,000 that less than 0,05. media literacy and social media usage difference between communication and non-communication student of university of amikom yogyakarta analysis result of media literacy and social media usage difference between communication and non communication student of university of amikom yogyakarta is presented bellow : 238 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 table 3. media literacy and social media usage difference between communication and noncommunication student analysis result communication non communication major total pearson chi-square p value media literacy low count 0 7 7 0.009 % within major 0.0% 16.3% 8.0% medium count 8 11 19 % within major 18.2% 25.6% 21.8% high count 36 25 61 % within major 81.8% 58.1% 70.1% how long they had social media account < 2 year count 5 6 11 0.549 % within major 11.4% 14.0% 12.6% 2-5 year count 13 17 30 % within major 29.5% 39.5% 34.5% 5-10 year count 15 9 24 % within major 34.1% 20.9% 27.6% > 10 year count 11 11 22 % within major 25.0% 25.6% 25.3% kind of first social media account facebook count 15 14 29 0.552 % within major 34.1% 32.6% 33.3% path count 6 9 15 % within major 13.6% 20.9% 17.2% line count 5 7 12 % within major 11.4% 16.3% 13.8% whatsapp count 6 7 13 % within major 13.6% 16.3% 14.9% others count 12 6 18 % within major 27.3% 14.0% 20.7% number of social media account 1-3 count 2 19 21 0.000 % within major 4.5% 44.2% 24.1% 4-5 count 11 17 28 % within major 25.0% 39.5% 32.2% > 5 count 31 7 38 % within major 70.5% 16.3% 43.7% 239 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... social media feature knowledge low count 2 14 16 0.003 % within major 4.5% 32.6% 18.4% medium count 17 12 29 % within major 38.6% 27.9% 33.3% high count 25 17 42 % within major 56.8% 39.5% 48.3% frequency of social media usage (both upload and download) every day count 32 13 45 0.000 % within major 72.7% 30.2% 51.7% three times a week count 8 18 26 % within major 18.2% 41.9% 29.9% uncertain count 4 12 16 % within major 9.1% 27.9% 18.4% motivation to have social media social networking count 10 13 23 0.001 % within major 22.7% 30.2% 26.4% selling count 5 10 15 % within major 11.4% 23.3% 17.2% amusement count 14 7 21 % within major 31.8% 16.3% 24.1% developing talent count 12 1 13 % within major 27.3% 2.3% 14.9% others count 3 12 15 % within major 6.8% 27.9% 17.2% total % within major count 44 43 87 100.0% 100.0% 100.0% table 3 above show us that media literacy level of communcation students and noncommunications students have significant difference, it can be shown by pearson chi-square p value = 0,009 that less than 0,05. how long students had social media account of communcation students and noncommunications students have no significant difference, it can be shown by pearson chi-square p value = 0,549 that more than 0,05. kind of first social media account of communcation students and noncommunications students have no significant difference, it can be shown by pearson chi-square p value = 0,552 that more than 0,05. number of social media account of communcation students and noncommunications students have significant difference, it can be shown by pearson chi-square p value = 0,009 that less than 0,05. social media feature knowledge of communcation students and non communications students have significant difference, it can be shown by pearson chisquare p value = 0,003 that less than 0,05. frequency of social media usage (both upload and download) of communcation students and non-communications students have significant difference, it can be shown by pearson chi-square p value = 0,000 that less than 0,05. motivation to have social media of communcation students and noncommunications students have significant difference, it can be shown by pearson chisquare p value = 0,001 that less than 0,05. 240 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 in accordiance with this research finding, baymstudied social interactions of college students across all media(baym et al., 2007). their results indicated that 64% still prefer face-to-face interaction, 18.4% prefer the telephone, and only 16.1% prefer the internet for making social contacts. the internet interactions reported showed that e-mail was by far the most dominant form of contact, followed by chat and instant-messaging. of the 51 participants in the study, 49 reported conducting their social life contacts through at least two, and often three, methods on any given day(baym, 2015). similarly, one study reported that over 27% of young adults used a social networking site every day in 2009 (lenhart et al., 2010). social network sites help fulfill communication needs and wants. it is a convenient method of communication and provides the ability to stay connected with friends and family, but on the users own rate and time(urista et al., 2009). users can manage their interactions within their own schedule by choosing when they want to read and respond. the internet communication is a solitary activity usually done alone. however, it is efficient because it is a one-tomany method of communication that allows users to quickly spread information. besides of the above data, it can be seen that the level of media literacy, both students of communication and non-communication turned out to be in moderate levels, to say that the level of reading habit or find the truth of the information still being mediocre. when it should be at the level of the student’s education has to be aware of and understand the improvement of media literacy as a filter to digest and appreciate every bit of information, as well as knowing how to anticipate a wide range of information hoaxes. moreover, students of communication in everyday life are very familiar with the use of social media as a source of information. however, if viewed from the level of use of social media that there were no differences between students of communication and non-communication are at a high level. this shows that regarding interest and habit in using social media, both students of communication and noncommunication student both have a high level. another thing that can be seen from the results of this study is a significant relationship between media literacy and usage patterns of social media on student communication and non-communication, meaning there is no difference between them. while the level of media literacy among students of communication and noncommunication there is a difference, where students have the communication level of awareness and understanding better than students of non-communication. this is naturally the case given that social science clusters do have a lot to do with social matters such as reading, writing, interacting and socializing rather than being in a laboratory or doing something technical. conclusion in this study, can be found the fact that the level of media literacy both students of communication and non-communication is at a medium level. while the pattern of use of social media both on student communication and non-communication is at a high level. meanwhile, there is a significant relationship between media literacy and social media usage patterns in student communication and non-communication amikom university yogyakarta. besides there is a difference in media literacy and social media usage patterns in student communication and non-communication at the university of amikom yogyakarta. this study is tiny in all its scope, so the suggestion of researchers is their advanced research on the relationship of media literacy levels to use social media not only on student communication and non-communication only, but may include majors broader and broader area, so it will be found the novelty of research results that will mostly benefit the community and can be used as reference material or reference for other research. hopefully, this research can give an idea of the importance of understanding media literacy as one of the filters in the use of social media that has been 241 dendy suseno adhiarso dan mohammad suyanto, media literacy and social media usage analysis ... contaminated with a variety of information hoaxes. acknowledgment acknowledgment are conveyed to communication and non-communication students in university of amikom yogyakarta who are willing to be respondents in this research. mr. suyanto who has become a partner to finishing this research, as well as the university of amikom yogyakarta which has supported, helped and facilitated the process until the end of the report references apperly, i.a., (2012). what is “theory of mind”? concepts, cognitive processes and individual differences. q. j. exp. psychol. 65, 825–839. baym, n.k., (2015). personal connections in the digital age. john wiley & sons. baym, n.k., zhang, y.b., kunkel, a., ledbetter, a., lin, m.-c., (2007). relational quality and media use in interpersonal relationships. new media soc. 9, 735–752. berthon, p.r., pitt, l.f., plangger, k., shapiro, d., (2012). marketing meets web 2.0, social media, and creative consumers: implications for international marketing strategy. bus. horiz. 55, 261– 271. brutus, s., donia, m.b., (2010). improving the effectiveness of students in groups with a centralized peer evaluation system. acad. manag. learn. educ. 9, 652–662. dabbagh, n., kitsantas, a., (2012). personal learning environments, social media, and self-regulated learning: a natural formula for connecting formal and informal learning. internet high. educ. 15, 3–8. defleur, m.l., defleur, m.h., (2016). mass communication theories: explaining origins, processes, and effects. routledge. digital in (2018): world’s internet users pass the 4 billion mark we are social [www document], n.d. url https:// wearesocial.com/blog/2018/01/globaldigital-report-2018 (accessed 10.2.18). dimmick, j., ramirez jr, a., wang, t., lin, s.f., (2007). extending society’: the role of personal networks and gratificationutilities in the use of interactive communication media. new media soc. 9, 795–810. fuchs, c., 2017a. social media: a critical introduction. sage. fuchs, c., 2017b. social media: a critical introduction. sage. gross, j.j., john, o.p., (2003). individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. j. pers. soc. psychol. 85, 348. kaplan, a.m., haenlein, m., (2010). users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. bus. horiz. 53, 59–68. katz, e., (2010). on sixty years of research and theorizing on mass communication. rev. rom. jurnalism si comun. 5, 5. kilian, t., hennigs, n., langner, s., (2012). do millennials read books or blogs? introducing a media usage typology of the internet generation. j. consum. mark. 29, 114–124. koltay, t., 2011. the media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. media cult. soc. 33, 211–221. lenhart, a., purcell, k., smith, a., zickuhr, k., (2010). social media & mobile internet use among teens and young adults. millennials. pew internet am. life proj. literat, i., (2014). measuring new media literacies: towards the development of a comprehensive assessment tool. j. media lit. educ. 6, 15–27. media, k.c., (2018). riset ungkap pola 242 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 pemakaian medsos orang indonesia [www document]. kompas.com. url https://tekno.kompas.com/ r e a d / 2 0 1 8 / 0 3 / 0 1 / 1 0 3 4 0 0 2 7 / r i s e tu n gk a p p o l a p e m a k a i a n m e d s o s orang-indonesia (accessed 10.2.18). o’keeffe, g.s., clarke-pearson, k., (2011). the impact of social media on children, adolescents, and families. pediatrics 127, 800–804. pike, s., ryan, c., (2004). destination positioning analysis through a comparison of cognitive, affective, and conative perceptions. j. travel res. 42, 333–342. potter, w.j., (2013). media literacy. sage publications. potter, w.j., (2010). the state of media literacy. j. broadcast. electron. media 54, 675–696. quan-haase, a., young, a.l., (2010). uses and gratifications of social media: a comparison of facebook and instant messaging. bull. sci. technol. soc. 30, 350–361. riset ungkap pola pemakaian medsos orang indonesia – badan litbang [www document], n.d. url http://litbang. k e m e n d a g r i . go. i d / we b s i t e / r i s e tu n gk a p p o l a p e m a k a i a n m e d s o s orang-indonesia/ (accessed 10.2.18). ruggiero, t.e., (2000). uses and gratifications theory in the 21st century. mass commun. soc. 3, 3–37. silverblatt, a., miller, d.c., smith, j., brown, n., (2014). media literacy: keys to interpreting media messages: keys to interpreting media messages. abcclio. smith, b.l., lasswell, h.d., (2015). propaganda, communication and public opinion. princeton university press. smock, a.d., ellison, n.b., lampe, c., wohn, d.y., (2011). facebook as a toolkit: a uses and gratification approach to unbundling feature use. comput. hum. behav. 27, 2322–2329. urista, m.a., dong, q., day, k.d., (2009). explaining why young adults use myspace and facebook through uses and gratifications theory. hum. commun. 12, 215–229. youmans, w.l., york, j.c., (2012). social media and the activist toolkit: user agreements, corporate interests, and the information infrastructure of modern social movements. j. commun. 62, 315–329. cover-jurnal informasi v48 n 2 des 2018.cdr 309 author guidelines papers submitted for publication must conform to the following guidelines:  papers must be typed in one-half spaced on a4-paper size.  papers length is about 6.000-8.000 words.  papers uses bahasa indonesia or english.  papers is an original work of the author and the team based on real research results have not and will not be published in any media.  all submission must include a 150-200 word abstract; and selected keywords (at least 3-5 of author's own).  full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;  all submission should be in openoffice, microsoft word, rtf, or wordperfect document file format;  bibliographical reference must be noted in bodynote (full name (s), year).  all articles must include a bibliography at the conclusion of their manuscript that conforms to the most current apa (american psychological association)(6th edition) style; for more information, see: http://www.apastyle.org examples for bibliography books nursi, b. s. (2008). the words. (s. vahide, trans.). istanbul: sozler publication. cutlip. s. m. center. a. h. & broom. g. m. (2006). effective public relations, new jersey: pearson education international. website down to earth.(2004). military will continue to vital object, http://dte.gn.apc.org/61brf.htm, accessed 1 june 2008. journal evers & gerke. (1992). "the culture of planning: transmigration area development in east kalimantan, indonesia", international sociology, vol.7, pp.141-151. in book grunig. j. e. grunig. l. a. & dozier. d. m. (2006). "the excellence theory". in botan, c. h. & hazleton, v. (eds.) public relations theory ii, hillsdale, nj: lawrence erlbaum associates. article structure title page  title. concise and informative. titles are often used in information-retrieval systems. avoid abbreviations and formulae where possible.  author names and affiliations. please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. provide the full postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each author.  corresponding author. clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing and publication, also post-publication. ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 310 abstract a concise and factual abstract is required. the abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. an abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. for this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. abstract, made in essay form consists of introduction, purpose, method, conclusion, written in 1 (one) paragraph, space 1, paragraph justify, 150-200 words, no numbering. created in bahasa indonesia and english. keywords consist of 3-5 relevant words/phrases introduction state the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding an unnecessarily detailed literature survey or a summary of the results. methods provide sufficient detail to allow the reader to interpret the results, and to enable the work to be reproduced. methods already published should be summarized and indicated by a reference: only relevant modifications should be described in detail. results and discussion this section should clearly and concisely describe the results of your study. explain the statistical analyses (if used). provide visual representations of the data (tables, graphs) where appropriate, but make sure to reference and explain these in the text. this should explore the significance of the results of the work, not repeat them. a combined results and discussion section is often appropriate. avoid excessive citations and discussion of published literature. conclusion the main conclusions of the study may be presented in a short conclusions section, which may stand alone or form a subsection of a discussion or results and discussion section. references  follows the apa style (american psychological association) http://www.apastyle.org  suggested using mendeley  arranged by alphabetic  comprised at least 15 reference sources  it must cite min one article from jurnal informasi (see the archive menu)  references with maximum 10 years the template of informasi article in word document format is available for download here. 9 770126 065917 page 1 page 2 cover belakang.pdf belakang.pdf page 1 257 atika dan achmad bayu chandrabuwono, public service ads. of reserving peat forests informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.257-266. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21835 public service ads of reserving peat forests atika atika_rusli@ulm.ac.id achmad bayu chandrabuwono bayuchandra569@gmail.com universitas lambung mangkurat abstract social messages in public service ads should be designed as appealing as possible because­it­affects­the­effectiveness­of­the­advertisement.­this­study­aims­to­investigate­ the attractiveness of public service advertisement of preserving peat forests that are broadcast on several television stations, one of which is on televisi republik indonesia kalimantan selatan (tvri kalsel). in addition to television stations, this advertisement can also be accessed through the youtube channel of the badan restorasi gambut brg with title psa lestarikan hutan gambut which has been airing since january 7, 2017.­the­study­uses­a­quantitative­approach­and­data­were­collected­through­surveys­ involving respondents who work in peat restoration agency in south kalimantan. the measurement­uses­a­semantic­differential­scale.­the­results­show­that­ informative/ rational appeal of public service ads preserving peat forests is in the medium category, while the emotional appeal is rather low. public service advertisement of preserve peat forests which is presented through audio and visual elements is considered less able to attract audience’s emotion. keywords: public service ads, advertising appeal, peat forests daya tarik iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut abstrak pesan-pesan sosial dalam iklan layanan masyarakat sebaiknya dirancang semenarik mungkin­karena­daya­tarik­sebuah­iklan­berpengaruh­terhadap­efektifitas­dari­iklan­ yang disampaikan. tujuan penelitian ini untuk mengungkap daya tarik iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang tayang di beberapa stasiun televisi, salah satunya di televisi republik indonesia kalimantan selatan (tvri kalsel). selain tayang di stasiun televisi, iklan tersebut juga dapat diakses melalui channel youtube badan restorasi gambut – brg dengan judul psa lestarikan hutan gambut yang ditayangkan sejak­tanggal­7­januari­2017.­penelitian­menggunakan­pendekatan­kuantitatif,­dengan­ teknik pengumpulan data diperoleh melalui survei kepada responden dengan cakupan 258 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 wilayah kerja badan restorasi gambut di kalimantan selatan. skala pengukuran menggunakan skala diferensial simantik. hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik informatif/rasional iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut berada pada kategori sedang, sementara daya tarik emosional termasuk rendah. iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang disajikan melalui sejumlah elemen audio dan visual kurang mampu menarik emosional khalayaknya. kata kunci: iklan layanan masyarakat, daya tarik iklan, hutan gambut yang diharapkan dapat menjadi media sosiali sasi dan edukasi ke masyarakat tentang lahan gambut yang ada di indonesia. iklan layanan masyarakat yang dibuat adalah lestarikan hutan gambut. iklan tersebut tayang di beberapa stasiun televisi, salah satunya di televisi republik indonesia kalimantan selatan (tvri kalsel) dengan durasi satu menit dan masa tayang iklan tanggal 16-25 april 2018. selain tayang di stasiun televisi, iklan tersebut juga dapat diakses melalui channel youtube badan res torasi gambut – brg pada link https:// www.youtube.com/watch?v= teu_euko4cs dengan judul psa lestarikan hutan gambut yang ditayangkan sejak tanggal 7 januari 2017 sebagaimana terlihat pada gambar 1 capture psa lestarikan hutan gambut. sumber: akun youtube badan restorasi gambut gambar 1 capture psa lestarikan hutan gambut kajian pustaka iklan layanan masyarakat atau public service announcement (psa) dalam pujipendahuluan hutan gambut merupakan salah satu ke kayaan indonesia yang harus dijaga kelestariannya. sejumlah upaya dilakukan peme rintah dalam mewujudkan hutan gambut yang lestari, salah satunya dengan membentuk badan restorasi gambut (brg) melalui peraturan presiden nomor 1 tahun 2016 tentang badan restorasi gambut. lembaga yang bersifat nonstruktural tersebut mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada sejumlah daerah yang menjadi wilayah kerjanya, yaitu provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi kalimantan barat, provinsi kalimantan tengah, provinsi kalimantan selatan dan provinsi papua. pasal 3 dalam pp no. 1 tahun 2016 tersebut mengungkapkan bahwa dalam menye lenggarakan tugasnya, brg menyelenggarakan fungsi: 1) pelaksanaan koordi nasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; 2) peren canaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; 3) pemetaan kesatu an hidrologis gambut; 4) penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; 5) pelaksanaan konstruksi infrastruktur pem basahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; 6) penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; 7) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; 8) pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden. melalui fungsi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut pada pasal 3 dalam pp no. 1 tahun 2016 tersebut, brg membuat sebuah iklan layanan masyarakat 259 atika dan achmad bayu chandrabuwono, public service ads. of reserving peat forests yanto (2013) adalah iklan yang menya jikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masya rakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengecam keselarasan dan kehidupan umum. iklan layanan masyarakat merupakan ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tinda kan demi kepentingan umum melalui pe rubahan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang tidak/kurang baik menjadi yang lebih baik. ciri-ciri yang dimiliki oleh iklan layanan masyarakat oleh pujiyanto (2013) diungkapkan sebagai berikut: 1. diangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat 2. ada rasa kemanusiaan 3. berbagi untuk semua manusia 4. bersifat penyadaran atau menghasut (bila propaganda) 5. tidak menawarkan suatu produk 6. tidak semata-mata komersial 7. tidak memihak salah satu golongan atau agama 8. tidak memihak salah satu partai politik (kecuali propaganda) 9. targetnya adalah untuk semua lapisan masyarakat 10. berwawasan nasional 11. dikomunikasikan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat atau negara 12. tema bisa diiklankan atau dipublikasikan 13. berdampak positif untuk kepentingan bersama sehingga memperoleh sambutan dan dukungan media massa lokal maupun nasional. sejumlah ciri yang disebutkan tersebut juga terdapat dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut. iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut merupakan sebuah iklan yang diangkat dari permasalahan yang ada di masya rakat, yaitu sejumlah wilayah hutan gambut yang ada di indonesia mengalami kerusakan, diantaranya provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi kalimantan barat, provinsi kalimantan tengah, provinsi kalimantan selatan dan provinsi papua., dimana ketujuh daerah tersebut juga merupakan wilayah kerja dari badan restorasi gambut. . iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut bersifat penyadaran kepada semua lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan gambut. selain itu, iklan tersebut tidak menawarkan sebuah produk yang sifatnya komersial, juga tidak memihak satu golongan, agama, dan partai politik. hal tersebut dapat dilihat dari tayangan iklan dengan tidak menampilkan dan menawarkan sebuah produk komersial, namun berisi pesan sosial dan lingkungan untuk melestarikan hutan gambut. maryani et.al (2016) mengungkapkan bahwa tujuan dari iklan layanan masyarakat adalah untuk memberikan informasi dan pendidikan pada masyarakat dalam rangka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi serta bersikap positif terhadap iklan yang ditayangkan. selain itu, iklan layanan masya rakat bertujuan untuk menghimbau, mengingatkan mengajak masyarakat untuk tergerak melakukan hal demi terwujudnya keserasian bersama dalam masyarakat. untuk mencapai tujuan dari pesanpesan sosial yang disampaikan, iklan layanan masyarakat sebaiknya dirancang dengan semenarik mungkin karena daya tarik sebuah iklan berpengaruh terhadap efektifitas dari iklan tersebut. tinarbuko (2015) menekankan tentang pentingnya memahami siapa khalayak sasaran jika ingin membuat komunikasi visual menjadi efektif, baik khalayak sasaran secara kuantitatif maupun kualitatif. sejumlah penelitian tentang pengaruh daya tarik iklan sudah dilakukan dan menunjukkan bagaimana daya tarik iklan mempengaruhi efektif atau tidaknya iklan yang ditayangkan, sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil temuan ardiansyah, l. et.al. (2015) bahwa daya tarik iklan berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas iklan, yaitu sejumlah indikator 260 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 daya tarik berpengaruh terhadap efektifnya sebuah iklan. hal serupa juga diungkapkan melalui hasil penelitian sudiantoro (2010) bahwa daya tarik iklan berpengaruh positif terhadap efektifitas iklan, demikian juga dengan kualitas pesan iklan dan frekuensi penayangan iklan berpengaruh positif terhadap efektivitas sebuah iklan. sufa, f. & munas, b. (2012) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa variabel daya tarik iklan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas sebuah iklan, artinya daya tarik yang baik akan meningkatkan efektivitas iklan. hasil penelitian tentang efektifitas iklan, khususnya iklan layanan masyarakat yang tayang di televisi diungkapkan hastuti (2013) bahwa variabel yang paling berpengaruh dalam tayangan iklan layanan masyarakat di televisi adalah variabel daya tarik iklan. dari hasil temuannya, hastuty (2013) menyimpulkan bahwa iklan yang menarik akan mampu mempengaruhi perilaku audien untuk bertindak sesuai dengan maksud iklan yang disampaikan. kertamukti (2015) mengungkapkan tiga prinsip dalam penyusunan pesan iklan, yaitu mampu menarik perhatian (stopping power), mampu menembus minat (striking power), dan mampu memukau agar selalu diingat (sticking power). untuk menciptakan iklan yang menarik, hakim (2006) menulis sejumlah pendekatan yang digunakan dalam membuat lanturan-lanturan. 17 dari sejumlah pendekatan tersebut ditulis kembali oleh kertamukti (2015), yaitu transfer, slogan, name calling, glittering generalities, plesetan, visual produk, fungsi produk, headline atau tipografi, logo, makna ganda, testimonials, plain falks, card stacking, band wagon, sex appeals, humor, dan musik. morissan (2014) mengelompokkan daya tarik iklan ke dalam dua kategori, yaitu daya tarik informatif/rasional (informational/ rational appeal) dan daya tarik emosional (emotional appeal). daya tarik informatif/ rasional menekankan pada pemenuhan kebutuhan target khalayak terhadap aspek praktis, fungsional, dan kegunaan suatu produk. sementara daya tarik emosional adalah daya tarik yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi target khalayak dalam penggunaan suatu produk. jika kedua daya tarik iklan tersebut diimplementasikan ke dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut, maka penggunaan daya tarik informatif/ rasional dapat menekankan pada fakta, pembelajaran, serta logika yang cenderung bersifat informatif yang meyakinkan masyarakat bahwa hutan gambut memberi manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. adapun daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat dalam melestarikan hutan gambut. daya tarik emosional pada iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut dapat menampilkan karakter masyarakat yang menerima manfaat emosional dari hutan gambut tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengungkap daya tarik iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut, baik dari sisi daya tarik informatif/rasional maupun dari daya tarik emosional. metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. objek penelitian adalah iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang tayang pada televisi republik indonesia kalimantan selatan (tvri kalsel) yang merupakan lembaga penyiaran publik di kalimantan selatan. responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dari masyarakat kalimantan selatan yang termasuk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun), dengan cakupan wilayah merujuk pada data wilayah kerja badan restorasi gambut di kalimantan selatan, yaitu kabupaten balangan, kabupaten banjar, kabupaten baritokuala, kabupaten hulu sungai selatan, kabupaten hulu sungai tengah, kabupaten hulu sungai utara, kabupaten tabalong, dan kabupaten tapin, sebagaimana yang terlihat dalam peta indikatif prioritas restorasi provinsi kalimantan selatan pada gambar 2. 261 atika dan achmad bayu chandrabuwono, public service ads. of reserving peat forests sumber: https://brg.go.id/peta-restorasi/ gambar 2 peta indikatif prioritas restorasi provinsi kalimantan selatan pengumpulan data dilakukan melalui survei kepada responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. skala pengukuran menggunakan diferensial simantik dengan 7 skala. pada batas bawah skala diberi label tidak menarik, dan pada batas atas diberi label sangat menarik. pemberian label sesuai dengan apa yang diungkapkan bordens dan abbot (2002), bahwa ada 3 cara yang digunakan untuk memberi label pada skala rating, yaitu pemberian label pada poin akhir (end points only), pemberian label pada semua poin (each points labeled), dan pemberian label pada poin akhir dan tengah (end points and midpoint labeled). penelitian ini menggunakan label pada poin akhir, dimana responden dapat memilih antara batas bawah sampai batas atas dari skala yang disediakan. penentuan skor diperoleh dari menjumlahkan hasil pilihan responden, kemudian dibuat interval tingkatan, yang diperoleh dari skor maksimum dikurangi skor minimum lalu dibagi jumlah tingkatan (rendah, sedang, tinggi), dan diperoleh hasil sebagai berikut: tabel 1 data interval tingkat daya tarik iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut skor min. skor maks. interval kategori 358 582 75 358-432 (rendah) 433-507 (sedang) 508-582 (tinggi) sumber: hasil penelitian, 2018 tabel 1 menunjukkan skor yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 358 sampai 582, sehingga diklasifikasikan kedalam tiga kategori daya tarik, yaitu skor 358 sampai 432 masuk dalam kategori rendah, skor 433 sampai 507 masuk dalam kategori sedang, dan skor 508 sampai 582 masuk dalam kategori tinggi. hasil dan pembahasan kerja periklanan yang sukses menurut mufarrih (2015) adalah iklan yang terlihat menarik dari berbagai aspek, seperti pesan yang menarik perhatian khalayaknya, visualisasi yang sesuai atau cara bernarasi yang menarik. daya tarik iklan yang diungkapkan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat morissan (2014) yaitu daya tarik informatif/rasional (informational/ rational appeal) dan daya tarik emosional (emotional appeal). daya tarik informatif/rasional dan daya tarik emosional terlihat melalui elemen audio dan visual yang terdapat dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut tersebut. morissan (2014) mengung kapkan bahwa elemen audio dan visual dalam suatu iklan membuka peluang untuk mewujudkan berbagai gagasan kreatif sehingga mampu menciptakan daya tarik bagi penonton. elemen audio dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut terdiri dari suara latar musik disertai dengan narasi sebagai berikut: 1. luas hutan gambut di indonesia di per kirakan dua puluh koma enam juta hektar atau sepuluh koma delapan persen dari luas daratan di indonesia 2. hutan gambut bukan hutan biasa. hutan gambut mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang besar 3. memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya 262 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 4. hutan gambut mampu menyelamatkan daerah sekitarnya dari bencana banjir dan kekeringan 5. hutan gambut bukan hutan biasa namun mengalami kerusakan yang luar biasa 6. hutan gambut adalah sumber kehidupan bagi satwa, tumbuhan, dan juga warga yang hidup di sekitarnya 7. sudah seharusnya kita jaga kelestari annya demi kelangsungan hidup generasi berikutnya elemen visual dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut terdiri dari: 1. gambar kondisi hutan gambut yang ada di indonesia 2. tulisan “gambut indonesia 20.6 juta ha” dan tulisan “10.8 persen daratan indonesia” 3. gambar kondisi hutan gambut yang mengalami kerusakan 4. gambar asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut 5. gambar kondisi hutan gambut yang kering pasca kebakaran 6. gambar sejumlah petugas yang mengalirkan air pada lahan gambut yang terbakar 7. gambar satwa, tumbuhan, dan warga yang sedang berkebun/bertani 8. tulisan “lestarikan hutan gambut kita” 9. gambar logo dan tulisan “badan restorasi gambut” penggunaan dua elemen tersebut dalam penelitian sebuah iklan yang merupakan karya desain komunikasi visual didukung dengan pendapat tinarbuko (2003) yang mengungkapkan bahwa pesan yang terdapat pada berbagai karya desain komunikasi visual adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak sasaran dalam bentuk tanda. secara garis besar, tanda dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tanda verbal dan tanda visual. hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut memiliki daya tarik informatif dan daya tarik emosional dengan tingkat yang berbeda dalam beberapa item elemen audio dan visual. daya tarik informatif, secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang dengan skor 483.5, sementara daya tarik emosional berada pada kategori rendah dengan skor 410.1 sebagaimana terlihat pada tabel 2. tabel 2 data interval tingkat daya tarik iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut no daya tarik skor kategori 1 informatif/rasional 483.5 sedang 2 emosional 410.1 rendah sumber: hasil penelitian, 2018 rational approach adalah pendekatan penyampaian pesan yang mendorong khalayak menggunakan pikirannya (kertamukti: 2015). terdapat 12 elemen audio/visual dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang menggunakan daya tarik informatif/rasional sebagaimana terangkum dalam tabel 3. tabel 3 skor daya tarik informatif/rasional berdasarkan elemen audio dan visual iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut no elemen audio dan visual skor 1 “luas hutan gambut di indonesia di perkirakan dua puluh koma enam juta hektar atau sepuluh koma delapan persen dari luas daratan di indonesia” 572 2 “hutan gambut mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang besar” 582 3 “memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya” 572 4 “hutan gambut mampu menyelamatkan daerah sekitarnya dari bencana banjir dan kekeringan” 580 5 “hutan gambut adalah sumber kehidupan bagi satwa, tumbuhan, dan juga warga yang hidup di sekitarnya” 440 6 gambar kondisi hutan gambut yang ada di indonesia disertai tulisan tentang luas hutan gambut 524 7 gambar kondisi hutan gambut yang mengalami kerusakan 552 8 gambar asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut 358 9 gambar kondisi hutan gambut yang kering pasca kebakaran 385 263 atika dan achmad bayu chandrabuwono, public service ads. of reserving peat forests 10 gambar sejumlah petugas yang mengalirkan air pada lahan gambut yang terbakar 374 11 gambar satwa, tumbuhan, dan warga yang sedang berkebun/bertani 453 12 gambar logo dan tulisan “badan restorasi gambut” 410 skor rata-rata daya tarik informatif/rasional 483.5 sumber: hasil penelitian, 2018 keterangan: skor: 358-432 (rendah); 433-507 (sedang); 508582 (tinggi) iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut menyampaikan fakta dan informasi tentang kondisi hutan gambut di indonesia, melalui gambar dan narasi sebagaimana yang terlihat pada tabel 2. hasil penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik informatif/rasional yang berada pada kategori tinggi adalah narasi dan gambar yang menginformasikan dan menampilkan fakta tentang luas, manfaat, serta kondisi kerusakan hutan gambut seperti yang terlihat pada gambar 3. sumber: akun youtube badan restorasi gambut gambar 3 potongan iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut elemen visual yang masuk dalam kategori sedang adalah narasi dan gambar yang menampilkan sejumlah satwa, tumbuhan, dan warga yang sedang menanam seperti yang terlihat pada gambar 4. sumber: akun youtube badan restorasi gambut gambar 4 potongan iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut penggunaan daya tarik informatif/ rasional yang terlihat pada gambar 4 berada pada tingkatan sedang, yang menunjukkan bahwa khalayak secara rasional dapat menerima bahwa hutan gambut adalah sumber kehidupan bagi satwa, tumbuhan, dan juga warga yang hidup di sekitarnya. daya tarik informatif/rasional dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang termasuk dalam kategori rendah terdapat pada empat elemen visual, yaitu pada gambar asap, gambar hutan gambut yang kering, gambar sejumlah petugas yang mengalirkan air, serta gambar logo brg sebagaimana yang terlihat pada gambar 5 dan gambar 6. 264 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 sumber: akun youtube badan restorasi gambut gambar 5 potongan iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut sumber: akun youtube badan restorasi gambut gambar 6 logo brg dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut belch & belch (2001) mengungkapkan bahwa penggunaan atribut dalam daya tarik rasional pada iklan seharusnya menekankan atau fokus pada sifat atau kualitas tertentu yang dimiliki oleh suatu barang atau jasa. atribut yang ditampilkan melalui empat elemen visual sebagaimana yang terlihat pada gambar 5 tersebut kurang dapat menarik dan meyakinkan khalayak tentang kondisi hutan gambut yang mengalami kerusakan, begitupun dengan gambar logo brg (gambar 6) sebagai pihak yang mengeluarkan iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut kurang menarik bagi khalayak dari sisi daya tarik informatif. tugas utama suatu iklan layanan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh pujianto (2013) adalah menginformasikan pesan sosial kepada masyarakat. iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut melalui narasi-narasi dan gambar-gambar dalam tayangnya telah menginformasikan dan menampilkan fakta tentang luas, manfaat, serta kondisi kerusakan hutan gambut. narasi “luas hutan gambut di indonesia di perkirakan dua puluh koma enam juta hektar atau sepuluh koma delapan persen dari luas daratan di indonesia” memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hutan gambut yang dimiliki indonesia termasuk luas dengan angka 10,8% dari luas daratan yang ada di indonesia. selain itu, narasi “hutan gambut mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. memiliki ke mampuan menyerap dan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. hutan gambut mampu menyelamatkan daerah sekitarnya dari bencana banjir dan kekeringan” menyampaikan informasi tentang kemampuan yang dimiliki oleh hutan gambut begitu besar sehingga perlu dijaga. informasi tersebut menjadi daya tarik bagi penonton sebagaimana yang telah diungkapkan dari hasil penelitian ini. kertamukti (2015) mengungkapkan salah satu pendekatan penyampaian pesan yang di gunakan dalam mendorong khalayak untuk menggunakan emosinya. terdapat tujuh elemen audio/visual dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang menggunakan daya tarik emosi onal sebagaimana terangkum dalam tabel 4. tabel 4 skor daya tarik emosional berdasarkan elemen audio dan visual iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut no elemen audio dan visual skor 1 “hutan gambut bukan hutan biasa namun mengalami kerusakan yang luar biasa” 402 2 “sudah seharusnya kita jaga kelestariannya demi kelangsungan hidup generasi berikutnya” 459 3 “hutan gambut adalah sumber kehidupan bagi satwa, tumbuhan, dan juga warga sekitar” 453 4 gambar asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut 358 5 gambar kondisi hutan gambut yang kering pasca kebakaran 385 265 atika dan achmad bayu chandrabuwono, public service ads. of reserving peat forests 6 gambar sejumlah petugas yang mengalirkan air pada lahan gambut yang terbakar 374 7 tulisan “lestarikan hutan gambut kita” 440 skor rata-rata daya tarik informatif/rasional 410.1 sumber: hasil penelitian, 2018 keterangan: skor: 358-432 (rendah); 433-507 (sedang); 508582 (tinggi) iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut menyajikan narasi dan visual yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat dalam melestarikan hutan gambut, sebagaimana yang terlihat pada tabel 3. hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari tujuh elemen audio/visual yang digunakan, tidak ada yang berada pada kategori tinggi. hal tersebut menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut kurang maksimal dalam menarik sisi emosional khalayaknya, terbukti elemen narasi tentang ajakan untuk melestarikan hutan gambut dan tulisan “lestarikan hutan gambut kita” pada akhir iklan berada pada kategori sedang. adapun narasi tentang hutan gambut yang mengalami kerusakan luar biasa, serta gambar asap dan kondisi kerusakan hutan gambut, gambar hutan gambut yang kering, dan gambar sejumlah petugas yang sedang mengalirkan air sebagaimana terlihat pada gambar 5 masuk dalam kategori rendah. rendahnya daya tarik emosional me lalui visual yang disajikan dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut sebagai mana yang terlihat pada gambar 5 menunjukkan bahwa pesan desain komunikasi visual yang disajikan kurang memiliki kesan pada publik sasarannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh hadi (1993) bahwa sebuah desain akan berkesan apabila dalam penyajiannya terdapat suatu kekhasan atau keunikan sehingga tampilannya mudah dibedakan dengan yang lain. narasi dan gambar yang menampilkan kerusakan yang terjadi pada hutan gambut di indonesia kurang menarik sisi emosional khalayak, dimana daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat dalam melestarikan hutan gambut. pembuat iklan seharusnya dapat menggunakan daya tarik emosional dengan menampilkan karakter masyarakat yang menerima manfaat emosional dari hutan gambut tersebut. selain itu, narasi dan gambar yang disajikan berupa asap dan gambar petugas lapangan kurang menyentuh sisi emosional khalayak, padahal menurut puto dan wells dalam morissan (2014) bahwa salah satu ciri dari iklan transformasi yang digunakan dalam daya tarik emosional adalah iklan harus mampu menghubungkan secara kuat antara pengalaman menyaksikan iklan dengan pengalaman menggunakan produk. iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut kurang mampu menghubungkan antara pengalaman menyaksikan iklan dengan pengalaman masyarakat di lapangan sehubungan dengan kondisi hutan gambut di lingkungan sekitarnya. morissan (2014) menuliskan sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh iklan televisi, salah satunya adalah kreativitas dan efek. kelebihan yang dimiliki tersebut membuat televisi menjadi media iklan yang paling efektif karena dapat menunjukkan cara bekerja suatu produk pada saat digunakan. kreativitas dan efek dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut dapat ditunjukkan dengan menampilkan proses atau tahap sehingga terjadi kebakaran hutan, tidak hanya menunjukkan gambar hutan yang dalam kondisi sudah kering atau sudah terbakar. elemen visual yang ditunjukkan dalam iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang hanya berupa gambar/foto belum maksimal menyentuh sisi emosional penonton. masyarakat yang disasar oleh iklan tersebut tidak dapat melihat bagaimana kondisi hutan pada saat terbakar, bagaimana api dapat menghabiskan area hutan gambut, seperti apa bencana banjir dan kekeringan yang ditimbulkan dari kerusakan hutan gambut, dan seterusnya. elemen audio yang diperdengarkan tidak disertai dengan visual yang dapat menarik emosional penonton. 266 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 simpulan simpulan dari penelitian ini adalah iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut memiliki daya tarik informatif dan daya tarik emosional. kedua daya tarik tersebut berada pada tingkat yang berbeda, dimana daya tarik informatif/rasional termasuk sedang, sementara daya tarik emosional termasuk rendah. iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut yang disajikan melalui sejumlah elemen audio dan visual kurang mampu menarik emosional khalayaknya. saran untuk penelitian selanjutnya adalah objek penelitian iklan layanan masyarakat lestarikan hutan gambut dapat dilakukan dengan mengambil sampel dari wilayah yang berbeda, seperti riau, jambi, papua, dan wilayah lainnya yang menjadi cakupan kerja badan restorasi gambut. daftar pustaka ardiansyah, l. et al. (2015). pengaruh daya tarik iklan terhadap efektivitas iklan. jurnal administrasi bisnis (jab), 23 (2), 75-84. arikunto, s. (2006). prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. jakarta: pt. rineka cipta belch, g.e., belch, m.a. (2001). advertising and promotion: an integrated marketing communications perspectives. new york: irwin/graw hill. hadi, m.u. (1993). tinjauan aspek visual gambar fotografi dan gambar tangan. jurnal pengetahuan dan penciptaan seni, bp isi yogyakarta. 3 (4). hakim, b. (2006). lenturan tapi relevan. yogyakarta: galangpress hastuti, s. (2013). efektifitas iklan layanan masyarakat di televisi. jurnal ilmu komunikasi. 2 (2), 67-72. kertamukti, r. (2015). strategi kreatif dalam periklanan: konsep pesan, media, branding, anggaran. jakarta: rajawali pers. maryani, d. et. al. (2016). perancangan iklan layanan masyarakat untuk orang berusia 18-25 tahun agar kritis dalam menerima informasi di media sosial. jurnal dkv adiwarna. 1 (8). morissan. (2014). periklanan: komunikasi pemasaran terpadu. jakarta: kencana. mufarrih, z. (2015). periklanan sebuah pendekatan praktis. yogyakarta: buku litera. sudiantoro, a. (2010). analisis faktor-faktor yang­ mempengaruhi­ efektifitas­ iklan­ layanan masyarakat bank indonesia versi­ ingat­ 3d­ dan­ pengaruhnya­ terhadap sikap khalayak di kota semarang. semarang: universitas dipenogoro. sufa, f., & munas, b. (2012). analisis pengaruh daya tarik iklan, kualitas pesan iklan, frekuensi penayangan iklan terhadap efektivitas iklan televisi mie sedap (survei pemirsa iklan mie sedap pada mahasiswa kost di sekitar kampus undip, tembalang). diponegoro journal of management, 1(4), 226-233. tinarbuko, s. (2003). semiotika analisis tanda pada karya desain komunikasi visual. jurnal nirmana, 5 (1), 31-47. tinarbuko, s. (2015). dekave desain komunikasi visual – penanda zaman masyarakat global. yogyakarta: center for academic publishing service (caps). 223 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang kurnia riyantini dan agus triyono program studi ilmu komunikasi universitas muhammadiyah surakarta kurniariyantini@gmail.com, agus.triyono@ums.ac.id abstract in an effort to achieve a success, then the satisfaction of organizational communication is a very important factor, it ‘caused communication satisfaction is the result of a number of processes that are internal and external.employees is one of the most important assets who participate in helping in the achievement effortof organizational goals that is realization of the vision and mission of the organization. therefore, good cooperation between the organization and all employees are indispensable so that common goals can be realized. this research aims to find the influence of communication organizational satisfaction to employees performance in secretariat legislature singkawang city. this research uses quantitative research, the method used in this research is survey method. in this research, researcher used a questionnaire as the data collection technique. sample in this study is all civil servants in secretariat legislature singkawang city numbered as many as 35 people. data analysis techniques used in this study is simple linear regression analysis techniques. based on the results of simple linear regression test, obtained constant values from the regression variable employees performance that is equal 26,603. while the regression coefficient of the variable communication organization satisfaction is positive that is equal 0,462. this means that the variable communication organization satisfaction have a positive influence on variable employees performance that is equal 0,462. based on t­test result, obtained t value of 3,874, greater than the t table value of 2,034. therefore, it can be concluded that h0rejected. this mean that the amount of significant influence among the variables communication organization satisfaction to employees performance of 31,3% while the rest 68,7% influenced by other variable. keywords: communication organization, communication organization satisfaction, employees performance. abstrak dalam upaya mencapai suatu keberhasilan, maka kepuasan komunikasi merupakan faktor yang sangat penting, karena kepuasan komunikasi merupakan hasil dari sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal. pegawai merupakan salah satu aset terpenting yang turut serta berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, yaitu terwujudnya visi dan misi dari organisasi tersebut. maka dari itu, diperlukan kerja sama yang baik antara organisasi dengan para pegawai, guna terwujudnya tujuan bersama. penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh antara kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang. penelitian 224 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner (angket) sebagai teknik pengumpulan data. sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (pns) di sekretariat dprd kota singkawang yang berjumlah sebanyak 35 orang. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana. berdasarkan dari hasil uji regresi linear sederhana, didapat nilai konstan dari regresi variabel kinerja pegawai sebesar 26,603. sedangkan koefisien regresi dari variabel kepuasan komunikasi organisasi bernilai positif yaitu sebesar 0,462. hal ini berarti bahwa variabel kepuasan komunikasi organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 0,462. berdasarkan dari hasil uji t, didapat nilai t sebesar 3,874 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,034.maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa h0 ditolak. hal ini menunjukkan bahwa adanya besaran pengaruh yang signifikan antara variabel kepuasan komunikasi organisasi terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 31,3 % sedangkan 68,7 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. kata kunci: komunikasi organisasi, kepuasan komunikasi organisasi, kinerja pegawai. pendahuluan komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. karena melalui komunikasi, kita dapat bertukar pikiran dan perasaan dengan sesama, sehingga terjalin suatu hubungan yang harmo nis. setiap orang berkomunikasi dengan orang lain guna mencapai tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga tercipta kesamaan makna. begitu juga bagi organisasi, komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting bagi kelangsungan sebuah organisasi. selain itu, komunikasi juga merupakan alat atau sarana bagi organisasi untuk dapat saling memahami antar semua anggotanya. dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil (manopo, 2014). organisasi dapat dikatakan sukses apabila hubungan komunikasi antar semua pihak internalnya terjalin harmonis. dalam sebuah organisasi, terdapat beberapa bentuk hubungan komunikasi, yaitu komunikasi vertikal, merupakan komunikasi yang terja lin antara atasan kepada bawahan atau sebaliknya, serta komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjalin antar sesama rekan kerja. di dalam organisasi, setiap orang memiliki tugas, fungsi serta jabatan yang berbeda. sehingga, komunikasi yang baik antar semua pihak sangat diperlukan, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pesan yang disampaikan. komunikasi yang terjalin harmonis dalam suatu orga nisasi akan memudahkan anggotanya untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan ke orga nisasian.maka dari itu, sebuah organisasi atau instansi sangat membutuhkan komunikasi bagi kelangsungan organisasi tersebut. selain itu, komunikasi organisasi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dari keefektifan kerja fungsional suatu organisasi. hal ini dapat dilihat dari faktor kepuasan para pegawai terhadap segala aspek komunikasi yang terjalin dalam organisasi tersebut. kepuasan dalam hal ini berhubungan dengan kenyamanan seseorang terhadap suatu organisasi. kenyamanan dalam hal ini mencakup kenyamanan dengan pesan-pesan, baik dari atasan kepada bawahan maupun sebaliknya, media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi, serta hubunganhubungan yang terjalin dalam organisasi (wayne pace & faules, 2013). kepuasan juga berhubungan dengan kebutuhan sese orang akan infomasi yang cukup seputar 225 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... pekerjaannya, informasi seputar organisasi, serta komunikasi yang harmonis baik secara vertikal maupun horizontal. selain itu, dalam upaya untuk mencapai suatu keberhasilan, maka kepuasan komunikasi merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. sebab, kepuasan komunikasi merupakan hasil dari sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal (kosasih & susanto, 2014). terkait pada usaha untuk mencapai keberhasilan sebuah organisasi, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor ko muni kasinya saja. para pegawai juga merupakan salah satu aset terpenting yang turut serta berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, yaitu terwujudnya visi dan misi dari organisasi tersebut. dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, maka organisasi membutuhkan para pegawai yang berkualitas serta memiliki kinerja yang memuaskan. maka dari itu, sebuah organisasi harus mampu mengelola sumber daya manusianya agar dapat bekerja dengan baik dan memuaskan, sehingga tujuan dari organisasi dapat terwujud (umam, 2010). setiap pegawai yang menjalankan aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi me rupakan individu yang memiliki kebu tuhan bermacam-macam, serta selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. kepuasan terhadap kebutuhan akan membantu para pegawai dalam menjalankan setiap aktivitasnya dengan baik. jika para pewagai merasa puas terhadap komunikasi yang terjalin dalam sebuah organisasi, diharapkan hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja mereka.maka dari itu, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan antara organisasi dengan para pegawai, guna terwujudnya tujuan bersama. dalam peraturan walikota singkawang nomor 2 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat dprd kota singkawang sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah ri nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, seperti yang tertera dalam rencana strategis (renstra) tahun 2013-2017, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota singkawang merupakan unsur pe layanan terhadap dprd yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota singkawang merupakan sebuah lembaga atau instansi, di mana di dalamnya terdapat birokrasi atau sistem kontrol yang kompleks dan terstruktur dalam pembagian tugas masing-masing bagian. terdapat empat bagian utama dalam instansi tersebut, yaitu bagian administrasi umum, bagian anggaran, bagian hukum, persidangan dan risalah serta bagian hubungan antar lembaga, humas, protokol dan perpustakan, di mana dalam setiap bagian tersebut terdiri atas beberapa subbagian. bagian administrasi umum terdiri atas sub bagian tata usaha, sub bagian umum dan kekayaan, serta sub bagian perencanaan dan laporan. bagian anggaran terdiri dari sub bagian anggaran serta sub bagian pembendaharaan dan pembukuan. bagian hukum, persidangan dan risalah terdiri dari sub bagian kajian hukum dan perundangundangan, sub bagian risalah dan notulen, serta sub bagian persidangan dan rapat. bagian hubungan antar lembaga, humas, protokol dan perpustakaan terdiri dari sub bagian hubungan antar lembaga, sub bagian humas dan protokol, serta sub bagian perpustakaan. tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat dprd kota singkawang di tetap kan berdasarkan peraturan walikota singkawang nomor 2 tahun 2009, seperti yang tertera dalam rencana strategis (renstra) tahun 2013-2017. bagian administrasi umum secara keseluruhan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi umum meliputi urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keanggotaan dprd, perjalanan dinas, rumah tangga, umum dan kekayaan, perencanaan dan pelaporan. secara keseluruhan, bagian hukum, persidangan dan risalah 226 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 mempunyai tugas melakukan pengkajian produk hukum dprd dan peraturan perundang-undangan, penyusunan risalah dan notulen serta pelaksanaan persidangan dan rapat. bagian hubungan antar lembaga, humas, protokol dan perpustakaan secara keseluruhan mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar lembaga, humas, protokol dan perpustakaan. bagian anggaran secara keseluruhan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bagian anggaran meliputi penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan perbendaharaan dan pembukuan. terlihat jelas betapa kompleks dan terstrukturnya aktifitas kerja dalam instansi tersebut. sehingga memungkinkan terjadinya kendala-kendala yang dialami oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang kemudian berdampak pada kinerja serta kepuasan mereka terhadap komunikasi organisasi yang terjalan dalam instansi tersebut. terkait hal ini, komunikasi yang harmonis antar seluruh pegawai mutlak diperlukan guna mencapai hasil kerja yang memuaskan serta dapat mensukseskan setiap acara atau kegiatan yang diadakan melalui koordinasi yang terjalin baik dengan seluruh bagian. berdasarkan dari hasil preeliminary research yang peneliti lakukan, peneliti me nemukan beberapa permasalahan seputar komunikasi organisasi yang terjadi dalam instansi tersebut, seperti pada saat me nerima kunjungan kerja (kunker) dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pati pada tanggal 3 agustus 2015. pegawai yang bertugas mengurus sound system di ruang utama sedang tidak berada di tempat, sehingga pertemuan harus dimulai tanpa menggunakan microphone. namun, masalah tersebut segera diatasi oleh pegawai yang sedang berada di sana saat itu. sehingga pertemuan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. terkait kejadian tersebut, dapat terlihat kurangnya koordinasi oleh pegawai antar bagian dalam instansi tersebut. selain itu, peneliti juga menemukan masalah yang terjadi seputar penyebarlua san informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan instansi. saat itu, instansi mendapat surat edaran dari walikota singkawang untuk melakukan kegiatan kerja bakti dalam rangka menyambut hari kemerdekaan republik indonesia ke-70 tahun, pada hari jum’at 14 agustus 2015. sehubungan dengan akan diadakannya kerja bakti tersebut, maka instansi memutihkan absensi para pegawai di hari tersebut. namun, beberapa pegawai ternyata tidak mengetahui informasi seputar kegiatan kerja bakti serta pemutihan absensi di hari itu. sehingga, pada hari itubeberapa pegawai yang tidak mengetahui informasi tersebut tetap berangkat ke kantor dan beraktifitas seperti biasa serta melakukan absensi sidik jari. sebelumnya juga pernah terjadi sedikit kendala pada saat acara pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah(dprd) kota singkawang periode 2014-2019 (ch, n.d.). acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh gubernur kalimantan barat cornelis, walikota singkawang awang ishak, ketua tp pkk provinsi kalimantan barat frederika cornelis, wakil walikota singkawang, instansi vertikal, serta skpd provinsi dan kota singkawang. pada acara pelantikan tersebut, cornelis selaku gubernur kalimantan barat terkejut saat mengetahui bahwa anggota dprd kota singkawang periode 2014-2019 yang baru diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat di aula dprd kota singkawang pada tanggal 16 september 2014, ternyata belum semua mendapatkan emblem. padahal emblem tersebut seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum hari pelantikan. terkait hal ini, dapat dilihat bahwa kurangnya persiapan yang dilakukan oleh pegawai yang bertanggung jawab mengurus kelengkapan emblem tersebut. kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi, mengingat acara tersebut juga dihadiri oleh orang nomor satu di kalimantan barat. terkait permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang efektif memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah lembaga atau instansi. masalah seputar kepuasan komunikasi organisasi 227 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang, me rupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. sebab, sekretariat dprd kota singkawang memiliki visi “terwujudnya pelayanan yang profesional untuk mengantarkan dprd kota singkawang menjadi lembaga yang terpercaya”. untuk dapat mewujudkan pelayanan yang profesional, diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam instansi tersebut. selain itu, kinerja para pewagai yang maksimal menjadi syarat utama bagi instansi untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.jika instansi saja tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pegawainya, bagaimana mungkin para pegawai serta instansi tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal seperti yang diharapkan. keberadaan sekretariat dprd kota singkawang juga sangat menentukan keberhasilan kinerja anggota dan lembaga dprd kota singkawang. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dprd bertindak sebagai unsur pendukung bagi dprd dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. selain itu, sekretariat dprd kota singkawang juga me miliki posisi yang sangat strategis dalam mewu judkan visi dan misi pemerintah kota singkawang,sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kota singkawang tahun 2013-2017, seiring diberlakukannya peraturan pemerintah ri nomor 41 tahun 2007, serta untuk memenuhi paradigma desentralisasi yang berkesinambungan, maka struktur sekretariat dprd kota singkawang mempu nyai tugas pokok dan fungsi yang dapat mendukung langsung fungsi-fungsi dari dprd kota singkawang. berdasarkan permasalahan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumus kan sebagai berikut, “adakah pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang ?”.penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang. hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan manfaat kepada pihak sekretariat dprd kota singkawang. agar memperhatikan kepuasan komunikasi organisasi para pegawai, sehingga dapat ber pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat serta sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memperkaya wawasan ilmu komunikasi, terutama seputar ko munikasi organisasi terkait pengaruh antara kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. tinjauan pustaka kepuasan wujud keberhasilan organisasi kepuasan terhadap komunikasi organi sasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi atau instansi. karena, setiap pegawai yang menjalankan aktivitas-aktivitas di dalam sebuah organisasi merupakan seorang individu yang memiliki kebutuhan bermacam-macam, serta selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. kepuasan komunikasi organisasi adalah semua tingkat kepuasan seorang karyawan mem persepsi lingkungan komunikasi secara keseluruhan. kepuasan dalam pengertian ini menunjukkan kepada bagaimana baiknya informasi yang tersedia memenuhi persyarataan permintaan anggota organisasi akan tuntutan bagi informasi, dari siapa datangnya, cara disebarluaskan, bagaimana diterima, diproses dan apa respon orang yang menerima. kepuasan komunikasi adalah satu fungsi dari apa yang seorang dapatkan dengan apa yang dia harapkan (masmuh, 2008). kepuasan terhadap kebutuhan akan membantu para pegawai dalam menjalankan setiap aktivitasnya dengan baik. syarat kepuasan komunikasi mengacu pada kepuasan dari seseorang terhadap hubungan dan aliran informasi(alsayed, motaghi, & osman, 2012). kepuasan menggam barkan suatu konsep individu dan konsep mikro. kepuasan juga merupakan 228 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 gambaran dari evaluasi atas suatu keadaan internal yang menggambarkan reaksi afektif seseorang terhadap hal-hal yang diinginkan, berkaitan dengan komunikasi yang terjalin dalam sebuah organisasi. secara keseluruhan, kepuasan berhubungan dengan perbedaan antara apa yang orang inginkan dari sudut pandang komunikasi dalam organisasi dengan apa yang orang tersebut miliki dalam kaitan tersebut. kepuasan juga berhubungan dengan kenyamanan, jadi kepuasan dalam komunikasi berarti seseorang merasa nyaman dengan pesan-pesan, media dan hubunganhubungan dalam organisasi (wayne pace & faules, 2013). kepuasan dengan komunikasi muncul dari kombinasi beberapa faktor, yaitu kepuasan dengan pekerjaan, kepuasan dengan ketepatan informasi, kepuasan dengan kemampuan seseorang yang me nyarankan penyempurnaan, kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran ko muni kasi, kepuasan dengan kualitas media, kepuasan dengan cara komunikasi teman sekerja, serta kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan. kepuasan dengan pekerjaan men cakup hal-hal yang berkenaan dengan pem bayaran, keuntungan, naik pangkat, pekerjaan itu sendiri. kepuasan dengan ketepatan informasi mencakup tentang tingkat kepuasan dengan informasi, kebijaksanaan, teknik-teknik baru, perubahan administratif dan staf, rencana masa datang dan pe nampilan pribadi. kepuasan dengan ke mam puan seseorang yang menyarankan pe nyem purnaan mencakup hal-hal sebagai tempat di mana komunikasi seharusnya disempurnakan, pemberitahuan mengenai perubahan untuk tujuan penyempurnaan dan strategi khusus yang digunakan dalam membuat perubahan. kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran komu nikasi mencakup melalui mana komunikasi disebarluaskan dalam organisasi, mencakup peralatan, buletin, memo, materi tulisan. kepuasan dengan kualitas media mencakup berapa baiknya mutu tulisan, nilai informasi yang diterima, keseimbangan informasi yang tersedia dan ketepatan informasi yang datang. kepuasan dengan cara komunikasi teman sekerja mencakup komunikasi horizontal, informal dan tingkat kepuasan yang timbul dari diskusi masalah dan mendapatkan informasi dan teman sekerja. kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan mencakup hal-hal keterlibatan hubungan dengan organisasi, dukungan atau bantuan dari organisasi dan informasi dari organisasi (masmuh, 2008). organisasi atau instansi mutlak membutuhkan komunikasi bagi kelang sungan hidup organisasi tersebut. komunikasi organisasi menjadi faktor penting terhadap jalannya keseluruhan fungsi suatu organisasi atau instansi (rajhans, 2012). komunikasi organisasi juga dipandang sebagai faktor penyebab efektif dan tidak efektifnya kerja fungsional suatu organisasi atau sebagai suatu gejala bahwa organisasi tersebut berfungsi secara efektif atau tidak atau sebagai gejala tidak sehatnya suatu organisasi (kriyantono, 2006). komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit ko munikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. komunikasi organisasi terjadi kapanpun setidak-tidaknya satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan suatu pertunjukan. suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierar kis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan (wayne pace & faules, 2013). tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk membantu memudahkan, melak sanakan serta melancarkan jalannya fungsi suatu organisasi (ruliana, 2014). hubungan komunikasi yang terjalin harmonis antar semua pihak internalnya menjadi tolak ukur atas kesuksesan atau keberhasilan dari sebuah organisasi. komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang di lakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi atau instansi. tanpa adanya komunikasi tidak mungkin akan terjalin koordinasi yang baik antar semua 229 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... pegawai dari masing-masing bagian dalam sebuah organisasi.selain itu, komunikasi juga penting bagi keberfungsian suatu orga nisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. melalui komunikasi para anggota anggota organisasi dapat mendefinisikan tujuan, menggambarkan peran dan tanggung jawab anggota, mengoordinasikan pe lak sanaan pekerjaan, serta membentuk jaringan informasi. komunikasi yang efektif membantu organisasi untuk memperkuat karyawan guna mencapai tujuan organisasi (abdullah & hui, 2014). komunikasi menjadi dasar bagi para pegawai untuk dapat memahami organisasi atau instansi (rajhans, 2012). melalui komunikasi para anggota organisasi dapat mendefinisikan tujuan, menggambarkan peran dan tanggung jawab anggota, mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan, serta membentuk jaringan informasi. hubungan antara atasan dan para pegawainya juga berpengaruh besar dalam terwujudnya keberhasilan organisasi. seorang pegawai akan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka apabila terdapat keterbukaan komunikasi antara atasan dengan para pegawainya. kesediaan atasan untuk berbincang-bincang mengenai sebuah topik bersama dengan pegawainya akan meningkatkan hubungan baik dalam sebuah organisasi atau instansi. sikap atasan yang negatif terhadap para pegawainya akan menghambat interaksi yang terjadi di antara keduanya. hal ini akan mempengaruhi kepuasan kerja dari seorang pegawai yang pada dasarnya berkorelasi positif terhadap pola komunikasi bersama atasan. kepuasan kerja bawahan juga berkaitan erat dengan kredibilitas seorang atasan.komunikasi yang terjalin antara atasan dan para pegawainya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbukaan, kepercayaan pada pesan tulisan, pesan yang berlebihan, timing (ketepatan waktu) dan penyaringan. kinerja sebagai indikator kepuasan komunikasi organisasi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (ruliana, 2014). kinerja seseorang merupakan gabungan dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkannya. kinerja bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang melalui hasil kerja yang telah dan akan dilakukan seseorang. kinerja dapat pula diartikan sebagai kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaannya. ukuran ke suk sesan kinerja tersebut didasarkan pada ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya(umam, 2010). kinerja juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam pe rumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (fahmi, 2013). agar dicapai kinerja yang profesional, hal-hal seperti kesukarelaan, pengembangan diri pribadi, pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya perlu dikembangkan (umam, 2010). terdapat enam kriteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu quality, quantity, timeliness, cost effectiviness, need for supervisor, dan interpersonal impact. quality mencakuptingkat sejauh mana pro ses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. quantity mencakup jumlah yang dihasilkan, misalkan jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus, kegiatan yang diselesaikan. timeliness mencakup tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memerhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. cost effectiviness mencakup tingkat sejauh mana penggunaan daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunan sumber daya. need for supervisor mencakup tingkat sejauh 230 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 mana seorang pegawai dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. interpersonal impact mencakup tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerja sama di antara rekan kerja dan bawahan.(ruliana, 2014). sebuah organisasi atau instansi mutlak membutuhkan partisipasi para pegawainya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. banyak hal yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi atau instansi dalam pening katan kinerja para pegawai selaku aset terpenting bagi sebuah organisasi atau instansi. terwujudnya kinerja yang maksimal tidak lepas dari kualitas baik yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. downs dan adrian menyatakan bahwa karyawan yang mendapatkan informasi dengan baik oleh organisasi akan lebih me mahami kebutuhan pekerjaan mereka dan harapan kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi (abdullah & hui, 2014). kinerja yang mak simal dari para pegawai menjadi syarat utama bagi instansi untuk dapat memberikan pe la yanan yang memuaskan.jika instansi saja tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pegawainya, bagaima na mungkin para pegawai serta instansi tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan seperti yang diharapkan. maka dari itu, diperlukan kerja sama yang baik antara organisasi dengan para pegawai, guna terwujudnya tujuan bersama. proses komunikasi serta kepuasan komu nikasi organisasi memegang peranan penting dalam sebuah instansi. bila instansi dapat memenuhi segala kebutuhan serta harapan dari para pegawai, maka kepuasan komunikasi organisasi mereka dapat terpenuhi, sehingga membuat para pegawai dapat bekerja dengan maksimal. kepuasan terhadap komunikasi organisasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh organisasi atau instansi, agar para pegawai dapat bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. setiap pegawai yang menjalankan aktivitas-aktivitas dalam organisasi merupakan individu yang memiliki kebutu han bermacam-macam, serta selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. kebutuhan pribadi yang dimiliki oleh setiap pegawai secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap organisasi. kepuasan akan kebutuhan tersebut akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. kepuasan akan kebutuhan dapat membantu para pegawai dalam menjalankan setiap aktivitasnya dengan baik. jika para pegawai merasa puas terhadap komunikasi yang terjalin dalam sebuah organisasi, maka diharapkan hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja para pegawai. kepuasan terhadap komunikasi organisasi dipengaruhi oleh aspek-aspek organisasi seperti dipercaya, sokongan dan tujuan kinerja yang tinggi (masmuh, 2008). keseluruhan kinerja organisasi dapat di tingkatkan ketika karyawan men da patkan informasi secara memadai me la lui komunikasi yang efektif. kepuasan ko munikasi bukan hanya faktor yang menilai ki nerja pada level formal, tetapi juga meningkatkan kemampuan karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin. dengan kata lain, kiner ja menjadi salah satu indikator kepuasan komunikasi organisasi. dua aspek utama dari pengaruh komunikasi pada indikator ki ner ja adalah hubungan dan kepuasan komunikasi organisasi. maka dari itu, diperlukan upaya-upaya untuk mem bangun komunikasi efektif yang berawal dari hubungan interpersonal yang baik antar anggota organisasi atau instansi. saat pegawai merasa puas dengan komunikasi organisasi yang terjalin, mereka akan memiliki hubungan yang sehat, dan arus informasi yang mengalir bebas. karena faktor-faktor ini, pekerjaan mereka akan menjadi sangat mudah untuk dicapai/dise lesaikan dan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih baik. hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 231 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... hubungan yang signifikan antara kepuasan komunikasi karyawan terhadap kinerja mereka. terdapat tiga komponen kepuasan komunikasi yang memiliki dampak signifi kan terhadap indikator kinerja karyawan. hubungan positif yang signifikan yang sejalan denganhasil studi laindapat dikaitkan dengan kebutuhan karyawanpada kedua aspek komunikasi, seperti informasi dan hubungan komunikasi (alsayed et al., 2012). kerangka berfikir dari uraian teori di atas, penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut: bagan.1 kerangka pemikiran variabel independen (x) kepuasan komunikasi organisasi kepuasan dengan pekerjaana. kepuasan dengan ketepatan informasib. kepuasan dengan kemampuan seseorang c. yang menyarankan penyempurnaan kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam d. saluran komunikasi kepuasan dengan kualitas mediae. kepuasan dengan cara komunikasi teman f. sekerja kepuasan dengan keterlibatan dalam g. komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan variabel dependen (y) kinerja pegawai quality• quantity• timeliness• cost effectiviness• need for supervisor• interpersonal impact• hipotesis dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: ho: tidak ada pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai sekretariat dprd kota singkawang. ha: ada pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai sekretariat dprd kota singkawang. metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat di ge ne ra li sasikan. dengan demikian tidak terlalu memen tingkan kedalaman data atau analisis (kriyantono, 2006). metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, di mana peneliti memilih sejumlah responden sebagai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya (morissan, 2012). terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu kepuasan komunikasi organisasi sebagai variabel independen (x) dan kinerja pegawai sebagai variabel dependen (y). penelitian ini berlokasi di kantor sekretariat dprd kota singkawang provinsi kalimantan barat. beralamat di jalan firdaus h.rais no. 2, kode pos: 79123, no. telp.(0562) 632455 – 633403, no. fax. (0562) 634062. penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung dari pertengahan mei – pertengahan juni 2016. penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (siregar, 2013). dalam penelitian ini, data primer didapat dari hasil kuesioner. data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. karena data sekunder ini bersifat melengkapi data primer, kita dituntut hatihati atau menyeleksi data sekunder jangan 232 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 sampai data tersebut tidak sesuai dengan tujuan riset kita atau mungkin terlalu banyak (kriyantono, 2006: 42). dalam penelitian ini data sekunder didapat dari berita, dokumen, dokumentasi serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. dalam penelitian ini peneliti meng guna kan kuesioner (angket) sebagai teknik pe ngumpulan data. serangkaian daftar pernya taan dibuat dan disusun secara sistematis berdasarkan sejumlah indikator yang di gunakan sebagai alat untuk mengukur masingmasing variabel. penyebaran kuesioner ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang lengkap seputar kepuasan komunikasi organisasi selaku variabel independen (x) dan kinerja pegawai selaku variabel dependen (y). kuesioner atau angket yang digunakan bersifat tertutup, yaitu suatu angket di mana responden diminta memilih suatu jawaban dari suatu daftar jawaban yang disediakan peneliti(morissan, 2012). skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. skala likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu objek sikap. indikatorindikator dari variabel sikap terhadap suatu objek merupakan titik tolak dalam membuat pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi responden. setiap pertanyaan atau pernyataan tersebut dihubungkan dengan jawaban yang berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata: sangat setuju (ss); setuju (s); netral (n); tidak setuju (ts); sangat tidak setuju (sts) atau sangat puas; puas; cukup puas; tidak puas; sangat tidak puas atau sangat baik; baik; sedang; buruk; sangat buruk, dan lainnya tergantung indikator penelitian (kriyantono, 2006). instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda (sugiyono, 2015). populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (pns) di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota singkawang yang berjumlah sebanyak 35 orang. teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil(sugiyono, 2015). dengan kata lain, sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh populasi yang berjumlah 35 orang. teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk. menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara menguji kuesioner yang telah dibuat, apakah valid atau tidak (siregar, 2013). ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui kuesioner yang digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu: jika koefisien korelasi 1. product moment melebihi 0,3 jika koefisien korelasi 2. product moment > r-tabel (α ; n-2) n=jumlah sampel rumus yang digunakan untuk uji validitas 3. konstruk dengan teknik korelasi product moment, yaitu: rhitung = di mana: n = jumlah responden x = skor variabel (jawaban responden) y = skor total dari variabel (jawaban responden) penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan teknik alpha cronbach. kriteria suatu instrumen penelitian dika takan reliabel dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6 (siregar, 2013). kriteria besarnya koefisien reliabilitas adalah(arikunto, 2006): 0,80 < r11 ≤ 1,00 reliabilitas sangat tinggi 0,60 < r11 ≤ 0,80 reliabilitas tinggi 0,40 < r11 ≤ 0,60 reliabilitas cukup 0,20 < r11 ≤ 0,40 reliabilitas rendah 0,00 < r11 ≤ 0,20 reliabilitas sangat rendah (n ( ∑xy) – ( ∑x ∑y)) √([ n∑x² (∑x)² ] [ n∑y² (∑y)²]) 233 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... tahap perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik alpha cronbach, yaitu: menentukan nilai varians setiap butir a. pertanyaan menentukan nilai varians totalb. menentukan reliabilitas instrumenc. r11 = di mana : n = jumlah sampel xi = jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan ∑x = total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan = varians total = jumlah varians butir k = jumlah butir pertanyaan r11 = koefisien reliabilitas instrument teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana, yaitu jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang mana variabel bebas x dan yang mana variabel terikat y sedangkan nilai-nilai y lainnya dapat dihitung atau diprediksi berdasarkan suatu nilai x tertentu (kriyantono, 2006). rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: y = a + bx di mana: y = variabel tidak bebas (subjek dalam variabel tak bebas/dependen yang diprediksi) x = variabel bebas (subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu) a = nilai intercept (konstan) atau harga y bila x = 0 b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. nilai a dihitung dengan rumus: a = ∑y(∑x2) ∑x∑xy n∑x2 – (∑x)2 nilai b dihitung dengan rumus: b = n∑xy ∑x ∑xy n∑x2 – (∑x)2 uji t dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk melakukan pengujian signifikansi koefisien regresi, yaitu signifikansi dari pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. langkah-langkah untuk melakukan uji t sebagai berikut: menentukan ha. 0 dan h1 h0:b1 = 0; tidak terdapat besaran pengaruh kepuasan komunikasi organisasi (x) terhadap kinerja pegawai (y). ha:b1 ≠ 0; terdapat besaran pengaruh kepuasan komunikasi organisasi (x) terhadap kinerja pegawai (y). menentukan b. level of significant α = 5% menghitung nilai tc. thitung = dimana: b = koefisien regresi sb = standar eror koefisien regresi(siregar, 2013) kriteria pengujiand. h0 diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel h0 ditolak jika thitung < -ttabel atau thitung> ttabel kesimpulane. untuk mengetahui apakah h0 di tolak 2 = 2 2 2 = 2 ( )2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 b sb 234 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 atau diterima dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan signifikansi dengan level of significant = 5% (0,05). apabila thitung> ttabel maka h0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya besaran pengaruh yang signifikan antara variabel x terhadap variabel y. sedangkan jika thitung< ttabel maka h0 diterima, hal ini menunjukkan tidak adanya besaran pengaruh yang signifikan antara variabel x terhadap variabel y. uji f dalam penelitian ini, uji f digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen (x) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (y). langkahlangkah untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut: menentukan ha. 0 dan h1 h0:b1 = b2 = 0; tidak terdapat besaran pengaruh secara bersama-sama kepuasan komunikasi organisasi (x) terhadap kinerja pegawai (y). ha:b1 = b2 ≠ 0; terdapat besaran pengaruh secara bersama-sama kepuasan komunikasi organisasi (x) terhadap kinerja pegawai (y). menentukan b. level of significant α = 5% menghitung nilai fc. fhitung = dimana: ssr = keragaman regresi (ss total – sse) sse = keragaman kesalahan n = jumlah variabel bebas k = jumlah sampel(siregar, 2013) kriteria pengujiand. h0 diterima jika f hitung< ftabel h0 ditolak jika f hitung > ftabel kesimpulan e. untuk mengetahui h0 diterima atau ditolak dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan signifikansi dengan level of significant = 5% (0,05). jika f hitung> ftabel maka h0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan variabel independen (x) secara bersamasama mempengaruhi variabel dependen (y). sedangkan apabila f hitung< ftabel maka h0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan variabel independen (x) tidak mempengaruhi variabel dependen (y). uji koefisien determinasi (r2) dalam penelitian ini, uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sumbangan yang diberikan variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) yang ditunjukkan dalam prosentase. rumus yang digunakan untuk menguji koefisien determinasi adalah sebagai berikut: dimana: ssr = keragaman regresi (ss total– sse) sst = keragaman total n = jumlah sampel k = jumlah variabel bebas(sanusi, 2012) hasil dan pembahasan berdasarkan dari hasil uji validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan program aplikasi spss 17.0, untuk variabel kepuasan komunikasi organisasi didapat bahwa sebanyak 19 item pernyataan dinya takan valid, karena nilai rhitung koefisien korelasi product moment lebih besar dari nilai rtabelsebesar 3,344. dengan demikian, seluruh item pernyataan untuk variabel kepuasan komunikasi organisasi layak digunakan sebagai instrumen penelitian. sebanyak 19 item pernyataan tersebut telah mewakili ketujuh indikator dari kepuasan komunikasi organisasi. indikator pertama dan kedua terwakili oleh sebanyak 3 item pernyataan, indikator ketiga dan keempat terdiri dari 2 item pernyataan, indikator kelima terdapat 3 (ssr/k) (sse/[n-(k+1)]) r2 = ssr atau r2adjusted = 1 (1-r 2) (n-1) sst (n-k) 235 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... item pernyataan, indikator keenam sebanyak 4 item pernyataan dan indikator ketujuh terdiri dari 2 item pernyataan. berdasarkan dari hasil uji validitas untuk variabel kinerja pegawai yang juga diolah dengan menggunakan program aplikasi spss 17.0 didapat bahwa sebanyak 16 item pernyataan dinyatakan valid, karena nilai rhitung koefisien korelasi product moment lebih besar dari nilai rtabelsebesar 3,344. maka dari itu, seluruh item pernyataan untuk variabel kinerja pegawai juga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. sebanyak 16 item pernya taan tersebut telah mewakili seluruh indikator dari kinerja pegawai. indikator pertama terdiri dari 3 item pernyataan, indi kator kedua terdiri atas 2 item pernyataan, indikator ketiga sebanyak 4 item pernyataan, indikator keempat terdiri dari 3 item pernya taan, indikator kelima terdapat 1 item pernyataan, dan indikator keenam sebanyak 3 item pernyataan. dengan demikian, jumlah pernyataan yang dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini berjumlah 35 item, 19 item mewakili variabel kepuasan komunikasi organisasi dan 16 item sisanya mewakili variabel kinerja pegawai. hasil pengujian reliabilitas pada variabel kepuasan komunikasi organisasi yang diolah dengan menggunakan program aplikasi spss 17.0 diperoleh nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,937, hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas tergolong baik. hasil pengujian reliabilitas pada variabel kinerja pegawai diperoleh nilai alpha cronbach yang juga lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,909, hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas variabel kinerja pegawai juga tergolong baik. berdasarkan dari hasil pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel didapat nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,80. hal ini menjelaskan bahwa variabel kepuasan komunikasi organisasi sebesar 0,937 dan kinerja pegawai sebesar 0,909 menunjukkan kuatnya reliabilitas dengan kategori sangat tinggi. maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas telah memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam melakukan penelitian. gambar 1. uji normalitas gambar 1. di atas menunjukkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik uji kolmogrov­sminov yang diolah dengan menggunakan program aplikasi spss 17.0, didapati bahwa variabel kepuasan komunikasi organisasi memiliki nilai asymp. sig. (2­tailed) di atas α = 0,05 yaitu sebesar 0,190. begitu juga dengan variabel kinerja pegawai yang memiliki nilai asymp. sig. (2­tailed) sebesar 0,904. hal ini menandakan bahwa kedua variabel tersebut, yaitu kepuasan komunikasi organisasi dan kinerja pegawai terdistribusi dengan normal. hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dengan tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. gambar 2. uji regresi linear sederhana dan uji t berdasarkan dari hasil uji di atas yang diolah menggunakan spss 17.0, dapat dibentuk sebuah persamaan linear regresi sederhana. pada hasil uji regresi linear sederhana di atas, didapat nilai konstanta sebesar 26,603 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,462. sehingga menghasilkan 236 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 bentuk persamaan linear regresi sederhana y=26,603+ 0,462x. dari persamaan tersebut didapat nilai konstan dari regresi variabel kinerja pegawai sebesar 26,603. sedangkan koefisien regresi dari variabel kepuasan komunikasi organisasi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,462. hal ini berarti variabel kepuasan komunikasi organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 0,462. setiap kenaikan satu satuan variabel kepuasan komunikasi organisasi akan menaikkan nilai variabel kinerja pegawai sebesar 0,462. berdasarkan dari hasil pengujian tersebut, dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepuasan komunikasi organisasi seorang pegawai, maka akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. selain menunjukkan hasil uji regresi linear sederhana, gambar 1. di atas juga menun jukkan hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. berdasarkan dari hasil uji di atas, nilai t yang didapat sebesar 3,874 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara.pertama dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t. kedua, dapat dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi. dalam jurnal ini, peneliti menggunakan cara pertama untuk melakukan uji hipotesis, yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. berdasarkan dari uji t di atas, didapat nilai t sebesar 3,874 lebih besar dari nilai ttabelyaitu sebesar 2,034.maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa h0 ditolak ha diterima. hal ini menunjukkan bahwa adanya besaran pengaruh yang signifikan antara variabel kepuasan komunikasi organisasi (x) terhadap variabel kinerja pegawai (y). gambar 3. uji f (anova) dari hasil uji anova atau uji f di atas yang juga dilakukan dengan menggunakan program aplikasi spss 17.0, didapat nilai fhitung sebesar 15,010 lebih besar dari nilai ftabelyaitu sebesar 4,14 dengan nilai signifikansi jauh lebih kecil dari α = 0,05 yaitu 0,000. maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa h0 ditolak ha diterima. hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan variabel independen (kepuasan komunikasi organisasi) secara bersamasama mempengaruhi variabel dependen (kinerja pegawai). nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 menandakan bahwa model regresi adalah linear. berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tingginya kepuasan komunikasi organisasi yang dirasakan oleh para pegawai akan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang dihasilkan. begitu pula sebaliknya, rendahnya rasa kepuasan komunikasi organisasi para pegawai akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai tersebut. gambar 4. uji koefisien determinasi (r2) selain melakukan pengujian dengan menggunakan uji t dan uji f, untuk memperkuat analisis penulis juga melakukan uji koefisien determinasi (r2). gambar 3. di atas menunjukkan hasil dari uji r2 yang dilakukan dengan menggunakan program aplikasi spss 17.0. berdasarkan dari hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan, didapat bahwa koefisien korelasi (r) memiliki nilai sebesar 0,559 dan nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh sebesar 0,313. hal ini menunjukkan bahwa, sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 31,3% sedangkan 68,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya besaran pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota singkawang. 237 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... meskipun besaran pengaruh yang ditim bulkan kurang maksimal, yaitu hanya sebesar 31,3%. indikator dari kepuasan komunikasi organisasi yang paling tinggi dirasakan oleh para pegawai di sekretariat dprd kota singkawang adalah kepuasan terhadap kualitas media. sebanyak 74,2% pegawai di sekretariat dprd kota singkawang menyatakan bahwa informasi yang disampai kan instansi kepada mereka sangat bermanfaat dan sudah cukup memuaskan. para pegawai menyatakan bahwa mereka merasa sudah cukup puas terhadap segala informasi yang mereka terima dari instansi. hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh zulhamri abdullah dan jong huidalam jurnalnya yang berjudul “the relationship between communication satisfaction and teachers’ job satisfaction in the malaysian primary school”. hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas media secara signifikan tidak memberikan sumbangan pengaruh terhadap kepuasan kerja para guru di sekolah dasar di malaysia. meskipun terdapat hubungan yang positif antara kualitas media dengan kepuasan kerja, namun berdasarkan dari hasil analisis didapati bahwa nilai signifikansi kualitas media lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,164. hal ini menandakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan terhadap kualitas media dengan kepuasan kerja yang dirasakan oleh para guru di sekolah dasar di malaysia (abdullah & hui, 2014). selain puas terhadap kualitas media, sebanyak 45,7%pegawai di sekretariat dprd kota singkawang juga menyatakan bahwa mereka merasa sangat puas terhadap hubungan baik yang selama ini mereka bina dengan seluruh rekan kerja yang ada di sekretariat dprd kota singkawang. sebagian besar para pegawai menyatakan bahwa mereka berusaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh rekan kerja yang ada di sekretariat dprd kota singkawang.kepuasan yang dirasakan oleh para pegawai di sekretariat dprd kota singkawang terhadap cara komunikas teman sekerja mereka berdampak pada salah satu indikator dari kinerja pegawai, yaitu pada indikator dampak antarpribadi (interpersonal impact). didapati bahwa sebanyak 77,1%pegawai di sekretariat dprd kota singkawang menyatakan bahwa mereka tidak merasa kesulitan bila harus bekerja sama dengan rekan kerja dari divisi atau bagian yang berbeda. sebanyak 31,4% pegawai di instansi tersebut menyatakan bahwa mereka cukup mampu untuk membangun sebuah kerja sama serta hubungan yang baik dengan seluruh pegawai yang ada di instansi tersebut. tidak sedikit dari mereka yang merasa cukup puas terhadap kerja sama serta hubungan yang mereka jalin dengan seluruh pegawai yang ada di sekretariat dprd kota singkawang. hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi juga bertujuan untuk meningkatkan sema ngat kinerja karyawan. menumbuhkan sikap kedisiplinan, menambah kekompakan, dan merasa senang untuk bekerja (sari, 2012). jika para pegawai merasa tidak puas atau tidak bahagia terhadap instansi atau organisasi, maka ada kemungkinan bahwa efektivitas organisasi atau instansi secara keseluruhan berada dalam kondisi yang tidak baik (ogunjinmi, ladebo, onadeko, & ogunjinmi, 2013). maka dari itu, untuk dapat meningkatkan kepuasan komunikasi organisasi serta kinerja pegawai yang tinggi, diperlukan adanya kerja sama antar kedua belah pihak, yaitu antara pihak sekretariat dprd kota singkawang dan para pegawai yang ada di instansi tersebut, agar senantiasa memperhatikan segala aspek komunikasi serta keharmonisan hubungan yang terdapat di dalam instansi, sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai. penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan komunikasi organisasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mem pengaruhi kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang. karena berdasar dari hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan, didapat bahwa koefisien korelasi (r)memiliki nilai sebesar 0,559 dan nilai koefisien 238 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 determinasi (r2) yang diperoleh sebesar 0,313. hal ini menunjukkan bahwa, pengaruh yang diberikan oleh variabel kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai hanya sebesar 31,3% sedangkan sebesar 68,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti salah satunya bisa berupa iklim komunikasi organisasi. sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh mar’atus sholichah dalam jurnalnya yang berjudul “pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai (survey pada bagian humas pemerintah provinsi diy), didapati bahwa iklim komunikasi juga memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja pegawai pada bagian humas pemerintah provinsi diy, meskipun besaran pengaruh yang diberikan berada dalam kategori rendah yaitu sebesar 14,3%(sholichah, 2012). simpulan dari keseluruh hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa h0 ditolak dan ha diterima. dengan kata lain, terdapat besaran pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di sekretariat dprd kota singkawang. hal ini sejalan dengan hasil pene litian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh yani tri wijayanti, asep suryana, mien hidayat, dan funny mustikasari pada tahun 2015 yang meneliti tentang pengaruh kepuasan komunikasi terhadap kinerja para pendidik institut pemerintahan dalam negeri (ipdn)di jatinangor. hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel kepuasan komunikasi terhadap kinerja pendidik ipdn jatinangor, namun sumbangan pengaruh yang diberikan oleh kepuasan ko mu ni kasi terhadap kinerja pendidik ipdn jatinangor sangat kecil, hanya sebesar 9% sedangkan 91% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. tidak seperti di sekretariat dprd kota singkawang, kepuasan komunikasi organisasi memberikan sumbangan pengaruh sebesar 31,3% terhadap kinerja para pegawainya. jika diurutkan berdasarkan besarnya kepuasan komunikasi organisasi yang dirasakan oleh para pegawai di sekretariat dprd kota singkawang, indikator efisiensi berbagai macam saluran komunikasi menempati urutan terakhir. hal ini menandakan bahwa para pegawai di sekretariat dprd kota singkawang merasa kurang puas terhadap cara instansi tersebut me nyebarluaskan informasi. sejalan dengan hal ini, para tenaga pendidik di ipdn jatinangor juga merasa kurang puas terhadap efisiensi berbagai macam saluran komunikasi di instansi tersebut. sebanyak 11,4% pegawai di sekretariat dprd kota singkawang menyatakan bahwa cara instansi menyebarluaskan infor masi kurang efektif dan informasinya tidak tersebar secara merata. kepuasan komunikasi sangat berpengaruh terhadap keterlibatan pegawai dalam sebuah instansi. kepuasan para pegawai berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh atau dicapai oleh sebuah instansi, maka dari itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh instansi atau organisasi agar dapat tercapainya visi dan misi dari instansi tersebut(jaupi & llaci, 2015). hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan manfaat kepada pihak sekretariat dprd kota singkawang. agar senantiasa memperhati kan aspek kepuasan komunikasi organisasi para pegawainya, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kinerja mereka. sebagai salah satu upaya instansi untuk mewujudkan visi dan misi, diperlukan hubungan komunikasi yang terjalin harmonis antar seluruh anggota instansi serta sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga kinerja yang maksimal dari para pegawai serta komunikasi organisasi yang efektif sangat diperlukan. 239 kurnia riyantini dan agus triyono, pengaruh kepuasan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai ... daftar pustaka abdullah, z., & hui, j. 2014. no titleabdullah, z., & hui, j. 2014. no title. the relationship between communication satisfaction and teacher’s job satisfaction in the malaysian primary shcool, 2(2). the relationship between communication satisfaction and teacher’s job satisfaction in the malaysian primary shcool, 2(2). alsayed, a. k., motaghi, m. h., & osman, i. b. 2012. no title. the relationship between communication satisfaction and performance indicators in palestinian governmental organization, 2(11). arikunto, s. 2006. prosedur penelitian pendekatan praktik. jakarta: rineka cipta. ch. (n.d.). ya allah.! anggota dprd singkawang belum dapat emblem. retrieved january 1, 2015, from http:// beritakalimantan.co/ya-allah-anggotad p r d s i n g k a w a n g b e l u m d a p a t emblem/ fahmi, i. 2013. perilaku organisasi teori, aplikasi, dan kasus. (m. djalil, ed.). bandung: alfabeta. jaupi, f., & llaci, s. 2015. no title. the impact of communication satisfaction and demographic variables on employee engagement. kosasih, d. e., & susanto, s. s. d. 2014. “komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus gapoktan pada program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (kasus pada gapoktan di kabupaten subang dan kabupaten bogor)”, 12(2). kriyantono, r. 2006. teknik praktis riset komunikasi (pertama). jakarta: kencana prenada media group. manopo, j. v. 2014. “peran komunikasi organisasi dalam membentuk efektivitas kerja karyawan cv . magnum sign and print advertising samarinda”, 2(3), 357–372. masmuh, a. 2008. komunikasi organisasi dalam perspektif teori dan praktek. malang: upt penerbitan universitas muhammadiyah malang. morissan. 2012. metode penelitian survey (pertama). jakarta: kencana prenada media group. ogunjinmi, a. a., ladebo, o. j., onadeko, s. a., & ogunjinmi, o. k. (2013). no title. demographic and professional factors as predictors of communication satisfaction among nigeria national park’s employees, 9. peraturan walikota singkawang nomor 60 tahun 2009 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan sekretariat dprd kota singkawang. rajhans, k. 2012. no title. effective organizational communication a key to employee motivation and performance, 2(2). rencana strategis (renstra) sekretariat dprd kota singkawang tahun 20132017. ruliana, p. 2014. komunikasi organisasi teori dan studi kasus. jakarta: pt rajagrafindo persada. sanusi, a. 2012. metodologi penelitian bisnis. jakarta: salemba empat. sari, t. d. m. 2012. “peran komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan (studi deskriptif kualitatif terhadap peran komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan rt. ortopedi prof. dr. r. soeharso surakarta)”. sholichah, m. 2012. pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai (survey pada bagian humas pemerintah provinsi diy). siregar, s. 2013. metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & spss. metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan 240 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 manual & spss (pertama). jakarta: kencana prenada media group. sugiyono. 2015. metode penelitian & pengembangan. bandung: alfabeta. tri, w. y., asep, s., & dkk. 2015. kinerja pendidik ipdn jatinangor, 9april 2015, 153–170. umam, k. 2010. perilaku organisasi. bandung: cv.pustaka setia. wayne pace, r., & faules, d. f. 2013. komunikasi organisasi strategi meningkatkan kinerja perusahaan. (d. mulyana, ed.). bandung: pt remaja rosdakarya. peran guru sebagai motivator dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah dasar 62 guru sebagai motivator dalam pembelajaran pai 63 informasi, no. 2, xxxv, th. 2009. peran guru sebagai motivator dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah dasar oleh: abdul qadir abstrak perkembangan perilaku dalam kaitannya dengan motivasi adalah pertama, perilaku muncul jika ada pihak kedua yang secara fisik disegani/ditakuti sehingga seseorang terdorong melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan. kedua, perilaku yang didasarkan akan kesadaran terhadap norma yang harus ditaati. ketiga, perilaku yang didasarkan pada kesadaran tertinggi akan substansi dan hakikat suatu perilaku. pemberian motivasi melalui nasihat dan perilaku/teladan dalam melaksanakan ibadah merupakan cara yang harus ditempuh guru. karena itulah guru agama islam harus mampu memberi rangsangan kepada anak secara umum, terutama pada anak usia sekolah dasar (sd) dalam proses pembelajaran untuk membantu perkembangan sikap dan perilaku anak didik. variasi metode pembelajaran diperlukan agar peserta didik lebih mudah menerima pembelajaran agama. metode yang digunakan oleh guru antara lain: metode dialog (al-hiwar), percakapan tanya-jawab, metode cerita (al-qishah), memberi pengetahuan dan perasaan keagamaan kepada siswa, metode perumpamaan (al-amtsal)-untuk mengungkapkan suatu sifat, hakikat, dan relaita melalui contoh dan perumpamaan, metode keteladanan (al-uswah)syarat mutlak yang harus melekat pada setiap guru. metode lainnya adalah metode sugesti dan hukuman (al-targhib wa al-tarhib). sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak, masa kanak-kanak akhir berlangsung kurang lebih 6-12 tahun yang dibagi menjadi 2 masa. pada masa pertama, pendidik menyengaja agar anak didik meniru perbuatannya, misalnya disengaja membaca “basmallah” ketika memulai pelajaran, sambil menyuruh siswa untuk menirunya. cara ini lazim dilakukan terhadap anak didik di tk dan di sd. pada macam kedua, guru tidak sengaja melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadinya sesuai dengan norma-norma islam yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik. kata kunci: guru, motivator, pembelajaran, agama islam a. pendahuluan banyak fenomena menarik yang terjadi pada kehidupan anak sekolah dalam pergaulan setiap harinya, baik di sekolah maupun di luar sekolah (termasuk di dalam lingkungan keluarga). orang tua semestinya memahami dan menyadari situasi dan perilaku anak dalam pergaulan tersebut. secara umum terdapat tiga karakter anak dalam proses pembelajaran, yakni tipe pemberani yang biasa di katakan anak yang mudah, tipe anak yang perlu pemanasan atau memerlukan penyesuaian lebih dahulu, dan tipe anak yang sulit. masing-masing tipe anak tersebut memerlukan perlakuan yang berbeda. tulisan singkat ini berusaha membahas motivasi guru dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama islam (pai). firman allah swt dalam surat an-nahl: 125, yang artinya: “serulah olehmu (manusia) kepada allah tuhanmu dengan hikmah dan pelqjaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa islam ditanamkan ke dalam jiwa manusia melalui pendidikan (dari makna hikmah dan mauidhoh khasanah). pesan dari ayat tersebut adalah memberikan motivasi yang baik terhadap anak didik. seperti disabdakan oleh nabi muhammad saw, yang artinya:“ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan keluargamu dan didiklah mereka (djamaludin,1998: 13). dalam hadits tersebut tersurat kata kunci “didiklah mereka” artinya harus ada usaha memberi dorongan/motivasi yang positif terhadap anak. ngalim poerwanto (1996:14), menyatakan bahwa motivasi merupakan cara pendidikan yang sangat penting, bahkan memberi dorongan dan semangat menjadi hal paling utama. menurut psikologi, sejak kecil manusia telah mempunyai motivasi, dan suka mengindentifikasikan diri terhadap orang lain atau tingkah laku orang lain, terutama terhadap orang tua dan gurunya, oleh karena itu guru dan orang tua harus selalu memotivasi anak-anak, karena motivasi dari orang tua dan guru dapat dijadikan stimulan agar anak itu menjadi percaya diri dan berani. b. proses belajar mengajar dan pembelajaran para ahli psikologi pendidikan mendefinisikan istilah belajar dan mengajar dengan beragam makna. skiner dalam dimyati (1994:8), berpendapat yang dimaksud belajar adalah suatu perilaku, pada saat orang belajar, maka responya menjadi baik. tapi sebaliknya bila tidak belajar, maka responnya menurun. henry klay lingrend dan newtin sunter mendefinisikan dengan penambahan yang relatif permanen dalam bentuk tingkah laku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. james w. jenden dalam rama yulis (2002 : 237) mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan perubahan kemampuan sebagai hasil dan pengalaman. berdasarkan beberapa pendapat tersebut ternyata belajar dan mengajar merupakan suatu perbuatan yang kompleks, dalam arti terdapat berbagai komponen pengajaran yang saling terkait. walaupun para pakar memiliki pandangan berbeda mengenai belajar mengajar tujuannya tetap sama, yaitu mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. arifin (dalam rama yulis, 2002:238) merumuskan pengertian mengajar sebagai suatu kegiatan pencapaian bahan pelajaran kepada pelajar agar dapat menerima, menanggapi, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. mengajar mengandung tujuan agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat mengembangkan pengetahuan itu. hasan langgulung (1983:3) mendefinisikan mengajar sebagai upaya pemindahan pengetahuan dan seorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain. dalam proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada proses pembelajaran. ada berbagai rumusan tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh para pakar. menurut corey dalam rama yulis (2002:239) pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon tertentu. menurut muhamad surya (2003:7) pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dan pengalaman individu itu sendiri, dalam interaksi dengan lingkungannya. belajar dalam arti luas dapat di artikan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dan terbentuknya respons utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan sementara karena adanya keadaan sewaktu-waktu. paling tidak diperlukan empat kondisi fundamental untuk belajar sesuatu, yakni: motivasi atau kebutuhan, dorongan atau syarat tertentu, respon apakah berupa motorik, pikir atau perubahan, ganjaran atau pengukuhan (dirjen bagais, jakarta 2004). c. prinsip-prinsip pembelajaran. dalam kegiatan pembelajaran ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru sebelum melakukan proses pembelajaran yaitu: berpusat pada peserta didik, belajar dengan melakukan aktivitas mengembangkan kecakapan sosial fitrah bertuhan, keterampilan, pemecahan masalah, kreativitas peserta didik, pemanfaatan iptek, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, belajar sepanjang hayat, pencapaian kompetensi, kerja sama solidaritas. 1. penyediaan pengalaman belajar proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif ketika peserta didik diberi kesempatan untuk mempraktekkan materi yang telah diterima. belajar dengan melakukan praktek lebih efektif daripada dengan mendengar atau melihat. untuk itu, guru hendaknya lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan melakukan (learning by doing). jika dibuat gradasi efektivitas belajar, maka akan terlihat sebagai bagan berikut: xz 2. pencapaian kompetensi untuk mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, baik pengelola sekolab, orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, peserta didik terutama guru. 3. pengelolaan peserta didik dan kelas peserta didik dalam satu kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, ada yang pandai, sedang, dan kurang. sebenarnya tidak ada peserta didik yang pàndai dan bodoh, yang lebih tepat adalah peserta didik dengan kemampuan lambat atau cepat dalam belajar. untuk itu guru perlu mengatur kapan peserta didik bekerja secara perorangan, berpasangan, kelompok, atau klasikal. oleh karena itu, guru harus terampil mengelola peserta didik, menata ruang kelas dan komunikasi aktif dua arah seperti gambaran berikut: 4. persiapan materi dan rancangan pembelajaran kegiatan belajar peserta didik perlu diciptakan yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optima[ untuk itu penggunaan variasi strategi pembelajaran sangat ditekankan agar perbedaan kecenderungan yang ada pada peserta didik dapat diakomodir. selain itu kegiatan pembelajaran mesti dirancang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, namun juga dapat dilakukan di luar kelas. 5. pengelolaan sumber belajar sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh peserta didik, baik secara individual maupun bersama-sama peserta didik lain untuk memudahkan belajar. kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih optimal jika guru memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekitar sekolah, baik sumber belajar yang dirancang khusus untuk kegiatan pembelajaran (by-design learning resources) maupun sumber belajar yang tersedia secara alami dan tinggal memanfaatkan (by utilization learning resources). d. pendidikan agama islam menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat i pada penjelasannya disebutkan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta berakhlak mulia. pai pada sekolah umum bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap ajaran islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertaqwa kepada allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tujuan ini mendukung dan menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 bab ii uu sistem pendidikan nasional. “tujuan umum pai ini terelaborasi untuk masing-masing satuan pendidikan dan jenjangnya, dan kemudian dijabarkan menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa”. (depag ri, ditjen bagais, 2004 : 4) pai pada sekolah dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang agama islam untuk mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada allah swt. serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara serta untuk mengikuti pendidikan pada sekolah lanjutan tingkat pertama (depdikbud, dirjen dikdasmen, 1996:6) ruang lingkup pai mencakup usaha untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan hubungan antara: manusia dengan allah; manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain (lingkungan). bahan pelajaran pai meliputi lima unsur pokok, yakni: al-quran, keimanan, akhlak, fiqih, dan tarikh. dari bahan tersebut, lulusan sekolah dasar diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut: mengenal islam dan berperilaku sesuai dengan ajarannya; mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban agama, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan; dan berfikir secara logis, knitis dan kreatif serta berkomunikasi melalui berbagai media dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada berbagai kebutuhan agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. atas dasar kebutuhan itu, manusia melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk sikap dan perilaku agar kebutuhannya dapat terpenuhi. ada banyak pandangan yang berkaitan dengan munculnya berbagai sikap dan perilaku ini sebagai perwujudan dan aktivitas manusia. agama islam sebagai keyakinan yang menuntun kehidupan manusia memberikan alternatif dan fondasi terhadap berbagai pandangan itu. untuk itu dari generasi ke generasi ajaran islam selalu diajarkan dalam berbagai konteks pendidikan agar sikap dan perilaku generasi itu selalu selaras dengan nilai-nilai islam. dengan demikian pendidikan agama secara kurikuler menjadi tanggung jawab guru agama, tetapi secara moral menjadi tanggung jawab semua elemen warga sekolah yang muslim. semua ikut bertanggung jawab dalam menampakkan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai islam. e. perkembangan sikap dan perilaku siswa perkembangan sikap dan perilaku siswa sebagai hasil belajar pada usia sekolah dasar (6-12 tahun) banyak berupa perkembangan lanjut yang sifatnya merupakan penyempurnaan fase sebelumnya. menurut piaget sebagaimana dikutip ratna wilis dahar (1989:154) masa ini disebut masa berpikir operasional konkret dan berakhir dengan berpikir operasional formal. pada fase berpikir ini anak sudah memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkan pada masalah-masalah konkret. bila menghadapi suatu pertentangan antara pikiran dan persepsi, anak periode ini sudah mampu memilih pengambilan keputusan logis, bukan keputusan konseptual. model berpikir operasional formal, anak sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. pada saat itu, anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-penistiwa konkret, karena dia sudah mempunyai kemampuan berfikir abstrak. umumnya ide keagamaan anak didasarkan atas emosional, maka wajar bila konsep pengetahuannya pun bersifat formal. itulah tampaknya yang mendorong anak-anak tertarik dan senang pada lembaga-lembaga yang dikelola oleh orang dewasa di lingkungannya. hunlock dalam ramayulis (2002:315) mengatakan bahwa tingkat perilaku berprestasi pada masa anak-anak mempunyai korelasi signifikan dengan perilaku berprestasi pada masa dewasanya. hal itu bermakna bahwa pendidikan dasar mempunyai arti penting bagi kehidupan anak kelak. diantara materi utama untuk diberikan pada anak adalah masalah keimanan, membaca a1-quran, shalat, puasa dan akhlak. metode yang dapat dipakai adalah keteladanan, pembiasaan, dan latihan, kemudian secara berangsur-angsur diberikan penjelasan secara logis maknawi. pandangan richard clark yang dikutip nana sujana (1989:39) berkaitan dengan hasil belajar ini menyebutkan ada dua faktor dominan yang berpengaruh dalam belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal mencakup aspek psikis dan fisiknya seperti minat, sikap termasuk sikap keagamaan, intelegensia, motivasi, perhatian dan aspek psikis lain serta kondisi jasmaninya. sedang faktor eksternalnya dapat berupa lingkungan sosial maupun non-sosial yang juga berpengaruh terhadap munculnya perilaku karena iingkungan ini dapat mendorong dan memberi peluang munculnya perilaku. dilihat dari perspektif konsistensinya, ada tiga faktor yang mendorong munculnya perilaku ini. pertama, perilaku muncul jika ada pihak kedua yang secara fisik disegani/ditakuti sehiugga seseorang terdorong melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan. kedua, perilaku yang didasarkan akan kesadaran terhadap norma yang harus ditaati. ketiga, perilaku yang didasarkan pada kesadaran tertinggi akan substansi dan hakikat dan suatu perilaku (zakiah daradjat, 1994). faktor yang ketiga inilah yang sebenarnya merupakan peran pendidikan agama yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan anak didik, sehingga nilai-nilai agama mampu mendorong üntuk berperilaku yang terpuji dan menjauhi perilaku yang tercela. anak didik mempunyai motivasi instrinsik untuk berbuat baik tanpa harus didorong-dorong dan diawasi. kesadaran beragama seperti inilah yang perlu dibentuk dalam proses pendidikan islam. oleh karena itu, agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. diantara aspek yang harus dipahami dan diperhatikan oleh pendidik yaitu: kebutuhan, dimensi-dimensi, intelegensi, dan kepribadian. f. motivasi dari guru dalam peroses pembelajaran motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu. jadi motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar bertambah. pada umumnya persoalan mengenai kaitan motivasi dengan belajar adalah bagaimana mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan sehingga hasil belajar dapat optimal. secara tradisional orang bisa membedakan adanya dua macam motivasi yaitu: motivasi instrinsik dan ekstrinsik motivasi instrinsik adalah motif yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan, tanpa rangsangan dan bantuan orang lain. motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar, motif instrinsik pada umumnya lebih efektif dalam mendorong seseorang untuk belajar dan pada motif ekstrinsik (djamaludin h, 1998). hal ini tentu memberi informasi yang sangat berharga bagi para pendidik profesional. sesuatu hal yang langsung berkaitan dengan motivasi ini adalah taraf aspirasi. perbedaan antara hal yang oleh seseorang dianggapnya dapat dilakukan dan yang benar-benar dapat dilakukannya merupakan faktor motivasi yang penting, orang yang meletakan eksepsi terlalu tinggi mungkin akan mengalami kekecewaan, yang selanjutnya mungkin mematahkan semangat dan menghilangkan motivasi untuk berbuat. pengenalan diri merupakan hal yang sangat penting dalam usaha mencapai hasil belajar yang optimal, memiliki keseimbangan emosional serta jujur, rendah hati, sederhana, dapat dipercaya, berpandangan luas dan memiliki kemauan untuk maju. semakin banyak sifat-sifat baik yang dimiliki guru, maka akan besar kemungkinan guru tersebut untuk menjadi teladan. oleh karena itu guru harus jadi teladan dan benar-benar diteladani, karena guru selalu digugu dan ditiru oleh anak didik. masa kanak-kanak akhir berlangsung kurang lebih 6-12 tahun, ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan mulai sekolah baru dalam kehidupannya yang kebanyakan berubah sikap dan tingkah lakunya. pada masa inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan formal. pada masa sekolah ini sering terdapat kasus-kasus di sekolah yang berhubungan dengan individu. pada masa pertama, pendidik menyengaja agar anak didik meniru perbuatannya, misalnya disengaja membaca “basmallah” tatkala akan memulai pelajaran, atau mengucapkan “salam” setiap bertemu atau memasuki ruangan, sambil menyuruh siswa untuk menirunya. cara ini lazim dilakukan terhadap anak didik di tk dan di sd. pada macam kedua, guru tidak sengaja melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadinya sesuai dengan norma-norma islam yang dapat dijadikan teladan bagi anak didik. dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak, sesungguhnya mereka peroleh dari melihat. berdo’a dan shalat, misalnya merupakan hasil melihat perbuatan di lingkungannya, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. para ahli psikologi menganggap bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung. sifat meniru ini merupakan metode yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak (ramayulis, 2002 : 252) oleh karena begitu besarnya pengaruh keteladanan, maka guru harus memiliki keteladanan dalam menjalankan tugasnya. dalam melaksanakan proses pembelajaran guru harus berupaya: 1. menerima secara sadar kenyataan tugas sebagaimana adanya baik dalam bentuk perasaan maupun sikap. 2. mengenali kebutuhan, minat dan masalah yang ada pada diri anak didik. 3. memunculkan efek dari suatu kegiatan. pada kenyataannya hampir semua kegiatan pembelajaran diciptakan oleh guru. rangsangan tingkah lakunya menyebabkan anak didik mereaksi secara aktif, sehingga semua aktivitas yang muncul pada diri anak didik merupakan akibat dan kegiatan guru. 4. mempertimbangkan minat anak didik. kemajuan yang diraih anak didik dalam belajar dapat dijadikan titik awal untuk mengetahui perkembangan minatnya. 5. bertindak secara konsisten, artinya selalu bertalian dengan ruang lingkup isi pelajaran yang luas dan mendalam. 6. jelas dalam berbahasa saat menyampaikan materi. kejelasan bahasa yang digunakan oleh guru akan mengundang rasa akrab di kalangan anak didik. 7. menampilkan perilaku secara kooperatif. 8. memiliki sikap untuk berusaha mengembangkan anak didik secara optimal. dalam hal ini guru berusaha menempatkan perannya sebagai pengaruh jalannya pelajaran, sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara utuh dan luwes. 9. meningkatkan prestasi belajar anak didiknya. usaha mendorong motivasi belajar merupakan kegiatan yang paling utama dalam proses pembelajaran. 10. menghargai perubahan-perubahan yang positif dan memperhatikan perbuatan-perbuatan yang negatif. 11. memperteguh reaksi anak didik. reaksi anak didik perlu ditumbuhkan dengan menggunakan berbagai jenis stimulan. 12. bertindak luwes dan sesuai dengan kebutuhan anak didik dan perlakuan yang memberi rasa puas. 13. berupaya meningkatkan pengembangan perbedaan individu anak-anak didik. pembagian kelas ke dalam kelompok dengan adil dan merata, akan berpengaruh pada keberhasilan belajar, pada sistem proses. 14. memantau kemajuan belajar secara terus menerus. dengan sistem bimbingan yang intensif, pemantauan kemajuan belajar dapat dilakukan secara berkesinambungan. 15. berusaha mengikutsertakan dan melibatkan anak didik dalam belajar, dengan mendorong anak didik agar berani mengajukan pertanyaan dan rnenjawabnya. untuk itu guru berusaha dengan pengaruh keteladanannya agar anak didik berani bertanya dan menjawab. 16. menyelaraskan waktu yang tercantum pada program dengan pelaksanaannya. kadang-kadang waktu belajar yang telah ditentukan itu tidak cukup bagi pelaksanaannya. untuk menyelaraskan waktu agar sesuai dengan program, maka guru menambah waktu betajar. 17. menegakkan disiplin, karena disiplin mempakan kunci keberhasilan belajar. 18. bersikap akrab dan antusias. sikap guru demikian membawa efek positif terhadap perubahan tingkah laku anak didik. tingkah laku tersebut cerminan keteladanan guru pada proses pembelajaran yang efektif dan efisien. g. proses pembelajaran mata pelajaran pai proses pembelajaran dalam mata pelajaran pai sebenarnya sama dengan proses pembelajaran pada umumnya, yang membedakan adalah dalam pai proses maupun hasil belajar selalu inhern dengan keislaman yang melandasi aktivitas belajar, mengatasi perubahan yang terjadi serta menjiwai aktivitas berikutnya. proses pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersistematisasi. langkah dari awal hingga akhir proses pembelajaran misalnya, saat memasuki ruangan sambil mengucapkan “salam’ kemudian mengawali belajar membaca “basmalah” mengarahkan siswa ke dalam situasi belajar mengajar. kemudian membaca al-quran dengan tartil selama 5-10 menit secara klasikal sebagai pembiasaan, setelah itu apersepsi, selanjutnya, kegiatan inti diisi dengan penyampaian materi pembelajaran. dalam proses pembelajaran mata pelajaran pai bisa digunakan berbagai metode sesuai situasi: 1. metode dialog (al-hiwar), percakapan-tanya jawab. 2. metode cerita (al-qishoh), memberi pengetahuan dan perasaan keagamaan kepada siswa. 3. metode perumpamaan (al-amtsal), untuk mengungkapkan suatu sifat dan hakikat serta realita sesuatu melalui contoh atau perumpamaan. 4. metode keteladanan (al-uswah), syarat mutlak yang harus melekat pada setiap guru. 5. metode sugesti dan hukuman (al-targhib wa al-tarhib), sugesti adalah janji yang disertai bujukan dan dorongan rasa senang kepada sesuatu yang baik dengan menggunakan ganjaran untuk kebaikan dan hukuman untuk keburukan agar siswa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. 6. metode nasihat/penyuluhan (al-maw‘idzoh), menumbuhkan kesadaran dan menggugah kemauan untuk mengamalkan apa yang dipelajari. apapun metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dan pendidikan islam yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. prinsip-prinsip tersebut meliputi: berpusat pada siswa (student oriented), belajar disertai praktik (learning by doing) menuju proses pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan kompetensi sosial (learning to live together), mengembangkan keingintahuan dan imajinasi, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah (scientific problem solving). h. penutup pendidik dalam konteks ilmu pendidikan islam berfungsi sebagai warasatul anbiya (pewaris para nabi) yang hakekatnya mengemban misi mengajak memotivasi manusia untuk tunduk dan taat pada hukum allah, membentuk kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal shaleh, serta bermoral tinggi. dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha memotivasi peserta didiknya. motivasi dapat merangsang siswa untuk menerima pelajaran dan mengamalkannya. motivasi dapat berupa pujian, hukuman, pengakuan eksistensi siswa, media pembelajaran, teknik dan metode yang influitif yang paling meyakinkan untuk mencapai keberhasilan dalam membentuk sikap dan tingkah laku anak didik agar lebih positif dalam melakukan atau menerima materi pelajaran. saran yang dapat disampaikan dalam konteks ini adalah guru agar terus memotivasi untuk meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran sehingga meningkat pula perkembangan nilai sikap dan prilaku siswa. dalam proses pembelajaran guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, interaktif komunikatif dan menyenangkan siswa sehingga dalam proses pembelajaran akan terjadi perubahan sikap dan perilaku siswa. daftar pustaka: depag ri, 2001. kendali mutu pendidikanagama islam, jakarta: dirjen bagais, _______ 1996. peningkatan wawasan kependidikan guru agama islam. jakarta: proyek pwkga,. ______,.2004.pedoman pai di sekolah umum, jakarta: ditjen bagais, djamaludin h, 1998. kapita selekta pendidikan islam. bandung: pustaka setia. djamaludin darwis, 2004. dinamika pendidikan islam, semarang: rasail. hasan langgulung, 1980. azas-azas pendidikan islam, jakarta: pustaka al-husna. ramayulis, 2002. ilmu pendidikan islam, jakarta: kalam mulia ngalim poerwanto, 1992. lima pendidikan teoritis dan praictis. bandung: rosda karya nana sudjana, 2004.dasar-dasar proses belajar mengajar. bandung: sinar baru algesindo ratna wilis dahar, 1989. teori-teori belajar. jakarta: erlangga. surya, mohamad, 2004. psikologi pembelajaran dan pengajaran. bandung: pustaka bani quraisy undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional. zakiah daradjat, 1994. pendidikan islam dalam keluarga dan sekolah. bandung: pt.remaja rosda karya, biodata penulis: abd. qodir, s.ag, lahir di brebes, 14 mei 1959. alamat rumah: ji. ardi winata, mundu rt. 04 rw. 01 kecamatan tanjung kabupaten brebes 52254. hp :081564915557. alamat kantor: sd negeri i bojong negara jl. raya pangeran diponegoro bojong negara kec. ciledug, kab. cirebon. 345 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 345-364 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.39435. 345-364 the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman program among university students heni nuraeni zaenudin department of communication, faculty of social science education, universitas pendidikan indonesia, indonesia email: heni.nuraeni@upi.edu rika sartika department of general education, faculty of social science education, universitas pendidikan indonesia, indonesia email: rikasartika@upi.edu muhammad endriski agraenzopati haryanegara department of communication – master program, faculty of communication science, universitas padjadjaran, indonesia email: muhammad20207@mail.unpad.ac.id abstract this study is aimed at measuring the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman program among university students. #kangpisman is a top priority program of bandung municipal government to tackle waste management problem. in this sense, the problem of plastic waste has become a global concern about environment, therefore it is a hope that, by promoting #kangpisman, a new lifestyle will make people more aware of 346 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 environmental sustainability. the program was established in 2018, so it is necessary to measure the effectiveness of its communicating strategy. in terms of public communication, the realization of promoting the program should be measured based on its optimal value. the present study seeks to analyse the effectiveness of communication strategy by employing 7c concepts as introduced. the questionnaire was distributed to 300 respondents (based on purposive sampling) which were registered as students of faculty of social sciences education, universitas pendidikan indonesia. validity of the questionnaire is measured by corrected item-total correlation. the analysis shows that communication strategy in promoting #kangpisman was relatively effective by considering the lowest scores of continuity and consistency. it shows that the aspect of consistency in promoting the program should be enhanced. meanwhile, the aspect of credibility had the highest value. therefore, it is a big capital to promote the program through the role model as reflected by the team. in general, all respondents were satisfied of the communication strategy in promoting the program. however, the effectiveness is still potential to be developed in the upcoming time. keywords: communication, effectiveness, environment, kangpisman, strategy introduction waste, specifically on plastic waste, is a significant global issue. a recent study stated that indonesia is the world’s second-largest contributor to plastic pollutants in the oceans (world economic forum, 2020). it is caused by, as stated by wanda (2019), ineffective waste management on land-based waste management, coastal, and ocean waste. the problems in waste management have also been major problem for bandung municipal government. in the middle of changing the management, on 21 february 2005, the leuwigajah dumpsite, bandung, had catastrophic waste avalanche (lavigne, wassmer, gomez, et al, 2014). the accident killed 157 people and buried 71 houses. the day when the accident happened is now called as the indonesian national waste care day (see yudiawan, 2017). in this sense, the government is required to discover practical solution and effective communication in tackling waste management problems. this view is related to the practice of increasing public awareness through publicrelations program. the program is ideally focused on public policy concepts 347 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) as introduced by ripley & franklin (1986) and dunn (1994). the concept mostly covers (1) stakeholders’ perception that the existing phenomenon is a significant problem to be solved; (2) there should be limitation of problem, and (3) organizing constructive support to put the problem as the government’s agenda. public policy is always related to the function of public-relations function. the reason is that public-relations are generally associated with communication activities designed to form and maintain the image and relationship of the institution with the public. lattimore, baskin, heiman & toth (2009) revealed that the recent communication practice has transformed to promote environmental and business elements. as the consequences, each institution is required to re-masure the communication process and the strategies of communication (prindle, 2011). in 2018, bandung municipal government revisited waste management issues. a program called #kangpisman was launched to tackle waste problems in bandung. the program is believed to provide a practical solution in proper waste management. a proper waste management will create proper culture in society, so it is possible to community to contribute in solving the existing waste problems (ispranoto, 2018). #kangpisman is a social campaign conducted by bandung’s publicrelations officer in 2018. it is intended to be a collaboration program between the government, citizens, private sectors, and related parties in structuring more advanced waste management through kang (kurangi/reduce the waste), pis (pisah/separate the waste), and man (manfaatkan/take benefit from the waste). the program is also a response to the fact that bandung donates 1,500 tons of plastic waste in a day (bandung municipal government, 2018). waste management is also related to the aesthetic value of a city, therefore the government is consider to issue the regional regulation (perda) 11/2005 on city order, cleanliness, and beauty. the regulation contains sanctions that apply to individuals, business, and other institutions that are found to be violating the regulation. the sanction can be in the form of fine of rp. 250,000 – rp. 5.000.000. the regulation authorizes the public order agency (satpol pp) to impose fines on violators. #kangpisman is intended to be a social movement. to create a social movement, it is necessary to implement proper public communication strategy in promoting a certain program. therefore, the implementation of certain strategies conducted by bandung’s public-relations officer should be examined 348 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 to see the effectiveness of transferring information and public perception regarding the program. a specific program that has positive public perception can be considered to be a qualified program. according to data from 2010-2014 on the implementation of the prsa silver anvil, it showed that public-relations programs with a high level of appreciation were only 4,2%. the fact reflects the necessity to strengthen programs with public involvement by measuring its effectiveness and public satisfaction (watson & noble, 2007). the measurement of programs on policy communication is once more important. a classic study by lindenmann (1993) showed that 57,4% of respondents believed that the outcome of a public-relations program is measurable and 75,9% of respondents agreed that a specific study could be conducted to uncover professional policy communication strategies as part of program planning. the findings was based on responses provided by 945 potential respondents from large companies, wholesalers and professional associations, large non-profit organizations, and 20 consulting and academic institutions in the field of public-relations. prior studies have shown the analysis on environmental campaign conducted by bandung municipal government. perbawasari, sjoraida, & lestari (2016) have displayed a fact that the government has performed an effective strategy in transferring information. unfortunately, no evaluation has been performed in regard with the implementation of the program. the evaluation is always necessary no matter the program get positive or negative perception. a research team from bogor agricultural university has also measured the effectiveness of policy communication on yard optimization program. the study employed different effectiveness parameters, namely cognitive, affective, and conative functions. based on questionnaire distributed to 100 respondents in mulyasari village, karawang regency, it can be concluded that the effectiveness of policy communication can be regarded to the achievement of government’s objectives (permana, sarwoprasodjo, susanto, & saleh, 2011). in addition, asmuni, hussin, khalili, & zain (2015) show the role of retail stores and convenience stores in reducing plastic waste in malaysia through the concept of communication. 45 volunteers in three consecutive days have identified that 52,3% of consumers has successfully reduced the massive use of plastic bags. the present study focuses on the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman among university students. it is based on the 349 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) assumption that the effectiveness of public communication is underpinned by the increase of public knowledge as the result of transferring information. #kangpisman is a social movement intended to be a practical solution to create zero waste lifestyle as stated in the vision and mission of the bandung municipal government in 2018-2023 (solehudin, 2019). based on preliminary identification, instagram account @kangpisman until march 3, 2019 has 4.020 followers. this is certainly not comparable to the large population of bandung city, which amounts to 2,503,708 people (bandung city central bureau of statistics, 2019). thus, the effectiveness of this program needs to be reviewed whether it has a big impact, especially on student groups as one of the largest internet users (apjii, 2019). this study is aimed at measuring the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman program among university students. by doing so, the results of study are expected to provide significant inputs and valuable feedbacks for the betterment of the upcoming programs. figure 1 is the example of #kangpisman media promotion. figure 1: #kangpisman media promotion the present study also considers the recent development of public-relations functions. it is a fact that public-relations now put its attention to environmental 350 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 sustainability in a certain organization. environmental sustainability issues are related to theories and implementation of public-relations function. rivero & theodore (2014) have explained that environmental, sociological, and institutional elements need to be promoted proportionally to the external and internal public through the use of public-relations efforts to provide updated information to stakeholders and the public. this is the focus of the present study since #kangpisman is closely related to sustainable development goals (sdgs) launched by the united nations to ensure sustainable consumption and production patterns. a related goal is to substantially reduce waste production through prevention, reduction, recycling, and reuse in 2030. literature review in general, communication can be defined as the process of delivering communicators to communicants in order to convey information or to change attitudes or behaviour (effendy, 2000). effective communication can be labelled to the situation where someone succeeds in conveying the intended information. sharon (2017) in more specific explanation states that effective communication can be labelled to the situation where the stimulus and the intended information provided by a speaker is perceived and understood by the interlocutor. according to cutlip, center, & broom (2008), there are three elements of communication, namely communicator, message, and interlocutor. effective communication requires efficiency from all parties on these three elements, taking into account the main principles in implementing public relations programs through 7c elements in the communication process, including: credibility, context, content, clarity , continuity and consistency, channel, and capability of the audience (cutlip, center, & broom, 2008; sharon, 2017). policy dissemination is important in realizing common perceptions. however, in the governmental context, it is necessary to minimize communication patterns that are still elite-centric and only focus on the political elite (pratamawaty, dewi, & trulline, 2019). disseminating policies implemented by an institution and implementing relevant program development for community development are a form of corporate responsibility to the public (wasesa & mcnamara, 2005). this responsibility also needs to be considered by 351 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) government. the respective analogy can also be applied to the implementation of policy dissemination performed by government. credibility is the perception of a person or group of people on source of information. in communication process, the credibility factor significantly determines the success of a communication process, especially the persuasion process. people will be more easily influenced by people who are considered to have credibility. there are three factors that shape credibility, namely expertise, trustworthiness, and attractiveness (nuraeni, sukarelawati, & fitriah, 2015; winoto, 2015). the credibility component is activated by mutual trust between two parties in communication setting. credibility can result effective communication in the sense that public perceive positive perception on the dissemination program based on the speaker’s credibility (sharon, 2017). communication does not occur in a vacuum, but in a particular context or situation. broadly speaking, the contexts in terms of external factors consist of: first, aspects such as climate, weather, air temperature, room shape, colour, place arrangement, number of participants, and available tools to convey a message; second, psychological aspects, such as: attitudes, tendencies, suspicions, and emotions of communication participants; third, social aspects, such as: group norms, social values, and cultural characteristics; and fourth, the aspect of time, namely when is the right time to communicate (mulyana, 2014). context is a condition in which a situation occurs. physical context includes rooms, real objects, scenery, and so on. context, by referring to sociopsychological factors, is related to factors such as the status of the people involved in the communication relationship, their role, and the level of seriousness. communication context consists of: physical context, social context, historical context, psychological context, and cultural context (mulyana, 2014). cutlip, center, & broom (2008) have argued that the context in policy communication must reflect actual fact. the context component can be said to be effective when the community get clear information of a certain program. the content component must have a certain meaning for the interlocutor and must relate to the recipient’s situation (sharon, 2017). the effective content must provide clear, appropriate, and accountable information to the target community. the dissemination of program must be interesting and allows the interlocutor to understand the information. clarity is related to the arrangement of information in the form of understandable sentence structures for the interlocutor. the clarity should be implemented through simple terms. the simple terms can be more 352 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 understandable and do not provide misunderstanding issues. the clarity component can be said to be effective if it provides information to the public by using simple language or words so that it is easy to understand and makes people interested in implementing a program (sharon, 2017). continuity is a movement or program that is mutually sustainable and consistent with a specific goal. continuity and consistency components are never-ending communication processes (sharon, 2017). the components of continuity and consistency have an effective value in the sense that the community consider that an information dissemination program must be sustainable so that it is not interrupted in one environment. this information can be passed on to other community groups which have not participated in a program. channel is a tool used by sources to convey messages to the interlocutor. channel also refers to the form of the message from the way the message is conveyed. the presentation of the message here is direct message (face to face) or through printed media (newspapers) or electronic media (radio and television) (mulyana, 2014). the speaker will choose the right channel depending on the situation and the goals to be achieved. cutlip, center, & broom (2008) explained that the channel component is a communication channel or communication tool that already exists and must be used. in addition, in the channel component, there are some activities to select channels according to the target public. the used channel can be said to be effective in the sense that people consider that dissemination program uses a lot of media and can support the success of the promotion. the media can be in the form of printed media (brochures, newspapers, and magazines), social media (twitter, facebook, and others) and websites. thus, the public will be interested in the dissemination program since there are many channels to access it. the component of capability of the audience is a communication activity that must consider the abilities of the audience. communication will be highly effective if it is easily understood by the audience (sharon, 2017). the capacity or ability of the audience is said to be effective if the community consider that in the dissemination program there are sources who understand the needs of the community. communication can have a significant influence on the implementation of public policies, where inappropriate communication can have negative impacts or results for the implementation of the policies. the dimensions of 353 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) communication that can have an influence on the implementation of public policy include: transmission, consistency, and clarity (ramdhani & ramdhani, 2017). the achievement on public policies implementation requires great understanding, clear objectives, and target groups. this concept can reduce the imbalance between planning and implementing program policies. the imbalance issues will result resistance to the respective program (afandi & warjio, 2015). in general, there are three important things about the policy communication process, namely transmission, consistency, and clarity (ratri, 2014). transmission means that public policies are conveyed not only to policy implementers but also to community groups who are the target of the policy and other parties who are direct or indirect stakeholders in the sustainability of the policy. consistency is related to consistent and clear instructions in implementing the program. it will encourage people who are implementing policies to take appropriate actions in implementing the policy. clarity requires the unambiguous statements related to purpose, objective, target, and substance of the policy. methods this is a quantitative study. kriyantono (2014) defines quantitative research as a study which describes or explains a problem in which the results can be generalized. it is compatible with the research problems since the researchers are able to see the actual description and facts related to the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman program among university students. the present study was conducted in eight months starting from march to november 2020. the research site was at faculty of social sciences education, universitas pendidikan indonesia, bandung. this is in accordance with the research limitations stated in the present study. the present study employed quantitative research approach, namely field research with statistical data analysis by distributing questionnaires to predetermined respondents. sugiyono (2014) explains that quantitative research is a method that is often paired with traditional methods, which are scientific, positivistic, and discovery methods. this method is called quantitative since the data are in the form of numbers and the analysis uses statistics. based on the level of explanation, this research is a descriptive research. it is a research 354 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 aiming at findings facts using appropriate interpretations. descriptive research seeks to formulate how activities, attitudes, views, and concepts influence a phenomenon happening in the community. the population in this study were students of faculty of social sciences education, universitas pendidikan indonesia residing in bandung. since there was no real data about students’ residency, the sampling was carried out in an infinite population. the criteria of the study were as follows: (1) participants are citizen of bandung as proven by national identity card (shown when filling out the questionnaire), (2) participants are registered as students of faculty of social sciences education, universitas pendidikan indonesia (proven by showing student identity card), and (3) participants have seen or accessed information related to #kangpisman. the sample is part of the number and characteristics of the population (sugiyono, 2017). in addition, the determination of samples was based on formula introduced by lemeshow & david (1997) with a confidence score of 95%. the formula resulted score 96,04 so the number of respondents in the present study is 300 respondents. it can be concluded that the respondents in this study were 300 students of the indonesian education university (upi) at the faculty of social science education. the present study employed probability sampling technique. sugiyono (2014) explained that, in probability sampling, all elements of the population have equal opportunity to be selected as members of the sample in the study. sampling in this study used simple random sampling. the determination was based on random population without considering the strata in the population. those data is taken by using electronic form and validated by each respondent e-mail address that should using @upi.edu or @student.upi. edu domain. the research was conducted by distributing questionnaire. the questionnaire had been prepared with 20 statements containing 7c elements from cutlip, center, & broom (2008). the questionnaire was filled out through paper and pen by respondents. the measurement scale was used to support the results of field research. the technique of making a scale is a technique of sorting in a continuum to quantify data from the measurement of a variable (ardial, 2014). the present study used interval scale with likert model (see likert, 1932). in the likert scale, the scale has positive and negative scores in the range of 5-1. sugiyono (2014) stated that the use of a measurement scale with likert scale aims to measure the attitudes, opinions, and perceptions of an individual 355 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) or group on a social phenomenon. the pearson product moment formula (see pearson, 1895) was used to conduct correlation test. the purpose of using this formula was to determine a quantity that states whether or not the relationship of a variable is strong compared to other variables (ardial, 2014). instrument reliability test can be conducted for internal or external contexts. in external context, the test can be done with test-retest (stability), equivalent, and a combination of both. in external context, consumer reliability can be done by analysing the consistency of the items in the instrument with certain techniques (sugiyono, 2014). the formula used in testing the reliability of the research instrument was the cronbach alpha coefficient (see cronbach, 1951). besides, in order to validate the instrument, researcher using corrected item-total correlation. this correlation could be used if the item of the instrument are not reaching 30 question items (kusnendi, 2008). results and discussion at the initial stage, the study was conducted by measuring demographic elements. based on the data of 300 respondents, it was found that the characteristics of respondents based on gender consisted of 225 female respondents (equivalent to 75%) and 75 male respondents (equivalent to 25%). the major respondents in this study were female; however, this study does not focus on gender perspective in analysing data. the variables in this study were focused on the effectiveness of policy communication by using the 7c elements proposed by cutlip, center, & broom (2008). the questionnaire had been prepared with 20 statements containing elements of the framework of implementing public-relations including: credibility, context, content, clarity, continuity and consistency, channel, and capability of the audience. the components are required to be measured in order to obtain research findings. the formula says that the average score of variable components above 0,5 reflects ineffectiveness, meanwhile the average score which is equal or greater than 0,5 reflects effectiveness. the first sub-variable in this study is the element of credibility, which emphasizes public opinion on the credibility of the presented information. in this study, the credibility element is measured by considering three statements and the results are as shown in table 1. 356 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 tabel 1: results on test of credibility and context components tests components question mean (statement) mean (component) credibility 1 0.78 0.792 0.86 3 0.73 context 4 0.71 0.755 0.83 6 0.72 table 1 shows that each statement submitted in the study have score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the credibility test component is “information received by the public can be trusted, such as procedures for reducing household waste” with a mean score of 0.86. meanwhile, the third statement regarding information services carried out by the team received the lowest score in the test component with a mean score of 0.73. the credibility test component has a score of 0.79 which is classified as an effective test component. the second sub-variable in this study is the context element which emphasizes the public opinion in seeing the program dissemination based on the scope of program discussion and program implementation perceived by public. the results show that each statement submitted in the study has score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the context test component is “#kangpisman is a means of giving suggestion to the bandung municipal government regarding the waste problem” with a mean score of 0.83. meanwhile, online and offline dissemination program in order to give information to public received the lowest score with a mean score of 0.71. the context test component has a score of 0.75 which is classified as an effective test component. the third sub-variable in this study is the element of content which considers how the audience perceives the content of the information conveyed in the dissemination program series. in this study, the content element was measured by considering three statements and the results were displayed in table 2. 357 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) tabel 2: results on test of content and clarity components tests components question mean (statement) mean (component) content 7 0.65 0.638 0.64 9 0.61 clarity 10 0.73 0.69 11 0.65 table 2 shows that each statement submitted in the study have score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the content test component is “#kangpisman can provide clear and detailed information about the steps to utilize waste, so that the students can participate” with a mean score of 0.65. meanwhile, the respondents put the dissemination program in sub-district areas in bandung as the lowest score in this component with a mean score of 0.61. the content test component has a score of 0.63 which is classified as an effective test component. the fourth sub-variable in this study is the element of clarity which considers how the audience gives perceptions regarding the clarity of information during the program. in this study, the clarity element was measured through two statements and the results were shown in table 2. table 2 shows that each statement submitted in the study have score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the content test component is “the transferring information performed by #kangpisman prioritizes information clarity” with a mean score of 0.73. meanwhile, the respondents put the transferring information related to procedural aspects as the lowest score with a mean score of 0.65. the content test component has a score of 0.69 which is classified as an effective test component. the fifth sub-variable in this study is the element of continuity and consistency which focus on public perception regarding the availability of information and long-term perspective about dissemination program. in this test component, dissemination program is also considered by seeing the consistency of information during the program. in this study, the elements of sustainability and consistency were measured by considering two statements and the results were displayed in table 3. 358 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 tabel 3: results on test of continuity, consistency, and channel components tests components question mean (statement) mean (component) continuity and consistency 12 0.66 0.59 13 0.52 channel 14 0.56 0.65 15 0.64 16 0.78 17 0.65 table 3 shows that each statement submitted in the study have score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the content test component is “#kangpisman performs consistent information dissemination” with a mean score of 0.66. the continuity and consistency test components have a score of 0.59 which is classified as an effective test component. the sixth sub-variable in this study is the channel element (information channel) which considers the perceptions of the related audience in which the dissemination program information appears to be in accordance with daily activities. in this study, the elements of the information channel were measured by considering two statements and the results were displayed in table 3. table 3 shows that each statement submitted in the study have score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the content test component is “#kangpisman utilizes social media (instagram and twitter) to transfer understandable information” with a mean score of 0.78. the information channel test components have a score of 0.65 which is classified as an effective test component. the seventh sub-variable in this study is the element of capability of the audience, which considers the audience perceptions regarding how well the information is received by the audience as a whole or partial. in this study, the element of audience capability was measured by considering three statements and the results were displayed in table 4. 359 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) tabel 4: results on test of capability of the audience components tests components question mean (statement) mean (component) capability of the audience 18 0.71 0.71 19 0.78 20 0.65 table 4 shows that each statement submitted in the study have score that can be classified as effective representation. the statement with the highest score in the content test component is “#kangpisman performs online dissemination program which can give information suitable with students’ capability in capturing information” with a mean score of 0.78. the capability of the audience component has a score of 0.71 which is classified as an effective test component. in some of the sections, the researchers have described the partial results by analysing each item and processing each test component. all of the test components measured in the study can be seen in table 5. tabel 5: results of the calculation of the questionnaire on the overall test components tests components mean (component) credibility 0.79 context 0.75 content 0.63 clarity 0.69 continuity and consistency 0.59 channel 0.65 capability of the audience 0.71 final average 0.67 table 5 shows the average of each component with the credibility component (as the component with the greatest value) has a score of 0.79. consecutively, the context component has a score of 0.75, the content component has a score of 0.63, the clarity component has a score of 0.69, the continuity and consistency component has a score of 0.59 (the component with 360 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 the lowest score), the channel component has a score 0.65, and the capability component of the audience has a score of 0.71. in general, it can be seen that the final mean of all components is 0.67. the average credibility component has the highest score with 0.79 point. the score reflects effectiveness. this component describes the student’s assessment of dissemination program on the element of trust in source persons is classified as ‘good’. these sources can direct information to the public. the context component has a score of 0.75. the score reflects effectiveness. this component describes the student’s assessment of the accessibility and clarity of content displayed by the team is classified as ‘good’. moreover, the program is also perceived as a forum to construct political aspiration regarding environmental issues. for the content component, it has a score of 0,63. the score reflects effectiveness. it also indicates that the team has successfully transferred information to public about the program in appropriate method. this can properly support the delivery of information to the target community as a whole and does not get any significant distraction or noise. for the clarity component, it has a score 0.69. the score reflects effectiveness. the element of clarity includes invitation and information that can be received well by public. the provided invitation and information can attract all elements to engage in the program. the channel component has a score of 0.65. the score reflects effectiveness. all information channels (offline and online platforms) are employed to support the program dissemination. even though it has been considered effective, the effectiveness score for offline platform is considered to be lower than online platforms. the existing dissemination program should be strengthened by re-presenting offline advertisements as discussed by the respondents. the capability of the audience component has a score of 0.71. the score reflects effectiveness. the team, based on respondents’ view, has taken the capability of audience into account of transferring information. the compatibility of message and audience’s capability is a key factor in providing well-received information. the continuity and consistency components have a score of 0,59. the score reflects effectiveness. the component pays attention to the element of accessibility and availability of information. the respondents consider that 361 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) information regarding #kangpisman is gradually difficult to be accessed in public spaces. however, the previous information had a consistent message so public can remember it for a long time. the final average score is 0.67. it illustrates that the existing dissemination program can be classified as effective but still needs to be enhanced. given the range of score is 0-1, the score 0.67 presents a distance from 1. even so, the existing dissemination program attracts the element of audience; in this sense, university students. conclusion in general, the findings have answered the research questions. the present study has uncovered a description of the effectiveness of policy communication in promoting #kangpisman program. all components show that the program has effective dissemination strategy under the framework of policy communication. the analysis of 7c components has proven the assumption. however, the statistical results are still potential to be enhanced through the development in dissemination program. by leaning on the results of analysis, the present study proposes some recommendations. the elements of continuity and consistency have the lowest average score; therefore it should be the focus of evaluation for the related parties. as stated by cognitive dissonance theory, humans will focus on attitudes, values, and beliefs depending on how attitudes are formed. nevertheless, the elements of concept in practical activity have positive perception. for the future studies, the present study can be developed to discuss the performance of dissemination concept in the future time. in addition, the present study can be used as a reference for the government and field officers to make improvements in terms of the consistency of message in encouraging public involvement. at last, it is also potential to discuss digital generation perception about the program through social media activities. references afandi, m. i., & warjio. (2015). implementasi peraturan daerah kabupaten asahan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi deskriptif di kelurahan bunut barat kecamatan kota kisaran barat). jurnal administrasi publik, 5(2), 92–113. apjii. (2019). penetrasi & profil perilaku pengguna internet indonesia tahun 2018. accessed from www.apjii.or.id 362 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 ardial. (2014). paradigma dan model penelitian komunikasi. bumi aksara. bandung city central bureau of statistics. (2019). statistik daerah kota bandung 2019. acccessed from https://bandungkota.bps.go.id/ publication/2019/12/04/040296bb302fa5f1d72f53a4/statistik-daerahkota-bandung-2019.html bandung municipal government. (2018). laman resmi kangpisman kota bandung. accessed from https://www.kangpisman.com/ cronbach, l. j. (1951). coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334. doi: 10.1007/bf02310555 cutlip, s., center, a. h., & broom, g. m. (2008). effective public relations. prentice hall. dunn, w. n. (1994). public policy analysis: an introduction. prentice hall. effendy, o. u. (2000). komunikasi: teori dan praktek. remaja rosdakarya. ispranoto, t. (2018, october 10). wali kota bandung kampanyekan “kang pisman” untuk kelola sampah. accessed from https://news.detik.com/ berita-jawa-barat/d-4250255/wali-kota-bandung-kampanyekan-kangpisman-untuk-kelola-sampah kriyantono, r. (2014). teknik praktis riset komunikasi (1st ed.). kencana. kusnendi. (2008). model-model persamaan struktural: satu dan multigroup sampel dengan lisrel. alfabeta. lattimore, d., baskin, o., heiman, s. t., toth, e. l. (2009). public relations: the profession and the practice, third edition. the mcgraw-hill companies. lavigne, f., wassmer, p., gomez, c. et al. (2014). the 21 february 2005, catastrophic waste avalanche at leuwigajah dumpsite, bandung, indonesia. geoenviron disasters, 1(10), 1-12. doi: 10.1186/ s40677-014-0010-5 lemeshow, s. & david, w. h. jr. (1997). besar sampel dalam penelitian kesehatan. gadjah mada university press. likert, r. (1032). a technique for the measurement of attitudes. archives of psychology, 140. 1-55. lindenmann, w. k. (1993). an ‘effectiveness yardstick’ to measure public relations success. public relations quarterly, 38, 7–10. mulyana, d. (2014). ilmu komunikasi suatu pengantar. remaja rosdakarya. nuraeni, n., sukarelawati, s., & fitriah, m. (2015). hubungan antara kekuatan 363 the effectiveness of policy communication ... (heni nuraeni zaenudin, rika sartika, muhammad endriski a.h.) kredibilitas komunikator dalam komunikasi interpersonal dengan kepuasan pelanggan di rancamaya golf dan country club di kabupaten bogor. jurnal komunikatio, 1(1), 1–15. doi: 10.30997/jk.v1i1.117 pearson, k. (1895). notes on regression and inheritance in the case of two parents. proceedings of the royal society of london, 58. 240-242. perbawasari, s., sjoraida, d. f., & lestari, v. a. (2016). proses public relations dalam program gerakan pungut sampah pemerintah kota bandung. jurnal penelitian komunikasi, 19(2), 95–108. doi: 10.20422/jpk.v19i2.59 permana, r., sarwoprasodjo, s., susanto, d., & saleh, a. (2011). efektivitas komunikasi program optimalisasi lahan pekarangan (kasus program kawasan rumah pangan lestari di desa mulyasari kecamatan ciampel kabupaten karawang jawa barat). jurnal komunikasi pembangunan, 9(1), 20–28. doi: 10.46937/920119038 pratamawaty, b. b., dewi, e. a. s., & trulline, p. (2019). model strategi komunikasi politik sosialisasi kebijakan masyarakat ekonomi asean di bandung barat. jurnal kajian komunikasi, 7(2), 211-228. doi: 10.24198/ jkk.v7i2.23362 prindle, r. (2011). a public relations role in brand messaging. international journal of business and social science, 2(18), 32-36. ramdhani, a., & ramdhani, m. a. (2017). konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. jurnal publik, 3(1), 1–12. doi: 10.1109/icmens.2005.96 ratri, d. k. (2014). implementasi peraturan walikota nomor 36 tahun 2013 tentang kebijakan kota layak anak. jurnal ilmu pemerintahan ub, 1(2), 1–13. ripley, r. b. & franklin, g. a. (1986). policy implementation and bureaucracy. brooks/cole. rivero, o., & theodore, j. (2014). the importance of public relations in corporate sustainability. global journal of management and business research, 14(4), 1–5. https://globaljournals.org/gjmbr_volume14/4the-importance-of-public-relations.pdf sharon, h. (2017). efektivitas komunikasi humas dalam sosialisasi program sim online oleh satlantas polrestabes surabaya. jurnal e-komunikasi, 5(1), 5-13. http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/ article/view/6152/5649 solehudin, m. (2019, september 20). ini program kerja satu tahun 364 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 345-364 oded-yana pimpin bandung [this is the program in first year of oded-yana for bandung]. accessed from https://news.detik.com/ berita-jawa-barat/d-4714446/ini-program-kerja-satu-tahun-oded-yanapimpin-bandung/3 sugiyono. (2014). metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d. alfabeta. sugiyono. (2017). metode penelitian. alfabeta. wanda. (2019). upaya indonesia menanggulangi limbah plastik dari belanda. jom fisip, 6(1), 1-12. wasesa, a., & mcnamara, j. (2005). strategi public relations. gramedia pustaka utama. watson, t., & noble, p. (2007). evaluating public relations: a best practice guide to public relations planning, research and evaluation (second ed.). kogan page. winoto, y. (2015). penerapan teori kredibilitas sumber (source of credibity) dalam penelitian-penelitian layanan perpustakaan. edulib, 5(2), 1–14. world economic forum. (2020). radically reducing plastic pollution in indonesia: a multistakeholder action plan national plastic action partnership. wec. yudiawan, d. (2017, february 21). #klipingpr tragedi longsor sampah di tpa leuwigajah [catastrophic waste avalanche at leuwigajah dumpsite]. accessed from https://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/pr-01274832/klipingpr-tragedi-longsor-sampah-di-tpa-leuwigajah 394179?page=2 65 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli melalui pemaknaan anggota gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu gilang gumelar ge.gumelar99@gmail.com hanny hafiar hannyhafiar@gmail.com priyo subekti priyo.subekti@gmail.com fakultas ilmu komunikasi, universitas padjadjaran abstract this research try to investigate the using of language by deaf. the theory used in this research is the theory of phenomenology schutz. this research used constructivism paradigm with phenomenology as the kind of research. data collection techniques that used are in-depth interviews, participatory observation, and the study of librarianship, the collecting techniques of key informants by snowball sampling. while the data analysis techniques using three stages, the first is reduction, the second is rendering, and the third is the withdrawal of the conclusion. validity of data uses triangulation techniques sources and triangulation techniques. the results of this research show that the meaning of bisindo as deaf culture for the informants who are the member of dpc gerkatin jawa barat, is categorized as affirmative meaning. the meaning of the affirmative that is owned by the informants is when the informants consider that bisindo as deaf culture, is an interest and pride. the study also found motifs belonging to the informants in lifting the existence of bisindo as deaf culture, not only the cause-motif but also the purpose-motif. the informant’s experience, include the early experience in how they get interest to bisindo, the experience of using bisindo, and the experience to raise the existence of bisindo as deaf culture that finally those communication experiences affect the way informants in conducting follow-up. abstrak penelitian ini mengkaji tentang bahasa yang digunakan kaum tuli. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi schutz. penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian fenomenologi. teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan key informant dengan cara snowball sampling. sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. hasil penelitian ini menunjukan bahwa makna bisindo informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.65-78. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.17727 66 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan tuli di indonesia memiliki dua bahasa isyarat yang sering digunakan. pertama, sistem bahasa isyarat indonesia atau sibi. kedua, bahasa isyarat indonesia atau bisindo. sibi merupakan bahasa isyarat yang diciptakan oleh alm. anton widyatmoko mantan kepala sekolah slb/b widya bakti semarang bekerjasama dengan mantan kepala sekolah slb/b di jakarta dan surabaya. sibi telah memiliki kamus yang diterbitkan oleh pemerintah dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah khususnya slb/b untuk tuli di indonesia sejak tahun 2001. keberadaan sibi begitu populer di sekolah-sekolah slb/b di indonesia. “pihak sekolah dan juga para guru menggunakan sibi sebagai bahasa pengantar materi pembelajaran pada siswa tuli”. (winarsih, 2007) penggunaan sibi tidak sepenuhnya diterima dan digunakan oleh tuli. seringkali tuli mengalami kesulitan dalam menggunakan sibi untuk komunikasi seharihari. hal ini karena penerapan kosakata yang tidak sesuai dengan aspirasi dan nurani tuli, terlebih penerapan bahasa yang terlalu baku dengan tata bahasa kalimat bahasa indonesia yang membuat kesulitan tuli untuk berkomunikasi. kemudian dalam sibi ditemukan banyak pengaruh alami, budaya, dan isyarat tuli dari luar negeri yang sulit dimengerti sehingga sibi sulit dipergunakan oleh tuli untuk berkomunikasi. sibi hanya dapat digunakan sebagai bahasa isyarat di sekolah dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahasa isyarat komunikasi seharihari tuli dalam berkomunikasi. tuli yang mengalami kesulitan menggunakan sibi banyak memilih menggunakan bisindo sebagai bahasa interaksi mereka. alasannya, bisindo merupakan bahasa isyarat alami budaya asli indonesia yang dengan mudah dapat digunakan dalam pergaulan isyarat tuli sehari-hari. bisindo merupakan bahasa isyarat yang dipelajari secara alami oleh tuli sehingga bisindo seperti halnya bahasa daerah dan memiliki keunikan di tiap daerah. kecepatan dan kepraktisannya membuat tuli lebih mudah memahami meski tidak mengikuti aturan bahasa indonesia sebagaimana yang digunakan sibi. bahasa isyarat mampu menunjukan identitas seorang tuli. saat tuli berada di tengah-tengah masyarakat, bahasa isyaratlah yang menjadi penanda keberadaan tuli untuk mudah dikenali. selain itu, keberadaan bahasa merupakan bagian dari budaya seseorang tak hanya untuk tuli tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. bahasa isyarat pun demikian, keberadaan nya tak bisa terlepas dari hasil budaya tuli. bahasa isyarat merupakan ciri khas dan hasil interaksi alami yang terjadi antara tuli dan lingkungan nya. penolakan sibi yang berasal dari tuli dan dukungan terhadap bisindo dilatarbelakangi keterwakilan bahasa isyarat akan budaya tuli. kemunculan sibi yang mengadopsi bahasa isyarat amerika dinggap oleh banyak tuli tidak mewakili budaya tuli indonesia. sebagai budaya tuli bagi para informan yang merupakan anggota gerkatin dpc jawa barat dikategorikan sebagai makna afirmatif. makna-makna afirmatif yang dimiliki para informan adalah ketika informan menganggap bisindo sebagai budaya tuli adalah sebuah kepentingan dan kebanggaan. penelitian ini juga menemukan motif-motif yang dimiliki informan dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli, baik itu motif sebab atau motif tujuan. adapun pengalaman yang dimiliki informan, meliputi pengalaman awal ketertarikan pada bisindo, pengalaman menggunakan bisindo, dan pengalaman mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli yang akhirnya pengalaman komunikasi tersebut mempengaruhi cara informan dalam melakukan tindak lanjut. keywords: meaning construction, bisindo, deaf culture. 67 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... berbeda dengan sibi, bahasa isyarat indonesia (bisindo) yang belakangan ini mulai diperjuangkan oleh gerakan untuk kesejahteraan tunarungu indonesia (gerkatin). bisindo dianggap lebih mewakili budaya tuli indonesia karena mampu merepresentasikan budaya tuli indonesia. isyarat bisindo muncul secara alami dari interaksi tuli dengan lingkungannya sejak kecil. bisindo memiliki keuikan seperti halnya bahasa daerah. isyarat pada bisindo juga dipengaruhi oleh interaksi nilai-nilai dari tiap daerah. hal ini pula yang menjadikan bisindo memiliki keberagaman isyarat di tiap daerah yang berbeda. hingga saat ini, anggota gerkatin dpc jawa barat terus aktif mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. mereka berharap agar tuli menyadari jika sibi yang digunakan selama ini bukanlah bagian dari budaya tuli indonesia. mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli dirasa perlu dilakukan oleh tuli untuk bisa menyadari keberadaan dan hak-haknya sebagai tuli. semangat untuk menyuarakan hak-hak tuli dan untuk mendapat pengakuan dengan mengangkat ‘bisindo sebagai budaya tuli’ telah menyatu dan melekat pada anggota gerkatin dpc jawa barat. hal ini menimbulkan pertanyaan bila dukungan untuk mengangkat ‘bisindo sebagai budaya tuli’ telah menjadi suatu yang penting bagi mereka, lalu bagaimana konstruksi makna yang terbentuk dalam persepsi dan pola pikir anggota gerkatin dpc jawa barat. mengangkat eksistensi ‘bisindo sebagai budaya tuli’ yang mereka lakukan tentunya memiliki makna tersendiri bagi orang-orang tuli anggota gerkatin jawa barat. kemunculan sibi yang berasal dari orang dengar tanpa mengikutsertakan tuli menjadi alasan kuat terhadap penolakan yang dilakukan oleh tuli. penolakan sibi yang dilakukan oleh gerkatin dpc jawa barat juga merupakan bentuk perjuangan pengakuan identias diri sebagai tuli. fenomena komunikasi yang dibangun gerkatin dpc jawa barat dalam memandang bisindo sebagai bagian dari budaya tuli sudah berjalan dengan konsisten. maka, bagaimana anggota gerkatin dpc jawa barat mengkonstruksi makna ‘bisindo sebagai budaya tuli’ perlu ditinjau lebih jauh dimana para anggota memiliki pengetahuan, pengalaman dan tujuannya masing-masing untuk ikut melakukan kegiatan tersebut. hal itu kemudian dapat mendorong anggota gerkatin dpc jawa barat untuk terus aktif dalam mengangkat eksistensi ‘bisindo sebagai budaya tuli’ pada tuli lain yang belum menggunakan bisindo. berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka fokus dari penelitan ini adalah:konstuksi makna bisindo sebagai budaya tuli bagi anggota gerkatin dpc jawa barat. kajian pustaka terdapat beberapa penelitain sejenis yang dapat dikaji berkaitan dengan masalah tuli. secara definitif, terdapat beberapa penjelasan mengenai batasan tuli, tergantung konteks pembahasan yang sedang dikaji, seperti definisi berikut ini: kelainan indra pendengaran atautunarungu secara medis dikatakan, jika dalam mekanisme pendengaran karena sesuatu dan lain sebab terdapat satu atau lebih organ mengalami gangguan atau rusak. akibatnya, organ tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya untuk menghantarkan dan mempersepsi rangsang suara yang ditangkap untuk diubah menjadi tanggapan akustik (abdullah, 2013) bagi masyarakat awam, para penyandang tuna rungu ini tidak mudah untuk langsung dikenali, sehingga secara kasat mata seorang penyandang tuna rungu tidak memiliki perbedaan yang dapat langsung diidentifikasi dibandingkan dengan jenis disabilitas yang lain karena: “kecacatan rungu merupakan salah satu jenis kecacatan yangsecara lahiriah tak tampak, karena kecacatannya terdapat di dalam indra pendengaran sehingga sering dianggap sebagai kecacatan yang lebih ringan dibandingkan dengan kecacatan lain. padahal kecacatan ini mempunyai dampak serius bagi penyandang cacatnya”(simanjorang, 2013). namun demikian, “stigma negatif 68 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 terhadap disabilitas sudah beredar luasdidalampergaulan masyarakat” (nurhayati, 2016). stigma ini juga turut dialami oleh disabilitas tuna rungu. pada beberapa lapisan masyarakat, stigma dapat dikenali dengan adanya penjulukan yang merendahkan, misalnya pada etnis tertentu penyandang tuna rungu beberapa kali mengalami peristiwa dikatai bonge atau torek bahkan congek. padahal ketiga istilah tersebut memiliki arti berbeda namun sama-sama dilontarkan sebagai penjulukan berkonotasi negatif. stigmatisasi tersebut, bergulir menjadi sebuah perilaku yang bersifat diskriminatif, contohnya: “saat gencar-gencarnya kampanye calon legislator dan calon presiden melalui media massa, khususnya radio, televisi dan internet, tak ada satupun media yang menyediakan penterjemah bahasa isyarat dalam pertemuan tersebut”(salim, 2015). padahal penyandang tuna rungu memiliki kebutuhan berbahasa yang berbeda dengan bahasa dengar yang digunakan oleh masyarakat secara umum. oleh karena itu lah bahasa isyarat bagi kaum tuli membutuhkan kajian tersendiri. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (moleong, 2012: 6). john creswell mendefiniskan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang oeh sejumlah individua tau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaanpertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, manganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tematema umum, dan menafsirkan makna data. laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (creswell, 2007: 4-5). sementara pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi schutz. bagi schutz tugas utama fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran. manusia mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. hubungan antar makna pun diorganisasikan melalui proses ini, atau disebut stock of knowledge. jadi kumpulam pengetahuan memiliki kegunaan praktis dari dunia itu sendiri, bukan sekedar pengetahuan tentang dunia. (kuswarno, 2009: 17-18). schutz secara besar menaruh perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektivitas yang disebutnya ‘intersubektivitas’. konsep ini mengacu kepada suatu kenyataan bahwa kelompokkelompok sosial saling menginterpretasikan setiap tindakan masing-masing dan pengalaman mereka juga diperoleh melalui cara yang sama seperti yang dialami dalam interaksi secara individual. faktor saling memahami satu sama lain, baik antarindividu maupun antarkelompok ini diperlukan untuk terciptanya kerjasama di hampir semua organisasi sosial. schutz secara penuh memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya saling bertindak atau interaksi dan saling memahami antarsesama manusia. secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan 69 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... masing-masing baik antarindividu maupun antarkelompok (sobur, 2014: 54-55). hasil dan pembahasan motif anggota gerkatin dpc jawa barat dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli penelitian mengenai motif ini mengacu pada dua fase yang dikemukakan oleh alfred schutz. bagi schutz, untuk dapat menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, perlu diberi fase. dua fase yang diusulkan schutz diberi nama tindakan in-order-to motive (um-zu-motiv), yang merujuk pada masa yang akan datang; dan tindakan because-motive (weil-motiv) yang merujuk pada masa lalu (kuswarno, 2009: 111). schutz membuat model tindakan manusia melalui proses yang dinamakan “tipikasi”. konsep tipikasi ini merupakan penggabungan schutz terhadap pemikiranpemikiran weber dan husserl. adapun jenis tipikasi bergantung pada orang yang membuatnya, sehingga kita dapat mengenal tipe aktor, tipe tindakan, tipe kepribadian sosial, dsb. bagi schutz, jenis tipikasi dibuat berdasarkan kesamaan tujuan, namun dalam struktur yang relevan dengan tujuan peneltian. singkatnya tipikasi ini menyediakan seperangkat alat identifikasi, klasifikasi, dan model perbandingan dari tindakan dan interaksi sosial. dengan menggunakan kriteria yang telah didefinisikan untuk penempatan fenomena ke dalam tipe-tipe khusus (kuswarno, 2009: 39). because motive peneliti membagi tindak lanjut atas fase because motive yang dimiliki informan menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. motif intrinsik yang dimiliki informan adalah ketika informan memaknai keikutsertaannya mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli adalah kebanggaan akan identitas diri. informan ingin menunjukan identitasnya sebagai tuli. rasa bangga terlahir tuli yang menjadikan nya semangat dalam menjalankan aktivitas. selain itu, munculnya rasa percaya diri yang lebih saat berkomunikasi dengan tuli lain karena bisindo merupakan bagian budaya tuli yang isyarat nya alami dari tuli. pernyataan diatas juga dijelasakan oleh peneliti dari laboratorium riset bahasa isyarat (lrbi) universitas indonesia, adhi kusumo bharoto bahwa bisindo merupakan karya budaya komunitas tuli. sebuah karya tersebut menandakan bahwa mereka dapat bertahan hidup. dengan cara hidup mereka melalui komunikasi (bahasa isyarat), perilaku, kebiasaan, nilai, sejarah, pendidikan, dll. oleh karena itu, bisindo dapat dikatakan sebagai identitas tuli. kedua, setelah informan mengetahui bahwa bisindo merupakan identitas tuli lalu informan berfikir. informan melalui kegiatan-kegiatan kajian tentang kehidupan tuli. akhirnya mereka menyadari jika tuli memiliki hak untuk menentukan bahasa yang sesuai dengan mereka. hal ini menunjukan jika anggota gerkatin dpc mendukung penggunaan bisindo karena memahami bisindo sebagai salah satu hak tuli. ketiga, informan juga merasa apa yang dimaknai dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli ternyata mempermudah mereka dalam berkomunikasi. kemudahan dalam bisindo diataranya karena isyarat dalam bisindo langsung pada intinya tanpa menggunakan imbuhan. isyarat bisindo yang mirip dengan bahasa isyarat alami orang tuli juga menjadikan informan telah terbiasa sejak kecil. kemudian, bisindo yang menggunakan isyarat dua tangan dan ekspresi wajah dianggap informan menjadi hal yang sangat sesuai dengan kemampuan mereka yang kuat dalam visualisasi. tiga motif yang telah dipaparkan peneliti di atas termasuk dalam motif intrinsik, karena motif-motif tersebut muncul dari dalam diri tiap informan. selain itu terdapat motifmotif ekstrinsik yang dimiliki informan, yaitu ketika informan melihat masih banyak tuli yang belum menggunakan bisindo. 70 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 hal ini pula yang membuat informan dan gerkatin dpc jawa barat merasa perlu untuk mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. lebih lanjut, adhi menjelaskan dengan mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli mereka juga ingin memberi pengetahuan dan kesadaran pada tuli lain jika bahasa isyarat merupakan hak tuli untuk berkomunikasi. selanjutnya, ketika informan melihat masih banyak orang tuli yang belum mengetahui tentang budaya tuli. melalui bisindo tuli akan mempelajari bagaimana budaya tuli. nilai-nilai yang melekat pada bisindo sebagai suatau ciri khas dan keunikan tuli dalam berkomunikasi akan mampu menjadi penambah rasa bangga tuli. kepercayaan diri akan mucul saat tuli telah mengetahui budaya tuli seperti apa. nantinya tuli tak lagi merasa malu atau minder di tengah-tengah masyarakat. setelah mengetahui budaya tuli mereka akan bangga karena memiliki budaya sendiri yang tentu saja berbeda dari budaya lain. beragam motif sebab yang dimiliki oleh para informan, secara sadar atau tidak sadar dengan mengamati dan mengalami menggunakan bisindo sebagai budaya tuli ternyata membentuk konsep diri yang membuat informan memiliki dorongan untuk ikut serta dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. in order to motive selanjutnya, informan juga memiliki beragam in order to motive (motif untuk) yang merujuk pada tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, dan minat yang berorientasi ke masa depan. ditemukan motif untuk yang dimiliki oleh para informan diantara lain, yaitu ingin orang tuli mengetahui hak tuli, bisindo dan budaya tuli. para informan menyadari masih banyak tuli yang belum mengetahui tentang hal tersebut. informan berharap dengan dirinya bersama gerkatin dpc jawa barat mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli akan banyak orang tuli sadar tentang hak tuli, bisindo dan budaya tuli. kedua, informan menginginkan perubahan akan sikap tuli. perubahan yang diharapkan adalah orang tuli yang sudah megetahui tentang bisindo mau menggunakan dan mendukung bisindo. banyak tuli yang setelah diberitahu dan diajarkan bisindo kemudian mau menggunakan bisindo. umumnya alasan yang muncul adalah karena penggunaan bisindo yang mudah. isyarat yang terkandung dalam bisindo sama dengan isyarat alami yang pernah mereka ketahui. ketiga, dengan mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli informan berharap orang tuli jadi merasa bangga dengan bisindo sebagai budaya tuli. rasa bangga yang muncul ini akan menjadi penyemangat tuli untuk berada di tengah masyarakat. tuli tidak merasa malu dan minder dengan identitasnya sebagai tuli. bisindo adalah bahasa isyarat yang menunjukan identitas tuli. saat tuli bangga denga bisindo sebagai budaya tuli, maka tuli juga sudah bangga akan keberadaan nya di tengah masyarakat. aspek-aspek yang telah dijabarkan di atas menunjukkan motif-motif yang melatarbelakangi informan dalam mengambil keputusan untuk ikut serta mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. pengalaman masing-masing informan yang berbeda-beda menciptakan motif yang berbeda pula di setiap individunya. bila ditarik garis besarnya, masing-masing memiliki motif yang kurang lebih sama walaupun latar belakang yang mereka alami berbeda-beda. penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang yang dialami informan membentuk motif, baik yang muncul dari dirinya atau muncul dari luar diri. makna bisindo sebagai budaya tuli bagi anggota gerkatin dpc jawa barat penelitian ini mencoba untuk mempelajari fenomena yang terjadi dalam makna bisindo sebagai budaya tuli yang dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan oleh setiap anggota gerkatin dpc jawa barat. salah satu tujuan dari penelitian 71 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... ini pun adalah untuk mencoba menemukan makna yang dikonstruksi oleh setiap anggotanya dalam konsep intersubjektif, karena dalam memaknai bisindo sebagai budaya tuli, makna tersebut bisa saja dibentuk karena adanya hubungan antara anggota dengan anggota lainnya. seperti yang dipaparkan stewart l. tubbs dan sylvia moss (dalam sobur, 2009: 255) mengenai makna dalam disiplin komunikasi, “komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih.” di samping itu, kincaid & schramm (dalam sobur, 2009: 244) mengatakan bahwa makna kadang-kadang berupa suatu jalinan asosiasi, pikiran yang berkaitan serta perasaan yang melengkapi konsep yang diterapkan. makna yang didapat sangat beragam, yang kemudian makna-makna tersebut dapa disimpulkan menjadi makna afirmatif yang dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar untuk membantu anggota gerkatin dpc jawa barat dalam mengembangkan persepsi yang lebih positif lagi terhadap makna bisindo sebagai budaya tuli. kepentingan makna-makna yang masuk ke dalam kategori afirmatif yaitu informan memaknai bisindo sebagai budaya tuli ini sebagai sebuah kepentingan bagi dirnya dan tuli di sekitar. dengan memaknai bisindo sebagai budaya tuli merek merasa telah menggunakan haknya dengan baik untuk memilih bahasa komunikasi. masih banyak tuli yang belum menggunakan bisindo, hal ini dipandang sebagai kurangnya pengetahuan dan pemahaman tuli tersebut akan hak dasar nya. tuli yang belum mengetahui hak-haknya cenderung hanya menerima apa yang telah ditetapkan oleh system, dalam hal ini adalah system pendidikan. padahal para informan anggota gerkatin dpc jawa barat mengaku, mengetahui bisindo dan lebih menyadari tentang hak-hak tuli setelah mereka mau membuka diri dan aktif mengikuti kegiatankegiatan tuli diluar sekolah. selanjutnya, informan memiliki pandangan jika bisindo harus digunakan oleh tuli agar tuli memiliki identitas sebagai seorang tuli. penggunaan sibi yang diterapkan untuk pengantar dalam dunia pendidikan dianggap bukanlah cerminan idenitas tuli. keberadaan sibi yang merupakan serapan dari isyarat amerika dianggap tidak mencerminkan budaya tuli. terlebih lagi dalam proses pembuatan dan penerapan nya tidak mengikutsertakan tuli. tak heran jika tuli yang telah mengetahui kebenaran nya merasa tidak dianggap oleh pemerintah. disisi lain, keberadaan bisindo yang awalnya muncul dari tuli secara alami dianggap mampu mencerminkan budaya tuli. bisindo merupakan bahasa isyarat alami (dapat disebut sebagai bahasa ibu bagi komunitas tuli) yang muncul dan berkembang dalam komunitas tuli. terakhir, bisindo harus digunakan oleh tuli untuk mempermudah komunikasi. pernyataan tersebut melihat keberadaan bisindo sudah ada sejak lama, sejak tuli belajar menggunakan isyarat untuk berkomunikasi. isyarat bisindo yang sama seperti isyarat alami ini lah salah satu hal yang membuat bisindo juga lebih mudah digunakan. isyarat pada bisindo spesifik dan langsung merujuk pada hal yang ingin disampaikan. tak seperti sibi yang menggunakan kamus tebal dan imbuhan dalam kalimat yang membuat tuli terhambat dalam berkomunikasi. tak heran jika tuli di gerkatin dpc jawa barat memaknai bisindo sebagai budaya tuli adalah sesuatu yang penting diketahui oleh tuli lain agar mempermudah tuli dalam berkomunikasi. adhi menambahkan, sibi dan bisindo tidak bisa dibandingkan karena sibi bukanlah bahasa seperti bisindo. sibi merupakan sistem buatan yang awalnya digunakan untuk mempermudah tuli berkomunikasi. kebanggaan para informan memaknai bisindo sebagai budaya tuli ini adalah sebagai sebuah kebanggaan dalam dirinya. kebanggaan muncul karena informan merasa dirinya sebagai tuli telah mengetahui dan menggunakan hak, identitas, dan budaya 72 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 tuli. informan merasa bangga sebagai tuli telah mengetahui hak mereka dalam menentukan bahasa untuk komunikasi. hak yang mereka gunakan dalam memilih bahasa adalah bentuk pengakuan diri pribadi informan sebagai tuli. saat informan memaknai bisindo sebagai budaya tuli sebagai bentuk pengakuan identitas tuli. dalam isyarat bisido terdapat unsur-unsur yang merupakan bagian dari identitas tuli. isyarat dua tangan, gestur, dan ekspresi wajah yang terdapat dalam bisindo merupakan ciri khusus bisindo sebagai bahasa orang tuli. saat tuli menggunakan bisindo maka mereka telah mengakui dan bangga akan identitasnya. identitas tuli yang mereka sadari dengan menggunakan bisido juga membuat mereka percaya diri di tengah masyarakat. lalu, bisindo dianggap merupakan bentuk pengakuan tuli terhadap budaya tuli. asal-usul keberadaan dan nilai-nilai dalam bisindo mampu membuat bisindo manjadi bagian dari budaya tuli. bisindo juga dianggap sebagai bagain dari budaya tuli karena dalam budaya terdapat bahasa yang melekat. bisindo merupakan bahasa bagi orang tuli yang terbentuk melalui pengaruh hasil dari kebiasaan, nilai, dan budaya setempat. maka dalam bisindo juga terdapat keragaman isyarat di tiap daerah seperti umumnya bahasa daerah. hal-hal tersebut semakin memperkuat keyakian tuli di gerkati dpc jawa barat akan bisindo sebagai budaya tuli. informan yang merupakan anggota gerkatin dpc jawa barat dapat menghasilkan berbagai makna afirmatif dalam dirinya karena didasari oleh pribadinya yang mau belajar. belajar mengenal bisindo dan budaya tuli. di samping itu, bisa dikatakan karena para informan sudah nyaman menggunakan bisindo, jadi dia mau mengeluarkan usaha untuk belajar dan tetap menggunakan bisindo, sehingga terbentuklah makna di diri informan tersebut akan bisindo sebagai budaya tuli yang sedang mereka jalani. makna bisindo sebagai budaya tuli yang dialami oleh anggota gerkatin dpc jawa barat bisa dikaitkan dengan pandangan dari tuli yang telah memahami tentang arti dari tuli itu sendiri.definisi tuli dalam pandangan sosial budaya sangat berbeda dengan definisi tuli menurut klinis/patologis. dalam pandangan klinis/patologis maka tuli didefinisikan sebagai sebuah penyakit dan kecacatan dimana seseorang tidak bisa mendengar dikarenakan mengalami gangguan dalam organ pendengarannya. sedangkan dalam definisi sosial budaya, tuli merupakan sebuah kondisi sosiokultural dimana terdapat pembatasan pengembangan kultur dan bahasa yang merupakan identitas mayarakat tuli. ketulian dalam sudut pandang sosial dan budaya merupakan sebuah entitas yang lahir dari pengelompokan masyarakat berdasarkan kekayaan linguistik yang mana hal ini didominasi oleh masayarakat hearing (non-tuli).artinya, kondisi kecacatan dapat dianggap dari berbagai sudut pandang pendefinisian (hafiar, 2012b). sehingga, terdepat perbedaan persepsi mengenai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai kondisi kecacatan atau tidak, termasuk kondisi tuli. perbedaan pembatasan mengenai kecacatan ini bukan hanya terjadi di indonesia, namun juga terjadi dibeberapa negara. artinya batasan kecacatan termasuk tuli masih mengalami perkembngan dan perdebatan yang belum tertuntaskan secara paripurna. dengan memandang ketulian dari sudut pandang budaya maka akan memberikan pemahaman bahwa ketulian bukanlah sebuah kondisi kerusakan fisik melainkan kondisi sosiokultural masyarakat tuli terutama dalam hal bahasa. perubahan pemaknaan budaya tuli (patologis) menjadi tuli(sosiokultur) mengindikasikan bahwa ketulian merupakan identitas budaya yang memiliki karakter tertentu, karena itu pula masyarakat tuli memilih istilah tuli daripada tuna rungu, karena tuna rungu mengindikasi adanya kekurangan atau kerusakan. penelitian ini adalah memandang ketulian dari sudut pandang sosiokultur.pada prinsipnya, penyandang kecacatan memiliki preferensi tersendiri mengenai terminologi yang dianggap sesuai bagi kondisinya. ada yang memilih menggunakan disabilitas, 73 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... difabel, penyandang ketunaan, ataupun istilah lain (hafiar, 2012a). tuli yang memahami keadaan dirinya tak ingin dipandang sebagai sesuatu yang memiliki kekurangan melainkan kelebihan. tuli yang tergabung dalam gerkatin dpc jawa barat telah memahami dan menempatkan dirinya pada tuli yang ingin dianggap sebagai sebuah budaya. keterwakilan budaya tuli inilah yang mereka rasakan sangat kuat dalam bisindo. selanjutnya, dalam sudut pandang budaya, bahasa merupakan unsur budaya yang selalu ada dalam setiap masyarakat. koentjoroningrat (1989) menempatkan bahasa sebagai unsur budaya universal yang pertama dari tujuh unsur budaya universal. hal ini menunjukan bagaimana bahasa adalah alat identifikasi paling awal dan penting dari sebuah budaya. hal ini mendukung tentang apa yang dilakukan oleh tuli di gerkatin dpc jawa barat dalam memperjuangkan bahasanya merupakan bagian dari pengakuan budaya tuli. pengalaman anggota gerkatin dpc jawa barat dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli bagi schutz, tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran (kuswarno, 2009:17). tugas utamanya adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. untuk itu penjelasan mengenai pengalaman komunikasi anggota dpc gerkatin dpc jawa barat dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli akan peneliti bagi ke dalam tiga tahap, yaitu: 1) pengalaman awal ketertarikan informan pada bisindo; 2) pengalaman menggunakan bisindo; 3) pengalaman mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. pengalaman awal ketertarikan informan pada bisindo pada prinsipnya, pemahaman mengenai bahasa sebagai simbol dapat diperoleh melalui interaksi (yusran, hafiar, & sjoraida, 2017). oleh karena itu, setiap informan memiliki cerita yang berbeda mengenai awal ketertarikannya pada bisindo. umumnya informan menjadi tertarik menggunakan bisindo setelah diperkenalkan oleh orangorang terdekat. ada yang dikenalkan oleh kakak kandung, teman, dan bahkan ada informan yang tertarik bisindo karena info dari grup media sosial. artinya perilku ketertarikan informan kepada bisindo, dipengaruhi lingkungan sekitar yang terdekat. hal itu sejalan dengan hasil pemikiran bahwa perilaku individu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor-faktor tersebut ialah faktor latar belakang diri sendiri, faktor latar belakang keluarga, faktor pengaruh rakan sebaya dan juga faktor permasalahan persekitaran sekolah (zainudin sharif & norazmah mohamad roslan, 2011). sri yang juga informan dalam penelitian ini menjadi orang yang banyak mengenalkan anggota gerkatin dpc jawa barat pada bisindo. beberapa informan dalam penelitian ini mengaku jika awal ketertarikan mereka pada bisindo karena diperkenalkan oleh sri saat mereka datang ke sekertariat gerkatin dpc jawa barat. keberadaan kegiatan gerkatin dpc jawa barat yang saat itu berada di lingkungan slb-b cicendo telah banyak membuat siswa tertarik untuk berorganisasi dan melakukan kegiatan dengan tuli lain. ketertarikan informan pada bisindo berasal dari luar lingkungan formal atau sekolah. hal ini terjadi karena sekolah-sekolah bagi orang tuli lebih memilih menggunakan dan mengajarkan sibi dibandingkan bisindo. maka biasanya orang tuli yang menggunakan bisindo adalah tuli yang aktif berkegiatan diluar sekolah atau dia yang telah lulus sekolah. pengalaman menggunakan bisindo informan mengaku jika dalam menggunakan bisindo tidak banyak 74 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 gambar1 isyarat sibi kata “pembangunan” (nirna,2016) gambar 2 isyarat sibi kata “pengangguran” (nirna,2016) 17 saat beralih menggunakan bisindo berbagai tanggapan datang pada informan dari orang-orang terdekat. keluarga terdekat informan banyak mendukung pilihan yang dibuat oleh mereka dengan menggunakan bisindo. ada informan yang bahkan didukung oleh kakak mereka yang juga seorang tuli. saat mereka telah menggunakan bisindo, komunikasi dengan sang kakak menjadi lebih lancar dibandingkan saat menggunakan sibi. orang tua para informan mendukung mereka menggunakan bisindo. tetapi kadar dukungan yang diberikan berbeda-beda. ada yang sekedar membiarkan tuli memilih bahasa yang nyaman, tetapi saat berkomunikasi dengan mereka tetap menggunakan oral. intinya, pemilihan bahasa ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan, adapun “proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan upaya untuk mengenali potensi dan kemampuan, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian” (agustini, budiono, saepudin, & silvana, 2015). hal ini juga selaras dengan pernyataan iriantara (2010:173) bahwa: “pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut” (nassaluka, hafiar, & priyatna, 2016) gambar 3 isyarat bisindo kata “pembangunan” dan “pengangguran” (nirna,2016) gambar 3 isyarat bisindo kata “pembangunan” dan “pengangguran” (nirna,2016) kesulitan yang dialami. tingkat pemahaman dalam berkomunikasi membuat tuli anggota gerkatin dpc jawa barat meningkat setelah menggunakan bisindo. isyarat bisindo yang mereka pelajari tidak jauh berbeda dengan isyarat alami yang sejak kecil mereka gunakan untuk berkomunikasi. banyak informan yang awalanya tidak menyadari jika bisindo yang mereka gunakan sama seperti isyarat alami yang sudah mereka pelajari. hal ini juga yang menjadi penyebab tuli tidak banyak mengalami kesulitan saat menggunakan bisindo. informan juga membandingkan dengan sibi yang sebelumnya telah mereka gunakan. mereka mengaku sering mengalami kesulitan saat menggunakan sibi. adanya imbuhan pada sibi membuat tuli menjadi kurang memahami isyarat yang disampaikan. terlebih lagi keberadaan kamus sibi membuat orang tuli sulit untuk mengungkapkan kata karena minimnya 75 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... pembendaharaan kata yang dimiliki. seringkali penggalan kata dalam isyarat sibi membuat tuli bingung, kata yang di isyaratkan tidak berhubungan sama sekali dengan hal yang dimaksud. sebagai contoh, untuk kata “pembangunan” maka di pisah menjadi 3 bagian, pertama isyarat “pem”, “bangun” dan “an”. isyarat “bangun” yang digunakan pada kata “pembangunan” menunjukan seperti isyarat baru bangun tidur, padahal tidak ada kaitan nya bangun tidur dengan kata yang dimaksud. contoh selanjutnya adalah kata “pengangguran”, dengan menggunakan isyarat sibi maka dibagi menjadi tiga isyarat. kata “pengangguran” disampaikan dengan isyarat “pem”, “angguran” dan “an”. isyarat “anggur” yang digunakan adalah merujuk pada buah anggur, padahal tidak ada kaitannya buah anggur dan kata “pengangguran” yang dimaksud. dua contoh tadi mewakili kata-kata membingungkan lainnya yang dirasakan oleh tuli saat menggunakan sibi. adanya pemenggalan kata dalam isyarat sibi dirasa tidak praktis untuk berkomunikasi. penggunaan sibi menyebabkan isyarat yang dipakai menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan bisindo. jika dalam isyarat sibi kata “pembangunan” dan “pengangguran” disampaikan dengan tiga isyarat, maka dalam bisindo cukup dengan satu isyarat. isyarat kata “pembangunan” cukup dengan mengayunkan tangan seolah menunjukan gedung dalam pembangunan, sedangkan untuk kata “pengangguran” cukup dengan isyarat seperti tidak melakukan apa-apa. isyarat yang disampaikan dengan bisindo selalu disertai dengan ekspresi dan keadaan secara alami. tak heran jika penggunaan nya dirasa mudah dan praktis. saat beralih menggunakan bisindo berbagai tanggapan datang pada informan dari orang-orang terdekat. keluarga terdekat informan banyak mendukung pilihan yang dibuat oleh mereka dengan menggunakan bisindo. ada informan yang bahkan didukung oleh kakak mereka yang juga seorang tuli. saat mereka telah menggunakan bisindo, komunikasi dengan sang kakak menjadi lebih lancar dibandingkan saat menggunakan sibi. orang tua para informan mendukung mereka menggunakan bisindo. tetapi kadar dukungan yang diberikan berbedabeda. ada yang sekedar membiarkan tuli memilih bahasa yang nyaman, tetapi saat berkomunikasi dengan mereka tetap menggunakan oral. intinya, pemilihan bahasa ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan, adapun “proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan upaya untuk mengenali potensi dan kemampuan, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian” (agustini, budiono, saepudin, & silvana, 2015). hal ini juga selaras dengan pernyataan iriantara (2010:173) bahwa: “pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut” (nassaluka, hafiar, & priyatna, 2016) pengalaman mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli merujuk pada pidarta (2000), berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia bukan hanya sekadar hidup (to live) tetapi juga bereksistensi (to exist), sehingga memiliki kebebasan dalam memilih dan melakukan tindakan (basuki & jaelani, 2015). di sisi lain, disebutkan pula bahwa penyandang cacat tubuh membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka (hikmawati & rusmiyati, 2011). selaras dengan pendapat tersebut, informan dalam penelitian ini melakukan cara-cara yang tak jauh berbeda dalam mendukung eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. gerkatin dpc jawa barat sendiri telah memiliki agenda-agenda rutin yang dilakukan untuk mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. ada dua kegiatan rutin yang dilakukan oleh para informan, yaitu kelas bahasa isyarat dan sosialisasi bisindo di 76 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 car free day (cfd) dago. dalam program kelas bahasa isyarat gerkatin dpc jawa barat membuka kelas khusus untuk tuli dan orang dengar yang ingin belajar tentang bahasa isyarat, khususnya bisindo. kelas bahasa isyarat rutin diadakan seminggu 2 kali. awalnya kelas bahasa isyarat diadakan di sekertariat gerkatin dpc jawa barat yang berada di lingkungan slb-b cicendo. pada akhir tahun 2016, sekertariat gerkatin dpc jawa barat untuk sementara pindah ke lingkungan yayasan wiyata guna di jalan padjadjaran, bandung. otomatis kegiatan kelas bahasa isyarat pun dipindahkan. kegiatan rutin gerkatin dpc jawa barat dalam mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli lainnya adalah sosialisasi bisindo. sosialisasi bisindo ini rutin diadakan oleh anggota gerkatin dpc jawa barat di car free day (cfd) dago, kota bandung. tiap akhir pekan anggota gerkatin dpc jawa barat membuka stan sederhana mulai pagi hari. dalam kegiatan ini, biasanya anggota gerkatin dpc jawa barat menyebarkan selebaran alfabet bisindo dan ajakan menggunakan bisindo. pada kegiatan ini juga biasanya mereka didampingi oleh relawan-relawan penerjemah bahasa isyarat. kehadiran penerjemah bahasa isyarat ini untuk mempermudah komunikasi dengan orang dengar di cfd. ada beberapa tujuan dengan dilaksanakan nya kegiatan ini, yaitu untuk mendekatkan tuli dengan masyarakat, mengajak tuli dan masyarakat untuk belajar bisindo, dan untuk menggalang dukungan tentang eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. eksistensi dari kaum tuli memang perlu ditingkatkan agar mereka mampu menjadi pemimpin minimal memimpin diri sendiri sehingga tidak tergantung pada orang lain, adapun definisi dari kepemimpinan adalah “proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi” (artawan, shintadewi, & budiana, 2016). selain melalui dua kegiatan rutin yang diagendakan oleh gerkatin dpc jawa barat, informan juga melakukan cara-cara lain untuk mangangkat eksisitensi bisindo sebagai budaya tuli. diantaranya adalah mengajak diskusi pihak sekolah slb-b cicendo agar mau mengajarkan bisindo di sekolah. kemudian, kemajuan teknologi juga tak dilewatkan oleh para informan untuk menyebarkan dukungannya. melalui media sosial seperti facebook dan whattapps mereka sering membagikan informasi mengenai bisindo. hal ini dilakukan untuk menjangkau dan menyadarkan tuli maupun masyarakat yang lebih luas. simpulan makna bisindo sebagai budaya tuli. peneliti mengkategorikan bisindo sebagai budaya tuli yang dimaknai oleh para informan yang merupakan anggota gerkatin dpc jawa barat sebagai makna afirmatif. makna-makna afirmatif tersebut diantaranya adalah: 1) bisindo sebagai budaya tuli dianggap sebagai kepentingan bagi orang tuli untuk mau menggunakan bisindo agar tuli memahami, hak, identitas, dan budaya tuli; 2) bisindo sebagai budaya tuli dianggap sebagai suatu kebanggaan akan pengakuan hak, identitas, dan budaya tuli; motif mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. ditemukan beberapa motif sebab (because motive) yang dimiliki oleh informan yang merupakan anggota gerkatin dpc jawa barat dalam menentukan keputusannya ikut mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli yang dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu motif sebab-intrinsik (dari dalam diri) dan motif sebab-ekstrinsik (dari lingkungan). motif sebab intrinsik adalah: 1) bisindo merupakan identitas tuli; 2) bisindo merupakan hak tuli; 3) bisindo mempermudah komunikasi. motif sebab-ekstrinsiknya adalah: 1) melihat masih banyak tuli yang belum menggunakan bisindo; 2) melihat masih banyak tuli yang belum tahu tentang budaya tuli. sedangkan untuk motif tujuan (in order to motive) yang dimiliki oleh anggota gerkatin dpc jawa barat, yaitu: 1) ingin tuli lain mengetahui hak tuli; 2) ingin tuli lain menggunakan dan mendukung bisindo; 3) ingin tuli lain bangga dengan bisindo 77 gilang gumelar, hanny hafiar, dan priyo subekti, bahasa isyarat indonesia sebagai budaya tuli ... sebagai budaya tuli. terdapat variasi aspek pengalaman informan yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengalaman awal ketertarikan pada bisindo, pengalaman menggunakan bisindo untuk berkomunikasi, dan pengalaman mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. untuk pengalaman awal ketertarikan pada bisindo, didapat bahwa: 1) semua informan mengetahui dan menggunakan sibi sebelum menggunakan bisindo; 2) masing-masing informan memiliki cerita yang berbeda mengenai awal ketertarikannya pada bisindo. 3) para informan merasa bisindo memiliki banyak kesesuaian dengan budaya tuli dibandingkan sibi. sedangkan untuk pengalaman memakai bisindo saat berkomunikasi, yaitu: 1) tidak menemukan kesulitan menggunakan bisindo karena mirip isyarat alami yang tuli gunakan sejak kecil; 2) isyarat bisindo lebih mudah dan sesuai dengan kemampuan tuli; 3) komunikasi denga tuli lain menjadi lebih mudah. terakhir, pengalaman mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. 1) mengadakan kelas bahasa isyarat untuk tuli dan orang dengar; 2) sosialisasi bisindo di cfd (car free day) dago kepada tuli dan orang dengar. 3) menggunakan media sosial untuk mengangkat eksistensi bisindo sebagai budaya tuli. saran merujuk pada simpulan-simpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: gerkatin dpc jawa barat sebaiknya melakukan inovasi terhadap pendekatan dan materi yang diberikan agar eksistensi bisindo makin dikenal oleh masyarakat, khususnya bagi orang tuli.gerkatin dpc jawa barat sebaiknya lebih sering bekerjasama dengan para akademisi dengan mengadakan kegiatan bersama agar dukungan pada bisindo sebagai budaya tuli juga datang dari akademisi. saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam proses konstruksi makna bisindo sebagai budaya tuli berdasarkan tingkat pendidikan, dimana hal ini merujuk pada keputusan tuli dalam menentukan bahasa isyarat yang digunakan. distribusi kecerdasan yang dimiliki anak tunarungu sebenarnya tidak berbedadengan anak normal umumnya. menurut furth, kemampuan kognitif anak tunarungu tidak mengalami hambatan kecuali konsep yang tergantung pada pengalaman bahasa. jika ada anak tunarungu yang kurang dalam menyelesaikan tugas-tugas intelektualnya, mungkin karena kurangnya dorongan orangtua atau layanan pengajarannya kurang efektif. 78 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 daftar pustaka abdullah, n. (2013). mengenal anak berkebutuhan khusus. magistra, xxv(86), 1–10. agustini, n., budiono, a., saepudin, e., & silvana, t. (2015). literasi informasi masyarakat pedesaan dalam program pemberdayaan masyarakat di kecamatan cikancung kabupaten bandung. jurnal kajian informasi & perpustakaan, 3(2), 221–234. artawan, g. a. w. m., shintadewi, e. a., & budiana, h. r. (2016). makna kegiatan unilever future leaders league bagi para peserta. jurnal profesi humas, 1(1), 1–11. basuki, u., & jaelani, a. q. (2015). kajian atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang difabilitas di uin sunan kalijaga melalui pengesahan crpd sebagai upaya pelindungan hak azasi manusia dalam negara hukum indonesia. jurnal panggung hukum, 1(2), 1–34. hafiar, h. (2012a). cacat dan prestasi melalui pengalaman komunikasi atlet penyandang cacat: studi fenomenologi mengenai konstruksi makna kecacatan dan status sebagai atlet berprestasi melalui pengalaman komunikasi atlet penyandang cacat berprestasi di bandung. unpublished doctoral dissertation padjadjaran university. hafiar, h. (2012b). problematika atlet penyandang cacat. bandung: unpad press. hikmawati, e., & rusmiyati, c. (2011). kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat. jurnal informasi, 16(1), 17–32. nassaluka, e. u. r., hafiar, h., & priyatna, c. c. (2016). model kemitraan pt. holcim indonesia tbk. jurnal profesi humas, 1(1), 22–34. nurhayati, s. (2016). kesetaraan di muka hukum bagi penyandang disabilitas. jurnal realita, 14(1), 94–110. salim, i. (2015). perspektif disabilitas dalam pemilu 2014 dan kontribusi gerakan difabel indonesia bagi terbangunnya pemilu inklusif di indonesia. the politics, 1(2). simanjorang, f. o. m. (2013). efektivitas program pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat tuna rungu wicara di upt pelayanan sosial tuna rungu wicara dan lansia pematang siantar. welfare state, 2/4, 1–16. yusran, w., hafiar, h., & sjoraida, d. f. (2017). analisis semiotik atas sampul majalah tempo jakarta “ rizal ramli petarung atau peraung .” jurnal informasi, 47(1). zainudin sharif & norazmah mohamad roslan. (2011). faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di sekolah tunas bakti, sungai lereh, melaka. journal of education psychology & counseling, 1, 115–140. https://doi.org/10.1016/j. chb.2015.11.026 179 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye kesehatan sherly hindra negoro prodi ilmu komunikasi universitas atma jaya yogyakarta sherlyhindranegoro@yahoo.co.id abstract smoking has became the serious problem which always to be the classical dynamic of health communication’s field. through health campaign by using pictorical warning in cigarette packs, indonesian government has priority to reduce the number of smokers in indonesia. pictorical warning in cigarette packs was regard as one of communication strategic for implementing. health campaign has outcome that could change the health behavior for the persuadee. visualization by using image becomes persuasive communication tools cigarette packs as the communication media. eppm model was used to analysis this case. this paper was using literature study to understand this problem. keywords: persuasive communication, health campaign, pictorical warning abstrak aktivitas merokok menjadi permasalahan yang menjadi dinamika klasik pada ranah kesehatan. melalui kampanye kesehatan yang berupa pencantuman “gambar seram” pada kemasan rokok, pemerintah indonesia berupaya menekan jumlah perokok yang ada di indonesia. gambar seram pada kemasan tersebut dianggap sebagai salah satu strategi komunikasi yang dapat diimplementasikan. dengan adanya kampanye kesehatan ini diharapkan adanya perubahan perilaku hidup sehat yang lebih baik. visualisasi dengan menggunakan gambar menjadi alat komunikasi persuasif dengan kemasan rokok sebagai media perantaranya. model eppm (extended parallel process model) digunakan untuk menganalisis kasus ini. tulisan ini menggunakan studi literatur untuk lebih menggali secara komprehensif mengenai kasus ini. kata kunci: komunikasi persuasif, kampanye kesehatan, peringatan bahaya bentuk gambar pendahuluan permasalahan mengenai aktivitas merokok sudah menjadi permasalahan yang global dan terus menimbulkan polemik. kebijakan pemerintah pada setiap negara berbedabeda. australia misalnya, pada 1 desember 2012 pemerintah menetapkan aturan bahwa kemasan rokok tidak boleh mencantumkan merek rokok. di tahun 2015, pemerintah inggris dan skotlandia meng adopsi aturan dari australia (ardiansyah, 2014). berbagai aturan ini pada akhirnya dibuat dengan tujuan menurunkan jumlah perokok di seluruh dinia. sebagai bentuk dari keprihatinan dari aktivitas merokok, muncullah gagasan mengenai hari tembakau sedunia atau dikenal dengan htts. berdasarkan data 180 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 yang diperoleh dari the tobacco atlas 3rd edition (2009) dikemukakan bahwa 10 persen dari perokok di seluruh dunia berasal dari asean. selain itu, dikemukakan juga bahwa indonesia merupakan negara di asean yang 46,6% adalah perokok (infodatin, n.d). dari catatan who disebutkan bahwa rokok merupakan pembunuh utama. 8,2 juta orang meninggal karena karena kanker, 20 persen diantaranya meninggal karena perilaku merokok (ilham, 2015). who (dalam pedoman ktr, 2011) juga mencatat bahwa indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga setelah china dan india. negara-negara di dunia memiliki kepedu lian mengenai aktivitas merokok yang terus meningkat. oleh sebab itu, beberapa negara di dunia menerapkan aturan gambar seram pada kemasan rokok di negaranya. penggu naan gambar seram pada kemasan rokok sudah diikuti 80 negara di dunia. akan tetapi, belum ada data yang pasti apakah ada hasil penurunan jumlah perokok (ardiansyah, 2014). pada 24 juni 2014, pemerintah indonesia menetapkan kebijakan baru mengenai pesan bahaya merokok yang harus tercantum pada kemasan rokok. hal tersebut tertuang pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang menyatakan bahwa 40 persen kemasan rokok mencantumkan gambar “seram” dan harus berwarna (sipuu,n.d). seperti yang diketahui bahwa sebelumnya peringatan bahaya merokok di indonesia berupa tulisan yang bunyinya “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. penerapan visualisasi peringatan bahaya merokok pada kemasan rokok menimbulkan pro dan kontra bagi konsumen maupun industri rokok. bagi pengusaha rokok, adanya gambar seram dapat memengaruhi penurunan omset penjualan. akan tetapi, dengan adanya gambar seram pada kema san rokok dinilai tidak akan membuat konsumen beralih pada merek rokok lainnya (utama, 2014). di sisi lain, menurut ylki aturan tersebut melindungi konsumen dan menegaskan bahwa gambar seram hanya sebagai peringatan bukan melarang konsumen untuk merokok (deny, 2014). pemerintah indonesia sendiri memiliki tujuan yang baik pada penerapan aturan tersebut. melihat keprihatinan jumlah pero kok yang terus meningkat, menjadikan peraturan ini sebagai salah satu alat untuk mengendalikan jumlah perokok. data yang diperoleh menyatakan bahwa jumlahperokok di indonesia meningkat dari tahun ke tahun. berdasarkan riset kesehatan dasar 2013 yang dilakukan oleh kementerian kesehatan ri, menunjukkan bahwa jumlah perokok terutama yang berusia diatas 15 tahun mengalami peningkatan dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,2% pada 2013 (puput, 2014). penggunaan visualisasi dalam bentuk gambar yang ‘menyeramkan’ menjadi kajian dalam ranah komunikasi. komunikasi menurut pandangan dari engel (blythe, 2001: 2) merupakan bentuk proses transaksional diantara dua atau lebih par ti sipan dengan makna yang dipertukarkan menggunakan simbol. komponen yang ada di dalamnya meliputi, tulisan, gambar, musik, atau aspek lainnya. merujuk dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan simbol tertentu maka suatu komunikasi yang diharapkan akan tercapai. konteks persuasif pada pictorical warning ini melihat gambar sebagai bagian dari komponen komunikasi persuasif yang tujuannya dapat memengaruhi persuadeenya (dalam hal ini adalah perokok). sementara itu, media kemasan rokok dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan maksud dari pemerintah di dalam mengurangi jumlah perokok di indonesia. kemasan rokok dijadikan sebagai media dalam mengomunikasikan bahaya dari me rokok. schneider et al (ferguson, 2013) mengemukakan bahwa dengan adanya penggunaan penampilan yang menye ramkan yang didasarkan pad suatu ide tertentu memungkinkan seseorang akan lebih memperhatikan pesan dan selanjutnya akan bertindak di dalam merubah perilaku kesehatannya sesuai dengan ketakutan atau kekhawatiran yang terbentuk. di sisi yang lain, penggunaan kemasan rokok ini 181 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... justru dipandang sebagai salah satu cara mengomunikasikan konsumen pada suatu brand rokok (wakefield dalam mccool, 2012). dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai penggunaan gambar seram pada kemasan rokok menjadi kontradiksi dari sisi pemasaran terutama brand yang masih ada pada kemasan rokok. hammond (dalam mccool, 2012) menuturkan bahwa kemasan rokok yang justru dibuat polos tanpa menampilkan merek menjadi pilihan. dengan membuat kemasan rokok menjadi polos, akan meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, mengurangi kepercayaan yang salah tentang rokok, dan mengurangi ketertarikan konsumen pada merek rokok. kebijakan pemerintah terkait penggunaan gambar seram ini terkait dengan aspek kampanye kesehatan. hal yang ditekankan adalah perubahan perilaku perokok untuk mengurangi jumlah perokok yang ada di indonesia pada khususnya, dalam aspek akademis, penelitian yang terkait dengan kampanye kesehatan berfokus pada aspek demografis dan psikografis, yang meliputi usia, jenis kelamin, status minoritas, dan kepercayaan tentang kesehatan (moorman dan matulich dalam kim, 2003). kampanye kesehatan merupakan bentuk potret dari strategi di dalam mempersuasi orang lain guna merubah perilaku sesuai yang diharapkan sebagai tujuan akhir dari kampanye tersebut. bentuk lain sebagai upaya pemerintah di dalam menekan perokok adalah dengan cara membatasi ruang gerak para perokok dengan menetapkan kawasan bebas asap rokok. akan tetapi, nampaknya sulit merealisasikan hal tersebut untuk menekan jumlah perokok dikarenakan iklan rokok dan konsumsi rokok (pedoman ktr, 2011). lebih dari itu, penetapan kawasan tanpa rokok merupakan bagian dari upaya untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk menghirup udara segar. tulisan ini mengkaji terkait permasalahan yang didasarkan pada data-data dan juga mengaitkan dengan konteks komunikasi. konteks komunikasi yang dimaksud adalah dengan melihat pesan bahaya rokok yang disampaikan melalui pictorical warning pada kemasan rokok sebagai alat komunikasi persuasif. selain itu, tulisan ini akan menggunakan model eppm (extended parallel process model) sebagai landasan berpikir dengan menguraikan permasalahan yang terjadi dan teorisasinya. landasan teori komunikasi persuasif dalam aktivitas kampanye tidak bisa dipungkiri bahwa aspek komunikasi menjadi kebutuhan dasar yang sehari-hari dilakukan oleh manusia. jika merujuk pada model komunikasi sebagai konstruksi dasar berpikir, berlo (dalam mulyana, 2007) menyebutkan bahwa model komunikasi yang dilakukan manusia berpola pada smcr. kemudian, model ini dapat dimaknai sebagai source (s), message (m), channel (c), dan receiver (r). sumber mengacu pada pihak yang menciptakan pesan baik personal maupun kelompok. pesan mengacu pada terjemahan gagasan ke dalam kode-kode simbolik. saluran adalah medium untuk membawa pesan tersebut. penerima pesan dimaknai sebagai orang yang menjadi sasaran komunikasi. konteks komunikasi pada komunikasi persuasif juga berpijak pada model tersebut, sehingga, model ini juga dapat diaplikasikan. apabila dikaitkan dengan konteks persuasi, sumber atau source dimaknai sebagai persuader. kemudian, penerima pesan atau receiver dimaknai sebagai persuade atau orang yang diterpa pesan persuasi. terkait dengan esensi sebuah pesan, pesan yang ingin disampaikan dapat dila kukan secara beragam dan berbagai cara dan disesuaikan dengan komunikator. griffin (2003: 7) mengemukakan bahwa frasa pada suatu pesan mengindikasikan isi dan bentuknya yang selalu dikonstruksikan, diciptakan, direncanakan, dikarang, dida patkan, dipilih, dan diadopsi oleh komunikator. komunikasi persuasif memiliki peranan yang cukup penting di dalam sebuah aktivitas kampanye. de vito (2011) 182 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 mengemukakan bahwa usaha yang dilakukan dalam persuasi adalah dengan memusatkan perhatian pada usaha dan upaya mengubah dan memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak atau mengajak mereka untuk bertindak sesuai dengan cara tertentu. sementara itu bettinghaus (perloff, 2003: 8) dalam bukunya mengemukakan bahwa persuasif merupakan “upaya sadar oleh satu individu untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku individu lain atau kelompok individu melalui transmisi atau pesan”. dari berbagai pengertian persuasif, perloff (2003) menyimpulkan bahwa ada lima komponen penting, yang meliputi: persuasi berkaitan dengan proses 1. simbolik konteks ini lebih menekankan pada penggunaan simbol-simbol dengan pesan tertentu yang kemudian disampaikan. makna yang terkandung dalam simbol tersebut dikaitkan dalam konteks kebudayaan tertentu. persuasi melibatkan bujukan untuk 2. memengaruhi dalam konteks ini, persuasi tidak selalu sukses untuk dilakukan atau terkadang gagal untuk menjangkau target sasaran. akan tetapi, persuader harus memiliki maksud untuk merubah sikap atau perilaku persuade dan dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai maksud tersebut. seseorang mempersuasi dirinya sendiri3. dalam konteks ini, persuader seharusnya mampu mempersuasi dirinya terlebih dahulu untuk berubah baru melakukan persuasi untuk persuade. selain itu, persuader tidak boleh memaksa orang lain untuk berubah tetapi melakukan komitmen bahwa perubahan datangnya dari diri sendiri. persuasi melibatkan transmisi pesan4. dalam konteks ini, pesan dapat dikomunikasikan dalam bentuk verbal dan nonverbal. pesan yang dibuat disesuaikan dengan persuade yang bertujuan untuk merubah sikap atau perilaku seseorang. persuasi membutuhkan pilihan yang 5. bebas persuasi diri adalah kunci keberhasilan persuasi. kemudian individu akan menentukan perilakunya sendiri. dalam konteks persuasif, terdapat aspek psikologis yang dilibatkan misalnya dengan menggunakan fear appeal. fear appeal dimak nai sebagai “komunikasi persuasif yang mencoba untuk menakuti seseorang untuk merubah sikapnya dengan meningkatkan kon se kuensi atau dampak negatif yang akan terjadi jika mereka memenuhi rekomendasi suatu pesan.” (perloff, 2003: 187). ber kaitan dengan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa strategi komunikasi persuasif dapat dilakukan dengan menggunakan pesan yang dianggap “menyeramkan” yang kemudian dapat meng gang gu psikologis seseorang. output yang ingin didapatkan adalah seseorang mampu untuk melakukan tindakan sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. kampanye kesehatan kampanye kesehatan memiliki kaitan ko mu nikasi dalam ranah kesehatan. komu nikasi kesehatan menurut schiavo (dalam harrington, 2015, h.8) didefinisikan sebagai “pendekatan mul tidispliner untuk menjangkau target audiens dan membagikan informasi tentang kesehatan dengan tujuan memengaruhi, mendekatkan, membantu individu, komunitas, profesional ke se hatan, kelompok tertentu, pembuat kebijakan dan publik untuk mengenalkan, mengadopsi, atau mengembangkan perilaku, praktek, atau kebijakan yang dapat meningkatkan hasil yang baik untuk kesehatan”. proses di dalam melakukan kampanye ke se hatan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat bukan menjadi perkara yang mudah. hal tersebut terkait dengan cara mengedukasi masyarakat dengan berbagai karakter serta latar belakang. sebagai upaya dari penyadaran akan pentingnya kesehatan dan upaya perubahan perilaku hidup sehat, kampanye kesehatan publik atau masyarakat dimaknai 183 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... sebagai “upaya untuk mempersuasi publik tertentu untuk melibatkan masyarakat dalam perilaku tertentu sebagai upaya mening katkan kesehatan masyarakat atau mencegah dari perilaku yang tidak sehat.” (heath, 2005: 669). merujuk pada pengertian tersebut bahwa dapat dilihat bahwa adanya kampanye kesehatan yang dilakukan oleh pihak tertentu memiliki tujuan di dalam mencapai pola kesehatan publik yang lebih baik. konteks persuasi mengharapkan adanya perubahan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. perubahan perilaku tersebut, dapat dilakukan secara bertahap. fishbein (gelders, 2009: 352) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang melandasi atau menentukan perilaku seseorang, yaitu keyakinan, norma subjektif, dan keampuhan persepsi. thomas (2006: 66) menyebutkan bahwa terdapat lima tahapan yang melandasi seseorang melakukan suatu perubahan. tahapan tersebut meliputi, precontemplation, contemplation, decision/ determination, action, maintenance. dalam pendekatan public relations saat melakukan kampanye, aspek yang menjadi sangat penting adalah perencanaan. gregory (2010) memaparkan tujuh alasan dalam suatu perencanaan. pertama, perencanaan memiliki fokus pada suatu usaha yang dilakukan. usaha yang dilakukan adalah hal yang benar secara efektif dan efisien karena dua aspek ini penting yang disesuaikan dengan sumber daya. kedua, perencanaan dapat meningkatkan efektivitas. maksudnya adalah dengan melakukan hal yang baik maka tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai. apabila suatu tujuan telah ditetapkan akan tetapi belum tercapai, maka, perlu dilakukan tinjauan kembali hal-hal yang menjadi penghambat atau kegagalan. ketiga, perencanaan mendorong pada tinjauan jangka panjang. kajian terkait dengan sejarah atau evaluasi dari yang pernah dilakukan harus dilakukan. mengingat hal yang direncanakan melihat tren yang sedang terjadi. keempat, membantu di dalam mendemonstrasikan nilai dari uang. hal yang dimaksud adalah “apa yang didapatkan dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan atau diinvestasikan”. kelima, meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. perencanaan yang baik adalah merencanakan ketika hal buruk terjadi dan kemudian mampu melakukan identifikasi permasalahan dengan berbagai scenario yang telah disiapkan. keenam, men damaikan atau meredam konflik. kampanye merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prioritas. oleh sebab itu, perlu dilakukan pelibatan stakeholder terkait supaya usaha di dalam menyampaikan pesan persuasif dapat dilakukan. ketujuh, memfasilitasi pihak yang proaktif. dalam hal ini, praktisi perlu mempertimbangkan reaksi dari media menjadikan sebuah isu penting untuk dibahas. model eppm (extended parallel process model) model eppm yang dikemukakan oleh kim witte seringkali digunakan pada kampanye komunikasi, baik dalam ranah kesehatan maupun ranah politik. teori ini lebih berfokus pada penggunaan gambar seram akan memiliki dampak yang efektif maupun tidak efektif dalam hal penyampaian suatu pesan persuasif (littlejohn, 2009: 90). penggunaan pesan yang menyeramkan sebagai pesan persuasif dibuat dengan tujuan membuat ketakutan pada persuadee. pesan yang menyeramkan mendeskripsikan gambaran pada saat persuadee tidak menjalankan sesuai dengan pesan yang disampaikan. model eppm (dalam perloff, 2003: 191) juga menjelaskan bahwa ada empat elemen di dalam sebuah pesan persuasif, yang meliputi: severity information1. informasi tentang keseriusan atau besarnya suatu ancaman. misalnya penggunaan pesan “mengonsumsi makanan yang berlemak akan meningkatkan resiko terkena serangan jantung.” susceptibility information2. informasi mengenai kemungkinan ancaman muncul. misalnya “orang 184 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 yang suka mengonsumsi junk food, akan berrsiko terkena serangan jantung sebelum usia 40 tahun.” response efficacy3. informasi mengenai efektivitas dari tindakan yang dianjurkan. misalnya “ menjaga pola makan dengan diet buah dan sayur, akan mengurangi resiko serangan jantung.” self-efficacy information4. argumentasi dari individu yang mampu membentuk hal-hal yang dianjurkan. misalnya “ anda dapat mengganti diet anda, semua orang sudah mencoba.” asumsi yang diungkapkan dalam teori ini adalah apabila ancaman tinggi dan respon yang positif juga tinggi, maka penerima pesan akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perubahan. hal ini dikarenakan adanya pesan tersebut dirancang untuk suatu tu juan atau ada suatu masalah sehingga ada pera saan untuk melakukan sesuatu. asumsi yang lain menyebutkan bahwa jika ancaman tinggi tetapi respon yang positif rendah, maka penerima pesan tidak akan menerima pesan dan lebih baik untuk menghindar atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan isi pesan yang disampaikan (littlejohn, 2009, h.90). model dari teori ini dapat digambarkan sebagai berikut: gambar 1 model eppm (witte dalam popova, 2012: 456) berdasarkan model tersebut, penjelasan konseptual (witte dalam popova, 2012: 458) dapat dijelaskan sebagai berikut: fear1. reaksi emosional yang negatif yang berkaitan dengan dimensi psikologis dan fisiologis oleh ancaman yang serius atau ancaman yang terkait dengan dirinya. perceived threat2. pengetahuan tentang bahaya yang ada di lingkungan sekitarnya. ancaman berkaitan dengan dimensi kerumitan dan kerentanan. perceived severity3. keyakinan mengenai pentingnya dan besarnya ancaman. keyakinan ini didasarkan pada beban yang harus didapatkan ketika kejadian terjadi. perceived susceptibility4. keyakinan mengenai resiko yang dialami seseorang. efficacy5. pengetahuan tentang efektivitas, ke la yakan, dan kemudahan dengan re komen dasi untuk menghindari sebuah ancaman. self-efficacy6. keyakinan seseorang di dalam memberikan tanggapan yang direko menda sikan untuk menghindari ancaman tersebut. response efficacy7. keyakinan seseorang mengenai efekti vitas yang direkomendasikan dalam menghindari suatu ancaman. danger control8. proses kognisi yang memunculkan motivasi yang muncul ketika suatu keyakinan yang lebih efektif di dalam mencegah secara signifikan dan ancaman tersebut revelan di dalam mengubah perlindungan diri. pada saat dalam kontrol bahaya, seseorang akan lebih memikirkan strategi mencegah terjadinya suatu ancaman. danger control responses9. kepercayaan, sikap, niat, dan perubahan perilaku pada kesesuaian dengan pesan yang dianjurkan. 185 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... fear control10. proses emosional menimbulkan pembe laan motivasi yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada ancaman yang berkaitan, akan tetapi, kepercayaan mereka sendiri tidak menunjukkan anjuran di dalam merespon atau menjadi tidak efektif. fear control responses11. respon yang dapat mengatasi ketakutan misalnya dengan menghindari dan menolak. terkait dengan isi pesan yang emosional yang digunakan sebagai strategi persuasif, smith (gregory, 2010) menyebutkan bahwa ada dua hal strategi yang dapat memunculkan emosi negatif dari penerima pesan, yaitu fear appeals dan guilt appeals. hasil dan pembahasan berpijak pada telaah teori diatas, ranah kampanye kesehatan menjadi salah satu alat di dalam melakukan persuasi. konteks persuasi nampak pada visualisasi pada kema san rokok yang menjadi kebijakan pemerintah indonesia.pencantuman gambar seram pada kemasan rokok merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah perokok di indonesia. sebelum perma salahan rokok beserta visualisasinya ini menjadi pro dan kontra, perlu dipahami bahwa ada pergeseran budaya dan pemahaman dasar mengenai sejarah rokok. hausten dan david (2000) di dalam bukunya menuturkan sejarah rokok. rokok sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu, awalnya, rokok hanya digunakan sebagai bagian dari upacara keagamaan yang ada di benua amerika. tembakau sebagai bahan dasar membuat rokok dipercaya mampu meningkatkan status ma nu sia dan kemudian dapat membawa ma nusia pada tuhan. kemudian, di dalam perkem bangannya, tembakau juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit atau dapat dijadikan sebagai bahan pengobatan. bahan dasar rokok, yaitu tembakau tidak hanya dapat ditemukan di amerika saja tetapi dapat dijumpai di seluruh belahan dunia termasuk indonesia. dari sinilah, tembakau dianggap sebagai barang yang mewah. di sisi lain, beberapa negara melarang penggunaan tembakau seperti turki, rusia, vatikan, dan jerman. di inggris, kemudian tembakau menjadi barang komoditas yang dapat meningkatkan status ekonomi seseorang. setelah itu, di spanyol rokok menjadi tanda atau simbol kekuatan kapitalis. perkembangan ini yang membuat rokok dijumpai dengan berbagai variasi bahan tambahan (hausten dan david, 2000). hausten dan david (2000) juga membe rikan penekanan dalam bukunya bahwa sebelum abad ke-19 peringatan bahaya merokok dengan menggunakan gambar seram sebenarnya sudah digunakan. me masuki abad ke-19 mulailah rokok diiklankan dengan remaja menjadi sasaran penjualan. pada era tersebut, mulailah muncul rokok yang ditujukan untuk kaum wanita. penelitian yang dilakukan pada abad ke20 menyebutkan bahwa rokok yang semula dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ternyata menjadi pembunuh nomor satu di dunia. sejarah rokok dapat menjelaskan atau meng gambarkan bahwa sebenarnya terdapat beberapa fungsi dari rokok sendiri. terkait dengan fungsi ritual atau keagamaan serta fungsi medis atau pengobatan. selanjutnya, hal-hal di luar kedua fungsi tersebut ternyata penggunaan gambar seram sebenarnya jauh sudah ada sebelum adanya polemik di berbagai negara terkait dengan gambar seram. indonesia merupakan salah satu dari negara yang menggunakan gambar seram sebagai bagian dari komunikasi dalam menurunkan jumlah perokok. merujuk pada fungsi tersebut, dalam perkembangannya rokok menjadi lifestyle atau gaya hidup yang terpola dalam kehidupan sehari-hari. sebagai bentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, aktivitas merokok merupakan bagian dari taha pan atau proses syang menyebabkan se se orang pada akhirnya menjadi perokok. leventhal 186 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 & clearly (cahyani, 1995) mengungkapkan bahwa terdapat empat tahapan perilaku dalam merokok hingga menjadi seorang perokok. pertama, tahap prepatory me rupakan tahapan diamana seseorang men dapat kan gambaran tentang merokok yang me nyenangkan dan didasarkan pada yang ditangkap dan dirasakan panca indera. pada tahap ini seseorang memiliki minat untuk merokok. kedua, initiation merupakan tahapan sesorang mulai memikirkan akan melanjutkan merokok atau tidak. ketiga, be­ co ming a smoker tahapan dimana seseo rang mengkonsumsi rokok empat batang per hari dan berpotensi menjadi perokok. keempat, maintenance of smoking tahapan seseorang mengatur aktivitas merokok dengan rokok sebagai efek yang menyenangkan. empat tahapan inilah yang bisa dijadikan pertimbangan bahwa sebenarnya ketika seseorang memutuskan untuk merokok, ada tahapan yang dilalui. terdapat beberapa karakteristik perokok yang ada di indonesia. data dari infodatin (n.d) menyebutkan bahwa perokok di indonesia yang berusia di atas 15 tahun pada tahun 2013 didominasi oleh perokok yang berjenis kelamin laki-laki.tren untuk mulai merokok pada tahun 2013 adalah pada usia antara 15-19 tahun atau termasuk dalam kategori usia remaja. data tersebut juga menyebutkan bahwa lampung merupakan wilayah di indonesia dengan usia remaja perokok terbanyak dibandingkan denga wilayah lain di indonesia. data demografis yang diapaparkan oleh infodatin tersebut memperjelas bahwa perokok di indonesia didominasi oleh perokok yang berusia remaja. hal tersebut menjadi bagian penting dalam aktivitas kampanye yang ingin disasar adalah mengubah perilaku atau kebiasaan merokok pada usia remaja. berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivis lainnya seharusnya mampu untuk menyasar remaja. dalam konteks kehumasan, remaja dan target kampanye ini menjadi bagian dari publik pemerintah. grunig (gregory, 2010) menjelaskan bahwa publik adalah siapa saja atau pihak yang diterpa oleh kebijakan dan suatu aktivitas dari organisasi. berdasarkan konseptualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang dimaksud. kemudian, para perokok aktif merupakan mereka yang diterpa kebijakan pemerintah terkait dengan adanya gambar seram pada kemasan rokok. model smcr yang diungkapkan berlo (mulyana, 2007) apabila diperjelas maka, source (s) didasarkan pada sikap atau perilaku yang diharapkan yang disampaikan oleh pengirim pesan. message (m) didasarkan pada isi pesan yang divisualisasikan pada kemasan rokok. channel (c) didasarkan pada indera pengelihatan untuk melihat visualisasi tersebut. receiver (r) didasarkan pada perubahan sikap atau perilaku yang terjadi pada penerima pesan. model smcr ini memperdalam pemahaman terkait dengan komponen dasar pada aspek komunikasi. pesan yang disampaikan dalam bentuk pictorical warning pada kemasan rokok merupakan bagian dari kontruksi yang ingin dibangun oleh komunikator atau persuader. konteks ini mengacu pada pemahaman yang dinyatakan oleh griffin (2003: 7) pesan di­ konstruksikan, diciptakan, direncanakan, dika­ rang, didapatkan, dipilih, dan diadopsi oleh ko munikator. pictorical warning tersebut juga dipahami sebagai sebuah pilihan yang dilakukan pemerintah dengan mengonstruksi pesan melalui makna dari sebuah gambar. sebagai bentuk komunikasi, maka “gambar seram” tersebut sudah menjadi bagian dari perencanaan dengan benar agar tujuan yang ingin dicapai dapat terjadi. akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah seberapa efektif pesan tersebut dapat diterima oleh sebagian besar perokok. mengadopsi dari pendapat perloff (2003) komponen penting persuasi apabila dikaitkan dengan pictorical warning pada kemasan rokok dapat dijabarkan secara lebih rinci. pertama, proses simbolik dimaksudkan adalah penggunaan visualisasi “gambar seram” yang tercantum pada kemasan rokok. “gambar seram” dimaknai sebagai efek jangka panjang maupun jangka pendek yang ditumbulkan dari mengonsumsi rokok secara terus menerus. penggunaan “gambar seram” pada kemasan rokok diklaim sebagai cara untuk mengendalikan 187 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... konsumsi tembakau. selain itu, bagi perokok pemula, penggunaan “gambar seram” dapat memberikan secara psikologis (noorastuti, 2012). kedua, persuasi melibatkan bujukan untuk me mengaruhi yang dimaksud adalah persuasi yang dilakukan bertujuan untuk merubah sikap atau perilaku tertentu. konteks dalam kasus ini adalah mengurangi jumlah perokok yang ada di indonesia. akan tetapi, proses persuasi berhasil untuk mengubah perilaku perokok. hal ini tampak pada pernyataan komnas pengendalian tembakau (rozak, 2016) yang mengemukakan bahwa penggunaan gambar seram pada kemasan rokok gagal untuk menurunkan jumlah perokok aktif di indonesia. komnas pengendalian tembakau juga berpendapat bahwa yang menjadi sasaran dari gambar seram ini tidak tepat. artinya, akan lebih sesuai apabila ditujukan untuk perokok pasif. ketiga, konteks persuader seharusnya me­ ne rapkan pesan persuasi pada dirinya sendiri terlebih dahulu kemudian selanjutnya melakukan persuasi kepada orang lain. konteks kampanye kesehatan ini mengarah pada penyampaian pesan melalui media visualisasi gambar. sebenarnya, ketika merancang strategi kampanye kesehatan, pemerintah sebagai penyusun kebijakan me­ refleksikan terlebih dahulu gambaran secara umum berkaitan dengan persuader. keempat, proses persuasi melibatkan adanya transmisi pesan. dikaitkan dengan kasus ini, maka transmisi pesan yang terjadi adalah komunikasi dalam bentuk verbal dan non verbal. mulyana (2007)menuturkan bahwa bahasa verbal menggunakan kata­kata yang merepresentasi realitas yang ada. sedangkan, komunikasi verbal menurut larry dan porter (dalam mulyana, 2007) menuturkan bahwa komunikasi non verbal merupakan isyarat dan bukan kata­kata. berdasarkan kasus yang digunakan, pesan dikomunikasikan melalui gambar dan tulisan. bentuk pesan yang muncul dari berbagai variasi kemasan rokok yang dijumpai sekarang adalah sebagai berikut: gambar 1. variasi “gambar seram” pada kemasan rokok sumber: forum.kompas.com gambar 2. peringatan tulisan pada kemasan rokok sumber: dokumentasi pribadi peneliti kelima, persuasi membutuhkan pilihan yang dipilih oleh persuade di dalam menentukan perilakunya sendiri. upaya persuasi yang dilakukan melalui “gambar seram” pada kemasan rokok adalah untuk mengurangi jumlah perokok. penelitian yang pernah dilakukan negoro (2015) menyebutkan bahwa terdapat penurunan jumlah konsumsi rata­rata batang rokok yang dihisap oleh perokok remaja di yogyakarta. tabel 1 perbandingan rata-rata batang rokok sebelum dan sesudah “gambar seram” rata-rata sebelum “gambar seram” rata-rata sesudah “gambar seram” < 5 batang 37 18,5% < 5 batang 56 28% 6­10 batang 88 44,% 6­10 batang 82 41% > 10 batang 75 37,5% > 10 batang 62 31% sumber: data sekunder berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa ada penurunan jumlah kon sumsi rokok. data menunjukkan bahwa adanya distribusi pengurangan rata-rata konsumsi batang rokok dari > 10 batang dan me nyebar di 6-10 batang dan < 5 batang. mengacu pada poin kelima, bahwa persuade dalam hal ini adalah perokok remaja di yogyakarta, nampaknya telah menentukan 188 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 perilakunya untuk mengurangi konsumsi rokok yang didasarkan pada penggunaan bahaya merokok dengan visualisasi “gambar seram”. nampaknya ini merupakan strategi komunikasi yang cukup sesuai dan akhirnya menimbulkan suatu perubahan perilaku walaupun belum semuanya ada pada tataran berhenti merokok. kampanye kesehatan dengan meng guna kan “gambar seram” pada kemasan rokok yang dilakukan oleh pemerintah dirasa menjadi bagian suatu perencanaan yang sudah dipertimbangkan secara matang. hal tersebut mengingat upaya pemerintah yang baru direalisasikan pada tahun 2014 padahal kenyataannya, regulasi tentang “gambar seram” sudah ada pada tahun 2012 seperti yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. dalam kenyataannya, setelah diimplementasikan menimbulkan pro dan kontra mengenai konten gambar tersebut. terkait dengan adanya regulasi “gambar seram” pada kemasan rokok, akan me nimbul kan suatu perubahan perilaku yang diharapkan dari perokok. apabila mengacu pada perubahan perilaku setelah ada “gambar seram” pada kemasan rokok dan dikaitkan dengan konsep yang dipaparkan thomas (2006), maka dapat diuraikan dari masing-masing tahapan. precontemplation mengacu pada aktivitas perokok yang masih merokok sebagai aktivitas seharihari dengan tidak mempedulikan makna di balik visualisasi yang terpapar pada kemasan rokok. contemplation merupakan aktivitas dari perokok yang masik merokok akan tetapi di dalam dirinya muncul perasaan bersalah atau ada ketakutan dari aktivitas yang dilakukan. selanjutnya, decision yang nampak dari perokok yang sudah mulai memutuskan untuk berhenti merokok akan tetapi intensitas merokok belum berkurang. action dimana perokok mulai mengurangi intensitas merokok sebagai bagian dari usaha untuk berhenti merokok. terakhir, maintenance adalah bentuk perubahan pe rilaku perokok itu sendiri untuk tidak merokok lagi. perencanaan sebagai usaha untuk meraih tujuan yang ditetapkan yang dilakukan tentunya memiliki alasan yang lebih spesifik mengapa harus diimplementasikan. apabila dikaitan dengan pemikiran gregory (2010) pemerintah indonesia memiliki beberapa alasan tersebut. penggunaan “gambar seram” pada kemasan rokok menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk menekan jumlah perokok di indonesia mengingat bahaya yang ditimbulkan. dengan melakukan hal tersebut, dirasa sebagai upaya yang efektif dan efisien. hal ini dikarenakan kemasan rokok memiliki kedekatan dengan konsumen rokok itu sendiri sehingga mau tidak mau konsumen rokok akan melihat gambar yang terpapar pada kemasan rokok. akan tetapi, yang menjadi permasalahan bahwa visualisasi gambar pria yang menggendong anak yang terdapat pada kemasan rokok dinilai kurang menunjukkan ukuran “seram” sehingga esensi pesan “gambar seram” yang dibangun tidak dijumpai. dari sisi kekuasaan, pemerintah memiliki kekuatan untuk menetapkan regulasi pada semua perusahaan rokok di indonesia. dalam artian, mau tidak mau kemasan rokok di semua brand harus mencantumkan “gambar seram” pada kemasan rokoknya dan akan mendapatkan sanksi apabila tidak mencantumkan “gambar seram” tersebut. sanksi yang diberikan kepada perusahaan rokok apabila tidak mencantumkan “gambar seram” berupa sanksi tertulis dan adminis trasi (dewi, 2014). di sisi yang lain, perusahaan rokok harus menyiapkan strategi yang lain untuk tetap memasarkan produknya. hal yang substansial bahwa sebenarnya jika dilihat dari strategi pemasaran melalui iklan, justru iklan rokok yang tidak menampilkan wujud fisiknya justru dipandang kreatif dibandingkan dengan iklan lainnya. sebagai bagian dari perencanaan itu sendiri, harapan dari adanya kampanye ini adalah mampu meningkatkan efektivitas. akan tetapi, sebagai penentu kebijakan, pemerintah harus mampu melakukan monitoring dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. tujuannya adalah melihat tercapai tidaknya suatu indikator atau capaian yang diharapkan. apabila kegagalan terjadi, maka 189 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... perlu ditinjau kembali faktor-faktor yang menjadi penghambat. konteks persuasi yang perlu diberi penekanan adalah bahwa persuasi tidak boleh memaksa. persuasi melibatkan bujukan untuk memengaruhi seseorang (perloff, 2003). oleh sebab itu, kampanye kesehatan ini tidak bertujuan untuk memaksa seseorang untuk berubah sesuai dengan perilaku yang diharapkan tetapi memengaruhi seseorang untuk berubah menjadi lebih sehat dari perilaku yang tidak sehat. berbekal dari monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan, proses kampanye ini menjadi bagian dari suatu proses yang dilakukan secara bertahap. artinya, ada hal yang diharapkan di setiap tahapan supaya tujuan tersebut dapat dicapai. perencanaan pada dasarnya juga dibuat dengan perenca naan tambahan atau perencanaan yang lain. ketika suatu perencanaan pengelolaan “gambar seram” pada kemasan rokok tidak berhasil dilakukan paling tidak masih ada perencanaan yang lain untuk di imple menta sikan. selain itu, sebagai bagian dari suatu manajemen, maka perencanaan diharapkan melihat aspek pembuatan skenario apabila hal buruk terjadi. kampanye kesehatan melalui “gambar seram” pada kemasan rokok ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara perokok pasif yang selama ini juga terkena dampak dari perokok aktif. akan tetapi, bukan justru akan menimbulkan permasalahan baru karena pada dasarnya program kampanye ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. model eppm memiliki keterkaitan dengan kampanye kesehatan yang dibuat oleh pemerintah dengan strategi pesan penggunaan “gambar seram” dengan perantara kemasan rokok. kim witte (dalam littlejohn, 2009) mengemukakan bahwa penggunaan visualisasi yang menyeramkan akan menimbulkan efek ketakutan bagi penerima pesan. proses efek yang ditimbulkan dimulai dari stimulus eksternal yang diterima oleh perokok. elemen pesan persuasi pada model eppm yang melekat pada “gambar seram” di kemasan rokok adalah severity information. informasi tentang keseriusan atau besarnya suatu ancaman. informasi tersebut dapat ditemukan pada kemasan rokok berupa gambar yang menyiratkan bahwa merokok akan meningkatkan resiko kanker mulut, kanker paru-paru, kanker tenggorokan, berbahaya bagi kesehatan anak. secara lebih spesifik witte menyebut severity information merupakan bagian dari perceived threat (popova, 2012), yaitu pengetahuan tentang bahaya yang ada di lingkungan sekitarnya. pengetahuan mengenai bahaya merokok dari aspek kesehatan yang ditimbulkan dengan adanya perilaku mengonsumsi rokok. dari proses tersebut, dapat dilihat bahwa ada dua persoalan efek yang ditimbulkan, yaitu tidak adanya respon dan efek ketakutan yang dialami oleh perokok. efek ketakutan hanya menimbulkan emosi yang memunculkan motivasi dari dirinya yang kepercayaan itu tidak memberikan respon sehingga pesan menjadi tidak efektif. secara lebih spesifik yang terjadi adalah penolakan terhadap pesan yang masuk pada diri perokok. penggunaan “gambar seram” secara lebih nyata dapat mengganggu dan menimbulkan ketakutan dari perokok remaja. negoro (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa penggunaan “gambar seram” pada kemasan rokok mengganggu atau menimbulkan perasaan tertentu perokok. hasil penelitianya dapat ditunjukkan sebagai berikut: tabel 2. perasaan melihat “gambar seram” perasaan rerata perasaan (tidak jijik­jijik) 5,6 perasaan (tidak cemas­cemas) 4,8 perasaan (tidak mengganggu pikiran­ mengganggu pikiran) 4,7 perasaan (tidak merasa bersalah­merasa bersalah) 4,7 perasaan (tidak marah­marah) 4,8 sumber: data sekunder hasil rerata diatas menunjukkan bahwa sebenarnya perokok remaja cukup setuju dengan adanya pencantuman “gambar seram” pada kemasan rokok. akan tetapi, hasil penelitian negoro (2015) juga me ne190 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 mu kan bahwa sebenarnya perasaan yang muncul ketika melihat gambar seram cende rung negatif. apabila dikaitkan dengan asumsi model eppm hasilnya cukup sesuai. penggunaan gambar seram akan memiliki dampak yang efektif maupun tidak efektif dalam hal penyampaian suatu pesan persuasif (littlejohn, 2009: 90). hasil tersebut diperkuat oleh perloff (2003: 187) yang menyatakan bahwa fear appeal dimaknai sebagai “komunikasi persuasif yang mencoba untuk menakuti seseorang untuk merubah sikapnya dengan meningkatkan konse kuensi atau dampak negatif yang akan terjadi jika mereka memenuhi rekomendasi suatu pesan”. perlu dipahami secara lebih lanjut terkait dengan latar belakang atau faktor pendorong yang menyebabkan seseorang memi lih aktivitas merokok. dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh negoro (2016) menyebutkan bahwa aspek lingkungan te rutama ajakan teman untuk mencoba rokok merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan seseorang merokok. kemudian, aspek kedua yang menjadi pemicu aktivitas merokok adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang atau penasaran atau ingin tahu. persoalan kampanye bertema kesehatan ini akan menjadi proses yang cukup panjang. indonesia boleh saja mengadopsi penggu naan “gambar seram” ini. bahkan jauh sebelum indonesia mencoba gagasan “gambar seram” ini pada kemasan rokok, penelitian dari negara lain yang lebih dahulu dilakukan juga tidak begitu saja berhenti dan menjawab permasalahan ini. bahkan penelitian yang dilakukan morvan (2011) di perancis juga menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dalam penggunaan visualisasi “gambar seram” pada kemasan rokok. efektif atau tidaknya suatu pesan persuasif dapat bersumber dari berbagai aspek yang harus terus dieksplor agar pesan yang disampaikan dapat mengubah perilaku tertentu yang memang diharapkan. simpulan berdasarkan hasil analisis di atas, ditemukan bahwa ada dua hal respon yang ditemukan dari perokok remaja di yogyakarta. pertama, bahwa ada dengan adanya penurunan konsumsi rata-rata batang rokok menunjukkan adanya respon dari kalangan perokok remaja. kedua, respon yang ditunjukkan dari kalangan perokok remaja memiliki kecenderungan negatif. artinya dampak yang ditimbulkan efektif sebagai bentuk dari pesan persuasif dan sesuai dengan model eppm oleh kim witte. pemerintah indonesia nampaknya harus bekerja keras untuk menyukseskan kampanye kesehatan ini. program kampanye ini harus dikaji dan dievaluasi secara berkala. kesuksesan atau kegagalan kampanye bergantung pada pemilihan media yang digunakan dan disesuaikan dengan konteks kebudayaan dan karakteristik dari persuade. kemudian, aspek terkait de ngan proses komunikasi persuasif perlu memper timbangkan cara yang disesuaikan juga terkait dengan target kampanye. hal ini dikarenakan karakteristik perokok yang berbeda-beda misalnya, usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan aspek demografis lainnya. sebagai saran, untuk penelitian se lanjutnya dapat lebih menggali faktor-faktor penyebab perokok memilih aktivitas rokok. dapat dikembangkan dalam model penelitian analisis faktor untuk lebih mengeksplor dan dalam melakukan pemetaan sehingga nantinya akan memiliki kekuatan didalam merancang pesan persuasi yang disesuaikan dengan persuade. 191 sherly hindra negoro, pictorical warning pada kemasan rokok: komunikasi persuasif dalam kampanye ... daftar pustaka ardiansyah, ferry. 2014. 80 negara adopsi aturan gambar seram di bungkus rokok. diakses pada 18 agustus 2016 http://news.okezone.com/ r e a d / 2 0 1 4 / 1 1 / 2 4 / 1 8 / 1 0 6 9 9 0 4 / 8 0 negara-adopsi-aturan-gambar-seramdi-bungkus-rokok blythe, jim. 2001. essentials of marketing communication. england: pearson education limited. cahyani. 1995. hubungan antara persepsi terhadap merokok dan kepercayaan diri dengan perilaku merokok pada siswa stm muhammadiyah pakem sleman. yogyakarta: universitas gadjah mada yogyakarta. deny, septian. 2014. ylki: gambar seram di bungkus rokok lindungi konsumen. diakses pada 18 agustus 2016 http:// bisnis.liputan6.com/read/2069173/ ylki-gambar-seram-di-bungkus-rokoklindungi-konsumen devito, joseph. 2011. komunikasi antarmanusia edisi kelima. jakarta: karisma publishing group. dewi, s.n & budiawati .a.d. 2014. bpom siapkan sanksi produsen rokok yang tak cantumkan gambar seram. diakses pada 5 desember 2016 http://bisnis. news.viva.co.id/news/read/520013b p o m s i a p k a n s a n k s i p r o d u s e n rokok-yang-tak-cantumkan-gambarseram gelders,d, et al. 2009. the influence of warning message on the public’s perception of substance use: a theoritical framework. government information quarterly 26, 349-357. gregory, anne. 2010. planning and managing public relations campaigna: a strategic approach third edition. united kingdom: kogan page. griffin, em. a first look at communication theory. 2003. singapore: mcgraw hill higher education. harrington,n,g,. 2015. health communication: theory, method, and application. new york: routledge. hausten, knut-olaf dan david. 2000. tobacco or health 2nd edition. germany: spring. heath, r, l., 2005. encyclopedia of public relations. usa: sage publciation, inc. ilham. 2015. who: rokok menjadi pembunuh utama. diakses pada 11 oktober 2016http://www. republika.co.id/berita/internasional/ global/15/02/05/nj9ojt-who-rokokmenjadi-pembunuh-utama infodatin. (n.d). perilaku merokok masyarakat indonesia: berdasarkan riskedas 2007 dan 2013. indonesia: pusat data dan informasi kementerian kesehatan ri. diakses pada 1 desember 2016 http://www.depkes. go.id/resources/download/pusdatin/ i n f o d a t i n / i n f o d a t i n h a r i t a n p a tembakau-sedunia.pdf kim, yungwook. 2003. conceptualizing health campaign strategies through the level of involvement. corporate communication: an international journal, 8 (4), 255-267. littlejohn, s,w, and foss, k,a,. 2009. encyclopedia of communication theory. usa: sage publication. mccool, j., webb, l., cameron, l,d., & hoek, j. (2012). graphic warning labels on plain cigarette packs: will they make a difference to adolescents.journal of social science & medicine, 74, 12691273. morvan, gallopel k, et al. 2011 the use of visual warning in social marketing: the case of tobacco. journal of business research64 ,7-11. mulyana, deddy. 2007. ilmu komunikasi suatu pengantar. bandung: remaja rosdakarya. negoro, sherly,h. 2015. pengaruh pengeta­ huan atas pesan dan persepsi resiko terhadap sikap merokok di kalangan 192 informasi kajian ilmu komunikasi volume 46. nomor 2. desember 2016 perokok remaja yogyakarta dengan perilaku sebagai variabel intervening. semarang: universitas diponegoro semarang. noorastuti, pipiet, t,. 2012. pentingnya gambar seram di bungkus rokok. diakses pada 26 oktober 2016 http://life.viva. co.id/news/read/292853-pentingnyagambar-seram-di-bungkus-rokok perilaku merokok masyarakat indonesia berdasarkan riskesdas 2007 dan 2013. (n.d). infodatin, h. 1. diakses pada 1 agustus 2016 http://www.depkes. go.id/download.php?file=download/ pusdatin/infodatin/infodatin-haritanpa-tembakau-sedunia.pdf peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 (n.d). diakses pada 18 agustus 2016 http://sipuu.setkab.go.id/ puudoc/173643/pp1092012.pdf pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok (ktr). 2011. diakses pada 2 desember 2016 http://www.depkes. go.id/resources/download/promosikesehatan/pedoman-ktr.pdf perloff, richard, a,. 2003. the dynamics of persuasion: communication and attitudes in the 21th century 2nd edition. new jersey: lawrence erlbaum associates. popova, lucy. 2012. the extended parallel process model: illuminating the gap in research. health education & behavior 39 (4), 455-473. diakses pada doi: 10.1177/1090198111418108 http://heb. sagepub.com. puput. 2014. jumlah perokok meningkat, indonesia tertinggi kedua di dunia. diakses pada 18 agustus 2016 http://lifestyle.bisnis.com/ read/20140601/220/232021/jumlahperokok-terus-meningkat-indonesiatertinggi-kedua-di-dunia rozak, abdul. 2016. gambar seram di bungkus rokok tidak efektif turunkan jumlah perokok. diakses pada 26 oktober 2016 http://www.gatra.com/ nusantara/nasional/203019-gambarseram-di-bungkus-rokok-tidak-efektifturunkan-perokok schneider, g, and phau, i,. 2013. adolsecent and young adult response to fear appeals in anti-smoking messages. young consumers 14 (2), 155166. diakses pada http://dx.doi. org/10.1108/17473611311325555 thomas, richard k. 2006. health communication. usa: springer science. utama, pradita. 2014. penguasaha keluhkan gambar ‘seram’ pada kemasan rokok. diakses pada 18 agustus 2016 h t t p : / / n e w s . m e t r o t v n e w s . c o m / read/2014/08/13/276852/pengusahak e l u h k a n g a m b a r s e r a m p a d a kemasan-rokok inf rmasi kajian ilmu komunikasi diterbitkan jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta volume 47. nomor 2. desember 2017 issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 i mitra bestari suranto aw (universitas negeri yogyakarta) novi kurnia (universitas gadjah mada) inaya rakhmani (universitas indonesia) adi nugroho (universitas diponegoro) taufiqur rahman (universitas muhammadiyah yogyakarta) edwi arief sosiawan (universitas pembangunan nasional yogyakarta) nina mutmainah (universitas indonesia) pemimpin redaksi benni setiawan dewan redaksi pratiwi wahyu widiarti dyna herlina suwarto chatia hastasari sekretaris redaksi siti machmiyah staf redaksi ratih wahyuningrum alamat redaksi jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta kampus karangmalang, g.01. lantai 2 fis (0274) 548820 psw. 450 email: s1komunikasi@uny.ac.id, informasi.ilkomuny@gmail.com informasi adalah jurnal yang diterbitkan oleh jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial universitas negeri yogyakarta. jurnal ini dimaksudkan sebagai media publikasi, penelitian, pertukaran ide, dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi dan pengembangan ilmu komunikasi. informasi mengangkat tema-tema khusus dan memuat tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. tulisan yang dimuat dalam jurnal informasi telah melalui mekanisme penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi naskah asli. isi tulisan yang dimuat dalam jurnal ini merupakan pendapat personal dan menjadi tanggung jawab penulisnya. inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201747 2 desember issn 0126-0650issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 ii iii daftar isi editorial ........................................................................................................................... v-vi peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra oleh novi kurnia dan santi indra astuti .......................................................................... 149-166 pemetaan program literasi digital di universitas negeri yogyakarta oleh theresia amelia jordana dan dyna h. suwarto ...................................................... 167-180 jari selayak duri oleh aulia puspaning galih .............................................................................................. 181-196 tipe mediasi ibu rumah tangga terhadap keselamatan berinternet anak dan remaja oleh inasari widiyastuti .................................................................................................... 197-212 mapping digital fluency in diverse socio-economic status of citizens of dki jakarta 2017 oleh gilang desti parahita ............................................................................................... 213-228 peperangan generasi digital native melawan digital hoax melalui kompetisi kreatif oleh yanti dwi astuti ....................................................................................................... 229-242 digital literacy among sriwijaya university lecturers oleh alamsyah dan dadang hikmah purnama ...............................................................243-254 pemahaman literasi media di lingkungan pengurus pimpinan wilayah aisyiyah daerah istimewa yogyakarta periode 2015-2020 oleh maria ulfah, choirul fajri & dani fadillah ............................................................ 255-270 literasi media sosial humas pemerintah daerah oleh novian anata putra .................................................................................................. 271-284 inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201747 2 desember issn 0126-0650issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 iv watching self from a distance: the why’s of watching sinetrons among malay-javanese women in malaysia oleh lily el ferawati rofil .................................................................................................285-295 v editorial literasi untuk bangsa hoax seakan menjadi hal lumrah di era saat ini. padahal hoax akan menggiring opini dan pandangan masyarakat pada kesesatan. kesesatan itu pun mendorong seseorang benci dan atau tidak suka terhadap orang. mereka pun mempunyai pandangan yang negatif terhadap sebuah peristiwa. padahal apa yang digambarkan dalam sebuah informasi itu ternyata adalah berita bohong. berita bohong juga mendorong masyarakat terbelah. berita bohong tanpa klarifikasi misalnya, telah membelah dua kekuatan media sosial pada blok pro pemerintah dan kontra pemerintah. saling ejek dan bahkan serang antar pendukung pun telah jamak terjadi. bahkan sebutan tidak bisa “move on” pun sering tersemat dalam luapan emosi di media sosial. kondisi itu perlu disudahi. artinya, masyarakat perlu cerdas dan sehat dalam menggunakan media sosial. media sosial bukanlah ruang kosong yang dapat diisi oleh penyebar hoax. media sosial adalah ruang publik—meminjam istilah habermas. ruang publik itu mencipta sebuah dialog dan wajah masyarakat. dialog perlu dibangun dari trust (kepercayaan). dialog tanpa kepercayaan tentu hanya menghasilkan ikatan semu tanpa makna. dialog ruang publik di media sosial itu perlu diinisiasi oleh orang-orang yang mempunyai kecakapan bermedia. salah satunya dengan menggiatkan literasi. literasi merupakan kecakapan membaca, menulis, dan mewarnai di ruang publik. kecakapan ini merupakan wajah bangsa. saat warga bangsa mempunyai kecakapan literasi, maka kebangsaan akan dipenuhi oleh penanda keadaban. sebaliknya, saat masyarakat sembrono menggunakan media sosial, tanpa pemaknaan yang jelas tentang sebuah realitas, maka itulah wajah bopeng kebangsaan dan kenegaraan. mendorong masyarakat untuk terliterasi tentu bukan perkara mudah. masyarakat dengan ragam latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya ini perlu mempunyai inisiatif sendiri dalam mengembangkan kehidupan literasi. artinya, masyarakat perlu mempunyai kesadaran bahwa literasi media menjadi sebuah keniscayaan di era ini. literasi media yang kemudian mengarah pada literasi digital perlu menjadi sebuah gerakan sadar dan terencana dalam proses keadaban. keadaban tidak mungkin mewujud saat masyarakat masih suka menyebarkan hoax. keadaban pun tidak akan pernah muncul saat masyarakat tidak mempunyai kepekaan dalam bermedia. artinya, masyarakat tanpa sadar menikmati hoax. hoax yang mudah tersebar (viral) tanpa verifikasi itu akan menjadi penyakit masyarakat di era baru ini. oleh karena itu, kepekaan inf rmasi kajian ilmu komunikasi volume . nomor . 201747 2 desember issn 0126-0650issn (p) 0126-0650 issn (e) 2502-3837 vi bermedia media modal dasar dalam membangun proyek literasi. literasi mensaratkan semua orang mampu berpikir kritis. literasi mendorong masyarakat untuk melakukan kroscek sebuah informasi. verifikasi informasi menjadi sebuah keniscayaan sebelum seseorang menyebarkan berita itu kepada orang lain. menahan untuk tidak menyebarkan informasi sebelum yakin kebenaran berita itu menjadi pilihan bijak berliterasi saat ini. mental verifikasi dan keengganan untuk menghentikan informasi yang telah tersebar dengan cepat membutuhkan keberanian. keberanian itu perlu dipupuk dari kebiasaan membaca yang baik. kebiasaan membaca yang baik mendorong seseorang untuk tidak gegabah menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. kebiasaan membaca pun menjadikan seseorang akan dengan mudah melakukan verifikasi terhadap sebuah informasi. informasi yang janggal dan dirasa tidak pas, tidak akan disebarkan. pasalnya, informasi itu hanya akan menimbulkan tafsir yang keliru—yang kemudian berujung hoax—saat sudah diterima oleh orang ke sekian. mendorong masyarakat gemar membaca, bukan sekadar copy paste ini perlu piranti pendukung. salah satu piranti itu adalah kesiapan dan kesigapan masyarakat terdidik (terliterasi) untuk ambil bagian dalam mengurai masalah kebangsaan ini. masyarakat terliterasi tanpa henti terus menyuarakan “suara kebenaran”. suara kebenaran itu selayaknya tersuara dengan lantang walaupun gemuruh suara sumbang lebih nyaring. suara kebenaran akan menembus ruang gelap dan menjadi sinar terang masyarakat. literasi media digital telah menjadi keniscayaan di era ini. literasi digital akan mendorong masyarakat terselamatkan dari informasi sesat dan menyesatkan. melalui literasi digital seseorang akan mampu menangkap dan memverifikasi informasi dan menjadikannya sebuah pilihan dalam bersikap. sikap dan pilihan itu kini belum terlambat. artinya, bangsa ini masih dapat diselamatkan dalam berita hoax. kader dan jejaring literasi digital perlu disiapkan. merekalah yang akan mengawal kebangsaan hari ini dari berita bohong. merekalah yang akan mencipta sebuah generasi baru. sebuah generasi emoh berita hoax dan menyeru pada kebenaran dan verifikasi informasi. desember 2017 benni setiawan cover depan saja.pdf page 1 page 2 155 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.155-168. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.22389 family’s communication pattern in preventing student’s violence in yogyakarta chatia hastasari chatia@uny.ac.id suranto aw suranto@uny.ac.id mami hajaroh mami_hajaroh@uny.ac.id universitas negeri yogyakarta abstract this investigates the family’s communication pattern to avoid senior high school student violence in yogyakarta. this study employs a qualitative method taking a sample of ten people consist of students’ parents (sman 6 yogyakarta, sman 8 yogyakarta, sman 9 yogyakarta, sma bopkri 2 yogyakarta, sma muhammadiyah 7 yogyakarta, and sma taman­siswa­yogyakarta);­teachers­and­society­figure.­the­results­are­(1)­communication­ pattern­which­is­used­effectively­to­avoid­students’­violence­is­one­way­communication.­ in this situation parents can give advice and become a role model for their children; and (2) communication patterns which are used innefectively to avoid students’ violence are interac tion and transaction communication. it is because parents’ knowledge about the importance of interaction communication in character education is very low and the transaction communication among parents-children-third party tends to not intensive. keywords: family’s communication pattern, student’s violence, one way communication, two ways communication and transaction communication. pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar sma di kota yogyakarta abstrak tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar sma di kota yogyakarta. penelitian ini menggunakan metode­deskriptif­dan­menggunakan­10­narasumber­yang­mencakup­wali­siswa­(sman­ 6 yogyakarta, sman 8 yogyakarta, sman 9 yogyakarta, sma bopkri 2 yogyakarta, sma muhammadiyah 7 yogyakarta, dan sma tamansiswa yogyakarta); wali kelas dan tokoh masyarakat. dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disebutkan bahwa­(1)­pola­komunikasi­keluarga­yang­digunakan­secara­efektif­sebagai­upaya­untuk­ men cegah kenakalan pelajar dalam penelitian ini adalah komunikasi sebagai aksi mailto:chatia@uny.ac.id mailto:suranto@uny.ac.id 156 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 pendahuluan permasalahan kenakalan pelajar di indonesia hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus semua pihak dalam mengatasinya, terutama bagi tiga pilar dalam dunia pendidik an yang selanjutnya menjadi sistem tri pusat pendidikan. kurniawan (2015: 42) menye butkan bahwa tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya pen didik an ter hadap anak, tiga pusat ter sebut yaitu pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah dan dalam masyarakat. me ningkat nya tawur an antar pelajar, free sex, narkoba hingga tindak kriminal tentu saja me ngundang per tanyaan besar dalam benak kita ber sama, sejauh mana efektivitas penanam an karakter dan pen didikan moral pelajar baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masya rakat dalam mencegah kenakalan pelajar yang terjadi. sumiati (2009) menyatakan bahwa salah satu faktor yang memicu timbulnya kenakalan remaja adalah proses keluarga yang kurang baik seperti kurangnya dukungan keluarga, hubung an atau komunikasi antar keluarga yang tidak baik. hal ini sejalan dengan hasil penelitian hatuwe (2013: 207) yang meng ungkapkan bahwa tingkat pengetahuan orang tua tentang aktifitas anak remaja mereka sangat dangkal, mereka cuma menge tahui anak mereka pergi dan pulang sekolah lalu main kerumah teman mereka. sehingga apa yang diinginkan atau diharapkan oleh anak tidak dapat terpenuhi, anak lebih memilih untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya pada temannya. sebuah penelitian yang dilakukan oleh santrock (1996 dalam sumiati, 2009) di boston, amerika serikat terhadap 500 remaja yang melakukan kenakalan dan 500 remaja yang tidak melakukan kenakalan, ditemu kan persentase kenakalan lebih tinggi terjadi pada remaja yang memiliki hubungan regular dengan teman sebaya yang melakukan kenakalan. terjadinya kenakalan pelajar saat ini bahkan tidak lagi melihat pada letak geografis suatu daerah. daerah yang terkenal sebagai kota pelajar seperti kota yogyakarta se kalipun ternyata memiliki catatan tingkat ke nakalan pelajar yang cukup tinggi. seperti contoh kenakalan pelajar yang tengah terjadi saat ini, yaitu maraknya aksi klitih yang sering kali menimbulkan korban jiwa. berikut data dari kepolisian mengenai tingkat kenakalan pelajar di kota yogyakarta : tabel 1. data kenakalan pelajar yang menjurus tindak pidana periode bulan januari s.d desember 2017 no kesatuan lapor lidik sidik p21 tsk bb diversi 1. polresta yka 10 kss 1 kss 8 kasus 32 tsk 2 buah clurit. 2 buah pedang 1 buah rem cakram. 2 buah gir. 1 bongkahan semen cor 1 kasus 2. polres sleman 21 kss 1 kss 3 kss 16 kasus 17 tsk 1 buah rantai besi. 1 buah clurit. 1 buah pedang. 1 kasus 3. polres bantul 11 kss 4 kss 4 kss 3 kasus 20 tsk 1 buah clurit. 1 buah keling besi. 1 buah pisau belati. 1 buah gir. 1 buah pipa besi. 2 kasus 4. polres gnkidul 6 kss 1 kss 2 kasus 2 kasus 6 tsk sepeda motor batu 1 kasus 5. polres klprogo 4 kss 1 kss 1 kasus 3 tsk 1 tombak 1 ger 2 kasus atau komunikasi satu arah dimana orang tua memberikan nasihat atau memberikan contoh secara langsung melalui perbuatan; dan (2) pola komunikasi keluarga yang masih belum dapat dilakukan secara efektif untuk mencegah kenakalan pelajar adalah komuni kasi sebagai interaksi dan komunikasi banyak arah. hal ini disebabkan karena minim nya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya komunikasi dua arah dalam proses penanaman pendidikan karakter seorang anak dan juga karena komunikasi banyak arah yang terjalin antara orang tua-anak-pihak ketiga cenderung tidak intens. kata kunci: pola komunikasi keluarga, kenakalan pelajar, komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah. 157 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... no kesatuan lapor lidik sidik p21 tsk bb diversi jumlah 48 kss 6 kss 11 kss 30 kss 78 org sumber : data polsek bulaksumur, yogyakarta (2018). tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kenakalan pelajar saat ini sangat bervariasi dan bahkan mayoritas mengarah pada tindak kriminal. dari beberapa kasus klitih yang saat ini tengah ditangani oleh pihak ke polisian, seluruh tersangka merupakan pelajar sekolah menengah. oleh karenanya, untuk menghindari peningkatan kenakalan pelajar ini, ketua dewan pendidikan diy danisworo menghimbau semua pihak untuk men jalin komunikasi guna antisipasi jangan sampai dunia pendidikan tercoreng ulah negatif yang dilakukan pelajar. semua pihak perlu me ngintensifkan komunikasi dan instro s peksi demi mengantarkan generasi bangsa yang se suai harapan (skh kedaulatan rakyat, 5/6/2017). selain jalinan komunikasi yang baik antar semua pihak, keluarga seharusnya mampu menjadi salah satu bagian utama yang ber peran penting dalam pembentukan karakter dasar dan moral yang kuat pada seorang anak. pada konteks komunikasi, peran keluarga disini menjadi sebuah sarana dalam meng internalisasikan pesan-pesan moral dan akhlak atau nilai-nilai kebaikan yang kuat dalam suasana yang harmonis (rimporok, 2015). selain itu, keluarga melalui pe nerapan pola komunikasi yang tepat antar orang tua dan anak dapat juga menjadi sebuah tempat dimana terjadi interaksi penyam pai an dan penerimaan pesan secara efektif sehingga terbentuklah keterbukaan dan ke terusterang an antar anggota keluarga. santi (2017) menyatakan bahwa komunikasi yang harmonis antar anggota keluarga dapat membantu anak yang masih duduk di bangku sekolah dan masih berusia remaja terhindar dari kenakalan pelajar. hal tersebut didukung oleh aini (2017) yang dalam pene litiannya menyatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembang seorang pelajar. dengan kata lain, secara ideal perkembangan diri seorang pelajar akan optimal apabila mereka bersama keluarganya. tentu saja keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang harmonis, sehingga pelajar memperoleh ber bagai jenis kebutuhan, seperti kebutuhan fisik-organis, sosial maupun psiko-sosial. namun sayangnya, tidak semua orang tua menganggap penting peran keluarga bahkan gagal memaknai pentingnya komuni kasi yang terjalin antara orang tua dengan anak sebagai faktor utama dalam men didik dan menanamkan nilai-nilai positif pada anak. hal ini sesuai dengan temu an penelitian malihah (2018) yang menun juk kan bahwa 83,9% remaja merasa sulit memercayai perkataan orang tua, 93,83% remaja merasa tidak setuju pada pernyataan bahwa orang tua selalu menjadi pendengar yang baik, 87,65% remaja merasa orang tua suka membicarakan hal yang tidak seharusnya dibicarakan kepada remaja, 88,89% remaja sangat tidak berhati-hati saat sedang ber bicara kepada orang tua, 97,53% remaja merasa orang tua mengganggu, dan 90,12% remaja menyatakan orang tua menghina remaja ketika orang tua remaja marah kepada remaja. dari data penelitian tersebut, dapat disimpul kan bahwa kualitas komunikasi orang tua-remaja masih harus ditingkatkan. berdasarkan uraian di atas, asumsi penelitian ini menekankan pentingnya pola komuni kasi keluarga sebagai salah satu bagian penting dari sistem tri pusat pendidikan menuju terkondisikannya anak dari pe ngaruh negatif yang dapat membawa mereka kepada kenakalan pelajar. selain itu pe neliti an ini juga akan melihat pada jenisjenis ke nakalan pelajar yang semakin hari justru semakin beragam, sehingga tujuan dari pe nelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis kenakalan pelajar dan bagaimana pola komuni kasi keluarga dalam mencegah kenakal an pelajar studi pada pelajar sma di kota yogyakarta. kajian pustaka pola komunikasi keluarga keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat, namun memberikan kontribusi 158 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 yang sangat besar dalam pembentukan karakter seorang anak. bagaimana anak ber perilaku dan bersikap di tengah-tengah masyarakat, sebagian besar terbentuk dari pe nanaman nilai-nilai dasar yang diberikan oleh orang tuanya. hal ini sejalan dengan per nyataan rimporok (2015) mengenai kehidupan keluarga yang sangat menentukan dan memengaruhi perkembangan hidup masya rakat secara umum. sebab di dalam keluarga lah terbina dan lahir generasi-generasi penerus yang memiliki ahlak, mental dan kepribadian yang diharapkan oleh negara dapat mengisi pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. rimporok (2015) menambahkan bahwa dalam konteks komunikasi, kehidupan suatu keluarga yang terdiri atas beberapa orang bukan serta merta terlepas dari berbagai macam persoalan, entah itu bersumber dari suami, dari isteri ataupun dari anak (jika mereka sudah dikaruniai anak) sebab sebagai suatu institusi yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungan, mereka selalu dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain dan hal itu berimplikasi pada keharmonisan dan keutuhan keluarga dan individu itu sendiri. buruknya kualitas komunikasi orang tua dengan anak dapat menjadi faktor penyebab penyimpangan perilaku pada anak (gunawan, 2013). dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun menjadi bagian terkecil dari masyarakat, justru per masalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga lah yang terkadang menjadi pangkal per masalahan pada diri seorang indvidu. oleh karena itu, perlu adanya upaya masingmasing individu atau anggota keluarga untuk menciptakan interaksi dinamis dalam implemen tasi pola komunikasi yang efektif. pola komuni kasi sendiri menurut djamarah (2004) adalah bentuk atau pola hubungan yang ter jalin antara dua orang atau lebih dalam sebuah proses pengiriman dan pene rima an pesan dengan cara yang tepat sehingga dapat menghasilkan pertukaran pesan yang dipahami oleh komunikator dan komunikan. menurut sudjana (2000) ada tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk me ngembangkan interaksi dinamis dalam upaya memunculkan penyadaran, yaitu : 1. komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. orang tua berperan aktif sebagai pemberi aksi dan anak sebagai penerima aksi atau sebaliknya. bentuk komunikasi ini misalnya saat orang tua memberikan nasihat pada anak atau sebaliknya ketika anak menyampaikan keluh kesahnya; 2. komunikasi sebagai interaksi atau komuni kasi dua arah, komunikator dan komunikan dapat berperan sama yakni pemberi aksi dan penerima aksi. keduanya dapat saling memberi dan saling menerima. hal ini terjadi ketika orang tua atau anak saling meminta pendapat mengenai suatu hal; dan 3. komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, komunikasi tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara komunikator dan komunikan tetapi juga dapat melibatkan interaksi dinamis antara unsur-unsur komunikan lain nya. komunikasi banyak arah ini terjadi manakala dalam satu keluarga ter dapat keluarga lain yang tinggal bersama dan terlibat secara intens dalam komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan anak, seperti kakek atau nenek yang tinggal bersama dalam satu rumah. dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjadi dalam interaksi dinamis antara orang tua dengan anak memiliki beragam variasi pola. implementasi pola komunikasi tersebut sudah barang tentu memerlukan sebuah keterbukaan dan keterusterangan dari masing-masing individu dalam satu keluarga (rimporok, 2015). widjaja (2000) juga menyatakan bahwa keterbukaan merupakan satu dari tiga faktor penting yang dapat memengaruhi komunikasi agar menjadi lebih efektif, berikut penjelasan ketiga faktor tersebut : 1. keterbukaan sifat keterbukaan menunjukkan paling tidak dua aspek dalam sebuah 159 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... komuni kasi. aspek pertama yaitu, bahwa kita harus terbuka pada orangorang yang berinteraksi dengan kita. dari sini orang lain akan mengetahui pen dapat, pikiran dan gagasan kita. sehingga komunikasi akan mudah dilakukan. aspek kedua dari keterbukaan merujuk pada kemauan kita untuk mem berikan tanggapan terhadap orang lain dengan jujur dan terus terang mengenai segala sesuatu yang di katakan nya, ataupun sebaliknya. rimporok (2015) menambahkan keterbukaan dan keterusterangan anggota keluarga terhadap yang lain hanya dapat diwujudkan melalui kegiatan dan proses komunikasi dalam keluarga itu sendiri sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan dapat diketahui secara bersama, yang pada akhirnya menjadi tanggungjawab bersama pula. barnes & olson (1985) dalam malihah (2018) menyatakan bahwa komuni kasi orang tua-remaja memiliki dua indi kator yang terdiri dari derajat ke ter bukaan komunikasi dalam keluarga dan kedalaman masalah dalam komunikasi keluarga. derajat keterbuka an yang tinggi membuat komunikasi orang tua-remaja semakin berkualitas, namun sebaliknya semakin tinggi permasalahan komunikasi semakin rendah pula kualitas komunikasi yang dihasilkan. 2. empati empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain. mungkin yang paling sulit dari faktor komuni kasi adalah kemampuan untuk berempati terhadap pengalaman orang lain. karena dalam empati, seseorang tidak melakukan penilaian terhadap peri laku orang lain tetapi sebaliknya harus dapat mengetahui perasaan, kesukaan, nilai, sikap dan perilaku orang lain. 3. perilaku sportif komunikasi interpersonal akan efek tif bila dalam diri seseorang ada peri laku sportif, artinya seseorang dalam meng hadapi suatu masalah tidak bersikap bertahan (defensif) namun juga mem berikan kesempatan pihak lain untuk berpendapat. jika dikaitkan dengan pencegahan kenakalan pelajar, maka komunikasi efektif dan dinamis serta harmonis yang terjalin antar orang tua dengan anak tentu memiliki pe ngaruh yang kuat dalam mengurangi tingginya angka kenakalan pelajar. hal ini se suai dengan hasil penelitian santi (2017) yang mengungkapkan bahwa ada hubungan antara pola komunikasi keluarga dengan perilaku kenakalan remaja khususnya di sman 4 dki jakarta banda aceh dengan nilai p-value < α (0,005 < 0,05). penelitian lain juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja (aini, 2017). hal ini menandakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tua dan keluarga memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada perilaku anak. kenakalan pelajar unayah, n., & sabarisman, m. (2015: 123) menyatakan bahwa kenakalan remaja terkadang dipicu oleh pengekangan orang tua yang terlalu berlebihan tanpa memberikan hak pada anak untuk membela diri. sedangkan aini (2017) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, antara lain: identitas, kontrol diri, jenis kelamin, harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, proses keluarga, pengaruh teman sebaya, kelas sosial ekonomi, kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal. pendapat lain menyebutkan bahwa kenakalan pelajar dipicu oleh tidak berfungsinya orang tua sebagai figur tauladan serta tidak fungsinya komunikasi interpersonal dalam keluarga serta interaksi sosial yang salah (rafiq, 2014: 104). berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan pelajar tidak terbentuk secara tiba-tiba melainkan melalui sebuah proses. proses tersebut tidak hanya berasal dari internal individu melainkan 160 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 juga eksternal individu seperti lingkungan ke luarga, sekolah dan masyarakat. lebih lanjut, chairuddin ismail (2016) memaparkan adanya tiga upaya untuk mencegah kenakalan pelajar, yaitu: (1) upaya yang bersifat pre-emtif untuk mengeliminasi sejak dini, (2) upaya yang bersifat preventif yang ditujukan kepada pencegahan yaitu mengurangi peluang (kesempatan) penyebaran nya, dan (3) upaya yang bersifat represif, yakni dengan melakukan tindakan hukum bagi mereka yang nyata-nyata karena kenakalannya sehingga telah melanggar hukum (http://www. dpr.go.id/ doksetjen/dokumen). upaya lain yang dapat di lakukan menurut rogi (2015) adalah dengan menerapkan komunikasi keluarga yang mengandung perhatian, kasih sayang, empati dan dukungan, dengan intensitas berkomunikasi yang menitikberatkan pada kualitas percakapan atau seberapa dalamnya pesan yang disampaikan ketika berkomunikasi, dengan durasi percakapan yang berbeda-beda. hal ini cukup berpengaruh ter hadap perkembangan kepribadian anak serta berdampak pada kemungkinan terjadinya bentuk kenakalan remaja. dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa upaya-upaya untuk dapat mencegah kenakalan pelajar dapat dilakukan oleh semua pihak yang berada dalam sistem tri pusat pendidikan terutama keluarga. metode penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar sma di kota yogyakarta, yang diharapkan dapat mendukung temuan-temuan pada penelitian sebelumnya. desain penelitian yang di gunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. dengan metode kuali tatif dapat diperoleh pemahaman dan pe nafsiran secara lebih mendalam mengenai makna dari kenyataan, fakta, istilah, konsep, dan asumsi di lapangan yang relevan dengan penelitian. sedangkan latar dalam pe nelitian ini ditentukan secara purposive, yakni didasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar sma negeri dan swasta. sedangkan narasumber dalam penelitian ini mencakup wali siswa (sman 6 yogyakarta, sman 8 yogyakarta, sman 9 yogyakarta, sma bopkri 2 yogyakarta, sma muhammadiyah 7 yogyakarta, dan sma tamansiswa yogyakarta); wali kelas dan tokoh masyarakat yang seluruhnya berjumlah 10 orang. jenis-jenis kenakalan pelajar pelajar sebagai subjek belajar lebih banyak sebagai komunikan atau penerima man faat. namun sayangnya, pada beberapa se kolah kenakalan pelajar sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi. terdapat kecenderungan bahwa di sekolah swasta angka kenakalan pelajar lebih banyak dari pada sekolah negeri. hal ini disebabkan karena kurangnya peran serta dan kontrol yang optimal dari orang tua siswa itu sendiri. seperti yang diungkapkan oleh informan guru wali kelas berikut “… banyak yang berkonflik dengan orang tua gitu. sehingga gimana untuk menanganinya. wong orang tua sama anak sendiri berkonflik.…” (informan guru wali kelas, 6 oktober 2018). pernyataan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan guru bk berikut “…ada anak yang dipasrahne ke mbah’e, mbah’e wes tua gitu pemikirannya kolot. dan simbah kan kalau sama cucunya cenderung sayang, jadi lebih percaya sama cucunya” (informan guru bk, 6 oktober 2018). kurangnya perhatian inilah yang kemudian menurut pihak sekolah tidak dapat memaksimalkan hasil penanaman pendidikan karakter pada diri seorang pelajar, bahkan dampak terburuknya adalah kenakalan pelajar yang seharusnya berkurang justru malah semakin meningkat. kenakalan ter sebut mulai dari kenakalan ringan sampai berat. 1. kenakalan ringan kenakalan jenis ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan dan tata tertib sekolah seperti mem161 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... bolos, merokok, mencorat-coret tembok, ber sandal, berambut gondrong, semir rambut dan sejenis nya. kenakalan yang sering terjadi pada jenis ini adalah membolos dan merokok. salah satu informan guru me nye butkan bahwa, membolos bagi siswa di sekolah nya sudah merupakan hal biasa. sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah pada kenakalan pelajar jenis ini pun bervariasi. mulai dari sanksi fisik seperti lari mengelilingi lapangan dan push up hingga sanksi non-fisik seperti memainkan alat musik, memangkas rambutnya yang gondrong sendiri dan membersihkan ruangan-ruangan sekolah. 2. kenakalan tingkat sedang kenakalan jenis ini adalah kenakalan yang dampaknya sudah mengenai pelajar lainnya seperti perundungan (bullying), perkelahian, dan lain-lain. pada era milenial saat ini dimana perkembangan teknologi semakin canggih, aksi-aksi kenakalan pelajar yang berhubungan dengan per undungan dan perkelahian pun dilakukan melalui pemanfaatan media. bahkan untuk melakukan perjanjian per kelahian pun dilakukan oleh para siswa melalui whatsapp. seperti yang diungkap oleh wali guru bk berikut : “…sekarang nggak perlu lagi nggleyernggleyer neng ngarep sekolahan, itu ra jaman. sekarang pakai hp janjian dimana. memang apa-apa sudah cyber ya termasuk bullying. jadi pak polisi pun juga sudah harus menguasai cyber crime. … jadi kadang kami heran, kalau diberi laporan ada siswa yang terlibat perkelahian. lha perasaan wingi ra krungu gleyer-gleyer ngerti-ngerti wes kedadean. nah ternyata janjiannya pakai hp, jadi teknologi wes membantu berbuat berlebihan” (informan guru bk, 6­oktober­2018). pada zaman perkembangan teknologi media saat ini, seluruh pihak harus memperketat pengawasan pada siswa dan meningkatkan kemampuan dalam hal penguasaan teknologi baik dari pihak sekolah, orang tua maupun pihak kepolisian. 3. kenakalan tingkat berat kenakalan jenis ini adalah ke nakal an pelajar yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, seperti tawuran, senjata tajam, minuman keras, dan sebagainya. kenakalan jenis ini yang saat ini melibatkan peran polisi dalam pencegahannya. saat ini, pihak kepolisian di tingkat sektor (polsek) telah menjalin kerja sama dengan dinas pen didikan terkait meningkatnya aksi kenakalan pelajar yang sudah mengarah pada tindak kriminal ini. bentuk kerja sama tersebut berupa implementasi program satu sekolah dua polisi (ssdp), dimana terdapat satu personil polisi menggunakan seragam bebas dan satu personil polisi menggunakan seragam polisi di setiap sekolah. hal ini di laku kan untuk memberikan kesan humanis namun tegas, humanis saat me lakukan pendekatan pada para siswa saat melakukan penyuluhan dan sosiali sasi dan tegas saat menindak pelajar yang melakukan kenakalan dan tindak kriminal. hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan kepolisian berikut ini: “…jadi polisi ada kerjasama dengan diknas, makanya di polisi ada istilah ssdp, satu sekolah dua polisi, disini ada yang pakaian dinas satu, yang pakaian preman satu, harapannya adalah setiap permasalahan sekolah itu bisa langusng diselesaikan dengan pihak kepolisian dan untuk mengantisipasi agar anak tidak takut dengan polisi” (informan polisi,­6­oktober­2018). selain itu pihak kepolisian juga me nyatakan bahwa, hingga saat ini aksi kenakalan pelajar semakin bervariasi sehingga peran dan kontrol orang tua dan sekolah sangat diperlukan. dari pemaparan mengenai jenis-jenis kenakalan pelajar di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sinergi yang cukup baik antara orang tua dengan guru memicu pe162 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 ningkatan kenakalan pelajar yang justru saat ini mengarah pada tindak kriminal dan melibatkan pihak kepolisian. kontrol yang dilakukan oleh orang tua siswa terutama pada sekolah swasta masih sangat rendah. bahkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelajar sekolah swasta cenderung dipicu oleh perilaku orang tua. sebaliknya pada sekolah negeri, meskipun belum maksimal namun telah ada upaya-upaya dari masing-masing orang tua untuk bersinergi dengan pihak sekolah dalam memaksimalkan pendidikan anak. hasil dan pembahasan pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar sma di kota yogyakarta keluarga adalah tempat yang utama dan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan, baik dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. apabila dibuat perbandingan berdasarkan durasi waktu, maka komunikasi di dalam keluarga ini memiliki durasi yang paling panjang dibandingkan di sekolah dan di masyarakat. pola perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan pola komunikasi yang terjadi di keluarga dalam keseharian. hasil wawancara dengan guru, mengindikasikan bahwa sebagian siswa yang teridentifikasi nakal di sekolah, kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak harmonis. misalnya karena kedua orang tua merantau atau orang tua kurang peduli dan menyerahkan sepenuhnya pendidik an anaknya kepada sekolah, dan sebagai nya. sebaliknya, anak yang di rumah terbiasa memperoleh arahan dari orang tua dan berinteraksi cukup intens dengan orang tua, memiliki perilaku yang cenderung positif saat di sekolah. selain itu, hasil wawancara dengan informan orang tua siswa, juga menunjukkan bahwa terdapat gejala dimana semakin usia anak bertambah maka semakin sulit mengawasi mobilitasnya. dalam pola komunikasi keluarga, orang tua memiliki peran sebagai seorang komuni kator untuk menyampaikan pesanpesan yang mengarah kepada pembentukan karak ter mulia bagi anak. berdasarkan hasil wawan cara dapat dikemukakan berbagai bentuk komunikasi keluarga yang dilakukan. 1. penerapan unggah-ungguh, tata krama, tata trapsila dalam komunikasi di keluarga. inti dari penerapan aktivitas ini dalam komunikasi keluarga adalah agar anak membiasakan diri memiliki sopan-santun dalam pergaulan, baik se cara horizontal dengan orang yang se tara usianya maupun secara vertikal dengan orang yang lebih tua usianya atau dituakan karena jabatan dan status sosialnya. unggah-ungguh ini berupa kaidah yang sebagian besar tidak tertulis. kaidah ini sangat jelas dalam praktik ber komunikasi, dan merupakan contoh nyata adanya kearifan budaya jawa yang perlu direvitalisasi agar dapat dengan mudah menjadi orientasi dalam ber komunikasi. pihak-pihak yang ber komunikasi harus mengetahui dan me laksanakan etika sesuai dengan kaidah tersebut. pelaksanaan unggahungguh dalam etika komunikasi di ke luarga, nampak pada cara anak memanggil orang tua, yaitu bapak dan ibu. meskipun hubungan dengan orang tua sudah sangat dekat seperti layak nya seorang teman, namun bagi budaya jawa panggilan bapak dan ibu ini merupakan sebuah simbol penghargaan pada orang yang memiliki usia lebih tua. selain itu, kearifan lokal bahasa jawa sangat ketat dalam memberlakukan atur an tata krama berbicara terutama pada orang tua. setiap istilah memiliki makna hirarkis. misalnya kata “tidur” dalam bahasa jawa adalah “turu” dan “sare”. pemilihan diksi harus tepat, tidak boleh terbalik. kepada orang tua di gunakan kata “sare”, sedangkan untuk diri pelajar sendiri cukup dengan kata “turu”. 163 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... 2. kesepakatan bersama. bagi orang tua yang di dalam keluarga menerapkan komunikasi dua arah biasanya membuat kesepakatan ber sama tentang beberapa kegiatan yang harus dilakukan. terkait hal ini, berikut penuturan bapak sugeng selaku wali siswa : ”...setiap hari minimal satu kali saya meminta anak-anak saya untuk berkumpul bersama tanpa handphone, sehingga komunikasi kami berlangsung secara tatap muka. nah kadang inilah yang tidak dianggap penting oleh beberapa keluarga. mangan yo mung waton mangan, tapi saya tegaskan pada anak saya bahwa tujuan saya membuat kesepakatan ini agar masing-masing dari anggota keluarga dapat lebih meng hargai orang lain utamanya orang tua saat sedang berbicara. kan rasane ora enak to mbak wong tuwo ngomong, anake karo dolanan handphone.” hal senada juga diungkapkan oleh ibu karti selaku wali siswa : “…yen kulo niku mesti njanjeni lare kulo tumbas barang-barang sing sekirane dibutuhne ngge sekolah mbak, tapi yen barang sakliane ngge sekolah nggih kulo delok-delok sikik. sekirane murah tur nggih butuh sanget, kulo tumbaske. tapi yen kados pulsa internet, nggih kulo ken nunggu rejeki. dadose lare-lare nggih pun apal dewe, yen ajeng tumbas buku nggih nembung kulo. yen pulsane inter net telas nggih nunggu sampe kulo numbasne.” nampak dari penjelasan di atas bahwa kesepakatan bersama digunakan untuk meningkatkan pengertian sang anak pada apa yang diinginkan oleh orang tua dan juga sebaliknya. 3. buku dan media penghubung lainnya buku penghubung ini digunakan untuk memantau kegiatan siswa, baik kegiatan-kegiatan di luar maupun di sekolah (karangtaruna, teman bermain dan komunitas lainnya). dari buku peng hubung tersebut orang tua dapat me ngetahui tingkat kehadiran siswa selama satu tahun akademik dan juga dapat mengetahui beban pelajaran dan kegiatan anak selama di sekolah. sedangkan media lain seperti whats app grup yang berisi wali siswa dan guru digunakan oleh para wali siswa untuk memantau tingkat kehadiran anak-anak di sekolah dan program-program yang diadakan oleh sekolah, seperti misalnya jadwal rapat wali siswa, rapat guru dan jadwal ujian sekolah. namun demikian beberapa orang tua yang tidak terlalu intens meng gunakan handphone sering mengabaikan informasi-informasi ataupun diskusi yang ada di grup whatsapp sekolah ini. 4. beribadah bersama sebagai agenda rutin setiap hari, banyak hikmah yang dapat diambil dari kegiatan ini untuk membina kebersama an keluarga, melatih ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, dan sebagainya. selain itu kegiatan beribadah bersama juga merupakan sarana yang tepat bagi orang tua untuk internalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. agar secara agama, anak dapat menjadi pribadi yang kuat. sebagai orang tua, pak sugeng menambahkan bahwa mendidik anak menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan ini adalah dengan mempersiapkannya secara matang dan kuat dari segi agama, ekonomi, fisik dan pendidikannya. sehingga secara tidak langsung jika kita meng hasilkan anak-anak dengan pribadi yang kuat secara keseluruhan kita juga akan menguatkan masyarakat. hal ini di sebabkan karena menurut pak sugeng keluarga merupakan pondasi dari sebuah masyarakat. 5. pengawasan penggunaan hand phone (hp) oleh orang tua orang tua perlu melek teknologi dan memiliki metode pengawasan untuk media hp. fenomena umum menunjukkan, bahwa tanpa pengawasan orang tua, maka penggunaan media hp se makin tidak terkontrol. oleh 164 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 karena itu informan orang tua/wali me ng ungkapkan setiap orang tua mem punyai cara mengawasi yang berbeda-beda. metode pengawasan itu, misalnya saling share password, ada yang kemudian memakai sistem perjanjian anak boleh memakai hp selama dua jam saja, bahkan ada orang tua yang menggunakan otoritasnya, melarang anak menggunakan hp pada saat jam belajar. 6. pengawasan anak di malam hari dilakukan lebih ketat. bahkan ketika sudah waktunya anak tidur, orang tua harus memastikan apa kah anak sudah tidur. untuk itu orang tua perlu melihat ke kamar anak. kondisi ideal yang diharapkan, baik orang tua maupun anak sama-sama memiliki waktu untuk melakukan komunikasi yang utuh dan efektif. hal ini disebabkan karena meskipun konsep yang dimiliki oleh orang tua secara strategi dapat dikatakan baik, namun sering terjadi ketidakcocokan dengan anak dalam implementasinya, tetap saja hasil akhir dari komunikasinya tidak akan baik. oleh karenanya, dalam setiap proses komuni kasi yang terjalin harus disertai dengan kesepakatan bersama agar proses komuni kasi yang terjalin dapat lebih efektif dan berkualitas. sebagai salah satu bagian dari anggota keluarga, tentu hal yang dilakukan oleh seorang pelajar tidak terlepas dari peran orang tua. kontrol penuh dari orang tua terhadap sikap dan pergaulan seorang anak tentu saja dapat mencegah perilaku menyimpang bahkan kenakalan pelajar. anas saidi (2016) menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi karena proses pergaulan yang dilakukan secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan lainnya, apalagi yang berbeda keyakinan dan budayanya. keterbukaan disini menjadi faktor penting dalam proses komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan sang anak. temu an dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sikap orang tua yang mau mendengar dan menerima masukan dari sang anak mampu meningkatkan efektivitas komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan sang anak. anak tidak segan-segan untuk bercerita mengenai pergaulan dengan teman sebayanya hingga permasalahanpermasalahan akademik yang dihadapi di sekolah. rimporok (2015) mengungkapkan bahwa keterbukaan dan keterusterangan anggota keluarga terhadap yang lain hanya dapat diwujudkan melalui kegiatan dan proses komunikasi dalam keluarga itu sendiri se hingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan dapat diketahui secara bersama, yang pada akhirnya menjadi tanggungjawab ber sama pula. namun sebaliknya, orang tua yang merasa anak mereka sudah jauh lebih pandai dan jarang membuka diri untuk mendengar bahkan menerima masukan dari sang anak cenderung diabaikan oleh sang anak. hal ini menyebabkan derajat keterbukaan komunikasi dalam keluarga dan kedalaman masalah dalam komunikasi keluarga menjadi berkualitas rendah (barnes & olson, 1985 dalam malihah, 2018). akibatnya, orang tua dan anak tidak saling mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan atau tidak diinginkan satu sama lain. tidak hanya berhenti disitu, seorang anak yang tidak dapat menemukan solusi dari keluarga atas permasalahan yang dihadapi cenderung mencari teman atau orang lain di luar lingkup keluarganya. mereka menjadi rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif dari teman atau lingkungan pergaulannya seperti merokok, mabuk, dan terlibat aksi tawuran atau kenakalan pelajar lainnya. sebuah penelitian yang dilakukan oleh santrock (1996 dalam sumiati, 2009) di boston, amerika serikat pada 500 remaja yang melakukan kenakalan dan 500 remaja yang tidak melakukan kenakalan, ditemukan persentase kenakalan lebih tinggi terjadi pada remaja yang memiliki hubungan regular dengan teman sebaya yang melakukan kenakalan. faktor penting yang kedua dalam proses komunikasi keluarga adalah empati. setelah orang tua dan anak saling terbuka, munculah empati. menurut widjaja (2000) empati adalah kemampuan seseorang untuk me165 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... nem patkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain. seperti yang kita ketahui bersama bahwa pola komunikasi yang diterapkan pada anak remaja sangat berbeda jauh dengan penerapan pola komunikasi pada anak-anak usia di bawah 10 tahun. hal ini disebabkan karena pada usia ini, anak merasa telah cukup dewasa untuk dapat mengambil sebuah keputusan. jelas saja mereka tidak lagi mau didekati dengan perintah dan larangan yang keras dari orang tuanya. mungkin yang paling sulit dari faktor komunikasi adalah kemampuan untuk berempati terhadap pengalaman orang lain. karena dalam empati, orang tua tidak melaku kan penilaian terhadap perilaku anak tetapi sebaliknya harus dapat mengetahui perasaan, kesukaan, nilai, sikap dan perilaku sang anak. bisa jadi kurangnya empati yang diberikan adalah karena menurut orang tua beban sekolah anak saat ini masih sama dengan beban mereka ketika sekolah zaman dahulu, sehingga menganggap keluhan akan minimnya fasilitas belajar terlalu berlebihan. sedangkan memang tuntutan zaman saat ini terlebih di era perkembangan teknologi, proses belajar anak tidak lagi hanya memerlukan buku melainkan juga fasilitas ekstra seperti laptop dan smart phone. namun demikian rasa empati yang berlebihan pada sang anak juga bukan merupakan suatu hal yang baik. karena empati juga harus berdampingan dengan tanggung jawab. tanpa adanya tanggung jawab, maka anak bisa jadi menyalahgunakan empati yang diberikan oleh orang tua untuk sesuatu hal yang negatif. contohnya adalah saat orang tua mem belikan sepeda motor untuk anaknya, tanpa disertai tanggung jawab maka sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kebutke butan atau terlibat dalam aksi geng motor. faktor penting yang terakhir adalah perilaku sportif. komunikasi interpersonal akan efektif bila dalam diri orang tua ada peri laku sportif, artinya oang tua ketika melakukan kesalahan atau memiliki pendapat yang berbeda dengan anak, tidak menye lesaikannya dengan cara egois atau mem pertahankan keinginannya (defens) namun juga harus memberikan kesempatan untuk sang anak berpendapat atau mengutarakan keinginannya. berdasar penjelasan di atas, terdapat tiga pola komunikasi yang digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara orang tua dengan anak. ketiga pola komunikasi tersebut menurut sudjana (2000) adalah komunikasi satu arah, komunikasi interaksi atau dua arah dan komunikasi banyak arah. 1. komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. orang tua berperan aktif sebagai pemberi aksi dan anak sebagai penerima aksi atau sebaliknya. bentuk komunikasi ini misalnya saat orang tua mem berikan nasihat atau memberikan contoh secara langsung melalui perbuatan mengenai (1) penerapan unggahungguh, tata krama, tata trapsila; (2) hal-hal yang diajarkan dalam agama, seperti shalat tepat waktu; dan (3) halhal yang berkaitan dengan pergaulan dengan lingkungan sosial. pada komunikasi ini, tidak ada respon yang diberikan oleh orang tua atau pun anak yang berada pada posisi sebagai komunikan, sehingga yang dilaku kan oleh komunikan dalam proses komunikasi ini hanya mendengar saja pesan yang disampaikan atau melihat aksi/ contoh perbuatan positif yang dilakukan oleh komunikator. komuni kasi ini sangat efektif dalam mem bentuk kepribadian seorang anak, karena anak melihat dan mendengar lang sung contoh perbuatan/ aksi yang di lakukan oleh orang tua setiap hari. 2. komunikasi sebagai interaksi atau komuni kasi dua arah komunikator dan komunikan dapat berperan sama yakni pemberi aksi dan penerima aksi. keduanya dapat saling mem beri dan saling menerima. hal ini terjadi ketika orang tua dan anak mem buat kesepakatan mengenai peng gunaan handphone. tanpa adanya komunikasi dua arah, komitmen yang dibuat tidak akan efektif karena hanya disepakati satu pihak saja. selain itu 166 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 komunikasi ini juga terjalin saat makan bersama dimana orang tua dengan aktif menanyai perkembangan sekolah sang anak dan sebaliknya sang anak memberikan respon atas pertanyaan orang tua. namun sayangnya komunikasi dua arah yang berlangsung dalam penelitian ini hanya berlaku pada keluarga yang orang tuanya menerapkan pendekatan pada sang anak melalui komunikasi efektif. 3. komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, komunikasi tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara komunikator dan komunikan tetapi juga dapat melibatkan interaksi dinamis antara unsur-unsur komunikan lainnya. tak dapat dipungkiri bahwa ter kadang ada tambahan keluarga dalam satu unit keluarga inti, seperti ke hadiran kakek atau nenek. sehingga komunikasi yang terjalin pun tidak lagi hanya antara orang tua dan anak melainkan juga antara orang tua – anak – kakek atau nenek. namun demikian, bagi beberapa keluarga, komunikasi yang ter jalin antara anak dengan pihak ketiga ini belum se penuh nya efektif. hal ini di sebabkan karena komuni kasi yang terjalin dengan pihak ketiga cenderung tidak intens. bahkan pada beberapa keluarga, keterlibatan peran nenek atau kakek justru menjadi salah satu penyebab anak melakukan perilaku menyimpang, karena dalam peng asuhannya nenek atau kakek cenderung me manjakan sang anak. penjelasan mengenai pola komunikasi keluarga di atas disajikan dalam gambar berikut : gb. 1. pola komunikasi keluarga berdasarkan gambar di atas, dapat di simpulkan bahwa temuan penelitian me ngenai pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menya takan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tua dan 167 chatia hastasari, suranto aw dan mami hajaroh, family’s communication pattern in preventing, ... keluarga memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada seorang anak. simpulan simpulan dalam penelitian ini adalah: jenis kenakalan pelajar sma di kota yogyakarta terbagi kedalam tiga jenis, yaitu (a) kenakalan ringan, kenakalan jenis ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran per a turan dan tata tertib sekolah seperti mem bolos, merokok, mencorat-coret tembok, ber sandal, berambut gondrong, semir rambut dan sejenisnya; (b) kenakalan ting kat sedang, kenakalan jenis ini adalah ke nakalan yang dampaknya sudah mengenai pelajar lain nya seperti perundungan (bullying), perkelahian, dan lain-lain; dan (c) ke nakalan tingkat berat, kenakalan jenis ini adalah kenakalan pelajar yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, seperti tawur an, senjata tajam, minuman keras, dan se bagainya. pola komunikasi keluarga yang diguna kan secara efektif sebagai upaya untuk mencegah kenakalan pelajar adalah komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah dimana orang tua berperan aktif sebagai pemberi aksi dan anak sebagai penerima aksi atau se baliknya. bentuk komuni kasi ini misalnya saat orang tua mem berikan nasihat atau mem berikan contoh se cara langsung me lalui per buatan me ngenai (1) pe ne rap an unggah-ungguh, tata krama, tata trapsila; (2) hal-hal yang di ajarkan dalam agama, se perti shalat tepat waktu; dan (3) hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan dengan lingku ngan sosial. sedangkan pola komunikasi keluarga yang masih belum dapat secara efektif mencegah kenakalan pelajar adalah : (a) komunikasi sebagai interaksi atau komuni kasi dua arah dimana keduanya dapat saling memberi dan saling menerima. hal ini terjadi ketika orang tua dan anak membuat kesepakatan mengenai penggunaan handphone dan saat makan bersama dimana orang tua dengan aktif menanyai perkembangan sekolah sang anak dan sebaliknya sang anak memberikan respon atas pertanyaan orang tua. namun sayang nya komunikasi dua arah yang ditemukan oleh peneliti disini masih belum me miliki kualitas yang baik. hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya komunikasi dua arah dalam proses penanaman karakter seorang anak. (b) komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, komunikasi tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara komunikator dan komunikan tetapi juga dapat melibatkan interaksi dinamis antara unsur-unsur komunikan lainnya. sehingga komunikasi yang terjalin pun tidak lagi hanya antara orang tua dan anak melainkan juga antara orang tua – anak – kakek atau nenek. komunikasi yang terjalin antara anak dengan pihak ketiga ini juga masih belum sepenuhnya efektif untuk mencegah bahkan mengurangi kenakalan pelajar. hal ini disebabkan karena komuni kasi yang terjalin dengan pihak ketiga cenderung tidak intens. bahkan pada beberapa keluarga, keterlibatan peran nenek atau kakek justru menjadi salah satu penyebab anak melakukan perilaku menyimpang, karena dalam pe ngasuhannya nenek atau kakek cende rung memanjakan sang anak. saran penelitian ini fokus pada jenis kenakalan pelajar dan pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan pelajar. oleh karenanya peneliti menyarankan agar nantinya fokus mengenai pola komunikasi keluarga ini dapat mencakup aspek lainnya seperti perkembangan emosi anak (setyowati, 2013) dan kecenderungan perilaku seks pra nikah (munawaroh, 2012) daftar pustaka aini, l. n. (2017). hubungan pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja di rw v kelurahan sidokare kecamatan sidoarjo. jurnal keperawatan dan kebidanan, 6(1). 168 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 chairuddin ismail. (2015). penyebaran paham radikal berbahaya bagi nkri. diambil tanggal 18 mei 2016, dari http:// www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/ m i n a n g wa n s e m i n a rpe nye b a ra n p a h a m r a d i k a l b e r b a h a y a b a g i nkri-1435206305.pdf. djamarah, s. b. (2004). pola komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga (sebuah perspektif pendidikan islam). jakarta: rineka cipta. gunawan, h. (2013). jenis pola komunikasi orang tua dengan anak perokok aktif di desa jembayan kecaatan loa kulu kabupaten kutai kartanegara. ejournal ilmu komunikasi 1(3):1-5 hatuwe, nur qomariah. (2013). pola komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan remaja, dalam http://w w w.e -jurnal.com/2014/05/ pola-komunikasi-keluargadalammencegah.html, diakses pada 20 november 2018. kurniawan, m. i. (2015). tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar. pedagogia: jurnal pendidikan, 4(1), 41-49. malihah, z., & alfiasari, a. (2018). perilaku cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua. jurnal ilmu keluarga & konsumen, 11(2), 145-156. munawaroh, f. (2012). konsep diri, intensitas komunikasi orang tuaanak, dan kecenderungan perilaku seks pranikah. persona: jurnal psikologi indonesia, 1(2). rafiq, m. (2014). hubungan pola komunikasi interpernonal dalam keluarga dan interaksi sosial terhadap kenakalan siswa sma swasta di kota padangsidimpuan. tazkir: jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial dan keislaman, 9(1) rogi, b. a. (2015). peranan komunikasi keluarga dalam menanggulangi kenakalan remaja di kelurahan tataaran 1 kecamatan tondano selatan. jurnal acta diurna, 4(4). rimporok, p. b. (2015). intensitas komunikasi dalam keluarga untuk meminimalisir kenakalan remaja di desa maumbi kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara. jurnal acta diurna, 4(1) santi, f. (2017). pola komunikasi keluarga dengan perilaku kenakalan remaja. jurnal ilmiah mahasiswa fakultas keperawatan, 2(3) setyowati, y. (2013). pola komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak (studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak pada keluarga jawa). jurnal ilmu komunikasi, 2(1). skh kedaulatan rakyat. stop radikalisme di dunia pendidikan. 5 juni 2017. halaman 8. sumiati, dkk. (2009). kesehatan jiwa remaja dan konseling. jakarta: trans info media. sudjana, (2000). dasar-dasar proses belajar mengajar. sinar baru agensindo. bandung. unayah, n., & sabarisman, m. (2015). fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. sosio informa. widjaja. h.a.w. (2000). ilmu komunikasi pengantar studi. jakarta: rineka cipta http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-penyebaran-paham-radikal-berbahaya-bagi-nkri-1435206305.pdf http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-penyebaran-paham-radikal-berbahaya-bagi-nkri-1435206305.pdf http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-penyebaran-paham-radikal-berbahaya-bagi-nkri-1435206305.pdf http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-penyebaran-paham-radikal-berbahaya-bagi-nkri-1435206305.pdf http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-penyebaran-paham-radikal-berbahaya-bagi-nkri-1435206305.pdf 30 informasi, volume 50. nomor 1.2020 logo rebranding: indonesian tax authority public relations strategy in forming organizational culture images febri noviardi febri.noviardi@student.uns.ac.id magister of communication science, faculty of social and political sciences, sebelas maret university, surakarta, indonesia andre noevi rahmanto andreyuda@gmail.com department of communication science, faculty of social and political sciences, sebelas maret university, surakarta, indonesia yulius slamet yuliusslamet48@gmail.com department of sociology, faculty of social and political sciences, sebelas maret university, surakarta, indonesia article history: received 2020-01-13, revised 2020-07-14, published 2020-07-30 abstract this paper explains how the process of rebranding the logo of the directorate general of taxes (dgt) of the republic of indonesia carried out by dgt public relations in shaping the image by displaying the cultural values of the ministry of finance. this is motivated by the lack of a comprehensive explanation of the process of rebranding the logo in previous studies. at dgt, logo rebranding is carried out because of the low level of the public’s trust in the dgt. therefore, one of the strategies of the dgt public relations is the formation of an institutional image. this study uses a research method with a qualitative approach with data collection conducted by interviewing selected informants using purposive sampling techniques and source triangulation as a technique in testing the validity of the data. the results are analyzed using the assessment, communication and analysis, design, and action planning model. the rebranding process was 1) describing the problem, 2) using all channels communication and objectives in delivering a new logo, 3) using professional consultants in planning that consist of research, strategy development, and implementation, 4) as well as carrying out plans, setting rules, and supervising all activities in the dgt’s rebranding process. informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 30-45, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 29594 31 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... introduction organizations nowadays increasingly use rebranding to increase brand relevance and increase operational efficiency (melewar et al., 2012; sonenshein, 2010; vallaster & lindgreen, 2011). according to muzellec & lambkin (2006), rebranding is creating a new name, term, symbol, design, or combination of all of them for one brand that cannot be denied to create a (new) differentiation in the mind of the stakeholders. name and logo are eventually two of some elements in corporate visual identity (cvi) (melewar & saunders, 1998; van den bosch et al., 2005). the existence of any change in cvi’s elements has an impact on identity and image (bolhuis et al., 2015). an image is a number of beliefs, ideas, and impressions held by someone against the identity of an object (kotler & keller, 2009; sutojo, 2004). from these explanations, it can be concluded that the rebranding carried out including rebranding the logo is an important thing to do in forming a better image. in the field of rebranding, which is an emerging area of research, the literature consists largely of descriptive case studies that are scattered across diverse contexts. these studies take divergent theoretical perspectives that often inform only aspects of rebranding, leaving researchers and managers without a comprehensive understanding of the corporate rebranding process (miller et al., 2014). speaking of rebranding, one of the organizations that have done this is the dgt. dgt is the indonesian tax authority whose role is very important for the country. organization for economic co-operation and development (oecd) clarifies that the average of a great income in a country was obtained from tax (oecd, 2019). in the context of indonesia, there are more than 70% of the national budget for indonesia (apbn) regulated and executed by the directorate general of taxes (dgt) as a tax authority. the target of income decided by indonesia’s government in 2019 has reached 1,577 trillion, and it has increased over the years (indonesia ministry of finance, 2019a). however, as released by detik.com, yustinus prastowo; a director center for indonesia’s taxation analysis states that indonesia’s tax compliance is still under concern. this evidence proved by the tax coverage ration in the amount of 72%, and with the low ratio at 0,1% of increase or between 11%-125 in 20042014 (detik finance, 2018). this statement is supported by figure 1; that is data from oecd which indicates that indonesia has a tulisan ini menjelaskan bagaimana proses rebranding logo direktorat jenderal pajak (djp) ri yang dilakukan oleh humas djp dalam membentuk citra dengan menampilkan nilainilai budaya organisasi kemenkeu. hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penjelasan yang komprehensif terhadap proses rebranding logo pada studi-studi sebelumnya. pada djp, rebranding logo dilakukan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap djp. oleh karena itu, salah satu strategi public relations (pr) adalah dengan pembentukan citra institusi. penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada informan terpilih menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi sumber sebagai teknik dalam uji keabsahan datanya. hasilnya dianalisis menggunakan model perencanaan assessment, communication and analysis, design, dan action. proses rebranding yang dilakukan yaitu 1) menggambarkan masalah, 2) menggunakan semua saluran komunikasi dan tujuan dalam memberikan logo baru, 3) menggunakan konsultan profesional dalam perencanaan yang terdiri dari penelitian, pengembangan strategi, dan implementasi, 4) serta melaksanakan perencanaan, menetapkan aturan, dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada proses rebranding ditjen pajak ri. keywords: corporate image, organizational culture, public relations, rebranding, tax. 32 informasi, volume 50. nomor 1.2020 low grade of tax ratio than other asia pacific countries (oecd, 2019). figure 1: tax ratio in the asia pacific (source: oecd) according to the theory of the slippery slope model, the level of public trust in tax authority has monitored in affecting a level of tax compliance (kirchler at al., 2008). the data of oecd in figure 2 implies that a country with a low level of income has an average of low trust (oecd, 2019). torgler (2007) emphasizes that the public’s trust as a person who pays for a tax to the government is a kind of primary relationship. this statement is relevant to research by ratmono & cahyonowati (2016), that trust in tax authority indeed determines tax compliance for an individual than tax inspection and penalty. for kim (2010), the tendency on the deficiency of the public’s trust in government is a global phenomenon, because constructing the public’s trust is a complicated treatment. several studies have proven that image (impression) has a positive effect on the public’s trust (kaur & soch, 2018; lin & lu, 2010; richard & zhang, 2012; wu, 2014). according to ruslan (1999), one of the activities carried out by public relations (humas) is building up an identity and image. as an excellent public relations, it is supposed to create a positive identity and image on the public’s viewpoint. in the context of public relations, ‘public’ is divided into two genres, namely: internal and external public (fajri, 2017). on the other hand, the internal and external image in an organization formed by the organization’s culture (obasan, 2012). for kilman et al. (lund, 2003), a culture defined as a philosophy, ideology, value, belief, expectation, attitude, and norm that engage the organization. thus, the image of an organization is closely related to culture in the organization. figure 2. the level of trust on state’s tax authority with a low level of income (source: prichard et al., (2019) 33 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... besides, a strategy of improving obedience is related to a strategy on improving obedience through penalty and sanction that finally can affect obedience (eek et al., 2002), and sometimes decreases obedience (mulder et al., 2006). in terms of tax, several studies use trust as an indicator in improving tax compliance. the results of the studies have indicated that trust on government influences positively towards the level of tax compliance (hunt et al., 2019), meanwhile, a trust on law and taxation has more effects on producing a level of obedience than giving sanction and penalty (ratmono & cahyonowati, 2016). from several previous studies, none of the studies discusses the communication aspect. mostly, the previous studies merely focus on planning and strategy out of the context of communication. therefore, this study aims to give a clear comprehension of how the logo ‘rebranding’ process of dgt carried out by dgt public relations in forming an image of the institute by displaying and presenting values of indonesia ministry of finance as an organizational culture of dgt. literature review the dgt public relations public relations (pr) is a management function that assists in forming and maintaining communication patterns, mutual understanding, income, and cooperation between a company and its public (community) (cutlip et al., 2009). there are several points in public relations, namely: (1) issue and problem management; (2) assisting management to consistently obtain any information and being responsive on public opinion against his company organization; (3) assisting to define and convincing value of responsibility of the management to publics’ necessity; (4) being considerate on any change and readiness to adopt with changes; and (5) using research techniques and ethical communication (harlow, 1976; theaker, 2001). public relations (pr) is a program that conducted and scheduled structurally to stimulate and progress the function of management as a media between organization and public – internally and externally. the pr aims to formulate and establish organization image to positively be reconsidered by the public’s view (azizah & imran, 2019). according to the ministry of finance, in article 552 number 234/pmk.01/2015 on organization and rule of orders at ministry of finance, the sub-directorate of tax public relations is an echelon iii unit that handles public relations in dgt. this unit positioned under of directorate for information, service, and public relations (p2humas) directorate general of taxes (indonesia ministry of finance, 2015). on article 561, the sub-directorate of public relations for taxation has a duty in implementing investigation, policy-making, monitoring, controlling, and evaluation of technical policies implementation of public relations. furthermore, in article 562, the sub-directorate of public relations for taxation conducts the following functions: 1) the preparation for analysis and operational-technical policies making of public relations; 2) monitoring, controlling, and evaluating the technical and operational implementation of public relations; 3) preparing program, implementing internal and external public relations, as well as monitoring and information management; and 4) sites management. based on its organizational structure and article 563, the sub-directorate of public relations for taxation consists of four segments/divisions (indonesia ministry of finance, 2015). these four segments/divisions are division for internal relation, division for external relations, division for sites management, and division for information management. each division has its task. the division for internal relation is to conduct internal public relations programs to the employees of dgt. the division for external relation conducts a program that relates to external relations, such as media and other parties. the division for site management handles a site of the dgt and its official social media. at last, the division for information management conducts monitoring on news and information that concerns taxes on some 34 informasi, volume 50. nomor 1.2020 media. planning and the strategy of public relations in shaping an organization’s image, public relations needs to establish and regulate the planning and strategy of communication. according to kennedy & soemanagara (bungin, 2015), there are three targets of changes in carrying out communication strategy, namely awareness change, attention, and loyalty. sustainable communication strategies are a systematic and tactical way of identifying channels in terms of developing opinions and ideas and to attract the public’s interest (tatham, 2008). therefore, informing an attitude, public treatment, and the public’s trust, a strategy of communication is necessary to establish (seyitoglu & yuzbasioglu, 2015). there are four significant points in implementing a communication strategy, namely: 1) assessment; giving an illustration of the problem, 2) communication and analysis; mapping out the existing communication infrastructure, arranging communication objectives and indicator of evaluation, 3) design; determining and stating a communication strategy, 4) action; implementation and execution (cangara, 2013). logo rebranding in forming identity and image in projecting an organization visually, name (title) and logo are two popular elements (poon, 1997). the visual identity illustration can increase the ‘engagement’ of consumers (cian et al., 2014). the changing of identity can be successful as long as it can take and stimulate a positive attitude and behavior (yalley, 2018). corporate rebranding consists of fully rebranding and rebranding for the business unit (muzellec & lambkin, 2006). rebranding is necessary because of changing market dynamics (collange, 2015; tevi & otubanjo, 2013). there are two factors that a company and organization implement rebranding, namely internal and external factors (goi & goi, 2011). the significant change in the structure of the business organization is a part of the internal factors (lomax et al., 2002). according to (jefkins, 2004), an image in public relations classified into five major parts, namely: 1) mirror image; is an image where an institute or company has believed that the institute or company is in a pleasant atmosphere, and not to consider other people’s impression; 2) current image; is an image that condensed in publics and other parties about a company or institute; 3) wish image; is an intended image by a company or institute; 4) corporate image; is an image that emerges in an institute or company and covers the history and tracks of an institute or company –not only in its imagery of product, service, and capability of being socially responsible, but also a commitment in conducting any research, working principles, institute’s successfulness, having wellestablished cooperation with stakeholders; and 5) multiple images; is an image that previously emerges from some individuals, company branches, and representatives of some companies or institutes, but not the same as other institutes’ images wholly. the relationship between organization image and public’s trust trust in government frequently said as political trust (anderson, 2010). hetherington (1999) argues that the public’s trust used to overview and evaluate how the government can operate by relying on the normative expectation of the public. in this case, miller & listhaug (1998), argue that the normative expectation hold by the public against the government’s working ability defined as the public’s trust that is necessary to evaluate. therefore, the public’s trust is an essential factor in promoting wellestablished governance (clark & lee, 2001). research by kaur & soch (2018) found that image on a company emerges a strong determinant in terms of attitude loyalty, which is mediated by trust. another research shows that the image of a company has a significant influence on trust (lin & lu, 2010). richard & zhang (2012) conduct the 35 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... same research by observing the impact of the company’s image association against customer’s loyalty in the travel industry. their research has shown that the image of a company affects the satisfaction of customers significantly, and it can be implemented through trust and service giving. the culture of organization in the dgt the theory of cultural organization emphasizes the way a person can build a reality on a particular organization (littlejohn & foss, 2011). the birth of cultural organizations in the broader context of culture has caused the cultural organization to become a complexity to define (willcoxson & millet, 2000). nevertheless, as quoted by willcoxson & millet in previous relevant studies, it is defined as a result of all values on perception and attitude, as well as the identity of a group of people (benedict, 1934; kluckhohn & strodtbeck, 1961; trice & beyer, 1993). the norms, principles, trust, and guidelines for behaving have become specific characteristics of the organization in defining cultural organization (tambunan & anwar, 2019). michael pacanowsky and nick o’donnell-trujillo (morissan, 2009), the experts in the theory of cultural organization, suggest culture is not embedded and possessed by an organization, but culture is the organization itself. the idea of the theory of cultural organization by pacanowsky & trujillo, next to be guided and developed by west & turner (2007) by suggesting three fundamental assumptions in the theory of cultural organization as follows: 1) the member of an organization creates and preserves a sense of solidarity and loyalty in the organization, and it can affect values in the organization. this assumption gives a strengthening idea on the existing values within the organization as a standard and principle of the organization; 2) the use and interpretation of a symbol have an essential role in the organization’s culture. this assumption emphasizes on a symbol that involves verbal and nonverbal communication. a symbol can also communicate the organization’s values; and 3) the existence of different cultures and conception in an organization. this assumption emphasizes the difference of culture and diversity of interpretations/ conceptions on each organization. this condition is associated with the construction of value and symbol on the organization. every organization or company has a culture of the organization. the value of an organization is a culture of the organization. in the context of directorate general of taxes, the embedded values as a culture of the organization are values of the ministry of finance. those values are integrity, professionalism, synergy, service, and perfection. by these values, the employees of dgt, are expected to comprehend that working is a way to reach a vision; that is to be the best institute for the state’s income in the interest of sovereignty and state’s autonomy (indonesia ministry of finance, 2019b). the theory of impression management erving goffman introduces the concept of impression management since 1959 (wang, 2016). in his book entitles “the presentation of self in everyday life”, goffman has indicated that the individual has his objective in reaching for the suitability between his image and the basic image for the expected objectives (goffman, 1959). the theory of impression management takes a perspective on organization communication, and the relevant research conducted in mass communication, although the theory of impression management merely focuses on the interpersonal relationship (arkin & shepperd, 1989; dominick, 1999). the perspective of impression management is likely suitable to increase and improvise the understanding of the public’s relationship because the theory and the public’s relationship mostly involve the strategic control of information to communicate a particular impression for the audience (benoit, 1995). based on underlying assumptions on the theory of organizational culture by west & turner (2007), one of these assumptions is about the symbol that exploited in communicating the values 36 informasi, volume 50. nomor 1.2020 of the organization. according to obasan (2012), organizational values that become a culture in organizations shape the image of the organization. ministry of finance. those values are integrity, professionalism, synergy, service, and perfection. by these values, the employees of dgt, are expected to comprehend that working is a way to reach a vision; that is to be the best institute for the state‘s income in the interest of sovereignty and state‘s autonomy (indonesia ministry of finance, 2019b). the theory of impression management erving goffman introduces the concept of impression management since 1959 (wang, 2016). in his book entitles ―the presentation of self in everyday life‖, goffman has indicated that the individual has his objective in reaching for the suitability between his image and the basic image for the expected objectives (goffman, 1959). the theory of impression management takes a perspective on organization communication, and the relevant research conducted in mass communication, although the theory of impression management merely focuses on the interpersonal relationship (arkin & shepperd, 1989; dominick, 1999). the perspective of impression management is likely suitable to increase and improvise the understanding of the public‘s relationship because the theory and the public‘s relationship mostly involve the strategic control of information to communicate a particular impression for the audience (benoit, 1995). based on underlying assumptions on the theory of organizational culture by west & turner (2007), one of these assumptions is about the symbol that exploited in communicating the values of the organization. according to obasan (2012), organizational values that become a culture in organizations shape the image of the organization. figure 3. theoretical and conceptual framework methods in this study, the technique of data collection was carried out by an interview. this interview was a primary tool to question a person on a particular theme and enables us to collect and his memory, idea, and experience (porta, 2014). in determining an informant, this study used a purposive sampling technique; that was a technique to determine an informant based on particular consideration to obtain representative data (sugiyono, 2012). in this study, the selected informant criteria were dgt public relations employees who were directly responsible and directly involved in each process of the dgt logo rebranding from beginning to end. therefore, the sample who interviewed was chief of internal public relations at indonesia general directorate of taxes as the organizer coordinator of internal strategy making at dgt planning and communicatio n strategy public’s trust tax compliance image of organization organizatio n culture figure 3. theoretical and conceptual framework methods in this study, the technique of data collection was carried out by an interview. this interview was a primary tool to question a person on a particular theme and enables us to collect and his memory, idea, and experience (porta, 2014). in determining an informant, this study used a purposive sampling technique; that was a technique to determine an informant based on particular consideration to obtain representative data (sugiyono, 2012). in this study, the selected informant criteria were dgt public relations employees who were directly responsible and directly involved in each process of the dgt logo rebranding from beginning to end. therefore, the sample who interviewed was chief of internal public relations at indonesia general directorate of taxes as the organizer coordinator of internal strategy making at dgt public relations. the questions within the interview arranged for the informant to give any information on the progressing processes during the logo rebranding by dgt. the collection of data was done a year after the decree of the ministry of finance (kmk) number 865/kmk.03//2018 released on december 21, 2018. the technique of data collection using the sample of data probability and non-probability. thus, in this study, there was only the data of informant from a team of communication strategies at dgt public relations that selected, and there were none of the specific limitations in determining the amount of sample (creswell & poth, 2016). as a triangulation to support and strengthen interview data, secondary data sources are also used by researchers. interviews with other dgt internal communication strategy preparation team members were also conducted to strengthen the results of previous interviews. in strengthening the validity, other data also need to be added such as specific rules from the dgt and the ministry of finance related to the logo rebranding of the dgt. the analysis of data was using the qualitative technique. according to miles at al., (1994), there are some major points to carry out data analysis, namely: 1) data collection; 2) data condensation; 3) data display and; 4) findings and conclusion. results and discussion based on the result of the interview and triangulation of data, this study has found a finding that is analyzed by the acada model of communication planning. this model of communication planning consists of assessment, communication and analysis, design, and action (cangara, 2013). 1. assessment/background of the problem 1.1 lack of trust against tax authorities the publics’ perception of dgt is still negative. it is proven by the corruption mindset that has embedded for a long, and it creates a lack of trust against tax authorities. “indeed, the public still considered directorate general of taxes as identically to corruption, because we know that the reports on corruption by employees of the institute sufficiently highlighted at the time. so, it emerged publics’ hesitance to trust directorate general of taxes” (multhazam, the chief of internal public relations division at dgt, december 5th, 2019) 1.2 modern communication that has not been supported by logo communication and service that are carried out by dgt have created a specific ‘brand’ that displayed in the modern, popular, and colorful form. however, it still has not been implemented and sensed not optimal in supporting an ideal pattern of 37 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... communication. 1.3 have not possessed personal identity since the establishment of dgt, this institute has not possessed personal identity as an image of its organization’s culture, in contrast, the identity dgt refers to the identity of the ministry of finance of the republic of indonesia. 1.4 pre-unknown values of the ministry of finance the republic of indonesia presently, the public has not recognized the values of the ministry of finance as an organization’s culture at the directorate general of taxes. 2. communication and analysis/mapping out the existing communication infrastructure, the objective of communication, and the implementation of communication and evaluation indicators. 2.1 the official units of dgt dgt has several official units that spread over indonesia, and consists of 34 regional offices of dgt, 352 tax offices (kpp), and 204 tax service, dissemination, and consultation offices (kp2kp). every substance of communication that made and provided by dgt public relations, is next to be followed up to all units at regional offices of dgt. each regional office of dgt delivers and reports to all tax offices (kpp) and all tax service, dissemination, and consultation offices (kp2kp) as well as other offices under the control and management of the regional office of dgt. 2.2 public relations program at dgt dgt and all its units possess 11 public relations programs in the interest of communication and publication. the programs are 1) sympathetic campaign; 2) press conference; 3) the allocation of an information media kit (like leaflet, booklet, flyer, souvenir); 4) helpdesk; 5) print media publication; 6) electronic media publication; 7) outside media publication; 8) online media publication; 9) email blast; 10) direct socialization program, and 11) internal house training (iht). the eleven programs used in delivering material information and publication as well as the new logo of dgt. 2.3 objective of communication the use and implementation of public relations programs in all units of dgt, has presented a new task logo that purposes of communicating the organization’s image as a strong new-established identity of indonesia directorate general of taxes. 3. design/the decision of strategy in communication 3.1 the use of profesional consultant in the strategy of image formulation, the dgt expects that the prospective image can give an accurate and correct impression. as necessary, the dgt invites a professional consultant who has an intensification of experience and knowledge on how the identity of the organization can be formed as proper to the objective of the organization. as to this, the chief of internal public relations division at dgt, multhazam said: “so, the process of logo rebranding is a serious program. we want to change the negative mindset of the public. we want the public to trust in government, especially tax authority. we want the prospective image of the tax authority is relevant to what becomes our objective; that is the dgt which has a friendly image, responsible, dynamics, and serious” 3.2 phases in the approach planning by professional consultant there are three phases in the approach planning that has been agreed and carried out by a professional consultant. these phases are:: 1) phase of research, 2) phase of logo branding development and 3) phase of branding implementation. 1.2.1 phase of research in this phase, the consultant will analyze and evaluate the result of the previous surveys carried out by public relations of tax intended to overview and take relevant data, 38 informasi, volume 50. nomor 1.2020 such as information that relates to the identity of directorate general of taxes and its development. the consultant will also analyze the relevant information, such as the strategy of ‘management change’, vision and mission, and values to improvise so that the undertaken strategies can be formulated well. 3.2.2 phase of branding strategy development the data resulted from research in the first phase formulated in the strategy of branding of dgt by developing positioning differentiation brand (pdb). it proposed by dgt through a meeting (fgd) and workshop that consists of three main parts. first, finding exploration, such as determining market target, personification, brand values, and positioning). second, brand strategy formulation (determining directions for logo, name (title), and ‘tagline’ of dgt). third, brand strategy finalization (finalizing against all strategies that have been decided and agreed as a reference for development and translation to various collateral branding). 3.2.3 phase of branding implementation this phase divided into two main parts, namely: the visual improvisation of corporate identity in various collaterals as well as the improvisation of service standard etiquette for the employees at dgt. in this phase, the application of the new logo merely used on public relations programs. meanwhile, for the official programs like correspondence, and ‘nametag’ regularly refers to the previous regulation and decree of the ministry of finance. the application of the new logo can also be seen in table 1. the elements within the new logo of tax have their meanings, either in their forms, kind of letters, and color. table 1. meaning of the new logo of dgt (source: indonesia ministry of finance, 2018) figure clarification 1. the rectangular form symbolizes 1.1 a trustworthy institution. 1.2 legal/formal regulation. 2. the more rounded form symbolizes: 2.1 friendly. 2.2 partnership. 3. the genre of the letter is ‘sans serif’; it is supposed that it will sense modern, not rigid, and not consistently thin. these characteristics have a means of seriousness and having authority. 4. in the imaginary viewpoint, the two synergic elements can also be viewed as partner and friendship as if they have met, clasping one another, and greeting. 4.1 form 4.1.1 the outside form is more and symbolize friendliness and flexibility more. 4.1.2 the deep square form symbolizes a distinct regulation. 4.1.3 two identical forms represented by different colours symbolize justice that becomes the main principle of dgt. 4.1.4 the whole forms represent that the dgt is a friendly institute/organization 4.2 colour 4.2.1 two elements of colour represent a synergy between ‘subject to tax and tax autonomy; the blue one is for indonesia directorate general of taxes, and the yellow one is for ‘subject to tax’. it indicates the importance of synergy between two parties to undertake a task on the state’s income. 4.2.2 the two elements of a bright and dark light represent a task and function of dgt as a service institute and legal maintenance institute. 39 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... figure clarification 4.2.3 the meanings of each kind of colour are as follow: a. gold; means prosperity; b. yellow; means a friendly partnership; c. blue; means professionalism; d. dark-blue; means persistence. 5. the brand colour of dgt takes two main colours, namely blue and yellow. the blue represents trust, professionalism, responsibility, and obligation. the yellow represents friendliness and values of good behaviour. the combination colour used is navy-blue and gold. the navy-blue represents persistence, and gold represents prosperity. table 1 addressed the application of values of the ministry of finance is seen as an organizational culture in dgt and used as a basis in the selection of elements within the new logo. as to integrate all elements within the values of the ministry of finance of the republic of indonesia as an organizational culture that involves integrity, professionalism, synergy, service, and perfection, a new logo has been declared by dgt through decree number 865/ kmk.03/2018 on december 21, 2018. this achievement is expected that the formulation of the image as a new identity reflection of dgt can correctly implicate to the high intensity of tax compliance. 4. action/implementation 4.1 the decision of regulation/specific policy it is to declare the results through specific policy signed and approved by the general director of taxation and the ministry of finance of the republic of indonesia. this term of the condition seems to be engaged to all vertical units at taxation offices in indonesia and can be undertaken simultaneously by the units of dgt. besides, it becomes a guideline in the usage and application of the new logo in dgt to avoid deviation in its application and implementation. “all processes will not make a sense as not applied by the official unit of taxation and its employee in various activities. therefore, we decide to use the new logo that approved and signed by the general director of taxation. this way carried out so that the use and application (implementation) of the new taxation logo is relevant to our hopes and objective” (arif, staff of internal public relations division at dgt, december 5th, 2019). 4.2 undertaking a monitoring some of the informants argue that the programs undertaken by the professional consultant and internal official of dgt should always be monitored to take it into efficient and effective progress. the following table is the summary of the planning analysis of dgt by using the acada communication planning model (see table 2). table 2. model of planning rebranding logo of the dgt assessment 1. lack of trust against the tax authority 2. modern communication that has not been accommodated by the logo 3. have not possessed a private identity 4. have not recognized values of the ministry of finance of the republic of indonesia communication and analysis 1. units in the dgt 2. public relations’ program of the dgt 3. objective of communication design 1. the presence of a professional consultant 2. the phase of planning approach 2.1 phase of research 2.2 phase of branding strategy development 2.3 phase of branding implementation action 1. the decision of specific rule 2. monitoring discussion the result of this study indicates that a process of logo rebranding in an institution is a sophisticated program that takes a long time for completion. public relations should 40 informasi, volume 50. nomor 1.2020 formulate the expected target as well as possible (nguru & ibrahim, 2018). therefore, it is necessary to conduct a profound study like a survey on the public’s perception and satisfaction. from the result, the corruption mindset that causes a lack of trust against tax authority is one of the crucial problems to be responded to and undertaken by the dgt public relations. the low level of public trust affects the image of an institution, and it is the first stage to undertake logo rebranding that has become part of corporate visual identity. in terms of better institution’s image formulation, any change on elements within corporate visual identity should take into concern (bolhuis et al., 2015). the brand created through the communication of the taxation employees is a positive thing. the reason is that the corporate image is an image that emerges and involves the elements within the organization (jefkins, 2004) and that the tax authority has a negative corporate image. in supporting the brand of friendly communication, it is necessary to link it with a logo to create continuity. the corporate image formed as the identity that still refers to the ministry of finance is still embedded and adhered since the establishment of dgt. dgt, as an institution with a crucial role in a state, should be able to gain trust in the public. according to clark & lee (2001), in promoting good governance, the publics’ trust is necessary. therefore, the dgt needs to have a private identity in forming a better image as an institution with its important role in the state’s income. in the interest of the established mutual relationship between the public and the needs of an organization, public relations should be able to form values, comprehension, attitude, and behavior (sumarto, 2016). the values professed by the dgt are the values of the ministry of finance that involve integrity, professionalism, synergy, service, and perfection. however, these values have not recognized by the public. in the theory of organizational culture, west & turner (2007) affirm that values and symbols are the matters that need to intensify because symbols can communicate values on the organization. it means that values in organizations have become crucial to communicate the public in forming a better image of the organization. the values of the dgt as an organizational culture as explained in the organizational culture theory above must be communicated to the public. one of these communications is through the logo as an organizational symbol used in shaping the image of the organization. in the process of logo rebranding logo refers to the decision of objective and the selection of communication channel. the dgt has some communication channels, like social media as it becomes a program of public relations that can be exploited in the publication of a logo. besides, the unit and employee as the agent of communication that spread over indonesia, should participate in communicating the new logo of dgt. the presence of the professional consultant is an important strategy of dgt public relations in forming a better image of the institute. the selection of the professional consultant is undertaken through a long process to produce the best and professional consultant in accommodating the need for dgt. in the strategy of image forming, the dgt expects that the prospective image will deliver a proper and correct impression based on experience, knowledge, and comprehension against a factual reality (anggoro, 2000). the steps undertaken by a professional consultant was started by profound research up to the implementation of branding itself. therefore, dgt public relations should conduct a guardianship and monitoring against all programs within the process of logo rebranding; this way undertook to reach the target and objective of the organization. besides, it is to anticipate and minimizing possible problems within the process of forming a positive image. it means that public relations will face a variety of problems and barriers (khopipah & turistiati, 2019). the step for implementation and monitoring against the internal aspect 41 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... is complex. moreover, the dgt is a big organization whose units spread along with indonesia. therefore, to undertake a project, the dgt public relations will conduct internal socialization concerns particular rule on the application and implementation of branding that is used appropriately by the tax office’s units as not to decrease or even add other elements within the new logo. conclusion the logo rebranding undertaken by the dgt purposes to be able to form an image that is previously identical with corruption mindset, awkward, and not friendly to be a better image that characterizes friendly, responsible, professional, dynamics, and severe. the process of logo rebranding carried out by the dgt, has addressed an idea that in doing logo rebranding on the organization to form better corporate image, there needs to be summarized through acada strategy and planning model that involves some steps, namely: 1) assessment; 2) communication and analysis; 3) design; and 4) action. this study has an academic and practical implication. from an academic viewpoint, especially for future research, this study expected to overview and observe the response and perception of the public against logo rebranding by the dgt to view the influence of the logo rebranding. in its practical significance, this study expected to give a reflection and knowledge on organization or institute, particularly governmental institutes in undertaking logo rebranding. acknowledgement the researchers would like to thank in advance for the editor in chief, benni setiawan, the editor ni made ras amanda g and the reviewer (anonymous) for valuable commentaries and suggestions for this research. references anderson, m. r. (2010). community psychology, political efficacy, and trust. political psychology, 31(1), 59–84. doi: 10.1111/j.1467-9221.2009.00734.x anggoro, m. l. (2000). teori & profesi kehumasan serta aplikasinya di indonesia. bumi aksara. arkin, r.m., shepperd, j. a. (1989). selfpresentation styles in organizations. in p. giacalone, robert a., rosenfeld (ed.), impression management in the organization (pp. 125–139). new jersey: lawrence erlbaum associates, inc. azizah, n. z. n., & imran, a. i. (2019). proses public relations pt. kereta api indonesia (persero) dalam membangun citra positif melalui media sosial instagram @keretaapikita. performance: : jurnal personalia, finansial operasional, marketing dan sistem informasi, 26(1), 19–26. doi: 10.20884/1.jp.2019.26.1.1385 benedict, r. (1934). patterns of culture. boston; new york: houghton mifflin company. benoit, w. l. (1995). account, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies. albany: state university of new york press. bolhuis, w., de jong, m. d. t., & van den bosch, a. l. m. (2015). corporate rebranding: effects of corporate visual identity changes on employees and consumers. journal of marketing communications, 24(1), 3–16. doi: 10.1080/13527266.2015.1067244 bungin, b. (2015). pemasaran dan brand destinasi. jakarta: kencana. cangara, h. (2013). perencanaan dan strategi komunikasi. jakarta: pt. raja grafindo aksara. cian, l., krishna, a., & elder, r. s. (2014). this logo moves me: dynamic imagery from static images. journal of marketing research, 51(2), 184–197. doi: 10.1509/ jmr.13.0023 clark, j.r., & lee, d. r. (2001). the optimal trust in government. eastern economic journal, 27(1), 19–34. retrieved from https://www.jstor.org/stable/40326012 collange, v. (2015). consumer reaction to 42 informasi, volume 50. nomor 1.2020 service rebranding. journal of retailing and consumer services, 22, 178–186. doi: 10.1016/j.jretconser.2014.07.003 creswell, j. w., & poth, c. n. (2016). qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. sage publications. cutlip, s.m., center, a.h., & broom, g. m. (2009). effective public relations (9th ed.). jakarta: kencana. detik finance. (2018, september 16). tingkat kepatuhan pajak masyarakat ri masih rendah. retrieved from https:// finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhanpajak-masyarakat-ri-masih-rendah dominick, j. r. (1999). who do you think you are? personal home pages and selfpresentation on the world wide web. journalism & mass communication quarterly, 76(4), 646–658. doi: 10.1177/107769909907600403 eek, d., loukopoulos, p., fujii, s., & garling, t. (2002). spill-over effects of intermittent costs for defection in social dilemmas. european journal of social psychology, 32(6), 801–813. doi: 10.1002/ejsp.122 fajri, c. (2017). peran humas dalam meningkatkan loyalitas stakeholders universitas ahmad dahlan. informasi, 47(1), 97–108. doi: 10.21831/informasi. v47i1.14885 goffman, e. (1959). the presentation of self in everyday life. new york: doubleday. goi, c. l., & goi, m. t. (2011). review on models and reasons of rebranding. international conference on social science and humanity, 5(2), 445–449. retrieved from http://www.ipedr.com/ vol5/no2/99-h10243.pdf harlow, r. f. (1976). building a public relations definition. public relations review, 2(4), 34–42. doi: 10.1016/s03638111(76)80022-7 hetherington, m. j. (1999). the effect of political trust on the presidential vote, 1968–96. american political science review, 94(2), 311–326. doi: 10.2307/2585398 hunt, n. c., iyer, g. s., & jimenez, p. (2019). election outcome and tax compliance: the role of political party affiliation, affect balance, and trust in government. applied psychology, 68(2), 341–372. doi: 10.1111/apps.12165 indonesia ministry of finance. (2015). peraturan menteri keuangan nomor 234/pmk.01/2015 tanggal 20 november 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementeriangan keuangan. jakarta: system for documentation and legal information (jdih) indonesia ministry of finance. indonesia ministry of finance. (2018). keputusan menteri keuangan nomor 865/kmk.03/2018 tanggal 21 desember 2018 tentang logo direktorat jenderal pajak. jakarta: indonesia ministry of finance. indonesia ministry of finance. (2019a). apbn 2019. retrieved from https:// www.kemenkeu.go.id/apbn2019 indonesia ministry of finance. (2019b). nilainilai kementerian keuangan. retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/ p r o f i l / n i l a i n i l a i k e m e n t e r i a n keuangan jefkins, f. (2004). public relations. jakarta: pt. gelors aksara pertama erlangga. kaur, h., & soch, h. (2018). satisfaction, trust and loyalty: investigating the mediating effects of commitment, switching costs and corporate image. journal of asia business studies, 12(4), 361–380. doi: 10.1108/jabs-08-2015-0119 khopipah, s., & turistiati, a. t. (2019). challenges of dual roles of marketing public relations and public relations in developing a positive image of pt. overseas zone. informasi, 49(2), 91–100. doi: 10.21831/informasi.v49i2.28256 kim, s. (2010). public trust in government in japan and south korea: does the 43 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... rise of critical citizens matter? public administration review, 70(5), 801–810. doi: 10.1111/j.1540-6210.2010.02207.x kirchler, e., hoelzl, e., & wahl, i. (2008). enforced versus voluntary tax compliance: the ‘“slippery slope”’ framework. journal of economic psychology, 29, 210–225. doi: 10.1016/j. joep.2007.05.004 kluckhohn, f. r., & strodtbeck, f. l. (1961). variations in value orientations. evanston, illinois: row, peterson. kotler, p., & keller, k. l. (2009). manajemen pemasaran, edisi 13. jakarta: erlangga, 14. lin, l.y., & lu, c. y. (2010). the influence of corporate image, relationship marketing, and trust on purchase intention: the moderating effects of word-of-mouth. tourism review, 65(3), 16–34. doi: 10.1108/16605371011083503 littlejohn, s.w., & foss, k. a. (2011). theoris of human communication (10th ed.). america: waveland press, inc. lomax, w., mador, m., & fitzhenry, a. (2002). corporate rebranding: learning from experience. uk: kingston business school. lund, d. b. (2003). organizational culture and job satisfaction. journal of business & industrial marketing, 18(3), 219–236. doi: 10.1108/0885862031047313 melewar, t. c., & saunders, j. (1998). global corporate visual identity systems: standardization, control and benefits. international marketing review, 15(4), 291–308. doi: 10.1108/02651339810227560 melewar, t.c., gotsi, m. and andriopoulos, c. (2012). shaping the research agenda for corporate branding: avenues for future research. european journal of marketinging, 46, 600–608. doi: 10.1108/03090561211235138 miles, m. b., huberman, a. m., huberman, m. a., & huberman, m. (1994). qualitative data analysis: an expanded sourcebook. sage. miller, a.h., & listhaug, o. (1998). policy preferences and political distrust: a comparison of norway, sweden and the united states. scandinavian political studies, 21(2), 161–187. doi: 10.1111/ j.1467-9477.1998.tb00010.x miller, d., merrilees, b., & yakimova, r. (2014). corporate rebranding: an integrative review of major enablers and barriers to the rebranding process. international journal of management reviews, 16(3), 265–289. doi: 10.1111/ ijmr.12020 morissan. (2009). teori komunikasi organisasi. jakarta: global indonesia. mulder, l. b., van dijk, e., de cremer, d., & wilke, h. a. m. (2006). undermining trust and cooperation: the paradox of sanctioning systems in social dilemmas. journal of experimental social psychology, 42(2), 147–162. doi: 10.1016/j.jesp.2005.03.002 muzellec, l., & lambkin, m. (2006). corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand equity? european journal of marketing, 40(7/8), 803–824. doi: 10.1108/03090560610670007 nguru, m. n., & ibrahim, a. m. (2018). public relations and employee performance in nigerian institutions of higher learning. informasi, 48(2), 267–279. doi: 10.21831/informasi.v48i2.21972 obasan, k. a. (2012). organisational culture and its corporate image: a model juxtaposition. business and management research, 1(1), 121–132. doi: 10.5430/bmr.v1n1p121 oecd. (2019). global revenue statistics database. retrieved from https:// www.oecd.org/tax/tax-policy/globalrevenue-statistics-database.htm poon, j. p. t. (1997). communicating a winning image. industrial and commercial training, 29(5), 158–165. doi: 10.1108/00197859710171770 44 informasi, volume 50. nomor 1.2020 porta, d. d. (2014). methodological practices in social movement research. oup oxford. prichard, w., custers, a., dom, r., davenport, s., & roscitt, m. (2019). innovations in tax compliance: conceptual framework. ratmono, d., & cahyonowati, n. (2016). kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai pemoderasi pengaruh deterrence factors terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. jurnal akuntansi indonesia, 2(1), 1–15. doi: 10.30659/jai.2.1.1-15 richard, j.e., & zhang, a. (2012). corporate image, loyalty, and commitment in the consumer travel industry. journal of marketing management, 28(5–6), 568– 593. doi: 10.1080/0267257x.2010.549195 ruslan, r. (1999). manajemen humas dan manajemen komunikasi (konsepsi dan aplikasi). jakarta: pt raja grafika persada. seyitoglu, f., & yuzbasioglu, n. (2015). the role of strategic communication in hospitality industry. the case of antalya, 2(2), 16–35. doi: 10.5296/jsss. v2i2.6526 sonenshein, s. (2010). we’re changing— or are we? untangling the role of progressive, regressive, and stability narratives during strategic change implementation. academy of management journal, 53(3), 477–512. doi: 10.5465/amj.2010.51467638 sugiyono. (2012). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. bandung: alfabeta. sumarto, r. h. (2016). komunikasi dalam kegiatan public relations. informasi, 46(1), 63–72. doi: 10.21831/informasi. v46i1.9650 sutojo, s. (2004). membangun citra perusahaan. jakarta: damar mulia pustaka. tambunan, m. r., & anwar, r. (2019). transformasi budaya organisasi otoritas perpajakan indonesia menghadapi era ekonomi digital. jurnal aplikasi bisnis dan manajemen (jabm), 5(2), 252. doi: 10.17358/ jabm.5.2.253 tatham, s. (2008). strategic communication: a primer. shrivenham: defence academy of the united kingdom. tevi, a.c., & otubanjo, o. (2013). understanding corporate rebranding: an evolution theory perspective. international journal of marketing studies, 5(3), 87–93. doi: 10.2139/ ssrn.2197664 theaker, a. (2001). the public relations handbook. london: routledge. torgler, b. (2007). tax compliance and tax morale: a theoretical and empirical analysis. ma: edward elgar publishing, inc. trice, h. m., & beyer, j. m. (1993). the cultures of work organizations. englewood cliffs: prentice-hall, inc. vallaster, c. and lindgreen, a. (2011). corporate brand strategy formation: brand actors and the situational context for a business-to-business brand. industrial marketing management, 40(7), 1133–1143. doi: 10.1016/j. indmarman.2011.09.008 van den bosch, a. l., de jong, m. d., & elving, w. j. (2005). how corporate visual identity supports reputation. corporate communications: an international journal, 10(2), 108–116. doi: 10.1108/13563280510596925 wang, j. l. (2016). literature review on the impression management in corporate information disclosure. modern economy, 7(6), 725–731. doi: 10.4236/ me.2016.76076 west, r., & turner, l. h. (2007). pengantar teori komunikasi. jakarta: salemba humanika. 45 febri noviardi, andre noevi rahmanto, & yulius slamet, logo rebranding: indonesian tax authority public relations... willcoxson, l., & millet, b. (2000). the management of organization culture. australian journal of management and organization behaviour, 3(2), 91–99. retrieved from http://eprints.usq.edu. au/id/eprint/14037 wu, h. c. (2014). the effects of customer satisfaction, perceived value, corporate image and service quality on behavioral intentions in gaming establishments. asia pacific journal of marketing and logistics, 26(4), 540–565. doi: 10.1108/ apjml-03-2014-0049 yalley, a. a. (2018). voter response to logo rebranding of electoral management bodies in young democracies: the rebranding of the electoral commission of ghana. journal of political marketing, 1–23. doi: 10.1080/15377857.2018.1477692 281 informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.281-293. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i2.22961 managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community: as an effort to prevent and manage sara conflict ferry adhi dharma ferryadhidharma@gmail.com universitas muhammadiyah sidoarjo abstract interaction­and­conflict­have­a­very­close­relationship.­besides,­can­cause­conflicts,­ interactions­can­also­be­used­to­prevent­and­manage­conflict.­there­are­intrigue­and­ prejudice in dynamic social interaction. therefore, it takes control of that assessment to others, to be honest, and rational. individually, prejudice can be controlled through oneway and two-way communication within the family. in groups, prejudice control can be done through the establishment of institutions to communicate more transactional. social institutions can impose sanctions on anyone proven to produce and disseminate prejudices. moreover, social institutions can also produce and deploy a symbol of harmony through myth or a true story. keywords: interaction between culture, prejudice, indonesian. mengelolah interaksi antar budaya dan prasangka masyarakat indonesia sebagai upaya pencegahan dan penanganan konflik sara abstrak interkasi­ dan­ konflik­ memiliki­ hubungan­ yang­ sangat­ erat.­ disamping­ dapat­ menyebabkan­konflik,­interaksi­juga­dapat­digunakan­untuk­mencegah­dan­menangani­ konflik.­ada­intrik­dan­prasangka­dalam­interaksi­sosial­yang­dinamis.­­oleh­karena­itu,­ dibutuhkan pengendalian agar penilaian terhadap orang lain menjadi jujur dan rasional. secara individu, prasangka dapat dikendalikan melalui komunikasi satu dan dua arah dalam keluarga. secara kelompok, pengendalian prasangka dapat dilakukan melalui pembentukan institusi yang dalam berkomunikasi lebih transaksional. institusi sosial dapat memberi sanksi pada siapapun yang terbukti memproduksi dan menyebarkan prasangka. selain itu, institusi sosial juga dapat memproduksi dan menyebarkan simbol kerukunan melalui mitos atau kisah nyata. kata kunci: interaksi antar budaya, prasangka, masyarakat indonesia. http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i2.22961 mailto:ferryadhidharma@gmail.com 282 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 pendahuluan indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya. menurut badan pusat statistik republik indonesia (bps ri) ada 1331 suku bangsa yang sampai saat ini diakui eksistensinya. oleh karena itu, sangat lazim muncul semboyan “bhineka tunggal ika” sebagai bentuk kesadaran bahwa bagaimanapun keragaman budaya itu, semua adalah satu, rakyat indonesia yang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara (https://www.bps. go.id/kegiatanlain/view/id/127). kendati demikian, ada pesimistis yang kuat akan terwujudnya cita-cita luhur yang tersurat maupun tersirat dalam semboyan luhur tersebut. mari lihat berbagai konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) yang terjadi di indonesia. semua terjadi silih berganti seperti virus yang tidak ada obatnya. tentu kita masih ingat dengan konflik sunni-syi’ah yang terjadi di sampang, konflik poso, papua, sambas, dan konflikkonflik lainnya yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh pihak manapun. semua itu dapat dijadikan sebagai bukti bahwa indonesia layak dimasukkan dalam daftar negara yang rawan akan terjadinya disintegrasi sosial. dari berbagai konflik yang sudah terjadi, rakyat indonesia nyatanya lebih suka menyebut diri mereka berbeda, bukan beragam, apalagi sama dalam bingkai keberagaman. jika mau teliti, kehancuran sebuah negara ataupun kerajaan tidak bisa dilepaskan dari faktor perang saudara yang terjadi dalam negara ataupun kerajaankerajaan tersebut. majapahit misalnya, telah terjadi perang “paregreg” yang berakibat pada melemahnya pemerintahan dan penderitaan bagi rakyat (subroto, 2016: 4). begitu pula yang telah-sedang terjadi di timur tengah dan tempat lainnya. kajian pustaka masyarakat yang egoistis dalam memaknai perbedaan telah menghancurkan indahnya keragaman dalam suatu persamaan identitas. sekecil apapun itu, egoisme dalam menyikapi perbedaan akan menghadirkan etnosentrisme yang berujung pada perpecahan, baik secara batin maupun fisik. bahkan samovar, porter, dan mcdaniel telah membagi sikap etnosentrisme menjadi tiga bagian, seperti penjelasan berikut: “ethnocentrism can be viewed as having three levels: positive, negative, and extremely­ negative.­the­ first,­ positive,­ is the belief that, at least for you, your culture is preferred over all others. this is natural, and inherently there is nothing wrong with it because you draw much of your personal identity and many of your beliefs from your native culture. at the negative level, you partially take on an evaluative dimension. you believe your culture is the center of everything and all other culture should be measured and rated by­ ­ its­ standards.­ as­ triandis­ (1994)­ notes, “we perceive in group customs as universally valid. we unquestionably think that in-group roles and values are correct.” finally, in the extreme negative form, it is not enough to consider your culture as the most valid and useful; you also perceive your culture to be the most powerful one, and even believe that your values and beliefs should be adopted by other cultures.” (samovar, porter, and mcdaniel,­2010:­180). semakin etnosentris seseorang, maka semakin egois pula seseorang tersebut dalam menjalin hubungan dengan budaya lain. dari sana lah akan muncul kelompok mayoritas (superior) dan kelompok minoritas (inferior) dalam maupun antar lingkungan sosial, di mana keduanya saling meragukan kebenaran pesan atau informasi yang dismpaikan oleh masing-masing kelompok. ada semacam gap komunikasi di antara kedua kelompok yang dapat memunculkan prasangka dan stereotip antar kelompok. hubungan interaksi yang terjalin tidak akan tulus dan sehat. terciptalah muatanmuatan kepentingan dalam interaksi yang melibatkan konstruksi pesan dan realitas, dimana komunikator/an akan memainkan https://www.bps.go.id/kegiatanlain/view/id/127 https://www.bps.go.id/kegiatanlain/view/id/127 283 ferry adhi dharma, managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community... simbol-simbol komunikasi dan status sosial yang dimiliki demi mendapatkan keuntungan dari interaksi yang sedang berlangsung. ketidaktulusan komunikasi di atas tentu saja berpotensi menghadirkan konflik sosial. dharma (2016: 2) menunjukkan betapa rentannya terjadi konflik sara di indonesia. bahkan, konflik tersebut dapat terjadi pada satu etnik, seperti yang telah terjadi di sampang pada 26 agustus 2012 silam antara kelompok sunni dengan syi’ah. beberapa ahli komunikasi telah sepakat bahwa perbedaan budaya dapat menghadirkan kecemasan dan ketidakpastian komunikasi. kendati demikian, sangat sedikit yang melihat perbedaan tersebut sebagai pembingkai persamaan budaya di antara keberagaman yang ada. rutherford, dkk menyatakan: “we­ can­ use­ the­ word­ difference­ as­ a­ motif for that uprooting of certainty. it represents an experience of change, transformation and hybridity, in vogue because it acts as a focus for all those complementary fears, anxieties, confusions and arguments that accompany change. but as an approach to cultural politics it can help us make sense of what is happening: it can be a­ jumping-off­ point­ for­ assembling­ new practices and languages, pulling together a diversity of theories, politics, cultural experiences and identities into new alliances and movements. such a politics wouldn’t need to subsume identities into an underlying totality that assumes their ultimately homogeneous nature.”­(ruthrford,­j.,­et.,­al.,­1990:­10). benar jika sangat sulit dan bahkan tidak perlu memaksakan keragaman yang ada menjadi satu budaya -homogen. keragaman tersebut merupakan identitas-identitas budaya yang alami beserta otonomi yang dibawa secara turun-temurun. justru dengan adanya perbedaan itu hendaknya kita belajar bahwa setiap budaya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling membutuhkan satu sama lain. mengelolah interaksi antar budaya dan prasangka menjadi penting untuk dilakukan agar terhindar dari konflik sosial. mari berkaca pada konflik sunni-syi’ah yang terjadi di sampang, madura. karena sejarah penindasan yang dialami, komunikasi masyarakat madura, khususnya sampang dan bangkalan menjadi lebih spontan, baik verbal maupun nonverbal. ketika masyarakat sekitar (sampang) tidak suka dengan kelompok syi’ah, maka yang terjadi adalah saling serang pendapat dan konflik berdarah (dharma, 2016: 11). dalam hal ini komunikasi memiliki peran ganda sekaligus. disamping sebagai salah satu faktor pemicu konflik, komunikasi juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik. oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar tidak memancing konflik lanjutan. konflik dan transaksi informasi antar budaya pentingnya strategi komunikasi dalam menganalisis hubungan dan menyelesaikan konflik sosial-budaya telah menginspirasi beberapa akademisi di indonesia untuk melibatkan komunikasi sebagai strategi penghentian konflik. misalnya khairil (2012: 409-430) yang menawarkan adanya komunikasi pendidikan sebagai solusi penghentian konflik poso. komunikasi pendidikan yang dimaksud adalah komunikasi yang terjadi dalam suasana pendidikan, yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga aspek yaitu: komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai suatu interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. tindakan satu arah merupakan refleksi dari teori jarum hipodermik, yaitu dengan melakukan doktrinasi nilai-nilai agama dan budaya seperti halnya di wilayah pamona utara, yang mayoritas beragama kristen dengan identitas etnik suku pamona. berlanjut pada interaksi, yang bisa disebut sebagai komunikasi dua arah. menurut khairil, umumnya konteks komunikasi pendidikan itu berorientasi pada kesamaan teks, perspektif yang sama sehingga interaksional komunikasi bisa berlangsung 284 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 dalam bingkai yang sama. hal ini dialami oleh siswa smu negeri 1, poso pesisir yang mayoritas beragama islam walaupun dengan identitas etnik yang lebih beragam. kemudian yang terakhir adalah transaksi. komunikasi transaksional tersebut dicontohkan pada siswa smu negeri 1 yang ada di wilayah poso kota. keragaman budaya dan pluralisme agama sangat dirasakan oleh siswa smu negeri 1 poso kota. sebagai salah satu sekolah dengan tingkat keragaman agama dan budaya yang pluralis, maka sekolah ini tidak menerapkan aturan kaku dan baku khususnya dalam transformasi nilai agama dan budaya. misalnya, bagi siswa yang beragama kristen maka mereka dengan bebas dan leluasan tanpa merasa risih atau canggung dapat berinteraksi dengan baik kepada para siswa dengan latar agama islam. bahkan pada berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat umum seperti kegiatan halal bi halal di sekolah itu juga melibatkan para siswa yang non muslim. demikian juga halnya dengan etnik. bagi siswa yang berlatar etnik jawa atau bugis dengan leluasa dapat melakukan dialektika identitas etnik tanpa merasa canggung atau malu walaupun mereka berada di tengah siswa yang memiliki identitas etnik pamona atau etnik lokal lainnya. melihat penjelasan 3 konsep komunikasi di atas, maka proses adaptasi dan transaksi informasi yang baik akan dapat menjamin hubungan komunikasi antar identitas budaya menjadi equal. hubungan komunikasi yang setara tersebut akan mengikis habis etnosentrisme yang ada dalam masyarakat indonesia. semua akan menganggap dirinya sama hingga sama sekali tidak merasa berbeda dalam satu keberagaman. dengan demikian interaksi sosial tidak dapat dipisahkan dari adanya komunikasi interpersonal di antara masyarakat. dengan memasukkan teori-teori komunikasi interpersonal, analisis hubungan yang dilakukan akan lebih terarah dan mendalam. sebagai contoh, littlejohn (2011: 230) menempatkan tradisi sibernetika pada pembahasan pertama untuk menjelaskan sebuah hubungan yang ada. littlejohn menunjukkan jika hal yang sangat penting dan pertama kali dilakukan oleh seseorang untuk memulai hubungan ialah dengan melakukan adaptasi. adaptasi yang dimaksud ialah penyesuaian diri terhadap umpan balik yang diberikan oleh orang lain. transaksi komunikasi interpersonal menekankan pada komunikasi interpersonal itu sendiri dan peran ganda asumsi seseorang saat berkomunikasi, atau dengan kata lain terjadi saling persesi saat komunikasi terjadi (wood, 2010: 18). dengan demikian transaksi komunikasi bersifat dinamis dari waktu ke waktu. perubahan dinamika tersebut disebabkan adanya perubahan pengalaman seseorang saat berinteraksi dan bertemu dengan orang yang baru seperti penjelasan dalam gambar berikut: model transaksi informasi julia t. wood (2010: 18) model yang digambarkan oleh wood di atas menunjukkan bahwa pengalaman berkomunikasi sangat menentukan masa depan sebuah hubungan. pasangan komunikasi dapat bertukar pengalaman komunikasinya untuk membentuk, menjaga, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara mereka. dari gambar di atas jelas terlihat bahwa ada sumber ganguan pada semua aspek transaksi informasi yang berpotensi merusak hubungan komunikasi. oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bagi komunikator/ an agar terus belajar dari pengalamannya saat melakukan komunikasi dengan orang 285 ferry adhi dharma, managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community... yang berbeda demi terciptanya hubungan yang romantis. wood menyatakan bahwa: “the meanings we assign to behavior in romantic relationships are not entirely individualistic. they also reflect­broad­cultural­ views,­which­we­ learn and often internalize. for this reason, there are strong consistencies in how people socialized in the same culture and social groups attribute meaning to communication in romantic relationships.”­(wood,­2010:­282). sering kali tindakan komunikasi seseorang merupakan internalisasi ataupun cerminan dari kebudayaan yang luas. artinya, ada peluang untuk meginternalisasi individu dalam budaya yang sama, kelompok sosial, hingga budaya lain agar tercipta hubungan yang harmonis. konsistensi dan strategi sosialisasi tersebut hendaknya telah dipertimbangkan secara matang karena perilaku romantis saat berkomunikasi adalah aspek yang penting dalam mewujudkan hubungan yang romantis. hartley (1999: 111-112) menyebutkan bahwa ada kalanya seseorang memiliki harapan agar orang lain berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. oleh karena itu, seseorang akan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan sikap dan perilaku orang lain sesuai dengan apa yang diharapkan. di sini lah interaksi simbolik akan berperan. seseorang dapat memainkan simbol-simbol dalam transaksi komunikasi agar hubungan yang terjalin menjadi harmonis. interaksi simbolik dinyatakan dalam sebuah percakapan yang mengacu pada karakter tertentu dan yang khas dari interaksi manusia. kekhasan yang terdiri dalam kenyataan bahwa manusia menginterpretasikan atau mendefinisikan tindakan masing-masing, bukan hanya bereaksi terhadap tindakan tersebut. pemaknaan atau interpretasi tersebut tentu saja melibatkan stimulus dan respon (blumer, 1969: 78-79). saling persepsi antar komunikator/an sangat lazim terjadi pada sebuah interaksi sosial. pada hakikatnya, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga makhluk yang berpikir, dan akan selalu memroses segala rangsangan atau stimulus yang diberikan. stimulus tersebut dapat berupa suara dan pengalaman interaksi sehari-hari. dalam hal ini mead (1934: 173-174) telah membahas fondasi sosial dalam diri seseorang untuk merespon perkataan orang lain. mead secara eksplisit menelusuri konsep “i” dan “me”. konsep ini ingin menunjukkan bahwa manusia tidak bisa lepas dari penilaian orang lain. konsep diri kita dipandang sebagai subjek “i” yang berpikir dan menilai, sedangkan di pihak lain, kita sekaligus menjadi objek “me” yang dipandang dan dinilai oleh orang lain. tidak hanya melalui diri sendiri ataupun orang lain secara individual, pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri pun juga dapat dianalisis melalui masyarakat. masyarakat sebagai sebuah efek dari aktivitas sosialisasi antar individu, merujuk pada adanya hasil ekspektasi yang kemudian dimunculkan dalam interaksi sosial. konsepsi dari interaksi simbolik sendiri menekankan bahwa idividu ataupun sekelompok masyarakat memiliki hasrat subyektif untuk terlihat lebih baik dari yang lain. kendati demikian, simbol-simbol yang dikomunikasikan dapat dikonstruksi untuk tujuan yang baik demi keutuhan suatu hubungan yang telah terjalin. jika masyarakat indonesia tidak egois dalam menjalin hubungan, maka pengalamanpengalaman interaksi antar budaya yang baik akan tercipta. sudah saatnya masyarakat indonesia sadar bahwa indonesia memiliki keragaman suku-bangsa, yang tentu saja melahirkan banyak perbedaan dalam menjalin komunikasi. misalnya kebudayaan jawa yang menggunakan budaya tinggi dalam berkomunikasi. masyarakat jawa cenderung untuk tidak memberi respon atau feedback komunikasi secara spontan, seperti beberapa masyarakat yang menggunakan budaya rendah dalam berkomunikasi, seperti masyarakat batak, madura, dan lainnya. dalam pandangan ilmu komunikasi, perbedaan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah kontradiksi. baxter (1988) dalam kerdchoochuen (2011-10) mengusulkan beberapa tanggapan untuk kontradiksi yang terjadi pada interaksi sosial yang dinamis. interaksi tersebut berlawanan satu sama lain dengan tidak kompatibel. ada tiga strategi atau tanggapan yang 286 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 ditawarkan oleh baxter. pertama adalah strategi untuk memilih. strategi ini dilakukan ketika mitra komunikasi memilih tindakan yang menudukung polaritas satu kontradiksi mereka. strategi kedua adalah pemisahan, yang diambil ketika komunikasi interpersonal yang terjadi mengalami ketegangan. strategi ini berbentuk sebuah perputaran dan segmentasi, dimana seseorang dapat memilih akan mengungkapkan atau merahasiakan sebuah informasi karena alasan tertentu. kemudian strategi yang ketiga adalah pembingkaian kembali integrasi. ini merupakan upaya untuk mendefinisikan kembali suatu kontradiksi agar tidak terjadi perpecahan. hal tersebut dapat ditempuh dengan mengorbankan pesan dan menggunakan pesan yang ambigu untuk mengkaburkan sikap mendukung atau tidak mendukung. inti dari pembingkaian hubungan interaksi yang ditawarkan oleh montgomery dan baxter di atas adalah sikap mengalah dan cerdas dalam berkomunikasi. dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan serta pengalaman yang cukup untuk mengetahui simbol-simbol apa saja yang dapat memunculkan disintegrasi akibat interaksi tersebut. hendaknya tiap individu sadar bahwa apa yang dilakukan juga dinilai oleh orang lain. oleh sebab itu, kebijaksanaan dalam menilai diri sendiri dan orang lain diperlukan untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati antar individu atau masyarakat. dibutuhkan dialektika dengan diri sendiri secara matang. seseorang dapat selalu bertanya pada diri sendiri tentang kebenaran dari tindakan yang akan dilakukan. dengan berdialektika, seseorang akan lebih bijaksana dalam bertindak dan berargumen. smith (1977: 42) menyatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak lahir dengan pemahaman yang jelas mengenai siapa diri mereka. sebaliknya, manusia sndiri yang mengembangkan diri pada saat berkomunikasi dengan orang lain. seperti saat kita memutuskan untuk mengimpor, atau menginternalisasi perspektif orang lain untuk diri kita, sehingga kita dapat saling mengenal perspektif masingmasing, dan mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. pendapat di atas menunjukkan jika proses interaksi simbolik juga kuat terjadi pada diri sendiri. yang mana telah dicontohkan dengan seorang bayi yang semula tidak mengathui apaapa hingga dapat mengetahui siapa diri mereka setelah melalui proses dialogis di dalam dirinya. selalu bertanya pada diri sendiri juga dapat menumbuhkan sikap evaluatif dan komunikatif. setiap orang akan dengan cepat dan cerdas merespon adanya indikasi perpecahan pada sebuah hubungan dengan mengevaluasi pengalamannya saat menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. artinya, penilaian dan penalaran tersebut akan selalu bekerja pada diri seseorang saat berinteraksi dengan orang lain. metode artikel ilmiah ini disusun dengan metode studi literatur. analisis yang dilakukan tidak didasarkan pada studi lapangan, melainkan analisis kajian pada sejumlah literatur, baik melalui sumber pustaka buku, jurnal, maupun sumber relevan lainnya, sehingga semua jenis data yang digunakan bersifat sekunder. lebih lanjut, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap pengelolahan interaksi antar budaya dan prasangka masyarakat indonsia sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan konflik sara yang terjadi di indonesia. hasil dan pembahasan mengendalikan prasangka pada individu hingga kelompok penghargaan antara kelompok mayoritas dan minoritas mutlak diperlukan. dalam beberapa kasus, kelompok minoritas adalah kelompok yang rentan dijadikan obyek prasangka buta bagi kelompok mayoritas, begitu juga sebaliknya. ujung dari prasangka sendiri adalah tindak diskriminatif yang dapat merusak hubungan sosial. oleh karena itu, perlu kiranya ada semacam kontrol prasangka untuk menghindari perang prasangka yang dapat berujung pada perpecahan dan konflik sosial. menurut bodenhausen, et., al (2009: 115) 287 ferry adhi dharma, managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community... ada nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi setiap orang untuk yakin bahwa prasangka yang ada dalam pengetahuannya adalah salah dan sehingga tidak mengungkapkan prasangka tersebut pada orang lain. keinginan untuk bertindak atas nilai-nilai ini terlepas dari insentif eksternal atau sanksi ini disebut motivasi internal untuk mengendalikan prasangka. ada dua faktor penting untuk mengendalikan prasangka seseorang terhadap budaya lain, yaitu: motivasi internal yang bersumber pada sifat dan sikap tiap individu dan insentif eksternal atau sanksi yang bersumber pada lingkungan sosialbudaya. nilai-nilai pribadi sendiri dapat dilahirkan dan dibentuk melalui keluarga. dalam skala yang lebih besar, keluarga adalah ruang sosialisasi pertama dan terpenting bagi seseorang untuk memperoleh keyakinan dan nilai-nilai budaya yang dijalankan dalam sistem keluarga. sebuah keluarga dapat mengaplikasikan nilai-nilai budaya seperti pengambilan keputusan mengenai pekerjaan yang melibatkan jender, dinamika kekuasaan, dan hubungan sosial dengan orang lain dalam pengaturan suatu budaya (ting-toomey, 1999: 37). selain melaui keluarga, seseorang juga dapat menghindarkan diri dari prasangka dengan mengkomunikasikan simbol-simbol kasih sayang secara pribadi pada orang lain dan lingkungan sosialnya. kory floyd dalam bukunya yang berjudul communicating affection­ interpersonal­behavior­and­social­ context menyebutkan bahwa: “in established relationships, including those among romantic partners, friends, family members, and even social­ acquaintances,­ affectionate­ communication is linearly and strongly related to a number of positive relational qualities. relationships characterized by­ frequent­affectionate­behavior­ tend­ to be closer, more satisfying, and more engaging than those that are not.” (floyd,­2006:­186). hubungan yang dibangun dengan komunikasi kasih sayang dapat meniscayakan kualitas hubungan yang positif dan romantis. perilaku kasih sayang akan membuat hubungan lebih dekat, memuaskan, dan menarik simpati orang lain yang sebelumnya tidak melakukan hal tersebut. dari sana lah akan tercipta keintiman komunikasi yang dapat menghindarkan prasangka dalam menjalin hubungan komunikasi. jarak komunikasi interpersonal dengan masyarakat menjadi lebih dekat dan jujur hingga timbul rasa saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial. keasadaran ataupun motivasi diri tersebut dapat diperkuat dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat. lingkungan sosial dapat dijadikan sebagai institusi yang berwenang untuk memberi sanksi sesuai norma ataupun aturan yang dibuat bagi siapapun yang mengatakan dan menyebarkan prasangkanya kepada orang lain. sanksi tersebut dapat dijatuhkan pada seseorang jika terbukti mengatakan dan menyebarkan prasangka yang tidak benar dan mengancam integrasi sosial dalam masyarakat. institusi sosial yang ideal beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang netral atau tidak memihak. netralitas mutlak diperlukan agar keputusan yang diambil bijak dan apa adanya. dengan netralitas itu semua elemen masyarakat akan terlindungi dari sentimen pribadi dan intrik-intrik sosial. mari berkaca pada pembentukan institusi sosial yang ditulis oleh ilyas (2014: 1213-1227). ilyas melakukan penelitian di sigi, sulawesi tengah yang terkenal karena perang antar desanya. polda sulawesi tengah mencatat, setidaknya telah terjadi 60 konflik di daerah tersebut yang berlangsung secara periodik dan menempati urutan pertama sebagai daerah yang sering konflik. hasil penelitian ini mengungkapkan penyebab terjadinya konflik di sigi, sebagai berikut: (1) klaim batas wilayah dari nilai historis masing-masing, (2) orang tua menggambarkan pada anaknya jika petarung dalam konflik tersebut adalah pahlawan, (3) penegakan hukum yang rendah dari pemerintah, (4) banyaknya pengangguran yang frustasi, (5) pergeseran konflik pribadi 288 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 menjadi konflik kelompok, (6) terbatasnya ruang pulik dan pembinaan generasi muda, (7) bias dan distorsi informasi. dari 7 (tujuh) poin hasil penelitian yang diungkapkan, ada 3 (tiga) poin hasil penelitian yang sangat erat hubungannya dengan kajian komunikasi. tiga poin tersebut adalah pergeseran skala konflik, terbatasnya ruang publik, bias dan distorsi informasi. pertama mengenai pergeseran skala konflik. dalam penelitian ini dijelaskan jika ada manipulasi simbol-simbol permasalahan pribadi yang ditransferkan menjadi simbol-simbol komunal. dengan demikian simbol-simbol ini dapat dijelaskan secara komunikatif jika memasukkan pendekatan komunikasi secara mendalam. kedua, rendahnya kesadaran untuk membina komunikasi yang equal dengan memelihara ruang publik. hal ini menyebabkan adanya jarak di antara kelompok yang berkonflik. selain itu pembinaan generasi muda tidak dapat direalisasikan akibat rendahnya iklim delibratif atau musyawarah lintas generasi di lokasi konflik. ketiga, bahwa konflik yang terjadi dipengaruhi oleh faktor bias dan distorsi informasi. media yang digunakan dalam menyebarkan bias atau distorsi informasi biasanya bersumber dari: desas-desus atau cerita dari mulut ke mulut yang kadangkala berbentuk gosip, pesan singkat (sms) gelap, hingga media cetak maupun elektronik. dalam penelitian ini juga ditawarkan alternatif resolusi konflik, yakni perlunya dibentuk dewan adat sebagai payung perdamaian dan pemegang kekuasaan dalam menentukan nilai-nilai dan aturan yang mengikat semuanya. pembentukan lembaga adat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa daerah rawan konflik. misalnya dalam konflik ambon, di mana gubernur sulteng telah membuat pusat rujuk sosial (prs), yang dalam hal ini juga menyangkut lembaga adat. prs sendiri awalnya beranggota 6 tokoh dari berbagai agama: islam, kristen, dan katholik. kemudian prs semakin membesar dengan mengikutsertakan kalangan ahli, birokrasi, tokoh agama, dan para kepala adat, dan lembaga swadaya masyarakat (lsm), yang kesemuanya dinilai efektif dan mampu meredam konflik ambon (gono, 2001: 88). kendati dinilai sebagai strategi yang efektif dalam menangani konflik sosialbudaya, namun prs belum tersentuh oleh akademisi ilmu komunikasi. oleh karenanya prs hanya bersifat politis dan elitis. dalam pandangan ilmu komunikasi, strategi penerapan kekuasaan atas individuindividu, kelompok, dan masyarakat tidak cukup menekan individu agar bersedia menyesuaikan diri dengan stereotip komunikasi dan perilaku yang diinginkan. menurut anne hill, dkk (2007: 36) ada dua hal penting yang dapat dilakukan oleh seseorang yaitu: produksi mitos, dan penyebarannya. dalam hal ini ernest bormann, john cragan, dan donald shields mengembangkan teori konvergensi yang dilandasi oleh pemikiran ahli semiotika “charles sanders pierce” menjadi konvergensi simbolis atau symbolic convergence theory (sct), yang membahas bagiamana individu-individu, dalam kelompok, datang untuk membagi realitas komunikasi. gambaran mengenai realitas tersebut dipandu oleh cerita-cerita yang menunjukkan bagaimana objek harus dipercaya secara komunal (littlejohn, 2011: 206). teori konvergensi simbolis komunikasi (bormann, 1985; bormann, cragan, & shields, 1994) banyak mewarisi disiplin ilmu akuntansi yang berisikan proses-proses dalam menciptakan dan mempertahankan kelompok atau kesadaran organisasi. teori konvergensi simbolik (sct) menyumbang pengembangan visi retoris, simbolik secara umum turut mengambil bagian dalam membuat visi, penciptaan, peningkatan, dan mempertahankan kelompok atau kesadaran masyarakat. teori ini menempatkan audien komunikasi di tengah paradigma komunikasi dan menggabungkan semua unsur dari situasi komunikasi termasuk pembicara atau sumber pesan, pesan, konteks, dan audien (bormann, knutson, musolf, 1997: 254-255). 289 ferry adhi dharma, managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community... melalui cerita-cerita fiksi ataupun keadaan yang nyata, seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk percaya mengenai cerita-cerita yang diberikan. terlebih jika yang dipengaruhi atau audien memiliki pengetahuan dan kecerdasan di bawah seseorang yang mempengaruhi, maka akan ada kemungkinan cerita-cerita tersebut dengan mudah diterima dan dipercaya. melihat bahwa dalam komunikasi antar budaya terdapat iri dengki, prasangka, fitnah, sinis, dan lainnya, cerita-cerita simbolis akan dikonstruksi sebagai pembingkai hubungan yag harmonis. salah satu wujud dari ceritacerita adalah mitos dan upacara keagamaan. mitos ini hendaknya sangat melekat pada kehidupan sosial dan budaya. mitos dan dongeng tumbuh subur dengan membawa pengaruh pada kognisi dan tindakan dari penerima pesan. mitos sediri memiliki banyak fungsi. mitos menurut cohen mempunyai beberapa fungsi, yaitu: untuk menerangkan, menyatakan, menjaga solidaritas dan kesatuan, mitos mengabsahkan, mengkomunikasikan secara tidak sadar keinginan-keinginan dan konflik, mitos sebagai penengah dalam pertentangan, dan mitos memberikan cerita waktu yang lalu pada saat sekarang (bolman, 1988, dalam muhammad, 2005: 62). mitos dapat disampaikan melalui dakwah-dakwah agama. faktanya, agama menempati sisi kepercayaan yang paling dalam pada pemeluknya, dan tentu saja akan mudah diinternalisasikan pada pemeluk agama secara cepat. hal tersebut sangat mungkin direalisasikan, mengingat masih banyak masyarakat indonesia yang percaya pada mitos dan cerita-cerita lama. pendapat di atas dapat dipahami bahwa mitos merupakan aspek yang sangat mempengaruhi stereotip-stereotip seseorang terhadap individu ataupun budaya yang lain. oleh sebab itu, cerita-cerita dapat dirangkai kembali untuk mempengarhi kognisi masyarakat dalam mewujudkan perdamaian. jalan yang dapat diambil adalah menggunakan pemimpin opini untuk meneruskannya pada masyarakat yang dipimpin. perlu diketahui jika fokus utama dari sct terletak pada hubungan antara pesan yang mendramatisir, rantai fantasi dari berbagai drama, dan grup fantasi yang dihasilkan secara bersama-sama. sct melingkupi semua konteks komunikasi, di mana komunikator menghasilkan pesan yang dramatis pada audien komunikasi, dalam kondisi yang bagaimana, dan keterlibatan audien dalam aksi dramatisasi. ada beberapa aspek dalam pesan dramatis yang dapat membuat audien menangkap dan memfokuskan perhatiannya pada pesan tersebut hingga audien berimajinasi dan bertindak sesuai dengan rangsangan pesan yang dibuat. oleh karena itu, konsep utama dari teori ini adalah pesan yag didramatisasi dengan baik (bormann, knutson, musolf, 1997: 254-255). formulasi akhir bormann, dkk terdiri dari empat dimensi dasar: (1) dimensi realitas, (2) dimensi waktu, (3) dimensi moral, dan (4) dimensi emosional. dimensi realitas dapat dilihat dari baik-tidaknya cerita fiktif atau nonfiktif yang dibuat, nyata atau tidak nyata. ini termasuk dalam kategori yang aneh, kategori fiksi realistis, dan kategori nonfiksi realistis. bormann, dkk mendefinisikannya sebagai narasi aneh yang berisi mengenai hal-hal yang mustahil, membuat penasaran, aneh, tidak normal, tidak wajar, menyimpang, mengerikan, mistis, mengenai dunia lain, luar biasa, ajaib, atau ilusi (bormann, knutson, musolf, 1997: 259). realitas sendiri dibedakan menjadi dua. ada realitas fiktif dan realitas nonfiktif. realitas fiktif sendiri dapat dipahami sebagai realitas semu atau palsu. ini lebih mirip dengan mitos yang sudah dijelaskan di atas. sesuai dengan namanya (fiktif ), maka realitas ini sengaja dikonstruksi untuk meyakinkan hal yang sebenarnya tidak nyata adanya menjadi nyata atau tampak nyata. kemudian realitas nonfiktif atau fakta. realitas ini adalah kenyataan, atau cerita yang benar adanya. melihat bahwa realitas ini berada dalam kajian konvergensi simbolis, maka realitas juga sengaja diceritakan untuk 290 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 memberikan pengaruh agar audien atau patisipan komunikasi percaya dan melakukan apa yang diinginkan oleh kounikator. cerita-cerita yang diceritakan tidak terlepas dari dimensi waktu. seperti pada umumnya, dimensi waktu ini dibagi atas masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. masa lalu berisikan cerita-cerita yang ada di masa lalu seperti dongeng, mitos, dan lainnya. sedangkan masa sekarang adalah apa yang terjadi saat ini, dan masa depan merupakan cerita-cerita yang ditujukan untuk memberi harapan perdamaian pada audien. borman, dkk juga membagi dimensi moral dalam teori konvergensi simbolis. dimensi moral adalah narasi yang terdiri dari pertanyaan dan jawaban benar-salah, etis dan tidak etis, tepat dan tidak tepat, terhormat dan tidak terhormat, berprinsip dan berprinsip. dimensi moral termasuk kategori moral sentimental, kategori moral intelektual, dan kategori bermoral. bormann, dkk mendefinisikan moral-sentimental sebagai dramatisasi yang menggambarkan skenario melo, sederhana, dan istilah hitam-putih yang jelas menyatakan nilainilai moral yang terlibat. kemudian moral intelektual terdiri dari cerita yang rumit di mana tokoh protagonis kadang menang dan kadang-kadang kalah. karakter hidup di dunia yang rumit di mana hal-hal yang tidak pernah hitam dan putih, tidak pernah jelas baik atau jahat. cerita-cerita dibuat dengan pendekatan etika. sedangkan kategori bermoral adalah cerita-cerita amoral yang diceritakan secara terpuji dan bermoral (bormann, knutson, musolf, 1997: 260). kedekatan mitos dengan karakter budaya menjadi penting untuk diperhatikan. untuk menyebut efek dari cerita-cerita yang disampaikan, bormann, dkk menyebutnya sebagai dimensi emosional. dimensi ini meliputi segala perasaan yang ditimbulkan dari cerita-cerita yang sengaja disampaikan, seperti bahagia-sedih, dan lainnya. selain itu, pemimpin opini hendaknya juga memperhatikan ritme proses sosial yang ada secara hati-hati. dibutuhkan keahlian komunikasi yang mumpuni dari pemimpin opini agar dapat meniscayakan realitas yang diinginkan, karena konvergensi simbolis bukan sekedar retorika, meskipun terlihat sama. bungin (2014: 58) menyebutkan ada dua bentuk proses sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. di mana keduanya akan selalu ada dalam interaksi sosialbudaya. proses sosial asosiatif berwujud kerja sama antar masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. contohnya ketika sekelompok masyarakat saling gotong royong, toleransi, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. sedangkan proses sosial disosiatif merupakan kebalikan dari proses sosial asosiatif, di mana ada persaingan di antara keduanya, tidak ada toleransi, dan akhirnya dapat berbentuk konflik. jelas bahwa tujuan dari konvergensi simbolis ini ialah mewujudkan masyarakat indonesia yang asosiatif. artinya, segala cerita yang dikomunikasikan hendaknya mengakomodasi elemen-elemen dari keragaman budaya yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. sebagai pertimbangan, triandis dalam samovar, porter, & mcdaniel (2010: 23) telah mendefinisikan budaya sebagai hasil ciptaan manusia yang elemen-elemen objektif dan subjektifnya berasal dari masa lalu. hal tersebut kemudian ditambahkan ataupun dimasukkan pada aspek kehidupan seharihari dan dapat digunakan untuk memenuhi para partisipan (masyarakat setempat) dalam ekologi masyarakat. aspek-aspek kehidupan berbudaya tersebut dikomunikasikan pada masyarakat yang memiliki bahasa yang sama dan hidup di waktu dan tempat yang sama. jika budaya diidentikkan dengan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, maka hendaknya cerita yang diberikan oleh pemimpin opini tidak melupakan peristiwaperistiwa masa lalu yang telah dialami oleh masyarakat. cerita-cerita masa lalu sendiri tidak dapat dilepaskan dari mitos yang berkembang di masyarakat. ini memperlihatkan relevansi 291 ferry adhi dharma, managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community... dari teori konvergensi simbolis dalam menangani konflik komunikasi antar budaya. untuk memperdalam pemahaman komunikasi antar budaya, mari sejenak meminjam konsep penting dalam jaringan komunikasi yaitu konsep homofili dan heterofili. suranto (2010: 49) menyatakan bahwa berdasarkan konsep homofili, orang akan cenderung nyaman untuk berinteraksi dengan individu-individu lain yang serupa dalam hal karakteristikkarakteristik sosial budaya dengannya. dimensi-dimensi homofili tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) homofili dalam penampilan, (2) homofili dalam latar belakang, (3) homofili dalam sikap, (4) homofili dalam nilai, dan (5) homofili dalam kepribadian. oleh karena itu, tugas penting dari pemimpin opini dalam institusi sosial atau institusi adat yang akan dibangun adalah mengaburkan pandangan kelompok kitamereka, termasuk meleburkan diri agar menjadi bagian dari masyarakat. pengaburan tersebut dapat ditempuh dengan jalan merangkul semua elemen adat yang ada di suatu kelompok masyarakat dan membuat cabang-cabang pada tiap kelompok budaya. ada tanggungjawab yang diberikan pada tiap pemimpin kelompok budaya untuk menyampaikan pesan-pesan integrasi pada tiap kelompok budayanya. banyak media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. misalnya berkomunikasi melalui media wayang untuk masyarakat jawa, lelakak atau pantun untuk masyarakat sasak, dan lain sebagainya. sekali lagi, semua suku, agama, ras, dan golongan yang ada di indonesia ini adalah satu keragaman yang ada dalam satu bingkai kesatuan, yaitu negara kesatuan republik indonesia. di mana semua rakyat indonesia telah melalui peristiwa-peristiwa yang sama di masa lalu, memiliki bahasa persatuan yang sama, serta hidup di waktu dan tempat yang sama. simpulan interaksi antar budaya tidak dapat dipisahkan dari interaksi interpersonal pada tiap anggota masyarakat dalam suatu kelompok sosial-budaya. ada proses transaksi informasi yang berjalan secara dinamis pada tiap individu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pemaknaan individu saat berinteraksi dengan orang lain. untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dalam interkasi tersebut, komunikator/an dapat melakukan adaptasi sesuai dengan pengalaman dan pemahaman terhadap sifatsifat yang dimiliki. selain itu, dibutuhkan kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh diri sendiri juga dinilai oleh orang lain. kesadaran tersebut sangat penting untuk mengikis prasangka, stereotip, dan etnosentrisme yang ada pada diri individu atau masyarakat saat berinteraksi dengan budaya lain, sehingga tercipta komunikasi yang jujur. prasangka, stereotip, dan etnosentrisme sendiri merupakan gangguan dalam komunikasi antar budaya yang dapat menghadirkan konflik. prasangka ialah awal dari sifat buruk dalam proses interaksi yang perlu dikendalikan. dalam level individu, prasangka dapat dikendalikan melalui doktrinasi keluarga dan kesadaran individu itu sendiri. sedangkan untuk level kelompok, prasangka dapat dikendalikan melalui pembentukan institusi sosial yang berwenang untuk memberikan sanksi sosial kepada siapapun yang memproduksi dan menyebarkan prasangka pada orang lain. kendati demikian, institusi ini tidak hanya berhak untuk menghukum, namun juga memiliki kewajiban untuk memproduksi dan menyebarkan pesan yang konvergen pada tiap anggota institusi, terutama untuk daerah yang majemuk. adapun pesan tersebut dapat berupa mitos dan kisah nyata yang bermuatan simbol kerukunan dan multikulturalisme. 292 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 daftar pustaka blumer,­h.­(1969).­symbolic­interactionism:­ perspective and method. london: university of california press, ltd. bodenhausen v. galen, todd r. andrew, and richeson a. jennifer. (2009). handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. edited by todd d. nelson. new york: psychology press taylor & francis group. bormann, ernest g. knutson, roxann l, musolf karen. (1997). “why do people share fantasies? an empirical investigation of a basic tenet of the symbolic convergence communication theory”. journal of communication studies, 48(03), 254-276. bungin, burhan. (2014). sosiologi komunikasi. jakarta: kencana prenamedia group. dharma, f. a. (2016). “kritik terhadap teori spiral of silence: komunikasi masyarakat madura dalam konflik sunni-syi’ah di sampang”. informasi, 46(1), 1-18. floyd, kory. (2006). communicating affection­ interpersonal­ behavior­ and­ social context. new york: cambridge university press. gono, joyo n. s. 2011. “resolusi konflik”. forum, 30 (2), 86-90. hartley, peter. (1999). interpersonal communicationsecond edition. new york: routledge. hill, anne, watson, james, et., al. (2007). keythemes in interpersonal communication: culture, identities and performance. poland: the mcgraw hill companies. ilyas. 2014. “kajian penyelesaian konflik antar desa berbasis kearifan lokal di kabupaten sigi, sulawesi tengah”. jurnal academica, 06 (01), 12131227. kerdchoochuen, jiraporn. 2011. “speaking with a stranger: intercultural classrooms’ tensions and managing strategies”. journal of college theacing & learning, 8 (9), 9-17. khairil, muhammad. 2012. “resolusi konflik poso dalam perspektif komunikasi pendidikan berbasis agama dan budaya”. analisis. x11 (2) 409-430. littlejohn, stephen w., dan foss k. a. (2011). theories of human communication. tenth edition. albuquerque. new mexico: wadsworth publishing company. mead,­ george,­ h.­ (1934).­ mind,­ self,­ and­ society: from the standpoint of a social behaviorist. edited and with an introduction by charles w. morris. chicago: the university of chicago press. muhammad, arni. (2005). komunikasi organisasi. jakarta: bumi aksara. rutherford, j, stuart, andrea., et. al. (1990). identity, community, culture, difference.­ edited­ by jonathan rutherford. london: lawrence & wishart samovar, larry a., porter, richard e., & mcdaniel, edwin r. (2010). communication between cultures. boston: wadsworth. scott, ruth, and scott, w. a. (2005). adjustment of adolescents: crosscultural­ similarities­ and­ differences. new york:routledge. smith, john w. (1977). the behavior of communicating an ethological approach. usa: harvard university press. subroto, k. (2016). “kesultanan demak: negara yang berdasar syariat islam di tanah jawa”. syamina. edisi ii/januari 2016. suranto.­ (2010).­komunikasi­sosial­budaya.­ yogyakarta: graha ilmu. ting-toomey, stella. (1999). communicating across culture. new york: the 293 ferry adhi dharma, managing intercultural interaction and prejudice of the indonesian community... guildford press wood, t. julia. (2010). interpersonal communication: everyday encounters, sixth edition. boston: wadsworth. badan pusat statistik. 2016. mengulik data suku di indonesia (online). https:// www.bps.go.id/kegiatanlain/view/ id/127. diakses pada 04 agustus 2016, pukul 20.00 wib. https://www.bps.go.id/kegiatanlain/view/id/127 https://www.bps.go.id/kegiatanlain/view/id/127 https://www.bps.go.id/kegiatanlain/view/id/127 1 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... analisis semiotik atas sampul majalah tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” wildan yusran ywildan@gmail.com hanny hafiar hannyhafiar@gmail.com diah fatma sjoraida diahfatmasjoraida@yahoo.co.id fakultas ilmu komunikasi universitas padjadajaran abstract this study uses qualitative methods with semiotics analysis from charles sanders peirce. the purposes of this study are to determine the symbol contained in mbm tempo, the meaning contained within the symbol, and how these symbols constructing rizal ramli’s image as the howling. the result of this study showed mbm tempo jakarta cover “the fighter or the howling” 24-30 august 2015 edition consist of three main symbols, rizal ramli’s on his hips, pointing and opened mouth, a hand hold puppet stick, and text symbol. rizal ramli’s caricature in the cover of mbm tempo is an illustration of the text is written in the middle of tempo’s cover, so that both are interlocked. these symbols have different meanings. the meaning of each symbol constructing the image of rizal ramli as the howling in the cover of mbm tempo. the conclusion of this study showed that the symbols mbm tempo jakarta cover “the fighter or the howling” 24-30 august 2015 edition consist of three main symbols, rizal ramli’s on his hips, pointing and opened mouth, a hand hold puppet stick, and text symbol included to typography. abstrak penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis semiotika charles sanders peirce. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui simbol yang terdapat dalam mbm tempo, makna yang terkandung dalam simbol-simbol, dan simbol pada mbm tempo dapat mengkonstruksi citra rizal ramli sebagai peraung. hasil penelitian menunjukkan sampul mbm tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” edisi 24-30 agustus 2015 terdiri dari tiga simbol utama, simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka, simbol tangan wayang yang memegang tuding, dan simbol teks. karikatur rizal ramli yang terdapat dalam sampul mbm tempo merupakan ilustrasi dari teks yang tertulis ditengah sampul tempo, sehingga keduanya saling berkaitan. simbol-simbol tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. makna yang terkandung dari setiap simbol mengkonstruksikan citra rizal ramli sebagai peraung dalam sampul mbm tempo. kesimpulan penelitian ini adalah terdapat tiga simbol utama dalam sampul mbm tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” edisi 24-30 agustus 2015, yaitu simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka, simbol tangan wayang yang memegang tuding, dan simbol teks yang termasuk tipografi. keywords: semiotics, charles sanders peirce, magazine cover, tempo. 2 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan belum ada satu tahun masa kepemimpinannya, presiden jokowi melakukan perombakan terhadap kabinet kerja pada tanggal 12 agustus 2015. terdapat lima menteri yang masuk dalam pemerintahan jokowi-kalla. isu reshuffle kabinet ini sudah berhembus sejak pertengahan tahun 2015. menko perekomian sofyan djalil digantikan oleh darmin nasution, menko polhukam tedjo edhy purdjiatno digantikan oleh luhut binsar panjaitan, menko kemaritiman indroyono soesilo digantikan oleh rizal ramli, menteri kepala bappenas andrinov chaniago digantikan oleh sofyan djalil, dan menteri perdagangan rahmat gobel digantikan oleh thomas lembong. nama rizal ramli yang memasuki jajaran kabinet kerja sebagai menteri koordinator kemaritiman dalam perombakan yang dilakukan presiden joko widodo membuat banyak orang yang heran karena sebelumnya beliau beberapa kali melontarkan kritik keras kepada pemerintah. menjadi pertanyaan siapakah yang “membawa” rizal ramli masuk ke dalam jajaran kabinet kerja. rizal ramli mengatakan bahwa dirinya tidak menjalin kontak dengan megawati untuk menjadi menteri. pengakuan rizal ramli ini sejalan dengan pernyataan ketua dewan kepemimpinan pusat pdi-p, andreas pareira. menurutnya, pdi-p tidak menerbitkan surat dukungan untuk rizal ramli (dikutip dari mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015). citra rizal ramli yang baru menjabat menjadi menteri koordinator (menko) kemaritiman setelah adanya reshuffle kabinet kerja dalam kepemimpinan presiden jokowi tidak begitu mulus. hal itu disebabkan oleh perilaku beliau sendiri yang baru sehari masa jabatannya sudah meminta agar pt garuda indonesia tbk membatalkan pembelian 30 unit pesawat airbus a350. rizal ramli menganggap pembelian airbus a350 bakal bikin garuda keok (dikutip dari mbm tempo 24-30 agustus 2015). jauh sebelum kritik pedas terhadap rekannya sendiri dalam jajaran menterimenteri kabinet kerja, rizal juga sering mengkritik kinerja para menteri jokowi, terutama menteri-menteri yang membidangi ekonomi dan perdagangan. di dalam suatu acara diskusi di jakarta, pada 4 februari 2015, rizal ramli bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa banyak mentri di kabinet kerja jokowi sangat tak berkualitas. kualitasnya bukan “kw-2” lagi, tetapi “kw-3”. beliau pun mencontohkan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan tedjo edhy purdijatno yang dianggap memperkeruh konflik antara kpk dan polri, saat mengatakan rakyat pendukung kpk adalah rakyat yang tidak jelas. hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim dan akan menimbulkan kontroversi, seseorang mengkritik orang lain dari instansinya sendiri dan diumbar pada publik. seperti rizal yang mengkritik kementrian bumn dalam rencana pembelian pesawat baru untuk maskapai garuda indonesia dan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. kritikan tersebut akan menimbulkan kesan tidak baik oleh masyarakat bahwa hubungan internal dalam instansi tersebut tidak baik. dengan begitu selain menurunkan citra rizal sendiri, beliau akan menurunkan citra dari instansi rizal berada yaitu kabinet kerja kepemerintahan. jokowi menyebut rizal ramli sebagai petarung, ia pun menyadari bahwa rizal ramli banyak mengkritik kebijakannya. dugaan jokowi ini tidak salah seluruhnya. sebab, sehari setelah dilantiknya rizal ramli sebagai menko kemaritiman, ia memancing emosi menteri bumn dan mengajak duel wakil presiden, jusuf kalla. dalam laporan utama majalah berita mingguan (mbm) tempo, citra rizal ramli sebagai peraung sangat ditonjolkan karena beliau mengumbar kritik ke media dan menyerang koleganya di kabinet. selama ini beliau memang dikenal sebagai pengkritik keras sejumlah kebijakan pemerintah. bahkan saat menjelang akhir rapat, saat jokowi memberi jusuf kalla untuk menyampaikan sambutan penutup. rizal ramli kembali mengangkat tangan untuk meminta waktu berbicara lagi. 3 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... rizal ramli menuding ada pejabat yang “bermain” dalam proyek kereta api cepat jakarta-bandung, tudingan tersebut mendapat respon dari alwi hamu selaku koordinator staf khusus wakil presiden bahwa rizal ramli tidak punya sopan santun. husain abdullah, juru bicara wakil presiden jusuf kalla, mengatakan tidak sepantasnya menteri menantang wakil presiden. rini soemarno selaku menteri badan usaha milik negara juga menanggapi raungan rizal ramli dengan mengatakan, “bicara itu harus dengan dasar, jangan sembarangan.” peraung adalah kata yang cocok untuk rizal ramli saat baru diangkat menjadi menteri koordinator kemaritiman, karena beliau baru sehari dan sudah banyak mengkritik kebijakan pemerintah jokowi. jika beliau sudah membuktikan hasil kinerjanya sangat baik dalam kabinet ini, beliau dapat dikatakan sebagai peraung. akan tetapi baru sehari menjabat, beliau sudah mengkritik sanasini. “bumn itu jelas di bawah kementerian koordinator perekonomian, bukan di bawah kementerian koordinator kemaritiman. jadi jangan ada yang mencampuri garuda di luar kementerian koordinator perekonomian” kata rini soemarno. rizal ramli tidak hanya kali ini bergesekan dengan jusuf kalla. rizal ramli dijegal ketika dicalonkan menjadi menteri keuangan atau menteri bumn oleh presiden susilo bambang yudhoyono di periode pertama pemerintahannya, 2004-2009. kalla berkeras mencoret nama rizal, yang dianggap menolak dana moneter internasional (imf). “seorang menteri keuangan harus netral dan konservatif. jadi kami cari orang yang moderat,” kata kalla waktu itu (dikutip pada mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015 halaman 32). terkait dengan kegaduhan dan kon troversi yang dibuat rizal ramli sebagai menko kemaritiman, majalah berita mingguan (mbm) tempo mengangkat tema tersebut menjadi laporan utama pada edisi 24-30 agustus 2015. dengan demikian, sampul majalah pada edisi tersebut juga menggambarkan isi laporan utamanya dengan judul “rizal ramli petarung atau peraung.” pengertian majalah menurut kbbi adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca dan menurut waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan, dan sebagainya dan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan sebagainya. tipe suatu majalah ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. artinya, sejak awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacanya, apakah anakanak, remaja, wanita dewasa, pria dewasa, atau untuk pembaca umum dari remaja sampai dewasa (ardianto, 2004: 112). walaupun majalah dan surat kabar samasama media massa cetak, tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. majalah menyajikan berita lebih dalam karena frekuensi terbit majalah yang relatif lebih lama dari surat kabar. nilai aktualitas yang dikandung berita majalah lebih lama. kemudian majalah meyajikan lebih banyak foto atau gambar dari surat kabar. dan yang terakhir memiliki sampul (cover) majalah sebagai daya tarik. sampul majalah ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. sampul majalah biasanya menggunakan kertas yang bagus dengan gambar dan warna yang menarik. menarik tidaknya sampul suatu majalah sangat bergantung pada tipe majalahnya, serta konsistensi atau keajegan majalah tersebut dalam menampilkan ciri khasnya (ardianto, 2004: 114). dalam sampul ini sosok rizal ramli dikonstruksikan dalam bentuk wayang kulit. wayang kulit adalah wayang yang terbuat dari kulit, sehingga memiliki bayangan saat digunakan dalam pentas wayang. wayang kulit sudah ada dari kurang lebih selama 3.478 tahun. wayang kulit dipastikan berasal dari indonesia, lebih tepatnya di jawa lah dibuat peralatan wayang kulit dengan peralatan serba sederhana. 4 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 dalang dalam sampul ini digambarkan memiliki warna kulit lebih gelap dari rizal ramli. tangan kiri dalang yang menggerakan wayang rizal ramli. dalam ilmu perdalangan, para raksasa dan keluarga kurawa diletakan di sisi sebelah kiri dalang (http://www. disparbud.jabarprov.go.id/wisata/ensiklodet.php?id=50&lang=id diakses pada 25 oktober 2015 pukul 23.29) wayang yang diletakan di sisi kiri dalang, digerakan pula oleh tangan kiri dalang seperti yang tergambar dalam sampul ini. kurawa merupakan seratus sosok bersifat jahat. kurawa selalu bermusuhan dengan pandawa (lima pahlawan dalam dunia perwayangan). kurawa bertindak kejam, licik dan mengingkari aturan yang ada di negara astina, sehingga bisa mengambil alih kekuasaan negara tersebut. salah satu kurawa yang terkenal adalah citrayudha. citrayudha digambarkan memiliki bibir yang sangat lebar karena sifatnya lucu, banyak akal, pandai bicara dan suka mencela. penggambaran fisik citrayudha mirip dengan apa yang ada dalam kariaktur sampul tempo edisi 24-30 agustus 2015. sejak jaman primitif, manusia telah menggunakan bahasa tubuh untuk mengekspresikan suatu maksud. dalam perkembangannya, kita dapat menge lompokkan hal itu ke dalam beberapa kelompok, salah satunya bahasa tubuh. biasanya seseorang yang gelisah akan menunjukkan gerakangerakan tubuh yang memperlihatkan gejala kegelisahannya. demikian juga seorang perempuan yang mencoba menarik perhatian seorang pria akan menunjukkan gerakangerakan bahasa tubuh yang memberi isyarat bahwa ia bersedia didekati pria tersebut (kusrianto, 2007: 7). karikatur adalah gambar lelucon yang membawa pesan kritik sosial (sobur, 2006:138). menurut sudarta, kartun adalah semua gambar humor, termasuk karikatur itu sendiri. sedangkan karikatur adalah deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, dengan “mempercantiknya” dengan penggambaran ciri khas lahiriahnya untuk tujuan mengejek. karikatur rizal ramli dalam sampul ini digambarkan seolah-olah sedang menghardik seseorang. pose rizal ramli tengah berkacak pinggang serta menunjuk menggunakan tangan kanannya serta tata pan mata yang lurus ke depan. berkacak pinggang atau bertolak pinggang me nunju kan sikap tertentu. bahasa tubuh ini juga bisa melambangkan arogansi. gerakan ini menunjukan keagresifan dan kesiagaan seseorang terhadap lingkungannya. sampul mbm tempo merupakan komunikasi visual dan bentuk dari pengaplikasian desain komunikasi visual. sampul tersebut didesain oleh desainer sesuai dengan berita yang dimuat di dalam majalah tersebut. dalam hal ini sampul merupakan bagian dari komunikasi visual. komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual di mana unsur dasar bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan) adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan (kusrianto, 2007: 10). komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. dalam dkv tidak ada aturan atau hukum yang baku, desainer bisa memakai sarana dan teknik dalam suatu karya secara efektif. menurut tom lincy (kusrianto, 2007: 277) ada lima prinsip utama yang bisa digunakan dalam desain, yaitu proporsi, keseimbangan, kontras, irama dan kesatuan. seperti penjelasan di atas, sampul majalah mencerminkan isi dari rubrik laporan utama. dengan demikian karikatur dalam sampul majalah tempo edisi 24-30 agustus 2015 mengkonstruksikan majalah tempo terhadap kegaduhan rizal ramli setelah diangkat menjadi menko kemaritiman. karikatur ini menggambarkan ada dalang yang menggerakkan rizal ramli. sedangkan pengertian citra menurut kbbi adalah gambaran. dalam konteks politik pengertian citra adalah gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh masyarakat. jalaludin rakhmat dalam psikologi komunikasi menyatakan bahwa: 5 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... “citra adalah gambaran/peta tentang realitas dan tidak sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi”. (rakhmat, 1985: 221). citra selalu berhubungan dengan kenyataan dan merupakan kesan, perasaan dan gambaran seseorang terhadap objek. citra inilah yang mempengaruhi suatu objek. dengan penjelasan di atas bahwa karikatur merupakan gambar lelucon yang membawa pesan kritik sosial, sampul majalah mencerminkan isi dari rubrik laporan utama, dan juga citra adalah gambaran diri yang ingin diciptakan, peneliti ingin mengetahui citra rizal ramli seperti apa yang dikonstruksikan dalam sampul mbm tempo. untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema “konstruksi citra rizal ramli dalam sampul majalah berita mingguan (mbm) tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” edisi 24-30 agustus 2015” kajian pustaka bidang kajian semiotika atau semiologi mempelajari fungsi tanda dalam teks, yaitu bagaimana memahami sistem tanda yang ada dalam teks agar bisa menangkap pesan yang terkandung di dalamnya (sobur, 2012: 106). dengan kata lain, penggunaan kata semiologi menunjukkan pengaruh kubu saussure, sedangkan semiotika lebih tertuju kepada kubu peirce. istilah semiotika maupun semiologi dapat digunakan untuk merujuk kepada ilmu tentang tanda-tanda tanpa adanya perbedaan pengertian yang tajam (budiman, 2011: 3). baik saussure dan peirce, keduanya melihat tanda sebagai pusat studi mereka (crow, 2010: 13). istilah semiotika yang dimunculkan pada akhir abad ke-19 oleh filsuf aliran pragmatik amerika, charles sanders peirce, merujuk kepada “doktrin formal tentang tandatanda”. semiotika merupakan persamaan dari semiologi atau istilah yang lebih umum digunakan (nöth, 1995: 5). hal yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang tanda: tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri pun – sejauh terkait dengan pikiran manusia – seluruhnya terdiri atas tanda-tanda karena, jika tidak begitu, manusia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan realitas. semiotika mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda (ardianto, 2014:80). basisnya adalah pengertian tanda, yakni segala sesuatu yang secara konvensional dapat menggantikan atau mewakili sesuatu yang lain (sobur, 2012: 102-103). hasil dan pembahasan simbol-simbol dalam sampul mbm tempo jakarta simbol merupakan salah satu istilah yang memiliki arti beragam. dalam arti luas, simbol adalah sinonim dari tanda. menurut peirce simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya dengan hubungan berdasarkan konvensi atau kesepakatan bersama. simbol berhubungan dengan konsep yang ada. dapat berkembang menjadi simbol baru dalam masyarakat berdasarkan pengalaman dan kesepakatan dari masyarakat. simbol yang sudah ada ditambahkan dengan konsep baru akan membuat simbol baru yang nantinya akan berkembang juga. peirce mengatakan dalam tulisannya, “symbols grow. they come into being by development out of other signs, particularly from likenesses or from mixed signs partaking of the nature of likenesses and symbols. we think only in signs. these mental signs are of mixed nature; the symbol-parts of them are called concepts. if a man makes a new symbol, it is by thoughts involving concepts. so it is only out of symbols that a new symbol can grow.” (peirce, 1998: 10) simbol-simbol yang terdapat pada sampul mbm tempo dapat dilihat oleh pembaca. simbol-simbol yang dikonstruksi memiliki sifat konvensi atau kesepakatan bersama. ketika pembaca melihat sampul mbm tempo, pembaca dapat melihat karikatur rizal ramli yang sedang menunjuk, berkacak pinggang, dengan mulut terbuka 6 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 dan ada tangan yang memegang tuding yang terhubung dengan tangan rizal ramli yang sedang menunjuk. citra rizal ramli dalam karikatur tersebut akan dikonstruksi oleh pembaca baik atau buruknya. citra itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. (ruslan, 2014: 75). sampul majalah ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. sampul majalah biasanya menggunakan kertas yang bagus dengan gambar dan warna yang menarik. menarik tidaknya sampul suatu majalah sangat bergantung pada tipe majalahnya, serta konsistensi atau keajegan majalah tersebut dalam menampilkan ciri khasnya (ardianto, 2004: 114). dalam setiap sampul majalah berita mingguan tempo, sebagian besar menggunakan karikatur untuk menarik perhatian dari pembaca. selain untuk menarik pembaca, sampul majalah tempo juga digunakan untuk menyampaikan kritik sosial dengan menggunakan karikatur sebagai sampul. karikatur adalah gambar lelucon yang membawa pesan kritik sosial (sobur, 2006: 138). karikatur yang terdapat pada sampul tempo dalam mbm tempo jakarta “rizal ramli petarung atau peraung” edisi 24-30 agustus 2015, merupakan karikatur dari rizal ramli yang pada saat itu menjabat sebagai menteri koordinator kemaritiman. “citra adalah gambaran/peta tentang realitas dan tidak sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi”. (rakhmat, 1985: 221). citra rizal ramli terkonstruksi dalam benak pembaca mbm tempo saat melihat sampul mbm tempo apakah rizal ramli petarung atau peraung. karikatur rizal ramli digambarkan sedang menunjuk, berkacak pinggang dengan mulut yang terbuka, terdapat tangan yang sedang memegang tuding wayang yang terhubung dengan tangan rizal ramli, serta terdapat teks “petarung atau peraung.” sedangkan simbol pakaian yang dikenakan oleh rizal ramli tidak termasuk karena jas memiliki makna bahwa yang mengenakan orang penting dan termasuk dalam politik. “english people identified these plain suits with political and personal liberty”(budiman, 2011). jas tidak berkaitan dengan citra rizal ramli sebagai petarung atau peraung. jadi, simbol-simbol yang terdapat pada sampul mbm tempo meliputi gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka, tangan sedang memegang tuding, dan teks “petarung atau peraung”. pembahasan mengenai gesture rizal ramli meliputi simbol-simbol tangan rizal ramli sedang menunjuk, berkacak pinggang, dan mulut terbuka. pembahasan mengenai tangan sedang memegang tuding yang merupakan tuding dari wayang dan tangan tersebut tangan dalang. sedangkan pembahasan teks “petarung atau peraung” meliputi jenis font dan penempatan teks. adapaun pemahaman mengenai simbol dapat diperoleh melalui interaksi, hal ini sesuai dengan pernyataan “pengalaman komunikasi dapat dihasilkan dari interaksi antar individu yang melibatkan proses berbagi makna melalui simbol tertentu” (nurtyasrini & hafiar, 2016) melihat simbol pada sampul mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015, terdapat simbolsimbol yang terlihat jelas oleh pembaca. simbol pertama yang terlihat adalah simbol rizal ramli sebagai wayang sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka. a symbol is a sign that stands for its object by convention or agreement in specific contexts. for example, a rose is a symbol of love in some cultures. (danesi, 2004:27). pembaca akan menghubungkan karikatur rizal ramli tersebut dengan ide yang terdapat dalam benaknya. menghubungkan karikatur dari benak pembaca dengan realita yang pernah dialami, diketahui, maupun dilihat oleh pembaca. gerakan tangan rizal ramli yang sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka termasuk simbol-simbol yang menjadi satu kesatuan pada simbol gesture rizal ramli. “mind finds in its semiosic surroundings that which it is capable of constructing, partly in accord with a given set of conventions” (merrel, 1997:26). pemikiran dari pembaca yang meliputi pengalaman 7 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... dan kenyataan yang dimiliki pembaca, dapat membuat simbol rizal ramli yang sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka menjadi simbol kemarahan rizal ramli yang disepakati secara konvensional. peneliti melihat dalam simbol rizal ramli sebagai wayang tangan menunjuk ke arah atas ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang berada di atas. “sometimes pointing is solely nonverbal, and pointing at others is often considered an offensive gesture” (tubbs, 2008: 124). tangan menunjuk merupakan gesture yang dapat membuat orang lain tersinggung. mulut terbuka dan pose berkacak pinggang dalam karikatur tersebut melambangkan sikap rizal ramli dalam kabinet seperti mengkritik menterimenteri lain. terutama mulut yang terbuka, merupakan bagian dari ekspresi wajah rizal ramli yang berpengaruh terhadap komunikasi rizal ramli dalam sampul tempo. “in fact, facial cues are the single most important source of nonverbal communication” (tubbs, 2008: 118). faktanya, isyarat pada wajah adalah sumber yang paling penting dalam komunikasi nonverbal. adapun pesan nonverbal seperti pesan proksemik, pesan gestural, pesan fasial dan pesan artifaktual sangat dipengaruhi oleh aspek kebudayaan (utami, 2016) tangan menunjuk ke arah atas ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang berada di atas. hal ini mempengaruhi citra rizal ramli yang akan dikonstruksi oleh pembaca. “the gesture is that phase of the individual act to which adjustment takes place on the part of other individuals in the social process of behavior” (mead, 1934 dalam nöth, 1995: 393). gesture merupakan fase dari tindakan individu dalam menyesuaikan terhadap individu lainnya dalam proses sosial. simbol selanjutnya yang terdapat dalam sampul mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015 yaitu, tangan yang sedang memegang tuding. terlihat pada sampul tempo, tuding yang terhubung dengan tangan rizal ramli sedang dipegang oleh tangan seseorang. tuding sendiri merupakan simbol yang penting dalam karikatur ini. tuding memiliki fungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan tangan wayang, baik untuk gesture saat wayang itu bicara, saat diarikan, dan diperangkan (diakses dari http://www. disparbud.jabarprov.go.id/wisata/ensiklodet.php?id=62&lang=id pada tanggal 26 november 2016 pukul 17.50 wib). terdapat proses berpikir dan membuat ide yang ada dalam pikiran pembaca berdasarkan pengalaman dan pengetahuan umum saat melihat simbol tangan yang sedang memegang tuding dalam sampul mbm tempo. masyarakat indonesia sebagian besar mengetahui budaya pewayangan, sehingga yang terdapat dalam pemikiran pembaca bahwa gagang tersebut merupakan tuding yang dipegang oleh dalang dalam budaya pewayangan. komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual di mana unsur dasar bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan) adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan (kusrianto, 2007: 10). berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam sampul mbm tempo ini tangan yang sedang memegang tuding memiki arti, makna, atau pesan yang ingin disampaikan oleh mbm tempo kepada pembaca. lebih tepatnya pesan yang dikomunikasikan dalam gambar tangan yang sedang memegang tuding, memiliki hubungan yang penting terhadap karikatur rizal ramli. hubungan tersebut yaitu tangan tersebut merupakan tangan dari dalang. tangan dalang tersebut mengendalikan perilaku dan sifat rizal ramli sebagaimana fungsi dalang dalam pagelaran wayang yaitu penutur kisah kepada penonton. dia adalah penutur kisah, penyanyi lagu, yang mengajak memahami suasana pada saat tertentu, pemimpin suara gamelan yang mengiringi, dan di atas segalanya itu, dialah pemberi jiwa pada boneka atau pelakupelaku manusianya itu (groenendel, 1987: 6). dalam pagelaran wayang, terdapat banyak aktor yang dimainkan oleh dalang untuk menceritakan kisah-kisah pewayangan. aktor-aktor tersebut merupakan wayang itu sendiri. rizal ramli merupakan wayang yang 8 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 sedang dikendalikan oleh tangan dalang memegang tuding yang terhubung dengan rizal ramli. dalam pagelaran wayang rizal ramli merupakan salah satu aktor yang dikendalikan dan dimainkan oleh dalang. dalam kisah pewayangan masuk dan keluarnya wayang tergantung oleh dalang dalam menceritakan kisah pewayangan. selain itu, kisah yang diceritakan oleh dalang dapat dipesan sesuai keinginan dari pemesan pagelaran wayang, tidak hanya terbatas dengan kisah ramayana dan mahabarata saja. terdapat lakon yang sesuai untuk setiap suasana, sebagaimana ditunjukkan antara lain oleh kats (1923:108-9). ada lakon-lakon tentang perkawinan dan kelahiran, tentang panen, untuk memanggil hujan (groenendel, 1987: 166). simbol selanjutnya yang terdapat pada sampul mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015 adalah teks “petarung atau peraung”. teks “petarung atau peraung” berada pada tengah sampul mbm tempo sebagai tipografi dalam komunikasi visual. tipografi dalam konteks desain komunikasi visual mencakup pemilihan bentuk huruf, besar huruf, cara, dan teknik penyusunan huruf menjadi kata atau kalimat sesuai dengan karakter pesan yang ingin disampaikan (tinarbuko, 2008:28). pada bagian atas teks “petarung atau peraung” terdapat teks “rizal ramli”. dua teks tersebut saling berkaitan, teks “rizal ramli” menjadi penjelas tema berita utama pada mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015. sedangkan teks “petarung atau peraung” menjadi pelengkap terhadap teks sebelumnya. teks “petarung atau peraung” dibuat tebal dan lebih besar sebagai penekanan dan lebih mudah tertangkap oleh mata dibanding dengan teks “rizal ramli”, sehingga teks “petarung atau peraung” lah yang patut mendapat perhatian lebih dari pembaca sebagai judul majalah pada edisi ini. teks “petarung atau peraung” diletakkan di tengah-tengah sampul. kata “petarung atau” terdapat di baris pertama, sehingga kata “petarung” berada di bagian kiri dan kata “peraung” berada di tengah sendiri. teks tersebut terlihat berada di depan badan rizal ramli dan tertutup sedikit oleh gambar dari tuding yang terhubung dari tangan dalang ke tangan rizal ramli yang sedang menunjuk. pembaca diberi dua pilihan dalam mengartikan citra yang dikonstruksi oleh tempo terhadap rizal ramli dengan menaruh teks “petarung atau peraung”. serif adalah bentuk tambahan pada huruf berupa kait. typeface jenis serif muncul lebih dulu dibandingkan jenis sans serif (tanpa serif ) (rustan, 2010: 35). dapat dikatakan bahwa teks “petarung atau peraung” termasuk dalam jenis sans serif karena tidak memiliki kait pada hurufnya. makna dari simbol-simbol dalam sampul mbm tempo jakarta tangan menunjuk dan berkacak pinggang termasuk sebagai gesture. “words, gestures, and symbols are examples of conventional signs” (danesi, 2002: 9). tangan menunjuk akan dimaknai oleh pembaca berarti ada seseorang atau sesuatu yang sedang ditunjuk oleh rizal ramli. “pointing we see in adult conversation and storytelling is not pointing at physically present objects or location but is instead abstract pointing” (mcneill, 2008: 40). tidak ada seseorang maupun sesuatu yang ditunjuk oleh rizal ramli dalam karikatur pada sampul mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015, hal abstrak tersebut terdapat hubungannya dengan sikap rizal ramli dalam kenyataan dan berita yang disampaikan oleh tempo. menunjuk kearah atas memiliki banyak makna yang terkandung dan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda terhadap menunjuk kearah atas. “pointing the finger outward is an act of directing another’s attention. whether it’s an accusation (“he did it!”) or an instruction (“look over there”)” (guigar, 2005: 57). menunjuk keluar adalah tindakan untuk mengarahkan perhatian orang lain, apakah itu sebuah tuduhan (“dia yang melakukannya!”) atau suruhan (“lihat ke sana”). selain guigar, atre juga menganggap bahwa menunjuk merupakan tindakan untuk menarik perhatian terhadap sesuatu 9 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... atau seseorang (atre, 2016:55). pembicara yang menggunakan jari telunjuk yang sedang menunjuk seperti rizal ramli dideskripsikan sebagai “agresif ”, “berperang”, dan “kasar” (pease, 2016). tidak dapat dikatakan bahwa rizal ramli berperilaku menyuruh atau menuduh sesuatu atau seseorang karena simbol tangan yang sedang menunjuk dilengkapi dan dilihat secara satu kesatuan dengan simbol lainnya yaitu, simbol tangan berkacak pinggang dan simbol mulut terbuka. menurut sopan santun di jawa (dan juga brunei) menunjuk ke arah tertentu harus dilakukan dengan jempol tangan, bukan dengan telunjuk (uno, 2005: 51). bagi pembaca mbm tempo yang memiliki latar belakang belakang garis keturunan jawa atau yang menyepakati budaya jawa akan menganggap tangan menunjuk rizal ramli merupakan perilaku yang tidak sopan. seperti mantan presiden united states, barrack obama yang menunjuk menggunakan ibu jari, bukan dengan telunjuk. bagi pengkaji budaya indonesia, khususnya jawa, menunjuk dengan ibu jari adalah simbol penghormatan dan menunjuk dengan telunjuk dianggap tidak sopan (fox, dalam kompasiana, 2014:69). evaluasi kegiatan komunikasi dalam bentuk apapun, seharusnya melibatkan faktor budaya, hal ini sesuai dengan pernyataan: “melakukan evalusasi terhadap csr dilihat dari aspek budaya dan karakter masyarakat” (nassaluka, hafiar, & priyatna, 2016). di malaysia dan filipina, menunjuk dengan jari telunjuk kepada orang adalah sebuah penghinaan karena gesture seperti itu hanya ditujukan pada binatang, dan orang malaysia akan menggunakan ibu jari untuk menunjuk kepada orang atau untuk memberi tau arah (pease, 2016). menunjuk secara langsung pada seseorang secara dipahami secara universal sebagai gesture sindiran, terkadang sebagai cara untuk menunjukkan agresi. karena indeks menunjuk dengan jari telunjuk merupakan simbol dari senjata, saat ditujukan kepada seseorang akan seperti sedang menuduh atau mengancam (reiman, 2007: 126). tangan yang berkacak pinggang ber hubu ngan dengan tangan sedang menunjuk. berkacak pinggang sendiri memiliki maknanya sendiri yang disepakati bersama dalam masyarakat indonesia. ada kode-kode yang disepakati untuk mewakili perasaan tertentu, misalnya menggaruk kepala jika bingung, menggoyangkan kaki jika senang, berkacak pinggang jika marah, menunjuk dengan tangan kiri ketika mengusir, dan seterusnya (pramayoza, 2013: 104). dengan begitu, makna yang dapat dikonstruksi oleh pembaca terhadap gesture berkacak pinggang yaitu karikatur rizal ramli sedang marah. direktur imf bertolak pinggang/ berkacak pinggang pada 15 januari 1998 di jakarta, pada saat penandatanganan loi (letter of intent) oleh presiden soeharto, adegan ini merupakan suatu simbol dari kecenderungan imf untuk berperan sebagai seorang “guru” yang sedang mendisiplinkan “anak nakal” (hadiwinata, 2002: 206). berkacak pinggang juga dinilai seperti sedang mengajari sesuatu atau seseorang yang ditunjuk oleh rizal ramli. “standing with hands on hips is an attempt to maintain dominance or intimidate others” (reiman, 2007: 132). tangan berkacak pinggang merupakan percobaan untuk menjaga kekuasaan atau mengintimidasi orang lain. banyak orang tua yang akan melakukan hal ini saat menghadapi anak dengan kelakuan yang buruk. simbol selanjutnya yaitu simbol mulut terbuka pada wajah rizal ramli. mulut merupakan bagian dari wajah yang berpengaruh pada ekspresi rizal ramli sedang melakukan apa. simbol ini berhubungan dengan dua simbol sebelumnya untuk mendapatkan makna dari simbol rizal ramli sebagai wayang sedang berkacak pinggang, menunjuk dengan mulut terbuka yang dikonstruksi oleh tempo pada sampul mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015. menurut poespoprodjo, (2004: 128). simbol merangsang manusia untuk mengadakan refleksi sehingga mengawali setiap pemikiran religius, filsafat, dan ilmu. simbol senantiasa harus dapat diberi arti dan interpretasi baru 10 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 (permana, 2015.). sisi lain dari bahasa tubuh melibatkan ekspresi wajah, sikap badan, gerak isyarat, dan nada suara yang anda pakai ketika anda marah atau mau menjadi marah, beberapa tanda marah antara lain: alis mata terangkat, sikap yang kaku, ngomel, menunjuk seseorang, dan berkacak pinggang (mckay & dinkmeyer : 103). gambar 1 gambar ekspresi marah. sumber: marcel danesi 2004: 50. dalam ilmu karikatur, mulut yang terbuka biasanya menjadi ciri ekspresi kemarahan, seperti simbol mulut terbuka pada karikatur rizal ramli yang menandakan rizal ramli sedang marah. “in anger the corners of the mouth are drawn downward, and very often the teeth are visible as in the ilustration” (smith, 2013: 31). dalam kemarahan sudut mulut tertarik kebawah, dan sering gigi akan terlihat seperti pada ilustrasi. seseorang atau sesuatu yang ditunjuk oleh rizal ramli berhubungan dengan mulut terbuka yang menandakan bahwa rizal ramli sedang marah. pose rizal ramli yang sedang marah menunjukkan bahwa kemarahan dapat menimbulkan pertengkaran seperti dalam rapat paripurna kabinet di istana kepresidenan jakarta pada rabu, 19 agustus 2015. disebutkan sebelumnya dalam simbol rizal ramli sebagai wayang pada sampul mbm tempo terdapat tuding yang terhubung pada tangan rizal ramli. tuding tersebut berhubungan dengan simbol selanjutnya yaitu simbol tangan memegang tuding. tangan tersebut merupakan tangan dalang, karena tuding terdapat pada wayang dan dalang lah yang bertugas mengendalikan wayang. “the dhalang is the primary performer throughout most of the eighthour event. he controls the flow of the performance while seated behind a light source and screen onto which he casts the shadows of puppets while telling the story chosen for the evening – often one crafted with reference to javanese versions of the indic mahabharata and ramayana” (weiss, 2006: 5). dalang adalah pemain utama dalam delapan jam acara. dia mengontrol alur kinerja sembari duduk di belakang sumber cahaya dan layar ke mana dia menampilkan bayangan dari wayang sembari menceritakan cerita yang dipilih untuk malam itu – biasanya dengan merujuk pada versi jawa dari mahabharata dan ramayana india. the dalang is the dominant member of the wayang golek troupe, both within and outside performance. he manipulates all the puppets, delivers the majority of the narration and dialogue, and sings many song during performance. dalang adalah anggota dominan dari rombongan wayang golek, baik dalam dan luar pentas. dalang memanipulasi semua boneka wayang, menyampaikan narasi dan dialog, serta menyanyikan banyak lagu saat pentas (weintraub, 2004: 42). mula-mula kepala keluarga lah yang mempertunjukkan bayang-bayang. tetapi lambat-laun merupakan fungsi tersendiri dari satu kelas tertentu yang memiliki sifatsifat khusus dan patuh. perkembangan dan perluasan lebih lanjut dari permulaan sarana pentas yang sangat primitif (tabir, boneka, lampu dan sebagainya), peralatan mana segera ditetapkan oleh tradisi termasuk persyaratan yang suci. demikianlah akhirnya pertunjukan ini sampai di tangan orang yang (kemudian) disebut dalang (mulyono, 1989: 46). terlihat pada sampul tempo, tuding yang terhubung dengan tangan rizal ramli sedang dipegang oleh tangan seseorang. dalam karikatur rizal ramli dapat dikatakan bahwa rizal ramli hanyalah boneka/wayang atau aktor karena terdapat tuding yang terhubung dengan tangan menunjuknya. tuding sendiri merupakan simbol yang penting dalam karikatur ini. tuding memiliki fungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan tangan wayang, baik untuk gesture saat wayang itu bicara, saat diarikan, dan diperangkan (diakses dari http://www. disparbud.jabarprov.go.id/wisata/ensiklo11 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... det.php?id=62&lang=id pada tanggal 26 november 2016 pukul 17.50 wib). untuk menyambung tangan dilengkapi tuding agar tangan wayang tersebut dapat bergerak sesuai dengan kehendak dalang (mujiyat, 2002). gambar 2. bagian-bagian wayang. sumber: https://wayangpustaka02.files.wordpress. com/2014/06/ rizal ramli dalam karikatur yang digambarkan pada sampul mbm tempo terhubung dengan tuding pada kedua tangannya, bisa dipastikan rizal ramli merupakan boneka wayang dalam cerita wayang. terdapat dua jenis wayang yang cukup dikenal masyarakat, yaitu wayang golek dan wayang kulit. baik wayang golek dan wayang kulit, dua duanya memiliki asal-usul yang sama, yakni wayang purwa. dalam hal ini yang dimaksudkan dengan perkataan “wayang purwa” dalam tulisan ini adalah pertunjukan wayang yang ceritanya bersumber pada mahabarata dan ramayana (mulyono, 1989: 5). karikatur rizal ramli memiliki ciri-ciri mulut terbuka, hidung pesek, mata juling, dan rambut agak botak sesuai dengan tokoh wayang kulit yang bernama sarawita/bilung. gambar 3. sarawita/bilung (mujiyat, 2002: 21) bilung merupakan sahabat togog yang menjadi pembantu atau pengikut para raksasa atau tokoh-tokoh yang berkepribadian jahat. ia pun sering berganti-ganti majikan, setelah majikannya yang lama tewas di tangan ksatria. sifatnya penakut dan cengeng. namun ia kerap menyombongkan diri seolaholah pemberani. ke mana-mana sarawita senantiasa membawa senjatanya, yaitu senderik atau cundrik (komandoko, 2009). bilang merupakan tokoh dari pertunjukkan wayang. pada umumnya, bahwa semua orang menganggap pertunjukkan wayang bukanlah semata-mata sesuatu yang dangkal, melainkan mempunyai arti keagamaan atau sesuatu upacara yang berhubungan dengan kepercayaan (mulyono, 1989: 44). pertunjukan wayang kulit itu semula merupakan acara keagamaan atau upacara untuk memuja “hyang” (roh) dikerjakan diwaktu malam hari dengan mengambil cerita-cerita dari leluhur atau nenek moyangnya seorang medium yang kemudian disebut syaman atau dikerjakan sendiri oleh kepala keluarga. sikap wayang dalam pagelaran wayang pada pokoknya bisa dibedakan ke dalam tiga corak utama, yaitu halus atau alus, gagak, dan kasar; disini terutama dilukiskan dalam sikap tangan yang berlain-lainan (groenendael, 1987: 245). dalang memegang tuding dari wayang tujuannya untuk mengendalikan sikap wayang dalam cerita. simbol tangan wayang yang memegang tuding ini mengendalikan sikap rizal ramli yang termasuk sikap kasar. sikap kasar merupakan sikap yang negatif. 12 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 gambar 4. sikap wayang (groenendael, 1987:246). pada mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015 terdapat sampul majalah dengan karikatur rizal ramli dan teks “petarung atau peraung”. selain foto atau karikatur sebagai sampul, pembaca juga dapat mengetahui berita utama dari mbm tempo, terdapat teks yang juga sama pentingnya dengan foto atau karikatur. teks akan membuat pembaca menginterpretasi isi “laporan utama” dalam mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015 dan pembaca akan memilih untuk mengintrepetasikan citra pada sosok rizal ramli “petarung atau peraung.” bagi seorang desainer, yang seharihari menggunakan berbagai elemen desain (termasuk tipografi) dalam karyanya untuk mengkomunikasikan suatu pesan ke masyarakat (rustan, 2010). dilihat dari sisi pembuat karikatur dan mbm tempo sendiri terdapat pesan yang ingin dikomunikasikan kepada pembaca, pesan yang ingin dikomunikasikan tersebut melalui konstruksi tempo terhadap rizal ramli sendiri melalui karikatur dan melalui teks “petarung atau peraung”. tempo ingin mengkomunikasikan kepada pembaca bahwa terdapat dua sisi yang ada pada rizal ramli yaitu, “petarung” atau “peraung”. “petarung atau peraung” sendiri merupakan kata yang digunakan oleh tempo untuk menggambarkan sifat pada karikatur rizal ramli dalam sampul tempo. karikatur rizal ramli yang sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka berhubungan dengan teks yang digunakan oleh tempo. pembaca akan memiliki ide terhadap sifat rizal ramli yang lebih cocok untuk dipilih. sifat yang digunakan oleh tempo baik rizal ramli sebagai petarung atau rizal ramli sebagai peraung setelah pembaca melihat karikatur rizal ramli yang berpose sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka, dan membaca teks “petarung atau peraung”. dalam komunikasi visual tidak lepas dari yang namanya tipografi, yang dalam konteks komunikasi visual mencakup pemilihan bentuk huruf, besar huruf, cara, dan teknik penyusunan huruf menjadi kata atau kalimat sesuai dengan karakter pesan yang ingin disampaikan (tinarbuko, 2008: 28). jika dilihat pada sampul mbm tempo, teks “petarung atau peraung” tidak sejajar tetapi “petarung” terletak disebelah kiri dan “peraung” di tengah-tengah sampul. huruf atau layout yang sudah didesain dengan perhitungan yang sangat akurat dan dibentuk dengan sangat indah belum tentu menjamin efektifitasnya sebagai penyampai pesan (rustan, 2010: 74). konstruksi makna simbol pada sampul majalah berita mingguan (mbm) tempo rizal ramli “petarung atau peraung” dalam mencari makna yang terkandung dalam simbol-simbol pada sampul mbm tempo edisi 24-30 agustus 2015 diatas, peneliti dapat melihat bagaimana makna dalam simbol-simbol mbm tempo yang mengkonstruksi citra rizal ramli “petarung atau peraung”. hasil konstruksi citra dari simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka, simbol tangan memegang tuding, dan teks “petarung atau peraung” dalam mbm tempo ini merupakan pesan utama yang divisualisasikan melalui karikatur dan tulisan (teks). peirce mengembangkan tipologi yang terperinci mengenai tanda, dimulai dengan klasifikasi triadik dari tanda yang berhubungan dengan representamen, objek, dan interpretan hingga ke tiga trikotomi (nöth, 1995: 44). simbol rizal ramli sebagai wayang sedang menunjuk dan berkacak pinggang dengan mulut terbuka jika dianalisis dengan triadic charles sanders peirce, terdapat tiga kategori trikotomi, yaitu kepertamaan, 13 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... kekeduaan, dan keketigaan. masingmasing kategori trikotomi terbagi menjadi representamen objek, dan interpretan. pada kategori kepertamaan, representamen pada simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka adalah ‘rizal ramli sedang menunjuk dan berkacak pinggang dengan mulut terbuka’ dan objeknya adalah ‘seseorang atau sesuatu’. interpretan berkaitan dan merupakan mediasi antara representamen dan objek semiotik (merrel, 1997: 5). dengan begitu, interpretan pada simbol gesture rizal ramli berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka pada kategori kepertamaan adalah ‘rizal ramli sedang menunjuk dan berkacak pinggang dengan mulut terbuka kepada seseorang atau sesuatu.” pada kategori kekeduaan, simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka. gesture tersebut ditujukan ke arah atas’ dan objeknya adalah ‘seseorang atau sesuatu tersebut membuat rizal ramli marah’. interpretan pada simbol rizal ramli pada kategori kekeduaan adalah ‘rizal ramli sedang menunjuk dan berkacak pinggang dengan mulut terbuka merupakan gesture marah yang ditujukan kepada seseorang yang berada diatas’. pada kategori keketigaan, representamen pada simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka adalah ‘pose rizal ramli mengarah keatas sehingga ada yang dikonstruksi pada perilaku rizal ramli’ dan objeknya adalah ‘seseorang atau sesuatu membuat rizal ramli marah ditandai dengan menunjuk, berkacak pinggang dan mulut terbuka menimbulkan pertengkaran’. interpretan pada simbol gesture rizal ramli sedang ber kacak pinggang, menunjuk dan mulut ter buka pada kategori keketigaan adalah ‘gesture rizal ramli sedang menunjuk dan berkacak pinggang dengan mulut terbuka, meng konstruksi perilaku rizal ramli dipertengkaran dengan seseorang atau sesuatu yang berada diatas’. bagi pembaca, terdapat dua pilihan citra yang dikonstruksi oleh mbm tempo. “mind finds in its semiosic surroundings that which it is capable of constructing, partly in accord with a given set of conventions” (merrel, 1997: 26). pemikiran dari pembaca yang meliputi pengalaman dan kenyataan yang dimiliki pembaca, dapat membuat simbol gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka menjadi simbol yang disepakati/konvensional bahwa citra rizal ramli yang dikonstruksi dari simbol rizal ramli sebagai wayang bukanlah sifat “petarung”. pada kategori kepertamaan simbol tangan sedang memegang tuding dalam sampul majalah, representamen pada simbol tangan sedang memegang tuding adalah ‘tangan sedang memegang tuding’ dan objeknya adalah ‘tangan dalang’. interpretan pada simbol tangan sedang memegang tuding pada kategori kepertamaan adalah ‘tangan yang sedang memegang tuding tersebut merupakan tangan dari dalang.” pada kategori kekeduaan simbol tangan sedang memegang tuding dalam sampul majalah, representamen pada simbol tangan sedang memegang tuding adalah ‘tangan sedang memegang tuding wayang’ dan objeknya adalah ‘tangan dalang digunakan untuk menggerakkan wayang’. interpretan pada simbol tangan sedang memegang tuding pada kategori kekeduaan adalah ‘dalam menggerakkan wayang, tangan dalang memegang tuding pada wayang.” pada kategori keketigaan simbol tangan sedang memegang tuding dalam sampul majalah, representamen pada simbol tangan sedang memegang tuding adalah ‘tangan yang sedang memegang tuding dapat mengendalikan wayang’ dan objeknya adalah ‘tangan dalang sebagai penggerak wayang dapat mengatur sifat dan perilaku wayang’. interpretan pada simbol tangan sedang memegang tuding pada kategori keketigaan adalah ‘tangan dalang memegang tuding wayang dapat mengendalikan wayang, termasuk sifat dan perilaku dari wayang dari awal hingga akhir cerita.” makna dari simbol teks “petarung atau peraung” merupakan simbol pelengkap untuk membuat konstruksi citra rizal ramli 14 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 dalam sampul mbm tempo, citra pada sifat rizal ramli yang akan dipilih oleh pembaca, sehingga pesan yang ingin dikomunikasikan dalam mengkonstruksi citra tidak akan meluas, hanya terbatas pada “petarung atau peraung”. dalam komunikasi visual tidak lepas dari yang namanya tipografi, yang da lam konteks komunikasi visual mencakup pemilihan bentuk huruf, besar huruf, cara, dan teknik penyusunan huruf menjadi kata atau kalimat sesuai dengan karakter pesan yang ingin disampaikan (tinarbuko, 2008: 28). selain itu teks “petarung atau peraung” tidak sejajar tetapi “petarung” terletak disebelah kiri dan “peraung” di tengahtengah sampul. kata “peraung” diletakkan ditengah dan tidak sejajar dengan “petarung” memiliki makna bahwa kata “peraung” lebih penting dari pada “petarung” yang diletakkan di pinggir. pesan yang ingin dikomunikasikan dalam sampul mbm tempo dalam peletakkan tersebut adalah kata “peraung” lebih terpusat daripada “petarung”. pesan yang dikomunikasikan dalam konstruksi teks tersebut selaras dengan simbol-simbol sebelumnya bahwa citra rizal ramli yang ingin disampaikan adalah rizal ramli sebagai “peraung”. gambar 5 teks “peraung” sejajar dengan mulut rizal ramli. pada kategori kepertamaan dari simbol teks dalam sampul majalah, representamen pada simbol teks adalah ‘petarung atau peraung.’ dan objeknya adalah ‘rizal ramli’. interpretan pada simbol teks pada kategori kepertamaan adalah ‘rizal ramli petarung atau peraung.” pada kategori kekeduaan dari simbol teks dalam sampul majalah, representamen pada simbol teks adalah ‘petarung atau peraung merupakan kata yang dikonstruksi dalam sampul tempo’ dan objeknya adalah ‘gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka me rupakan sifat peraung’. interpretan pada simbol teks pada kategori kekeduaan adalah ‘gesture rizal ramli yang sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka adalah sifat yang dikonstruksi dalam sampul tempo.” pada kategori keketigaan dari simbol teks dalam sampul majalah, representamen pada simbol teks adalah ‘petarung atau peraung menjadi pilihan menentukan kata mana yang lebih cocok.’ dan objeknya adalah ‘gesture rizal ramli sedang berkacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka me rupakan sifat petarung atau peraung’. interpre tan pada simbol teks pada kategori ke ketigaan adalah ‘peraung merupakan sifat yang dikonstruksikan untuk dipilih dengan gesture rizal ramli yang sedang ber kacak pinggang, menunjuk dan mulut terbuka.” dalam simbol-simbol yang telah dimaknai dan dikonstruksi, citra rizal ramli yang dikonstruksi oleh mbm tempo adalah rizal ramli sebagai peraung pada cover sebuah majalah sebagai salah satu jenis dari literasi visual yang merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang dapat menumbuhkan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat (miftah, rizal, & anwar, 2016) simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: simbol-simbol yang terdapat pada sampul mbm tempo terbagi menjadi tiga 15 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... kategori simbol utama, yaitu gesture rizal ramli sebagai wayang yang sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka sebagai kemarahan rizal ramli. tangan yang sedang memegang tuding mengendalikan perilaku rizal ramli. teks “petarung atau peraung”, kata “petarung” yang positif dan “peraung” yang negatif. simbol-simbol pada sampul mbm tempo memiliki makna masing-masing. simbol yang pertama adalah simbol gesture rizal ramli sebagai wayang yang sedang berkacak pinggang, menunjuk, dan mulut terbuka. simbol ini menggambarkan pose rizal ramli sedang menunjuk dan berkacak pinggang dengan mulut terbuka, memiliki makna bahwa perilaku rizal ramli sedang berada dipertengkaran dan marah kepada seseorang atau sesuatu yang berada di atas. simbol yang kedua adalah simbol tangan sedang memegang tuding. simbol tangan tersebut merupakan tangan dari dalang dalam pewayangan. simbol tangan wayang sedang memegang tuding menggambarkan bahwa tangan dalang yang memegang tuding wayang dapat mengendalikan wayang, termasuk sifat dan perilaku dari awal hingga akhir cerita. simbol yang ketiga adalah teks “petarung atau peraung” yang menggambarkan bahwa petarung atau peraung merupakan sifat yang dikomunikasikan untuk dipilih dengan pose rizal ramli yang sedang menunjuk, berkacak pinggang, dengan mulut terbuka. ketiga simbol utama tersebut terkonstruksi dan memiliki makna yang akan dibentuk oleh pembacanya terhadap citra rizal ramli pada sampul mbm tempo. maknamakna yang terkandung di dalam simbolsimbol yang terdapat dalam karikatur rizal ramli, pembaca dapat mengartikulasikan ide mengenai sampul mbm tempo bahwa dalam ilmu karikatur dan komunikasi visual. gesture rizal ramli sedang menunjuk, berkacak pinggang, dengan mulut terbuka merupakan perilaku sedang memarahi seseorang atau sesuatu yang berada diatas sehingga tidak sesuai dengan sifat petarung. perilaku tersebut dikendalikan oleh dalang dalam simbol tangan sedang memegang tuding. makna yang didapat dalam teks “petarung atau peraung” memperjelas bahwa citra yang ingin dikonstruksikan oleh mbm tempo terhadap rizal ramli merupakan rizal ramli sebagai “peraung”. berdasarkan hasil penelitian, pem bahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: sebaiknya karikatur dalam sampul mbm tempo mencerminkan dari isi laporan utama yang terdapat dalam mbm tempo, yaitu konflik yang terjadi rizal ramli dengan jusuf kalla dan menteri lainnya saat rapat kabinet setelah sehari menjabat menjadi menko kemaritiman. bukan dengan menampilkan sifat dari rizal ramli “petarung atau peraung” saja. dengan cara menambahkan karikatur jusuf kalla atau menteri lain yang berkonflik dengan rizal ramli. 16 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 daftar pustaka ardianto, elvinaro., lukiati komala, dan siti karlinah. (2004). komunikasi massa: suatu pengantar. bandung: simbiosa rekatama media. atre, sandeep. (2016). observing nonverbal behaviour. new delhi: educreation publishing. ardianto, elvinaro. (2014). metodologi penelitian untuk public relations. bandung: simbiosa rekatama media. budiman, kris. (2011). semiotika visual: konsep, isu, dan problem ikonisitas. yogyakarta: jalasutra. crow, david. (2010). visible signs. switzerland: ava publishing sa. danesi, marcel. (2004). message, signs, and meanings: a basic textbook in semiotics and communication theory. toronto: canadian scholars’ press inc. danesi, marcel. (2002). understanding media semiotics. new york: arnold, a member of the hodder headline group. guigar, brad j. (2005). the everything cartooning book: create unique and inspired cartoons for fun and profit. u.s.a: adams media. groenendael, victoria m. clara. (1987). dalang dibalik wayang. jakarta: pustaka utama grafiti. hadiwinata, bob s. (2002). politik bisnis internasional. yogyakarta: penerbit kanisus. kusrianto, adi. (2007). pengantar desain komunikasi visual. yogyakarta: penerbit andi. komandoko, gamal (2009). bharatayudha: banjir darah di tegal kurusetra. yogyakarta: narasi. kompasiana. (2014). kami tidak lupa indonesia. yogyakarta: pt bentang pustaka. mckay, gary., don dinkmeyer. how you feel is up to you. jakarta: pt grasindo. mcneill, david. (2008). gesture and thought. chicago and london: university of chicago press. merrell, floyd. (1997). peirce, signs, and meaning. toronto, ont.: university of toronto press. miftah, m. n., rizal, e., & anwar, r. k. (2016). pola literasi visual infografer dalam pembuatan informasi grafis ( infografis ). jurnal kajian informasi dan perpustakaan, 4(1), 87–94. mujiyat., koko sondari. (2002). album wayang kulit banjar. jakarta. mulyono, sri. (1989). wayang: asal-usul, filsafat, dan masa depannya. jakarta: pt karya unipres. nassaluka, e. u., hafiar, h., & priyatna, c. c. (2016). model kemitraan pt. holcim indonesia tbk. jurnal profesi humas, 1(1), 22–34. nöth, winfried. (1995). handbook of semiotics. bloomington: indiana university press. nurtyasrini, s., & hafiar, h. (2016). pengalaman komunikasi pemulung tentang pemeliharaan kesehatan diri dan lingkungan di tpa bantar gebang. jurnal kajian komunikasi, 4/2(8), 219– 228. pease, allan., barbara pease. (2016). the definitive book of body language. london: an orion ebook. peirce, charles sanders (c. 1894). “what is a sign?” in the peirce edition project (ed) (1998) the essential peirce, selected philosophical writings. volume 2 (1893 1913). bloomington, in, usa: indiana university press. pp. 4 – 10. permana, r. s. m. (2015). makna tri tangtu di buana yang mengandung aspek komunikasi politik dalam fragmen carita parahyangan. jurnal kajian komunikasi, volume 3,(23), 173–191 17 wildan yusran, hanny hafiar, dan diah fatma sjoraid, analisis semiotik atas sampul majalah tempo ... pramayoza, dede. (2013). dramaturgi sandiwara: potret layar teater populer dalam masyarakat poskolonial. yogyakarta: penerbit ombak. rakhmat, jalaluddin. (1985). psikologi komunikasi. bandung: pt. remaja rosdakarya. reiman, tonya. (2007). the power of body language: how to succeed in every bussiness and social encounter. new york: pocket books. ruslan, rosady. (2014). manajemen public relations & media komunikasi. jakarta: pt raja grafindo persada. rustan, surianto. (2010). huruf, font, dan tipografi. jakarta: pt gramedia pustaka utama. smith, mitchell. (2013). the art of caricaturing. chicago: frederick j. drake & co. sobur, alex. (2006). semiotika komunikasi. bandung: pt. remaja rosdakarya. sobur, alex. (2012). analisis teks media. bandung: pt. remaja rosdakarya. tinarbuko, sumbo. (2008). semiotika komunikasi visual. yogyakarta: jalasutra. tubbs, steward., silvya moss. (2008). human communication: principles and contexts. new york: mcgraw-hill. uno, mien r. (2005). etiket: sukses membawa diri di segala kesempatan. jakarta: pt gramedia pustaka utama. utami, y. s. (2016). pola komunikasi etnis arab dan etnis sunda dalam perkawinan mut’ah di kecamatan pacet kabupaten cianjur. jurnal kajian komunikasi, 4/1, 75–83. weintraub, andrew n. (2004). power plays: wayang golek puppet theater of west java. singapore: center for international studies ohio university. weiss, sarah. (2006). listening to an earlier java. leiden: kitlv press. 18 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 243 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.243-255. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21148 the narration of digital literacy movement in indonesia mery yanti mery.yanti@fisip.unsri.ac.id yusnaini yusnaini@fisip.unsri.ac.id universitas sriwijaya abstract this article aims to analyze the digital literacy movement in indonesia and its determinant using the narrative approach. empirical research is carried out with qualitative content analysis­methods.­the­primary­data­of­the­study­came­from­255­online­news­which­ contained digital literacy keywords that were detected by google search engines and published in trusted online media. secondary data collected from publications of government, private, and civil society organizations related to digital literacy. we use an interactive model and atlas.ti 8 to analyze research data. the results showed that each­actor­had­a­variety­of­views­about­the­definitions­and­situations­that­underlie­ digital literacy problems. the digital literacy movement narrative in indonesia can be explained using the logic of the problem solution results. problem narratives tend to be­based­on­data­from­a­variety­of­data­sources­on­the­profile­and­behavior­of­internet­ users, the development of e-commerce, digital security and crime, digital radicalism, basic competencies of digital literacy, national competitiveness, and the online mass media industry. starting from the problem narrative, the actors proposed the same solution,­namely­strengthening­digital­literacy­of­internet­users,­although­they­differed­ in identifying target groups. the goals of this solution are a reduction in digital crime, an increase in the digital economy, knowledge, digital skills, and digital governance, as well as the birth of practices in the use of information and communication technology that refers to three principles, namely: security principle, economic principles, and social-cultural­principle.­we­identified­four­actors­who­acted­as­victims­in­the­digital­ literacy movement narrative in indonesia: society as a whole, religious institutions, state institutions, population, economic commodities, and market participants. the criminal’s character includes internet users, legal players, government institutions, and politicians. meanwhile, heroes are all actors acting in the digital literacy movement in indonesia. fours factors contributed to digital literacy movement: public participation, commitment and togetherness, shared goals and interests, and a massive, systematic, and synergistic strategy, movement management, and learning process. we discuss the theoretical­and­practical­implications­of­these­findings. keywords: digital competency, digital literacy, internet, narrative approach, social movement. mailto:mery.yanti@fisip.unsri.ac.id mailto:yusnaini@fisip.unsri.ac.id 244 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 narasi gerakan literasi digital di indonesia abstrak artikel ini bertujuan menganalisis gerakan literasi digital di indonesia dan determinannya dengan pendekatan naratif. riset empiris dilaksanakan dengan metode analisis isi kualitatif.­data­primer­penelitian­berasal­dari­255­berita­online­yang­mengandung­kata­ kunci “literasi digital” yang di deteksi mesin pencari google dan dipublikasikan di media online terpercaya. data sekunder dikumpulkan dari publikasi organisasi pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat sipil yang berhubungan dengan literasi digital. analisis data penelitian menggunakan model interaktif dengan bantuan software atlas.ti 8. hasil penelitian menunjukkan setiap aktor memiliki keragaman pandangan tentang definisi­dan­situasi­yang­melatari­masalah­literasi­digital.­alur­cerita­gerakan­literasi­ digital di indonesia bisa dijelaskan menggunakan logika masalah – solusi – hasil. narasi­masalah­cenderung­berbasis­data­dari­beragam­sumber­data­tentang­profil­dan­ perilaku pengguna internet, perkembangan e-commerce, keamanan dan kriminalitas digital, radikalisme digital, kompetensi dasar literasi digital, daya saing bangsa, dan industri media massa daring. bertolak dari narasi masalah, para aktor mengusulkan solusi yang sama, yakni penguatan literasi digital pengguna internet, meski berbeda dalam­ identifikasi­ kelompok­ sasaran.­ hasil­ akhir­ solusi­ ini­ adalah­ berkurangnya­ kriminalitas digital, meningkatnya perekonomian digital, pengetahuan, keterampilan digital, dan digital governance, serta melahirkan praktik-praktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu ke tiga prinsip, yakni: prinsip keamanan, prinsip­ ekonomi,­ dan­ prinsip­ sosio-kultural.­ peneliti­ mengidentifikasi­ empat­ aktor­ yang berperan sebagai korban dalam narasi gerakan literasi digital di indonesia, yakni: masyarakat secara keseluruhan, institusi agama, institusi negara, populasi penduduk, komoditas ekonomi, dan para pelaku pasar. para penjahatnya meliputi pengguna internet, para pelaku pasar berbadan hukum, institusi pemerintah, dan oknum para politisi. sedangkan, pahlawannya adalah semua aktor yang bertindak nyata dalam gerakan literasi digital di indonesia. gerakan literasi digital dipengaruhi empat faktor yakni: partisipasi publik, komitmen dan kebersamaan, tujuan dan kepentingan bersama, dan strategi yang masif, sistematis, dan sinergis, manajemen gerakan, dan proses pembelajaran. peneliti mendiskusikan implikasi teoretis dan praktis temuan ini. kata kunci: gerakan sosial, internet, kompetensi digital, literasi digital, pendekatan naratif pendahuluan menurut hasil survei asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii), dari total penduduk indonesia yang mencapai 256,2 juta orang, pengguna internet mencapai 132,7 juta. jumlah ini tersebar di jawa (65 persen), sumatera (15,7 persen), sulawesi (6,3 persen), kalimantan (5,8 persen), bali dan nusa (4,7 persen), dan papua (2,5 persen). pengguna internet laki-laki mencapai 51,8 persen dan netizens perempuan men capai 48,2 persen (apjii, 2016). perkem bangan ini cukup menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan. dianggap menggembirakan karena sebagian warga negara republik indonesia sudah menikmati kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi be serta manfaat turunnya. hal ini selaras dengan riset-riset sebelumnya yang menunjukkan bagaimana internet memicu lahir nya e-learning (hidayat, 2017: 17–36; knox, 2014: 164–177), e-commerce (ardiansyah, yunizar, & harsanto, 2016: 243–254; astuti & nasution, 2014: 69–88; santosa, 2001: 126– 141), e-procurement (aprizal & purba, 2013: 15–28; harjito, achyani, & payamta, 2015: 61– 82), e-voting (hilbert, 2009: 87–110; kahani, 245 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia 2006: 113–125), dan e-health (coleman, 2014: 1–7; wentink, prieto, de kloet, vliet vlieland, & meesters, 2017: 1–6). tetapi, penetrasi internet yang cukup tinggi juga diiringi dengan lahirnya beragam persoalan sosial baru, misalnya berita hoax, bullying, pornografi, penyebar kebencian, perjudian daring, transaksi seks daring, pencurian informasi, dan sebagainya. beberapa riset sebelumnya sudah mengidentifikasi implikasi negatif internet dengan istilah patologi informasi (bawden & robinson, 2009, 180–191), ketidakadilan digital (robinson et al., 2015, 569–582), masalah sosial global (drori, 2014: 433–450). begitu besarnya dampak beragam persoalan ini bagi kehidupan bangsa indonesia, mendorong pemerintah republik indonesia mengeluarkan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. yang terbaru, sebagai turunan dari undang-undang ini, adalah dibentuknya badan siber dan sandi nasional (bssn) melalui peraturan presiden republik indonesia nomor 53 tahun 2017 dengan tugas utama melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. pemerintah pusat sebetulnya sudah memiliki program untuk meningkatkan literasi digital (ld) para pengguna internet, yakni program internet sehat dan program #siberkreasi. kedua program ini difasilitasi pemerintah, melibatkan banyak pihak dari beragam kalangan, dan bukan inisiatif dari pengguna internet. tetapi, dua program ini tetap saja belum mampu mengelola kompleksitas persoalan ld di tanah air. intinya, pemerintah tetap membutuhkan partisipasi dari para pengguna internet untuk merespons persoalan ld. tetapi, pemerintah sebetulnya membutuhkan informasi awal seperti apa dan bagaimana sesungguhnya tindakan-tindakan nyata yang dilakukan para pengguna internet untuk meningkatkan ld sesama mereka. jika pengetahuan ini bisa dipetakan, maka pemerintah bisa memosisikan diri secara tepat dalam mendukung gerakan ld yang dikelola para pengguna internet dengan prinsip kerelawanan. ide penelitian ini lahir dari semangat dan logika berpikir pragmatis seperti ini. di samping itu, dari sudut pandang akademik, penelitian ini menjadi penting dilaksanakan karena dua hal: pertama, kajian ld lebih banyak dipotret dari sudut pandang e-learning. kedua, penelusuran artikel ilmiah selama lima tahun terakhir (2014-2018) di scopus dengan kata kunci “digital literacy” and “social movement” hanya menampilkan 1 (satu) artikel, yakni artikel emejulu & mcgregor (2016, 1–17). di indonesia, baru ada 2 (dua) artikel yang menjelaskan gerakan ld (lihat, jordana & suwarto, 2017, 167–180; kurnia & astuti, 2017, 167–180). hal ini menunjukkan minimnya perhatian para ilmuwan yang melihat fenomena ld dari sudut pandang teori gerakan sosial. pada titik ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam perdebatan ilmiah tentang ld. ada beberapa penelitian yang telah menggunakan pendekatan naratif untuk menjelaskan gerakan sosial. studi nielsen (2009, 448–468) di india menemukan beragam makna yang diberikan aktor terhadap gerakan sosial yang mereka ikuti. riset clark (2016, 788–804) menelaah gerakan sosial online para feminis di twitter dengan hashtag #whyistayed. di cina, huang (2016, 788–804) meneliti gerakan petisi online yang diinisiasi beberapa warga negara. meskipun sama-sama menggunakan pendekatan naratif, riset ini berbeda dengan studi nielsen (2009, 448–468), clark (2016, 788–804), dan huang (2016, 788–804) karena peneliti menggunakan pendekatan narrative policy framework (mcbeth, jones, & shanahan, 2014). selain itu, objek empiris ketiga riset ini fokus ke gerakan sosial daring, sedangkan ketiga penelitian sebelumnya fokus ke gerakan ld yang terjadi di level dunia nyata. secara teoretis, terminologi literasi memiliki empat makna. pertama, kemampuan membaca dan menulis yang menjadi prasyarat bagi seseorang terlibat 246 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 interaksi sosial. kedua, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. ketiga, merujuk ke kualitas seseorang yang intelek dan berpendidikan sehingga mampu berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas kemasyarakatan, baik di sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. keempat, literasi merupakan karakteristik kelompok sosial atau budaya tertentu (stokes, 2008, 608–616). literasi melekat secara mendalam kehidupan sosial (kalman, 2008, 523–538). ketika lanskap kehidupan sosial berubah, maka literasi juga berubah. hari ini, kehidupan manusia dikonseptualisasikan secara berbeda oleh para ilmuwan, mulai dari information society (webster, 2010, 443– 458)this student edition of the successful handbook of new media has been abridged to showcase the best of the hardback edition, knowledge society (krohn, 2001, 8139–8143), post-industrial society (crouch, 2001, 7347–7351). di era information society, knowledge society, atau post-industrial society, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang dimiliki setiap individu tidak lagi memadai dijadikan prasyarat partisipasi dalam beragam sektor kehidupan sosial. inovasi teknologi komputer dan komunikasi meningkatkan kemampuan manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi secara masif. informasi tidak lagi dipahami hanya sebatas huruf dan angka, tetapi meliputi gambar, suara, dan audio visual yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui beragam media. di era masyarakat informasi, setiap individu berhadapan dengan proses dan media komunikasi yang multimodality (cope & kalantzis, 2009, 164–195) dan karenanya membutuhkan kompetensi multiple literacies (kellner, 2001, 67–81) yang berisi technology literacy (erstad, 2010, 34–41; gamire & pearson, 2006), media literacy (sterling, 2009, 884–887), dan information literacy (godwin, 2006, 268–287; pinto, pulgarín, & escalona, 2014, p. 2.311-2.329). penemuan teknologi internet memungkinkan terjadinya konvergensi ketiga literasi ini. karena internet hanya mengenal data binary atau data digital (1 atau 0), maka ketiga literasi ini sering dianggap sebagai elemen pokok ld (koltay, 2011, 211–221; martin & grudziecki, 2006, 1–19). tetapi, beberapa ilmuwan melihat ld dengan cara yang berbeda. reynolds (2016, 735–762) misalnya, menganggap ld berisi enam elemen pokok yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: create (membuat), manage (mengelola), publish (mempublikasikan), socialize (mensosialisasikan), research (mencari), surf (berselancar). gruszczynska & pountney (2013, 25–36) melihat ld lebih ke persoalan akses, keterampilan, praktik, dan konteks sosio-kultural. sedangkan bulger, mayer, & metzger (2014, 1567–1583) melihat ld sebagai kemampuan membaca dan menulis dengan menggunakan sumber daya daring, menyeleksi sumber daya daring, menyintesiskan informasi menjadi pesan yang koheren, dan mengomunikasikan pesan ke penerima pesan. sudut pandang ld sebagai keterampilan (skill) juga diungkapkan helsper & eynon (2013, 696– 713) yang membagi digital skill ke dalam empat kategori, yakni: critical, social, creative dan technical skills. bagi ilomäki, paavola, lakkala, & kantosalo (2016, 655– 679), digital skill hanya salah satu komponen konsep digital competence. jika ld dijelaskan dengan konsep digital competence, maka ld juga meliputi: (a) kemampuan menggunakan teknologi digital secara bermakna dalam kehidupan sehari-hari; (b) kemampuan mengevaluasi teknologi digital secara kritis; dan (c) motivasi berpartisipasi dalam budaya digital. sementara itu, konsep gerakan sosial merupakan abstraksi tingkat tinggi fenomena sosio-kultural yang kompleks dan mengandung elemen identitas kolektif, kohesi, kontinuitas, jejaring kelompok dan individu, dan tujuan perubahan sosial, organisasi dan struktur politik, emosi, budaya, pengaruh media, dan framing (refle, 2016, 244–245; travaglino, 2014, 1–14). gerakan sosial adalah salah satu bentuk tindakan kolektif yang ada di masyarakat. 247 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia ia bukan tindakan individu, tetapi tindakan beragam individu. sekumpulan individu ini bertindak kolektif karena memiliki tujuan, kepentingan, nilai, atau imagined solidarity (bayat, 2005, 891–908), social consciousness (mcnall, 1986, 3–28), atau belief system (mueller & judd, 1981, 182– 187) yang sama. ide ini tentu saja bertolak belakang dengan argumentasi olson (1971, p. 2) yang menyatakan bahwa setiap individu dalam kolektivitas tertentu tidak akan pernah bertindak untuk mencapai tujuan kolektif, tetapi hanya akan bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya. menurut buechler (1993, 217-235), ada beberapa teori yang berkembang di kalangan sosiolog untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial. yang pertama adalah teori resource mobilization (rm) yang melihat gerakan sosial sebagai sesuatu yang terstruktur dan memiliki pola-pola tertentu sehingga bisa dianalisis dengan konsep dinamika organisasi. gerakan sosial akan efektif ketika memiliki akses ke sumber daya dan di topang sumber manusia yang bermotivasi tinggi. pertemuan dua hal ini akan memicu proses mobilisasi yang mampu melahirkan identitas kolektif. yang kedua, lanjut buechler (1993, 217235), adalah teori perubahan sosial yang bisa kelompokkan menjadi dua jenis, yakni political-centered dan cultural-centered. teori political-centered melihat totalitas masyarakat dengan konsep kapitalisme lanjut. dalam masyarakat seperti ini, kekuasaan bersifat tunggal, sistemis, dan terpusat. gerakan sosial di lihat sebagai varian baru gerakan kelas dan akan bersifat progresif jika beraliansi dengan gerakan kelas. gerakan sosial adalah gerakan politik dan bersifat radikal. sebaliknya, gerakan budaya bersifat apolitis. analisis gerakan sosial fokus ke lokasi dan situasi kontradiktif, kelas menengah, dan kelas-kelas sosial baru. sementara itu, kelompok teori culturaloriented melihat gerakan sosial sebagai ekspresi simbolik, berpotensi menggantikan perjuangan kelas, dan bersifat radikal. sebaliknya, gerakan politik dianggap tidak radikal karena dapat dikooptasi pihak-pihak tertentu. analisis gerakan sosial fokus ke isu, ideologi, dan konstituen non-kelas. metode penelitian ini menggunakan pendekat an analisis isi kualitatif (elo et al., 2014; morgan, 1993) yang dikombinasikan dengan pendekatan narrative policy framework (mcbeth et al., 2014) untuk menganalisis narasi gerakan ld di indonesia. konsekuensinya, empat elemen inti dalam analisis narrative policy framework akan dijadikan sebagai fokus penelitian, yakni: latar (setting), aktor (character), alur cerita (plot), solusi (moral) (mcbeth et al., 2014). data primer penelitian ini berasal dari web berbentuk news (berita) yang mengandung kata kunci frase “literasi digital”. pada 9 januari 2018, google© menampilkan 350 web yang mengandung kata kunci ini. halaman web ini dibuka satu per satu meng gunakan aplikasi safari© versi 11.1.1 (13605.2.8) untuk kemudian disimpan dalam bentuk portable document format (pdf). karena proses duplikasi berita, peneliti hanya mendapatkan 255 dokumen yang diikut sertakan dalam proses analisis data selanjutnya yang menggunakan aplikasi atlas.ti© versi 8.2.4 (559). tahapan analisis data mengikuti tiga tahapan. tahap pertama analisis data adalah pengkodean data. pada fase ini, peneliti membaca narasi teks dengan tujuan mengkode data ke dalam code. proses pengkodean ini mengacu ke fokus penelitian dan menghasilkan kategori-kategori tertentu yang siap dianalisis lebih jauh. di tahap kedua, peneliti akan menampilkan data yang sudah diolah dengan bantuan atlas.ti©. di tahap ketiga, peneliti akan menunjukkan dan mendiskusikan temuan penelitian. satuan analisis penelitian ini adalah lembaga, organisasi, atau institusi. meskipun yang bertindak di lapangan adalah individu, tetapi tindakan individu dianggap mencerminkan perilaku lembaga, organisasi, atau institusi. sedangkan data sekunder dikumpulkan dari publikasi organisasi pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat sipil yang berhubungan dengan ld. bentuk data sekunder bisa 248 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 berupa jurnal ilmiah, laporan atau berita resmi lembaga. hasil dan pembahasan struktur narasi gerakan literasi digital latar latar adalah situasi kehidupan sosial manusia yang melahirkan masalah ld. setiap aktor, karena perbedaan afiliasi organisasi, sudut pandang, dan kepentingan jangka panjang, memiliki keragaman pandangan tentang situasi hari ini yang melahirkan masalah ld. hasil coding data primer dengan atlas.ti© versi 8 menunjukkan bahwa aktor pemerintah cenderung melihat kesenjangan digital, radikalisme, kriminalitas digital, konten negatif, dan rendahnya ld sebagai situasi yang mendorong perlunya gerakan ld. sementara itu, aktor korporasi swasta mengidentifikasi kesenjangan edukasi ld, rendahnya kewirausahaan digital, rendahnya pembayaran digital, rendahnya transaksi keuangan digital, kesenjangan digital anak, dan kesenjangan teknologi digital sebagai masalah yang harus diintervensi dengan ld. berbeda dengan kedua aktor ini, para pelaku masyarakat sipil hanya mengidentifikasi empat masalah yang melahirkan gerakan digital yakni: pergeseran minat baca ke informasi digital, rendahnya e-commerce, kesenjangan digital, maraknya konten negatif, dan rendahnya ld penduduk indonesia. terlepas dari definisi setiap istilah yang menggambarkan situasi masalah internet di indonesia yang berhasil di identifikasi para aktor gerakan ld, setiap istilah ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkoneksi satu dengan yang lainnya. koneksi ini bisa bersifat kausalitas (misalnya, maraknya konten negatif disebabkan karena rendahnya ld), asosiatif (misalnya, radikalisme agama berasosiasi dengan rendahnya ld), dan indikatif (misalnya, rendahnya transaksi pembayaran digital merupakan indikator perkembangan e-commerce). jika disederhanakan, maka situasi masalah internet di indonesia direpresentasikan dua istilah, yakni: adanya kesenjangan digital dan rendahnya ld yang saling berasosiasi. jika ld adalah arus utama, maka terdapat tiga arus kecil yang mengalir di sepanjang arus utama ini, yakni: e-learning, e-commerce, dan e-security, yang memiliki alur cerita sendiri. alur cerita dalam konteks gerakan ld, meski setiap aktor memiliki cara dan narasi yang berbeda tatkala mengonstruksi narasi gerakan ld, tetapi alur cerita mereka memiliki kesamaan, yakni: masalah, solusi, dan hasil. alur cerita ini mengikuti cara berpikir sistem yang terdiri atas komponen input, proses, output, dan umpan balik. awal cerita aktor selalu dimulai dengan data ilmiah, baik yang berhubungan dengan tingkat penetrasi tik maupun perilaku pengguna internet di indonesia. sumber data nya berasal dari 18 (delapan belas) lembaga, baik institusi pemerintah, semipe merintah, universitas, asosiasi korporasi, korporasi bisnis, organisasi masyarakat sipil, maupun organisasi internasional. peng guna data ini bisa berasal dari institusi pemerintah, masyarakat sipil, korporasi, atau individu. substansi data yang digunakan pengguna data meliputi beberapa tema, yakni: profil dan perilaku pengguna internet, perkembangan e-commerce, keamanan dan kriminalitas digital, radikalisme digital, kompetensi literasi dasar, daya saing bangsa, dan industri media massa daring. data profil dan perilaku pengguna internet yang diproduksi apjii paling banyak digunakan para pemangku kepentingan ld di indonesia. inti data apjii adalah tingginya penetrasi internet di indonesia yang dipersepsikan beragam pemangku kepentingan melahirkan banyak masalah di tengah masyarakat. bertolak dari persepsi tentang masalah, para aktor kemudian menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah. solusi solusi adalah pesan moral para aktor dalam narasi ld. semua aktor sepakat bahwa meningkatkan kualitas ld adalah kata kunci untuk mengelola beragam persoalan yang 249 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia muncul akibat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di tanah air. perbedaannya hanya terletak pada istilah kelompok sasaran. ada yang menggunakan istilah pengguna internet, warga negara, komunitas, guru dan pelajar, polisi, masyarakat, anakanak dan generasi muda, penduduk, pelaku usaha umkm. perbedaan ini menunjukkan keragaman fokus para aktor dalam mengelola persoalan ld di indonesia. perbedaan juga terlihat dalam aspek hasil yang diharapkan. peneliti mengidentifikasi empat tema hasil yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan ld di indonesia, yakni: kriminalitas digital (misalnya, radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, berita palsu, perundungan, pornografi), per ekonomi an digital (misalnya, keuangan mikro digital, pembayaran digital, e-commerce, cashless society), pengetahuan dan keterampilan digital (misalnya, teknik meng onsumsi, produksi, dan distribusi infor masi digital), dan digital governance (misalnya, regulasi, penegakkan hukum, dukung an kebijakan). terkait dengan empat tema ini, tema pengetahuan dan keterampilan digital menjadi tema dominan yang disoroti para pemangku kepentingan. karakter menurut mcbeth, jones, & shanahan (2014), setiap narasi kebijakan minimal mengandung tiga karakter, yakni korban (tokoh yang disakiti), penjahat (tokoh yang menyakiti), dan pahlawan (tokoh yang membantu korban atau membasmi penjahat). dari hasil coding, kami menemukan empat kategori korban penetrasi tekno logi informasi dan komunikasi berbasis internet yang dipersepsikan para pe mangku kepentingan, yakni: masyarakat se cara keseluruhan, institusi agama, institusi negara, populasi penduduk (generasi muda dan anak-anak), komoditas ekonomi (buku cetak dan aplikasi media sosial), dan para pelaku pasar (pengusaha toko buku konvensional dan perusahaan pengembang aplikasi media sosial). semua aktor yang disebutkan di atas, baik dari unsur pemerintah (badan nasional penanggulangan terorisme, kantor staf presiden, kementerian informasi dan komuni kasi, kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan kepolisian republik indonesia), korporasi (bank negara indonesia, indosat ooredoo, pt. amartha mikro fintek, telkomsel, tokopedia), dan masyarakat sipil (siberkreasi, aliansi jurnalis independen, asosiasi e-commerce indonesia, ict watch, jaringan penggiat literasi digital, majelis ulama indonesia, muhammadiyah, nahdhatul ulama, yayasan cinta anak bangsa, dan yayasan taman baca inovator), me miliki karakter sebagai pahlawan karena melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan korban penetrasi teknologi informasi dan komunikasi digital. predikat kepahlawanan yang dimiliki seluruh aktor ini tidak terlepas dari strategi kominfo yang berusaha merangkul seluruh elemen bangsa (misalnya melalui program siberkreasi dan mudamudigital) untuk membersihkan udara digital di tanah air dari ujaran kebencian, pornografi, berita palsu, perundungan, radikalisme, dan terorisme melalui beragam aktivitas penguatan ld pengguna internet. meski kominfo memiliki sumber daya lebih banyak dibandingkan dengan aktor lainya, tetapi mereka tetap kewalahan untuk mengatasi masif nya penyebaran konten negatif di internet. sebab, ujung tombak penyebaran konten negatif ada di ujung jari para pengguna internet yang setiap saat bisa memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi ribuan informasi dari internet dan media sosial. determinan gerakan literasi digital untuk mengidentifikasi determinan gerakan ld, peneliti meng-coding seluruh pernyataan informan yang secara implisit mengandung logika sebab-akibat ke dalam kategori tertentu. dalam setiap pernyataan ini, gerakan ld diposisikan sebagai variabel bebas (variabel akibat), sedangkan variabel terikat (variabel sebab) adalah substansi pernyataan informan. di tahap pertama atau 250 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 populer disebut dengan open coding, peneliti mendapatkan beberapa kategori yang sama dan berbeda. kategori/konsep yang sama dijadikan satu kategori, sedangkan kategori yang berbeda tetap dibiarkan berbeda. hasil penyederhanaan ini menghasilkan tiga belas kategori. peneliti menelaah lebih jauh hubungan antar kategori dengan mengacu ke konteks awal kategori/konsep di data penelitian. pada tahap ini, peneliti berusaha melihat: (a) apakah hubungan antar kategori bersifat kausalitas/sebab-akibat (jika x maka y); (a) apakah hubungan antar kategori bersifat non-kausalitas karena, misalnya, kategori tertentu merupakan atribut dari kategori lainnya. proses analisis ini menghasilkan temuan bahwa gerakan ld dilahirkan cyber gover nance. secara sederhana, konsep cyber governance dapat dimaknai sebagai interaksi beragam aktor (pemerintah, para pelaku pasar, dan masyarakat sipil) dalam mengelola dunia digital di indonesia. dalam cyber governance, meski aktor pemerintah bukan aktor tunggal, tetapi ia memiliki posisi strategis karena institusi pemerintah yang memiliki legitimasi politik untuk menjalankan peran-peran sebagai regulator. dalam beberapa kasus, seperti ditunjukkan kasus pemblokiran, institusi pemerintah bisa bersifat koersif dengan alasan melindungi kepentingan publik yang lebih luas. di indonesia, institusi pemerintah ini direpresentasikan oleh kementerian informasi dan komunikasi republik indonesia (kominfo). realitas empiris dunia digital di tanah air yang dipenuhi konten negatif mendorong kominfo untuk memfasilitasi terbentuknya gerakan ld yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta fokus di sektor hulu, kecuali infrastruktur fisik (misalnya, proyek palapa ring), pembuatan regulasi dan kebijakan (misalnya, undang – undang perlindungan data pribadi yang saat ini masih di bahas pemerintah dengan dpr ri), pengawasan (misalnya, pemantauan konten negatif di internet melalui mesin sensor), dan pembangunan ekosistem digital (misalnya, ekosistem e-commerce, finance technology, e-learning, e-health) yang tetap dimotori institusi pemerintah bekerja sama dengan beragam pihak. gerakan ld yang diinisiasi kominfo ini akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran individu tatkala memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang lebih aman, beradab, berdaya, beretika, bermakna, bermanfaat, bermartabat, bijak, cerdas, demokratis, kritis, positif, produktif, dan sehat. gerakan ini diharapkan dapat melahirkan kurikulum digital yang dapat dijadikan pedoman bagi proses transfer nilai dan pengetahuan ilmiah tentang dunia digital ke beragam elemen penduduk indonesia di pelbagai jenjang dan tipe pendidikan. meski difasilitasi kominfo, misalnya program siberkreasi dan program mudamudi gital, pihak pemerintah berupaya meminimalkan pendekatan hierarki dan memaksimalkan pendekatan kerelawanan untuk mengelola gerakan ld di tanah air. kata kunci keberhasilan gerakan ld berbasis kerelawanan, seperti diungkapkan banyak informan penelitian, terletak pada tema kolaborasi para pemangku kepentingan. data lapangan mengungkapkan bahwa kolaborasi banyak pihak dalam konteks gerakan ld memiliki beberapa atribut yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: (a) partisipasi publik; (b) komitmen dan kebersamaan; (c) tujuan dan kepentingan bersama; (d) strategi yang masif, sistematis, dan sinergis; (d) manajemen gerakan; dan (e) proses pembelajaran. jika dihubungkan dengan teori gerakan sosial, gerakan ld di indonesia sudah layak disebut sebagai gerakan sosial karena memiliki beberapa elemen kunci dalam konsepsi teoretis gerakan sosial yang dikemukakan para ilmuwan, yakni: jejaring kelompok dan individu, tujuan perubahan sosial, budaya, framing, organisasi dan struktur politik (refle, 2016, 244–245; travaglino, 2014, 1–14), dan kesadaran sosial (mcnall, 1986, 3–28). selain itu, gerakan ld di indonesia lebih berorientasi kultural karena berusaha mengintervensi proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi digital yang sarat dengan ekspresi 251 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia simbolik (misalnya, melalui meme digital), klaim identitas (misalnya, pelaku teror, lgbt, kelompok radikal, tentara digital), pertarungan wacana (misalnya, perang tagar antara kelompok #2019gantipresiden dengan kelompok #jokowi2periode dan #2019tetapjokowi), dan tekanan konformitas (misalnya, penggunaan tik harus memperhatikan nilai-nilai ketimuran yang dimiliki bangsa indonesia). sementara itu, terkait dengan teori ld, para pelaku gerakan ld di indonesia sepakat bahwa penetrasi tik di tanah air telah melahirkan proses komunikasi yang multimodal dan membutuhkan kompetensi multi literasi, baik literasi teknologi, literasi media, atau literasi informasi (cope & kalantzis, 2009; erstad, 2010; gamire & pearson, 2006; godwin, 2006; kellner, 2001; pinto et al., 2014). berbeda dengan para ilmuwan yang hanya melihat ld hanya sebagai akses, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mengelola sumber daya digital (bulger et al., 2014; gruszczynska & pountney, 2013; helsper & eynon, 2013; ilomäki et al., 2016; reynolds, 2016), gerakan ld di indonesia menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai yang direpresentasikan tiga prinsip, yakni: prinsip keamanan, prinsip ekonomi, dan prinsip sosio-kultural. berbeda dengan riset nielsen (2009, 448–468) yang mengelompokkan narasi berdasarkan tipe naratornya, peneliti mengelompokkan narasi berdasarkan jenis elemen narasi. tetapi, hasil penelitian ini menguatkan temuan nielsen (2009, 448– 468) perihal narasi yang tumpang tindih, meski penelitian ini tidak menemukan ketegangan dan proses negosiasi yang disebabkan oleh narasi yang tumpang tindih. sebaliknya, narasi yang tumpang tindih ini semakin memfasilitasi beragam aktor untuk berkolaborasi. terakhir, gerakan ld di indonesia tidak hanya terjadi di dunia daring, tetapi juga dunia nyata. riset ini sebetulnya lebih fokus ke aktivitas gerakan di dunia nyata dan kurang memberikan perhatian ke dunia daring. oleh karena itu, peneliti tidak bisa memberikan komentar banyak terhadap hasil penelitian clark (2016, 788–804) dan huang (2016, 788–804) yang memfokuskan diri ke gerakan sosial di dunia daring. simpulan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan ld di indonesia dan determinannya dengan pendekatan naratif. hasil penelitian menunjukkan setiap aktor memiliki keragaman pandangan tentang latar (situasi kehidupan sosial) yang melahirkan masalah dan definisi masalah ld. jika disederhanakan, maka situasi masalah internet di indonesia direpresentasikan dua istilah, yakni: adanya kesenjangan digital dan rendahnya ld yang saling berasosiasi. jika ld adalah arus utama, maka terdapat tiga arus kecil yang mengalir di sepanjang arus utama ini, yakni: e-learning, e-commerce, dan e-security, yang memiliki alur cerita sendiri. alur cerita ld di indonesia bisa mengikuti logika masalah – solusi – hasil. narasi masalah yang dikonstruksi para aktor cenderung berbasis data dari beragam sumber data tentang profil dan perilaku pengguna internet (rasa percaya terhadap data, penggunaan media sosial), perkembangan e-commerce, keamanan dan kriminalitas digital, radikalisme digital, kompetensi literasi dasar, daya saing bangsa, dan industri media massa daring. bertolak dari narasi masalah, para aktor mengusulkan solusi yang sama, yakni penguatan ld, meski berbeda dalam identifi kasi kelompok sasaran. hasil akhir solusi ini adalah berkurangnya kriminalitas digital, meningkatnya perekonomian digital, pengetahuan, keterampilan digital, dan digital governance, serta melahirkan praktikpraktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu ke tiga prinsip, yakni: prinsip keamanan (sehat dan aman), prinsip ekonomi (berdaya, bermanfaat, produktif ), dan prinsip sosio-kultural (beradab, beretika, bermakna, bermartabat, bijak, cerdas, demokratis, kritis, positif ). secara umum, ada logika kausalitas yang terkandung dalam alur cerita ld di indonesia yang dibangun para aktor. 252 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 peneliti mengidentifikasi empat aktor yang berpredikat sebagai korban dalam narasi ld di indonesia, yakni: masyarakat secara keseluruhan, institusi agama, institusi negara, populasi penduduk, komoditas ekonomi, dan para pelaku pasar. para penjahatnya meliputi pengguna internet (baik perorangan maupun kelompok terorganisir dengan motif non-ekonomi), para pelaku pasar berbadan hukum (para pengembang aplikasi berbasis android), institusi pemerintah, dan oknum para politisi. sedangkan, pahlawannya adalah semua aktor (pemerintah, korporasi bisnis, dan masyarakat sipil) yang bertindak nyata (perorangan atau kolaboratif ) untuk menanggulangi persoalan ld di indonesia. karena gerakan ld bersifat kolaboratif, maka ada empat determinan yang mempengaruhi proses ini, yakni: partisipasi publik, komitmen dan kebersamaan, tujuan dan kepentingan bersama, dan strategi yang masif, sistematis, dan sinergis, manajemen gerakan, serta proses pembelajaran. terkait dengan upaya penguatan ld pengguna internet di indonesia, penelitian ini merekomendasikan agar tiga prinsip (keamanan, ekonomi, dan sosio-kultural) yang dihasilkan penelitian ini dapat diadopsi para pemangku kepentingan sebagai salah satu isi materi penguatan ld pengguna internet di indonesia. selain itu, meski gerakan ld di indonesia terjadi di dunia nyata dan dunia daring, tetapi peneliti hanya memfokuskan diri ke aktivitas gerakan ld di dunia nyata, maka ke depan, perlu ada penelitian khusus untuk menganalisis narasi gerakan ld di dunia daring. fenomena kolaborasi aktor dalam gerakan ld juga dapat ditelaah lebih jauh dengan perspektif teoretis berbasis jejaring, misalnya social network analysis (scott, 1988; wasserman & faust, 1994), policy network (blom-hansen, 1997; dowding, 1995), atau collaborative management (agranoff, 2006; kapucu & demiroz, 2011), sehingga pengetahuan ilmiah tentang gerakan ld semakin utuh dan membantu banyak pihak untuk menguatkan ld pengguna internet di indonesia. daftar pustaka agranoff, r. (2006). inside collaborative networks: ten lessons for public managers. public administration review, 66(s1), 56–65. https://doi. org/10.1111/j.1540-6210.2006.00666.x aprizal, a., & purba, j. r. t. (2013). akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan e-procurement di kota pangkalpinang. jkap (jurnal kebijakan dan administrasi publik), 17(1), 15–28. ardiansyah, m. k. i., yunizar, y., & harsanto, b. (2016). shari’ah-compliant e-commerce models and consumer trust. al-iqtishad: journal of islamic economics, 8(2), 243–254. https://doi. org/10.15408/aiq.v8i2.2913 asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii). (2016). laporan survey penetrasi internet indonesia. jakarta, indonesia: asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii). astuti, n. c., & nasution, r. a. (2014). technology readiness and e-commerce adoption among entrepreneurs of smes in bandung city, indonesia. gadjah mada international journal of business, 16(1), 69–88. bawden, d., & robinson, l. (2009). the dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies. journal of information science, 35(2), 180–191. https://doi. org/10.1177/0165551508095781 bayat, a. (2005). islamism and social movement theory. third world quarterly, 26(6), 891–908. https://doi. org/10.1080/01436590500089240 blom-hansen, j. (1997). a ‘new institutional’ perspective on policy networks. public administration, 75, 669–693. buechler, s. m. (1993). beyond resource mobilization? emerging trends in social movement theory. the sociological quarterly, 34(2), 217–235. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1993. tb00388.x 253 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia bulger, m. e., mayer, r. e., & metzger, m. j. (2014). knowledge and processes that predict proficiency in digital literacy. reading and writing, 27(9), 1567–1583. https://doi.org/10.1007/s11145-0149507-2 clark, r. (2016). “hope in a hashtag”: the discursive activism of #whyistayed. feminist media studies, 16(5), 788–804. https://doi.org/10.1080/14680777.2016. 1138235 coleman, a. (2014). migration from resource based to knowledge based strategy for e-health implementation in developing countries. journal of communication [delhi], 5(1), 1–7. https://doi.org/10.108 0/0976691x.2014.11884819 cope, b., & kalantzis, m. (2009). “multiliteracies”: new literacies, new learning. pedagogies: an international journal, 4(3), 164–195. https://doi. org/10.1080/15544800903076044 crouch, c. (2001). industrial society/postindustrial society: history of the concept. in n. j. smelser & p. baltes (eds.), international encyclopedia of the social & behavioral sciences (7347– 7351). oxford: elsevier. https://doi. org/10.1016/b0-08-043076-7/00126-1 dowding, k. (1995). model or metaphor? a critical review of the policy network approach. political studies, 43(1), 136–158. https://doi. org/10.1111/j.1467-9248.1995.tb01705.x drori, g. s. (2014). the internet as a global social problem. handbook of social problems: a comparative international perspective. https://doi. org/10.4135/9781412973526.n25 elo, s., kääriäinen, m., kanste, o., pölkki, t., utriainen, k., & kyngäs, h. (2014). qualitative content analysis. sage open, 4(1), 215824401452263. https:// doi.org/10.1177/2158244014522633 emejulu, a., & mcgregor, c. (2016). towards a radical digital citizenship in digital education. critical studies in education. paterson’s land, moray house school of education, university of edinburgh, uk: routledge. https://doi.org/10.1080 /17508487.2016.1234494 erstad, o. (2010). conceptions of technology literacy and fluency. in p. peterson, e. baker, & b. mcgaw (eds.), international encyclopedia of education (34– 41). oxford: elsevier. https://doi. o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / b 9 7 8 0 0 8 0 4 4 8 9 4 7.00694-1 gamire, e., & pearson, g. (2006). tech tally: approaches to assessing technological literacy. (e. gamire & g. pearson, eds.), literacy. washington d.c., usa: the national academics press. godwin, p. (2006). information literacy in the age of amateurs. innovation in teaching and learning in information and computer sciences, 5(4), 268–287. https://doi.org/10.11120/ ital.2006.05040268 gruszczynska, a., & pountney, r. (2013). developing the concept of digital literacy in the context of schools and teacher education. enhancing learning in the social sciences, 5(1), 25–36. https://doi.org/10.11120/ elss.2013.05010025 harjito, y., achyani, f., & payamta. (2015). implementasi e-procurement ditinjau dari kesuksesan sistem teknologi informasi dengan menggunakan model delone dan mclean. jurnal ekonomi dan bisnis, xviii(1), 61–82. helsper, e. j., & eynon, r. (2013). distinct skill pathways to digital engagement. european journal of communication, 28(6), 696–713. https://doi. org/10.1177/0267323113499113 hidayat, a. n. (2017). e-learning implementation in islamic education innovation. hunafa: jurnal studia islamika, 14(1), 17–36. https://doi. org/10.24239/jsi.v14i1.460.17-36 hilbert, m. (2009). the maturing concept of e-democracy: from e-voting and 254 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 online consultations to democratic value out of jumbled online chatter. journal of information technology and politics, 6(2), 87–110. https://doi. org/10.1080/19331680802715242 huang, v. g. (2016). speaking out: testimonial narratives of chinese cyberpetitioners under networked authoritarianism. discourse, context and media, 14, 18–27. https://doi. org/10.1016/j.dcm.2016.09.002 ilomäki, l., paavola, s., lakkala, m., & kantosalo, a. (2016). digital competence – an emergent boundary concept for policy and educational research. education and information technologies, 21(3), 655–679. https:// doi.org/10.1007/s10639-014-9346-4 jordana, t. a., & suwarto, d. h. (2017). pemetaan program literasi digital di universitas negeri yogyakarta. informasi: kajian ilmu komunikasi, 47(2), 167–180. kahani, m. (2006). experiences in e-voting. journal of e-government, 2(3), 113–125. https://doi.org/10.1300/j399v02n03_06 kalman, j. (2008). beyond defenition: central concepts for understanding literacy. international review of education, 54(5– 6), 523–538. https://doi.org/10.1007/ s11159-008-9104-1 kapucu, n., & demiroz, f. (2011). measuring performance for collaborative public management using network analysis methods and tools. public performance & management review, 34(4), 549–579. h tt p s : / / d o i . o rg / 1 0 . 275 3 / p m r 15 3 0 9576340406 kellner, d. (2001). new technologies/new literacies: reconstructing education for the new millennium. international journal of technology and design education, 11(1), 67–81. https://doi. org/10.1023/a:1011270402858 knox, j. (2014). digital culture clash: “massive” education in the e-learning and digital cultures mooc. distance education, 35(2), 164–177. https://doi. org/10.1080/01587919.2014.917704 koltay, t. (2011). the media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. media, culture & society , 33(2), 211–221. https://doi. org/10.1177/0163443710393382 krohn, w. (2001). knowledge societies. in n. j. smelser & p. baltes (eds.), international encyclopedia of the social & behavioral sciences (8139–8143). oxford: elsevier. https://doi.org/10.1016/b0-08-0430767/03190-9 kurnia, n., & astuti, s. i. (2017). peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegaitan, kelompok sasaran dan mitra. informasi: kajian ilmu komunikasi, 47(2), 149–166. martin, a., & grudziecki, j. (2006). digeulit: concepts and tools for digital literacy development. innovation in teaching and learning in information and computer sciences, 5(4), 249–267. https://doi.org/10.11120/ ital.2006.05040249 mcbeth, m., jones, m., & shanahan, e. (2014). the narrative policy framework. in p. a. sabatier & c. m. weible (eds.), theories of the policy process (third, 225–266). philadelphia, usa: westvew press. mcnall, s. g. (1986). class analysis and social movement theory: toward a synthesis. mid-american review of sociology, 11(2), 3–28. morgan, d. l. (1993). qualitative content analysis: a guide to paths not taken. qualitative health research, 3(1), 112–121. https://doi. org/10.1177/104973239300300107 mueller, c. m., & judd, c. m. (1981). belief constraint and belief consensus: toward an analysis of social movement ideologies a research note. social forces, 60(1), 182–187. nielsen, k. b. (2009). four narratives of 255 mery yanti dan yusnaini, the narration of digital literacy movement in indonesia a social movement in west bengal. south asia: journal of south asia studies, 32(3), 448–468. https://doi. org/10.1080/00856400903374335 olson, m. (1971). the logic of collective action: public goods and the theory of groups. london, u.k: harvard university press. pinto, m., pulgarín, a., & escalona, m. i. (2014). viewing information literacy concepts: a comparison of two branches of knowledge. scientometrics, 98(3), 2311–2329. https://doi.org/10.1007/ s11192-013-1166-6 refle, j.-e. (2016). what is a social movement? social movement studies, 15(2), 244– 245. https://doi.org/10.1080/14742837.2 015.1027765 reynolds, r. (2016). defining, designing for, and measuring “social constructivist digital literacy” development in learners: a proposed framework. educational technology research and development, 64(4), 735–762. https:// doi.org/10.1007/s11423-015-9423-4 robinson, l., cotten, s. r., ono, h., quanhaase, a., mesch, g., chen, w., … stern, m. j. (2015). digital inequalities and why they matter. information, communication & society, 18(5), 569– 582. https://doi.org/10.1080/136911 8x.2015.1012532 santosa, s. (2001). the application of e-commerce in shipping warehousing industri. jurnal akuntansi & keuangan, 3(2), 126–141. scott, j. (1988). social network analysis. sociology, 22(1), 109–127. https://doi. org/10.1177/0038038588022001007 sterling, c. (2009). encyclopedia of journalism. encyclopedia of journalism. 2455 teller road, thousand oaks california 91320 united states: sage publications, inc. https://doi.org/10.4135/9781412972048 stokes, w. (2008, december). literacy. in n. j. salkind & k. rasmussen (eds.), encyclopedia of educational psychology (vol. 2, 608–616). thousand oaks, ca: sage publications. travaglino, g. a. (2014). social sciences and social movements: the theoretical context. contemporary social science, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/21582 041.2013.851406 wasserman, s., & faust, k. (1994). social network analysis: methods and application. cambridge, uk: cambridge university press. webster, f. (2010). the information society revisited. in l. a. lievrouw & s. livingstone (eds.), handbook of new media: social shaping and social consequences of icts (307–327). london: sage publication ltd. https:// doi.org/10.4135/9781446211304 wentink, m. m., prieto, e., de kloet, a. j., vliet vlieland, t. p. m., & meesters, j. j. l. (2017). the patient perspective on the use of information and communication technologies and e-health in rehabilitation. disability and rehabilitation: assistive technology, 0(0), 1–6. https://doi.org/10.1080/17483 107.2017.1358302 j-informasi 2021 n0 1.indd 169 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp. 169194, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.40170. 169-194 structural equation modeling of internet of things (iot) adoption for indonesian village-owned enterprises (bumdes) bustami usman department of government studies, universitas syiah kuala, indonesia bustami. usman@unsyiah.ac.id ilham sentosa universiti kuala lumpur (unikl) business school, malaysia ilham@unikl.edu.my febri nurrahmi department of communication studies, universitas syiah kuala, indonesia febri. nurrahmi@unsyiah.ac.id abstract this study seeks to examine the antecedents of internet of things (iot) intention and adoption of indonesian village-owned enterprises (badan usaha milik desa, bumdes) by applying the technology acceptance model (tam). the respondents comprised 237 managers and staff of bumdes in aceh, indonesia. a questionnaire was designed to examine perceived usefulness of iot on the product and service empowerment, perceived ease of use of iot, and perceived credibility on iot, intention to use the technology, and adoption of iot to the community empowerment in the village setting. the data were analyzed using 170 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 partial least squares structural equation modeling (pls-sem). the generated model of iot showed three significant direct paths between perceived usefulness, perceived credibility on the iot, and intention as well as between intention and adoption. the re-specified model of iot adoption indicated two significant direct paths (perceived usefulness to intention and intention to adoption) and introduced three new paths (direct paths from perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived credibility to adoption). the final model also established partial mediating effects of intention between perceived usefulness, perceived ease of use, and iot adoption. this study suggests the relevance of tam to explain iot adoption in indonesian village-owned companies. keywords: public sector management, structural equation modeling (sem), iot adoption, indonesian village-owned enterprises (bumdes), technology acceptance model. introduction internet of things (iot) has become an increasingly important topic in this modern society. according to rayes and salam (2019), iot is defined as “the network of things, with clear element identification, embedded with software intelligence, sensors, and ubiquitous connectivity to the internet.” in other words, iot includes electronic devices that are able to connect to the internet and share data with other internet-enabled devices. with the increasing use of internet and social media, the need to adopt iot in business has also been enhanced. iot is essential in advancing economic growth (popescu, 2015) by increasing the revenue of the supply chain (yan, 2017). considering its importance for the macro-economy, a number of governments around the world started to introduce policies to encourage the adoption of iot across various organizations in various industries. however, adopting iot requires enormous investment and digital literacy. therefore, many businesses have struggled to adopt iot, especially small and medium enterprises (smes) (zaidi & faizal, 2017). iot is more prevalent in major global cities where many big firms are located, making them significant drivers of urban development (florida, 2002). a similar trend is also prevalent in indonesia. such a trend is supported by the number of internet users in indonesia that has increased tremendously in recent years. as of december 2019, indonesia is positioned as the fourth largest 171 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) internet user in the world, with 171.26 million internet users (statista, 2020). this indicated a tremendous potential for iot markets in indonesia. however, the survival of iot in this millennium mostly depends on how information technology (it) has been used in daily operations. information communication technology (ict) is something that must be learned and practiced by iot’s users. a certain level of iot literacy is needed, especially in the use of the internet for business enhancement. this study specifically examines the adoption of iot by one of smes in indonesia, namely village-owned companies (bumdes). this business entity is a form of small and medium scale enterprises at the village level (lubis, rustam, & muda, 2017) and is similar in nature to state-owned companies (bumn) and local government-owned companies (bumd) (zulpahmi, badaruddin, & humaizi, 2020). as regulated in village law no. 6/2014, bumdes is a business entity owned by the government and society at the village level or inter-village cooperation mechanism of formation through village deliberations. it is a village business institution managed by the community and village administration in an effort to strengthen the village economy and is formed based on the needs and potential of the village (zulpahmi et al., 2020). bumdes is a pillar of rural economic activity in the village, which functions as a social institution and commercial institution (srirejeki, 2018). bumdes plays a significant part in community economic empowerment at the village level. in the context of indonesia, the government of indonesia has launched a smart village program encouraging all stakeholders at the village level, including bumdes, to integrate digital technologies into all sectors in villages (nurchim & nofikasari, 2018). such a requirement to adopt iot is challenging for bumdes operating in rural areas. the number of people accessing the internet in rural areas is 50% lower than in urban areas, followed by the lack of digital skills and literacy among rural internet users compared to those in urban areas (hadi, 2018). on the other hand, previous research has indicated that the adoption of technology has improved the performance of smes (abd rahman, kamarulzaman, & sambasivan, 2013), such as bumdes. considering that this business entity is a new economic institution operating in rural areas and still needs a strong foundation for iot adoption, this area has emerged as a necessary topic to be investigated. however, no attention has been paid to assess the adoption of iot in bumdes. previous works on iot adoption were conducted in other countries (ibrahim, 2018; jaafreh, 2018; kim, park, & choi, 2017), leaving the determinants of iot adoption in 172 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 bumdes understudied. therefore, this study aims to determine the factors affecting the iot adoption in bumdes by adopting the technology acceptance model. it attempts to investigate the empirical relationships between perceived usefulness, ease of use, credibility, and iot adoption. additionally, this study also investigates the mediating effect of intention on those relationships. by using the technology acceptance model (tam), the results of this study are expected to fill a research gap by revisiting the relevance of tam to explain iot adoption in bumdes. the findings are intended to inform bumdes stakeholders to improve the adoption of iot in their enterprises. literature review technology acceptance model davis (1989) proposed the conceptual model for technology acceptance, called the technology acceptance model (tam). tam was put forward to explain the determinants of user behavior towards information technology (saade, nebebe, & tan, 2007). tam suggests that the user’s intention to use to adopt technology can be explained by two factors: perceived ease of use and perceived usefulness (marangunić & granić, 2015). it suggests that users are driven to adopt a new technology primarily because of its functions and secondarily because of the easiness of benefiting from those functions (jaafreh, 2018). in this study, perceived credibility is added to extend tam as a variable affecting intention to use. this model further suggests that intention is directly related to actual usage behavior (davis, 1989; davis, bagozzi, & warshaw, 1989; marangunić & granić, 2015). the following discusses the relationship between variables in the proposed model: a. perceived usefulness and intention to use iot perceived usefulness is defined as the extent to which a person believes that using a particular system will enhance his or her job performance (davis, 1989). there has been extensive research in the information systems community providing evidence of the significant effect of perceived usefulness on usage intention (hamid, razak, bakar, & abdullah, 2016; kucukusta, law, besbes, & legohérel, 2015). davis (1989) found that perceived usefulness has a more substantial influence on intention to use than perceived ease of use (marangunić & granić, 2015). users are often willing to overlook some usage difficulties if the service provides the necessary functions. 173 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) b. perceived ease of use and intention to use iot perceived ease of use is defined as to which a person believes that using a particular system will be effortless (davis, 1989). perceived ease of use is hypothesized to be a predictor of intention. extensive research over the past decade provides evidence concerning the significant effect of perceived ease of use on usage intention, either directly (hamid et al., 2016; kucukusta et al., 2015) or indirectly through its impact on perceived usefulness (abdullah, ward, & ahmed, 2016). to prevent the “under-used” useful system problem, information systems need to be both easy to learn and easy to use. if the system is easy to use, it will be less threatening to the individual (moon & kim, 2001). this implies that perceived ease of use is expected to have a positive influence on users’ perception of credibility and intention to use iot. c. perceived credibility and intention to use iot perceived credibility is defined as to which one partner believes that the other partner has the required expertise to perform the job effectively and reliably (ganesan, 1994). previous research has found that perceived credibility contributed to the intention to use a new technology (goyal, maity, thakur, & srivastava, 2013; koksal, 2016). therefore, perceive credibility is considered in this study. perceived credibility also refers to two critical dimensions, security and privacy. security is defined as the protection of information or systems from unsanctioned intrusions or outflows, while privacy is the protection of various types of data collected (with or without the knowledge of the users) during users’ interactions with the internet (hoffman, novak, & peralta, 1999). the usage intention of iot could be affected by users’ perceptions of credibility regarding security and privacy issues. kim et al. (2017) discovered that security to be one of the significant determinants of customer acceptance of iot. d. intention to use and iot adoption intention is an indication of a person’s readiness to perform a given behavior, and it is considered to be the immediate antecedent of behaviors (bagozzi & yi, 1988) . adoption or behavior is the manifest, observable response in a given situation with respect to a given target (azjen, 1980). in this context, previous studies have also found a significant relationship between intention and iot adoption (jaafreh, 2018; karahoca, karahoca, & aksöz, 2018). 174 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 the hypotheses of this study based on tam theory, the research framework consisted of three exogenous and two endogenous variables. three exogenous variables were hypothesized to have a direct influence on intention to use information technology. intention was then hypothesized to have a direct impact on the adoption of internet technology. intention is also assumed to be a mediator between the three exogenous variables and internet adoption (endogenous). the research hypotheses are as follows. h1 : perceived usefulness is significantly and positively related to intention. h2 : perceived ease of use is significantly and positively related to intention. h3 : perceived credibility is significantly and positively related to intention h4 : intention is significantly and positively related to adoption. h5 : intention mediates the relationship between perceived usefulness and adoption. h6 : intention mediates the relationship between perceived ease of use and adoption. h7 : intention mediates the relationship between perceived credibility and adoption. h8 : perceived usefulness, perceived ease of use, perceived credibility, internet intention, and internet adoption have a significant interaction in the structural model. previous studies to date, studies of iot adoption in smes are scarce, let alone the iot adoption in bumdes. this study has indicated three previous studies related to this object of study. first, kim et al. (2017) investigated the adoption of smart home services by analyzing 269 questionnaire responses. they employed a new model combining vam (value-based adoption model) and tam. they found that perceived value was more affected by perceived benefit than perceived sacrifice. they further discovered that privacy risk and innovation resistance were found to limit perceived value, while perceived value greatly influenced 175 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) intention to use. second, jaafreh (2018) surveyed 72 business leaders and staff working in smes in the kingdom of saudi arabia to confirm the robustness of tam. he also extended tam by adding national culture dimensions to study the influencing factors on iot adoption. his findings confirmed the relevance of the model and discovered that the national culture affected user behavior toward acceptance and rejection of new technology. third, ibrahim (2018) surveyed 400 employees from 43 smes in the malaysian state of selangor to investigate the effects of the moderating variables (age, gender, and experience) on the use of innovations related to ict. using the unified theory of acceptance and use of technology (utaut) perspective, he found that the four key predictors (performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions) significantly influenced technology adoption. he also found that gender and age acted as moderating variables between the four predictors and technology innovation use. the aforementioned previous studies are relatively comprehensive in explaining factors that affected ict-related innovation adoption by smes. however, their studies were situated in a context that is entirely different from this study. the previous research was conducted in south korea (kim et al., 2017), ksa (jaafreh, 2018), and malaysia (ibrahim, 2018), which is completely different from the context of this study. bumdes is a form of smes operating in rural areas of indonesia where most people lack digital skills and literacy and do not have access to the internet. hence, previous findings could not be exercised in the context of bumdes in indonesia. in addition, the fundamental difference between this study and previous studies is the use of theory. ibrahim (2018) used the utaut perspective, while jaafreh (2018) using tam with national cultures, and kim et al. (2017) used a new model combining vam and tam. this study employed tam with an additional antecedent variable (perceived credibility). tam is more appropriate to this study among other technology adoption models since it has become a key model in understanding users’ behavior toward the technology. previous research has confirmed tam as a valid model to explain and predict technology acceptance behavior (abdullah et al., 2016). methods the questionnaire was adapted from wang, wang, lin, and tang 176 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 (2003), consisting of 31 observed items, including perceived usefulness (six items), perceived ease of use (six items), perceived credibility (eight items), internet intention (five items) and internet adoption (eight items). the scaling used in this research is the 7-points likert scale (1-strongly disagree, 2-disagree, 3-slightly disagree, 4-neutral, 5slightly agree, 6-agree, and 7-strongly agree). the questionnaire also covered the demographic variables, including gender, race, age, education, and monthly income. table 1: measurement variable code measurements perceived usefulness (4 items) pu2 pu3 pu4 pu5 using iot would improve my job performance using iot would increase my productivity using iot would enhance my effectiveness on the job using iot would make it easier to do my job perceived ease of use (5 items) eou2 eou3 eou4 eou5 eou6 i would find it easy to use iot to obtain decision-making information my interaction with iot was clear and understandable i found the iot to be flexible to interact with it would be easy for me to become skilful at using iot. i found the iot easy to use perceived credibility (5 items) cre1 cre2 cre3 cre4 cre6 iot has privacy i feel confident in my activities with iot. when using iot, i am sure that certain managerial and technical procedures exist to secure all the data on this system iot has a good security system when using iot, i am sure of the consistency of information processing on this system. 177 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) variable code measurements internet intention (5 items) int1 int2 int3 int4 int5 i think it would be very good to use iot for my company activities in addition to traditional methods in my opinion it would be very desirable to use iot for my company activities in addition to traditional methods it would be much better for me to use iot for my company activities in addition to traditional methods using iot for my company activities is a good idea overall, i like using the iot’s for my company activities internet adoption (6 items) ia1 ia2 ia3 ia4 ia5 ia6 iot nowadays is a prominent strategy iot is safe iot is saving cost and time iot applications supporting the company business processes how much would you say your profit/earn of your business through iot each month? i have been using iot the respondents were young creative entrepreneurs (yce) working at bumdes who operated their businesses in aceh province. a questionnaire containing the measures of the constructs was administered to 305 owners of various products. the questionnaires were distributed to the respondents using the proportionate stratified random sampling method. out of the desired sample size of 305, 245 were returned, indicating a response rate of 80.32%. as such, the response rate for this study is adequate for structural equation modeling (sem) analysis. rigorous data screening procedures were conducted on the raw spss data, such as outliers detection as well as reliability, normality, and validity tests. the 245 datasets were coded and saved into ibm spss version 25 and analyzed using ibm spss amos version 25. in this study, a test for multivariate outliers was conducted using the techniques described by tabachnick, fidell, and ullman (2012). the mahalanobis distance was calculated based on the 31 178 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 observed items. the criterion of p < 0.001 and critical value of ć2 = 59.70 were used. the tests conducted identified eight cases with mahalanobis values (d2) above 59.70. it implies that the mahalanobis analysis succeeded in identifying the multivariate outliers, which later were deleted permanently, leaving 237 datasets for further analysis. several statistical validity tests and analyses were then conducted, including reliability and composite reliability tests, validity tests using confirmatory factor analysis (cfa) for construct validity, discriminant validity for multicollinearity treatment, descriptive analysis, correlation, and structural equation modeling analysis. the steps in sem analysis were cfa analysis, measurement model analysis of exogenous and endogenous constructs, discriminant analysis, composite reliability analysis and direct/ indirect impact analysis (mediating effect), and finally testing the goodness of fit for the hypothesized and generated model (al-jader & sentosa, 2015; rengiah & sentosa, 2015). results and discussion the profile of the companies involved in this study indicates that the bumdes utilized the internet predominantly for financial services, such as paying bills, salaries, and invoicing (35%), making order information (24.1%), electronic e-mail (23.6%), marketing (23.6%), submitting tenders to customers (23.6), document transferring (19%), purchasing raw materials (8.4%), interaction with the government (5.1%), voice or audio communication (5.1%) and video conferencing (5.1%). the respondents were in the following business sectors: health or pharmaceutical (29.5%), it business services (29.5%) and others (24.1%); retail government (15.6%), public services (13.5%), education (6.8%), manufacturing (5.1%), and insurance (5.1%). the size of employees in the bumdes involved were less than 10 employees (84.4%), 11-50 (13.5%), and more than 51 employees (1.7%). most of the bumdes were located in urban areas (75.5%), while the remaining were in suburban (17.7%) and rural areas (6.8%). there were slightly more female (60.8%) than male respondents (39.2%) in this study. the kinds of technology the yces used were communication systems, such as groupware and e-mail (34.2%), transactional systems for accounting finance, marketing, etc. (24.5%), desktop suites, such as word processing, productivity (15.2%), inter-organizational information systems, such as edi, electronic business (15.6%), decision support systems for accounting, finance, marketing, etc. (12.2%), enterprise systems, such as erp and crm (3.4%), and others (8.4%). the positions of the respondents 179 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) were owners (20.7%), ceo (3.4%), operation manager (5.1%), line manager (11.8%), and staff (59.1%). in terms of age, nearly half of the respondents were less than 25 years old (47.7%) and 26-40 years old (43.9%), while the remaining were more than 41 years old (8.4%). their educational backgrounds were high school (38%), diploma (30.8%), bachelor’s degree (19.4%), and master’s degree (11.8%). among the respondents, 22.8% of them had professional qualifications in it. the total business capital of the yces were in the following categories: less than idr 15,000,000 (27.8%), idr 15,000,000–30,000,000 (17.3%); idr 30,000,000–60,000,000 (11.8%); idr60,000,000–150,000,000 (12.2%), and idr150,000,000–300,000,000 (30.8%). table 2: demographic profile of respondents (n = 237) demographics frequency valid percent company utilise the internet product for: 1. electronic mail 2. document transferring 3. financial: paying bills, salaries, invoicing, etc. 4. marketing 5. submitting tenders to customers 6. purchasing raw materials, office supplies, etc. 7. making order information available to customers 8. interaction with government 9. voice/audio communication (voip) 10. video conferencing 56 45 83 56 16 20 57 12 12 12 23.6 19 35.0 23.6 6.8 8.4 24.1 5.1 5.1 5.1 180 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 demographics frequency valid percent business sector 1. education 2. manufacturing 3. retail government 4. public services 5. banking/finance 6. insurance 7. construction 8. health/pharmaceutical 9. business services/it business services 10. other 16 12 37 32 12 25 70 57 6.8 5.1 15.6 13.5 5.1 10.5 29.5 24.1 number of employees 1. less than 10 2. 11 – 50 3. more than 51 201 32 4 84.8 13.5 1.7 company location 1. urban 2. sub urban 3. rural 179 42 16 75.5 17.7 6.8 gender 1. male 2. female 93 144 39.2 60.8 181 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) demographics frequency valid percent level of applications 1. desktop suites (e.g. word processing, productivity) 2. communication systems (e.g. groupware, e-mail) 3. transactional systems for accounting finance, marketing, etc. 4. decision support systems for accounting, finance, marketing, etc. 5. enterprise systems (erp, crm) 6. inter-organisational information systems (edi, electronic business) 7. other 36 81 58 29 8 37 20 15.2 34.2 24.5 12.2 3.4 15.6 8.4 job position 1. founder/owner 2. ceo 3. operation manager 4. line manager 5. staff 49 8 12 28 140 20.7 3.4 5.1 11.8 59.1 age 1. less than 25 years old 2. 26 – 30 years old 3. more than 31 years old 113 104 20 47.7 43.9 8.4 education background 1. high school 2. diploma 3. bachelor’s degree 4. master’s degree 5. doctoral degree 90 73 46 28 38.0 30.8 19.4 11.8 professional qualification in it 1. no 2. yes 183 54 77.2 22.8 182 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 demographics frequency valid percent the amounts of business capital 1. ≤idr15,000,000 2. >idr15,000,000–30,000,000 3. >idr30,000,000–60,000,000 4. >idr60,000,000–150,000,000 5. >idr150,000,000–300,000,000 66 41 28 29 723 27.8 17.3 11.8 12.2 30.8 the hypothesized model shows the results that do not support the model fit (p<.05). this is expected as the hypothesized model is usually strictly confirmatory. thus, the modification index was used to fit the data to the generated model. for that purpose, some items were removed. the remaining numbers of items for each construct were as follows: perceived usefulness (4 items), perceived ease of use (5 items), perceived credibility (5 items), internet intention (5 items), and internet adoption (6 items). table 3 shows that the composite reliability (cr) coefficient value of each variable was greater than 0.70. hence, all variables had acceptable reliability coefficients. table 3 also shows that the ave values of each variable were greater than 0.5. convergent validity can be established when composite reliability is 0.7 or higher, and the ave is 0.5 or higher (kim et al., 2017). cr and ave in this measurement exceeded the minimum level, indicating a good convergent validity. table 3: convergent validity variables composite reliability ave perceived usefulness 0.973 0.955 perceived ease of use 0.976 0.961 perceived credibility 0.860 0.649 internet intention 0.897 0.680 internet adoption 0.972 0.949 subsequently, a generated model (the same paths as the hypothesized model) was derived with a goodness of fit achieved (p>.05). thus, the generated 183 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) model indicates better goodness of fit indices when some observed variables were deleted. additionally, a re-specified model was derived whereby new paths have been suggested by modification indices and goodness of fit were achieved (p>.05). the hypotheses tested were based on the findings from the generated and re-specified model. additionally, the analysis of the competing model or original model (tam) was also conducted to examine the soundness of the root model, also showing p>.05 (fig. 5). direct influences of the exogenous on the respective endogenous variables in the two structural models are shown in table 4a-4c. based on standardized beta estimates and critical ratio (cr=t-values) values of >1.96, h1, h3, and h4 were supported in all generated and re-specified models. therefore, it can be concluded that perceived usefulness is significantly and positively related to intention; perceived credibility is significantly and positively related to intention; and intention is significantly and positively related to internet adoption. perceived ease of use is not significantly but positively related to intention; thus, it was excluded. in the re-specified model, we also found three new paths, as suggested by modification indices results. these three new paths were assigned as h1a, h2a, and h3a, as in table 5b. however, these three paths showed no significant impact on internet adoption. thus, h1a, h2a, and h3a were rejected. table 4a: direct impact of generated model h relationships between exogenous and endogenous std. estimate s.e. c.r. p-value h1 internet intention <--perceived usefulness 0.340 0.103 2.943 0.003 h2 internet intention <--perceived ease of use 0.186 0.156 1.050 0.294 h3 internet intention <--perceived credibility 0.425 0.220 2.078 0.038 h4 internet adoption <--internet intention 0.923 0.191 7.176 0.000 184 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 table 4b: direct impact of re-specified model h relationships between exogenous and endogenous std. estimate s.e. c.r. p-value h1 i n t e r n e t intention <--perceived usefulness 0.316 0.103 2.943 0.032 h2 internet intention <--perceived ease of use 0.137 0.156 1.050 0.553 h3 i n t e r n e t intention <--p e r c e i v e d credibility 0.392 0.220 2.078 0.120 h4 i n t e r n e t adoption <--i n t e r n e t intention 0.432 0.191 7.176 0.001 h1a (new) i n t e r n e t adoption <--perceived usefulness 0.178 0.144 1.630 0.103 h2a (new) i n t e r n e t adoption <--perceived ease of use 0.135 0.211 0.840 0.401 h3a (new) i n t e r n e t adoption <--p e r c e i v e d credibility 0.218 0.300 1.170 0.242 table 4c: direct impact of competing model of tam exogenous endogenous std. estimate s.e. c.r. p relationships perceived usefulness perceived ease of use internet intention internet intention internet intention internet adoption 0.418 0.495 0.947 0.102 0.104 0.206 3.578 4.104 7.093 0.000 0.000 0.000 significant significant significant the indirect influences of exogenous variables on internet adoption through intention are shown in table 5a to 5c. in the generated model, two indirect estimates were significant but reduced compared to direct impacts (table 5a-5c). thus, h5 and h7 were supported. this means that intention partially mediated the relationships between perceived usefulness and perceived credibility with internet adoption. thus, h5 to h7 were supported, meaning that intention is a partial mediator. in contrast, intention did not mediate the relationship between perceived ease of use and internet adoption. 185 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) table 5a: indirect effect (mediating effect) of internet intention of the generated model h exogenous mediated endogenous path indirect effect estimate mediating hypothesis h5 perceived usefulness internet intention internet adoption pu  intention  adoption (0.340 * 0.923) 0.314 partial mediating h6 perceived ease of use internet intention internet adoption eou intention  adoption (0.186 * 0.923) 0.171 not mediating h7 perceived credibility internet intention internet adoption cre  intention  adoption (0.425 * 0.923) 0.392 partial mediating conversely, table 5b showed no mediating effects of intention on all hypothesized paths for the re-specified model. this is because the indirect effects were smaller than the direct effects (table 4a-4c). interestingly, in tam competing model, intention only served as a partial mediator, not a full mediator, as suggested by davis (1989). table 5b: indirect effect (mediating effect) of internet intention of the respecified model h exogenous mediated endogenous path indirect effect estimate mediating hypothesis h5 perceived usefulness internet intention internet adoption pu  intention  adoption (0.316 * 0.432) 0.136 not mediating h6 perceived ease of use internet intention internet adoption eou intention  adoption (0.137 * 0.432) 0.059 not mediating h7 perceived credibility internet intention internet adoption cre  intention  adoption (0.392 * 0.432) 0.169 not mediating 186 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 table 5c: indirect effect (mediating effect) of internet intention of competing model h exogenous mediated endogenous path indirect effect estimate mediating hypothesis h5 p e r c e i v e d usefulness internet intention internet adoption pu  intention  adoption (0.418 * 0.947) 0.395 partial mediating h6 p e r c e i v e d ease of use internet intention internet adoption eou intention  adoption (0.495 * 0.947) 0.468 partial mediating table 6 illustrates the overall comparison between four structural models (hypothesized, generated, re-specified, and tam competing models) derived from the study. it showed that the goodness of fit of the structural models (generated model, re-specified and competing models) achieved better goodness of fit compared to the hypothesized model. among the three models, the respecified model achieved the highest absolute fit, indicating by its highest p-value (p=0.144). in addition, it showed that the hypothesized and generated models both produced three significant direct impacts (perceived usefulness and internet intention; perceived credibility and intention; and internet intention and internet adoption). the re-specified model yielded two significant direct impacts (perceived usefulness and intention; intention and internet adoption). it also indicates that intention and adoption consistently showed a significant positive effect in all structural models. similarly, the tam competing model supported all three direct and significant impacts, i.e., perceived usefulness to intention, perceived ease of use to intention, and intention to adoption. concerning the indirect or mediating effects, intention partially mediated the path between perceived usefulness and adoption in the three structural models (hypothesized, generated, and competing model). intention acted as a partial mediator between perceived credibility and adoption in the two structural models (hypothesized and generated model). however, intention was not a mediator between perceived ease of use and adoption in all structural models, except a partial mediator in the tam competing model. table 6 also shows the nested model comparisons between the four structural models. all chi-square and df change between models were more than 3.84 or > 1df respectively. thus, the nested model tests could be substantiated (hair, black, babin, & anderson, 187 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) 2013; sentosa, bambang, ming, & kamaria, 2012; tabachnick et al., 2012). table 6: comparison between hypothesized, generated, re-specified, and competing model h endogenous media tion exoge nous hypothesized model generated model re-specified model competing model of tam std. estim ate p hypot hesis status std. estim ate p hypot hesis status std. estim ate p hypot hesis status std. estim ate p hypoth esis status h 1 perceiv ed usefuln ess intern et intenti on 0.305 sig suppor ted 0.340 sig suppor ted 0.316 sig suppor ted 0.418 si g suppor ted h 2 perceiv ed ease of use intern et intenti on 0.203 no t sig . reject ed 0.186 no t sig rejecte d 0.137 no t sig . rejecte d 0.495 si g suppor ted h 3 perceiv ed credibil ity intern et intenti on 0.437 sig suppor ted 0.425 sig suppor ted 0.392 no t sig . rejecte d h 4 interne t intentio n intern et adopti on 0.927 sig suppor ted 0.923 sig suppor ted 0.432 sig suppor ted 0.947 si g suppor ted h 5 perceiv ed usefuln ess intern et intenti on intern et adopti on 0.282 sig suppor ted 0.314 sig suppor ted (partial ) 0.136 no t sig . rejecte d (not mediat ing) 0.395 si g suppor ted (partial ) h 6 perceiv ed ease of use intern et intenti on intern et adopti on 0.188 no t sig . reject ed 0.171 no t sig rejecte d (not mediat ing) 0.059 no t sig . rejecte d (not mediat ing) 0.468 si g suppor ted (partial ) h 7 perceiv ed credibil ity intern et intenti on intern et adopti on 0.405 sig suppor ted 0.392 sig suppor ted (partial ) 0.169 no t sig . rejecte d (not mediat ing) the goodness of fit index: chi-square chi-square δ df df δ ratio p-value gfi rmsea r2: intention adoption 540.394 427 1.266 0.000 0.874 0.034 77.5% 85.9% 299.122 241.272 268 159 1.116 0.093 0.910 0.022 78.9% 85.2% 289.512 9.61 265 3 1.092 0.144 0.913 0.020 62.4% 77.2% 141.000 148.512 115 150 1.226 0.050 0.937 0.987 75.1% 89.8% this study attempts to examine the empirical relationships between technology usage perception and credibility with iot adoption among bumdes administrators. additionally, this study also investigates the mediating effect of intention to use on those relationships as hypothesized based on the conceptual underpinning of tam. the finding indicates that this study attempts to examine the empirical relationships between technology usage perception and credibility with iot adoption among bumdes administrators. additionally, this study also investigates the mediating effect of intention to use on those relationships as hypothesized based on the conceptual 188 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 underpinning of tam. the finding indicates that perceived usefulness is significantly and positively related to internet intention. this finding is in line with previous studies in the information systems community and provided evidence of the significant effect of perceived usefulness on intention to use new technology (hamid et al., 2016; jaafreh, 2018; kucukusta et al., 2015; venkatesh & davis, 2000). this implies that yecs working in bumdes have the intention to use iot for increasing their productivity, enhancing effectiveness, and improving the bumdes performance. the present study found perceived ease of use is insignificantly but positively related to intention. polatoglu and ekin (2001) reported a similar result in their study. they argue that ease of use may not be utilized if it is not perceived as useful; thus, we conclude that the yce’s perceived usefulness of iot is the key construct for adoption among entrepreneurs. contrastingly, numerous studies had found a positive and significant relationship between the two variables (hamid et al., 2016; kucukusta et al., 2015; moon & kim, 2001; venkatesh & davis, 2000). the possible explanation for this difference could be that most managers and staff of bumdes still find internet technology challenging to understand. hence, they need to undergo more trainings to improve this situation. perceived credibility is also found to be significantly and positively related to intention. this finding is supported by previous studies (goyal et al., 2013; koksal, 2016). those yce owners who feel that the internet has high security, privacy, and trustworthiness of information would definitely have a high intention of using iot. lastly, intention is found to be significantly and positively related to internet adoption. a previous study has found similar findings (jaafreh, 2018; karahoca et al., 2018). the direct path from intention to adoption is the most consistent finding across all models; thus, it can be deduced that those in bumdes who have the intention to use the iot would definitely adopt iot in the future. this study also found partial mediating effects of intention on the relationships between perceived usefulness, perceived credibility, and perceived ease of use with iot adoption. the additional findings on the new paths in the re-specified model support mediating effects for these relationships. our findings found substantial partial mediating effects. this could imply that the adoption of the internet may not be a direct process. often, intention is profoundly necessary to enhance the relationship concerned. 189 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) conclusion this research investigates the predictors and mediating effects of intention on internet adoption yces in bumdes using tam conceptual underpinning theory. the findings supported the tam theory, whereby all the hypothesized paths were supported. the generated model found three significant direct paths between perceived usefulness, perceived credibility, and intention as well as between intention and adoption. the re-specified model produces two significant direct paths (perceived usefulness to intention and intention to adoption) and introduces three new paths (direct paths from perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived credibility adoption). the model also manages to establish partial mediating effects of intention on the relationships between exogenous variables and internet adoption. future research should investigate other underpinning tam theory, such as tam2 (venkatesh & davis, 2000) and extended tam (hsu meng, chiu chao, & ju teresa, 2004). the importance of bumdes cannot be denied, but unfortunately it is still very much underresearched. references abd rahman, a., kamarulzaman, n. h., & sambasivan, m. (2013). a study on organizational culture, performance, and technological adoption behaviours of malaysian food-processing smes. pertanika journal of social sciences & humanities, 21, 231-256. retrieved from http://psasir.upm. edu.my/id/eprint/28340/ abdullah, f., ward, r., & ahmed, e. (2016). investigating the influence of the most commonly used external variables of tam on students’ perceived ease of use (peou) and perceived usefulness (pu) of e-portfolios. computers in human behavior, 63, 75-90. doi:https://doi.org/10.1016/j. chb.2016.05.014 al-jader, r. a., & sentosa, i. (2015). a conceptual development on the mediating role of e-service recovery on the relationship between customer determinants and customer retentions in the airline industry in malaysia (a structural equation modelling approach). indian journal of commerce and management studies, 6(1), 103. retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/aics-social/article/view/10348 190 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 azjen, i. (1980). understanding attitudes and predicting social behavior. englewood cliffs, nj: prentice-hall. bagozzi, r. p., & yi, y. (1988). on the evaluation of structural equation models. journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94. https://doi. org/10.1007/bf02723327 davis, f. d. (1989). perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. mis quarterly, 319-340. doi:10.2307/249008 davis, f. d., bagozzi, r. p., & warshaw, p. r. (1989). user acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. management science, 35(8), 982-1003. doi:10.1287/mnsc.35.8.982 florida, r. (2002). the rise of the creative class (vol. 9): basic books new york. ganesan, s. (1994). determinants of long-term orientation in buyerseller relationships. journal of marketing, 58(2), 1-19. https://doi. org/10.2307/1252265 goyal, a., maity, m., thakur, r., & srivastava, m. (2013). customer usage intention of mobile commerce in india: an empirical study. journal of indian business research. 5 (1), 52-72. https://doi. org/10.1108/17554191311303385 hadi, a. (2018). bridging indonesia’s digital divide: rural-urban linkages? jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 22, 17. doi:10.22146/jsp.31835 hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., & anderson, r. e. (2013). multivariate data analysis (7 ed.). pearson education limited. hamid, a. a., razak, f. z. a., bakar, a. a., & abdullah, w. s. w. (2016). the effects of perceived usefulness and perceived ease of use on continuance intention to use e-government. procedia economics and finance, 35, 644649. doi:https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00079-4 hoffman, d. l., novak, t. p., & peralta, m. (1999). building consumer trust online. communications of the acm, 42(4), 80-85. doi: 10.1145/299157.299175 hsu meng, h., chiu chao, m., & ju teresa, l. (2004). determinants of continued use of the www: an integration of two theoretical models. industrial management & data systems, 104(9), 766-775. doi:10.1108/02635570410567757 ibrahim, a. m. (2018). strategizing small and medium enterprises development 191 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) through ict-related innovations adoption: moderating influence of gender, age and experience. informasi, 48(1), 15-32. https://doi. org/10.21831/informasi.v48i1.18417 jaafreh, a. b. (2018). the effect factors in the adoption of internet of things (iot) technology in the sme in ksa: an empirical study. international review of management and business research, 7(1), 135-148. doi:10.30543/71(2018)-13 karahoca, a., karahoca, d., & aksöz, m. (2018). examining intention to adopt to internet of things in healthcare technology products. kybernetes, 47(4), 742-770. doi:10.1108/k-02-2017-0045 kim, y., park, y., & choi, j. (2017). a study on the adoption of iot smart home service: using value-based adoption model. total quality management & business excellence, 28(9-10), 1149-1165. https://doi.org/10.1080/147833 63.2017.1310708 koksal, m. h. (2016). the intentions of lebanese consumers to adopt mobile banking. international journal of bank marketing. 34 (3), 327-346. https:// doi.org/10.1108/ijbm-03-2015-0025 kucukusta, d., law, r., besbes, a., & legohérel, p. (2015). re-examining perceived usefulness and ease of use in online booking. international journal of contemporary hospitality management. 27 (2), 185-198. https:// doi.org/10.1108/ijchm-09-2013-0413 lubis, a., rustam, & muda, i. (2017). factors affecting the cost of agency of village owned enterprise (bumdes) in indonesia. international journal of economic research, 14, 151-166. marangunić, n., & granić, a. (2015). technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. universal access in the information society, 14(1), 81-95. doi:10.1007/s10209-014-0348-1 moon, j.-w., & kim, y.-g. (2001). extending the tam for a world-wideweb context. information & management, 38(4), 217-230. https://doi. org/10.1016/s0378-7206(00)00061-6 nurchim, n., & nofikasari, i. (2018). pemodelan adopsi teknologi digital guna mewujudkan desa pintar. retrieved from https://publikasiilmiah.ums. ac.id/handle/11617/9871 polatoglu, v. n., & ekin, s. (2001). an empirical investigation of the turkish consumers’ acceptance of internet banking services. 192 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 international journal of bank marketing. 19 (4), 156-165. https://doi. org/10.1108/02652320110392527 popescu, g. h. (2015). the economic value of the industrial internet of things. journal of self-governance and management economics, 3(2), 86-91. retrieved from https://www.addletonacademicpublishers.com/contents-jsme/313volume-3-2-2015/2475-the-economic-value-of-the-industrial-internet-ofthings rayes, a., & salam, s. (2019). internet of things (iot) overview. in internet of things from hype to reality: the road to digitization (pp. 1-35). springer international publishing. rengiah, p., & sentosa, i. (2015). entrepreneurship education and entrepreneurial intentions among malaysian university students: developing a hypothesised model through structural equation modelling. australian journal of basic and applied sciences, 9(7), 703-710. retrieved from http://www.ajbasweb.com/old/ajbas/2015/april/703-710.pdf saade, r., nebebe, f., & tan, w. (2007). viability of the” technology acceptance model” in multimedia learning environments: a comparative study. interdisciplinary journal of e-learning and learning objects, 3(1), 175-184. retrieved from https://www.learntechlib.org/p/44804/. sentosa, i., bambang, b. s., ming, c. w. m. c. w., & kamaria, n. k. n. m. (2012). a structural equation modeling of internet banking usage in malaysia. journal of art science & commerce, 3(1), 75-86. retrieved from https://repository.unsri.ac.id/14568/ srirejeki, k. (2018). empowering the role of village owned enterprise (bumdes) for rural development: case in indonesia. jurnal akuntansi, manajemen dan ekonomi, 20 (1). 5-10. retrieved from http://jos.unsoed.ac.id/index. php/jame/article/view/1018 statista. (2020). countries with the highest number of internet users 2019. retrieved from https://www.statista.com/statistics/262966/number-ofinternet-users-in-selected-countries/ tabachnick, b. g., fidell, l. s., & ullman, j. b. (2012). using multivariate statistics (6 ed.). pearson. venkatesh, v., & davis, f. d. (2000). a theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. management science, 46(2), 186-204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926 193 structural equation modeling of internet of things (iot) ... (bustami usman, ilham sentosa, febri nurrahmi) wang, y. s., wang, y. m., lin, h. h., & tang, t. i. (2003). determinants of user acceptance of internet banking: an empirical study. international journal of service industry management. 14 (5), 501-519. https://doi. org/10.1108/09564230310500192 yan, r. (2017). optimization approach for increasing revenue of perishable product supply chain with the internet of things. industrial management & data systems, 117(4), 729-741. doi:10.1108/imds-07-2016-0297 zaidi, m. f. a., & faizal, m. (2017). the iot readiness of smes in malaysia: are they worthwhile for investigation. paper presented at the international conference on international business, marketing and humanities 2017 (icibmah 2017). retrieved from http://repo.uum.edu.my/22935/ zulpahmi, z., badaruddin, b., & humaizi, h. (2020). peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa maju bersama di desa sei jawijawi kecamatan sei kepayang barat kabupaten asahan. perspektif, 9, 168-182. doi:10.31289/perspektif.v9i2.3346 194 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 169-194 51 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta ely yani departemen sosiologi universitas indonesia yaniely4@gmail.com abstract this study focuses on the effort of public services through technology adoption. one of forms is the responsibility report rukun tetangga in jakarta through the qlueapplication the implementation of qlue is how it links between technology, institution, and agency. the author tries to review the process of relation among these three aspects occur to promote the transformation of public services in jakarta through adoption of qlue technology for accountability report in rt. the main argument on this article is that the process of relation technology, institution, and agency as they become the main factors in transformation of public services. this article attempts to give different perspective as the other articles with same themes only show the role of the advanced technology in public services. via the depth interview and observation method in the place that become the sample is in one of the regions which using qlue in its best way is kelurahangalur, central jakarta. the conclusion, transformation through technology can occur when technology can be well institutionalized through rules. however, institutions must also be able to take into account the relationship between agents and the institutional environment. abstrak studi ini berfokus pada upaya transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi. salah satu bentuknya adalah laporan pertanggung jawaban rt di jakarta melalui aplikasi qlue. implementasi qlue merupakan kaitan antara teknologi, institusi dan agensi. penulis mencoba mengkaji mengenai bagaimana proses relasi antara teknologi, institusi, dan agensi dalam mendorong transformasi pelayanan publik di jakarta melalui pengadopsian teknologi qlue pada laporan pertanggung jawaban rt. argumen utama dalam artikel ini adalah proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi merupakan faktor yang sangat berperan dalam transformasi pelayanan publik. artikel ini mencoba mengisi pandangan dari artikel sebelumnya yang hanya memperlihatkan peranan perubahan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. melalui pendekatankualitatifdenganwawancara mendalam dan observasi di salah satu wilayah penanganan qlue terbaik yaitu kelurahan galur, jakarta pusat. kesimpulanartikelini transformasi melalui teknologi dapat terjadi ketika teknologi dapat terinstitusionalisasi dengan baik melalui aturan.namun, institusi juga harus dapat memperhitungkan hubungan antara agen dan lingkungan institusional keywords: transformation, public services, institutionalization. 52 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya. hal ini tertuang dalam undangundang no. 25 tahun 2009 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. hal ini berbeda dengan pandangan styawan (2013) bahwa pelayanan publik yang ada di indonesia masih penuh dengan ketidakpastian waktu, biaya, dan prosedur pelayanannya. permasalahan ini merupakan permasalahan terbesar yang dirasakan oleh masyarakat jakarta (detik. com 2016). data mengenai pelayanan publik memperlihatkan bahwa provinsi dki jakarta termasuk kedalam provinsi dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan publik yang rendah dengan menduduki peringkat ke 16 dari 33 provinsi (ombudsman 2015). beberapa waktu saat ini, pemerintah provinsi dki jakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam membangun kepercayaan masyarakat. salah satu bentuk transformasi pelayanan publik di jakarta adalah dengan mengadopsi teknologi informasi dalamlaporan pertanggungjawaban rt. sebelumnya, rt melakukan laporan pertanggungjawaban melalui laporan berbasis kertas namun, dalam transformasi pelayanan publik ini, laporan pertanggungjawaban rt diakomodir di dalam suatu aplikasi yang dapat diunduh masyarakat secara keseluruhan sehingga laporan kegiatan rt dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. dalam melihat fenomena transformasi pelayanan publik ini, penulis merujuk dari beberapa penelitian yang mengungkapkan mengenai keberhasilan suatu negara dalam transformasi pelayanan publik. studi mahler (2010) dan brewer (2007) di usa misalnya, memperlihatkan dukungan negara amerika dalam sistem pelayanan. hal ini dimulai dari pemerintah manual menjadi e-governance yang menciptakan kemudahan dalam pelayanan publik. negara memiliki pandangan bahwa masyarakat adalah konsumen sehingga dengan membentuk new public management (npm) maka pelayanan publik dapat lebih maksimal (mahler 2010; brewer 2007). e-governance meningkatkan trust pada pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat (cailer 2016). bahkan menurut smith (2010) e-governance dalam sektor publik di australia meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pengaduan masyarakat. adopsi teknologi juga berperan dalam mewujudkan pelayanan publik melalui smart city. salah satu kota di australia yang menggunakan smart city adalah brisbane. teknologi dalam smart city membuat selururh informasi mengenai brisbane dalamourbrsibane.com dapat di akses publik baik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, dan membangun relasi sosial. sekitar 80 persen transaksi pihak council dapat dipantau oleh masyarakat yang menghasilkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan investor untuk melakukan bisnis di brisbane (odendaalan 2003). dalam kasus singapura, menurut mahizhnan (1999) penggunaan teknologi pada institusi pemerintah telah ber hasil dalam membangun singapura men jadi intelligent island melalui private sector. implementasi smart city di salah satu kota kitatkyusu jepang mengalami kesuksesan melalui adopsi teknologi (chafield dan redrick 2015). pada kasus italia, adopsi teknologi dalam smart city dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, civil society, firma, organisasi non profit (dameri et al 2015). penulis membandingkan dengan studi lainnya mengenai kegagalan transformasi pelayanan publik. salah satunya adalah modifikasi sistem di perlihatkan pada penelitian yang dilakukan oleh utomo (2008) mengenai pengaduan layanan masyarakat di semarang, pengaduan yang selama ini ditujukan langsung ke pemerintah provinsi semarang kemudian diubah bentuknya kedalam insititusi baru yang dapat menjadikan sistem pengaduan lebih terintegrasi yaitu 53 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta pusat penanganan pengaduan pelayanan publik (p5). p5 ini bertugas untuk membantu walikota semarang dalam mengkordinasi, melaksanakan, dan menangani pengaduan masyarakat. wadah pelaporan ini belum dapat membuat masyarakat aktif dalam pelaporan dikarenakan sistem yang diadopsi masih menggunakan sistem lama hanya dengan menggabungkan institusi ke dalam satu pusat integrasi saja dengan sosialisasi yang rendah maka masyarakat masih banyak belum mengetahui program ini. dalam negara berkembang lainya seperti india, smart city tidak berjalan baik karena infrastruktur teknologi informasi yang masih buruk sehingga terjadi permasalahan dalam pengadopsian teknologi dan performa organisasi publik yang mengadopsi smart city (sumanjeet, 2006) berdasarkan studi-studi diatas, penulis setuju bahwa perlunya mediasi teknologi dalam transformasi sistem pelayanan publik terutama yang diperlihatkan smart city namun artikel diatas hanya memperlihatkan peran teknologi yang berdampak pada keberhasilan pemerintah dalam transformasi pelayanan publik. menurut penulis, proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi memiliki peran besar dalam perubahan yang terjadi pada pelayanan publik. maka dari itu, dalam kasus implementasi aplikasi qlue bagi rt di kelurahan galur. penulis berargumen bahwa qlue sebagai teknologi sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan dan sistem yang dibuat oleh pemerintah provinsi dki jakarta sebagai institusi dan aparat pemerintah seperti kelurahan dan rt sebagai agensi sehingga proses antara ketiga hal tersebut lah yang berperan dalam upaya transformasi pelayanan publik. metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan metode studi kasus untuk menggali informasi secara lebih mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses relasi antara teknologi, institusi, dan agensi dalam mendorong transformasi pelayanan publik di jakarta melalui pengadopsian teknologi qlue pada laporan pertanggung jawaban rt(creswell 2007). pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder. data primer yang di dapatkan melalui wawancara mendalam dan observasi pada kelurahan galur. data sekunder di dapatkan melalui pihak jakarta smart city. informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang dengan teknik purposive samplingberdasarkan subjek yang menguasai permasalahan mengenai sistem qlue, dan bersedia untuk memberikan informasi mengenai sistem qlue bagi rt yaitu dua orang rt, lurah galur, kepala sarana dan prasarana galur, kordinator qlue galur, pemerintah provinsi dki jakarta melalui jakarta smart city, pengembang sistem qlue, dan dua orang masyarakat pengguna qlue. tempat penelitian dilakukan di kelurahan galur, kecamatan johar baru, jakarta, indonesia. pemilihan tempat ini berdasarkan ranking kelurahan terbaik dalam penangan qlue pada saat penelitian ini dilakukan. hasil dan pembahasan hubungan institusi dan agensi dalam adopsi teknologi dalam buku sosiologi korupsi: isu, konsep, dan perdebatan mengenai institusionalisme terdapat pemikiran bahwa hubungan lingkungan sosial berupa struktur dan norma memiliki keterkaitan dengan individu dan organisasi. hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh lima dimensi yaitu pertama, pembahasan yang tidak hanya pada individu namun terletak juga pada organisasi. kedua, otonomi juga dapat mempengaruhi institusi dan yang ketiga adalah aktor rasional melihat institusi sebagai bentuk struktur yang membatasi tindakan. dimensi keempat, terjadi dinamika internal dalam organisasi pada tahap menanggapi lingkungan institusional. kelima, keragaman institusional dapat mempengaruhi organisasi. meutia rochman & rochman ahwan (2014: 46 ). media insititusional sangat berpengaruh dalam membentuk organisasi dan interkasi 54 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pada tingkat mikro. interaksi ini dilihat sebagai media pertukaran simbolik yang merupakan gabungan dari sistem kultural, ideologi, metaideologi dan norma. (ganierochman, 2014) institusi juga mengandung elemen intergrasi antara regulasi dan norma yang kemudian menjadi dasar dalam pemberian arahan pada aktor. terdapat tiga pilar institusi yang membangun teori tersebut yaitu terdiri dari elemen regulatif, elemen normatif dan elemen kognitif kultural. elemen regulatif terdiri dari penetapan aturan main, pemantauan dan pemberian sanksi baik secara formal maupun informal. elemen normatif meliputi nilai dan norma yang dimaksud nilai di sini adalah yang menetapkan mana yang diinginkan dan dianggap baik termasuk konstruksi tentang standar. norma adalah rumusan bagaimana sesuatu harus dilakukan, tujuannya dan cara apa untuk mencapainya. terdapat nilai dan norma yang berlaku secara umum dan ada pula yang berlaku untuk kelompok tertentu. elemen kultural kognitif lebih menekankan pentingnya kerangka pemberian makna dari para aktor. meutia rochman & rochman ahwan (2014, 46-47). penjelasan secara tabel akan membantu dalam memahami teori ini. namun, institusi tidak selamanya berkuasa atas aktor rasional, di dalam ranah institusi terdapat perhitungan hubungan antara agen dan lingkungan institusional. tindakan manusia dan institusi saling melekat. pandangan ini melihat pengaruh institusi dalam tindakan dan gagasan para aktor. namun, para aktor ini melakukan pertimbangan atas kesempatan dan hambatan yang disediakan institusi. hal ini dikemukakan oleh lawrence et al (2009) dalam bagan di bawah yang akan menjelaskan hubungan antara institusi dan aksi agensi. fokus studi ini adalah bagaimana efek dari aksi para aktor di dalamnya untuk melakukan transformasi dalam peraturan institusional (lawrence et al, 2009). institusi menyediakan template tindakan serta mekanisme regulatif yang akan menegakkan template tersebut dan tindakan agen akan mempengaruhi template dan mekanisme regulatif tersebut. lawrence et al (2009) tidak pernah menolak pengaruh institusi pada tindakan namun perspektif ini ingin memberikan pandangan lain bahwa tindakan aktor juga mempengaruhi institusi. terdapat 3 elemen dalam mendeskripsikan mengenai peran agen yang berdampak pada institusi. pertama, pandangan ini menyoroti keterampilan kesadaran dan refleksivitas aktor dan kolektif individual. kedua, institusi dibentuk sebagai tindakan dari kesadaran aktor kolektif. ketiga, tindakan sebagai praktek yang ditujukan untuk mengubah tatanan institusi dalam aturan kelembagaan. tabel 1. tiga pilar institusi regulatif normatif kognitif kultural dasar kepatuhan kegunaan kewajiban sosial sudah biasa pemahaman bersama dasar tatanan regulatif rules harapan mengikat skema konstitutif mimetik mekanisme paksaan normatif ortodoksi logika instrumentalitas kewajaran kepercayaan bersama indikator aturan, undangundang, sanksi sertifikat akreditasi logika aksi bersama perasaan takut bersalah malu/kehormatan kepastian/ kebingungan basis legitimasi sanksi legal dikelola secara moral dipahami diakui secara kultural sumber: meutia rochman & rochman ahwan (2014, 46) 55 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta dalam pandangan yang (2003), neoinstitutionalisme dapat membahas perubahan institusional yang termasuk dalam beberapa perubahan adopsi teknologi. le porte et al (2002) menggunakan neo-institutionalisme dalam melihat fenomena birokrasi yang mengadopsi teknologi web sebagai bagian dari institutional isomorphism. hal ini karena sebagai sebuah institusi, terdapat mekanisme untuk bertahan atau survive yang kemudian dilakukan dengan cara difusi norma dan regulasi dan juga melakukan adopsi (yang 2003; le potre et al 2002). gambar.1 hubungan antara institusi dan tindakan 7 sumber : lawrence et al (2009) fokus studi ini adalah bagaimana efek dari aksi para aktor di dalamnya untuk melakukan transformasi dalam peraturan institusional (lawrence et al, 2009). institusi menyediakan template tindakan serta mekanisme regulatif yang akan menegakkan template tersebut dan tindakan agen akan mempengaruhi template dan mekanisme regulatif tersebut. lawrence et al (2009) tidak pernah menolak pengaruh institusi pada tindakan namun perspektif ini ingin memberikan pandangan lain bahwa tindakan aktor juga mempengaruhi institusi. terdapat 3 elemen dalam mendeskripsikan mengenai peran agen yang berdampak pada institusi. pertama, pandangan ini menyoroti keterampilan kesadaran dan refleksivitas aktor dan kolektif individual. kedua, institusi dibentuk sebagai tindakan dari kesadaran aktor kolektif.ketiga, tindakan sebagai praktek yang ditujukan untuk mengubah tatanan institusi dalam aturan kelembagaan.dalam pandangan yang (2003), neo-institutionalisme dapat membahas perubahan institusional yang termasuk dalam beberapa perubahan adopsi teknologi. le porte et al (2002) menggunakan neo-institutionalisme dalam melihat fenomena birokrasi yang mengadopsi teknologi web sebagai bagian dari institutional isomorphism. hal ini karena sebagai sebuah institusi, terdapat mekanisme untuk bertahan atau survive yang kemudian dilakukan dengan cara difusi norma dan regulasi dan juga melakukan adopsi (yang 2003; le potre et al 2002). isomorpishm dapat terjadi karena pertimbangan populasi yang melihat bentuk performa institusi yang non optimal. selain itu, isomorpishm dapat terjadi karena pengambil keputusan di dalam institusi yang belajar lebih lanjut mengenai respon agen dan kemudian menyesuaikannya kembali perilaku institusi (dimaggio &powel 1983; freeman 1977). tiga mekanisme institutionalisomorpishm institution action sumber : lawrence et al (2009) isomorpishm dapat terjadi karena pertimbangan populasi yang melihat bentuk performa institusi yang non optimal. selain itu, isomorpishm dapat terjadi karena pengambil keputusan di dalam institusi yang belajar lebih lanjut mengenai respon agen dan kemudian menyesuaikannya kembali perilaku institusi (dimaggio & powel 1983; freeman, 1977). tiga mekanisme institutionalisomorpishm menurut dimaggio dan powel (1983). coercive isomorpishm merupakan dampak dari tekanan formal dan informal pada organisasi. hal ini dimulai dari organisasi dengan organisasi lain di mana mereka bergantung. selain itu, tekanan dari harapan budaya dalam masyarakat berdasarkan fungsi organisasi. tekanan dapat dirasakan sebagai kekuatan, dan persuasi. sebagai kekuatan yang menekan, perubahan ini terjadi dari respon langsung mandat pemerintah seperti regulasi tentang pelayanan publik untuk mengadopsi teknologi. sebagai persuasif bahwa negara yang telah terasionalisasi dan organisasi rasional besar lainnya memperluas dominasinya atas arena dari kehidupan sosial. struktur organisasi untuk mencerminkan aturan yang dilembagakan dan sah dalam negara. dampaknya adalah terjadinya homogenisasi organisasi dalam domain tertentu dan semakin terorganisir di sekitar penyesuaian ritual dengan lembaga yang lebih luas. (dimaggio & powel 1983; meyer et al, 1981). mimetic isomorpishm adalah mekanisme perubahan berasal dari otoritas yang mendorong imitasi. hal ini terjadi ketika teknologi organisasi yang kurang dipahami, ketika tujuan yang ambigu, atau ketika lingkungan menciptakan ketidakpastian simbolik, organisasi dapat memodelkan diri pada organisasi lain. keuntungan perilaku mimetik dalam perekonomian cukup besar. ketika organisasi mengalami masalah dengan penyebab ambigu maka isomorpishm ini dapat menghasilkan solusi yang layak dengan biaya sedikit (dimaggio & powel 1983; cyreth & march, 1993). normative isomorpishm adalah mekanisme perubahan yang berkaitan dengan profesionalisme. menurut larson (1979) profesionalisasi merupakan kondisi dan metode mereka bekerja dalam me ngontrol produksi mereka. hal ini bertujuan untuk membangun dasar kognitif dan legi timasi. profesionalisme tunduk pada proses tekanan koersif dan mimetik. profesi dapat juga merupakan hasil dari ciptaan negara. terdapat dua aspek profesional yang merupakan sumber penting isomorphism. pertama adalah pendidikan formal dan legitimasi di dasar kognitif yang dihasilkan oleh spesialis universitas. yang kedua adalah pertumbuhan dan perluasan jaringan pro fesional yang mencakup organisasi dan seluruh yang model baru berdifusi dengan cepat. satu mekanisme penting dalam mendorog normative isomorphism adalah penyaringan personil (dimaggio & powel 1983; larson, 1979). menurut dimaggio dan powel (1983) penting dicatat bahwa setiap lembaga dapat diharapkan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. 56 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 adopsi teknologi sebagai proses institusionalisasi transformasi pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi merupakan proses dari bentuk institusionalisasi. institusionalisasi adalah proses sebuah ide dilegitimasi me lalui aturan. proses institusionalisasi ini digam barkan melalui aturan kebijakanyang menjadi acuan bagi seluruh jajaran pemerintahan. kebi jakan mengenai pengadopsian tekno logi dalam pelayanan publik di jakarta bermula dari keinginan gubernur basuki untuk menjadikan tata pemerintahan yang partisipatif dan transparan dalam rangka mem bangun kepercayaan masyarakat sehingga tujuan dari adopsi teknologi adalah mem bangun kepercayaan masyarakatmelalui trans formasi pelayanan menjadi lebih transparan dan partisipatif. (wawancara mendalam dengan informan 01 sebagai kepala upt jakarta smart city, 16 desember 2016). berdasarkan tujuan tersebut, maka di bentuklah kebijakan melalui pergub no. 280 tahun 2014 untuk menginstuksikan membuat suatu institusi yang akan mengelola suatu konsep pembaharuan dari sistem tata pemerintah bernama jakarta smart city (wawancara dengan informan 02 sebagai staff jakarta smart city, 15 november 2016). menurut informan 01, jakarta smart city (jsc) diibaratkan sebagai “apapun makanannya, minumnya adalah jsc”. secara garis besar, jsc merupakan unit yang diharapkan seluruh banyak pihak dalam transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi (wawancara dengan informan 01 sebagai kepala upt jakarta smart city, 16 desember 2016). jakarta smart city memiliki 6 indikator kesuksesan yaitu smart governance, smart people, smart living, smart mobility, smart economy, dan smart environment (jakarta smart city 2016).hal ini menimbang bahwa dalam pengelolaan tata pemerintahan dalam indikator smart governance diperlukan suatu sinergi antara sumber daya dan teknologi informasi untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. (data jakarta smart city, peraturan gubernur no. 280 tahun 2014, 15 november 2016). target yang dibayangkan oleh institusi adalah seluruh aparat pemerintah dapat menjadi digital technology officer dan berbagai pelayanan dapat ditingkatkan dengan memodernisasi setiap bisnis proses menjadi digital. sistem ini juga sangat mudah karena pelayanan berbasis aplikasi dapat diakses oleh seluruh elemen yang menggunakan smartphone. melalui target ini, pihak jakarta smart city menilai bahwa proses pelayanan akan semakin mudah. (wawancara dengan informan 01 sebagai kepala upt jakarta smart city, 16 desember 2016).dalam pelayanan kelurahan, setiap laporan qlue yang masuk akan langsung tersinkron dengan aplikasi crop yang di unduh oleh lurah. laporan yang belum tertangani akan berwarna merah, laporan yang sedang dikerjakan berwarna kuning dan laporan yang telah selesai dikerjakan berwarna hijau (wawancara dengan informan 05 sebagai kodinator qlue kelurahan, 6 oktober 2016). dalam qlue rt-rw, pihak rt melaporkan perkembangan wilayah dalam upaya pertanggung-jawaban dan pelaksanaan tugas pokok meliputi kegiatan kerja bakti, kondisi sarana dan prasarana umum, kondisi sosial warga, data mobilitas penduduk, kegiatan pelayanan masyarakat melalui aplikasi qlue (pergub no. 903 tahun 2016). mengantisipasi kenakalan aparat kelurahan, teknologi qlue memiliki mekanisme dalam menyaring laporan yang tidak jelas dari penangan kelurahan. pertama, jika rating yang diberikan oleh user atau pengguna qlue terhadap penanganan maka secara otomatis sistem akan memunculkan policeqlue yang bertugas untuk menindak laporan tersebut. tahap kedua selanjutnya foto tersebut akan dinilai oleh copas qlue yang terdiri dari 15 anggota penilai selanjutnya jika dinyatakan buruk maka akan masuk dalam sistem door atau memerahkan kembali proses penganan. dalam menanggapi mengenai tingkat kepuasan pengguna qlue yang merunun sebenarnya itu bukan karena kinerja lurah yang semakin kecil melainkan karena warga masih salah mengira bahwa seluruh masalah harus diselesaikan oleh pemprov dki 57 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta jakarta padahal permasalahan seperti jalan rusak juga harus dikordinasikan dengan skpd terkait. permasalahan lainnya adalah permasalahan berulang seperti kemacetan yang akan kembali lagi keesokan harinya. (wawancara dengan informan 01 sebagai kepala upt jakarta smart city, 16 desember 2016). pengaruh aturan sangat terlihat dalam data pt qlue menyebutkan bahwa sebanyak 268 kelurahan di dki jakarta termasuk kepulauan seribu telah menggunakan qlue sebagai flatform dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya. hal ini menandakan bahwa 100 persen dari aparat kelurahan telah menggunakan adopsi teknologi ini. (wawancara mendalam dengan informan 03 sebagai humas pt qlue, 11 oktober 2016).dalam pergub no. 903 tahun 2016 menjelaskan mengenai perubahan fungsi dan wewenang organisasi publik dalam pemprov dki jakarta sebagai dampak dari pengadopsian teknologi. sistem ini juga mengatasi kelalaian yang terjadi pada level kelurahan.menurut informan 02 bahwa seluruh aparat pemprov dki jakarta berkewajiban untuk melaksanakan pergub tersebut terutama dalam melakukan program cepat respon opini publik (crop) dalam rangka membantu visi dan misi yang dibawa oleh gubernur basuki. aparat pelayanan publik yang paling terdampak adalah lurah dan rt-rw sebagai unit terkecil yang dekat dengan masyarakat (wawancara dengan informan 02 sebagai staff jakarta smart city, 15 november 2016). kewajiban penggunaan dan penanga nan qlue ini telah terlegitimasi dalam peraturan gubernur no. 6 tahun 2016 mengenai perubahan atas peraturan gubernur no. 169 tahun 2015 mengenai pena nganan sarana dan prasarana umum tingkat lurah. pergub tersebut berisi dalam penanganan permasalahan sarana dan prasarana berdasarkan laporan hasil qlue pada tingkat kelurahan. peraturan gubernur no. 903 mengenai pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga yang berisi bahwa dalam pertanggung-jawaban terhadap uang insentif operasional maka rt-rw harus melaporkan perkembangan atau kejadian dan kondisi wilayahnya dalam bentuk upaya kinerja pelaksana tugas pokok melalui aplikasi jakarta smart city. (data sekunder dari jakarta smart city). menurut informan 04 sebagai lurah galur bahwa qlue merupakan buatan pemerintahan provinsi dki jakarta yang tertuang dalam peraturan gubernur jakarta no. 903 tahun 2016 dalam pengaplikasian bagi aparat pemerintahan dan rt-rw. dalam wawancara mendalam, ia mengutarakan bahwa jika tidak dapat mengatasi masalah lingkungan sekitar atau tidak dapat mengatasi laporan melalui qlue maka aparat kelurahan akan dicopot atau di mutasi jabatannya. pencopotan ini bahkan berjalan dalam hitungan bulan (wawacara dengan informan 04 sebagai lurah galur, 24 september 2016). hal ini dikarenakan, qlue ini merupakan aplikasi yang mampu menjadi trending topic dan memiliki aturan yang sangat ketat bagi aparat pemerintah khususnya di level kelurahan. kinerja mengkordinir laporan warga dan mengkordinir laporan rt-rw melaui qlue menjadi barometer kinerja seorang lurah. ketika banyak laporan yang lama di tindak-lanjuti maka akan otomatis kelurahan tersebut menjadi peringkat paling bawah. setiap kinerja ini di catat dalam kumpulan data di jakarta smart city dan kelurahan dengan peringkat terbawah harus siap-siap untuk diganti (wawancara dengan informan 02, 15 november 2016). peraturan tersebut memacu lurah untuk memaksa aparat kelurahan untuk menggunakan qlue bahkan setiap apel pagi, lurah galur selalu mengingatkan aparat kelurahan untuk menggunakan qlue agar dapat membantu dalam respon cepat opini publik atau bahkan untuk menjadi pelapor permasalahan di lingkungan sekitarnya. hal ini dikarenakan pergerakannya posisi aparat di pemerintahan dki jakarta sangat fluktuatif jadi bukan tidak mungkin jika aparat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan gubernur akan dicopot dari jabatannya (wawancara dengan informan 04, 24 september 2016). 58 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 menurut pandangan dimaggio & powel (1983), pemprov dki jakarta sebagai organisasi publik sangat berkaitan dengan institusionalisasi atau proses pelembagaan dalam upaya menjaga legitimasinya. proses instititusionalisasi adalah bagaimana ide dapat disahkan menjadi sebuah aturan yang diikuti oleh seluruh populasi dalam organisasi tersebut. institusionalisasi ini dapat menjelaskan dasar yang menjadi acuan dalam tindakan yang dilakukan aparat negara sebagai mekanisme yang dibentuk oleh struktur. fenomena 100 persen kelurahan menggunakan qlue sebagai bagian dari sistem crop merupakan bentukan dari aturan atau regulasi yang di ciptakan oleh pemprov dki jakarta. dalam pandangan ini, scott (2001) dapat menjelaskan fenomena ini melalui 3 pilar. dasar kepatuhan qlue adalah ber dasarkan kegunaan. qlue di gambarkan sebagai sesuatu yang dapat mempercepat bisnis proses menjadi digital. dasar tatanan dari adopsi qlue adalah berdasarkan peraturan gubernur jakarta no 280 tahun 2014 dan peraturan gubernur no. 930 tahun 2016. dalam hal ini, pergub tersebut menjadi petunjuk dalam melakukan tindakan penga dopsian qlue ke dalam pemerintah. aturan regulatif inilah yang menjaditatanan dalam bertindak. seperti yang telah dikemukakan oleh data diatas bahwa lurah galur menjalankan fungsinya dalam pena nganan dan pengakomodiran laporan berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh gubernur. dalam aturan tersebut secara rinci menjelaskan tugas dan wewenangan pihak aparat negara sebagai pelaksana qlue seperti apa yang seharusnya menjadi fungsi jakarta smart city dan bagaimana proses kerja kelurahaan dalam penanganan qlue. jika membicarakan mengenai mekanis me maka akan terlihat jelas bahwa pengadopsian qlue ini bermula dari paksaaan pemerintah provinsi kepada para jajaran aparat untuk membangun transparansi dalam pelayanan publik. paksaan ini terlihat dari data yang menyebutkan bahwa seluruh kinerja lurah diukur melalui penanganan qlue dan terdapat konsekuensi yang akan dihadapi jika adopsi qlue ini tidak dijalankan dalam pemerintahan. data diatas juga menye butkan bahwa kinerja aparat kelurahan juga akan diukur melalui penanganan dan pengakomodiran qlue. hal ini menunjukan indikator utama yang digunakan peraturan gubernur, dan sanksi. basis legitimasi proses institiusionalisasi ini berdasarkan sanksi yang bersifat legal. jika lurah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka dengan segera akan dipecat atau dimutasikan. dengan kondisi birokrasi tabel 1. tiga pilar institusi regulatif normatif kognitif kultural dasar kepatuhan kegunaan kewajiban sosial sudah biasa pemahaman bersama dasar tatanan regulatif rules harapan mengikat skema konstitutif mimetik mekanisme paksaan normatif ortodoksi logika instrumentalitas kewajaran kepercayaan bersama indikator aturan, undangundang, sanksi sertifikat akreditasi logika aksi bersama perasaan takut bersalah malu/kehormatan kepastian/ kebingungan basis legitimasi sanksi legal dikelola secara moral dipahami diakui secara kultural sumber: meutia rochman & rochman ahwan (2014, 46) 59 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta yang sangat fluktuatif dan pejabat lokal bekerja berdasarkan kinerja. sehingga sanksi legal ini cukup membuat lurah merasakan sedikit kecemasan dengan beberapa kalimat yang beliau lontarkan seperti mengharuskan kerja ekstra agar kinerja semakin baik dalam kondisi birokrasi yang sangat fluktuatif. berdasarkan pemikiran scott (2008) tersebut maka akan sangat terlihat bahwa institusionalisasi adopsi teknologi ini lebih condong mengarah pada pilar institusi regulatif. dalam kasus implementasi qlue, aturan merupakan hal yang paling penting dalam pengadopsian teknologi ini. aturan diharapkan akan mengurangi kompleksitas permasalahan dan menjadi instrumen untuk memproduksi keadilan melalui standarisasi. (fountain, 2001). setelah sebuah teknologi di adopsi dalam kebijakan maka qlue bukan dinilai lagi dalam kapabilitas sebagai teknologi namun qlue telah dilihat sebagai bagian dari mekanisme pemprov dki jakarta sebagai sebuah institusi. institusi ini mengandung elemen regulasi yang ke mudian mengarahkan sang aktor untuk bertin dak.oleh karena itu, kemudian penulis melihat bahwa adopsi teknologidalam tata pe merintahan ini dapat dilihat sebagai upaya proses institusionalisasi. posisi pns menentukan peran lurah sebagai agensi lurah sangat mengikuti aturan yang telah dibuat oleh institusi namun dalam pandangan agen, faktor penyebab hal itu adalah posisi pns yang menentukan peran lurah dalam pengimplementasian qlue. sebagai aparat negara yang sah atau disebut pegawai negeri sipil (pns) pihak kelurahan harus mampu melaksanakan dengan baik penanganan dan mengkordinir laporan qlue baik dari masyarakat maupun dari rt karena terikat pada aturan dan sanksi yang berlaku. berdasarkan peraturan gubenur no 251 tahun aparat kelurahan merupakan pegawai negeri sipil (pns) yang diangkat sesuai perjanjian yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dari limpahan gubernur. salah satu tugas lurah sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur kelurahan adalah membina organisasi kemasyarakatan di wilayah kelurahan. organisasi kemasyarakatan ini biasanya disebut rt (data dari jakarta smart city). sebagai seorang abdi negara pihak kelurahan memiliki tugas untuk mengkor dinasi dengan berbagai unsur terkait pelak sanaan tugas dan fungsi kelurahan. salah satu tugas ini menekankan pada pentingnya menangani laporan yang dibuat oleh masyarakat serta mengkordinir laporan pertanggung-jawaban (lpj) rt melalui qlue.untuk saat ini, aplikasi qlue ini menjadi barometer kinerja seorang lurah dengan berdasarkan rating yang dilihat dari cepatnya penanganan. pergerakan rating tersebut sangat fluktuatif dalam hari yang sama. bahkan dalam sehari dapat dua kali bergerak.(wawancara dengan informan 04, 24 september 2016). dalam tataran hubungan antara pemerintah provinsi dan kelurahan, aplikasi ini sangat bergerak cepat. aparat dipaksa melalui sistem rating untuk bekerja siang dan malam dan seolah-olah tidak ada hari libur. (wawancara dengan informan 06 sebagai kepala sarana dan prasarana galur, 24 september 2016). hal ini dikarenakan teknologi mampu membuat pimpinan langsung dapat memonitor perkembangan ini khususnya di jakarta smart city. hubungan antara pimpinan provinsi hingga pimpinan kelurahan semakin dekat melalui jakarta smart city tanpa harus ke kecamatan terlebih dahulu(wawancara dengan informan 05 sebagai kordinator qlue galur, 12 okotber 2016).jakarta smart city memiliki tim khusus yang mengawasi langsung di monitoring room sehingga jika ada rating kelurahan yang merah maka jsc akan secara langsung memberi peringatan dengan menelpon lurah dan memberi penjelasan lebih namun, juka tetap saja ratingnya merah maka akan disampaikan langsung pada gubernur dan gubernur memiliki kewenangan untuk memecat langsung aparat yang tidak memiliki performa yabg baik (wawancara mendalam dengan informan 01 sebagai kepala upt jakarta smart city, 16 desember 2016). 60 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 hal ini selaras dengan informan 04 sebagai lurah, beliau juga berfikir bahwa qlue merupakan transformasi tata pemerintahan yang positif dan efisien. secara pribadi beliau sangat mendukung penggunaan qlue. beliau merupakan lulusan s2 dari ilmu manajemen dan usianya 30 tahunan sehingga kesempatan untuk jenjang karir berikutnya masih terbuka lebar. dalam mengatasi kekurangan sistem makan jsc kemudian membuat mekanisme validasi pelaporan sehingga lurah pun mau tidak mau mengikuti aturan yang ada. menurutnya jika ingin membuat laporan bohong maka user akan complain dan turunlah peringkat kelurahan(wawacara dengan informan 04, 24 september 2016) data diatas menunjukan kuatnya peran institusi dalam hubungan dengan agen dan peran agen yang menyukseskan peran institusi. penyebab pertama, posisi pns dalam peraturan,lurah memiliki tugas limpahan langsung dari gubernur dan wajib menaati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan jika tidak, maka akan di jatuhi hukuman disiplin yang telah dilegitimasi kedalam peraturan pemerintah no. 53 tahun 2010 dengan sanksi terberat adalah pemberhentian tidak hormat sebagai pns. menurut hirsh (1997), aturan institusi yang stabil digunakan sebagai pedoman oleh aparat di bawah dan disebarkan sebagai rutinitas dan program kinerja selaras dengan kerangka kerja yang lebih besar dan menciptakan ketaatan dari aparat negara. penyebab kedua, rentang otonomi antara gubernur dan lurah yang semakin dekat menguatkan cengkraman institusi dalam tindakan rasional aktor. hal ini sejalan dengan pemikiran scott (2008) pilar regulatif dalam institusi dapat bekerja untuk mengatasi, memperhitungkan, dan menjelaskan tindakan dan perilaku tingkat analisis individu. penyebab ketiga, peran lurah sebagai agensi cenderung mengikuti rasionalitas untuk meniti karirnya. menurut fountain (2001) pns secara rasional akan mengikuti sistem yang ada meskipun banyak hambatan yang tersedia karena sebagai agensi mereka fokus pada kesempatan untuk pembangunan profesional atau meniti karir. hal ini terlihat dalam pandangan lurah mengenai kesempatan meniti karir yang lebih tinggi dalam jabatan struktural. penolakan penggunaan lpj melalui qlue dari perspektif rt sebagai agensi reaksi penolakan rt tercipta karena hambatan yang disediakan oleh pemerintah, posisi rt sebagai lembaga masyarakat, dan perbedaan persepsi mengenai aturan. rukun tetangga atau yang biasa dikenal sebagai rt merupakan target langsung dari pelaporan pertanggungjawaban rt melalui qlue dan juga sekaligus pelaksana dalam sistem pelaporan tersebut. dalam upaya transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi, ketua rt merupakan elemen terpenting karena melalui tindakan kolektifnya dapat menolak sistem tersebut. ketua rt merupakan aparat negara bentukan warga yang disahkan oleh kelurahan dan menjadi bagian dalam kelurahan. namun, rt bukanlah aparat negara yang disebut pegawai negeri sipil. ketua rt kerap kali disebut pekerja sosial karena posisi ketua rt ini dipilih berdasarkan kesukarelaan dan kesadaran individu untuk maju dan bertugas untuk menjaga ketertiban lingkungan rt tanpa posisi sebagai pegawai negeri sipil. posisi aparat semi formal inilah yang semakin memungkinkan tindakan kolektif ketua rt dapat mempengaruhi kebijkan yang ada. status dan kedudukan rt merupakan hal yang sangat mendasar untuk membahas mengenai tindakan penolakan yang dilakukan rt. menurut pergub no. 903 tahun 2016 bahwa rt merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. tujuan pendiriannya adalah untuk membantu kinerja lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat. (data sekunder dari jakarta smart city). dalam wawancara dengan informan 07 sebagai ketua rt, sebagian besar ketua rt di kelurahan galur masih belum menerima pergantian mekanisme laporan pertanggungjawaban menggunakan qlue bahkan dalam salah satu rw, sebanyak 90 persen laporan pertanggungjawaban masih 61 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta belum memenuhi kriteria jumlah yang harus di setor. jumlah yang harus disetor adalah 90 laporan perbulan bahkan informan 09 jumlah laporannya kurang dari setengah jumlah yang seharusnya dilaporkan. menurut beliau, salah satu alasannya adalah bahwa rt merupakan pekerja sosial sehingga status dan kedudukannya untuk mengayomi masyarakat yang bersifat tidak terikat sehingga rt berhak menentukan pilhannya dalam strategi pembangunan pelayanan publik dan sebagian besar rt di galur menolak adanya pergantian sistem qlue dan menginginkan kembali pada lpj seperti biasa.((wawancara dengan informan 09, 12 oktober 2016). menurut pergub no. 903 tahun 2016, uang biaya operasional rt-rw bukan merupakan uang gaji atau honorium rtrw melainkan sebagai uang penunjang operasional tugas dan fungsi rt-rw yang harus di pertanggung-jawabkan dalam bentuk laporan. namun menurut pihak rt bahwa sebagai pihak yang tidak terikat. pemprov dki jakarta tidak seharusnya memaksa harus menggunakan teknologi dan memberikan biaya operasional karena itu menurunkan status rt. rt sekarang berlomba-lomba mendapatkan uang dan tidak terfikir sebagai penggerak masyarakat karena masyarakat pun tidak mau partisipasi di lingkungan dan menilai bahwa percuma jika rt di gaji namun masyarakat juga ikut berpartisipasi(wawancara dengan informan 10, 16 november 2016). terdapat hambatan-hambatan dalam pengimplementasian qlue yang membuat pihak rt menilai negatif mengenai aturan pengadopsian qlue. menurut informan 10, qlue juga merupakan sumber konflik bagi kalangan aparat terkecil. konflik itu baik pada sesama rt atau konflik antara rt dan masyarakat. dalam suatu kasus antara informan 09 dan informan 10 mendapatkan fitnah dari warga yang tidak mengerti bahwa laporan pertanggung-jawaban berbeda dengan laporan masyarakat. konflik paling banyak terjadi ketika pelaporan bangunan liar di tindak-lanjuit kelurahan. imbas yang terjadi adalah pihak warga yang marah pada rt yang dianggap sebagai oknum pelapor permasalahan tersebut. kasus ini tidak hanya terjadi sekali saja namun berkalikali (wawancara terhadap informan 09 dan informan 10, 12 okotber dan 16 november 2016) hambatan lainnya adalah kurangnya sdm dalam struktur rt. karakteristik pendidikan dan pekerjaan di kelurahan galur juga tidak sering berkaitan dengan teknologi. banyak dari warga galur merupakan pedagang yang tidak menamatkan pendidikan sekolahnya sehingga ia pun susah untuk memilih sekertaris atau bendahara rt yang dapat mengoperasikan qlue karena jika pendidikannya tinggi, terdapat kemungkinan ia bekerja dan ia tidak dapat bekerja optimal menjadi sekertaris rt. (wawancara dengan informan 09, 12 oktober 2016). hal ini tidak di atasi melaui aturan gubernur sehingga permasalahan ini membuat rt semakin berfikir ulang mengenai penggunaan qlue dalam laporan pertanggung-jawaban. menurut meyer (2010), meskipun agen terintegrasi dalam struktur internal namun mereka tetap dapat bertindak independen dalam partisipasi mereka terhadap aturan institusi. hal ini dapat terjadi karena agen merupakan aktor kolektif yang tidak terikat secara struktur terhadap institusi. aktor kolektif ini memiliki posisi sebagai lembaga masyarakat dan tidak digolongkan menjadi pegawai negeri sipil sehingga,agen secara natural bertindak secara rasional untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam aturan institusi ini. hal ini didukung oleh lingkungan institusional yang sangat kaya terdiri dari makna kultural yang kompleks dan struktur organizational. setiap agen memiliki makna yang berbeda mengenai aturan institusi yang telah dibuat. dalam kasus ini, makna mengenai biaya operasional rt diterjemahkan berbeda antara institusi dan agensi. biaya operasional rt menurut agen termasuk ke dalam honorium. dalam pandangan institusi, biaya operasional rt merupakan biaya lembaga rt untuk melakukan kegiatan dan harus dipertanggung-jawabkan. tindakan agen dengan menolak aturan institusi memperlihatkan bahwa hambatan yang 62 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 disediakan institusi berhasil memberdayakan aktor untuk memilih tindakan yang harus dilakukan dalam menjaga kepentingan mereka sehingga mereka meminta dengan usaha sekecil-kecilnya namun menghasilkan posisi yang menguntungkan agen rasional. hal ini diperkuat denganpower yang ada pada tindakan kolektif rt yang bertujuan mengubah tatanan institusi dalam aturan kelembagaan (lawrence 2009). tindakan ini dibangun untuk keuntungan mereka dengan melalui tindakan kolektif yang kuat dan berkepentingan (dimaggio 1988, powell & dimaggio 1991: scott, 2008). relasi teknologi, institusi, dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta melalui analisis di atasrelasi teknologi, institusi dan agensi memiliki hubungan dua arah yang saling memiliki ketergantungan. hubungan antara teknologi dan institusi terlihat dari kontrak dan aturan mengenai implementasi teknologi ini dan kemudian di sebut adopsi teknologi yang bersifat saling positif. hubungan antara adopsi teknologi dan agensi kelurahan juga saling berhubungan dan bersifat postif. hubungan antara adopsi teknologi dan agensi rt bersifat negatif yang akhirnya melahirkan isomorphisme yang merupakan faktor pendorong dari transformasi pelayanan publik. hubungan ini akan di gambarkan melalui alur pemikiran seperti di bawah ini. gambar 2. hubungan antara teknologi, institusi, dan agensi dalam transformasi pelayanan publik sumber : diolah oleh penulis hubungan antara teknologi dan institusi dimulai ketika terdapat kontrak kerjasama antara pihak jakarta smart city sebagai perwakilan dari pemprov dki jakarta dan pt qlue performa indonesia. aplikasi qlue ini mendukung program smart city dan membantu mewujudkan nilai-nilai yang ingin dicapai pemprov dki jakarta seperti nilai transparansi dan partisipasi publik. sebaliknya, institusi juga mendukung kebe radaan teknologi dengan membuat peratu ran-peraturan agar setiap elemen dapat menggunakan teknologi ini dan khususnya bagi aparat agar dapat menjadi digital technology officer. hubungan yang postitif ini kemudian melahirkan adopsi teknologi yang merupakan bentuk dari teknologi yang telah terinstitusionalisasi. hubungan antara adopsi teknologi dan kelurahan adalah positif dengan mengacu pada analisis subab se belumnya mengenai posisi pns dan peran kelurahan dalam implementasi qluebahwa dalam level institusi, aturan yang dibuat sangat ketat dengan sanksi yang tegas membu at lurah mengikuti peraturan tersebut namun dalam sisi agensi, aturan tersebut juga sejalan dengan pemikiran dan tujuan utama lurah sebagai birokrat karir. menurut beliau sebagai pemangku wilayah, aparat harus cepat dalam respon keluhanpublik. selain itu, alasan terbesar adalah gubernur dengan singkat akan melakukan pencoptan jabatan dan pemutasian. hubungan antara kelurahan dan rt berjalan baik. hal ini dikarenakan kelurahan dan rt saling membutuhkan. di dalam sistem, kelurahan bertugas untuk membina lembaga kemasyarakatan sehingga mereka selalu melakukan pendekatan terhadap rt namun pihak rt juga melihat bahwa lurah sebagai validasi lpj rt juga memiliki peran yang dominan jika lpj tidak divalidasi maka biaya operasional rt tidak akan turun sehingga keduanya saling berhubungan baik bahkan sangat terlihat bersama dalam menanganni kasus pelaporan. namun efek dari hubungan baik tersebut adalah rt tidak dapat mengakui keberatannya langsung melalui lurah. hubungan antara penolakan itulah yang menyebabkan hubungan antara adopsi teknologi dan pihak rt bersifat negatif. terdapat gap antara struktur dan praktisnya. agen mengadopsi kebijakan yang telah terimplementasi di lapangan dan meraka tidak memiliki kesesuaian dengan kebijakan 63 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta pelaporan di hitung 3 kali sehari. hubungan ini kemudian melahirkan isomorphisme dalam institusi tersebut. hal ini merupakan dampak dari tekanan penolakan pihak rt dan tekanan dari harapan budaya dalam masyarakat berdasarkan fungsi organisasi. tekanan ini melahirkan perubahan sebagai respon dari regulasi tentang pelayanan publik untuk mengadopsi teknologi dan memaksa institusi membuat aturan baru yang akan memuat kepentingan mereka. (dimaggio & powel 1983: meyer et al, 1981). oleh karena itu terbentuklah peraturan gubernur no. 2435 tahun 2016 yang memuat bahwa terdapat aturan pelaporan dan pemberian biaya operasional rt yang bersifat statis dan dinamis. laporan kegiatan biasa rt akan mendapatkan uang sebesar rp 400.000 dan rp 575.000 akan turun sesuai dengan jumlah laporan yang di upload melalui qlue. perubahan aturan ini menciptakan kepastian dalam institusi baru yang lebih stabil dan bertujuan untuk perubahan dalam pelayanan publik. hal ini sejalan dengan pernyataan yang (2003) bahwa neo-institutionalisme dapat membahas perubahan institusional yang termasuk dalam proses teknologi. dalam level institusi, isomorphisme adalah mekanisme untuk bertahan atau survive yang kemudian dilakukan dengan cara difusi norma dan regulasi yang 2003; le potre et al 2002) dan peran agensi adalah rt sebagai agen adalah mengubah tatanan institusi dalam aturan kelembagaan melalui tindakannya (lawrence et al, 2009). simpulan dari pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa transformasi pelayanan publik tidak hanya terjadi akibat pengaruh teknologi yang diusung oleh pemerintah provinsi dki jakarta. transformasi melalui teknologi dapat terjadi ketika teknologi dapat terinstitusionalisasi dengan baik melalui aturan namun, institusi juga harus dapat memperhitungkan hubungan antara agen dan lingkungan institusional. hal ini dikarenakan para agen dapat melakukan pertimbangan atas kesempatan dan hambatan yang disediakan oleh institusi. hal ini menguatkan argumen penulis bahwa proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi dapat mempengaruhi proses transformasi pelayanan publik. temuan dalam artikel ini dapat mengisi kekosongan pada pandangan sebelumnya mengenai transformasi pelayanan publik. selain itu, tulisan ini dapat membantu menjelaskan faktor yang mempengaruhi peran agen dalam tindakan yang berdampak pada institusi dalam tulisan lawrence et al (2009). pertama, ke sada ran kolektif agen ditentukan oleh jabatan struktural yang diembannya. jabatan yang memiliki sanksi formal yang tegas seperti pemecatan langsung cenderung membuat agen tidak memiliki keterampilan dan refleksivitas sebagai agen karena dalam perspektif agen sebagai birokrat karir, tujuan utamanya adalah meniti karir tersebut. kedua, teknologi membantu institusi dalam mengantisipasi kecu rangan yang dilakukan oleh aparat tanpa me mandang individual semakin memperkecil perbedaan dampak agen dalam institusi. ketiga, praktik yang dilakukan oleh agen semakin membuat aturan terlegitimasi dan mempengaruhi persepsi agen. artikel ini juga dapat mengisi pandangan yang (2003). sisi lain pembahasan ini tidak sepe nuhnya memandang bahwa insti tu si sangat berkuasa atas agen. terdapat fak tor penting lain selain dari institusi untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat diadopsi dan digunakan dalam pe me rin ta han. pada kasus ini, tindakan agen yang tidak terikat secara kolek tifitas mampu mempercepat institutional isomorphism da lam organisasi publik tersebut. penyesuaian kembali perilaku institusi akibat tindakan kolektif agen dapat menjadi solusi dalam mengurangi terjadinya konflik antara proses institusionalisasi dan kepentingan agen. hal ini memperlihatkan bahwa institusi yang diidentikan dengan stabilitas dan durabilitas mampu melakukan perubahan dengan be gi tu cepat sebagai mekanisme institusi untuk survive . artikel ini melihat bahwa dalam trans formasi pelayanan publik melalui tek nologi terdapat pengaruh institusi yang kuat untuk menyebarkan teknologi dan agen untuk menyesuaikan aturan dalam tataran mikro. 64 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 ucapan terima kasih alhamdulillah, terimakasih saya ucapkan kepada mba meuthia ganie rochman sebagai pembimbing saya yang telah banyak menginspirasi saya dalam menulis artikel ini. terimakasih kepada ibu saya tercinta yang selalu mendorong saya hingga mampu melewati tahap ini. terimakasih kepada my beloved nauval fauzi yang selalu ada dan membantu saya melewati tahap ini. terimakasih kepada mba diatyka dan mas andi yang telah membimbing penulisan jurnal ini. terimakasih kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah mendukung saya dan membantu saya melewati tahap ini. daftar pustaka albino et al. (2015). “smart cities: definitions, dimension, performance, and initiatives”. journal of urban technology,1-21. bakici, et al. (2013). “a smart city initiative: the case of barcelona”. journal of the knowledge economy, 4(2), 135-148. brewer, brian. (2007). “citizen or costumer? complaints handling in the public sector”. intenational review of administrative science. sage publications. caillier, james gerard. (2016). “public service motivation and decisions to report wrongdoing in u.s federal agencies: is this relationship mediatedby the seriousness of the wrongdoing”. american review of public administratation, sage publications. dameri, renata paola et al. (2015). “governing smart cities: an empirical analysis”. social science computer review. sage publications. dimaggio, paul j et al. (1983). “the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields”. american sociological review. j stor publications. hirsch, p. m. (1997). “sociology without social structure: neoinstitutional theory meets brave new world”. american journal of sociology. jstor publications lawrence, t. b et al. (2009). “institutional work: actors and agency in institutional studies of organization”. cambridge university press. sage publications. mahizhnan, arun. (1999). smart cities: singapore case. singapore: the insititute of policy studies. mahler, julianne et al. (2002). learning to govern online federal agency internet use. usa: sage publications. meijer et al. (2016). “governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance”. international review of administrative sciences. meyer, john w. (2010). “world society, institutional theories, and actor”. annual review of sociology. jstor publications odendaal, nancy. (2003). information and communication technology and local governance: understanding the difference between cities in developed and emerging economies. computer, environment, and urban system. pergamon publicantion. scott, richard w. (2008). “approaching adulthood: the maturing of institutional theory”. theory and society vol 37. jstor publications smith, rodney. (2010). “the role of whistleblowing in governing well: evidence from the australian public sector”. the american review of public administration. styawan, suci. (2013). “penanganan pengaduan (complaint handling) dalam pelayanan publik (studi tentang transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penanganan 65 ely yani, analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta pengaduan di kantor pertanahan kota surabaya ii)”. jurnal administrasi negara. sumanjeet. (2006). “e-governance”: an overview indian context. indian political science association. jstor publications. utomo, sad dian. (2008). “penanganan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik. bisnis & birokrasi”. jurnal ilmu administrasi dan organisasi. ganie-rochman, meuthia. (2014). sosiologi korupsi: isu, konsep, dan perdebatan. jakarta: penerbit universitas indonesia bps dki jakarta. (2014). data politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. jakarta: katalog bps 1102002.202014 wattimena, lidya. (2012). ahok laskar pelangi transparan dan profesional. jakarta : tabloid refotmata edisi 152; 19 website kementerian dalam negeri. 2009. 20 persen wilayah jakarta pemukiman kumuh. diakses melaui h t t p : / / w w w. k e m e n d a g r i . g o . i d / news/2009/05/11/20-persen-wilayahjakarta-permukiman-kumuh pada 01 oktober 2016 pk. 06.00 kompas.com. 2016. ini tiga kelurahan terbaik dan terburuk di jakarta versi qlue. diakses melalui megapolitan .kompas. com/read/2016/06/01/10142611/ ini. tiga.kelurahan .terbaik.dan.terburuk. di.jakarta.versi.qlue 10 september 2016 pk 07.47 wib pemerintah dki jakarta. 2016. warga aktif di qlue dapatkan hadiah http:// www.jakarta.go.id/v2/news/2016/01/ warga-aktif-di-qlue-dapat-hadiah#.vjp8yf97iu pada 21 september 2016 pk. 16.22\ pemerintahan provinsi dki jakarta. 2015. tingkat kemiskinan di dki jakarta maret 2015. artikel online diakses melalui http://www.jakarta.go.id/v2/ news/2015/09/tingkat-kemiskinand i d k i j a k a r t a m a r e t 2 0 1 5 # . waeqbi997iu pada 01 oktober 2016 pk 05.00 detik.com. 2016. prof. suraryati nilai birokrasi yang buruk jadi sumber penyakit pungli. diakses melalui http://news.detik. com/berita/d-3330373/prof-sunaryatinilai-birokrasi-yang-buruk-sumberpenyakit-pungli pada 01 oktober 2016 pk 06.00. liputan6.com. 2016. meski di tolak rt dan rw aplikasi qlue di pakai 500 ribu warga jakarta diakses melalui http:// citizen6.liputan6.com/read/2519834/ meskiditolak-rtrw-aplikasiqlue dipakai-500-ribu-warga-jakarta pada 01 oktober 2016 pk 06.02. berita satu.com. 2016. laporan pengaduan masyarakat ke ombudsman meningkat. diakses melalui http://sp.beritasatu. c o m / h o m e / l a p o r a n p e n g a d u a n m a s y a r a k a t k e o m b u d s m a n meningkat/28444 pada 01 oktober 2016 pk 08.03 ombudsman republik indonesia. 2015. laporan tahunan 2015. diakses melalui f i l e : / / / c : / us e r s / e ly / d ow n l o a d s / laporan%20tahunan%202015.pdf pada 01 oktober 2016 pk 09.00 ombudsman republik indonesia. 2015. hasil penelitian kepatuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai uu no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. diakses melalui file:///c:/ users/ely/downloads/ringkasan%20 hasil%20penelitian%20kepatuhan_ ori_2015%20(1).pdf pada 01 oktober 2016 pk 09.01 undang-undang no 25 tahun 2009 diakses melalui http://www.imigrasi.go.id/ phocadownloadpap/undangundang/ nomor%2025%20tahun%202009.pdf pada 01 oktober 2016 pk 10. 66 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 83 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post irene santika vidiadari program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas atma jaya yogyakarta e-mai: irene_santika@staff.uajy.ac.id abstract the focus of this paper is the representation of women on banjarmasin post’s humour column, “si palui,” whose stories are either about daily lives or domestic issues. on the latter topic, the theme which regularly appears is marital problems such as poligamy, divorce, and sexuality. on this column, women characters are merely supporting casts and, hence, are subordinated. this research applies the critical language element of the micro level of norman fairclough’s critical discourse analysis in order to understand the representation issues through language: semantics, syntax, and lexycon. th result shows that the representation of women on si palui is categorized into three: as widows, wives, and other kinds of women. the widows are illustrated as having plumpy body and always expecting to get married, though the representation emphasizes on the kind of flirtious widows adored by men. the wives are represented as the sexual objects of their husband. meanwhile other kinds of women, such as mother-in-laws, are fussy, and single women are agressive. abstrak tulisan ini berfokus untuk melihat representasi perempuan dalam kolom humor berbahasa banjar, si palui di banjarmasin post. humor si palui menceritakan kejadian sehari-hari dan membahas persoalan rumah tangga. pada cerita palui yang bertema rumah tangga, beberapa tema yang sering hadir adalah poligami, perceraian, dan seksualitas suami istri. pada kolom si palui, tokoh perempuan hadir sebagai figuran dan subordinat. penelitian ini menggunakan elemen critical language dari level mikro pada analisis wacana fariclough untuk membedah persoalan representasi melalui aspek bahasa: semantik, sintaksis dan leksikon. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam teks si palui terbagi menjadi tiga: sebagai janda, istri, dan status perempuan lain digambarkan berbeda-beda. tokoh janda digambarkan sebagai tokoh yang berbadan montok, manja, dan ingin segera menikah. tokoh janda yang mendapat penegasan dalam kolom palui adalah janda kembang yang menjadi idola laki-laki. tokoh istri digambarkan sebagai objek seksual suaminya. perempuan lain, seperti mertua, digambarkan cerewet, dan perempuan lajang diceritakan agresif. keywords: representation, subordinate, critical language 84 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pendahuluan teks, dalam pengertian yang luas merupakan produk dari sebuah diskursus, yaitu tindak penggunaan dan pertukaran tanda dan bahasa dalam bentuk verbal maupun visual (piliang, 2004: 190). teks yang berbentuk verbal kemudian dibagi lagi menjadi teks oral dan teks tertulis. beberapa bentuk teks tertulis antara lain buku, novel, artikel surat kabar, cerita humor, dan lainnya. memahami teks bukanlah sebatas memahami maksud dalam teks tersebut, namun secara lebih menyeluruh harus melihat pula tekstur dari teks tersebut, bentuk, dan organisasi yang melatarbelakangi kemunculannya. teks merupakan sebuah proses sosial yang secara simultan muncul dalam sebuah masyarakat. oleh karena itu, teks menjadi sebuah gambaran dari pola pikir dan representasi dari sebuah masyarakat. kolom cerita humor merupakan salah satu bentuk teks yang dapat dikaji untuk melihat representasi masyarakat produsen humor sendiri. kemunculan kolom humor juga seringkali berawal dari budaya lisan masyarakat. sehingga teks humor kemudian dituliskan dan disebarkan melalui medium tertentu. kolom humor si palui adalah salah satu bentuk teks yang berangkat dari tradisi lisan yang kemudian dituliskan dan disebarkan melalui surat kabar banjarmasin post. wijana (1995) menjelaskan bahwa humor tidak saja bermanfaat sebagai wahana hiburan, tetapi berguna pula sebagai sarana pendidikan dan kritik sosial bagi semesta ketimpangan yang akan, sedang, atau telah terjadi di tengah masyarakat penciptanya. di sisi lain, teks—sebagai sesuatu yang tidak pernah lepas dari konteks sosial— juga dipahami sebagai sesuatu yang selalu membawa nilai dan ideologi. pada proses pemanfaatan humor, bahasa menjadi sarana yang paling tepat, yang dipakai dalam mengemukakan humor tersebut. bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang merupakan hasil budaya masyarakat sehingga identitas bahasa sebagai humor hanya dapat dimaknai sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri (rizkie, 2013: 1). humor, pada dasarnya adalah hasil dari sebuah persepesi budaya-baik individu maupun kelompok. humor amat bergantung pada konsep budaya yang dimiliki bersama, sehingga amat sulit memahami sebuah humor tanpa adanya kesamaan latar belakang, konsep budaya dan konteksnya (pormes, 2015: 2). yuniawan (2005: 289-291) mengemukakan bahwa dari aspek kebahasaan dalam humor, kehadiran tokoh perempuan sering dijadikan objek dari humor tersebut. secara khusus, perempuan menjadi objek pada humor yang berasosiasi dengan pornografi. pada persoalan pornografi, humor ditujukan untuk menyinggung hal-hal yang bersifat erotis dan menimbulkan hasrat seksual. pada humor-humor yang memiliki asosiasi dengan pornografi, perempuan hadir sebagai pihak yang menjadi objek, yang ditunjukkan dari pemilihan kata dan penggunaan majas. kolom humor si palui di banjarmasin post merupakan teks berbahasa banjar yang menceritakan seorang laki-laki bernama si palui sebagai tokoh utama. selain palui, tokoh yang sering hadir dalam kolom tersebut adalah garbus, dan tulamak. ciri khas dari kolom ini adalah, palui selalu saja menjadi tokoh yang menang telak dalam setiap obrolan. hadir sejak tahun 1971, si palui sebagai salah satu kolom di banjarmasin post telah menjadi ciri khas dari surat kabar ini dan terus dipertahankan eksistensinya hingga sekarang. cerita si palui tidak serta merta dibuat untuk banjarmasin post. cerita ini telah mengalami perjalanan panjang sebagai cerita dalam budaya lisan orang banjar yang kemudian diangkat sebagai salah satu kolom hiburan di banjarmasin post. di surat kabar banjarmasin post, si palui adalah cerita yang sifatnya lepas dan tidak bersambung antaredisi. cerita ini dipertahankan karena palui telah sejak awal dinobatkan sebagai maskot surat kabar ini. tema-tema yang diangkat dalam kolom ini adalah seputar kehidupan sehari-hari, seperti palui yang berganti-ganti pekerjaan, palui yang sedang 85 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post menjaga anaknya, hingga cerita-cerita yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. pada beberapa edisi, palui diceritakan melakukan poligami, menggoda perempuan lain, diam-diam menikah siri, maupun halhal lain yang tidak jauh dari persoalan rumah tangga. tokoh-tokoh yang hadir dalam kolom si palui tidak hanya palui dan kedua temannya—garbus dan tulamak. tidak jarang muncul tokoh-tokoh perempuan seperti istri palui, penjaga warung kopi, janda di kampungnya, atau tokoh perempuan lain. saat membicarakan tentang perempuan— atau pada saat perempuan hadir sebagai lawan bicara si palui—topik pembicaraan tidak jauh-jauh dari urusan rumah tangga, termasuk di dalamnya perihal poligami, perceraian, atau sekadar urusan memiliki anak. palui memiliki karakteristik suka menggoda perempuan, di samping karakter utamanya sebagai orang yang selalu menang dalam berbagai adu argumen dengan lawan bicaranya. berperan sebagai tokoh utama, si palui selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap cerita di kolom ini. ia tidak pernah kalah dalam berbagai perbincangan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan perempuan. pada teks-teks si palui, perempuan hadir sebagai figuran, bahan pembicaraan, dan objek dari lelucon yang dilontarkan oleh si palui dan teman-temannya. tidak ada perempuan yang hadir sebagai tandingan dari tokoh si palui dalam adu argumen atau melempar lelucon. terkadang perempuan hadir sebagai bahan cerita di antara si palui dan teman-temannya, meskipun tanpa kehadiran perempuan yang menjadi bahan pembicaraan. ketidakhadiran perempuan yang ikut mengambil porsi lebih banyak dalam cerita atau digambarkan memiliki posisi lebih penting daripada sekadar sebagai objek lelucon dalam kolom si palui menghadirkan permasalahan tersendiri, terutama mengenai relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kolom cerita. dominasi cerita oleh laki-laki dan tidak berimbangnya penggambaran perempuan menghadirkan stereotip dan misrepresentasi tentang perempuan dalam kolom si palui. kehadiran perempuan dalam kolom palui selalu saja menjadi objek dari humor, baik mereka yang digoda secara “langsung” oleh palui dan teman-temannya maupun yang tidak hadir dan hanya menjadi bahan perbincangan. pada cerita-cerita dalam kolom ini terjadi ketimpangan, di mana penokohan utama adalah laki-laki dan palui sendiri tidak memiliki tokoh tandingan perempuan sebagai lawan bicaranya. tulisan ini berfokus pada representasi perempuan dalam kolom si palui di banjarmasin post. stuart hall (1997: 17) mengemukakan bahwa representasi merupakan produksi makna dari satu konsep tertentu di dalam pikiran kita melalui bahasa. representasi menjembatani konsep dan bahasa yang memungkinkan seseorang membedakan antara sesuatu yang nyata dan fiksi. pada penjelasannya tentang representasi, stuart hall (1997) mengemukakan sebuah sirkuit budaya, bahwa representasi sangat bergantung pada faktorfaktor budaya seperti: regulasi, identitas, produksi, konsumsi, dan distribusi. produksi gambaran yang terjadi secara terus menerus inilah yang kemudian tertanam dan secara otomatis membawa pemaknaan tertentu di dalam diri seseorang ketika pancaindranya menangkap satu stimulus yang dapat dimaknai lalu muncullah representasi. proses pemaknaan akan sesuatu tidak pernah lepas dari faktor sosial dan budaya di sekitarnya. representasi berangkat dari pemaknaan akan bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang berbagi makna. lebih dalam lagi, pemaknaan berdasar dari tataran ideologis seseorang. bahasa merupakan media yang secara spesifik membuat individu sadar akan sesuatu, dan dari situlah makna diproduksi dan dipertukarkan. makna hanya bisa dibagi dengan akses bahasa yang dipahami secara bersama. oleh sebab itu bahasa adalah hal utama yang terkait dengan pemaknaan dan budaya. bahasa dipahami pula sebagai kata kunci dari nilai budaya dan makna. representasi, sebagai bagian dari praktik diskursus, tidak pernah lepas 86 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 dari efek struktural yang menyertainya. oleh karena itulah fairclough (1989: 74) mengemukakan pembagian sistematis yang kemudian menghasilkan sebuah relasi sosial. pembagian ini melihat bagaimana (1) subjek yang memiliki efek untuk mencirikan sebuah identitas sosial, (2) relasi antarsubjek yang merepresentasikan relasi sosial, dan (3) konten yang merepresentasikan sebuah pengetahuan. pembagian sistematis di atas kemudian dapat menjadi acuan bagaimana relasi dan identitas yang hadir melalui representasi di dalam teks media. representasi ini hadir baik dengan menggunakan gambar maupun bahasa dan narasi untuk mendeskripsikan sesuatu. terkait dengan penjabaran fairclough di atas, antara representasi, relasi dan identitas memiliki keterkaitan yang sangat erat. ketiganya menjadi bagian dalam teks yang mengkonstruksi kan makna atas segala sesuatu. fenomena kultural tentang gender melihat bahwa perempuan hidup dalam eksistensi sosial yang terkungkung dan terkekang oleh budaya patriarki (anwar, 2009: 51). pada fenomena ini hadir sebuah kondisi di mana perempuan hidup dalam dualitas kultural: sebagai anggota kultur umum laki-laki dan dalam kultur perempuan yang spesifik. dualitas kultural yang menyelimuti kehidupan perempuan tersebut yang kemudian menimbulkan konflik subjek-objek, yang dalam kebudayaannya didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (liyan) dalam sistem kebudayaan patriarki. penempatan subjek-objek ini tidak juga lepas dari bagaimana perempuan direpresentasikan di media. ketika perempuan direpresentasikan di media, identitas perempuan banyak diatur oleh hal-hal yang berada di luar dirinya. menurut thornham (2010: 174) mengemukakan bahwa perempuan kerap kali menjadi benda yang dipertukarkan, dibentuk, dan dikonsumsi oleh laki-laki dan budaya patriarki yang berlaki. hal ini yang membuat perempuan kehilangan kuasa, termasuk kuasa untuk menentukan identitasnya. penghilangan kuasa atas identitas ini yang menyebabkan perempuan berada pada posisi objek. relasi antara perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek mengukuhkan keliyanan perempuan dalam berbagai bentuk teks, termasuk teks media. penelitian mengenai representasi perempuan di media massa banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh feminis. laura mulvey (1975) adalah salah satunya. pada penelitiannya mengenai representasi perempuan dalam film (mulvey, dalam storey 2015: 110) yang mengemukakan bahwa posisi perempuan dalam suatu media ditampilkan sebagai objek erotis (erotic object) dalam dua level. pertama, sebagai objek erotis dalam narasi media, yakni bahwa karakter perempuan dalam media ditransformasikan sebagai objek hasrat dari tokoh laki-laki. kedua, perempuan menjadi objek erotis dari penonton itu sendiri. citra perempuan dalam media tidak pernah lepas dari sudut pandang laki-laki sebagai penonton. kenikmatan menonton ini yang menyebabkan perempuan berada pada posisi pasif (sebagai yang ditonton) dan laki-laki berada pada posisi aktif (pihak yang menonton). sebagai penonton yang aktif, sudut pandang laki-laki dan fantasinya dipakai untuk memproyeksikan perempuan sedemikian rupa pada figur-figur perempuan di media yang telah diatur sehingga kehadiran perempuan dalam representasi media memiliki posisi bukan sebagai subjek yang memiliki kekuasaan atas dirinya melainkan sebagai objek dengan sudut pandang bagaimana laki-laki ingin melihat perempuan menurut citranya (mulvey, dalam storey 2015: 111). humor sebagai salah satu bentuk hiburan juga memiliki fungsi sebagai kritik sosial atas berbagai kondisi sosial yang terjadi. hal ini yang kemudian melahirkan humor dalam berbagai tema besar seperti humor politik, humor sosial, humor seksual, humor agama, dan sebagainya yang hadir dalam bentuk tulisan seperti cerita humor, kartun, dan komik. pada bentuk humor lisan, dalam budaya beberapa daerah di indonesia terdapat humor yang disampaikan melalui pertunjukan ludruk dan ketoprak. 87 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post pada teks-teks humor, humor dapat ditelaah melalui teori linguistik: semantik, dan pragmatik humor (soedjatmiko, 1992 dalam maryam, 2014: 17). sisi semantik humor memanfaatkan keambiguan dengan mempertentangkan dua makna atas satu kata yang sama. kelucuan muncul ketika makna yang diambil ternyata salah. semantik humor memanfaatkan keambiguan pada tataran kata, kalimat serta wacana. pada level humor yang lebih panjang seperti humor kolom dan sastra, kelucuan tercapai karena adanya penyimpangan terhadap maksimmaksim tuturan, keyakinan konvensional, dan pengetahuan yang melatarbelakangi pengalaman humoris penikmat humor tersebut. metode penelitian ini merupakan penelitian kualitiatif dengan menggunakan sumber data teks dari kolom si palui. analisis data dilakukan dengan melihat unsurunsur linguistik yang diadopsi dari analisis level mikro pada analisis wacana norman fairclough (1995). fairclough (1995: 98) mengemukakan bahwa teks dianalisis dengan critical linguistic atau membedah teks melalui elemen-elemen linguistik. pada penelitian ini, elemen linguistik yang dipakai adalah elemen semantik, sintaksis, dan leksikon. melalui ketiga elemen tersebut dapat dilihat representasi yang muncul di dalam teks. teks si palui yang dipilih merupakan teks yang menampilkan cerita tentang tokoh perempuan. pada tulisan ini, telah dipilih lima tulisan: tanggal terbit judul 19 januari 2016 janda kambang (janda kembang) 26 januari 2016 mancariakan abahnya (mencari ayahnya) 2 maret 2016 baubah banar (sangat berubah) 17 maret 2016 cagar batiga (akan bertiga) 23 maret 2016 cangkir baciri (cangkir berciri) hasil dan pembahasan kolom humor si palui palui merupakan salah satu nama tokoh yang sering dijadikan cerita dalam masyarakat banjar. nama palui bukan berarti tanpa makna. palui berasal dari kata mamalui, sebuah kebiasaan bercanda pada masyarakat banjar. vidiadari (2013: 77) mengemukakan bahwa kekhasan dari mamalui atau disingkat dengan malui ini adalah bentuk humornya yang menukik, menyindir dengan terangterangan, tepat sasaran, dan menjadi gong dari humor itu. orang yang jago malui ini kemudian dikenal sebagai palui. jauh sebelum si palui hadir sebagai kolom cerita humor di surat kabar banjarmasin post, tokoh palui hadir sebagai tokoh fiktif yang berkembang dalam cerita-cerita rakyat di banjar kuala, yakni daerah banjarmasin dan marabahan. jika menengok pada budaya daerah lain, palui dapat disejajarkan dengan kabayan dari daerah sunda. karakter palui bermacam-macam tergantung penuturnya. kadang digambarkan sebagai tokoh yang bijaksana, terkadang polos dan ceroboh, tapi tetap saja lucu. di daerah kalimantan selatan yang lain seperti martapura, tokoh yang sering dijadikan bahan cerita adalah tokoh si anang, sedangkan daerah hulu sungai seperti amuntai, barabai, dan kandangan, tokoh yang sering diceritakan adalah tokoh si utuh. kehadiran palui bermula dari tradisi lisan orang banjar, sehingga cerita palui bermuatan nasihat dan pesan moral tertentu. tak jarang cerita si palui dituturkan pada pertunjukkan madihin, yaitu pertunjukkan tradisional banjar yang menghadirkan satu atau dua orang yang saling berbalas pantun atau menuturkan cerita dengan iringan tarbang (dalam dialek banjar, atau terbang, adalah alat musik yang mirip rebana dengan diameter yang lebih besar dan dipakai dalam kesenian madihin). pertunjukkan madihin ini sering dilakukan pada acara-acara besar seperti pada saat pernikahan, peringatan keagamaan seperti maulid nabi muhammad saw, atau perayaan besar lainnya. 88 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 pada tahun 1971, si palui diangkat menjadi salah satu rubrik di banjarmasin post dengan judul “kisah bahasa banjar” yang diletakkan pada halaman terakhir surat kabar tersebut. seiring berjalannya waktu, kolom ini dipindah ke halaman pertama banjarmasin post. penulis pertama kolom si palui di banjarmasin post adalah yustan aziddin, salah seorang pendiri banjarmasin post. tujuan kehadiran kolom ini tidak sekadar untuk mengisi kekosongan kolom di surat kabar banjarmasin post tetapi juga untuk mengangkat budaya lokal banjar. yustan aziddin sebagai tokoh yang mencetuskan ide untuk menghadirkan kolom dengan muatan budaya lokal sejak awal menetapkan konsep palui sebagai kolom yang “bebas” artinya tidak bergantung pada berita utama di hari itu. “kebebasan” kolom si palui ini berangkat dari tujuan semula bahwa kolom ini merupakan cerita bahasa banjar yang membahas persoalan sehari-hari di masyarakat banjar (berdasarkan hasil wawancara dengan redaksi banjarmasin post, 22 juni 2016). tema-tema yang dipilih untuk cerita si palui tidak pernah jauh dari kehidupan bermasyarakat orang banjar. misalnya saja mengenai masalah hidup rumah tangga, perceraian, pekerjaan, poligami, dan seksualitas. tema-tema ini disesuaikan pula dengan konteks masyarakat banjar yang mayoritas beragama islam dan memegang nilai-nilai islam dalam berbagai hal mulai dari cara berpakaian, tata kelakuan, upacara adat, hingga aturan-aturan pemerintahan di sana. untuk menghasilkan cerita-cerita si palui, selain menonton berita, yustan aziddin sering bertandang ke warung kopi untuk bertukar cerita dengan para pengunjung di sana. penulis pertama si palui adalah sosok yang rajin menulis dan selalu memiliki stok cerita untuk setiap edisi banjarmasin post. setelah yustan aziddin pensiun, cerita si palui ditulis oleh abi karsa, seorang politikus. tidak heran, pada zamannya cerita si palui sangat kental dengan muatanmuatan politik. generasi ketiga penulis si palui adalah husni thamrin, seorang pekerja sosial. rombakan yang cukup besar terjadi di generasi ketiga si palui. tema yang diangkat lebih umum, berasal dari tuturan kebanyakan orang banjar dan menceritakan kisah dari berbagai kalangan kelas sosial. pada generasi ketiga ini cerita palui bisa dinikmati oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga atas. selain rombakan pada tema, bahasa banjar yang digunakan juga berbeda. pada masa penulis ketiga, bahasa banjar yang digunakan dalam si palui adalah bahasa banjar kuala, yakni bahasa banjar yang biasanya digunakan masyarakat di daerah banjarmasin dan marabahan. sepeninggal husni thamrin, si palui mengalami masa transisi—masa kekosongan penulis tetap si palui. kekosongan itu diisi banjarmasin post dengan cara terus menerbitkan kembali kisah si palui yang lama—judulnya saja yang diganti. pada masa penulisan kolom si palui oleh husni thamrin, mulai banyak cerita yang menghadirkan tokoh perempuan. jika pada tulisan-tulisan yustan aziddin si palui dan tokoh-tokoh perempuan hadir untuk memberikan nasihat dan tuntunan, pada tulisan abi karsa tokoh perempuan tidak banyak hadir. ketidakhadiran perempuan dalam kolom yang ditulis oleh abi karsa adalah karena perempuan dianggap tidak ikut andil dalam dunia politik. pada tulisan husni thamrin, perempuan banyak hadir dan menjadi objek humor si palui. humor pada tulisan-tulisan husni thamrin cenderung berifat seksis dan berbau pornografi karena humor yang seperti itu dianggap lebih banyak peminatnya dibanding tema-tema yang lain. hingga kini, banjarmasin post masih terus mencari generasi penerus penulis si palui yang memiliki karakter tersendiri. harapannya, penulis generasi terbaru bisa sekuat generasi ketiga penulis si palui terdahulu. saat ini cerita si palui yang beredar hanya berkisar pada aktivitas sehari-hari yang bisa ditanggapi, dikomentari, bahkan disindir melalui humor. terlalu muluk untuk mengharapkan cerita palui kembali seperti pakem penulis pertama yang sarat nasihat dan tuntunan. tekanan banjarmasin post 89 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post dalam penulisan si palui adalah kekuatan dialog antartokoh. tidak semata palui yang menjadi penutur tunggal, tetapi juga hadir tokoh-tokoh lain di sekitarnya seperti garbus, tulamak, dan lainnya. representasi perempuan dalam kolom si palui tokoh perempuan dalam kolom si palui ditempatkan sebagai tokoh figuran. tokoh perempuan pada awalnya jarang hadir karena si palui yang seorang laki-laki merupakan tokoh utama dan pusat cerita. perempuan lebih banyak menjadi objek dari cerita lucu dalam kolom si palui. representasi sebagai bagian dari praktik diskursus tidak pernah lepas dari efek struktural yang menyertainya. oleh karena itu fairclough (1989: 74) mengemukakan bahwa dalam sebuah proses diskursus, terdapat pembagian sistematis yang kemudian menghasilkan sebuah relasi sosial. pembagian ini melihat bagaimana (1) subjek memiliki efek untuk mencirikan sebuah identitas sosial; (2) relasi antarsubjek yang merepresentasikan relasi sosial; dan (3) konten yang merepresentasikan sebuah pengetahuan. representasi ini hadir baik melalui gambar maupun bahasa dan narasi yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. berangkat dari analisis wacana norman fairclough, fairclough (1995: 98) mengemukakan bahwa teks dianalisis dengan critical linguistic atau membedah teks melalui elemen-elemen linguistik. pada penelitian ini, elemen linguistik yang dipakai adalah elemen semantik, sintaksis, dan leksikon. melalui ketiga elemen tersebut dapat dilihat representasi yang muncul di dalam teks. pada teks janda kambang, mancariakan abahnya dan baubah banar, representasi tentang perempuan berstatus janda muncul. pertama, tentang sebutan janda kembang konstruksi tentang perempuan janda dalam teks ‘janda kembang’ dilakukan oleh tokoh kepala desa yang mengemukakan “carikan aku perempuan.. jandapun tidak apaapa asal mau kujadikan istri.” kalimat ini menunjukkan bahwa perempuan dinilai dari status perkawinannya—lajang atau janda. pada cerita si palui ini tidak diceritakan alasan kepala desa memilih janda untuk menjadi istrinya. namun berefleksi pada kalimat yang diucapkannya, “janda” seolaholah selalu mau jika diajak menikah lagi setelah bercerai atau setelah suaminya meninggal. di awal cerita, kepala desa hanya diceritakan mencari istri lagi karena istrinya meninggal.cerita ini dilanjutkan dengan si palui yang menawarkan seorang janda kembang kepada kepala desa. janda kembang dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) berarti “janda muda yang cantik dan belum beranak.” berdasarkan definisi ini, terdapat pemahaman bahwa seorang perempuan yang menyandang gelar “janda kembang” pasti memiliki wajah yang cantik. cerita mancariakan abahnya juga membangun makna janda. suatu kali palui mendekati inur, janda montok beranak dua di desanya. palui nekat mendekati inur karena ia merasa inur memberi kesempatan untuk didekati. menurut cerita palui, inur mengemukakan bahwa ia mencari ayah untuk anaknya. palui pun sepakat untuk menerima anak-anak inur tersebut. ternyata, setelahnya inur justru menikah dengan laki-laki lain. garbus dan tulamak pun menertawakan palui. pada cerita ini, seorang janda digambarkan sebagai tokoh yang tidak bertanggung jawab dan menjebak laki-laki yang ingin menikahinya. janda inur diceritakan menggunakan kalimat yang ambigu bahwa ia mencarikan ayah untuk anaknya. si palui yang berpikir bahwa seorang perempuan yang mencari ayah untuk anaknya berarti juga mencari suami untuk dirinya. pada cerita baubah banar pembangunan makna atas perempuan ditunjukkan oleh perubahan sikap aluh langkar yang dulu pemarah dan tidak tertarik dengan palui, kini setelah suaminya meninggal menyuruh palui cepat-cepat menikahinya. dari cerita di atas, dapat dilihat bahwa status perempuan, khususnya janda digambarkan sebagai tokoh yang ingin segera menikah lagi agar terlepas dari status janda, 90 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 suka merayu, dan manja. melabeli tubuh perempuan pada teks humor si palui, tokoh perempuan seringkali mendapat ‘label’ melalui kosakata tertentu. pada pemberian label ini, kata yang dipakai dibagi menjadi dua: merujuk secara langsung dan tidak langsung. kata-kata yang langsung merujuk pada perempuan adalah kosakata-kosakata yang dipakai untuk melabeli tubuh perempuan dan status perempuan itu sendiri. dari lima cerita, kosakata tersebut antara lain: ‘montok’, ‘janda kembang’, ‘janda beranak satu’, ‘gincu’ (atau pemerah bibir, yang merujuk pada bibir yang ingin dicium), ‘kada kaawakan’ dan ‘kauyuhan malayani aku’ yang merujuk pada perempuan yang tidak sanggup melayani kebutuhan seksual laki-laki. selain itu, pada kata-kata yang tidak langsung merujuk pada perempuan memiliki kecenderungan berupa kata-kata yang berhubungan dengan seksualitas. kata-kata tersebut antara lain ‘kimpoi’ dan ‘kuntau’ yang merujuk pada berhubungan seksual. kuntau sendiri memiliki makna harafiah sebagai perkelahian satu lawan satu. tetapi di cerita si palui, kuntau dimaknai sebagai berhubungan seksual. selain dua kata tersebut, berhubungan seksual juga dirujuk dengan kosakata lain seperti ‘bahintaluan’ yang mengasosiasikan berhubungan seksual dengan bertelur pada binatang, ‘dikejar terus siang dan malam’ untuk menunjukkan kegiatan seksual berkali-kali dalam satu hari dan ‘banyak bapatak di rumah’. terkait dengan seksualitas, frasa ‘dua buah pabriknya tokcer’ merujuk pada organ reproduksi yang berfungsi dengan baik dan tidak ada pihak yang mandul. pada persoalan seksualitas, kata ‘bagandakan’ atau berpacaran, ‘diparai’ atau nikah siri juga disebutkan dalam kolom si palui sebagai salah satu bentuk proses pendekatan antara perempuan dan laki-laki. jujuran atau mas kawin merupakan syarat dalam pernikahan adat banjar. perempuan dan isu seksualitas dalam humor selain persoalan status, perempuan dalam teks si palui juga dilekatkan dengan persoalan seksualitas. pemaknaan mengenai seksualitas dapat dilihat dari teks-teks si palui yang berjudul cagar batiga dan cangkir baciri. cerita cagar batiga menceritakan hidup berumah tangga si palui yang sudah tiga tahun namun belum juga memiliki anak. selama tiga tahun itu juga, palui berusaha dengan memeriksakan diri, mulai dari ke dokter hingga ke pengobatan tradisional. separuh dari cerita ini mengisahkan obrolan si palui dan garbus terkait palui yang belum juga memiliki anak. garbus menanyakan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan istri palui belum juga hamil seperti: kandungan istri palui yang lemah, sperma palui yang tidak subur karena terlalu tua menikah. persoalan rumah tangga si palui yang belum memiliki anak disebabkan karena istri palui yang telalu lelah, sedangkan palui tidak memiliki masalah reproduksi. hal ini kemudian dipertegas pada paragraf selanjutnya, paragraf enam dan tujuh: “mungkin salahmu juga yang tidak ingat, dikejar terus siang dan malam,” ejek garbus. (p.6) “aku tidak mau juga seperti itu bus, tapi si utuh1 ini yang tidak bisa tahan, tidak bisa terlena sedikit,” ujar palui. (p.7) dari percakapan di atas, mulai terbangun makna konotasi seksual dalam kolom humor ini. “dikejar terus siang malam” bermakna tentang berhubungan seksual yang dilakukan berkali-kali dalam satu hari. hal ini yang dimaknai garbus sebagai sumber kelelahan istri palui, yakni melayani kebutuhan seksual suaminya. di sisi lain, jawaban palui bahwa ia tidak menginginkan hal itu tetapi “si utuh yang tidak bisa tahan” bermakna bahwa ia tidak mampu membendung hasrat seksualnya. ia mengemukakan bahwa organ reproduksinya (penisnya) yang memiliki kontrol tersebut. dalam hal ini, palui 1 si utuh: secara harafiah, “utuh” merupakan panggilan laki-laki dewasa dalam bahasa banjar. dalam konteks ini, utuh berarti penis. 91 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post membangun makna bahwa hasrat seksual laki-laki sulit untuk dibendung. sedangkan pada cerita cangkir baciri, diawali dengan ketertarikan garbus dan palui pada aisah, keponakan penjaga warung. pada cerita ini disebutkan bahwa palui adalah seorang mata keranjang, atau dalam bahasa banjar disebut liur baungan. ia juga mendekati aisah dan menantang garbus untuk bersaing mendapatkan hati aisah. palui ingin melihat apakah yang menang adalah dia yang memiliki penis yang besar atau garbus yang memiliki banyak uang. pada pemaknaan tentang seksualitas, perempuan dan laki-laki direpresentasikan secara berbeda. laki-laki digambarkan sebagai simbol yang aktif secara seksual dan perempuan menjadi objek seksual lakilaki. hal ini ditunjukkan dari dialog palui dan teman-temannya yang membicarakan persoalan alat kelamin. terutama pada ranah fungsi alat kelamin sebagai organ reproduksi. pada lima teks si palui, tokoh perempuan yang hadir dapat dikelompokkan menjadi tiga: janda, istri, dan perempuan lainnya. ketiganya memiliki representasi yang berbeda-beda. pada cerita yang menghadirkan tokoh janda, yakni pada judul janda kambang, mancariakan abahnya, dan baubah banar menunjukkan representasi janda seperti sebutan janda kembang, berbadan montok, sifatnya manja, dan ingin segera dinikahi untuk melepas status jandanya. janda yang disebut sebagai janda kembang, didefinisikan sebagai perempuan muda dan cantik sehingga menarik perhatian laki-laki. hal ini tercermin pada cerita janda kambang. representasi seorang janda yang berbadan montok hadir hampir di semua teks tentang janda, kecuali pada judul janda kambang. bahkan, pada teks baubah banar diceritakan nama tokoh jandanya adalah aluh langkar. aluh merupakan kata panggilan bagi perempuan dewasa di masyarakat banjar. representasi sifat manja seorang janda dikisahkan pada cerita mancariakan abahnya, ketika janda di kampung palui bersikap manja agar palui luluh dan meluluskan permintaan janda tersebut. representasi ini menunjukkan perempuan sebagai perayu laki-laki. representasi bahwa janda ingin segera dinikahi terkait dengan pandangan bahwa perempuan harus memiliki suami sebagai penjaga. tidak jarang seorang janda bersedia menikah lagi hanya karena ingin mengejar status sebagai istri seseorang sehingga ia terhindar dari cemoohan masyarakat. hal ini direpresentasikan pada teks baubah banar yang menceritakan seorang janda yang meminta untuk segera dinikahi. berbeda dari representasi janda yang diceritakan dari bentuk fisik, representasi perempuan sebagai istri tidak membahas bentuk tubuh perempuan melainkan dengan representasi kegiatan seks yang dilakukan sebagai suami-istri. pada teks cagar batiga tokoh istri palui diceritakan sebagai perempuan yang sering kelelahan karena melayani kebutuhan seksual si palui. kelompok ketiga adalah representasi perempuan lain dalam kolom si palui. perempuan dalam kelompok ini terdiri dari tokoh ibu mertua palui dan perempuan lajang penjaga warung. representasi ibu mertua palui ditunjukkan pada teks cagar batiga, yakni sebagai perempuan yang cerewet tapi penakut. sedangkan perempuan lajang penjaga warung dikisahkan sebagai perempuan yang baik hati dan tidak sungkan menunjukkan perasaannya kepada palui dengan memberikan gelas dengan bekas lipstiknya. selain melihat representasi perempuan dari tokoh yang diperankan dalam teks, pembedahan teks si palui yang menunjukkan representasi perempuan berefleksi pada penelitian laura mulvey (1975) mengenai representasi perempuan dalam film. mulvey (dalam storey 2015: 110), mengemukakan bahwa posisi perempuan dalam suatu media ditampilkan sebagai objek erotis (erotic object) dalam dua level. pertama, sebagai objek erotis dalam narasi media, yakni bahwa karakter perempuan dalam media ditransformasikan sebagai objek hasrat dari tokoh laki-laki. kedua, perempuan menjadi objek erotis dari penonton itu sendiri. citra 92 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 perempuan dalam media tidak pernah lepas dari sudut pandang laki-laki sebagai penonton. hal ini juga yang tampak pada kolom-kolom si palui. perempuan tidak pernah lepas dari sudut pandang tokoh lakilaki dalam cerita. merujuk pada argumen laura mulvey di atas, bahwa perempuan menjadi objek erotis dalam narasi media, ditunjukkan dengan kata kunci yang muncul dalam cerita-cerita si palui yang telah dikumpulkan. kata kunci yang muncul dalam cerita si palui terdiri atas istilah, idiom, dan kata-kata yang memiliki asosiasi terhadap perempuan dan seksualitas. pada cerita-cerita si palui, perempuan yang hadir dalam cerita dikaitkan dengan isu seksualitas yang terbagi atas dua hal—tentang tubuh perempuan dan tentang hubungan seksual. mengenai tubuh perempuan, kata-kata yang dipakai dan merujuk pada tubuh perempuan antara lain “langkar” (montok), “susu” (payudara), dan bekas gincu yang merujuk pada bibir perempuan. kata “langkar” atau montok, dalam bahasa banjar selalu saja merujuk pada perempuan dan tidak pernah dipakai untuk mendeskripsikan laki-laki. sedangkan kata kunci yang muncul yang merujuk pada hubungan seksual adalah “kimpoi,” “kuntau,” “bahintaluan,” “banyak bapatak di rumah” sebagai ungkapan untuk berhubungan seksual, “kada kaawakan” (tidak sanggup melayani kebutuhan seksual lakilaki), “baliur” untuk merujuk bernafsu untuk menikahi perempuan. di sisi lain, laki-laki hadir sebagai subjek dari isu-isu seksualitas itu. kata kunci yang muncul antara lain “tuatua keladi,” “kijil wan kidasnya” yang merujuk pada sifat tokoh laki-laki yang genit dan suka merayu perempuan, “barang” dan “utuh” yang merujuk pada penis, “liur baungan” yang dalam cerita diterjemahkan sebagai mata keranjang. kehadiran perempuan sebagai objek erotis jelas saja memiliki tujuan tertentu. pengobjekan perempuan ini bertujuan untuk menarik perhatian pasar. berefleksi pada penelitian dwi ratna aprilia (2005) tentang perempuan sebagai model iklan, terdapat beberapa alasan mengapa perempuan dijadikan model dalam iklan. salah satunya adalah erotisme tubuh perempuan dijadikan stopping power (kekuatan yang digunakan agar orang memperhatikan iklan yang ada di tv, radio, majalah, koran, dan lain sebagainya (aprilia, 2005: 50) yang mengukuhkan stereotip tentang perempuan, baik yang positif (seperti lemah lembut) hingga yang negatif (seperti bertugas di ranah domestik dan sebagai simbol seks). pada teks si palui, seperti yang dapat dilihat di atas, pengukuhan akan stereotip ini tampak jelas terutama pada stereotip negatif kepada perempuan sebagai simbol seks. hal ini diamini oleh pihak banjarmasin post dalam wawancara tanggal 22 juni 2016 bahwa humor si palui merujuk pada pornografi karena minat pasar yang besar atas humor yang bertema pornografi. kehadiran pasar bagi humor si palui, khususnya yang bertemakan pornografi, kemudian menjadikan perempuan sebagai bagian dari komoditas atas produk media berjudul kolom si palui. tokoh perempuan yang hadir dalam kolom si palui sebagai komoditas cerita menempati posisi pada level kedua, di mana perempuan menjadi objek erotis dari penonton laki-laki. hal ini dapat dilihat dari bagaimana perempuan dideskrispsikan dari sudut pandang laki-laki sebagai penonton. dari lima cerita yang dikumpulkan, deskripsi perempuan dari sudut pandang laki-laki ini ditunjukkan oleh dua hal: pertama, keterlibatan aktif perempuan dalam cerita. dari lima cerita, hanya dua cerita yakni cagar batiga dan cangkir baciri. dari dua cerita tersebut, cerita yang memuat perempuan sebagai bagian dari akhir humor yang menukik adalah cerita cagar batiga. sedangkan pada cerita cangkir baciri, argumentasi dari perempuan dikisahkan sekilas dan hanya menjadi penambah dalam cerita. keterlibatan aktif perempuan juga tidak berada pada porsi yang seimbang dengan porsi laki-laki dalam cerita. kedua, deskripsi tentang perempuan dilakukan oleh laki-laki. perempuan tidak diberi tempat untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. argumen laura mulvey di atas juga 93 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post diteguhkan oleh anwar (2009) yang mengemukakan bahwa fenomena kultural tentang gender melihat bahwa perempuan hidup dalam eksistensi sosial yang terkungkung dan terkekang oleh budaya patriarki. pada fenomena ini hadir sebuah kondisi di mana perempuan hidup dalam dualitas kultural—sebagai anggota kultur umum laki-laki dan dalam kultur perempuan yang spesifik. dualitas kultural yang menyelimuti kehidupan perempuan tersebut yang kemudian menimbulkan konflik subjek-objek, yang dalam kebudayaannya didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (liyan) dalam sistem kebudayaan patriarki. pada cerita si palui, representasi tentang perempuan menjadi liyan ketika laki-laki tidak hadir dalam kehidupannya sehari-hari, entah karena meninggal atau bercerai. oleh karena itu, pada cerita si palui yang menghadirkan tokoh janda seperti mancariakan abahnya dan baubah banar digambarkan bahwa status janda selalu lekat dengan usaha untuk menikah lagi. pada cerita mancariakan abahnya diceritakan janda di kampung palui kembali berpacaran dengan mantan pacarnya. pada cerita baubah banar diceritakan bahwa janda berusaha mencari pasangan lagi setelah suaminya meninggal. cerita yang berbeda terdapat pada janda kambang yang mengisahkan tentang lakilaki yang mencari pasangan setelah istrinya meninggal. marla mies (mies dalam omara, 2004: 149) mengemukakan bahwa ideologi patriarki merupakan serangkaian sistem nilai yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. hal ini yang kemudian menempatkan posisi laki-laki dalam sebuah budaya sebagai pihak yang dominan sedangkan perempuan pada pihak yang subordinat. subordinasi perempuan dipraktikkan dalam berbagai cara. pada kolom si palui, potonganpotongan cerita mengenai janda yang minta segera dinikahi seperti cerita baubah banar yang menunjukkan bahwa posisi laki-laki penting dalam kehidupan sosial, khususnya pada posisi laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga. cerita-cerita kolom si palui yang menyertakan perempuan di dalamnya tampak sekali bahwa dalam kolom ini perempuan memiliki posisi nomor dua setelah laki-laki. dikatakan demikian karena dari kolom-kolom si palui yang dikumpulkan, perempuan menjadi bahan humor, mulai dari mencirikan perempuan dari bentuk tubuhnya yang menonjol, status sosialnya— pada cerita si palui merujuk pada janda— dan yang menonjol adalah posisi perempuan sebagai objek erotis dalam cerita. pada cerita si palui memang tidak tampak ada kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan dan sebagainya. namun dalam kolom ini, “kekerasan” justru dilakukan dengan memberikan capcap tertentu kepada perempuan, terutama pada status janda. mendapatkan predikat janda (baik karena bercerai maupun karena suaminya meninggal) sekaligus akan memberikan cap buruk kepada perempuan tersebut, bahwa perempuan tidak lagi dihargai sebagai dirinya sendiri. karena tidak adanya laki-laki sebagai suami, ia justru digoda, meminta segera dinikahi, atau sebaliknya justru menjadi sasaran untuk menjadi istri muda. simpulan si palui merupakan kolom humor yang tidak serta merta hadir di kalimantan selatan. palui telah melewati perjalanan panjang sebagai tokoh yang diceritakan dalam budaya lisan bahasa banjar, sebelum akhirnya menjadi kolom cerita bahasa banjar di banjarmasin post dengan tujuan untuk mengangkat budaya lokal melalui kolom humor. humor si palui yang “merakyat” ini ditunjukkan dengan cerita-cerita yang lebih familiar, yang diambil dari kejadian seharihari dan membahas persoalan yang biasa terjadi di masyarakat, seperti persoalan rumah tangga. pada cerita palui yang bertema rumah tangga, beberapa tema yang sering hadir adalah poligami, perceraian, dan seksualitas suami istri. pada kolom si palui, tokoh yang terlibat dalam cerita antara lain 94 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 adalah palui, tulamak, dan garbus. tokoh yang lain, seperti kepala desa atau tokohtokoh perempuan, hadir sebagai figuran. representasi perempuan dalam teks si palui terbagi menjadi tiga: sebagai janda, istri, dan status perempuan lain digambarkan berbeda-beda. sebagai janda, digambarkan sebagai tokoh yang berbadan montok, manja, dan ingin segera menikah. tokoh janda yang mendapat penegasan dalam kolom palui adalah janda kembang yang menjadi idola laki-laki. tokoh istri digambarkan sebagai objek seksual suaminya. perempuan lain, seperti mertua, digambarkan cerewet, dan perempuan lajang diceritakan agresif. di sisi lain, palui diceritakan sebagai tokoh yang memiliki banyak teman, pintar bergaul, agresif, dan suka menggoda perempuan. pada kolom si palui, pilihan-pilihan kata pada teks merupakan terminologi bahasa banjar yang hanya dipakai untuk merujuk pada perempuan dan tidak dipakai untuk laki-laki seperti “langkar” (montok), “ungah” (manja) dan “janda kambang” (janda kembang). teks humor si palui menempatkan perempuan pada posisi objek humor. hal ini tidak lepas dari faktor penulis si palui yang semuanya adalah laki-laki dan tidak pernah ada penulis perempuan yang terlibat dalam penulisan kolom si palui. oleh karena itulah, humor-humor yang hadir dalam teks si palui adalah humor yang sifatnya seksis. terkait dengan kolom si palui, penempatan posisi laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan ditunjukkan dari ketidakhadiran perempuan untuk ikut berargumen dalam cerita. ketidakhadiran ini membuat tokoh laki-laki dapat lebih bebas mengemukakan pendapatnya tentang perempuan, bahkan menjadikan perempuan sebagai objek humor. terlebih lagi, humor palui yang terkait dengan perempuan diasosiasikan dengan seksualitas. daftar pustaka anwar, ahya. (2009). geneologi feminis: dinamika pemikiran feminis dalam novel pengarang perempuan indonesia 1933-2005. jakarta: republika. aprilia, dwi ratna. (2005). “iklan dan budaya popular: pembentukan identitas ideologis kecantikan perempuan oleh iklan (analisis semiotika iklan cetak wrp body shape & prolene)”. jurnal ilmu komunikasi. no. 1 vol 2, hlm 4165. baubah banar. (2016, maret 2). banjarmasin post hlm. 14 diakses melalui https:// i s s u u . c o m / d e n y _ b p o s t / d o c s / bp20160302. cagar batiga. (2016, maret 17). banjarmasin post hlm. 14 diakses melalui https:// i s s u u . c o m / d e n y _ b p o s t / d o c s / bp20160317. cangkir baciri. (2016, maret 23) banjarmasin post hlm. 14 diakses melalui https:// i s s u u . c o m / d e n y _ b p o s t / d o c s / bp20160323 fairclough, norman. (1989). language and power. london: longman. -------------------------. (1995). critical discourse analysis: the critical study of language. london: longman. hall, stuart. (1997). representation. london: sage publication. janda kambang. (2016, januari 19). banjarmasin post hlm. 14 diakses melalui https://issuu.com/deny_bpost/ docs/bp20160119. mancariakan abahnya. (2016, januari 26). banjarmasin post hlm. 14 diakses melalui https://issuu.com/deny_bpost/ docs/bp20160126. maryam, siti. 2014. “analisis wacana humor dalam kumpulan komik serial mice cartoon”. tesis. yogyakarta: universitas gadjah mada. 95 irene santika vidiadari, representasi perempuan dalam kolom humor si palui di banjarmasin post omara, andy. (2004). “perempuan, budaya patriarki, dan representasi”. mimbar hukum, no.2, hlm 148-165. pilliang, y.a. (2004). “semiotika teks: sebuah pendekatan analisis teks”. jurnal mediator. no. 2 (5) hlm. 189-198. pormes, f.s. (2015). analisis humor epen kah cupen to. tesis. yogyakarta: universitas gadjah mada. rizkie, i.h. (2013). “pelanggaran prinsip kerja sama dan implikatur wacana humor dalam rubrik “mesem” surat kabar harian warta jateng”. skripsi. surakarta: universitas muhammadiyah surakarta. storey, john. (2015). an introductory guide to cultural theory and popular culture. new york: routledge. thornham, sue. (2010). teori feminis dan cultural studies. (asma bey mahyuddin, terjemahan).yogyakarta: jalasutra. vidiadari, irene santika. (2013). “resepsi pembaca perempuan banjar muslim terhadap kolom si palui dengan tema perceraian dan poligami di surat kabar harian banjarmasin post dengan pendekatan encoding-decoding stuart hall”. skripsi. yogyakarta: universitas atma jaya yogyakarta. wijana, i dewa putu. (1995). “wacana kartun dalam bahasa indonesia”. disertasi. yogyakarta: universitas gadjah mada. yuniawan, tommi. (2005). “teknik penciptaan asosiasi pornografi dalam wacana humor bahasa indonesia”. humaniora no.3 (vol 17). hlm. 285-292. 96 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 1. juni 2017 285 lily el ferawati rofil, watching self from a distance: the whys of watching sinetrons ... watching self from a distance: the whys of watching sinetrons among malay-javanese women in malaysia lily el ferawati rofil lily.ef@uny.ac.id department of communication sciences yogyakarta state university abstract this article discusses the cognitive reasoning behind the love for watching sinetronexpressed by malay-javanese women in malaysia. the malay-javanese women in this context refer to female members of javanese communities within malay society. malaysians of javanese descent are constitutionally considered as ethnic component of malay racial group due to similarities in cultural customs and religion of islam. however, they retain some semblance of javanese cultural heritage including speaking the language in their everyday life. in the context of malay-javanese women under this study, it is identified that sinetrons have become the main source of their cultural consumption from television. sinetrons aresoap opera-like television productions from indonesia—the country where their ancestors were originated from. the results from ethnographic fieldwork in kampung papitusulem of selangor show how these women incline to watching sinetrons to a certain level, primarily due to three main reasons. first, the dialogues in the television productions fit their language preference. second, they can find representations of their cultural identity in the images of sinetrons. third, they watch the imported television program from indonesia simply for the identification ofsense of belonging. it is argued that viewing sinetrons for these women represents watching self from a distance, which is central discussion in cultural and media studies. abstrak artikel ini membicarakan pemikiran kognitif di sebalik kecintaan menonton sinetron dalam kalangan wanita melayu-jawa di malaysia. wanita melayu-jawa dalam konteks ini merujuk pada warga perempuan dari komunitas jawa dalam masyarakat melayu. menurut konstitusi malaysia, warga negara malaysia keturunan jawa dianggap sebagai komponen etnik dari kelompok bangsa melayu karena memiliki kesamaan adat budaya dan keyakinan sebagai muslim. pada hakikatnya, mereka masih mengekalkan beberapa komponen warisan budaya jawa seperti penggunaan bahasa jawa dalam keseharian mereka. dalam konteks wanita melayu-jawa yang dibahas dalam artikel ini, diketahui bahwa sinetron telah menjadi salah satu sumber budaya termediakan oleh televisi yang mengeratkan pertalian dengan asal usul mereka. sinetron merupakan produksi televisi yang tergolong genre opera sabun berasal dari indonesia—negara yang menjadi tanah kelahiran pendahulu wanita tersebut. hasil dari kerja lapangan etnografi, di kampung papitusulem, selongor, menunjukan bagaimana wanita-wanita ini menyukai sinetron pada tahap tertentu karena tiga alasan utama. pertama, dialog yang digunakan dalam sinetron sesuai dengan preferensi mereka. kedua, mereka dapat menemukan identifikasi identitas budaya mereka dalam representasi sinetron. ketiga, mereka menonton program televisi yang diimport dari indonesia sebagi ekspresi rasa memiliki terhadap indonesia. ini menunjukkan bahwa menonton sinetron bagi wanita 286 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 introduction the discussion in this article is centred around the prime reasons of watching sinetrons among a group of malay-javanese women in malaysia. the malay javanese women in this study refer to female members of a javanese community in sabak bernam, a district in the state of selangor with a large population of javanese descendants. to be exact, the study was done in kampung parit tujuh baroh or is better known by the locals as kampungpapitusulem which stands for parit pitu sungai leman. the word pitu is the javanese translation of the word seven in english, while sungai leman is the name of the mukim—the administrative village of the residency. according to the kampung headman, javanese descendants make up 90 percent of the population in the kampung (rofil, 2016). hence, the study chose this kampung as the site of the fieldwork. a typical kampung in malaysia usually refers to a political stronghold of malay population (shamsul, 1997), which the author previously conceives of as a homogenous society of malay “pure” race. from the author’s initial observation of the malay communities in kuala lumpur and in the media, the malays tend to have strong awareness of their conventional customs and overwhelming compliance with islamic rules. even more significant is the fact that all malays were born muslim. in contrast, in a slightly plural indonesia, javanese entity does not affiliate with a particular religion and its traditional customs are partially adapted to islam. clifford geertz’s the religion of java (1976) described that in the process of embracing islam, javanese attempted to preserve their animist belief which they transformed into abangan religion, the variant of islam in java. therefore, theinitial assumption about the malaysian javanese was that they withdrew from any connection to javanese culture and completely integrated into malay society. however, the reality is otherwise. the malaysian javanese are among the ethnic groups of indonesian origin that constitute today’s malay population, which seem to be referred to as a “branch” of the malay race (milner, 2002). although in indonesia, malay and javanese are two distinct ethnic groups, the malaysian constitutions view both societies as one under the same racial category. as the malaysian definition of race is determined by “customs and religion” (milner, 2002: 68), the javanese are considered as malay because they are culturally and religiously similar to the malays. in addition, this conception of race construes “malayness” as an “inclusive culture” because islam as the key marker of identity enables similar indonesian ethnic groups to be anointed as one racial entity (reid, 2001). according to the article 153 of the constitution of malaysia, malays refer to those who “profess the religion of islam, habitually speak the malay language, and conform to malay customs” (yeoh, 2006: 2). it can be said that the malays may include any muslim malaysian citizens who habitually speak malay and follow malay adat (see andaya and andaya, 2001; kahn, 2006; vickers, 2004). the malays of javanese descendants are no exception. the existence of javanese descendants in malaysian society is apparent and their identity construction is important to note. their presence in the country’s contemporary political and social scenes depicts that they are not a part of migrant society of indonesia anymore and thus the literature about them should be shifted from historical to cultural perspectives. this is due to the fact that identity is no longer a product of colonial discourses, but rather an attachment of everyday culture in which television is present. and this study proves that watching television narratives from melayu-jawa mempunyai makna seperti melihat identitas diri dari kejauhan, dan ini merupakan diskusi sentral dalam kajian media dan budaya. keywords: television, audience ethnography, cultural identity 287 lily el ferawati rofil, watching self from a distance: the whys of watching sinetrons ... ancestors’ homeland can build javanese diaspora’s self-narratives of shared cultural identity which represents their interpretive communities. television and interpretive communities television audience are social human beings who share social and cultural norms with their fellow communions in their communities. theyintentionally and unintentionally monitor the social and cultural practices of the people around them through reflexivity (giddens, 1991, 1984). in the contexts of television consumption, members of audience are most likely to interpret the cultural texts in the same way as the other members of their society do (fish, 1980). in other words, fish (1980) further argues that audience interpret media narratives as they read cultural text similar to their “interpretive communities.” this notion of interpretive communities refers to a way of sharing the same “ways of reading” as community members have the same perspective towards cultural texts which concern their community (fish, 1980: 14). the conceptual framework of interpretive community has been applied in studies on the relationships between media and culture. this is because television provides a set of power relations that are mediated through cultural symbols(lindlof, 2002). television messages as encoded texts (hall, 1980) deliver hegemonic or ideological elements of “culture” which are broadcast within cultural and national boundaries and beyond (abu-lughod, 1997). therefore, cultural production through television also speaks for the notion of interpretive communities. lila abu-lughod (1997: 128) argues that television serves a practical function for “writing against the grain” because it enables the producers to construe people in distant places as part of the same cultural worlds they inhabit. local producers usually use local cultural values to construct the representation of community that audience can identify with (tinic, 2006). on the other hand, audience can reflect cultural representations depicted on television based on their personal experiences in everyday lives even they live far from the centre of the production (abu-lughod, 1997; mankekar, 2002, 1993; tuchman, 1994). this confirms that television content producers and viewers from a same culture are framed in the same cultural boundaries of interpretive communities. a member of community shares communal milieusin terms of values, traditions, and customs with other community members within the same cultural bounds. however, such communal experiences may differ from one community from another fish (1980). previous studies show that audience do not only search for cultural proximity but also the gap, and the alternative subjects between their culture and representations on television. la pastina’s (2004) ethnography on the reception of telenovelas in rural brazil notes that rural audience view urban culture as shown in television programme at a distance through which they interpret the messages based on social and political contexts in their understanding. similarly, urban viewers who are more open to modern ideas also interpret cultural texts within a particular social and cultural context. timothy scrase’s (2002) ethnography in a middle-class society of west bengal, india, reveals that cultural texts are negotiated in the account of “othering”. the viewers in the middle-class west bengali households identify the gap between the televisual culture and their everyday culture by which they use such labels as “non-western”, “nonbengali”, and “non-traditional” (scrase, 2002: 331). the account of “othering” appears to be a common interpretation of television in relation to cultural identities (see also mankekar, 2002). in general, audience identify themselves with “cultureof location” in their consumption of television. they employ selfregulation in determining the cultural texts that they desire to observe when dealing with cultural representations from different locations. for instance, chinese teens from 288 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 immigrant families in the united states of america exhibit two modes of viewing cultural content on television (louie, 2006). the youth place themselves as chinese diaspora and locate family and ethnic values when they tune to chinese movies and dramas, but in contrast, they reflect on their american identity and seek pleasure in their consumption of american programmes (louie, 2006). similarly, the diaspora girls in a mexican american community of san antonio in texas also locate different culture of locations through which they identify with mexican, hispanic, and american identities in their reception of telenovelas (mayer, 2003). basically, self and social experiences influence the ways people read and interpret cultural texts on television. for example, adriaens (2014)learnsfrom her visual ethnography of television that turkish diaspora girls in belgium choosegender and class as crucial determinants in the teens’ cultural identity. precisely, teenagers learn about gender and class through social interactions in their family and peer groupsto reflect values on their interpretation of cultural texts (adriaens, 2014; mcmillin and fisherkeller, 2009; roussou; 2002). as nayia roussou (2002) points out, youth in a mixed society such as greek-cypriot community, actively identify traditional family values through linguistic elements of culture in the perception of their cultural identity as depicted on television. despite the universality in the way of watching television, different age groups make sense of television-mediated culture in different ways (harwood, 1997). jake harwood points out that “viewing television programmes that feature characters who come from the same age group makes audience experience elevated age identity and self-esteem” (harwood: 1997: 210). in this way, it is assumed that the adults in this study may have different determinants of cultural identities in their interpretation of culture in watching television. in the context of this study, how cultural or ethnic identities are represented on television and how audience negotiate such representations to construct theirs are the main concerns of the discussion. precisely, this article presents the ways malay-javanese women interpret their cultural identity in the depictions of everyday culture screened on television dramas, especially indonesia’s sinetrons. gail coover (2001: 414) notes that “race is portrayed in the media in two ways: through the content of a message or program, and through the race representation of sources included in a program or story.” this shows that ethnic identities are represented in contextual and visual/textual elements of the televisual narratives. coover (2001) discovers that members of audience are most likely to identify with the presentation of the members of their racial groups. it shows that recognizing characters from the same cultural or ethnic group is a crucial identification of cultural identity. apart from the characters, dialogues can also mediate between the audience and their culture (shetty, 2008). shetty’s (2008) study on a community broadcasting in a southern indian ethnic group reveals that traditional tulu language which is used in a programme called pattangacan assist the viewers to construct their views pertaining to caste, class, and gender identities. method from the fieldwork the findings presented in this article represent only a part of the empirical data from ethnographic fieldwork at the kampungpapitusulem. as stated in the beginning of this article, the village was selected as the site of the fieldwork because it was dubbed as a javanese village which has over 90 percent javanese descendants in the population.it is located approximately 120 kilometres from the capital kuala lumpur. the fieldwork employed two basic ethnographic techniques of data collection: in-depth interviews and participant observations (fetterman, 2010; gobo, 2008). it took place between april 2013 and september 2014 through two series of prolonged stays. 289 lily el ferawati rofil, watching self from a distance: the whys of watching sinetrons ... as many as 20 women from the same social network were recruited as the participants of the interviews. they appeared to be the second and third generations of javanese descendants who still speak javanese fluently on a daily basis. the interviews contained a set of unstructured questions about the informants’daily television diet and their interpretation of television contents from the programs that they watched such as news, dramas, reality shows and so forth. they were also asked to talk about their everyday activities including social and political experiences. the outcomes of the interviews led to series ofobservation of theinformants’ daily lives. the researcher (later mentioned as ethnographer) even cowatched television with some of them with their consent. apart from the co-watching, the observation included involvement in the informants’ activities in community gatherings such as rewang (shared labour to prepare a traditional ceremony), religious congregations, and in their involvement in the 2013 malaysia’s general election. the data from the interviews and participant observation were thematically analysed used nvivo 10 software. the thematic analysis allowed the data to be presented into several themes (guest macqueen and namey, 2011). using inductive way of data coding, it turned out that this study discovered four main themed findings. the findings presented in this article represents only a half of one of the themes which talks about why javanese women in this study prefer watching imported sinetrons from indonesia to local dramas. basically, they watched sinetrons primarily because they have their own preference of language, culture of location, and sense of belonging. result and discussion preferred language: “… because i like the language.” member of audience can self-regulate themselves to locate images of identity on television which represents their gender, community, social class, ethnicity and nation (barker, 1999; thompson, 2002). when they watch television, they both pay attention to visual representations of their world and monitor visual materials which symbolises cultural norms and values of their own community (fish, 1980). it is argued that they make sense of their identity through watching television by identifying symbolic circumstances of life to construct substantive ideas about their existence within their community. in the process of meaning making, they derive self-reflexivity (barker, 1997; giddens, 1991) as well as collective commonalities (fiske, 2011; price, 1995) from the television representations which subsequently signify their identifications with a particular society. television productions such as dramas or soap operas certainly provide narratives which concern cultural features of society that audience can identify with (turner, 2005). however, to make sense of such narratives, the audience need to have certain knowledge and experiences which link their narrative of self to the mediated narratives (barker, 1997; castelló, 2009; livingstone, 1998). sonia livingstone (1998) notes that members of audience employ selectiveviewing in which they interpret semantic representations of their world using prior knowledge about their social world, communities, and events. such semantic representations appear to be in the form of cultural elements such as folklore, music, gastronomy, dress codes, and rituals which audience can identify with (castelló, 2009). in the same manner, the malayjavanese women in this study can identify the representations of their culture in television by recognising linguistic accent, traditional dress codes, and culturally religious values (rofil, 2016: 126). in the interviews, the informants were asked about their favourite television drama series. as expected, most of them expressed that they preferred watching sinetrons to watching malay dramas primarily due to the production’s linguistic elements. i like watching cerita indonesia (indonesian dramas).1 the story is 290 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 entertaining. it is so different from cerita melayu(malay dramas). i don’t know. it seems like there is something missing (in the malay dramas). they should adopt cerita p ramlee (p ramlee’s movies). the current (malay) dramas are nothing comparable to p ramlee’s. p ramlee’s are not boring and they are similar to indonesian dramas, especially the dialogues (mbah ton,2 70, personal communication, 31 march 2014). mbah ton, whose both parents originated from kebumen, a regency in central java, claims that she watches indonesian dramas on an everyday basis. she also likes p ramlee’s movies that broadcast on television. comparing between indonesian dramas and local (malay) dramas, she conceives that indonesian dramas and p ramlee’s movies are more entertaining due to the style of the language. another informant also expressed the same opinion. it is the linguistic element that makes this informant tune to a sinetron whenever she switches television on. she finds that the dialogues used by the casts in sinetrons are entertaining. in one afternoon, i watch this onecerita indonesia. it airs two episodes in a row. this girl (the female lead) likes to mock a guy who hits on her. in the class, she does everything but studying. she also likes to scold her classmates. if she gets angry, she shouts at everybody. anyway, the way she speaks is so entertaining. why have i never heard you speaking like that? (mbah uki, 67, personal communication, 29 may 2014). during a co-watching session, mbah uki talked about an indonesian drama series,heart series, which was aired on a local subscription-based channel astro ria.while watching, she narrated the ethnographer what the series was about. the drama which is adapted from an indonesian movie entitled heart tells a story about high school life of middle class teenagers in indonesia. referring to the main female character, she asked if the ethnographer spoke like she and the rest of the casts in the drama did. apparently, the ethnographer sometimes stayed in mbah uki’s house and never talked in fully bahasa indonesia, which made her wonder. the ethnographer preferred switching between bahasa malaysia and javanese depending on whose she was talking to. particularly, mbah uki was more convenient with using javanese in her daily life. language becomes an important aspect for the female javanese descendants to identify with when locating cultural representations in the consumption of television. as malaysian citizens, they are observed to use the national language, bahasa malaysia, which is de facto the language of the malays. however, they admire the accent of bahasa indonesia because it sounds formal and pleasing. apart from the moral stories, indonesian dramas are better in terms of the acting and the dialogues. the dialogues sound like formal speech. i like to listen to it (ibu par, 47, personal communication, 28 may 2014). i like the dialogues (in indonesian dramas). they sound like formal speech. i like it. i watch one drama which cast indonesian and malaysian actors. they use both languages. i sound like them when i speak bahasa malaysia. some people identify me as an indonesian. i say, indeed i am an indonesian descendant (mbah min, 63, personal communication, 20 may 2014). knowing that the ethnographer was an indonesian, most of the informants and other village residents tried to impersonate the characters in indonesian dramas when they spoke to her. ibu par and mbah min wereamong them. sometimes they tried to utter some indonesian words to the ethnographer whenever encountered in a gathering. they speak fluent bahasa malaysia with a strong javanese accent as they speak javanese practically every day. in the interview, both of themadmitted that people often had mistaken them as an indonesian due to their strong javanese accent. 291 lily el ferawati rofil, watching self from a distance: the whys of watching sinetrons ... interestingly, both particular informants regard the dialogues in indonesian sinetrons as formal speech which contributes a factor for their inclination to watch the television genre. as the ethnographer observes, most of the dialogues in sinetronsuse colloquial expressions. it is understood that they perceived the dialogues as formal most likely due to the pronunciation which equals the style of bahasa malaysia used in songs and poetry. malaysian singers and poets articulate lyrics in the same way indonesians pronounce indonesian words. similarly, the style of the dialogues in p ramlee’s movies sounds the same as indonesian. preferred culture of location: “…cerita indonesia, cerita kampung.” apart from the language, the malayjavanese women in this study prefer watchingsinetrons because they can reflect their everyday experiences on “the location of culture” in the television productions. they can derive a sense of belonging to the localised culture and the cultural locality depicted in the indonesian dramas. as the members of a rural community who live a rustic life, they can relate to the cultural representations of the ordinary life in the sinetrons. they perceive that sinetrons represent a kampung (village) life, while malay dramas symbolise an urban modernity. a couple of years ago, (the narrative of ) bawang merah bawang putih was so relevant to our kampung life. the local dramas were not. the drama was “cerita kampung” (which) touched upon the kampung people (who) still love to wear kain batik (patterned sarong). the local dramas seem to be “cerita bandar”, only depict rich families who run a corporate company. it is impossible for us to relate to such narrative. is that (drama) about us? in real life, the malays do not live that life(ibu nan, 43, personal communication, 3 june 2014). for me, the local dramas are not interesting at all. the story always concerns a life within a corporate company, in high buildings. i don’t like such stories. i better watch indonesian drama. it is interesting because the soundtrack is reminiscent of zikir (islamic chants). most indonesian dramas use an islamic song (as the soundtrack) that mentions the allah’s names. i have never heard such song is played in the local dramas. only recently i heard it (in a local drama) on tv alhijrah, but the drama seems to copy an indonesian drama (mbah rin, 58, interview, 29 april 2014). ibu nan could differentiate between cerita kampung (rural-centred dramas) and cerita bandar (urban-centred dramas). for her, an indonesian sinetron such as bawang merah bawang putih,provided the cultural representations of a kampung life that she could relate to, while malay dramas focused on symbolic life or urban communities, which was irrelevant to her situated culture. the dichotomy of cerita kampung and cerita bandar indeed exists in the consumption of television dramas among malay women. thompson (2000) suggests that the malay kampung women in his study pleasantly enjoy the narratives of cerita kampung and cerita bandar as part of the process of transforming into the modern world. in contrast, javanese rural women in this study would rather retain a reflexive identification with suburban life in indonesian dramas. the drama bawang merah bawang putih that was broadcast on the local channel tv3 in 2006 adopts a malay archipelago’s popular cinderella-like fairy tale with the same title. the title literally means shallot and garlic, but it illustrates the tale of the good which is symbolised as putih (white), will always overcome the evil—signified as merah (red). as agents who have their own narratives of experience to understand media messages (tuchman, 1994), audience from different locations of culture can interpret the images presented in a television drama in many ways. due to the traditional image of the character, this particular informant conceived that the drama represents a kampung life, relating it to her experience of wearing such attire when she was young. 292 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 both ibu nan and mbah rin locate the materials of their culture within the representation of rural/suburban life in indonesian dramas. they use self-experiences to regulate their engagement in the dramas. with such cultural disposition, they are capable of locating the cultural/religious elements in the drama to reflect on. this illustrates how they negotiate the cultural texts in the media to construct their identity. preferred sense of belonging: “…because i am an indonesian.” apart from the language and the location of culture, some of the respondents watch television programmes based on their personal identification with the country where the content originates from. they engaged in watching sinetronsbecause they regarded themselves as an indonesian. they plainly claimed the indonesian descent because their ancestors originated from the indonesian island of java. similarly, they like viewing local programmes due to their nationality and current domicile in malaysia. i don’t know why i like cerita indonesia, (it is) probably because my father originated from there (mbah ton, 70, personal communication, 31 march 2014). news is number one. i watch news about the government because i am a malaysian citizen. … i am an indonesian; of course, i like cerita indonesia (mbah ngat, 62, personal communication, 31 march 2014). it is actually similar (between indonesian and malaysian programmes). i watch indonesian programmes because i am an indonesian. i watch local programmes because i live here (mbah sar, 66, personal communication, 4 april 2014). mbah ton, mbah ngat, andmbah sar belong to the second generation of javanese descendants who live in the kampung. their parents were javanese migrants who moved to malaysia before the country gained its independence. they certainly have first-hand experience and information about how life in java was back in those days. in addition, mbah ton and mbah ngat ever visited their parents’ hometown in java many years ago. mbah sar, on the other hand, spent her childhood with her father who strongly followed javanese customs. even though she never visited java, she inherited javanese cultural values and customs right from his father. hence, she and the other second-generation descendants of javanese who participated in this study had strong sense of belonging and identification with javanese and indonesian culture. conclusion conclusively, this article talks about the reasons of their love for watching indonesian sinetrons. first, they identify the language as fascinating and closer to what they practice in their everyday lives. second, they can locate the culture of location from sinetrons which they perceive as similar to their everyday culture. third, they manifest sense of belonging to their entire subjectivity as indonesian descendants in which they derive self-identification with the country of origin of the television productions. hall (1996) contends that identity is a continual production of human practices and values that takes place within representation. clearly, the malay-javanese women in this study locate their preferred cultural identity by identifying the linguistic, cultural, and personal aspects in indonesian and malaysian television productions. they activate their cognitive functioning by recalling their self-experience with traditional life to situate such elements of culture and subsequently self-regulate their interpretation of the culture to determine the essential aspects of identity. it is argued that these female members of javanese diaspora exercise self-regulatory engagement in indonesian cultural productions that represent their situated cultural lives as rural malay women of javanese descent. their love for watching sinetrons serves as one of efforts for construction of cultural identity. in this way, their consumption of the television genre represents a way of watching self from 293 lily el ferawati rofil, watching self from a distance: the whys of watching sinetrons ... a distance. notes 1. the interviews were conducted in javanese and bahasa malaysia depending on the preference of the informants. when asked about which television they watch frequently, they mentioned cerita indonesia which referred to sinetrons that were aired in local television. 2. the names of the informants mentioned in this article are pseudonym with original javanese honorifics such as mbah and ibu. mbah is a javanese word to refer and old person while ibu is a title given to a married middle-aged woman. references abu-lughod, l. (1997). the interpretation of culture(s) after television. representations, (59), 109-134. adriaens, f. (2014). diaspora girls doing identities: creating ideal television programmes and narratives of the self. european journal of cultural studies, 17(2), 101-117. andaya, b. w., & andaya, l. y. (2001). a history of malaysia (2nd ed.). hampshire: palgrave. barker, c. (1999). television, globalization and cultural identities. berkshire: open university press. castelló, e. (2009). the nation as political stage: a theoretical approach to television fiction and national identity. international communication gazette 71(4), 303–322. coover, g. e. (2001). television and social identity: race representation as “white” accommodation. journal of broadcasting & electronic media, 45(3), 413-431. fetterman, d. m. (2010). ethnography: stepby-step. thousand oaks: sage fish, s. (1980). is there a text in this class? the authority of interpretive communities. cambridge: harvard university press. fiske, j. (2011). reading the popular (2nd ed.). abingdon: routledge geertz, c. (1976). the religion of java. chicago: university of chicago press. giddens, a. (1984). the constitution of society: outline of the theory of structuration. berkeley: university of california press. giddens, a. (1991). modernity and selfidentity: self and society in the late modern age. stanford: stanford university press. gobo, g. (2008). doing ethnography. london: sage. 294 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 guest, g., macqueen, k. m, and namey, e. e. (2012) applied thematic analysis. thousand oaks: sage. hall, s. (1996). “who needs ‘identity’?” in s. hall & p. du gay (eds.), questions of cultural identity (pp. 1-17). london: sage. harwood, j. (1997). viewing age: lifespan identity and television viewing choices. journal of broadcasting & electronic media, 41(2), 203-213. kahn, j. s. (2006). other malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern malay world. singapore: nus press. la pastina a. c. (2004). telenovela reception in rural brazil: gendered readings and sexual mores. critical studies in media communication, 21(2), 162-181, doi: 10.1080/07393180410001688056 lindlof, t. r. (2002). interpretive community: an approach to media and religion. journal of media and religion, 1(1), 6174. doi: 10.1207/s15328415jmr0101_7 livingstone, s. (1998). making sense of television: the psychology of audience interpretation (2nd ed.). london: routledge. louie, j. k. y. (2006). television, ethnic identity, and race: the views of chinese youth from immigrant families (doctoral thesis). available from proquest dissertations & theses. (umi no. 3221638) mankekar, p. (1993). national texts and gendered lives: an ethnography of television viewers in a north indian city. american ethnologist, 20(3), 543563. mankekar, p. (2002). epic contests: television and religious identity in india. in f. d. ginsburg, l. abu-lughod, & b. larkin (eds.), media worlds: anthropology on new terrain (pp. 134-151). berkeley: university of california press. mcmillin, d., & fisherkeller, j. (2009). local identities in globalized regions: teens, everyday life, and television. popular communication, 7(4), 237-251. 10.1080/15405700903221343 milner, a. (2002). the invention of politics in colonial malaya: contesting nationalism and the expansion of the public sphere. cambridge: cambridge university press. price, m. e. (1995). television, the public sphere, and national identity. oxford: oxford university press. reid, a. (2001). understanding melayu (malay) as a source of diverse modern identities. journal of southeast asian studies, 32(3), 295-313. doi: 10.2307/20072348 rofil, l. e. f. (2016). television consumption and the construction of hybrid identity among female descendants in malaysia (doctoral thesis). university of malaya, kuala lumpur, malaysia. roussou, n. (2002). research note: television, cultural identity and youth lifestyles in cyprus: secure moorings in a shifting world?. european journal of communication, 17(3), 355-367. scrase, t. j. (2002). television, the middle classes and the transformation of cultural identities in west bengal, india. international communication gazette, 64(4), 323-343. shamsul a. b. (1997). the economic dimension of malay nationalism: the socio historical roots of the new economic policy and its contemporary implications. the developing economies, 35(3), 240-261. shetty, m. l. (2008). television and the construction of tulu identity in south india (doctoral thesis). retrieved from proquest dissertations and theses. (3341959) thompson, e. c. (2000). in k.l.-andkampung: urbanism in rural malaysia (doctoral thesis). available from proquest dissertations & theses. (umi no. 9983558) 295 lily el ferawati rofil, watching self from a distance: the whys of watching sinetrons ... thompson, k. (2002). border crossings and diasporic identities: media use and leisure practices of an ethnic minority. qualitative sociology 25(3), 409-418. tinic, s. (2006). global vistas and local reflections negotiating place and identity in vancouver television. television & new media, 7(2), 154-183. tuchman, g. (1994). realism and romance: the study of media effects. in m. r. levy & m. gurevitch (eds.), defining media studies: reflections on the future of the field (pp. 278-283). new york: oxford university press. tuchman, g. (1994). realism and romance: the study of media effects. in m. r. levy & m. gurevitch (eds.), defining media studies: reflections on the future of the field (pp. 278-283). new york: oxford university press. turner, g. (2005). cultural identity, soap narrative, and reality tv. television & new media, 6(4), 415-422. doi: 10.1177/1527476405279864 vickers, a. (2004). ‘malay identity’: modernity, invented tradition and forms of knowledge. in t. p. barnard (ed.), contesting malayness: malay identity across boundaries (pp. 25-55). singapore: singapore university press. yeoh, c. r. (2006). malaysia, truly asia? religious pluralism in malaysia. the pluralism project–research report, 42. retrieved from http://www.pluralism. org/reports/view/42. 296 informasi kajian ilmu komunikasi volume 47. nomor 2. desember 2017 71 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... a comparative study of brtv and nta maiduguri regarding their compliance with nigeria broadcasting code on religious programming ibrahim uba yusuf department of mass communication, faculty of social sciences, university of maiduguri, nigeria ibrahim.mcm@unimaid.edu.ng musa usman department of mass communication, faculty of social sciences, university of maiduguri, nigeria alhmusa200@gmail.com adamkolo mohammed ibrahim department of mass communication, faculty of social sciences, university of maiduguri, nigeria adamkolo@unimaid.edu.ng article history: received 2019-12-27, revised 2020-07-22, published 2020-07-30 abstract the regulation of broadcast religious programming is a critical challenge the national broadcasting commission (nbc) is facing in nigeria. in maiduguri, the capital of the north-eastern nigerian state of borno where religion forms a core part of the people’s culture, a great deal of borno radio television (brtv) and nigerian television authority maiduguri’s (nta maiduguri) airtime is allocated to islamic preaching during the muslim’s annual ramadan fasting. however, there is a dearth of research on whether the airtime those broadcast stations allocate to islamic programming complies with the nbc code on religious programming. this research gap formed the main research question of this study which was conducted during the second quarter of 2019. primary data were collected using key informant interviews with five personnel from the two broadcast stations and the maiduguri office of nbc, while secondary data were obtained through the review of official documents. key findings showed that the airtime allocated to religious programmes exceeded the 10% nbc limit, brtv allocated more airtime to religious programmes than nta maiduguri and islamic programmes were allocated more airtime than programmes of other religions. recommendations on how to improve compliance to nbc’s regulations were offered at the end. peraturan program siaran keagamaan merupakan tantangan bagi national broadcasting commission (nbc)/komisi penyiaran nasional di nigeria. maiduguri, informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 1 (2020), pp. 71-84, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i1. 29106 72 informasi, volume 50. nomor 1.2020 introduction since when nigeria was granted political independence in 1960, the guarantee for the freedoms of “religious association, expression and practice” has been provided for in all the constitutions drafted and promulgated (adum, ojiakor & nnatu, 2019). however, optimistic as this may be, there is one important thing that the constitutions “have not granted citizens, in a straightforward, uncomplicated manner”, and that is the “freedom to own and operate a broadcast medium” (ukah, 2011, p.39). nigeria is a multireligious and multicultural society; in a society such as this, “the role of the state concerning religious communication is critical” as hackett argues, the role of public religion in a nationstate in political transition [as nigeria obviously is] … provides an important insight into the mechanics of religious representation in the mediated public sphere. (2006, p.167) despite being an important factor of national identity and cohesion, religion has also been a critical factor of disunity and intolerance among nigerians. there exists a thorny and protracted history of “mutual suspicion” among various nigeria’s religious and ethnic groups, a factor that is constantly regarded as one of the main reasons that the nigerian government has always treaded “a cautious approach to the liberalisation of the media as well as the role of the state in the strategies of public representation of religion” (johannes, 2008; falola & heaton, 2008, p.238f ). the volatile nature of the nigerian religious ambience has been indicated as having necessitated “the institutionalisation of a policy of prior restraint on evangelising communities in relation to religious broadcasting” (bala, 2000, p.107; ukah, 2011, p.40). also, the abuse of religion and the use of mass media to stir conflicts have led the government to adopt new policies (see appendix) about religious broadcasting (bala 2000). these are serious factors that cannot be ignored when discussing religious broadcasting in nigeria. hence, this paper notes that despite the role played by these factors in influencing the state policy on religious broadcasting, the government’s roles as a monopoliser in the pre-deregulation era and currently, “as a principal player in the media market” are responsible for the ambiguities manifested “in the state policies and politics of deregulation” of the broadcast media industry especially in light of religious broadcasting (see ukah, 2011, p.40). the utilisation of conventional broadcast media by religious scholars especially during the muslim ramadan fasting period has made them emerged as stakeholders at the ibukota negara bagian borno, nigeria timur laut di mana agama merupakan bagian inti dari budaya masyarakat, banyak radio televisi borno (brtv) dan otoritas televisi nigeria maiduguri (nta maiduguri) mengalokasikan jam tayang untuk khotbah islam selama ramadhan. namun, ada kelangkaan penelitian tentang apakah jam tayang yang disiarkan oleh stasiun-stasiun siaran itu untuk program islami. kesenjangan penelitian ini membentuk pertanyaan penelitian utama yang dilakukan selama kuartal kedua 2019. data penelitian ini dikumpulkan menggunakan wawancara informan kunci dengan lima personel dari keduanya stasiun siaran dan kantor maiduguri nbc, sementara data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi. temuan penelitian ini menunjukkan bahwa “airtime” (jam tayang) dialokasikan untuk program keagamaan yang melebihi batas 10% nbc, brtv mengalokasikan lebih banyak “airtime” ke program keagamaan dari nta maiduguri dan program islam dialokasikan lebih banyak “airtime” daripada program agama lain. implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kepatuhan terhadap peraturan nbc. keywords: brtv, television and nigerian broadcast industry, nta, religious programming, nbc and nigeria broadcasting code. 73 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... forefront of patronising the media. the media have enormous derivable benefits – making huge turnovers to sustain the operation. the priority intention of every scholar utilising the broadcast media as a channel of communication is to garner more followership to his sect; or create an identity or authority towards understanding what religion entails and how it should be practised. taking into cognizance that clients with airtime purchasing power have access to the media, which serve as the only yardstick that guarantees which scholar features on, for example, a television or a radio show and when poses a serious threat to the quality of the broadcast content. although there is the doctrine of ‘fairness’, which seeks to provide the ‘right of reply’ to other parties, say, aggrieved groups or individuals to counternarrate allegations or criticisms, not all broadcast media seem to be comfortable with this journalism principle and code of ethics. available records have shown that many television and radio stations have violated one nbc code or another, particularly codes regarding broadcasting religion and have, consequently, been served with warning letters and even sanctioned. considering the powers of broadcast media “to form and influence thought, conduct and actions, it is appropriate and legitimate to prohibit licenced broadcast stations from fomenting and disseminating hate speech and national disunity” (adum et al., 2019; ibrahim, pate & usman, in press; ukah, 2011; p.44). however, as powerful as nbc is, considering the powers conferred to it by law, how has it been able to achieve compliance of the broadcast code in the nigerian broadcast industry? this study was guided by several research questions which, if answered, could provide a further understanding of nbc’s and religious broadcasting in nigeria. the questions are as follows: has nbc been able to regulate television broadcasting considering religious programmes and licensing? are television stations adhering to the nbc code on religious broadcasting? how frequently do brtv and nta maiduguri broadcast religious programmes? what are the similarities in the mode of the broadcast of religious programmes between brtv and nta maiduguri? have there been any ethical violations in the broadcast of religious programmes by brtv and nta maiduguri? literature review the concept of regulation characteristically, the broadcast media are powerful especially in the manner they shape public opinion, reaching millions of audiences in voice and image (dominick, 2009; okunna, 2005). the evolution and development of nigerian broadcast industry are historical; and for 60 years, from 1932 to 1992, the state had monopolised the industry, using the broadcast media as tools for political, economic, social and cultural manipulation of the masses. the literature has consistently demonstrated that as much as the broadcast media possesses the potential to stimulate socio-economic development as witnessed in social agricultural developments in southeast asia (anifowose, 2013; ibrahim, 2017), the broadcast media also have the potential to be used as ‘electronic weapons’ to incite violence and cause war as seen in the chronic ethnoreligious conflicts in various parts of nigeria (adebiyi & salaudeen, 2016; adum et al., 2019). because of these and many other reasons, various governments deemed it necessary to keep its monopoly of controlling the broadcast industry. to understand what regulation is, harvey defines the concept regulation which: involves intervention by the state in areas of economic, social or cultural life according to whatever political norms are characteristic of that nation state. regulations may be issued by presidential decree, by religious prescription or by legislative action within a system of representative democracy. (1999, p.2) regulations can be governed directly by government, as it was in nigeria before 1992 or through statutory outfits invested with some degree of autonomous powers by the government such as national broadcasting commission (nbc) and the national 74 informasi, volume 50. nomor 1.2020 communications commission (ncc). in the realm of broadcasting, regulation involves the authoritative issuance of permission or the granting of a licence to broadcasting organisations. the cultural norms of the society influence broadcasting regulation which, in turn, “contributes to the shaping of these norms and can at times have a significant impact on the form and content of programmes” (harvey; 1999, p.3; ihechu & okugo, 2013), thus, affecting the economic and management structures or the political economy of broadcasting. broadcast regulations in nigeria: the need to maintain standards the constitutional provisions for the regulation and deregulation of the electronic media were boosted further by the promulgation of the national broadcasting commission (nbc) decree no. 38 of 1992, which was described as a major policy shift of the government. the decree was signed into law on 20 august 1992 by the president ibrahim badamasi babangida military administration and amended by decree no. 55 of 1999, which was promulgated by then military head of state, general abdulsalami abubakar on 26 may 1999, just three days before he vacated office (ukah, 2011). decree no. 38 that established nbc, outlined its responsibilities the key of which include the following: (i) receiving, processing and considering applications for the ownership of broadcast stations (radio, television, cable, direct satellite, etc.); (ii) regulating and controlling the broadcast industry; (iii) maintaining the principle of equity and fairness in the broadcasting industry; (iv) receiving, considering and investigating complaints from members of the public (private and corporate) regarding broadcast contents and the conduct of broadcasting stations; (v) setting standards about the contents and materials for broadcast; and (vi) establishing a national broadcasting code. furthermore, the nbc is to intervene and arbitrate in conflicts in the broadcast industry, ensure qualitative manpower development, monitor broadcasting for harmful emission, interference and illegal broadcast and set and apply sanctions, including revocation of licences of defaulting stations (malaolu, 2012; tijani-adenle, 2019). as spelt out in the law establishing the electronic media regulatory agency, nbc shall: ensure that a licensed station shall be used to promote national interest, unity and cohesion and that it shall not be used to offend the religious sensibilities or promote ethnicity, sectionalism, hatred and disaffection among the peoples of nigeria (nbc decree 38, section 9(1e)) …. the law setting up the nbc, and its amendment, deployed the concepts of “national interest”, “public interest” and “interest of the public” six times (nbc decree no. 38 section 2(n); 4.4; 9(1e); 25(8d); nbc (amendment decree no. 55 section 10(2b); 10(8a). nowhere in the text were these concepts defined or given content as legitimate objectives to be safeguarded, protected, or promoted by private broadcasters. particularly in nigeria, what amounts to “national interest” often represents the interest of the politician(s) or a certain segment of the political class or elite who evoke the notion rather than the “common good”, the good of the largest segment of the citizenry. ordinarily, national interest may be conceptualised as any action, circumstances, policies, or decisions that are generally considered to benefit the nation-state as a whole. however, in nigeria, as historical experience amply shows, the “state” is not often synonymous with the public or the citizens of the nation such that the interest of the abstraction called the “state” becomes coterminus with what benefits the general public. (ukah, 2011, p.44) the so-called national/public interest stipulated in the nbc law also re-appeared in section 10a, which prohibits the nbc from granting a broadcast licence to a religious organisation. however, as mythical as the concept of ‘national/public interest’ may seem in this law, the law keeps mute over the reasons or justifications for the blanket ban (adum et al., 2019; ukah, 2011). this paper argues that this ban is uncalled for in as much as there is an 75 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... explicit constitutional provision guaranteeing freedom of expression as well as the provision in the nbc law that explicitly requires applicants for a broadcast licence to “give an undertaking that the licenced station shall not be used to offend the religious sensibilities or promote ethnicity, sectionalism, hatred and disaffection among the peoples of nigeria” (ukah, 2011, p.44). cited in ukah (2001), bala (2000, p.107) suggests that: the decision not to license these [religious] stations may be due to the volatile religious atmosphere in the country, the abuse of religious speech in the past, the excessive politicization of religion, and the constant use of the mass media to heighten tensions. (p.45) some of the important aims of the deregulation of the broadcast industry are the democratisation of access and participation (ibrahim et al., 2019) as well as plurality and diversity. however, this paper agrees with ukah’s (2011) argument that “the prohibition of ownership of broadcast media by religious organisations starkly sabotages this objective” (p.45). major approaches of nbc broadcast regulations in nigeria a. regulation through licencing a primary function of nbc has to do with the licensing of broadcast organisations. nbc is required by law to make the requirements and procedure for the acquisition of licence public. for instance, nbc (2009) states that “a prospective applicant must have a limited liability company registered with the corporate affairs commission in which nigerians hold majority shares. its memorandum of association and article of association must include broadcasting” (p.1). because nbc is not independent, its recommendations can be set aside, by the minister and, or, the president. section 9 (3) of decree no. 38 created uncertainty in the process of securing a licence when it states that, “compliance with the requirements specified in subsection (1) of this section shall not entitle an applicant for the grant of licence” (nwanze, 2003, p.250). the provision gives latitude for the licensing laws to be manipulated and for the licensing to be motivated by political considerations (ihechu & okugo, 2013; ukah, 2011). furthermore, an area of big concern is licence fees. the fees are expensive that they seemed to be fixed to make it extremely difficult for private broadcasters to obtain the licence, which could affect public access and participation negatively (ibrahim et al., 2019). also, a licence duration of only fiveyear cannot be said to be long enough for the organisations to recoup their investment (ukah, 2011). this situation can force private broadcast media outfits to over depending on commercialisation which, as okunna (2005, p.89) citing popoola (2004) describes the broadcast media as “shying away from their primary responsibilities of educating, informing and enlightening the citizenry... and violates the fundamental rights of people...to receive the right type of information”. b. regulation through monitoring the nbc code stipulates that “every licence is required to adhere to a minimum of 60% local broadcast content for open television and 80% local broadcast content for radio. the cable/satellite retransmission stations are mandated to reflect a minimum of 20%” (nbc, 2009, p.3). the code further requires that programmes and advertisement for family belt shall be devoid of sex or overt sexual behaviour, nudity, violence, bloodletting, smoking, alcohol, drug abuse, denigration of womanhood, offensive, lewd or vulgar language, expression and presentation, etc. and that family broadcast to be between the hours of 07 pm and 10 pm daily (a period when the family as a unit is presumed to be together to watch television). the code also prohibits the provision of licence for religion broadcasting (ihechu & okugo, 2013; ukah, 2011). the code, however, permits broadcasting of religious programmes with a stipulation that “religious broadcasts shall not exceed 10% of the total weekly airtime of any broadcaster” (nbc, 2016, p.47). these aspects are being monitored daily by the staff of the monitoring department of the nbc, spread across all 76 informasi, volume 50. nomor 1.2020 state and zonal offices. figure 1 shows an illustration of how broadcast stations comply with or deviate from compliance with the nbc code on religious programming. figure 1: a diagrammatic representation of how broadcast stations comply with or refuse to comply with the nbc code on religious programming. source: authors both brtv and nta maiduguri target their programmes to the members of the audience in society. being regulated by nbc, their religious content is not, statutorily, supposed to exceed 10% of their total weekly broadcasts. the two dotted arrows emanating from the two broadcast stations represent the ideal broadcast paths complying with the nbc code, as can be seen, passing through the green box at the centre (which represents the nbc code zone) towards the audience in the larger society. the larger society, which is represented by two arrows indicating a continuous circular motion refers to communities, villages, towns and cities which the broadcasting stations target their religious programmes at. besides, the two solid arrows emanating from the two broadcasting stations represent the actual broadcast paths deviating away from the nbc code, as can be seen, by-passing the green box at the centre (representing the nbc code on broadcasting religious programmes zone) targeting the audience in the larger society. on both the right and left sides, between each of the two solid arrows and the green box at the centre are two unknown angles represented by ‘x’ and ‘y’ respectively. the size of the angles will determine the degree to which each station deviates away, or refuses to comply with the nbc code. it is recommended that future research should adopt a quantitative approach to determine the stations’ actual non-compliance with the nbc code numerically. c. regulation through sanctioning nbc uses four major types of sanctions to punish erring licenced broadcasters who violated either decree 38 or the national broadcasting code. these include (i) licence revocation, (ii) the shutting down or sealing up of a station or transmitter and (iii) the seizure or forfeiture of equipment and suspension of licence (ihechu & okugo, 2013, p.16; ukah, 2011). another type of sanctioning erring licenced broadcast stations involves a written warning, which is aimed at making the affected station to stop a further violation of the code and deterring future breach of the code. sanctioning is imposed with a given timeframe the expiration without compliance of which attracts a fine to be imposed. the last type of sanctioning involves fines and stiffer sanctions for not complying with earlier sanctions. however, the offences which can attract these types of sanctions can are not clear. however, the code is silent on what and what constitutes a “serious breach”. this scenario suggests the notion that nbc may be biased toward certain interests, which dictate “whether a station should be sanctioned or not”, a circumstance that arises when nbc acts arbitrarily or goes against its own rules (ihechu & okugo, 2013, p.17). theoretical framework the study is anchored on the gatekeeping theory. the media gatekeeping theory focuses on media regulation of information flow. the term gatekeeping was coined by an austrian psychologist kurt lewin in 1947. in the study of mass communication, the term refers to the process of filtering or blocking unwanted information or messages. the gatekeepers refer to persons who (a) controls access to information; (b) influence decision making and actions; c) having influence. lewin illustrated the role of the gatekeeper with the role of a mother who determines what is good for her children. 77 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... in this case, the gatekeeper is the owner of the publishing firm who influences decision making and action as well as influencing to manipulate information in the firm to conform to his/her interest. the gatekeeper (owners) has to decide what to publish and what not to publish in a publication. today, mass media play a gatekeeping role as they decide what the people should watch, listen and enjoy. the gatekeeping processes are dictated by the owners of the firm. the theory posits that gatekeeping determines not only which information is selected, but also what the content and nature of messages, such as news, will be. the theory describes the powerful process through which events are covered by the mass media, explaining how and why certain information either passes through gates or is closed off from media attention. the rationale for using this theory is hinged on the selection process. religious programmes are broadcast based on the proprietor’s discretion, perhaps the audience and the ability of the sponsors to buy airtime in the broadcast station. methods research design a qualitative survey approach was adopted, specifically, the key informant interview approach (creswell & poth, 2017) and archival review or analysis (mcburney & white, 2010). as fontana and prokos (2007) noted, “interviewing is one of the most common and powerful ways in which we try to understand our fellow humans” (p.9). the interview approach was chosen because of two key reasons: (i) social science researchers often prefer interview methods to “understand the experiences of their subjects” (ii) interview provided the researcher with the opportunity to understand, first-hand and in their own words, the participants’ experiences (tijani-adenle, 2019, pp.76-77). archival review or analysis involves “answering empirical questions” (goodwin, 2009, p.372) by using “factual information in existing records” (mcburney & white, 2010, p.228) that have “already been gathered for some reason aside from the research project at hand” (goodwin, 2009, p.386). participants and sampling using a purposive sampling technique, 5 participants were selected. selection of the participants was made based on the following criteria: (i) working with the nbc (ii) working in the programmes departments of the two broadcast stations; (iii) was conversant with the nbc regulations codes and/or monitoring broadcast stations’ compliance to the code or otherwise; and (iv) was conversant with the programmes production and presentation (i.e., conversant with the programmes schedules) of the broadcast organisations. the participants were management personnel of the maiduguri office of the nbc, four (two management and two programmes department) personnel each of brtv and nta maiduguri respectively. to ensure anonymity and to facilitate smoother data analysis, each participant was assigned a serial number (see lindlof & taylor, 2002). key informant interview methodology was chosen because key informants reveal information from organisational insiders, or stakeholders, i.e., management staff members responsible for policymaking and crafting messages and key stakeholders (lindlof & taylor, 2002). the data were analysed using a thematic approach (van dijk, 1993). cited in tijani-adenle (2019, p.88), thematic analysis is: an independent approach within the qualitative descriptive methodologies” (vaismoradi, turunen & bondas, 2013, p.404) that involves identifying similarities and relationships in qualitative data known as “themes and patterns” (aronson, 1995, p.1) and analysing and explaining their meanings to reflect the “complex relationships across participants’ experiences” (henderson & baffour, 2015, p.1965). results and discussion four different programme schedules from nta maiduguri and brtv were obtained. additionally, heads of programmes in the two organizations were interviewed, while the zonal coordinator of nbc maiduguri 78 informasi, volume 50. nomor 1.2020 table 1: the inventory of religious programmes contained in the programme schedule of brtv maiduguri title of programme presenter time of broadcast duration sponsor genre tafseer from government house maiduguri sheikh ibrahim mustapha al-malik 7:00 am one hour free recorded tafseer from imam bukhari mosque sheikh modu mustapha 8:00 am one hour unknown recorded tafseer from hausari sheikh kabiru danyaya 9:00 am one hour unknown recorded tafseer from umar ibn khattab mosque bulumkutu sheikh babunu bukar 10:00 am one hour umar ibn khattab mosque recorded tafseer from taha qur’anic memorisation centre imam goni muhammad ali gapchiya 11:00 am one hour taha qur’anic memorisation centre recorded tafseer from shettima ali monguno mosque mafoni goni modu goni zarami 12:00 pm one hour unknown recorded tafseer from central mosque goni abba umar 01:00 pm one hour free recorded tafseer from al-umma mosque board of internal revenue dr muhammad abubakar talha 04:00 pm one hour board of internal revenue recorded tafseer from 1000 ahmad jaha foundation late dr ali mustapha 05:00 pm one hour ahmad babawo jaha recorded bayan kla asham mben (kanuri) any prominent scholar 06:25 pm 5 minutes free recorded jawabi kan azumi (hausa) any prominent scholar 06:25 pm 5 minutes free recorded tafseer from al-amin daggash mosque (hausa) sheikh muhammad mustapha 08:00 pm one hour al-amin daggash islamic foundation recorded tafseer from ibrahim saleh mosque gwange (hausa) sheikh ibrahim saleh 09:00 pm one hour sheikh ibrahim saleh islamic foundation recorded tafseer from indimi mosque (hausa) dr muhammad alhaji abubakar 10:00 pm one hour indimi islamic trust recorded tafseer from imam malik islamic centre (kanuri) sheikh abubakar kyari 11::00 pm one hour imam malik islamic centre recorded tafseer from mogcolis mosque sheikh tijjani umara 12:00 pm one hour mogcolis recorded source: brtv fieldwork, 2019 office was interviewed. rq2 sought to know the religious programmes and their broadcast time (airtime) on both brtv and nta maiduguri. to answer this rq, the programme schedules of brtv and nta maiduguri for the ramadan 2019 period and beyond, that is, the second quarter of 2019 (q2) was obtained and analysed. tables 1 to 4 show the extracted schedules for religious programmes broadcast on brtv maiduguri. table 1 shows the programme schedule for the month of ramadan. religious programmes occupied the entire schedule. the programmes were 100% islamic, even though there were a few pockets of about 30 minutes of news broadcasts periodically. worthy of note is that there was a break in the transmission that lasts several hours between the morning and afternoon transmission shifts. in the previous ramadan season, as noted by imam (personal communication, 2019), the break was cancelled because of heavy traffic of sponsored islamic religious programmes. sponsors of most of the islamic programmes during the annual one-month ramadan period have permanently booked prime times for the religious programmes broadcast. 79 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... table 2 contains a breakdown of religious programmes broadcast in brtv maiduguri during the 2nd quarter of 2019. a quarter, which is a period of three months supersedes the one-month ramadan fasting period. in a state with a large population of christian citizens, surprisingly, even during non-ramadan periods there is virtually no allocation of airtime for christian religious programming. concisely, the data show that during the three months (2nd quarter), from sunday to saturday every week, there was at least two to three hours of islamic preaching programme on air in brtv each day; and, nearly 50% of the programmes were sponsored – pulling in some ready cash to the station. however, it is not known whether the revenue generated from islamic and other religious programmes broadcast (if any) during that quarter corresponding to the vast amount of airtime expended. also, it is not known whether the revenues generated got into the station’s coffers. future research should examine these issues. table 2: the inventory of religious programmes contained in the programme schedule of brtv maiduguri during the 2nd quarter of 2019 title of the programme presenter days of broadcast time duration sponsor mcan da’awah alternating members of muslim corpers association of nigeria sunday 09:00 am 30 minutes free babban guzuri (hausa) repeat broadcast sheikh muhammad mustapha sunday 01:00 pm one hour ahmed babawo jaha riyadus saliheen sheikh abubakar kyari sunday 09:00 pm one hour imam malik islamic centre tafseer from government house (hausa) sunday 11:00 pm one hour free tafseer indimi mosque (hausa) dr muhammad alhaji abubakar monday 11:00 pm one hour indimi islamic trust fomwan da’awah (hausa or kanuri) alternating fomwan members tuesday 09:00am 30 minutes free tafseer from al-ansar mosque (hausa) dr yahuza abdullahi tuesday 11:00 am one hour al-ansar mosque tafseer from hausari layin sarkin hausawa sheikh kabiru danyaya tuesday 11:00 pm one hour unknown islam today ustaz adebayo wednesday 09:00 am 30 minutes free nur islambe (hausa) sheikh muhammad mustapha wednesday 11:00am one hour unknown tafseer from imam malik (kanuri) sheikh abubakar kyari wednesday 08:00 pm one hour imam malik islamic centre tafseer daggash mosque (hausa) sheikh muhammad mustapha wednesday 11:00 pm one hour al-amin daggash islamic centre fiqh alternating sheikh yunus and late dr ali mustapha thursday 09:00 am 30 minutes free islamic medicine (hausa) mal ja’afar thursday 10:00 am 30 minutes free islamic quiz (hausa) alternating thursday 04:30 pm 30 minutes free tafseer from mogcolis (hausa) sheikh tijjani umara thursday 11:00 pm one hour mogcolis qur’anic recitation alternating friday 08:00 am no specific duration free 80 informasi, volume 50. nomor 1.2020 title of the programme presenter days of broadcast time duration sponsor al’ulamu rashidun (hausa or kanuri, live) programme alternating scholars friday 10:00 am one hour free you and islam (documentary) nil friday 11:00 am 30 minutes free babban guzuri sheikh muhammad mustapha friday 08:00 pm one hour ahmed babawo jaha tafseer from shettima ali monguno mosque mafoni goni modu goni zarami friday 11:00 pm one hour unknown hadith (kanuri) goni abba umar saturday 05:00 pm 30 minutes free tarbiya (hausa) dr muhammad alhaji abubakar saturday 08:00 pm one hour free tafseer from taha qur’anic memorisation centre imam goni ali modu saturday 11:00 pm one hour taha qur’anic memorisation centre source: brtv, fieldwork 2019 table 3 contains programmes broadcast during the 2019 ramadan fasting period. the data further show that nearly six to seven hours of islamic programmes were broadcast each day throughout the one-month ramadan fasting season. that is to say, if the total number of hours the station broadcasts daily was 14 (from 07:00 am to 07:00 pm), then, on average, nta maiduguri allocated about 45 to 50% of its daily airtime to islamic programmes during the ramadan period; and, obviously, this is extremely more than the 10% of daily airtime stipulated in the nbc code. traditionally, this is the normal practice in the broadcast outlet annually. this suggests that nta maiduguri ‘technically’ violated the nbc code. however, it is not known if this violation of the code had attracted any form of sanction against the station. future research should investigate this issue. table 3: the inventory of religious programmes contained in the programme schedule of nta maiduguri during the ramadan fasting season title of programme presenter time of broadcast duration sponsor genre tafseer from ansar mosque dr yahuza abdullahi 8:0008:55 pm one hour ansar mosque recorded tafseer from imam malik centre sheikh abubakar kyari 10:0010:55 pm one hour imam malik islamic centre recorded tafseer from indimi mosque dr muhammad alhaji abubakar 11:0012:00 pm one hour indimi islamic trust recorded *tafseer from government house sheikh ibrahim mustapha al-malik 06:0006:55 am one hour free recorded ** tafseer from maiduguri central mosque goni abba umar 06:0006:55 am one hour free recorded tafseer from al-amin daggash mosque sheikh muhammad mustapha 10:0010:55 am one hour al-amin daggash islamic foundation recorded tafseer from izala jos faction, gwange mosque sheikh muhammad musa bako 11:0011:55 am one hour izala jos faction recorded 81 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... title of programme presenter time of broadcast duration sponsor genre ***jawabi kan azumi any prominent scholar based in maiduguri 06:5507:00 pm 5 minutes free recorded **** bayan kla ashem mben any prominent scholar based in maiduguri 06:5507:00 pm 5 minutes free recorded note: source: fieldwork, nta maiduguri, 2019; **** the programmes were broadcast interchangeably, with similar synopsis and content, but different broadcast languages. table 4 indicates the religious programmes broadcast on nta maiduguri after the month of ramadan. much less of religious programmes were broadcast during this period. only four days (wednesday, thursday, friday and sunday) had any religious programme broadcast, with sunday having two schedules, one for islamic and the other for christian religious programmes. according to this programme schedule, only a total of three hours of religious programmes were broadcast every week during the post-ramadan period in the 2nd quarter of 2019. interestingly, it is only during post-ramadan periods that christian religious programmes have their way on air. furthermore, every week throughout the non-ramadan period only onehour airtime was allocated to christian religious programmes while two hours were allocated to islamic religious programmes. overall, nearly 20% of the total airtime of nta maiduguri was allocated to religious programmes during non-ramadan times, a percentage that exceeds the nbc broadcasting code of 10% by nearly 100%. interestingly, however, it is only during non-ramadan times that the station’s adherence or compliance to the nbc code is within the ranges of 15% to 20%, which is closer to the 10% stipulated by the nigerian broadcast industry umpire, the nbc. table 4: the inventory of islamic programmes contained in the programme schedule of nta maiduguri during the 2nd quarter of 2019 title of programme presenter time and day of broadcast duration sponsor nasiha in hausa any prominent scholar based in maiduguri 05:00 pm, every thursday 30 minutes free hadith in kanuri any prominent scholar based in maiduguri 05:00 pm, every friday 30 minutes free christian half hour pastor and members of choir 03:00 pm, every sunday 30 minutes free no title. however, the synopsis is clear. nil 12:00 pm every sunday 30 minutes christ embassy tafseer from indimi mosque late sheikh jaafar mahmud adam 05:00 pm, every wednesdays one hour indimi islamic trust source: nta maiduguri fieldwork, 2019 rq3: how frequent do brtv and nta maiduguri broadcast religious programmes? based on the programme schedule obtained from the two stations, findings reveal that religious programmes have a higher percentage of airtime allocation. in brtv for instance, out of 18 programmes broadcast in a day (for morning and evening transmissions), 10 programmes are religious (imam, personal communication 2019). in ramadan, all programmes except for news, are suspended. because they have been paid for, religious programmes don’t fail, and repeat versions are avoided, except on rare occasion. imam attributed this to the fact borno 82 informasi, volume 50. nomor 1.2020 is a muslim state, as such they give priority attention to programmes with islamic colouration. in nta maiduguri as noted by gana (personal communication, 2019), there are only 4 religious programmes: 2 islamic and 2 christian. rq 4: what are similarities in the mode of the broadcast of religious programmes in brtv & nta maiduguri? most of the religious programmes are duplicated in both stations. some bear the same name, synopsis and style. majority of the islamic programmes in brtv are recorded, except for al’ulamu rashidun which is live and free of charge. in nta, all the religious programmes are recorded and broadcast free of charge except for a christian program that has gotten sponsorship from christ embassy. the two stations have allocated time for the broadcast of religious programmes at an odd time that is not prime time. the time is usually not characterized by heavy viewers. rq 5: are there ethical violations on religious programmes broadcast on brtv and nta maiduguri? during ramadan, the two stations allocate more than 10% of the total airtime to religious programmes. in brtv for instance, there is no balance in the broadcast of religious programmes. there is no single christian programme for the christian viewer. given the fact that borno is a secular state with a muslim majority, however, there is a need for balance. imam (personal communication, 2019) told these researchers that since 1992 there has not been any christian programme on brtv. christian issues are only covered in the news. this is not farfetched from staff composition, viewers need and perhaps the absence of sponsors. nbc had written several letters to brtv to downplay religious programmes… in nta, there seems to be balanced. while islamic religious programmes are broadcast in hausa and kanuri, because viewers and muslims are predominantly hausa and kanuri speakers, christian programmes are also in english. each programme address viewers appeal. gana (personal communication, 2019) notes that the religious programmes are locally produced, and each scholar invited as a guest or discussant in the programmes, comes with his student to serve as an anchor. religious broadcast in nigeria television authority (nta) maiduguri and borno radio television (brtv) occupies an important place in programmes schedules. the two television stations place a high premium on their broadcast during ramadan and beyond. the turnover generated from the broadcast of religious content in ramadan is significantly higher than any other month. brtv charges the sum of two hundred and fifty thousand naira for the transmission of religious content for the period of ramadan, while outside ramadan, it charges one hundred and fifty thousand naira muhammad, (personal communication, 2019). mele (personal communication, 2019) nta maiduguri, on the other hand, charges the sum of five hundred thousand naira per religious broadcast for the month of ramadan (though, subjects to bargain), while outside the month of ramadan, it charges three hundred and ninety thousand naira for the quarter. conclusion this paper concludes that religious programmes play a key role in managing and sustaining the operations of brtv and nta maiduguri during ramadan. airtimes are sold to the highest bidder by the stations. the ramadan period is a time for making brisk business. concisely, the findings of this study suggest that in both brtv and nta maiduguri: (1) the airtime allocated to (islamic) religious programmes was far more than the 10% limit stipulated by the national broadcasting commission while brtv maiduguri allocated more airtime to religious programmes than did nta maiduguri; (2) islamic religious programmes were allocated more airtime than programmes of other religions; and (3) presumably, because of its being owned by the borno state government, brtv broadcast more islamic religious 83 ibrahim uba yusuf, musa usman, & adamkolo mohammed ibrahim, a comparative study of brtv and nta... programmes during ramadan period than did nta maiduguri, which is owned by the federal (national) government. therefore, this chapter recommends that: (1) the nbc should review its broadcasting code on religious programmes in such a way that more airtime is allocated for religious programmes during annual religious seasons such as ramadan and eid-el kabir (for muslims) and ester and christmas (for christians); (2) rather than capitalising on the regulation of programme airtime, the nbc should promulgate a religious broadcast content code that will focus on the actual content of religious programmes (specifically texts, language and meaning) in such a way that the content does not contain malicious and inflammatory remarks capable of undermining the peace in the society. references adebiyi, r. a. & salaudeen, k. a. (2016). the changing face of political communication in nigeria: a do-ordie media game. in d. wilson (ed.), mass media and the electoral process in nigeria (pp.209-220). uyo: acce. adum, a. n. & ojiakor, o. e. & nnatu, s. (2019). party politics, hate speech and the media: a developing society perspective. journal of humanities and social policy, 5(1), 45-54 ahmad, g. & isa, k. h. (2017). islamic groups and contestation for religious public space on radio stations in kano metropolis. in u. a. pate & l. oso (eds.), multiculturalism, diversity and reporting conflict in nigeria. ibadan: evans brothers limited. anifowose, b. o. (2013). exploring radio as a means of disseminating development messages. department of communication and language art. university of ibadan, ibadan. nigeria. bala, m. (2000). pluralism and prior restraint on religious communication in nigeria: policy versus praxis. in j. thierstein & y. r. kamalipour (eds.), religion, law, and freedom: a global perspective (pp. 98-111). london: praeger. creswell, j. w. & poth, c. n. (2017). qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. new delhi: sage publications. damaris p. s. (2006). then sings my soul’: gospel music as popular culture in the spiritual lives of kenyan pentecostal/ charismatic christians”. journal of religious and popular culture, xiv. retrieved from http://www.usask.ca/ relst/jrpc/art14-singsmysoul.html dominick, j.r. (2009). the dynamics of mass communication: media in the digital age (10th ed.). new york: mcgraw-hill. falola, t. & heaton, m. m. (2008). a history of nigeria. cambridge: cambridge university press. goodwin, c. (2009). research in psychology: methods and design. hoboken, nj.: john wiley and sons. hackett, r. i. j. (1998). charismatic/ pentecostal appropriation of media technologies in nigeria and ghana. journal of religion in africa, 28(3), 258277. doi: 10.1163/157006698x00026 harvey, s. (1999). broadcasting regulation: on the side of the angels? retrieved from h t t p : / / w w w . l a t r o b e . e d u . a u / screeningthepast/firstrelease ibrahim, a. m. (2017). factors affecting ict usage for the development of small and medium-scale agro-based enterprises in selangor, malaysia, (unpublished master’s thesis), universiti putra malaysia. ibrahim, a. m., pate, u. a., & usman, a. m. (in press). silencing the media and chaining the watchdog: threats to journalists’ safety during elections in nigeria. in s. jamal (ed.), combatting threats to media freedom and journalists’ safety (ch. 12). hershey: igi global. ibrahim, a. m., yar’adua, s. m. & maikaba, b. (2019). more media, less democratisation of public access and 84 informasi, volume 50. nomor 1.2020 participation: a conceptual review of the influence of deregulation and commercialisation on public broadcasting in nigeria. international journal of telecommunications and information technology, 3(1), 032-046. ihechu, i. p. (2019). broadcasting and promotion of development in subsaharan africa. journal of development and communication studies, 6(1), 4860. ihechu, i. p. & okugo, u. c. (2013). broadcasting regulation and broadcasting in nigeria: an overview of the approaches. research on humanities and social sciences, 3(2), 12-19. doi: 10.1207/ s15327728jmme1104_3 jeffrey, c. l. (1996). an ethics code postmortem: the national religious broadcasters’ eficom. journal of mass media ethics, 11(4), 223-35. johannes, h. (2008). democratization and islamic law: the sharia conflict in nigeria, frankfurt: campus verlag. lindlof, t. r., & taylor, b. c. (2002). qualitative communication research methods, thousand oaks, ca: sage. malaolu, p. o. (2012). media representation and democracy in africa: ‘why there are no skyscrapers in nigeria’ – a critical analysis of uk news media’s representation of nigeria’s democracy, 1997-2007. (unpublished doctoral dissertation). university of sterling, uk. marshall, c. & rossman, g. b. (2014). designing qualitative research. london: sage publications. mcburney, d. & white, t. (2009). research methods (8th ed.). belmont, ca: wadsworth, centage learning. nbc (2009, september 3). grant of radio and television network service licences. [information memorandum] abuja: retrieved from http://www.nbc.gov. org.php? nwanze, i. (2003). broadcasting in nigeria: private broadcasting, prospects, challenges, legal aspects. port harcourt: renaissance communications ltd. okunna, c. (2005 january). re-inventing media content in nigeria: creating a balance between social responsibility and business concern. international journal of communication, 2, 88-96 owuamalam, e (2006). introduction to broadcasting. owerri: top class agencies ltd. tijani-adenle, g. (2019). women in nigerian news media: status, experiences and structures. (unpublished doctoral thesis), de montfort university, leicester, the united kingdom. ukah, a. (2011). banishing miracles: politics and policies of religious broadcasting in nigeria. politics and religion, 5(1), 39-60. van dijk, t. a. (1993). principles of critical discourse analysis. discourse and society, 4(2), 249-283. doi: 10.1177/0957926593004002006 327 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 2 (2021), pp. 327-344 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.40900. 327-344 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual behavior among adolescents in indonesia raidah intizar yusuf communication sciences study program, faculty of social and political sciences, universitas islam makassar, indonesia email: raidahintizar.dty@uim-makassar.ac.id abstract social media has been identified as a factor in adolescents’ adoption of risky sexual behavior. this research is here to answer whether social media has a vertical effect on adopting risky sexual behavior, given the increasing number of influencers on the platform. we sought the connection of whether influencers can influence the dating standards of adolescents, which will end up contributing to the adoption of risky sexual behavior. as risky sexual behavior is becoming more prevalent in makassar, we picked makassar adolescents as our study object. we also compared urban and rural by including maros adolescents. data were collected with an online survey. four surveyors are employed to find targeted respondents: youth in their 15-18 years old. respondents filled out an online questionnaire from september 7, 2020, to september 14, 2020. as many as 313 responses were valid, 50.5 percent of the respondents were domiciled in makassar, and the remaining 49.5 percent came from maros. two out of three respondents are women (63.3 percent). a series of independent t-tests, and andy f hayes process scheme, were used to analyze the data. the independent t-test results showed that male urban adolescents are more likely to exhibit risky sexual behavior. the central hypothesis test results showed 328 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 that social media influencers indirectly affect risky sexual behavior mediated by adolescent dating styles, answering the study’s initial assumption. keywords: social media influencer, risky sexual behavior, adolescent introduction based on a data release from we are social and hootsuite in the digital 2020 report, internet penetration in indonesia has reached 64 percent of the 271.1 million population. as many as 160 million people are reported to have social media accounts; adolescents, or those aged 13-24, have become one of indonesia’s most significant social media users (we are social & hootsuite, 2020). the data is supported by a survey in 2017, which showed that out of four adolescents aged 13-18 years, three of whom accessed the internet. during the covid-19 pandemic, it is difficult to imagine that this penetration rate will drop with the implementation of school from home. several phenomenons show that it is easier to find risky sexual behavior exhibitions among adolescents as society becomes more digital. an infographic provided by katadata.com in 2021 reveals that in the plague year, there has been a surge in the application of dispensations for early marriage at the religious court across indonesia, with kalimantan and sulawesi being the two highest number of applicants, respectively. there are 34.000 applications registered in 2020 and a 97 percent chance of being granted, compared to 23.700 applications in 2019 and less than half the chance of fulfillment. clerks and experts clarify that most of the reasons for filing the dispensation were pregnancy outside of marriage (wedya, 2020; kasih, 2020). interestingly, bps data shows that kalimantan and sulawesi have the highest child marriage rate in indonesia (al-anshori, 2020). the dispensation application was in line with a result of previous research conducted by the central bureau of statistics (bps), the national development planning agency (bappenas), unicef, and the center for research and advocacy for the protection and quality of life of children at the university of indonesia (puskapa). the “prevention of child marriage: an acceleration that cannot be delayed” report reveals that in the case of child marriage, indonesia ranks first in the world based on 2018 data where 1,220,900 women aged 20-24 years reported being married before the age of 18 (unicef, puskapa, bappenas, & bps, 2020). 329 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) unwanted pregnancy is one of the consequences of adolescents’ risky behavior, ending in early marriage. based on pkbi data (handayani, 2011), it is revealed that 15 percent of adolescents aged 10-24 years have had sex outside of marriage due to high curiosity about sex; this has led to unwanted pregnancies. parents who were devastated by their children deviation, marrying these children off as a shortcut. early marriage itself is believed to cause a systematic collapse systemic collapse of a child’s well-being. apart from early marriage, risky behavior can also lead to the spread of sexually transmitted diseases; sexually transmitted infections are still a problem globally and locally (prajagopta, 2019). a disheartening fact was revealed in the research of dr. leo prawirodihardjo’s dissertation, which conducted a study entitled “adolescent free sex behavior in makassar city.” prawirodihardjo revealed that makassar city, as a metropolitan city, is increasingly prevalent with free sex behavior, nearly 4,000 people with aids in south sulawesi, around 3,134 sufferers, or about 80 percent are in makassar city. makassar city is in the top three cities with people living with hiv/aids in indonesia, after jayapura and jakarta (ksr pmi unhas, 2017). several studies assume (waheed, 2019; festi & quandt, 2020; febriani & ranakusuma, 2020; mulya, lukman, & yani, 2020) that internet use has a role in increasing risky sexual behavior in adolescents. instant access without parental supervision to the internet will expose adolescents to content shaping a particular lifestyle. according to the who definition, adolescents, especially early adolescents, are most likely to be vulnerable because their capacity is still developing. still, they naturally explore outside their families; and with the presence of the internet and social media, exploration outside family relationships is now easier for them. the diversity of social media allows a person on the internet to have multiple accounts. the content circulating in cyberspace is very abundant, ranging from text, photos, videos with a short duration, such as those on instastory and tik-tok videos, to long-duration videos like youtube. from the horizontal counterparts, adolescents are confronted with peer-to-peer contents that can trigger them to do the same action; as discussed by (festi & quandt, 2020), on a global scale, peers influence adolescents in getting into risky online behavior. additionally, istiaisyah amiyni (2017) also proves that risky sexual behavior is caused by the minimal role of parents, exposure to mass media, and peer factors. 330 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 interestingly, the vertical effect of social media is missing from the specific discussion, namely how social media celebrities influence adolescents. with social media, celebrities can spread their lifestyle by uploading directly through their accounts without filters and duration restrictions as if through mass media. the term “goals” is mentioned by followers when commenting on celebrity content to express their desire to have a similar life to these celebrities; this raises a question: do celebrities or their content, directly and indirectly, affect the adoption of risky sexual behavior? unfortunately, research on celebrities’ role on social media in shaping risky sexual behavior is still limited. meanwhile, over time, studies on the role of social media influencers in shaping particular lifestyle have become increasingly important. based on the background above, this research comes with several objectives. the first objective is to determine the differences in urban and rural adolescents (objective 1a), followed by differences in gender categories (objective 1b) in the social media influencer variables, relationship style, and risky sexual behavior. the second objective is the primary objective of this study, i.e., to determine whether social media influencers have a direct role (objective 2a) and an indirect role mediated by adolescent relationship style (objective 2b) on adolescent risky sexual behavior. from the results of this study, the researcher expects to identify whether an influencer influences adolescent sexual risk behavior, either directly or indirectly, to provide a meaningful recommendation for decision-makers and provide solutions in preventing the adoption of risky sexual behavior. demographic mapping can also help provide targeted solutions. literature review risky sexual behavior and social media the massive use of social media has resulted in changes in several aspects of human life. as the largest group of social media users (we are social & hootsuite, 2020), adolescents aged 13-24 years are the most likely to use social media in various ad-hoc ways. the pandemic will further strengthen the role of social media in the lives of adolescents. before the advent of social media, mass media became one of the spreaders of the metropolis’ lifestyle. a few years ago, one of the causes of adopting risky sexual behavior was mass media (amiyni, 2017). television, as 331 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) an example, has become a commercial media that fulfills what the audience wants. the results of a previous study (nelissen, beullens, lemal, & bulck, 2015) show that television has been a significant negative predictor of a healthy lifestyle. the study discovered that the higher the intensity of a person watching television, the less healthy the lifestyle one would have. the emergence of the internet presents a new challenge; if previously mass media was owned by groups, such as television, which one family in one household could access, the rapid internet development made the device owned personally. now someone can quickly get information through a device the size of a palm. also, in the beginning, people used mobile devices with internet access for specific needs such as information and communication. nowadays, people would entertain themself with content from the internet. in addition, the personal nature of internet devices causes access to information has becoming on-demand; for example, adolescents only access the information they want to access, including information that can satisfy their curiosity; this can lead to risky sexual behavior. the fact is supported by lailatul fitriyah’s (2016) research, which underlines external and internal factors in the adolescent that could cause risky sexual behavior. internal factors are the most neglected factors in dealing with risky sexual behavior, i.e., the nature of experimentation in adolescence. in a study (hidayaningsih, 2014), it was found that adolescents marry at a young age due to pregnancy before marriage, not going to school, and customs that apply matchmaking for socio-economic attributes. many adolescents admit that casual sex is a common way to seek pleasure; the behavior of watching videos or viewing adult sites is also considered normal. subsequent research from istiaisyah amiyni (amiyni, 2017) revealed that several factors that cause adolescent risky sexual behavior are exposure to mass media, parents’ role, and peer factors. in this digital era, the peer factor can be found in social media, given that social media connects youth. the use of social media by adolescents has been pointed out to be the cause of adolescents’ moral degradation. high curiosity (fitriyah, 2016; waheed, 2019), combined with tools that can be accessed personally without parental supervision, can trigger risky online behavior (febriani & ranakusuma, 2020). in that study (idem, 2020), it was found that parental supervision affected adolescents’ risky online behavior. likewise, a study conducted by adele prima mulya, mamat lukman, and desy indra yani (2020) linked the correlation between adolescent sexual behavior with the media and the role of parents. 332 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 a global study also emphasized that using digital media is generally prominent for early adolescents; these risks include cyberbullying, online addiction, and sexting (festi & quandt, 2020). more specifically on risky sexual behavior, a meta-analysis of 67,407 adolescent respondents (vannucci, g. simpson, gagnon, & ohannessian, 2020) explained that there was a slight positive relationship between social media use and risky sexual behavior (r = 0.21, 95% ci = 0.15-0.28). still, there was a more significant effect in the younger sample when explicitly discussing the effect of social media use on risky sexual behavior. social media influencers and lifestyle as a form of information and communication technology development, social media has led to what is known as the era of disruption. the disruption era is a situation where the industrial world’s movement or job competition is no longer linear; it changes rapidly, fundamentally, and disrupts conventional patterns to create new orders (rizal, 2017). one of the significant changes brought about by the disruption era is how companies can access consumers’ data through social media. the fact completely changes the marketing strategy as it becomes more straightforward for companies to know what media users want. in the long run, marketing for the capitalist lifestyle can be instilled in social media users. not to mention ewom (electronic-word of mouth) that has made the information about a product reach potential buyers easily (baharuddin & yaacob, 2020; rai & tripathi, 2020). potential buyers could also access the marketplace through applications conveniently. as part of marketing strategy, social media influencers are one of the new roles that have emerged from the era of disruption. people who are popular on social media, both television celebrities to exclusive social media celebrities, have become a new approach for a company to market its products; this phenomenon is known as an endorsement. not only companies but the government can also use influencer services to amplify an idea. there are four requirements for an account to be verified, i.e., authentic, unique, have a complete and well-known profile. however, fame is the most crucial aspect; as connoly (2017) discussed, many followers make a person an influencer. this high number certainly speaks of many things, one of which is influence; a study (idem, 2017) had proven that most followers of social media influencers do follow their idol’s lifestyle. 333 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) each influencer has a specific market niche that can invite individual followers according to the influencer’s content trend. some influencers focus on discussing food; some discuss traveling; some discuss religion, lifestyle, and much other unique content. the specifications of these influencers make it easier for companies to offer endorsements. lifestyle displayed by influencers, such as traveling to certain places, eating at certain restaurants, watching movies in theaters, using specific products, has been proven to lead consumers to do the same, or in other words, adopt the influencer lifestyle. the relationship between influencers and follower trust, lifestyle adoption, and increased sales has been studied by several studies (karouw, worang, & pandowo, 2019; jin, muqaddam, & ryu, 2019; zhang, lin, & goh, 2018). knowing that social media influencers have impacts on their followers and that social media generally increases risky sexual behavior in adolescents, do social media influencers contribute to the variable? furthermore, how are their roles? is it an indirect or direct role? based on the studies above, provisional assumptions were being prepared to answer the research objectives. the first objective is to determine the differences in adolescents in urban and rural areas (objective 1a), followed by differences in gender categories (objective 1b) in social media influencer variables, dating style, and risky sexual behavior. given the massive internet penetration among adolescents and that rural areas such as kalimantan have the highest early marriage (unicef, puskapa, bappenas, & bps, 2020), the presumption for objective 1a is to support the null hypothesis. h1a: there are no significant differences based on the area in the three variables tested in this study. furthermore, based on gender, very few studies have compared the differences between the sexes in terms of risky sexual behavior, so this study has conjectures to support the null hypothesis. h1b: there are no significant differences based on gender in the three variables tested in this study the second objective of this study, and is the main objective, is to determine whether social media influencers have a direct role (objective 2a) and an indirect role (objective 2b) on adolescent risky sexual behavior moderated by teenage lifestyle. previous research did not specifically discuss the role of social media influencers, so there was no preliminary data to find out that influencers 334 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 directly affected risky sexual behavior, so the presumption for purpose 2a supported the null hypothesis. h2a: there is no significant direct effect of social media influencers on risky sexual behavior. as for goal 2b, connoly (2017) has proven that adolescents follow their idols’ lifestyle, so this study presumes to reject the null hypothesis. h2b: there is an indirect effect of influencers on risky sexual behavior mediated by the relationship style. methods the research method in this study uses a quantitative approach; an online survey collects data. four surveyors are employed to find a minimum of one hundred respondents each. respondents filled out an online questionnaire from september 7, 2020, to september 14, 2020. this study’s target was adolescents aged 15-18 years; there are among indonesia’s most prominent internet users based on a field survey conducted by apjii (association of indonesian internet service providers) in march-april 2019 and among early adolescents. target respondents were predominantly in makassar. the researcher selected the city based on dr. leo prawirodihardjo’s dissertation research, which revealed that makassar is among the top three cities with people living with hiv/aids in indonesia, after jayapura and jakarta (ksr pmi unhas, 2017). the neighboring district of makassar, maros, was included in the analysis to see any differences between urban and rural population. as many as 313 responses were valid and filled out the online survey thoroughly, 50.5 of which live in the city of makassar (n = 158), and the remaining 49.5 percent came from maros (n = 155). as many as 63.3 percent of respondents were women (n = 198), 34.2 percent (n = 107) were men, 2.6 percent of respondents chose not to answer gender questions. there are several sections in the online survey; the first section is the introductory research section, followed by confirmation of age and domicile. furthermore, respondents confront randomized questions between relationship style and risky sexual behavior; this is done to avoid the respondent’s confounding effect. relationship style variable includes statements rated on a likert scale of five points from strongly disagree to strongly agree on statements as follows: traveling out of town; watching movies together, eating out together, 335 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) and going out together (m = 2.74, sd = 1.14, α = .89). furthermore, the risky sexual behavior variable asks the reasonableness of the contact in the premarital relationship, i.e., holding hands, hugging, kissing, and having sex (m = 1.67, sd = .81, α = .81). several statements were then displayed, which were rated on a five-point likert scale strongly disagree-strongly agree, namely 1) i find influencer life interesting to know, 2) i feel it is important to know what influencers think about something, and 3) the influencers’ life can become “goals “ for me or my ideals. this variable is called the social media influencer scale (m = 3.41, sd = .99, α = .84) the researchers determined the number of independent variables, namely demographics and the scale of social media influencers, to answer the research question. the mediator variable is the relationship style, and the dependent variable is the risky sexual behavior variable. data analysis uses several analyzes. the first is the independent t-test analysis, where three variables are included in the hypothesis test to see significant differences between urban and rural adolescents and differences in boys and girls. next is andy f hayes’ process scheme by activating the mediator mode to determine the predictor variable’s indirect effect on the outcome variable. results and discussion results this study aims to provide meaningful recommendations in overcoming risky sexual behavior among adolescents. this meaningful recommendation can be achieved by answering several sub-objectives of this study. the first question is regarding the domicile of adolescents. the domicile category is explored to determine whether there are significant differences based on residence, whether adolescents in rural areas display a relationship style and risky behavior that tends to be lower than adolescents in urban areas and vice versa. this study’s initial assumption is that there are no significant differences among adolescents in urban and rural areas. differences should not be found in the three variables that include dating style, risky sexual behavior, and social media influencers; or in other words, this study supports the null hypothesis. the results of the hypothesis test using a set of independent t-tests can be observed in table 1. 336 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 table 1. urban vs. rural means, standard deviations, and independent t-test results total sample urban rural i n d e p e n d e n t sample t-test n m sd m sd m sd p-value r e l a t i o n s h i p style 313 2.74 1.14 2.87 1.10 2.61 1.16 <.05 risky behavior 313 1.67 .81 1.76 .85 1.57 .75 <.05 social media influencer 310 3.41 .99 3.39 1.00 3.41 .99 .882 the independent t-test shows significant differences in the mean relationship style and risky sexual behavior, which indicates that adolescents who live in makassar (representing urban areas) tend to be significantly higher in terms of dating style, and risky sexual behavior. thus, this study’s first hypothesis is not proven as there are significant differences, i.e., relationship style and risky sexual behavior, so the null hypothesis is rejected. meanwhile, significant differences are also found in each variable’s gender category, as observed in table 2. table 2. females vs. males means, standard deviations, and independent t-test results total sample females males independent sample t-test n m sd m sd m sd p-value r e l a t i o n s h i p style 305 2.74 1.14 2.51 1.11 3.17 1.06 <.001 risky behavior 305 1.67 .81 1.47 .56 2.03 1.05 <.001 social media influencer 302 3.41 .99 3.25 .98 3.70 .98 <.001 the total sample based on gender in this study was predominantly women (n = 198), and 34.2 percent (n = 107) were men. eight respondents chose not to answer gender questions or 2, 6 percent. in the table above, it can be observed that males are significantly higher than females for each variable. 337 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) so the hypothesis 2b in this study, which supports the null hypothesis, is also rejected. there are significant differences in each of the variables tested, including relationship style, risky sexual behavior, and social media influencers. the male respondents in this study, although the number was smaller than the female respondents, showed a significant difference. before testing the following essential hypothesis, several assumptions needed to be met, the researcher carried out a multicollinearity analysis by consulting the vif number. it was found that there was no indication of multicollinearity in both cases. furthermore, the outliers were analyzed using the boxplot; several suspected outliers in the risky behavior and social media use variables. however, the outliers did not significantly impact the results after seeing the 5% trimmed mean, which was not much different from the total sample mean, so this result still involved the suspected outliers. researchers’ primary assumption is an indirect effect of social media influencers on risky sexual behavior, mediated by the relationship style. the relationship style is placed as a mediator variable. the social media influencers variable is a predictor of risky sexual behavior; this departs from the assumption that there is an indirect effect of social media influencers on risky sexual behavior; social media influencers increase adolescents’ relationship style, which will increase their risky sexual behavior. the main hypotheses to be tested are as follows. h2a: there is no significant direct effect of social media influencers on risky sexual behavior. h2b: social media influencers’ indirect effect on risky sexual behavior mediated by the relationship style. the hypothesis was tested using the process scheme by andy f hayes. the following are the results of the analysis output. figure 1 338 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 figure 1. mediation model of social media influencer and risky behavior social media influencers’ direct effect on risky sexual behavior was .06, and this direct effect was not significant (p = .087). conversely, a significant indirect effect of using social media influencers on risky behavior is 0.15 (95% ci .096; .214). the result means that one additional unit of social media influencers will increase by .15 of risky sexual behavior. there is a significant interaction between social media influencers and relationship style. table 3 output of the mediation analysis indirect effect unstandardized beta bootstrap se bootstrap 95%llci bootstrap 95%llci a 1 b 1 .1508 .0302 .0969 .2141 direct effect unstandardized beta se p-value # bootstrap samples = 1000 c’ .0670 .0391 .0875 based on the data in table 3, the h2a in this study, which supports the null hypothesis, is proven considering that social media influencers have no direct effect on risky sexual behavior. also, the analysis results show that h2b, which rejects the null hypothesis, is also proven in this study; the data show an indirect effect of social media influencers on risky sexual behavior mediated by relationship style. discussion social media is a big wave that changes so many orders in human life. humans communicate, seek information, entertain themselves, and make decisions have changed drastically from five to ten years ago. adolescents who 339 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) are found in cyberspace are one of the most affected parties by social media. previous research states that the risk of using the internet is generally prominent for early adolescents (festi & quandt, 2020). early adolescents are those who instinctively conduct experiments as internal encouragement (fitriyah, 2016), as well as exploration after leaving the family confinement even though their capacity has not yet fully developed. in indonesia, the increasing number of child marriages and sexually transmitted infections in adolescents, especially in makassar, is the main concentration of experts and is at an alarming stage. both of these indicate the spread of adolescent risky sexual behavior. this increase is directly proportional to adolescent internet penetration, significantly increasing the number of social media users among adolescents. social media influencers are one of the disruptions after social media; the endorsement culture has begun to stick with social media influencers, which is an ad-hoc way for entrepreneurs, as well as the industries to advertise their products. connolly (2017) proved in his study that most followers follow the lifestyle of social media influencers. these observed behaviors can set a precedent for adolescents following the social media influencer relationship style, which may be the cover of an endorsement, such as watching certain films, eating at certain restaurants, traveling to a particular place. concerning the effectiveness of endorsements has been studied and proven by several studies in terms of follower trust (karouw, worang, & pandowo, 2019), lifestyle adoption (jin, muqaddam, & ryu, 2019), to increase product sales (zhang, lin, & goh, 2018). the lifestyle adopted by adolescents and later can trigger them to practice risky sexual behavior has been proven in this study. indeed, social media influencers do not directly affect risky sexual behavior, but their relationship style or dating standards can be adopted by adolescents resulting in risky sexual behavior. interestingly, in this study, it was found that there were significant differences between urban adolescents and rural adolescents in the variables of relationship style and risky sexual behavior. furthermore, significant differences were found in men and women in the three tested variables, i.e., social media influencers, relationship style, and risky sexual behavior. so it can be said that male adolescents who live in urban areas are vulnerable to risky sexual behavior. in paying attention to risky sexual behavior, both males and females must receive proportional treatment. education regarding a healthy lifestyle, which includes knowledge of sexuality, avoiding the causes of a free lifestyle, could maximize 340 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 reproductive health for both men and women. adequate reproductive health will affect children born to ready parents, without problems both physically and mentally. this study underlines that urban male adolescents still need education about reproductive health and the dangers of risky sexual behavior. so far, reproductive health knowledge is focused on girls, while boys also play a vital role. failure to impart reproductive health knowledge to boys will have a systemic impact for everyone, therefore we encourage policy maker to take our finding into consideration when forming policy for communicating such risks. conclusion a specific research take on social media influencers has become increasingly important as the number of influencers on social media has escalated over time. the study had proven an indirect effect of social media influencers on risky sexual behavior as mediated by relationship style or dating standards. moreover, the results also emphasized that boys living in cities are more prone to risky sexual behavior. the study results reflect that information dissemination about the danger of risky behavior and reproductive health has been skewed to girls, while both have to be proportionally addressed. we recommend further studies to include more dimensions in their studies, such as parental supervision, reproductive health knowledge, and religious education. we also recommend broadening the population to have a bigger picture of adolescent risky sexual behavior in indonesia. acknowledgement we would like to thank ristekbrin that funded this research, and lppm uim as our facilitator, as well as everyone involved. references al-anshori, a. n. (2020, september 9). data badan pusat statistik: angka pernikahan dini di kalimantan selatan tertinggi di indonesia. retrieved oktober 12, 2020, from liputan6.com: https://www.liputan6.com/ health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dinidi-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia 341 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) amiyni, i. (2017). faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual beresiko di salah satu sma negeri kota padang. universitas andalas. baharuddin, n. a., & yaacob, m. (2020). dimensions of ewom credibility on the online purchasing activities among consumers through social media. jurnal komunikasi: malaysian journal of communication vol 36 (3), 335-352 https://doi.org/10.17576/jkmjc-2020-3603-21. connoly, b. (2017, december 5). why consumers follow, listen to, and trust influencers. retrieved june 27, 2019, from olapic: https://www.olapic. com/resources/consumers-follow-listen-trustinfluencers_article/ febriani, z., & ranakusuma, o. i. (2020). perilaku online beresiko remaja: hubungannya dengan kualitas hidup dan mediasi orang tua. jurnal psikogenesis, 8(1). 89-100. festi, r., & quandt, t. (2020). cyberbullying, online addiction, and sexting. in m. n. potenza, k. faust, & d. faust, the oxford handbook of digital technologies and mental health (pp. 259-274). oxford university press. fitriyah, l. (2016). eksperimentasi sebagai pintu perilaku beresiko pada remaja. seminar asean 2nd psychology & humanity (pp. 198-203). psychology forum umm. handayani, t. k. (2011). pembuatan animasi 3d organ reproduksi manusia untuk meningkatkan pemahaman remaja dalam penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. skripsi. uin syarif hidayatullah. hidayangsih, p. s. (2014). perilaku berisiko dan permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. indonesian journal of reproductive health, 5(2), 89-101. jin, s. v., muqaddam, a., & ryu, e. (2019). instafamous and social media influencer marketing. marketing intelligence & planning, 37(5), 567-579. https://doi.org/10.1108/mip-09-2018-0375. karouw, e. e., worang, f. g., & pandowo, m. h. (2019). millennial trust through endorser credibility on local influencer endorsement on instagram. jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 7(3), 3818-3827. kasih, a. p. (2020, july 8). pakar unpad: angka pernikahan dini melonjak selama pandemi. retrieved october 10, 2020, from kompas.com: https:// edukasi.kompas.com/read/2020/07/08/131828971/pakar-unpadangka-pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi?page=all 342 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 ksr pmi unhas. (2017). fenomena seks bebas pada kalangan remaja di kota makassar. diakses 15 juli 2020 dari ksrpmiunhas.or.id: https://www. ksrpmiunhas.or.id/2017/11/fenomena-seks-bebas-pada-kalangan.html mulya, a. p., lukman, m., & yani, d. i. (2020). correlation of media and parents role to adolescent sexual behavior in sma bandung. journal nursing care, 3(3). 191-198. nelissen, s., beullens, k., lemal, m., & bulck, j. v. (2015). media use, cancer knowledge, and premarital relationship style choices: a cross-sectional analysis. european journal of public health, march, 1-5 doi: 10.1093/ eurpub/ckv018. prajagopta, d. (2019). gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku beresiko terhadap infeksi menular seksual (ims) pada anak jalanan di kota medan. universitas sumatera utara. pratomo, y., & yusuf, o. (2019, mei 16). apjii: jumlah pengguna internet di indonesia tembus 171 juta jiwa. retrieved juni 26, 2019, from kompas. com: https://tekno.kompas.com/read/2019/06/16/03260037/apjiijumlah-pengguna-internet-diindonesia-tembus-171-juta-jiwa rai, r., & tripathi, s. (2020). consumer buying psychology and brand perception: influence of word of mouth communication. journal of content, community, and communication. 12. 159-168. doi: 10.31620/ jccc.12.20/15 rizal, m. n. (2017, november 24). menghadapi era disrupsi. retrieved juni 27, 2019, from republika: https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/11/24/ozw649440-menghadapi-era-disrupsi unicef, puskapa, bappenas, & bps. (2020). pencegahan perkawinan anak: percepatan yang tidak bisa ditunda. unicef & puskapa. vannucci, a., g. simpson, e., gagnon, s., & ohannessian, c. m. (2020). social media use and risky behaviors in adolescents: a meta-analysis. journal of adolescence, 79, 258-274. waheed, m. (2019). online threats and risky behavior from the perspective of malaysian youths. search 11(2), 57-71 we are social & hootsuite. (2020, february 18). digital 2020. (s. kemp, ed.) retrieved october 10, 2020, from datareportal: https://datareportal. com/reports/digital-2020-indonesia 343 investigating vertical social media impact through influencer on risky sexual ... (raidah intizar yusuf) wed, e. n. (2020, august 13). akibat pergaulan bebas ratusan remaja “terpaksa” menikah. retrieved october 10, 2020, from news.okezone.com: https:// news.okezone.com/read/2020/08/13/340/2261628/akibat-pergaulanbebas-ratusan-remaja-terpaksa-menikah zhang, y., lin, y., & goh, k. h. (2018). impact of online influencer endorsement on product sales: quantifying value of online. twentysecond pacific asia conference on information systems, japan 2018 (p. 201). pacis 2018 proceedings. 344 informasi, vol. 51. no. 2. (2021), 327-344 109 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) di media massa bbc (indonesia) & republika abidatu lintang pradipta abidatulintang.2017@student.uny.ac.id nadya warih nur hidayah nadyawarih2017@student.uny.ac.id afifah nafiatun annisa haya afifahnafiatun@student.uny.ac.id carissa ervania carissaervania@student.uny.ac.id deny kristanto denykristanto2017@student.uny.ac.id jurusan ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta abstract this article presents a framing analysis of news about aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) which were reported by two local media: bbc indonesia and republika. aksi 212 refers to a collective movement of indonesian muslim society which demands a lawsuit against the incumbent candidate of the 2017 dki jakarta governor election, basuki tjahaja purnama or ahok. the street demonstration that centered in the capital jakarta received massive coverage from local and international media, reporting with various news frames. bbc indonesia and republika were among the big news houses that covered the event with their own distinctive perspectives. this is the reason that the authors attempt to conduct a framing analysis of the news about the issue reported by the two news organizations. using entman’s (1993) framing model, the authors analyzed five news articles from the respective media. the results show that bbc indonesia which belongs to the international news agency, bbc uk tends to frame the aksi 212 as a demonstration which has a negative connotation. on the other hand, republika which is known for its muslim target audience produces a news frame about the aksi 212 in a more positive manner. this framing analysis provides a picture on how significant of an event is to be framed in a certain way by news agencies. abstrak artikel ini mengemukakan analisis pembingkaian ( framing) terhadap pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) yang disiarkan oleh dua media lokal: bbc indonesia dan republika. aksi 212 yang merupakan puncak dari gerakan kolektif masyarakat muslim indonesia menuntut calon gubenur petahana pilkada dki jakarta informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.109-124. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.20203 110 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan aksi bela islam yang terjadi pada 2 desember 2016 atau lebih dikenal sebagai aksi 212 merupakan kulminasi dari gerakan turun ke jalan yang untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubenur petahana dki jakarta, jakarta basuki tjahaja purnama atau yang lebih dikenal sebagai ahok. gerakan masif berpusat di halaman monumen nasional (monas) ini dihadiri oleh umat muslim dari berbagai kalangan baik dari jakarta maupun luar jakarta (detiknews, 2016). wakil ketua gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia (gnpf mui), zaitun rasmin menyebutkan bahwa demo yang diisi dengan orasi dan doa bersama ini dihadiri sekitar tiga juta peserta (rozie, 2016). gerakan aksi 212—yang didahului dengan aksi unjuk rasa pada 4 november 2016—dipicu oleh kemarahan kolektif masyarakat islam khususnya di jakarta yang mempermasalahkan penggunaan surat almaidah ayat 51 dalam kampanye ahok di kepulauan seribu (simanjutak, 2016). ahok dianggap telah menistakan agama islam karena menyebut bahwa pemilih beragama islam dalam pilihan gubenur (pilgub) dki jakarta “dibohongin dengan al maidah” yang dibuktikan dalam sebuah video tular (abdul, 2016). aksi ini mendapat peliputan berita yang besar dari berbagai media baik dari dalam dan luar negara. tidak dipungkiri bahwa pemberitaan pilgub dki jakarta 2017 memang menarik perhatian seluruh masyarakt indonesia apalagi unsur-unsur kampanye hitam (black campaign) yang menyangkut pasangan calon gubenur dan wakil gubenur. pasangan calon gubenur dan wakil gubenur dalam pilgub dki jakarta 2016 adalah: (1) agus harimurti yudhoyono dan sylviana murni; (2) basuki tjahaja purnama dan djarot saiful hidayat; dan (3) anies baswedan dan sandiaga salahudin uno (liputan6.com, diakses pada 15 desember 2017). pasangan anies-sandi yang maju atas tiket pks dan gerindra memang mendapat dukungan penuh oleh umat islam yang mempunyai sentimen negatif terhadap pasangan ahok dan djarot (aziz, 2017). tidak heran ketika ahok terindikasi menistakan agama islam, masyarakat islam bereaksi dengan cukup keras sehingga tercetus gerakan aksi bela islam. aksi bela islam 212 yang mampu mengumpulkan jutaan peserta hingga memadati monas dan jalan-jalan utama di jakarta pusat tentu tidak dilewatkan oleh media untuk membuat liputan. kehadiran sejumlah toko nasional dan elit politik partai menjadikan aksi demonstrasi ini menarik untuk diliput dan didebatkan. berbagai media baik media cetak, elektronik hingga dalam 2017, basuki tjahaja purnama atau ahok, atas kasus penistaan agama. aksi turun ke jalan yang berpusat di ibu kota jakarta ini mendapat liputan meluas baik dari media lokal maupun internasional dengan bingkai pemberitaan ( framing) yang berbeda-beda. bbc indonesia dan republika termasuk media besar yang menumpukan pemberitaan terhadap aksi tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan analisis pembingkaian terhadap pemberitaan isu berkenaan dalam dua organisasi berita tersebut. dengan menggunakan model pembingkaian entman (1993), tim penulis menganalisis lima artikel berita dari masing-masing media. hasil analisis menunjukkan bahwa bbc indonesia yang merupakan rangkaian agensi berita internasional milik bbc inggris cenderung membingkai aksi 212 sebagai aksi demonstrasi yang mempunyai konotasi negatif. di lain pihak, republika yang dikenal sebagai penerbitan berita untuk masyarakat muslim menghasilkan pembingkai berita tentang aksi 212 dalam nada yang lebih positif. hasil analisis pembingkaian ini memberi gambaran bagaimana signifikansi peristiwa tertentu mendorong agensi berita untuk membentuk perspektif tertentu melalui pembingkaian. keywords: framing, framing theory, news, aksi 212, indonesia. 111 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... jaringan (daring), dari yang mainstream hingga underground mempunyai sudut pandang tersendiri dalam pemberitaan mereka. sudut pandang ini yang kita kenal sebagai pembingkaian atau dalam teorinya disebut framing. penelitian dengan metode pembingkaian berita termasuk penelitian dalam bidang media dan komunikasi yang sering dilakukan untuk melihat kecenderungan berita membentuk opini masayarakat (scheufele, 2006). dalam konteks penelitian ini, pembingkaian berita dianggap masih relevan untuk dilakukan karena jelas berlaku dikotomi idea dan polarisasi masyarakat dalam dalam pilgub dki jakarta 2017. menanggapi aksi 212, masyarakat juga terbagi menjadi dua antara yang pro dan kontra. bahkan, muncul istilah kelompok pancasilais yang mendukung keberagaman dan kelompok anti pancasila atau anti bhineka yang disematkan pada mereka yang bersuara keras atas nama agama tertentu terutama islam (voa-islam, 2017). ini bukti nyata bahwa dikotomi memang selalu mewarnai kehiduapn sosio-politik di indonesia dan pemberitaan media terhadap peristiwa-peristiwa yang rawan dipolitisasi memang akan mendorong media untuk melakukan pembingkaian. nyatanya, organisasi media juga terpolarisasi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan afiliasi politik dan kelompok beragama yang didukung. ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa media yang terangterang ditujukan untuk pembaca muslim, yaitu republika membingkai aksi 212 dengan citra positif. sementara bbc indonesia yang walaupun tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu, mempunyai pandangan negatif dalam pemberitaan aksi 212. seperti apakah bentuk kecenderungan berita dalam pembingkaian oleh kedua media ini akan dibahas dalam konteks model pembingkaian entman (1993). kajian pustaka analisis pembingkaian (framing) terhadap pemberitaan tentang isu tertentu telah banyak dilakukan. isu aksi 212 sendiri telah dikaji menggunakan analisis pembingkaian dengan fokus kajian berbedabeda. sebagai contoh, kurnia (2017) menggunakan model pembingkaian entman (1993) untuk melihat kecenderungan berita mengenai aksi damai 212 pada media daring milik kompas dan republika. hasilnya, kedua media daring ini fokus pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh gubenur non-aktif ahok dan proses hukum yang berjalan (kurnia, 2017). kajian serupa dilakukan oleh febrianti (2017) yang juga menganalisis pemberitaan kompas dan republika tentang kasus penggunaan ayat dalam surat al-maidah oleh ahok. walaupun yang difokuskan adalah kontrofersi almaidah 51, dalam penelitiannya, febrianti (2017) juga menganalisis berita-berita berkaiatan aksi damai 212. febrianti (2017) menemukan bahwa kompas menyampaikan berita yang cenderung negataif tentang aksi 212, sedangkan republika lebih menonjolkan tindakan salah yang dilakukan oleh ahok. selain dua penelitian tersebut, analisis pembingkaian berita aksi 212 pada kompas dan republika juga dilakukan oleh mahesa (2017) yang menggunakan pendekatan teori retorik. dengan mencari unsur-unsur pembentuk sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, mahesa (2017) menemukan bahwa pemberitaan aksi 212 oleh republika lebih fokus pada unsur sintaksis yang menonjolkan kasus penistaan oleh ahok, sedangkan kompas menonjolkan unsur skrip dengan tumpuan cerita pada jalannya aksi 212. mahesa (2017) kemudian menyimpulkan bahwa kedua media tersebut membentuk konstruksi berita yang positif tentang aksi 212. hasil penelitian yang berbeda ini tentu saja dipengaruhi oleh penggunaa teori yang digunakan. teori retorik jelas berbeda dengan teori pembingkaian, terutama model pembingkaian oleh entman (1993) yang memang ditujukan untuk mencari kecenderungan dalam pelaporan berita. satu lagi penelitian terhadap pemberitaan aksi 212 yang menggunakan analisis pembingkaian entman (1993) yaitu 112 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 penelitian yang dilakukan oleh amalia (2018). berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dibahas di atas, penelitian amalia (2018) hanya fokus pada satu media yaitu harian umum republika. temuan amalia (2018) menunjukkan bahwa memang media yang mentargetkan pembaca muslim tersebut membingkai aksi bela islam yang diadakan pada 2 desember 2016 adalah aksi yang positif. mengangkat isu yang sama serta menggunakan pendekatan teori pembingkaian entman (1993), penelitian ini memilih sumber berita yang berbeda yaitu bbc indonesia dan republika. penelitian sebelumnya (febrianti, 2017; kurnia, 2017; mahesa, 2017) memilih media yang jelas kontra satu sama lain, di mana kompas berafiliasi secara politik dengan pemerintah dan partai pendukung pasangan calon gurbenur dan wakil gurbenur ahok-djarot yaitu pdip (partai demokrasi indonesiaperjuangan) dan nasdem (partai nasional demokrat), sedangkan republika dinilai dekat dengan kekuatan politik bernuansa islam seperti pks (partai keadilan sosial). memilih kantor berita yang mewakili media internasional, yaitu bbc indonesia, yang tidak berafiliasi dengan partai manapun dan kantor berita lokal, republika, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sudut pandang lain tentang pembingkaian berita di indonesia. selain media daring, analisis pembingkaian berita juga dilakukan terhadap media penyiaran. contohnya, zaelani dan santana (2016) menggunakan pendekatan teori pembingkaian entman (1993) untuk menaganalisis konstruksi berita aksi 212 pada inews tv dan metro tv. hasilnya, zaelani dan santana (2016: 183) menyimpulkan bahwa kedua stasiun televisi berita tersebut membingkai gerakan aksi 212 sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan pemerintahan jokowi. pada dasarnya, analisis pembingkaian terhadap pemberitaan tentang suatu isu tertentu dilajukan untuk mengatahui sudut pandang yang diambil oleh wartawan dalam menyikapi isu yang diberitakan. ada beberapa model analisis pembingkaian seperti model yang dikembangkan oleh goffman (1974); gamson dan mogdiliani (1989); scheufele (1999), dan entman (1993). jika scheufele (1999) melihat pembingkaian pada proses pembentukan bingkai, gamson dan mogdiliani (1989) melihat unsur pembingkaian dan penalaran verbal dan non-verbal dalam berita televisi. berbeda dengan keduanya, model pembingkaian entman (1993) dapat membantu peneliti untuk menganalisis bagian-bagian yang mempunyai unsur-unsur yang mengarah pada kecenderungan tertentu. ini yang melatarbelakangi penulis menggunakan teori pembingkaian yang dikemukakan oleh entman (1993). kerangka teori teori framing yang digunakan pada makalah ini adalah model teori pembingkaian yang dibuat oleh robert m. entman. entman menyatakan bahwa teori pembingkaian atau pembingkaian berita merupakan teori yang menonjolkan informasi-informasi tertentu dalam suatu bahasan. tujuan dari dilakukannya pembingkaian ini adalah agar informasi-informasi tersebut dapat menjadi lebih menonjol, lebih bermakna, dan lebih mudah diingat oleh khalayak (entman, 1993: 53). entman menyatakan cara untuk menonjolkan informasi tersebut adalah dengan cara pengulangan (repetition) atau mengasosiasikan informasi tersebut dengan simbol yang familier secara kultural. framing atau pembingkaian berita ini akan mendorong orang untuk fokus kepada bagian-bagian tertentu dari keseluruhan peristiwa atau fenomena. pembingkaian merupakan suatu cara untuk menyampaikan berita atau informasi melalui perspektif tertentu. oleh karena itu, pembingkaian dapat memengaruhi cara seseorang dalam memahami suatu kejadian dan tindakan yang akan seseorang ambil atas kejadian tersebut. hal tersebut membuat potret pembingkaian memiliki implikasi penting untuk komunikasi politik (entman, 1993: 55). paul d’angelo (2002) menyatakan bahwa 113 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... pembingkaian akan membentuk dialog publik tentang isu-isu politik. selain itu, para individu juga memperbincangkan tentang isu-isu politik menggunakan mental frame mereka terhadap isu tersebut (gamson, 1992, 1996). pada dasarnya, individu akan cenderung menolak pendapat berita yang disajikan media jika berita tersebut tidak sejalan dengan pemikiran mereka terhadap isu yang ada. hal tersebut menjelaskan mengapa isu-isu politik tidak akan dapat lepas dari framing atau pembingkaian. termasuk berita yang dianalisis dalam makalah kali ini (berita mengenai aksi 212). setiap media pasti akan memilih sudut pandang dan posisi tertentu dalam suatu isu politik. latar belakang hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kepentingan dari media tersebut, maupun oleh modal dan kepemilikan media. para politisi yang mencari dukungan dituntut untuk bersaing antara satu sama lain. tidak hanya itu, mereka juga bersaing dengan jurnalis agar mereka mendapat bagian untuk ‘dibingkai’ dalam berita (entman, 1989; riker, 1986). para politisi atau orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu memanfaatkan media sebagai salah satu cara untuk memeroleh dukungan dan legitimasi. pembingkaian mempunyai peran yang terkait dengan kekuatan politik. pada kenyataannya, pembingkaian memang dapat memengaruhi seseorang dalam membuat keputusan keputusan tersebut dapat berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu isu atau terhadap tindakan yang dilakukan mengenai isu tersebut. entman menyatakan bahwa bingkai di dalam teks berita sendiri merupakan jejak dari kekuatan. bingkai itu menunjukkan identitas aktor-aktor atau kepentingan-kepentingan yang bersaing untuk mendominasi teks tersebut (entmant, 1993: 55). lalu bagaimana frame atau bingkai suatu berita dibentuk? entman (1993) menyatakan terdapat alur atau tahapan-tahapan dalam proses pembingkaian, yaitu define problems (identifikasi masalah), diagnose causes (mendiagnosa atau menentukan masalah), make moral judgement (mengevaluasi penyebab dan dampaknya), dan yang terakhir adalah suggest remedies (menentukan cara penyelesaian, termasuk memprediksikan dampak dari penyelesaian tersebut). indikator pertama yaitu define problems atau mendefinisikan (mengidentifikasi) merupakan sudut pandang apa yang diterapkan oleh media dan posisi media dalam isu tertentu. di sini, posisi media dalam suatu isu dapat bersifat pro, kontra, maupun netral. setiap media akan mengambil posisi yang berbeda dan karenanya, framing atau pembingkaian di dalam sebuah berita dapat teridentifikasi. indikator kedua yaitu diagnose causes adalah tahap di mana wartawan mendiagnosa penyebab masalah dan mengahdirkannya dalam paragraf penjelasan inti berita. indikator selanjutnya adalah make moral judgement atau menyusun penilaian moral dari peristiwa yang diberitakan. setelah masalah teridentifikasi dan penyebabnya diketahui, maka yag selanjutnya dilakukan adalah membuat penilaian moral. maksud dari membuat penilaian moral ini adalah penambahan substansi yang dapat memperkuat ideide yang telah diutarakan. indikator yang terakhir adalah suggest remedies atau memberikan saran perbaikan terhadap masalah yang diberitakan. dalam tahap ini, masalah di dalam suatu isu diberi saran atau alternatif penyelesaian sesuai dengan keinginan jurnalis atau wartawan dalam media yang bersangkutan. penyelesaian yang diberikan akan tergantung kepada sudut pandang masalah yang diambil karena hal tersebut akan memengaruhi apa dan siapa yang menyebabkan masalah tersebut. entman (1993) menyatakan bahwa sebuah kalimat bisa saja berperan sebagai empat indikator yang telah diuraikan di atas, tetapi bisa saja di sebuah teks tidak ada satupun kalimat yang dapat berperan menjadi indikator. pembingkaian di teks-teks tertentu juga tidak selalu mengikutsertakan keempat indikator tersebut. metode penelitian penelitian ini merupakan analisis 114 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pembingkaian terhadap pemberitaan aksi 212 oleh media daring yaitu republika dan bbc indonesia. kami memilih dua media ini dengan pertimbangan bahwa bbc indonesia mewakili pihak yang kontra dan republika mewakili pihak yang pro terhadap aksi bela islam 212. dari masing-masing media tersebut, kami memilih enam artikel berita untuk dianalisis. berita tersebut kemudian dianalisis menggunakan model framing entman (1993) dan disajikan dalam bentuk tabel. tabel ini kemudian dilengkapi dengan uraian secara singkat mengenai berita yang dipublikasikan oleh kedua media tersebut. artikel berita yang diambil adalah berita yang terbit mulai dari tanggal 25 november hingga 21 februari 2017 pada laman web kantor berita masing-masing. kesemua artikel ini kemudian dianalisis menggunakan model pembingkaian yang dikemukakan oleh entman (1993). proses pengumpulan dan analisis data dilakukan antara tanggal 5 dan 19 desember 2017. pertama-tama, kami memilih artikel berita dari laman web masing-masing media. setiap artikel yang dipilih kemudian dibaca secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran umum tentang peristiwa yang diberitakan. setelah itu, berita diuraikan menurut kode-kode analisis sesuai indikator dalam model pembingkaian entman (1993). indikatorindikator tersebut meliputi “pendefinisian masalah” (define problems), “pendiagnosisan penyebab masalah” (diagnose causes), “penyusunan penilaian moral” (make moral judgement), dan “pengusulan rekomendasi” (suggest remedies). setelah dikodekan sesuai indikatornya, hasilnya diintepretasikan menurut kecenderungan berita sehingga didapat kesimpulan berupa bingkai. sajian data analisis pembingkaian pemberitaan aksi 212 seperti yang telah dijelaskan, analisis pembingkaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembingkaian entman (1993). artikel-artikel yang telah dipilih telah dianalisis dengan menggunakan kode-kode sesuai dengan indikator-indikator pada model pembingkaian tersebut. total 12 artikel di mana enam artikel mewakili masing-masing media (bbc indonesia dan republika) telah dianalisis. hasil dari analisis setiap artikel disajikan dalam table-tabel di bawah ini. tabel 1. analisis pembingkaian artikel berita “kontroversi salat jumat di jalan demo 2 desember, gus mus, dan permintaan maaf” (bbc indonesia, 25 november 2016) indikator kutipan berita define problems perdebatan terkait salat jumat di jalanan bermula ketika wacana aksi yang diklaim sebagai ‘bela islam iii’ digulirkan oleh sejumlah ormas islam. diagnose causes di media sosial, ulama nahdlatul ulama mustofa bisri atau gus mus disorot karena kicauannya yang menyebut bahwa salat jumat di jalan adalah ‘bid’ah besar’ -bidah adalah perbuatan menambah-nambah dalam ibadah. make moral judgement gerakan nasional pengawal fatwa (gnpf) mui tetap bersikukuh menggelar salat jumat di jalan protokol. kapolri jenderal tito karnavian melarang demonstrasi apabila menutup jalan sudirman dan jalan mh thamrin. ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama said aqil menegaskan pihaknya telah mengeluarkan fatwa bahwa salat jumat di jalan tidak sah dan ‘bahkan bisa haram jika menggangu ketertiban umum dan masalah sosial’. suggest remedies gus sholah mengatakan dirinya ‘tidak membolehkan shalat jum’at di jalan, boleh kalau mesjid sudah tidak bisa menampung. 115 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... tabel 2. analisis pembingkaian artikel berita “aksi demo 411, 212, dan ‘efek trauma’ yang membayangi pengusaha” (bbc indonesia, 1 desember 2016) indikator kutipan berita define problems gelombang kepergian para pengusaha untuk menghindari aksi demo 2 desember, sebagai aksi lanjutan dari 4 november lalu, sudah terjadi sejak 23 november lalu. diagnose causes sebagian pengusaha waswas menghadapi aksi 212 atau peristiwa 2 desember di monas nanti yang, belajar dari unjuk rasa 4 november, menimbulkan trauma bagi sebagian pengusaha keturunan tionghoa dan memilih keluar jakarta. make moral judgement ade sudradjat menilai bahwa bagi para pengusaha ini, unjuk rasa yang mengerahkan massa berlebihan untuk memberikan daya tekan pada pemerintah selalu menimbulkan efek trauma yang lebih besar, terutama terkait kerusuhan 1998. suggest remedies tabel 3. analisis pembingkaian artikel berita “tujuh juta atau 500.000? ketika media sosial berdebat soal jumlah peserta aksi 212 di monas” (bbc indonesia, 5 desember 2016) indikator kutipan berita define problems jumlah peserta aksi menjadi isu sensitif yang dalam beberapa hari terakhir bisa memicu orang di media sosial mengumpat dan bersikap nyinyir. berbagai pandangan yang berbeda diulas dalam blog, unggahan facebook, hingga media massa dengan angka yang berbeda-beda -dan bahkan terlampau jauh perbedaannya. diagnose causes gerakan nasional pengawal fatwa mui (gnpf-mui) yang menjadi penyelenggara aksi mengklaim bahwa aksi itu diikuti oleh 7,5 juta orang. tidak diperoleh lebih jauh bagaimana mereka mencapai kesimpulan tersebut. sementara sejumlah analisa, menyebut jumlahnya ada di kisaran 500.000 orang. make moral judgement salah satu ulasan yang banyak dibahas adalah sebuah blog yang dibuat oleh mahasiswa doktoral asal indonesia yang bersekolah di universitas oxford, inggris, muhammad firmansyah kasim. dengan perhitungan matematis, mahasiswa bidang fisika ini menghitung luasan jalan dari kawasan tugu tani, monas, hingga jalan thamrin dan memprediksi berapa orang yang bisa muat dalam luasan itu. “dengan skala yang sama dengan sebelumnya, tiga orang per meter persegi, estimasinya adalah sekitar 757.840 orang dalam aksi tersebut. jika kita menggunakan hitungan dua orang per meter persegi seperti sebelumnya, ada sekitar 505.227 orang,” katanya. suggest remedies tabel 4. analisis pembingkaian artikel berita “dengan 212, umat islam ‘ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres’” (bbc indonesia, 1 desember 2016) indikator kutipan berita define problems rangkaian acara alumni 212 itu kini terang-terangan diakui sebagai acara politik, meskipun sebelumnya ada sebagian anggota panitia reuni yang membantahnya. 116 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 diagnose causes “karena agenda mereka sebenarnya sudah selesai. kalau agenda utamanya menjatuhkan ahok, memberhentikan ahok sebagai gubernur, itu sudah tercapai. nah, sekarang mereka teruskan dengan demo-demo dan kelihatan terus akan berkelanjutan. itu sudah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan,” kata profesor qasim. make moral judgement penegasan bahwa acara reuni 212 bermuatan politik disampaikan oleh pembina presidium alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi gerakan nasional pengawal fatwamui, kapitra ampera, kepada bbc indonesia, jumat (01/12). “dan ini politik umat islam, dan umat islam sekarang ingin berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres.” suggest remedies tabel 5. analisis pembingkaian artikel berita “aksi 212: rizieq shihab datang dan menyeru ‘penjarakan ahok’” (bbc indonesia, 21 februari 2017) indikator kutipan berita define problems saat berorasi di hadapan ribuan peserta aksi, rizieq kembali menyuarakan seruan pada beberapa unjuk rasa sebelumnya, yaitu penjarakan gubernur dki jakarta, basuki tjahaya purnama alias ahok. diagnose causes dalam orasi, salah satu pimpinan aksi menyerukan ahok ditahan atas tuduhan penistaan agama islam. make moral judgement “kalau ahok tidak ditahan juga, maka jangan kaget kalau jokowi yang kita tumbangkan. sudah tiga kali diingatkan dengan damai, jika tidak didengarkan maka kita revolusi,” ujar sang orator, yang disambut pekikan takbir para peserta. suggest remedies tabel 6. analisis pembingkaian artikel berita “apakah aksi 411 dan 212 membuat fpi menjadi ‘besar’?” (bbc indonesia, 2 desember 2016) indikator kutipan berita define problems fpi -yang merupakan motor unjuk rasa berlabel gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia (gnpf-mui) dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka gubernur dki jakarta nonaktif, basuki tjahaja purnama -dianggap mampu menggalang massa yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. diagnose causes pengamat islam dan staf pengajar universitas paramadina, jakarta, budhy munawar rahman menganggap membanjirnya dukungan terhadap aksi massa yang dimotori fpi itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan tidak tegas terhadap keberadaan dan sejumlah tindakan ormas tersebut. anggapan budhy merujuk pada sejumlah tindak kekerasan dan sikap anti toleran yang pernah dilekatkan pada fpi, tetapi hampir tidak pernah disikapi serius oleh pemerintah termasuk tuntutan agar fpi dibubarkan. make moral judgement bagaimanapun, pengamat islam dan staf pengajar universitas paramadina, jakarta, budhy munawar rahman, mengatakan, tindakan mengaitkan persoalan agama dengan masalah politik praktis merupakan tindakan yang sangat berbahaya. 117 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... suggest remedies “lebih mampu mendidik, mengembangkan kapasitas anggotanya untuk bisa membedakan mana masalah politik dan agama yang sesungguhnya, dan kematangan untuk bisa berpolitik tanpa harus menggunakan isu agama, itu sangat penting,” katanya. tabel 7. analisis pembingkaian artikel berita “menghitung jumlah peserta 212” (republika, 5 desember 2016) indikator kutipan berita define problems berdasarkan fakta visual, aksi 212 lebih banyak dari aksi 411. maka jumlah pesertanya pasti lebih banyak dari 2 juta orang. berdasarkan perhitungan cara densitas area, bilangan maksimal yang diperoleh berdasarkan perhitungan komunitas drone adalah 3.987.072. sedangkan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghitung secara tepat jumlahnya, maka berdasarkan asas manfaat saya lebih suka menyebutkan kalau peserta aksi 212 ini adalah 5.513.212 orang. diagnose causes sesungguhnya pasti akan banyak orang berbeda pendapat tentang jumlah peserta aksi 212 ini dan pasti akan banyak bilangan yang ditampilkan untuk menunjukkan jumlah peserta aksi 212. make moral judgement jika secara visual orang melihat peserta aksi 212 jumlahnya 3 kali lipat lebih dari aksi 411, maka akan muncul dugaan jumlah peserta aksi sekitar 7 juta orang. suggest remedies tabel 8. analisis pembingkaian artikel berita “aksi 212 bukti kedewasaan umat islam’” (republika, 3 desember 2016) indikator kutipan berita define problems aksi bela islam 2 desember 2016 menjadi bukti kedewasaan dan kesantunan umat islam dalam berdemokrasi. aksi ini bisa menjadi teladan bagi bangsa bahkan dunia. diagnose causes ia (jazuli juwaini, ketua fraksi pks dpr) mengatakan apresiasi layak diberikan kepada panitia yang mampu mengelola aksi dengan sangat baik. make moral judgement “ini bisa menjadi teladan bagi bangsa bahkan dunia. dengan jumlah massa yang luar biasa besar (hingga mencapai 4 juta menurut sejumlah media, red), aksi ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, tapi semuanya tertib rapi, sangat elegan. bahkan peserta aksi berlomba-lomba mengingatkan agar tidak menginjak taman dan membersihkan sampah begitu aksi usai,” kata jazuli. suggest remedies aksi yang super damai ini juga membuktikan bahwa pendekatan persuasif, arif dan bijak seperti inilah yg harusnya dikedepankan oleh penguasa dalam menghadapi persolan di masyarakat. tabel 9. analisis pembingkaian artikel berita “‘alhamdullilah, rezeki dari aksi damai 212’” (republika, 2 desember 2016) indikator kutipan berita define problems “diborong rp 3 juta untuk 200 porsi, alhamdulillah rezeki, biasanya sehari cuman dapet rp 200 ribu sampai rp 500 ribu,” ungkap perempuan yang biasa berjualan di jalan blora, menteng, jakarta pusat itu kepada republika, jumat (2/11). 118 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 diagnose causes ida (45 tahun) salah seorang pedagang ketupat sayur mengungkapkan sejak pukul 03.00 wib gerobak miliknya sudah diborong sebanyak 200 porsi untuk memberikan sarapan gratis. make moral judgement suggest remedies tabel 10. analisis pembingkaian artikel berita “kriminalisasi ulama dan puluhan juta rekening umat (kebangkitan umat 4)” (republika, 2 februari 2017) indikator kutipan berita define problems perpecahan dan atau upaya pecah belah terhadap umat islam begitu kental dirasakan di negeri mayoritas muslim terbesar di dunia. pascaaksi ‘super damai 212’, banyak sekali pihak yang ketakutan. seolah muak melihat persatuan muslim indonesia. diagnose causes lembaga mui dihinakan, ditolak, dan dituduh sedemikan rupa. terlebih fpi dan gnpf mui, dua kekuatan umat yang dikenal sebagai inisiator gerakan aksi 212. make moral judgement suggest remedies tabel 11. analisis pembingkaian artikel berita “jokowi: aksi 2/12 itu doa bersama, bukan demo” (republika, 30 november 2016) indikator kutipan berita define problems presiden mempersilakan ummat dari daerah datang ke jakarta untuk berpartisipasi dalam aksi asal patuh pada komitmen yang telah dibuat. diagnose causes “ya kan mereka semangat. yang penting nanti dalam aksi damai itu tidak ada rusuh. karena ini kan namanya doa bersama, bukan demo,” kata presiden di teras belakang istana merdeka, rabu (30/11). make moral judgement terkait doa bersama, jokowi mengatakan, ribuan massa yang hadir nanti diharapkan memanjaatkan doa untuk kebaikan bangsa indonesia. secara khusus, presiden berharap agar indonesia tetap damai, makin makmur dan sejahtera. suggest remedies tabel 12. analisis pembingkaian artikel berita “framing media barat terhadap aksi damai 212” (republika, 4 desember 2016) indikator kutipan berita define problems benar bahwa ada kekerasan yang membonceng doktrin islam, ada aksi terorisme yang menyatut simbol-simbol islam, ada ideologi yang mencampur-adukkan prinsip-prinsip dalam islam. tapi melakukan framing secara parsial dapat menimbulkan bias dan kerancuan dalam interpretasi suatu peristiwa. diagnose causes para peneliti dari australia yang menulis buku media framing of the muslim world, yaitu halim rane, jacqui ewart, dan john martinkus, menyatakan mayoritas media barat melakukan framing terhadap dunia islam dengan narasi kekerasan, fanatisme, ekstremisme, dan memusuhi peradaban barat. 119 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... make moral judgement media-media ini cenderung mengaburkan esensi dari suatu kejadian dan mem-framing dengan angle semau mereka—yang bahkan terkadang jauh dari realita. framing dan agenda setting adalah kata kunci dari perilaku media-media ini. suggest remedies yang bisa dilakukan adalah melawan dengan citizen journalism. membangun kesadaran sosial untuk memberikan informasi yang benar melalui media alternatif yang bisa dipertanggungjawabkan. pembahasan hasil analisis pembingkaian pemberitaan aksi 212 dari sajian di atas, dapat diketahu uraian-uraian berita yang mengandung unsur pembingkaian entman (1993). setelah diketahui uraian tersebut, dapat disimpulkan kecenderungan konstruksi berita oleh kedua media yang dipilih dalam penelitian ini. yang pertama, ditemukan bahwa pembingkaian terhadap aksi 212 oleh bbc indonesia ternyata cenderung negatif. sebaliknya, dan sudah dapat diprediksi, republika memberukan citra positif dalam pelaporan berita tentang aksi 212. pembingkaian negatif terhadap aksi 212 oleh bbc indonesia posisi bbc (indonesia) mengenai isu aksi 212 cenderung mengarah kepada ketidaksetujuan (kontra). bbc seakan menunjukkan kesan negatif mengenai aksi 212 tersebut. hal tersebut terlihat dari penggunaan kata ‘demonstrasi’ untuk menggambarkan aksi tersebut. berikut ini merupakan kutipan dari penggunaan kata tersebut. pihak kepolisian menyebut bahwa aksi unjuk rasa boleh dilakukan asal tidak mengganggu kepentingan publik. kapolri jenderal tito karnavian melarang demonstrasi apabila menutup jalan sudirman dan jalan mh thamrin. (“kontroversi salat jumat di jalan demo 2 desember, gus mus, dan permintaan maaf ”, 25 november 2016). bbc juga cenderung lebih banyak memasukkan pernyataan-pernyataan dari beberapa orang yang menentang aksi 212 karena aksi tersebut dianggap merugikan. berikut merupakan kutipan dari beberapa pernyataan yang disebutkan dalam berita bbc. gelombang kepergian para pengusaha ini, menurut ade, sudah terjadi sejak 23 november lalu. dan sebagai dampaknya, aktivitas retail pembelian bahan baku serta penjualan bahan jadi tekstil pun melambat sehingga pengendapan barang terjadi di pabrik dan menimbulkan kerugian ekonomi. (“aksi demo 411, 212, dan ‘efek trauma’ yang membayangi pengusaha,” 1 desember 2016) di media sosial, ulama nahdlatul ulama mustofa bisri atau gus mus disorot karena kicauannya yang menyebut bahwa salat jumat di jalan adalah ‘bid’ah besar’ -bidah adalah perbuatan menambah-nambah dalam ibadah. (“kontroversi salat jumat di jalan demo 2 desember, gus mus, dan permintaan maaf,” 25 november 2016). terkait dengan jumlah peserta aksi 212, bbc pun cenderung bersikap skeptis. walaupun begitu, masih terdapat kalimatkalimat dalam berita yang sifatnya netral. tapi, terlepas semua perdebatan di media sosial tampaknya banyak orang sepakat bahwa aksi 2 desember di monas menjadi salah satu salat jumat dengan peserta terbanyak di indonesia. (“tujuh juta atau 500.000? ketika media sosial berdebat soal jumlah peserta aksi 212 di monas,” 5 desember 2016). “kenapa kalau umat islam melakukan kegiatan lalu dituding itu politik yang konotasinya negatif ?” (“dengan 212, umat islam ‘ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres’,” 1 desember 2017). 120 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 selain itu juga nampak sekali bbc ingin menampilkan pesan bahwa umat yang berdemo membawa kepentingan politik. kepentingan tersebut tak lepas dari gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum (pemilu), serta pemilihan presiden (pilpres). berikut kutipan yang senada dengan pernyataan tsb. “untuk mengkonsolidasikan umat islam sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin, baik kepala daerah, maupun di legislatif melalui pemilu maupun pilpres di eksekutif melalui pemilihan presiden untuk memilih umat islam yang berkualitas memimpin republik ini, memimpin daerah dan memimpin dpr. dan ini politik,” jelasnya dalam wawancara melalui telepon. “dan ini politik umat islam, dan umat islam sekarang ingin berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres.”(“dengan 212, umat islam ‘ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres’,” 1 desember 2017). dengan diksi ‘menguasai’ (pada judul salah satu berita) yang mengesankan bahwa suatu hal yang negatif, bahkan dapat dikatakan cukup frontal untuk sebuah judul berita. meskipun yang menjadi bahasan mengenai ‘reuni’ aksi 212, tetapi highlight justru lebih kepada suksesi aksi tahun sebelumnya (2016). “karena agenda mereka sebenarnya sudah selesai. kalau agenda utamanya menjatuhkan ahok, memberhentikan ahok sebagai gubernur, itu sudah tercapai. nah, sekarang mereka teruskan dengan demo-demo dan kelihatan terus akan berkelanjutan. itu sudah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan,” kata profesor qasim. (“dengan 212, umat islam ‘ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres’,” 1 desember 2017). selain itu bbc cenderung mengangkat hal yang bernada kebencian dalam beritanya. apalagi terdapat nama seorang rizieq shihab yang dikenal cukup kontroversial. bahkan bbc cukup berani mengutip orasi dari orator (rizieq shihab) yang menggambarkan kebencian yang menggebu. “kalau ahok tidak ditahan juga, maka jangan kaget kalau jokowi yang kita tumbangkan. sudah tiga kali diingatkan dengan damai, jika tidak didengarkan maka kita revolusi,” ujar sang orator, yang disambut pekikan takbir para peserta. (“aksi 212: rizieq shihab datang dan menyeru ‘penjarakan ahok,’ 21 februari 2017). bbc juga tak luput mengangkat ‘motor’ dari aksi ini, yaitu front pembela islam (fpi). fpi banyak diberitakan media nasional adalah sebuah ormas yang sering berbuat anarkisme dan intoleran. fpi juga terlanjur mendapat banyak citra buruk di masyarakat. bbc justru malah mengangkat hal yang seolah-olah anarkisme dan intoleransi semakin besar dengan eksistensi fpi yang membesar. dengan mengutip pernyataan tokoh yang menganggap fpi justru dibiarkan melakukan tindakan yang buruk tsb. pengamat islam dan staf pengajar universitas paramadina, jakarta, budhy munawar rahman menganggap membanjirnya dukungan terhadap aksi massa yang dimotori fpi itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan tidak tegas terhadap keberadaan dan sejumlah tindakan ormas tersebut. anggapan budhy merujuk pada sejumlah tindak kekerasan dan sikap anti toleran yang pernah dilekatkan pada fpi, tetapi hampir tidak pernah disikapi serius oleh pemerintah -termasuk tuntutan agar fpi dibubarkan. (“apakah aksi 411 dan 212 membuat fpi menjadi ‘besar’?” 2 deesember 2017). selain itu organisasi keagamaan (islam) terbesar di indonesia (nu dan muhammadiyah) juga terkesan resistant terhadap yang dilakukan oleh fpi. dengan kata lain tidak mendukung gerakan 212 tsb. sementara, sekjen pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu), helmy faishal zaini mengatakan ‘membesarnya’ fpi 121 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... tidak bisa ditimpahkan kesalahannya pada nu dan muhammadiyah. dia juga menolak bahwa organisasinya kecolongan. (“apakah aksi 411 dan 212 membuat fpi menjadi ‘besar’?” 2 deesember 2017) pembingkaian positif terhadap aksi 212 oleh republika berkebalikan dari bbc, media republika mengambil posisi sebagai pihak yang mendukung aksi 212. hal tersebut dibuktikan dengan pemberian citra positif terhadap aksi 212. berbeda dengan bbc, dari enam berita yang dianalisis di republika, tidak ditemukan kata ‘demonstrasi’ untuk mengambarkan aksi 212. hal ini senada dengan apa yang dikatakan presiden joko widodo mengenai aksi tersebut. “ya kan mereka semangat. yang penting nanti dalam aksi damai itu tidak ada rusuh. karena ini kan namanya doa bersama, bukan demo,” kata presiden di teras belakang istana merdeka, rabu (30/11). (“jokowi: aksi 2/12 itu doa bersama, bukan demo,” 30 november 2016). sangat kontradiktif dengan bbc, aksi 212 digambarkan sebagai aksi yang damai dan tertib, tidak terdapat kerusuhan atau kekerasan di dalamnya. bahkan sampai dikatakan ‘super’ damai. tertulis bahwa aksi 212 merupakan aksi yang dapat menjadi teladan bagi bangsa dan dunia. pendeskripsian aksi 212 di media republika dapat dilihat dalam kutipan berikut. ketua fraksi pks dpr, jazuli juwaini mengapresiasi aksi super damai 212 yang berjalan dengan tertib dan damai. “aksi super damai 212 benar-benar super. sangat tertib, super damai, dan indah mengagumkan. mereka tetap dalam barisan shaf yang rapi hingga tuntas acara. lalu membubarkan diri sesuai waktu yang ditentukan,” puji jazuli dalam siaran pers yang diterima republika.co.id, sabtu (3/12). aksi yang super damai ini juga membuktikan bahwa pendekatan persuasif, arif dan bijak seperti inilah yg harusnya dikedepankan oleh penguasa dalam menghadapi persolan di masyarakat. (“aksi 212 bukti kedewasaan umat islam”, 2 desember 2016) berkaitan dengan dugaan intoleransi dan intimidasi yang ada dalam aksi ini, terdapat kutripan yang membantah adanya hal buruk tersebut. dengan penegasan bahwa aksi yang dilakukan jauh dari cara intimidasi dan kekerasan. “zaman moderen seperti sekarang sudah tidak relevan lagi mengunakan cara-cara intimidasi dan kekerasan dalam menghadapai dan menyelesaikan persoalan umat, rakyat, dan bangsa,” kata jazuli. (“aksi 212 bukti kedewasaan umat islam,” 2 desember 2016) menyikapi dengan adanya dugaan penodaan agama, berbeda dengan bbc yang mengangkat kebencian dalam beritanya. republika justru menampilkan kutipan yang bijak menanggapi kasus tersebut. “kita semua harus mengawal dan mengontrol kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sambari kita do’akan agar kejaksaan dapat bimbingan dari allah untuk mengakan hukum dengan adil baik dan benar,” ungkap jazuli. (“aksi 212 bukti kedewasaan umat islam,” 2 desember 2016). republika juga menegaskan bahwa aksi 212 ini mendapat dukungan dari banyak pihak. termasuk di dalamnya ada para petinggi negara yang hadir. hal tersebut sesuai dengan kutipan dalam salah satu berita. hadirnya presiden dan wakil presiden beserta para menteri, yang bergabung dalam aksi dan sholat jumat menambah kesejukan aksi super damai yang benar-benar super ini. (“aksi 212 bukti kedewasaan umat islam,” 2 desember 2016) republika juga mengambil perspektif bahwa aksi 212 merupakan aksi yang membawa rezeki dan memperkuat secara 122 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 finansial serta bukan aksi yang merugikan. hal tersebut nampak dalam kutipan berikut. ida (45 tahun) salah seorang pedagang ketupat sayur mengungkapkan sejak pukul 03.00 wib gerobak miliknya sudah diborong sebanyak 200 porsi untuk memberikan sarapan gratis. “diborong rp 3 juta untuk 200 porsi, alhamdulillah rezeki, biasanya sehari cuman dapet rp 200 ribu sampai rp 500 ribu,” ungkap perempuan yang biasa berjualan di jalan blora, menteng, jakarta pusat itu kepada republika, jumat (2/11). (“alhamdullilah, rezeki dari aksi damai 212’,” 2 desember 2016) kita patut berbahagia, pascaaksi super damai 212 terbentuk koperasi syariah 212. koperasi itu sebagai tanda kesadaran umat islam bersatu. tetapi, jika masih menggunakan jalan riba, sama halnya mengulang kesalahan serupa. hal penting adalah substansinya, bukan namanya. (“kriminalisasi ulama dan puluhan juta rekening umat (kebangkitan umat 4),” 2 februari 2017) mengenai jumlah peserta aksi 212, republika bersifat optimis. media ini seakan tidak menghiraukan komentar-komentar yang beredar mengenai jumlah peserta yang dikatakan sebagian pihak ‘tidak masuk akal’. salah satu penulis di republika yang membahas isu tersebut malah membuat angka unik yang memiliki makna tersendiri. sedangkan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghitung secara tepat jumlahnya, maka berdasarkan asas manfaat saya lebih suka menyebutkan kalau peserta aksi 212 ini adalah 5.513.212 orang. ….. itu adalah perkiraan jumlah peserta aksi bela islam jilid 3 yang membela surat al maidah ayat 51 pada tanggal 2 desember. (“menghitung jumlah peserta 212,” 5 desember 2016). selain itu dampak dari aksi ini adalah banyaknya kriminalisasi terhadap ulama. kriminalisasi ini dilakukan dengan bukti nyata banyak penolakan. hal tersebut menunjukkan kesan bahwa banyak orang yang ‘menolak’ ajakan kebaikan dalam aksi 212. ulama dibunuh karakternya, ormas islam bahkan sekelas lembaga mui dihinakan, ditolak, dan dituduh sedemikan rupa. terlebih fpi dan gnpf mui, dua kekuatan umat yang dikenal sebagai inisiator gerakan aksi 212. terbaru, dua kali dua ormas itu ditolak di balikpapan, satu kali di samarinda. (“kriminalisasi ulama dan puluhan juta rekening umat (kebangkitan umat 4),” 2 februari 2017). aksi ini juga menjadi bahan pembingkaian oleh media barat. kita semua mengetahui bahwa sentimen mengenai barat terhadap islam cukup tinggi dan sangat sensitif. media barat dalam republika digambarkan melakukan ‘usaha’ untuk memperburuk citra aksi 212 dengan narasi buruk. lalu, bagaimana media-media barat merespons aksi damai 212? para peneliti dari australia yang menulis buku media framing of the muslim world, yaitu halim rane, jacqui ewart, dan john martinkus, menyatakan mayoritas media barat melakukan pembingkaian terhadap dunia islam dengan narasi kekerasan, fanatisme, ekstremisme, dan memusuhi peradaban barat. (“framing media barat terhadap aksi 212,” 4 desember 2016). dari banyak tantangan dan penolakan yang ada, umat islam digambarkan sebagai umat yang heroik. karena meski banyak upaya penggembosan dan sebagainya, aksi tersebut berjalan denngan lancar dan sangat besar. hal ini sesuai dengan kutipan yang ada dalam salah satu berita republika. ketua dewan penasihat gerakan nasional pengawal fatwa mui (gnpfmui), habib muhammad rizieq syihab, mengaku ada upaya-upaya untuk menggembosi aksi damai bela islam jilid iii (aksi damai 212). (“lima upaya penggembosan aksi damai 212,” 4 desember 2016). 123 abidatu lintang pradipta, dkk., analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (aksi 212) ... kesimpulan dari beberapa tahapan pembingkaian mengenai analisis bingkai pemberitaan aksi bela islam 2 desember 2016 (212) di media massa bbc (indonesia) & republika dapat kita simpulkan lagi bahwa bbc (indonesia) cenderung mengarah pada ketidaksetujuan (kontra) terhadap aksi 212. terlihat dari penggunaan kata ‘demonstrasi’ untuk menggambarkan aksi tersebut. bbc juga cenderung lebih banyak memasukkan pernyataan-pernyataan dari beberapa orang yang menentang aksi ini. juga bbc menunjukkan sikap skeptis dengan ‘kebesaran’ aksi 212 yang digadang-gadang mencapai jutaan orang. aksi ini juga dianggap terlalu bermuatan politis. terdapat pula dalam judul yaitu kata’menguasai’ yang memiliki diksi negatif. bbc cenderung mengangkat hal yang bernada kebencian dalam beritanya yang disampaikan seorang rizieq shihab. fpi yang terkesan ‘memecah’ persatuan juga diangkat dalam berita ini dengan mempertanyakan tingkat eksistensinya. nu dan muhammadiyah yang merupakan organisasi islam terbesar di indonesia juga dianggap resistant dengan yang dilakukan fpi dalam memotori aksi tsb. berkebalikan dengan bbc, media republika mengambil posisi sebagai pihak yang mendukung aksi 212. hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kata demonstrasi. presiden indonesia joko widodo dalam pemberitaan republika juga mengatakan aksi ini bukan demo, hanya doa bersama. penggambaran aksi 212 sebagai aksi yang damai dan tertib, tidak terddapat kerusuhan atau kekerasan di dalamnya dan merupakan aksi yang dapat menjadi teladan bagi bangsa. bahkan aksi ini dikatakan dengan ‘super’ damai. serta adanya bantahan bahwa aksi ini intoleran, diskriminatif, intimidasi, dan kekerasan. republika juga menunjukkan kebijaksanaan umat islam dalam menghadapi kasus dugaan penodaan agama (tidak seperti bbc dimana umat islam terkesan ‘brutal’). aksi ini diberitakan juga mendapat dukungan yang sangat banyak sampai pada tingkat pejabat negara. klaim tentang jumlah peserta aksi yang mencapai jutaan orang, seakan menjawab pemberitaan bbc yang menganggap aksi 212 hanya kurang dari satu juta orang. juga banyak tantangan yang dihadapi umat seperti kriminalisasi ulama, upaya-upaya penggembosan, penolakan, narasi buruk oleh media-media barat terhadap aksi 212 ini. namun umat islam tetap konsisten dan seakan-akan heroik. 124 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 daftar pustaka rozie, f. (2016, 29 november). gnpf mui: peserta demo 2 desember capai 3 juta orang, liputan 6. diakses dari h tt p s : / / w w w. l i p u t a n 6 . co m / n e w s / r e a d / 2 6 6 49 5 1 / g n p f m u i p e s e r t a demo-2-desember-capai-3-juta-orang. amalia, u. (2018). keberpihakan media dalam aksi 212: analisis framing model robert n. entman terhadap kolom tajuk aksi damai 212 harian umum republika. diploma thesis, uin sunan gunung djati, bandung. abdul, g. (2016, 16 november). tentang tafsir surat al maidah 51 dan ahok jadi tersangka, bintang, diakses dari https://www.bintang.com/lifestyle/ read/2653432/tentang-tafsir-surat-almaidah-51-dan-ahok-jadi-tersangka. zaelani, m. & santana, s. k. (2016). konstruksi berita aksi damai 212: analisis teks berita melalui framing robert n. entman terhadap aksi damai 212 pada inews dan metro tv. prosiding jurnalistik, 2, 180-185. gamson, w. a. & a. mogdiliani. 1989. media discourse and public pendapaton on nuclear power: a constructionist approach. american journal of sociology, 95, 1-37. simanjuntak, r. a. (2016, 14 november). perkataan ahok soal al maidah 51 sudah penuhi unsur penistaan agama, sindonews. diakses dari https://metro. s i n d o n e w s. co m / re a d / 1 155 1 2 6 / 170 / p e r k a t a a n a h o ks o a l a l m a i d a h 51-sudah-penuhi-unsur-penistaanagama-1479096186. aziz, n (2017, 20 april). ketika aniessandi menang dengan kekuatan islamis, bbc indonesia. diakses dari h t t p : / / w w w. b b c . c o m / i n d o n e s i a / indonesia-39644574. voa-islam. (2017, 2 mei). jika fpi dan hti melanggar hukum, tegakkan, bukan menuduh meraka anti bhineka & intoleran, voa-islam. diakses dari h tt p : / / w w w. vo a i s l a m . co m / re a d / politik-indonesia/2017/05/04/50430/ jika-fpi-dan-hti-melanggar-hukumtegakkan-bukan-menuduh-merakaa n t i b h i n e k a i n t o l e r a n / # s t h a s h . ynzs95j6.dpbs. febrianti, h. l. (2017, 5 desember). kasus pemberitaan al-maidah di kompas & republika. pusat penelitian kemasyarakatan & kebudayaan. diakses dari http://pmb.lipi.go.id/ kasus -pemberitaan-al-maidahdikompas-republika/ kurnia, z. a. (2017). analisis framing pemberitaan mengenai “aksi damai bela islam 212” pada media online kompas.com dan republika online. undergraduate thesis, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. mahesa, w. p. (2017). analisis framing pemberitaan aksi super damai 212 di media online kompas dan republika. undergraduate thesis, universitas pasundan, bandung. 91 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49, no. 2 (2019), pp. 91-100 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i2.28256 challenges of a dual role of marketing public relations and public relations in developing a positive image of pt overseas zone siti khopipah opiemananis@gmail.com prodi manajemen komunikasi, fakultas ilmu sosial dan manajemen institut ilmu sosial dan manajemen stiami, indonesia ade tuti turistiati ade.tuti@amikompurwokerto.ac.id prodi ilmu komunikasi, fakultas bisnis dan ilmu sosial, universitas amikom purwokerto, indonesia abstract the terms marketing public relations and public relations are sometimes used interchangeably. however, actually the two roles are different. the purpose of this study is to analyse a dual role of marketing public relations (mpr) and public relations (pr) in building a positive image of pt. overseas zone education consultant or pt. this research method uses a descriptive qualitative approach. data collection techniques use observation, in-depth interviews, literature studies from books and relevant articles or documents. researchers observed the head of mpr who also plays a role as a pr in carrying out her daily work activities. in-depth interviews were conducted to 6 informants, namely the head of mpr, the owner and head of the company, the head of consultant, 1 staff member, and 2 clients / customers. the results of this study show that marketing public relations of pt. overseas zone carries out the process of planning and evaluating programs that can encourage purchases through an effective and trustworthy communication in conducting publications (special events). strategies to support the role of marketing public relations, namely through pull strategy, push strategy, and pass strategy. the dual role of mpr and pr that are occupied by a head of mpr has obstacles in pt. overseas zone such as time constraints that cannot be managed properly in holding special events, more work, and fatigue because the energy devoted to these two roles is very large, the work is less optimal. this obstacle is a challenge for the head of mpr who also act as a pr in building a positive image of the company. the company’s image is very dependent on the performance of the mpr. the solution made in overcoming obstacles in building a positive image of pt. overseas zone is to build good cooperation between the head of mpr and education consultants. in addition, the company makes a new breakthrough by providing a study package product abroad that is different from other educational consulting services and target markets tailored to customer needs. 92 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 introduction an overseas education consulting service company is a form of educational institution that accommodates indonesian students to study abroad. the company is also known as an education consultant. nowadays, education consultants are increasingly growing in indonesia. this condition can be seen from the increasing number of overseas consulting service companies that have sprung up in jakarta and major cities throughout indonesia such as surabaya, bandung, and medan. based on the study of the indonesian international educational consultants association, there are more than 50 thousand indonesian students who study abroad each year. australia, new zealand, uk, usa, and china are the destination countries that are in great demand among indonesian students (kabar 6, 2018). recently, demands are increasingly diverse. previously people still did not know how to obtain comprehensive information about education abroad. people were confused about which universities, what majors, accommodation, how much it costed, and so on (lidwina, 2019). overseas education consulting service companies, one of which is pt. overseas zone education consultant (pt. overseas zone) helps people who want to continue their education abroad. the assistance starts from the beginning to the end, even until students graduate and return to indonesia. good service makes pt. overseas zone has become a company with a positive image from the community, especially from customers who have been helped with the management of their studies abroad. istilah marketing public relations dan public relations kadang-kadang digunakan secara bergantian. namun, sebenarnya kedua perannya berbeda tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran ganda marketing public relations (mpr) dan public relations (pr) dalam membangun citra pt. overseas zone atau overseas zone education consultant. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi literature. peneliti melakukan observasi terhadap head of mpr yang juga berperan sebagai pr dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya seharihari. wawancara mendalam dilakukan terhadap 6 informan, yaitu head of mpr, pemilik sekaligus pimpinan perusahaan, head of education consultan, 1 orang staf, dan 2 orang client/customer. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa marketing public relations di pt. overseas zone melakukan proses perencanaan dan evaluasi program-program yang dapat mendorong pembelian melalui komunikasi yang efektif dan dapat dipercaya dalam melakukan publikasi (special event). strategi untuk mendukung peran marketing public relations, yaitu melalui pull strategy, push strategy, dan pass strategy. peran ganda mpr dan pr yang diampu oleh seorang head of mpr memiliki hambatan di pt. overseas zone seperti kendala waktu yang kurang dapat dikelola dengan baik dalam mengadakan special event, pekerjaan lebih banyak, dan kelelahan karena tenaga yang tercurah untuk kedua peran tersebut sangat besar, hasil pekerjaan kurang optimal. hambatan tersebut merupakan tantangan bagi head of mpr yang merangkap sebagai pr dalam membangun citra positif perusahaan. citra perusahaan sangat tergantung dari kinerja mpr. solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam membangun citra positi pt. overseas zone adalah membangun sinergi yang baik antara head of mpr dengan head of education consultant. selain itu, perusahaan membuat terobosan baru dengan menyediakan produk paket studi ke luar negeri yang berbeda dengan jasa konsultasi pendidikan lain dan target market disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. keywords: dual roles, marketing public relations, education, breakthrough 93 siti khopipah dan ade tuti turistiati, challenges of a dual role of marketing public relations... p.91-100 the positive image of pt. overseas zone cannot be separated from the role of public relations (pr), which has a function to maintain a good relationship between the company and the society. pt. overseas zone formally does not have a pr department. however, functionally there is a head of marketing public relations (mpr) who plays a dual role as a pr. the head of mpr becomes the liaison between the company and the community and carries out activities that support marketing. in carrying out its external function, marketing public relations of pt. overseas zone does activities that support marketing activities such as publicity, presentations, seminars, exhibitions, making brochures, making events or activities, promoting via the internet, and others. the purpose of these activities is to make the products of pt. overseas zone is increasingly known by the public. if the public know the product of the company, an opportunity to introduce overseas education consulting services will be more extensive. conceptually, marketing public relations has a role in achieving organizational goals such as: developing consumer awareness of the product being launched; building consumer awareness of the company’s image or benefits of the products offered/used; encouraging enthusiasm through a sponsor article about the use and benefits of a product; in addition, mpr activities are also able to reduce the cost of promoting commercial advertisements, both in electronic and print media and so on, to achieve cost efficiency (gani, 2017) to face the increasingly fierce competition in overseas education consulting services, an appropriate alternative strategy is needed. it is indicated as the most effective way to utilize the power of public relations for marketing activities which is known as marketing public relations (mpr). through the mpr, it is expected that cooperation can be established and finally the formation of a positive image for overseas education consulting services companies can be achieved. the goal is to provide services to customers so that customers feel comfortable and satisfied with the services of pt. overseas zone. by doing so, customers will not move to other overseas education consulting services. marketing public relations needs to take appropriate and effective steps to overcome the competition. mpr has to look at the company’s external and internal environment. in additions, the importance of pt. overseas zone has a positive image is to gain the trust of its customers. pt. overseas zone also need to find out whether its product of education services has an advantage or not because to win the competition, product excellence is a must and must have. to produce an excellence products, a good or positive image of the company is very important. as a matter of fact people still prioritize not only the best product but also the best service. if the company has a positive image, the community will trust and use the company’s services. marketing public relations plays role in carrying out its functions in publication activities and giving a good image to public. however, the head of mpr at pt. overseas zone faces several problems related to her dual role as mpr and pr. many things cannot be done because of limited manpower, time, and costs incurred by pt. overseas zone to carry out activities, lack of relations with the media, and less even almost never carry out csr activities. based on the above phenomenon, the authors are interested in analysing the challenges of the dual role of marketing public relations (mpr) and public relations (pr) that is carried out by the head of mpr in building a positive image of pt. overseas zone. literature review many previous studies on marketing public relations (mpr) have been carried out. the locus of the research is diverse, for example banks, hotels, villas, travel, malls, and e-commerce companies. research on the mpr in education institutions/agents has been rarely done. the research methods used 94 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 in the study were also different, including qualitative descriptive research methods, case studies, and quantitative with technical surveys. abdillah in his research with survey methods measured the extent to which marketing public relations (mpr) related to the smartfren brand image. the perception of educated customer groups was used to measure the role of the mpr. respondents were selected through purposive sampling on 100 students of the faculty of economics, ibnu khaldun university, bogor. based on the results of his research, abdillah showed that smartfren publications were marketing public relations activities that got the best response. smartfren is a cdma brand that is the top of mind in consumer perception (abdillah, 2017). the results of setyahesti’s research showed that the strategy undertaken by mj travael’s marketing public relations used strategies that utilized social media as a promotional tool. this strategy used because at present public are more interested in and dependent on social media applications such as facebook and twitter (setyahesti, 2012). widayawati’s research showed that swiss bel hotel borneo samarinda carried out a number of strategies that can increase the number of customers, namely through planning, implementation, and accompanied by covering 4p and mixed through products, prices, promotions, places, participants and processes. the strategy adopted by the swiss bel hotel borneo samarinda turned out to be its success in increasing the number of customers which is quite successful and good for other hotel examples, as evidenced by the incensement of the number of occupancy rates each year (widayawati, 2016) murdaniati and widodo’s research results showed that the strategy undertaken by matos mall was through the concept of marketing public relations (mpr) with various programs such as push, pull, and pass strategies. the driving factor of business partners is to create internal and external activities. internal activities by doing things inside the matos mall while the external activities are outside the matos mall (murdaniati & widodo, 2018) santoso and rezeky’s research showed that the changes made by hsbc management to hsbc indonesia did not use the term merge with bank ekonomi. however, in the form of integration the mixing of the two banks become one service under hsbc indonesia. this rebranding process utilizes various mass media by doing special events such as roadshows in 5 major cities like jakarta, bandung, surabaya, medan, and makassar (santoso & torua, 2018) the results of previous studies above showed that marketing public relations plays an important role in building the company’s image, branding, as well as performance. social media is one of the media used in carrying out marketing public relations activities. public relations is a continuous process of management effort. public relations aims to get an understanding from customers, the general public including its staff. public relations has internal and external processes. the process is to make improvements through corporate culture such as discipline, motivating, improving services and work productivity in order to create a sense of belonging to the company. outward process, trying to create trust and corporate image. in addition, the process goes out to maintain the image of its products (ruslan, 2005) public relations in general is an interaction carried out by two parties which will then create an advantage for both parties. specifically public relations is a relationship which in the end is very useful for building a communication, cooperation and support relationship between one another. the role of public relations (pr) according to (ruslan, 2005) is as a communicator or liaison between the organization or institution represented by the public; fostering relationships, which seeks to foster positive and mutually beneficial relationships with the public, acting as backup of management, namely as a supporter in the company’s management function; shape 95 siti khopipah dan ade tuti turistiati, challenges of a dual role of marketing public relations... p.91-100 the image of the company. marketing public relations (mpr) according to philip kotler was created to add or provide value to the product through a unique ability to show the credibility of the product message (kotler, 2009). the concept of marketing public relations includes a three-way strategy to implement the program in achieving its objectives, namely a push strategy to stimulate (encourage) purchases while providing added value or satisfaction for customers (satisfied customers) that have use company products; pull strategy or attractive strategy, that public relations is the potential to carry a tactic to attract attention in various ways to achieve company goals and increase sales in the form of services or goods; pass strategy or influencing strategy is as an effort to create a public image generated through various activities and participation in community activities or social responsibility, as well as awareness of issues related to social conditions (ruslan, 2010). marketing public relations is a synergy between the implementation of marketing strategy with the activities of the public relations work program in an effort to expand marketing and to achieve customer satisfaction. according to philip kotler in (ruslan, 2005). marketing public relations covers the following roles: 1) growing costumer awareness of the product being launched. build consumer confidence in the company’s image or the benefits of the products offered or used. encourage enthusiasm (sales force) through an article sponsor (advertorial) about the use and benefits of a product. reducing the cost of promotion (advertising), both printed and electronic media for the achievement of cost efficiency; 2) commitment to improve services to consumers, including efforts to overcome complaints (complaint handling) and others for the achievement of customer satisfaction; 3) campaign for launching new products and planning changes in the position of the same product; 4) consuming continuously through public relations media about activities and work programs related to social and environmental care until a positive publications according to the public is created. 5) fostering and maintaining the image of the company or products and services in terms of the quality and quantity of services provided to consumers. 6) trying to be proactive in anticipating negative events that have the potential to arise. katz (ardianto & sumirat, 2004) explained that image is how another party sees a person, a committee, a company or an activity. image is the impression obtained through one’s knowledge and experience of something. the company has the characteristics, identity and values that are maintained by the society. meanwhile, according to jefkins the image is an opportunity as an impression, image or impression that is right (in accordance with actual reality) regarding various policies of personnel, products, or services of an organization or company (jefkins, 2003). kasali defines an image as an impression that arises because of an understanding of reality. the understanding itself arises because of the information (kasali, 2003). there are various kinds of images, one of which is corporate image. corporate image is a type of image related to the figure of the company as its main goal, how to create a positive corporate image, better known and accepted by the public, excellent service quality, success in marketing, and to the extent related to social responsibility and others. corporate image is formed based on the stakeholders’ perceptions of specific company actions as well as associated industry and nation issues. an organisation’s image to a large extent influences stakeholders’ reactions to specific corporate actions and products (adeniji, osibanjo, abiodun, & oni-ojo, 2015). methods this study uses qualitative methods to understand the phenomenon of the dual role of marketing public relations (mpr) and public relations in building a positive image of pt. overseas zone. the author’s consideration in choosing a qualitative approach because the qualitative approach 96 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 discusses in depth to understand phenomena about the behavior, opinions, attitudes, responses, feelings, desires and wishes of a person or group (company). the types of data required in this study include primary data and secondary data. the data were collected by interview and documentation techniques. this study employed semi-structured interviews, because it can direct the interview more closely, to have a pre-determined set of questions while simultaneously allowing the interviewees sufficient flexibility to shape the flow of information given (wilkinson & birmingham, 2003). all data collection activities were obtained from trusted and related sources from pt. overseas zone. the data collection techniques through observation, in-depth interviews with the company, clients, and through documentation. research informants from internal company (the owner/leader of the company, head of mpr, head of consultant, staff ) and 2 other company’s clients/customers. the customer was chosen to find out the perspective of external personnel about the services provided by pt. overseas zone during the event and consultation with the overseas zone. result and discussion pt. overseas zone education consultant (pt. overseas zone) was established in 2002. the institution is engaged in consulting education to study abroad. its head office is in jakarta. its branch office is located in surabaya. services at pt. overseas zone is a top priority for anyone who comes and needs information about studying in various countries, such as the united states, canada, australia, united kingdom, new zealand, paris, japan, malaysia, and singapore. pt. overseas zone has helped hundreds of indonesian students studying at various overseas universities and colleges for more than 10 years. these students study with a variety of majors and from various levels of education, such as high school, certificates, diplomas, degrees and masters. pt. overseas zone has received several awards, such as being appointed as a reference agent from the australian catolic university, the holmes institute, and navitas. pt. overseas zone also received a certificate of incorporation from the new zealand government and an eatc certificate from the australian ambassador in malaysia, as a consular agent of quality education (“overseas zone education consultant,” 2019). the dual role of the head of marketing public relations at pt. overseas zone the success of pt. overseas zone get a variety of achievements and awards can not be separated from the role of marketing public relations (mpr). according to the head of mpr, mpr plays a major role in introducing pt. overseas zone to public. the head of mpr carried out publication, promotion and cooperation activities with outside parties who support the mpr’s activities. the head of marketing public relations has a dual role, mpr and pr. based on an interview with mike sky as the leader of pt. overseas zone, it is found out that separating public relations from marketing public relations is not necessary. it incurs additional costs such as monthly salaries and other allowances. marketing public relations at pt. overseas zone is considered to have represented most of the roles and functions of the public relations themselves. however, according to dita, as head of marketing public relations, which carries out the dual functions as pr and public mpr, the dual function makes many things can not be done optimally because of limited time, extra energy, and difficulty to manage workload. the role and function of public relations carried out by the head of marketing public relations at pt. overseas zone including: introducing pt. overseas zone to the public as an external party through publication activities; establish cooperation with outside parties such as course institutions, hospitals, overseas campuses, and other parties who support each other for mutual beneficial cooperation; holding a special event that 97 siti khopipah dan ade tuti turistiati, challenges of a dual role of marketing public relations... p.91-100 connects the community with pt. overseas zone; liaise with the media as a support in reporting pt. overseas zone, especially during educational exhibition activities; maintain good relations with customers of pt. overseas zone by making a gathering. the role and function of the mpr is carried out by the head of marketing public relations at pt. overseas zone includes searching for markets for publication and promotion activities in major cities throughout indonesia; marketing study package products abroad pt. overseas zone through various activities such as special events, promotions through print media advertisements, billboards, banners, and internet media such as websites, google adwards, forums, instagram, and facebook to get prospective customer data; making advertising material for promotion. in carrying out publication and promotion activities, the head of marketing public relations conceptualizes the planning and evaluation process of the program that stimulates customer purchases and positive images. the concepts carried out by the head of marketing public relations when conducting publications and promotions, especially in special events, include: planning (planning what will be done at a special event); budgeting (detailing the budget costs incurred when going to run a special event); targeting (target number of audiences who come at special events, for example the seminar target must be at least 200 people, and the education exhibition target there must be 1,000 people); services (excellent service provided to prospective customers who come to special events, from the beginning to the end of the event); invite resource persons (bring competent speakers in their fields directly from overseas campuses in accordance with their school programs so that events are more attractive, and prospective customers are more confident and trust that what is conveyed by pt. overseas zone through publication by marketing public relations is true and in accordance with their sources; evaluating program (evaluation of special events that have been carried out with the aim to find out and evaluate any deficiencies in special events that have been carried out, so that future events that will be carried out can run well and optimally. mpr’s barriers in building the positive image of pt. overseas zone in carrying out its roles and functions, the head of marketing public relations experiences obstacles, including: in terms of work it is difficult to find customers, in terms of the products offered they do not meet with the customer expectation, time constrain, extra energy and work management are more numerous and complicated. “the obstacle when promoting products is, sometimes we find it difficult to find a market of people who are interested in studying abroad with a large population of people in indonesia, around hundreds of millions of people, while the cost of education abroad is quite large, so not all are willing and able to learn outside. “(dita, head of mpr) in terms of products: products that are promoted are sometimes not suitable for the market because they are new, so they don’t get a response from the public. “in terms of products also sometimes like not in accordance with the indonesian market, because most indonesians want schools with low cost but quality.” (dita, head of mpr) mike sky as the owner/leader of pt. overseas zone confirms: “for obstacles there must be, almost every thing we do there must be obstacles. for example when issuing study packages abroad, usually not all people receive or respond to the products delivered. however, we must always try first, whether the products are released according to the indonesian market or not.“ solutions in overcoming obstacles in building the image of pt. overseas zone head of marketing public relations explained that 98 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 so that customers are interested in using the services of pt. overseas zone, the company provides different package products with other educational consulting services that are not yet known by the public. for example, a pilot study package abroad, a study package while carrying a family, study package while learning golf, study package abroad package (the plan). according to the owner/leader of pt. overseas zone target market tailored to the needs of the community. for example, the pilot target package for the market is men under the age of forty. the study package while bringing the main target market of the market is a married couple with a degree, both those who have children and those who do not have children. the study package while learning golf is the main target market for elementary/middle school age children. the overseas study installment package (the plan) is the main target market for customers who will study abroad in the next 1-5 years. the advantage of the overseas study installment package is that the price is binding or there is no increase in the price of school fees even though it is still a long time off. pt. overseas zone makes advertising material as attractive as possible without any exaggeration, so that the public believes in the services of pt. overseas zone. the company carries out special event activities such as seminars which are held every month, and educational exhibitions every year to bring pt. overseas zone with the community. the goal is that the study package products abroad reach the community. by attending an event held by public relations marketing, people are encouraged to study abroad. marketing public relations collaborates with consultants/customer service to deliver study information outside the country at the time of the event. consultants/customer services conduct direct selling by “consultation one by one” to the people who visit the event and want to know more about how to study abroad the conditions. based on the results of the study, the methods undertaken by marketing public relations are in accordance with philip kotler’s three ways strategy tactics. the three ways strategy, to implement the program in achieving goals (goals), namely first that public relations is the potential to carry a pull strategy tactic (attractive), second is the power strategy (strength) as a push strategy (to encourage) in terms of marketing. the third tactic is the pass strategy (persuasion) as an effort to influence or create favorable public opinion. marketing public relations pt. overseas zone carries out various publication activities to get prospective customers who will study abroad with various levels of education ranging from kindergarten, elementary, junior high school, high school, certificate, diploma, bachelor (s1), master (s2). “to introduce pt. overseas zone to the community, we usually do activities. most of what we do is by organizing special events such as seminars and exhibitions, as well as promoting through the internet media, especially websites, google adwards, instagram and facebook. that’s the most effective way for publication and promotion.“ (dita, head of mpr) pt. overseas zone is thinking of ways and trying to market new package products. the next step taken is to think about, discuss and try to market the product package made, because if you haven’t tried it, you won’t know whether the product will be accepted by the community or not. then, always correct the mistakes or rejections from the community. pt. overseas zone does not see other companies in the same field as what is done, but rather focuses on what will be done, especially services to prospective customers as needed. the company looks more at the needs of prospective customers and tries to provide what is needed. the company also makes improvements internally and externally. from the internal side of the company doing process improvements, such as administrative processes, student flow processes, so that the process is faster, not only from the customer side but in terms of human resources (employees). get closer to people who think positively and avoid those 99 siti khopipah dan ade tuti turistiati, challenges of a dual role of marketing public relations... p.91-100 who think negatively, focus on one thing in accordance with the goals of pt. overseas zone. from external parties the company tries to do good relations with the media (media relations) and customers. marketing public relations at pt. overseas zone began in 2012. there are differences in terms of registering customers studying abroad. for prior registration, the role of the mpr is an average of 10 students per month. after the role of the mpr became an average of 20 students per month. this was confirmed by ica as the head of consultant: “marketing public relations at pt. overseas zone is very helpful in the consultant department, which was once an application for student registration who study abroad an average of 10 people per month, to an average of 20 people per month”. the position of marketing public relations at pt. overseas zone has a dual role, namely carrying out the role and function as pr and mpr. this dual role makes the office holders less effective in carrying out their work. in other words, the mpr incumbent will potentially have far better work performance if it does not play a role as a pr. ica added: “if the head of the mpr focuses on his work while there are additional personnel as homework, i am sure there are more than 20 students enrolled.” opinions from mpr office holders and educational consultants directly related to customers reinforced the need for mpr and pr to be separated. the realization depends very much on the owner and company leader. conclusion from the analysis above, it can be concluded that the dual role of marketing public relations (mpr) and public relations face some problems in building a positive image of pt. overseas zone. the dual role of mpr and pr by head of mpr caused some obstacles such as time constraints that cannot be managed properly in holding special events and exhausting because the energy devoted to these two roles is very large. however, separating the two roles on two employees will add costs to the company. its solution is that the head of mpr collaborates with head of consultant in many events by providing a study abroad product package that is different from other educational consulting services, which are not yet known to the public such as overseas study package of pilot, study package with carrying families, and study packages while learning golf. the target market is adjusted based on the needs of the customers, namely by launching product packages that are not yet on the market, making advertising materials as attractive as possible without any exaggeration, doing special events, and others. those collaborations develop a positive image of pt. overseas zone.or future research, the authors recommend a more in-depth and specific analysis of the dual role of mpr and pr by using a different approach so that the result of the research is more comprehensive. for future research, the authors recommend a more in-depth and specific analysis of the dual role of mpr and pr by using a different approach so that the result of the research is more comprehensive. references abdillah, f. (2017). efektivitas marketing public relations dalam membangun citra merek perusahaan jasa telekomunikasi. ecodernica stie pandu madania bogor. 1(1), 6–7. adeniji, a. a., osibanjo, a. o., abiodun, a. j., & oni-ojo, e. e. (2015). corporate image: a strategy for enhancing customer loyalty and profitability. journal of south african business research, 1-12. ardianto, e., & sumirat, s. (2004). dasardasar public relations (3rd ed.). bandung: rosda karya. gani, p. k. (2017). marketing public relations. retrieved from http://www.lspr.edu/ pritakemalgani/marketing-publicrelations/ jefkins, f. (2003). public relations. jakarta: 100 informasi, volume 49. nomor 2. desember 2019 pt. gelora aksara pratama. kabar 6. (2018). jumlah pelajar indonesia yang sekolah ke luar negeri meningkat. https://kabar6.com/jumlah-pelajari n d o n e s i a -y a n g s e ko l a h ke l u a r negeri-meningkat/ kasali, r. (2003). manajemen public relations: konsep dan aplikasinya di indonesia. jakarta: pt. pusaka utama grafiti. kotler, p. (2009). manajemen pemasaran, analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol. jakarta: pt. prenhalindo. lidwina, a. (2019). mana yang lebih baik, kuliah di indonesia atau luar negeri? retrieved from ruang guru website: https://blog.ruangguru.com/manayang-lebih-baik-kuliah-di-indonesiaatau-luar-negeri murdaniati, k., & widodo, h. p. (2018). strategi marketing public relations matos mall dalam menjaga mitra bisnis. jurnal ilmu sosial dan politik, universitas tribhuwana tunggadewi malang., 7(1), 44–46. overseas zone education consultant. (2019). retrieved from https://overseaszone. com/page/about-us ruslan, r. (2005). kampanye public relations. jakarta: raja grafindo persada. ruslan, r. (2010). manajemen public relations dan media komunikasi. jakarta: raja grafindo persada. santoso, p. y., & toruan, r. r. m. (2018). strategi marketing public relations dalam rebranding hsbc indonesia untuk membentuk brand awareness. jurnal pustaka komunikasi, 1(1), 1-14. setyahesti, r. (2012). strategi marketing public relations dalam membentuk citra perusahaan di mata customer (studi kualitatif deskriptif pada mj travel malang). jurnal komunikasi, universitas brawijaya malang., 5(2), 10–12. widayawati. (2016). strategi marketing public relations swiss bell hotel borneo samarinda dalam meningkatkan jumlah pelanggan. ejurnal ilmu komunikasi, fisip universitas mulawarman., 4(3), 1–2. wilkinson, d., & birmingham, p. (2003). using research instruments: a guide for researchers. uk: routledge study guides. 95 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual noveliyati sabani noveliyati.sabani@yahoo.com departemen ilmu komunikasi, universitas indonesia abstract recent days witness the prominence of ‘virtual silly debate’, often associated with the increase usage of social media by the millennial generation. according to the psychological approach, the youth engagement in the silly debate is driven by their unstable, selfish, and emotional psychological traits. i argue that the young engagement in the silly debate is triggered by their inability to filter the content of the social media, currently dominated by hate speech and hoax. the youth believe that such content represents the truth and try to defend it as hard as possible. to address the problem, we need to enforce the law and educate the young to competently handling content published in social media. another solution is internalizing pancasila values and norms that can encourage the young to use social media productively. abstrak debat kusir virtual yang bersifat absurd adalah salah satu gejala yang berkaitan dengan hubungan antara generasi milenial dengan media sosial. menurut pendekatan psikologis, gejala itu adalah konsekuensi dari ciri-ciri generasi muda yang memang labil, egois, emosional. solusi untuk mengatasinya adalah perbaikan atas berbagai kondisi psikologis tersebut. artikel ini ingin melengkapi aspek-aspek yang kurang dibahas dalam pendekatan psikologis tersebut, dengan menawarkan argumen bahwa penyebab dari munculnya gejala itu adalah karena generasi milenial seringkali terpapar oleh konten-konten ujaran kebencian dan hoax. penyebab lainnya adalah generasi milenial cenderung rentan terhadap konten-konten yang disebarkan melalui sosial media tanpa kemampuan untuk menyaringnya secara kritis. mereka sangat meyakini bahwa kontenkonten itu adalah fakta sehingga berupaya untuk mempertahankannya dengan keras. sosialisasi dan penerapan peraturan, literasi media sosial adalah beberapa cara yang bersifat eksternal yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. cara lainnya, yang bersifat internal, adalah menanamkan berbagai nilai dan norma kebajikan hidup, sebagai warga negara, yang bersumber pada pancasila serta mendorong generasi milenial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif di media sosial. keywords: millenial generation, absurdity, virtual silly debate, social media. informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.95-108. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1. 18078 96 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 pendahuluan salah satu dari pengelompokan generasi muda yang banyak diperbincangkan saat ini, baik di indonesia maupun di berbagai belahan dunia, adalah generasi milenial (millenial). para peneliti sosial sering mengelompokkan mereka sebagai generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an atau bisa dikatakan bahwa mereka adalah pemuda yang saat ini berusia 17-37 tahun (rumahmillenials.com, 2017). generasi ini identik dengan teknologi, khususnya internet dan media sosial. menurut penelitian pew research center (2010), generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, terutama internet, karena hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok mereka dan kebanyakan dari mereka memiliki media sosial. salah satu gejala yang menarik berkaitan dengan hubungan antara generasi milenial dengan media sosial adalah debat kusir virtual. mereka menggunakan media sosial untuk memperbincangkan apapun, dari halhal yang remeh-temeh, misalnya persoalan sebuah gambar palsu atau tidak, klub sepak bola yang digemari, hingga hal-hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti pemilihan presiden amerika serikat 2016 atau pemilihan gubernur dki jakarta 2017. debat kusir virtual itu biasanya menjadi ajang untuk saling kritik, saling hina, saling fitnah, dan sebagainya. selain itu, debat tersebut biasanya berlangsung sengit, tanpa peduli dengan substansi, tanpa acuan data yang valid, menyita waktu produktif, dan seringkali berujung pada pertengkaran. hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang absurd sebab debat, yang sejatinya merupakan hal positif dalam rangka mencari kebenaran, malah menjadi aktivitas yang berlandaskan, berlangsung dan berujung pada ketidakjelasan. bagaimana gejala di atas dimungkinkan? apa faktor-faktor penyebabnya? bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? pendekatan psikologis melihat gejala demikian sebagai konsekuensi dari ciri-ciri generasi muda yang labil, berorientasi pada diri sendiri, tidak logis dalam membuat keputusan, pemberontak, emosional (gardner, 1996). secara umum, pendekatan ini menawarkan berbagai solusi yang sifatnya psikologis, seperti manajemen diri, penyembuhan (healing), berbagai macam pelatihan untuk menata kepribadian, dan sebagainya. hal-hal tersebut memang mempengaruhi generasi milenial dalam melakukan debat kusir virtual, namun terdapat realitas lain yang bisa lebih menjelaskan mengapa gejala itu terjadi. adagium dalam salah satu perspektif ilmu sosial menyatakan bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang. hal demikian agaknya bisa menjadi dasar dalam menyusun argumen tentang penyebab munculnya debat kusir virtual pada generasi millenial. menurut penulis, salah satu penyebab munculnya fenomena debat kusir virtual pada generasi millenial adalah karena mereka seringkali terpapar oleh halhal berbau ujaran kebencian, informasi hoax, dan hal-hal sejenis lainnya sehingga pada akhirnya membuat mereka menjadi terbiasa untuk mengkritik, menyebarkan argumen berdasarkan kebenaran pribadi, dan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling benar di media sosial. selain itu, generasi milenial juga merupakan kelompok yang rentan terhadap konten-konten apapun yang disebarkan melalui sosial media, termasuk radikalisme dan intoleransi, tanpa kemampuan mereka untuk menyaringnya secara kritis, sehingga menjadi tidak terkendali (oswin, 2017) dan berujung pada debat kusir virtual. dengan berpijak pada pandangan di atas, ada dua jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. pertama bersifat eksternal, yaitu dengan mengatasi faktorfaktor yang menyebabkan generasi milenial terlibat dalam berbagai debat kusir virtual. kedua bersifat internal, yaitu menanamkan nilai-nilai hidup berlandaskan pancasila serta melakukan berbagai kegiatan produktif yang dapat menjadi jawaban dari persoalan debat kusir virtual. 97 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual fenomena debat kusir virtual yang menjadi fokus gejala dalam tulisan ini akan dianalisa dengan teori kultivasi, yang merupakan salah satu teori efek media massa dalam ilmu komunikasi. namun, teori ini disusun berdasarkan pada kasus media televisi, sementara tulisan ini berbasis pada kasus media sosial. karenanya, penulis berupaya untuk melakukan semacam “kontekstualisasi” sehingga prinsip-prinsip dasar dari teori ini dapat berlaku pula pada media non-televisi, yaitu sosial media. secara singkat, gagasan utama dari teori kultivasi adalah bahwa melalui proses yang terus-menerus “televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada khalayaknya” (saefudin dan venus, 2007: 83, dengan mengutip wood, 2000). teori ini berkembang dalam perdebatan tentang efek media: memiliki efek yang kuat atau terbatas, langsung atau tidak langsung (kumulatif ) (saefudin dan venus, 2007: 83). teori kultivasi, yang merupakan perkembangan dari gagasan gerbner mengenai efek media, berpendapat bahwa “efek media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial-budaya ketimbang individual” (saefudin dan venus, 2007: 83). jadi, dengan mengacu pada teori tersebut, khalayak atau masyarakat penonton akan menganggap bahwa apapun yang dipertontonkan dalam media, khususnya pada saat itu adalah televisi, merupakan bagian dari dunia nyata sehari-hari yang mereka alami. pada gilirannya, karena dianggap sebagai kenyataan, khalayak berkecenderungan untuk menjadikan berbagai acara yang muncul dalam televisi sebagai rujukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. televisi merupakan media yang menjadi fokus pembahasan dalam teori ini sebab pada era itu, era tahun 1960-an dimana penelitian yang menghasilkan teori tersebut dilakukan, media utama yang bersifat audio visual dan memiliki efek yang kuat bagi masyarakat penontonnya adalah televisi (siregar, 2006). namun, kecanggihan teknologi pada zaman generasi milenial saat ini telah membuat televisi tidak lagi menjadi media utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat. teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sedemikian rupa, begitu cepat, dan melahirkan berbagai penemuan baru, termasuk media sosial. kemunculan internet pada tahun 1969 secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam mencari dan mengkonsumsi berita atau informasi. laporan ericsson (dikutip dari republika.co.id, 26 desember 2016) menguraikan kecenderungan generasi milenial berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. menurut laporan tersebut, untuk memperoleh berbagai informasi, media sosial adalah sarana yang amat diandalkan oleh generasi ini. penulis beranggapan bahwa teori ini relevan bukan hanya untuk media televisi, tapi juga media sosial. dengan demikian, melalui teori kultivasi terlihat bagaimana efek dari media, dalam hal ini media sosial, dapat mempengaruhi khalayak untuk memiliki pandangan bahwa apa yang mereka yakini terjadi di internet atau media sosial pada khususnya adalah benar-benar terjadi di dunia nyata. realitas yang tampil di media dipandang sebagai sebuah realitas objektif, yang kemudian diikuti dengan penerapan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian, berdasarkan pada teori tersebut, audience, dalam hal ini generasi milenial yang sering menerima dan mengkonsumsi konten berbau ujaran kebencian atau hoax yang tersebar di media sosial, pada akhirnya meyakini hal-hal yang diragukan kebenarannya tersebut sebagai realita dalam kehidupan nyata. karenanya, banyak generasi muda pengguna media sosial menjadi terpancing untuk berlombalomba menyebarkan berita penuh kebencian, menyerang pihak-pihak tertentu, memasang headline-headline provokatif tanpa mengindahkan lagi dan menjunjung tinggi etika sosial, termasuk kode etik jurnalisme. mereka berlomba-lomba untuk membagi dan menyebarkan berita yang sesuai dengan kebenaran versi pribadi masing-masing karena terbiasa menerima hal-hal demikian. di lain pihak, banyaknya berita bohong 98 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 (hoax) dan berita dengan konten ujaran kebencian yang bertebaran di media sosial akan dengan mudah menerpa generasi milenial mengingat mereka adalah generasi yang hampir selalu menyediakan waktu untuk menggunakan media sosial. sayangnya, kemampuan generasi milenial untuk menyaring informasi yang mereka dapatkan dari media sosial sangat rendah. mereka seringkali langsung mempercayai setiap konten yang tersebar. karenanya, dengan berpijak pada teori kultivasi, generasi milenial yang diterpa konten-konten seperti itu secara berulang-ulang pada akhirnya akan menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan cerminan dari dunia nyata, baik dalam arti menyetujui atau menolak konten-konten tersebut. pada gilirannya, seringkali terjadi debat kusir virtual di orang-orang yang menyetujui atau menolak konten-konten tersebut. tulisan ini terdiri atas empat bagian. pertama adalah pengantar yang mencakup fokus gejala, yaitu debat kusir virtual; pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan debat kusir virtual, tinjauan kritis atas berbagai kajian tentang debat kusir virtual, dan argumen penulis mengenai gejala tersebut. di dalam pengantar juga dibahas uraian tentang teori kultivasi, salah satu teori dalam ilmu komunikasi, yang menurut penulis relevan untuk menjelaskan debat kusir virtual. ketiga, uraian tentang berbagai teknik yang penulis terapkan untuk mendapatkan data. keempat adalah analisa yang terdiri atas tiga sub-bagian, yaitu gambaran umum tentang debat kusir virtual, faktor-faktor penyebab debat kusir virtual pada generasi milenial dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. kelima adalah kesimpulan. metode data dalam tulisan ini diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen, wawancara dengan beberapa informan (narasumber), dan studi pustaka. studi dokumen didapat melalui kasus-kasus debat kusir dalam media sosial, seperti line, instagram, facebook, dan twitter. kasus-kasus ini, yang penulis ikuti karena keseharian penulis sendiri berhubungan dekat dengan berbagai media sosial tersebut, menjadi contoh dari gejala debat kusir virtual. sedangkan untuk wawancara dilakukan dengan mencari informan melalui akun media sosial instagram yang penulis miliki. dari pencarian itu lalu didapatlah sembilan informan berusia 18-25 tahun, dengan rincian dua perempuan dan tujuh laki-laki. pemilihan informan tersebut didasarkan pada aktifitas mereka di media sosial dan pernah terlibat dalam berbagai debat kusir virtual. wawancara dilakukan dengan tanya-jawab melalui direct message pada instagram. selain itu, wawancara langsung juga dilakukan dengan satu informan lakilaki, seorang mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia, yang juga pernah terlibat dalam debat kusir virtual. wawancara dilaksanakan di perpustakaan pusat universitas indonesia pada 20 oktober 2017. untuk memperkaya data, penulis juga melakukan studi pustaka. hal ini dilakukan dengan menelusuri topik-topik yang berkaitan dengan fenomena debat kusir virtual, generasi milenial, dan media sosial. data yang berkaitan dengan topik-topik itu penulis dapatkan baik dari media online maupun offline. hasil dan pembahasan absurditas debat kusir virtual kamus besar bahasa indonesia (kbbi) mengartikan debat kusir sebagai “debat yang tidak disertai dengan alasan yang masuk akal” (badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kemdikbud, tanpa tahun). dalam konteks dunia online, debat kusir itu terjadi secara virtual atau tidak nyata (maya). menurut saya, debat kusir virtual ini bersifat absurd karena hal yang menjadi landasan perdebatan, misalnya pokok persoalan; proses berlangsungnya perdebatan, seperti argumen yang kokoh dengan ditunjang oleh data yang valid, respek terhadap lawan debat, maupun akhir dari perdebatan berupa 99 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual suatu kesimpulan tertentu, berujung pada ketidakjelasan. contohnya, berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan yang mengaku pernah terlibat dalam debat kusir virtual, tiga informan menyatakan pernah ikut dalam perdebatan di sosial media ketika momen pemilihan gubernur dki 2017. informan ramadlan (wawancara melalui direct message instagram, 20 oktober 2017) mengaku turut serta dalam debat kusir karena merasa tersinggung atas konten yang menjelekan calon pasangan aniessandi yang didukungnya. informan lainnya beralasan karena merasa ingin meluruskan konten yang menurutnya tidak terbukti kebenarannya berkaitan dengan persoalan yang tengah menjadi bahan perdebatan di media sosial: “jadi waktu itu permasalahannya tentang penistaan yang dilakukan oleh gubernur dki waktu itu. saya mengikuti debat kusir tersebut karena, saya selaku umat muslim merasa tersinggung atas tindakan tersebut. saya merasa di lain pihak berfikiran bahwa keadilan di indonesia tidak adil, sebab menurut mereka gubernur dki pada waktu itu tidak salah. sedangkan menurut kami, itu adalah salah, karena dia atau penista masuk (membahas) apa yang bukan ranahnya. jadi sama-sama menuntut keadilan. jika tidak ada yang membagikan konten tentang ujaran kebencian atau hal-hal yang menyinggung seperti itu, sepertinya tidak akan terjadi debat kusir virtual tersebut. karena menurut saya perdebatan akan muncul ketika permasalahan ada.” (wawancara dengan dengan ardiansyah melalui direct message instagram, 20 oktober 2017) terakhir, informan ketiga, azzukhruf (wawancara melalui direct message instagram, 20 oktober 2017) yang mengaku bahwa ia terlibat dalam debat kusir virtual karena, menurutnya, ahok-djarot sebagai calon pasangan gubernur yang didukungnya, sudah memiliki kontribusi yang besar untuk jakarta, sehingga ia ingin memberikan opini pada perdebatan yang ada untuk membuat pihak lain berbalik ikut mendukung pasangan tersebut. berikut penuturannya: “saya waktu itu pernah terlibat debat kusir yang topiknya itu mengenai ahok. kalau menurut saya, saya itu mendukung ahok karena kinerjanya dan kontribusinya untuk jakarta itu sudah bagus dan lain-lain. tetapi teman saya itu semenjak ada kasus penodaan agama itu benar-benar benci ahok. dan itu benar-benar debat yang sampai memakan waktu 2 jam kalau tidak salah tanpa adanya penengah. menurut saya, ahok sudah minta maaf, lalu apa yang perlu dipermasalahkan lagi? islam juga mengajarkan ambil solusi lain jadi tidak perlu diperpanjang. lagipula dia sudah berkontribusi besar buat kemajuan jakarta. bagi saya, hal ini 60% penting karena ingin mengusulkan pendapat dan 40% tidak penting karena benarbenar kedua belah pihak sama-sama keras kepala dan tidak ada penengah juga. menurut saya, masalah seperti itu awalnya memang karena ada konten yang memancing atau menyinggung.” berdasarkan pada apa yang disampaikan tiga informan di atas, terlihat bahwa generasi millenial dalam melakukan perdebatan di media sosial hanya berlandaskan pada alasan pribadi dan tidak didukung data serta sumber yang akurat. rata-rata dari mereka melakukan perdabatan karena tersinggung oleh konten yang menjelekkan pasangan yang didukung, ingin membentuk opini atas pasangan yang didukung serta ingin meluruskan konten yang dirasa tidak benar. jika debat berlanjut, maka hal ini akan berpengaruh pada proses dan akhir dari debat tersebut, yang biasanya tanpa kejelasan pula. ini adalah contoh nyata dari absurditas debat kusir virtual. contoh lainnya adalah debat kusir virtual yang berkaitan dengan penyebutan kata “pribumi” dalam pidato anies baswedan pada saat pelantikannya sebagai gubernur baru dki jakarta, yang barubaru ini ramai mewarnai pemberitaan. hal yang dipermasalahkan bukan terletak pada substansi yang disampaikan anies, yaitu soal 100 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 keadilan sosial, tapi justru pada pemilihan kata “pribumi” yang digunakannya. alhasil, hal itu menjadi topik perdebatan generasi milenial di media sosial. perdebatan ini dapat dilihat, misalnya, pada tweet dari netizen atas pidato anies baswedan sebagai gubernur baru dki jakarta, sebagaimana dapat dilihat pada pemberitaan detikinet yang berjudul “pidato anies singgung pribumi, netizen sontak bereaksi” (detikinet, 2017). perdebatan itu seperti terbagi menjadi dua kubu, yaitu yang menanggapi hal itu sebagai hal yang biasa saja dan yang mempersoalkan penggunaan kata pribumi. perdebatan berlangsung dengan saling lempar argumen menyudutkan pihak lawan melalui landasan pada opini pribadi yang diyakini sebagai sebuah kebenaran (detikinet, 2017). contoh lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan, adalah bahwa bahwa mereka terlibat debat kusir virtual karena urusan yang sebenarnya tidak penting. satu informan mengakui terlibat karena urusan hati temannya yang merupakan sepasang kekasih, sebagaimana disampaikannya berikut ini: “jadi tuh, teman aku curhat tentang ceweknya. terus ceweknya curhat tentang cowoknya. aku belain cowoknya tapi malah jadi perdebatan yang tidak kunjung usai; udah berbulan-bulan bahkan sampai sekarang masih aja. di lain pihak saya berteman dengan yang cewek, tapi di sisi lain juga yang sebenarnya salah di kasus ini menurut saya adalah yang cowok. sehingga perdebatan terjadi karena teman cewek ini menganggap dirinya yang benar sedangkan yang saya pahami bahwa teman cewek saya inilah yang salah.” (wawancara dengan bagus melalui direct message instagram, 20 oktober 2017) sementara informan lainnya beralasan sebagai pendukung salah satu girlband korea, yaitu girlfriend, tidak terima soal bias yang menyatakan bahwa girlfriend melakukan plagiasi dan operasi plastik (wawancara dengan dewi melalui direct message instagram, 20 oktober 2017). contoh ini semakin memperjelas bahwa debat kusir virtual terkadang bertemakan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki urgensi untuk diperdebatkan. berdasarkan hasil wawancara, sembilan (wawancara melalui direct message instagram, 20 oktober 2017, dengan ramadlan, ardiansyah, azzukhruf, bagus, dewi, luqman, riha, arsya; wawancara dengan herkin di perpustakan pusat ui, 20 oktober 2017) dari 10 informan menyatakan bahwa saat terlibat dalam debat kusir virtual ini, sekitar 20% dari mereka mendapatkan kepuasan pribadi ketika bisa merasa yang paling benar dan mereka mengaku bahwa sekitar 80% dari kegiatan tersebut hanyalah sia-sia karena tidak jelas akhir dari perdebatan itu. dari pelaku debat kusir virtual ini terlihat jelas bahwa bentuk perdebatan ini hanyalah membuang-buang waktu karena kebenaran hanya berdasarkan opini pribadi. hoax, ujaran kebencian, dan debat kusir virtual terdapat delapan (wawancara melalui direct message instagram, 20 oktober 2017, dengan ramadlan, ardiansyah, azzukhruf, dewi, luqman, riha, arsya; wawancara dengan herkin di perpustakan pusat universitas indonesia, 20 oktober 2017) dari 10 informan yang telah diwawancara mengaku terlibat debat kusir virtual karena terpancing oleh konten-konten yang bertajuk ujaran kebencian (untuk definisi ujaran kebencian, lihat suduthukum.com, tanpa tahun), seperti penghasutan, opini menyudutkan salah satu pihak, fitnah serta konten hoax atau berita bohong yang tersebar di sosial media. berikut kutipan wawancara dengan seorang informan mengenai hal tersebut: “waktu itu sih aku lagi iseng-iseng buka homeline sosial media line. terus aku baca-baca postingan yang ada. lalu aku menemukan satu postingan yang waktu itu tentang permasalahan gubernur ahok. postingan itu sangat mengundang banyak pihak untuk berkomentar dan aku pun melihat kolom komentar yang ada. merasa tidak setuju dengan apa yang dikomentari 101 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual oleh beberapa orang di sana, akhirnya aku merasa ingin membenarkan hal itu dan akhirnya berlanjut pada perdebatan kusir virtual dimana aku sangat geram sekali dengan apa yang dilontarkan dan beberapa orang itupun tidak terima dengan apa yang aku katakan.” (wawancara dengan herkin di perpustakaan pusat universitas indonesia, 20 oktober 2017) topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan biasanya dijadikan referensi untuk membuatnya menjadi berisikan ujaran kebencian guna melakukan provokasi kepada pihak lawan. misalnya, saat pilkada dki 2017, banyak konten yang sengaja dibuat untuk menunjukan dukungan terhadap salah satu calon sambil menjelek-jelekan calon lain, sebagaimana yang dilakukan oleh asma dewi, tersangka kasus ujaran kebencian (kompas.com, 2017a). selain itu, kini konten terkait ujaran kebencian sudah tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi sudah terorganisir melalui sebuah organisasi yang sengaja dibentuk untuk menyebar konten berbau kebencian. sebagai contoh adalah kelompok saracen, yang pada agustus lalu beberapa orang yang disebut sebagai bagian dari kelompok tersebut ditangkap polisi atas tuduhan terlibat dalam sindikat penyebaran konten berisikan ujaran kebencian dan hoax. konten-konten seperti itu memang direncanakan melalui akunakun yang diciptakan oleh organisasi ini atas dasar pesanan dan dengan tujuan ekonomi, yakni meraih keuntungan sebesar-besarnya. ketua sindikat saracen ini mengaku bahwa mereka telah melakukan mapping berbagai konten di sosial media selama setahun terakhir. setelah dilihat selama setahun terakhir tersebut, lalu dekerucutkan menjadi enam bulan terakhir dan satu bulan terakhir. kemudian akan disiapkan proposal untuk disebar kepada pihak pemesan dan setiap proposal tersebut ditawarkan dengan harga puluhan juta rupiah (detiknews, 2017b). contoh-contoh tersebut mengindikasikan bahwa kini peredaran konten berbau ujaran kebencian dan hoax berpeluang besar untuk beredar di media sosial dan mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi milenial, karena tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga sudah terorganisir. hal ini sejalan dengan data kementerian komunikasi dan informatika yang menemukan bahwa pada januari 2017, jenis konten yang paling banyak diadukan adalah konten berbau ujaran kebencian, yakni 5.142 kasus, dan hoax sebanyak 5.070 kasus (viva.co.id, 2017). karena banyak diterpa oleh kontenkonten di media sosial sebagaimana digambarkan di atas, maka hal itu membuat generasi milenial menjadi terpancing untuk ikut berdebat ketika terdapat konten yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran mereka. apa yang tersebar di media sosial dikonsumsi secara terus menerus oleh mereka sehingga menimbulkan pemikiran bahwa realitas adalah seperti apa yang ditampilkan dalam media (dalam hal ini table 1. total score for each questionnaire based on dimension of digital literacy concept information skill connection skill redesign skill question number 1 3 4 6 9 12 13 14 2 5 7 8 15 11 10 6 total score 15 19 21 25 20 111 105 121 123 124 139 123 118 120 116 127 mean 117 125 122 median 120 123 122 mode 121 123 n.a standard deviation 6 7 8 interpretation middle high high n.a = not available 102 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 media sosial), sebagaimana pandangan teori kultivasi. generasi milenial meyakini semua hal yang tersebar di media sosial itu sebagai representasi dari realita di dunia nyata sehingga mereka merasa tidak terima atau tersinggung dan harus melakukan sesuatu untuk meluruskan apa yang ada, sesuai pendapatnya sendiri, dengan cara ikut terlibat dalam debat kusir virtual. berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang beralasan bahwa mereka terlibat debat kusir virtual karena terpancing oleh konten-konten yang bertajuk ujaran kebencian di atas, maka mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam perdebatan yang absurd itu ketika tidak terdapat konten yang memfitnah, menuduh, memprovokasi dan berisikan hal yang tidak benar menurut sudut pandang mereka. dua informan juga memaparkan bahwa mereka memutuskan untuk terlibat dalam debat kusir virtual karena melihat banyak juga orang-orang seusia mereka yang melakukan hal seperti itu (wawancara dengan dewi dan arsya melalui direct message instagram, 20 oktober 2017). pada akhirnya, keterlibatan dalam debat kusir virtual dengan segala absurditasnya menjadi hal yang biasa bagi generasi millenial. menyingkirkan penyebab, memperkuat karakter individual berdasarkan analisa di atas, maka ada dua hal yang dapat diberlakukan untuk memecahkan fenomena debat kusir virtual pada generasi milenial, yaitu cara ekstenal dan internal. cara eksternal adalah bertindak sesuai dengan apa yang menyebabkan hal itu terjadi. artinya, konten-konten berbau ujaran kebencian dan hoax seharusnya tidak beredar dengan mudah di media sosial. hal ini untuk mencegah terwujudnya doktrin goebbels (dikutip dari sulistyo, 2017) yang menyatakan bahwa ”kebohongan yang dikampanyekan terus menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolaholah) kebenaran”. dari sinilah, dari kontenkonten berbau ujaran kebencian dan hoax, dimulainya topik-topik debat kusir virtual yang tak kunjung ada akhirnya karena setiap individu milenial merasa opininya yang paling benar. hal ini tentu akan berbeda jika media sosial yang sudah menjadi kebutuhan pokok generasi milenial saat ini berisikan hal-hal positif, informasi terpercaya, dan jauh dari kegiatan saling adu argumen tanpa data yang jelas. dengan berpijak pada kondisi tersebut, maka ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai media yang menghasilkan maupun menyebarluaskan informasi-informasi yang bersifat ujaran kebencian dan hoax amatlah diperlukan. hal itu, antara lain, bisa dilakukan dengan mempertegas penerapan peratuan tentang ujaran kebencian dan hoax, seperti tertuang dalam undang-undang no. 40 tahun 2008, uu ite dan kuhp, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui media sosial. bertindak tegas dengan berlandaskan pada uu yang tersedia dapat berfungsi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi agar tidak “merajalela” sehingga, pada gilirannya, tidak banyak tersebar lagi kasus-kasus serupa. sedangkan sosialisasi kepada masyarakat berguna sebagai bentuk pencegahan agar tidak banyak anggota masyarakat, khususnya generasi milenial, yang menyebarkan konten-konten berisi fitnah atau menimbulkan perpecahan dengan sengaja. sosialisasi seperti ini akan dapat mencegah terjadinya gejala debat kusir virtual. jika peraturan atau uu tidak disosialisasikan kepada masyarakat, maka hal itu akan membuat peraturan tersebut percuma saja keberadaannya. data menunjukan bahwa saat ini adalah zaman dimana internet, termasuk di dalamnya media sosial, sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, khususnya generasi milenial. hal ini dapat dilihat dari dua hasil penelitian berikut. hasil survei apjii (asosiasi penyelenggara jaringan internet indonesia) memperlihatkan bahwa di indonesia pada 2016 terdapat sekitar 132,7 juta pengguna internet (± 51,5% dari total jumlah penduduk) (rappler.com, 2016). survei lainnya yang dilakukan global web index (2010) (dikutip dari morissan, 2016) 103 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual menunjukkan bahwa pengguna internet di indonesia, di antara negara-negara asia lainnya, adalah yang paling banyak menggunakan media sosial (79.72%), dibandingkan dengan jepang (30.1%), australia (48.8%) dan singapura (63%). dengan berkaca pada data tersebut, dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi, maka pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai berbagai peraturan, termasuk uu tentang ujaran kebencian dan hoax, di media sosial. sosialisasi ini dapat direalisasikan melalui video-video yang berisi, misalnya, mengenai apa itu ujaran kebencian dan hoax, bentuk-bentuknya serta tindakan pidana bagi pelaku, yang dibuat secara berkelanjutan di berbagai platform media sosial. dengan cara demikian, generasi milenial menjadi mengetahui dan bisa mencegah dirinya sendiri untuk tidak turut menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial. selain itu, pemerintah juga bisa meniru bagaimana bentuk promosi perusahaan produk smartphone vivo dalam meningkatkan awereness dan perhatian publik terhadap produknya (detiknews, 2017a) perusahaan ini mengadakan grand launching produknya yang disiarkan secara serentak di sembilan tv nasional, mengundang banyak artis, dan membuat konten-konten di youtube tentang produknya. tidak hanya itu, vivo juga berkolaborasi bersama banyak selebgram yang memiliki banyak followers untuk ikut memproduksikan produknya sehingga banyak anggota masyarakat yang tahu dan menaruh perhatian lebih akan produk baru vivo tersebut. jika mengacu pada teori kultivasi yang menyatakan bahwa apa yang ditampilkan di media secara terus menerus akan menanamkan pemikiran di masyarakat bahwa realita yang ada seperti apa yang ditunjukkan oleh media, maka dengan menggunakan banyak media dan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh seperti apa yang dilakukan perusahaan vivo, untuk menampilkan bagaimana kehidupan persatuan akan terjadi jika ujaran kebencian atau hoax tidak tersebar dengan mudah, maka akan timbulah persepsi dalam masyarakat bahwa realita yang ada seharusnya tidak berisikan ujaran kebencian dan masyarakat menjadi tidak berfikiran untuk menyebarkan hal-hal berbau perpecahan tersebut. tetapi hal ini juga harus dibarengi dengan ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang ada agar timbul public trust atau kepercayaan publik bahwa pemerintah memang tidak “mainmain” dalam menangani kasus berbau ujaran kebencian dan hoax. dengan dicegahnya konten-konten berbau ujaran kebencian dan hoax tersebar di media sosial, maka ini akan turut meminimalisir terjadinya debat kusir virtual oleh generasi milenial karena tidak terdapat lagi hal-hal yang akan memancing terjadinya perdebatan. selain itu, bentuk pencegahan lainnya yang sangat penting untuk mendapat perhatian pemerintah adalah pendidikan literasi media (untuk definisi literasi media, lihat komunikasipraktis.com, tanpa tahun), termasuk literasi digital (tentang literasi digital, lihat jordana dan suwarto, 2017: 167-180; kurnia dan astuti, 2017: 149166). dengan literasi media, masyarakat, termasuk generasi milenial, dapat bersikap kritis terhadap berbagai informasi di internet (komunikasipraktis.com, tanpa tahun). melalui literasi media yang baik, maka setiap konten yang diterima dapat dievaluasi dan dicari dahulu kebenarannya, tidak diterima begitu saja. ini penting dilakukan agar generasi milenial bisa menjadi individu yang melek media. yakni menjadi pribadi yang paham, berpengetahuan luas, mampu menganalisis, menilai, dan mampu untuk berpendapat secara kritis atas informasi atau pesan media yang didapat dan menjadikan literasi tersebut sebagai budaya yang dapat mencegah dampak negatif media. dengan demikian, generasi milenial bisa senantiasa mengambil sikap atas sebuah isu atau permasalahan tertentu secara bijak dan tidak mudah terbawa arus dan tergiring opini menuju hal yang bersifat negatif. selain cara-cara yang bersifat eksternal sebagaimana diuraikan di atas, 104 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 dapat ditempuh pula cara-cara yang sifatnya internal untuk mengatasi debat kusir virtual pada generasi milenial. dalam arti, mengatasi persoalan ini tidak hanya dilakukan dengan mencegah apa yang membuat debat kusir virtual terjadi, tetapi generasi milenial itu sendiri harus melakukan berbagai hal agar tidak mudah terpengaruh untuk terlibat dalam debat kusir virtual. karena tidak akan mungkin menenangkan luasnya lautan, maka yang harus diperkuat adalah kapalkapal yang berlayar di dalamnya. kalimat tersebut agaknya memiliki kaitan dengan persoalan ini yang menjelaskan bahwa tidak akan bisa mencegah atau menangani seluruh konten berbau ujaran atau hoax yang ada sampai hilang sama-sekali. oleh karena itu diperlukan sikap dan tindakan oleh generasi milenial itu sendiri agar bijak dalam menyikapi hal-hal demikian sehingga bisa terhindar dari debat kusir virtual, sebagaimana disampaikan seorang informan: “sehingga menurut saya yang paling penting dalam mengatasi agar hal itu tidak terjadi adalah ilmu. dalam negara ini, yang menganut paham demokrasi ini, kita memang diperbolehkan berfikir kritis, tetapi harus dalam batas wajar dan tanpa menjelekkan pihak tertentu. sebab dalam debat kusir virtual seperti ini biasanya masyarakat dunia maya tidak menggunakan ilmu, melainkan hanya nafsu belaka yang menurut mereka benar.” (wawancara dengan dengan ardiansyah melalui direct message instagram, 20 oktober 2017) berdasarkan hasil wawancara, enam dari 10 informan mengakui bahwa keterlibatannya dalam debat kusir virtual karena merasa terpancing akan kontenkonten berisikan ujaran kebencian dan berita tidak benar. karena itu, hal utama yang harus dilakukan generasi milenial saat ini adalah menanamkan nilai-nilai tentang kebajikan dalam kehidupan. hal itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti agama, keluarga, sekolah, etnik, dan sebagainya. namun, dalam konteks warga negara, salah satu sumber dari nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam pancasila. hal ini mungkin terdengar klise tapi jika benarbenar direalisasikan maka pancasila adalah jawaban penting untuk membentuk generasi muda yang tidak terpengaruh dengan ujaran kebencian dan hoax, di tengah derasnya penggunaan internet akhir-akhir ini. pancasila adalah dasar negara sekaligus pijakan moral bagi setiap individu yang merupakan bagian dari bangsa indonesia. karenanya, pancasila bisa menjadi pijakan dalam mengatur sikap dan tingkah laku setiap individu, termasuk dalam beraktivitas di sosial media. dengan posisinya yang seperti itu, maka pancasila seharusnya dijadikan sebagai prinsip bagi generasi milenial agar tidak mudah terpancing oleh konten-konten berbau ujaran kebencian dan hoax yang banyak tersebar di media sosial. hal di atas sejalan dengan pesan dua generasi milenial yang menjadi inspirasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh psi (partai solidaritas indonesia) dengan tema “apa kata millenial tentang pancasila”, pada bulan juni 2017, yakni afi nihaya faradisa dan gloria natapradja hamel (detiknews, 2017c). afi nihaya faradisa adalah gadis remaja yang dikenal karena tulisan-tulisannya di facebook dan instagram, termasuk tentang pancasila, yang memberikan inspirasi bagi masyarakat (detiknews, 2017c). dalam tulisan-tulisannya itu, antara lain, ia mengajak masyarakat untuk menjaga pancasila yang sedang kritis dengan menerapkannya dalam kehidupan seharihari dan jangan sampai menunggu indonesia rusak dan kemudian menyesal (detiknews, 2017c). selain itu, dia pun meminta orang untuk terlebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri, tidak menghabiskan waktu secara sia-sia dengan mengomentari urusan orang lain (detiknews, 2017c), sebagaimana yang terjadi dalam berbagai debat kusir virtual. hal yang kurang lebih sama dikemukakan pula oleh gloria natapradja hamel, seorang purna paskibraka (pasukan pengibar bendera pusaka) indonesia tahun 2016, yang sangat menjunjung tinggi pancasila (detiknews, 2017c). ia berpesan agar siapapun di negeri ini menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila (detiknews, 105 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual 2017c). menurutnya jika satu orang bisa mempengaruhi 1000 orang maka itu akan sangat luar biasa (detiknews, 2017c). setiap sila dari pancasila dapat diterapkan oleh generasi milenial dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk saat beraktivitas di media sosial. sebagai contoh, sila pertama, ketuhanan yang maha esa, dapat diterapkan dengan tidak mempersoalkan keyakinan keagamaan seseorang atau sekelompok orang di media sosial. sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diwujudkan dalam media sosial melalui penghargaan terhadap siapapun tanpa melihat latar-belakang sosialnya, seperti agama, etnik, kelas sosial. ungkapan-ungkapan, status di facebook misalnya, tentang cinta tanah air di media sosial adalah salah satu penerapan dari sila ketiga, persatuan indonesia. penggunaan berbagai hak politik (ekspresi politik, penyaluran aspirasi, dan sebagainya) secara damai di media sosial adalah salah satu perwujudan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dapat diwujudkan dalam media sosial, salah satunya, adalah dengan menggalang dana sosial untuk mereka yang membutuhkan, seperti korban bencana alam. nilai-nilai dalam setiap butiran pancasila tersebut sejatinya sudah sangat lengkap untuk menjadi dasar bagi generasi milenial dalam bersikap di tengah terpaan konten-konten pemecah belah persatuan di media sosial. misalnya ketika pemilihan gubernur dki jakarta 2017 lalu, jika generasi milenial dapat bersikap layaknya nilai-nilai dalam setiap sila pancasila, maka debat kusir virtual akan terhindari. tidak ada pihakpihak yang saling menyerang karena percaya arti toleransi dan mencintai tanah air. tidak lagi berfikiran bahwa antar individu merupakan kelompok kubu yang saling berlawanan tetapi merupakan satu kesatuan, yakni indonesia. hasil wawancara memperlihatkan bawah sekitar 20% dari total informan yang telah diwawancarai mengaku terlibat dalam debat kusir di media sosial karena iseng. faktor penyebab seperti ini seharusnya bisa dialihkan menjadi melakukan sesuatu yang produktif, seperti mem-posting atau memproduksi konten-konten yang positif, seperti dituturkan azzukhruf (wawancara melalui direct message instagram, 20 oktober 2017): “cara mengatasi hal ini adalah dengan mengabaikan hal-hal yang menurut kita percuma dan buang-buang waktu saja, karena tidak akan ada manfaatnya berdebat dengan orang yang keras kepala. jika kita berilmu maka kita akan ngejauhin perdebatan seperti itu, dan lebih baik lagi kita melakukan kegiatan produktif lainnya yang lebih bermanfaat dibandingkan hal itu.” konten positif ini nantinya digunakan utnuk melawan derasnya konten negatif yang tersebar dengan mudah di media sosial. hal ini sejalan dengan target kominfo bahwa pada tahun 2019 konten positif diharapkan bisa mendominasi internet. dalam dua tahun terakhir, menurut menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), terdapat sekitar 800 ribu portal internet negatif dan telah diblokir yang masuk ke dalam daftar trust positif kominfo, sedangkan hanya sekitar 250 ribu situs yang masuk kedalam kategori bermuatan positif (kompas.com, 2017b). karenanya, generasi milenial seharusnya bisa menghindari “keisengan” dan memutuskan untuk terlibat dalam perdebatan tanpa akhir yang jelas itu dengan membuat konten-konten positif, yakni konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat, dan menyebarkannya di media sosial. selain membantu pemerintah melawan konten negatif yang ada, hal ini juga akan membantu generasi milenial untuk terhindar dalam debat kusir virtual. dengan banyaknya generasi milenial yang sibuk untuk berkegiatan positif dan menampilkannya di media sosial, seperti konten berlandaskan nilai-nilai pancasila, pendidikan, motivasi dan hal positif lainnya, 106 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 oleh karena itu, absurditas debat kusir virtual oleh generasi milenial ini harus diatasi baik secara eksternal maupun internal. secara eksternal, hal itu dapat dilakukan oleh pemerintahan bekerjasama dengan elemen-elemen masyarakat dengan mencegah konten berbau ujaran kebencian dan hoax bisa tersebar dengan mudah di media sosial melalui penerapan secara tegas berbagai peraturan yang berkaitan dengan persoalan tersebut serta mengadakan pendidikan literasi media sosial. generasi milenial itu sendiri juga harus turut andil dalam mencegah terjadinya debat kusir virtual ini, yaitu dengan cara menjadikan pancasila sebagai prinsip dalam bertindak serta melakukan hal produktif dengan ikut menyebar konten-konten positif untuk melawan derasnya konten negatif yang tersebar di media sosial. ucapan terima kasih tulisan ini adalah versi revisi dari esai yang diikutsertakan dalam olimpiade ilmiah mahasiswa (oim), universitas indonesia, 2017. penulis mengucapkan terimakasih kepada andi rahman alamsyah yang telah berkontribusi pada penulisan artikel ini. namun demikian, segala hal yang berkaitan dengan artikel ini adalah tanggung-jawab penulis. maka masyarakat terutama generasi muda lainnya, menjadi meyakini bahwa realita di dunia yang ditempati ini berisikan generasi muda yang produktif dan berkegiatan positif, bukan sibuk berkomentar atau berpendapat tanpa landasan yang jelas atau disebut juga debat kusir virtual. hal ini sejalan dengan teori kultivasi yang menjelaskan bahwa bagaimana media menyajikan suatu hal akan sangat berdampak terhadap apa yang dipikirkan orang-orang di dunia nyata. artinya, jika yang disajikan positif, maka buahnya adalah hal yang positif pula, begitupun sebaliknya. simpulan berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa debat kusir virtual merupakan suatu gejala yang terjadi pada generasi milenial sebagai kelompok generasi yang tidak bisa terlepas dari penggunaan internet dan media sosial pada khususnya. debat kusir virtual sebagai suatu bentuk perdebatan yang berlangsung sengit, tanpa peduli dengan substansi dan tanpa acuan data yang valid ini hanya akan menurunkan kualitas generasi muda indonesia saat ini. karena debat, yang sejatinya merupakan hal positif dalam rangka mencari kebenaran, tetapi justru menjadi aktivitas yang berlandaskan, berlangsung serta berujung pada ketidakjelasan dan pada akhirnya hanya akan menjadi perbuatan sia-sia. 107 noveliyati sabani, generasi milenial dan absurditas debat kusir virtual daftar pustaka badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kemdikbud. (tanpa tahun). kamus besar bahasa indonesia versi online, https://kbbi.web.id/debat, diakses pada 20 oktober 2017. detikinet. (2017). pidato anies singgung pribumi, netizen sontak bereaksi, https://inet.detik.com/ cyberlife/d-3686895/pidato -anies singgung-pribumi-netizen-sontakbereaksi, diakses pada 20 oktober 2017. detiknews. (2017a). peluncuran vivo v7+ disiarkan langsung di 9 stasiun tv nasional, https://news.detik.com/advnhl-detikcom/d-3655356/peluncuranv ivo -v 7 d i s i a rk a n l a n g s u n g d i 9 stasiun-tv-nasional, diakses pada 25 november 2017. detiknews. (2017b). saracen penyebar konten sara yang dapat memecah belah bangsa, https://news.detik.com/ berita/d-3616459/saracen-penyebarkonten-sara-yang-dapat-memecahbelah-bangsa, diakses pada 21 oktober 2017. detiknews. (2017c). pesan afi dan gloria ke generasi millenial untuk jaga pancasila, https://news.detik.com/ berita/d-3518738/pesan-afi-dan-gloriake ge n e ra s i m i l e n i a l u n t u kj a g a pancasila, diakses pada 21 oktober 2017. gardner, james e. (1996). memahami gejolak masa remaja. (alih bahasa oleh m.s. hadisubrata). jakarta: mitra utama. jordana, theresia amelia, dan suwarto, dyna herlina. (2017). “pemetaan program literasi digital di universitas negeri yogyakarta”, informasi: kajian ilmu komunikasi, volume 47, nomor 2, desember 2017, hal. 167-180. kompas.com. (2017a). asma dewi sebar ujian kebencian terkait sara saat pilkada dki jakarta, http://nasional.kompas. com/read/2017/09/14/20411401/asmadewi-sebar-ujaran-kebencian-terkaitsara-saat-pilkada-dki-jakarta, diakses pada 21 oktober 2017. kompas.com. (2017b). kominfo targetkan 2019 konten positif dominasi internet indonesia, http://tekno.kompas.com/ read/2017/08/28/13294697/kominfot a r g e t k a n 2 0 1 9 k o n t e n p o s i t i f dominasi-internet-indonesia, diakses pada 21 oktober 2017. komunikasipraktis.com. (tanpa tahun). pengertian literasi media: latar belakang dan ruang lingkup, http :// www.komunikasipraktis.com/2017/01/ pengertian-literasi-media-latar.html, diakses pada 22 oktober 2017. kurnia, novi, dan astuti, santi indra. “peta gerakan literasi digital di indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra”, informasi: kajian ilmu komunikasi, volume 47, nomor 2, desember 2017, hal. 149-166. morissan. (2016). “tingkat partisipasi politik dan sosial generasi muda pengguna media sosial”, jurnal visi komunikasi, vol. 15, no. 1, hal. 96-113. oswin, yustinus. (2017). generasi millenial: pancasila, semangat toleransi dan kebhinekaan, https://geotimes.co.id/ opini/generasi-millennial-pancasilas e m a n g a tto l e ra s i ke b h i n e k a a n / , diakses pada 20 oktober 2017. pew research center. (2010). millennials: a portrait of generation next. confident. connected. open to change, h tt p : / / w w w. p e w s o c i a l t re n d s. o rg / files/2010/10/millennials-confidentc o n n e c t e d o p e n t o c h a n g e . p d f , diakses pada 25 november 2017. rappler.com. (2016). pengguna internet di indonesia capai 132,7, https://www. rappler.com/indonesia/berita/150197pengguna-internet-indonesia-132-juta, diakses pada 21 oktober 2017. republika.co.id. (2016) mengenal generasi millenial, http://www.republika. 108 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ o i s 6 4 6 1 3 m e n g e n a l g e n e r a s i millennial, diakses pada 20 oktober 2017. rumahmillennials.com. (tanpa tahun). siapa itu generasi millennial?, https:// r u m a h m i l l e n n i a l s. co m / s i a p a i t u generasi-millenials/, diakses pada 25 november 2017. saefudin, h.a., dan venus, antar. (2007). “cultivation theory”, mediator, vol. 8, no. 1, juni 2007, hal. 83-90. siregar, a. (2006). etika komunikasi. yogyakarta: penerbit pustaka. suduthukum.com. (tanpa tahun). tinjauan tentang ujaran kebencian (hate speech), http://www.suduthukum. com/2016/11/tinjauan-tentang-ujarankebencian-hate, diakses pada 21 oktober 2017. sulistyo, eko. (2017). negara hadir melawan hate speech, https://nasional. s i n d o n e w s. co m / re a d / 1 23 6 3 2 9 / 1 8 / n e g a r a h a d i r m e l a w a n h a t e speech-1504479895, diakses pada 21 oktober 2017. viva.co.id. (2017). ujaran kebencian, konten negatif terbanyak masuk ke kominfo, h t t p : / / w w w. v i v a . c o . i d / d i g i t a l / digilife/923759-ujaran-kebenciankonten-negatif-terbanyak-masuk-kekominfo, diakses pada 21 oktober 2017. 1 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 52, no. 1 (2022), pp. 1-22 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v52i1.42399. 1-22 the adaptive science communication model in the middle of vuca era in indonesia: study of startup kok bisa syora alya eka putri universitas indonesia, indonesia email: syora.alya91@ui.ac.id ricardi s. adnan universitas indonesia, indonesia email: ricardi.s@ui.ac.id abstract this article analyzes the adaptive science communication model in the vuca era. previously, the model of science communication developed by scientific institutions and journalists in indonesia tended to be challenging to understand by the public. finally, in the development of technology, the model of science communication developed marked by the emergence of various creators who utilize social media. nevertheless, due to dynamic conditions, the development of science communication models has not been fully adaptive. in previous studies, these conditions due to dynamic challenges due to the lack of public confidence in science and community participation to curate science tend to be slow in the rapid dissemination of information. this study uses a qualitative approach with case studies of digital data analysis. this study shows that the science communication model can develop more adaptively during disruptive conditions with innovations in social media from the form of presentation and inviting cooperation with other parties, as well as to conduct transformative 2 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 strategies by building organizational resilience, developing valid information, restructuring, and conducting experiments following organizational capabilities. keywords: science communication models, innovation, transformation, social media, vuca introduction in an uncertain and complex dynamic challenge, innovations and transformations are growing in various fields, one of which is the science communication model. in indonesia, the science communication model is still managed by scientific institutions and journalists. nevertheless, science communication conducted by scientific institutions or other media in science tends to be difficult for non-specialists to understand. this difficulty makes the community have not participated and have an awareness of information related to science. in addition, the problem of science communication is also hampered because the science institute has a bureaucratic pattern inherited since the dutch colonial era. continuing until after indonesia’s independence, science did not develop rapidly because of the systemic silencing of institutions. non-specialist societies only passively receive information related to science from channels provided by the government. in the development of reform-era technology, people can choose the information available. information is available through many options on mass media, such as magazines, radio, television, and books. with technological innovations, especially information technology, people began to adapt information as a source of knowledge and into a lifestyle (dalyono, 2014). therefore, science institutions began to utilize mass media to disseminate research results to be accessible to the public. previously, science communication was only done through scientific journals, but the information in scientific journals contained languages that tend to be challenging to understand by nonspecialists (indonesian institute of sciences, 2015). in 2015, the science communication model also began to be developed and the rapid use of social media. seeing the high number of internet users in indonesia, there is the potential to develop science communication through social media. at this time, content creators began to appear that channeled educational information interesting to the public through youtube and instagram, such as kok bisa, sains bro, hujan tanda tanya, and wow fakta. 3 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) the most commonly used medium, including by kok bisa, is motion graphics because interesting depictions of information can attract the public to science. another reason, mediums such as scientific journals tend to be bombarded and consumed by non-specialists. visualization is also done with short videos to share tips and information related to science. this medium is quite widespread for the public because it is shorter in duration (editor kompas.com, 2020). one of the most famous creators is kok bisa, which creates educational content with the most followers of 2.5 million followers on youtube. in addition to youtube videos, kok bisa also has an initiation of a science discussion called antero. then, during the pandemic, kok bisa built the initiation of increasing educational content through videos on youtube through the educational academy in collaboration with the ministry of education and culture, youtube learning, and lipi (kasih, 2020; antara editor, 2020). even so, the science communication model developed has not been adaptive because it has dynamic challenges. the challenge is the lack of policy on science communication in indonesia because science communication is held in the education system. according to law no. 20 of 2003 on the national education system, education is known in three systems: formal education (elementary, secondary, and higher levels), non-formal education, and informal education (in families and environments). furthermore, other challenges occur due to uncontrolled information spread without accompanied by education. the cause is that generating new science by the public tends to be slow, so it requires relevant stakeholders to control the accuracy of the information for an extended period (chapman et al., 2019). the dissemination of information in social media can make public trust in science low (retzbach and maier, 2017). in addition, the challenge faced is that the science communication model is still sporadic and not yet following the needs of the community. according to the director of communication of the indonesian academy of young scientists, it is argued that science communication is still sporadic and has not been systematically conducted on macro policy because it is based solely on the initiative of actors who conduct science communication. in addition, public participation in information related to science is still relatively low because stakeholders have not adapted it to the community’s needs, and there are societal and institutional boundaries (martin, 2017; jia and liu, 2014). then came the question in the study: how to develop an adaptive science communication model during dynamic challenges? 4 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 adaptive science communication models can be developed leveraging innovations on social media platforms and dynamic challenge transformation. innovations made in the platform can take advantage of two approaches: visual literacy and narrative explanation (storytelling). these approaches are relatively effectively used as a medium of information related to science (padian, 2018; fox, nakhata, and deitz, 2019; finkler and leon, 2019). nevertheless, in the development of innovation, it takes intervention through technology and encouragement of organizational creativity to directly follow the objectives in cultural society. in addition to innovation, transformation can also be done with various strategies such as building resilience in innovating, developing credible information, restructuring networks, and conducting experiments to reduce ambiguity. the strategy is also encouraged by the development of initiation by actors based on knowledge and capabilities. this study aims to analyze how adaptive science communication models in indonesia utilize social media platforms driven by one of the new media organizations. literature review science communication model media startup organizations can develop science communication innovations by involving several activities in the form of awareness, enjoyment, interest, opinions, and understanding of science (burns, o’connor, and stocklmayer, 2003). this activity is vital because it makes science more attractive for modern society. media used in science communication is diverse in communication in mass media, government communication to the public, and communication conducted by the science community. according to burns, o’connor, and stocklmayer (2003), the science communication model used by specialists (parties with knowledge) is transferred to others as a nonspecialist society. science communication can be done in several ways: [1] structured, through seminars, science education in schools, school textbooks, presentations/dissemination of research results, and distance education materials, and [2] informally, through television/radio programs, museums, cds, internet forums, science clubs/communities, magazines, popular science books, festivals, and open day research organizations, theater performances. this medium is used as part of the contextual communication of modern science to share public knowledge. science communication media is growing 5 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) into a medium that is one-way and packaged in one-way dissemination and invites public participation. the forms of science and media communication used are tailored to the shape of the audience and its science communicators. in conducting science communication, participation and dialogue are the priority but the use of jargon that is only spread among certain circles needs to be avoided in science communication. innovation and transformation in vuca era bennett and lemoine (2014) mentioned that in the vuca era, there had been a disruptive situation in the world of globalization filled with volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. this condition becomes a difficult challenge to be faced by leaders in running their organization or company. the condition causes innovation and a transformation process. disruptive changes, especially during the digital industrial era, result in restructurings that make the infrastructure and industry actors involved in the more complex so that in the process, adaptive capabilities of social actors and institutions are needed to facilitate transformative change (kenney, rouvinen, and zysman, 2015; barnes, 2017). in the field of communication, science undergoes a transformation process catalyzed by changing information and communication technology systems and social agents. social agents’ social transformation can occur due to accelerated social platforms, which are then maximized usage by actors both micro-scale to macro (letaifa, edvardsson, and tronvoll, 2016). science is a driver of community activity and social reality. the massification of science in community activities makes social processes that occur increase complexity, organize social order, and give birth to norms (popova, moiseenko, and beavitt, 2017). nevertheless, the transformation will lead to anomie that leads to adaptation in the form of innovation. innovation, according to merton, is one form of adaptation to anomie to achieve the goals of society in a way that other institutions have not legitimized. however, eventually, innovation will become conformity when other groups have made the same innovation because innovation also has a positive response if the innovation product can be helpful to or have a positive impact in daily life and the condition has also been institutionalized (heckert and heckert, 2004). 6 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 methods this study uses a qualitative approach with case studies. the case study analyzes science communication innovations conducted at one of the organizations engaged in science communication in indonesia, kok bisa. kok bisa has the most significant following in indonesia at 2.65 million people on youtube channels as of may 2021. the data gathered comes from documents related to the phenomenon of science communication conducted by media startups available on social media from 2015 to may 2021. the data sources used are transcripts of interviews with research subjects both internally kok bisa organization, external parties who have worked with kok bisa, and individuals as audiences and online news articles/portals about the field of science communication in indonesia the period 2010-may 2021. the process to gathered the data until analysis are (1) identifying research problems with a focus on the science communication model conducted by kok bisa and in indonesia (2) began to identify in detail in the case of science communication in indonesia, (3) conduct data collection through interviews and secondary data collection, (4) interpret the findings, analyze phenomena in studies and make conclusions. the validation strategy used is to triangulate the source by testing its credibility through several different source documents such as interview transcripts from all respondents, news articles, and scientific journal. results and discussion communication of science in indonesia can be a bridge to build a scientific culture for both policymakers and the public. nevertheless, during this time, the development of science communication reaped various challenges since the dutch colonial era, which finally made non-specialist society challenging to understand information related to science. the scientific findings are only done in the same direction by researchers to the public. non-specialist societies only passively receive information related to science from the channels provided. sometimes, research and publications conducted by research institutes spread among certain circles only. it does not reach the public (basuki, 2020). in the development of reform era technology, people began to be able to choose the information available. information is available through many options on mass media, such as magazines, radio, television, and books. therefore, science institutions began to utilize mass media to disseminate research results to be accessible to the public. in the 2015s, content creators 7 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) who took advantage of the growth of social media began to conduct science communication. there began to appear several content creators who produced educational content developed into media startups, such as kok bisa and hujan tanda tanya through pahamify. in other words, science communication in the era of social media managed by scientists or mass media and the initiation of content creators who create casual and exciting educational content. content choices for communicating science in the age of social media are also diverse. in addition to books and scientific journals, science communication is also done by visualizing various mediums according to the platform. the platforms include youtube, instagram, twitter, facebook, and tik tok. one of the most used platforms is youtube. according to google indonesia’s head of consumer, in 2018, there are 1,700 youtube channels with 100,000 followers, although there is still some educational creator content that has not focused on the education category (jemadu, 2018; rinanda, 2018). among various creators, until 2018, kok bisa became one of the creators of educational content characterized by animated videos with the highest number of followers. other educational youtube channels such as hujan tanda tanya, sains bro, kamu harus tahu, ayo mikir, and nous id have tens to hundreds of thousands of followers on youtube kok bisa have one million followers on the youtube channel. compared to other content creators, educational content creators are not included in the 10 youtubers with the most followers because the majority is dominated by entertainment content creators such as atta halilintar, ria ricis, and raditya dika (saintif, 2018). seeing a reasonably small amount of educational content, youtube itself has its policy of creating playlists called learning playlists to increase video traffic created by educational content creators and have funding to support educational content (fauzia, 2018; wisesa, 2019). in 2019, there is a prospect for the continuity of startups engaged in education because it is in line with government policies to improve the quality of human resources (jatmiko, 2019). this year, there began to be a trend in educational content in short video mediums. the creator of content that still stands out and consistently shares science content is kok bisa. the content created by kok bisa can reach all circles because the information provided is general (sadiyah and warsito, 2019). in 2019, kok bisa can also be a bridge between science communicators from the side of journalists and scientists. kok bisa carried out this innovation to bridge tempo (from the journalist side) and lipi (from the scientist’s side) in creating science content. in 8 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 this case, tempo has a role in socializing information, and lipi has the resources to provide research-based information. this bridge can socialize science content simply to the general public. this form of collaboration between the two parties is seen in the development of communication innovation in kok bisa. finally, the innovations made by kok bisa can bridge the interests of actors who play a role in the ecosystem of science communication, namely between journalists and scientists, although only limited to collaboration. entering the pandemic in 2020, awareness of science communication from the mass media and scientists is growing. this information related to covid-19 tends to be challenging to understand by non-specialists. eventually, the community does not get well educated before the corona pandemic. similarly, with social media, information related to science cannot be easily found by the public because the sources of scientific articles are the opposite. there was a significant change in this pandemic during this problem due to the increasing demand for educational content. this challenge happened because of the need for content for learning from home. according to the managing director of google indonesia, there is an 80% increase in educational content, including content about science, humanities, and business (tesalonica, 2020). despite the high demand, according to the ministry of education and culture, the amount of educational content on the youtube channel is still limited compared to music and entertainment content. to respond to the problem, youtube, the ministry of education and culture, and the institute of sciences collaborated with media startup kok bisa to reproduce educational content on youtube channels through the edukreator academy program. in this case, until 2020, kok bisa is one of the organizations that have a role in popularizing science communication in indonesia through various innovations developed. in the innovations that kok bisa has done in science communication, kok bisa can use the model of science communication with motion graphic and storytelling presentations starting from 2015 in youtube channels starting in 2015 and developing other information channels from instagram. some of the innovations made by kok bisa bring a message to communicate science by way of storytelling and animation in each video. this way of conveying a storytelling style and animation presentation is quite effective to be understood by the community, especially students and students. this communication strategy aligns with the community’s goal of obtaining digital learning materials with easier delivery. the language used by kok bisa is tucked into humor 9 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) and entertaining through analogy and inserting jokes that are familiar to the public. in addition, the topic brought by kok bisa is an incident experienced by everyday people. new to the discussion of the video, kok bisa slipped the theory related to the incident. in addition, the innovation of science communication made by kok bisa was supported by the use of social media platforms, namely youtube, and by the existence of a network of actors to build a science communication ecosystem in indonesia. in addition, kok bisa also has a network of external actors who have considerable resources and influence in society, such as google and government agencies such as the ministry of education and culture. kok bisa was also constantly pivoting, especially at the starting point of success after the viral video about the recession in 2015 and entering the year 2020. kok bisa made the most prominent innovation in 2020 because it was directly involved in bridging the interests of journalists (tempo) and other agencies, such as lipi, the ministry of education and culture, and youtube learning initiation of the educational academy. in other words, the innovations made by kok bisa are enough to change the social structure in developing science communication, namely to make educational information can be understood easily by the public and also using digital platforms, such as youtube. kok bisa offers alternative content that is educational for the community but also entertaining. the innovation only comes from the initiation of actors to invite others to collaborate and involve the community as an audience to participate in developing innovations. various innovations by kok bisa have changed the structure in science communication, which journalists and scientists have held. the variety of innovations has made kok bisa a hub to make science popular among the public. the methods used by kok bisa are in line with the concept of merton, namely that it has not gained legitimacy because the science communication ecosystem has not been formed. however, in the end, the innovations made by kok bisa can be in line with the cultural goal of making science more accessible and understandable because of its attractive presentation. however, it is not easy for kok bisa to develop innovations because it faces challenges that initially form motion graphic video is not familiar to the public and the absence of an integrated science communication ecosystem in the form of policies. because each party initiates sporadically and lacks educational content in digital platforms, especially youtube, people tend to consume entertainment and music content. 10 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 even so, kok bisa continues to run innovations since 2015 to gain legitimacy to develop science communication in indonesia. the innovation such as having discussions with agencies, creating online classes, and interacting with audiences as a form of an invitation to the audience is also to be involved in developing science communication. the form of legitimacy can be seen when kok bisa gets awards at international events, gets a gold play button from youtube, can collaborate with central agencies, and has many followers on his youtube channel. it shows that the innovation has developed into conformity, thanks to the legitimacy and some groups that follow the innovation kok bisa seen in the academy of educators and science video challenge. in this case, the innovation of kok bisa is in line with merton’s concept that the innovations made by kok bisa have changed the structure when it can collaborate with various parties and use non-conventional means for other parties, with the presentation of animation and presentation with language understood by the community in everyday life. however, kok bisa’s innovations have also faced some challenges due to disruptive and dynamic changes. dynamic and disruptive changes are unintended consequences that require anticipation measures from the organization. because the sustainability of the development of science communication depends on the organization’s capabilities, the innovations that kok bisa has done can be developed in line with uncertain and complex conditions until finally compiled with transformative strategies. the volatile, uncertain, complex, and ambiguous conditions faced by kok bisa can hinder scientific communication innovations. in the volatility of kok bisa, such as rapid changes during the covid-19 pandemic, the lack of educational content was used for home learning. from we are social data (2020), about 88% of people use youtube, which is still predominantly used for entertainment and music. however, there was a rapid change when learning during the pandemic was held from home, resulting from which people began to adopt learning content from youtube. unfortunately, educational content in youtube media has not been so much because science communication on social media has not been done systematically. finally, it causes a small amount of interactive educational content to be available compared to music content, especially on youtube. it was mentioned by the ministry of education and culture, which is aware of the amount of learning content in the digital space during the pandemic. as a result, learning content still refers to learning books in schools and has not been transferred using other platforms, such as videos or podcasts. 11 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) in addition, the volatility occurs due to algorithm changes on the platform. algorithms become one of the policies of youtube as the main navigation for the audience to find video material and other information relevant to its interests. if the resulting content is unpopular and liked by the audience, then the platform will not provide similar content recommendations to the audience. it is an obstacle because this algorithm does not optimize academic goals. this algorithm problem was also an obstacle experienced by media startup kok bisa because the audience got the content through the youtube platform’s recommendations. the science content produced by kok bisa is not popular enough compared to other content such as entertainment. this vulnerable condition is seen when the public hangs information produced by the media, but the media is also vulnerable to following the changes in society. in the uncertainty faced by kok bisa, information overload is caused by momentum, information overload, and no expert as an information gatekeeper. certain momentum, such as the coronavirus pandemic, causes the situation to become a crossroads. during the pandemic, there were widespread infodemic events and information that was distorted and claims made not based on scientific facts. the amount of hoax content at the beginning of the pandemic until may 2020 was found by the ministry of communication and information as many as 1,401 content, making it difficult for the public to get official information. in addition, the claims were made on a misleading scientific basis, for example, when circulating viral information claims from hadi pranoto about herbal medicine and the formation of covid-19 antibodies discussed in the youtube channel of one of the musicians (sumartiningtyas, 2020). changing government policy is the change of face-to-face learning system to online due to emergencies during the covid-19 pandemic (public relations secretariat of the state, 2020). the change is quite challenging due to the limited amount of educational content in digital media. according to the ministry of education and culture, the amount of educational content on the youtube channel is still limited compared to music and entertainment content (antaranews editor, 2020). however, this information disclosure makes anyone who comes from a different circle beside the mass media also present his thoughts. then, the information circulating becomes overloaded. as a result, access to essential information needed amid momentum is also challenging to find. in addition, the current information overload is ineffective because the existence of social media platforms such as youtube makes it easy for users to make the 12 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 information as accessible as it is without control accuracy. it is coupled with the limited number of experts who play a role in curating information. the number of science communicators in indonesia is also still limited, the impact of educational content is also limited. the number of experts (scientists) as gatekeepers is also limited, so credible information only reaches a specific circle. in addition, there are conditions of complexity there are some challenges faced by kok bisa, such as the differences of interests between actors involved in the field of science communication and movements that are sporadic, the bureaucracy that is too long, and rigid conventional systems that cause science communication to take place to tend to be complex. for example, during the pandemic, complexity is seen when dealing with various kinds of hoaxes and disinformation because the way of communication from the government and scientists has not changed using language that is poorly understood by the public because it has not seen the importance of science communication in the media compared to using international publications. in addition to complexity, innovations are initiated; one of them is genose that is sentimental between the government and scientists due to differences in interests (dzulfikar, 2020; souisa, 2021). furthermore, the condition of ambiguity occurs due to differences in perception between information producers and audiences due to the belief of different societies, the impact of simplification of language, and the difficulty of translating jargon language into the language used by everyday people. in this challenge, ambiguity occurs because of the limitations of knowledge and tradition of communication of science owned by the producers of information about people’s beliefs. for example, the amount of scientific jargon used in each field of science can not be understood by people who are not familiar with and within the scope of the jargon. kok bisa’s internal team conveyed it in making video content in cooperation with one of the agencies. there is one scientific jargon, sovereign wealth fund, which is commonly known in economics. the agency has a view to being able to explain sovereign wealth funds from this form of jargon only, but this language is considered less common by kok bisa to be understood by non-specialists. finally, the language is still delivered in the form of jargon but adapted to the analogy to still be understood by non-specialists. the condition of ambiguity is seen when using this jargon. it can be interpreted differently due to the limitations of audience knowledge. these conditions make the sustainability of innovations carried out can be hampered. however, instead of being hampered, the condition can be used 13 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) to develop scientific communication innovations. each dynamic and disruptive condition has its transformative strategy. these transformative strategies include building resilience, developing valid information, restructuring, and conducting various experiments. the condition of vulnerability due to rapid changes in the pandemic faced by the organization can be overcome by building organizational resilience. conditions of uncertainty caused by excessive and uncontrolled information can be addressed by finding valid information based on credible sources. the complexity of the many networks of actors involved and having differences in interests, bureaucracy, and organizational systems can be overcome by restructuring by becoming a bridge between parties, flexible bureaucracy, and providing space for organizations to develop innovations. the condition of ambiguity due to cultural differences with society, the difficulty of translating scientific jargon can be overcome by conducting experiments. in this case, each case has a settlement with the relevant strategy. in volatility, a rapid change due to the covid-19 pandemic can be overcome by a corporate ecosystem. there is a change in the way people learn that can be overcome by developing innovative things. the existence of capabilities can overcome algorithm changes as digital natives. in the condition of uncertainty, there are problems such as the momentum that can be overcome by [1] finding valid sources, [2] the existence of information overload that can be overcome by curating, and [3] the absence of experts as gatekeepers. it can be overcome by the existence of editorial policies as the organization’s capability to become an information gatekeeper and include references so that the audience can do fast checking. in conditions of complexity, some challenges are differences of interest overcome by the joint initiation in the hub built by the organization, and the existence of a long bureaucracy. it can be overcome by restructuring the bureaucracy of media startup organizations more flexibly, and the existence of a rigid conventional system in communicating science can be overcome by creating organizational values to keep the content simple. lastly, in ambiguity, there is a challenge that differences in perception with society can be overcome by presenting analogies that are easy to understand by society, the difficulty of translating jargon language into colloquial language by the perpetrators of previous science communication. it can be overcome by choosing words that are easy to understand by the community, using humor, and popular culture references, as well as the problem of simplification of language circulating in digital media. the chassis presents contrast narration as a step to provide brief and detailed information. 14 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 the strategies that the organization has developed can be used as an opportunity to develop transformative innovations. innovations made by organizations can help with challenges during the digital learning age because teachers, teachers, and lecturers, are challenged to produce exciting learning materials in digital media due to the hampered transfer of knowledge (hendayana, 2020). in this case, it appears that vuca can be the basis for media startup kok bisa to transform science communication. in addition to complex conditions, other strategies that support organizations are to have the capability and knowledge to create initiations, use social media platforms, and build networks with actors who move to conduct science communication. the capabilities possessed by kok bisa in shaping the company’s ecosystem so that it can adapt to rapid changes and develop innovative things by utilizing momentum in 2020. next, there are capabilities and knowledge possessed by kok bisa in providing credible sources and can reach out to several agencies to create content or initiate. the data sources used by kok bisa in its content are taken from credible sources over the internet, such as scientific journal articles, leading science sites (the conversation, vox, science wired), and reliable news sources. the sources used for video content are always listed in the video description field. the source is listed in the form of a link so that the audience can quickly check and find out more about the content discussed by kok bisa. however, to do fast checking requires participation from the community because the community does fast checking by having literacy and critical thinking. then, this platform can be a bridge between parties engaged in science communication and other agencies, such as bringing together journalists and scientists’ interests and policyholders (government). it was shown when kok bisa organized the edukreator academy. several agencies supported this initiation, such as youtube learning, the ministry of education and culture, the indonesian institute of sciences, and other content creators. according to founder kok bisa, the initiative to encourage educational creators is inspired by what educational creator content has done until it forms into a community abroad. the existence of these communities can be a bridge to encourage other creators to produce and disseminate educational content. it can be a solution to connect scientists with society, rather than blaming both parties. in the academy of educators, seen by the government, lipi and kemendikbud collaborated with the private sector, youtube learning which the initiation made by kok bisa bridged. according to mila kencana, head of legal, cooperation, and public 15 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) relations bureau, lipi said cooperation in packaging more popular scientific research to understand science literacy. similarly, the expression from hasan chabibie, plt. pusdatin kemendikbud expressed support to the edukreator academy to support creators to produce high-quality educational content. one of the initiations conducted by kok bisa can bring together the interests of other parties in developing high-quality educational content on youtube. in addition to the initiation of the educational academy, kok bisa also collaborates with other parties of different backgrounds and sectors of the field through jointly run innovations, either in the form of video content or online classes. kok bisa creates classes/training online with ngos, one of which is the indika foundation. kok bisa with indika foundation created an infographic class for the general public about covid 19. in addition to the indika foundation, kok bisa also collaborates with refo indonesia and the ministry of education and culture, conducting online training for teachers in schools to create learning content that appeals to their students. the themes raised include starting educational channels on youtube and creating science content that is easy to understand quickly and interestingly. kok bisa also provides training for teachers to create science transfer media that can be interesting in digital platforms. the method used by kok bisa is different from the teaching methods commonly used in conventional education systems. nevertheless, because of the need to create digital learning media, finally, the way used by kok bisa can also be adopted by teachers in schools. in this case, the way of transferring science owned by kok bisa has become one of the alternatives and changed the structure of conventional teaching methods. in other words, kok bisa has the opportunity to develop its innovations through cooperation with various agencies that have strategic interests to build a science communication ecosystem in indonesia. next, the capabilities possessed by kok bisa in experimenting with packaging content that contains science appeals to the audience because it slips humor, uses popular culture references, uses analogies, and discusses it with a helicopter view. in this case, it appears that kok bisa has dynamic organizational capabilities when developing innovations. however, there are still challenges in each strategy that needs to be a record for the organization. these challenges include volatility due to limited audience segmentation and not yet making the most of disseminating information on platforms other than youtube and instagram, uncertainty due to the accuracy process with the speed of dissemination of unbalanced information. the lack of experts who 16 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 can filter information according to their expertise. due to the sustainability of actors’ initiation in science communication and initiation is still sporadic and increased audience engagement to fast check or delve into a specific topic discussed by kok bisa as a measure of anticipation of reducing ambiguity. from the four challenges, it appears that the condition of uncertainty becomes a condition that is quite difficult to adjust to the strategy because there is still no proper strategy to balance between the speed of information dissemination and accuracy. on the other hand, kok bisa can use its capabilities to cooperate with various parties to form a science communication ecosystem. the existence of a science communication ecosystem can suppress the condition of uncertainty because each can curate information. in addition, the platform also utilizes its capabilities in interacting with the audience to be able to do fast checking and explore its curiosity to explore a topic and overcome uncertainty due to the lack of experts who become information gatekeepers. kok bisa also invites the audience to interact and discuss the comments field and community tab on youtube. the comment field on the video is used by the audience as a way to be able to convey what is thought, the related part, or can discuss with other audiences. the call to action to the audience is evident from the inclusion of sources on each kok bisa video. the data source is placed in the description field. the goal is for the audience to fast-check. it is conveyed by an audience of kok bisa that the presence of sources listed in the content can facilitate data validation done independently, whether the source is trustworthy or not. however, to distinguish between valid information or not comes from the audience who have obtained information academically, such as on-campus or who have the curiosity to be able to criticize the information obtained by it. at the same time, there are still quite many other audiences who do not have such capabilities. therefore, disruptive conditions and challenges can be used as a basis for transformation so that the science communication model can be adaptive because the condition has its strategy to deal with it. challenge conditions and strategies will make it easier for organizations to determine what kind of innovations they want to develop by leveraging their dynamic capabilities. in this case, media startup kok bisa can develop innovations that have been lived by improving the capabilities of dynamic organizations and adjusting disruptive challenges because disruptive conditions will continuously evolve, and each challenge has its transformative strategy. because every disruptive condition has 17 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) challenges caused by various factors and will continue to develop a variety of unintended consequences due to innovations developed. nevertheless, from the capabilities that media startups have done, kok bisa has enough capabilities in the face of ambiguity and complexity conditions, seen from innovative experiments, and can build networks that can be useful to build a science communication ecosystem. although, other actors have not yet established a collaborative initiation with kok bisa. on the other hand, kok bisa is quite challenging to face uncertainty conditions because curating and retrieving credible data sources is quite tricky amid the information overload and rapid dissemination of information in digital platforms. in addition, this uncertain condition also makes the kok bisa ecosystem experience vulnerabilities due to rapid changes due to the development of society and technological innovation by the platform. this form of innovation and transformation can be the foundation to form an adaptive science communication model. they were referring to what has been done by kok bisa, innovations made in social media platforms using the delivery of motion graphic animation and storytelling. however, at first, the content carried by kok bisa has not been considered popular because it packs science in a fun way in the form of animation. usually, science content is only found in other media. educational content was also not in demand by the public because, at that time, youtube functioned as a medium to find sources of entertainment. youtube channel owned by kok bisa belongs to the science communication section with an informal form because the media used is a youtube platform and has an online community. kok bisa continues to produce video content because it aims to make science popular in indonesia. it is in line with merton that the innovation brought by kok bisa has the purpose of educating the community, but the way it is used is less popular because the interest of the public tends to entertainment content and only get science information in school. nonetheless, it can achieve the goal of developing the ecosystem of science communication by becoming a party that bridges actors’ interests in the same field and creates educational content that the public can access through digital platforms. various innovation efforts made in the end can be conformity because some parties have legitimized the innovations made by kok bisa. in addition to innovation, adaptive science communication models are also supported by transformative strategies utilizing disruptive conditions through 18 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 actor capabilities in building organizational ecosystem resilience, generating valid information, restructuring by building hubs or bridges and conducting experiments to reduce ambiguity due to gaps in people’s knowledge and beliefs. conclusion the communication model of science in indonesia has led to a more adaptive model by utilizing innovation and transformation strategies amid the vuca era. in this case, there is adaptive models of science communication led by startup media kok bisa. the style of science communication that kok bisa uses with a presentation in motion graphics, storytelling through short videos, and working with creators or other agencies to creating online classes and training to reproduce educational contents in indonesia. the innovations developed by kok bisa gained legitimacy from other parties, which is characterized by achievements in international events and ease of collaboration with significant agencies. nevertheless, the innovations developed face challenges from volatility, uncertain, complex, and ambiguous dynamic conditions. these four challenges show the complexity of challenges in science communication in indonesia because the challenges are interrelated. as a result, science communication that media startups have conducted has also become hampered by these dynamic challenges. suggestions for the actors involved, innovations that kok bisa has done can be a reference for actors who play a role in developing science communication in indonesia. however, in the development of such innovations, kok bisa can analyze disruptive conditions and dynamic changes to be structured into transformative strategies. for policymakers, it is necessary to have the capability to develop science communication in order to socialize policy to the community. for further studies, using the vuca concept can be used to analyze a phenomenon in the present state and analyze transformative strategies. however, it is necessary to define each derivative of the vuca element in it by being supported by other concepts. acknowledgement this research is funded by indonesia endowment fund for education (lpdp). 19 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) references antaranews. (2020). pakar dorong komunikasi efektif ilmuwan-pemerintah atasi covid-19. accessed https://www.antaranews.com/berita/1588818/ pakar-dorong-komunikasi-efektif-ilmuwan-pemerintah-atasi-covid-19 basuki, irawan santoso suryo. (2020). bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa penjajahan melupakan peran orang pribumi. the conversation indonesia. accessed https://theconversation.com/ bagaimana-perkembangan-ilmu-pengetahuan-pada-masa-penjajahanmelupakan-peran-orang-pribumi-141774 bennett, n., & lemoine, g. j. (2014). what a difference a word makes: understanding threats to performance in a vuca world. business horizons, 57(3), 311-317. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.01.001 biro kerja sama, hukum, dan humas lipi. (2020). dukung dunia pendidikan, lipi berkontribusi dalam akademi edukreator. burns, t. w., o’connor, d. j., & stocklmayer, s. m. (2003). science communication: a contemporary definition. public understanding of science, 12(2), 183-202. https://doi.org/10.1177/09636625030122004 chapman, r., likhanov, m., selita, f., zakharov, i., smith-woolley, e., & kovas, y. (2019). new literacy challenge for the twenty-first century: genetic knowledge is poor even among well educated. https://doi.org/10.1007/ s12687-018-0363-7 dalyono, c. t. (2014). media massa mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. jurnal ilmu komunikasi, 8(1), 76-86. dzulfikar, luthfi. (2020). bagaimana ilmuwan bisa bantu rumuskan kebijakan berbasis bukti yang diterima secara politik. the conversation. accessed https://theconversation.com/bagaimana-ilmuwan-bisa-bantu-rumuskankebijakan-berbasis-bukti-yang-diterima-secara-politik-147304 fauzia, mutia. (2018). dukung konten edukasi, youtube gelontorkan dana 20 juta dolar. accessed https://jogja.tribunnews.com/2018/10/23/ dukung-konten-edukasi-youtube-gelontorkan-dana-20-juta-dolar. finkler, w., & leon, b. (2019). the power of storytelling and video: a visual rhetoric for science communication. journal of science communication, 18(5), a02. https://doi.org/10.22323/2.18050202 20 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 fox, a. k., nakhata, c., & deitz, g. d. (2019). eat, drink, and create content: a multi-method exploration of visual social media marketing content. international journal of advertising, 38(3), 450-470. https://doi.org/10.108 0/02650487.2018.1535223 heckert, a., & heckert, d. m. (2004). using an integrated typology of deviance to expand merton’s anomie theory. criminal justice studies, 17(1), 75-90. https://doi.org/10.1080/08884310420001679352 hendayana, yayat. (2020). tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. kementerian pendidikan dan kebudayaan. accessed https://dikti. kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-dimasa-pandemi/ humas sekretariat negara. (2020). inilah perubahan kebijakan pendidikan selama masa pandemi covid-19. accessed https://setkab.go.id/inilahperubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/ jemadu, liberty. (2018). kreator konten youtube di indonesia tumbuh pesat. suara.com. accessed https://www.suara.com/ tekno/2018/10/04/190942/kreator-konten-youtube-di-indonesiatumbuh-pesat?page=all jia, h., & liu, l. (2014). unbalanced progress: the hard road from science popularisation to public engagement with science in china. https:// doi.org/10.1177/0963662513476404. kasih, ayunda pininta. (2020). kompas.com. akademi edukreator buka kelas gratis membuat konten edukasi di youtube. accessed https://www. kompas.com/edu/read/2020/05/06/101309271/akademi-edukreatorbuka-kelas-gratis-membuat-konten-edukasi-di-youtube?page=all. kenney, m., rouvinen, p., & zysman, j. (2015). the digital disruption and its societal impacts. journal of industry, competition and trade, 15(1), 1-4. https://doi.org/10.1007/s10842-014-0187-z kompas.com. (2020). berbagi konten edukasi lewat video singkat jadi tren dan dilombakan. accessed https://lifestyle.kompas.com/ read/2020/07/29/133522620/berbagi-konten-edukasi-lewat-videosingkat-jadi-tren-dan-dilombakan?page=all. lembaga ilmu pengetahuan indonesia. (2015). promosi hasil penelitian melalui media massa. accessed http://lipi.go.id/berita/promosi-hasil-penelitianmelalui-media-massa/10709 21 the adaptive science communication model in the middle of vuca ... (syora alya eka putri, ricardi s. adnan) letaifa, s. b., edvardsson, b., & tronvoll, b. (2016). the role of social platforms in transforming service ecosystems. journal of business research, 69(5), 1933-1938. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.083 martin, v. y. (2017). citizen science as a means for increasing public engagement in science: presumption or possibility? padian, k. (2018). narrative and “anti-narrative” in science: how scientists tell stories, and don’t. integrative and comparative biology, 58(6), 1224-1234. https://doi.org/10.1093/icb/icy038 popova, n., moiseenko, y., & beavitt, t. (2017). conformity in modern science: an engine of societal transformation?. changing societies & personalities. 2017. vol. 1. iss. 3, 237-258. doi: 10.15826/csp.2017.1.3.017 retzbach, a., & maier, m. (2017). communicating scientific uncertainty: media effects on public engagement with science. communication research, 42(3), 429-456. https://doi.org/10.1177/0093650214534967 rinanda, hesti. (2018). konten youtube apa sih yang paling digemari netizen?. detikcom. accessed https://inet.detik.com/cyberlife/d-4191950/ konten-youtube-apa-sih-yang-paling-digemari-netizen saintif. (2018). 19+ channel youtube edukasi terbaik di indonesia (updated). accessed https://saintif.com/channel-youtube-edukasi/ souisa, hellena. (2021). semasa pandemi covid-19 ilmuwan indonesia berhadapan dengan disinformasi serta pernyataan resmi tanpa basis data ilmiah. accessed https://www.abc.net.au/indonesian/2021-03-01/hoaksjadi-tantangan-ilmuwan-indonesia-saat-pandemi-covid-19/13192424 sumarningtyas, holly k. n. (2020). hoaks covid-19 dan infodemik, tantangan ilmuwan indonesia sikapi konstruksi anti-sains. accessed https://www. kompas.com/sains/read/2020/08/06/080100023/hoaks-covid-19-daninfodemik-tantangan-ilmuwan-indonesia-sikapi-konstruksi?page=all. tesalonica. (2020). jumlah pengguna unik youtube di indonesia capai 93 juta. accessed https://www.tek.id/tek/jumlah-pengguna-unik-youtube-diindonesia-capai-93-juta-b1zt79ipe wisesa, yoga. (2019). youtube luncurkan playlist khusus edukasi yang bebas dari gangguan. accessed https://dailysocial.id/post/youtube-luncurkanplaylist-khusus-edukasi-yang-bebas-dari-gangguan 22 informasi, vol. 52. no. 1. (2022), 1-22 j-informasi 2021 n0 1.indd 111 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 51, no. 1 (2021), pp. 111-132, doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v51i1.38516. 111-132 the commodification of economic perspectives in islamic religious education studies on social media heri fathurahman commercial administration study department, faculty of administrative sceinces, universitas indonesia email: heri.fathurahman@gmail.com umasih umasih history education department , faculty of social sciences, universitas negeri jakarta, indonesia email: umasih@unj.ac.id gumgum gumelar psychology department, faculty of psychology, universitas negeri jakarta, indonesia email: ggumelar@unj.ac.id andy hadiyanto islamic education department, faculty of social sciences, universitas negeri jakarta, indonesia email: andy-hadiyanto@unj.ac.id assyifa amelia azzahra communication department, faculty of social sciences, universitas negeri jakarta, indonesia email: assyifaamelia_ikom18s1@mahasiswa.unj.ac.id 112 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 abstract economic empowerment in indonesia is quite dynamically developing, this is also not free from the study of islamic religious education on islamic economics. apart from this, researchers also used youtube social media for review in this study. the formulation of the research problem is how to commodify an economic perspective in the study of islamic religious education on social media. this study aims to analyze the commodification of economic perspectives in the study of islamic religious education on social media. researchers use a quantitative approach with a survey method where data will be taken from a predetermined population and sample and then a questionnaire to the respondent. the results of this study indicate that the commodification of youtube content about the economy packaged in islamic religious education affects the attitudes of youtube users who watch the content. this is evidenced by conducting a regression test with the results that all ha received and accepted are declared good. in addition, economic empowerment in the perspective of islamic religious education can also increase community economic empowerment and support the economic activities of the indonesian people. keywords: economic empowerment, islamic economics, new media introduction eddy, usman, and dafitri in their research stated that in the creative economy sector, there was an increase in gdp from year to year. in 2016, there was an increase of idr 922 trillion, then in 2017 idr 1,009 trillion, and idr 1,105 trillion in 2018. this increase in gdp is considered to continue in the future. there are five types of sub-sectors that have contributed greatly to this increase in gdp, one of which is film-animation & video with a percentage of 10.09% (eddy, usman, & dafitri, 2019). creative video is one type of creative activity through recording or making moving images, which are then displayed on presentation media (eddy et al., 2019) videos are more likely to be favored because of their more interactive nature because generally, video is a combination of audio and visuals. through videos, there are lots of activities that can be done, such as learning math through youtube. 113 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) figure 1. example learning videos source: youtube pembelajaran matematika lengkap dan urut the development of technology has led to the emergence of new platforms, one of which is youtube. youtube is a new media platform that is quite popular in indonesia. youtube allows everyone to act as a content creator and audience. this has made youtube an attractive medium for the public (ulya, 2019). praditya in ulya said that those who access the youtube platform are considered capable of competing with those who view television as a medium of entertainment. it can be seen from the comparison of the presentation of youtube users which is slightly proportional to television users, namely 53% for youtube and 57% for television (ulya, 2019). the freedom for someone to become a content creator on youtube causes youtube to have more diverse and complex content. not only content that contains elements of entertainment, but also education. this educational content causes a lot of parties to currently using youtube as a learning medium. one of them is in learning islamic religious education. research conducted by baihaqi, mufarroha, and imani states that youtube is a very effective supporting medium for learning islamic religious education at smk nurul yaqin sampang (baihaqi et al., 2020). of course, in islamic religious education itself, various topics can be studied. the topic of economic activity is one of the most interesting discussions in studying islamic religious education. the reason is none other than because the economy is an activity that is close to everyday life. for example, the 114 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 explanation of saving in islamic religious education, the law of usury in islamic religious education, investment in islamic religious education, and so on. one of the content creators who packaged economic learning in islamic religious education is mjs wtc jakarta. on his youtube channel, mjs wtc jakarta discusses saving in islam, then the law of usury in islam, and much more. apart from mjs wtc jakarta, several other youtube accounts also package economic learning through islamic religious education, namely cnbc indonesia, ngobi, tazkia tv, bank indonesia, and others. each youtube user certainly has his assessment of the content posted on this platform. included in economic learning content packaged in islamic religious education. this subjective assessment causes a variety of attitudes that emerge from youtube users. therefore, this study aims to determine the attitudes of youtube users towards the commodification of economic content packaged in islamic religious education learning on youtube. this research is expected to be useful for academics of islamic religious education, especially in terms of using the youtube platform as a learning support medium and packaging learning materials in broadcast youtube content previous research conducted by rahman (2015) on the credibility of youtube as a medium for religious learning in contemporary islamic civilization. this research explains that globalization in the development of the internet has opened up space for people to interact and get various information on border relief including religious edicts easily and efficiently through online media. the approach of proselytizing through the media online is parallel to the form of public acceptance which requires a new mechanism for the acceptance of religious edicts. youtube is seen as a medium that may attract the y generation because of its nature that combines audio and visual elements in a method that is seen as more innovative and creative in the process of religious learning. youtube is recognized as a video-sharing page for loading, watching, and sharing video clips. the credibility of the source of information is very important in ensuring that the information distributed meets the objectives and is accepted as a source that can be trusted. the basic source of islam is the koran and hadith. however, the overflow of announcements on the youtube page has raised issues of the credibility of the notification content received by users. qualitative methods, namely through literature review and review through reference materials are used in this study. the results of the investigation are expected to be useful and knowledgeable to the general public in making judgments about information in 115 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) the media regarding online (rahman & adam, 2015). previous research conducted by baihaqi (2020) regarding the credibility of youtube as a medium for religious learning in contemporary islamic civilization. this research explains that youtube is a program, for tools, manipulation, and conveying information. the purpose of this study was to determine the impact of the application of youtube as an effective learning medium for islamic religious education. this study used a qualitative design with the location setting at smk nurul yaqin sampang. the technique of collecting data in this research is by making observations, interviews, and documentation. the analysis technique used is data reduction by comparing the results of interviews with other data. the results of this study are: (1) the learning process of islamic religious education can make it easier to find information, manipulate, manage and transfer knowledge or transfer information; (2) develop skills in the field of ict for the smooth learning process; (3) increasing teacher professionalism in the use of youtube media, especially in islamic education lessons, and (4) changing schools into creative and dynamic learning institutions so that students are motivated, always curious about islamic education learning. effective learning requires good planning, one of which is the media that will be used in the learning process. the youtube application as learning support is a very effective medium in learning islamic education in the technology era in general, and especially at smk nurul yaqin sampang (baihaqi et al., 2020). previous research conducted by suwarno (2017) on the potential of youtube as a source of learning mathematics. this study explains that the development of technology and information that is increasingly advanced makes computer-based technology applicable in the world of education. the use of computer technology is used as a learning medium or learning resource. many learning resources are circulating online in the form of e-learning. most of the material in elearning is in the form of the text so that it is difficult for students to understand mathematics because the mathematics material contains explanations of the steps in solving math problems. for this reason, learning resources in the form of videos are an alternative to replace text media. the learning videos that have been created can be uploaded on video-sharing sites such as youtube. the purpose of this study was to see the potential of youtube as a source of student mathematics learning. the study used a descriptive qualitative approach with the researcher as the main instrument. researchers analyzed mathematics learning resources uploaded to several channels on youtube and conducted interviews with mathematics teachers and high school 116 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 students about the opinion of youtube as a source of learning mathematics. the results show that there is a youtube channel that provides learning resources for mathematics for students to learn which is good enough to be used as a source of student learning. based on interviews with math teachers and students, youtube can be a potential source of learning mathematics, but several positive and negative sides need to be considered (suwarno, 2017). previous research conducted by faiqah (2016) on youtube as a means of communication for the makassarvidgram community. this research shows that the use of youtube as a means of communication for the makassarvidgram community is quite helpful. this study also found the characteristics of youtube based on the perceived use by its users, based on each user’s needs. responses from informants regarding the advantages and disadvantages of youtube as a means of communication that are more inclined to its advantages, make youtube very effective and efficient as a means of communication for this community (faiqah et al., 2015). previous research conducted by iqbal (2019) on the development of a youtube channel video blog (vlog) with a stem approach as an alternative media for online learning. this study explains that the results of product validation, the percentage of results obtained by the media expert’s assessment are 84%, the material experts are 84%, and the it expert’s assessment is 72%. student responses in small group trials obtained a percentage of 87% and in field trials 83%. based on these results, it can be concluded that the youtube channel video blog with the stem approach is feasible to be used as an alternative media for online learning for sma / ma students (irwandani et al., 2019). previous research conducted by kamhar (2019) on the use of social media youtube as a medium for learning indonesian in higher education. this study explains that there is a need for teaching media discussion. the teaching media used must be close to the daily lives of students such as social media, especially youtube. learning and chatting casually with family often use social media. the era of globalization and social media technology from the life of modern society. the habit of using social media can indirectly make users access information and learn the information they access, so it is not surprising that currently language development and dissemination is going very fast. this digital era marks that now society has become a modern society. the social media used in this research is youtube (kamhar & lestari, 2019). previous research conducted by pratiwi (2020) on higher-order thinking skills in the use of youtube as a medium for learning indonesian. this 117 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) study shows that (1) the use of youtube is effective as a medium for learning indonesian. (2) youtube as a stimulus helps formulate material on which to base questions in certain contexts. (3) youtube makes it easy for students to do easy, medium, and difficult questions (pratiwi & hapsari, 2020). previous research conducted by utaminingrum (2014) on higher-order thinking skills in the use of youtube as a medium for learning indonesian. this research shows that youtube plays a positive role in learning behavior of south korean culture by soulmate community members as k-pop fans. youtube results in prosocial cognitive, affective, and behavioral effects on soulmate community members (utaminingrum, 2014). previous research conducted by sari (2020) on efforts to improve the quality of education by using youtube as a teaching medium during the covid-19 pandemic. this research shows that the teacher as the most important source in delivering learning material must have a thousand minds to achieve a qualified teaching quality. it is undeniable that the health emergency or the covid-19 pandemic has changed the learning strategies of both teachers and students a lot. all components in learning activities must be able to follow the development trend of learning demands. the teacher’s ability to master technology seems to have a new challenge when students and teachers can no longer meet face to face. teachers must also be able to satisfy students’ parents as customers of educational services. teachers must also be able to fulfill the target of teaching completely and get results in the form of direct feedback from their students. teachers are no longer upset because the feedback can be seen immediately after students are confirmed to be listening through the agreed media. youtube as an alternative solution for learning media tries to improve the quality of teacher teaching during the covid-19 pandemic as an oasis in the desert (sari, 2020). literature review previous research conducted by ashidiqi (2019) this study aims to analyze the animated content of the youtube free quran education channel for reference islamic education material and as a learning medium in islamic religious education (pai) learning in schools. . this research uses qualitative methods with content analysis. all data was taken by taking eight videos on the youtube channel of free quran education at random, then continued with the identification, classification, and analysis of animated content. overall 118 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 the results of the study indicate that there is six islamic religious education material content that can be used as material or reference in islamic religious education learning for teachers in schools. the six materials are education on koran, islamic history, fiqh, aqidah, hadith, and morals (morals). in addition to being a reference for teachers, the youtube free quran education channel can also be used as a medium for teachers and as a support for independent learning for students at home, because all material can be accessed by students at any time. and wherever they are (muna nur azizah ashidiqi et al., 2019). previous research conducted by quennerstedt (2013) on youtube interactions between agonism, antagonism, and dialogue. this study aims to explore what students and teachers do in physical education practice in terms of “didactic disruption,” through analyzing youtube clips of 285 sports lessons from 27 different countries. didactic irritation is an event that rønholt describes as requiring “didactic, pedagogical reflection and discussion, which in turn can lead to alternative thinking and understanding of teaching and learning.” based on barad’s idea of performativity to challenge our habitual anthropocentric analytical view of viewing educational visual data, and using narrative constructs, we also aim to give meaning to participants’ actions, relationships, and experiences in youtube clips. to do this, we present the juxtaposition of teacher and student narratives in three “didactic distractions”: (a) a story from a track, (b), a story from a game, and (c) a story from a bench. the story recounts moving events in data that offer insight into experiences embodied in sports training, making student and teacher actions understandable in sports training. , antagonism, and dialogue. this study aims to explore what students and teachers do in physical education practice in terms of “didactic disruption,” through analyzing youtube clips of 285 sports lessons from 27 different countries. didactic irritation is an event that rønholt describes as requiring “didactic, pedagogical reflection and discussion, which in turn can lead to alternative thinking and understanding of teaching and learning.” based on barad’s idea of performativity to challenge our habitual anthropocentric analytical view of viewing educational visual data, and using narrative constructs, we also aim to give meaning to participants’ actions, relationships, and experiences in youtube clips. to do this, we present the juxtaposition of teacher and student narratives in three “didactic distractions”: (a) a story from a track, (b), a story from a game, and (c) a story from a bench. the story recounts moving events in the data offering insights into the experiences embodied in sports training, making the actions of students as well as teachers in sports 119 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) training understandable (quennerstedt et al., 2013). previous research conducted by mosemghvdlishvili (2012) on framing and praising god on youtube. this research explains that islam is a hotly debated topic on youtube, consisting of about half a million videos, tagged with this word. this study provides empirical material regarding three aspects of islamic representation: (a) how islam is framed in user-generated videos; (b) how it is visualized, and (c) what is the motivation of the youtubers who made the video. the theoretical framework of this study is based on two pillars. the concept of valence framing is used to identify positive/negative representation patterns. the motivation to make a video blog about islam is examined from the perspective of the uses and gratifications theory. the data consisted of a content analysis of 120 videos and 15 in-depth interviews with content producers. despite some particularly offensive videos about islam, the overall tone of the coverage appears to be balanced. however, images and ideas that are not appropriate for broadcast in the mainstream media repeatedly appear on this site (mosemghvdlishvili & jansz, 2013). previous research conducted by garrett (2015) on mapping self-guided learners for video tutorials on youtube. the research suggests that while youtube has many educational videos, the way independent learners use these resources has not been fully explained. search engine query analysis to get help with the use of microsoft excel shows that some users are looking for a specific feature or function but are using very general terms. because the same video is returned in response to different search terms, it may represent a relationship between two searches and can be used to create relationship maps. as a result, youtube videos can be used to create maps for a variety of topics, which novice users may find useful. overall, content for informal learners should align with user search strategies (garrett, 2016). previous research conducted by welbourne (2015) on the science of communication on youtube. this research explains that youtube has become one of the largest websites on the internet. among the many genres, professional and amateur science communicators compete for the audience’s attention. this article provides the first overview of communication science on youtube and discusses the content factors that influence the popularity of communication science videos on the site. content analysis of 390 videos from 39 youtube channels was carried out. while professionally generated content is superior in numbers, user-generated content is far more popular. also, videos that have a consistent science communicator are more popular than videos without the 120 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 usual communicator. this study is an important first step in understanding the factors of content, which are increasing the popularity of communication science channels and videos on youtube (welbourne & grant, 2016). previous research conducted by payne (2011) on assessing the impact of the youtube experiential learning project on the acquisition of viral marketing knowledge. this study aimed to evaluate the effectiveness of experiential learning social media projects integrated into postgraduate marketing classes. as part of a semester-long project, students are asked to work in teams and create spoof videos, which are posted on youtube. student success is partly determined by the number of views for a particular video. after reviewing the results obtained from the semistructured survey, the research indicated that the inclusion of project experiences into the core curriculum was associated with student motivation, engagement, team management, and communication skills. furthermore, this integration promotes the learning of technical and theoretical knowledge related to consumer-generated advertising and virtual viral marketing. results and implications are discussed (payne et al., 2011)students were required to work within a team and create a spoof video, which was posted on youtube. students’ success was partially determined by the number of views made of the particular video. after reviewing the results obtained by a semistructured survey, the research indicates that the inclusion of an experiential project into the core curriculum was associated with student motivation, engagement, team management, and communication skills. furthermore, this integration promoted learning of technical and theoretical knowledge related to consumergenerated advertisements and virtual viral marketing. results and implications are discussed. © the author(s. previous research conducted by amarasekara (2018) on exploring gender gaps in youtube science communication. this research explains that youtube has become the second most popular web search engine (see alexa. com) and the premier website for individuals and organizations to distribute video content freely. popularity statistics show that content related to science, technology, engineering, and maths is very attractive to youtube viewers, but an analysis of the 391 most popular science, engineering, and math-themed channels reveals a conspicuous absence of female communicators, with only hosts 32 of these channels present themselves as female. to help understand the possible causes of this gap, an analysis was conducted of the popularity indicators and audience sentiment of 450 videos from 90 channels related 121 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) to science, technology, engineering, and mathematics. channels hosted by women were found to garner more comments per view, and a significantly higher proportion of appearance, hostile, critical/negative, and sexist/sexual comments (amarasekara & grant, 2019). previous research conducted by madathil (2014) regarding health care information on youtube. the study explains that youtube is being used as a medium to promote unscientific therapies and drugs that have not been approved by the appropriate institutions and could potentially change patient beliefs about controversial topics such as vaccinations. this review recognizes the need to design interventions so that consumers can critically assimilate information posted on youtube with more authoritative sources of information to make effective health care decisions (madathil et al., 2015). previous research conducted by smith (2019) on exploring the development of a musical identity for primary education using ukulele and youtube. the purpose of this study was to understand how learning to play the ukulele affects the identity of music in primary education majors. eighteen participants (17 girls, 1 boy) from two universities created youtube playlists and recorded solo ukulele performances for their youtube channel. perceptions of musical identity were collected through written reflection, videotaped class sessions, and focus group interviews. we found that students’ early life experiences informed their early semester perceptions of musical identity (past self), while classroom experiences contributed to higher levels of musical competence and participation, and meaningful changes in musical identity (present and future self). front). music teachers should consider how the ukulele and youtube can be used to promote individual expression, accountability, and self-learning. we encourage music teacher educators to use music biographies and youtube as tools for culturally responsive teaching while creating a safe space for the development of a musical identity for less experienced/confident musicians (smith & secoy, 2019). previous research conducted by lestari (2013) regarding the use of youtube as a medium for learning english. this study explains that the challenges of the world of education in meeting the needs of the internet generation are quite large. this is due to their different life experiences, especially their experiences in using technology. the internet itself opens up many possibilities for integrating technology in classroom learning. youtube is a learning media that can be integrated into learning subjects that are considered difficult by 122 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 students. the purpose of this research is to see the extent to which youtube can be used as a learning medium in english courses. the results showed that videos on youtube can be used as a learning medium (lestari, 2013). methods this study uses a quantitative approach with data collection techniques using surveys. research with the survey method is a study that uses a written questionnaire or formal interview in data collection. the research respondents were selected by sampling (neuman, 2014, p. 49). in this study, the questionnaire was distributed to 273 respondents in several research areas, namely makassar, bali, and padang. furthermore, the research data were analyzed using ibm spss statistics 16.0. validity and reliability tests were carried out to determine that the research instrument used was an appropriate measuring tool. the validity test was performed using kmo and the reliability test was used using alpha cronbach. as a result, the research instrument used is valid and reliable and is the right measuring tool for this study. then, the data were analyzed using a linear regression test. as a result, there is a positive and significant relationship between the variables. because researchers need more in-depth data, researchers also collect data by conducting in-depth observations and interviews with several informants face-to-face. results and discussion the descriptive data of this research discusses the influence of the commodification of youtube content on the economy packaged in islamic religious education on the attitudes of youtube users who watch the content. the commodification of youtube content regarding the economy packaged in islamic religious education is explained through six dimensions, namely the dimension of creativity, the dimension of innovation, the dimension of talent, the dimension of ideas, the dimension of ideas, and the dimension of human resources. the dimension of creativity describes the ability of content creators to package economic content in islamic religious education in a new or different way than other content that is also published on youtube. through this dimension of creativity, the audience can gain new experiences, namely studying the economy which is packaged in learning islamic religious education. 123 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) figure 2. results of respondent’s answers on the dimension of creativity source: researcher data in figure 2, it can be seen that 78% of respondents strongly agree that content creators have succeeded in making them gain new experiences in studying economics which is packaged in islamic religious education learning, both in terms of visual, audio, and delivery of the content. however, as much as 1% of respondents answered disagree and 12% answered strongly disagree if content regarding economic learning which is packaged in islamic religious education provides new experiences for them through content packaging, both in terms of visual, audio, and delivery of the material. the results of this study are consistent with research conducted by david et al. (2017) which states that content that is new and has interesting video quality is better than youtube viewers and the attractiveness of the content itself (david et al., 2017). figure 3. results of respondent’s answers on the dimension of innovation source: researcher data the innovation dimension describes the efforts of youtube content creators to create something new in their content so that viewers are still interested in watching the youtube content that is presented. for example, 124 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 some youtube channels create animated content. then, several youtube channels also present direct teachers or professionals who are experts in the field of economics but from an islamic perspective. based on the results of the respondents’ answers, which can be seen in figure 3, it is known that 76% of respondents strongly agree that innovation is needed in the presentation of content. the innovations in question include the presentation of content using illustrations, presenting content using animated images, presenting content by presenting teachers who have credibility and are experts in their fields. content creators can do a combination of these three things so that viewers don’t get bored with the content presented. the results of this study are by the results of the analysis conducted by rahmawan et al. (2018), which explains that youtube content “kok bisa” which presents educational content is popular because the content is packaged with illustrations using animations and of short duration (rahmawan et al., 2018). figure 4. results of respondent’s answers on the dimension of talent source: researcher data the talent dimension describes the abilities and skills possessed by content creators in creating content about economics in islamic religious education. in this dimension, content creators are required to be able to convey information communicatively to make it easier for the audience to understand the material presented. based on figure 4, it can be seen that 69% of respondents answered strongly that talent is needed by content creators to make content more informative and interesting. the dimensions of talent can be in the form 125 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) of abilities or skills possessed by content creators such as communicative, confidence, proficiency at something, outgoing, and so on. this is intended so that the audience does not feel bored and interested when watching the content. the results of this study are consistent with research conducted by rahmawan et al. (2018), which explains that the “quipper” youtube channel is an interesting educational youtube channel because it presents learning materials by presenting competent tutors in every field of knowledge or learning (rahmawan et al., 2018). this means that someone’s expertise in presenting content has a positive value in the attitude of the audience towards the content. figure 5. results of respondent’s answers on the dimension of idea source: researcher data the idea dimension describes the knowledge possessed by content creators in creating more innovative and creative content about economics in islamic religious education. in this dimension, the audience can find out information about economics in islamic education in different ways, such as by displaying animation or illustrations and accompanied by brief and clear explanations. this aims to make it easier for viewers to understand the content. based on figure 5, it can be seen that 65% of respondents answered strongly agree that ideas are needed by content creators to create content about economics in islamic education. in this case, ideas can be in the form of conveying someone’s opinion or knowledge about economics in islamic education which is packaged attractively so that the audience can easily understand the content presented. the results of this study are by research conducted by ashidiqi, rohmatiah, & rahmah (2019), which explains that learning islamic religious education (pai) can be done by analyzing animated content on youtube’s free 126 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 quran education channel as reference material. islamic education in schools. all data was taken by taking eight videos contained on the youtube channel of free quran education at random, then continued with the identification, classification, and analysis of animated content. this means that ideas are needed by content creators so that the content presented can be interesting and become a reference for new learning material in indonesia (muna nur azizah ashidiqi et al., 2019). figure 6. results of respondent’s answers on the dimension of notion source: researcher data the notion dimension describes the opinions held by content creators in conveying information about economics in islamic religious education. in this dimension, the opinions conveyed by content creators must be in harmony with the material presented. based on figure 6, it can be seen that 64% of respondents answered strongly agree that the notion of a content creator is needed to create good and reliable content. in this case, the dimension of notion can be in the form of opinions conveyed by content creators based on their knowledge of economics in islamic religious education. the opinion must be based on facts and reliable sources so that there is no deviation of information. the results of this study are by the research conducted by siti rokiah ab rahman (2015), which explains that the credibility of youtube as a medium for religious learning in contemporary islamic civilization is very important in ensuring that the information disseminated meets the objective and is accepted as a trustworthy source because youtube is viewed. as a medium that may appeal to generation y because it combines audio and visual elements in terms of being seen as more 127 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) innovative and creative in the process of religious learning. this means that in creating content, further investigation is required or the information submitted must come from clear and reliable sources (rahman & adam, 2015). figure 7. results of respondent’s answers on the dimension of human resource source: researcher data the human resource dimension describes the quantity and quality available in content regarding economics in islamic religious education. in this dimension, quantity can be in the form of the number of content creators who are involved or who create content about economics in islamic religious education. meanwhile, quality can be in the form of the content creator’s ability to present or convey the material/information. based on figure 7, it can be seen that 71% of respondents answered strongly agree that resources are an important factor in creating quality content. in this case, the dimension of human resources has a quantity which is usually the number of people involved in content creation or content creators who create content about economics in islamic religious education. meanwhile, in this dimension, there is also the quality of human resources which is usually the ability or skill possessed by content creators in creating or delivering material about economics in islamic religious education. the results of this study are related to research conducted by renda lestari (2013), which explains that youtube is a learning medium that can be integrated into learning subjects that are considered difficult by students, one of which is learning english. this means that content creators must create quality and useful content for the audience as well as learning media that can make it easier for the community (lestari, 2013). 128 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 descriptive data show that the dimensions of creativity, innovation, talent, ideas, ideas, resources have a positive value in each statement responded to by the respondent. figure 8. descriptive research results source: researcher data figure 8 shows in the descriptive research results, there are 3 aspects reviewed, namely cognitive, affective, and conative. cognitive data from respondents showed quite significant data by getting 81% results that respondents strongly agreed if they were already very good cognitively, while 3% of respondents answered agreed, 1% disagreed, and 15% answered strongly disagree. besides, the effective data shows that 82% answered strongly if they were very good affectively, while 8% of respondents answered agreed, 8% answered disagree, and 2% answered strongly disagreed. likewise, 79% of respondents had answered strongly that they had maximally been conative, 15% answered agreed, 5% answered disagree, and 1% answered strongly disagree. descriptive data shows cognitive, affective, and conative values are positive in every statement responded to by the respondent. 129 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) figure 9. linear regression test results source: researcher data all dimensions in this study have a strong influence on the attitude of youtube users in creative economy information from an islamic perspective. ha, all dimensions in the creative economy. the focus of this research is on how to commodify an economic perspective in the study of islamic religious education on youtube. the results of descriptive and regression conducted by researchers are of good value. however, the content of creative economy information in islamic studies is not reflected explicitly. from several angles and messages conveyed by youtube, portals have been presented well. critical research in an objective matter has many perceptions that state studies that make people aware of certain things. is there an ideology to be conveyed in the youtube content in this study? the ideology that wants to be presented in this study is that society is doing a creative economy should ethics of doing business use transparent ethics to both parties. then the community is invited to be able to appreciate the results of the creative ideas of a person or group. conclusion islamic religious education studies on social media youtube are very important and beneficial for muslims to learn and develop their economic commodification. descriptive data in this study regarding the influence of the creative economy on the attitudes of youtube media users. the creative economy has dimensions of creativity, innovation, talent, ideas, ideas, and human resources. the results of all these dimensions are positive in the responses of research respondents. in terms of the attitude of new media users, 130 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 it is also positive. the researcher also conducted a regression test with the results that all ha were accepted and the research hypothesis was declared good. acknowledgement the researcher would like to thank dean of faculty of administrative sciences universitas indonesia, dean of faculty of social sciences universitas negeri jakarta, and dean of faculty of psychology universitas negeri jakarta for the supports during the research. references amarasekara, i., & grant, w. j. (2019). exploring the youtube science communication gender gap: a sentiment analysis. public understanding of science, 28(1), 68–84. https://doi.org/10.1177/0963662518786654 ashidiqi, m. n. a., rohmatiah, a., & rahmah, f. a. (2019). youtube free quran education as a source of islamic education learning materials and media. khalifa: journal of islamic education, 3(2), 126-141. retrieved from http://kjie.ppj.unp.ac.id/index.php/kjie/article/view/27 baihaqi, a., mufarroha, a., & imani, a. i. t. (2020). youtube sebagai media pembelajaran pendidikan agama islam efektif di smk nurul yaqin sampang. edusiana: jurnal manajemen dan pendidikan islam, 7(1), 7488. retrieved from http://journal.stainim.ac.id/index.php/edusiana/ article/view/19 david, e. r., sondakh, m., & harilama, s. (2017). pengaruh konten vlog dalam youtube terhadap pembentukan sikap mahasiswa ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan politik universitas sam ratulangi. acta diurna komunikasi, 6(1). retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/actadiurnakomunikasi/article/view/15479 eddy, usman, a., & dafitri, h. (2019). peluang industri kreatif melalui pelatihan pembuatan video kreatif bagi mahasiswa akademi dakwah indonesia sumatera utara. jtunas, 1(1), 39. https://doi.org/10.30645/ jtunas.v1i1.11 faiqah, f., nadjib, m., & amir, a. s. (2015). youtube sebagai sarana komunikasi bagi komunitas makassar vidgram. jurnal komunikasi kareba, 16(1), 28–42. https://doi.org/10.1080/14639947.2015.1006801 131 the commodification of economic perspectives in islamic religious ... (heri fathurahman, etc.) garrett, n. (2016). mapping self-guided learners’ searches for video tutorials on youtube. journal of educational technology systems, 44(3), 319–331. https://doi.org/10.1177/0047239515615851 irwandani, i., iqbal, m., & latifah, s. (2019). pengembangan video blog (vlog) channel youtube dengan pendekatan stem sebagai media alternatif pembelajaran daring. inovasi pembangunan : jurnal kelitbangan, 7(2), 135. https://doi.org/10.35450/jip.v7i2.140 kamhar, m. y., & lestari, e. (2019). pemanfaat sosial media youtube sebagai media pembelajaran bahasa indonesia di perguruan tinggi. inteligensi: jurnal ilmu pendidikan, 1(2), 1–7. https://doi.org/10.33366/ilg.v1i2.1356 lestari, r. (2013). penggunaan youtube sebagai media pembelajaran bahasa inggris. seminar nasional kedua pendidikan berkemajuan dan menggembirakan (the second progressive and fun education seminar), 607–612. retrieved from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9566 madathil, k. c., rivera-rodriguez, a. j., greenstein, j. s., & gramopadhye, a. k. (2015). healthcare information on youtube: a systematic review. health informatics journal, 21(3), 173–194. https://doi. org/10.1177/1460458213512220 mosemghvdlishvili, l., & jansz, j. (2013). framing and praising allah on youtube: exploring user-created videos about islam and the motivations for producing them. new media and society, 15(4), 482–500. https://doi. org/10.1177/1461444812457326 neuman, w. l. (2014). social research methods: qualitative and quantitative approaches (7th ed.). pearson education limited. payne, n. j., campbell, c., bal, a. s., & piercy, n. (2011). placing a hand in the fire: assessing the impact of a youtube experiential learning project on viral marketing knowledge acquisition. journal of marketing education, 33(2), 204–216. https://doi.org/10.1177/0273475311410853 pratiwi, b., & puspito hapsari, k. (2020). analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pemanfaatan youtube sebagai media pembelajaran bahasa indonesia. jurnal ilmiah sekolah dasar, 4(2), 282. https://doi. org/10.23887/jisd.v4i2.24238 quennerstedt, m., flintoff, a., & webb, l. (2013). narratives from youtube: juxtaposing stories about physical education. sage open, 3(4). https:// doi.org/10.1177/2158244013507266 132 informasi, vol. 51. no. 1. (2021), 111-132 rahman, s. r. a., & adam, f. (2015). kredibiliti youtube sebagai medium pembelajaran agama dalam peradaban islam kontemporari. proceedings of icic2015 international conference on empowering islamic civilization in the 21st century, september, 593–599. rahmawan, d., mahameruaji, j. n., & janitra, p. a. (2018). potensi youtube sebagai media edukasi bagi anak muda. edulib: journal of library and information science, 8(1), 81–98. https://doi.org/10.17509/edulib. v8i1.11267 sari, l. (2020). upaya menaikkan kualitas pendidikan dengan pemanfaatan youtube sebagai media ajar pada masa pandemi covid-19. jurnal tawadhu, 4(1), 1074-1084. retrieved from https://ejournal.iaiig.ac.id/ index.php/twd/article/view/226 smith, r., & secoy, j. (2019). exploring the music identity development of elementary education majors using ukulele and youtube. journal of music teacher education, 29(1), 71–85. https://doi. org/10.1177/1057083719871026 suwarno, m. (2017). potensi youtube sebagai sumber belajar matematika. pi: mathematics education journal, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.21067/pmej. v1i1.1989 ulya, h. (2019). komudifikasi pekerja pada youtube pemula dan underrated (studi kasus youtube indonesia). interaksi: jurnal ilmu komunikasi, 8(2), 1. https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.1-12 utaminingrum, k. a. (2015). youtube sebagai media pembelajaran budaya korea selatan (studi kasus pada anggota komunitas cover dance soulmate community) (doctoral dissertation, bakrie university). retrieved from https://www.neliti.com/publications/253939/youtube-sebagai-mediapembelajaran-budaya-korea-selatan-studi-kasus-pada-anggota welbourne, d. j., & grant, w. j. (2016). science communication on youtube: factors that affect channel and video popularity. public understanding of science, 25(6), 706–718. https://doi.org/10.1177/0963662515572068 33 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... an initial exploration on terrorism issues in malaysia and indonesia: the case of the wall street journal fauziah hassan1 fauziah.hassan@usim.edu.my sofia hayati yusoff1 sofia@usim.edu.my 1departemen of communication universiti sains islam malaysia siti zobidah omar2 zobidah@upm.edu.my 2departemen of communication universiti putra malaysia abstract the symbiotic relationship between islam and media is inevitable. the frequent of media coverage about islam has been researched by many especially since the remarkable incident of september 11 in 2001. from that moment, islam has been viewed and labelled as negative by the western media specifically to the muslims living in america and those in the middle east countries. this phenomenon has been contagious to the muslims in southeast asian countries such as malaysia and indonesia as these two countries are believed to have a connection with recent terrorist groups such as islamic state of iraq and the levant (isil) and islamic state in iraq and syria (isis). therefore, this study was conducted to see the frequent coverage specifically on terrorism issues as reported by the wall street journal (wsj) and to explore the news themes that emerged in the news reporting. to realize this study, the researchers applied both quantitative and qualitative analysis to analyse the online news articles found in wsj from year 2012 until 2013. the qualitative software was used in this study namely qsr nvivo 11 to help and assist the researchers to store, manage and codify the news and also the quantitative software which is spss to calculate the frequencies of the reporting. the findings revealed that wsj reported news related to terrorism in malaysia and indonesia frequently but it seems that indonesia received higher percentage compared to malaysia. in terms of news themes, the results found four major themes that are very much related to terrorism issues such as terrorist attacks, suspected as terrorist and robbery from both issues happened in malaysia and indonesia. keywords: media and terrorism, terrorism news reporting, news themes on terrorism issues, terrorism in southeast asian countries. informasi: kajian ilmu komunikasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48, no. 1 (2018), pp.33-48. doi: http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1. 19741 34 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 introduction media misrepresentations of muslims in western countries, including australia, canada, the usa, the uk and europe, has fuelled a lot of arguments and misunderstanding towards islam and muslims (rane & ewart, 2012) as the relations between islam and the west have been depicted in many scholarly articles, research studies and media reports. in addition, the focus of islam and muslims has made the terms “islam” and “muslims” become important to the news media, subsequently, misrepresent the image of islam (kabir & bourke, 2012). according to isyaku hassan, mohd n. l. azmi and usman abu bakar (2017), media has special interest towards islam and terrorism since the terrible aftermath of 9/11 and it has been supported previously by ahmad (2006) who claimed that islam and terrorism issues became inseparable in the media reporting. however, hashim (2009) argued that the september 11 attacks were not actually a starting point that has made islam being associated with terrorism but it has actually triggered the long hatred against islam and muslims by western society as noor mayudia et al. (2010) revealed that incident in islamic countries such as afghanistan and iraq has been successfully manipulated in the media by giving negative stereotypes to islam and muslims. consequently, previous study has shown that the rise in islamophobia has led to negative portrayals on muslims in western media which is believed to be highly triggered after the september 11 attacks in 2001 (allen, 2014; alshammari, 2013; funk & abdul aziz, 2004). the incident of september 11 attacks has worsened the image of islam and muslims globally and finally made islam grows with terrorism connotation. the impact of issues related to islam and terrorism not only affects middle east countries, but perrault (2014) indicates that it also affects other muslim-majority countries but the research on this matter were found very little. therefore, this article specifically aims to study on how western media portrayed issues on terrorism in malaysia and indonesia which has a majority muslim citizens stuck with the impact of world issues which are islam and terrorism. the study focused on malaysia and indonesia is due to many scholarly works previously discussed on how news reporting on terrorism in malaysia and indonesia has been reported. for example, issues related to terrorism have widely reported in the mass media and this has been proved by isma adila (2011) who said that the terrorism issues especially in indonesia has become a phenomenon and main topic highlighted in indonesian media. this is because, terrorism has always related to conflict, bombing, terror threat and they have high news value and it is easy to attract the audience’s attention (isma adila, 2011). meanwhile, in malaysia, there is a study by dafrizal, faridah, chang and fuziah (2013) shows the trend of news reporting on terrorism issues in malaysia and indonesia. their study of four domestic newspapers – utusan melayu and new straits times (malaysia) and republika and jakarta post (indonesia) – shows that the tone of the news on terrorism was prone to be negative (45.2%, 114 news items) compared with (11.1%, 28 news items) having a neutral tone. therefore, in this article, the researchers used framing theory as coined by entman (1993) where the framing concept can determine what become a media agenda for the public’s eye. in media, it has a perception related to matters which can attract the public attention. so, what is important to public or what has become the media agenda will eventually become the important issues among public. in this study, the researchers have narrowed down the scope of research by examining the contemporary trends in representing islam and muslims, specifically in malaysia and indonesia. generally, the main aim of this study is to provide empirical evidence to shed light on the projected themes about islam and muslims in response to any significant events that happened in malaysia and indonesia. by using a purposive sampling, the wall street journal (wsj) from the us was selected based on the popularity and readership. relevant news articles related to issues on terrorism in malaysia and 35 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... indonesia were collected by using internetbased search from year 2012-2013. thus, the researchers investigated the frequency of the reporting issues related to terrorism and finally looked into the themes that emerged in the news reporting within three consecutive years (2012–2013). news reporting on terrorism in malaysia and indonesia more than 15 years ago, the tragedy of september 11, 2001, followed by the bali bombing on 12 october 2002 have made the us perceives southeast asia as the second front in the worldwide battle against terrorism. the governments of southeast asian nations including the philippines, malaysia, indonesia, thailand and cambodia also have been forced to join the us in the so-called antiterrorist coalition (houben, 2003). as a result, these tragedies, to a certain extent shaped the news reporting on terrorism. surprisingly, islam in indonesia has gained more attention from the media. in particular, issues concerning radical islam, i.e., the aftermath of september 11 and the bali bombing tragedy on 12 october 2002 (eliraz, 2004). furthermore, issues such as riots, apostasy, terrorism, anti-islam movements, military intervention etc. were also portrayed frequently by the indonesian media (ghoshal, 2010). on a different note, the economist reported in june 9, 2012 said that the indonesian president was accused of being lenient in religious matters due to a planned concert by lady gaga, an american pop star. the lady gaga issue became international news when islamic hardliners, the islamic defenders front (fpi), forced her to cancel the concert. most recent, tempo magazine in january 2016 reported that issues bombing in thamrin, jakarta has received coverage from indonesian media and also international media this is because the bombing issues in thamrin happened right after a month bombing in paris. on the terror that happened in thamrin has the similarity of the model of the attacks that took place in paris and the group who conducted a raid allegedly from the isis terrorist group. most importantly luqman rimadi (2016) stated that the location of thamrin bombing was at the area of business centre, shopping mall and nearby the president palace. the thamrin bombing was surprised to many people because of the terrorist acts in thamrin was new and it was not involved the suicide bomber but also the contact of the weapons committed by the terrorists and the police that took place in public areas. according to wicaksono (2017), due to this issue, journalists in two indonesia magazines; tempo and gatra carry the coverage in different ways such as in terms of titles leads, news sources and photos. the value of the news in the thamrin bomb was so powerful and it became a major reporting for tempo and gatra in two special editions. for example, tempo reported the thamrin bombing by directing the readers towards the suspect of terror through the headline of the news. apart from that, tempo magazine also explained the bomb events in chronological order. unlike tempo magazine, gatra focused on the awakening about the terror and has increased radical and de-radicalization programs are being conducted on when in prison has failed and did not run well until it led to the bomb terror in thamrin happened. in the context of this article, the researchers would like to see on how wsj reported on issues related to terrorism in malaysia and indonesia in which contains different style of reporting based on the framing method analysis. on the other hand, kumala citra (2016) also analysed bombing issues happened in the area of sarinah, jakarta. according to the report, the bomb blast happened on january 14, 2016 at the intersection area of sarinah. this is the first bomb happened since bombing in jakarta in 2009. due to this incident, media has brought a lot of news related to the sarinah bombing case. kumala citra (2016) analysed five articles from kompas.com and merdeka.com. she analysed all news collected and related to this issue based on three main aspects which are; lead 36 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 of the story, news sources and news structure. her analysis showed that all news used strict lead in order to explain that particular issue and it was relevant to describe the issue. other than that, kompas.com and merdeka. com also used variety of news sources such as police, witnesses and society as to strengthen the news content. however, some of the news structure was completed but, there were some news did not explain deeply how the situation was before the bombing happened. kumala claimed that journalists should provide information what is the condition of the place before bombs happened. in discussing the news on islam and terrorism between malaysia and indonesia, dafrizal et al. (2013) believed that the emotional proximity between these two countries in which having similar cultural background and have majority muslims societies surely have their own perceptions on how media from these two countries reported news on islam and terrorism. the significant differences between media in these two countries is because of different ideology of the media organization. for example, media in malaysia is operated and monitored by the government (faridah ibrahim, 2003; zaharom nain, 2002) meanwhile, media control in indonesia has been terminated and become more critical (toeti kakiailatu, 2007). dafrizal et al. (2013) mentioned that previous study done by dafrizal & faridah (2010); faridah ibrahim (2008); mahony (2010) and nelson (2004, 2006) did mention that both media in malaysia and indonesia do cover news related to terrorism especially issues that involved malays family. however, if we want to compare between malaysia and indonesia, indonesia has massive reports related to terrorism due to the several incidents of bali bombing, the jw marriot and ritz carlton hotels bombing which received wide reporting in media indonesia and also malaysia. with regards to describing terrorism news reporting in malaysia and indonesia, dafrizal et al. (2013) has elaborated the news excerpt from utusan malaysia which reported, “serangan hotel jw marriot dan ritz-carlton pada 17 julai lalu memberi tamparan yang hebat buat negara indonesia” (utusan malaysia, 25 julai 2009). meanwhile, jakarta post newspaper also reported by saying “noordin m top. the fugitive malaysian terrorist claimed responsibility for the bombings at jw marriott and ritzcarlton hotels in jakarta on july 17” (jakarta post, july 31, 2009). the similar issues reported between these two countries is because of the incident happened in indonesia but the suspected terrorists involved were from malaysia namely dr azhari husin and noordin mat top. looking at the results obtained from the study done by dafrizal et al. (2013), both newspapers in malaysia and indonesia directed to the negative reporting when it comes to the issue on terrorism which at 45.2% and the headlines used for all news articles collected were also dominantly negative which at 46.4%. these results showed that news on terrorism mostly directed to the negative reporting where the researchers believed that headline, news structure and the use of news sources became the biggest contributions and influenced to the formation of news directions. in malaysia, issues on religious conflict in malaysia as malaysia is inhabited by people of diverse races and religions and this encourages every individual to understand the racial harmony as to ensure the peace and prosperity of the nation. in addition, every religion has a very different belief and tradition amongst others which need to be respected (saodah, 2017). however, in malaysia, the issue related to religious conflict seems endless. the unsettled issues related to religious conflict is due to the political atmosphere of muslims now in crisis which can weaken the strength and integrity of islam. this situation gives the opportunity to express their dissatisfaction with the practice of muslims who have long been hidden in their hearts such as riots, demonstrations, protests and etc. because of the frequent coverage and reports of these issues domestically, it is 37 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... not surprising that these issues can attract the attention of western media and that they finally pick up them as their stories. this has been confirmed by mahony (2010), who argues that the report on terrorism, interethnic and interreligious issues by the local media, e.g, the indonesian news agency, have subsequently provided equal opportunity for western media to cover similar issues. therefore, the researchers found out that this article certainly revealed the different results between news reporting on islam and terrorism between malaysia and indonesia. wsj in its reporting will definitely reported news towards this issue but maybe different in terms of frequency and themes found. islam and muslims in malaysia and indonesia the topic of islam in southeast asia has long been marginalized in the fields of both islamic studies and southeast asian studies. as hefner and horvatich (1997) wrote, “scholars from western and middle eastern alike to place southeast asia at the intellectual periphery of the islamic world” (pp. 8). this region has been observed as “peripheral” and has gained limited attention. in terms of the muslim population, almost 90% of the more than 230 million population citizens of indonesia are muslim and 58% of the citizens of malaysia are malays and therefore, they are muslims too (houben, 2003). this argument also based on previous study which indicated that islam and muslims have been commonly accepted as synonymous (ridzuan wu, 1990). pew research center (2015) reports that muslims are the major religious group projected to increase faster than other religions between 2010 and 2050. in 2014, there were approximately 18 million muslims in malaysia (60.4% of population) and 218.68 million (88%) in indonesia (asia muslim population, 2014). according to the population reference bureau, islam is the fastest-growing religion in the world because of the pace of the demographic transition in the muslim-majority countries relative to the rest of the world. malaysia and indonesia are two countries in southeast asia categorized among countries with more than 50% muslim population. malaysia falls within the 50–69% band and indonesia the 70–89% band (population reference bureau, 2014). based on this forecast, muslims population will continue to soar in the near future. the many muslims in indonesia belong to a diverse nation which consists of hundreds of different ethnic groups, religions, languages and also cultures. the majority of indonesians are muslims who practice moderate islam, and islam in indonesia is substantially diverse in terms of influences, forms and practices (mahony, 2010). in addition, wsj reported that indonesia can be categorized as a tolerant country where six religions: islam, protestantism, catholicism, hinduism, buddhism and confucianism can be practiced equally under the same law and with equal rights of worship (wsj, 7 august 2013). in malaysia, islam is the official religion as provided by the federal constitution. on the contrary, islam is not an official religion in indonesia even though indonesia has an overall majority of muslim population (houben, 2003). the government of indonesia pays close attention to the religious needs of the muslim community but it has not transformed indonesia into an islamic state as this was strongly opposed by the late president suharto and by the indonesian armed forces (desker, 2002). this research is innovative in studying a topic related to islam and muslims specifically in malaysia and indonesia. the different ideologies about the position of islam between these two countries will make this study very interesting because, although both countries are dominated by a majority muslims and consist of multiple races, cultures and religions, the indonesian policy is seen to be more flexible and more open towards religious practices compared with that of malaysia. definition of terrorism the relation between media and 38 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 terrorism is inevitable. in fact, there are several views about media and terrorism which have been discussed before. according to mc quail (1995), media provides way to the government to deal with terror issues. for example, media giving a negative label or name to the terrorist groups and be able to generate panic situations to frighten the terrorists through spreading the information. by definition, the word terrorism has been specifically defined in media since 1960s in the labelling and framing some issues or events. terrorism is becoming common in news coverage and sometimes becomes an exclusive genre both in televisions and newspapers (mc quail, 1995). apart from that, severin and tankard (2001) categorize terrorism as one of the seven propaganda devices which is classified as ‘name calling’ that gives an idea and a bad name, used in rejecting or threatening without investigating based on given evidences. however, laqueur (2002) added that the terrorism must be related with religious movements, political revolts as well as social uprisings. in 2003, andrew silke defined terrorism as the term used to show a violated act which is considered as violated and violent due to its nature which is against the norm and human’s rights. cassidy (2008) claims that the war on terrorism will have lasted for years, making it much longer than the american civil war or world war ii. recently, shafizan, mazni buyong & zeti azreen (2014) described terrorism as the actions that intend to boost fear with regard to achieve their ideology and neglect safety of others. they continued saying that western media have portrayed muslim as terrorist through movies to gain influence from audiences. research questions this study examined the frequency of news coverage related to islam and muslims in malaysia and indonesia from the perspective of wsj. apart from that, the news theme is explored to make the study more wideranging. based on the scenario discussed in the problem statement, this study addresses the following research questions: 1) in terms of quantity of coverage, how is news related to islam and muslims in malaysia portrayed differently from news related to islam and muslims in indonesia as reported in wsj? 2) what are the themes related to terrorism in malaysia and indonesia had been reported by wsj in year 2012-2013 period of time? specific objectives 1) to determine the different frequencies of news coverage related to islam and muslims between malaysia and indonesia being reported by wsj; 2) to explore the themes related to terrorism emerged in reporting issues related to islam and muslims in malaysia and indonesia within the chosen time frame selected for the study. method in this study, both quantitative and qualitative methods were applied. quantitative and qualitative styles of research differ in several ways but actually they are complementary to each other (neuman, 1997). creswell (2012) indicates that, to interpret the comprehensive result, the data from quantitative data collection and analysis can be followed up by qualitative data collection and analysis in order to enrich the discussion of the findings. similarly, miller and daily (2013) mention that data from both can complement each other, whereby the qualitative data produces thorough meaning and in-depth data set in comparison to quantitative data. therefore, the researcher sets out to incorporate both quantitative and qualitative methods in this research. the quantitative and qualitative of content analysis were applied in order to organise this research. according to seale and tonkiss (2012) this methodological approach focuses on several aspects such as words or categories, number of lines, amount of space and different themes while also focusing in the reproduction of underlying meanings. therefore, in this study, the researchers 39 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... analysed news articles on terrorism issues related to islam and muslims as reported by wsj. the use of news articles as the main subject in this research is followed by neuman (2014) who said that many social researchers use reports in newspapers as a data source to analyse the content of the articles and count key events by identifying words, meanings, pictures, symbols, ideas, themes. hence, this study collected news articles related to this issue from 2012 until 2013 through subscribing to the news organisation. the selection of the related articles was based on several keywords such as “terrorism in malaysia”, “terrorism in indonesia”, islam in malaysia” and “islam in indonesia”. a total of 23 news articles have been collected from wsj within two years and all of them have been analysed with the use of qsr nvivo 11 in which related to the theme of terrorism. in this present study, the researchers used online news articles. the rationale of using online news instead of the printed version is due to the difficulties of the researchers accessing print copy versions of international newspapers in malaysia. subscribing to this news organizations in order to get full access to their newspaper archives was an ideal alternative. valid subscriptions to this news organizations may avoid any ethical issues of online data collection, as merriam (2009) pointed out that the nature of content in online documents and artefacts is usually ephemeral and changeable. the subscription to the news organization can ensure the reliability and trustworthiness of the online news. therefore, the researchers purchased the full-text version of wsj newspaper. it is important to know that wsj newspaper is printed in four editions: asia, europe, india and the us. therefore, to have a balance in collecting the sample, the researchers intentionally chose the us edition of wsj and all the news articles for this study were gathered from the “asia column”. quantitative content analysis according to wimmer and dominick (2011), one of the advantages of using quantitative content analysis is to explore the issues that exist in the online news reports. therefore, this method is suitable to identify the frequency of the news reports that are related to islam and muslims in malaysia and indonesia as reported by wsj as the researchers subscribed to this news portal. apart from that, the determination of news focus either malaysia or indonesia is also developed through this method. the content analysis has been used widely among previous scholars and researchers to study the frequency of coverage of islamic issues in the newspapers. for example, research done by raqib and adnan (2013) also used quantitative content analysis in order to analyse the frequency of the news reports related to the controversial religious problems in malaysia from two mainstream newspapers in malaysia. in particular, the researchers employed quantitative content analysis by using a separate coding sheet for content analysis to examine the basic information or background of the news articles in the selected news report, such as date, year, headline, name of the newspaper, number of paragraphs, focus of the news. therefore, this phase only measured the frequency of news coverage on islam and muslims in malaysia and indonesia by wsj and also the news focus. the researchers used statistical package for social sciences (spss) version 22 to draw the descriptive findings as presented in the table below to describe the frequency distribution. the use of spss version 22 helps the researchers to store and analyse the data and to present the report data in tables, charts and graphs (macnamara, 2011). qualitative content analysis according to ji young cho and eun-hee lee (2014), the qualitative content analysis is chosen purposely to focus on the data analysis process. the qualitative content analysis applies an inductive approach (selecting the units of analysis, open coding, creating categories, data coding and revising 40 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 categories) and a deductive approach (selecting the unit of analysis, deciding and defining categories derived from prior theory, coding data into the predetermined categories and revising categories). in this study the data analysis process involved the steps of open coding, axial coding and selective coding. many scholars, such as neuman (2006) and paton (2001) argue that in qualitative table 1: list of news articles examined no year news focus date headline paper no of paragraph 1 2012 malaysia 10 feb 2012 saudi tweeter is arrested in malaysia wsj 13 2 10 apr 2012 new protest rally planned in malaysia wsj 13 3 28 oct 2012 two malaysians are arrested in lebanon wsj 20 4 18 dec 2012 malaysia takes in 40 myanmar shipwreck survivors wsj 17 5 2013 25 jan 2013 catholic church’s new envoy to malaysia wants closer ties with muslims wsj 16 6 6 june 2013 malaysia fears spillover from myanmar violence after 4 killed wsj 18 7 5 oct 2013 muslim group protests u.s. secretary of state’s malaysia visit wsj 7 8 18 nov 2013 malaysia seeks philippine help in tracking kidnapped tourist wsj 10 9 2012 indonesia 23 january 2012 indonesian detained for facebook post wsj 10 10 15 may 2012 indonesia blocks gaga after islamists protest wsj 11 11 28 may 2012 lady gaga’s appeal growing in indonesia wsj 9 12 21 june 2012 court sentences man to 20 years in bali bombing wsj 16 13 23 july 2012 peterpan star released from indonesian prison after sex-tape scandal wsj 9 14 16 july 2012 shiite’s conviction raises concerns about intolerance wsj 19 15 23 sept 2012 indonesia arrests 10 suspected militants wsj 13 16 28 oct 2012 indonesia arrests 11 in suspected terror plot wsj 5 17 31 dec 2012 indonesia takes in 9 myanmar shipwreck survivors wsj 16 18 2013 5 january 2013 indonesia police kill five alleged terrorists wsj 13 19 6 january 2013 indonesian authorities fight a new terror front wsj 12 20 15 march 2013 poli police kill 3 suspected militants in jakarta wsj 14 21 13 april 2013 seven police hurt in indonesia protest wsj 9 22 8 may 2013 indonesian police slay suspected bomb plotters wsj 28 23 13 november 2013 indonesia charges alleged bomb plotter with terrorism wsj 11 41 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... analysis the researcher usually becomes the research instrument. the work of a researcher includes selecting newspapers, selecting news articles, coding the news articles and finally storing and managing them with a qualitative analysis software. however, in this study, the researchers have provided a set of forms that contain to determination of news theme. open coding analysis in conducting this research, the qualitative analysis procedure has been applied which means the open coding analysis and axial coding analysis. in the open coding analysis, the researchers developed the categorization of the news and basic themes of the news. from the analysis, there are 23 news themes were found under the theme of terrorism. this is including news related to bombing, riot, attack/terrorist attack, cybercrime, killing, suspected terrorist, white collar crime, immoral, kidnapped, link with terrorist and robbery. axial coding analysis the objective to develop the axial coding analysis is to search for a connection or relationship among themes. this study found that 23 news reporting on terrorist or terrorism issues has been classified into two main-themes which are terrorist attacks and suspected as terrorist. findings this article examined wsj representing the issue related to terrorism in malaysia and indonesia from two consecutive years (20122013). all news articles were subjected to both quantitative and qualitative content analysis through selected news articles with regard to determine the frequency and the themes of the news. to ensure the consistency of the news articles being selected, the technique of composite week sampling technique have been employed. this is to avoid having bias and focusing on the similar issue. findings of the coverage shows that wsj was prone to cover terrorism issues in indonesia compared to malaysia. the analysis of this articles were reflected to two main themes both happened in malaysia and indonesia which are; terrorist attacks and suspected as terrorist. the table below is the list of news articles that are related and has been used as a sample for this study. the frequency of news reporting using quantitative content analysis table: 2: news articles related to islam and muslims according to year and news focus in wsj newspaper year news focus total (%) wsj 2012 malaysia indonesia 4 (30%) 9 (70%) total 13 (100%) 2013 malaysia indonesia 4 (40%) 6 (60%) total 10 (100%) overall 23 (100%) as mentioned earlier, the selection of wsj as the subject in this study was based on purposive sampling which several characteristics of the samples have been determined to meet the research objectives. in this case, the wsj has been chosen to represent the leading mainstream newspaper in the us with regard to see the frequent reporting on islam and muslims in malaysia and indonesia in its specific column allocated in asia. since this research studies news from a certain period, 2012–2013, the researchers has itemized the news samples according to year. as illustrated in table 2, the majority of the news articles were published in wsj (n=23). for wsj, it is apparent from table 2 that within the two-year period the greatest number of news articles collected was in 2012 (n=13) with (n=10) news articles were collected respectively in 2013. the total number of news articles collected in two consecutive 42 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 years seem uneven. however, the researchers agreed that the imbalance in the amount of news articles is one of the drawbacks when dealing with newspaper articles as the main data. according to rose, spinks and canhoto (2015), potential weaknesses when conducting a content analysis approach lies in the process of sampling, process of coding and document availability. having presented the news articles according to year, the analysis continues to present the frequency of news articles according to news focus in table 2. based on the above table, indonesia has received more coverage in two years compared to malaysia. the above table showed that indonesia has 9 articles related to terrorism issues in 2012 and 6 news articles in 2013. if to compare with malaysia, wsj only produced 4 news articles related to terrorism in malaysia in both years. from the viewpoint of the researchers, the numbers of news collection from wsj signalled that the us newspaper (wsj) has given loads of coverage related to islam and muslims issues both in malaysia and indonesia. however, the researchers believed that the high attention given to indonesia in this study was in line with the few terrorism issues in indonesia that has attracted attention of international media indirectly. the news themes of reporting using qualitative content analysis from the open coding analysis, the researchers found news related to bombing, riot, attack/terrorist attack, cyber-crime, killing, suspected terrorist, white collar crime, immoral, kidnapped, link with terrorist and robbery. however, in this article, the researchers only analysed two major themes that related to terrorism which are; attack/terrorist attacks and suspected terrorist. through the analysis made, the researchers elaborated these two themes as provided below. attack/terrorist attacks past research has proved that the theme of islam, violence or any theme related to terrorism must be included when researching issues surrounding islam and muslims. the researchers believed that the theme of islam and violence would be a very popular theme emerging in any study relating to islamic issues. however, in this present study, the researchers found that the theme of islam and violence as reported in wsj received very little coverage. this showed that wsj did not put this theme uppermost when reporting the issues related to islam and muslims in malaysia and indonesia but still do the coverage pertaining islam and muslims apart from terrorism issues (fauziah, 2017). in this analysis, however, several issues such as killing, bombing, attacking, public demonstrations etc. are among the examples of how issues related to islam/muslims have links to violence. to compare the coverage between malaysia and indonesia, it can be seen that indonesia has more coverage relating to islam and violence compared with malaysia. for example, on 28 october 2012, wsj reported extensively on the issues relating to attacks and suspected terrorists. the news excerpt below reported that indonesian police had arrested 11 suspected terrorists who planned to attack the us embassy in jakarta. wsj reported: indonesian police arrested 11 people suspected of planning terrorist attacks on targets across the country, including u.s. diplomatic missions, in the latest in a series of crackdowns on small suspected terrorist groups in the world’s largest muslim-majority nation (wsj, october 28, 2012: line 12) the group was planning attacks on the u.s. embassy in jakarta, the u.s. consulate in surabaya, and a building near the australian embassy in jakarta that is also an office of the indonesian arm of u.s. mining giant freeportmcmoran copper & gold inc. the terrorists were allegedly also targeting the central java headquarters of the 43 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... police mobile brigade, police said (wsj, october 28, 2012: line 19) in the news report, the indonesian authorities confirmed that the planning of terrorist attacks as reported in 28 october was due to commemorate the tenth anniversary of the bali attacks which occurred on 12 october 2002 and killed 202 people including foreign tourists. the police spokesman added that the suspected terrorists were known as a group named haraqah sunni for indonesian society, or hasmi. the other issue that appeared frequently under this sub-theme is about the conflicts between buddhists and muslims in myanmar. even though this issue is not related with terrorism in either in malaysia or indonesia, but this conflicts happened in malaysia and indonesia. this is indirectly worsened malaysian and indonesian citizens as it has increased the tension. in malaysia, this issue has gained the attention of wsj which reported on the issue of killing and protest. in a news report dated 6 june 2013 it was stated that eight people were killed after a fight between muslim and buddhist refugees from myanmar. wsj reported: at least eight people were killed after muslim and buddhist refugees from myanmar fought pitched battles at a detention camp in indonesia in april, spurred on in part by violence between ethnic-rohingya muslims and buddhists in western myanmar that claimed over 160 lives last year and an outbreak of similar rioting in central myanmar that killed at least 43 people in march (wsj, june 6, 2013: line 15) the conflict has caused worry to the government of malaysia as malaysia is a close neighbour of myanmar. it was reported by wsj on 6 june 2013: malaysian authorities worry that ethnic and racial tensions in nearby myanmar are spilling over into their country after a series of clashes between myanmar nationals near kuala lumpur left at least four people dead (wsj, june 6, 2013: line 9) on top of that, wsj on 9 december 2013 reported that an indonesian had been detained relating to the issue of bombing the myanmar embassy in jakarta. wsj reported: a 29-year-old indonesian admitted building a bomb intended for myanmar’s embassy in jakarta this year, the first confession in what police call a plot against buddhists who have clashed with muslims in myanmar (wsj december 9, 2013: line 12) the above examples of news excerpts show that the most central issues discussed were about terrorism activities and also the conflicts between muslims and buddhists in myanmar. to discuss the issue of myanmar’s conflict, the previous study has proved that even though muslims living in southeast asia have been living peacefully with other nonmuslim communities the religious tensions which involve ethnic and racial tensions can also contribute to the violent conflicts such as in myanmar (fealy & hooker, 2006). from the researchers’ point of view, the issue of rohingya has contributed much to this conflict. based on the example of the excerpts above, the researchers found that the news related to attacks or terrorist attacks were found mainly in indonesia. the terrorist groups have targeted several important places such as the us embassy in jakarta, the us consulate in surabaya, and a building near the australian embassy in jakarta that is also an office of the indonesian arm of us, and also targeting the central java headquarters of the police mobile brigade. according to the website of risk management solutions (2012), the bali bomb attack in october 2002 was one of the world’s deadliest terrorist attacks of the last decade. historically, the attack by indonesian suicide bombers killed 202 and injured 350 people from more than 22 countries. the attack was believed to have done jointly by al-qaeda and jemaah islamiyah (ji) to avenge the us-led coalition intervention in afghanistan. 44 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 suspected terrorist wsj reported that the government of indonesia was afraid that groups might have been planning attacks targeting dignitaries who were on the resort island of bali on 12 october to commemorate the tenth anniversary of the bali bombing. on 22 july 2013, wsj also reported on the issue of suspected terrorists. it quoted: indonesian police shot and killed two suspected terrorists with links to the country’s most-wanted militant (wsj, july 22, 2013: line 11) as stated in the news, the police officer said that all of them were believed to have been involved with santoso, leader of the militant group mujahidin indonesia timur. mr santoso is a former member of ji, the southeast asian branch of al-qaeda, which was responsible for the 2002 bali bombings, indonesia’s worst-ever terrorist attack. other than that, wsj reported on 8 may 2013 that indonesian police had killed three suspected terrorists who were believed to be part of a group that plotted to bomb the myanmar embassy in jakarta. wsj stated: antiterrorism police on wednesday killed three suspected terrorists and arrested a fourth believed to be part of a group that plotted to bomb the myanmar embassy in jakarta last week, the latest reverberations of a sectarian conflict in myanmar that has galvanized radical muslims in indonesia (wsj, may 8, 2013: line 13) malaysia was also reported to be having issues relating to terrorism. wsj on 28 october 2012 reported that two malaysians were also involved: malaysia said sunday that lebanese authorities arrested two malaysian citizens in beirut on suspicion of having links with the al qaeda terrorist organization. malaysia’s foreign ministry said the suspects were brought to the military court in beirut and unspecified charges were read against them thursday. lebanese authorities were continuing to investigate the case and the two men were to appear in court again monday, the ministry said (wsj, october 28, 2012: line 15) based on the above news excerpt, the researchers found that malaysians have also involved in terrorism even though the location was not in malaysia. for this issue, two malaysians namely; rafik mohammed and mohammed razin shaaban was found guilty as act as a team with al-qaeda in lubnan. earlier, the involvement of malaysian muslims with terrorism activities was reported in a malaysian newspaper, the star, on 31 january 2016 which stated that the government of malaysia was worried about the continuous numbers of malaysians travelling to syria to join the “islamic state” (is). therefore, the malaysian government has taken stern action by monitoring their family members and also sought a new strategy and new laws to tackle these threats. discussion and conclusion it was found that wsj has much more coverage when it comes to reporting on issues related to islam and muslims in malaysia and indonesia. this outcome shows that the us media pay attention to reporting the news about islam and muslims in malaysia and indonesia. this is in line with the literature cited previously in this study which proved by ali (2008) that the us print media reported the issues of political turmoil, unrest, law and order, inflation, deficit and economic conditions, especially in indonesia, which led to a negative impression of the country. however, issues such as religious extremist, fundamentalist, holy man, muslim rebels and muslim extremist were linked with muslims in malaysia. this indicates that the us print media is consistent in reporting on issues in malaysia and indonesia until now. to compare between malaysia and indonesia coverage of islam and terrorism issues, this articles found out that the abundance of issues pertaining to religious matters about muslims in indonesia is in line with desker (2002) who states that the government of indonesia give strong attention to the 45 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... religious needs of the muslim community even though it does not transform indonesia into an islamic state. in addition, dafrizal et al. (2013) outlined the history of terrorism incidents in indonesia and how it has led to the greatest coverage of that particular issue. therefore, the findings of dafrizal et al. are in line with the present finding that indonesia received more coverage from wsj than malaysia especially on issues related to terrorism. the coverage of terrorism mostly in indonesia and malaysia in this newspaper is not surprising. this is because the issues reported, such as about the al-qaeda organization and suspected terrorists in indonesia, have become a common topic in the media everywhere. however, the involvement of malaysian muslims going to join “jihad” in syria and iraq seems to pose a new threat to the malaysian government. the researchers believed that indonesia faces more challenges in facing security threats than malaysia due to the existence of an extremist “jihad” legacy for a long time in indonesia such as ji. this is in line with the literature which reports that the number of malaysians who have joined the terrorist groups are still small as compared with indonesia. the findings of the study indicated that the news coverage on terrorism contributed to the effect of media framing. by highlighting the frames of terrorist or terrorism it shows that the major attention was paid by the journalist to emphasizing terrorist or terrorism frames to the audiences. references ahmad, f. (2006). british muslim perceptions and opinions on news coverage of september 11. journal of ethnic and migration studies, 32(6), 961-982. http:// dx.doi.org/10.1080/13691830600761479. ali, s. (2008). us print media and portrayal of muslim world: a study of newsweek and time (1991-2000) (ph.d dissertations, bahauddin zakariya university, multan). allen, f. (2014). islamophobia in the uk: the role of british newspapers in shaping attitudes towards islam and muslims. retrieved from http://repository. uwtsd.ac.uk/413/1/fleur%20allen%20 new.pdf. alshammari, d. (2013). islamophobia. international journal of humanities and social science, 3(15), 177-180. asia muslim population. (2014). retrieved from http://www.muslimpopulation. com/asia/. cassidy, r.m. (2008). terrorism and insurgency. parameters. 38, 129-140. creswell, j.w. (2012). educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. boston, ma: pearson. dafrizal, faridah ibrahim, chang peng kee & fauziah ahmad. (2013). trend pemberitaan isu keganasan dalam akhbar perdana malaysia dan indonesia. malaysian journal of communication, 29(2), 189-202. dafrizal samsudin & faridah ibrahim (2010). framing of ‘terrorism’ issues in indonesia: a study of two malaysian and indonesian mainstream newspapers. journal of media and information warfare, 3,15-35. 46 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 desker, b. (2002). islam and society in south-east asia after 11 september. australian journal of international affairs, 56(3), 383-394, doi: 10.1080/1035771022000019714 entman r. (1993). framing: toward clarification of a fractured paradigm. journal of communication, 43(4), 51–58. doi: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x eliraz, g. (2004). islam in indonesia. brighton: sussex academic press. fauziah hassan. (2017). news coverage on islam and muslims in malaysia and indonesia by wall street journal and the telegraph. (ph.d thesis, universiti putra malaysia, malaysia). faridah ibrahim. (2008). media stereotyping: reporting war and terorism. journal online, south-south information gateway (ssig). faridah ibrahim. (2003). pengaruh pengurusan akhbar ke atas bilik berita. dlm. samsudin a. rahim (pnyt). kumpulan esei: isu-isu komunikasi, hlm. 267-284. bangi: pusat pengajian media dan komunikasi, universiti kebangsaan malaysia. fealy, g., & hooker, v. (2006). voices of islam in southeast asia: a contemporary sourcebook. institute of southeast asian studies (iseas), singapore. fealy, g., hooker, v., & white, s. (2006). indonesia. in fealy, g., & hooker, v. (eds), voices of islam in southeast asia. pasir panjang, singapore: institute of southeast asian studies (iseas). funk, n. c., & abdul aziz, s. (2004). islam and the west: narratives of conflict and conflict transformation. international journal of peace studies, 9 (1), 1-28. retrieved from http://www.gmu. e d u / p r o g r a m s / i c a r / i j p s / v o l 9 _ 1 / funk&said_91ijps.pdf. ghoshal, b. (2010). arabization: the changing face of islam in asia. india quarterly, 66(1), 69–89. doi: 10.1177/097492841006600105. hashim, f. y. (2009). islam dan terrorisme. pemikir. 55, 49 – 66. hefner, r. w., & horvatich, p. (1997). islam in an era of nation-states: politics and religious renewal in muslim southeast asia. usa: university of hawai’i press. houben, v. j. h. (2003). southeast asia and islam. the annals of the american academy of political and social science, 588(2003), 149-170, doi: 10.1177/0002716203588001010. isma adila. (2011). media dan pemberitaan terrorisme (analisis framing pemberitaan terrorisme di indonesia pada surat kabar kompas edisi tahun 2010. retrieved from http:// e t d . r e p o s i t o r y. u g m . a c . i d / i n d e x . php?mod=penelitian_detail&sub=pen elitiandetail&act=view&typ=html&bu ku_id=52813. isyaku hassan, mohd n. l. azmi & usman i. abubakar. (2017). framing islam in news reporting: a comparative content analysis. asian social science, 13(10), 112-119. ji young cho & eun-hee lee. (2014). reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: similarities and differences. the qualitative report, 19(64), 1-20. retrieved from http:// nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss32/2/. kabir, n.s & bourk, m. (2012). representing islam and muslims in new zealand newspapers. journal of muslim minority affairs, 32(3), 324–338. doi:10.1080/1360 2004.2012.727293 kumala citra somara sinaga. (2016). analisis framing pemberitaan bom sarinah di kompas.com dan merdeka.com. jom fisip, 3(2), 1-12. laqueur, w. (2002). a history of terrorism. new jersey: transaction publishers. mahony, i. (2010). diverging frames: a comparison of indonesian and australian press portrayals of terrorism and islamic groups in indonesia. international communication 47 fauziah hassan, sofia hayati yusoff, dan siti zobidah omar, an initial exploration on terrorism issues in malaysia ... gazette, 72(8), 739-758. doi: 10.1177/1748048510380813 mc quail, d. (1995) media performance: mass communication and the public interest. london: sage. merriam, s. b. (2009). qualitative research: a guide to design and implementation. san francisco, ca: john wiley and sons, inc. miller, e., & daily, e. (2013). understanding and measuring outcomes: the role of qualitative data. institute for research and innovation in social services. neuman, w. l. (2014). social research methods: qualitative and quantitative approaches. usa: pearson. neuman, l. w. (1997) social research methods: qualitative and quantitative approaches. boston: allyn & bacon. noor mayudia, m.m., siti hajar, a.a., & shahril anuar, a.g. (2010) the framing of islamic-related world news by international news agencies in malaysia in an english mainstream newspaper, the star. in mazni, b., nur kareelawati, a.k., sofia hayati, y. & suria hani a.r (eds). portrayal of islam in the media. nilai: usim. perreault, g. (2014). “islam is everywhere”: pre-arab spring coverage of islam in the english egyptian press. journal of media and religion, 13(2), 97–113. doi: 10.1080/15348423.2014.909207 poole, e. & j.e. richardson. (2006). muslims and the news media. london: i. b tauris. population reference bureau. (2014). retrieved october 7, 2014, from www. prb.org. rane, h., & ewart, m. (2012). the framing of islam and muslims in the tenth anniversary coverage of 9/11: implications for reconciliation and moving on. journal of muslim minority affairs, 32(3), 310-322. doi: 10.1080/13602004.2012.727292. macnamara, j. (2011). media content analysis: its uses, benefits and best practice methodology. asia pacific public relations journal, 6(1), 1-34. retrieved from http://amecorg.com/wp-content/ u p l o a d s / 2 0 1 1 / 1 0 / m e d i a c o n t e n tanalysis-paper.pdf. muhammad raqib mohd sofian & adnan hussein. (2013). media coverage on religious conflict in malaysia: a preliminary study on how the star and utusan malaysia framed the attempts to subvert the faith and believe of muslims in a multiracial thanksgiving dinner at dumc. procedia social and behavioral sciences, 91(2013), 461-474. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.444 nelson, s. a. d. (2006). news reporting on terrorism in malaysia and singapore. media asia, 33(3), 192-200. nelson, s. a. d. (2004). southeast asian press coverage of terrorism and the bali bombing. the copenhogen journal of asian studies 20, 47-69. neuman, l.w. (2006). social research methods: qualitative and quantitative approaches. boston: pearson. patton, m. q. (2001). qualitative research and evaluation methods (2nd edition). thousand oaks, ca: sage publications. ridzuan wu. (1990). the call to islam: a contemporary perspective. muslim converts’ association of singapore. rose, s., spinks, n., & canhoto, a. i. (2015). management research: applying the principles (1st ed). united kingdom: routledge. saodah abd rahman (2017, february 3). fahami isu sensitif berkaitan agama. utusan online. retrieved from http://www.utusan.com.my/ rencana/fahami-isu-sensitif-berkaitanagama-1.439691 seale, c., & tonkiss, f. (2012). content and comparative keywords analysis. in seale, c. researching society and culture 48 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 1. juni 2018 (3rd ed). los angeles: sage publication. severin, w. j. & tankard, j. w (2001). communication theories: origin, methods, and uses in the mass media (5th edition). new york: longman. shafizan mohammad, mazni buyong & zeti azreen (2014). from terrorist to jihadist: a new portrayal of muslims and islam. paper presented at seminar media and da’wah, universiti sains islam malaysia (usim). toeti kakiailatu. (2007). media in indonesia: forum for political change and critical assessment. asia pacific viewpoint. 48(1), 60-71. wicaksono, sigit (2017) analisis bingkai pemberitaan tentang peristiwa bom thamrin di majalah tempo dan gatra. (undergraduate thesis, widya mandala catholic university surabaya, indonesia). wimmer, r.d. & dominick, j.r. (2011). mass media research: an introduction. wadsworth, usa: cengage learning. zaharom nain (2002). the structure of the media industry: implications for democracy, in f. loh & b. t khoo (eds) democracy in malaysia: discourses and practices, richmond: curzon. newspapers: utusan malaysia, july, 25, 2009 jakarta post, july 31, 2009. wall street journal, august, 7, 2013 wall street journal, october, 28, 2012, wall street journal, june, 6, 2013 wall street journal, december, 9, 2013 wall street journal, july, 22, 2013 wall street journal, may, 8, 2013 wall street journal, october, 28, 2012 137 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 137-152 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2.29786 stakeholder collaboration to build peace through public interest relations (pir) (study on the commemoration of suran agung conflict in madiun) rediaz rakhman johan program studi magister ilmu komunikasi universitas sebelas maret surakarta, indonesia rediazrj@student.uns.ac.id sri hastjarjo program studi magister ilmu komunikasi universitas sebelas maret surakarta, indonesia sri.hastjarjo@staff.uns.ac.id ignatius agung satyawan program studi magister ilmu komunikasi universitas sebelas maret surakarta, indonesia agungsatyawan@staff.uns.ac.id article history: received 2020-01-22, revised 2020-11-05, accepted 2020-11-17 abstract madiun regency is one area that has a lot of active silat colleges, there are 14 ( fourteen) silat colleges, mostly based in madiun. in the dynamics of madiun pencak silat development, there is suran agung tradition as a form of local wisdom in every pencak silat college at the suro month. the activity involved mass mobilization, the escalation of conflict between members of the martial arts college and communities also increased. the history of the conflict began when there was fanaticism of teachings from the ki ngabei soerodiwiryo students. conflicts that occurred in the suran agung involved between groups of fighters and community which often caused material losses such as throwing stones, destruction of public facilities also lead to violence resulting in casualties. qualitative research here to analyze the efforts of the district government of madiun in preventing conflict that is an issue for the public, the public interest relations (pir) approach to the practice of suran agung in madiun focuses on stakeholder collaboration in peace efforts. the result of pir practice is the emergence of a new identity for indonesian pesilat village as a milestone for peace in social change to realize the vision and mission of regional head. keywords: public interest relation, collaboration, social conflict, stakeholders, peace. 138 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction as a multicultural country, indonesian society consists of various cultural communities that have advantages in values, history, customs, traditions, forms of social organization (parekh, 2008). multiculturalism is the wisdom to see cultural diversity as a fundamental reality in social life (lutfi & fathani, 2013). one form of multiculturalism of indonesian society is a phenomenon in madiun regency, there are a number of active pencak silat institutions based in madiun and an annual cultural tradition called suran agung. based on data from bakesbangpoldagri madiun regency, a total of 14 (fourteen) martial arts institutions are mostly based in madiun regency, there are: setia hati tuhu tekad, the setia hati tunas muda winongo brotherhood, the setia hati terate brotherhood, iks pro patria, ki ageng pandan alas, iks pi kera sakti, brotherhood of sehati, betako merpati putih, tapak suci, cempaka putih, pagar nusa, persinas asad, persaudaraan rasa tunggal, occ pangastuti. the tradition of suran agung is a form of local wisdom that exists in the madiun region just before the month of suro and is routinely scheduled once a year and there is a large and centralized mobilization of masses in the madiun area. this condition causes have positive and negative sides, mobilization of masses is an attractive potential for madiun region, but on the other side there is a potential conflict between warrior and with the community. form of conflict that occurs is horizontal conflict; this conflict involves groups of citizens and warriors. conflict that occurred in suran agung couldn’t be separated from the history of setia hati terate and setia hati tunas muda winongo, both of which came from one brotherhood, namely setia hati which was founded by ki ngabei soerodiwiryo. the belief in followers of two institution raises a claim from each party as the bearer of pure teachings from ki ngabei soerodiwiryo. the existence of these claims raises fanaticism for some groups. another factor is the lack of understanding for some members of the teachings of setia hati which can lead to potential conflicts (soebijantoro et al., 2012). potential conflicts often occur when group members prioritize personal and group interests so that there is competition that can lead to conflict (oetzel & ting-toomey, 2006). stakeholders need to solve problems as a form of reconciliation conflicts that occur. ahead of the suran agung celebration, government applies the practice of public interest relations (pir) as an effort to reconcile conflicts. by prioritizing the interests of the public, public relations not only plays an important role in peace building, but can also be used in conflict negotiations (ivana & krishnamurthy, 2019). combining and integrating various interests is the focus of public interest relations (pir), public relations can be considered a failure if it doesn’t consider the interests and responsibilities to the public (brunner, 2017b). expected outcome of pir practice is to gain trust, build community, and foster goodwill across stakeholder groups. trust is widely accepted as an essential part of public relations and can only be built with time (ki et al., 2015). conflict reconciliation process from year to year until 2019 resulted in two agreements, first the declaration of peace pledge by fourteen pencak silat institutions and formation of the indonesian pesilat village in madiun regency. the formation of pesilat village and declaration the pledge of peace was the first steps in a better change in history, so that the celebration of suro which is carried out by the pencak silat institutions can run safely and peacefully for the whole community, because the potential for conflict can be eliminated. central to pir practice is creating room for dialogue, listening to multiple points of view, offering honest analysis of recommendations advocating and acting in the public interest, while also advancing organizational goals. (brunner & smallwood, 2019). by taking the pir approach in handling conflict from previous studies, this study aims to analyze the efforts of the madiun regency government in preventing 139 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace conflicts between groups, especially in the commemoration of suran agung in madiun. this research is expected to be useful as a contribution to communication science, especially the formulation of a theoretical framework in building stakeholder relationships to prevent social conflicts in society. in subsequent research, it can also be used as a consideration in reconciling conflicts between groups. literature review suran agung suran agung tradition is a javanese cultural tradition when welcoming month of sura or muharam. during ki ngabehi soerodiwirjo’s life, in commemorating month of suro he only made “suro porridge” to make ends meet. apart from enjoying simple dishes, there are also organizing what is called “sambung” performances to express the feeling of joy when entering islamic new year. through a game called “sambung-menyambung” to become one is the meaning contained in deliberation, starting with one opinion then agreeing to reach a consensus? at first suran agung tradition was only attended by members who lived in madiun city, until 1931 members who lived outside madiun city began to celebrate it as well as a commemoration of the establishment of setia hati brotherhood and an opportunity to meet with ki ngabehi soerodiwirjo before he died. tradition of suran agung became local wisdom in the madiun area because it involves a very large number of people who are participated by various pencak silat organizations as well as the community. of course, it is an obligation among stakeholders in preventing negative potentials in the madiun region and can explore positive potentials that can develop for the good of community in moving the wheels of economy. history of martial arts conflict in madiun to reduce conflict, at least look at the root of the problem and this cannot be separated from history of setia hati brotherhood. ki ngabehi soerodiwirjo is a central figure of setia hati brotherhood and was born in 1869, commonly called eyang suro (soewarno, 1994). the brotherhood that he founded was very religious because he was a religious figure. 1903 was beginning of setia hati brotherhood which he founded was located at tambak gringsing, surabaya. at that time the brotherhood was named djojo gendilo cipto mulyo, but some called it “sadulur tunggal kecer” or stk (soebijantoro et al., 2012). in 1917 djojo gendilo cipto mulyo held a show in the center of madiun city and attracted public attention and became interested in joining djojo gendilo cipto mulyo. during the colonial period in indonesia, the brotherhood was often suspected of being a resistance movement against the dutch. in that year djojo gendilo cipto mulyo was changed to “setia hati” or sh (joyohusodo et al., 1963). in 1924, eyang suro settled in winongo madiun village and still activated sh, but the membership was very limited, because those who could join were only from the aristocracy at that time. seeing slow potential of development in setia hati, one of students, ki hadjar hardjo oetomo intends to use setia hati as a means of struggle to fight colonialism by spreading teachings to all groups including the lower class. however, that intention was conflicted because the teachings sh couldn’t be done to everyone and everywhere (maksum, 2009). in 1922 ki hadjar hardjo oetomo finally formed the sh pencak sport club which was located in pilangbangau madiun village and this was the forerunner of sh terate (harsono, 2000). for the formation of sh pencak sport club, eyang suro didn’t necessarily prohibit or bless it because it was a personal responsibility. until 10 november 1944 at the age 75, eyang suro died due to illness. before his death, eyang suro advised setia hati brotherhood to remain harmonious and united, he also donated his residence to setia hati (soebijantoro et al., 2012). 140 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 after the death of eyang suro, in 19451950 leadership was replaced by koesnendar who also served as regent and formed sh panti. the development of sh panti didn’t go well because there wasn’t regeneration because recruitment of members was very limited. this situation continued until second leadership by hadi subroto in 19501978. during subroto’s time, sh panti was split on 15 october 1965. r. djimat hendro soewarno from youth community took initiative to form sh winongo tunas muda which was also based in winongo village at residence of r. soewarno (soewarno, 1994). even though they are both centered in winongo area, there is no organizational relationship between them (soebijantoro et al., 2012). from historical background above, there are differences in internal concept of setia hati in development strategy until it’s divided and there are three paths of sh, namely setia hati panti, setia hati terate and setia hati winongo tunas muda. eyang suro’s orientation is on the purity of teachings that cannot be taught to just anyone, with this strategy the quality of setia hati’s teachings is maintained but has the effect of reducing number of memberships. this is inversely proportional to the two students who wanted to teach more openly (maksum, 2009). the seeds of conflict began to appear after the september 30, 1965 incident where warriors, especially from setia hati splinter, sh terate and sh winongo tunas muda were involved in physical clashes during the political event, even though the two brotherhood were never affiliated with one political party. fights between warriors sometimes ended in death in madiun area. to signify their territory, each silat institution uses identity of the monument. the existence of youth members is a challenge for both brotherhoods, it’s a matter of pride for teenagers if they get status as warriors. the process of finding their identity and they often break their oath when provoked by their emotions. the escalation of conflict has increased since fall of the new order, number of cases of violence that occurred in districts was higher than in cities because the area and number of sh members were wider and scattered in districts. the conflicts that often occur are destruction and persecution (maksum, 2009). public interest relations (pir) pir becoming academic research interest between public relations and public interest (brunner, 2017a; hiebert, 2015; johnston, 2017)but whether they do so ethically. accordingly, a definition of ethical persuasion is derived by examining unethical propaganda. the paper then considers what standard might be used to assess the ethics of persuasion. the notion of “the public interest” – ubiquitously linked to ethical practice in public relations – is considered but found to be too elusive to guide the practice individual practitioners. other more assessable standards are identified, as is a guiding approach to ethics. the approach to ethics adopted in this paper is rule utilitarianism. the methodology of this paper is deductive and derivative analysis, argument and synthesis, drawn from a broad body of literature.findings– persuasion can be ethical, and a definition of ethical persuasion is proffered. the public interest is not a standard that individual practitioners can determine, decide, know, or apply to assess the ethics of their practice. ethical persuasion can, however, be assessed using other standards, discussed in the paper. consequently, a set of criteria and standards to practicing ethical persuasion is developed. research limitations/implications– the paper does not extend into a discussion of practical persuasive techniques. therefore, an extension of this examination could consider a thorough assessment of the ethics of practical persuasive communication techniques.practical implications– directly relevant to the daily work of public relations practitioners, communicators, adertisers and marketers, who are interested in acting ethically. the paper provide a basis for a guide to assessing the ethics of persuasive practice. originality/value– this paper confronts both 141 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace the question of whether practitioners can use the notion of the public interest to assess the ethics of practice, and also what constitutes ethical (and unethical. with relationship responsibility for the greater social good is a new challenge and opportunity for public relations (mckie & heath, 2016) challenges will arise when there is an interest from each individual or group to work together in public interest (stoker & stoker, 2012). work to integrate multiple goals but focus primarily on public interests rather than organizational interests (andersen & johansen, 2016; kim & slotegraaf, 2016). organization responsibility isn’t only demanded by interests of organization itself, but must be able to facilitate all aspects that occur in society (tench & yeomans, 2017). pir is different from corporate social responsibility-csr, traditional corporate social responsibility practices consider public interest but majority still prioritizes the organization (park & dodd, 2016). according to brunner & smallwood (2019), some pir practices that an organization can carry out to integrate various interests are: first, creating room for dialogue. relations and dialogue are necessary for public relations to support democratic elements of society (yang & taylor, 2013). when public relations helps public to trust each other through the flow of information, it serves the interests of public, community and society through dialogue (heath, 2000; fadillah & jandevi, 2020). pr can be used to create a room for dialogue on topics of interest to the public. second, encourage and listen to multiple perspectives. public interest requires people to take part in larger discussions that affect society, listening to a variety of perspectives can encourage making a contribution (moglen et al., 2017) because in a democracy everyone has the right to speak out and try to persuade each other so it can help innovative thinking in organizational decision making (toledano, 2016). through respectful dialogue we grow and become stronger (pyle et al., 2018). third, offer honest analysis and recommendations regarding public interest. in order to prioritize public interest, practitioners need to ask questions such as: are we creating opportunities to get involved in public matters?; are our actions responsive to problems identified by society? and, does society believe it when we say we want to help? (mitchell, 2017). here, practitioner can advise the leader of organization on how best to serve public interest. public interest practitioners must serve as reminders to others that to be effective. pr practitioners (corporate, government, nonprofit, and activist) not only have capacity to act, but also competence in having an influential voice (richards, 2017). the results obtained in implementing pir practices are: gaining trust, building community, and fostering goodwill for all stakeholders. trust is widely accepted as an essential part of public relations and this outcome can only be built with time (hon & grunig, 1999)however, much of this work remains highly fragmented in nature. this article develops a tripartite organizational theory model that attempts to explain the relationship between advertiser and advertising agency. the model examines this relationship prior to, during and subsequent to the contracting process. in the empirical section of the article two facets of the model are tested: conflict management through stakeholder collaboration definition of “peacebuilding” has evolved over time, those terms such as conflict management, conflict resolution or conflict transformation and many other (broome & collier, 2012; paffenholz, 2014). the conflict management process requires appropriate management strategies and methods that will produce positive results included in conflict negotiations (ivana & krishnamurthy, 2019). collaboration means a group of people who have a common goal in solving a problem or in learning together (cress et al., 2016). collaborative action must be 142 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 at the heart of a framework that begins with problem definition through to implementation which is impossible for a self-acting organization (thomas & koontz, 2011), cooperation between stakeholders in madiun is needed. according to freeman, context of stakeholders is an individual, group or organization that can influence and be influenced “mutually influencing” in achieving a goal or solving a problem (jiang & ritchie, 2017) and decision making can involve all stakeholders (ansell & gash, 2008). according to maryono, stakeholders are divided into three groups (yosevita, 2015): first, primary stakeholders: those who are fully involved in a series of plans because they are considered to have great influence and importance from a plan. such a public figure, in this case is chairman of each silat institution in madiun. second, key stakeholders: those who have right to make a policy because they have legal authority, such as govertment. third, secondary stakeholders or supporters: those who have a high sense of concern for the process of a plan but aren’t affected by anything and they can become facilitators. they are nongovernmental organizations, private sector. methods descriptive qualitative used in this research. qualitative research emphasizes drawing conclusions based on interpretation of facts and phenomena (moleong, 2018) also based on social constructivism, which uses assumptions of individuals to understand the world (creswell, 2009). as a key, researchers develop various kinds of meanings based on their life experiences (sugiyono, 2011). data were obtained through semistructured interviews with madiun regency government regent and related officials. to support research is also used literative study data of online articles, books and news. case study is used to analyze the process of public interest relations by stakeholders, especially regional government of madiun regency, which is a key stakeholder in handling social conflicts that occur in their area in creating a peaceful and safe atmosphere for its people. efforts to prevent, stop and recover after conflict through reconciliation, rehabilitation and reconstruction are responsibility of the regional government (soekanto, 2017). reviews conducted by previous researchers will be used as supporting data. this research focuses on efforts through the pir approach in building stakeholder collaboration by looking at public interest. validity of data uses data triangulation and theory as collection, data reduction, data presentation to conclusions. results and discussion every year just before suran agung tradition in madiun region, stakeholders establish relationships by having dialogue and sitting together in deliberations to reach an agreement on common goals. what is a public issue in celebration of suran agung is peace and security for the public. in the deliberations, stakeholders also function as public relations. there is a reciprocal relationship, two-way communication is carried out in collaboration to fulfill common interests (effendy, 2006) to get a good image, good intentions, tolerance and trust (kasali, 2005). efforts to build this relationship are made by judging what is a public issue to produce a policy for the best interest (rumanti, 2002). based on existing research and literacy, potential for conflict in commemoration of suran agung has become a public issue, because there was a very large mass mobilization in madiun area. from results of maksum’s (2009) research, there were 217 cases of violence from march 1998 to february 2007 in madiun area. some information can be accessed from online media from 2012 to 2015 that there were violent conflicts in suran agung, such as destruction of public facilities and fights between warriors and community which resulted in losses. (eyato, 2014; ishomuddin, 2012; nugroho, 2013, 2015). in research of soebijantoro et al (2012) 143 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace found that involvement of historical factors in setia hati brotherhood influenced warrior conflicts that occurred and had an impact on sociological situation of differences of opinion that occurred in generation of teachers and students regarding the concept of developing setia hati, although this difference was initially accepted by each organization. conflict escalated quite sharply in 1990s when number of members setia hati terate and setia hati winongo tunas muda grew. there is no organization sanction on members who break the oath into a habit that is repeated every year. cultural approach with empowerment of pencak silat culture and dialogue is expected to become “glue of brotherhood” in conflict reconciliation efforts. meanwhile, in sulistiyono’s research (2013), there are various perceptions in society regarding the lack of information that has developed in society regarding the history and problems of conflict, causing rumors so that every month of suro the stigma that arises is conflict due to large masses. understanding of history and lessons is not always understood by some warriors, especially youth members. conflict coverage that occurs continuously in media also influences the formation of opinion in society which makes it very familiar. this prejudice can be obtained through the process of learning and experience when seeing a conflict that occurs. listiana’s research (2014) proves that dynamics of warrior conflict in madiun are horizontal conflicts and open types of conflict because violence involves followers of silat institutions. fanaticism among followers about purity of the teachings setia hati is one of the causes of potential conflict. social support from government for pencak silat organizations such as tournaments and existence of sanctions for rioters is expected to create a better social situation. research by budiarto et al (2017) identifies things that can trigger potential conflicts, such as existence of a monument as the identity of territorial power of certain organizations that can break unity in society. conflict reconciliation efforts by government include providing national insight, arranging schedule for the celebration of suran agung, holding seminars and martial arts festivals, making congratulations from one organization to another and forming the madiun pesilat village community. meanwhile, widiyowati et al. (2018) stated that the conflict management process requires an approach to local wisdom, cultural values are a way of life to achieve long-term peace. the mapping strategy also uses public figures who are considered key in realizing this peace because they are considered to have a strong role and influence in society. with analysis of what are the public issues above, it is a momentum to make main focus to achieve peace, stakeholders in madiun region come together for a common goal this is what is called public interest relations (pir). because these “key, primary and supporting” stakeholders also carry out the function of public relations, they can also be called agents of change because pir also always leads to collaboration (jounghwa & yoonhyeung, 2009). and as agents of change in social conflict, when implementing pir practices they try to balance their organizational and public interests. even in certain situations they have made decisions and taken action in public interest rather than their own organization. figure 1. the conflict management model uses public interest relations (pir) approach the results of pir practice implemented by stakeholders are : 144 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 first, creating a dialogue room. the first thing that stakeholders do continuously to build peace is to open room for dialogue. commemoration in 2019 was mediated by key stakeholders: madiun regency government, madiun resort police and madiun military regional command also involved by primary stakeholders: fourteen leaders or figures from each of pencak silat institution in madiun region and supported by secondary stakeholders: the press. according to martin buber in littlejohn (2017), in good dialogue we must respect all differences, we can express ourselves, but we must listen to and respect the ideas of others so that there is a mutual understanding. humans are created as different individuals to communicate and dialogue in mutual understanding relationships. emphasize reconciliation by rebuilding broken relationships and strengthening peace-building that focuses on the root of problem (paffenholz, 2014) meanwhile, according to benjamin broome in littlejohn (2017), in building dialogue to overcome sustainable violent conflict, it is highly recommended to use facilitator assistance as a mediation. conflicts that occur in warriors (primary stakeholders) using government and law enforcement officials as facilitators (key stakeholders) and of course also supported by other parties such as the press (supporting stakeholders) in order to disseminate information to the public that can support a positive climate. creation of this dialogue room was facilitated by the head of police at bhayangkara building of madiun police on august 28, 2019 which was attended by madiun regent, kodim commander, brimob commander, chairperson of ipsi madiun, chairperson of setia hati terate, chairperson of setia hati tunas muda winongo and the press with agreement not to use motorbikes and pickups or trucks during the convoy. also on august 30, 2019 at tribrata field of the madiun police and followed by fourteen martial arts institutions attended by at least 1200 warriors, in a relaxed atmosphere a pledge of peace was agreed and declared by the fourteen leaders of pencak silat institutions and other stakeholders. the peace efforts facilitated by the police will not run maximally if attended only by certain circles –the elit (listiana, 2013), but with the presence and collaboration of all stakeholders and attended by 1200 warriors, it becomes the right momentum in strengthening the potential for peace. at least fourteen different martial arts identities that meet each other can create a positive climate considering there is a sense of knowing each other in a common goal. position of people as figures is key to effectiveness of conflict management because of the strong influence and role in society (widiyowati et al., 2018). this engagement strategy can be achieved through a variety of tactics including routine community meetings at a location to build relationships with stakeholders; attend such events organized by community groups; and involve communities who are elected, appointed and present leaders in their authority to establish discussions or dialogue relationships. the organization can be proactive in creating room for dialogue or it may discover tactics being implemented in reaction to expressed concerns (brunner & smallwood, 2019). transformation of the roles of stakeholders from year to year in preventing conflicts has been carried out continuously through dialogue and collaboration and realization of the pledges of peace made by the regent, the police, the military command and all the chair of pencak silat institutions (harianto, 2019). second, encourage and listen to multiple perspectives arguments is not only about conflict, taking sides, choosing or defeating opponents even winning, but engaging in discussion is a transformation of ideas that depend on negotiation, mediation, and conflict resolution (moglen et al., 2017). with dialogue, it becomes open to criticism and new perspectives, thus encouraging organizations to engage in a strong exchange of ideas can offer each organization a 145 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace competitive advantage. in addition, by encouraging several of perspectives, pir can work effectively. in a relationship, each party will have a hope through their interactions and collaborations. each time that hope is fullfilled, more trust will be built through communication and transparent disclosure. building trust is a concern of pirs through a focus on facilitating dialogue room (brunner, 2019). at least the primary stakeholders of each pencak silat institutions have the vision of their organization, but they agree on one goal for goodness in preserving culture of pencak silat and creating a peaceful atmosphere at celebration of suran agung. from the results of agreement made by all stakeholders, there is a pledge of peace in celebrating suran agung 2019 in madiun: first, obeying the applicable legal rules and maintaining noble of values inherited by the silat institution. second, mutual respect and build brotherhood between warriors. third, realizing the peaceful suro 2019 by supporting a safe and conducive situation. as a key stakeholder, regent of madiun ahmad dawami wants to change mindset terrible of suro celebration into an attractive cultural tourism package so that it becomes a positive impact in madiun area and realizes month of suro as a zero accident. (detik.com,2019; humasmadiunkab, 2019) and madiun police chief, ruruh wicaksono as person in charge of security in their area also wants to create a safe and conducive environment for community until peace of suro declaration was realized as an agreement of three stakeholders. third, offer honest analysis and recommendations regarding public interest. by offering honest analysis to an organization, public relations practitioners encourage organizational leadership not only to pursue short-term goals but as a long-term vission while working in public interest. tactics for achieving this strategy include empowering public relations at the top decision-making level; doing market research and reputation; also continue monitoring the problem (brunner & smallwood, 2019). in dialogue, these stakeholders do not only voice their aspirations, but they have the capacity to carry out their vision and mission. they are people who have influence in society. like the regent of madiun, ahmad dawami who wants to create a safe madiun according to his political vision. the police through madiun police chief, akbp. ruruh wicaksono certainly wants to keep for safety in his area, while fourteen heads of pencak silat also support creation of peace by building brotherhood and developing silat culture. they are not only competent to act; they also have powerful voices and decision makers. support for establishing relationship between silat institutions is in harmony as stated by the heads of two largest brotherhoods in madiun, setia hati terate and setia hati winongo tunas muda that they are brothers. in an interview by soebijantoro et al (2012) to general chairperson of sh terate, h. tarmadji boedi harsono, “we have no problems with other institutions” the phenomenon of violent conflict that occurs is a form of delinquency in adolescents which naturally will stop by itself. same statement was also stated by chairman of sh winongo tunas muda that clash between two institution was due to involvement of other parties who were not responsible for personal gain, “we never teach term of mortal enemy to our new members, there is no such term, our enemy is devil “said rm agus wijono santoso. two heads of institutions also stated, if there are members who violate their oath it will be a personal risk, organization will only try to help to rectify. however, if violation is related to legal issues, of course, it will be processed to according applicable law. according to ipsi, conflicts occur because a lack of legal awareness in the community, weak coaching from institutions, there are no strict sanctions for violators the pledge of peace and result in repeated violations 146 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 by irresponsible people (sulistiyono, 2014). based on research by maksum (2009) there are factors that trigger potential for violent conflict between warriors or community in madiun: first, social, political and economic conditions. this occurs when it involves emotionally in mobilizing the masses for support purposes for example in elections that can potentially trigger a conflict. potential conflicts easily happens to mass groups in social and economic inequality such as unemployment and poverty. (anwar et al., 2005; rozi, 2006). number of poor people in madiun regency reaches 77,750 people or 11.42% of the total population. percentage of poverty is still quite high compared to east java province which reached 10.98% (haryono, 2019). based on data from bps madiun 2018, population of madiun regency has reached 681,394 people and there are 14,357 people with unemployment status. according cohen in maksum (2009) to achieve a goal, someone can easily mobilize another who has free time. second, the loss of trust in government and legal system. conflict between silat institutions has occurred in a long period since the end of new order era, escalation of conflict occurred together with the public’s distrust of government and judicial institutions that seemed do nothing. an interview conducted by ali maksum found the fact that people involved in violent conflict weren’t given deterrent punishments; only by paying amount of money they could be free from legal traps. existence of unfair treatment from security forces, such as certain group convoys deliberately being allowed to use pickups; while other groups are being punished also affects this sense of trust. actions from security forces and organizations are needed as a deterrent effect for those involved in criminal acts (listiana, 2013). third, learning physical exerciseviolence. madiun has long history of conflict, since mataram kingdom which attacked purbaya-madiun, until after proclamation which was a dark tragedy for indonesian people in 1965. physical exercise in pencak silat is a medium for mastery of martial arts through specific movements. through repeated learning activities, a person can perceive that he has advantage of martial arts than others. title of “warrior” has its own pride for someone who has passed the training program that he is taking. potential for violence will appear in individuals when they have a belief in a value (lopez & emmer, 2002). according to draeger, indonesia once had great knights and masters of martial arts, also had a large number of soldiers during times of great empires like sriwijaya and majapahit. at that time, indonesian people had used both combination of weapons and silat as an inseparable martial art. not only in physical exercise, but both are closely related to spiritual relationship with indonesian culture (mardotillah & zein, 2017). fourth, prejudice to group solidarity. this happens because there is confidence in individuals, where the group is better at applying the teachings of setia hati. from ali maksum’s interview, they tend to dislike other groups even if they don’t have any personal problems, but if they see an identity of another group, there is an intention to antagonize it. if there’s conflict with members and involves the identity of other groups, violence will potentially arise under pretext spirit of brotherhood in defending the group. indoctrination to keeping brotherhood in the group has been taught to new members, it should aim for goodness, but it becomes a different meaning for certain members. according to irving janis in littlejohn (2017), in groupthink theory, a high level of cohesion mutual interest among members of the group, under certain conditions can lead to poor decision making. in the research of soebijantoro et al. (2012) and budiarto et al. (2017), existence of each social identity such as a symbol or monument as a territory of power can trigger a potential conflict. existence of symbols can affect the unity in society and there is social 147 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace polarization in both silat organizations. fifth, the age factor. conflict easily occurs in adolescent members. when a coach was a teenager with bachelor status, they often get into physical clashes in fights, but as time grows older or is married and has children, they have better emotional maturity. according to erikson, stage where the identity crisis occurs during adolescence, various kinds of behavioral deviations in adolescents is a process of affirming an identity which sometimes becomes negative (santrock, 1996). results of public interest relations (pir) with pir approach in resolving a long tradition of conflict history by prioritizing the public interest where all stakeholders want to realize, madiun regency government on october 22 2018 has launched a new identity, namely indonesian pesilat village as the unifier of all silat institutions in madiun area and can improve welfare for the community. as quoted from official website of the madiun regency government, ahmad dawami b subaltern counterpublics, and the elieves: madiun regency will be safer with many pencak silat institutions, this is consintent with the main vision of madiun regency government: safe, independent, prosperous and moral. with diversity of silat institutions centered in madiun, it will be an energy in development of madiun regency through the branding of indonesian pesilat village. according to the regent, launch of a new identity was first step to equalizing the perception of one goal in developing madiun regency, so that elements of hostility could be avoided. the regent also said on the anniversary of madiun regency on july 17, 2019 at ronggo jumeno hall: “the main thing is to equate perceptions first, then we will move on to another tourism potential and achievement”. figure 2: indonesian pesilat village logo, source: pr of madiun with the large number and identity of silat institutions in madiun, they are united into a new identity. through a cultural approach as local wisdom in madiun, it is a reconciliation of conflict towards peace. this is in line with the research of soebijantoro et al. (2012) budiarto et al. (2017) and widiyowati et al., 2018, who propose a cultural approach as a conflict management effort for warriors in madiun. when people have a belief in cooperation and participation, this is building community and goodwill in dialogue (brunner, 2017a; sommerfeldt, 2013)some have critiqued the public sphere on grounds of equal access and portrayed civil society as a guise for first-world imperialism. these critiques have implications for the role of public relations in the public sphere and civil society. this article suggests the normative role of public relations in democracy is best perceived as creating the social capital that facilitates access to spheres of public discussion and in maintaining relationships among those organizations that check state power. to that end, the paper argues that social capital does much to advance public relations theory and prescribe the role of public relations in democracy. several implications for public relations from a social capital perspective are offered, including the creation of generalized societal trust, the building of cross-cutting or “weak” ties, the engagement of media on behalf of subaltern counterpublics, and the (building a cycle of trust in society, the role of public relations is not only prioritizing short-term goals in the organization, but also long-term vision and mission when working for public interest (brunner & smallwood, 148 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 2019). peace building is important for the welfare of public and many are explained in the concepts and techniques in public relations and as a scientific discipline, public relations must prioritize public issues in building concept of peace rather than other interests (brunner & smallwood, 2019; ivana & krishnamurthy, 2019). the efforts of stakeholders in peace between warriors have been built over a years, reduction of violent conflict is a social dynamic that is happening better and commemoration of suran agung 2019 in madiun is safe. quoted from the statement of the madiun police chief, akbp ruruh wicaksono: “the results of monitoring on suran agung activities were conducive and had zero accidents. group of warriors from wonogiri, pacitan, ponorogo, trenggalek were escorted by the police. they go to madiun by truck and bus” (bagus, 2019). two regional heads in madiun area, the mayor maidi and the regent ahmad dawami stated that 2019 suran agung commemoration has been running safely and conducive, even in 2020 it will be scheduled on tourism potential. because madiun area has many pencak silat institutions, in 2017 imam nahrawi as the minister of youth and sports wants to make madiun area a destination for pencak silat (nugroho, 2017). as the party that has authority to control the area, madiun regency government collaborates with other stakeholders to implement pir practices in an effort to build peace at commemoration of suran agung in madiun regency area. collaboration of stakeholders in building peace through public interest relations (pir) collaboration can reduce conflict, create solutions, minimize failures on planning, create strategies for the needs of all parties involved and produce long-term solutions. main principle of collaboration is transparency of the process, diversity and representation of stakeholders, including involvement of all stakeholders in making a policy. collaboration of stakeholders as an effective way of realizing conflict reconciliation, involving community leaders and being supported by other parties in maintaining social security, such as babinsa the police, and the government as person in charge is a form of collaboration. involvement of collaborating parties is a form of active support for realization of peace between pencak silat institutions in madiun regency. collaboration in public interest relations (pir) is a method of creating a situation where two or more parties contribute to each other as stages of achieving common goals. public relations must be able to place public interest at center of decision making, communication and action (brunner & smallwood, 2019; dubrowa, 2018), is a failure of public relations if it only prioritizes organizational interests without considering interests outside the organization (b. r. brunner, 2019). works in public interest the results will have a positive impact on the organization (swart, 2011). results of pir, have been transformed by stakeholders into a new identity, namely indonesian pesilat village, which is an effort for peace in social change. according to r. racliffe brown, the meaning of identity is a form in individuals in society and because of the habits and beliefs that are manifested, thus creating and preserving a certain function and structure (mahendra, 2013). the existence of identity indonesian pesilat village is a dynamic patterned from time to time through a cultural approach, this built in line with the vision and mission of madiun regency government with other stakeholders in creating a sense of security, more independence and prosperity for its people. conclusion handling of violent conflicts that occurred in madiun during celebration of suran agung from year to year is getting better. stakeholders hope that in the following year, identity of indonesian pesilat village can be preserved and developed to 149 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace support the economy in madiun region. in this pir practical research there are deficiencies because identity of indonesian pesilat village in madiun is relatively new and there are several questions that need to be answered in further research to determine the value of pir theory : does practicing pir lead to results of the trust, community, also community goodwill? how can pir be measured and evaluated? this seems quite difficult to measure and evaluate because the dynamics of public interest are changing very rapidly. we realize that there isn’t precise measurement approach to the concept of public interest because of the rapid changes and this is of concern to practitioners. references andersen, s. e., & johansen, t. s. (2016). cause-related marketing 2.0: connection, collaboration and commitment. journal of marketing communications, 22(5), 524–543. https://doi.org/10.1080/13527266.2014. 938684 ansell, c., & gash, a. (2008). collaborative governance in theory. journal of public administration research and theory, 18. https://doi.org/10.1093/jopart/ mum032 anwar, d. f., bouvier, h., smith, g., & tol, r. (2005). konflik kekerasan internal: tinjauan sejarah, ekonomi-politik, dan kebijakan di asia pasifik. bagus, r. (2019). suran agung di kota madiun berlangsung lancar, meski diwarnai konvoi, walikota maidi titip wejangan. surya.co.id. https://surabaya. tribunnews.com/2019/09/16/suranagung-di-kotamadiun-berlangsungl a n c a r m e s k i d i w a r n a i k o n v o i walikota-maidi-titip-wejangan broome, b. j., & collier, m. j. (2012). culture, communication, and peacebuilding: a reflexive multi-dimensional contextual framework. journal of international and intercultural communication, 5(4), 245–269. https://doi.org/10.1080/ 17513057.2012.716858 brunner, b. (2017a). community, engagement, and democracy: reenvisioning public relations and public interest communications through civic professionalism. the journal of public interest communications, 1(1), 45. https://doi.org/10.32473/jpic.v1.i1.p45 brunner, b. (2017b). the moral compass of public relations. routledge. brunner, b. r. (2019). public relations theory: application and understanding (pp. 141– 157). john wiley & sons. brunner, b. r., & smallwood, a. m. k. (2019). prioritizing public interest in public relations: public interest relations. public relations inquiry, 8(3), 245–264. https://doi. org/10.1177/2046147x19870275 budiarto, a., sihole, e., & budiantoro, r. (2017). peran pemerintah kota madiun dalam penanganan konflik perguruan silat persaudaraan setia hati terate dan perguruan silat persaudaraan setia hati winongo tunas muda. damai dan resolusi konflik, 3(1), 3–29. cress, u., moskaliuk, j., & jeong, h. (2016). mass collaboration and education. https://doi.org/10.1007/978-3-31913536-6 creswell, j. (2009). research design: qualitative, quantitative, and mixedmethod approaches (3rd ed.). sage publications, incorporated. dubrowa, c. (2018). the new cco : chief conscience officer. pr week. https:// www.prweek.com/article/1459851/ new-cco-chief-conscience-officer effendy, o. u. (2006). hubungan masyarakat: suatu studi komunikologis. pt remaja rosdakarya. eyato, d. (2014). polisi dan pesilat bentrok 2 luka. sindonews.com. https://daerah. sindonews.com/berita/922250/151/ polisi-dan-pesilat-bentrok-2-luka 150 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 fadillah, d., & jandevi, u. (2020). mediasocial behavior of muhammadiyah members in china in the framework of alexander wendt’s international communication constructivism. journal of social studies (jss), 16(1), 5164. doi: 10.21831/jss.v16i1.34604. harianto, s. (2019). 14 perguruan silat di madiun berikrar jaga perdamaian di bulan suro. detiknews. https:// news.detik.com/berita-jawa-timur/ d 4 6 8 6 7 5 2 / 1 4 p e r g u r u a n s i l a t d i madiun-berikrar-jaga-perdamaian-dibulan-suro harsono, t. b. (2000). menggapai jiwa terate. madiun: lawu pos, 33–42. haryono, m. (2019). angka kemiskinan di kabupaten madiun masih lebih tinggi dibanding jatim. rri.co.id. https://rri. co.id/madiun/daerah/754155/angkakemiskinan-di-kabupaten-madiunmasih-lebih-tinggi-dibanding-jatim heath, r. l. (2000). a rhetorical perspective on the values of public relations: crossroads and pathways toward concurrence. journal of public relations research, 12(1), 69–91. https://doi. org/10.1207/s1532754xjprr1201_5 hiebert, r. (2015). introduction. public relations review, 41(5), 715–718. https:// doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.06.009 hon, l. c., & grunig, j. e. (1999). guidelines for measuring relationships in public relations. gainesville, fl: institute for public relations. ishomuddin. (2012). massa dua perguruan silat perang batu di madiun. tempo. co. https://nasional.tempo.co/ read/443975/massa-dua-perguruansilat-perang-batu-di-madiun ivana, m., & krishnamurthy, s. (2019). public relations for peacebuilding: case study from colombia. corporate communications: an international journal, 25(1), 48–66. https://doi. org/10.1108/ccij-07-2019-0085 jiang, y., & ritchie, b. w. (2017). disaster collaboration in tourism: motives, impediments and success factors. journal of hospitality and tourism management, 31, 70–82. https://doi. org/10.1016/j.jhtm.2016.09.004 johnston, j. (2017). the public interest: a new way of thinking for public relations? public relations inquiry, 6(1), 5–22. https://doi. org/10.1177/2046147x16644006 jounghwa, c., & yoonhyeung, c. (2009). behavioral dimensions of public relations leadership in organizations. journal of communication management, 13(4), 292–309. https:// doi.org/10.1108/13632540911004588 joyohusodo, s., wignyomijoyo, s., suronagoro, r., nuriman, sukoco, joyosumarto, santoso, & hadikusumo, s. (1963). buku peringatan persaudaraan setia-hati 1903-1963. not published. kasali, r. (2005). manajemen public relation. pustaka utama grafiti. ki, e.-j., kim, j.-n., & ledingham, j. (2015). public relations as relationship management: a relational approach to the study and practice of public relations: second edition. https://doi. org/10.4324/9781315719559 kim, y., & slotegraaf, r. j. (2016). brandembedded interaction: a dynamic and personalized interaction for cocreation. marketing letters, 27(1), 183– 193. https://doi.org/10.1007/s11002-0159361-2 listiana, a. (2013). dinamika konflik perguruan silat setia hati (studi konflik simon fisher pada kasus konflik kekerasan setia hati terate dengan setia hati tunas muda winongo di kabupaten madiun). universitas airlangga. littlejohn, s. w., foss, k. a., & oetzel, j. g. (2017). theories of human communication. 11th editions (11th ed.). waveland press, inc, united states of america. 151 rediaz rakhman johan, sri hastjarjo & ignatius agung setiawan, stakeholder collaboration to build peace lopez, v. a., & emmer, e. t. (2002). influences of beliefs and values on male adolescents’ decision to commit violent offenses. psychology of men & masculinity, 3(1), 28–40. https://doi. org/10.1037//1524-9220.3.1.28 lutfi, m., & fathani, a. h. (2013). hitam putih pendidikan: menyingkap realitas, merajut solusi. universitas brawijaya press. mahendra, a. (2013). konstruksi identitas sosial perguruan pencak silat pencak organisasi ranting kecamatan sidoarjo, kabupaten sidoarjo. journal universitas airlangga, 2(2), 1–10. maksum, a. (2009). konflik kekerasan antar kelompok perguruan pencak silat: proses pembentukan identitas sosial yang terdistorsi. dalam “anima”, indonesian psychological journal, 24(2). mardotillah, m., & zein, d. (2017). silat : identitas budaya, pendidikan, seni bela diri, pemeliharaan kesehatan. jurnal antropologi: isu-isu sosial budaya, 18(2), 121–133. https://doi.org/10.25077/ jantro.v18.n2.p121-133.2016 mckie, d., & heath, r. l. (2016). public relations as a strategic intelligence for the 21st century: contexts, controversies, and challenges. public relations review, 42(2), 298– 305. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.pubrev.2015.04.003 mitchell, t. d. (2017). the next “evolution” of civic learning. association of american colleges & universities. https:// www.aacu.org/peerreview/2017/fall/ mitchell moglen, s., keetley, d., & crassons, k. (2017). literature and social justice. association of american colleges & universities. https://www.aacu.org/ peerreview/2017/fall/lehigh moleong, l. j. (2018). metodologi penelitian kualitatif (38th ed.). pt remaja rosdakarya. nugroho, n. d. (2013). “suran agung” ricuh, warga lempari konvoi pesilat. tempo.co. https://nasional.tempo. co/read/530289/suran-agung-ricuhw a r g a l e m p a r i k o n v o i p e s i l a t / full&view=ok nugroho, n. d. (2015). seribu polisi siaga bentrok antar-pesilat di suran agung. tempo.co. https://nasional.tempo. co/read/712704/seribu-polisi-siagabentrok-antar-pesilat-di-suran-agung/ full&view=ok nugroho, n. d. (2017). banyak perguruan silat, menpora ingin madiun jadi tujuan wisata. tempo.co. https:// n a s i o n a l . t e m p o . c o / r e a d / 8 5 7 4 2 0 / banyak-perguruan-silat-menporaingin-madiun-jadi-tujuan-wisata/ full&view=ok oetzel, j. g., & ting-toomey, s. (2006). the sage handbook of conflict communication: integrating theory, research, and practice. sage publications. https://doi. org/10.4135/9781412976176 paffenholz, t. (2014). international peacebuilding goes local: analysing lederach’s conflict transformation theory and its ambivalent encounter with 20 years of practice. peacebuilding, 2(1), 11–27. https://doi.org/10.1080/2164 7259.2013.783257 parekh, b. (2008). rethinking multiculturalism: keberagaman budaya dan teori politik. penerbit kansiius. park, y. e., & dodd, m. (2016). the historical development of corporate social responsibility as a strategic function of public relations (pp. 15–27). https:// doi.org/10.4324/9781315646503-1 pyle, a. s., linvill, d. l., & gennett, s. p. (2018). from silence to condemnation: institutional responses to “travel ban” executive order 13769. public relations review, 44(2), 214–223. https:// d o i . o r g / h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . pubrev.2017.11.002 152 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 richards, c. k. (2017). a civic-rich framework for liberal education. association of american colleges & universities. https://www.aacu.org/ peerreview/2017/fall/richards rozi, s. (2006). kekerasan komunal: anatomi dan resolusi konflik di indonesia. pustaka pelajar. rumanti, m. a. (2002). dasar-dasar public relations teori dan praktik. pt gramedia widiasarana indonesia. santrock, j. w. (1996). adolescene (6th ed.). dubuque, ia: brown & benchmark publishers. soebijantoro, s., nurcahyo, a., & hartono, y. (2012). rekonsiliasi konflik antarperguruan silat di madiun (studi historis sosiologis). agastya: jurnal sejarah dan pembelajarannya, 2(1), 100–124. soekanto, s. (2017). sosiologi suatu pengantar. rajagrafindo perkasa. soewarno, r. d. j. (1994). pusaka pencak silat dalam tiga zaman: persaudaraan setia hati winongo tunas muda. special book for foster sons. sommerfeldt, e. j. (2013). the civility of social capital: public relations in the public sphere, civil society, and democracy. public relations review, 39(4), 280– 289. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.pubrev.2012.12.004 stoker, k., & stoker, m. (2012). the paradox of public interest: how serving individual superior interests fulfill public relations’ obligation to the public interest. journal of mass media ethics, 27(1), 31–45. https://doi.org/10.1 080/08900523.2012.636242 sugiyono. (2011). metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. alfabeta. sulistiyono, r. (2014). persepsi masyarakat terhadap konflik antar oknum perguruan pencak silat (studi kasus mengenai konflik antar oknum persaudaraan setia hati terate dan persaudaraan setia hati tunas muda winongo di kabupaten madiun). jurnal ilmiah pendidikan sosiologiantropologi, 4(1), 2–13. swart, j. (2011). that’s why it matters: how knowing creates value. management learning, 42(3), 319–332. https://doi. org/10.1177/1350507610391591 tench, r., & yeomans, l. (2017). exploring public relations: global strategic communication (pp. 82–87). pearson higher ed. thomas, c. w., & koontz, t. m. (2011). research designs for evaluating the impact of community-based management on natural resource conservation. journal of natural resources policy research, 3(2), 97–111. https://doi.org/10.1080/19390459.2011. 557877 toledano, m. (2016). advocating for reconciliation: public relations, activism, advocacy and dialogue. public relations inquiry, 5(3), 277–294. https:// doi.org/10.1177/2046147x16666595 widiyowati, e., kriyantono, r., & prasetyo, b. d. (2018). model manajemen konflik berbasis kearifan lokal: konflik perguruan pencak silat di madiun-jawa timur. komunikator, 10(1), 34–47. yang, a., & taylor, m. (2013). the relationship between the professionalization of public relations, societal social capital and democracy: evidence from a crossnational study. public relations review, 39, 257–270. https://doi.org/10.1016/j. pubrev.2013.08.002 yosevita, l. (2015). implementasi peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata di taman nasional manusela (tnm) di kabupaten maluku tengah. jurnal agroforestri, 10(1), 21–30. 267 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.267-279. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21972 public relations and employee performance in nigerian institutions of higher learning muhammad nura nguru nuranguru1967@gmail.com federal polytechnic damaturu, yobe state, nigeria adamkolo mohammed ibrahim adamkolo@unimaid.edu.ng university of maiduguri, borno state, nigeria abstract organizations’ internal publics, which generally comprises two categories of personnel, namely­management­staff­and­employees­constitute­some­of­ the­key­elements­that­ contribute toward realizing the goals and objectives of the organization. however, unlike non-academic organizations, institutions of higher (academic) learning have two­additional­categories­of­internal­publics­—­academic­staff­and­students.­this­makes­ such institutions a bit unique. public relations (pr) as a management function and tool is utilized by the management between itself and all categories of internal publics to facilitate smooth information dissemination and communication for enhanced job performance. hence, a unique type of pr practice capable of addressing the characteristic needs­of­the­academic­staff­(who­are­directly­involved­with­the­students)­in­addition­to­ those­of­the­non-academic­staff­will­be­required.­a­critically­review­of­extant­literature­ surrounding the impacts of the practice of pr on job performance among employees of nigerian institutions of higher learning was performed. additionally, critical intra-organizational­pr­media­capable­of­addressing­the­characteristic­and­specific­ needs­of­the­overall­and­specific­internal­publics­were­underscored­and­some­policy­ recommendations­offered.­this­article­concludes­that­effective­pr­(a­pr­practice­that­ addresses­both­the­comprehensive­and­specific­needs­of­the­various­classifications­of­ internal publics) enhances job performance and productivity. keywords: effective public relations, employees, job performance, information, institutions of higher learning hubungan masyarakat dan kinerja karyawan di lembaga pendidikan tinggi nigeria abstrak internal publik dalam sebuah organisasi yang pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu manajemen staf dan karyawan, merupakan beberapa elemen kunci yang memberikan kontribusi terhadap realisasi sasaran dan tujuan organisasi. namun, tidak mailto:nuranguru1967@gmail.com mailto:adamkolo@unimaid.edu.ng 268 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 seperti organisasi non-akademik, institusi akademik memiliki dua bagian tambahan lain dalam internal publiknya – staf akademik dan siswa. hal inilah yang kemudian membuat institusi-instistusi akademik memiliki sedikit keunikan. public relations (pr) sebagai fungsi manajemen digunakan oleh institusi untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan komunikasi untuk meningkatkan performa kerja antara manajemen dan seluruh bagian publik internalnya. oleh karena itu, pr yang memiliki keunikan seperti ini harus mampu menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan staf akademik (yang secara langsung terlibat dengan siswa) dan juga staf non-akademik yang nantinya akan dibutuhkan. sebuah tinjauan kritis menghasilkan temuan mengenai dampak praktik pr pada performa kerja para karyawan yang bekerja di institusi-institusi nigeria. selain itu, media intra-organisasi pr yang kritis harus mampu menganalisa karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari seluruh ataupun sebagian kecil publik internal dan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan. penelitian ini menyimpulkan bahwa­pr­yang­efektif­(praktik­pr­yang­menganalisa­secara­mendalam­ataupun­spesifik­ kebutuhan-kebutuhan berbagai kalangan yang merupakan bagian dari publik internal) dapat meningkatkan performa pekerjaan dan produktivitas. kata kunci: hubungan masyarakat yang efektif, karyawan, kinerja pekerjaan, informasi, lembaga pendidikan tinggi introduction public relations (pr) in the context of educational institution is defined as a planned and systematic management function to help improve the programs and services of an education system (especially tertiary institutions of learning) (ofuani, sulaimon, & adebisi, 2018; okwelle & agwi, 2018). according to the scholar, pr in (tertiary) academic institutions depends on a comprehensive two-way communication process which involves both internal (e.g., staff and students) and external (e.g., general public, parents, communities and the government) publics with the aim of arousing enhanced grasp of the tasks, goals, accomplishments and needs of the institution. hence, pr performs a reinforcement role to organizational communication (okwelle, 2010; yahaya & abubakar, 2017). pr is a critical tool for enhancement of employee performance, establishing, fostering and developing growth and stability in any organization (austin & pinkleton, 2001). furthermore, michnik (2015) stressed that public relations concerns the total communication of any organization. in a time when information is being regarded as power (ofuani et al., 2018; paul, 2016) it is important that communication channels and pr practices are updated to meet both routine and critical needs of organizations, including public tertiary institutions (adagala & michael, 2017). the organizational pr industry has about two key resources which include the management and employees, which are considered as the factors of service production, while information and communication are the raw material and the internal and external publics are the market for information and communication services (ofuani et al., 2018; paul, 2016). this article focuses on the internal publics, specifically staff and workers. hence, all these factors must be maximized to ensure that all internal publics are effectively informed and enlightened about events, orders and developments in order to ensure symbiotic relationships in the organization (suchan, 2006). in this perspective, formal organizations such as tertiary educational institutions must deploy all the available means to communicate effectively to the internal publics because communication is indispensable to job performance in any organization (adagala & michael, 2017). in organizational pr communication is 269 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... regarded as a key element (ritter, 2003; sadia, salleh, zulida, & sazuliana, 2018). often, many problems occurring in an organization are attributed to defective or ineffective communication. in most cases, management that is wont of keeping information that is supposed to be disseminated confidential, does not communicate properly causes confusion among employees, who will strive to understand what they are required to, or not required to do (sadia et al., 2018; wiñska, 2010), a phenomenon which, according to sadia et al., (2018) leads to what is referred to as “the catastrophe of higher management in communication” (p. 1). communication defects or deficiency in organizational pr practice inhibits job performance and impedes organizational progress, which affects both employees and senior management who are the key actors of the organization (grunig & grunig, 2000). poor relationships with staff and other employees of the organization because of defective communication implies that the organization may not achieve its goals (okwelle, 2010). furthermore, educational institutions require a bit different method of regulating their operation styles; they require constant evaluation of the needs for effective communication to build effective relationship with individuals and groups (sharma, 2015). tertiary educational institutions engage people from diverse backgrounds. hence, the need for effective communication in any pr activity. for example, some issues were raised at a symposium as well as matriculation and convocation lectures presented at the federal polytechnic damaturu (fedpodam) regarding growing concerns for the need to address problems associated with poor channels of communication and pr between the management and staff of the institution which often negatively affect managementemployee relationships and job satisfaction. another example is, in late 2016 an internal industrial action was embarked upon by members of both academic and non-academic staff unions of the institution, an incident believed to be prompted by communication gaps between the management and the staff of the institution (personal communication, information unit, fedodam, 2016). one way of eliminating communication gaps and pr vacuums in an organization is by timely and regular dissemination of the right information to the right publics via the appropriate medium (austin & pinkleton, 2001). it is mandatory for organization to be keen in making sure that their internal publics receive adequate information, promptly and through appropriate channels, in order to enable them to execute their responsibilities effectively (johnson, weaver, kim, & hocke, 2010). to facilitate this, the right channels ought to be made accessible (available) by the organization (cutlip, center, & broom, 2000; grunig, 2000). dissemination of effective communication and goodwill-bearing public would create room for school managers to obtain feedback from their internal publics by collecting information from fundamental areas of internal communication to make a distinction between the actual situations against that which management perceives to be the situation (adagala & michael, 2017; suchan, 2006). formal organizations such as tertiary institutions of learning can achieve the goal of keeping their staff and other employees effectively informed by keeping their communication channels open for the employees to inquire and to be given the right response by the management team (grunig, 2000). a good internal communication system is crucial to an organization because it ensures proper message flow to its publics (cutlip et al., 2000). organizations have a hierarchy, which is divided into units and subunits such as classes, departments and the management. the hierarchy ensures effective flow of information and communication all the time through various channels (grunig, 2001; otubanjo, amujo, & melewar, 2010). furthermore, effective communication and pr are prime age of prime importance in an organization today in which good pr approach is utilized (miner, 2005; suchan, 2006). the two concepts are functional elements in which the success of every 270 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 organization depends. johnson et al. (2010) asserted that communication is the nervous system of an organizational group, providing the information and understanding necessary for high morale and productivity. however, as a pre-condition for communication to be effective, it must not only rest in the effective information between the people involved in the act but also people outside the organization (austin & pinkleton, 2001). thus, pr and communications are key to what transpire in an organization, without which the organization’s existence will be undermined (cutlip et al., 2000). as communication is essential for life so is it fundamental in any organization (lindeborg, 1994). therefore, effective communication between organization and its publics allows open and viable interaction with optimal input and grants an enhanced performance in an organization (johnson et al., 2010). this article aims to review literature surrounding enhanced employee performance through public relation and effective communication in an organization and critically looks at how these two concepts play the role of enhancing performance in an organization. literature review pr practice involves the planned and sustained efforts to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public (grunig, 2000; osibanjo, salau, falola, & oyewunmi, 2016). pr as a discipline is also seen as the activities that foster and encourage a meeting point for service users, service receivers and staff and management of an organization (bruning & lambe, 2008; sacdeva, 2009). pr activities include all efforts mobilized towards a mutual relationship within and outside systems in an organization, which is largely facilitated and coordinated under the principles of communication. hence, communication becomes a pivotal tool through which public relation and its activities are realized (cutlip et al., 2000; otubanjo et al., 2010). furthermore, pr has been defined as a distinctive management function which helps establish and maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and co-operation between an organization and its publics; involves the management of problems or issues; helps management to keep informed on and responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of management to serve the public interest; helps management to keep abreast of and effectively utilize change; serves as an early warning system to help anticipate trends; and uses research and ethical communication technique as its principle tools (alfonso & suzanne, 2008). this definition comprehensively encapsulates the functions of pr and its essence in every kind of organization. importantly, the concept management as key to effective pr (grunig, 2002; macnamara, 1999; otubanjo et al., 2010) has been emphasized in the above definition, taking into cognizance the complexities that usually surround humans and their relationships (suchan, 2006). this prompted ngozi, malachy, christy, ngozi, and prince (2016) to argue that the traditional notions that regard mere communication as a focus and function of public relation is obsolete in this modern age. furthermore, osibanjo et al. (2016) and grunig (2000) posit that pr has an expanded scope that transcends mere communication to include building productive relationships. however, as mentioned earlier, macnamara (1999) considers pr as mainly a managerial concept, aimed to produce effective systems with functional components. pr also involves broader purviews of building and sustaining relationships with important personalities, for the purpose of harnessing quality measures that would appropriately disseminate information and bring about wider coverage of services, regardless of time and space (falola, oludayo, akinnusi, osibanjo, & salau, 2018; grunig, 2000). in order to understand this discourse, it is imperative to understand certain key concepts or elements of pr as a profession as outlined in falola et al. (2018), sacdeva (2009) and grunig (2001) as follows: (1) pr is a planned, deliberate and sustained effort; 271 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... (2) it employs various techniques such as communication, lobbying, advocacy and corporate social responsibility (csr) to achieve target goals and set objectives; and (3) it is based on a two-way communication flow as mentioned in elements number 2 and 3 above, there are numerous pr and communication activities and media that are carried out and employed respectively in an organization. some of the activities include: (1) first-hand physical meeting with service users; (2) reaching out to service users and target customers cutting across immediate boundaries through platforms of both print and electronic media; (3) getting feedbacks from service users after receiving or anticipating services; and (4) promptly circulating information within the work environment to enable quick responses and not being limited by time and space. in a nut shell, it can be understood that there is a direct relationship between organizational communication or pr and employee job performance. this is a theoretical issue, and it invokes an analysis of the focus of this article based on public information model (a one-way symmetric model), which is one of the four models of pr formulated by (grunig & hunt, 1984). the other three models are press agentry/ publicity (a one-way asymmetric model), twoway asymmetric and two-way symmetric. for tertiary institutions of learning to be successful in intra-organizational pr, the institutions must be in equilibrium with their environment (grunig & hunt, 1984). but, how could that be possible? the institutions can achieve that equilibrium by dominating (controlling) its internal publics (specifically employees and other members of staff ) or by cooperating (adapting) with them. the two models (in the asymmetric contexts: press agentry/ publicity and two-way asymmetric) can be strategized to help the institutions dominate the environment while the other two models in the asymmetric contexts (public information and two-way symmetric) can be applied to help the institutions to maintain their existing interdependence with the environment (grunig & hunt, 1984; (grunig, sriramesh, & lyra, 1995). given that this article focuses on the utilization of pr tools to achieve enhanced employee performance in higher institutions of learning, the wise application of public information model of pr can help the management maintain the existing cordial relationship with the employees and staff members (akinyele, 2010; grunig & hunt, 1984). moreover, past research has shown that prolonged management-employee cordial relationships stimulate productivity (akinyele, 2007; stites & michael, 2011). public relations practice in nigeria the practice of pr in nigeria is developing rapidly. historically, pr can be traced to the emergence of kano chronicle, a palace-centered monthly publication which first published in hausa language (with arabic letters) in 1503. publication of kano chronicle continued for many years before it stopped. it is believed that kano chronicle predates iwe irohin, which was first published in 1859 (kperogi, 2016). generally, three main categories of pr practice are identified in nigeria (otubanjo et al., 2010) as in other parts of the world, namely in-house pr services, pr consulting and freelancing (igbinoba, falola, & osibanjo, 2018). in-house pr (which is the focus of this article) involves the provision of reputation and image management services to corporate organizations such as tertiary institutions of learning by promoting the organizations in which they are located. in-house pr activities include planning, developing and managing overall corporate pr plans as well as managing internal and external communication activities. pr consultancies involves working with many corporate organizations by contesting for clienteles with other consulting corporations. historically, freelance pr basically involves and is confined to press relations. freelance pr, many of whose practitioners are selfemployed journalists originates in the 272 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 early stages of press journalism in nigeria. this situation remains largely unchanged nowadays: while specialization is the practice in developed societies, in nigeria, the pr industry is still largely dominated by general pr practices (brody, 2005; otubanjo et al., 2010). however, a couple of new trends in pr consulting specialization and corporate affiliation (the latter especially among pr consulting firms) are emerging in the country, with some pr corporations currently offering specialized image-making services (especially, media relations, financial pr, marketing pr) for numerous industries as well as many pr corporations affiliating to giant multinational pr agencies, e.g., jsp corporate communications is affiliated to hill and knowlton (uk), sesema public relations is affiliated to edelman public relations (a world class pr agency). the affiliation is mainly hinged on the need for training, professionalism, manpower development and access to a global affiliation network (brody, 2005; molleda & alhassan, 2005; otubanjo et al., 2010). characteristics of nigerian tertiary institutions arguably, it is a norm that job in nigerian public tertiary institutions is nobody’s work and therefore does not deserve commitment. this general apathy to work among employees and staff of nigerian public tertiary institutions has roots in the colonial era when civil servants worked to fulfill the demands of the colonial masters above every other thing, with little growth potential. however, they never got the recompense which was proportionate with their job performance. nowadays, even though the policies and objectives are being formulated by nigerians for nigerian citizens’ needs, the colonial attitude persist (grunig & grunig, 2000); ifedili, 2013). the story of nigerian public tertiary institutions (universities, polytechnics, colleges of education, etc.) is that of perpetual wants and lacking. most of these institutions suffer from lack of funding and severe lack of teaching and learning infrastructures (classrooms, lecture halls, libraries, sports facilities, dormitories, etc.), and where they exist most are overstretched and or dilapidated. these problems pose serious threats to quality staff work performance, students’ academic performance and wellbeing. in fact, among the myriad of challenges and problems affecting the staff performance in these institutions, these particular ones have proven to be very hard nuts to crack over the years, often forcing both academic and non-academic staff to go on strike for months on end (lawal & atueyi, 2018; ifedili, 2013) for instance, in november 2018 (at the time of writing this article), members of the academic staff union of nigerian universities (asuu) have embarked on a total and indefinite strike over unfulfillment of a decade old funding deals with the federal government. similarly, in february 2017, in a warning strike the academic staff union of polytechnics (asup) shut down nigerian public polytechnics for one week over similar pleas of their asuu counterparts, poor funding, deplorable infrastructure, inadequate manpower and absence of a national commission for polytechnics (lawal & atueyi, 2018). it is generally believed that work environment condition impacts job performance (adagala & michael, 2017; ifedili, 2013). hence, this article sets a background with the big picture in terms of work condition in the nigerian tertiary institutions. therefore, like in other formal organizations, communication as a management function and pr as a management tool (alfonso & suzanne, 2008) are vital for effective running of both academic and administrative activities in tertiary institutions of learning. all public relation activities involve communication, which is needed for the smooth running of tertiary academic institutions because educational institutes are as important as other organization (sharma, 2015). in fact, communication feedback plays an important 273 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... role in job performance among employees (wiñska, 2010). methods organizational communication simply refers to the deliberate interactions and exchange of information and ideas by people within an organization to develop plans and execute them (baran, 2010; paul, 2016). communication is vital to the success of any organization. therefore, it must be handled effectively to ensure achievement of the organization’s goals (austin & pinkleton, 2001). effective communication is sine qua non to result-oriented pr activities within and outside of an organization (lindeborg, 1994; ngozi et al., 2016). therefore, formal organizations such as tertiary institutions of learning must ensure a veritable communication system that allows for effective exchange of information and feedbacks which would in turn inspire commensurate responses within the organization (suchan, 2006). communication is the consolidating tool of an organization’s activities. it is the lifeblood of any organization (miner, 2005). communication permeates all aspects of social life and promotes interaction between individuals and groups (cragan, & shields, 1998; yahaya & abubakar, 2017). in fact, it is not possible to run the activities of any tertiary institution of learning without a proper communication system (miner, 2005). it is even argued that communication can make or mar any human organization (baran, 2010). according to michnik (2015) people participate in organizations in almost every aspect of their lives. communication has an intricate nature and structure which can be quite demanding but useful in the context of organizational administration (grunig, 2001). an organization has been defined as a consciously co-ordinate social unit composed of two or more people that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals (adagala & michael, 2017; suchan, 2006). effective communication binds together all organizational activities (samuel, 2019). this assertion agrees with adagala and michael (2017) and miner (2005), who posit that people organize together what they cannot accomplish individually, and, according to them organizing happens through effective communication. many corporate organizations such as tertiary institutions of learning constantly take deliberate efforts to ensure effective communication as a means of strengthening management-employee relationships and enhancing employee performance (otubanjo et al., 2010; paul, 2016; samuel, 2019). the literature indicates that organizational communication is related to several concepts and tasks, such as trust or understanding, and communication skills such as holding meetings and listening. according to yahaya & abubakar (2017) communication is the cord that holds the various interdependent parts of an organization together. it is even argued that if communication were somehow removed from an organization, it would collapse instantly (adagala & michael, 2017). communication in an educational institution is important for the purpose of management and planning. there is no doubt that communication is the lifeblood of both internal and external publics (lindeborg, 1994; otubanjo et al., 2010) especially the former. all the entities that constitute the educational institution’s publics, be they instructors/lecturers, managers, employees, parents/guardians or students need to be kept informed of what is happening within their organization. to achieve all these, effective communication must be applied to reach both the internal and external publics (suchan, 2006; yahaya & abubakar, 2017), using the myriad of ways and channels available at the organizations’ disposal (grunig, 2001). results and discussion organizational communication paths free flow of communication and evolvement of pr approach should be 274 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 encouraged within public tertiary institutions. it is widely believed that free flow of information prevents under load and overload of information, which further could discourage grapevine and rumor and bridge the communication gap between employers and employees (austin & pinkleton, 2001). organizational literature underscores that organizations consist of paths through which communication travels (cutlip et al., 2000; yahaya & abubakar, 2017). the formal communication channel is the most used by organizations (baran, 2010). (grunig, 2001) identified two vital aspects of formal communication as follows: (1) the media of formal communication which are either written or oral from memorandum, reports, letters, presentations etc., and (2) the skills involved in formal communication, for example chairing of staff meetings with union leaders. according to grunig (2000), messages do not just sit idle waiting to be discovered, nor do they float in the air randomly to be picked up by some lucky accidents. messages are prepared by a sender, sent through a channel and then received by a receiver. communication in educational institutions is sent through various directions using the formal and informal channels while taking vertical or horizontal directions in both channels. hierarchy is a crucial aspect to consider when examining organizational communication (grunig, 2001). fundamentally, in an organizational hierarchy, messages are transmitted formally through vertical (top-down and down-up), lateral (horizontal) flows and through the informal grapevine (lindeborg, 1994). however, the formal downward communication dominates in most organizations (yahaya & abubakar, 2017), including nigerian public tertiary institutions (adagala & michael, 2017). it is used by management to direct and influence the activities of employees who occupy the lower hierarchical levels. management usually conveys the messages downward to the staff and other relevant publics through memos, newsletters, speeches, notice boards, manuals, policies, instructions, directives, and oral media, etc. (cragan & shields, 1998). communication is mostly carried out for information dissemination (baran, 2010; millicent, 2013). the type of channel used to convey a message often influences the type of the message conveyed. formal channels influence the nature of messages in several important ways (grunig, 2002; millicent, 2013). tertiary institutions as formal organizations tend to specify the nature of the messages that flow through formal channels. furthermore, formal communication is usually carried out in order to achieve implementation of goals, job instructions, procedures performance feedback and socialization (guth, 1995). however, this flow of information has been criticized by johnson et al. (2010), who argue that messages can be distorted if they are sent over a great distance from their sender to the ultimate receiver down through the formal organizational hierarchy and may ultimately affect job performance. communication for effective job performance simply put, communication is the deliberate act of conveying a message via a systematic channel from a source to a receiver with accompanying feedbacks (baran, 2010). all communication and pr activities in an organization such as tertiary institutions of learning are mobilized and geared towards achieving effective performance by employees (samuel, 2019). simply put, performance is the way in which somebody does a job, judged by its effectiveness or the manner in which somebody functions, operates and behaves. performance is also seen as the act of carrying out or accomplishing a task, or an action in an efficient manner for the fulfilment of its intended purposes (samuel, 2019). the essence of effective communication and pr activities is to achieve understanding that has to do with employee performance. this activity involves getting accurate and adequate message passed across from the 275 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... management to members of staff of the organization (otubanjo et al., 2010). one key factor that has been emphasized as crucial to effective communication is information adequacy, which according to millicent (2013) refers to the degree to which members of the organization receive needed information on their job. the literature has identified three types of information that are needed by members of staff to carry out their responsibilities efficiently. these are task, human and maintenance information. bruning and lambe (2008) briefly explained and gives example of each of the information types as follows: (1) task or job-related information refers to information needed to meet day to day responsibilities by employees, e.g., to achieve job goals, how to actually perform a job and the quality and quantity of work expected; (2) human or personal information refers to information needed to meet individual employees’ needs. from example, provision for in-service training, promotion and other motivational benefits to be enjoyed by individual employees; and (3) maintenance or organizational information refers to information needed to sustain the functioning of a unit or the organization itself. for example, success or failure of the organization or a unit, also how decisions that might affect employees’ job are made. organizational public relations tools communication skills training: staff training is a motivational tool used by management to enhance job condition and encourage employees to perform better. employees usually feel recognized and appreciated when they are given the opportunity to participate in training programs. training also makes employees to gain recognition by their superiors, which in turn could take them closer to influencers and key decision-makers in the organization (alfonso & suzanne, 2008; grunig, 2002) employees usually develop considerable anxiety as to who should report or do what in the organization. therefore, in order to assign specific roles and portfolios as well as to avoid duplication of responsibility, both management staff and employees need regular appropriate training. staff that are trained usually appreciate the value of the training better and put it into use; and it enhances their performance in the organization (guth, 1995). functional dialogue with staff union leaders: to achieve optimum performance in any tertiary institution of learning, dialogue between staff union leaders and the management should be encouraged. this could be during labor tussles, or periodically to create room for interaction (suchan, 2006). these pr tools could yield positive results: courtesy calls, merit awards/prizes, honesty, staff involvement, cooperation, sharing of information and open communication (yahaya & abubakar, 2017). therefore, if at this juncture dialogue is employed, pr approach is evolved. hence, it is likely to encourage workers to perform optimally (alfonso & suzanne, 2008; guth, 1995). organizational communication media: organizational goals of effective employee performance can only be optimally achieved if articulate and veritable pr tools are employed and strategic media of communication used and harnessed (guth, 1995). the scholars observed that effective communication needs a variety of media to meet employees’ basic information needs and facilitate free flow of information and ideas. pr professionals use their specialization in communication to make sagacious choice that suits the objectives and time-frame for transmission of a type of information in any of the media (samuel, 2019). there are several media that suit internal communication, and they include house journal, news bulletin, newsletter, induction amongst others (grunig, 2002). this article concisely discusses some of these media/publications below. organizational communication media house journal: this type of publication offers one of the best ways to reach staff in an interesting way. even though the common 276 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 objective of using house journal is to reach out to the employees for the realization of the institution’s goals, sometimes the content of this publication significantly differs from one organization or institution to another. house journal usually cover such topics as work ethics, quality production, housekeeping rewards, achievements, etc. occasionally, house journals feature editorial content (grunig, 2002; suchan, 2006). news bulletin: this type of publication is made to be consistent publication that provides information on the institution’s activities. the bulletin also covers major developments in the organization (cutlip et al., 2000; grunig, 2002). management newsletters: periodically management staff use this publication to communicate important information to staff along the organizational hierarchy. newsletters are an effective medium of communication for management to get in touch with middle and junior staff cadre. the publication contains news of interest in the institution, which is circulated periodically among members of staff (cutlip et al., 2000; grunig, 2002). posters: a poster is a low-cost organizational communication medium. posters are highly visual means publications and are therefore more very effective. sometimes tertiary institutions use posters to break significant news events, e.g., accreditation visits, matriculation/ convocation ceremonies, symposiums, etc. posters are usually kept simple with brief messages (cutlip et al., 2000; grunig, 2002). conclusion and recomendations this literature review has underscored that as far as organizational or corporate publication relations and organizational communication are concerned, the single most important thing in any educational institution has been and will always be the internal publics, i.e., members of staff (grunig, 2002, 2000), particularly management staff (cutlip et al., 2000). pr activities and organizational communication are crafted, prepared and executed by professional staff. hence, the circulation of effective communication between management staff and employees as well as utilization of robust pr tools in an organization could enhance job performance (otubanjo et al., 2010; samuel, 2019). furthermore, effective communication and pr in any tertiary institution of learning can facilitate smoother ways of eliminating misunderstanding, hatred, rumor and grapevine. generally, employees want to know what is happening in their organization. hence, employees usually feel motivated and are therefore happier when good communication climate exists between them and the management (falola et al., 2018). in other words, when employees are not informed about matters in the organization, they make their own assumption, which may be false, or they rely on outside sources which may provide inaccurate information (ngozi et al., 2016). with the conclusion reached above on the role communication and pr play in an organization, including institutions of learning in the enhancement of employee performance, following recommendations have been proffered to public educational institutions’ pr professionals and communication experts to adopt the following: (1) this article recommends that communication policy, which clearly spells out what managements hope to do regarding communication and pr in the institution should be formulated. availability of such a communication policy will ensure effective communication across the entire communication channel in the institution; (2) it is also recommended that pr professionals and expert working with educational institution should ensure that proper communication methodologies are strictly adhered to when communicating with staff and other employees. correspondingly, this makes it mandatory for tertiary institutions’ management to be genuinely willing to share information with the staff; (3) given that effective communication requires that messages should be factual 277 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... and accurate, relevant media should be employed for dissemination of information to both internal and external publics; (4) to ensure unadulterated communication, any formal communication in the institution should be delegated to the pr staff (see adagala & michael, 2017); and finally, (5) pr professionalism should include the need to study not only the rudiments of mass communication (or communication), but also theories and research methodologies, because pr relies on factual and accurate information and data, which are often obtainable through some form of research. references adagala, n. & michael, b. (2017). effective communication taking place among the internal publics in posss: the case of naira county, kenya. journal of communication, 1(1), 1–21. akinyele, s. t. (2007). a critical assessment of environmental impact on workers productivity in nigeria. research journal on business management, 1(1), 50–61. akinyele s. t. (2010). the influence of work environment on workers productivity: a case study of selected oil and gas industry in lagos, nigeria. african journal on business management, 4(3), 299–307. alfonso, g-h. & suzanne, s. (2008). crisis communications management on the web: how internet-based technologies are changing the way public relations handle business crises. journal of contingencies and crisis management, 16(3), 157–181. https://doi.org/https:// doi.org/10.1111/j.1468-5973.2008.00543.x austin, e. w., & pinkleton, b. e. (2001). strategic public relations management; planning­ and­ managing­ effective­ communication programs. lawrence: elbaum associates publishers. baran, s. (2010). mass communication theory. new york: wadsworth learning centre. brody, e. w. (2005). the brave new world of public relations: a look back. public relations quarterly, 50(4), 31–34. bruning, s. d. & lambe, k. e. (2008). linking worldview, relationship attitudes, and behavioral outcomes: implications for the study and practice of public relations. journal of promotion management, 14(3 & 4), 139–151. cragan, j. f., & shields, d. c. (1998). understanding communication theory: the communicative forces for human action. needham heights, ma: allyn & bacon. cutlip, s., center, a., & broom, g. (2000). effective­ public­ relations. (11th ed.). englewood cliffs, nj: prentice-hall. falola, h. o., oludayo, o. a., akinnusi, d. m., osibanjo, a. o., & salau, o. p. (2018). data in brief faculty commitment , effectiveness of job responsibilities and the moderating role of institutional support : a survey data set. data in brief, 19, 1120–1123. https://doi.org/10.1016/j. dib.2018.05.138 grunig, j. d. & hunt, t. (1984). managing public relations. new york: holt, rinehart and winston. grunig, j. e. & grunig, l. a. (2000). public relations in strategic management and strategic management of public relations: theory and evidence from the iabc excellence project. journalism studies, 1(2), 303–321. grunig, j. e. (2000). collectivism, collaboration, and societal corporatism as core professional values in public relations. journal of public relations research, 12, 23–48. grunig, j. e. (2001). two-way symmetrical public relations: past, present, and future. in r. l. heath (ed.), handbook of public relations (pp. 11–30). oak, ca: sage. grunig, j. e. (2002). the value of public relations can be found in relationships, only secondarily in reputation. maine 278 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 magazine, 7(10), 18–22. grunig, j. e., sriramesh, k., & lyra, a. (1995). models of public relations in an international setting, (may 2014). https://doi.org/10.1207/ s1532754xjprr0703 guth, d. w. (1995). organizational crisis experience and public relations roles. public relations review, 21(2), 123–136. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/0363-8111(95)90003 ifedili, c. j. (2013). effective supervision of nigerian university workers – a task for modern administrators. european journal of business and social sciences, 2(1), 24–32. igbinoba, e., falola, h., & osibanjo, a. (2018). survey datasets on the influence of conflict management strategies on academic staff productivity in selected public universities in nigeria. data in brief, 19, 322–325. https://doi. org/10.1016/j.dib.2018.04.139 johnson, e., weaver, r., kim, s., & hocke, t. (2010). a quantitative review of crisis communication research in public relations from 1991 to 2009. public relations review, 36(2), 190–192. https:// doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.01.001 kperogi, f. a. (2016, september 4). zuckerberg, facebook and why hausa is a unique language. retrieved november 11, 2018, from https://www.farooqkperogi. com/2016/09/zuckerberg-facebookand-why-hausa-is.html lawal, i. & atueyi, u. (2018), february 9). revisiting the mandate of polytechnic education for growth. retrieved november 11, 2018, from https://guardian-ng.cdn.ampproject. o r g / v / s / g u a r d i a n . n g / f e a t u r e s / education/revisiting-the-mandate-ofpolytechnic-education-for-growth/ lindeborg, r. a. (1994). excellent communication. public relations quarterly, 9, 5–11. macnamara, j. r. (1999). research in public relations: a review of the use of evaluation and formative research. asia pacific­ public­ relations­ journals, 1(2), 107–134. michnik, j. (2015). structural analysis of problems in public relations. multiple criteria decision making, 10(105–123). millicent, k. a. (2013). an assessment of public relations contribution in an ict company. a case study of rlg. new york: m.a dissertation. miner, j. b. (ed. ). (2005). organizational behavior­ 1:­ essential­ theories­ of­ motivation and leadership. london: m. e. sharpe. molleda, j-c. & alhassan, a. d. (2005). professional views on the nigerian institute of public relations’ law and enforcement. public relations review, 32, 66–68. ngozi, c., malachy, e., christy, o., ngozi, a., & prince, a. (2016). role of technology inclined public relations in federal medical centre, jalingo. mediterranean journal of social sciences, 7(6), 287– 298. ofuani, a. b., sulaimon, a.-h. a., & adebisi, s. a. (2018). corporate governance practices: a comparative study of selected public corporations in nigeria. academic journal of economic studies, 4(1), 192–202. retrieved from http:// w w w.ajes.ro/wp content/uploads/ ajes_article_1_161.pdf okwelle, p. c. & agwi, v. i. a. (2018). strategies for improving female students’ enrolment in technical and vocational education programs through public relations activities in nigeria. international journal of advanced academic research, 4(1), 1–13. okwelle, p. c. (2010). strategies for improving enrolment into technical teacher education programs through students’ involvement in public relations activities. niger delta journal of education, 2((1&2)), 57–63. 279 muhammad nura nguru , public relations and employee performance in nigerian institutions of ... osibanjo, o. a., salau, o. p., falola, h. o., & oyewunmi, a. e. (2016). workplace stress: implications for organizational performance in a nigerian public universities, 17(3), 261–269. https://doi. org/10.3846/btp.2016.668 otubanjo, b. o., amujo, o. c., & melewar, t. c. (2010). 150 years of public relations practices in nigeria, 1859 – 2009. public relations, advertizing & marketing journal, 23(2), 20–31. paul, o. (2016). employee relations strategy : implication for performance in lagos, 3(3), 53–63. https://doi.org/10.18394/ iid.28545 ritter, j. r. (2003). behavioral finance: department of finance. school of business­pacific-basin­finance­journal, 11(4), 429–437. sacdeva, i. s. (2009). public relations: principles and practices. public relations: principles and practices. new delhi: oxford university press. sadia, a., salleh, b. m., zulida, a. k., & sazuliana, a. (2018). investigating hindrance to effective communication between the management and academic staff of universities in malaysia: a qualitative case study. international journal of education and psychological research, 7(2), 1–4. samuel, b. (2019). corporate governance, sustainability initiatives and firm performance: theoretical and conceptual perspectives. international journal of asian social science, 9(1), 35–47. https://doi.org/10.18488/ journal.1.2019.91.35.47 sharma, p. r. (2015). organizational communication: perceptions of staff members’ level of communication satisfaction and job satisfaction. retrieved january 2, 2019, from https:// dc.etsu.edu/etd/2481 stites, j. p., & michael, j. h. (2011). organizational commitment in manufacturing employees: relationships with corporate social performance. business & society, 50(1), 50–70. suchan, j. (2006). changing organizational communication practices and norms: a framework. journal of business and technical communication, 20, 5–47. wiñska, j. (2010). influence of superiorsubordinate communication on employee satisfaction. journal of positive management, 1(1), 110–124. yahaya, a. m., & abubakar, u. i. (2017). public relations perspectives on electoral reforms as a panacea for consolidating nigeria’s democracy. journal of social and administrative sciences, 4(4), 45– 57. 169 amjad alsyouf, hegemonic masculinity in archetypal african novels informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.169-179. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21657 hegemonic masculinit y in archet ypal african novels amjad alsyouf amjad.alsyouf@bau.edu.jo ajloun university college al-balqa applied university, jordan. abstract the study attempts to examine the concept of hegemonic masculinity in tayeb salih’s season­of­migration­to­the­north­(1966)­and­chinua­achebe’s­things­fall­apart­(1958).­ to achieve that it deals with two concerns. first, it tackles the process of development of masculinity attempting to identify hegemonic masculinity among other stages within this process. secondly, it investigates hegemonic masculinity as a concept occasionally occurs­in­popular­african­fiction­with­emphasis­placed­on­its­presence­in­salih’s­season­ of migration to the north and achebe’s things fall apart. the research concludes with­a­recommendation­to­focus­more­research­efforts­on­literature­that­deals­with­ hypermasculinity, the stage succeeding hegemonic masculinity, as it needs immediate consideration due to its critical impact on contemporary world and audience. keywords: hegemonic masculinity, season of migration to the north, things fall apart. hegemoni maskulinitas dal am novel-novel archet ypal african abstrak penelitian yang bertujuan untuk mengkaji konsep mengenai hegemoni maskulinitas di­tayeb­salih’s­season­of­migration­to­the­north­(1996)­dan­chinua­achebe’s­things­ fall­apart­(1958)­ini­berfokus­pada­dua­hal.­pertama,­mengkaji­proses­perkembangan­ maskulinitas­untuk­mengidentifikasi­hegemoni­maskulinitas.­kedua,­menginvestigasi­ hegemoni maskulinitas sebagai sebuah konsep yang selalu muncul dalam karyakarya­fiksi­afrika­dengan­penekanan­pada­salih’s­season­of­migration­to­the­north­ and achebe’s things fall apart. penelitian ini memberikan simpulan dan rekomendasi pada fokus penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hipermaskulinitas, seperti suksesnya hegemoni maskulinitas yang perlu dipertimbangkan penelitiannya karena dampak yang kritis dari dunia dan audiens saat ini. kata kunci: hegemoni maskulinitas, season of migration to the north, things fall apart. 170 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 introduction the reception of africa as mysterious and savage continued until the nineteenth century when europe beheld it as a dark continent. its interior was unjustifiably predicted as murky, obscure, and dangerous; its inhabitants were characterized by otherness and inferiority. those negative notions have long affected the world’s perception of africa and its people, and influenced the literature written to depict its life. different works of fiction, as some of joseph conrad’s and j. m. coetzee’s narratives, have portrayed the african life as savage, harsh, aimless, and frequently connected with gender prejudice and patriarchal dominancy. the african novelists, in like manner, have reflected a parallel gloomy view of their continent in their writings. two major examples in this respect are tayeb salih’s season of migration to the north (1966) and chinua achebe’s things fall apart (1958). the treatment of the african life in salih’s and achebe’s novels, particularly their presentation of the african people and the male/female relationships, is determined by the authors’ analogous celebration of the patriarchal authority in the sudanese and igbo societies respectively, the identical themes they address in the novels, and the influence western thought and literature exerts on the writings of the two novelists. these factors play a fundamental role in determining the gender roles and relationships in the novels, and locate the african fiction within an increasing universal writing trend of hegemonic masculinity. salih and achebe interestingly share comparable fictional presentation of the male/female relationships manifested in their creation of superordinate male characters whose dominating powers nourish the suppression and exclusion of the subordinate female ones. the fictitious superordinate males passionately accept the privilege of mascu line supremacy bestowed upon them as it arouses their confidence and delight to the detriment of the suppressed females who often suffer silently and sorely. the males’ pursuit of domination is frequently achieved through violent actions. the violence they practice is either physical, as portrayed in achebe’s things fall apart, or sexual as reflected in the speeches and actions of certain male characters in season of migration to the north. the authors’ parallel thematic orientation is demonstrated in the image of the subordinate african female who the novels introduce as persecuted and reluctantly absent. the subordination and exclusion imposed on women occasionally trigger particular reaction. the feminine reaction however is not identical in the two novels. the pervasiveness of the masculine powers and dominance in season of migration to the north provokes particular female characters to make hard attempts, even drastic ones, to resist male’s dominancy. the feminine resisting reaction stimulated to challenge the masculine dominating practices in achebe’s things fall apart is however peaceful and nonconfrontational. both salih and achebe were influenced by the western thought and literature that formed part of their artistic and literary consciousness. salih “was well-versed in english literature and thought,” and his novel season of migration to the north reflects the influence of fanon and freud on his perceptions and writings (viene 2017). “achebe was influenced by several factors such as the western literary tradition, traditional african stories, western education and christianity…” (bamisile 2008, 255). western literature and thought have become distinguishing features the two novels reflect as they have major impact on their writers. these features have supposedly helped the works to be well-received by the western audiences and have placed them among the major works of fiction introduced in the modern era. against this background this paper aims to examine the presentations of aspects of masculinity and femininity in salih’s season of migration to the north and achebe’s things fall apart with an attempt to define 171 amjad alsyouf, hegemonic masculinity in archetypal african novels the gender roles in the novels. this will be achieved through placing particular emphasis on the concept and practices of hegemonic masculinity as metaphorically displayed by the two novelists who are considered major african literary voices. the paper will make use of the cultural perspective in its efforts to explain, and broaden the examination of, the concept of hegemonic masculinity by tracing its emergence and development, thus determining its position as subsequent to masculinism and masculism, and precedent to hypermasculinity. literature review from masculinism to hypermasculinity cultural history offers adequate support for the research efforts sought to identify the nature and development of masculinity in literature. the examination of the progress of world thoughts and cultures manifests the universalness of the treatment of aspects of masculinity. certain cultural historians argue about the inevitability of its occurrence in humans’ thoughts and actions. cultural historian richard tarnas (1996) places emphasis on the pervasiveness of the powers of masculinity and its impact on the western thought. we read in his book the passion of the western mind that “the masculinity of the western mind has been pervasive and fundamental, in both men and women, affecting every aspect of western thought, determining its most basic conception of the human being and the human role in the world” (tarnas 1996, 441). so far as tarnas’s view is concerned, masculinity is perceived as a prevailing hard-to-localize power. it stresses the need for a universal examination of its applications and effects. tarnas highlights the strong influence masculinity has over human thoughts and actions disregarding gender or location. his argument calls for an analytical investigation of the nature, background, and progress of the concept. english literature can function as a threshold in this context due to the universality it enjoys. its body contains the necessary knowledge needed to identify early stages of masculinity in literature; hence a comprehensible understanding of the concept is potentially developed. one way to understand masculinity is through the examination of its progress. it has practically gone through four stages of development in literature. the first and earliest stage is masculinism where a dominant male figure/s often plays an essential role in the development of the plot through exercising supreme masculine powers over other characters. ferrell christensen (2005) defines masculinism as the promotion of the attributes of manliness (in honderich, 2005, 528). different authors have shown inclinations to this central-hero pattern from early periods of the history of literature. old english literature is a case in point. beowulf is a perfectly masculine world that ignores the role of women as social beings in a society structured on the belief in the heroic attributes of its male warriors whose action is the only determiner of the progress of events. unlike their role in later literature, women at this stage do not need to engage in a perpetual encounter with men as a way to experience the negative effects of masculinity on them; the fate of women, men, and even of the world at this phase is entirely determined by the masculine hero. the second stage is masculism. christensen (2005) defines masculism as “promo ting the interests or rights of men” (2005, 528). this stage is a transformation of the previous one, and has contributed to later periods of literary production. the powers that determine the role of males and females in the society at this stage are nourished by a masculine tendency to promote the importance of the presence of men and negligence of women in the public sphere. in her argument over the gender roles in seventeenth-century england, gabriele rippl (2011) states that it is clear that seventeenth-century england fostered gender roles that were linked to two complementary but separate emerging spheres: the public and the private. the public sphere belonged mainly, but not exclusively, to men, whereas the private sphere, 172 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 the space of the home, of childbearing and simple piety, was considered to be feminine­preserve.­(rippl­2011,­71) rippl’s view places the british women of the seventeenth century, most probably those who are not aristocrats, within a limited, or even hidden, domestic sphere of household and childbearing on the one hand. on the other hand it stresses the strong public presence and freedom seventeenth-century men enjoy compared to women. the role of the male at this stage has changed from determining the fate of his world to publicly disclosing his interests and likes, a privilege of which women are deprived. the exclusion of women and prominence of men in the public sphere has continued to nineteenth-century england. alfred, lord tennyson’s narrative verse “the lady of shallot” is a significant representation of the concept of masculism in this context. the work is centered around the lady of shallot who is not permitted to enjoy or even have a look at the external public world where men and aristocrats spend merry times. tennyson’s fictitious work reflects a realistic view of the victorian age, and introduces the reader to a late example of masculism in literature. hegemonic masculinity occupies the third stage of the development of the applica tions and practices of masculinity. several attempts have been pursued by different scholars to examine and identify this concept. robert morrell, jewkes, and lindegger (2012) in “hegemonic masculinity/masculinities in south africa: culture, power, and gender politics,” define hegemonic masculinity in academic work as the concern with “acknowledging the power that men had over women” (morrell, jewkes, and lindegger 2012, 11). they highlight its association with “oppressive attitudes and practices” (2012, 11). at this stage of literary production the male dominating characters are no more content with having their attributes and interests promoted, but tend to exercise effective hegemonic practices over females as a way of im/proving masculinity. morrell, jewkes, and lindegger (2012) add that hegemonic masculinity is “widely used in south african gender research” (12). masculinity has explicitly developed and travelled in the twentieth century to localize in african literature after proving former presence in other certain cultures. jeff hearn (2004) has also investigated the concept of hegemonic masculinity. he offers a comprehensive examination of masculinity and its treatment within the field of critical studies on men. hearn distinguishes different modes of men’s power in the process of analyzing gendered power and men’s relations to power and dominance; nevertheless he has not clearly displayed the chorological development of those modes or their sequential presence in early and later literature. we read in his work what is at issue here is the persistent presence of accumulations of power and powerful resources by certain men, the doing of power and dominance in many men’s practices, and the pervasive association of the social category of men with power. men’s power and dominance can be structural and interpersonal, public and/or private, accepted and taken-for-granted and/or recognized and resisted, obvious or subtle. it also includes violations and violences of all the­various­kinds.­(hearn­2004,­51) hearn’s classification of the modes of men’s power and dominance corresponds to the three stages of the development of masculinity already treated in this research, where masculinism is reflected through the structural and interpersonal modes of power and masculism through the public. hegemonic masculinity in this context is relevant to all the modes proposed in hearn’s study. hearn’s modes of men’s power and dominance have become misleadingly practiced and illusively re-presented in late twentieth and twenty-first centuries’ writings. a new stage of the development of masculinity has been sought then, especially with the emergence of hypermasculinity. ronald o. craig (2009) defines hypermasculinity as “an adoption of extreme machismo in males” (in 173 amjad alsyouf, hegemonic masculinity in archetypal african novels gabbidon, and greene 2009, 366). the new principal authority governing all modes of power and the men really practicing them, and those charged of abusing them, at this stage has come to be the media and particular fictional works. they have occasionally played a misinforming role where the distribution and localization of men’s power and dominance in the world has been blurred and confusing to determine. literature and media, consequently, have manipulated the belief in hypermasculinity by reconsidering the powers certain men display as devastating and terrifying. the discourse they create unjustifiably and suspiciously re-presents the hypermasculine powers as exploited by particular groups around the world for goals serving certain agendas. in “criminal justice implications of the macho personality constellation” matt c. zaitchik, and mosher (1993) argue that hypermasculinity is associated with the macho personality construct that “consists of the view of violence as manly, the view of danger as exciting, callous sexuality toward women, and toughness as selfcontrol” (zaitchik, and mosher 1993, 227). these aspects have been manipulated by world media and literature either to focus on the hypermasculinity of certain targeted groups apart from its existence in others, or to attribute them to particular races or organizations for national or international security purposes. this notion has been the subject of a. bilgic’s (2005) “hybrid hegemonic masculinity of the eu before and after the arab spring: a gender analysis of euro-mediterranean security relations” in which he writes after the arab spring, the eu [european union] has been determined to maintain the status quo by re-constructing these gendered power relations [between the hybrid hegemonic masculinity of the eu (bourgeois-rational and citizenwarrior) and the subordinate (both feminized and hypermasculinized) southern neighborhood]. this gender analysis contributes to the literature on euro-mediterranean relations through its­specific­focus­on­the­(re)construction­ pro cesses of gendered identities within the west/non-west context in tandem with eu’s competing notions of security. (bilgic­2015,­1) the reconstruction of gendered identities within the west/non-west context has for its main objectives reconstructing the world-view of the non-western ordinary man to be rather received as hypermasculinized, characterized by terrorist behavior and practices. contemporary fiction about terrorism is a clear manifestation of this concep tion, and a practical example of hypermasculinity – the contemporary phase of masculinity. methods the paper focuses on the presentation of the male/female relationships, roles and place in the narration of the novels. their speeches, silences and actions will be examined with reference to the concept of hegemonic masculinity that will be culturally approached and investigated. the paper therefore makes use of the cultural studies so as to clearly define the concept of hegemonic masculinity. it will identify the different stages of its development, and determine its position among other relevant notions. after the concept of hegemonic masculinity is well studied and defined, the paper will deal with the novels by examining their contextual treatment and involvement of hegemonic masculinity. results and discussion hegemonic masculinity in season of migration to the north and things fall apart in the process of its development formerly investigated, masculinity has changed and travelled in the twentieth century to localize in african literature. modern african fiction has substantially contributed to the emergence and identification of hegemonic masculinity. salih’s season of migration to the north and achebe’s things fall apart represent two examples of fictional works 174 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 that demonstrate hegemonic masculine tendencies through highlighting the pervasive presence of superordinate male characters in the african literary body. hearn’s modes of power and dominance are practiced by the hegemonic masculine characters of salih’s and achebe’s works, particularly the two major characters wad rayyes and okonkwo who, respectively, embody the concept of hegemonic masculinity in the novels. the hegemonic tools used in salih’s and achebe’s novels vary between the exercise of sexual, or of physical violence over female characters. sexual violence is a determining element that controls the thoughts and actions of male characters in salih’s season of migration to the north, while physical violence is a dominating power characterizing certain male characters in achebe’s things fall apart. these hegemonic tools are the subject of the argument of the cultural critic friedrich nietzsche (1969). in his book thus spake zarathustra nietzsche comments on the gender role arguing that “man shall be trained for war, and woman for the recreation of the warrior” (nietzsche 1969, 52). although his view could be an articulation of a particular situation, still it is valid to determine the stereotype of man and woman in world literature as it is widely adopted in literary works including salih’s and achebe’s novels. the character of okonkwo in things fall apart is a reflection of the nietzschean oppressive warrior, whereas salih’s wad rayyes is more satisfied with the delight brought by the nietzschean woman. wad rayyes is a controversial character that conceivably stands for the concept of hegemonic masculinity in salih’s season of migration to the north. the reader can recognize in this aged man a seeker of sexual pleasure. the narrator comments on his demeanor telling that he “had been much married and much divorced, taking no heed of anything in a woman except that she was woman, taking them as they came, and if asked about it replying, ‘a stallion isn’t finicky’” (salih 1976, 79). wad rayyes’s statement signifies his obsession with the subordination and wielding of women. the narrator adds that he often recounts “to people the details of his intimacies” with his wives (1976, 79). building on his speech and attitudes, marriage for wad rayyes is by no means sought for domesticity, but rather a way to please his sexual desires and a revelation of his love for hegemony. wad rayyes furthermore deals with marriage as a manifestation of a firm belief in the worth of hegemonic masculinity. a proof is found in his insistence on marrying hosna bint mahmoud, the representation of the rebellious-victimized female in the novel, who turns his proposal down. wad rayyes comments on her refusal ‘i shall marry no one but her,’ he said. ‘she’ll accept me whether she likes or not. does she imagine she’s some queen or princess? widows in this village are more common than empty bellies. she should thank god she’s found a husband like me. (97) he consequently represents a fanatic patriarchal society impatient to women’s self-reliance. his attitudes show gendered discrimi nation, desire for domination, oppressiveness, and hegemonic tendencies. while the sudanese woman in salih’s novel is a victim of masculine sexual desires, the igbo woman in achebe’s things fall apart suffers of a patriarchal physical violence. chimalum nwankwo (2001) argues that “the nature of the crisis in society determines the character of representation. in the case of the traditional igbo society, the concept of power and the modes of power are essential” (nwankwo 2001, 82). nwankwo’s argument recalls hearn’s modes of power that are embodied in the character of ukonkwo, the protagonist of things fall apart and the representative of the concept of patriarchal authority in the igbo society. like wad rayyes, he is an obvious articulation of the concept of hegemonic masculinity and suppression of femininity. his character plays the most essential role in the development of the plot through the tendencies he reveals for subordination of females, and even of males 175 amjad alsyouf, hegemonic masculinity in archetypal african novels who show feminine inclinations. ukonkwo’s hegemonic violent desires appear early in the novel, and early in his life. he has brought honor to his village when he was young by beating “amalinze the cat” in a wrestling contest. this incident on the one hand demonstrates ukonkwo’s possession of violent powers. on the other hand the use of the name “cat” is not incidental; it is a clear symbol of femininity. the fighting scene therefore is an implication of ukonkwo’s early and serious attempts to subordinate femininity in the novel’s world. ukonkwo’s attitudes in the novel also reveal a misogynist character. he is presented in different places beating his wives “heavily” for trivial causes. he believes that violence and oppressiveness are an expression of masculinity, and feelings of sympathy are signs of weakness and femininity, and even a source of dishonor. he could hurt himself as a retribution for allowing any feminine attributes to steal into his thought. the scene of killing ikemefuna in this respect is an obvious manifestation of his belief in the value of hegemonic masculinity, and rejection and hatred for femininity. debbie o’neill (n.d.) states that behind his (okonkwo’s) facade of confidence­ in­ his­ male­ resolve­ he­ is profoundly uncomfortable in the presence of femininity... ikemefuna’s obvious artistic abilities and lively temperament would only exist for a time before okonkwo would be forced to repress them for fear of them becoming womanly. (o’neill, n.d.) in this context, the ritualistic event of killing ikemefuna in the novel is perceived as an allegorical extermination of femininity in favor of the rise of the patriarchal authority, thus a metaphorical triumph of hegemonic masculinity. the attempt to terminate the feminine presence in achebe’s novel is also promoted by employing metaphors of female absence. florence stratton (2007) pinpoints that “women are largely absent from positions of power and are consistently marginalized and silenced in things fall apart” (in whittaker, and msiska 2007, 104). women do not enjoy significant involvement in the cultural, political or social aspects of the life of the novel. they are even forbidden from contributing to activities regarded as their personal concern. rose ure mezu (n.d.) draws attention to the misery of the absent african female in achebe’s things fall apart. we read in her work it is an andocentric world where the man is everything and the woman nothing… african women languished on the fringe of their universe– neglected, exploited, degenerated, and indeed made to feel like outsiders. they were not invited to stay when men were engaged in any discussion… (mezu, n.d.) the trial scene is evident in this regard. the novel narrates “it was clear from the way the crowd stood or sat that the ceremony was for men. there were many women, but they looked on from the fringe like outsiders” (achebe 2008, 62). the scene metaphorically illustrates the formation of the structure of power in the society where the women play a very insignificant role. the picture of the women forced to hide from the world of things fall apart is mirrored in season of migration to the north. the narrator of salih’s novel doesn’t wait for long to inform the reader that the world of the novel is entirely masculine. he claims the superiority of men right from the first line where he addresses his speech specifically to them; “it was, gentlemen, after a long absence…” (salih 1976, 1). the narrator re-emphasizes the masculinity of the novel’s world once again when he later claims men as his sole audience calling them “dear sirs.” the novel’s dominating character wad rayyes also helps the narrator in his efforts to establish a masculine hegemonic world that positions women on the margins of power. in his commentary on the issues of the village wad rayyes brags “in this village the men are guardians of the women” (1976, 98), a statement mahjoub, a friend of the narrator, clarifies saying “you know how life is run here… women belong to men” 176 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 (99). the men of the novel enjoy a game of power monopolization aiming to construct a hegemonic patriarchal world. in “sexual politics: women in season of migration to the north” evelyn accad (1985) stresses the patriarchal nature of salih’s novel stating that “women remain the real victims of… games of power and seduction” (accad 1985, 55). the terminology the narrator employs to describe women in this context is significant in nourishing notions of absence and subordination. women are introduced in the novel as objects that “belong” to men, “servants” of them, and incapable of making decisions on their own. they are even forced to do what the male characters exactly desire, though reluctantly, such as the case when hosna bint mahmoud is forced to marry wad rayyes. like salih’s season of migration to the north, achebe’s things fall apart nourishes notions of negligence, degradation, and dehuma nization of women in favor of hegemonic masculinity. females in the novel are bought and sold to marriage. in one incident a marriage proposal turns to a commercial bargain. a suitor proposes to marry akueke, the beautiful daughter of okonkwo’s best friend obierika. while obierika and his eldest brother machi negotiate akueke’s bride-price, it turns to a bargain in which machi claims they do not want “to go below thirty” (achebe 2008, 51). he adds “but as the dog said, ‘if i fall down for you and you fall down for me, it is a play’” (achebe, 2008). the bargain goes on to be finally settled at “20 bags of cowries” (2008, 51). he acts as a trader exposing cheap goods to sell. machi insists again that “marriage should be a play” (51). after the deal is done, women of the household come to serve drink and food. the scene brings dishonor and humiliation to women, and reflects the arrogance of men. men negatively determine women’s fate; in the meantime women just say nothing to contribute to theirs, and are content to serve and please men. this scene is crucial in solidifying the powers of hegemonic masculinity. rebellious femininity on the ground that african women in season of migration to the north and things fall apart are victims of the suppressive practices of hegemonic masculinity, they occasionally show resisting reaction. the feminine resistance in the novels is often peaceful. john wakota (2014) distinguishes two categories of reaction the african rebel female produces in fiction works to resist male dominancy: the­ first­ category­ is­ manifested­ through female characters’ running away from oppressive situations… the second category has characters that, as a way of bargaining, ply between submis siveness and rebelliousness and eventually graduate in one of the two groups. according to the advocates of the bargaining approach reviewed above, submissiveness or rebelliousness is a matter of choice by the character, provided it is part of their self-realization project.­(wakota­2014,­34)­ however, the observer of salih’s season of migration to the north would identify a third category where women’s rebelliousness often becomes self-destructive. the mentality of men who belong to patriarchal societies is drastically unchangeable. this calls some women to drive the wheel of change and construct a struggle for self-realization. the african women the novels present seek a rational process of change that aims at saving the day and preserving the family. nevertheless, the absence of the familial structure would not help women to steer clear of violence. the family therefore is a stabilizing force in the novels. this point is clear when the character of ekwefi, okonkwo’s wife in things fall apart, is compared to hosna bint mahmoud, the widow who turns down wad rayyes’s humiliating marriage proposal in season of migration to the north. while ekwefi works hard to save her family bonds, hosna would pay no attention to the consequences of a possible radical reaction against wad rayyes who is in no means a significant person in her life. 177 amjad alsyouf, hegemonic masculinity in archetypal african novels hosna is a free woman who believes in marriage as a stabilizing bond based on love and domesticity. she refuses to become a victim of wad rayyes’s manly hegemonic desires. mahjoub portrays his behavior in an interesting manner: “wad rayyes will certainly become obsessed with some other woman. let’s suppose, at the very worst, she marries him; i don’t think he’ll live more than a year” (salih 1976, 103). hosna, a revolutionary figure committed to her cause as a woman and as a human being in the first place, symbolically kills him and then herself in a rebellious manner. her rebellion is aggressive and fatal, and brings disaster to her life. the violence she displays, however, essentially targets the social tenets of patriarchy rather than the man as a flesh. it aims at reestablishing the foundations of gender roles and relations in her society. although homicide and suicide are irrational and self-destructive, they are metaphorically reasonable in the context of the novel. mona takieddine-amyuni (1985) depicts hosna as a representation of the positive change of the place of woman in the patriarchal societies after long time of suppression and subordination. she argues that: hosna is the precursor of the future woman of the sudan, for she is not allowed to live her present, to live her life. she is treated as an indecent, mad, citified woman by a conservative male society that condones wad rayyes’s senile demands over her. (amyuni 1985, 35) jalāl el-’ashrī (1981), in the same vein, treats the character of hosna as a symbol of the new civilized world that refuses the negative hegemonic masculine practices. hosna kills wad rayyes thus as a revolt against all outdated traditions of patriarchal hegemony in modern societies (el-’ashrī 1981, 165). from one point of view, hosna is a representation of the anxious african female who bears the burden of hegemonic masculinity and finds herself obliged to fight against its forces. from another point of view she is the feminine voice of freedom and integrity, and the wind of change that seeks to uproot the patriarchal hegemonic conventions. wail s. hassan (2003) points out that: hosna dares the unthinkable—and, for the villagers, the unspeakable. her retaliation against the abuses of patriarchy—her castration and killing of wad rayyes, who represents the worst aspects of traditional culture— is payback in kind for her own genital mutilation, which until then had been the subject of casual remarks and jokes for the village patriarchs, though a taboo subject in arabic literature and in public discourse generally. (hassan 2003,­87) a confirmation of the feminine rejection of the hegemonic masculine tradition in the novel in this regard is articulated through bint majzoub, wad rayyes’s elder wife, who shows no affections for his death. ekwefi, just like the other african women, does not take part openly in the public affairs. her disposition is often tranquil and peaceful. nevertheless nnaemeka portrays her as a distinct example of a female’s rebelliousness in african literature (nnaemeka 1995, 92). in times of adversity she would spare no efforts to overcome the bottleneck. chimalum nwankwo (2001) argues that “when the traditional igbo woman decides to act, she acts” (nwankwo 2001, 82). ekwefi in this context develops a reaction relevant to the life situation she encounters. e. n. njaka (2001) comments on the behavior of the igbo women stating that they “must not sit quietly when the constitution is violated and the land goes ablaze” (in nwankwo 2001, 82). perils motivate the african woman’s intervention, a behavior perceived as rebellious by the african igbo society. compared to hosna however, ekwefi’s rebellion is different. she reacts with relevant violence only in cases of defending her family and saving their lives. the loss of ekwefi’s daughter ezinma is a case in point. ekwefi reveals a feminine reaction that is not specifically rebellious to hegemonic masculinity, but alert to the endangering situations threatening her 178 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 family. she decides to follow chielo the goddess who has taken her daughter away, though violating the will of her husband and the local gods, only to save the life of ezinma. this incident does not only prove the incredibleness of okonkwo’s perception of femininity as weak and untrustworthy, but also demonstrates the feminine qualities repressed by powers of hegemonic masculinity; qualities that women can employ in times of distress and dangers for the good of the family and the society. conclusion hegemonic masculinity is a stage of a developing process of a universal masculinity. scholarship dealing with it can assist the research efforts to better recognize male/ female relationships with the goal of solving gender debate issues. nonetheless aspects of hegemonic masculinity are essentially centered in the african world so far as the twentieth century novel is concerned. gender studies therefore need to develop a comprehensive view based on the fact of the perpetual change and progress of masculinity that has been adopting new phases over time. perhaps the need of a particular age for research on masculinity is determined by its peculiar aspects basically reflected in the works of its contemporary writers. those works are verbal manifestations reflecting the necessity to treat new phases of masculinity so as to deal with critical questions related to the age. masculinity is a growing system not restricted to hegemonic masculinity which is but one tile in the mosaic structure of masculine practices reflected in life, literature and other writings. masculinity has been probably adopting more devastating tools as it advances in time and geography. when comparing the recent irrational hegemonic practices that belong to times of post-hegemonic masculinity to aspects of twentieth century hegemonic masculinity as gender roles and patriarchal practices we conclude that it is crucial to call for concentrating appropriate research efforts on post-hegemonic masculinity, earlier called hypermasculinity, as it has become an influential power in the recent times. hegemonic masculinity needed particular consideration at a certain period of time, specifically before the recent insanities of the 21st century world. it has exerted influence over specified societies and females groups, whilst entire countries currently suffer under the yoke of hypermasculinity. the practices and texts reflecting hypermasculinity have developed an emergent need for immediate consideration as they critically affect the present world contrasted to aspects of hege monic masculinity which impact is limited nowadays. focusing more research on hypermasculinity has been therefore necessary to help the scholars and populace to develop improved perspectives of life aiming to make it possible in a hypermasculine tyrannous universe. references accad, evelyn. (1985). “sexual politics: women in season of migration to the north”. in m. t. amyuni (ed.) season of migration to the north by tayeb salih: a casebook, edited by mona takieddine amyuni, beirut: american university of beirut. achebe, chinua. (2008). things fall apart, nairobi: east african educational publishers ltd. bamisile, sunday adetunji. (2008). “sociocultural commitment in things fall apart”, africana studia: revista internacional de estudos africanos, vol. 11, no. 1, pp. 247-264. bilgic, ali. (2015). “hybrid hegemonic masculinity of the eu before and after the arab spring: a gender analysis of euro-mediterranean security relations”, mediterranean politics, vol. 20, no. 3, pp. 322-341. hassan, wail s. (2003). tayeb salih: ideology & the craft of fiction. new york: syracuse university press. honderich, ted. (2005). the oxford companion to philosophy. oxford: 179 amjad alsyouf, hegemonic masculinity in archetypal african novels oxford university press. el-’ashrī, jalāl. (1981). “zūrba assūdanī aw albaḥth ‘an alḏat alafrikiyyah [the sudanese zurba, or the searching for the african self ]”. in ahmad said mohammadiyya et al. (eds.) al-tayyeb saleh: ‘abqari arriwaiah al-’arabiyyah [al-tayyeb saleh: the arabic novel’s genius], beirut: dār el-’awda. gabbidon, shaun l. & greene, helen taylor. (2009). encyclopedia of race and crime, los angeles: sage. hearn, jeff. (2004). “from hegemonic masculinity to the hegemony of men”, feminist theory, vol. 5, no. 1, pp. 49-72. mezu, rose ure. (n.d.). “women in achebe’s world”, womanist theory and research journal, http://www.athenscsd.org/ userfiles/37/classes/972/women%20 in%20achebe.pdf?id=2258, october 2016. morrell, r. jewkes, r & lindegger, g. (2012). “hegemonic masculinity/ masculinities in south africa”, men and masculinities, vol. 15, no. 1, pp. 11-30. nietzsche, friedrich. (1969). thus spake zarathustra. (r. j. hollingdale, trans.). new york: penguin. nnaemeka, obioma. (1995). “feminism, rebellious women and cultural boundaries: rereading flora nwapa and her compatriots”, research in african literatures, vol. 26, no. 2, pp. 80-113. nwankwo, chimalum. (2001). “historicity and the un-eve-ing of the african woman: achebe’s novels”. in d. okafor (ed.) meditations on african literature, westport: greenwood press. o’neill, d. (n.d.). “things fall apart: the gender debate”, the imperial archive, school of english, queen’s university of belfast, http://www.qub.ac.uk/ schools/schoolofenglish/imperial/ nigeria, accessed september 2016. rippl, gabriele. (2011). “merit, justice, gratitude, duty, fidelity: images of masculinity in autobiographies of early modern english gentlewomen and aristocrats”. in s. horlacher (ed.) constructions of masculinity in british literature from the middle ages to the present, new york: palgrave springer. salih, tayeb. (1976). season of migration to the north. (denys johnson-davies trans.). london: heinemann. takieddine-amyuni, mona. (1985) “images of arab women in midaq alley by naguib mahfouz, and season of migration to the north by tayeb salih”, international journal of middle east studies, vol. 17, no. 1, pp. 25-36. tarnas, richard. (1996). the passion of the western mind: understanding the ideas that have shaped our world view. london: pimlico. viene, valentina. (2017). “a literary hall of mirrors”, qantara, https://en.qantara. de/content/tayeb-salihs-season-ofmigration-to-the-north-a-literary-hallof-mirrors, accessed october 2018. wakota, john. (2014). “the making and remaking of gender relations in tanzanian fiction”, ph.d. dissertation, stellenbosch university. whittaker, d. & msiska, mpalive-hangson. (2007). chinua achebe’s things fall apart: a routledge study guide. new york: routledge. zaitchik, matt c. & mosher, donald l. (1993). “criminal justice implications of the macho personality constellation”, criminal justice and behavior, vol. 2, no. 3, pp. 227-239. 97 informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 50, no. 2 (2020), pp. 97-110 doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v50i2. 18462 “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds tan huey pyng department of journalism, faculty of arts and social science, universiti tunku abdul rahman, malaysia tanhp@utar.edu.my article history: received 2018-02-08, revised 2020-11-04, accepted 2020-11-16 abstract today, one may no longer alive but his social networking sites (sns) account will still live on. empirical studies on death and sns started since 2004 covering issues on grief, bereavement, mourning, relational continuity functions of sns, and digital legacy. majority of them applied content and discourse analyses on sns messages directed to or related to the deceased. applying mcluhan’s aphorism medium is the message, researcher focused on the interplay among forms and functions of facebook (fb) as a medium and message that mediates grief and the bereaved persons who are communicators that decided to grieve on fb. this research adopts grounded theory approach where indepth interviews with 10 bereaved persons who maintain relational continuity with their deceased loved ones through fb were conducted. the conclusions are drawn to prove that bereaved users preferred to engage in a transcoporeal mediated communication with deceased for continuing bonds due to four main reasons – the deceased are perceived “dead but they are not”; maintaining relational continuity via fb is essential to “finish their unfinished business”; they felt aided and embraced when adopting “fb the public platform for private grief ”, and they imagined a mutual communication based on “past experience and religious belief ”. the mediated transcopereal communication (tcc) is enabled because the social medium (fb) is the message. keywords: facebook, medium is the message, grieving, transcorporeal communication, continuing bonds 98 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 introduction birth and death are parts of the natural life-cycle. they are inescapable experiences to every individual. at one end, birth is welcomed naturally with laughter and happiness, celebrating an addition of a new member and the beginning of a relationship. comparatively, death on the other end is accompanied with sadness, discomfort, and anxiety (henderson & thompson, 2010). it is difficult for death to be accepted as a natural process when it equates a separation, perish, and that a relationship has reached its end. nevertheless, a biological death does not mean one is sociologically dead too because it is common that the bereaved would be yearning to continue the relationship. there have been many clinical and psychological publications ranging from bereavement to resilience since several decades ago. a variety of studies pertaining bereavement and grief targeting at all agegroup were conducted, from the elderly (malkinson & bar-tur, 2005; rubin, 1990), parents (papadatou, 1997; rando, 1986; rees, 1997) to adolescents (corr, nabe, & corr, 1997; kandt, 1994), and children (baker, sedney, & gross, 1992; crehen, 2004; davies, 1999). though it is impossible to predict the length of grief, there are developments of multiple instruments and mechanism to assess bereavement. generally, the traditional model (bowlby, 1980; freud, 1917; küblerross, 1969; parkes, 1970; parkes & weiss, 1983) were dominating with the stages of grief and suggestions that the effective ways of coping with bereavement and loss are to know, accept, face, and eventually to let go or disconnect the relationship in order to move on or achieve recovery. however, more recent researchers preferred to emphasize on maintenance or continuity of bonds with the deceased (klass, silverman & nickman, 1996; worden, 2002). in the era proliferated with information communication technology, the sns has taken the lead in enabling and maintaining social relationships. according to the statistics as of july 16, 2020 by we are social, more than half of the world’s population or some 3.96 billion people are social media users. among which, the fb continues to lead as the world’s most-used social media platform with a total of 2,609 million users. ability of sns in shaping relations is creating new sphere that had altered bereavement and grieving phenomenon (william & merten, 2008, 2009). the most popular sns worldwide – fb has been targeted ever since its establishment, by researchers of various fields, such as the communication, information and computer science, health sciences, and psychology, to find out their roles and functions in bereavement (brubaker, hayes, & dourish, 2013; carroll & landry, 2010; degroot, 2012; pennington, 2013; rossetto, lannutti, & strauman, 2014). additionally, o¨hman & watson (2019) via their analysis applying the big data approach, concluded that the dead will outnumber the living on fb before the end of the century and they claimed digital remains or profiles of the dead may become invaluable collective historical records of present societies for future generations. with addition of keen thanatechnological development, researches encircling the dead and sns account such as fb profile are mushrooming. based on existing literature, related scholarly researches of various social science fields including the psychology, sociology, and communication have concentrated on exploration and explanation of the new grieving or mourning culture and various impact of the new phenomenon on bereaved users. little was mentioned though about features of the medium that enabled the entire process. medium was the message was a theory by marshall mcluhan included in his renowned book, understanding media published in 1964. though “medium is the message” was not approved by traditional sociologists and communication scholars such as wilbur schramm (1973), james morrow (1980), and jeffrey scheuer (1999) who argued that mcluhan’s metaphoric methods contradicted their expectations. today’s scholars such as levinson (1990), meyrowitz (2001), mckenzie (2013) and 99 tan huey pyng, “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds many others have brought mcluhan back to media studies of the new millennium to prove the highly relevance and prophetic nature of his theories, inventions of internet and other digital technologies brought along overwhelming affirmation and complimentary on mcluhanism; many were impressed with the splendid of the theory. levinson (1999) claimed the evolution and rapid growth of media in the millennium have made mcluhan even more important. according to him, mcluhan attempted to shift the focus from content to medium when he claimed medium is the message; he asserted that a medium will make a strong and intense effect when it contains another medium as “content”. in other words, a new medium is stronger because the message of the new medium is always another or the other media that were of earlier inventions. therefore, in regards of internet and fb, what concerned is not one, but various media, for internet and fb have taken as their content the written words, in forms ranging from messages, passages to articles, sketches, photos, moving images, audio and video files, and etc. understand the theory, this paper is aiming at filling up the gap through making argument that it is the form and nature of the medium that had impressed or made bereaved users to maintain bonds with deceased loved ones on fb, basing on application of mcluhan’s aphorism – medium is the message. nevertheless, instead of merely identifying the medium’s forms and functions from the technical perspective, researcher opted to investigate through bereaved users’ stories to identify their affirmation of forms and functions of fb and how their engagement with the deceased would not be possible or as effective if they were held on other media platforms. the researcher would argue that, a new way of grieving, a new leaf in bereavement studies are enabled and thus academic and philosophically speaking, the various fields of studies are and will continue to be enhanced and expanded with the medium is the message. literature review although death is normal and grieving is unavoidable experience in life, grief could be a ubiquitous traumatic experience (falconer, sachsenweger, gibson, & norman, 2011) because every grief begins with love and emotion. grief means the price we pay for love, and a natural consequence of forming emotional bonds to people, projects and possessions (hall, 2011) and it also means what awaits happiness of every birth is grievances of death separation. it has been proven through clinical and psychological studies that grief and bereavement can yield negative psychological, physiological, physical and social consequences (buckley et al., 2012, mash, fullerton, & ursano, 2013; stroebe, 2009). in fact, theoretical study on grief has started as early as 1917 by sigmund freud through his work, mourning and melancholia. freud’s work is where the traditional belief that a survivor needs to break the ties with the deceased to attain recovery began. in which he said, “…when the work of mourning is completed the ego becomes free and uninhibited again.” (freud, 1917/1957, 245) this means the bereaved self needs to be set free to enable a new relationship. the freudian theory dominated the field over half a century until the introduction of several models that explained grief in stages and phases (bowlby, 1980; kübler-ross, 1969; parkes & weiss, 1983). among all, kübler-ross’s model of five stages of grief is the most popular, which it successfully prolonged the domination of the traditional belief for nearly another three decades. the widely known stages of death and dying – denial, anger, bargaining, depression, and acceptance, is one of the most accepted models among medical and mental health professionals as well as the general public, though this model too, has been widely criticized in fact (bolden, 2005; friedman & james, 2008; hall, 2011). nevertheless, there were signs that researchers began to confront the adaptive 100 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 grieving conceptualization around 1980s (stroebe & schut, 1999) and the traditional belief of grief was openly challenged by klass, silverman, & nickman through publication of their book, “continuing bonds: new understandings of grief” in 1996. in which, they highlighted how a bereaved child, spouse and parent resolved their grief through developed set of memories, feelings and actions to sustain their ‘connection’ with the deceased. more studies and models in supportive to the new perspective of grief were developed after that. for instance, stroebe & schut (1999) introduced the dual process model that puts forward the loss and restoration-stressors, which performs as a taxonomy to describe everyday life experience of the bereaved selves in coping with their loss. additionally, worden’s (2008) four task of mourning that mentioned “to find an enduring connection with the deceased while embarking in a new life” as task number four in a mourning process is a self-explanatory confrontation to theories that promote on detachment and closure of a relationship due to death. the name ‘internet’ that was termed on october 24, 1995 (leiner, et al., 2012), the social media and blogging sites that were introduced in 1997 and 1999 respectively, have altered the way people communicate, disseminate information, and interact. inventions of these media that are having other media as their “contents” allowed and empowered displays of text, graphics, animations, and other search and navigation tools. the new media with such abilities have built new spaces where many bereaved users adopted to grief their loss. rituals of grief have gone online too as early as 1996 in the form of virtual cemeteries with features such as web memorials and guestbook for obituaries (roberts, 2004, 2006). there were also concern showed by websites developers regarding issues related to ethics and legal dilemmas, challenges and difficulties in designing and evaluations on sites related to grieving and loss (clark, burgess, laven, bull, & marker, 2004). scholarly research on online grieving gained more attention recently with proliferation of the sns. sns is a platform that enables one to own a personal account or an online site and post personal profiles and communicate with others. users are also able to upload photos and videos, interact with other members by posting on their profiles’ walls or by creating and joining online groups. with afore-mentioned abilities, researchers have identified and recognized that sns has extended functions in facilitating activities of mourning, grieving, bereaving, and virtually memorializing the dead (brubaker & vertesi, 2010; brubaker, kivran-swaine; mitchell, stephenson, cadell, & macdonald, 2012; smartwood, mccarthy, kuhne, lee, & ji, 2011; taber, & hayes, 2012; william & merten, 2008, 2009). the significant role and capabilities of the sns were evident where online funerals were held when physical funerals were restricted due to the covid-19 pandemic in order to minimize the spread of the coronavirus. in line with this, ongoing breakthrough inventions of smartphones is another important factor contributing towards overwhelming adoption of online grieving. fb is the most mentioned sites besides myspace in online grief-related studies. many have adopted content and discourse analysis of messages posted on fb memorial page or the deceased’s and bereaved users’ personal profile walls. others conducted online asynchronous interviews with people who wrote on the fb walls as well as the bereaved users. in general, results thus far have acknowledged fb’s functions in continuing bonds and confirmed that sns has altered ordinary grieving rituals, norms, and communication settings, such as the offline and online, the personal and shared, and the private and public grieves. besides that, fb was said had also helped to strengthen existing relationships among survivors, which it creates new communities of the bereaved and grief-supportive groups on cyberspace (egnoto, sirianni, ortega, & stefanone, 2014; giaxoglou, 2015; kasket, e., 2012; kern, forman, & gil-egui, 2013). in further details, carroll & landry (2010) 101 tan huey pyng, “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds highlighted how sns has altered the process of mourning by blurring and blending of interpersonal communication and mass communication in grieving process and how it has also changed the norms of mourning by empowering marginalized bereaved to express their grieves on the online public sphere. pennington (2013) affirmed the fb’s role in continuing bonds with assertion that fb users do not ‘de-friend’ the dead. besides, brubaker, hayes, & dourish (2013) provided further clarification and expansion about fb’s function; they identified fb as a new social setting that expands public mourning in temporally, spatially and socially aspects. another clarification of fb’s functions was presented by rosetto, lanutti, & strauman, (2014) who said though fb does help in news dissemination about death, preservation of memories with the dead, and establishment of grief community across time and space, it could be beneficial and challenging at the same time for it may cause coping paradox among bereaved users. to further the study on continuation of bonds, degroot’s (2009, 2012, and 2018) took the first step toward describing the communication between the living and dead; his transcopereal communication (tcc) model was established and confirmed in 2018. comparing degroot’s model with the ordinary interpersonal communication model, both models have similar components sender, message, “receiver” and “feedback”. degroot has in her model additional elements such as, the “triggering factor” that prompted bereaved users to initiate a communication session with the deceased and the “metaphysical” element that means the deceased’s non-physical “presence” is determined based on bereaved users’ religious or spiritual beliefs. in other words, existence of “receiver” and “feedback” in the tcc model is based mainly on “inner representation” of the deceased and what the sender believes the deceased would say. source: degroot, j. (2018). a model of transcorporeal communication: communication toward/with/to the deceased. omega—journal of death and dying, 78(1), 50, doi: https://doi. org/10.1177/0030222816683195 understand degroot’s model of postdeath communication that she established with reference to the interpersonal communication model. researcher explores fb from the perspective that it is a medium and message that contains other media as the messages and explains its constructive functions toward continuation of bonds between bereaved users and their deceased loved ones. to date, though the structure of fb’s functions and communication settings are clear, qualitative research about continuation of bonds with someone who has passed away via fb that addresses the forms and functions of the social media apart from revealing bereaved user’s actual feelings and experiences remains rare. this paper thus, looks into filling the literature gap through discussing pivotal roles played by fb as the medium and the message in the metaphysical inter-realm communication or tcc process. methods researcher has conducted in-depth interview with ten individuals (six males and four females). the participants were recruited via personal networks and snowball sampling. participants identified were individuals aged between 18-29 years, who reported to have experienced death of loved ones, either a close friend or a family member whom s/he is still or has experience interacting with through fb. the interviews 102 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 were conducted in person; each of them lasted between 30 to 90 minutes and all interviews were voice-recorded. the interviews were semi-structured with several open-ended questions forming a general focus of the research to encourage participants to share their experience about their “interactions” with the deceased through either the deceased’s or participant’s own fb profile or both. the open-ended questions were designed with reference to the seven mediators of mourning highlighted by worden (2008), mcluhan’s (1964) medium is the message, and degroot’s (2009) transcopereal communication which are critical to understand the bereaved user’s experience and usage of fb in grieving and tcc. the participants were asked about (1) who was the deceased, (2) the nature of their attachment to the deceased before s/he passed away and how they used fb in their tcc, (3) how the deceased died and their feelings on the passing of the deceased, (4) moments and memories they shared with the deceased, (5) how and why they chose fb to have tcc with the deceased and what did they believe in or hope to achieve via the communications, (6) whether they managed to gain social supports via using fb and whether their family, ethnic and religious beliefs helped to determine ways or patterns the usage, (7) what they had gained through the tcc and how did they describe fb’s forms and functions in their bereavement. these questions served as prompts to explore the forms and functions of fb in the tcc process besides also evoked stories and experiences from the participants. inductive analysis was used to analyse the interview data. the recorded data were played and listened to closely and repeatedly on nvivo 11 plus. timespan within which meaningful codes were located were identified and recorded. the conversation within the identified timespan were then transcribed. based on the transcriptions, the data was reduced into nine main nodes, which are (1) cause of death, (2) bereaved feeling of the death, (3) grieving process, (4) attachment with deceased before death, (5) “interaction” with deceased via fb, (6) reasons behind “interacting” with deceased via fb, (7) factors determining the nature of “interaction”, (8) belief and hopes of the bereaved, and (9) effects of the “interaction”. there were sub-nodes under most of the main nodes. details of main nodes and corresponding sub-nodes is shown in table below. upon close analysis to identify connections among the main nodes and sub-nodes, four major themes were revealed. the themes were reported where pseudonyms were used to protect the participants’ identity. no main node sub-node 1 cause of death • normal • sudden/traumatic 2 bereaved feeling of death n/a 3 grieving process • bereaved experience and encounter • private grief • public grief 4 attachment with deceased before death • conflicting • depending 5 “interaction” with deceased via fb • frequency • nature and activity 6 reasons behind “interacting” with deceased via fb • continual of bond • remembrance • unresolved matter • convenient and safe 7 factors determining the nature of “interaction” • deceased’s view (thought by the bereaved) • concern of other fb friends’ view • cultural and/or religious belief • functions and features of fb 8 belief and hopes of the bereaved n/a 9 effects of the “interaction” • caught in dilemma (should/shouldn’t continue) • grief reduced • gained social support 103 tan huey pyng, “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds results and discussion analysis of the qualitative data revealed four dominant themes. they are (1) the deceased is dead, but is not in the perception of the participants and on fb, (2) participants hoped to finish the unfinished and not finishable business with the deceased through fb, (3) the participants’ imaginations of the deceased was based on their past experiences and religious belief, and (4) participants perceived fb as a suitable “public platform for private grief ”. each of the themes is connected to the central idea that bereaved users are always yearning for continuation of bonds with their deceased loved ones and it is due to the fact that medium is the message that they preferred to use fb for the said purposes. all participants agreed unanimously that though their loved ones were dead biologically, on and through “interactions” via fb, they are somehow still “alive” sociologically. therefore, the respondents appreciate fb for it is a very user friendly medium that contains other media – written texts, audios, videos, and other fb’s features as messages, which they could engage in and use them to prolong or continue their bonds with the deceased because those media and messages functioned by returning sentimental recalls of their loved ones. you are dead but you are not being in a relationship means to be attached to someone and having a closer bond means to have stronger attachment and dependency between the parties involved. meanwhile, a great part of human emotions are caused by alteration or changes in human relationships. grief is the emotional suffering one feels when a relationship is forced to end or when a loved one is taken away, and among all grieves, loss due to death is the greatest due to its irrevocable fact. death is a forced permanent separation that those affected need to live their life different form how it was before. at one hand, it is the loss and unwillingness to be separated that cause the pain. on the other, it is the overwhelming worries and fright to move on with life in absence of the deceased. hence, bereavement is indefinitely critical and challenging to attachment that was dependant in nature and death that was due to accident or unexpected causes. participants of this research tried to continue and expand their bonds with their deceased loved ones with the help of fb. this is an obvious unilateral dedication but the participants deliberately hoped, imagined, and believed that to be interactive. on fb, a dead person’s account remains active and immortal as long as there is no report to deactivate, close down or turn it into a memorial page. fb applications such as flashback, new friend suggestion, birthday notification for examples, are among the elixir of immortality. these are among the reasons why participants turned to fb to mourn and grief. the ten participants of this research “interact” with their deceased loved ones in five ways – (1) they browse albums and posts on the deceased’s fb profile in quiet, (2) they “like” or react to the deceased’s photos, which include those shared on deceased’s profile and which the deceased was being tagged, (3) they post text messages, pictures, and videos on the deceased’s fb profile, (4) they post about the deceased on their own fb profile, and (5) they share songs and videos on the deceased’s fb profile. one participant, sue, who admitted to be dependent on her deceased friend very much before her death six years ago in a road accident, expressed that she visited and posted on the deceased’s fb wall two to three times a week in the first two years. her posts encircled messages like, “i missed you badly”, “life has been incomplete without you” and reports on daily happenings. she posted those words mainly to express her emotions because the deceased was whom she shared everything before. sue said, “then, i didn’t know who else i could count on after her death, i felt like i have no more friends…ha ha ha… i had done something very silly too, you know steve jobs passed away, and there were comics about him developing communication networks in heaven…you know, i asked 104 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 my deceased friend to look for steve jobs. i was insane… too much longing to get in touch with her again.” it is obvious that for the participant, fb enabled her deceased’s friend to continue playing her roles as a listener, inspirer, and friend forever. to her, interactions are “logical” because she believes that she could really direct all messages to reach the deceased’s friend because it is the friend’s personal and private account, which the account is like the deceased’s location that akin the corresponding address to which letters could be posted. similarly, vince, a participant who lost a childhood friend whose role was like a brother roughly two years ago, said he has feeling that is rather confusing at times that his brother is still alive and is working in the hospital as usual. on top of that, it seems to him that the brother continues to play his role through fb, his pictures and statuses are always functioning. when he viewed them and imagined there were direct conversations with the brother, he sometimes felt inspired and enlightened and they provided him meaningful messages and ideas to solve problem at different times. according to him, “i don’t say that i would definitely get an answer, but it is what i expected to find when i read his profile.” a chinese poem reads, “some people have died, but they are still alive; some people are still alive, but they are already dead.” the main difference between the two sentences is whether a deceased is being remembered. to remember means to keep in heart, to recall in mind. all participants complimented that fb is very helpful for memorializing the deceased. fb is an archive of photos, stories and memories with the deceased. participants are thankful to fb for its excellent storage service. yong, a participant said, “keeping of photos and videos requires time and space besides they may be misplaced, damaged or turned yellow. but placing them on fb is totally different; it is very reliable, safe, user friendly, and convenient… you can retrieve them wherever and whenever you wished. fb also contributes in keeping memory of the deceased as a person because comments that the deceased made and captions he had written are something very real. thus, vince claimed, “even though he is dead, memory of him is still very much alive on fb.” evidently, fb plays pivotal roles in making the dead to sociological and metaphysically live on; this is very important to bereaved users because they gained self-comfort via the metaphysical interaction besides they are being very reluctant to forget their deceased loved ones. there are different degrees of reluctance shared by the participants. the first opinion said being given the opportunity to meet and build strong bond with another person is commendable fate. therefore, they keep the deceased in mind because they are worthy people to remember. secondly, three participants expressed their worries that they might forget the deceased one day, and one of them had blamed herself for failing to recall the death date of her deceased friend. she admitted that as time passes, she has accepted that her close friend has gone and the frequency of she posting messages on the deceased’s fb profile is reducing too. however, she never missed to greet her deceased friend on her birthday and during festivals; she claimed it would be unforgiving if she forgets her deceased friend; she thinks maintaining bonds on fb is the best evident that their friendship still alive. besides, vince’s statement “i guess it was more of a selfish reason that i go through his (the deceased) fb… i am doing it because i need a form of comfort or companion when i am lonely” is worth ponder; especially how fb – the medium and message served in bereavement process. finish the unfinished and not finishable business generally, therapists use the term “unifinished business” to refer to unresolved emotional experience with significant others. death is a permanent separation in life; cases of unfinished business where the feeling of bereaved users is fully processed yet are easily obtainable, especially when 105 tan huey pyng, “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds it comes to stigmatized, traumatized, and unexpected death. there are several unfinished businesses identified from the participants. they include a traumatized death where the bereaved user failed to save a drowning friend; an accident that claimed the life of a close friend before a conflict between them was resolved; an accident that denied a chance to meet a long lost friend whom the bereaved user just got into contact again; an unexpected death a close friend on christmas eve that deprived bereaved user from chances to create more happy moments studying and graduating together; a granddaughter who was denied a chance to say goodbye to her beloved grandmother whom she has been taking care of for years. all afore-mentioned are unresolved events, they linger in the background of those participants minds and hearts. in order to have their fear, anger, sadness, grief, anxiety and emotion expressed, all participants had chosen fb unanimously. understand there is no hope to finish the unfinished businesses, yet the participants continue to hope, at least on fb – the medium containing other media. gant who failed to save his friend from drowning at a waterfall described that the deceased was pulling and scratching his arms; the scratched scars are on this arms and the disturbing memory of that last moment may be lifelong. gant explained that traumatic incident has determined his mode of using fb when interacting with the deceased friend. he would repeat the same action – visit the deceased’s fb profile, click on his photo, enlarge it to look at his face and recalling the incident. meanwhile, he would utter and type, “i am sorry bro., i didn’t save you.” he is longing for forgiveness that he transfers his message, which medium of communication are words onto fb and hoping that fb, being a more advanced medium, could deliver his thoughts and word message to the deceased; he is serious in seeking forgiveness. below is a self-explanatory remarks by him. “because i can’t save him, i feel guilty. maybe if i go to see his profile and somehow relationship between me and him, some kind of extraordinary relationship and i must engage with him through fb. maybe he is up there, he sees me down here that i am seeing and writing in his fb, maybe he will forgive me.” judith who lost a childhood friend she perceived as a brother and remarked as “family” under the feature “relationship” in fb, expressed her disappointment over a road accident that took away her brother’s life. “i look at it (deceased’s fb profile) and recall that one chance (of meeting the deceased) that i never got, so it hurts me so much”. besides, as they became intimate mainly because of their love of the same music genre, judith tried to finish the unfinished business using the “listen with friends” feature on fb; the feature allows her to play music from youtube in a shared space of their fb profiles that enables them to listen “together”. interestingly, the music is a medium of communication that is stored in another medium – youtube that was being transferred to fb and it played the role of message in the tcc between judith and her deceased brother. the last sentence of her description below reveals her intention very obviously. “i would say, ‘you know what, today i feel like want to listen to this music.’ so i will go to youtube to find the music, and i will let it play, so it will be the same genre, just moving on and on and on, and it will just be like i will keep listening to it until that, i am done and i feel better and i believe that, samuel (the deceased) also will feel better.” additionally, when being asked a fictitious question “imagined that you are dead and the deceased is alive and is grieving for your death, what would you tell him/ her?” answers given by the participants inferred that they entrusted the very critical task to fb and were hopeful to hear positive reply and achieve a closure to the unfinished business though they understood that it is a mission impossible. 106 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 “it’s ok bro., you have tried your best. you be safe down there, take care of your family, take care of yourself. you please be alright.” (gant) “stop clinging on sadness, let go of the past conflict, i have left you for so long, you just let go and move on.” (sue) “hope we could start everything all over again. let’s begin to know each other again, study together, do assignment together, pass exams and graduate together.” (ben) “if there were a next life, i hope we could be friend again.” (joon) “i should have gone out with you; i should have seen you and gone to concert with you.” (judith) fb – the public platform for private grief psychologically speaking, there is no one-size-fit-all model for grief coping, which means grief is unique and personal. along the advancement of internet and social media, it is undoubted that fb has altered perceptions on grief and how one grieves. online public grief becomes a common contemporary phenomenon. there are newly created grief-related terms such as online, cyber and virtual grieve; public and community grieve; group and online supportive grief, and others. nevertheless, vince and gant showed their preference of private grief over the public. they said, “grieve is something private” and “…communication with the deceased should be spiritual rather than electronic and public”. similarly, sue, grace and judith expressed their worries of being watched and judged for what they did on fb, particularly the messages they posted directly on the deceased’s fb profile. they felt bothered and pressured by the invisible eyes that are stalking and scrutinizing them. those people may be their own friends, the deceased’s friends, or friends of their friends who may be some related or unrelated persons. consequentially, sue reduced the frequency of message-posting on the deceased’s fb wall. besides, she would not forget to apply the fb’s “select privacy” feature to decide the authorised readers of her posts by choosing either “public”, “friends”, “specific friends”, “acquaintance”, “close friend” or “only me”. as for judith, she avoided from initiating a post on her deceased friend’s wall; she said, “online, you are always being watched and continue being judged. so people would wonder; who is this girl who writes for samuel (deceased)?” but she felt safer if she posted in a thread initiated by samuel’s friends. afore-mentioned findings suggested that the participants did not give up or leave fb totally though they felt a certain degree of privacy violation. rather, they have appropriated the use of fb in ways that best suit their emotional needs. from another perspective, jane explained her intentions of posting a photograph of her grandmother and a lengthy fb status was to inform people of her death, but more importantly, she wanted the people to know that she was grieving and hoping to be respected and given some personal space. hence, a fb status does carry forms of power to shut down other conversations and physical contacts. nevertheless, she said it was ironic that “no matter how much i deny human contact, i needed human contact.” her expectation of fb grieving as stated below showed how she grieved privately using fb and was benefiting from public nature of the medium too. evidently, it is the fb via its forms and functions that jane grieved privately and gained public supports concurrently. all the words, photos, videos and fb are media, and they too are messages. “i think fb is great, if you don’t want to be around people but you want people to still be around you, like virtually be around you. … so for me, i felt that at that moment, i don’t want to be around anybody, physically i didn’t want to answer anyone, i didn’t want to hug anyone, i didn’t want physical contact, i didn’t want to look at anyone, so by posting it online, i am putting a piece of myself out there, so that people can 107 tan huey pyng, “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds come to embrace me virtually and that makes me feel better.” assumptions and hopes based on past experience and religious belief death and hope are two variables that are always correlated in a negative relationship. death shattered one’s faith that eventually needs to be strengthened with hope. death is a one-way journey due to the fact that no one who has experienced it managed to make a comeback and share their stories. there is no credible reference about the afterlife journey except those stated in religious scriptures. therefore, bereavement and grieving are processes filled with beliefs, hopes, imaginations, and speculations. some participants denied that they were influenced by religious belief in the way they grieve but religious influence was traceable in their answers. they believed their deceased friends are placed in beautiful heaven because they were good and kind people. in the aspect of the past experience, ben said as his deceased friend is now freed, she should be touring around because she always loved travelling. besides, vince explained that both he and his dead friend used to despise those who posted for deceased; they used to give comment like, “trying to be drama or what?” hence vince would not write on the fb’s wall of his deceased friend, he said, “i don’t think he wants this kind of publicity after his death.” subjected to religious influence, gant who is a hindu always looked at the deceased’s photo on fb, closed his eyes and prayed to god besides writing on the fb wall. he believes that one would have a better chance to get connected with a soul if a spiritual method is adopted too. besides, jane who is a christian said she believes that good person would go to heaven when they die. thus, she always writes on fb with the belief that her grandmother is living happily with their relatives in heaven and she admitted that such thought comforts her much. on the other hand, two buddhist participants, joon and ken believe in fate and karma; joon described his friendship with the deceased as a destined fate and both of them believed that their deceased friend, who was very kindhearted should be living without suffering and worries at another realm. thus, religious faith have potential influence in easing grief and dealing with loss. complementarily, participants of this research affirmed the auxiliary role of fb in this regard. findings of this research reaffirmed degroot’s continuing bonds and remembrance through the tcc. all the four themes generated from participants’ responses confirmed that bereaved users desired for continuing bonds rather than ending them; this may due to their reluctance to let go, unfinished business, or the deceased’s significant role-play though s/he has gone physically. besides, degroot’s opinion that the intended recipient of message in tcc was the inner representation of deceased is agreeable too. in fact, apart from identifying the deceased via representational objects, bereaved users also imagined reception of message and feedback by the deceased based on their past experiences and religious belief. additionally, researcher would like to negotiate with degroot on her explanations that “message in tcc includes what is said, the context in which it is said, and the medium used to send it” (degroot, 2018: 51). she only focused on messages that are originated from bereaved users that are conveyed using limited channels such as spoken aloud, written or typed, or internal. in other words, degroot did not take into account media like photos, audios, videos, features, apps, and other online resources that are linkable to fb. based on findings of this research that echoed mcluhan’s medium is the message, the researcher suggests that meanings for the elements, “medium” and “message” in tcc model should not be as limited. fb for instance, plays its roles by being a medium and the message within the internet; it also contains other media as the messages in it at the same time. in fact, fb is the medium preferred as a helpful consolation tool for grieving and continuing bonds because of its 108 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 ability as a medium as well as the message. evidently, bereaved users feel that their loved ones are dead but they are not and there is a possibility to finish the unfinished business because of the forms and functions of fb. among others, the active deceased’s fb account, flashback and notification on deceased’s birthday, and bereaved users have an intended addressee to their message (degroot, 2018: 54) with deceased’s fb account be the perfect destination. they could direct their messages confidently and is rest assured that they will reach the receiver safely. next, media such as words message, photos, and videos that were posted earlier by the deceased on her/his own, bereaved’s or their common friends’ fb walls for instance, are storage and memory in chronological timeline. these media are the messages that could continue to guide, inspire, motivate, and provide ideas and suggestions to bereaved users at different times and contexts. another breakthrough finding of this research is the identification of a phenomenon that sees a combination of private and public grieves. in this case, a bereaved is making use of the public platform to gain public support but meanwhile continue to grieve in private. in details, fb is used for information dissemination purposes that help the bereaved users to avoid direct dealing with fb friends and yet obtains comfort through virtual company and be in the spirit through online social support. such encounter shows a link between virtual and actual intentions of the bereaved users. bereaved users who understand her/his mental and physical desire and needs when grieving and have adequate knowledge about fb and sns’s forms and functions, may be benefited from the creative usage of the media. conclusion in a nutshell, it is already a common belief to many that one is dead but one is not, a human beings live on bonds as persons and many continue to be bonded even they are dead. grieving over death on social media, especially fb is getting more common today among bereaved users who aims not at achieving a closure of bonds, rather is to cope with the loss through continuing bonds because grief caused by death can never finished. hence, it is indeed necessary for psychologists and sociologists to expand the literature with research and knowledge on this metaphysical interrealm communication. the outcomes would certainly be valuable references and suggestions for a more comfortable bereavement experience. on top of that, it is also recommended for future researchers to be alert of significant roles played by the media that are the messages apart from being the mediating tools merely. finally, it is definitely worthy too to extend research about grieving on social media to include various religious perspectives and studies of social, psychological, communication, and media impact of continuing bonds through tcc communication. references baker, s.e., sedney, m.a., & gross, e. (1992). psychological tasks for bereaved children. american journal of orthopsychiatry, 62(1), 105-116. doi: https://dx.doi.org/10.1037/h0079310 barnes, s. (2006). a privacy paradox: social networking in the united states. first monday. 11 (9). retrieved from http:// journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/ article/view/1394/1312 bolden, l. a. (2007). a review of on grief and grieving: finding the meaning of grief through the five stages of loss. counselling and values, 51(3), 235-237. doi: h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 0 2 / j . 2 1 6 1 007x.2007.tb00081.x brubaker, j. r., & vertesi, j. (2010). death and the social network. proc. chi workshop on death and the digital, 1-4. brubaker, j. r., kivran-swaine, f., taber, l., & hayes, g. r. (2012). grief-stricken in a crowd: the language of bereavement and distress in social media. proceeding of the sixth international aaai 109 tan huey pyng, “you are dead, but you are not”: social medium (facebook) is the message in grieving and continuing bonds conference on weblogs and social media, 42-49. buckley, t., sunari, d., marshall, a., bartrop, r., mckinley, s. & tofler, g. (2012). physiological correlates of bereavement and the impact of bereavement interventions. dialogues in clinical neuroscience, 14(2), 129-139. carroll, b. & landry, k. (2010). logging on and letting out: using online social networks to grieve and mourn. bulletin of science, technology & society, 30 (5), 341-349. doi: https://doi. org/10.1177/0270467610380006 corr, c. a, nabe, c. m., & corr, d. m. (1997). death & dying--life & living. pacific grove, ca: brooks/cole publishing. crehan, g. (2004). the surviving sibling: the effects of sibling death in childhood. psychoanalytic psychotherapy, 18(2), 202-219. doi: https://doi.org/10.1080/14 749730410001700723 davies, b. (1991). responses of children to the death of a sibling. in d. papadatou & c. papadatos (eds.), children and death, philadelphia, pa: hemisphere. degroot, j. (2009). reconnecting with the dead via facebook: examining transcorperal communication as a way to maintain relationships. unpublished doctoral dissertation, athens, oh: ohio university. degroot, j. (2012). maintaining relational continuity with the deceased. omega: journal of death and dying, 65, 195212. doi: http://dx.doi.org/10.2190/ om.65.3.c degroot, j. (2018). a model of transcorporeal communication: communication toward/with/to the deceased. omega—journal of death and dying, 78(1) 43–66, doi:https://doi. org/10.1177/0030222816683195 egnoto, m. j., sirianni, j. m., ortega, c. r., & stefanone, m. (2014). death on the digital landscape: a preliminary investigation into the grief process and motivations behind participation in the online memoriam. omega: journal of death and dying, 69 (3), 283-304. doi: http://dx.doi.org/10.2190/om.69.3.d erikson, e. h. & erikson, j. m. (1998). the life cycle completed (extended version). new york, ny: w. w. norton. falconer, k., sachsenweger, m., gobson, k., & norman, h. (2011). grieving in the internet age. new zealand journal of psychology, 40(3), 79-88. friedman, r. & james, j. w. (2008). the myth of the stages of dying, death and grief. sceptic, 14(2), 37-41. giaxoglou, k. (2015). ‘everywhere i go, you’re going with me’: time and space deixis as affective positioning resources in shared moments of digital mourning. discourse, context and media, 9, 5563. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j. dcm.2015.06.004 hall, c. (2011). beyond kübler-ross: recent developments in our understanding. in psych, 33(6). kandt, v. e. (1994). adolescent bereavement: turning a fragile time into acceptance and peace. school counsellor, 41(3), 203-211. kasket, e. (2012). being-towards-death in the digital age. existential analysis: journal of the society for existential analysis, 23(2), 249-261. kearl, m. c. (1989). endings: a sociology of death and dying. new york, ny: oxford university press. kern, r., forman, a. e., & gil-equi, g. (2013). r.i.p.: remain in perpetuity. facebook memorial pages. telematics and informatics, 30, 2-10. doi: http://dx.doi. org/10.1016/j.tele.2012.03.002 klass, d., silverman, p. r., & nickmans, s. (1996). continuing bonds: new understandings of grief. new york, ny: taylor & francis. leiner, b. m., cerf, v. g., clark, d. d., kahn, r. e., kleinrock, l., lynch, d. c., postel, 110 informasi, volume 50. nomor 2. 2020 j., roberts, l. g., & wolff, s. (2012). brief introduction of internet [brochure]. reston, va: internet society. levinson, p. (1999). digital mcluhan: a guide to the information millenium. london: routledge. malkinson , r. & bar-tur, l. (2005). long term bereavement processes of older parents: the three phases of grief. omega: journal of death and dying, 50(2), 103-129. mash, h. b. h., fullerton, c. s., & ursano, r. j. (2013). complicated grief and bereavement in young adults following close friend and sibling loss. depression and anxiety, 30, 1202-1210. doi: https:// doi.org/10.1002/da.22068 mckenzie, s. (2013). “mcluhan’s relevance in today’s society: a look at social media on mobile devices”. public relations theses. 2. https://surface. syr.edu/prl_thesis/2 mcluhan, m. (1964). understanding media: the extensions of man. new york: mcgraw-hill. meyrowitz, j. (2001). morphing mcluhan: medium theory for a millenium, keynote address delivered at the second annual convention keynote address delivered at the second annual convention of the media ecology association, new york university, june 15–16, 2001. proceedings of the media ecology association, 2. mitchell, l. m., stephenson, p. h., cadell, s., & macdonald, m. e. (2012). death and grief on-line: virtual memorialization and changing concepts of childhood death and parental bereavement on the internet. health sociological review, 21 (4), 413-431. doi: http://dx.doi. org/10.5172/hesr.2012.21.4.413 o¨hman & watson (2019). are the dead taking over facebook? a big data approach to the future of death online. big data & society, 6 (1), 1-13. doi: https://doi. org/10.1177%2f2053951719842540 papadatou d. (1997) training health professionals in caring for dying children and grieving families. death studies, 21, 575–600. pennington, n. (2013). you don’t defriend the dead: an analysis of grief communication by college students through facebook profiles. death studies, 37, 617-635. doi: https://doi.or g/10.1080/07481187.2012.673536 rando t.a. (ed.) (1986) parental loss of a child. champaign, il: research press co. roberts, p. (2004). the living and the dead: community in the virtual cemetery. omega: journal of death and dying, 49 (1), 57-76. roberts, p. (2006). from myspace to our space: the functions of web memorials in bereavement. the forum, 32 (4), 1-4. rubin, s. (1990). death of the future: an outcome study of bereaved parents in israel. omega: journal of death and dying, 20(4), 323-339. smartwood, r. m., mccarthy, v. p., kuhne, j., lee, h. k., & ji, k. (2011). surviving grief: an analysis of the exchange of hope in online grief communities. omega: journal of death and dying, 63, 161-181. doi: https://doi.org/10.2190/ om.63.2.d stroebe, m. s. (2009). beyond the broken heart: mental and physical health consequences of losing a loved one. utrecht: utrecht university. we are social (2020). digital 2020: july global statshot report. retrieved from https://wearesocial.com/ blog/2020/07/digital-use-around-theworld-in-july-2020 william, a. l. & merten, m. j. (2009). adolescents’ online social networking following the death of a peer. journal of adolescent research, 24 (1), 67-90. doi: https://doi. org/10.1177/0743558408328440 181 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking informasi: kajian ilmu komunikasi-issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 48. no. 2 (2018). pp.181-194. doi: https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.22527 audience and public service advertisement about the dangers of smoking awanis akalili awanisakalili@gmail.com universitas gadjah mada abstract public service advertisement which said “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” is a warning the dangers of smoking which is aired on television. this advertisement is produced by the government to make smokers realize the dangers of smoking among young people especially students. however, this aim cannot be so easily achieved because the community nowadays is not a passive audience but it has moved into active audience. by taking four informants, this study tries to answer the question of how the student smokers among gang understand the advertising messages in public service advertisement which said “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” on television. a reception analysis is chosen as the research method because this method can see how the audience understands the media messages based on­the­difference­background­they­have.­based­on­the­results­of­the­study,­it­is­found­that­ four informants are able to negotiate with the advertising message on public service advertisement which said “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”. the four informants are able to understand the messages from that advertising by­using­their­own­point­of­view.­the­difference­of­meaning­is­affected­by­two­things:­the­ family environment and the existence as a gang member. two informants receive the advertisement, while two other informants assume that the public service advertisement does not correspond to the reality. keywords: reception analysis, gang student, smoking, public service advertisement audiens dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok abstrak iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” adalah peringatan bahaya merokok yang ditayangkan melalui televisi. iklan ini diproduksi pemerintah dengan tujuan menyadarkan para perokok akan bahaya merokok, terutama kaum muda khususnya para pelajar. hanya saja tujuan tersebut tidak bisa semudah itu dicapai karena saat ini masyarakat bukan kelompok penonton pasif tetapi sudah bergerak sebagai audiens aktif. dengan mengambil empat informan, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelajar perokok di 182 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 lingkungan geng meresepsi pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. analisis resepsi sendiri dipilih sebagai metode penelitian karena metode ini melihat bagaimana audiens memahami pesan media berdasarkan perbedaan latar belakang yang dimiliki. berdasar dari hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa keempat informan mampu bernegosiasi dengan pesan iklan pada tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”. keempat informan mampu memahami pesan iklan yang disampaikan dengan sudut pandang mereka masing-masing. perbedaan pemaknaan ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu lingkungan keluarga dan keberadaan sebagai anggota geng. dua informan menerima wacana yang di sampaikan, sementara dua informan lainnya menganggap tayangan iklan layanan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan realitas. kata kunci: analisis resepsi, pelajar geng, merokok, iklan layanan masyarakat pelajar, fenomena geng sudah bukan hal yang baru. tidak hanya geng di sekolahnya, pelajar ternyata juga mengikuti geng di luar sekolahnya (supartiningsih, 9 juni 2015). fakta tersebut diperoleh peneliti dari wawancara singkat dengan supartiningsih, salah satu konselor di psbr (panti sosial bina remaja). psbr sendiri adalah lembaga yang didirikan pemerintah diy untuk menampung sekaligus merehabilitasi kaum muda terutama pelajar yang mengalami masalah dalam dirinya seperti putus sekolah, kecanduan merokok, narkoba, trauma semasa kecil, terkena kasus pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian (supartiningsih & adiyaningsih, 9 juni 2015). meski tidak ada data pasti berapa jumlah dan apa saja nama geng yang berasal dari lingkungan luar sekolah, menurut supartiningsih ada beberapa geng yang muncul di luar lingkungan sekolah di seluruh daerah istimewa yogyakarta (diy) yaitu geng joxzin, qzruh dan humoriezt. geng-geng tersebut umumnya berisi kaum muda yang beberapa di antaranya pelajar. supartiningsih menjelaskan bahwa tidak hanya geng di sekolah, para pelajar juga mengikuti geng-geng di luar sekolah salah satu nya geng hello kitty yang merupakan geng beranggotakan para perempuan (suparti ningsih & adiyaningsih, 9 juni 2015). geng ini sempat menjadi topik hangat beberapa bulan lalu akibat penganiayaan yang dilakukan anggota geng terhadap salah satu siswi sma di yogyakarta hanya karena pendahuluan audiens merupakan istilah kolektif dari penerima pesan dalam model proses komunikasi massa (mc quail, 1997). komunikasi massa sendiri merupakan proses komunikasi pada khalayak luas melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio dan sebagainya (west&turner, 2007: 41). audiens memiliki dua sifat yaitu pasif dan aktif. audiens pasif adalah mereka yang menerima pesan yang disampaikan oleh media tanpa proses negosiasi. sedangkan audiens aktif diartikan sebagai audiens yang mampu memilih media yang digunakan dan menerima pesan dengan proses negosiasi. salah satu contoh audiens adalah pelajar. pelajar merupakan kaum muda yang bersifat dekat dengan media, labil emosi dan mudah terpengaruh lingkungan (azca et.al, 2013). lingkungan merupakan satu faktor yang paling mudah mempengaruhi bagaimana para pelajar dalam berperilaku salah satunya adalah lingkungan sekolah. lingkungan sekolah dapat mempengaruhi pelajar dalam hal positif dan negatif. pelajar yang bersifat labil emosi akan sangat mudah untuk masuk ke dalam lingkungan kelompok pelajar yang tidak baik, salah satunya masuk ke dalam kelompok geng (azca et.al, 2013). geng didefinisikan sebagai kelompok anak muda, lebih dari dua orang yang melaku kan aktivitas negatif seperti merokok, vandalis me, dan berkelahi dengan kelompok geng lainnya (azca et.al, 2011: 195). di daerah istimewa yogyakarta (diy) sebagai kota 183 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking saling ejek masalah tato bergambar hello kitty yang ada ditubuhnya (viva.co.id, 2015). melalui data di atas, peneliti melakukan observasi singkat terhadap beberapa geng tersebut dan menemukan fakta bahwa para pelajar mengikuti geng untuk menunjukkan kejantanannya dan menganggap geng adalah sebuah solidaritas. salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas antar anggota geng adalah dengan merokok. merokok dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri antara senior dan junior dalam geng di sekolah. alasan mereka memulai untuk merokok bermacam-macam, ada yang karena penasaran, untuk menunjukkan harga diri, menonton iklan rokok di televisi dan ajakan kakak kelas. lingkungan negatif dan sifat labil yang dimiliki para pelajar perokok dalam lingkungan geng ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana mereka dalam bertindak, menanggapi dan menyikapi sesuatu salah satunya iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. iklan layanan masyarakat (ilm) merupakan iklan nonkomersial yang disiar kan melalui media massa seperti radio dan televisi dengan tujuan menginformasikan dan men didik masyarakat untuk melakukan peru bahan perilaku ke arah yang lebih baik (masduki, 2007: 234). selain itu iklan layanan masya rakat juga berfungsi untuk mengubah opini publik dan meningkatkan kesadaran terhadap suatu masalah (advertising.about. com). selama ini pemerintah telah gencar menge luarkan berbagai iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok dalam bentuk spanduk, flyer­ dan baliho. peri ngatan tersebut ternyata masih belum mampu menyadarkan audiens iklan perokok ter masuk di dalamnya para pelajar perokok khususnya yang ada dalam lingkungan geng di sekolahnya. maka dari itu, pada november 2014 pemerintah melalui departemen kesehatan meluncurkan iklan layanan masyarakat berjudul “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi nasional (depkes.go.id, 2014). berikut potongan gambar dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”: dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” menampilkan testi moni dari manat hiras panjaitan salah seorang korban rokok yang menderita kanker tenggorokan. melalui iklan layanan masyarakat ini pemerintah menyampaikan pesan berbentuk ancaman dari bahaya merokok sehingga harapannya para pelajar perokok dapat berhenti mengonsumsi rokok. hanya saja ini bukan hal yang mudah karena lingkungan memberi pengaruh terbesar terhadap bagaimana audiens memahami iklan tersebut, termasuk juga para pelajar. oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelajar perokok di lingkungan geng di daerah istimewa yogyakarta (diy) meresepsi pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” oleh kementerian kesehatan republik indonesia melalui televisi. kajian pustaka griffin dan ronald j. ebert (2007) membagi pesan iklan menjadi tiga bentuk yaitu pesan iklan persuasif, pesan iklan per bandingan dan pesan iklan pengingat. berdasarkan dari tiga bentuk pesan iklan yang dijelaskan oleh griffin dan ronald 184 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 j. ebert di atas, maka pesan iklan layanan masya rakat memiliki bentuk persuasif. sifat persuasif dari pesan iklan layanan masyarakat bisa berbentuk ajakan, larangan dan ancaman (perloff, 2010). pesan iklan dibuat untuk membujuk audiens agar meng gunakan produk yang ditawarkan, hanya saja khalayak kritis tidak semudah itu me ngartikan pesan iklan sebagai ajakan membeli. perbedaan strata pendidikan dan lingku ngan akan sangat mempengaruhi audiens dalam memahami pesan iklan (palupi&teguh, 2006: 153). karakter kritis dalam hal memilih media dan memaknai pesan media juga terdapat di diri kaum muda, termasuk pelajar. pelajar sebagai salah satu kelompok audiens aktif diasumsikan dapat memilih perangkat media sekaligus konten informasi yang diinginkan sehingga relevan dengan kajian teoritik uses­ and­ gratifications­ dan teori resepsi. teori uses­and­gratifications ialah teori yang menjelaskan bahwa audiens secara aktif mencari media tertentu dan muatan (isi) tertentu untuk menghasilkan kepuasaan tertentu (west&turner, 2007:99). sementara teori resepsi menjelaskan bahwa audiens memaknai teks media dengan cara berbedabeda berdasarkan faktor psikologis dan sosiologis pada tiap-tiap individu (staiger, 2005:4). kajian resepsi juga memperkuat teori audiens aktif, uses­and­gratification.­stuart hall menjelaskan ada tiga posisi audiens dalam meresepsi atau memaknai pesan yang disampaikan oleh media berdasarkan perbedaan status sosial, tingkat pendidikan, kerangka referensi dan pengalaman (stuart hall, 1974). tiga posisi audiens tersebut adalah dominant-hegemonic, negotiated dan oppositional. audiens dalam posisi dominant-hegemonic menerima pesan media dengan menerjemahkan dan menerima wacana sama persis dengan wacana yang dibawakan oleh media. audiens tidak memberikan ‘perlawanan’ terhadap pesan yang disampaikan oleh media. hal tersebut muncul karena audiens dalam posisi ini cenderung tidak memiliki banyak pengetahuan atau referensi mengenai perilaku media dalam merepresentasikan pesan. posisi ini menganggap bahwa audiens bersifat pasif sehingga mudah dipengaruhi oleh pesan yang disampaikan oleh media. posisi kedua yang terbentuk pada audiens dalam meresepsi pesan adalah negotiated. dalam posisi ini audiens melaku kan negosiasi antara makna yang disampaikan oleh pesan di media dengan makna yang tercipta dalam benaknya. pesan yang di sampaikan oleh media tidak di terima begitu saja oleh audiens. audiens menerima pesan yang disampaikan oleh media tetapi ber pikir kembali apakah wacana tersebut sesuai dengan apa yang diyakini atau tidak. bentuk ketiga dari posisi audiens dalam meresepsi pesan adalah oppositional, yaitu audiens memahami pesan media namun tidak menerima wacana yang disampaikan. posisi ini merupakan posisi audiens yang cenderung memiliki pengetahuan dan wawas an mengenai apa yang disampaikan oleh media dengan realitas yang ada. audiens dalam posisi oppositional membaca pesan dari posisi yang berlawanan sehingga sering dianggap sebagai audiens bersifat kritis, dimana mereka tidak percaya begitu saja oleh wacana yang disampaikan dan menelaah kembali mengenai kebenaran pesan yang disampaikan oleh media tersebut. selanjutnya konsep mengenai kelompok geng pelajar dan lingkungan digambarkan sebagai dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. di mana kelompok pelajar ada karena pengaruh lingkungan dan lingkungan terbentuk karena keberadaan kelompok pelajar. pelajar yang bersifat labil emosi akan sangat mudah untuk masuk ke dalam kelompok pelajar yang tidak baik (azca et.al, 2013). hal ini tentu berbeda dengan pelajar yang berada di lingkungan yang positif sehingga mereka akan berkumpul bersama teman-teman lainnya yang juga sama-sama melakukan aktivitas positif. azca (et.al, 2013) juga menambahkan jika keluarga memiliki peran kuat dalam pembentukan karakter para pelajar, namun lingkungan di mana mereka berada akan lebih menentukan kelompok pelajar seperti apa yang mereka pilih. 185 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengemukakan gambar an dan atau pemahaman (understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas itu terjadi (pawito, 2007: 36). penelitian kualitatif yang meng kaji tentang khalayak dan media adalah analisis resepsi. analisis resepsi memandang bahwa audiens mampu menyeleksi dalam arti me maknai dan memilih makna dari teks ber dasar posisi sosial budaya yang mereka miliki (bertrand&hughes, 2005: 39). analisis resepsi merupakan kajian yang erat kaitan nya dengan encoding-decoding pesan. dalam prosesnya, decoding pesan yang dihasil kan oleh audiens akan berbeda satu sama lain bergantung pada referensi dan pengalaman yang dimilikinya (hall, 1980). referensi merupakan daftar bacaan untuk me mudahkan seseorang melihat situasi, fenomena dan keadaan sosial yang kemudian akan dibandingkan dengan apa yang selama ini dipelajari guna membentuk konsepkonsep dalam diri (tasmara, 2006: 156). obyek dari penelitian ini adalah tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah merokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi, sementara subyek penelitian ialah praktek resepsi pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah merokok sebelum rokok menikmati anda” yang dilakukan oleh pelajar perokok di lingkungan geng di daerah istimewa yogyakarta (diy). penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di yogyakarta dengan mengambil empat informan yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan yaitu agung prasetyo (pelajar sman 6 yogyakarta; geng yang diikuti: gnb, guyub ngisor beringin); aditya rio (siswa binaan psbr (panti sosial bina remaja), sleman yogyakarta; geng yang diikuti: rembol (kere/miskin dan nggerombol/ ber kumpul)); usamah jihad (pelajar smk negeri 2 yogyakarta; geng yang diikuti: stemsa (squad team jetis satu)) dan eunike gita (pelajar sma mandhala bakti sleman, yogya karta); geng yang diikuti: hello kitty)) pemilihan informan dilakukan dengan cara melakukan observasi singkat dengan melihat elemen-elemen persamaan dan perbedaan yang dimiliki tiap-tiap informan. karakteristik yang dimiliki oleh informan antara lain adalah perokok aktif, bersekolah di daerah istimewa yogyakarta, merupakan anggota geng dan menonton tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. sementara tiap-tiap informan memiliki perbedaan dalam asal sekolah, asal geng, kebiasaan bermedia dan latar belakang keluarga yang mencakup status eko nomi, riwayat keluarga dalam merokok serta respon keluarga terhadap aktivitas merokok. bagi peneliti, elemen-elemen pembeda ini menjadi sangat penting untuk dipertimbang kan saat menentukan informan agar hasil yang diperoleh lebih variatif. data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis secara interpretif guna memahami praktek resepsi audiens terhadap iklan layanan masyarakat di media televisi. proses analisis data akan diawali dengan me lakukan interpretasi pada wawancara mendalam individu (in-depth interview) dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. teknik triangulasi data dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data (dharma, 2011). dalam penelitian ini sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam triangulasi data yaitu data informan yang diperoleh dari opini informan dalam praktek wawancara mendalam individu (in-depth interview). sementara limitasi penelitian ialah bagaimana pelajar perokok di lingku ngan geng di daerah istimewa yogyakarta (diy) meresepsi pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” oleh kementerian kesehatan republik indonesia melalui televisi. hasil dan pembahasan nilai atau makna merokok membahas tentang makna merokok, agung, rio dan nike adalah tiga informan yang mengaku merokok adalah bentuk ke186 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 wajib an yang harus dilakukan, apalagi jika sedang berkumpul bersama teman geng. selanjutnya, oleh nike merokok dimaknai se bagai salah satu cara menunjukkan eksistensi sebagai perempuan perokok dan per sahabatan antar perokok perempuan terutama sesama anggota geng hello kitty. menurut nike, kehadiran perokok perem puan saat ini ialah hal yang wajar dan tidak perlu lagi diperdebatkan. ia juga bercerita bahwa sebagai sosok perempuan, dirinya ingin dianggap setara dengan lelaki yang juga perokok. sudut pandang berbeda disampaikan oleh informan bernama usamah. usamah yang mulanya adalah perokok berat dan sekarang sudah mulai mengurangi konsumsi rokoknya ini menjelaskan bahwa dulu saat menjadi perokok berat dirinya memaknai rokok sebagai caranya mengekspresikan ke bebasan dan persahabatan. dengan merokok, usamah merasa lebih dianggap dalam suatu lingkungan tertentu. hanya saja pe mikiran tersebut menghilang seiring berjalannya waktu terutama usai kakek kandung nya yang seorang perokok berat meninggal terserang kanker paru-paru. aktivitas merokok dan keberadaan di lingkungan geng keempat informan juga memiliki perbedaan dalam hal latar belakang awal mula merokok termasuk motivasi merokok dan intensitas merokok. agung dan nike adalah dua informan yang mulai merokok sejak duduk di bangku kelas 6 sd. informan lain yang juga sudah lama mulai merokok adalah usamah. meski tidak sama dengan agung dan nike yang memulai merokok di bangku sd, dirinya mulai merokok sejak kelas 1 smp. pengalaman berbeda muncul dari rio yang mulai merokok sejak kelas 3 smp. sama dengan ketiga informan sebelumnya, rio mengaku bahwa awal ia memutuskan merokok pada saat itu bukan karena pengaruh tayangan iklan rokok. iklan rokok hanya sebatas memberi referensi merek rokok dan informasi bahaya merokok. awal mula merokok, informan agung mengaku ditawari teman sekolahnya. ia me nambahkan cerita mengenai manfaat iklan rokok sebagai bahan referensi dalam mengenali beberapa merek rokok lain dan juga memberi informasi berupa peringatan tentang bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. sementara rio dipengaruhi oleh ajakan teman satu geng rembol yang diikutinya dan nike memutuskan menjadi perokok karena penasaran usai melihat perokok di pinggir jalan. informan usamah justru mengungkapkan hal lain di mana dirinya termovitasi menjadi perokok karena pengaruh keluarganya. data lain yang diperoleh peneliti juga termasuk intensitas mengonsumsi rokok keempat informan di mana agung, nike dan rio tergolong dalam perokok berat. di sisi lain usamah sudah mulai mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsinya. mengenai korelasinya dengan lingkungan geng, keempat informan juga menjelaskan jika kehadiran teman-teman satu geng turut mempengaruhi kebiasaan merokok. agung, rio, usamah dan nike kompak menganggap aktivitas merokok sebagai salah satu bentuk persahabatan dan solidaritas. respons terhadap kampanye anti rokok agung, informan yang mengaku merokok sejak kelas 6 sd bercerita jika kampanye anti rokok akan kalah dengan pola pikir tiap-tiap manusia. menurut agung, pemikiran yang muncul dari dalam diri juga turut menjadi faktor mengapa sampai saat ini usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah perokok masih belum berjalan. ia juga menambahkan asumsinya jika merokok hanya menjadi satu alasan saja dibalik kematian seorang perokok. pendapat lain disampaikan oleh rio dan nike. sebagai dua pelajar penghuni psbr (panti sosial bina remaja) mereka berdua sering mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan dan perkembangan remaja seperti bahaya narkoba, seks bebas dan bahaya merokok dari pihak dinas kesehatan kabupaten sleman, yogyakarta. menurut mereka berdua, sosialisasi tentang bahaya merokok yang telah diberikan men187 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking jadi tidak berfungsi ketika dihadapkan dengan naluri dan keinginan merokok yang ter kadang tidak bisa dipungkiri. sementara sudut pandang lain dalam mengkritisi kampanye anti rokok yang dicanangkan oleh pemerintah disampaikan oleh usamah. dirinya menjelaskan bahwa pemerintah indo nesia tidak konsisten dalam menangani masalah perokok. perilaku bermedia sebagian besar informan menggunakan smartphone yang terhubung internet untuk mencari informasi yang lebih luas dan berkomunikasi dengan teman-temannya, tetapi juga tidak sepenuhnya meninggalkan media televisi. televisi masih menjadi media yang dipilih oleh informan untuk mencari hiburan dan juga untuk sekedar menemani waktu senggang. keempat informan juga menjelaskan bahwa pemilihan media yang digunakan didasari oleh motivasi dan tujuan apa yang akan mereka capai. oleh karenanya, agung, rio, usamah dan nike sesuai dengan teori uses­and­gratifications­dimana mereka dapat memilah dan memilih media mana yang dikonsumsi sesuai kebutuhan dan tujuan yang dicapai. keempat informan mengonsumsi televisi dan smartphone yang terhubung internet dengan cara berbedabeda. agung menonton televisi untuk memenuhi keinginannya menonton hiburan, sementara usamah mengonsumsi televisi untuk menonton siaran berita. sementara rio dan nike adalah dua informan yang menjadikan televisi sebagai teman di saat mereka merasa bosan. pemaknaan terhadap iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” sebagai anggota geng, keempat informan mengaku bahwa keberadaannya di geng juga turut mempengaruhi bagaimana mereka memahami iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. agung dan usamah misalnya, sebagai pelajar yang mengikuti geng di sekolahnya ini memiliki intensitas yang cukup tinggi dilihat dari waktu berkumpul dengan teman-teman gengnya. intensnya pertemuan tersebut yang membuat mereka lebih sering berinteraksi langsung dengan teman-teman geng untuk sekedar membicarakan permasalahan seharihari termasuk masalah rokok di dalamnya. agung, menyampaikan pendapatnya tentang tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan dan terkesan terlalu berlebihan ini menjelaskan beberapa teman satu gengnya yang menonton iklan tersebut juga memiliki kesamaan pendapat. lain halnya dengan usamah yang bercerita bahwa keberadaan di geng stemsa tidak begitu banyak mempengaruhi dirinya dalam memaknai pesan iklan pada iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”. usamah telah membulatkan tekatnya untuk mengurangi konsumsi rokok karena tahu betul bagaimana bahaya rokok akibat pengalaman pribadinya ini bercerita bahwa masih banyak teman satu gengnya yang tidak menghiraukan peringatan bahaya merokok terutama tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. dalam hal memaknai pesan iklan pada tayangan iklan layanan masyarakat “ber hentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, usamah memiliki kesamaan dengan realitas yang dia alami. sementara keterkaitannya dengan lingkungan geng, menurut usamah beberapa temanteman di gengnya sebenarnya paham dengan maksud dari tayangan iklan tersebut namun beranggapan bahwa selama ini peringatan bahaya merokok sangat membosankan dan terkesan berlebihan termasuk tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”. ia menjelaskan jika dalam memaknai pesan iklan pada iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” dirinya tidak begitu terpengaruh oleh keberadaan teman-teman 188 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 geng stemsa karena berdasarkan pengalaman pribadinya, dia tahu persis bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. meski paham dengan isi iklan, sampai saat ini dirinya masih menjadi perokok aktif karena ajakan teman geng. berbeda dengan agung dan usamah, rio dan nike adalah informan yang berasal dari geng di lingkungan bermain. selain sebagai seorang pelajar, mereka berdua juga merupakan penghuni panti sosial bina remaja (psbr) guna rehabilitasi. dua alasan tersebut membuat rio dan nike lebih jarang bertemu dengan teman-teman di gengnya dibandingkan dengan kedua informan sebelumnya yaitu agung dan usamah. rio menjelaskan bahwa pemaknaannya terhadap iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok me nikmati anda” juga dipengaruhi oleh teman-teman di geng yang diikutinya di desa yaitu geng rembol. menurut rio, tidak banyak teman satu gengnya yang pernah menonton tayangan iklan layanan masya rakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi karena mereka cenderung jarang mengakses televisi dan memilih menggunakan smartphone. rio bercerita bahwa beberapa teman gengnya yang pernah menonton tayangan iklan tersebut berpendapat jika iklan terkesan lebih nyata dibanding peringatan di kemasan rokok. mereka juga menjelaskan iklan tersebut hanya ditujukan bagi perokok aktif yang sudah lama merokok dan sudah berumur sehingga mereka beranggapan bahwa selagi masih muda, merokok tidak masalah. berdasar dari pendapat teman dalam gengnya tersebut, rio meragukan kebenaran dampak merokok seperti timbulnya kanker tenggorokan seperti yang ditayangkan di dalam iklan layanan masyarakat. informan rio dalam memaknai pesan iklan pada tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” cenderung di pengaruhi oleh keberadaannya di geng. keraguan yang dia alami sama dengan pendapat dari teman-teman di gengnya. temanteman satu geng rio menjelaskan bahwa iklan tersebut hanya ditujukan bagi perokok aktif yang sudah lama merokok dan berusia tua sehingga merokok tidak akan menimbulkan masalah besar bagi anak muda. berdasar dari pendapat teman dalam gengnya tersebut, rio menjadi tidak yakin apakah benar seorang perokok nantinya akan menderita penyakit kanker tenggorokan seperti apa yang ditayangkan dalam iklan. sementara informan nike, seorang perokok perempuan yang juga anggota geng di lingkungan bermainnya yaitu geng hello kitty bercerita bahwa temanteman dalam gengnya tersebut juga turut mem pengaruhi bagaimana ia memaknai pesan iklan dalam tayangan iklan layanan masya rakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”. me nurut nike, teman-temannya pernah me nonton tayangan iklan tersebut di televisi dan di youtube dan menganggap iklan tersebut terkesan memberi informasi dengan cara mengancam. maksudnya adalah iklan ini berbeda dengan peringatan bahaya me rokok di kemasan yang sekedar memberi informasi berupa tulisan dan gambar, sementara tayang an iklan layanan masya rakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” langsung mem perlihatkan bagaimana seorang penderita kanker tenggorokan bercerita tentang bahaya dari aktivitas merokok. semua teman nike di dalam geng tersebut setuju dengan wacana yang dilontarkan dalam iklan sekaligus percaya bahwa pada saatnya nanti para perkok akan menderita berbagai macam pe nyakit. kepercayaan ini muncul karena nike dan teman-temannya sering menemui kawan atau orang-orang yang mulanya perokok pada akhirnya menderita penyakit yang menyerang saluran pernafasan. hanya saja, mereka tidak bisa menolak untuk tidak merokok saat sedang berkumpul bersama. informan nike juga menjelaskan aktivitas merokok adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh dirinya dan temanteman satu gengnya. bagi nike dan temantemannya sesama perokok wanita, merokok adalah cara mereka untuk menunjukkan 189 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking eksistensi sebagai perempuan perokok dan persahabatan antar perokok perempuan. dirinya juga mengaku canggung jika sedang berkumpul bersama teman-teman satu gengnya tanpa melakukan aktivitas rokok. dalam hal memaknai isi pesan iklan dalam tayangan iklan layanan masyarakat “ber hentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, nike cenderung dipengaruhi oleh keberadaannya dalam geng. dirinya menaruh kepercayaan terhadap pesan iklan karena nike dan teman-temannya dalam geng tersebut sering menemui kawan atau orang-orang yang mulanya perokok pada akhirnya menderita penyakit yang menye rang saluran pernafasan. sehingga ia semakin yakin bahwa kemunculan penyakit yang disebabkan akibat merokok memang benar-benar nyata. resepsi pesan iklan menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pelajar perokok di lingkungan geng di daerah istimewa yogyakarta (diy) meresepsi pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat berjudul “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, maka secara keseluruhan keempat informan paham dengan pesan yang disampaikan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. mereka semua mengerti bahwa dalam iklan tersebut, audiens diajak untuk sadar bahwa merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan berharap audiens dapat sesegera mungkin berhenti dari aktivitas merokoknya. masalah yang ditemukan dalam temuan penelitian ini ialah semua audiens yang memaknai pesan iklan belum tentu menerima wacana yang disampaikan. ada beberapa informan yang menolak wacana tersebut namun adapula yang menerimanya. fenomena tersebut sesuai dengan teori resepsi yang dijadikan rujukan penelitian ini. audiens dalam praktek resepsi adalah audiens aktif di mana mereka merupakan penonton yang mampu bernegosiasi dengan pesan yang disampaikan oleh media. sebelum menjadi audiens aktif, para audiens mampu memilah dan memilih media yang digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan. hal tersebut juga sesuai dengan teori uses and gratifications­dibuktikan dengan bagaimana kebiasaan bermedia keempat informan. meski sama-sama mengonsumsi televisi dan smartphone, keempat informan memiliki tujuan dan cara yang berbeda-beda dalam mengonsumsi media. agung menonton televisi untuk memenuhi keinginannya menonton tayangan hiburan sementara usamah mengonsumsi televisi untuk menonton siaran berita. kemudian rio dan nike adalah dua informan yang menjadikan televisi sebagai teman di waktu senggang. selain televisi, media lain yang juga di akses oleh keempat informan adalah smartphone. dibandingkan dengan televisi, rio dan nike lebih banyak menghabiskan waktu nya untuk mengakses internet melalui smartphone. rio menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dengan teman-temannya melalui jejaring sosial facebook. sementara nike menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dengan teman-temannya melalui aplikasi pesan singkat seperti bbm dan whatsapp. menurut mereka berkomunikasi melalui fasilitas chat dan jejaring sosial lebih mudah dan murah dibandingkan berkirim pesan singkat. selanjutnya masuk dalam konsep audiens aktif, keempat informan adalah audiens yang masuk dalam ranah audiens aktif di mana mereka bisa bernegosiasi dengan pesan media. fenomena ini tentu ber tolak belakang dengan teori jarum suntik yang menjelaskan bahwa pesan media disuntikkan pada audiens dan mereka menerima begitu pesannya. dalam sudut pandang audiens aktif, audiens adalah penonton yang bernegosiasi dengan pesan media. pernyataan tersebut sama halnya dengan apa yang peneliti temukan pada keempat informan dalam penelitian ini. selanjutnya, hal yang menunjukkan sifat aktif dari diri audiens adalah ketika mereka menanggapi kampanye anti rokok dan iklan layanan masyarakat bahaya merokok secara umum yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah. keempat informan se190 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 pakat bahwa berhenti merokok adalah masalah kesadaran. jadi, terkadang apa yang dilakukan pemerintah dengan segala kampanye anti rokoknya akan menjadi sia-sia jika para perokok tidak sadar dengan bahaya merokok itu sendiri. keempat informan mengetahui peringatan, kampanye dan iklan layanan masyarakat bahaya merokok digunakan pemerintah sebagai cara untuk mengurangi angka perokok sekaligus menyadarkan para perokok bahwa merokok dapat mengganggu ke sehatan. namun kembali lagi pada konsep audiens aktif, tidak semua informan menerima wacana tersebut dan kemudian mengubah sikapnya dalam merokok. agung, rio dan nike bernegosiasi dengan dirinya sendiri bahwa mereka tahu bahaya me rokok tetapi berpikir bahwa merokok adalah masalah keinginan dan naluri untuk me menuhinya. berbeda dengan usamah, yang mulai berkeinginan berhenti merokok dengan mengurangi jumlah rokok yang di konsumsi karena pengaruh tayangan kampanye bahaya merokok dan juga karena pengalaman pribadinya terhadap sang kakek yang seorang perokok meninggal akibat kanker paru paru. kemudian setelah mereka bisa bernegosiasi dengan pesan media, peneliti selanjutnya menganalisa ada nya perbedaan pemaknaan pada tiap-tiap audiens berdasarkan latar belakang yang mereka miliki. teori resepsi sebagai studi tentang audiens aktif memandang bahwa audiens mampu selektif dalam memaknai dan memilih makna dari teks berdasar posisi sosial budaya yang mereka miliki. dalam kajian resepsi, stuart hall memetakan terdapat tiga posisi audiens dalam meresepsi pesan yang disampaikan media yaitu dominanthegemonic, negotiated dan oppositional. per bedaan posisi ini dipengaruhi oleh cara pandang audiens pada pesan iklan yang dipengaruhi perbedaan latar belakang yang dimiliki tiap-tiap informan. berkaitan dengan subyek penelitian yaitu pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, peneliti juga menganalisa bagaimana latar belakang mempengaruhi pemaknaan infor man pada teks media. setelah itu, peneliti memetakan tiap-tiap informan ada di posisi audiens yang seperti apa. dimulai dari informan agung, dirinya menganggap tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. pe mikiran ini muncul karena agung menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya yang perokok (ayah, kakek, paman, dan keponakan) sampai saat ini keadaannya masih sehatsehat saja. dari situlah agung berpikir bahwa kanker tenggorokan dan kematian tidak semata-mata disebabkan oleh merokok. ia me ragukan fakta yang disampaikan dalam konten iklan layanan masyarakat bahaya merokok. tidak hanya itu, agung yang me rupakan anggota geng di sekolahnya bercerita bahwa iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” sama sekali tidak memberikan pengaruh perubahan perilaku pada dirinya dan teman-temannya sesama anggota geng. ia menjelaskan jika usianya yang masih muda rentan terjangkit penyangkit tenggorokan yang kerap ditayangkan dalam iklan-iklan layanan masyarakat bahaya merokok. namun agung mengaku me rasa kurang nyaman dengan visualisasi yang ditayangankan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, tetapi kurang nyamannya visualisasi iklan tidak menyu rutkan keinginannya untuk merokok bersama teman-teman satu gengnya. ketika sedang merokok dengan teman-teman satu gengnya, agung seakan dibuat lupa dengan gambaran-gambaran iklan yang sebelumnya pernah dilihat. informan agung dapat memaknai maksud dari tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” yaitu mem beri penjelasan pada perokok bahwa merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan dengan menyertakan testimoni salah seorang penderita kanker tenggorokan 191 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking tetapi tidak kemudian berhenti merokok. dengan begitu, agung masuk dalam ranah audiens oppositional, di mana ia paham dengan pesan yang disampaikan dalam iklan namun menolak wacana tersebut. selain itu, tidak ada perubahan perilaku dalam diri agung dan dirinya tetap melanjutkan aktivitas merokoknya. selanjutnya adalah informan bernama rio yang juga memahami iklan layanan masya rakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” sebagai iklan yang dibuat untuk menyadarkan para perokok agar berhenti merokok dengan menampilkan testimoni langsung dari penderita kanker tenggorokan. ia juga mengaku tidak nyaman dengan visualisasi iklan yang memperlihatkan tenggorokan korban rokok, manat h. panjaitan. menurut rio, testimoni langsung yang disampaikan oleh korban rokok membuat tayangan iklan tersebut lebih nyata dibandingkan sekedar tulisan bahaya merokok yang tertera di kemasan produk rokok. sama seperti agung, rio juga termasuk informan yang paham dengan pesan iklan namun tidak langsung dapat menyadarkannya akan bahaya merokok. dirinya menaruh sedikit ketidakpercayaan, apakah benar seorang perokok nantinya akan men derita penyakit kanker tenggorokan seperti apa yang ditayangkan dalam iklan. pengaruh latar belakang keluarga juga menjadi alasan mengapa dirinya masih belum mempercayai bahwa merokok dapat menimbulkan gangguan kesehata. rio bercerita bahwa ayahnya yang dulu adalah seorang perokok berat telah berhenti total. meski tahu ayahnya berhenti merokok karena alasan kesehatan dan keuangan, rio tetap ber pikiran bahwa penyakit bahaya merokok akan datang pada orang yang sudah lama merokok dan berumur tua. sementara rio me nganggap dirinya sebagai sosok yang masih muda, sehingga dirinya tidak akan terkena penyakit tersebut. rio mengetahui bahwa iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” dirancang untuk menyadarkan para perokok agar berhenti merokok dengan menampilkan testi moni langsung dari penderita kanker teng gorokan. tetapi, rio menolak wacana tersebut karena dirinya mengartikan iklan dengan sudut pandang berbeda sesuai pengalaman yang dialaminya selama ini. di mana, menurut rio penyakit bahaya merokok akan datang pada orang yang sudah lama merokok dan berumur tua. meskipun kondisi fisiknya menurun, menurut rio, ayahnya tersebut hanya mengalami batukbatuk dan gigi yang berubah kuning, tidak separah apa yang di tayangkan dalam iklan. berdasarkan dari cara memaknai iklan, rio masuk dalam ranah audiens di posisi oppositional di mana dirinya paham dengan pesan yang disampaikan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” namun menolak wacana tersebut. selain itu rio juga tidak mengubah perilaku dan terus melanjutkan merokok bersama teman-teman di asrama maupun saat berkumpul dengan kawan geng rembol. kemudian informan lain yang juga sama-sama memahami pesan iklan namun tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan adalah nike. perokok perem puan ini bercerita bahwa ia sempat menga lami rasa takut saat sedang maupun sesudah menonton tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”. nike mam pu bernegosiasi dengan pesan iklan karena ia percaya bahwa seorang perokok suatu saat nanti akan mengalami berbagai macam gangguan kesehatan, seperti kanker tenggorokan misalnya. hanya saja menurut nike, merokok adalah masalah naluri. sekali pun dirinya percaya bahwa seorang perokok bisa-bisa saja mengalami kanker teng gorokan seperti yang digambarkan dengan iklan namun kepercayaan itu akan kalah dengan keinginannya untuk merokok. nike memaknai pesan iklan tersebut hanya sebagai sebuah himbauan yang terkadang tidak sesuai dengan naluri perokok. ketakutan yang muncul akan hilang seketika jika dirinya sudah terlanjur menghabiskan waktu dengan merokok bersama teman192 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 teman satu gengnya. nike bercerita bahwa hampir mustahil jika ia tidak merokok saat bersama teman-temannya di geng hello kitty. bagi nike, merokok adalah cara untuk menunjukkan eksistensi sebagai perem puan perokok dan persahabatan antar perokok perempuan. menurut nike, perokok perempuan adalah hal yang wajar dan bukan lagi menjadi hal yang harus diperdebatkan. nike juga menjelaskan aktivitas merokok ialah bentuk kenyamanan yang dirasakan sekaligus sebagai cara menunjukkan persahabatan antar perokok perempuan. melihat bagaimana nike mengartikan pesan iklan dalam iklan layanan masyarakat “ber hentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, nike masuk dalam ranah negotiated audience di mana ia mampu bernegosiasi dengan pesan karena dirinya percaya dengan apa yang disampaikan iklan. dirinya yakin bahwa suatu saat nanti seorang perokok akan menderita kanker tenggorokan seperti yang ditayangkan dalam iklan. oleh karenanya wacana di dalam iklan tersebut diterima oleh nike hanya saja tidak disertai dengan perubahan sikap karena terbukti sampai saat ini ia masih mengonsumsi rokok. informan terakhir yang juga dapat memaknai pesan iklan dalam tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” adalah usamah. menurut usamah, tidak usah diragukan lagi bahwa merokok sebenarnya merusak fisik secara perlahan. hanya saja kesadaran bahaya merokok sampai saat ini belum bisa diterima dengan baik oleh para perokok. sama seperti apa yang disampaikan dalam tayangan iklan layanan masyarakat “ber hentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, usamah percaya bahwa seorang perokok, siapapun itu dan di usia berapa-pun suatu saat nanti akan mengalami berbagai gangguan kesehatan salah satunya kanker tenggorokan. ia bisa memaknai pesan iklan tersebut seperti itu karena usamah menyaksikan salah seorang anggota keluarganya yang seorang perokok berat meninggal karena serangan kanker paru-paru. informan usamah juga bercerita selain karena keberadaan tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, kematian salah satu anggota keluarganya karena merokok juga terpaan peringatan bahaya merokok di iklan menjadi alasan lain yang menyadarkan dirinya bahwa merokok bisa membahayakan kesehatan. oleh karena itu usamah saat ini dalam proses untuk berhenti mengonsumsi rokok dengan mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi per hari. dengan kata lain intensitas merokok usamah berkurang karena pengalaman di masa lalu dan informasi yang ia peroleh dari iklaniklan bahaya merokok. ia menjelaskan jika kebiasannya merokok dilakukan jika ada keinginan atau sekedar ditawari oleh teman geng stemsa. usamah menambahkan ia tidak keberatan jika dalam satu hari tidak mengonsumsi rokok. dari data yang diperoleh peneliti, informan usamah masuk dalam kategori negotiated audience di mana dirinya mampu bernegosiasi dengan isi pesan iklan. meski ragu dengan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perokok di negera ini, usamah yakin bahwa tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” ini dirancang untuk kembali menyadarkan para perokok bahwa merokok membahayakan tubuhnya. usamah mempercayai wacana yang disampaikan iklan karena pengalaman yang selama ini dia rasakan. meski se belumnya sempat ragu dengan ancaman penyakit yang ditayangkan dalam iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda”, pada akhirnya usamah disadarkan akan bahaya merokok setelah meninggalnya anggota keluarga nya akibat serangan kanker paruparu. usamah juga menjadi satu-satunya infor man yang berkeinginan untuk perlahanlahan lepas dari kebiasaan merokoknya dengan mengurangi konsumsi rokoknya perlahan. simpulan keempat pelajar anggota geng yang diambil sebagai informan penelitian me193 awanis akalili, audience and public service advertisement about the dangers of smoking miliki kesamaan kategorisasi yaitu merupakan perokok aktif, bersekolah di daerah istimewa yogyakarta, merupakan anggota geng dan menonton tayangan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. sementara perbedaan yang dimiliki adalah latar belakang tiap informan yang dilihat dari asal sekolah termasuk asal geng, latar belakang keluarga yang mencakup riwayat keluarga dalam merokok dan respon keluarga terhadap aktivitas merokok, kemudian status ekonomi, latar belakang awal mula dalam merokok dan kebiasaan dalam bermedia. dari penelitian yang telah dilakukan, dua informan berada di posisi audiens dalam meresepsi pesan tipe oppositional karena merasa tidak nyaman dengan visualisasi iklan, namun keduanya menolak wacana ter sebut. sementara dua informan lainnya masuk dalam kategori audiens negotiated di mana mereka bernegosiasi dengan pesan yang diberikan dalam iklan. dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penelitian ini juga memberikan konfirmasi bahwa audiens pelajar bukan lagi sekelompok penonton media yang diam dan menerima begitu saja pesan yang disampaikan oleh media, tetapi mereka adalah audiens aktif baik dalam me milih media mana yang akan diakses dan juga aktif dalam mengartikan pesan media terutama iklan. tidak hanya mampu mengartikan isi pesan, audiens aktif juga bernegosiasi dengan pesan iklan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan bentukbentuk audiens yang menerima wacana iklan atau menolak wacana iklan. perbedaan pe maknaan terhadap pesan iklan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal seperti latar belakang yang dimiliki dan juga lingkungan di mana mereka berada. dalam penelitian ini ditemukan data bahwa pelajar yang merupakan anggota geng dapat memaknai pesan iklan yang disampaikan iklan layanan masyarakat “berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati anda” di media televisi. jika dikaitkan dengan teori resepsi maka dua pelajar anggota geng berada di dalam posisi negotiated audience, sementara dua informan lainnya pada posisi oppositional audience. saran melihat semakin beragamnya audiens, maka sebagai pihak perancang iklan layanan masyarakat yaitu pemerintah disarankan untuk melakukan survei terlebih dahulu se belum menayangkan suatu iklan. hal tersebut penting untuk dilakukan agar pe nayangan iklan lebih fokus menarget siapa audiens yang dituju. survei tersebut mencakup gambaran tentang target audiens iklan terutama siapa audiens iklan yang akan dituju dan kebiasaan bermedia. survei mengenai siapa saja target audiens yang akan dituju akan sangat berguna untuk mengelompokkan audiens iklan berdasarkan beberapa kriteria seperti usia dan informasi tentang latar belakang audiens. dua hal tersebut perlu dipelajari oleh pihak pembuat iklan karena akan mempengaruhi bagaimana audiens dalam merespons dan memahami konten iklan. kemudian, survei tentang kebiasaan bermedia juga perlu dilakukan untuk menge tahui media apa yang digunakan, situs apa yang diakses dan kapan media tersebut dikonsumsi oleh target audiens. dengan melakukan survei tersebut, iklan layanan masyarakat yang diproduksi oleh pemerintah terutama yang mengangkat tema bahaya merokok akan lebih fokus menarget audiens yang dituju dan lebih efisien dalam menyadarkan para perokok bahwa merokok membahayakan tubuhnya dan segera berhenti mengonsumsi rokok. rekomendasi kedua ditujukan bagi akademisi ilmu komunikasi khususnya dalam penelitian selanjutnya untuk dapat lebih memperbanyak dan memperdalam pe ne litian analisis resepsi yang membahas tentang iklan layanan masyarakat. hal tersebut penting dilakukan karena selama ini fokus penelitian resepsi iklan hanya berada di ranah iklan sebuah produk, sementara kajian resepsi iklan layanan masyarakat masih jarang dilakukan. 194 informasi kajian ilmu komunikasi volume 48. nomor 2. desember 2018 daftar pustaka adiyaningsih, titik. (2015). juni 9. pendamping psikolog dinas kesehatan kabupaten sleman. personal interview. sleman. advertising.about.com. public service advertising­–­a­complete­definition­of­ public service advertising. diakses 11 november 2014 pukul 21:35 wib dari h tt p : / / a dve r t i s i n g. a b o u t . co m / o d / advertisingglossary/g/public-serviceadvertising-a-complete-definitionof-public-service-advertising.html. azca, m. najib.,et.al. (2011). pemuda pasca orba: potret kontemporer pemuda indonesia. fisipol ugm: yousure. azca, m. najib.,et.al. (2013). karakteristik pemuda dan kecenderungan perilaku kekerasan di kota yogyakarta dan surakarta. fisipol ugm: yousure. bertrand, ina & peter hughes. (2005). media research methods: audience, institutions, texts. new york: palgrave mcmillan. depkes.go.id. (2014). menkes luncurkan iklan layanan masyarakat (ilm) korban rokok. diakses 11 november 2014 pukul 22:00 wib dari http://www.depkes. go. i d / a r t i c l e / v i e w / 2 0 1 4 1 0 1 3 0 0 0 1 / menkes -luncurkan-iklan-layananmasyarakat-ilm-korban-rokok.html. dharma, christa adhi. (2011). maskulinitas iklan rokok dalam sudut pandang perempuan: analisis resepsi mahasiswi perokok di yogyakarta terhadap maskulinitas iklan televisi produk rokok. yogyakarta: fakultas ilmu sosial dan politik universitas gadjah mada. griffin, ricky w & ronald j. ebert. (2007). business: eighth edition. canada: pearson . hall, stuart. (1974). the television discourse-encoding and decoding and decoding. dalam studies in culture: an introductory reader (ed.). ann gray dan jim mcguigan. london: arnold, 1997. hall, stuart. (1980). encoding/decoding. london: hutchison. masduki. (2007). regulasi penyiaran: dari otoriter ke liberal. yogyakarta: lkis mcquail, danis. (1997). audience analysis. thousand oaks: sage publications, inc. palupi, dyah hasto & teguh sri pambudi. 2006. advertising that sells; strategi sukses membawa merek anda menjadi pemimpin pasar. jakarta: gramedia pustaka utama. pawito. (2007). penelitian komunikasi kualitatif. lkis: yogyakarta perloff, richard m. (2010). the dynamics of persuasion: communications and attitudes­in­the­21st­century;­3th­edition. new york: routledge. staiger, janet. (2005). media reception studies. new york: new york university press supartiningsih. (2015), juni 9. tim pendamping kesehatan reproduksi puskesmas sleman. personal interview. sleman. tasmara, toto. (2006). spiritual centered leadership. jakarta: gema insani. viva.co.id. (2015). gadis-gadis penyekap siswi sma anggota geng hello kitty. diakses 31 mei 2015 pukul 15:30 dari m.news.viva.co.id/news/read/591536g a d i s g a d i s p e nye k a p s i s w i s m a anggota-geng-hello-kitty. west, turner & lynn h. turner. (2007). introducing communication theory: analysis­and­application,­3rd­ed. new york: mcgraw-hill. http://advertising.about.com/od/advertisingglossary/g/public-service-advertising-a-complete-definition-of-public-service-advertising.html http://advertising.about.com/od/advertisingglossary/g/public-service-advertising-a-complete-definition-of-public-service-advertising.html http://advertising.about.com/od/advertisingglossary/g/public-service-advertising-a-complete-definition-of-public-service-advertising.html http://advertising.about.com/od/advertisingglossary/g/public-service-advertising-a-complete-definition-of-public-service-advertising.html http://www.depkes.go.id/article/view/201410130001/menkes-luncurkan-iklan-layanan-masyarakat-ilm-korban-rokok.html http://www.depkes.go.id/article/view/201410130001/menkes-luncurkan-iklan-layanan-masyarakat-ilm-korban-rokok.html http://www.depkes.go.id/article/view/201410130001/menkes-luncurkan-iklan-layanan-masyarakat-ilm-korban-rokok.html http://www.depkes.go.id/article/view/201410130001/menkes-luncurkan-iklan-layanan-masyarakat-ilm-korban-rokok.html 11 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life anton prasetyo anton21jogja@gmail.com magister komunikasi dan penyiaran islam fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta abstract this research was aimed to find out one of the da’wah activists, namely kh asyhari marzuqi in delivering da’wah material. was it using persuasive words or just the opposite, coercive that causes fear? by using persuasive communication theory and other related theories, researchers analyzed the data using qualitative research methods. the approach used in this study was a case study. data analysis model was with explanation development. qualitative research is identical to a critical and interpretative research. after conducting the research, the researcher obtained the result that kh asyhari marzuqi was a figure of da’i who was able to preach persuasively. as a communicator, he meets the standards for persuasive da’i. meanwhile, the message delivered was also a language of invitation that is soft and without coercion. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu aktivis dakwah, yakni kh. asyhari marzuqi, dalam menyampaikan materi dakwah. apakah menggunakan katakata persuasif atau justru sebaliknya, koersif yang menimbulkan ketakutan? dengan menggunakan teori komunikasi persuasif dan teori terkait lainnya, peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. model analisa data dengan pengembangan penjelasan. penelitian kualitatif identik dengan sebuah penelitian yang bersifat kritis dan interpretatif. setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa kh asyhari marzuqi merupakan sosok da’i yang mampu berdakwah secara persuasif. sebagai seorang komunikator, ia memenuhi standar untuk dikatakan da’i persuasif. sementara, pesan yang disampaikan juga berupa bahasa ajakan yang bersifat lembut dan tanpa paksaan. keywords: persuasive communication, da’wah, kh asyhari marzuqi informasi issn (p) 0126-0650; issn (e) 2502-3837 vol. 49. no. 1 (2019). pp 11-24.doi: http://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.23115 12 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 introduction islam is one of the preaching religions in the world. in 1873, max muller classified religion into two, namely religious preaching and non-missionary religion (missionaries and non-missionaries). among the religions of da’wah is islam, with christianity, and buddhism. while non-da’wah religions are jewish, hindu and zoroastrian. while in 1896, thimas w. arnold said that the preaching religions are islam, christianity and judaism. in islam, the history of da’wah can be divided into four periods: the first period, about the preaching of the prophets before the prophet muhammad. the second period was the period of the prophet muhammad and khulafa ‘al-rashidin. the third period, was during the reign of the umayyad, abasiy and ottoman dynasties. fourth period is modern times. in the first period, since noah to prophet isa, islamic historians agreed that they were da’i messengers of allah who invited to the unity (pengesaan tuhan) and fight idolatry, told obedience, and prevent immoral acts (faizah, 2015: 26). furthermore, faizah explained that the third period was the period of the umayyad, abasiyya, and ottoman dynasties. this period began with the establishment of the umayyad dynasty by the mu’awiyyah ibn abi shafyan in the fortieth year of the hijrah to the collapse of the ottoman dynasty in 1343 h/ 1924 ad (faizah, 2015: 26). during this period islamic propaganda became more widespread, reaching asia minor, rome, north africa, andalusia, and so on. in this period, islamic sciences, such as philosophy, theology, islamic laws, and mysticism developed rapidly. in the field of philosophy known as al-kindi, al-farabi, ibn sina. in the field of theology known as imam hasan al-ash’ari, al-ghazali, and others. in the field of islamic law, it is known as imam hanafi, imam malik, imam syafii, and imam ibn hambal (faizah, 2015: 26). the fourth period is modern times. the history of modern islamic da’wah is a very broad discussion so it is not possible to see it in its entirety (faizah, 2015: 27). compared to other religions, in this modern era, islam suffered defeat in preaching. in fact, compared to christians and jews, islam is in the last place. taqiyuddin once said that the decline of the islamic world was due to the weak understanding of the people of islam that was very severe, which damaged the minds of muslims suddenly. in addition, the method of delivering da’wah is also often not well received by mad’u. this is inseparable from the assumption that da’wah is identical to the sword. in fact, allah gave guidance to the da’i so that the preaching they did should be well organized by using effective or efficient methods or methods according to the conditions and conditions that exist in the elements of da’wah (yahya, 2016: 91). da’wah activities will always be full of audiences or mustami ‘who are faithfully listening to da’wah, if the preachers or da’i master effective ways of communicating (markarma, 2014: 128). starting from here there is an imbalance of the theory and practice of da’wah in the modern era. da’wah should be carried out in a persuasive way but in fact is coercive. however, not all da’i in the modern era always use coercive methods. k.h. asyhari marzuki is one of the da’i in modern times. all activities lead to da’wah activities, the value of struggle for the sentence sentence (munir, 2009: 109). da’wah carried out by k.h. asyhari marzuqi in the middle of the pesantren was manifested in the form of the recitation of various books written by the salaf scholars, where the recitation was followed by the santri in and outside santri (munir, 2009: 112). meanwhile, there is also a study of the book or majlis taklim for the outside community, which is held every sunday morning and sunday afternoon (munir, 2009: 113). in the introduction to his work, k.h. asyhari marzuqi said, “the recitation on sunday morning that we usually do is basically a means of warning and deepening religion. then there is nothing we should do except to see ourselves, correct ourselves, 13 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life then eliminate mistakes with kindness and mengistiqomahkan and increase religious experience (marzuqi, 2012: viii). students who continue the k.h missionary struggle. asyhari marzuqi, among others, k.h. muslim nawawi (caregiver of an-nur ngrukem islamic boarding school), hamami zada (syarif hidayatullah uin lecturer), muhaimin (religious affairs ministry extension), and others. meanwhile, the missionary institutions include nurul ummah islamic boarding school, nurul ummah kindergarten, mi nurul ummah, mts nurul ummah, and ma nurul ummah. based on the explanation on the background of the problem, two problems can be formulated (1). what is the intellectual history of k.h. asyhari marzuqi? (2). how is persuasive preaching carried out by k.h. asyhari marzuki? literature review there are 2 (two) studies in the form of journals and theses that examine k.h. asyhari marzuqi. the first is research in the form of a journal conducted by aina noor habibah with the title “the thought of sufism, k.h. asyhari marzuqi and its implications in modern life “. in this study, aina explained that there was a difference between sufism and islamic thinking which existed in the early days of sufism’s growth with thoughts carried out by k.h. asyhari marzuqi. the thought of sufism in the early days of the growth of sufism emphasized ritual aspects and had stages to reach the highest level. meanwhile, the thoughts of sufism, akhlaqi k.h. asyhari marzuqi emphasizes the ritual aspects that are social, moral, and know science and technology for religion. second, the thesis written by bambang hadiyanto with the title “the role of kiai asyhari marzuqi in the development of education in the nurul ummah kotagede islamic boarding school 1986-2004 ad”. this study focuses on the role of k.h. asyhari marzuki in developing religious education, both through islamic boarding schools, madrasah diniyah, or other formal and nonformal institutions. although the two previous studies (prior research) have similar topics, namely researching k.h. asyhari marzuki, but this study has a difference. in this study, researchers focused more on k.h’s persuasive preaching; asyhari marzuki and its implications in modern life. in order to analyze existing data, researchers will use several theories so that they can produce good research. here are the theories that researchers will use: 1. da’wah the word “da’wah” is etymologically derived from arabic, derived from the word da’a, yad’u, da’watan which means to call (alifuddin, 2015: 181). in terminology, da’wah according to sheikh ali makhfudz is a process that encourages human beings to do well, and follows instructions, calls on them to do good and forbids evil deeds, so that they can get world happiness and the hereafter (abzar, 2015: 40). the preacher is not a determinant, but a driver. the preacher encourages da’wah partners through missionary message creations (al-da’wah bi al-maqal wa alkitabah) and environmental creations (alda’wah bi al-hal) (faizah, 2006: 127). da’wah carried out by the dai has the priority of virtue, namely to raise the banner of truth and bring goodness so that the people become good so that they will always carry out the good and prevent munkar (zaini, 2013: 95). 2. history history comes from the malay language, which absorbs the syajarah word from arabic which means tree, descent, origin, genealogy, history. meanwhile, in english the word history refers more to the word history. history has a very important role in human life, namely as a warning if history is dark so it does not happen again. however, if history is good, its kindness can be imitated. historians who made reconstruction of reality also depend on the theme chosen. the history of political writing politics, the 14 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 economic history of writing economic life. (kuntowijoyo, 2004: 20). here, researchers write k.h’s intellectual history. asyhari marzuqi related to the implementation of his da’wah. 3. persuasive communication persuasive communication consists of two words, namely communication and persuasive. according to the large indonesian dictionary, as quoted by sariani (2014), the term communication is defined by the sending and receiving of messages or news between two or more people so that the message in question can be understood. harold lasswell said that the best way to explain communication is to answer the question, “who says what in which channel to whom with what effect?” burgon and huffner divide communication into three types of patterns, namely (maulana, 2013: 7): a. assertive communication, namely communication skills that are able to express opinions straightly to other people (communicants) but not hurt or offend verbally or nonverbally (there is no verbal and nonverbal aggression). b. passive communication, which is a communication pattern that does not have maximum feedback so that the communication process is often ineffective. c. communication aggression, namely the pattern of communication that expresses opinions / information or messages in a straightforward manner but there are verbal and nonverbal aggression. the term persuasion comes from latin words, persuasio, which means to persuade, invite or seduce. persuasion can be done rationally and emotionally. in a rational way, the cognitive component in a person can be influenced. aspects that are influenced in the form of ideas or concepts. persuasion that is done emotionally, usually touches the affective aspects, namely things related to one’s emotional life. through emotional methods, aspects of sympathy and empathy one can be moved (farnas and gumelar, 2013: 27). according to bettinghaus as quoted by putri (2015), persuasion is an effort to influence one’s thoughts and actions, or the relationship of activity between the speaker and the listener where the speaker tries to influence the behavior of the listener through the intermediary of hearing and sight. referring to this understanding, persuasion communication is included in the assertive pattern because there is no aggression. persuasive communication is a psychological activity, namely a communicator tries to influence opinions and even acts of the communicant with psychological manipulation, so the communicant acts according to his own will. in addition, to be able to run the persuasion method, several components of communication are needed that must be fully involved and closely related to each other. the following will be described in each component (maulana, 2003: 10-11): 3.1. communicator communicators are people who convey communication messages so that they can be delivered and be understood by the recipient. to be able to use the persuasion method efficiently, a librarian who acts as a communicator must be a person who has high credibility (measured by oral and written communication skills, pleasant appearance, convincing attitude, high confidence) so as to foster trust for those who receive messages . if there are no people in the library with these criteria, you can also ask for help (hire) people who are experts as consultants or direct actors. besides credibility, communicators are also required to positively assess and support communication objectives. communicators must also be open and honest. the recipient of the message must not see any impression of dishonesty in the communicator. to be able to know what is really desired and liked by the target of communication, a communicator must have empathy or sensitivity to what is felt by the target so that he feels cared for. people really like being noticed, and that is 15 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life what a communicator should give. 3.2. communication message after the communicator is selected, the second component that must also be treated very carefully is the communication message. unlike the information message that is very strong in giving instructions or suggestions for action, or with a coercion message that is felt and very clear the impression of the threat delivered, the persuasion message must be very subtle and almost imperceptibly “forced”. the message may not feel directed at the target, but rather impresses that the message is for someone else. there are no instructions in it but examples of the actions of others. methods in this study, researchers used qualitative research methods. the approach used in this study is a case study. data analysis model used in this study is explanation development. qualitative research is identical to a critical and interpretative research. qualitative research can be constructed as a research strategy that usually emphasizes words rather than quantification in data collection and analysis, emphasizing an inductive approach to the relationship between theory and research, which emphasizes the placement of theory (generation of theory). therefore, qualitative research is defined as a process of inquiry to understand social problems based on the creation of a complete holistic picture formed by words, reporting the views of informants in detail, and arranged in a natural setting (sisilah, 2010: 77). qualitative research is interpretative research. thus, the researcher bias, values, and judgment are stated explicitly in the research report. this kind of openness is considered beneficial and positive (creswell, 2002: 138). qualitative analysis is clearly different from quantitative analysis in terms of dividing and combining data collection activities, data analysis, and outcome writing. in qualitative analysis, several activities collectively grab the attention of researchers, including gathering information, sorting information into groups, formatting information into a story or picture, and writing qualitative scripts (creswell, 2002: 143). in the case study, yin (1989) discusses dominant models of data analysis, such as (a) pattern search by comparing results with predicted patterns from theory and literature, (b) developing explanations, where researchers look for causal relationships and/ or digging acceptable or contradictory explanations and try to make an explanation of the case, and (c) time series analysis, in which the researcher traces the pattern of change in a certain period of time, a procedure similar to the time series analysis carried out in experimental and semi experiment (creswell, 2002: 146). in this study, researchers used the second pattern, namely the development of explanations. the main components of qualitative research consist of: (1) data, (2) analysis and interpretation procedures and (3) presentation reports (sumarjo, 2010: 45). data is an important material used by researchers to answer questions or test hypotheses and achieve research objectives. therefore, data and data quality are important subjects in research because they determine the quality of research results. data is obtained through a process called data collection (silalahi, 2010: 280). data collection in this study is to use literature study relating to the object of research and search for audio documents. the primary data source is an object or original document –raw material from an actor called “first hand information”. data collected from the actual situation when an event occurs is called primary data. individuals, focus groups and one group of respondents in particular are often used as researchers as primary data sources (silalahi, 2010: 289). in this study, the primary data sources needed are books by k.h. asyhari marzuqi, mp3, and photos. secondary data is data collected from second hand or from other sources that were available before the research was conducted. 16 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 data collected through other available sources is called secondary data (silalahi, 2010: 291). in this study, the secondary data are several books written by other people, related to k.h missionary activities. asyhari marzuqi. in practice, researchers collect data with observation and documentation techniques. observation is one of the empirical scientific activities that base the facts of the field and text, through the experience of the five senses without using any manipulation (hasyim hasanah, 2016: 21). data analysis is needed in research. this study uses case study analysis with a document analysis and audio material analysis approach. in ananda (2017), creswell defines a case study (case study) is a model that focuses on the exploration of a “bounded system” for one particular case or in some cases in detail with in-depth data extraction. various sources of information that are rich in context are carried out for data mining (ananda, 2017: 259). cases can consist of one person, one family, or one community group, and so on which are considered to have a single entity. researchers can examine roundness and overall cases. the object of study in this case study is one person, namely k.h. asyhari marzuqi. case studies are generally used in the context of exploratory studies only, meaning not testing hypotheses, but developing hypotheses. a plan for qualitative research procedures must produce a section about narratives arising from data analysis. qualitative research narratives present information in the form of manuscripts or images (e.g. photographs, video tapes) (creswell, 2002: 148). this study uses a lot of narrative agreement in describing qualitative narratives by writing the text of the asyhari marzuqi k. da’wah and using quotations from various primary and secondary data sources. results and discussion intellectual history of kh. asyhari marzuqi k.h. asyhari marzuqi received his first education from the family. religious education has been inculcated since childhood to him by his parents, both the qur’an, basic fiqh, and the science of nahwusharaf (munir, 2009: 29-30). k.h. asyhari marzuqi was very happy to get religious education since childhood from his family. in addition, at the age of 7 (seven) years, he also entered the people’s school (sr). k.h. asyhari marzuqi has a huge enthusiasm for learning. if he has learned, he will forget everything. in fact, it is often k.h. little asyhari marzuqi still holds the book when she sleeps and is covered on his face (munir, 2009: 31). he has a dream of becoming a scientist. once a day, k.h. asyhari marzuqi, with her sister, k.h. habib marzuqi, and his school friend, asroruddin, who is also still a cousin, sat in the courtyard while chatting (munir, 2009: 31): “tomorrow, what are you going to be?” “i want to be a rich person,” said k.h. habib marzuqi, his sister. “i want to be smart, smart people,” said k.h. asyhari marzuqi. k.h ideals asyhari marzuqi wants to be a clever person who gets full support from her parents. in fact, in order to provide sufficient time to study, he was not allowed by his father to work in the fields. instead, his younger brother was given the responsibility to help parents take care of the rice fields. in 1955, after completing the education of the people’s school (sr) in his village, the young k.h. asyhari marzuqi was sent by his father to the krapyak islamic boarding school, where his father was also studying there (munir, 2009: 45). at that time, the krapyak islamic boarding school was a village boarding school full of simplicity. besides the building is only made of bamboo (gedek), the lighting only uses senthir (kerosene lamps). at the krapyak islamic boarding school, k.h. asyhari marzuqi was confused in choosing the concentration of religious 17 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life education to be pursued, namely memorizing the qur’an or deepening the yellow book. k.h. r. abdul qadir suggested that he memorize the qur’an as his father had done. meanwhile, k.h. ali ma’shum wants him to deepen the study of the yellow book, especially the interpretation of the qur’an. one time, k.h. ali ma’shum said, “if you master the book and interpretation, then the qur’an will follow. however, if you memorize the qur’an, not necessarily the book and interpretation you master”. (munir, 2009: 46). those words that make k.h. asyhari marzuqi established himself to choose to study the yellow book study, especially the interpretation of the qur’an. in addition to reciting, he also took formal education. after going through the test, k.h ali ma’shum, k.h. asyhari marzuqi entered the ibtidaiyah level. but, he only took it in 2 years from what was supposed to be 4 years. at the tsanawiyah level also 2 years and aliyah 2 years (munir, 2009: 48). when entering the first class of aliyah, he was asked by k.h. ali ma’shum to teach his younger siblings. around 1957, when the pesantren established the diniyah madrasa, k.h. asyhari marzuqi is believed to be the first head of the madrasa (munir, 2009: 48). in 1968, he was elected lurah (general chairman) of the krapyak islamic boarding school. it could be said; in this era krapyak islamic boarding school began to modernize the management of islamic boarding schools. in the hands of the young age administrators commanded by k.h. asyhari marzuqi, the krapyak islamic boarding school has organized the organization (munir, 2009: 54). in the same year, namely 1968, when he was about to sit in 7th semester, prof. hasbi asshiddiqi appointed him as an assistant to teach early semester students in arabic, nahwu, and sharaf courses (munir, 2009: 5152). at that time, he was listed as a student at sunan kalijaga iain, syari’ah faculty, hadith interpretation department. in 1970, by hasbi as-shiddiqie, k.h. asyhari marzuqi was asked to submit an application as a lecturer at sunan kalijaga iain, but he refused the offer because he felt that he was not knowledgeable enough. however, from that offer he was encouraged to seek as much knowledge as possible (habibah, 2013: 271). although being an assistant lecturer at iain, k.h. asyhari marzuqi also held several arrangements for the krapyak islamic boarding school. in the administrative field, it regulates the administration of correspondence, correspondence management, and structuring of the main santri books. he also arranged rooms, not even the rooms of the santri but also the caregiver’s residence. he also gave a name to each complex. in his management period, k.h. asyhari marzuqi also launched an alumni meeting in order to make curriculum guidelines. this draft was deemed necessary because there were many students of the krapyak islamic boarding school who were scattered in various corners of the village, and even established islamic boarding schools. from the umpteenth alumni, he argued that they needed curriculum guidelines. even though he continued to study in the middle east, this plan was finally carried out in 1970. in the middle east, k.h. asyhari marzuqi received a scholarship to study at kulliyah imam al-a’zham, a study group that was founded in the 400s of the hijriya. his study friends were preachers and scholars from middle eastern countries. these kurdistan people on average have a strong memorizing power. books like alfiyah, shahih bukhari, and muslims memorized them all. even so, k.h. asyhari marzuqi at that time still ranked iii (munir, 2009: 62). for this achievement, he received an award from the indonesian minister of information. after five years getting a scholarship, k.h. asyhari marzuqi works at the indonesian embassy in iraq. he works by translating 3 to 4 arabic-language newspapers into indonesian every day. in addition, he also became a translator during visits by highranking officials. this activity is very popular 18 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 because even though they work but still on the scientific and information path. apart from the demands of work at the embassy, k.h. asyhari marzuqi also read books to satisfy his scientific thirst. in baghdad, it was like finding a heaven of books. baghdad, especially at the university of baghdad, provided a fairly representative library (munir, 2009: 67). in this place, he can find various books, ranging from classical to contemporary. in our reading, he is always looking for books that he hasn’t read. when reading one book, and there is a footnote, then he will look for the reference book as in the footnote. other activities was carried out by k.h. asyhari marzuqi while in the middle east was active in the organization of indonesian student associations. in fact, he once headed the indonesian students association (ppi), a cross-sectional and group organization which was also chaired by k.h. abdurrahman wahid (gus dur) and irfan zidny. on april 7, 1979, k.h. asyhari marzuqi was married to nyai barokah nawawi, caretaker daughter of an-nur islamic boarding school, ngrukem, bantul, yogyakarta, k.h. nawawi abdul aziz. three days after that, k.h. asyhari marzuqi drove his wife to the kediri islamic boarding school in east java to continue memorizing the qur’an. while two days later, he also returned to baghdad to continue studying religion. in december 1979, he brought barokah nawawi to baghdad. at that time, memorizing the qur’an barokah had reached 18 juz. arriving in baghdad, he was sought out by the husband’s huffadz madrasa. so, study it in jami ‘buniyah which is fostered by religious teachers from egypt, such as sheikh muhammad, shaykh mahmud ghorib who has compiled several books (munir, 2009: 72). k.h. asyhari marzuqi drove her to recite the two teachers twice a week. k.h scientific presentation. asyhari marzuqi finally came to an end when his father had prepared a missionary land for him. in november 1985, he left sheikh abdul qadir al-jailani to return to his homeland (munir, 2009: 76). persuasive da’wah of k.h. asyhari marzuqi in this study, k.h. asyhari marzuqi is one of the main components in carrying out the method of persuasion. he acts as a communicator. meanwhile, the other component is a communication message which in this case is a recitation narrative that has been delivered by k.h. asyhari marzuqi. the combination of communicants (k.h. asyhari marzuqi) and messages of da’wah communication (persuasive words in recitation) are persuasive preaching received by the jama’ah (mad’u) as the creation of da’wah messages. credible communicators and persuasive preaching messages will affect the understanding of mad’u, even following the wishes of communicators with pleasure. however, mad’u’s choice to follow the da’wah message that delivered to him or refused was the will of allah swt. he gives guidance to the desired creature. here are the results of the research that the researchers obtained: a. communicator k.h. asyhari marzuqi is a person who has high credibility. this can be seen from their self-confidence and skills in socializing with the environment. at the end of 1985, after returning from baghdad, k.h. asyhari marzuqi immediately occupy the finished house to the west of the cottage building. the first challenge is how to get along with the surrounding community. k.h. asyhari marzuqi and his wife were well aware that they lived in a different environment in terms of their religious beliefs. as is common for kotagede people who are more culturally and organizationally leaning towards muhammadiyah, even so, the surrounding communities of prenggan village. initially, small allusions often occur. ever, while walking with his wife, k.h. asyhari marzuqi heard whispers 19 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life “usholli passed, usholli passed!” however, this did not last long. because, after this new family is able to socialize, they can be well received. in fact, they often patrol the night together (munir, 2009: 88). high credibility in k.h. asyhari marzuqi can be seen clearly when the muhammadiyah leaders actually come to learn from him. many figures around the koran during sunday morning, even some muhammadiyah leaders in kotagede also recite the koran (munir, 2009: 88-89). in addition, k.h. asyhari marzuqi was also able to provide religious knowledge originating from prominent scholars. da’wah methods carried out by k.h. asyhari marzuqi was inseparable from influence when he recited at al-munawwir krapyak islamic boarding school while also studying in baghdad. when studying in baghdad, for example, the methods and concepts of k.h propaganda. asyhari marzuqi is the result of reading the books of the works of prominent ulama, imam hasan al-bana, sa’id hawa, ibn khaldun, al-gahazali, sayyid qutb, and so on (munir, 2009: 109). besides credibility, k.h. asyhari marzuqi also has a sense of empathy for her mad’u. while still being able to carry out da’wah activities, the pain that was being felt was not used as an excuse to stop doing routine preaching activities. although health conditions are as perfect as healthy people, k.h. asyhari marzuqi continues to carry out his missionary activities to the outskirts, away from crowded halls and facilities. in fact, even in a state of illness, he was present at the recitation program in gunungkidul, where at that time the attendees could only listen to the cough (munir, 2009: 110). k.h. asyhari marzuqi also has the ability to get along with the surrounding community. in a study conducted by aina noor habibah, she wrote that from the thoughts of k.h. asyhari marzuqi in the field of sufism, akhlaqh can be clearly seen the difference with the thinking of tasawuf akhlaqi the classical scholars in the early days of the growth of sufism, especially tasawuf akhlaqi. among the differences are (habibah, 2013: 286): 1. classical scholars emphasize ritual aspects, we can see this from the thoughts of al-ghazali, al-jailani, while k.h. asyhari marzuqi emphasizes more on social aspects of rituals, since humans are social beings. 2. the first scholars in describing sufism have had stages to reach the highest level, while k.h. asyhari marzuqi does not refer to subjects, but rather emphasizes morality (behavior, behavior), to allah, the messenger of allah, parents, relatives, neighbors. 3. the emphasis of tasawuf akhlaqi on the earlier ulama emphasized morality, while k.h. asyhari marzuqi, besides akhlaq, also emphasized the importance of religious science and technology, a science that is not solely the interests of the world, but also aspects of the hereafter. sufism carried out by k.h. asyhari marzuqi as stated above places more emphasis on social transgression towards the surrounding community. with it, it is expected that k.h. asyhari marzuqi can be well received by the community so that they can develop the religion well without any enmity with the surrounding community. b. communication message based on the research that researchers found, k.h. asyhari marzuqi delivered a lot of da’wah material (communication messages) with the persuasion method. where, he conveyed the message not only giving information but also inviting the communicants to follow the contents of the message. the invitation is subtle not as coercive in nature that tends to force. the following are the findings along with the results of research from several recitations that have been delivered by k.h asyhari marzuqi: 20 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 1. recitation one in this recitation, k.h. asyhari marzuqi related the incident of the chest surgery of the prophet muhammad by the angel gabriel. in delivering the story of the dissection of the prophet muhammad saw, k.h. asyhari marzuqi not only provided information to the worshipers to understand the story of the prophet muhammad alone. in addition, he also invited the pilgrims to understand the good qualities that the prophet muhammad had so that they could be copied by the pilgrims. he also inserted motivational words to the pilgrims to improve the quality of faith and scientific level. the phenomenon of the chest surgery of the prophet muhammad was purely based on the will and permission of allah swt. and, human reason with all its limitations will not be able to reach it. for this reason, it should be necessary for us not to discuss the matter too much, let alone only imitate the opinions of materialists. because, someone who likes to follow the prayer because parents pray, worship and so forth. all matters of aqidah and faith must not be obedient or just follow along, but must have their own arguments (marzuqi, 2012: 3). associated with a surgical event that is beyond human reason, k.h. asyhari marzuqi provides a few simple examples so that pilgrims can easily understand and believe in the nature of jaiz for allah swt. first, there is a farmer who has seriously prepared the land, planted, and maintained the plants well. however, the results were not good. second, there is a trader who has chosen a strategic place and many people to sell merchandise. however, merchandise is not sold. by k.h. asyhari marzuqi explained that these two things could occur because the determinant of success was not an effort but because allah swt had the nature of jaiz. through this story of the dissection of the prophet muhammad saw also, k.h. asyhari marzuqi also invited pilgrims to always cleanse their hearts from the temptations of satan. thus the way allah swt showed his attention to the prophet muhammad, namely by cleaning the demons from his heart and keeping him away from the first years when the prophet muhammad was 2 years 4 months old. so there is no way for demons to enter and there is no demonic courage to draw near to him (marzuqi, 2012: 4). in continuing his lecture, he grounded the story of the prophet muhammad into every worshiper. k.h. asyhari marzuqi said, “this is certainly different from us, which seems there are no demons, but actually there are many demons who come in and even we follow them.” (marzuqi, 2012: 4). in the study of communication, the ability of k.h. asyhari marzuqi in uniting himself with the congregation as in the words included in the method of integration. more assertive, k.h. asyhari marzuqi invited the pilgrims to “operate” the entrance of satan as done by the prophet muhammad. as with the “operation” of the prophet muhammad saw above, our task now is to “operate” our hearts or all possible parts as the entrance of satan (marzuqi, 2012: 5). in addition, k.h. asyhari marzuqi also made the incident of the dissection of the prophet muhammad saw as a motivation for parents to instill tawheed to their children since they were children. allah also wants that the prophet muhammad, who since childhood had received guidance from allah swt through the mediator of angel gabriel, whoever we are if we want to follow the steps of the prophet muhammad should have started guidance from childhood, and there must be direction from parents to perfection (marzuqi, 2012: 5-6). 2. recitation two in this second recitation, k.h. asyhari marzuqi conveyed the message that the pilgrims were able to avoid the temptations of satan by repenting nasuha and taqarrub to allah swt. k.h. asyhari marzuqi recited while understanding the contents of the letter at-taubah verse 102: 21 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life meaning: “and (there are also) other people who confess their sins, they mix good work with other bad jobs. may god accept their repentance. allah is forgiving, most merciful. “(surah at-taubah [9]: 102). from the verse delivered, k.h. asyhari marzuqi said that the condition of the people today is a lot that mixes between good and evil deeds. not a few people who claim to repent but still continue to commit immoral acts. with the integration method, k.h. asyhari marzuqi united to the recitation worshipers to introspect themselves by presenting questions: “from this verse, let us question ourselves and examine each of us from childhood until now, do we not have sin? of course not. but we continue to not be able to escape from sin. (marzuqi, 2012: 12). after awakening the pilgrims that they are overcome with sin, k.h. asyhari marzuqi motivated the pilgrims to read istighfar as was done by prophet yunus. here, researchers found that k.h. asyhari marzuqi uses a lot of pay-off methods in giving motivation to worshipers. k.h. asyhari marzuqi explained that remembrance like this if practiced, as read by prophet yunus when eaten by fish which he finally survived, will be a lot of wisdom. one of the lessons is, if this sentence is read forty-one times then blown into the palm of the hand and rubbed onto the affected body part, then with allah’s permission the disease will feel lighter. the aforementioned information from k.h. asyhari marzuqi did not directly instruct the pilgrims to practice zikr as many times as prophet yunus said 41 times. however, with this explanation, indirectly k.h. asyhari marzuqi provided motivation to the pilgrims to love reading so that they gained wisdom from him. in order to strengthen the hearts of the pilgrims to practice, k.h. asyhari marzuqi also said, “practice like this has a hadith, in which the prophet muhammad said that people who practice it will be granted relief by allah swt.” (marzuqi, 2012: 13). the mention of the hadith implies that k.h. asyhari marzuqi delivered the correct message, not lying. this is also important to strengthen the hearts of pilgrims related to faith to practice the material presented by k.h. asyhari marzuqi. k.h. asyhari marzuqi also motivated the pilgrims to repent nasuha. according to him, nasuha repentance is the right dividing line between two periods, namely the period in which humans are in the control of satan and the time when humans join under the banner of the most gracious god (marzuqi, 2012: 14). k.h. asyhari marzuqi quoted the verse 69 of nisa as well as explaining that the people who obeyed allah and his messenger, as stated in this verse, were those who did the repentance of nasuha. the qur’anic letter of the verse 69 is: meaning: “and whoever obeys allah and the messenger (him), they will be with those who are blessed by allah, namely, prophets, shiddiiqiin, martyrs, and people godly people. and they are the best friends. “(surat an-nisaa [4]: 69). related to the verse, k.h. asyhari marzuqi explained while motivating the pilgrims that by doing nasuha repentance, 22 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 it means that allah will forgive someone’s sins, and will gather them together with the anbiya, auliya ‘, martyrs, shiddiqin, and salihin. once humans come out of the power of satan with a determined intention to always remember and be close to allah with a planned will, and that person enters the flag (guarding) of allah and truly trusts allah, then allah really gives to him and masters it and guarantee for the safety of the person (marzuqi, 2012: 20). in the statement, k.h. asyhari marzuqi does not make the second person an object, but the object is the third person. in fact, the purpose of this submission is addressed to the second person. with the mention of the third person like this, then mad’u does not seem to be the person who becomes the object so it will be comfortable to capture the material. k.h. asyhari marzuqi provides a way for pilgrims to be able to do repentance and taqarrub (draw near to god) as exemplified by the scholars. the pilgrims can choose one of the paths taught by the ulama, both by performing prayers, wirid, recitation, to enter the path of tariqah. in this statement, k.h. asyhari marzuqi again did not patronize the pilgrims by ordering something to do. he actually tells the story that the scholars did different practices, with the same intention, namely taqarrub. and, the pilgrims can imitate the behavior of the scholars according to their respective beliefs and conditions. at the end of the lecture, k.h. asyhari marzuqi gave motivation to the pilgrims to always seek protection from allah by giving a message, “how much protection allah has for us depends on how much we go to god and allah will never lie to us in that matter.” (marzuqi, 2012: 20). 3. recitation three in this recitation, k.h. asyhari marzuqi invited the pilgrims to recite the feeling of sakinah in the heart. he invited pilgrims to always be calm in various ways, not allowed to be hasty. in inviting worshipers not to be hasty, he exemplified himself in a hurry. the following are excerpts of the kh recitation record. asyhari marzuqi: “i am aware of being a parent, when eating in a hurry, even choking, not eating. when in a hurry to travel, sometimes i forget to bring sandals. (santri asks: “where is pak kiai going to go (why don’t i wear sandals)?”). this method of delivering messages by telling oneself will make the person they are talking to not feel an object. however, the method carried out by k.h. this asyhari marzuqi will make the pilgrims also draw conclusions and follow the core of the lessons delivered by k.h. asyhari marzuqi. after awakening the pilgrims to the negative effects of haste (the opposite of sakinah), then k.h. asyhari marzuqi continues to motivate instilling sakinah in the heart. he continued his statement that nothing in this world was more important than going to allah swt. conclusion based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that, first k.h intellectual history. asyhari marzuqi began since she was a child until the end of her life. in his journey, he was known as a diligent figure since he was still in his father’s care, namely k.h. marzuqi romli. while studying at al-munawwir islamic boarding school and at the same time studying at sunan kalijaga iain, he was able to absorb knowledge well. his love for religious science continues to be developed by studying in the middle east. in 1985, he spread the knowledge he had by devoting himself to the nurul ummah islamic boarding school and the nahdlatul ulama organization (nu) by continuing to learn by reading the books written by scholars until the end of his life. second, k.h. asyhari marzuki has two portraits of persuasive propaganda models, namely himself (communicator) and the contents of his da’wah (message conveyed). first, k.h. asyhari marzuki is a 23 anton prasetyo, the persuasive da’wah communication of kh asyhari marzuqi and its implications in modern life person who has a strong stance, has a high religious ability, and has good social skills. second, k.h. asyhari marzuki delivered many propaganda messages subtly. the words used are not limited to information to pilgrims. he invited the congregation to continue to foster an understanding of religion while at the same time foretelling it. in giving motivation, he did not seem to force the pilgrims to follow his invitation. in explaining, k.h. asyhari marzuki often uses the word “we” which means feeling equal to the worshipers. in addition, in directing the pilgrims to continue to study religion and practice, he presented many stories and the word of god. although this research has been maximally pursued, there are still many shortcomings. so that there needs to be some suggestions that the researchers convey, including the implications of this research is to make persuasive preaching k.h. marzuki’s asyhari is a replica that can be repeated by preachers in the modern era. moreover, at present many problems occur due to friction between the will of the prosecutors and those charged. in order to create a persuasive atmosphere in preaching, the intellectual history of k.h. asyhari marzuqi can also be a beacon of glass for proselytizers and da’i candidates. for the next researchers, they can examine the effects of persuasive preaching carried out by k.h. asyhari marzuki. this is important because of persuasive preaching carried out by k.h. asyhari marzuki will be even stronger to become a replica of the present da’i when it can be found that preaching is carried out by k.h. marzuki’s asyhari has significant results for the congregation. references alfajari, m. hamam. (2016). “interaksionalisme simbolik santri terhadap kiai melalui komunikasi di pondok pesantren al-munawwir krapyak yogyakarta”, informasi: kajian ilmu komunikasi. vol. 46. no. 2. desember. alifuddin. muhammad. (2015). “dakwah insklusif dalam masyarakat segregatif di aoma dan ambesakoa sulawesi tenggara”, jurnal dakwah: media dakwah dan komunikasi islam. vol. xvi, no. 2. ananda, lisa rahmi dan ika febrian kristiana. (2017). “studi kasus: kematangan sosial pada siswa homescholling”, jurnal empati, vol. 6 no. 1, januari. azami, ahmad fadli, (2013). “pengembangan aspek nilai dalam pendidikan pesantren di pp nurul ummah”, jurnal pemikiran sosiologi, vol. 2 no. 1, mei. d, m. abzar. (2015). “strategi dakwah masa kini (beberapa langkah strategis pemecahan problematika dakwah)”, lentera, vol. xviii, no. 1, juni. faizah. (2018). psikologi dakwah. jakarta: prenanda media group. farnas, alwinansyah dan gumgum gumelar. (2013). “efektivitas persuasif melalui narasi dan bukti statistik terhadap pengambilan keputusan memilih produk handphone”. jurnal penelitian dan pengukuran psikologi. vol. 2, no. 1, april. h, sumarjo. (2010). “analisis data kualtitatif dalam penelitian teknik arsitektur”, inersia. vol. vi, no. 1, mei. hanana, alna, novi elian dan revi marta (2017). “strategi komunikasi persuasif dalam menciptakan masyarakat sadar wisata di kawasan wisata pantai padang, kota padang”, jurnal ilmu sosial mamangan, vol. 6, no. 1, januarijuni. 24 informasi volume 49. nomor 1. juni 2019 hasanah, hasyim. (2016). “teknik-teknik observasi”, jurnal at-taqaddum, vol. 8, no. 1, juli. jamalie, zulfa. (2015). “pola dakwah pada ‘masyarakat suku terasing’ di kalimantan selatan”, jurnal dakwah: media dakwah dan komunikasi islam. vol. xvi, no. 1. kuntowijoyo, (2004) “sejarah/sastra”, humaniora, vol. 16. no. 1 februari. maghfiroh, eva. (2016) “komunikasi dakwah; dakwah interaktif melalui media komunikasi”, dakwatuna: jurnal dakwah dan komunikasi islam, vol. 2, no. 1, pebruari. maknun, lukluil. (2014). “tradisi ikhtilaf dan budaya damai di pesantren: studi kasus pp nurul ummah dan ar-romli yogyakarta”, fikrah, vol. 2, no. 1, juni. markarma, a. (2014). “komunikasi dakwah efektif dalam perspektif al-qur’an”, hunafa: jurnal studia islamika. vol. 11, no. 1, juni. marzuqi, asyhari. (2012). 19 mutiara ahad pagi. yogyakarta: numeid. maulana, herdiyana. (2013). psikologi komunikasi dan persuasi. jakarta: akademia permata. munir, ahmad. (2009). mata air keikhlasan; biografi kh. asyhari marzuqi. yogyakarta: numeid. putri, frieda isyana, dkk. (2015). “teknikteknik persuasif dalam media sosial (studi analisis isi kualitatif pada akun mentor parenting ayah edy di youtube)”, jurnal ilmu komunikasi. habibah, aina noor. (2013). “pemikiran tasawuf akhlaqi k.h. asyhari marzuqi dan implikasinya dalam kehidupan modern”, teosofi: jurnal tasawuf dan pemikiran islam. vol. 3, no. 2 desember. ramadhan, reza bakhtiar. (2017). “penggunaan sorban dalam bingkai kesalehan”, pancawahana: jurnal studi islam, vol. 12, no. 2, desember. saefulloh, aris. (2009). “dakwahtainment: komodifikasi industri media di balik ayat tuhan”, komunika, vol. 3 no.2 juli-desember. sakdiah, halimatus. (2015). “urgensi interpersonal skill dalam dakwah persuasif ”, jurnal ilmu dakwah, vol. 35, no.1, januari – juni. sariani, larasati, dkk. (2014). “makna pesan komunikasi tradisional kesenian masamper (studi pada kelompok masamper yang ada di kecamatan tuminting kota manado)”, journal “acta diurna” volume iii. no.3. silalahi. (2010). metode penelitian sosial. bandung: rafika aditama. . slamet. (2009). “efektifitas komunikasi dalam dakwah persuasif ”, jurnal dakwah, vol. x, no. 2, juli-desember. suriani, julis. (2017). “komunikasi dakwah di era cyber”, jurnal an-nida’ jurnal pemikiran islam, vol. 41 no. 2, desember. taruna, mulyani mudis. (2009). “manajemen kurikulum di madrasah diniyah nurul ummah kota gede d.i. yogyakarta”, jurnal analisa vol. xvi, no. 01, januari juni. yahya, (2016). “dakwah islamiyah dan proselytisme; telaah atas etika dakwah dalam kemajuemukan”, inject: interdisciplinary journal of communication. vol 1, no.1, juni. zaini, ahmad, (2013). “dakwah melalui internet”, at-tabsyir: jurnal komunikasi penyiaran islam. vol. 1, no. 1, januari – juni.