Layout Desember 2008


PENDAHULUAN
Program Nasional Pemberdayaan Ma-syarakat

(PNPM) Mandiri adalah suatu program yang
diadakan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yang
bertujuan untuk mempercepat penganggu-langan
kemiskinan dan perluasan kesem-patan kerja.
Melalui PNPM Mandiri, upaya penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak
diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana
PNPM Mandiri Pada BKM Betul Kota Malang

VIVI DWI ARYANTI*; MASIYAH KHOLMI; ENDANG DWI W.
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogo Mas No. 246 , Malang Jawa Timur 65144, Indonesia

* Corresponding Author, E_mail: viviridlwan@yahoo.com

ABSTRACT
The aims of this study is to describe the accountability and transparency of PNPM Mandiri fund management in self supporting public agency
(BKM) BETUL Malang by using indicators of accountability and transparency that have been determined by Indonesian governement. Object of
the research is BKM BETUL. The data obtained from the questionnaires spread result and documentation relate the rule of BKM BETUL funding
management in 2010-2011. The analysis showed that the accountability and transparency PNPM Mandiri fund management in BKM BETUL, from
13 indicators of accountability to ideal conditions, there were 10 indicators of accountability are fulfilled so the percentage obtained is 77%, which
means that the condition is included in the fourth interval that is accountable. From 6 indicators transparency into ideal conditions, there are five
indicators of transparency are fulfilled, so the percentage obtained is 83%, which means that the condition is included in the fourth interval that is
transparent. Based on the analysis, it can be concluded that the PNPM Mandiri management of funds in the BKM BETUL been accountable and
transparent.
Keywords: Accountability, BKM, PNPM Mandiri, Transparency.

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri di Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) BETUL Malang dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi yang telah ditentukan oleh pemerintah Indone-
sia. Obyek penelitian adalah BKM BETUL. Data diperoleh dari hasil pembagian kuesioner dan dokumentasi terkait kebijakan pengelolaan dana
PNPM Mandiri dan laporan pengelolaan dana PNPM Mandiri tahun 2010-2011 BKM BETUL. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri di BKM BETUL, dari 13 indikator akuntabilitas untuk kondisi ideal, ada 10 indikator akuntabilitas
terpenuhi sehingga persentase yang diperoleh adalah 77%, yang berarti bahwa kondisi ini termasuk dalam Interval keempat yang bertanggung
jawab. Dari 6 indikator transparansi dalam kondisi ideal, ada lima indikator transparansi terpenuhi, sehingga persentase yang diperoleh adalah
83%, yang berarti bahwa kondisi ini termasuk dalam interval keempat yang transparan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa
manajemen PNPM Mandiri dana di BKM BETUL telah akuntabel dan transparan.
Kata kunci: Akuntabilitas, BKM, PNPM Mandiri, Transparansi.

dan lebih terarah pada kelompok masyarakat
miskin dan wilayah tertinggal
(www.pnpmmandiri.org). Tingkat penyim-pangan
dana Program Nasional Pemberda-yaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri selama 2011 mencapai 0,8% atau
Rp 250 miliar, dari total penyaluran Rp 11,2 triliun
(inilahjabar.com). Tata kelola penyelengga-raan
PNPM Mandiri yang baik merupakan suatu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI122

kebutuhan yang tidak dapat terelak-kan, salah
satunya dalam penyelenggaraan pengelolaan
dananya harus mewujudkan prinsip akuntabilitas
dan transparansi sehingga bebas dari KKN.

Hal menarik yang perlu disadari adalah terfokus
pada cara meningkatkan akunta-bilitas dan
transparansi dalam lembaga sektor publik
termasuk di dalamnya Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM). BKM mendapat kepercayaan
dari pemerintah untuk menjalankan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri dalam rangka pengentasan kemiskinan,
serta diberikan wewenang untuk menyalurkan
dana PNPM Mandiri ke setiap masyarakat miskin
melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
BKM ini dipilih oleh pemerintah karena
keberadaan lembaga ini yang tersebar diseluruh
wilayah Indonesia, lebih tepatnya berada di setiap
kelurahan. Pelaporan pengelolaan dana PNPM
Mandiri yang akuntabel dan transparan
merupakan kewajiban bagi BKM, karena dana
yang diterima merupakan dana dari pemerintah
sehingga didalam pengelolaannya harus bisa
dipertanggungjawabkan kepada publik secara
transparan demi suksesnya program PNPM
Mandiri serta terciptanya akunta-bilitas publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati
secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri
tanpa terkecuali. Akunta-bilitas ini pada dasarnya
dapat diterapkan dengan memberikan akses
kepada semua pihak yang berkepentingan untuk
mela-kukan audit, bertanya dan atau menggugat
pertanggungjawaban para pengambil kepu-tusan
baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.
Selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas
dalam proses pengam-bilan keputusan dan
pengelolaan kegiatan serta keuangan, PNPM
Mandiri juga wajib melaksanakan kegiatan
berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi
dalam pelak-sanaan PNPM Mandiri dapat

diterapkan dengan memberikan akses kepada
semua pihak yang berkepentingan ataupun
membu-tuhkan untuk mengetahui informasi-infor-
masi mengenai konsep PNPM Mandiri, kebijakan
serta pengam-bilan keputusan, perkembangan
kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi
lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri baik di
tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

Adapun penelitian yang telah dilakukan untuk
menilai akuntabilitas lembaga publik, yaitu
Rahmansyah (2011) meneliti tentang Akuntabilitas
Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Pada UPK
BKM Gadang Sejahtera Kota Malang), diperoleh
hasil bahwa 13 indikator akuntabilitas yang
digunakan, hanya 11 indikator akuntabilitas yang
terpenuhi. Sehingga akuntabilitas pengelolaan
dana PNPM Mandiri pada UPK BKM Gadang
Sejahtera periode 2009-2010 sudah akuntabel.
Keterbatasan penelitian tersebut adalah objek yang
diteliti hanya UPK saja, sehingga hasil tidak dapat
digeneralisasi untuk UP-UP yang lain dalam BKM.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa
akuntabilitas lembaga publik sangat penting untuk
diteliti. Namun, penelitian tersebut hanya
menganalisis akuntabilitas saja, sementara
akuntabilitas tidak dapat berjalan optimal tanpa
adanya transparansi. Akun-tabilitas dan
transparansi merupakan elemen yang tidak dapat
terpisahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut,
peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan
akuntabilitas dan transparansi pada Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pene-litian ini
layak dilakukan dikarenakan masih jarang pene-
litian mengenai akuntabilitas dan transpa-ransi
pada pengelolaan dana PNPM Mandi-ri. Dengan
demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan
Trans-paransi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri
Pada BKM BETUL Kota Malang.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting



VOL. 14 NO.2 JULI 2013 123

untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana
pengelolaan dana dan akunta-bilitas pengelolaan
dana PNPM Mandiri. Studi ini dilakukan di BKM
BETUL Kota Malang dengan alasan kemudahan
akses dan kebersediaan pengelola untuk dimintai
data dan wawancara dalam rangka pelaksanaan
penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas
pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM
BETUL Kota Malang, serta juga mengggali
bagaimana praktik transparansi pengelolaan dana
PNPM Mandiri yang dikelola oleh BKM BETUL
Kota Malang.

TINJAUAN LITERATUR DAN
FOKUS PENELITIAN
Akuntabilitas

Widodo (2001) sebagaimana dikutip oleh
Rahmanurrasjid (2008) menyatakan
pertanggungjawaban sebagai akunta-bilitas
merupakan suatu istilah yang pada awalnya
diterapkan untuk mengukur apakah dana publik
telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana
dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan
secara ilegal. Dalam perkembangan akuntabilitas
digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat
akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-
usaha tadi berusaha untuk mencari dan
menemukan apakah ada penyimpangan staf atau
tidak, efisien atau tidak prosedur yang tidak
diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi
tentang “cheks and balance” dalam sistem
administrasi. Akuntabilitas dimaknai sebagai
pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik
atas keberhasilan maupun kegagalan
melaksanakan misi atau tugas yang telah
diembannya (www.p2kp.org).

Transparansi

Werimon, dkk. (2007) menyebutkan

transparansi adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-
hasil yang dicapai. Sehingga dengan adanya
transparansi ini setiap orang dapat memperoleh
informasi tentang kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dengan terbuka.
Transparansi mengandung arti adanya
keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Artinya setiap aktivitas selalu bisa dibuktikan
melalui data yang kuat, sah, dan akurat (Bakti,
2005 dalam Al-Makassary, 2007).

Transparansi berarti terbukanya akses bagi
seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang
terkait dengan segala kegiatan yang mencakup
keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen
sistem informasi publik, dengan adanya informasi
yang terbuka maka akan memudahkan kontrol
sosial dari warga (www.p2kp.org).

Fokus dari penelitian ini dirumuskan dalam
bentuk pertanyaan, yaitu:

RM
1
: Bagaimana akuntabilitas pengelo-laan dana

PNPM Mandiri pada BKM BETUL Kota Malang.
RM

2
: Sejauh mana transparansi pengelo-laan dana

PNPM Mandiri yang dikelola oleh BKM BETUL
Kota Malang.

METODE PENELITIAN
OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN

Objek penelitian yaitu Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) BETUL yang berlokasi di Jalan
Bantaran Barat II No. 2 Kelurahan Tulusrejo
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil kuesioner mengenai



JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI124

akuntabilitas dan transparansi yang disebarkan
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat atau yang
biasa disebut KSM pada BKM BETUL. Data
sekunder berupa data yang diperoleh dari Badan
Keswadayaan Masyarakat BETUL, yaitu kebijakan
pengelolaan dana PNPM Mandiri dan laporan
pengelolaan dana PNPM Mandiri tahun 2010-2011.

TEKNIK PEROLEHAN DATA
Teknik perolehan data adalah cara-cara yang

dilakukan untuk memperoleh data dan
keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian
yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis
memperoleh data dengan cara sebagai berikut:
1. Dokumentasi. Mengumpulkan data yang

bersumber dari arsip atau dokumen yang berada
di BKM BETUL, yang berupa kebijakan
pengelolaan dana PNPM Mandiri dan laporan
pengelolaan dana PNPM Mandiri tahun 2010-
2011 dan data yang terkait lainnya.

2. Kuesioner. Tujuan penyusunan kuesio-ner ini
adalah untuk mendukung data sekunder yang
diperoleh dari objek penelitian. Kuesioner ini
diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyara-
kat.

PENGUKURAN AKUNTABILITAS PNPM
Dalam booklet PNPM Mandiri Perkotaan yang

diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
mengenai transparansi dan akuntabilitas BKM,
menurut Kementerian Pekerjaan Umum indikator
akuntabilitas diantaranya adalah:
1. UP-UP BKM dikelola bersama secara aktif sesuai

dengan rencana atau program BKM, ada
pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan.

2. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar
dan sesuai standar PNPM Mandiri.

3. Dana yang diterima BKM tersalur ke KSM utuh
tanpa potongan.

4. Tidak ada penyalahgunaan dana atau korupsi

baik terhadap BOP BKM maupun penyaluran
dana.

5. Penarikan dana dari rekening Bank BKM
ditandatangani 3 orang anggota BKM.

6.  Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan
usulan yang disetujui oleh BKM.

7. Anggota KSM penerima dana BLM sama
dengan yang diusulkan dalam proposal KSM,
LPJ KSM lengkap dan benar termasuk di
dalamnya rincian swadaya masyarakat yang
dapat direalisasikan.

8. Minimal 90% dana pinjaman merupa-kan
outstanding loan.

9. Tingkat pengembalian pinjaman bergulir
minimal 90%.

10. Tidak ada pemotongan dana KSM kepada
masyarakat.

11.100% penerima manfaat kegiatan ekonomi
bergulir dan sosial adalah KK miskin yang
terdaftar dalam format PS 2 (daftar KK miskin
hasil Pemetaan Swadaya).

12. 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan
umum adalah KK miskin yang terdaftar dalam
PS2.

13. Pengelolaan keuangan sesuai dengan AD/ART.

PENGUKURAN TRANSPARANSI PNPM
Penilaian transparansi dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi laporan penge-lolaan dana PNPM
Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-2011
dengan menggu-nakan 6 (enam) indikator
akuntabilitas yang ditentukan dalam pedoman
PNPM Mandiri. Menurut Kementerian Pekerjaan
Umum indikator transparansi BKM diantaranya
adalah:
1. Dana yang diterima BKM dan penga-

lokasiannya diumumkan kepada masya-rakat
minimal di 5 (lima) papan infor-masi
(pengumuman).

2. Laporan keuangan ditempel di 5 (lima) tempat



VOL. 14 NO.2 JULI 2013 125

yang strategis dan disampaikan kepada
masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap
tanggal 5 (lima) di awal bulan.

3. KSM yang termasuk di dalam daftar tunggu dan
telah mendapat prioritas dari BKM diumumkan
kepada masya-rakat minimal di 5 (lima) papan
informasi (pengumuman).

4. Rekening bank atas nama BKM dan
ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota BKM
diumumkan kepada masyarakat minimal di 5
(lima) papan informasi (pengumuman).

5. Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan
lingkungan dilengkapi dengan papan informasi
proyek dan minimal berisi tentang nama
kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai
BLM, swadaya sumber dana lain, tanggal
pelaksanaan dan nama KSM pelaksana.

6. Penetapan kebijakan keuangan didasar-kan pada
rembug bersama.

TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang dilakukan adalah

mengidentifikasi laporan pengelolaan dana PNPM
Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-2011
dengan didukung oleh hasil kuesioner yang disebar
kepada responden. Analisis yang dilakukan terdiri
dari lima tahap yaitu:
1. Mengidentifikasi kebijakan pengelolaan dana

PNPM Mandiri pada BKM BETUL tahun 2010-
2011.

2. Mentabulasi kuesioner berdasarkan rekapitulasi
jawaban responden.

3. Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner
4. Menilai Akuntabilitas dan Transparansi
5. Mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM

BETUL mengacu pada Anggaran Dasar dan

ANggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sudah
ditetapkan rembug warga kelurahan, yaitu sebagai
berikut:
SUMBER KEUANGAN BKM BETUL

Sumber keuangan atau modal BKM BETUL
diperoleh dari: (1) Sumber pendanaan yang berasal
dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
dari pemerintah yang digunakan untuk KSM usaha
ekonomi produktif, pembangunan sarana
prasarana dasar dan pengembangan sosial; (2) Jasa
yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh
KSM yang sebagian penggunaan jasa tersebut
untuk penambahan modal BKM; dan (3) Dana
dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak
mengikat.

PENGGUNAAN DANA PNPM MANDIRI
Di dalam AD/ART BKM BETUL kota Malang

menetapkan penggunaan dana PNPM Mandiri,
yaitu: (1) Penambahan modal BKM BETUL sebesar
35%; (2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana dasar lingkungan sebesar 25%; (3)
Biaya operasional pengurus BKM BETUL sebesar
30%; dan (4) Kegiatan sosial masyarakat Kelurahan
Tulusrejo sebesar 10%.

LAPORAN KEUANGAN BKM
BKM dibantu oleh kesekretariatan dan UPK

diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan
tertib mengenai kegiatan BKM, membuat laporan
triwulan dan tahunan yang disesuaikan dengan
variabel penilaian kinerja BKM. Dalam
pengelolaan keuangan BKM BETUL
menggunakan prinsip trans-paransi dan
akuntabilitas. Laporan keuangan BKM BETUL
diumumkan di papan pengu-muman yang mudah
dibaca dan diketahui oleh masyarakat. Laporan
keuangan tahunan BKM harus diaudit oleh audit
independen dan hasil audit disampaikan secara
terbuka dalam rembug warga.



JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI126

UJI VALIDITAS
Setelah data kuesioner terkumpul, maka

dilakukan tahapan tabulasi data yaitu
merekapitulasi jawaban responden dan melakukan
uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil pengujian
validitas akuntabilitas diketahui bahwa 14 item
mempu-nyai nilai korelasi lebih besar dari nilai
standar validitas yaitu 0,312. 7 item instrument
juga mempu-nyai nilai korelasi lebih besar dari
nilai standar validitas yaitu 0,312. Dengan
demikian item kuesioner dinyatakan valid dan
dapat dijadikan acuan untuk penelitian
selanjutnya.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui
adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya
atau dengan kata lain alat ukur tersebut
mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan
berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pendekatan
untuk melakukan pengujian reliabilitas meng-
gunakan Cronbach‘s alpha. Koefisien reliabilitas
Cronbach‘s alpha harus lebih besar dari 0,60 untuk
dianggap bahwa semua item dalam instrument
tersebut adalah reliabel. Dari hasil uji reliabilitas
dapat disimpulkan bahwa nilai reliabilitas semua
item di dalam indikator akuntabilitas dan
transparansi lebih besar dari 0,60 sehingga
dikatakan reliabel.

PEMBAHASAN
Setelah melakukan identifikasi kebi-jakan

pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM
BETUL dan mentabulasi jawaban kuesioner, maka
langkah selanjut-nya adalah menilai akuntabilitas
dan trans-paransi pengelolaan dana PNPM
Mandiri pada BKM BETUL menggunakan 13
indikator akuntabilitas dan 6 indikator
transparansi yang sudah disesuaikan.

Mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

kuesioner yang disebarkan kepada KSM, maka
secara umum tingkat akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri
pada BKM BETUL dapat disajikan pada Gambar 1
dan 2.

Pada Gambar 1, KSM sebagian besar menjawab
sangat setuju yaitu sebesar 45,2% dan setuju
sebesar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa KSM
menilai BKM sudah akuntabel dalam pengelolaan
dana PNPM Mandiri. Dalam menilai trans-paransi,
KSM juga sebagian besar menja-wab sangat setuju
yaitu sebesar 44,3% dan menjawab setuju sebesar
32,9%. Hal ini menunjukkan bahwa KSM menilai
BKM sudah transparan dalam pengelolaan dana
PNPM Mandiri.

GAMBAR 1. JAWABAN RATA-RATA RESPONDEN TENTANG AKUNTABILITAS

GAMBAR 1. JAWABAN RATA-RATA RESPONDEN TENTANG TRANSPARANSI



VOL. 14 NO.2 JULI 2013 127

Total jawaban setuju dan sangat setuju melebihi
75% dari masing-masing indikator akuntabilitas
dan transparansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM
BETUL sudah akuntabel dan transparan.

Secara umum, jika ditabulasi, maka analisis data
berdasarkan data yang diperoleh dari BKM
maupun hasil kuesioner yang disebar kepada KSM
dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri
pada BKM BETUL tahun 2010-2011, dari 13
indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal,
terdapat 10 indikator akuntabilitas yang terpenuhi,
sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 77%,
yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam
interval yang ke-4 yaitu akuntabel.

Pada 6 indikator trans-paransi yang menjadi
kondisi ideal, terdapat 5 indikator transparansi
yang terpenuhi, sehingga prosentase yang
diperoleh yaitu 83%, yang artinya bahwa kondisi
ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu
transparan.

SIMPULAN
Berdasarkan data yang diperoleh dari BKM dan

hasil kuesioner yang dibagikan kepada KSM, dari
13 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi
ideal, terdapat 10 (sepuluh) indikator akuntabilitas
yang terpenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM
BETUL sudah akuntabel. Selanjut-nya,
berdasarkan data yang diperoleh dari BKM dan
hasil kuesioner yang dibagikan kepada KSM, dari 6
indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal,
terdapat 5 (lima) indikator transparansi yang
terpenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM
BETUL sudah transparan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan

yang memerlukan perbaikan dan pengembangan
dalam studi-studi selanjutnya. Keterbatasan
penelitian ini adalah; pertama, pemilihan
responden dalam penyebaran kuesioner terbatas
pada 40 orang dan hanya dilakukan pada KSM,
belum dapat melihat perspektif pihak yang lain,
seperti masyarakat yang tidak menerima manfaat
dana bergulir. Selain itu, penelitian ini merupakan
studi kasus pada satu objek BKM, sehingga hasil
penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada BKM
yang lain.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, Penelitian
selanjutnya dianjurkan agar dapat menambah
responden dalam penyebaran kuesioner, seperti
masyarakat yang tidak menerima dana bergulir.
Selain itu, penelitian selanjutnya dianjurkan pula
dapat memperluas cakupan penelitian agar dapat
ditemukan hasil penelitian yang lebih luas serta
dapat dijadikan studi komparasi untuk mengetahui
BKM Terbaik.

DAFTAR PUSTAKA
Anonymous. 2008. Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Diakses
pada 24 Oktober 2011.

----Anonymous. 2007. Review Partisipatif Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Departemen Pekerjaan
Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. Jakarta. (diakses 10
Oktober 2011)

Al-Makassary, R. 2007. Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat:
Beberapa observasi. URL: http://www.interseksi.org (diakses pada
24 Oktober 2011)

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ANDI. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transpa-ransi dan Akuntabilitas Publik

Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.
Jurnal Akuntansi Pemerintah

Rahmansyah, A. 2011. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana
PNPM Mandiri (Studi Pada UPK BKM Gadang Sejahtera Kota
Malang). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Rahmanurrasjid, A. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam
Pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan
Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten
Kebumen). Skripsi, Universitas Diponegoro.

Sekaran, U. 2003. Reseach Method for Business, 4ed. USA: John
Wiley & Sons.

Soetrisno, Y. 2007. Analisis Prestasi Manajemen PT. Pertamina
(Persero) Jakarta Timur (Studi Pada PT. Pertamina Unit Diklat
Khusus Perkapalan). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.



JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI128

Ulum, I. 2004. Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar. UMM
Press. Malang.

---Ulum, I. 2011. Dasar-dasar Metode Penelitian. Power point dasar-
dasar Metode Penelitian. http://ihyaul.staff.umm.ac.id (diakses 24
Oktober 2011)

Werimon, S. I. Ghozali dan M. Nazir. 2007. Pengaruh Pertisipasi
Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap
Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Provinsi
Papua). Tesis, Universitas Diponegoro.

Widyastuti, A. 2009. Analisis Kandungan Akuntabilitas dan
Transparansi Pada Perda Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 10
Tahun 2004 Kota Malang Tentang Retribusi Pelayanan Publik.
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

http://www.google.co.id/
search?q=modul+khusus+fasilitator+akuntabilitas+dan+transparansi&ie=utf-
8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-
a. Diakses pada 24 Oktober 2011.

http://www.inilahjabar.com/read/detail/1786588/penyimpangan-
pnpm-mandiri-capai-rp250-miliar

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENGUKURAN
INSTRUMEN PENGUKURAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA PNPM

MANDIRI


	Indeks