Jurnal Akuntansi & Investasi Volume. 13 Nomor. 1, halaman: 44-52, Januari 2012 44 PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, DAN POLITICAL CULTURE TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH Sigit Arie Wibowo Sigit.arie.wibowo@umy.ac.id Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ABSTRACT This research aim to examine the influence of personal background, council budget knowledge, and political culture towards the role of DPRD on region financial control. This research is motivated by the fact that individual background will effect to individual behaviour on political activity. The data in this research consist of primary data that taken from questionaries distributed directly to respondents. The collected are from 144 members of DPRD at Karesidenan Cirebon. Hypothesis of this research are examine by using independent t test, Analysis of Variance (ANOVA), and multiple regression. The result of this research in general shows that personal bacground and political culture have no significant influence towards the role of DPRD on region financial control. But, the council budget knowledge has significant influence towards the role of DPRD on region financial report. Keywords: Personal Backgorund, Council Budget Knowledge, Political Culture, Role Of DPRD, Region Financial Control. PENDAHULUAN Dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peme- rintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme-rintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda), merupakan era baru hubungan antara pemerintah pusat dan pemda di Indonesia. Masalah yang muncul dari perubahan beberapa UU tersebut salah satunya yaitu dibutuhkannya manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2011). DPRD dalam pengawasan keuangan daerah berperan besar dan memiliki nilai strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah. Walaupun pada kenyataan- nya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu rendahnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam keseluruhan siklus anggaran yang dimulai dari perencaaan anggaran, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Lemahnya kontrol pemda dan DPRD terhadap kebijakan keuangan daerah menyebabkan perencanaan yang tidak optimal dalam penyusunan APBD. Sebagai contoh pada Rancangan APBD salah satu pemda di Jawa Tengah, yang mana dana untuk kepentingan pribadi (pejabat) lebih besar dibandingkan dengan dana untuk masyarakat. (Jawa Pos, Januari 2006). Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengawasan keuangan daerah Sigit Arie Wibowo, Pengaruh Personal Background, Pengetahuan.... 45 diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Murni dan witono pada tahun 2004 menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan asal partai politik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi partai politik, dan asal komisi tidak berpengaruh. Hasil penelitian yang belim konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik, memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh personal background dan political culture terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berusaha menggabung- kan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni dan Witono (2004), Banu (2003), dan Jaka dan Sri (2007) dengan menambah pengetahuan anggaran debagai variabel dependen sebagaimana dalam penelitian Sopanah (2003). Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan menguji pengaruh personal background, penggetahuan dewan tentang anggaran, dan political culture terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharap-kan memberikan kontribusi dalam perkem-bangan literatur khususnya terkait konsep pengawasan di lingkungan pengelolaan ke-uangan daerah. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Hubungan Personal Background dan Pengawasan Keuangan Daerah. La Palombara (1974) dalam Banu (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu meliputi institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latarbelakang, sosialisasi, nilai, dan ideologi), pengalaman politik, dan sifat pemilih. Hal ini dibuktikan dalam penelitian empiris yang dilakukan David M Farrell dan Ian Mc Allister (1995) dalam Banu (2003) mengenai pola perekrutan calon anggota legislatif di Australia untuk senate dan house of representatives. Dalam penelitian tersebut Farrel dan Mc Allister menggunakan personal background yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selain variabel usia, yaitu variabel jenis kelamin, pendidikan, dan agama manunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara calon anggota senate (upper) dan house of representatives (lower) dari aspek personal background. Hal tersebut membuktikan bahwa faktor personal background mempengaruhi pemilihan calon anggota legislatif yang juga menunjukkan pengaruh peran dan perilakunya di legislatif. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H1a: Ada perbedaan peran DPRD perempuan dengan peran DPRD laki- laki dalam pengawasan keuangan daerah. H1b: Ada perbedaan variance usia berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. H1c: Ada perbedaan variance bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. H1d: Ada perbedaan variance strata pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. H1e: Ada perbedaan variance pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi, 13 (1), 44-52, Januari 2012 46 Hubungan Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerja dewan membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan dengan alat ukur melakukan fungsi pengawasan (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutarnoto, 2002; Sopanah, 2003; Jaka dan Sri, 2007). Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman, ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu anggota dewan dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Jaka dan Sri, 2007). Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran, anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Pengatahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hubungan Political Culture Dan Pengawasan Keuangan Daerah Peranan dari budaya politik berkenaan dengan pengaruh budaya politik pada perilaku orang yang bersangkutan, terdiri dari tiga aspek peranan, yaitu: (1) Pola kepemimpinan, yaitu apakah menuntut konformitas atau mendorong inisiatif dan kebebasan; (2) Sikap terhadap mobilitas, yaitu mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas; (3) Prioritas kebijaksanaan, yaitu apakah suatu kebijaksanaan menekan aspek ekonomi atau politik. Jaka dan Sri (2007) menyebutkan bahwa variabel political culture yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, dan ideologi partai politik tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan asal partai politik dan asal komisi berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Political culture mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. METODE PENELITIAN ModelPenelitian Model penelitian yang dibangun pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 1. Model Penelitian Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2) Political Culture (X3) Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Sigit Arie Wibowo, Pengaruh Personal Background, Pengetahuan.... 47 Objek Penelitian, Populasi dan Sampel Objek penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten atau Kota se-karesidenan Cirebon. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Se-Karesidenan Cirebon, yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon. Sampel diambil dengan menggunakan metode Non Random Sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak. Caranya dengan menyebar kuesioner kepada semua anggota populasi dengan maksud untuk memperoleh jumlah pengembalian kuesioner yang representatif. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Pertama, data yang merupakan personal background yang meliputi: jenis kelamin, usia, strata pendidikan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman politik. Kedua, data mengenai persepsi responden terhadap variabel penelitian yang berupa political culture dan pengetahuan anggaran. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur keanggotaan DPRD di masing- masing daerah. Definisi Operasional Variabel Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi tiga dimensi, diantaranya penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Variabel ini terdiri dari 16 butir pertanyaan untuk dimensi penyusunan, 8 butir pertanyaan untuk dimensi pelaksanaan, dan 10 butir pertanyaan untuk dimensi pertanggungjawaban. Variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Personal Background Variabel ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan pengalaman politik. Variabel ini diukur dengan skala nominal. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran RAPBD atau APBD dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Variabel ini terdiri dari 8 butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Political Culture Variabel ini merupakan suatu konstruk yang terdiri dari dimensi orientasi nilai, sikap terhadap tradisi dan perubahan, tingkat militansi, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas, dan prioritas kebijaksanaan. Variabel ini terdiri dari 10 butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. Metode Analisis Data Uji independen t-test Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1a dan hipotesis 1c, apakah ada perbedaan peran DPRD perempuan dengan DPRD laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan hipotesis 1c menguji apakah ada perbedaan bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuanga daerah. Analisis of Variance (ANOVA) Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1b, 1d, dan 1e yang menunjukkan apakah ada perbedaan variance usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi, 13 (1), 44-52, Januari 2012 44 Tabel 1. Demografi Responden Keterangan Frekuensi Prosentase Kabupaten/Kota Indramayu 8 23,5 Kuningan 13 38,2 Cirebon 9 26,4 Majalengka 4 11,7 Jumlah 34 100 Jenis Kelamin Laki-laki 29 85 Perempuan 5 15 Jumlah 34 100 Usia 30-39 ahun 13 38 40-49 tahun 15 44 50-59 tahun 5 15 ≧ 60 tahun 1 3 Jumlah 34 100 Bidang Pendidikan Eksakta 2 6 Sosial 32 94 Bahasa 0 0 Jumlah 34 100 Strata Pendidikan SLTA Sederajat 3 9 Diploma 1 3 Sarjana 27 79 Lain-lain 3 9 Jumlah 34 100 Pengalaman Politik 5-9 tahun 7 21 10-14 tahun 19 56 15-19 tahun 4 12 ≥20 tahun 4 12 Jumlah 34 100 Tabel 2. Pengujian Independent Sample Test Keterangan Levene’s Test t-Test F Sig t Sig. (2-tailed) PKD 2,444 0,128 1,150 0,258 1,535 7,583 Tabel 3. Pengujian ANOVA Keterangan Levene Statistic Sig. F Sig. PKD 1,388 0,265 0,851 0,477 Sigit Arie Wibowo, Pengaruh Personal Background, Pengetahuan.... 49 Tabel 4. Pengujian Independent Sample Test Keterangan Levene’s Test t-Test F Sig t Sig. (2-tailed) PKD 0,653 0,425 -2,729 0,010 -1,773 0,318 Tabel 5. Pengujian ANOVA Keterangan Levene Statistic Sig. F Sig. PKD 2,218 0,147 2,657 0,086 Tabel 6. Pengujian Anova Keterangan Levene Statistic Sig. F Sig. PKD 0,331 0,803 0,148 0,930 Tabel 7. Hasil Pengujian Multiple Regression Keterangan Pengawasan Keuangan Daerah Β SE t-value Sig. Constant 149,912 25,700 5,833 0,000 Pengetahuan Anggaran -1,314 0,526 -2,497 0,018 Political Culture -0,202 0,441 -0,457 0,651 F Sig. R R Square 3,496 0,043 0,429 0,184 Analisis Regresi Berganda Pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan political culture terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden Karakteristik respon dari penelitian dapat disimak pada Tabel 1. Pengujian Hipotesis Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 1,150 dan p- value (0,258) > α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1a ditolak, artinya tidak ada perbedaan peran antara anggota DPRD perempuan dengan anggota DPRD laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 1,388 dan p-value (0,477) > α (0,55) sehingga dapat dikaatakan bahwa hipotesis 1b ditolak, artinya tidak ada perbedaan variance usia berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan Jurnal Akuntansi & Investasi, 13 (1), 44-52, Januari 2012 50 daerah. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -2,729 dan p-value (0,010) < α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1c didukung, artinya ada perbedaan variance bidang pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 2,218 dan P value (0,086) > α (0,05) sehingga dapat dikaatakan bahwa hipotesis 1d ditolak, artinya tidak ada perbedaan variance strata pendidikan berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 0,031 dan p-value (0,930) > α (0,05) sehingga dapat dikaatakan bahwa hipotesis 1e ditolak. artinya tidak ada perbedaan variance pengalaman politik berdasarkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Analisis Regresi Berdasarkan perhitungan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -2,497 dan p-value (0,018) < α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 didukung, yang artinya pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran DPRD dalam peng- awasan keuangan daerah. Berdasarkan perhi- tungan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -0,457 dan p-value (0,651) > α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 ditolak, artinya political culture tidak mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. PENUTUP Penelitian ini menemukan bahwa latarbelakang pribadi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut karena dalam praktiknya dewan lebih mengedepankan prinsip kolektivitas. Bidang pendidikan mempengaruhi peran DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Kondisi ini dikarenakan dalam rutinitas kegiatannya dibutuhkan spesifikasi bidang yang ditekuni oleh anggota dewan. Political culture tidak mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Walaupun ideologi tiap partai berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural culture, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu per- masalahan. Pengetahuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya dewan tidak selalu harus paham mengenai permasalahan anggaran untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. Rutinitas kerja menjadi media pem- belajaran bagi anggota dewan dalam hal pe- mahaman terhadap permasalahan anggaran. Keterbatasan yang ada penelitian ini antara lain: birokrasi yang diterapkan di masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya ketika penyebaran kuesioner. Selain itu, waktu penelitian berbenturan dengan jadwal anggota dewan. Terakhir, objek penelitian masih satu kawasan karesidenan. Oleh karenanya penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih sampel spesifikasi, karena ada banyak bidang di kantor DPRD, diantaranya: panitia anggaran, panitia musyawarah, komisi, dan fraksi. Selain itu juga perlu untuk memperluas objek penelitian dengan melibat-kan seluruh DPRD di provinsi Jawa Barat. Sigit Arie Wibowo, Pengaruh Personal Background, Pengetahuan.... 51 DAFTAR PUSTAKA Andayani, W. 2001. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Ousat dan Daerah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang Bastian, I. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Bawono, R. I. 2004 Problematika Penerapan Good Governance di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada, 05 (02), Bulan Agustus. Coryanta, I. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi. Mardiasmo., dan Wijaya, K. 1999. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi, STIE “YO” Yogyakarta. Nazaruddin, I. 2008. Modul Praktikum Statistik, Yogyakarta: Unit Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 26 Juni 2008, diambil dari: http://www.setneg.go.id/index.php?opti on=com_perundangan&catid=1&itemi d=42&catname=UU7tahun=1999. Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 26 Juni 2008, diambil dari: http://www.setneg.go.id/index.php?opti on=com_perundangan&catid=1&itemi d=42&catname=UU&tahun=2004. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 26 Juni 2008, diambil dari: http://www.setneg.go.id/index.php?opti on=com_perundangan&catid=1&itemi d=42&catname=UU&tahun=2004. Sopanah. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasikan. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU7tahun=1999 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU7tahun=1999 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU7tahun=1999 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=UU&tahun=2004 Jurnal Akuntansi & Investasi, 13 (1), 44-52, Januari 2012 52 Sujianto, A. E. 2007. Aplikasi Statistik Dengan SPSS Untuk Pemula, Prestasi Pustaka, Jakarta.Sutikno, 2001, Peranan Peran Serta Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Bulan Juni. Sumidiningrat, B. Bulan Oktober, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menggerakan Ekonomi Rakyat, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi, STIE “YO” Yogyakarta. Werimon, S., dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional AkuntansiX, Makasar. Winarna, J., dan Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Bacground, Political Backround, dan Pengatahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar. Witono B. 2003. Pengaruh Personal Backround dan Political Culture terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Tesis Pascasarjana UGM Yogyakarta, tidak dipublikasikan.