Bibliography
This is an automatically generated bibliography describing the content of this study carrel.
- jpcl-12344
- author: Tobing, Donny W
- title: TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
- date: 2017-11-19
- words: 7845
- flesch: 37
- summary: 26 Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara anggota Majelis Komisi, maka anggota Majelis Komisi yang dimaksud dapat meminta agar pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan 41 Binoto, Nadapdap, op.cit., hal. 69.
- keywords: 1/2006; 1/2010; 6/1992; acara; adalah; adanya; adapun; advokat; agung; ahli; akan; alat; antara; antimonopoli; apabila; atas; atau; ayat; bagi; bahwa; baik; beberapa; beracara; berbunyi; berdasarkan; berhak; berupa; binoto; bukti; commercial; cukup; dalam; dalam hukum; dalam pasal; dalam pemeriksaan; dan; dapat; dari; dengan; di dalam; di komisi; diberikan; dikarenakan; dilakukan; dimaksud; dimana; dokumen; donny; dugaan; dugaan pelanggaran; hadir; hal; hanya; hari; harus; hasil; hukum; hukum acara; huruf; ibid; indonesia; industri; ini; investigator; itu; jakarta; jangka; journal; keadaan; kebenaran; kegiatan; kemudian; kepada; keputusan; kerugian; kesimpulan; ketentuan; keterangan; ketua; klarifikasi; komisi; komisi dalam; komisi nomor; komisi yang; kppu; lain; lama; lanjutan; laporan; law; lebih; lengkap; mahkamah; majelis; majelis komisi; maka; melakukan; memberikan; memeriksa; memiliki; memperhatikan; memuat; menetapkan; mengajukan; mengenai; menjadi; menurut; menyampaikan; merupakan; nadapdap; negara; nomor; november; oleh; op.cit; orang; paling; para; pasal; pelaku; pelanggaran; pelanggaran terhadap; pelapor; pembuktian; pemeriksaan; penanganan; penanganan perkara; pendahuluan; penelitian; pengadilan; pengawasan; penyelidikan; peraturan; peraturan komisi; perdata; perkara; perkara persaingan; perkara yang; perkom; perlu; persaingan; persaingan usaha; pidana; pihak; praktek; prinsip; private; process; proses; puluh; putusan; saksi; sebagai; sebagaimana; secara; sedikit; sehat; sehingga; sehubungan; sejak; sema; setelah; setiap; sidang; sifat; sistem; suatu; surat; tahap; tahapan; tahun; tanggapan; tata; telah; tentang; terdapat; terhadap; terhadap hukum; terjadi; terkait; terlapor; tersebut; tidak; tidaknya; tinjauan; tobing; undang; unit; unsur; untuk; upaya; usaha; volume; wajib; waktu; yang
- versions: original; plain text
- jpcl-12353
- author: winarsih, Winarsih
- title: Juridical Reviews on Branchless Banking Toward the Potential of Fraud Due to the Using of Agent
- date: 2017-11-19
- words: 6022
- flesch: 45
- summary: Besides the existence of regulatory and agents resposibility in branchless banking system will accelerate the penetration strategy with regard to things: The first, legal certainty for users of branchless banking agents in the system to provide a conducive environment for the development of banking services utilization. If explored juridical protection in branchless banking customers under Article 34 in conjunction with Article 3 paragraph (3) regulation No.19/POJK.03/2014.
- keywords: access; accountability; act; agency; agent; agreement; article; asean; authority; bank indonesia; banking; banking services; banking system; banks; branchless banking; case; cit; community; customers; dalam; dan; economic; facilities; faculty; finance; financial; financial services; framework; fraud; fsa; implementation; important; inclusive; indonesia; journal; juridical; keuangan; law; legal; national; november; office; paragraph; people; perbankan; pojk.03/2014; potential; private; protection; provisions; regulation; risks; rural; services; strategic; system; university; winarsih
- versions: original; plain text
- jpcl-12355
- author: Tamba, Fransman Ricardo
- title: ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
- date: 2017-11-19
- words: 6567
- flesch: 47
- summary: Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pailit Pemohon memberikan pendapat bahwa prinsip dasar hukum kepailitan sebenarnya mengatur bagaimana halnya jika seorang Debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, serta bagaimana pertanggungjawaban Debitor tersebut dalam kewenangannya terhadap harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpandangan bahwa esensi permohonan Pailit trsebut diatas tidak mengindikasikan adanya suatu perkara atau sengketa dalam permohonan pailit yang sedang diperiksa saat ini, akan tetapi permohonan tersebut pada dasarnya semata-mata didasarkan pada suatu fakta dan keadaan tidak dibayarnya gaji dan pesangon karyawannya dan kewajiban Pemohon Pailit kepada para kreditor, yang akhirnya melahirkan adanya utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan pailit.
- keywords: acara; adalah; adanya; advokat; agar; alat; analisis; atau; ayat; badan; bahwa; baik; benar; berdasarkan; berkaitan; bertindak; bukti; buku; commercial; dalam; dalam undang; dalil; dan penundaan; dapat; dari; data; debitor; dengan; dengan undang; diajukan; diberikan; didalam; dilakukan; dinyatakan; direksi; dirinya; ditagih; dua; fakta; fransman; gaji; hakim; hal; harta; harus; hasil; hukum; hukum kepailitan; indonesia; ini; insolvensi; itu; jakarta; jatuh; journal; juga; juncto; karena; karya; karyawan; keadaan; kedudukan; kekayaan; kepada; kepailitan; kepailitan dan; kepentingan; keputusan; ketentuan; keuangan; kewajiban; kewajiban pembayaran; kondisi; kreditor; kurator; law; lebih; majelis; maka; masalah; maupun; melakukan; melalui; membayar; memberikan; memenuhi; memeriksa; memiliki; mempunyai; menerangkan; mengadili; mengajukan; menggunakan; menjelaskan; menurut; merupakan; metode; negeri; nilai; november; oleh; organ; pada; pailit; pailit nomor; pailit/2009; para; pasal; pembayaran; pembayaran utang; pemegang; pemohon; pemohon pailit; penelitian; pengadilan; pengadilan negeri; pengawas; penundaan; penundaan kewajiban; perdata; perkara; perlu; permohonan; perseroan; pertimbangan; pesangon; pihak; pn.niaga.smg; private; putusan; putusan pailit; ricardo; saham; saksi; sebagai; sebagaimana; sebesar; secara; sedang; sederhana; sehingga; selain; selanjtnya; semarang; semua; sendiri; seorang; serta; sesuai; suatu; sudah; surat; syarat; tahun; tamba; tanggal; telah; tempat; tempo; tentang; tentang kepailitan; tentang perseroan; terbatas; terbukti; terhadap; terkait; tersebut; tidak; tiga; umum; undang nomor; uniqwood; untuk; utang; utangnya; volume; wawancara; yaitu; yang
- versions: original; plain text
- jpcl-12356
- author: Kamal, Ubaidillah
- title: KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
- date: 2017-11-19
- words: 3880
- flesch: 42
- summary: Sehingga perlu dibangun sebuah konstruksi baru perlindungan konsumen yang tidak hanya mendasarkan diri kepada hak dan kewajiban mereka tetapi juga berbasis kepada pembinaan dan pengawasan yang baik kepada pelaku usaha. Tjandra Wijaja selaku Direktur dari IKNI yang mengatakan jika ditemukannya pengobatan alternatif yang tidak berizin membuktikan jika kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya masih kurang padahal dengan izin pelaku usaha akan lebih mendapatkan pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan usahanya.
- keywords: adalah; agar; akan; alternatif; aman; atas; atau; bagi; bahkan; bahwa; baik; banyak; beberapa; belum; bentuk; berbasis; bermanfaat; bisa; commercial; daerah; dalam; dan; dapat; dari; data; dengan; diberikan; digunakan; dilakukan; dinas; dinkes; ditemukan; dokter; hal; harus; hukum; ikni; indonesia; ini; itu; jakarta; jaminan; jasa; jasa pengobatan; jawab; jelas; jenis; jika; journal; juga; jumlah; kamal; karena; kasus; kebijakan; kelalaian; kepada; kesehatan; kesembuhan; konstruksi; konsumen; kota; kota semarang; kualitatif; lain; langsung; law; lebih; maka; malpraktek; masih; masyarakat; maupun; melakukan; melalui; memberikan; memiliki; mendapatkan; menjadi; menkes; mereka; merugikan; muncul; negara; nomor; november; oleh; orang; pasal; pasien; pelaku; pelaku usaha; pelayanan; pembinaan; pemerintah; pendekatan; penelitian; pengaturan; pengawasan; pengobatan; pengobatan alternatif; penipuan; penyakit; penyelenggaraan; penyembuhan; perlindungan; perlindungan konsumen; pihak; pijat; pp.69; praktek; private; rumah; sakit; salah; sangat; sarana; satu; sebagai; secara; sehingga; semakin; semarang; sendiri; serta; standar; swasta; tahun; tanggung; tanggungjawab; tentang; terdaftar; terhadap; terjadi; tersebut; tetapi; tidak; tradisional; ubaidillah; umum; undang; untuk; upaya; usaha; volume; yang
- versions: original; plain text
- jpcl-12357
- author: Ulinnuha, Lutfi
- title: PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
- date: 2017-11-19
- words: 7652
- flesch: 45
- summary: Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah droit de suit, artinya Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada. kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya
- keywords: adalah; adalah hak; adanya; agunan; akal; akta; antara; apabila; atas; atau; ayat; bagi; bahan; bahwa; baik; bakat; bandung; baru; beberapa; benda; benda yang; bentuk; berdasarkan; bergerak; berkaitan; berlaku; berupa; berwujud; biaya; bidang; buku; cipta; cipta dapat; cipta sebagai; ciptaan; ciptaannya; citra; collateral; commercial; dalam; dalam undang; dan hak; dapat; dari; debitur; deklaratif; dengan; dengan hak; diatur; diberikan; digunakan; dijadikan; dijadikan sebagai; dikenal; dilakukan; dilihat; dimana; diwujudkan; ekonomi; eksekusi; eksklusif; faktor; fidusia; hak; hak cipta; hak ekonomi; hak moral; hal; ham; harus; hasil; hukum; ilmu; incentive; indonesia; ini; intelektual; itu; jakarta; jaminan; jaminan fidusia; journal; juga; karena; karya; kebebasan; kebendaan; kekayaan; kemampuan; kementerian; kemudian; kepada; kepentingan; ketentuan; ketiga; khususnya; konsepsi; kreditur; lahir; lain; law; lebih; lembaga; lepas; lutfi; maka; manfaat; manusia; masyarakat; maupun; melakukan; melalui; melekat; memberikan; mempunyai; mendapatkan; menentukan; mengenai; mengenai hak; mengumumkan; mengurangi; menimbulkan; menjadi; menjadi objek; menurut; menyediakan; merupakan; milik; model; moral; negara; nilai; nilai ekonomi; nomor; normatif; november; nyata; objek; objek jaminan; oleh; orang; otomatis; pada; pada hak; para; pasal; pelaksanaan; pelunasan; pembatasan; pemberi; pemegang; pemerintah; pencipta; pendaftaran; pendekatan; penelitian; penerima; pengetahuan; penggunaan; penggunaan hak; penilaian; penjualan; peraturan; perjanjian; perkembangan; perlindungan; perlu; perorangan; perubahan; perundang; pihak; pokok; prinsip; private; recovery; reward; salah; sebagai; sebagai jaminan; sebagai objek; sebagaimana; sebuah; secara; sedangkan; sehingga; sejalan; sekunder; selain; selanjutnya; sendiri; seorang; seperti; serta; sertifikat; seseorang; sesuai; setelah; setiap; sistem; suatu; tahun; tanggungan; tanpa; tata; telah; tentang; tentang hak; teori; terdapat; terdiri; terhadap; tersebut; tertentu; tetap; theory; tidak; timbul; tinggi; ulinuha; undang; undang hak; undang nomor; undangan; undangundang; untuk; upaya; utang; uuhc; uujf; volume; waktu; yaitu; yang
- versions: original; plain text
- jpcl-12358
- author: Marthin, Marthin; Salinding, Marthen B; Akim, Inggit
- title: IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
- date: 2017-11-19
- words: 6015
- flesch: 34
- summary: Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Praktik di berbagai negara, CSR merupakan program kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.
- keywords: adalah; adanya; adat; agar; air; akses; antara; apabila; aspek; atau; ayat; bagi; bagian; bahan; bahwa; baik; bangsa; batubara; bdms; beberapa; belum; bentuk; berbagai; berdasarkan; berkaitan; bersifat; bersih; besar; biaya; bidang; commercial; corporate; corporate social; csr; daerah; dalam; dampak; dan; dan lingkungan; dapat; dari; daya; dengan; desa; diatur; dilaksanakan; dilakukan; dimaksud; ekonomi; et.al; hal; hanya; hari; harus; hidup; hukum; implementasi; indonesia; ini; itu; jakarta; jawab; jawab sosial; jelas; jika; journal; juga; juni; kabupaten; karena; kebahagiaan; keberadaan; kebutuhan; kedua; kegiatan; kendala; kepada; kepentingan; kerja; kesadaran; kesehatan; kesejahteraan; ketentuan; ketentuan pasal; kewajiban; komitmen; konsep; kualitas; lain; langap; langsung; law; lebih; lingkungan; listrik; lokal; loreh; maka; malinau; manfaat; marthin; masalah; masing; masyarakat; melakukan; memberikan; memenuhi; memiliki; mempengaruhi; memperhatikan; mempunyai; mendukung; mengatur; mengenai; mengimplementasikan; meningkatkan; menjadi; menjaga; menjalankan; menurut; menyatakan; merupakan; mineral; modal; namun; negara; nilai; nomor; november; oleh; pada; paling; para; pasal; pelaksanaan; pelaksanaannya; pembangunan; pemegang; pemerintah; pendidikan; penelitian; penerapan; pengusaha; peraturan; perbuatan; perlu; perseroan; pertambangan; perundang; perusahaan; perusahaan yang; pihak; positif; pp.111; prinsip; private; program; rakyat; responsibility; rumah; saja; salah; sama; sangat; sanksi; sebagai; sebagaimana; sebuah; secara; sehingga; sekitar; selain; selama; semata; sendiri; seperti; serta; sesuai; setempat; setiap; sosial; sosial dan; suatu; sudah; sumber; tahun; tanggal; tanggung; tanggung jawab; tanggungjawab; tegas; telah; tenaga; tentang; tentunya; teori; terbatas; terhadap; terkait; termasuk; tersebut; tetapi; tidak; tujuan; undang; undangan; untuk; usahanya; utilitarisme; volume; warga; wawancara; wilayah; wujud; yaitu; yang
- versions: original; plain text
- jpcl-13930
- author: Kusumadewi, Anitalia; Paripurna, Paripurna
- title: The Identification of Green Banking Concept and Bank Liability (A Study of Act Number 10 of 1998 with Extensive Interpretation and Progressive Legal Approach)
- date: 2018-06-28
- words: 5015
- flesch: 37
- summary: Scope of the Research This research will analyze the identification of Green Banking concept and bank liability due to the environmental destruction caused by its clients, such as some oil palm plantation companies. Both concepts will be analyzed by using the legal perspective of Act Number 10 of 1998 concerning Banking, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality, Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning The Application of Sustainable Finance for 4 Soerjono Soekanto.
- keywords: act; act number; application; approach; article; assessment; asset; authority; bank; banking; business; commercial; companies; company; concept; environmental; extensive; finance; financial; financial services; green; identification; indonesia; institutions; interpretation; issuer; journal; law; legal; lender; liability; management; number; paragraph; pbi/2012; pojk.03/2017; principle; progressive; protection; public; quality; regulation; regulation number; report; research; risk; services; services authority; services institutions; states; sustainable; united; volume
- versions: original; plain text
- jpcl-13962
- author: Prabowo, M Shidqon; UMAMI, YURIDA ZAKYY
- title: THE EXISTENCE OF A COMPANY IN THE SOCIETY AND ITS LEGALITY IN INDONESIAN LAW
- date: 2018-06-28
- words: 4585
- flesch: 52
- summary: The society has recognized the existence of companies. Companies can be considered as the centers of the activities of the society.
- keywords: activities; activity; agreement; article; benefits; business; capital; characteristics; civil; codes; commercial; companies; company; corporate; definition; economic; entity; existence; fellowship; form; founders; goods; indonesia; law; legal; liability; limited; limited liability; molengraaff; organization; parties; polak; private; profits; regulations; responsibility; society
- versions: original; plain text
- jpcl-14217
- author: Setiawan, Andry
- title: DISSEMINATION OF COPYRIGHT LAW IN DIGITAL PRODUCTS IN SEMARANG CITY
- date: 2018-06-28
- words: 2721
- flesch: 47
- summary: There are a handful of people who will benefit from the presence of digital products that are generally preferred by people nowadays, for example, the creators of digital products, digital product marketers, etc. RESULTS AND DISCUSSIONS The Review of Copyright on Digital Products In the current globalization era, we are experiencing a very rapid development, especially in the field of science and technology which effect on human activities. In addition to physical copyrighted work products, there are also digital products on which the creator owns a copyright.
- keywords: act; andry; article; books; commercial; copyright; creative; creator; digital; digital products; dissemination; download; economic; files; formats; indonesia; information; intellectual; internet; law; moral; music; new; online; people; physical; piracy; products; property; protection; rights; setiawan; software; technology; works
- versions: original; plain text
- jpcl-14499
- author: Lubis, Muhammad Ikhsan
- title: ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS UNDER INTERNATIONAL PRIVATE LAW
- date: 2018-06-28
- words: 5728
- flesch: 47
- summary: It is hoped that this paper will give different insight and perspective for readers about online transaction. However, online transactions can be classified as an unlawful agreement (onbenoemde contract) in Book III of the Civil Code.
- keywords: adolf; agreement; arbitration; article; authorized; bisnis; buying; case; choice; civil; clause; code; commercial; contract; country; court; dispute; electronic; electronic transactions; foreign; forum; freedom; goods; hukum; ikhsan; indonesia; information; international; internet; journal; jurisdiction; law; legal; lubis; muhammad; online; online buying; online sale; online selling; online transactions; parties; party; principle; private; purchase; purchase transactions; sale; selling; settlement; state; subject; system; trade; transactions; use
- versions: original; plain text
- jpcl-14514
- author: Damayanti, Ratih
- title: THE STATE POSITION AS A PREFERENT CREDITOR OF THE TAX DEBT IN BANKRUPTCY
- date: 2018-06-28
- words: 4978
- flesch: 52
- summary: (2) Preferent creditors are creditors who by law are granted the privilege of obtaining early repayment of receivables compared to other creditors. 65 - 77 taxpayer, prioritizing the various debts owned against other creditors.
- keywords: article; auction; bankruptcy; case; civil; civil code; code; commercial; cost; court; creditor; debt; debtor; decision; explanation; general; goods; hukum; jakarta; kepailitan; kup; law; laws; legal; paragraph; pkpu; position; preference; preference right; preferent creditor; prior; private; property; provisions; repayment; right; state; state position; tax; tax debt; taxpayer; undang; volume
- versions: original; plain text
- jpcl-14560
- author: ARGIYANTO, DESTU
- title: PROTECTION IN RETAIL INVESTORS DISADVANTED BY FAKE TRANSACTION PRACTICE (CORNERING THE MARKET)
- date: 2018-06-28
- words: 3245
- flesch: 42
- summary: If the Directorate of Capital Market Inspection OJK recommends a case of capital market violation to enter the investigation stage it will be delegated to the Directorate of Investigation OJK. Indonesian Stock Exchange has barriers to the system used in an effort to maintain market liquidity in capital market violations.
- keywords: argiyanto; authority; capital; capital market; cornering; data; directorate; efforts; examination; exchange; fake; field; financial; foreign; indonesia; inspection; investigator; investors; journal; law; legal; market; members; ojk; parties; price; protection; regulations; research; retail; securities; services; stock; stock exchange; supervision; system; trading; transactions; violation
- versions: original; plain text
- jpcl-15700
- author: Muniroh, Siti Dhurotun; Kamal, Ubaidillah
- title: THE INDICATION OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROCUREMENT AUCTION USING E-TENDERING
- date: 2018-11-26
- words: 5154
- flesch: 39
- summary: So it is expected that the change of system in public procurement auction that were previously done through manual and become through electronic ought to be offset by the changes in abilities and capabilities of the parties involved in auction of public procurement through electronic especially the staffs on Procurement Services Unit (ULP) and Electronically Procurement Services (LPSE) divisions. On the implementation of public procurement auction through E-Tendering, Division of Procurement Services Unit (ULP) has detected indications of unhealthy business competition at the time of the bid evaluation with the Explanation based on Article 83 of Presidential Regulation Number 70 Year 2012.
- keywords: auction; barang; bid; business; central; competition; conspiracy; division; goods; horizontal; human; implementation; indication; java; justice; law; ministry; nomor; number; office; pengadaan; peraturan; presidential; process; procurement; procurement auction; procurement services; providers; public procurement; regional; regulation; research; rights; services providers; services unit; staffs; tahun; tendering; tentang; ulp; unfair; unhealthy; unit; volume; year
- versions: original; plain text
- jpcl-16262
- author: rahayu, derita prapti; YOKOTANI, YOKOTANI; Toni, Toni
- title: FORMULATION OF MINERBA LAW ENFORCEMENT POLICY AGAINST UNCONVENTIONAL MINE FLOATING CATEGORY (STUDY OF SOCIO LEGAL IN BANGKA DISTRICT)
- date: 2018-11-26
- words: 2250
- flesch: 54
- summary: Policy problems in one area sometimes affect policy problems in other fields. Policy problems are only possible when humans make judgments about the desire to change some problem situations.
- keywords: approach; area; bangka; belitung; category; definitions; derita; enforcement; environmental; formulation; issues; law; legal; minerba; mining; page; policies; policy; prapti; problem; process; rahayu; regency; research; result; river; socio; solutions; stage
- versions: original; plain text
- jpcl-16686
- author: Fidiyani, Rini
- title: BUILDING DIMENSIONAL DEVELOPMENT IN MANAGING COMPLETION OF FREEDOM OF RELEGIOUS AND BELEIF CONFLICT IN INDONESIA
- date: 2018-11-26
- words: 2105
- flesch: 47
- summary: The demands of legal higher education today are not just printing legal scholars who are adept at arranging legal documents as hard skill skills and even extending to soft skills in managing conflict resolution regarding social sensitivity, empathy, discipline and equality in communicating with parties in conflict. One of them is in mailto:fidiyani.rini@gmail.com 135 JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW VOLUME 2 NO. 2, NOVEMBER 2018 managing the conflict resolution of freedom of religion in Indonesia as well as new opportunities in the profession for graduates of legal higher education.
- keywords: actors; belief; cases; community; competency; conflict; data; dialogue; dutch; education; fidiyani; form; freedom; government; groups; higher; human; ikfal; indonesia; kbb; law; leaders; legal; life; means; non; nur; parties; personal; rahardjo; religion; religious; rini; sandy; skill; soft; state; time; today; violations
- versions: original; plain text
- jpcl-16834
- author: perwitasari, dita
- title: LEGAL CERTIFICATION IN ELECTRONIC CREDIT AGREEMENT
- date: 2018-11-26
- words: 3022
- flesch: 45
- summary: As from legal certainty if there is a default on the parties or one of their parties. LEGAL CERTAINTY If we talk about the legal certainty of P2P lending, of course we will talk and discuss legal certainty in general.
- keywords: activities; agreement; article; bandung; bank; borrowing; business; certainty; civil; code; community; electronic; financial; fintech; http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan; implementation; information; jakarta; journal; law; legal; lenders; lending; loan; money; normative; p2p; page; parties; peer; people; private; regulations; research; services; system; technology
- versions: original; plain text
- jpcl-16848
- author: saraya, sitta
- title: The Civil Law Review Of The Role Of Joint Village-Owned Business Entities (BUM Desa Bersama) As the Subject of Civil Law
- date: 2018-11-26
- words: 3572
- flesch: 47
- summary: 1 In this research, analyzing the formation of BUM Desa Bersama which is a combination of several BUM Desa, also the role of BUM Desa and BUM Desa Bersama as legal subjects in carrying out civil law actions in this case agreements with other business entities incorporated. 2 Discussing about BUM Desa and BUM Desa Bersama, based on Permendesa No. 4 of 2015 article 6, it was said that two or more villages could establish a BUM Desa together with the one agreed upon through inter-village consultation facilitated by inter-village cooperation bodies consisting of: 3 (1) Village government; (2) BPD member; (3) Village community institutions (LKMD); (4) Other village institutions; (5) Public figure.
- keywords: actions; agreement; article; assets; bersama; bum; bum desa; business; capital; civil; civil law; commercial; community; desa; desa bersama; development; enterprises; entities; entity; government; hukum; indonesia; joint; law; legal; management; november; number; participation; plasma; private; regulation; research; review; role; saraya; sari; services; sitta; subject; village; volume; wealth; welfare
- versions: original; plain text
- jpcl-16875
- author: Masnun, Muhammad Ali
- title: Legal Protection of the Right to Indication of Origin in Indonesia
- date: 2018-11-26
- words: 4113
- flesch: 41
- summary: 113 JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW VOLUME 2 NO. 2, NOVEMBER 2018 LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO INDICATION OF ORIGIN IN INDONESIA MUH ALI MASNUN Law Department Universitas Negeri Surabaya Surabaya, Indonesia alimasnun@unesa.ac.id Abstract The purpose of this study is to analyze the form of legal protection rights for indications of origin in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trademark and GI Law). The firmness of the government to provide legal rights protection for indications of origin is an absolute necessity.
- keywords: ali; arrangement; article; declarative; factors; form; geographical; geographical indications; gi law; goods; hukum; human; indication; indonesia; inherent; interest; law; legal; legal protection; masnun; natural; origin; period; private; protection; public; registered; regulation; right; services; system; trademark; use
- versions: original; plain text
- jpcl-17748
- author: Prabowo, M Shidqon
- title: Community Empowerment through Optimization of Geographic Indication (A Study on Local Products in Tambakroto Village, Sayung District, Demak Regency )
- date: 2019-05-31
- words: 5444
- flesch: 38
- summary: If viewed from a legal aspect, the geographical indication provides benefits including (1) providing quality assurance in accordance with consumer expecta- tions of geographical indication products, (2) providing legal guarantees to consumers that protection against geographical indications is recognized and applies internationally. This is done by the government, governors and regents/mayors to all related actors, (2) policies and consistency of government support, governors, regents/ mayors to provide protection for geographical indications for their regional specialty products, (3) prepare groups of officers and personnel experts to a) identify a typical product, b) recognize market inquiry perms for a typical product, c) recognize the causes of product distinctiveness, d) develop product specificity techniques, 7 Ayup Suran Ningsih, 2019, Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah, Suara Hukum Journal, Vol. 1, No. 1, page 116. 8 Yuli Prasetyo Adhi, etc., 2019, Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis, Meta-Yuridis Journal, Vol. 2., No.1, page 1. 35Journal Of Private And Commercial Law 3(1) (2019) 30-37 e) determine the boundaries of typical product producing areas, f ) increase farmers’ knowledge to guarantee product distinctiveness, g) grow and improve farmer institutions to be able to manage products typical, h) pro- duce a typical product specification book and boundary book, i) promote and market geographical indication products, j) protect geographical indication products and protect geographical indications.
- keywords: addition; agricultural; area; benefits; commercial; community; conditions; corn; data; demak; demak regency; development; district; economic; empowerment; factors; farmers; form; fruit; geografis; geographical; geographical indications; government; guava; hukum; indications; indikasi; jakarta; journal; law; local; method; natural; optimization; origin; page; people; perlindungan; pilangsari; place; plantation; plants; policy; potential; potential geographical; products; protection; regency; regional; related; research; rights; sayung; sayung district; sayung subdistrict; seeds; semarang; specific; study; subdistrict; table; tambakroto; tambakroto village; trees; village; village sayung; water; welfare
- versions: original; plain text
- jpcl-18178
- author: Arifin, Ridwan
- title: Indonesian Political Economic Policy and Economic Rights: An Analysis of Human Rights in the International Economic Law
- date: 2019-05-31
- words: 9123
- flesch: 39
- summary: Human rights and the rights to this economy have a fairly close relationship, and there are many experts, for example Booysen, referring to human rights in relation to international economic law as international economic human rights. This paper highlighted that economic policies in the form of reducing subsidies and austerity measures undermine a wide range of human rights human rights frameworks.
- keywords: 3(1; absolute; arifin; article; asasi; basic; business; capitalism; case; challenges; commercial; commodities; company; conditions; countries; country; covenant; cultural; cultural rights; dan; december; declaration; development; doi; economic; economic law; economic policies; economic rights; economy; education; ekonomi; example; factors; food; form; free; freedom; fundamental; global; government; hak; ham; health; high; hukum; human rights; ibid; icescr; impact; implementation; important; indonesia; instruments; international; international economic; international human; international law; international trade; jacquart; jakarta; january; journal; justice; kebijakan; labor; law; legal; life; living; manusia; nations; needs; online; paper; people; policies; policy; political; political economic; press; principles; private; problems; protection; research; ridwan; rights law; sectors; services; setiawan; social; standard; state; studies; trade; udhr; united; universal; university; vol; workers; wto; yogyakarta
- versions: original; plain text
- jpcl-18179
- author: Pratama, Toebagus Galang Windi
- title: Urgency of Licensing Restriction in Joint Venture Companies Related to TKDN
- date: 2019-05-31
- words: 4861
- flesch: 45
- summary: The restrictions in regulating technology transfer from Advanced countries to developing countries are there to protect the interests of countries that divert technology because the inventor of the technology is considered to have made maximum efforts to find related technology but on the other hand the state is also obliged to protect and improve the welfare of its citizens from that, restrictions on patent licenses are needed so that the TKD is truly “real” and does not reduce the incoming FDI. Restrictions that exist in the regulation of technology transfer from developed countries to developing countries aims to protect k e’s interest states that transfer of technology for the State inventor of the technology is considered to have done the maximum effort to find related technologies, but on the other hand the state is also obliged to protect and improve the welfare of citizens the country therefore requires restrictions on patent licenses so that TKDs that are truly “real” and do not reduce the incoming FDI.
- keywords: agreement; article; business; capital; civil; code; commercial; companies; company; contract; countries; country; development; domestic; economic; foreign; freedom; government; hand; important; indonesia; industry; information; investment; joint; knowledge; law; legal; license; licensing; licensor; limited; owners; parties; party; patent; patent license; position; practice; principle; private; regulations; related; restrictions; role; technology; technology transfer; tkdn; transfer; venture; workers; world
- versions: original; plain text
- jpcl-18531
- author: Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
- title: Venture Capital Regulation Reform: Revitalization of Venture Capital as an Alternatives Financing Mentorship and Partnership Based
- date: 2019-05-31
- words: 8653
- flesch: 38
- summary: Looking from the elements of Venture Capital financing, the fundamental difference between Venture Capital and other financing alternatives are especially bank credit, which based on loans. Some substantial developments in regulation of Venture Capital that provide opportunities to 17Journal Of Private And Commercial Law 3(1) (2019) 8-19 improve Venture Capital business activities include Sharia Capital business activities, expansion of Venture Capital businesses that involve Custodian Banks and Trustees and management of Venture Funds as a source of financing for Venture Capital.
- keywords: activities; addition; agreement; alternative; article; bank; banking; bonds; business; business activities; capital business; capital companies; capital contract; capital financing; capital participation; capital regulation; china; companies; company; concept; contract; development; dsn; equity; equity participation; fatwa; financial; financing; form; funds; growth; iknb; indonesia; industry; institutions; investment; investors; law; legal; management; mentorship; msmes; mui; number; obligation; opportunities; participation; parties; period; pmvs; pojk; pojk.05/2015; position; potential; ppu; principles; private; products; profit; purchase; reform; regulation; role; sale; sector; services; sharia; sharia venture; small; stage; start; technology; temporary; time; umvs; uus; venture capital; venture funds
- versions: original; plain text
- jpcl-18673
- author: Pangestu, Puja Dwi
- title: Actio Pauliana as the Rights Protection Efforts for Creditors in the Bankruptcy Case
- date: 2019-05-31
- words: 3130
- flesch: 60
- summary: Based on Article 24 of the Bankruptcy and PKPU Law, the consequences of debtors declared bankrupt are as follows: (1) Debtors legally lose their rights to control and manage their assets included in bankrupt ass- ets, from the date the bankruptcy statement is pronounced; (2) The date of the decision referred to in paragraph (1) is calculated from 00.00 local time; (3) In the event that before the decision on a bankruptcy statement is stated that a transfer of funds has been carried out through a bank or institution other than a bank on the date of the decision, the transfer must be continued; (4) In the event that before the decision on a bankruptcy sta- tement is stated that a Securities Transaction has been carried out at the Stock Exchange, the transaction must be completed. . Submission of bankruptcy can also be applied by creditors, of course, bankruptcy permits by debtors or creditors must fulfill the conditions mandated in the bankruptcy law.
- keywords: actio; actio pauliana; agreement; article; assets; bankruptcy; benefit; case; commercial; court; creditors; curator; dan; debtor; debts; decision; hukum; interests; jakarta; judge; law; legal; pailit; paragraph; pauliana; pkpu; provisions; rights; statement; unable
- versions: original; plain text
- jpcl-18711
- author: Prastyanti, Rina Arum; Yuliana, Margareta Evi; Sutrasno, Andi
- title: Corruption Prevention Model Based on Mobile Banking
- date: 2019-11-03
- words: 3885
- flesch: 41
- summary: Mobile banking system that only contains information about products and services owned by a bank. Due to the many different factors that can affect customers in using mobile banking ser- vices, several categories of factors are needed in order to see which factors will become the majority as the main influence of customers using mobile banking services.
- keywords: 2012; activities; analysis; authority; banking; banks; collection; community; corruption; countries; country; customers; data; development; economic; figure; financial; government; growth; impact; indonesia; information; international; internet; kenya; law; market; mobile; mobile banking; model; network; number; payment; people; pesa; phones; platform; political; poor; prevention; private; public; questions; research; risk; sales; sectors; services; site; smartphone; social; study; system; technology; transactions; transparency; usage; use; users; water; world
- versions: original; plain text
- jpcl-18766
- author: Hikmah, Nurul
- title: Problems in the Status of Object Ownership of Ijarah Muntahiyah Bittamlik Financing Contract in Sharia Banking Law
- date: 2019-05-31
- words: 4563
- flesch: 54
- summary: Ownership status in contract ijarah muntahiyah bittamlik In principle, ownership status in ijarah muntahiyah bittamlik is the occurrence of a transfer of ownership. This is because in the contract ijarah muntahiyah bittamlik there are two contracts, namely a sale and purcha- se contract (al-ba’i), and ijarah muntahiyah bittamlik contract, which is a lease agreement terminated by the transfer of ownership at the end of the lease term as the initial agreement.
- keywords: accordance; agreement; akad; aspek; bank; banking; bittamlik; contract; contract ijarah; conventional; dalam; dan; economic; ekonomi; fatwa; financial; financing; financing contract; form; goods; hukum; ijarah; ijarah muntahiyah; indonesia; islamic; jakarta; jurnal; law; lease; lease agreement; leasing; legal; muntahiyah bittamlik; murabahah; national; nomor; object; ownership; pada; perbankan; period; principle; products; purchase; rental; research; sale; secondary; sharia; status; study; syariah; tenant; tentang; transactions; transfer
- versions: original; plain text
- jpcl-19695
- author: Kamal, Ubaidillah
- title: The Implementation Of The Indonesia Ministry Of Industry Regulation In Supervising The Indonesia National Standard (SNI) Number 47 / M-DAG / PER / 7/2016 For Baby Cloting Of Small And Medium Entreprises’s
- date: 2019-11-03
- words: 7774
- flesch: 38
- summary: This is one of the causes that still often does not have SNI clothes for babies in Semarang City. The third factor is that there are still many producers selling baby clothes that are not SNI due to concerns about the decrease in the number of buyers because the prices of SNI products are more expensive due to SNI registration costs as well as production costs and the public is not aware, so clothing that is not SNI is still in demand in the market at a low price.
- keywords: accordance; actors; application; assessment; azo; babies; baby clothes; baby clothing; business; central; central java; certification; city; clothing; conformity; consumers; data; development; director; domestic; form; general; goods; government; health; hukum; ikm; implementation; indonesian national; industrial; industrial development; industry; jakarta; java; law; legal; levels; mandatory; market; medium; minister; national standard; number; office; outside; parties; penelitian; ppsp; producers; production; products; province; provincial; quality; registration; regulation; related; required; requirements; research; results; safety; semarang; services; small; sni; sppt; standardization; standards; supervision; technical; testing; trade; warehouse
- versions: original; plain text
- jpcl-19710
- author: andaniswari, okky
- title: Well-known Mark Overseas Legal Protection and Local Brands in Trademark Rights Violations
- date: 2019-11-03
- words: 4452
- flesch: 42
- summary: The variety of product brands offered by producers to consumers makes consumers faced with a variety of choices, depending on the purchasing power or ability of consumers. Middle-class people who don’t want to miss using famous brand goods buy fake goods.
- keywords: agreement; arbitration; article; brand; cardin; consumers; court; dalam; dan; dispute; famous; form; geographical; goods; hak; hukum; indications; indonesia; intellectual; law; law number; legal; local; merek; nomor; number; overseas; owners; paragraph; parties; perlindungan; person; power; product; property; protection; quality; registered; reputation; research; resolution; rights; services; similar; tahun; trademark; trips; undang; universitas; use; violations
- versions: original; plain text
- jpcl-19744
- author: Nasrullah, Nasrullah
- title: Protection Of Patent Rights (Comparative Studies in Japan and Indonesia
- date: 2019-11-03
- words: 3804
- flesch: 52
- summary: Common law doctrine concerning the protection of patent inventions is the “purposive construction” doctrine which is followed by British courts, the estoppel and equivalent file wrapper doctrine that applies in the United States which is not only followed by US courts but Japan also adopts this doctrine.6 The United States uses the Anglo Saxon legal system. The application of these two principles also has implications for patent protection for inventors.
- keywords: application; article; civil; common; countries; country; data; doctrine; documents; elson; estoppel; extent; field; file; findings; form; hak; hukum; indonesia; intellectual; invention; inventor; japan; japanese; journal; judges; law; legal; legal system; number; patent; patent protection; patent rights; process; property; protection; research; ricky; rights; rules; states; steps; study; system; tahun; technology; terms; time; undang; united; work
- versions: original; plain text
- jpcl-19746
- author: Susanti, Fandilla
- title: The Legal Efforts to Maintain the Authenticity of Trade Secrets through a License Agreement
- date: 2019-11-03
- words: 3309
- flesch: 54
- summary: Creator / Owner of trade information does not give permission to users at all. Legal efforts to resolve Infringement of trade secrets, when using trade secret information without per- mission by the owner, cause loss to the owner of the trade secret.
- keywords: agreement; article; business; commercial; confidential; confidential information; countries; court; creator; economic; efforts; elements; field; forms; information; infringement; ipr; journal; law; legal; license; loss; owner; parties; property; protection; public; research; rights; secret; secret law; technology; trade; trade secret; use; value
- versions: original; plain text
- jpcl-19774
- author: Nissa, Khoirun
- title: Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia
- date: 2019-11-03
- words: 4319
- flesch: 39
- summary: The provisions of Article 26 (3) of TRIPs are intended to provide guidance for the period of industrial design protection for 10 (ten) years in Article 5 paragraph (1) of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design also regulated for the protection of design industrial design industry for 10 (ten) years from the date of receipt of the application and cannot be extended. JPCL 3(2) (2019) 76-81 JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia Khoirun Nissa1 1Master of Law in Universitas Negeri Semarang, Indonesia Received July 1 2019, Accepted November 1 2019, Published November 30 2019 DOI 10.15294/jg.v16i1.19774 Abstract Legal protection of Industrial Design in Indonesia through Law Number 31 of 2000, the government’s determination to protect the right holders of Industrial Design from various forms of violations such as plagiarism, piracy or imitation.
- keywords: agreement; approach; article; bandung; citra; copyright; dan; desain; design; design law; designers; development; economic; existence; field; form; hak; hki; hlm; holders; hukum; indonesia; industrial; industrial design; intellectual; kekayaan; law; law number; legal; new; number; original; perlindungan; problem; products; property; protection; provisions; research; rights; trade; trips; works; wto
- versions: original; plain text
- jpcl-24246
- author: Rauf, Widya Puspa Ningrum
- title: The Role of the Gorontalo District National Land Agency Service in the Implementation of the Systematic Complete Land Registration Program (PTSL)
- date: 2020-05-11
- words: 7831
- flesch: 45
- summary: In 2017 based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017, a Comprehensive System for the Implementation of Sys- tematic Land Registration (PTSL) was compiled, an activity organized by the government in the field of land in general and in the field of land registration in particular. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, p. 9 2 Humas ATR / BPN together with the Ministry of Communication and Informatics Communication Team p-ISSN 2599-0314 e-ISSN 2599-0306* E-mail : widyapuspa842@gmail.com Address : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Central Java Indonesia, 50229 JP CL Widya Fuspa Ningrum Rauf , The Role of the Gorontalo District National Land Agency Service ...2 Complete Systematic Land Registration hereinafter abbreviated as PTSL as formulated in Article 1 Number (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 12 of 2017 is the first time land registration activity carried out simulta- neously for all objects of land registration throughout territory of the Republic of Indonesia in a village or kelurahan or other similar name, which includes the collection and determination of physical and juridical data regarding one or several land registration objects for the purpose of registration.
- keywords: activities; agrarian; applicant; bpn; certificates; community; complete land; complete systematic; data; district land; district national; field; gorontalo district; gorontalo land; government; head; implementation; importance; indonesia; information; jakarta; land administration; land agency; land certificates; land law; land office; land registration; land rights; law; legal; level; method; national land; number; obstacles; people; primary; problem; ptsl; ptsl program; regency; registration complete; registration program; republic; research; respondents; results; role; service; source; study; systematic land; systematic registration; table; time; total; village; work
- versions: original; plain text
- jpcl-24252
- author: Disemadi, Hari Sutra
- title: Consumer Protection of Flight Services through Corporate Social Responsibility Implementation in Indonesia
- date: 2020-05-11
- words: 5252
- flesch: 39
- summary: Then, repressive legal protection for aviation service consumers can be done through the District Court or outside the Court by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) based on the choice of the parties to the dispute. Therefore, the rapid development of airlines makes competition among airline service companies, among others, provide various promo- tions to attract consumers to attract as many passengers as possible.
- keywords: airlines; approach; article; aviation; benefits; budiarsih; business; commercial; community; companies; company; complaints; consumer; consumer protection; corporate; corporate social; csr; customer; dalam; disemadi; flight; garuda; garuda indonesia; goods; hakim; hukum; implementation; indonesia; information; intended; international; jawab; jurnal; law; legal; liability; limited; management; needs; number; obligation; pada; passengers; penerbangan; perlindungan; perusahaan; principle; private; programs; protection; protection law; provision; quality; regulations; research; responsibility; review; right; safety; security; services; social; social responsibility; system; tanggung; terhadap; time; transportation; udara
- versions: original; plain text
- jpcl-24447
- author: Prisandani, Ulya Yasmine
- title: Corporate Governance Regulation and Technology: Indonesia’s Way to Move Forward
- date: 2020-05-11
- words: 7079
- flesch: 37
- summary: Corporate governance regulations are still scattered and irresolute, causing leniency in the enforcement procedure in the case of non-compliance and vio- lation of rights. For that reason, multidisciplinary means should be employed in order to ensure improvement of corporate governance regulation and implementation in Indonesia.
- keywords: 4(1; analysis; asean; authority; bank; blockchain; board; business; commercial; commissioners; companies; company; company law; corporate; corporate governance; decision; development; different; digital; directors; document; duty; electronic; example; exchange; financial; general; general meetings; good; good corporate; governance; hukum; implementation; independent; indonesia; indonesian company; indonesian corporate; interest; international; journal; law; laws; legal; letter; liability; limited; management; means; mechanism; meetings; member; minority; multiple; number; online; order; ownership; practices; principles; private; processes; public; regard; regime; regulations; regulatory; requirement; responsibility; result; review; rights; securities; services; shareholders; shares; single; state; stock; structure; systems; technology; use; voting; way
- versions: original; plain text
- jpcl-24784
- author: Adhi, Yuli Prasetyo; Busro, Achmad
- title: Borrow-To-Use Agreement and its Legal Consequences in Case of Damages on the Object of Agreement
- date: 2020-05-11
- words: 8473
- flesch: 61
- summary: A borrow- to-use agreement is different from object deposit agreement. The parties involved in the borrow-to-use agreement are basically are not different from that in other agreement.
- keywords: agreements; alternative; approach; borrow; borrower; breach; buildings; case; certain; civil; civil code; code; conditions; consequences; contract; creditor; debtor; dispute; event; force; government; hukum; implementation; individual; jakarta; journal; land; law; laws; legal; majeure; management; negligence; object; obligations; owner; page; paragraph; parties; party; performance; period; perjanjian; place; power; private; property; provisions; regional; regulation; related; research; resolution; rights; risks; society; state; use agreement; vol
- versions: original; plain text
- jpcl-25344
- author: Wachid, Arnoldi; Yustitianingtyas, Levina
- title: Bankruptcy Boedel Execution Practices in Indonesia
- date: 2020-05-11
- words: 3882
- flesch: 50
- summary: This is often a legal problem when the execution of bankruptcy by the cu- rator, because it is related to the sovereignty of a country to recognize foreign bankruptcy regarding the execution of the bankrupt assets..2 Article 21 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations that Bankruptcy covers all the assets of the Debtor at the time the verdict is declared as well 1 Hardjaloka, L. (2015) Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional. Furthermore, the state has the right to reject recognition of the process of foreign bankruptcy if it is contrary to national law in force in that country.
- keywords: article; asean; assets; bankruptcy; boedel; border; business; case; chapter; cooperation; coordination; countries; country; court; creditors; cross; curators; dan; debtor; decisions; execution; foreign; foreign bankruptcy; hukum; indonesia; insolvency; international; jakarta; jurnal; kepailitan; law; legal; model; national; number; parties; principle; proceedings; process; recognition; representatives; request; state; uncitral
- versions: original; plain text
- jpcl-26400
- author: Ardiansyah, Erlan; Rachman, Rahmia; Rahayu, Sang Ayu Putu
- title: Responsibilities of Complementary Allies in The Commanditaire Vennootschap (CV) Business Enity ENTITY
- date: 2020-11-05
- words: 4917
- flesch: 52
- summary: This can be seen from the many entrepreneurs, 1 I.G. Rai Widjaya, 2005, Hukum Perusahaan, Mega Poin, Division of Kesain Blanc, Bekasi, p.1 JPCL 4(2) (2020) 51-65 JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl 53 CL JP JP JP JP especially Small and Medium Enterprises (SMEs) who use CV business entities as a foundation to be able to conduct business activities in Indonesia. The Purpose of this research is to determine the responsibilities of complementary allies if the Commanditaire Vennootschap (CV) goes bankrupt, and to find out the responsibilities of complementary allies in the agreement made if the Commanditaire Vennootschap (CV) fails.
- keywords: 4(2; activities; agreement; alliance; allies; ally; article; bankruptcy; business; capital; civil; cl jp; code; commanditaire; commercial; commercial law; company; complementary; complementary allies; court; creditors; dan; debtor; entities; entity; form; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; hukum; indonesia; jakarta; journal; jp jp; komanditer; kuhd; law; legal; management; obligations; pay; perdata; persekutuan; personal; private; promise; property; research; responsibility; responsible; trade; undang; vennootschap; volume
- versions: original; plain text
- jpcl-26663
- author: Fitriana Naridha, Alifah Nur; Setyowati, Ro’fah
- title: Optimizing The Performance of The Sharia Supervisory Council in Sharia Financial InstitutionsONS
- date: 2020-11-05
- words: 7626
- flesch: 42
- summary: This study produced an understanding that the Sharia supervisory board must ensure that Islamic banks are in line with sharia principles as reflected in the fatwa, rules, and guidelines issued by the sharia supervisory board. In its implementation, Islamic banks function as collecting funds from the public in the form of deposits and investments, channelling funds to people who need funds from banks and providing services in the form of Islamic banking services, these three functions are the main functions of Islamic banks in Indonesia.3 The operation of Islamic banks has two risks first, the risk of material loss in each contract performed; second, the risk of violation of sharia compliance4.
- keywords: 4(2; activities; aspects; authority; bank; bank syariah; banking; board; bsm; business; case; cit; cl jp; commercial; commercial law; compliance; council; dalam; dan; development; dewan; directors; dps; dsn; duties; economic; fatwa; finance; financial; financial institutions; form; function; funds; governance; guidelines; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; hukum; implementation; indonesia; institutions; islamic; islamic banking; islamic financial; jakarta; journal; jp jp; jpcl; law; legal; lembaga; mechanism; members; mui; national; national sharia; operations; perbankan; principles; private; products; public; regulations; related; research; role; services; sharia; sharia council; sharia financial; sharia principles; sharia supervisory; ssb; supervision; supervisory; supervisory board; syari'ah; syariah; system; vol; work
- versions: original; plain text
- jpcl-26674
- author: Dordia Arinanda, Zsazsa
- title: Perspectives of Business Personnel on Force Majeure as A Reason For Cutting Work Relationship in The Pandemic Time Covid -19
- date: 2020-11-05
- words: 5862
- flesch: 50
- summary: This can occur due to several factors, including violations committed by workers, the company has closed because it suffered losses for two consecutive years, due to force majeure, and because employers were doing efficiency.35 The Manpower Law, has determined the reasons for layoffs stipulated in the Manpower Law, as follows; resign without pressure (Article 162 Paragraph 1), Failure to pass the probationary period (Article 154), Completion of a particular time working agreement (Article 154 letter b), Workers commit violations of work agreements, collective labor agreements or company regulations (Article 161 paragraph 3 ), Workers apply for layoffs due to employer violations (Article 169 Paragraph 1), Marriage between workers (if regulated by the Company) (Article 153), Mass layoffs due to company losses or force majeure (Article 164 paragraph 1), Mass layoffs because the Company is efficient (Article 164 paragraph 3), Consolidation, Merger, change of status and Worker does not want to continue working relationship (Article 163 paragraph 1), Consolidation, Merger, change of 33 Yetniwati, Elita Rahmi, dan Hartati, “Sistem Pengawasan terhadap Perjanjian-Perjanjian terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri”. Many workers or workers who have been laid off have claimed to have been dismissed unilaterally by the company.
- keywords: 4(2; article; available; bandung; business; cl jp; commercial; commercial law; companies; company; condition; contract; corona; covid-19; dalam; dan; data; debtor; disaster; disease; employees; force; force majeure; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; hubungan; hukum; indonesia; industrial; jakarta; journal; jp jp; jpcl; june; kerja; labour; law; layoffs; legal; majeure; manpower; number; pandemic; paragraph; parties; pay; pekerja; perdata; period; perjanjian; phk; private; provisions; reason; regulations; research; rights; sebagai; secondary; spread; terhadap; time; virus; workers; working
- versions: original; plain text
- jpcl-26977
- author: Fidiyani, Rini; Ningsih, Ayup Suran
- title: Humanis And Responsible Childer Caring Model For Community in Ngijo Vilage, Gunungpati, Sub-District
- date: 2020-11-05
- words: 1884
- flesch: 29
- summary: Year 2016 = 25 cases The condition of child abuse occurs as a contributor to the parenting model of children from parents to children. The issue of children today is the joint responsibility of the state to guarantee legal protection from all forms of violence.
- keywords: authoritative; childcare; children; commercial; data; discipline; district; gunungpati; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; journal; jp jp; law; model; ngijo; parenting; parents; private; research; residents; responsible; second; uninvolded; village; violence
- versions: original; plain text
- jpcl-27097
- author: rihardi, satrio ageng; bhakti, indira swasti gama
- title: Legal Responsibilities of Foreign Investors in Establishing Unicorn Start-Up Companies in Indonesia
- date: 2020-11-05
- words: 7891
- flesch: 43
- summary: established in Indonesia, especially the establishment of foreign companies. Company investors in start-up companies come as a whole from domestic JPCL 4(2) (2020) 114-136 JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl 122 CL JP JP JP JP investors and some even use foreign investors to intervene.
- keywords: 4(2; accordance; activities; actors; article; assets; business; capital; case; cl jp; collection; commerce; commercial; commercial law; companies; company; corporate; country; data; decision; development; digital; domestic; economic; exchange; field; financial; foreign; foreign investment; foreign investors; form; funds; general; government; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; implementation; income; increase; indonesia; investment; investors; journal; jp jp; law; legal; management; market; means; method; national; necessary; number; people; principle; private; provisions; public; regulations; research; rights; sector; shares; start; state; stock; system; tax; taxation; taxes; terms; transfer; unicorn; value; wagner
- versions: original; plain text
- jpcl-28660
- author: Livia, Stella; Haryanto, Imam
- title: Law Enforcement On Distributors Who Retail Goods To Consumers In The MSMEs Sector
- date: 2021-05-04
- words: 4984
- flesch: 36
- summary: Likewise with distributor business actors who maintain their Business as a retailer).12 The distributors carry out their duties as a distribution chain by selling goods offered at a much lower price than retailers. Competition law determines how competition should be.10 Business competition law is expected to protect the people's welfare from monopolistic Acts and create a conducive business climate.
- keywords: 5(1; actors; article; authority; available; business; business competition; case; commercial; competition; consumers; control; dalam; dan; distribution; distributors; dominant; enforcement; enterprises; general; goods; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; hukum; indonesia; journal; law; law number; market; medium; micro; minister; monopolistic; msmes; number; persaingan; position; practices; privateand; provisions; regulation; retail; retailers; sehat; small; supervisory; tahun; tentang; trade; undang; unfair; usaha
- versions: original; plain text
- jpcl-29301
- author: Adhi, Yuli Prasetyo; Busro, Achmad
- title: Registration of Guarantee Rights After The Issuance of The Minister of Agrarian Regulation And The Layout / Head of The National Land Agency Number 5 of 2020 Regarding Integrated Security Rights Services Electronically
- date: 2021-05-04
- words: 6247
- flesch: 46
- summary: To register Mortgage Rights, system service users must consist of individuals or legal entities who are creditors and Land Office service officers who have the task of serving Mortgage Rights. The results of the research show that electronic mortgage services can run well even though there are some obstacles in the implementation.
- keywords: 5(1; affairs; agrarian; application; available; bpn; certificate; commercial; creditors; dan; data; documents; doi; el services; el system; electronic; electronic mortgage; electronic system; hak; head; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/; hukum; human; implementation; indonesia; information; integrated; journal; jp jp; land; land agency; land office; land rights; law; legal; minister; ministry; mortgage; mortgage rights; mortgage services; national land; needs; number; office; online; online mortgage; planning; ppat; privateand; registration; regulation; research; results; rights; security; services; spatial; system; tanggungan
- versions: original; plain text
- jpcl-29884
- author: Atikasari, Hartini
- title: Trends And Issues of The Investment Legal Revolution Evidence of The Omnibus Law Job Creation
- date: 2021-05-04
- words: 6106
- flesch: 44
- summary: Keywords: Foreign Investment; Investation; Investment Law; Omnibus Law on Job Creation mailto:hartiniatika@students.unnes.ac.id JPCL 5(1) (2021) 32-49 CL JOURNAL OF PRIVATEAND COMMERCIAL LAW https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl Available Online at: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/ JP JP 33 INTRODUCTION The government has ratified and enacted Law Number 25 of 2007 concerning Investment (hereinafter referred to as Investment Law of 2007) as a renewal of the previous Investment Law which has been in effect for approximately 40 years.
- keywords: 5(1; activities; article; available; bank; board; business; capital; cl journal; climate; commercial; commercial law; company; countries; country; covid-19; creation; crisis; dan; data; development; doi; economic; economy; fields; foreign; global; government; growth; guarantee; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/; hukum; implementation; indonesia; industry; international; investment; investment law; investors; jakarta; job; journal; jp jp; law; legal; licensing; limited; literature; march; modal; new; number; omnibus; omnibus law; pandemic; penanaman; period; permit; policies; policy; presidential; privateand; reform; regulations; related; research; revolution; sector; services; social; state; tahun; trade; welfare; world
- versions: original; plain text
- jpcl-30028
- author: Auliya, Meliyana; T. Makanuay, Vilha Ester; Latifiani, Dian
- title: Illegal Pawn Practices Amid the Covid-19 Pandemic To Survive
- date: 2021-05-04
- words: 6143
- flesch: 57
- summary: Illegal pawning services also have a characteristic, namely that they do not have an appraiser and insure the goods being pawned, so people are advised to remain vigilant. OJK admits that it does not impose sanctions on unlicensed private pawning businesses, but leaves the decision to the public.
- keywords: 5(1; actors; agreement; april; article; available; business; civil; code; collateral; commercial; commercial law; community; creditor; debtor; entity; form; gold; goods; government; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/; illegal; indonesia; item; journal; jp jp; law; legal; loans; movable; number; objects; ojk; online; pawn; pawn business; pawned; pawning; pawnshops; pegadaian; people; person; perum; pledge; privateand; property; public; recipient; regulation; right; services
- versions: original; plain text
- jpcl-30123
- author: Shindu Asih, Lintang; Sismarwoto, Edy
- title: The Role of the Government in the Development of Indonesian Sharia Banking
- date: 2021-05-04
- words: 6009
- flesch: 32
- summary: Bank Indonesia as one of the government institutions has an important role in supporting the development of Islamic banking financial institutions in Indonesia. Because the progress of Islamic banking as a financial industry determines its development in the economy in Indonesia.
- keywords: 5(1; authority; available; bank indonesia; banking; banking industry; banking system; banks; board; business; commercial; commercial law; conventional; dan; development; dps; economic; economy; ekonomi; finance; financial; financial industry; financial institutions; financial services; function; goals; government; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; implementation; indonesia; industry; institutions; islamic; islamic banking; islamic economic; islamic financial; journal; jp jp; keuangan; law; legal; management; market; national; number; ojk; order; page; people; planning; principles; privateand; process; related; role; services; sharia; sharia banking; sharia financial; supervision; supervisory; syariah; system; world
- versions: original; plain text
- jpcl-30262
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 78
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf247b2ac12055 • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text
- jpcl-30265
- author: Yuniar, Vania Shafira; Yuwono, Florentiana
- title: The Comparison Of Arbitration Dispute Resolution Process Between Indonesian National Arbitration Board (BANI) And London Court Of International Arbitration (LCIA)
- date: 2022-06-01
- words: 6984
- flesch: 33
- summary: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW 6 (1) (2022) 79-100 81 Available online at https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index obtained from the results of literature studies such as statute uproach, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars with various sources such as books, legal journals, legal dictionaries and the internet are related to comparison of arbitration dispute resolution process between indonesian national arbitration board (BANI) and london court of international arbitration (LCIA). Unless otherwise agreed in writing by the parties, all hearings of LCIA arbitrations are held in private.
- keywords: agreement; alternatif; applicant; appointment; arbitral; arbitral tribunal; arbitrase; arbitration; arbitration agreement; arbitration board; arbitration dispute; arbitrators; article; available; bani; board; cases; commercial; court; dalam; dan; days; decision; dispute; dispute resolution; district; examination; fees; form; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; indonesia; institution; international; international arbitration; issn; jurnal; law; lcia; lcia arbitration; legal; litigation; london; nasional; nomor; number; online; parties; party; pengadilan; penyelesaian; penyelesaian sengketa; private; procedures; process; request; research; resolution; respondent; response; rules; secretariat; sengketa; settlement; system; time; tribunal; use; vol; writing; yuniar
- versions: original; plain text
- jpcl-30289
- author: Permatasari, Adinda Destaloka Putri
- title: Comparison Of Arbitration Dispute Resolution In Business Between Indonesia And United States Of America
- date: 2022-11-28
- words: 5469
- flesch: 32
- summary: Then the researchers will examine more deeply how the application of business competition dispute resolution in Indonesia which will result in a justification on how to settle business competition disputes through Alternative Dispute Resolution.14 Regulation on Settlement of Business Competition Disputes in Indonesia Settlement of business competition disputes in Indonesia there are several provisions. Then based on all the analysis that has been described above on https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW 6 (2) (2022) 183 - 200 197 Available online at https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index the relevance of business competition dispute resolution arrangements in Indonesia Through Alternative Dispute Resolution is a strong legal argument to prove that Alternative Dispute Resolution can be enforced in Indonesia precisely in business competition disputes.
- keywords: act; adinda; alternative; alternative dispute; america; application; arbitrase; arbitration; article; available; business competition; case; commercial; commission; competition; competition disputes; competition law; court; dan; decision; dispute; dispute resolution; federal; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; indonesia; jurnal; kppu; law; legal; online; parties; penyelesaian; penyelesaian sengketa; private; process; provisions; regulations; reported; researchers; resolution; sebagai; sengketa; settlement; states; unfair; united; united states; vol
- versions: original; plain text
- jpcl-30295
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 77
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf247ffe5220cd • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text
- jpcl-30339
- author: Ar Raidah, Salsabila Fakhriyyah
- title: Comparative Study Of Alternative Settlements In Indonesia And Timor Leste
- date: 2021-10-28
- words: 3852
- flesch: 49
- summary: The results of this paper reveal that compared to Timor Leste which is still new, Indonesia has first implemented ADR practices within a formal legal framework. This is still the concern of the state government, especially the related ministry of justice in Timor Leste, to develop a legal umbrella in the regulation of ADR practices in Timor Leste12.
- keywords: adr; agreement; alternative; arbitration; article; available; basis; business; case; commercial; community; company; court; differences; dispute; dispute resolution; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/ jp; hukum; implementation; indonesia; jp cl; jp jp; judicial; jurnal; law; legal; leste; litigation; mediation; parties; penyelesaian; penyelesaian sengketa; practice; private; process; public; resolution; sengketa; settlement; timor
- versions: original; plain text
- jpcl-30360
- author: Terry Febriken, Adrianus; Paulus, Darminto Hartono
- title: Business Law Perspective in The Protection of The Old City as A Cultural Reserve Area
- date: 2021-05-04
- words: 3360
- flesch: 45
- summary: This research makes Kota Tua Jakarta the object of research because Kota Tua is a cultural heritage located in the capital city of Indonesia. And what are the problems and efforts of the local government in the conservation of old buildings in the Kota Tua Jakarta area?
- keywords: 5(1; area; available; buildings; center; city; commercial; conservation; cultural; cultural heritage; culture; dki; government; governor; heritage; history; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/; implementation; indonesia; jakarta; jp jp; kota; kota tua; law; local; museum; number; objects; office; old; old buildings; preservation; privateand; protection; regional; regulation; research; tourism; town; tua; unit; upk; west
- versions: original; plain text
- jpcl-31702
- author: Rahmanda, Bagus; Adhi, Yuli Prasetyo; Benuf, Kornelius
- title: Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application Program
- date: 2021-10-28
- words: 4588
- flesch: 48
- summary: The occurrence of copyright infringement in music streaming applications is indeed increasingly difficult to detect in the online world distribution flow, then it has an obligation to fulfil and comply with the requirements of the applicable laws and regulations, namely ensuring that there is legal security for all related subjects as a service provider. Kornelius Benuf Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia korneliusbenuf@gmail.com Submitted: August 23, 2021 Revised: September 10, 2021 Accepted: September 11, 2021 ABSTRACT Music and songs are one of the areas of Intellectual Property Rights which are protected in Article 58 letter (d) of UU Number 28 of 2014 about Copyright, namely Copyright Protection for Song or music creations with or without text.
- keywords: agreement; application; article; available; cipta; commercial; commercial law; copyright; copyright law; creations; creator; dispute; economic; exclusive; field; form; hak; holder; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/ jp; hukum; indonesia; infringement; internet; journal; jp cl; jp jp; law; legal; license; means; music; online; page; payment; private; protection; regulations; resolution; rights; royalties; service; songs; spotify; streaming; work
- versions: original; plain text
- jpcl-31796
- author: Hediati, Febri Noor
- title: Implementation Of Legal Protection On Royalty Management Of Government Regulation Number 56 Of 2021
- date: 2021-10-28
- words: 3790
- flesch: 45
- summary: Collective Management Institute is a non-profit corporation that has been authorized by the composer, copyright holder, or related rights owners to manage economic rights in collecting and distributing royalties. In the created music/songs, there are 2 (two) inherent rights, namely moral rights, and economic rights.
- keywords: article; available; collective; commercial; copyright; creator; data; economic; government; holder; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/ jp; hukum; intellectual; jakarta; journal; jp cl; jp jp; law; legal; license; management; maximum; music; number; penelitian; people; private; protection; public; regulation; related; research; rights; royalties; royalty; song; songwriters; work; year
- versions: original; plain text
- jpcl-31996
- author: Pujiono, Pujiono -; Sulistianingsih, Dewi -; Fidiyani, Rini -
- title: Utilization Of Social Media As A Strategy For Business Actors In Dealing With The Covid-19 Pandemic
- date: 2021-10-28
- words: 4745
- flesch: 50
- summary: Social media such as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, and so on are now widely used for business media, from well-known products to homemade products. Social media can be categorized into 6 (six) major categories of social media, namely9: Social media, which is currently a trend for young people to express themselves, has become a great opportunity as an advertising medium and business promotion.
- keywords: activities; actors; available; business; business actors; campus; changes; commercial; covid-19; daily; data; decrease; distancing; enterprises; entrepreneurs; facebook; food; home; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/; impact; income; indonesia; information; instagram; journal; jp cl; jp jp; law; marketing; media; micro; micro business; model; online; pandemic; private; products; research; researchers; small; social; social media; study; table; use; users; whatsapp
- versions: original; plain text
- jpcl-32161
- author: Tjipto, Felix Pratama; Ong, Jason Pratama; Sulistio, Marshal Ramadhan; Harnowo, Tri
- title: Consumer Protection Law: The Case Study Of Grabtoko Company In Indonesian E-Commerce Transactions
- date: 2021-10-28
- words: 10499
- flesch: 29
- summary: Legal Jurisdiction of BPSK BPSK is created to settle consumer transactions disputes. As for individual consumers, they can settle through the general courts or out of court settlement.56 Out of court settlement is held to reach a compensation or an injunction.57 If an out of court settlement has been selected, a lawsuit through the court can only be taken if the out of court attempt is declared unsuccessful by one of the parties or by the disputing parties.58 BPSK is an institution formed to resolve consumer disputes out of court.
- keywords: aaa; access; actors; adr; alternative; analysis; arbitration; article; authority; available; bpkn; bpsk; business; case; center; cl journal; commerce; commerce consumer; commerce dispute; commerce transactions; commercial; commercial law; compensation; complaints; conflict; consumer; consumer dispute; consumer protection; court; crime; customer; digital; dispute; dispute resolution; dispute settlement; effective; electronic; electronic commerce; faith; financial; fraud; general; global; goods; government; grabtoko; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl; hukum; ibid; indonesia; information; institution; international; internet; january; journal; jp cl; jpcl; jurisdiction; law; legal; matter; merchant; method; ministry; non; odr; oecd; offline; online; online dispute; order; organization; parties; people; pmse; principle; private; problem; process; proper; protection; protection law; public; regulations; report; research; resolution; responsible; rights; sales; seals; security; seller; services; settlement; standard; system; technology; time; trade; transactions; trust; trustmark; use; uupk; worldwide
- versions: original; plain text
- jpcl-32777
- author: Sukmaningtyas, Judith; Sa’adah, Nabitatus
- title: Legal Uncertainty Regarding Abuse of Authority That is Harming State Finance in Indonesia
- date: 2021-10-28
- words: 5231
- flesch: 44
- summary: If there are reports or complaints from the public or non-governmental organizations to law enforcement officials, which report indications of irregularities or acts of corruption by government officials, the handling is directly carried out by law enforcement officers, both investigators at the Prosecutor's Office, the Police, as well as the KPK. There are several factors that still indirectly affect law enforcement in Indonesia.
- keywords: abuse; actions; acts; administrative; agencies; article; authority; available; case; certain; commercial; commercial law; constitution; corruption; court; crimes; criminal; decisions; detrimental; enforcement; eradication; error; financial; function; government; government officials; handling; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/ jp; hukum; indonesia; journal; jp cl; jp jp; law; law enforcement; law number; legal; losses; number; officials; paragraph; people; political; principles; private; return; social; state; sub; system; theory; undang
- versions: original; plain text
- jpcl-34332
- author: Alamsyah, Hendra Wahyu; Nugraheni, Prasasti Dyah; Prabowo, Muhammad Shidqon; Andriani, Eva
- title: The Dark Side of Cultural Heritage Protection
- date: 2022-06-01
- words: 6558
- flesch: 47
- summary: Prevention of the dark side of cultural heritage protection is carried out by providing understanding to each country and international organization to deal with the threat of cultural heritage conflict which can be pursued by adjusting policies and legal practices of cultural heritage protection. In this case, scholars, academics, legal practitioners, and government institutions do not consider more deeply the effect of protection on cultural heritage which motivates international organizations or other parties to target and attack cultural heritage.2 Lynn Meskel, an Australian-born archaeologist and anthropologist in her work at the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) where she shows how the meaning of protecting cultural heritage and the potential for protecting world heritage sites has brought with it the threat of cultural heritage conflict that until now has generally become targets as a means of angering local and international communities, as witnessed in the Balkans, and Bamiyan, Aleppo, and Palmyra.3
- keywords: afghanistan; alamsyah; ancient; armed; article; available; bamiyan; cambridge; case; charlotte; commercial; communities; community; conflict; countries; country; cultural; cultural heritage; cultural property; culture; dark; data; dayak; december; destruction; efforts; ethnic; ethnicity; existence; focus; future; global; groups; heritage; heritage protection; historic; history; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; important; indonesia; international; joy; law; legal; london; madurese; mali; meskell; metropolis; military; necessity; nugraheni; online; organizations; palmyra; people; prabowo; press; private; property; protection; role; sampit; security; sites; states; taliban; target; temple; tragedy; unesco; united; university; vol; war; world; world heritage
- versions: original; plain text
- jpcl-35558
- author: Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
- title: Legal Perspective: The Role of Infrastructure Guarantee Institution in Infrastructure Project Provision Through Public-Private Partnership Scheme
- date: 2022-06-01
- words: 5952
- flesch: 23
- summary: The infrastructure guarantee aims to improve the creditworthiness and quality of PPP infrastructure projects by a means of a clear and consistent framework for evaluating and managing claims for guarantees; improving governance and transparency in the implementation of guarantee provision; facilitating and encouraging the success of transactions for Contracting Agencies (Ministries, SOEs, Regional Governments) by providing guarantees for PPP projects that are well- structured and ring-fencing government contingent obligations as well as minimizing shocks to the state budget 8. The legal basis for infrastructure guarantee by IIGF is Presidential Regulation No. 78 of 2010 on Infrastructure Guarantee in Public-Private Partnership Projects Conducted through Infrastructure Guarantee Institution (Presidential Regulation on Infrastructure Guarantee Institution).
- keywords: abubakar; agency; agreement; article; available; bank; business; business entity; commercial; contracting; contracting agency; costs; dan; development; economic; entities; entity; finance; financial; financing; form; fund; funding; government; guarantee; guarantee agreement; guarantee institution; guarantor; handayani; head; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; iigf; implementation; indonesia; indonesia infrastructure; infrastructure; infrastructure development; infrastructure guarantee; infrastructure projects; institution; international; investment; law; legal; non; obligations; online; partnership; payment; pemerintah; ppp; presidential; private; projects; provision; public; regional; regress; regulation; right; risk; role; scheme; sector; state; study; subrogation; support; world
- versions: original; plain text
- jpcl-36356
- author: Johan, Suwinto
- title: The Function of Commissioner Based on the Principles of Good Corporate Governance
- date: 2022-06-01
- words: 4515
- flesch: 44
- summary: Commissioners tend to meddle with the power of shareholders who are also commissioners. The board of directors is in charge of the company's day-to-day operations, while the board of commissioners oversees the board of directors.
- keywords: activities; ariawan; article; available; board; business; commercial; commissioners; companies; company; company law; corporate; dalam; day; dewan; directors; direksi; financial; functions; general; gms; good; governance; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; ilmu; indonesia; information; institutions; international; jawab; johan; jurnal; komisaris; law; liability; liability company; limited; limited liability; meeting; nomor; online; operations; perseroan; perseroan terbatas; private; research; role; shareholders; social; study; suwinto; tahun; tanggung; terbatas; undang
- versions: original; plain text
- jpcl-36443
- author: Rahmanda, Bagus; Adhi, Yuli Prasetyo; Widarnati, Herni
- title: The Urgency Of The Organization And Legitimacy Of The Digitalization Of The General Meetings Of Shareholders Of The Limited Liability Company During The Covid-19 Time In Review Of The Ius Constitutum
- date: 2022-06-01
- words: 7391
- flesch: 39
- summary: The Position of The Authentic Deed as Evidence of The General Meeting of Shareholders of A Limited Liability Company Held by Teleconference In the development of technology, especially during the Covid-19 period, which requires many activities to be carried out online or online, the provisions in the latest Limited Liability Company Law also provide breakthroughs with discourse and ideas to combine advances in information technology with the process of making authentic certificates. If the implementation of the GMS is carried out following the provisions of the Position of Notary Law (UUJN) and Limited Liability Company Law (UUPT) as described above, which is produced and signed in the form of an original document, not an electronic document following the provisions of Article 5 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction Law, it states: “Stipulations regarding electronic information and/or electronic documents as well as in the form of a letter as referred to in paragraph (1) must not be made in written form by law deed maker.”
- keywords: activities; adhi; article; authentic; authentic deed; authority; available; board; commercial; commercial law; companies; company; company law; covid-19; deed; digital; digitization; directors; electronic; evidence; general; general meeting; gms; holding; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; implementation; indonesia; information; law; law number; legal; liability company; limited liability; media; meeting; minutes; notary; notary law; number; online; pandemic; paragraph; participants; pemegang; pojk.04/2020; position; power; private; provisions; public; rahmanda; rapat; research; saham; shareholders; teleconference; umum; widanarti; year
- versions: original; plain text
- jpcl-38536
- author: Hediati, Febri Noor
- title: Protection of Patent Rights in the Genetic Engineering Development to Support the Development of New Capital City of Indonesia
- date: 2022-11-28
- words: 5447
- flesch: 32
- summary: The Article 2 of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture defines plant genetic resources for food and agriculture as genetic material derived from plants with actual or potential food and agricultural value. Article 6 of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture outlines the steps involved in utilizing plant genetic resources for food and agriculture, such as: 1) Strive for equitable agricultural policies that, where applicable, promote the development and maintenance of diverse agricultural systems that encourage the sustainable use of agricultural biodiversity and other natural resources.
- keywords: abundant; addition; agriculture; animal; area; article; available; biotechnology; black; capital; city; commercial; community; dan; data; developed; development; east; economic; engineering; engineering technology; febri; field; food; forest; genetic; genetic engineering; genetic resources; genetika; government; hediati; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; indonesia; intellectual; inventions; island; jakarta; kalimantan; knowledge; law; legal; materials; metode; natural; new; new capital; noor; online; page; patent; patent rights; penelitian; plants; potential; private; products; property; protection; regulations; research; resources; rights; science; species; state; technological; technology; traditional; use
- versions: original; plain text
- jpcl-38541
- author: Achmad, Andyna Susiawati; Indradewi, Astrid Athina
- title: The Notary's Responsibility Regarding Deliberate Dishonesty Actions
- date: 2022-11-28
- words: 8392
- flesch: 47
- summary: Article 15 paragraph (1) UUJN stipulates that: “Notaries are authorized to make Authentic Deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and/or desired by interested parties to be stated in authentic deeds, guarantee certainty of the date of making the deed, keep the deed, provide Grosse, copies, and quotations. The conclusion of this research is most of the false statements found in authentic deeds came from the parties interested in the deed; however, this does not mean a notary cannot be involved.
- keywords: actions; administrative; adyna; agreement; akta; article; astrid; authentic; authentic deed; authority; available; bandung; civil; code; commercial; concept; crime; criminal; criminal law; dalam; dan; date; deed; deliberate; dishonesty; duties; error; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; indonesia; information; intentional; jabatan; jurnal; law; legal; making; malpractice; material; minutes; negligence; notarial; notarial deed; notaris; notary; notary deed; notary malpractice; obligation; official; online; otentik; paragraph; parties; perdata; pidana; position; private; professional; protection; provisions; public; pure; regulations; related; requirements; research; responsibility; state; terhadap; truth; undang; uujn; violation; yang
- versions: original; plain text
- jpcl-38639
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 78
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf247919af209d • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text
- jpcl-38837
- author: Prabowo, Muchammad Shidqon; Pratiwi, Ratih; Pambudi, Bagus; Coriala, Melyn Eta; Aziz, Mohamad Abdul
- title: Digital Literacy and Development of Santripreneur Asset Quality Through The Leadership Role of Kyai: A Case Study of Islamic Boarding Schools
- date: 2022-11-28
- words: 8227
- flesch: 36
- summary: Islamic boarding schools need to respond to global challenges so that Islamic values do not fade with the incessant development of industrial and economic globalization. This study aims to analyze the implementation of the Law on Information and Electronic Transactions in the use of electronic media in Islamic boarding schools and analyze Kyai’s strategy in empowering santri entrepreneurship and government support in the role of Islamic boarding schools as a catalyst for the community’s economy.
- keywords: ahmad; asean; asset; available; batang; berbasis; boarding; boarding schools; business; changes; commercial; community; dalam; dan; data; development; digital; economic; economy; education; electronic; empowerment; entrepreneurial; entrepreneurship; era; following; functions; global; government; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; implementation; independence; indonesia; information; institutions; internet; islamic; islamic boarding; jurnal; kepemimpinan; kewirausahaan; knowledge; kyai; law; leadership; life; management; marketing; means; media; national; needs; new; non; number; nyai; online; pembelajaran; pendidikan; people; pesantren; pondok; potential; private; products; program; quality; regency; religious; research; results; role; santri; santripreneur; schools; shidqon; skills; social; spirit; strategy; study; support; system; technology; times; training; transactions; use; values; wahid; year
- versions: original; plain text
- jpcl-39616
- author: Ma’ruf, Zuhri Umar; Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya
- title: Omnibus Law And Conflicting Norms And Their Relevance To Business Ease In Indonesia
- date: 2022-11-28
- words: 4652
- flesch: 38
- summary: Likewise in Gluck and Connel, interpreting Omnibus Law as combining several measures into one or combining various subjects into one law, furthermore the notion of Omnibus Law can be understood as a statutory regulation or regulation made to target the main issues that can repeal or change several laws at once simple.2” The Omnibus Law is a comprehensive and comprehensive rule, not tied to one regime by making regulations “new laws to amend several laws at once. Historically, Omnibus law was adopted from the legal traditions of countries that adhere to the Common Law system, which was later adopted by other law systems with European Continental styles such as Indonesia.
- keywords: act; available; business; civil; commercial; conflicting; creation; disharmony; drafting; economic; enforcement; example; goals; government; harmonization; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/index; hukum; indonesia; job; jurnal; law; law method; laws; legal; legislation; lita; method; omnibus; omnibus law; online; overlapping; private; problems; regional; regulations; regulatory; related; relevance; research; rules; state; statutory; study; system; t.a.l.w; undang; zuhri
- versions: original; plain text
- jpcl-43973
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 78
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf2479b975a63d • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text
- jpcl-44355
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 77
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf247caf7420cd • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text
- jpcl-44391
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 77
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf2476cc0820cd • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text
- jpcl-44491
- author: None
- title: Attention Required! | Cloudflare
- date: None
- words: 124
- flesch: 78
- summary: Cloudflare Ray ID: 7fbf24771e6d209d • Your IP: Click to reveal 129.74.145.123 • Performance & security by Cloudflare Attention Required!
- keywords: cloudflare; security
- versions: original; plain text