Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 131-140 131 Jurnal Akuntansi DOI: https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140 Vol. 9, No.2 2019 Hal. 131-140 PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA The Effecf of Implementation Government Accounting Standards, Regional Management Information Systems, and Government Internal Control Systems on The Quality of Financial Statements at The Regional Government of Seluma Tri Ikyarti1), Nila Aprila2) Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman,Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu ABSTRACT The effect of implementation of government accounting standards, regional management information systems, and government internal control systems on the quality of financial statements at the regional government of seluma district. This research used a quantitative approach, using primary data through questionnaires. Respondents of this research were 26 OPD of part of a financial manager a the regional government of seluma district. The Variables in this research is the government accounting standards, implementation of regional management information systems, and govrnment internal contcl systems as independent variables, as well the qualty of local governmnt financiial statements as the dependent variable. The data were analyzed with multiple regression method. The results of hypothesis shown that the government accounting standards, implementation of regional management information systems, and governent internal contral systems give the impact add it was positive to the qality of financial statemnts at the ragional govermment of seluma district. Key words: Government Accounting Standard, Management Information Systems, Government internal Control System and quality financial reporting government ABSTRAK Pengaruh penerapan standar akuntansi pemeintah, sistem informssi manajemen daerah, dan sisitem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten seluma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Penelitian ini respondennya yaittu bagian pengelola keungan dari 26 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemn daerah , dan sistem pengendalian intrnal pemerintah sebagai variabel independen, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan statistik analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma Kata Kunci : Standar Akuntansi pemerintah, Sistem informasi manajemen daerah, system pengendalian internal pemerimtah dan mutu laporan keuangan pemerinatah Corresponding author: Tri Ikyarti Email addresses for corresponding author: triikyarti96@gmail.com , nilaaprila@gmail.com First submission received: 19 Maret 2019 Revised submission received: 14 September 2019 Accepted: 23 September 2019 https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.11 mailto:triikyarti96@gmail.com mailto:nilaaprila@gmail.com PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA Tri Ikyarti dan Nila aprila 132 PENDAHULUAN Pemerintah Daerah memberikan laporan keuangan wajib disajikan dengan berkualitas, begitu banyak yang masih mengandalkan suatu informasi laporan keuangan yang di publiskasikan oleh pemerintahan daerah dengan kepentingan yang berbeda. Menurut PP No 71 Tahun 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah. PP No 71 Tahun 2010 mengatakan kualitas karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bisa memberikan kualitas yang diinginkan, yaitu relavan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, keuangan negara yaitu seluruh hak dan kewajiban suatu negara yang bisa diukur dengan uang, maupun segala sesuatu seperi alat yang bisa dijadikan milik Negara yang berkaitan dalam melaksanaan hak dan kewajiban. Kualitas laporan keuangan pemerintah juga sangat dekat hubungannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahanan (SAP). Suatu pelaporan keuangan berkualitas harus dibuat oleh prinsip dan aturan yang trdapat di dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga suatu laporan keuangan pemerintah daerah haruslah mengacu pada SAP keuangan yang telah ditetapkan. Sistem Imformasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya. Dengan adanya sistem infomasi manajemen daerah dan penerapan SAP Daerah maka dalam pembuatan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan memiliki ketepatan waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuanggan dapat dihandalkan dan dapat digunakan. Adapun tujuan dari implementasi SIMDA yaitu untuk memperoleh suatu laporan keuangan dan informasi keuangan dengan tepat waktu, komplit, akurat, dan dapat diandalkan serta sesuai dengan ktentuan yang ada. Sistem Pengendalian Internal (SPIP) merupakan yang diterapkan seluruh lingkungan dipemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah. Sistem pengndalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu PP No 60 Tahn 2008: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifitas audit, pemantauan, evaluasi, reviu, dan aktifitas pengecekan yang pada melakukan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan rangka keyakinan yang memadai suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai pada tolak ukur dengan yang telah dilakukan secara efektf dan efisien dalam kepemerintahan mewujudkan tata yang baik disebut dengan Pengawasan Internal. Berdasarkan hasill temuan BPK atas LKPD TA 2017 yang daerah Kabupaten Seluma memperoleh laporan keuangan wajar dengan pengecualian. Dengan adanya temuan pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, yang lemah berkaitan dengan pertanggungjawaban penatausahaan belanja barang dan jasa lemahnya dalam proses tahapan yaitu pengelolaan bukti SPJ dan verifikasi, lemahnya pengendalian internal terkait Belanja Modal jembatan serta gedung dan bangunan jalan, lemahnya pengendalian internal terkait dengan penatausahaan aset tetap terutama keberadaan aset tetap tersebut, masih ada kekurangan kas pada pengeluaran bendahara dan ada penemuan berupa pembayaran proyek fisik melebihi progres fisiknya (www.bpk.go.id). Maka opini ini bisa diartikan bahwa pemerintah belum seutuhnya menjalankan aset dan pengelolaan keuangan secara benar sesuai http://www.bpk.go.id/ Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 131-140 133 aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk pemerintahan yang bersih dalam penyelengaraan dan transparan maka akan sangat berdampak pada keuangan laporan yang berkualtas dipemerintahan Kabupaten Seluma. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS Teori Stewardship Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori tersebut menyatakan bahwa adanya suatu hubungan diantara kesuksesan organisasi dan kepuasan. Kesuksesan menggambarkan maksimnalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Dan filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu bisa berlaku jujur untuk pihak lainnya dan dapat dipercaya, serta memiliki integritas. Kualitas Laporan Keuangan Laporan keungan yang berkualtas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusun dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Implementasi Sistem Infrmasi Manajemin Daerah Menurut Anwar (2004:112) pengertian SIMDA merupakan Sistem Manajemen Informasi pemerintahan di daerah merupakan yang subsistemnya merupakan dari sistiem informasi manajemen dari dalam negeri yang mendorong suatu informasi bagi penyelenggaraan kegunaan terutama dan penopang bagi pemerintahan di daerah yang terintegrasi yang baik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah PP No 60 Tahun 2008 tentng SPIP menjelasakan bahwa proses yang sangat integral pada suatu tindakan dan kegiatan harus dilakukan secara terus-menerus oleh seorang pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan suatu kepercayaan memadai atas tercapainya suatu tujuan dalam organisasi melalui pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, efektif dan efisien, dan ketaatan terhadap praturan perundang-undangn. Pengembangan Hipotesis Dalam laporan keuangan, pemerintah bertindak seperti steward dalam teori stewardship mempunyai kewajiban memberikan informasi yang bergunah bagi parah penguna informasi keuangan pemerintah. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan bisa mendapatkan laporan keuangan yang berkualitass sesuai dengan keinginan prinsipal. Hasil penelitian yang mendukung pengaruh penerapan SAP terhadap laporan keuangan pemerintah yang berkualitas daerah yang mempengaruhi kualitas laporan Keuangan pemerintah yang PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA Tri Ikyarti dan Nila aprila 134 dilakukan oleh Purba (2017), Rahmawati dan Wati (2014) dengan hasil penerapan SAP berpangaruh positif dan signfikan terhadap kualitas laporan keuangn pemerintah. H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam teori stewardship, bagi prinsipal dengan adanya SIMDA dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan SIMDA diharapkan dapat meningkatkan kinerja manjemen untuk mencapai tujuan dan dapat menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan dapat menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik yang membutuhkan. Hasil penelitian yang menjadi pendukung tentang pengaruh implementasi teknologi informsi manajemen daerah berpengaruh positf terhadap kualitas laporan keuangan yaitu menurut penelitian Alfian (2015) dan Alfiani (2017) implementasi sistem informsi manajemen daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H2: Implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Teori stewardship dijelaskan bahwa sifat individu dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas. Sistem pengendalian internal pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara melakukan mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga menyajkan laporan kuangan yang berkualitas. Hasil penelitian yang mendukung mengenai SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengarh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yg dilakukan oleh Lumongga (2017), Rahmawati (2018) dan Putra (2017). H3: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, tujuannya yaitu untuk menguji keandalan suatu teori yang mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Metode kuantitatif, sebagaimana dinyatakan (Sugiyono, 2010). adalah metode yang penelitiannya mengukur subjek penelitian dengan tepat. Teknik pengumpulan digunakan pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu teknik kuesioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini yaitu skala likert. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu (R), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Penelitian ini populasinya yaitu bagian pengelola keuangan OPD Kabupaten Seluma yang terdiri dari 26 OPD. Sedangkan pemilahan sampel di lakukan dengan purposive sampling. Kriteria sampel yang diambil yaitu kasubbag keuangan dan bidang perencanaan. Analisis dalam peneletian ini yang digunakan adalah: Uji Kualitas Data Uji validitas yang digunakan dalam mengukur baik atau tidaknya suatu kuisoner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi data. Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 131-140 135 Uji Asumsi Klasik Uji normalitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi variabel dependen dan independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Regresi yang baik itu seperti memiliki distrbusi data normal atau mendekati normal. Jika melangar asumsi maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Untuk menguji apakah distribusi data normal, maka dilakukan pengujian dengan cara analisis statistik yaitu uji One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian multikolinearitas untuk melihat apakah variabel independen berhubungan dengan yang lain. (Ghozali, 2013). Variabel independen tidak mengalami multikolinearitas jika nilai VIF < 10. Untuk mengetahui masalah multikolinearitas dapat dilihat juga dari nilai tolerance yang merupakan kebalikan dari nilai VIF, yaitu 1/VIF. Uji heterokedastisitas yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan uji glejser. HASIL DAN PEMBAHASAN Deskrisi Data Penelitian ini populasinya ini yaitu seluruh pegawai OPD Kabupaten Seluma yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang termasuk kasubbag keuangan dan bidang perencanaan, dengan rincian: Tabel 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner NO NAMA OPD Kuesioner Disebar Kuesioner Kembali 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 2 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia 2 2 3 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 2 4 Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa 2 2 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 2 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 2 7 Dinas Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 2 2 8 Dinas Sosial 2 2 9 Dinas Lingkungan Hidup 2 2 10 Dinas Kesehatan 2 2 11 Badan Penelitian dan Pengembangan 2 2 12 Badan Penangulangan Bencana Daerah 2 2 13 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 2 14 Dinas Pertanian 2 2 15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 2 16 Dinas Perummahan dan Kawasan Permukiman 2 2 17 Dinas Penanamann Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2 2 18 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 2 19 Dinas Perikanan 2 2 20 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keebakaran 2 2 21 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2 22 Inspektorat 2 2 23 Dinas Pendidikan 2 2 24 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 0 25 Dinas Ketahanan Pangan 2 0 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA Tri Ikyarti dan Nila aprila 136 NO NAMA OPD Kuesioner Disebar Kuesioner Kembali 26 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 0 TOTAL 52 46 Sumber: Data Primer Diolah 2019 Statistik Deskriptif Hasil perolehan statistik deskriptif berdasarkan data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut : Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel N Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Std. Deviation Min Maks Mean Min Maks Mean Kualitas Laporan Keuangan 46 11 55 33 40 55 47,56 3,964 Standar Akuntansi Pemerintah 46 10 50 30 39 50 44,00 3,279 Sistem Informasi Manajemen Daerah 46 3 15 9 9 15 13,54 1,456 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 46 14 70 42 49 70 59,04 6,099 Uji validitas telah dilakukan pada instrumen penelitian. Hasil uji validitas terhadap variael – variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3 Hasil Pengujian Validitas No Variabel KMO MSA Sig Keterangan 1 Kualitas Laporan Keuangan 0,688 0,000 Valid 2 Standar Akuntansi Pemerintah 0,693 0,000 Valid 3 Sistem Informasi Manajemen Daerah 0,621 0,000 Valid 4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0,737 0,000 Valid **) Lebih besar dari 0,05. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai crronbach alpha > 0,7 (Ghozali, 2013). Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 Uji Reliabilitas No Variabel Jumlah Instrumen Nilai Alpha Cronbach Ket 1 Kualitas Laporan Keuangan 11 0,850 Reliabel 2 Standar Akuntansi Pemerintah 10 0,733 Reliabel 3 Sistem Informasi Manajemen Daerah 3 0,894 Reliabel 4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 14 0,919 Reliabel Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 131-140 137 Hasil Uji Asumsi Klasik Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilihat dari kolmogrov – smirnov test dengan kriteria pengujian > 0,05 sebagai berikut : Tabel 5 Hasil Pengujian Normalitas Data Asymp Sig (2-tailed) Keterangan 0,976 Normal Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanyan korelasi antara variable terikat untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitas dilakuan dengn melihat nilai tolrance dan varince invlantion factor (VIF) dimana nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF<10, maka tidak akan terjadi multkolinearitas antar variabel independn (Ghozali, 2013). Tabel 6 Hasil Pengujian Multikolinieritas Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser denggan probabilitas signifikannya di atas (>) tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 (Ghozali,2013). Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : Tabel 7 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Data Penelitian Variabel Sig Keterangan Standar Akuntansi Pemerintah 0,816 Bebas Heteroskedastisitas Sistem Informasi Manajemen Daerah 0,287 Bebas Heteroskedastisitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0,526 Bebas Heteroskedastisitas Hasil Uji Hipotesis Hasil output SPSS terhadap nilai F dan nilai R2 disajikan dalam tabel 4.10 berkut ini : Tahbel 8 Hasil Uji Hipotesis Variabel Koefisien t-hitung Sig. Hasil Standar Akuntansi Pemerintah 0,297 2,269 0,028 Diterima Sistem Informasi Manajemen Daerah 0,405 2,958 0,005 Diterima Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0,294 2,143 0,038 Diterima R Square 0,282 0,231 5,501 0,003 Adjusted R2 F Sig. No Variabel Tolerance VIF Keterangan 1 Standar Akuntansi Pemerintah 0,996 1,004 Bebas Multikolinieritas 2 Sistem Informasi Manajemen Daerah 0,913 1,095 3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0,910 1,098 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA Tri Ikyarti dan Nila aprila 138 Pembahasan Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil pengujiian hipotesis pertama menemukan bukti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajkan oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden menjawab setuju untuk variabel standar akuntansi pemerintah dengan nilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan nila t-statistik sebesar 2,269 selain itu nilai koefisien adalah positif sebesar 0,297. Dengan begitu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian menyatakan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi Sistem Informsi Manajemen Darah Terhadap Kualits Laporan Keuangan Pemerinth Daerah Berdasarkan hasil pengujan hipotesis kedua membuktikan simda terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi sitem informasi manajemen daerah, maka semakih baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden menjawab setuju untuk variabel sistem informasi manajemen daerah dengan nilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan niilai t-statistik sebesar 2,958 selain itu nilai koefisien adalah positif sebesar 0,405. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa SPIP terbukti bepengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden menjawab setuju untuk variabel SPIP dengan nilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 2,143 selain itu nilai koefisien adalah positif sebesar 0,294. PENUTUP Simpulan Penelitian untuk mengetahui apakah penerapan SAP, implementasi simda, dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten seluma. Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Implementasi sistem informasi manajemen daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Saran Penelitian berikutnya diharapkan agar menambah variabel prediktor lain berdasarkan nilai Adj. R-Square dalam penelitian ini sebesar 23,1% yang artinya masih terdapat variabel independen lain seperti variabel sumbr daya manusia yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan peneliti berikutnya diharapkan menambahkan metode lain selain mengunakan Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 131-140 139 kuesioner juga menggunakan metode wawancara atau interview agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Penelitian ini hanya mengunakan metode survey melalui kuesioner, peneliti tidak secara langsung melakukan wawancara di OPD Kabupaten Seluma sehingga kesimpulan yang diambil hanya mengungkapkan data dari hasil instrumen yang terkumpul. DAFTAR PUSTAKA Anwar, M.K., (2004). Aplikasi Sitem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA. Yoyakarta:Pustaka Pelajar. Alfian, M. (2015). Faktor Pendukung Implemetasi Simda Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ekonomi dan bisnis ISSN 1979 - 6471 (Volume XVIII No. 3, Dsember 2015). Alfiani, N. 2017. Pengaruh Implementsi Sistem Informasi Manajemn Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Punck Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Donaldson, L., dan Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, Australian. Journal Of Management, 16, 49-46 http://.bpkp.go.id. 2018, 28 09. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Kuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Angaran 2017. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Semarang: BP Undip Gujarati. Lumongga. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Skripsi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Medan Purba, M.H. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten deli Serdang. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis . Putra, D.K.A.D.S., Herawati, N.T., dan Sulindawati, N.G.L.E. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 8(2) Rahmawati, A., Mustika, I.W., dan Eka, L.H. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntnasi (JEBA). 20 (2), 8-17. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bsnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: ALFABETA. Wati, K.D., Herawati, N.T., dan Sinarwati, N.K.(2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan http://.bpkp.go.id/ PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA Tri Ikyarti dan Nila aprila 140 Keuangan Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 2 (1) , Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. , Undang-Undang RI No. 23 Tahunn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. , Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahn 2005 tentang Sistem Informasi Keuagan Daerah. , Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah.