Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.1 2019 Hal. 87-100 111 Jurnal Akuntansi DOI: https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130 Vol. 9, No.2 2019 Hal: 111-130 PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA THE EFFECTS OF THE CHARACTERISTICS OF LOCAL GOVERNMENTS AND AUDIT OPINIONS ON THE PERFORMANCE OF PROVINCIAL GOVERNMENTS IN INDONESIA Mega Andani1), Sarwani2), Novita Weningtyas Respati3) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat ABSTRACT This research is related to the performance of provincial governments in Indonesia. This research aims to examine and analyze the influence of local government characteristics and audit opinions on the performance of provincial governments in Indonesia. The characteristics of the local government are proxied by the size of the regional government, regional prosperity, and capital expenditure. The performance of the provincial governments was obtained by usingscore indicator for Local Government Performance Evaluation (EKPPD). The population of this research was 34 provincial governments in Indonesia from 2010-2016. The purposive sampling was used in this researchto obtain a sample of 30 provincial governments in Indonesia. The data was analyzed by using SPSS 23 program through multiple linear regression analysis. The results of this research indicated that the size of the local government and audit opinion had positive effects on the performance of the provincial governments, whereas regional prosperity and capital expenditure did not affect the performance of the provincial governments. Keywords: Size of Local Government, Regional Prosperity, Capital Expenditure, Audit Opinion, and Performance of Provincial Governments ABSTRAK Penelitian ini terkait dengan masalah kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Karakteristik pemerintah daerah diproksi dengan ukuran pemerintah daerah, kemakmuran daerah, belanja modal. Kinerja pemerintah provinsi menggunakan indikator skor untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD). Populasi penelitian ini berjumlah 34 pemerintah provinsi di Indonesia dari 2010- 2016. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan total sampel 30 pemerintah provinsi di Indonesia. Pengujian data menggunakan program SPSS 23 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi. Kata kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran Daerah, Belanja Modal, Opini Audit, dan Kinerja Pemerintah Provinsi Corresponding author: Mega Andani Email addresses for author: megaandani78@yahoo.com,sarwanifekon123@gmail.com,novifeunlam@yahoo.com First submission received: 31 Mei 2019 Revised submission received: 08 Agustus 2019 Accepted: 29 Agustus 2019 https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.11 mailto:megaandani78@yahoo.com mailto:sarwanifekon123@gmail.com mailto:novifeunlam@yahoo.com PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 112 PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang No.23 Tahun (2014) “Penyelenggaraan untuk urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pemerintahan daerah.” Pemerintah daerah mendapat amanat dari rakyat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan terkait dengan berbagai instansi dapat mencetuskan gejolak yang dapat menyebabkan ketidakpuasan, hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang meningkat terkait penyelengaraan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban atas amanat yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, akan menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah daerah akan menjadi sorotan karena masyarakat menilai manfaat yang diperoleh atas penyelenggaraan di pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016, p. 26). Kinerja pemerintah provinsi penilaiannya berdasarkan hasil skor Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), implementasinya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun (2008) “Berupa interpretasi tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PEPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai sumber pemberian nilai EKPPD.” Berdasarkan PP No. 3 Tahun (2007) “LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat.” Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenaan dengan pemeringkatan dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan daerah terhadap LPPD, maka dapat diketahui hasil skor EKPPD, sebagai penilaian government performance provinsi di Indonesia. Hasil dari skor EKPPD Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan pemerintah provinsi lainnya. Pemerintah provinsi yang berkinerja tinggi tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Kementerian terkait (Kemendagri RI, 2018). Tahun 2016 penilaian kinerja Pemerintah Provinsi yang mendapatkan nilai sangat tinggi berturut-turut dalam waktu 3 tahun yaitu Pemerintah Daerah Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan saat hari Otonomi Daerah (OTDA) Tahun 2016. Berdasarkan pengamatan penilaian EKPPD dari tahun 2010 sampai tahun 2016, kinerja pemerintah provinsi yang diwakili dari setiap pulau di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Grafik Penilaian EKPPD Sumber: Diolah Penulis (2018) Berdasarkan data melalui Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2010 - 2016 penilaian EKPPD, kinerja Pemerintah provinsi Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi 0.0000 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2010201120122013201420152016 DKI Jakarta Sulawesi Barat Papua Aceh Kalimantan selatan Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 113 Barat, dan Papua yang mengalami penilaian EKPPD yang fluktuatif dari tahun 2010 – 2016, sedangkan provinsi Kalimantan selatan penilaian EKPPD mengalami kenaikan yang terlihat pada gambar 1. Penentuan dalam penilaian kinerja pemerintah provinsi yang diproksikan dengan EKPPD, karena menurut teori kontinjensi struktural dapat menjelaskan struktur organisasi yang baik, seharusnya merespon beberapa variabel (contingencies) yang dapat memengaruhi kebutuhan organisasi dan bagaimana organisasi itu berjalan (Gudono, 2017, p. 73). Berdasarkan teori kontinjensi bahwa yang mempengaruhi kinerja dapat melalui struktur organisasi, penggunaan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang maksimal, maka berdampak pada penilaian kinerja pemerintah provinsi yang akan mengalami kenaikan skor EKPPD setiap tahunnya. Menurut Suryaningsih & Sisdyani (2016) “Karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang terdapat perbedaan dengan daerah lainnya.” Menurut Kusuma & Handayani (2017) elemen yang terdapat dalam LKPD dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah, sehingga karakteristik pemerintah daerah diproksikan dengan variabel yaitu ukuran pemerintah daerah, kemakmuran daerah, dan belanja modal”. “Ukuran pemerintah daerah menurut Noviyanti & Kiswanto (2016) yaitu besar atau kecilnya objek dari pemerintah daerah. Ukuran biasanya digunakan pada sektor privat sebagai bagian dari karakteristik.” Indikator yang digunakan untuk ukuran pemerintah daerah yaitu total pendapatan asli daerah (PAD), karena besar kecilnya suatu pemerintah dapat dinilai dari total PAD. Besarnya nilai total PAD, maka pemerintah dapat terlaksana melalui program pelayanan dan kegiatan yang banyak sehingga kinerja pemerintah provinsi menjadi baik yang diproksikan dari skor EKPPD. Research dari Masdiantini & Erawati (2016) dan Kusumawardani (2012) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah adanya effect terhadap kinerja keuangan.” Research menurut Rustiyaningsih & Immanuela (2014) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah not effect terhadap kinerja pemerintah daerah.” Variabel lain dalam memproksikan karakteristik pemerintah daerah adalah Kemakmuran daerah. Kemakmuran daerah disetiap provinsi berbeda, sehingga dapat diaplikasikan untuk proksi karakteristik pemerintah daerah. Menurut Kusuma & Handayani (2017) “Kemakmuran daerah adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan daerah.” Menurut (Manik, 2013) “Indikator kemakmuran daerah yaitu laju pertumbuhan PAD.” Laju pertumbuhan PAD dapat menilai kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan maupun meningkatkan keberhasilan dalam memperoleh PAD disetiap tahun (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Laju Pertumbuhan PAD yang tinggi, maka skor EKPPD akan meningkat. Masdiantini & Erawati (2016), Kusumawardani (2012), Suryaningsih & Sisdyani (2016) “Meneliti tentang pengaruh kemakmuran terhadap kinerja Pemerintah, membuktikan bahwa kemakmuran not effect terhadap kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.” Variabel lainnya yang digunakan untuk karakteristik pemerintah daerah adalah belanja modal. Setiap provinsi jumlah belanja modal berbeda, sehingga dapat dikategorikan bagian dari karakteristik pemerintah daerah. Menurut Halim (2014, p. 235) “Belanja modal merupakan salah satu dari kelompok belanja daerah yang berdasarkan jenisnya, sangat penting dalam memegang peranan terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, hal tersebut dikarenakan banyak melakukan kegiatan belanja modal, diasumsikan akan membawa multiplier effect bagi perekonomian suatu masyarakat melalui pembangunan jalan, jembatan, pabrik dan sebagainya.” Menurut Andirfa, Basri, & Majid (2016) “Indikator belanja modal yang digunakan Ln realisasi total belanja modal.” Pemerintah provinsi menggunakan belanja modal untuk pengeluaran rutin. Belanja modal yang tinggi di pemerintahan provinsi dapat tercermin dari meningkatnya infrastruktur (Sudarsana & Rahardjo, 2013), sehingga kinerja pemerintah provinsi meningkat. “The result Suryaningsih & Sisdyani (2016) “Menunjukkan belanja modal not effect terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan research Menurut Andirfa, PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 114 Basri, & Majid (2016) mengungkapkan variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.” Variabel lainnya yang digunakan adalah opini audit, opini audit menurut UU no. 15 Tahun 2004 adalah “Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.” “Research Masdiantini & Erawati (2016) penggunaan opini audit indikatornya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) = 5, Wajar tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) = 4, Wajar dengan pengecualian (WDP) = 3, tidak wajar (TW) = 2, Tidak memberikan pendapat (TMP) = 1.” Suryaningsih & Sisdyani (2016), Masdiantini & Erawati (2016) menunjukkan bahwa variabel opini audit terdapat adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut Sutopo, Wulandari, Wulandari, Adiati, & Saputra (2017), menunjukkan bahwa variabel Audit Opinion berpengaruh positif terhadap Performance of Local Government Administration in Indonesia. Tidak konsistennya hasil research sebelumnya, maka penelitian dari Suryaningsih & Sisdyani (2016) dilakukan kembali, dengan menggunakan variabel independen yaitu ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, kemakmuran Daerah, dan opini audit, variabel dependen yaitu kinerja Pemerintah Provinsi yang proksinya yaitu skor (EKPPD), karena penilaian kinerja Pemerintah Provinsi terlihat secara keseluruhan. Status daerah pada variabel independen tidak diikutsertakan karena tahun 2010-2016 menggunakan objek penelitian yaitu Pemerintah Provinsi di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan variabel ukuran Pemerintah Daerah, kemakmuran Daerah, Belanja modal apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia?, dan opini audit apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: membuktikan, menguji dan menganalis lebih jauh pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan variabel ukuran Pemerintah Daerah, kemakmuran Daerah, belanja modal terhadap kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia; membuktikan, menguji dan menganalis lebih jauh pengaruh opini audit terhadap kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS Teori Kontinjensi Struktural Menurut Gudono (2017, p. 73) Pendekatan teori kontinjensi struktural manajemen menghendaki agar kinerja organisasi menghasilkan optimal, pada teori kontinjensi dapat berdampak dalam memberikan perhatian terkait sifat lingkungan pada struktur dan strategi organisasi. Kebutuhan organisasi dan bagaimana organisasi itu dalam menjalankan struktur organisasi yang baik, seharusnya merespon sejumlah variabel (contingencies). Teori kontijensi memperlihatkan ada tiga hal yang penting dalam organisasi, yaitu ukuran organisasi, penggunaan teknologi, dan penggunaan lingkungan operasi. Keberhasilan pengelolaan organisasi (efektivitas) tidak hanya terpaut pada cara dan tujuan dalam pengelolaan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang sama sekali diluar kendali. Lingkungan bahkan tidak sekedar memengaruhi kinerja proses penendalian yang dijalankan bahkan juga menentukan jenis pengendalian apakah yang akan digunakan. Kinerja Pemerintah Menurut Mahsun (2016, p. 25) “Kinerja merupakan gambaran strategik manajemen yang tertuang pada pencapaian dari tingkat suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, aims, mission, dan organizational vision yang termuat pada strategic planning dalam suatu organisasi.” Penyelenggaraan administrasi publik akan berdampak Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 115 mencetuskan gejolak yang berakar ketidakpuasan, karena meningkatnya kesadaran masyarakat. Penyelenggara atas amanat dari rakyat menjadikan kondisi untuk mendorong peningkatan terhadap suatu pengukuran kinerja. Hasil kinerja diukur dengan melihat seberapa maksimalnya dalam suatu periode dibandingkan sesuai dengan perencanaan. Jika harapan atau standar untuk kinerja yang telah ditetapkan, maka output adalah tempat yang mudah untuk mencari ketepatan seberapa dekat dengan rencana dan tingkat ukuran kinerja. Harapan biasanya dijelaskan lebih rinci dan berkualitas sehingga disebut standar kinerja (Knowlton & Philips, 2013, p. 81). Penyesuaian untuk kinerja yang lebih baik, seharusnya memerlukan kuantitas dan kualitas latihan tertentu. Pengetahuan pegawai pemerintah cukup tepat sehingga standar kinerja dapat ditentukan, karena telah berjalan sesuai perencanaan dan dievaluasi, sehingga standar dapat membantu dalam mengejar pencapaian hasil (Knowlton & Philips, 2013, p. 81), namun pengukuran kinerja pada pemerintahan juga menurut Jones & Pandlebury (2010, p. 27) terdapat tantangan yaitu enam tantangan serius yang dihadapi pengukuran kinerja yang menentukan pada kasus pemerintah seperti pengukuran biaya, keandalan pengukuran keluaran, hubungan kausal input dan output, sempitnya ukuran output, kelengkapan versus ringkasan di pengungkapan laporan keuangan dan pengendalian kinerja. Pengukuran kinerja internal maupun eksternal penting dalam organisasi di public sector, untuk memastikannya pengukuran yang digunakan sebagai pencapaian kinerja dalam pemahaman para pelaksana, membuktikan tentang perencanaan kinerja yang telah diatur sudah terlaksana, perbaikan kinerja dengan adanya pengawasan dan penilaian dalam pelaksaan dilakukan dengan dibandingkan rencana kerja, menilai pelaksanaan yang telah sesuai dengan sistem pengukuran kinerja, yaitu dengan pemberian reward dan punishment. Sistem tersebut dijadikan alat komunikasi agar lower dan top management dapat memperbaiki kinerja, mengidentifikasi apakah sudah terpenuhi kepuasan pelanggan, proses kegiatan yang dapat menunjang instansi pemerintah dalam pengambilan ketetapan yang objektif dapat dipastikan, perlu dilakukan untuk menunjukkan peningkatan, dan dapat diketahuinya adanya permasalahan. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun (2006) “EKPPD yaitu suatu proses dari pengumpulan dan analisis data secara sistematis, terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menggunakan sistem pengukuran kinerja, yang sumber informasi utamanya adalah LPPD dan informasi pelengkap lainnya seperti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi Pemda. Evaluasi ini telah terabsah mulai tahun 2009.” Strategi utama yang dilakukan Evaluasi Kinerja penyelenggara pemerintah daerah, salah satunya dengan proses pencapaian tujuan decentralization dan otonomi daerah dalam menjalankan monitoring, evaluation secara terarah dan comprehensive, sebagai penilaian kemajuan dan tingkat keefektifan penyelenggaraan Pemerintah daerah, memanfaatkan tentang adanya hak yang didapatkan daerah, dari pencapaian output dan outcome yang sesuai dengan planning, membandingkan tingkat capaian kerja antar satu daerah dengan daerah lainnya pada wilayah provinsi dan nasional, feedback dan menganjurkan bagi daerah untuk memotivasi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, LPPD sebagai dasar penyerahan penganugerahan kepada pemerintah daerah, yang dinilai berdasarkan kinerja tertinggi dari hasil EKPPD, sebagai dasar pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah, untuk mengetahui implementasi dalam berprinsip otonomi daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 116 Menurut Undang-Undang No. 23 (2014) tentang ketetapan Pemerintah Daerah, informasi dari penilaian EKPPD terhadap LPPD, merupakan tahapan strategis Pemerintah Pusat untuk penilaian dari keberhasilan daerah dalam terkait penerapan otonomi daerah, sekaligus tentang bahan untuk kebijakan maupun kajian dalam meningkatkan qualification penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks untuk pemeringkatan EKPPD Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Nasional, dilakukan dengan beberapa range untuk Pemerintah Provinsi secara Nasional yang terdiri dari 4 kategori prestasi. Range kategori prestasi tesebut terlihat dari tabel 2.1 sebagai berikut: Tabel 1. Range kategori prestasi No Skor Keterangan Status 1 > 3,00 - 4,00 Sangat Tinggi 2 >2,00 - 3,00 Tinggi 3 >1,00 - 2,00 Sedang 4 00 - 1,00 Rendah Sumber: diadopsi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun (2009) Karakteristik Pemerintah daerah Karakteristik pemerintah merupakan pemerintahan daerah yang ada memiliki ciri–ciri khusus, menandai bahwa sebuah daerah dan memiliki perbedaan dengan daerah lainnya (Kusuma & Handayani, 2017). Perbedaan dari setiap daerah tersebut diduga dapat memberikan pengaruh terkait government performance provinsi di Indonesia. “Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, leverage, belanja daerah yang digunakan oleh Kusuma & Handayani (2017), terdiri dari belanja modal daerah yang digunakan oleh Suryaningsih & Sisdyani (2016), terdiri dari ukuran legislatif menurut (Noviyanti & Kiswanto, 2016).” Ukuran Pemerintah daerah Menurut Renas & Muid (2014) “Ukuran pemerintah daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang akseptabel.” Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat berkontributif untuk kegiatan operasional pemerintahan daerah yang diikuti dengan peningkatan performance keuangan pemerintah daerah (Kusumawardani, 2012). Indikator variabel ukuran pemerintah yang digunakan Kusumawardani (2012), Rustiyaningsih & Immanuela (2014) menggunakan total aset pemda, sedangkan Renas & Muid, (2014) menggunakan Ln total pendapatan, karena berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan total pendapatan. Kemakmuran daerah Menurut Masdiantini & Erawati (2016) “Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan.” Kemakmuran dalam suatu negara pengukurannya dengan berbagai macam, sehingga tidak selalu sama karena setiap orang akan memiliki pendapat hidup yang berbeda, dan tolak ukur dari menilai dari kesejahteraan juga akan berbeda. Menurut Masdiantini & Erawati (2016) “Kemakmuran pemerintah provinsi indikatornya nilai laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah akan menunjukkan seberapa besar kapabelnya pemerintah daerah dalam mempertahankan, maupun dalam meningkatkan keberhasilan disetiap periode pemungutan PAD, sehingga pemerintah dapat dikatakan makmur.” Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 117 Belanja Modal Menurut Permendagri nomor 13 Tahun (2006) “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.” Menurut Halim (2014, p. 235) “Belanja modal merupakan salah satu kelompok belanja daerah berdasarkan jenisnya, memegang peranan sangat penting terhadap economic growth disuatu daerah, karena kegiatan belanja modal diasumsikan dapat membawa multiplier effect untuk perekonomian suatu masyarakat dengan cara pembangunan jalan, jembatan, pabrik dan sebagainya.” Opini Audit Pernyataan profesional pemeriksa yang mengenai tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam financial statements yang didasarkan pada empat kriteria yaitu adanya kesesuaian dengan government accounting standards, adequate disclosures, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas internal control system yang disebut dengan opini (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kabupaten banjar). Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) “Opini audit terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan sesuatu hal (Unqualified opinion with explanatory language), opini wajar dengan pengecualian (Qualified opinion), opini tidak wajar (Adverse opinion), opini tidak menyatakan pendapat (Disclamer opinion).” HIPOTESIS Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia Menurut Kristanto (2009) “Ukuran pemerintah daerah yaitu besar atau kecilnya pemerintah daerah. Besar kecilnya pemerintah daerah berdasarkan total pendapatan yang diperoleh daerah selama satu tahun.” Pemerintah provinsi mendapatkan total pendapatan yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, semakin banyaknya pendapatan yang diperoleh, maka menggambarkan bahwa semakin produktifnya kinerja pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar maka pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan maupun program-program pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang memadai, dengan meningkatkan sarana dan prasarana, sehingga government performance provinsi di Indonesia menjadi baik. Semakin besar ukuran pemerintah dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah, menunjukkan produktifnya kinerja pemerintah daerah, sehingga memberikan pelayanan dan kegiatan terlaksa dengan baik, sehingga akan berdampak dalam meningkatkan government performance. Menurut Masdiantini & Erawati (2016) ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Rustiyaningsih & Immanuela (2014) ukuran pemerintah daerah not effect terhadap kinerja pemerintah daerah, dan Menurut Renas & Muid (2014) ukuran pemerintah daerah negative effect terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Berdasarkan penjabaran diatas, berikut ini hipotesis penelitiannya, yaitu: H1: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 118 Pengaruh Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia Menurut Kusuma & Handayani (2017) “Kemakmuran daerah merupakan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan daerah. Kemakmuran pemerintah daerah diukur dengan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah.” Pemerintah dapat dikatakan makmur, apabila kebutuhan daerah daerah mampu tercukupi. Laju pertumbuhan PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah maksimal dalam penggalian sumber-sumber PAD yang ada di daerahnya. Tingkat kemakmuran dapat berdampak terkait peningkatan dari kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah daerah. PAD yang tinggi, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan optimalnya menggali sumber PAD, sehingga memiliki tingkat yang lebih tinggi kemakmurannya, dibandingkan dengan daerah yang masih rendah PAD (Masdiantini & Erawati, 2016). Tingginya nilai laju pertumbahan PAD, maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut Suryaningsih dan Sisdyani (2016) kemakmuran not effect terhadap kinerja keuangan, kemakmuran, Kusuma & Handayani (2017) kemakmuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan penjabaran diatas, berikut ini hipotesis penelitiannya, yaitu: H2: Kemakmuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia Menurut Halim (2014, p. 235) “Belanja modal (X3) merupakan salah satu kelompok belanja daerah berdasarkan jenisnya, memegang peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, karena dengan melakukan kegiatan belanja modal, diasumsikan akan membawa multiplier effect bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, pabrik dan sebagainya.” Semakin belanja modal besar di pemerintahan, tercermin dari meningkatnya infrastruktur pemerintah, maka kinerja pemerintah provinsi akan meningkat. Menurut Harumiati & Payamta (2014) belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, menurut Suryaningsih & Sisdyani (2016) belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan menurut Qowi & Prabowo (2017) belanja modal negative effect terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini hipotesis penelitiannya, yaitu: H3: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia Menurut Masdiantini & Erawati (2016) “Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi indikator penilaian pertanggung jawaban dari sebuah entitas government. Opini audit bagi stakeholders dapat menambah ataupun menurunkan level of confidence, dari reporting yang telah disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas government.” Semakin opini audit yang diperoleh WTP, maka baiknya kinerja pemerintah. Menurut Suryaningsih dan Sisdyani (2016), Masdiantini & Erawati (2016) opini audit terdapat adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan menurut Sutopo, Wulandari, Adiati, & Saputra (2017) bahwa opini audit terdapat adanya pengaruh pada kinerja administrasi pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini hipotesis penelitiannya, yaitu: H4: Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 119 Berdasarkan dari hipotesis diatas, maka model penelitian yang digunakan sebagai berikut: Sumber: Diolah Penulis (2018) METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini kuantitatif asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2010, p. 73) “Penelitian dengan asosiatif kausal yaitu hubungan yang bersifat adanya sebab akibat (kausal), sehingga terdapat variabel independen dalam penelitian, sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi.” Unit Analisis Penggunaan unit analisis yakni terdiri dari ukuran pemerintah, kemakmuran daerah, belanja modal, opini audit, dan kinerja pemerintah yang diproksikan dengan hasil skor EKPPD, karena penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menganalisis kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Populasi dan Sampel Penelitian ini populasinya yaitu seluruh pemerintah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 238 dengan periode pengamatan tahun 2010-2016 (34 provinsi x 7 tahun). Penetapan sampel penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling purposive, penggunaan kriteria dalam pemilihan sampel sebagai berikut: 1. Provinsi yang mendapatkan skor EKPPD berturut-turut dari tahun 2010-2016. 2. Provinsi yang menyajikan komponen laporan keuangan pemerintah provinsi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2010-2016. Berdasarkan kriteria tersebut sampel penelitian ini sebagai berikut: Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian No Keterangan Jumlah 1. Jumlah data berkenaan dengan pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2010-2016. 238 2 Provinsi yang tidak mendapatkan skor EKPPD berturut-turut selama tahun 2010- 2016 (4 provinsi x 7 tahun). (28) Jumlah data provinsi yang memenuhi kriteria 210 Sumber: diolah penulis (2018) Karakteristik Pemeritah Daerah: Opini Audit (X4) kinerja pemerintah provinsi di Indonesia (Y) Ukuran pemerintah daerah (X1) Kemakmuran daerah (X2) Belanja modal (X3) PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 120 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel independen penelitian yaitu karakteristik Pemerintah daerah dan Opini Audit. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini variabelnya terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran daerah dan belanja daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja pemerintah yang diproksikan dengan penilaian skor EKPPD. Penggunaan variabel dan definisi operasional variabel yang berkenaan dalam penelitian yaitu: Menurut (Kristanto, 2009) Ukuran Pemerintah Daerah (X1) yaitu besar atau kecilnya pemerintah daerah. Penggunaan indikator Ukuran Pemerintah Daerah (X1) menurut (Damanpour, 1991 dalam Suhardjanto, et al, 2011) yaitu: Kemakmuran Daerah (X2) Menurut Masdiantini & Erawati (2016) “Merupakan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran Daerah (X3) indikatornya yang digunakan laju pertumbuhan PAD. Laju pertumbuhan PAD mengukur seberapa besar kapabelnya pemerintah daerah untuk mempertahankan maupun meningkatkan keberhasilan dalam memungut PAD disetiap priode dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Keterangan: PADt : Realisasi penerimaan PAD tahun dihitung. PADt-1 : Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. Menurut Halim (2014, p. 235) “Belanja modal (X3) merupakan salah satu kelompok belanja daerah berdasarkan jenisnya, memegang peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, karena dengan melakukan kegiatan belanja modal, diasumsikan akan membawa multiplier effect bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, pabrik dan sebagainya.” Penggunaan indikator variabel belanja modal yaitu menurut (Andirfa, Basri, & Majid, 2016):” Opini Audit (X4) menurut (UU No.15 Tahun 2004) merupakan “Pernyataan professional, sebagai kesimpulan pemeriksaan yang mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.” Penggunaan untuk indikator opini audit (X4) yakni pernyataan professional, sebagai kesimpulan pemeriksa berkenaan tingkat kewajaran information yang tersedianya financial statements. Variabel ini diukur menurut tabel 4.2, sebagai berikut: Tabel 3. Indikator Opini Audit Opini Audit BPK atas LKPD Nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 4 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3 Tidak wajar (TW) 2 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 1 Sumber: Masdiantini & Erawati, (2016) Realisasi Penerimaan PADt- - PADt - 1 Kemakmuran Daerah = Realisasi Penerimaan PAD t - 1 Ln pendapatan asli daerah Ln total realisasi belanja modal Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 121 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) (Y) merupakan “Penilaian yang diberikan berdasarkaan dari Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Qowi & Prabowo, 2017).” EKPPD (Y) indikator yaitu skor pemeringkatan kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2010-2016 untuk penilaian skor EKPPD tahun 2015, dan nomor 100-53 tahun 2018 untuk penilaian skor EKPPD tahun 2016 dengan tingkat range 0-4 (Qowi & Prabowo, 2017). Skor penilaian EKPPD 0-1,00 = berprestasi rendah, skor 1,01- 2,00 = penilaiannya berprestasi sedang, skor 2,01-3,00 = penilaiannya berprestasi tinggi dan skor 3,01-4,00 = penilaiannya berprestasi sangat tinggi. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan terdiri dari website www.bpk.go.id, www.djpk.kemenkeu.go.id dan website otda.kemendagri.go.id terkait dengan Peraturan Menteri tentang EKPPD untuk mengetahui skor pemeringkatan daerah Tahun 2010 - 2016. Metode Analisis Data Penelitian ini menerapkan metode analisis data dengan regresi linier berganda, tetapi sebelumnya harus dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari sebagai berikut: Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Setelah itu dilakukan Uji Hipotesis. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil pengolahan data berupa deskriptif statistik dicantumkan sebagai berikut : Tabel 4 Data Deskriptif Tahun 2010 - 2016 Variabel N Minimum Maximum Mean UP 210 77.842,742792 36.888.017,58772 3.088.246,115121 KM 210 -0,6887864 0,71623 0,1693657 BM 210 108.996,106112 10.696.012,19431 1.055.581,086745 KP 210 1,3106 3,32630 2,4379 OP 210 1 5 3 Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Tabel 5. Data Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2010 – 2016 Variabel: Ukuran Pemerintah (X1) Keterangan Tahun Minimal Maluku Utara 2010 Maximal DKI Jakarta 2016 Variabel: kemakmuran (X2) Keterangan Tahun Minimal Bangka Belitung 2010 Maximal Papua 2012 Variabel: belanja modal (X3) Keterangan Tahun Minimal Gorontalo 2010 Maximal DKI Jakarta 2013 PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 122 Variabel: Opini Audit (X4) Keterangan Tahun Minimal 2 Opini WTP 2011 Maximal 28 Opini WTP 2016 Variabel: kinerja pemerintah provinsi (Y) Keterangan Tahun Minimal Jambi 2010 Maximal Jawa Timur 2016 Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Hasil uji ini membuktikan data normal dapat terlihat pada gambar 2 dan 3 analisis grafik regression Standardized Residual, dan tabel 3 uji Kolmogorov-smirnov sebagai berikut: Gambar 2 analisis grafik regression Standardized Residual Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Gambar 3 normal p-p Plot regression Standardized Residual Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 123 Tabel 6. Uji Kolmogorov-smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Studentized Residual N 210 Normal Parametersa Mean .0002198 Std. Deviation 1.00240339 Most Extreme Differences Absolute .070 Positive .041 Negative -.070 Kolmogorov-Smirnov Z 1.016 Asymp. Sig. (2-tailed) .253 a. Test distribution is Normal. Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Berdasarkan gambar 2 dan 3 menunjukkan pengujian dari kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,253 yang lebih tinggi dari taraf signifikan 0,05 artinya data berdistribusi normal. Uji Multikolineritas Hasil dari uji multikolinieritas terlihat pada tabel berikut: Tabel 7. Hasil uji multikolinieritas Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .344 .286 1.202 .231 LN_UP .181 .021 .571 8.406 .000 .452 2.213 KM -.423 .123 -.165 -3.449 .001 .908 1.101 LN_BM -.063 .030 -.139 -2.122 .035 .489 2.044 OA .124 .017 .373 7.394 .000 .819 1.221 a. Dependent Variable: EKPPD Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Berdasarkan tabel 4 nilai tolerance lebih dari 0,10, dan nilai VIF kurang dari 10. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak adanya gejala multikolinieritas pada model regresi. Uji Autokorelasi Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .756a .572 .564 .2703318 1.381 a. Predictors: (Constant), OA, LN_BM, KM, LN_UP b. Dependent Variable: EKPPD PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 124 Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai Durbin-Watson dalam model regresi sebesar 1, 381 berada di antara -2 sampai +2, menunjukkan tidak terjadi autokorelasi penelitian ini. Uji Heteroskedastisitas Hasil uji hetoskedastisitas research ini ditunjukkan pada gambar 4 Sebagai berikut: Gambar 4 Grafik Hasil uji Heteroskedastisitas Grafik hasil uji heteroskedastisitas diatas, menunjukkan terjadi heteroskedastisitas, artinya model regresi sehingga layak digunakan untuk memprediksikan kinerja pemerintah provinsi. Hasil Pengujian Hipotesis Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan Uji Koefisien determinasi (R2) sebagai berikut : Tabel 9. Hasil Pengujian dengan Hipotesis Berganda Variabel Koefisien Regresi t hitung Signifikansi KET Konstanta Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Kemakmuran Daerah (X2) Belanja Modal (X3) Opni Audit (X4) 0.344 0.181 -0.423 -0.063 0.124 1.202 8.406 -3.449 -2.112 7.394 0.231 0.000 0.001 0.035 0.000 Diterima Ditolak Ditolak Diterima F hitung F probabilitas R2 Adjusted R2 68.445 0.000 0.555 0.564 Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Provinsi (EKPPD) Sumber: Data hasil penelitian, diolah (2018) Berdasarkan hasil analisis model regresi, maka persamaan model regresi sebagai berikut: Y = a + β.1 X1 + β2 X2 +β3 X3 + β4 X4+ e Y = 0.344 + 0.181 X1 – 0.423 X2 – 0.063 X3 + 0.124 X4 + e Keterangan: Y = Kinerja Pemerintah Provinsi X1 = Ukuran Pemerintah Daerah X2 = Kemakmuran Daerah Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 125 X3 = Belanja Modal X4 = Opini Audit e = Kesalahan (error item) Pembahasan Hipotesis 1 Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indoesia. Berdasarkan hasil multiple linear regression analysis dengan hasil uji t menunjukan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dengan signifikansi sebesar 0.000. Hal tersebut lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan α = 0.05, dan nilai t hitung sebesar 8.406 menunjukan arah koefisiennya yang positif. Hasil penelitian Aziz (2016), Masdiantini & Erawati (2016) bahwa ukuran pemerintah daerah ada terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan ukuran pemerintah daerah adanya pengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Menurut Renas & Muid (2014) “Ukuran pemerintah daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.” Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah dengan indikator pendapatan asli daerah, menunjukkan bahwa semakin besarnya ukuran pemerintah maka pemerintah provinsi akan merealisasikan banyaknya kegiatan atau program pembangunan. Salah satunya banyaknya infrastruktur dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Meningkatnya PAD akan menunjukan besarnya ukuran pemerintah provinsi. Besarnya pendapatan asli daerah dapat melaksanakan banyak program pemerintah melalui pelayanan dan kegiatan, sehingga kinerja pemerintah provinsi semakin baik. Hal ini sejalan dengan teori kontijensi struktural bahwa pemerintah provinsi untuk melakukan strategi organisasi dengan meningkatkan PAD sehingga mendapatkan hasil optimal dan kinerja pemerintah provinsi akan meningkat. Pembahasan Hipotesis 2 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemakmuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Indonesia, dibuktikan dari hasil pengujian multiple linear regression analysis, hasil uji t menunjukkan signifikansi sebesar 0.001. Hal tersebut lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan α = 0.05, dan sebesar – 3.449 untuk nilai t hitungnya, menunjukan arah yang koefisiennya negatif. Sejalan dengan research (Kusumawardani, 2012), (Suryaningsih & Sisdyani, 2016) dan (Masdiantini & Erawati, 2016) menunjukkan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kemakmuran daerah yang tinggi seharusnya menunjukkan mampunya pemerintah daerah dalam menegakkan maupun meningkatkan keberhasilan. Kemakmuran daerah tersebut ditunjukkan dengan pemungutan PAD dari periode ke periode meningkat (Masdiantini & Erawati, 2016). Hasil research ini menunjukkan bahwa kemakmuran daerah tidak adanya pengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi. Hal tersebut dikarenakan kemakmuran daerah tinggi yang diukur dengan laju pertumbuhan PAD, diduga laju pertumbuhan PAD yang diperoleh belum secara optimal untuk membiayai program kegiatan untuk menunjang peningkatan kinerja pemerintah provinsi. Berdasarkan data deskriptif tahun 2010-2016, kemakmuran daerah yang nilai minimalnya terjadi pada provinsi Bangka Belitung sebesar -0,688, dan jumlah data dari 210, terdapat 107 data nilai kemakmuran daerah yang dibawah mean. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 126 Pembahasan Hipotesis 3 Hasil uji t signifikansinya sebesar 0.035. Hal tesebut lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan α = 0.05, dan menunjukan arah koefisien negatif sebesar -2.112 untuk nilai t hitung. Hasil penelitian ini sejalan research Qowi & Prabowo (2017) Belanja modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012, dan hasil penelitian (Sudarsana & Rahardjo, 2013) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi di Indonesia). Menurut Halim (2014, p. 235) “Belanja modal merupakan salah satu kelompok belanja daerah berdasarkan jenisnya, yang memegang peranan sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, karena dalam melakukan kegiatan belanja modal diasumsikan dapat membawa multiplier effect untuk perekonomian suatu masyarakat dengan cara pembangunan jalan, jembatan, pabrik dan sebagainya.” Berdasarkan data hasil penelitian belanja modal yang tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah povinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan belanja modal yang dikeluarkan, terkadang tidak diperlukan oleh masyarakat atau untuk pembangunan di provinsi tersebut. Belanja modal yang besar tidak merata, selain itu belanja modal yang besar, namun tidak diiringi dengan perencanaan pembangunan yang maksimal dan tidak diikuti dengan pengelolaannya barang milik daerah (BMD) yang akuntabel. Hal tersebut menjadi tidak berdampak pada kinerja pemerintah provinsi, sehingga belanja modal yang besar atau kecil menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Berdasarkan data deskriptif tahun 2010-2016 nilai minimal belanja modal terjadi pada provinsi Gorontalo, dan dan jumlah data dari 210, terdapat 160 data nilai belanja modal yang dibawah mean. Pembahasan Hipotesis 4 Hasil uji t menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah di Indonesia. Bukti empiris menunjukkan bahwa variabel opini audit signifikansinya sebesar 0,000. Hal tersebut lebih kecil dari signifikansi yang ditetapkan α = 0,05, nilai t hitung sebesar 7.394 menunjukan arah positif. Sejalan dengan research Sutopo, Wulandari, Adiati, & Saputra (2017) opini audit berpengaruh positif terhadap Performance of Local Government Administration in Indonesia. Opini audit yang diperoleh WTP menunjukkan laporan keuangan dapat dipercaya dan menjadi bukti financial statements yang dibuat dan dilaksanakan telah sesuai standard, adequate disclosures, obidence terhadap peraturan undang- undang, dan effectiveness SPI. Pemerintah provinsi memperoleh opini audit yang WTP maka kinerja pemerintah provinsi yang diproksikan dengan skor EKPPD menjadi semakin baik, karena pemerintah provinsi melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi. Berdasarkan teori kontijensi struktural menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal dan bertahan dengan opini audit WTP, maka pemerintah provinsi seharusnya melakukan strategi organisasi untuk mendapatkan opini WTP. PENUTUP Simpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, simpulannya yaitu ukuran pemerintah daerah dan opini audit terdapat pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Kemakmuran daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 127 Implikasi Dan Keterbatasan Penelitian Implikasi teoritis, memberikan gambaran sebagai rujukan yang dapat digunakan mengenai permasalahan, permodelan, dan hasil penelitian untuk selanjutnya. Hasil penelitian adanya pengaruh positif dari variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemeritah provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kontijensi struktural, bahwa pemerintah provinsi yang melakukan strategi organisasi terkait ukuran organisasi, lingkungan dan teknologi dalam menggali sumber potensi PAD di pemerintah provinsi, dan mempertahankan opini audit menjadi WTP akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi. Implikasi praktis, pemerintah provinsi dapat melakukan kebijakan, terkait kinerja pemerintah provinsi. Pengisian LPPD terkait dengan rencana dan capaian yang dibuat akan dinilai oleh Tim EKPPD, untuk mengukur kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Adanya keterkaitan dan menyeluruhnya penilaian EKPPD, pemerintah provinsi harus maksimal melakukan dan melaporkan kinerja pemerintah melalui LPPD, karena sebagai informasi utama dalam penilaian dan laporan keuangan yang menjadi informasi pendukung yang paling penting, sehingga dapat menjadikan kinerja pemerintah provinsi dapat meningkat. Apabila kepala daerah yang terbukti terkait kasus tindak pidana korupsi, maka tidak mendapatkan nilai kinerja pemerintah provinsi seperti yang termuat dalam Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 120- 10421 tahun 2016 dan reputasi pemerintah provinsi menjadi kurang baik akibat kepala daerah yang korupsi tersebut. Keterbatasan penelitian sebagai berikut: Sumber data untuk variabel dependen menggunakan skor EKPPD sampai pada tahun 2016, hal tersebut dikarenakan ketersediaan data baru belum ada. Adjusted R squre untuk pengggunaan data sekunder harus lebih dari 75% (Gani & Amalia, 2015, p. 144), sedangkan penelitian ini Adjusted R square sebesar 56,4%, artinya masih terdapat 44,6% variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Rekomendasi Penelitian Berdasarkan keterbatasan, maka saran penelitian yang akan datang adalah menambahkan variabel lain seperti E-Government, belanja daerah, jumlah fasilitas umum, atau menambah variabel dari indikator kunci (IKK) yakni untuk urusan wajib dalam menilai kinerja pemerintah provinsi. DAFTAR PUSTAKA Agoes, S. (2014). AUDIT Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Amygdalos, C., Bara, N., & Moisiadis, G. (2014). Performance Appraisal in Greek Public Sector. Elsevier - Social and Behavioral Sciences 148 ( 2014 ) , 501 – 506. Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala . Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). EKSIS , XI (1) , 86-100. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 128 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kabupaten banjar. (n.d.). http://bpkad.banjarkab.go.id. Retrieved maret 25, 2017, from http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2015/06/03/opinibpk/ Gani, I., & Amalia, S. (2015). Alat Analisis Data. Yogyakarta: Penerbit Andi. Gudono. (2017). Teori Organisasi Edisi 4. Yogyakarta: Penerbit Andi. Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan belanja negara/ aerah). Jakarta: Salemba Empat. Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan,3(2). JDIH Kemenlu. (2014). pih.kemlu.go.id. Retrieved from, https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2015/06/03/opinibpk/ Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/2015-serapan-belanja-infrastruktur- meningkat-dibanding-2014/ Kemendagri, P. (n.d.). Retrieved Januari 20, 2018, from Kementerian Dalam Negeri: http://www.kemendagri.go.id/news/2016/04/25/peringatan-hari-otda-2016- kemendagri-beri-penghargaan-sejumlah-pemda Knowlton, L. W., & Philips, C. C. (2013). The Logic Model Guidebook. Unitead States of America: SAGE Publications. Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6, (1), 403-420. Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal , 27-35. Mahsun, m. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Majid, A., Herwanti, R. T., & Fitriah, N. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). JMM UNRAM, 6 (1) Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 9, No.2, 2019 Hal. 111-130 129 Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah,Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Organisasi dan Manajemen,9(2),107-124 . Mardiasmo. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). , 1150-1182. Modebe, N., Okafor, R. G., Onwumere, J. U., & Ibe, I. G. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria’s Economic Growth. European Journal of Business and Management, 4(19), 2012 . Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017 . Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal , 1-10. Panya, N., Poboon, C., Phoochinda, W., & Teungfung, R. (2017). The performance of the environmental management of local governments in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences xxx (2017) . Peraturan menteri dalam negeri No. 73 Tahun (2009). Retrieved from http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/Permendagri%20Nomor%207 3%20Tahun%202009.pdf PP No 3 Tahun 2007. (n.d.). Retrieved from http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/DaftarSPM/PP%20Nomor%203%20Tahun %202007.pdf Qowi, R., & Prabowo, T. J. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2012. Diponegoro Journal of Accounting, 4 (1 ), 1-13. Renas, & Muid, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting Volume ,4(3), 1-15. Republik Indonesia. (2007, Januari 04). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4723. Retrieved April 16, 2018, from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4723 Republik Indonesia. (2014, Oktober 2). Undang - undang no. 23 tahun 2014 . Retrieved April 14, 2018, from https://www.hukumonline.com: PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA Mega Andani, Sarwani dan Novita Weningtyas Respati 130 https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/nprt/lt511c7ca43835 e/undang-undang-nomor-23-tahun-2014 Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Widya Warta No. 02 Tahun XXXV III/ Juli 2014 , 190 - 202. Sudarsana, ,. H., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Diponegoro Journal Of Accounting,2(4), 1-13. Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,15(2), 1453-1481. Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government, Audit Opinion, and Performance. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 4-22. Undang - Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab. Retrieved from http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf