Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 17 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH Gusrya Indria Sari1) Fadli2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu 1,2) gusryasari@yahoo.com, fadli_abdullah@yahoo.co.id ABSTRACT This study aimed the factors that affect the quality of financial statements in Bengkulu Provincial Goverment. Respondents in this study is The Chief of Regional Work Unit, Chief of Financial Officer and Financial Officer of Regional Work Unit Bengkulu Province. Analysis method used SmartPLS 1.0 M3 program. The results showed that the implementation of good governance not affect the quality of financial statement, the implementation of Government Accounting Standards has positive effect on the quality of financial statements, and utilization of financial accounting information systems has positive effect on the quality of financial statement. Keywords: Quality of Financial Statements, Good Governance, Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting Information Systems PENDAHULUAN Di Indonesia perkembangan sektor publik semakin pesat, hal ini juga didukung dengan adanya tuntutan globalisasi yang mengharukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian daerah yaitu melalui otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan sistem akuntansi yang baik dan pemanfaatan sistem informasi yang baik juga, karena hal tersebut merupakan pendukung terciptanya kualitas pelaporan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga terciptanya tata pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan good governance. Fakta yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2011 sampai tahun 2014 pemerintah provinsi Bengkulu menerima penghargaan dari presiden Republik Indonesia dengan opini WTP atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Biro keuangan, 2014). Dengan demikian Bengkulu termasuk dalam kategori baik dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. Good governance adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Bukti lemahnya penerapan good governance adalah terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi, Sehingga dalam realisasinya good governace sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah agar kualitas laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya pemegang kekuasaan tertinggi dan di pusat pemerintahan saja yang melakukan korupsi, akan tetapi telah menyebar ke berbagai pusat kekuasaan baru, di DPR, DPRD, pemerintahan daerah, dan bahkan partai politik yang sejak awal diharapkan menjadi prime mover demokrasi. mailto:gusryasari@yahoo.com mailto:fadli_abdullah@yahoo.co.id ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 18 Azlim, dkk (2012) membuktikan bahwa penerapan good governance berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan daerah, karena dalam pelaksanaan good governance pada SKPD di kota Banda Aceh dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu hal yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yaitu adanya standar yang sesuai. Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan secara relevan dan handal. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah diharapkan akan memiliki kualitas laporan yang baik karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Udiyanti, dkk (2014) membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dalam standar akuntansi sudah terkandung komponen-komponen lengkap yang harus ada dalam laporan keuangan. Zeyn (2011) mengatakan jika standar akuntansi pemerintahan dapat diterapkan dengan baik dan selalu dipakai acuan dalam penyusunan laporan keuangan maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan benar. Dengan terciptanya laporan keuangan yang baik dan benar maka akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selain penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi keuangan daerah dapat membantu dalam proses pencatatan serta pelaporan anggaran dan keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran, juga pelaporan transaksi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan hal-hal lain yang dianggap penting dalam penyajian laporan keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi pada pemerintahan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk terciptanya akuntabilitas yang baik. Pemanfaatan sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila sistem informasi tersebut dapat menghasilkan informasi yang mampu diterima dan dapat memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable). Sari, dkk (2014) membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Jembara. Dapat dikatakan bahwa, jika semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Pujiswara, dkk (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakintinggi nilai informasi yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang perlu dikaji lebih lanjut adalah Apakah penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Apakah standar akuntansi keuangan Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 19 pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Bengkulu, pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi Bengkulu dan pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi keuangan SKPD Provinsi Bengkulu. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS Teori Stewardship Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. Selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principal-nya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991 dalam Raharjo, 2007). Pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak manajemen (steward) untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan. Sehingga beberapa pemerintahan bekerjasama dengan steward untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mementingkan kepentingan individu, salah satunya mengenai akuntabilitas. Pada akuntansi sektor publik tuntutan akuntabilitas diharuskan karena pertanggungjawaban dilakukan demi kesejahteraan publik, oleh sebab itu semakin bertambahnya tuntutan akuntabilitas maka pemerintah semakin sulit untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan tata kelolanya yang baik. Hal ini berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah yang harus dilaporkan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Kualitas Laporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yaitu pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut dan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LaporanKeuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepada penanggungjawab pembuat laporan. Penerapan Good Governance World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 20 demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran. Selain itu, good governance juga diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, good governance juga merupakan sistem pengadilan yang dapat diandalkan, sehingga pemerintahan dapat bertanggungjawab (accountable) terhadap publik atau masyarakat. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif sehingga good governance merupakan cerminan dari pemerintahan tersebut (Osborne dan Geabler, 1992; Lundqvist, 2001 dalam Zeyn, 2011). Konsep good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2006). Good governance juga merupakan proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya keterlibatan stakeholders dalam bidang sosial, ekonomi danpolitik, serta terlibat dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, yaitu baik manusia ataupun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Suprayogi, 2010). Salah satu manfaat dalam upaya penerapan good governance adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui terciptanya kualitas laporan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Pemerintahan yang menerapkan good governance secara benar akan mempengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan pada akhir tahun dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik. Dari penjelasan teori dan hasil penelitian diatas hipotesis satu dalam penelitian ini dapat dirumuskan : H1 : Penerapan Good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.Adanya pengaruh positif antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, yang diterapkan pada lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. SAP yang merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang harus dicapai. Penerapan SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 21 Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Azlim dkk, 2012). Laporan keuangan untuk tujuan publik adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan publik dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Zeyn, 2011). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini berdampak positif pada peningkatan kualitas kaloran keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik karena Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi penduan dalam standar laporan keuangan pemerintah. Dari penjelasan dan hasil penelitian diatas hipotesis kedua dapat dirumuskan: H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Saat ini pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Penerapan sistem informasi di pemerintahan daerah merupakan suatu langkah penting untuk menciptakan good governance yang meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Konsep sistem informasi yang akan diterapkan adalah konsep sistem informasi terintegrasi yang akan didukung oleh jaringan komunikasi yang handal. Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah (Diani, 2014). Kenyataaan yang terjadi, rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara maksimal. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan sangat membantu untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi (Pujiswara, 2014). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga akan menambah nilai kualitas laporan keuangan dengan cara, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, Meningkatkan sharing knowledge, Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan (Yudiyanto, 2010). https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 22 Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan yang telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi diharapkan akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. Dari penjelasan dan hasil penelitian yang pernah diuji maka hipotesis ketiga dapat di rumuskan: H3 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini: H1 H2 H3 METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 39 SKPD provinsi dan untuk masing- masing SKPD yang akan dijadikan responden adalah sebanyak 3 orang yaitu kepala SKPD, kepala bagian pengelola keuangan SKPD, dan staf pengelola pada SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala SKPD, kepala bagian pengelola keuangan, dan staf pengelola keuangan bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi di instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu : Tabel 1 Definisi Variabel Variabel Konsep variabel Dimensi Indikator Penerapan good governance Penerapan good governance adalah 1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3) Pertanggung jawaban 1) Keterbukaan keuangan 2) Keterbukaan operasional 3) Keterbukaan Penerapan Good Governance Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Kualitas Laporan Keuangan Daerah Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 23 Variabel Konsep variabel Dimensi Indikator (X1) penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain- domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. 4) Kemandirian 5) Kewajaran pengambilan keputusan 4) Pengambilan keputusan yang demokratis 5) Kebebasan 6) Berpendapat 7) Keterlibatan mayarakat. 8) Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya 9) Menilai pertanggung jawaban Pelaporan (sumber : Zeyn, 2011) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah an (X2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Sumber: PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis akrual 3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas 4) PSAP No. 04 Catatan ataslaporan keuangan 5) PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan 6) PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi 7) PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 8) PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 9) PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban 10) PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 11) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 12) PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Sumber: PP 712010 1) Basis Akrual 2) Komponen Laporan Keuangan 3) Periode Pelaporan 4) Penyajian laporan realisasi anggaran 5) Anggaran berbasis akrual 6) Aktivitas operasi 7) Aktivitas investasi 8) Akitvitas pendanaan 9) Aktivitas transitoris 10) Penyajian Calk 11) Susunan dalam Calk Sumber: PP 71 2010 Pemanfaata n Sistem Pemanfaatan sistem Informasi 1) Tingkat kecepatan 2) Tiingkat keamanan 1) Relevan 2) Informasi akuntansi ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 24 Variabel Konsep variabel Dimensi Indikator Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X3) AkuntansiKeuang an Daerah (SIAKD) adalahpenerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah oleh masing- masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Tingkat efisiensi biaya 4) Tingkat kualitas hasil. relevan dengan hasil olah data. 3) Informasi dapat mendukung keputusan manajemen 4) Dapat dipercaya 5) Informasi akuntansi dapat terkontrol secara formil maupun materil dari segi validitasnya 6) Lengkap 7) Informasi akuntansi tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai. 8) Tepat waktu 9) Di sajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. 10) Mudah dipahami 11) Informasi akuntansi memiliki kualitas informasi yang dapat dimengerti untuk pengolahan lebih lanjut bagi pemakai informasi. 12) Dapat diuji kebenarannya 13) Memungkinkan dua orang kompeten untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen. (sumber : Yuliani dkk, 2010) Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) Kualitas Laporan keuangan daerah adalah kualitas informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil Relevan 1) Memiliki manfaat umpan balik 2) Memiliki manfaat prediktif 3) Tepat waktu 4) Lengkap Andal 1) Penyajian jujur 2) Dapat diverifikasi 3) Netralitas Dapat Dibandingkan Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 25 Variabel Konsep variabel Dimensi Indikator aktivitas tertentu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. (PP Nomor 71 Tahun 2010). laporan keuangan antar periode Dapat dipahami Pengguna memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, dan pengguna dapat memahami laporan keuangan tersebut. (sumber : Purwanti, 2015) Sumber : Data diolah, 2015 Metode Analisis Data Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan demografi dari responden penelitian dan deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian. Analisis deskriptif juga diperlukan untuk menentukan nilai rata-rata (mean) kisaran aktual, kisaran teoritis dan standard deviation dari variabel-variabel independen (Ghozali, 2014). Pada pengujian outer model ini dilakukan dua pengujian yaitu menguji validitas dan pengujian reliabilitas. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung dengan PLS. factor loading menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstruknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur (Ghozali, 2014). Ada dua prosedur yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan (Chin, 1998). (1) Validitas diskriminan indikator reflektif dapat dilihat dengan membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya berdasarkan crossloading (Ghozali, 2014). Jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki validitas diskriminan yang tinggi (Chin, 1998). (2) Menguji Average Variance Extracted (AVE) untuk memastikan bahwa setiap konstruk memberikan variance yang lebih besar dengan ukurannya dari pada konstruk laten lainnya dalam model penelitian. Validitas dikatakan memiliki nilai yang baik berdasarkan rule of thumb jika nilai akar dari AVE untuk konstruk individual lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lain dalam model (Chin, 1998) dan harus lebih besar daripada nilai yang direkomendasikan yaitu 0,5 (Fornell dan Larcker, 1981). Reliabilitas konstruk dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliabel, maka nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7 (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 26 Inner Model (Model Struktural) Menurut Ghozali (2014) Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2014). Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan proses bootstrapping/resampling bootstrapping. Pengujian hipotesis yang diajukan dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik. Kriteria untuk menolak dan menerima hubungan yang diajukan dapat dilihat dari perbandingan antar nilai t-statistik dan t-tabel. Jika nilai t-statistik > t-tabel (1,96) maka hipotesis yang diajukan diterima (Ghozali, 2014). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Statistik deskriptif data penelitian ini dapat dilihat dari rata-rata (mean) teoritis dan aktual, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi. Statistik deskriptif variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian. Tabel dibawah ini pada halaman selanjutnya merupakan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap semua variabel dari 76 responden. Pada tabel tersebut disajikan kisaran teoritis yang merupakan nilai yang diukur dari skor tertinggi atau terendah dikalikan jumlah pernyataan, sedangkan kisaran aktual merupakan nilai skor dari yang terendah sampai skor yang tertinggi, mean (rata-rata) merupakan hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyak data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel N Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Std. Deviasi Min Max Mean Min Max Mean Penerapan good governance 76 11 55 33 42 97 76.24 12.398 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 76 8 40 24 27 48 39.88 4.621 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah 76 14 35 24,5 20 35 29.40 3.495 Kualitas Laporan keuangan Daerah 76 18 45 31,5 39 55 45.87 4.228 Sumber: data primer diolah, 2015 Berdasarkan tabel 4.3 diatas, variabel penerapan good governance mempunyai nilai mean teoritis sebesar 33 dan untuk kisaran aktualnya memiliki mean sebesar 76,24. Nilai standar deviasi sebesar 12,398 lebih kecil dibandingkan mean aktualnya sebesar 76,24. Nilai mean variabel penerapan good governance untuk kisaran aktual diatas nilai mean kisaran Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 27 teoritisnya, sehingga mengidikasikan bahwa penerapan good governance pada pemerintah provinsi Bengkulu telah dilakukan dengan baik. Penerapan yang dimaksud adalah responden telah melakukan Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dihasilkan nilai mean teoritis sebesar 24, sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 39,88 dan nilai standar deviasi sebesar 4,621 lebih kecil dibandingkan dengan mean aktualnya sebesar 39,88. Nilai mean variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk kisaran aktualnya diatas nilai mean kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa rata-rata responden memiliki kecendrungan menerapkan standar akuntansi pemerintahan terkait dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. sehingga mengindikasikan bahwa jawaban responden cendrung homogen atau tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya sangat kecil jika dibandingkan dengan mean. Penerapan yang dimaksud adalah responden telah menerapkan standar yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dihasilkan nilai mean teoritis sebesar 24,5, sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 29,40 dan standar deviasi sebesar 3,495. Nilai variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah untuk nilai mean kisaran aktualnya sedikit diatas nilai mean kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa rata-rata responden mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam proses pembuatan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Pemanfaatan yang dimaksud adalah bahwa responden telah menerapkan tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat efesiensi biaya dan tingkat kualitas hasil. Variabel kualitas laporan keuangan daerah dihasilkan nilai mean kisaran teoritis sebesar 31, sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 45,87 dan standar deviasi 4,228. Nilai mean variabel kualitas laporan keuangan daerah untuk nilai mean kisaran aktualnya diatas nilai mean kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa rata-rata responden memiliki keinginan cukup tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena pemerintah provinsi Bengkulu telah menerapkan laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Analisis Data Evaluasi Outer Model Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural yang dianalisis dengan menggunakan program SmartPLS 1.0 M3. Outer/measurement model (model pengukuran) digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Evaluasi outer model dilakukan dengan menggunakan PLS Algorithm. Convergent validity dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstruknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi di atas 0,7. Gambar 4.1 menunjukkan tampilan hasil PLS Algorithm. Convergent validity dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstruknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi di atas 0,7. Gambar 4.1 menunjukkan tampilan hasil PLS Algorithm setelah indikator PGG4, PGG6, PGG7, PGG8, PGG, PGG20, PSAP1, PSAP6, PGG13, PGG15, PGG16, KLKPD6 dan KLKPD7 dieliminasi karena memiliki skor kurang dari 0,70 sehingga model di re-estimasi kembali. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa semua indikator memiliki skor di atas 0,70. Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa konstruk telah memenuhi kriteria convergent validity. Jadi untuk tahapan atau uji selanjutnya indikator AC4 tidak diikutkan ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 28 lagi dalam model. Gambar 1 Tampilan Hasil PLS Alghoritm Sumber data primer diolah, 2016 Ada dua prosedur atau metode yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan. Metode pertama yaitu membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya dengan melihat nilai dari cross loading antara indikator dan konstruknya. Tabel 4.1 (Lampiran) menunjukkan hasil output cross loading setiap indikator terhadap konstruknya dan konstruk lainnya. Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, menunjukkan adanya validitas diskriminan yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode yang kedua adalah dengan melihat nilai AVE (Average Variance Extracted) dan nilai akar dari AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dipersyaratkan model yang baik kalau nilai akar AVE untuk konstruk individual lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model dan nilai AVE masing-masing konstruk nilainya harus lebih besar dari 0,50. Tabel 4.2 berikut menunjukkan hasil output nilai AVE dari model. Tabel 3 Average Variance Extracted (AVE) Variabel Average Variance Extracted (AVE) PGG 0.654 PSAP 0.683 PSIAKD 0.767 KLKPD 0.669 Sumber: data primer diolah, 2016 Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 29 Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai AVE (Average Variance Extracted) untuk konstruk Penerapan Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki nilai lebih besar dari pada 0,50. Tabel 4 Nilai Akar AVE (Average Variance Extracted) dan Korelasi antar Variabel Laten Penerapan Good Governance Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Kualitas Laporan Keuangan Daerah PGG 0.808 PSAP 0.077 0.826 PSIAKD -0.088 0.779 0.875 KLKPD -0.101 0.794 0.919 0.817 Sumber: data primer diolah, 2016 Berdasarkan tabel 4.3, untuk setiap angka yang ditebalkan adalah nilai akar AVE (Average Variance Extracted) dari setiap konstruk dan angka yang tidak ditebalkan adalah nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dilihat dari tabel 4.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum akar AVE semua konstruk sudah tinggi dari korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya, meskipun masih ada nilai akar AVE lebih rendah dari konstruk lainnya. Jadi dapat disimpulkan dari hasil output tabel 4.2 dan tabel 4.3 di atas bahwa semua konstruk memenuhi kriteria validitas diskriminan. Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan composite reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil pengujian composite reliability dapat dilihat pada tabel 4.4. Sebuah konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai composite reliability > 0,70. Tabel 5 Composite Reliability Composite Reliability Pengaruh Good Governance 0.954 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan 0.945 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 0.958 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0.948 Sumber: data primer diolah, 2016 Dari hasil output smartPLS diatas semua konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70. Jadi dapat disimpulkan dari hasil output composite reliability di atas bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria uji reliabilitas. Evaluasi Inner Model (Model Pengukuran) Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen (endogen) dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Untuk nilai R- square konstruk dependen (endogen) dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 30 Tabel 6 R-Square R-Square KLKPD 0.863 Sumber: data primer diolah, 2016 Uji yang kedua adalah melihat signifikansi dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik. Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai t-statistic antar variabel independen ke variabel dependen. Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi yaitu membandingkan nilai t-statistic dengan t- tabel signifikansi =5% (1,96). Jika nilai t-statistic > t-tabel maka hipotesis di terima dan jika nilai t-statistic < t-tabel maka hipotesis ditolak. Signifikansi model dalam pengujian model struktural dapat dilihat dari nilai t-statistic dalam tabel path coefficient. Tabel path coefficient pada output SmartPLS dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 7 Path Coefficient (Mean, STDEV, t-Values) original sample estimate mean of subsamples Standard deviation T- Statistic t-tabel PGG -> KLKPD -0.052 -0.036 0.061 0.85 1,96 PSAP -> KLKPD 0.217 0.213 0.088 2.465 1,96 PSIAKD -> KLKPD 0.746 0.745 0.087 8.591 1,96 Sumber: data primer diolah, 2016 Pengujian Hipotesis Berdasarkan tabel 4.6 hipotesis yang diajukan dilihat dengan membandingkan t- statistik dengan t-tabel, jika t-statistik > t-tabel (1,96) maka hipotesis diterima. Untuk melihat arahnya dlihat pada bagian original sample apakah koefisiennya bertanda positif atau negatif. Dari tabel 4.6 dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel dan melihat koefisien pada original sample, terlihat bahwa variabel penerapan good governance pada penelitian ini ditolak. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (KLKPD), jadi hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (PSIAKD) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (KLKPD), jadi hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel berikut : Tabel 8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis No. Hipotesis Hasil 1 Penerapan Good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditolak 2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Diterima Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 31 No. Hipotesis Hasil 3 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Diterima Sumber: data primer diolah, 2016 Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara empiris tidak terbukti. Hal ini berarti penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini juga bertolak belakang dengan teori stewardship yang yang menjelaskan bahwa dimana seorang staward yang bekerja sama dengan pemerintahan demi mewujudkan akuntabilitas publik tidak berpengaruh dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan laporan keuangan yang bekualitas. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian Zeyn (2011) dan Azlim, dkk (2012) yang membuktikan bahwa penerapan good governance memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara empiris terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan juga akan menjadi lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zeyn (2011), Azlim, dkk (2012) dan Sari, dkk (2014) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini terbukti bahwa pegawai pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangn mengguanakan standar akuntansi pemerintahan, sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari, dkk (2014) dan Pujiswara, dkk (2014) yang membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktifitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting dalam proses pelaporan keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIAKD) diharapkan akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan keuangan daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh setiap institusi ketika mengelola keuangan. PENUTUP Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan good governance, standar akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Responden penelitian ini adalah kepal SKPD, kepala bagian keuangan SKPD dan staf keuangan SKPD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan pada hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance tidak ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 32 terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Keterbatasan pada penelitian ini berdasarkan hasil data yang diperoleh hanya hipotesis pertama yang ditolak, hal ini ini disebabkan kuisioner yang disebarkan diperoleh dari penelitian terdahulu yang dikembangkan sendiri oleh peneliti sehingga kemungkinan besar pernyataan yang diberikan kepada responden sulit dipahami oleh responden sehingga jawaban atau data yang dihasilkan masih bervariasi atau memiliki varian data yang cukup ekstrim. Keterbatasan yang melekat pada data yang diperoleh melalui kuesioner adalah perbedaan persepsi penulis dengan responden penelitian. Meskipun telah dicoba untuk diminimalkan dengan melakukan pilot test, namun keterbatasan ini akan tetap ada dalam penelitian yang menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan metode survey kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sehingga sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan melakukan wawancara. Namun dalam metode wawancara waktu adalah masalah utama. Ketika melakukan penelitian ada beberapa SKPD yang tidak mengembalikan paket kuesioner secara lengkap dan ada juga yang tidak sama sekali mengembalikan paket kuesioner yang telah disebarkan, hal ini membuat penelitian ini menjadi kurang maksimal, sehingga data yang diperoleh juga masih belum maksimal. Berdasarkan pertimbangan masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan survei awal terlebih dahulu dan memperbaiki prosedur penelitian yang mungkin belum dilakukan pada penelitian ini. Penelitian mendatang diharapkan lebih baik dalam perumusan pernyataan atau pertanyaan yang akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian, sehingga responden lebih dapat memahami maksud atau persepsi peneliti tentang indikator tersebut. Saran berikutnya diharapkan penelitian selanjutnya juga dapat menggabungkan kuesioner dengan metode wawancara langsung agar informasi yang diperoleh akan lebih maksimal. Kemudian diharapkan penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan seluruh pegawai staf pengelola keuangan lainnya yang bekerja sebagai salah satu indikator penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Yani. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Arikunto, S., 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Azlim, Darwanis, dan Usman Bakar. 2012. “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sandar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”. Jurnal Akuntansi. Vol. 1,No. 1, Agustus 2012. Armanda,Z.2012. Permasalahan pengelolaanuang rakyat. http://catatanpamong.blogspot. co.id/2012/12/permasalahan-pengelolaan-uang-rakyat-di.html/.Diakses1 Desember 2015 Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 7, No.3, Oktober 2017 Hal. 17-34 33 Bahtiar, Arif,. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria). Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik.Jakarta: Salemba Empat. Birokeuangan.2014.bimbinganteknis.http://birokeuangan.bengkuluprov.go.id/index. php/80- berita/100-bimbingan-teknis-penyusunan-lkpd-berbasis-akrual/. Diakses 2 Desember 2015 BPKP.2012.pembekalanpemprov.http://www.bpkp.go.id/bengkulu/berita/read/7667/10/Hilan gkan-Kegamangan-Pemprov-dan-Perwakilan-BPKP-Bengkulu-Beri-Pembekalan.bpkp/ . Diakses 2 Desember 2015 Concepta,Acoounting.2010.conceptaccounting.http://conceptaccounting.blogspot.co.id/2010/ 12/stewardship-theory_28.html/. Diakses 2 Desember 2015 Dewi, Ni Made Rika Krisna,Ni kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. “ Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No. 1. Diani, Dian Irma. 2014. “Pengaruh Pemahaman akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Skripsi. Sumatra Barat. Universitas Negeri Padang. Furqan,A.2011.penyajianlaporankeuangan.http://www.kompasiana.com/andichairilfurqan/pe nyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke- hilir_55010787a333113e0951112d/. Diakses 2 Desember 2015 Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2006. “Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1. Nugraheni Purwaniati, Imam. 2008. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Ekonomi Bisnis. No. 1 Vol. 13. Nurvianti,E.2014.apaperbedaanantarahardwaredansoftware.http://komintek.blogspot.co.id/2 014/12/apa-perbedaan-antara-hardware-dan-software.html/.Diakses 2 desember 2015 Pemerintah RI. 2010.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah RI. 2010. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah RI. 2013. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Berbsis Akrual. Permana, Irvan. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung. Skripsi. Bandung:Universitas Komputer Indonesia. Pujiswara, Ida Bagus, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinawati. 2014. “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No.1. Purwanti, Putri. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Universitas Bengkulu Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No. 1 http://birokeuangan.bengkuluprov.go.id/index.%20php/80-berita/100-bimbingan-teknis-penyusunan-lkpd-berbasis-akrual/ http://birokeuangan.bengkuluprov.go.id/index.%20php/80-berita/100-bimbingan-teknis-penyusunan-lkpd-berbasis-akrual/ http://www.bpkp.go.id/bengkulu/berita/read/7667/10/Hilangkan-Kegamangan-Pemprov-dan-Perwakilan-BPKP-Bengkulu-Beri-Pembekalan.bpkp/ http://www.bpkp.go.id/bengkulu/berita/read/7667/10/Hilangkan-Kegamangan-Pemprov-dan-Perwakilan-BPKP-Bengkulu-Beri-Pembekalan.bpkp/ http://conceptaccounting.blogspot.co.id/2010/12/stewardship-theory_28.html/ http://conceptaccounting.blogspot.co.id/2010/12/stewardship-theory_28.html/ http://www.kompasiana.com/andichairilfurqan/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke-hilir_55010787a333113e0951112d/ http://www.kompasiana.com/andichairilfurqan/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke-hilir_55010787a333113e0951112d/ http://www.kompasiana.com/andichairilfurqan/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke-hilir_55010787a333113e0951112d/ http://komintek.blogspot.co.id/2014/12/apa-perbedaan-antara-hardware-dan-software.html/ http://komintek.blogspot.co.id/2014/12/apa-perbedaan-antara-hardware-dan-software.html/ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN ….. Gusrya Indria Sari dan Fadli 34 Rahmawati, Diana. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Jurnal Ekonomi & Pendidikan,Volume 5 Nomor 1. Ratifah, Ifa dan Mochammad Ridwan.2012. Komitmen OrganisasiMemoderasi Pengaruh SistemAkuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas LaporanKeuangan (Studi Kasus PadaPemerintah Daerah KabupatenKerawang).Jurnal. Universitas Pasundan Bandung. Rika Pamela. 2013. Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Paradigma. Vol. 10,No. 02. Ruspina, Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang),Skripsi. Universitas Negeri Padang. Samego, Indria. 2013. Good Governance dan Upaya Pemberantasan Korupsi.Riset Bidang Perbandingan dan Pemerintah Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sari, Eka Nurmala 2012. “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 12, No. 2, September 2012. Sari,Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana dan Edy Sujana., 2014. “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi. Vol. 2. Sukma,D.2013.TataKelolayangBaik(GoodGovernance).http://keuanganlsm.com/tata-kelola- yang-baik-good-governance/ . Diakses 14 desember 2015. Suprayogi, Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung Tuasikal, Askam. 2009. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Maluku). Jurnal. Universitas Pattimura. Udiyanti, Ni Luh Nyoman, Anantawikrama Tungga Atmadja.2014.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Ummahdi,Muwahid.2013.teoristakeholder.http://muwahidummah.blogspot.co.id/2013/10/v- behaviorurldefaultvmlo.html. Diakses 2 Desember 2015 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia.Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab KeuanganNegara. Yudiyanto, Rian. 2010. SIA dan Korporat. https://rianyudianto.wordpress.com . diakses 2 Desember 2015 Yuliani, Safrida, Nadirsyah, Usman Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Bengkulu Zeyn, E.2011. “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi”. Jurnal Revieu Akuntansi. Vol. 1, No. 1. April 2011 http://keuanganlsm.com/tata-kelola-yang-baik-good-governance/ http://keuanganlsm.com/tata-kelola-yang-baik-good-governance/ http://muwahidummah.blogspot.co.id/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html http://muwahidummah.blogspot.co.id/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html https://rianyudianto.wordpress.com/