Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
201
Jurnal Akuntansi DOI : https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.201-218
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS
KEUANGAN DANA DESA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
Determining Factor Of Financial Accountability Post-Village Implementation Of Law
Number 6 Of 2014
Veronika Wiratna Sujarweni1) dan I Made Laut Mertha Jaya2)
Universitas Respatih Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Indonesia1)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, D.I.Yogyakarta, Indonesia2)
ABSTRACT
Village existence is very important for national development. Thus, uneven development between the Village and
the City can cause many villagers who try their fortune in the city, leaving the village and not returning to the
Village. This study was conducted to determine the effect of human resource competence on village financial
accountability and the influence of the role of village heads on village financial accountability. The population in
this study are all villages in the Sleman Regency. This research uses incidental sampling. The sample size uses the
Slovin formula, with a minimum number of respondents of 71 villages. The analysis method uses structural
equation modeling (SEM) analysis test. The conclusion of this research is that there is a significant influence
between HR competencies on village financial accountability, meaning that if HR competencies are higher, the
financial accountability of village funds is more accountable. There is a significant influence between community
participation on village financial accountability. The positive effect means that if the community participation is
higher, the financial accountability of village funds will be more accountable. There is a significant influence
between the role of the village head on the financial accountability of village funds, meaning that if the role of the
village head is higher, then the financial accountability of village funds is more accountable.
Keywords: Village Fund Accountability and Village Fund Finance.
ABSTRAK
Desa keberadaannya sangat penting untuk pembangunan nasional. Sehingga, pembangunan yang tidak merata
antara Desa dan Kota dapat menyebabkan banyaknya penduduk desa yang mengadu nasib di kota, meninggalkan
desa dan tidak mau kembali lagi ke Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh antara kompetensi
sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan dana desa dan pengaruh antara peran kepala desa
terhadap akuntabilitas keuangan desa desa. Pada penelitian ini populasinya adalah semua desa yang ada di
wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan sampling incidental. Ukuran sampel menggunakan
rumus Slovin, dengan jumlah minimal responden sebanyak 71 desa. Metode analisisnya menggunakan uji analisis
structural equation modelling (SEM). Kesimpulan penelitian ini, diantaranya terdapat pengaruh yang signifikan
antara kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan dana desa, artinya apabila kompetensi SDM semakin
tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara
partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila
partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.Terdapat
pengaruh yang signifikan antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa, artinya apabila
peran kepala desa semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.
Kata Kunci: Akuntabilitas Dana Desa dan Keuangan Dana Desa.
Corresponding author: mad.jaya@yahoo.com
Email addresses for corresponding author: nana_wiratna@yahoo.com1) , mad.jaya@yahoo.com2)
First submission received: 20 Oktober 2019
Revised submission received: 07 Desember 2019
Accepted: 28 Desember 2019
https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.201-218
mailto:mad.jaya@yahoo.com
mailto:nana_wiratna@yahoo.com
mailto:mad.jaya@yahoo.com
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
202
PENDAHULUAN
Desa keberadaannya sangat penting untuk pembangunan nasional. Desa berperan sebagai
penghasil utama pertanian, perternakan, dan perkebunan. Sehingga, pembangunan yang tidak
merata antara Desa dan Kota dapat menyebabkan banyaknya penduduk desa yang memilih
bekerja dan hidup di kota, meninggalkan desa. Di kota, dengan banyaknya pendatang untuk
mencari peruntungan akan menimbulkan masalah tersendiri diataranya adalah kemacetan, tata
kota yang buruk, dan kepadatan penduduk, kriminalitas yang tinggi, bagi pendatang yang tidak
berhasil mengadu nasib di kota akan menjadi masalah sosial untuk kota tersebut.
Untuk itu pemerintah berinisiatif untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang
pedesaan, bahwa desa akan dijadikan pusat perokonomian sendiri untuk warganya, sehingga
mereka tidak perlu mencari peruntungan di kota untuk memperbaiki perokonomian.
Pembangunan desa menjadi solusi utama, pemerataan pembangunan harus sampai pelosok
desa. Pembangunan fisik berupa jalan, irigasi, pengembangan pasar, pembangunan Sumber
daya manusia dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menggali sumber wisata daerah,
sumberdaya sosial yang dapat menguatkan desa sebagai pusat perekonomian warganya.
Berdasarkan hal di atas, maka lahirlah UU No 6 tahun 2014. Penerapan Undang-Undang
ini menjadi tantangan baru bagi pembangunan di desa dan membawa banyak perubahan bagi
desa. UU No 6 tahun 2014 menggantikan UU sebelumnya, yaitu pada masa orde baru UU No.
5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pada waktu itu sifatnya lebih menyeragamkan desa
baik nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahannya. Proses penyeragaman tentu
mengalami beberapa kendala, karena Indonesia sangat beragam dan mengakui serta
menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Kondisi ini juga terjadi pada Era
Reformasi. Desa masih belum memiliki privilege untuk mengatur dirinya sendiri. UU No 22
tentang Otonomi Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah yang sebagian besar masih sama dalam hal pengaturan desa, terutama cara kerja
Pemerintah Desa. Sehingga, hal ini membuat pemerintahan desa cenderung lebih
mengutamakan mengerjakan ‘tugas pembantuan’ dari pemerintah di atasnya (dari kabupaten
misalnya) dibandingkan dengan membangun tata kelola desa yang lebih demokratis dari diri
mereka sendiri.
Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu,
Undang–Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap desa
mulai tahun 2015 akan memperoleh dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan
langsung disalurkan kepada semua desa di Indonesia. Akan tetapi, jumlah nominal yang
diberikan kepada masing–masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah
penduduk, dan angka kematiannya. Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu
komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu,
diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, agar tidak ada lagi desa yang tertinggal.
Harapan lainnya yaitu dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan
di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini. Undang-Undang desa dapat menjadi salah satu
komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir.
Undang-Undang ini juga akan memperjelas keberadaan Kepala desa sebagai pimpinan yang
bertanggung jawab dengan dana desa, yang berisi tentang segala wewenang, masa jabataan
yang bertambah, serta penghasilannya.
Fenomena mengenai dana desa yang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat kepada
desa melalui 3 tahap ini, sarat dengan kasus-kasus hukum yang menjerat para kepala desa.
Menurut harian suara pembaharuan 6 Februari 2018 memberitakan bahwa Indonesian
Corruption Watch (ICW) menilai aktor utama yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan dana
desa adalah para kepala desa (kades). Dari hasil pantauan ICW per Agustus 2017, kades yang
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
203
menjadi aktor utama penyalahgunaan dana desa mencapai 112 orang. Jumlahnya meningkat
sejak tahun 2015 yang terjerat ada sebanyak 15 orang, meningkat tahun 2016 menjadi 32 orang,
dan 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang. Pelakunya tidak seluruhnya kades ada 32 orang
perangkat desa dan 3 orang keluarga dari kades (ICW, 2017).
Selain itu, berdasarkan Sindonews.com 23 Juli 2018 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman
juga membidik tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sleman salah satunya berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, dimana terdapat
penyimpangan dana Desa Banyurejo. Menurut Harian Suara Mereka 1 Agustus 2018
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman masih melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi
dana desa di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel tahun anggaran 2015-2017. Berdasarkan
hitungan internal yang dilakukan pihak kejaksaan, dugaan kerugian negara dalam perkara ini
ditaksir sekitar Rp 800 juta. Penelusuran di Desa Banyurejo didapati temuan pengelolaan
keuangan tanpa melibatkan perangkat desa melainkan dikelola sendiri oleh oknum kepala desa.
Yulianta selaku kepala desa juga tidak menampik adanya kemungkinan proyek fiktif. Dugaan
penyelewengan dana desa ini muncul berdasar temuan BPKP yang mendapati dana desa di
Desa Banyurejo dikelola tanpa melalui pembukuan bendahara desa. Disebutkan, catatan
pengelolaan dana tersebut mulai tahun 2015 hingga 2017 di pembukuan kosong, serta tidak
ada bukti pemasukan maupun pengeluaran. Mengacu regulasi, dana tersebut seharusnya
ditransfer ke rekening kas desa melalui bendahara. Namun, berdasar keterangan awal,
disinyalir sebagian pencairan dana desa diterima langsung oleh kades tanpa melewati jalur
bendahara. Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa setidaknya 15 orang saksi dari kalangan
aparat pemerintah Desa Banyurejo, Pemkab Sleman, dan warga. Menurut BBC News 30
Agustus 2018 Alasan terbesar penyelewengan dana desa ini adalah akibat kurangnya
kemampuan aparat desa terkait perencanaan.
Jumlah pendapatan yang diterima desa menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan
desa dalam mengelola dana tersebut, dalam hal ini akuntabilitas menjadi penting dalam
mengelola keuangan desa. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan
pemerintah (Aucoin dan Heintzmen, 2000). Dalam membangun kepercayaan tersebut,
organisasi sektor publik harus membangun akuntabilitasnya atas dasar harapan para prinsipal,
bukan demi kepentingan agen semata (Randa dan Daromes, 2014). Akuntabilitas juga
dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang
dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Mulgan 2000).
Akuntabilitas bukan sekadar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu
organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan,
lingkungan organisasi, masyarakat, dan pemerintah (Patton, 1992). Mardiasmo (2009)
menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai suatu kewajiban bagi pihak pemegang
amanah (agent) untuk memberikan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan laporan
pertanggungjawaban, tentang segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal). Akuntabilitas publik terdiri dari dua (2) macam,
yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi
(akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas
horizontal) (Mardiasmo, 2009). Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
desa.
Namun, cita-cita untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolan keuangan desa tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan
Keuangan Desa bulan Juni 2017 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015, yaitu
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
204
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, kabupaten
Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Magelang
Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas keuangan di desa masih rendah.
KPK menemukan sejumlah temuan yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
desa di kelima sampel tersebut rendah. Temuan tersebut adalah potensi masalah regulasi, tata
laksana, pengawasan, dan SDM.
Sehingga, kemampuan administratif merupakan salah satu komponen penting dalam
melaksanakan pemerintahan (Farazmand, 2009). Pemerintahan yang kemampuan
administratifnya lemah, biasanya mengalami masalah dalam pengelolaan keuangannya
(Hughes et. al., 2004). Nurjaman (2015) menyatakan keberhasilan pembangunan desa
dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakatnya, serta
kepemimpinan dari kepala desa. Terdapat keterkaitan antara faktor sumber daya manusia
dengan penguatan program alokasi dana desa (Tuan, 2009). Sehingga, untuk mengelola dana
desa diperlukan seorang aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggung
jawab mengelola dana tersebut (Fajri et. al., 2014). Faktor yang menjadi penghambat
pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dan
lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2013). Berdasarkan penelitian Ekasari
dan Ivan (2017) menyimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat yang paling bawah, kepala desa mempunyai
peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan memimpin perangkat desa serta
masyarakat di desa menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material.
Namun, sampai saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemerintah desa
dinilai masih belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Hal ini dikarenakan
kepala desa dalam memimpin penyelengaraan pemerintah desa dirasa kurang tegas berkaitan
dengan disiplin kerja bagi para perangkat desanya. Oleh sebab itu, sejalan dengan
meningkatnya tuntutan akan hak–hak yang harus diterima oleh masyarakat, maka kinerja
pemerintah desa juga semakin banyak mendapatkan sorotan dari lembaga formal yang menjadi
instansi atasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Neny (2017) tentang peran perangkat desa
dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, juga menyimpulkan bahwa perangkat desa
sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan
uraian di atas, maka diperoleh beberapa rumusan, tentang pengaruh antara kompetensi sumber
daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan dana desa dan pengaruh antara peran kepala
desa terhadap akuntabilitas keuangan desa desa.
KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS
Landasan Teori
Desentralization Theory
Oates menyebutkan bahwa efisiensi ekonomi secara mendasar dapat ditingkatkan melalui
delegasi dalam bentuk desentralisasi fiskal kepada pemerintah level terendah, sehingga
mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional dan
regional (Oates, 2006). Pelayanan publik paling efisien jika diselenggarakan ditingkatan
terdekat, yaitu dengan masyarakat, karena pemerintah lokal sangat memahami kebutuhan
masyarakatnya dan efisien dalam penggunaan dananya. Selain hal tersebut persaingan antar
daerah juga dapat meningkatkan inovasi (Oates, 2006).
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
205
StewardshipTheory
Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku
manusia (behavior), pola manusia (model of man), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi
dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikan kepemimpinan sebagai aspek
yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan (Ikhsan dan Suprapto, 2008:
84). Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola
dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan manajemen yang
mengendalikan (control) dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan
kepemilikan secara bersama oleh anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu
miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.
Berdasarkan teori stewardship, maka diasumsikan bahwa pemerintah desa dianggap
sebagai pengelola yang meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dan
pemerintah pusat serta keinginan dan kebutuhan masyarakat selaku principal. Pemerintah desa
akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, namun
ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, maka pemerintah desa sebagai
Steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya. Hal ini dikarenakan pemerintah
desa merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan
pemerintah daerah dan pusat serta sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat merupakan
pertimbangan yang rasional karena pemerintah desa lebih melihat pada usaha untuk mencapai
tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.
Teori Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik diartikan sebagai suatu kewajiban pihak
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut. Beberapa tipe akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009), yaitu:
1. Akuntabilitas Vertikal / Internal (vertical accountability)
Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada
pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah dan kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas Horizontal / Eksternal (horizontal accountability)
Pertanggungjawaban Horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Peran Kepala Desa
Menurut UU RI No 6 Tahun 2014, Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut
dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peran Kepala Desa menurut pendapat Tjokroamidjojo (2000), diantaranya:
1. Peran Kepala Desa sebagai motivator
Sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut
melakukan tindakantindakan yang positif, sehingga apa yang diharapkan dapat lebih
berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada
2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator
Orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai
permasalahan serta memfailitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan
kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan
desa dapat berjalan dengan baik.
3. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisiator
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
206
Orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan
dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai
mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-
sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalanya melakukan gotong
royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainya.
Pelaporan Dana Desa
Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa setiap tahap kepada bupati/walikota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa, terdiri atas:
1. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
dan
2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
Selanjutnya, Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan
tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas :
1. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahap I.
Sedangkan, untuk laporan Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa.
Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Baiq (2018) yang berjudul Factors affecting
of village financial management and its implications for stakeholders trust (Studi di desa
Lombok tengah Indonesia). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara SDM, dan
partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan. Namun, tidak terdapat pengaruh komitmen
organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
Saputra, (2016) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa
Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Hasilnya menunjukkan
bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam
kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu
tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014
(99,57%). Namun, hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa
Lembean, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADD yang masih kurang, miss
komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Untuk itu, guna menanggulangi
hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan bagi para staf
desa agar dapat secara mandiri, baik dan benar dalam memahami pengalokasian dan
pertanggung jawaban dana desa.
Simangunsong dan Wicaksono (2017) Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten
Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa Pasir Putih, Kabupaten Yapen Selatan).
Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparat Desa Pasir Putih tidak
memadai dibandingkan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu,
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
207
pendapatan Desa Kampung Putih pada tahun 2015 hanya berasal dari dana desa dan partisipasi
masyarakat masih sangat rendah.
Hipotesis Penelitian
Hubungan Kompetensi Sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan Dana
Desa
Dalam kajiannya yang dilakukan sejak Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mencatat 14 potensi penyelewengan dana desa yang meliputi aspek regulasi dan
kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia (www.kpk.go.id). Penelitian
Ekasari dan Ivan (2017) menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hasil
tersebut sama dengan penelitiannya Baiq (2018) dimana variabel kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga, hipotesis yang
diajukan sebagai berikut:
H1 : Ada pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan
dana desa
Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabiliatas Keuangan Dana Desa
Teori keagenan pada sektor publik menjelaskan tentang masyarakat sebagai prinsipal
dalam hubungan keagenan mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari
pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh agen. Dalam pengelolaan keuangan desa,
partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan masyarakat desa
adalah gerakan pembangunan yang didasarkan pada peran serta masyarakat. Atas dasar itu,
maka kesadaran dan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Umboh, 2004). Penelitian
yang dilakukan oleh Ekasari dan Ivan (2017) juga menyimpulkan bahwa variabel partisipasi
anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana
desa. Niluh Ayu (2017) juga menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hipotesis yang diajukan sebagai
berikut:
H2 : Ada pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa
Hubungan Peran Kepala Desa Terhadap Akuntabiliatas Keuangan Dana Desa
Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa pasca diterbitkannya UU No
6 tahun 2014 serta adanya kenaikan tingkat kemiskinan dari tahun 2013 sampai 2017
mengindikasikan ada hubungan antara peran perangkat desa dengan akuntabilitas keuangan
dana desa dimana kepala desa tersebut memimpin. Penelitian yang dilakukan oleh Neny (2017)
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara peran kepala desa terhadap kinerja aparatur
pemerintahan desa. Sehingga, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3 : Ada pengaruh antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa
Kerangka Berpikir Penelitian
Berdasarkan uraian hipotesis sebelumnya, maka selanjutnya dibuat kerangka berpikir sebagai
berikut.
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
208
Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian
METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di wilayah Sleman Yogyakarta.
Menurut data BPS jumlah desa di wilayah DIY sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Desa di D.I.Yogyakarta
No. Kabupaten/Kota Kec. Desa Kel.
1 Kabupaten Kulon Progo 12 87 1
2 Kabupaten Bantul 17 75 -
3 Kabupaten Gunungkidul 18 144 -
4 Kabupaten Sleman 17 86 -
5 Kota Yogyakarta 14 - 45
Daerah Istimewa Yogyakarta 78 392 46
Sumber data: Kemendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang
digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan sampling incidental yaitu teknik
penentuan sampel berdasarkan yang bersedia mengisi kuisioner dan cocok sebagai sumber data.
Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang
diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk
menentukan ukuran sample menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut:
n = N
1 + (N x e2)
Dimana :
n = Ukuran sampel
N = Populasi
e = Prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih diinginkan
Jumlah populasi Desa di Sleman ada 86, maka jumlah sampel minimal adalah
n = 86
1 + (86 x 0,052)
= 70,78 atau 71
Jadi, jumlah minimal responden adalah 71 desa. Setiap desa terdiri dari kepala desa,
sekertaris desa, kaur keuangan, BPD, masyarakat untuk mendapatkan informasi horizontal.
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
209
Sedangkan, untuk mendapatkan informasi vertikal yaitu camat di kecamatan dimana desa
tersebut bernaung. Untuk responden masyarakat menggunakan teknik purposive sampling
dengan kriteria, yaitu masyarakat yang aktif di setiap kegiatan desa.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Peneliti dengan data
primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak
relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi, untuk
mengumpulkan data primer menggunakan kuisioner berdasarkan indikator sebagai berikut :
Tabel 2. Indikator Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Pengukuran Skala
Kompetensi Sumber daya
manusia (X1)
Pengetahuan Skala Likert
Keahlian
Sikap
Partisipasi masyarakat (X2) Pengambilan keputusan Skala Likert
Pelaksanaan
Pengambilan manfaat
Evaluasi.
Peran Kepala Desa (X3) Motivator Skala Likert
Fasilitator
Mobilisator
Akuntabilitas Keuangan
Dana Desa (Y)
Akuntabilitas Finansial Skala Likert
Teknik Analisis Data
Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh koefisien bobot factor yang distandarkan
(standardized loading factor) seluruhnya sudah lebih dari cut off value yang diisyaratkan. Hal
ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator telah memiliki validitas dan reliabilitas yang
memadai untuk mengukur kontrak yang digunakan dalam penelitian.
Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data
penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi
menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk nilai maksimal, nilai
minimal, nilai rata-rata, nilai standar deviasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui gambaran
karakteristik responden dan variabel penelitian. Untuk mengubah skor rata-rata menjadi nilai
dengan kriteria, maka data yang mula-mula berupa skor, diubah menjadi data kualitatif (data
interval) dengan skala empat. Menurut Djemari Mardapi (2008) acuan pengubahan skor
menjadi skala empat dapat dilihat pada tabel berikut ini:
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
210
Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusinormal. Dalam uji normalitas, data dapat
dikatakan berdistribusi normal apabila P-Value Skewness dan Kurtosis > 0,05. Normalitas
menunjukkan hasil pengujian normalitas untuk semua variabel.
Evaluasi Goodnes Of Fit
Hasil uji kesesuaian model mengindikasikan model fit dengan data. Hal ini terlihat dari
kriteria berikut ini :
Untuk Chi-Square (p value)
Chi-Square (p value) > 0,05 model fit
Chi-Square (p value) < 0,05 model fit
Untuk RMSEA
RMSEA <= 0,08 model fit
RMSEA > 0,08 model tidak fit
Untuk p-value
p-value > 0,05 model fit
p-value < 0,05 model tidak fit
Untuk GFI
GFI > 0,90 model fit
GFI < 0,90 model tidak fit
Untuk AGFI
AGFI > 0,90 model fit
AGFI < 0,90 model tidak fit
Untuk NFI
NFI > 0,90 model fit
NFI < 0,90 model tidak fit
Uji Regresi Linier Berganda
Setelah memenuhi uji valididtas reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, data dapat
dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Teknik analisis ini diproses dengan
bantuan program LISREL 8.0 dengan persamaan sebagai berikut:
Persamaan regresi linier berganda pertama
Y = α +β1X1+ β2X2+β3X3 + e
Keterangan :
Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan
α = Konstanta
β1- β3= Koefisien regresi
X1 = Kompetensi sumber daya manusia
X2 = Partisipasi masyarakat
X3 = Peran kepala desa
e = Error term
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas
terhadap variabel terkait secara parsial. Taraf signifikansi 5%.
H0 : tidak ada pengaruh antara variable x terhadap variable y
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
211
Ha : ada pengaruh antara variable X terhadap variabel Y
Kriteria:
T-value > 1,96 Signifikan
T-value < 1,96 Tidak signifikan
Analisis Koefisien Determinasi (𝑹𝟐)
Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi (R2) adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika
koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel
independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model
ini, maka kesalahan penganggu diusahakan minimum, sehingga R2 mendekati 1, dan perkiraan
regresinya akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk membuktikan pengaruh kompetensi
SDM, partisipasi masyarakat, peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.
Data penelitian yang sudah terkumpul yang berasal dari kuesioner yang telah diisi oleh
responden harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Agar, data yang
diperoleh tersebut benar-benar andal, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.
Hasil Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam
mengukur apa yang sedang diukur. Dalam pengertian yang mudah dipahami, uji validitas
adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur
apa yang seharusnya diukur. Kriterianya sebagai berikut :
Standarized > 0,40 maka valid
Standarized < 0,40 maka tidak valid
Atau
T –value > 1,96 maka valid
T-value < 1,96 maka tidak valid
Hasil yang diperoleh dimasukan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Validitas
No Variabel Indikator
Loading > 0.4
(standarized)
Loading >1,96 T-
value
Keputusan
1 X1
X11 0,86 18,20 Valid
X12 0,94 20,92 Valid
X13 0,84 17,61 Valid
2 X2
X21 0,60 10,56 Valid
X22 0,77 14,24 Valid
X23 0,68 12,24 Valid
X24 0,74 13,57 Valid
3 X3 X31 0,91 20,39 Valid
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
212
No Variabel Indikator
Loading > 0.4
(standarized)
Loading >1,96 T-
value
Keputusan
X32 0,95 21,75 Valid
X33 0,89 19,47 Valid
4 Y
Y11 0,85 - Valid
Y12 0,92 20,45 Valid
Y13 0,88 19,27 Valid
Gambar 2. Hasil Uji Validitas
2. Hasil Uji Realibilitas
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan dalam pengukuran
reliabilitas ini adalah teknik cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai
cronbach alpha lebih besar dari 0.07 (Sujarweni, 2018).
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Indikator CR > 0,70 Keputusan
X1 0.80 Reliabel
X2 0.73 Reliabel
X3 0.85 Reliabel
Y 0.80 Reliabel
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner
mempunyai nilai cronbach alpha CR > 0,70. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua
variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel.
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Berikut ini hasil uji statistik deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan
umur.
Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
Pria 264 88.0 88.0 88.0
Wanita 36 12.0 12.0 100.0
Total 300 100.0 100.0
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
213
Tabel 5. Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden berdasarkan jabatan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
Kepala desa 50 16.7 16.7 16.7
Sekertaris desa 50 16.7 16.7 33.3
Bendahara 50 16.7 16.7 50.0
BPD 50 16.7 16.7 66.7
Kecamatan 50 16.7 16.7 83.3
Masyarakat 50 16.7 16.7 100.0
Total 300 100.0 100.0
Tabel 6. Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden berdasarkan umur
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
31-40 tahun 26 8.7 8.7 8.7
41-50 tahun 134 44.7 44.7 53.3
51-60 tahun 112 37.3 37.3 90.7
>60 tahun 28 9.3 9.3 100.0
Total 300 100.0 100.0
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh hasil bahwa jumlah responden
sebanyak 300 orang, lebih didominasi oleh responden pria sebanyak 264 orang. Jumlah
responden tersebut juga dibagi rata berdasarkan jabatannya, peneliti mengambil sampelnya
secara sama, sebanyak 50 orang di setiap wilayah di D.I.Yogyakarta. Selain itu, jumlah
responden juga didominasi paling banyak di usia produktif yaitu 41-50 tahun sebanyak 134
orang responden. Hasil ini menunjukkan bahwa struktural organisasi di pemerintahan desa
masih didominasi oleh kaum produktif tua yang mulai memasuki usia pensiun. Sedangkan,
perangkat desa yang tergolong di usia 31-40 tahun sebanyak 26 orang.
Hasil Uji Normalitas
Dalam uji normalitas di atas, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila P-Value
Skewness dan Kurtosis > 0,05. Normalitas menunjukkan hasil pengujian normalitas untuk
semua variabel / uji normalitas Multivariate. Berdasarkan hasil output di atas dapat dilihat
bahwa variabel memenuhi normalitas.
Evaluasi Goodnes of fit
Hasil uji kesesuaian model mengindikasikan model fit dengan data. Berikut ini hasil
ujinya.
Tabel 7. Hasil uji Evaluasi Goodnes of fit
Goodness of fit Hasil Keputusan
Chi-Square (p-value) 0,065 Fit
RMSEA 0,069 Fit
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
214
Goodness of fit Hasil Keputusan
p-value 0,000 Fit
GFI 0,93 Fit
AGFI 0,91 Fit
NFI 0,97 Fit
Dasar pengambilan kesimpulannya, didasarkan pada beberapa kriteria berikut ini.
Untuk Chi-Square (p value)
Chi-Square (p value) > 0,05 model fit
Chi-Square (p value) < 0,05 model fit
Untuk RMSEA
RMSEA <= 0,08 model fit
RMSEA > 0,08 model tidak fit
Untuk p-value
p-value > 0,05 model fit
p-value < 0,05 model tidak fit
Untuk GFI
GFI > 0,90 model fit
GFI < 0,90 model tidak fit
Untuk AGFI
AGFI > 0,90 model fit
AGFI < 0,90 model tidak fit
Untuk NFI
NFI > 0,90 model fit
NFI < 0,90 model tidak fit
Sehingga, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa semua
memenuhi goodness of fit.
Hasil Uji Hipotesis
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian untuk menjawab pengaruh
kompetensi SDM, Partisipasi masyarakat, peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan
dana desa.
Gambar 3. Hasil Uji Hipotesis
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
215
Kriteria:
T-value > 1,96 Signifikan
T-value < 1,96 Tidak signifikan
Berdasarkan hasil uji, maka diperoleh persamaan model sebagai berikut.
Y= 0,18*X1+0,17*X2+0,27*X3, Errorvar = 0,72 ; R
2 =0,28
(0,088) (0,087) (0,069) (0,083)
2,07 1,97 3,89 8,64
Dari perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program IBM SPSS for
windows, maka didapat hasil sebagai berikut :
Y= 0,18*X1+0,17*X2+0,27*X3, Errorvar = 0,72 ; R
2 =0,28
Dari persamaan tersebut di atas dapat dijelaskan :
1. Hipotesis 1 menyebutkan bahwa variabel kompetensi SDM (X1) merupakan variabel yang
diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Hasil pengujian hipotesis
diperoleh nilai thitung sebesar 2,07. Dengan demikian thitung berada pada daerah H0 ditolak
dan Ha diterima, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya
terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap akuntabilitas
keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila kompetensi SDM semakin tinggi
maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Pernyataan H1 diterima.
2. Hipotesis 2 menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X2) merupakan variabel
yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Hasil pengujian
hipotesis diperoleh nilai thitung sebesar 1,97. Dengan demikian thitung berada pada daerah
H0 ditolak dan Ha diterima, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap
akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila partisipasi
masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.
Pernyataan H2 diterima.
3. Hipotesis 3 menyebutkan bahwa variabel peran kepala desa (X3) merupakan variabel yang
diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Hasil pengujian hipotesis
diperoleh nilai probabilitas kesalahan sebesar 0,000 dibawah 0,05. Hasil perhitungan pada
regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 5,428. Dengan demikian thitung berada
pada daerah H0 ditolak dan Ha diterima maka angka tersebut menunjukkan nilai yang
signifikan yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala desa
terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila peran
kepala desa semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.
Pernyataan H3 diterima.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Y= 0,18*X1+0,17*X2+0,27*X3, Errorvar = 0,72 ; R
2 =0,28
(0,088) (0,087) (0,069) (0,083)
2,07 1,97 3,89 8,64
Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat dari nilai R square sebesar 0,28
yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dana desa dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu
kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, peran kepala desa sebesar 28%, sisanya yaitu 72%
akuntabilitas keuangan dana desa dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian
ini.
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
216
PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang telah dijelaskan, maka diperoleh
kesimpulan, diantaranya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap
akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila kompetensi SDM
semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh
yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.
Pengaruhnya positif artinya apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas
keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala
desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila peran
kepala desa semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.
Keterbatasan penelitian ini terletak pada sulitnya memberikan pemahaman kepada SDM
di pemerintahan desa perihal peraturan pelaporan pertanggungjawaban keuangannya dana desa,
sehingga peneliti membutuhkan tambahan waktu di dalam penyelesaian penelitian ini, dengan
berfokus pada pemberian pemahaman tentang dana desa dan pertanggung jawabannya.
Beberapa saran yang dapat diusulkan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pemerintah
desa diantaranya, yaitu: pemerintah daerah diharapkan aktif menyelenggarakan pembinaan dan
pelatihan kepada pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa, agar SDM yang bekerja di
bidangnya, terutama di desa dapat memiliki pengetahuan yang sama dengan desa lainnya.
Sebagai pengendali atau controlling, maka setiap kepala desa diharapkan dapat lebih ekstra di
dalam memantau laporan pertanggungjawaban keuangannya, agar lebih akuntabel di depan
khalayak umum.
DAFTAR PUSTAKA
Aucoin, P., & Heintzman, R. (2000). The Dialetics of Accountability for Performance in
Public Management Reform. International Review if Administration Science, 66, 45-
55.
Baiq Wiwik Widarnawati. (2018). Factors affecting of village financial management and its
implications for stakeholders trust (Studi di desa Lombok tengah Indonesia).
International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom, 6 (3),
534
Bintoro, Tjokroamidjojo. (2000). Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.
Rajawali. Jakarta.
Carl V. Patton. (1992). Basic Methods Of Policy Analysis and Planning. Prentice-Haal.
Engewood 1992.
Diansari, E. R. (2013). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)
Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Tesis.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Djemari, Mardapi. (2008). Tekhnik penyusunan instrumen tes dan nontes. Yogyakarta: Mitra
Cendikia Press
Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari,
Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok
Kabupaten Karawang). Proseding IAI 2017.
Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356
Vol. 9, No.3 2019 Hal. 201-218
217
Fajri R., Setyowati E., dan Siswidiyanto. (2014). Akuntabilitas Pemerintahan Pada Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) (studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(7), 1099-1104.
Farazmand, A. (2009). Building Administrative Capacity for The Age of Rapid Globalization:
A Modest Prescription for The Twenty-First Century. Public Administration Review, 69
(6), 1007 – 1020.
Hughes, J., Sasse, G., & Gordon, C. (2004). Conditionality and Compliance in The EU’s
Eastward Enlargement: Regional Policy and The Reform of Sub-national Government.
Journal of Common Market Studies, 42 (3), 523–551.
Ikhsan, A. dan H. B. Suprapto. (2008). Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma.
Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Indrianasari, Neny Tri. (2017) Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu
Akuntansi, Keuangan dan Pajak,1(2).
Mahayani, Ni Luh Ayu. (2017). Prosocial Behaviour dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis,
12(2).
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa: Pembelajaran dari
3 Daerah di Jawa Barat. Jurnal Desentralisasi, 13 (1).
Mulgan, Richard. (2000). Accountability:An Ever-Expanding Concept?, Public
Administration, 78(3).
Oates, W, (2006), Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal,
XLVI. 237-243.
Randa, F. dan F.E. Daromes. (2014).Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3), 477-
484
Saputra, I Wayan. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan
Ekonomi (JJPE),6(1)
Simangunsong, Fernandes dan Wicaksono, Satrio. (2017). Evaluation of Village Fund
Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at PasirPutih
Village, South Yapen District). Journal of Social Science, 5 (9). pp. 250-269. ISSN 2327-
5960.
Sujarweni, V. Wiratna. (2018). SEM - Panduan Mudah Olah Data Struktural Equations
Modeling dengan Lisrel. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Tuan, B. H. (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa melalui
Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Mappi. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah
Mada.
Umboh, F. A. (2004). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa
Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA
PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Veronika Wiratna Sujarweni dan I Made Laut Mertha Jaya
218
LAMPIRAN
Analisis deskriptif kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, peran kepala desa,
akuntabilitas keuangan dana desa digunakan IBM SPSS untuk mengetahui analisis deskriptif
dengan kriteria sebagai berikut (Djemari Mardapi, 2008) :
X > = 3,5 = Sangat Tinggi/ Sangat Baik
3,5 > X > = 2,5 = Tinggi / Baik
2,5 > X > = 1,5 = Rendah / Kurang
X < 1,5 = Sangat Rendah / Sangat Kurang
Tabel 8. Hasil Uji Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
x1 300 2.00 4.00 3.2168 .35815
x2 300 2.75 4.00 3.2138 .24384
x3 300 2.33 4.00 3.1618 .30834
y 300 2.50 4.00 3.1872 .29826
Valid N (listwise) 300
Statistika deskriptif untuk variabel kompetensi SDM nilai rata-rata sebesar 3,2168 berkategori
baik. Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai rata-rata 3,2138 berkategori baik.
Variabel peran kepala desa mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,1618 berkategori baik, Variabel
akuntabilitas keuangan dana desa mempunyai nilai rata-rata 3,1872 berkategori baik.