STUDI EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 220-232 PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN KANTONG KEMISKINAN DI YOGYAKARTA: PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI Nano Prawoto1, Agus Tri Basuki2 1,2 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia Phone +62 274 387656. E-mail korespondensi: nanoprawoto@yahoo.com Naskah diterima: Januari 2015; disetujui: Agustus 2015 Abstract:This study aims is to identify pockets of poverty-based districts in Kulon Progo and formulate a common strategy for tackling poverty based on poverty levels in the district. The analytical method used to map poverty in Kulon Progo is Size Poverty Indicators consists of economic, geographic, and social health and education. Also used some tools i.e. shift share analysis, LQ, and Typology Klassen to determine economic development in Kulon Progo. The data used are primary data and secondary data. The results showed that the causes of poverty in Kulon Progo consists of a variety of complex factors and interrelated, namely geography, human qualities, facilities and natural conditions are less supportive of the development of economic activity resulting limited access resources, distribution of goods, lack of education, a potential health threat levels, and low levels of income, ownership of assets and the level of social welfare. Keywords: poverty indicators; shift share;LQ; Typologi Klassen JEL Classification: I32, R15 Abstrak: Studi ini bertujuan mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan berbasis kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan merumuskan strategi umum untuk menang- gulangi kemiskinan berdasarkan pada tingkatan kemiskinan yang ada di kecamatan. Metode analisis yang digunakan untuk memetakan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo adalah Ukuran Indikator Kemiskinan terdiri dari aspek ekonomi, geografi, kesehatan dan pendidikan dan sosial. Selain itu digunakan beberapa alat analisis yaitu shift share, LQ, dan Tipologi Klassen untuk mengetahui perkembangan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas berbagai faktor yang komplek dan saling berkaitan, yaitu kondisi geografis, kualitas manusia, sarana prasarana dan kondisi alam yang kurang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses sumber daya, distribusi barang, rendahnya pendidikan, potensi ancaman tingkat kesehatan, serta rendahnya tingkat pendapatan, kepemilikan aset dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Indikator Kemiskinan; shift share; LQ; Tipologi Klassen Klasifikasi JEL: I32, R15 PENDAHULUAN Kemiskinan pada dasarnya merupakan indikator klasik yang hingga saat ini menjadi momok bagi negara dunia ketiga. Millenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000 mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 mailto:prawoto@yahoo.com Penyusunan Indikator dan Pemetaan ...(Nano Prawoto, Agus Tri Basuki) 221 persen). Dibandingkan dengan penduduk mis- kin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2009 ke Maret 2010. Pada Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23 persen. Persoalan kemiskinan menjadi isu yang tidak pernah habis hingga sekarang, apalagi yang berkaitan dengan kesuksesan kepemim- pinan sebuah pemerintah daerah, topik kemis- kinan seakan tidak lekang ditelan masa. Kepe- mimpinan pemerintah daerah akan dinilai ber- hasil apabila dapat menurunkan angka kemis- kinan dan mensejahterakan masyarakat banyak secara merata. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Jogja- karta masih dihadapkan pada persoalan kemis- kinan ini. Kajian yang paling mendesak agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, maka diperlukan pemetaan ten- tang kemiskinan di berbagai kecamatan. Dengan diketahuinya kantong-kantong kemiskinan ter- sebut diharapkan dapat disusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang pro poor. Hampir semua pendekatan dalam meng- kaji kemiskinan masih berporos pada paradig- ma modernisasi (the modernisation paradigm) yang kajiannya didasari oleh teori-teori pertum- buhan ekonomi, human capital, dan the pro- duction-centred model yang berporos pada pen- dekatan ekonomi neo-klasik ortodok (orthodox neoclassical economics) (Elson, 1997; Suharto, 2001; 2002a; 2002b). Sejak ahli ekonomi “mene- mukan” pendapatan nasional (GNP) sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemakmur- an negara pada tahun 1950-an, hingga kini hampir semua ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masa- lah kemajuan suatu negara. Pengukuran kemiskinan yang berpijak pada perspektif “kemiskinan pendapatan” (income poverty) – yang menggunakan pendapatan seba- gai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” – juga merupakan bukti dari masih kuatnya dominasi model ekonomi neo-klasik di atas. Karena indikator GNP dan pendapatan memiliki kelemahan dalam memotret kondisi kemajuan dan kemiskinan suatu entitas sosial, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pende- katan alternatif. Di antaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); Social Account- ing Matrix (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977); Physical Quality of Life Index (PQLI) yang dikembangkan Morris (1977) (lihat Suharto, 1998). Pemetaan tentang profil kemiskinan di perdesaan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan terutama untuk penanganan masalah kemiskinan. Keterangan mengenai jenis per- soalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat membantu perencana program dalam menen- tukan program-program yang tepat. Dengan mengetahui pemetaan kemiskinan di perdesa- an, pengambil kebijakan bisa lebih memfokus- kan pada program pengentasan kemiskinan di perdesaan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Dilihat dari sumbernya, data dasar yang digu- nakan dalam studi ini ada dua jenis yaitu data sekunder dan data primer. Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.Waktu pelak- sanaan kegiatan dilaksanakan selama 2 tahun. Alat Analisis Pelaksanaan pekerjaan menggunakan peneli- tian deskriptif yaitu penelitian yang menjelas- kan dan menyajikan suatu metode dalam mene- liti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, menghimpun data dan menyajikannya. Pende- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015: 220-232 222 katan pelaksanaan pekerjaan menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan untuk merumuskan indikator rawan pangan yang relevan dengan wilayah yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pembanding dan memperjelas data kuantitatif yang ada dengan memakai strategi studi kasus. Strategi studi kasus dipilih karena kekhasan masalah, selain kemampuannya dalam menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam (Cresswel, 1994; Babie 2004 dalam Sitorus,1999). Karakteristik Rumah Tangga Miskin Hasil pendataan BPS pada tahun 2010 menun- jukkan sebagian besar dari rumah tangga miskin mempunyai 4,9 anggota rumah tangga. Jumlah rata rata anggota rumah tangga ini lebih besar dibanding jumlah rata rata anggota rumah tangga tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin harus menang- gung beban yang lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di daerah perkotaan rata rata mempunyai 5,1 anggota rumah tangga, sedangkan rumah tang- ga miskin di daerah perdesaan rata rata mem- punyai 4,8 anggota rumah tangga. Berdasarkan angka ini dapat diketahui bahwa beban rumah tangga miskin di daerah perkotaan dalam memenuhi kebutuhan hidup ternyata lebih besar daripada rumah tangga miskin di daerah perdesaan. Ciri lain yang melekat pada rumahtangga miskin adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah. Data yang disajikan BPS memperlihatkan bahwa 72,01 persen dari rumah tangga miskin di perdesaan dipimpin oleh kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 24,32% dipimpin oleh kepala rumahtangga yang berpendidikan SD. Kecenderungan yang sama juga dijumpai pada rumah tangga miskin di perkotaan. Sekitar 57,02% rumahtangga mis- kin di perkotaan dipimpin oleh kepala rumah- tangga yang tidak tamat SD, dan 31,38 persen dipimpin oleh kepala rumahtangga berpendi- dikan SD. Ciri ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin di per- kotaan lebih tinggi dibanding kepala rumah- tangga di perdesaan. Ciri rumah tangga miskin yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan sebaran lokasi rumahtangga adalah sumber penghasilan. Menurut data BPS, penghasilan utama dari 63,0 persen rumahtangga miskin bersumber dari kegiatan pertanian, 6,4 persen dari kegiatan industri, 27,7 persendari kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan, bangunan dan pengangkutan, dan selebihnya merupakan penerima pendapatan. Pada tahun 1998 dan 1999 proporsi sumber penghasilan utama tidak mengalami pergeseran. Dengan membedakan menurut daerah dapat dicatat bahwa sebagian besar atau sekitar 75,7 persenrumah tangga miskin di perdesaan mengandalkan pada sumber penghasilan di sektor pertanian. Lebih dari 75 persenrumah tangga miskin di perkotaan memperoleh peng- hasilan utama dari kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan hanya 24,0 persenrumah tangga miskin mengandalkan pada sektor per- tanian. Ini konsisten dengan corak rumah tangga perdesaan yang sebagian besar adalah rumah tangga petani. Kegiatan ekonomi perkotaan yang lebih beragam memberikan sumber peng- hasilan yang beragam pula bagi rumah tangga miskin di perkotaan. Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Sesuai dengan pendekatan pengukuran dan analisis penyebab kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo digambarkan pada Gambar 1. Berbagai faktor penyebab kemiskinan ter- sebut, kemudian dapat dilakukan penetapan indikator dan parameter pengukuran kemis- kinan. Penentuan indikator dan parameter ini juga mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, khususnya untuk tahun 2010. Adapun indikator yang dimaksud adalah seperti pada tabel 1 (dalam Lampiran). Hasil penentuan indikator dan penghi- tungan skor dapat kita buat peta wilayah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, dan dari hasil pemetaan kemiskinan dapat dijadi- kan dasar dalam penyusunan strategi dan kebi- jakan penanggulangan kemiskinan di Kabupa- ten Kulon Progo. Penyusunan Indikator dan Pemetaan ...(Nano Prawoto, Agus Tri Basuki) 223 HASIL DAN PEMBAHASAN Posisi Perekonomian Kabupaten Kulon Progo Struktur ekonomi dan struktur sosial tiap kabu- paten di DIY berbeda satu sama lain yang dida- sarkan pada Typology Klassen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi dalam pembentukan PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi dapat dikelompokkan menjadi bebe- rapa kategori. Dalam analisis Typology Klassen dibagi menjadi 4 kategori dapat dilihat pada tabel 2: (1) Daerah MajuBerkembang Cepat. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/ kota/RerataKontribusi PDRB provinsi  1 dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  1. (2) Daerah Berkembang Cepat. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/ Rerata Kontribusi PDRB provinsi  1 dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  1. (3) Daerah Potensial. Daerah yang memiliki cirri Kontribusi PDRB Kab/kota/RerataKon- tribusi PDRB provinsi  1 dan Rerata Pertum- buhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi 1. (4) Daerah Relatif Tertinggal. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/ Gambar 1. Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan Gambar 2. Kerangka Kerja Penelitian Tabel 2. Perkembangan ekonomi kabupaten/kota terhadap Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2007-2011 Proporsi Pertumbuhan Kontribusi PDRB Kabupaten/Rerata Kontribusi PDRB Provinsi 1 Kontribusi PDRB Kabupaten/Rerata Kontribusi PDB Provinsi 1 Rerata Pertumbuhan PDRB Kabupate/Rerata PDB Provinsi 1 Daerah Maju Berkembang Cepat Kota Yogyakarta Daerah Berkembang Cepat Kabupaten Bantul Rerata Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Rerata PDB Provinsi  1 Daerah Potensial Kabupaten Sleman Daerah Relatif Tertinggal Kabupaten Gungung Kidul Kabupaten Kulon Progo Sumber:DIY dalam angka 2007-2011 (diolah) Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015: 220-232 224 Rerata Kontribusi PDRB provinsi  1 dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  1. Perkembangan PDRB Kabupaten KulonProgo Perkembangan PDRB Perkembangan PDRB Ka- bupaten Kulon Progo tahun 2007 sd 2011 dapat dilihat pada tabel 3. Analisis Location Quotient (LQ) Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu. LQ = (Eij/Ej)/(Ein/En) 1) di mana,Eij adalah Kesempatan kerja di sektor I di wilayah j; Ej adalah Kesempatan kerja di wilayah j; Ein adalah Kesempatan kerja di sektor I di negara n, Eij adalah Kesempatan kerja di negara n; Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah: Jika nilai LQ > 1, maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah > tingkat spesialisasi nasional); Jika nilai LQ = 1, maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah = tingkat spesialisasi nasional); Jika nilai LQ < 1, maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah < tingkat spesialisasi nasional); Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kota/kabupaten baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki LQ yang lebihbesar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Arti- nya, semua kabupaten/kota memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat, lihat tabel 4. Hasil perhitungan LQ dapat disimpulkan Kabupaten Kulon Progo memiliki keunggulan di sektor Pertanian, pertambangan dan pengga- lian, serta industri pengolahan. Analisis Tipologi Klasen Dengan menggunakan penghitungan Tipology Klassen, terlihat sebaran masing-masing sektor ditunjukkan dalam tabel 5. Berdasarkan peng- hitungan Tipology Klassen dibagi menjadi: Sub sektor Maju. Subsektor yang memiliki ciri kontribusi subsektor Kab/kota/Reratakontribusi PDRB kab/kota  1 dan rerata pertumbuhan subsektor (kab/Kota)/RerataPDRB kab/kota  1 Sub Sektor Berkembang. Subsektor yang memiliki ciri kontribusi subsektor Kab/kota/ rerata kontribusi PDRB kab/kota  1 dan rerata pertumbuhan subsektor (kab/Kota)/Rerata PDRB kab/kota  1. Sub Sektor potensial. Subsektor yang memiliki ciri kontribusi subsektor Kab/kota/Rerata Kon- tribusi PDRB kab/kota  1 dan rerata Pertum- buhan subsektor (kab/Kota)/Rerata PDRB kab /kota  1. Sub sektor terbelakang. Subsektor yang memi- liki ciri Kontribusi subsektor Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB kab/kota  1 dan rerata per- tumbuhan subsektor (kab/ Kota)/Rerata PDRB kab/kota  1. Hasil perhitungan pada tabel 5 terlihat bahwa sub-sektor maju terdiri dari sektor Tabel 4. Perkembangan LQ Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 sd 2011 Lapangan Usaha Nilai LQ Rerata LQ 2008 2009 2010 2011 1. Pertanian 1,49 1,49 1,49 1,62 1,52 2. Pertambangan dan Penggalian 1,45 1,54 1,06 1,15 1,30 3. Industri Pengolahan 1,14 1,13 1,13 1,04 1,11 4. Listrik, gas dan Air bersih 0,67 0,68 0,70 0,12 0,54 5. Bangunan 0,52 0,53 0,54 0,56 0,54 6. Perdagangan, restoran dan hotel 0,81 0,81 0,82 0,83 0,82 7. Angkutan dan Komunikasi 1,01 1,00 0,99 0,94 0,98 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,67 0,69 0,70 0,65 0,68 9. Jasa-jasa 1,03 1,02 1,06 1,07 1,04 Penyusunan Indikator dan Pemetaan ...(Nano Prawoto, Agus Tri Basuki) 225 pertanian dan jasa-jasa. Sedangkan sub sektor berkembangadalah sektor listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran. Sektor Potensial adalah sektor pertam- bangan dan industri pengolahan. Sedangkan sub sektor terbelakang adalah sektor pengang- kutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Analisis Shift-Share Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontri- busi tiap-tiap subsektor terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Shift-share dapat digunakan untuk mendeskrip- sikan trend agregat secara statistik, shift-share analisis mengklarifikasikan perubahan PDRB setiap saat dalam wilayah yang diperbanding- kan dengan tiga kategori, komponen dalam membentuk shift-share di antaranya adalah PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah, laju pertumbuhan PDB tingkat nasional (rn), laju pertumbuhan PDB di sektor tertentu (i) di tingkat nasional (rin), dan laju pertumbuhan PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah (rij). Komponen perubahan secara nasional mempresentasekan komponen pembagian na- sional untuk perhitungan dimana laju pertum- buhan regional yang telah mengalami perubah- an diikuti perubahan secara tepat dalam tingkat nasional untuk semua sub sektor dalam tingkat nasional untuk semua sub sektor dalam periode penilaian. Jika pertumbuhan di tingkat regional ber- beda dengan nasional (berupa positip atau negatif dalam pergeseran PDRB), secara total pergeseran terdiri dari pergeseran struktural juga pergeseran mengenai pembagian propor- sional. Dampak perubahan PDRB dimana dalam perhitungan di tingkat regional berubah sesuai dengan tipe dari PDRB dalam sub sektor tertentu (termasuk cepat atau lambatnya laju pertum-buhan nasional). Pergeseran terdiri dari perbedaan dalam pergeseran juga pengetahuan tentang dampak regional dimana perhitungan PDRB regional berubah seiring dengan faktor lokasi di tiap regional, lihat tabel 6. Tabel 6 hasil analisis memperlihatkan pada Tabel 6. Perkembangan Shift Share Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2011 Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo (Data diolah) Keterangan :Nij adalah Pengaruh Pertumbuhan Provinsi; Mij adalah Pengaruh Bauran Industri; Cij adalah Pengaruh Keunggulan Kompetitif; Dij adalah Analisis Shift-Share Tabel 5. Klasen Typology Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2007-2011 Proporsi Pertumbuhan Sub Sektor Maju Pertanian Jasa-jasa Sub Sektor Berkembang Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan restoran Sub sektor Potensial Pertambangan Industri Pengolahan Sub Sektor Terbelakang Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2008-2011 (diolah) Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015: 220-232 226 tahun 2011 terjadi pergeseran pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, artinya pergeseran pembangunan dapat dilihat dari laju pertum- buhan yang signifikan, sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif mengalami penurunan terutama di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (akibat krisis Eropa dan Ame- rika). Hasil analisis shift-share pada tahun 2011 secara keseluruhan dengan melihat analisis shift-share pada PDRB mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi secara keseluruhan semua sektor terjadi penurunan keunggulan kompetitif dibandingkan tahun 2010 pada PDRB dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo. Gambar 3. Perubahan Shift Share Kabupaten Kulon Progo 2009-2011 Hasil penilaian dengan pendekatan skor menurut berbagai faktor penyebab kemiskinan, maka dapat diklasifikasikan masing-masing distrik menurut kedalaman tingkat kemiskinan. Klasifikasi ini terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu distrik yang masuk klasifikasi bukan kan- tong kemiskinan, distrik klasifikasi kantong kemiskinan sedang, dan distrik dengan klasi- fikasi kantong kemiskinan berat. Adapun seca- ra rinci masing-masing distrik dapat dicermati pada tabel 10. Walaupun seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo terbebas dari kantong kemiskinan, namun ada 4 kecamatan yang skornya dibawah 80 yaitu Kecamatan Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo dan Sanigaluh, artinya di kecamatan ini masih terdapat jumlah penduduk miskin di atas 8,5 persen. Tabel 10. Kriteria Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan No Kecamatan Skor total Kriteria Sebagai Kantong Kemiskinan 1 Temon 88 Bukan sebagai kantong kemiskinan 2 Wates 93 Bukan sebagai kantong kemiskinan 3 Panjatan 87 Bukan sebagai kantong kemiskinan 4 Galur 84 Bukan sebagai kantong kemiskinan 5 Sentolo 79 Bukan sebagai kantong kemiskinan 6 Lendah 84 Bukan sebagai kantong kemiskinan 7 Pengasih 79 Bukan sebagai kantong kemiskinan 8 Kokap 78 Bukan sebagai kantong kemiskinan 9 Girimulyo 79 Bukan sebagai kantong kemiskinan 10 Nanggulang 84 Bukan sebagai kantong kemiskinan 11 Kalibawang 83 Bukan sebagai kantong kemiskinan 12 Samigaluh 79 Bukan sebagai kantong kemiskinan Kriteria: Skor >70: Bukan sebagai kantong miskin Skor 51-70: Sebagai Kantong kemiskinan sedang Skor < 50 : Sebagai kantong kemiskinan berat Strategi Memperkecil Jumlah Penduduk Miskin Upaya pengarusutamaan penanggulangan ke- miskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangun- an nasional. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), pen- dekatan penanggulangan kemiskinan (Strategy for Poverty Reduction) perlu disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di wilayah distrik. Strategi ini menggunakan pendekatan berbasis hak (right-based approach) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif (progressive reali- zation) dalam penghormatan (respect), perlin- dungan (protect) dan pemenuhan (fulfill) hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah. Selain Penyusunan Indikator dan Pemetaan ...(Nano Prawoto, Agus Tri Basuki) 227 itu, perlu ada Komite Penanggulangan Kemis- kinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan penanggu- langan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: bantuan dana stimulan untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses kredit mikro dan UKM, pelatihan keterampilan kerja untuk me- ningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan investasi dan revitalisasi industri termasuk industri padat tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat yang padat pekerja. Untuk pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara langsung diberikan pelayanan antara lain pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk bagi murid dari keluarga miskin dan penunjangnya; dan jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas III. Untuk mencapai ketiga langkah prioritas terse- but di atas, akan dikembangkan dalam budaya pembangunan di Indonesia adalah pemberda- yaan masyarakat dan pelibatan peran aktif masyarakat terutama masyarakat miskinnya mulai dari perencanaan program pembangunan baik penentuan kebijakan dan penganggaraan- nya, maupun pelaksanaan program serta moni- toring dan evaluasinya. Program dalam Memperkecil Keluarga Miskin (1) Menjaga Stabilitas Harga Bahan Kebutuh- an Pokok Programini bertujuan menjamin daya beli ma- syarakat miskin/keluarga miskin untuk meme- nuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Penyediaan cadangan beras dan barang kebutuhan pokok; (b) Stabilisasi/kepastian har- ga komoditas barang-barang kebutuhan primer; (c) Peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan barang kebutuhan primer; (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan produksi untuk barang kebutuhan primer; (e) Peningkatan akses modal bagi prosen untuk barang kebutuhan primer; (f) Peningkatan kualitas distribusi barang kebu- tuhan primer (2) Mendorong Pertumbuhan yang Berpihak Pada Rakyat Miskin Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/ keluarga miskin. Programini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro; (b) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola UMKM; (c) Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman UMKM; (d) Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal; (e) Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro; (f) Pember- dayaan ekonomi masyarakat pesisir; (g) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil; (h) Peningkatan akses informasi dan pela- yanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; (i) Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesem- patan berusaha bagi masyarakat miskin. (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dae- rah secara berkelanjutan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jaminan adanya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus pada wilayah-wilayah distrik yang memiliki kerentanan pada peningkatan jumlah masyarakat miskin. Langkah ini dilaku- kan dengan berbagai kegiatan, yaitu: (a) Perce- patan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh di semua distrik; (b) Peningkatan akses sumber daya modal dan input lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan; (c) Pengembangan program-pro- gram pembangunan pemerintah untuk mening- katkan penggunaan tenaga kerja/padat karya; (d) Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor swasta; (e) Pertumbuhan ekonomi dan prasarana fisik dan non fisik. (4) Memperluas Cakupan Program Pemba- ngunan Berbasis Masyarakat Program ini bertujuan meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta mem- perkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Langkah ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Program Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015: 220-232 228 di daerah perdesaan (Program Pengembangan Daerah Pedalaman); (b) Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di pusat Distrik); (c) Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah; (d) Program pembangunan wilayah distrik yang tertinggal dan khusus; (e) Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat. (5) Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar Program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendi- dikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Lang- kah ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs); (b) Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); (c) Beasiswa untuk maha- siswa miskin dan beasiswa berprestasi; (d) Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluar`ga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit; (e) Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskes- mas; (f) Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin. (6) Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin Program ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Hal ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA);(b) Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyan- dang masalah kesejahteraan sosial lainnya; (c) Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, kor- ban bencana alam, dan korban bencana sosial; (d) Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs untuk bisa tetap sekolah; (e) Peningkatan pela- yanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat; Penyaluran beras ber- subsidi untuk keluarga miskin (raskin). (7) Upaya mengatasi kekurangan gizi parah. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi adanya gizi buruk bagi masyarakat miskin dalam jangka pendek. Program ini da- pat dilakukan antara lain melalui: (a) Penang- gulangan kekurangan sumber energi bagi pen- duduk miskin, (b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, (c) Pem- berian subsidi pangan bagi penduduk miskin, (d) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan kesehatan, (e) pelayanan gizi bagi ibu hamil dan balitadari keluarga miskin. (8) Program peningkatan sarana dan pra- sarana wilayah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualita sarana dan prasarana wilayah sehingga akan meningkatkan akses masyarakat miskin. Langkah prioritas ini dilakukan antara lain dengan: (a) penyediaan sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih; (b) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga terutama wilayah distrik yangterisolasi dan tertinggal; (c) redistri- busi sumber dana kepada distrik yang memiliki pendapatan rendah untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. (d) Pengembangan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan nelayan untuk meningkatkan produksi perikanan; (e) Peningkatan keterlibatan masya- rakat dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah (9) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemis- kinan. Hal ini dapat dilakukan dengan: (a) Peningkatan kapasitas tata kelola penganggu- langan kemiskinan yang berfokus pada pening- katan kapasitas birokrasi (b) Peningkatan kualitas Good government governance (3G)untuk kelembagaan pemerintah daerah dan di distrik; (c) Peningkatan kualitas Good corporate governance (GCG) untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan; (d) Kemi- traan dengan masyarakat sipil (Public Private Partnership) dalam penaggulangan kemiskinan; (e) Integrasi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan nasional. Penyusunan Indikator dan Pemetaan ...(Nano Prawoto, Agus Tri Basuki) 229 SIMPULAN Masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya merupakan persoalan yang hingga saat ini belum teratasi dan akan terus memerlukan penanganan yang komprehensif. Rangkaian perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di daerah telah membentuk kekhasan karakter kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangatlah pen- ting dipertimbangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai landasan awal dalam pena- nganan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan survei dan analisis data-data sekunder yang telah dilakukan, yang digali darisumber ma- syarakat miskin itu sendiri, maka untuk mengu- rangi tingkat kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan memutus faktor-faktor penyebab kemis- kinan itu sendiri. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas berbagai faktor yang komplek dan saling berkaitan, yaitu kondisi geografis, kualitas manusia, sarana prasarana dan kondisi alam yang kurang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses sumber daya, distribusi barang, rendahnya pendidikan, potensi ancaman tingkat kesehatan, serta berujung pada rendahnya tingkat penda- patan, kepemilikan aset dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan people driven di mana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan kebijakan dan program. Untuk men- sukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan per- ubahan paradigma yang meredefinisi peran pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat represif menjadi represen- tatif, dan transparansi penyelenggaraan peme- rintahan dalam program penanggulangan kemiskinan. Untuk menguragi tingkat kemiskinan diperlukan program-program pemerintah yang efektif dapat mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam pelak- sanaan berbagai program pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat disatukan menjadi strategi besar, perlu dilaksankan dengan pende- katan sebagai berikut: (1) Program Penanggulangan Kemiskinan pada daerah kemiskinan berat. Program penanggu- langan kemiskinan pada daerah yang termasuk kategori kantong kemiskinan berat ini dilak- sanakan secara menyeluruh atas 9 program yang telah direkomendasikan pada hasil kajian ini. Adapun prioritas masing-masing program disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing distrik. Dalam pelaksanannya, program-program ini bisa bersifat generik, artinya program yang dilaksanakan pada bebe- rapa distrik bisa bersifat seragam. Pada kasus ini program penanggulangan kemiskinan dilaku- kan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu ekonomi, kese- hatan, pendidikan dan sosial. (2) Program Penanggulangan Kemiskinan pada daerah kemiskinan sedang Program penanggulangan kemiskinan pada daerahyang termasuk kategori kantong kemis- kinan sedang dilaksanakan secara menyeluruh atas 9 program yang telah direkomendasikan pada hasil kajian ini. Namun prioritas masing- masing program didasarkan pada penyebab utama kemiskinan yang dialami oleh masya- rakat. Pada kasus ini, program penaggulangan kemiskinan lebih diutamakan untuk memutus faktor penyebab kemiskinan yang utama. Dengan demikian program ini bisa lebih ber- sifat khusus, misalnya program yang khusus untuk meningkatkan derajat kesehatan masya- rakat, program khusus pengembangan industri kecil dan sebagianya. (3) Program Penanggulangan Kemiskinan pada daerah bukan kantong kemiskinan Program penanggulangan kemiskinan pada daerahyang termasuk kategori bukan kantong kemiskinan dapat dilaksanakan secara menye- luruh atas 9 program yang telah direkomenda- sikan pada hasil kajian ini. Namun prioritas masing-masing program didasarkan pada tar- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015: 220-232 230 get grup masyarakat miskin. Artinya program- program yang dilaksanakan bisa bersifat spe- sifik tergantung pada karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing kelompok masyarakat, dengan kata lain program-program pada daerah/distrik ini dilaksankan untuk mendorong berkembangnya kapasitas masyara- kat menuju masyarakat yang lebih mandiri. DAFTAR PUSTAKA Haris, Abdul. (2007). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Daerah Hutan Kabupaten Probolinggo. Jurnal Aflikasi Manajemen. Vol. 5 No. 1, April.UPM. Probolinggo, 2007. Lastario, Arie. (1989). Analisis Perbandingan Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Keteram- pilan dan Mutu Kehidupan Nusantara Bappenas. 1994. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – departemen da- lam negeri, 1994. M. Nuh. Nasir, Saicrudin dan Maulizar. (2008). Rumah Tangga di Purworejo. Jurnal Ekse- kutif. Vol. 5 No. 4,. LIPI. Jakarta, Agustus 2008. Mulyo, Sumedi Andono. (2005). Strategi Nasio- nal Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta. Nugroho, Gunarso Dwi. (2006). Modul Global- isasi. Banyumas: CV. Cahaya Pustaka. Kecamatan Temon Dalam Angka 2011 Kecamatan Wates Dalam Angka 2011 Kecamatan Sentolo Dalam Angka 2011 Kecamatan Samigaluh Dalam Angka 2011 Kecamatan Pengasih Dalam Angka 2011 Kecamatan Kokap Dalam Angka 2011 Kecamatan Girimulyo Dalam Angka 2011 Kecamatan Nanggulan Dalam Angka 2011 Kecamatan Kalibawang Dalam Angka 2011 Kecamatan Galur Dalam Angka 2011 Kecamatan Lendah Dalam Angka 2011 Kecamatan Panjatan Dalam Angka 2011 LAMPIRAN Tabel 1. Ukuran Indikator Kemiskinan Aspek Penyebab Kemiskinan Indikator kemiskinan Masyarakat Parameter Skor Maks (N) Bobot (B) Score Maks (NxB) 1. Aspek Ekonomi (30%) 1) Pendapatan tetap Rata-rata penghasilan masyarakatminimal Rp. 259.128. 10 1 10 2) Ketergantungan pada sektor pertanian Sumber pendapatan tidak tergantung dari sektor pertanian 7,5 1 7,5 3) Kegiatan wirausaha /industri Ada kegiatan wirausaha /industri 7,5 1 7,5 4) Penganggguran Masyarakat memiliki penghasilan tetap 5 1 5 2. Aspek Geografi (20%) 1) Kondisi topografi Mendukung kegiatan ekonomi 5 1 5 2) Kondisi geografis Mendukung kegiatan ekonomi 5 1 5 3) Ada sumber daya alam yang sudah terolah Ada dan sudah terolah 5 1 5 4) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi Ada dan lancar 5 1 5 3. Kesehatan (25%) 1) Akses Kesehatan a. Tidak ada akses ke sarana kesehatan Tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan 10 0,6 0,4 6 4 2) Sikap hidup a. Budaya hidup tidak sehat b. Adat yang tidak mendukung 7 0,2 0,3 3 4 Penyusunan Indikator dan Pemetaan ...(Nano Prawoto, Agus Tri Basuki) 231 Aspek Penyebab Kemiskinan Indikator kemiskinan Masyarakat Parameter Skor Maks (N) Bobot (B) Score Maks (NxB) 3) Tempat Tinggal a. Rumah tidak kokoh/ permanen. b. Tidak memiliki MCK sendiri. c. Tidak menggunakan fasilitas energi. d. Kesulitan air bersih. 8 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 2 2 4. Pendidikandan Sosial (25%) 1) Pendidikan a. Tidak tamat sekolah dasar 6 tahun. b. Tidak mampu membiayai anggota keluarga pendidikan 9 tahun c. Akses ke Sekolah Menengah Atas 15 0,5 0,25 0,25 9 3 3 2) Budaya d. Sikap mental dan perilaku positif 5 1 5 3) Jumlah Keluarga. e. Tanggungan keluarga lebih besar sama dengan4 orang. 5 1 5 Jumlah 100 100 Keterangan :Batasan masyarakat suatu kecamatan masuk kriteria miskin apabila memperoleh skor<71 Tabel 3. Perkembangan PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2007-2011 Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 Pertanian 424.719 454.656 474.560 467.714 496.676 Pertambangan & Penggalian 17.686 17.027 18.527 12.664 15.395 Industri Pengolahan 251.351 255.420 261.033 271.689 268.349 Listrik, Gas dan air Bersih 9.611 10.333 11.006 11.586 12.068 Bangunan 77.911 82.096 85.790 91.657 100.658 Perdagangan, hotel & Restoran 266.357 281.420 293.574 307.245 329.807 Pengangkutan & Komunikasi 163.555 171.336 179.404 184.299 188.623 Keuangan, persewaan & jasa Perusahaan 98.323 101.551 110.230 116.678 117.684 Jasa-jasa 278.112 288.531 294.178 317.694 341.076 PDRB 1.587.625 1.662.370 1.728.302 1.781.226 1.870.336 Tabel 7. Target Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 -2016 Target 2012 2013 2014 2015 2016 KK 23,14 21,64 20,14 18,64 17,14 Jiwa 22,23 20,73 19,23 17,73 16,23 Tabel 8. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon ProgoTahun 2005-2012 Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015: 220-232 232 Tabel 9. Target Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 -2016 Target 2012 2013 2014 2015 2016 KK 23,14 21,64 20,14 18,64 17,14 Jiwa 22,23 20,73 19,23 17,73 16,23