Microsoft Word - 06-Aziz _142-153_.doc Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 142-153 ANALISIS SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DENGAN POTENSI UNGGULAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000 – 2004 Abdul Aziz Ahmad Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jalan HR Boenyamin Purwokerto 53115 E-mail: abdulazizahmad@yahoo.com Abstract Potential economic resources in the Central Java Province provide interesting features for analysis, especially agricultural sectors, where many regencies have relied on since 2000, but declined in 2004. Based on the State Location Quotient (LQ), this study finds the change in some leading economic sectors from 2002 to 2004 in those regencies and cities as well. The tendency of the change has an implication in the growth of the role in every single sector, relatively among the regions (regencies and cities). On the other hand, the Dynamic Location Quotient (ΔLQ) shows LQ variation across regions and some coincidence in decrease. If the decrease continuously occurs in important sectors of the regions with lower and negative LQ growth, there will also be adverse economic implications. In contrast, regions with higher and positive LQ growth will improve their potential economic resources. Keywords: static and dinamic location quotient, regional, business location PENDAHULUAN Sejak kebijakan otonomi yang lebih luas mengemuka, kewenangan daerah untuk melak- sanakan program-program pembangunan di daerah semakin luas. Hal ini berarti datangnya era otonomi daerah memerlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan daerah yang dapat berperan seba- gai dasar kebijakan perencanaan pembangunan regional. Oleh karena itu para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Setiap daerah tentu mempunyai potensi ekonomi yang tidak sama dengan daerah yang lain. Dengan kata lain masing-masing daerah cenderung mempunyai sektor-sektor perekono- mian unggulan yang berbeda dengan daerah yang lain. Oleh karena itu model perencanaan ekonomi regional yang praktis dan mudah untuk dilaksanakan bagi daerah akan membantu untuk mendorong kemandirian dan pengop- timalan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan di wila- yahnya. Penelitian ini mengkaji potensi ekonomi kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dengan menentukan sektor-sektor basis (unggulan). Hal ini penting karena menurut Kuncoro (2004) penentuan basis ekonomi merupakan salah satu tugas yang perlu dilakukan pada tahap pertama dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Analisis Sektor-Sektor Ekonomi (Abdul Aziz Ahmad) 143 Di provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2004, pangsa sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, restoran dan hotel masih mendominasi besaran PDRB Jateng. Hal ini terlihat dari Gambar 1. Pada tahun 2001, ke tiga sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi bagi PDRB lebih dari 76,5 triliun rupiah, atau sebesar 75,6 persen dari PDRB total. Ukuran share ini belum termasuk nilai PDRB dari sektor pengolahan minyak dan gas (migas). Jika migas diikut sertakan dalam komposisi pendukung industri pengolahan, ketiga sekor ekonomi utama memberikan kontribusi sebesar 82,6 triliun rupiah dan share terhadap PDRB sebesar 77,0 persen. Di luar perhitungan pengolahan migas, 6 sektor ekono- mi lain hanya menyumbang sekitar 24,4 persen dari PDRB total. Pada tahun 2004, meskipun ketiga sektor utama tersebut meningkat nilainya (menjadi 87,3 triliun rupiah), tetapi pangsanya terhadap PDRB menurun menjadi 74,0 persen (tanpa migas). Pada periode 2000-2004, ketiga sektor ekonomi utama Jateng menurun kontri- businya bagi PDRB sekitar 1,56 persen. Subsektor industri pengolahan minyak dan gas merupakan sektor ekonomi spesifik. Subsektor ini memberikan kontribusi yang besar, sekitar 22,23 persen dari PDRB sektor indusri pengolahan, atau berkisar 7,24 persen dari total PDRB Jateng tahun 2004. Dikatakan spesifik, karena aktivitas subsektor ini hanya terdapat di Kabupaten Cilacap. Daerah kabu- paten/kota lain di Jateng tidak memperoleh kontribusi secara langsung dalam perhitungan PDRBnya. Jika dibandingkan pangsa PDRB per sektor ekonomi di Jateng, pada tahun 2000 sektor pertanian memberikan kontribusi utama bagi PDRB (Gambar 2). Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 25,46 persen. Pada tahun 2004, sektor ekonomi yang memberikan kon- tribusi terbesar telah bergeser pada sektor industri pengolahan. Pangsa dari masing- masing sektor ini terlihat menunjukkan penu- runan. Kondisi ini berbeda dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memper- lihatkan peningkatan pangsanya, dari 24,69 persen menjadi 24,98 persen. 31.859.847 25.770.251 25.775.860 25.003.122 9.706.644 4.443.406 4.396.672 4.372.576 951.207 829.689 38.381.267 29.850.328 27.992.475 29.450.135 12.223.849 5.403.299 5.431.176 5.301.067 1.171.103 1.068.928 - 25.000.000 50.000.000 Industri Pengolahan (dengan migas) Industri Pengolahan (tanpa migas) Pertanian Perdagangan, restoran dan hotel Jasa-jasa Bangunan Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perbankan Pertambangan dan Penggalian Listrik, gas dan air bersih Th, 2004 Th, 2000 Gambar 1. PDRB Sektoral Jawa Tengah 2000 dan 2004 (Berdasar harga konstan 2000) Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 142-153 144 Pergeseran share penyumbang PDRB ter- jadi pula di sektor ekonomi lainnya. Gambar 2 memperlihatkan peran sektor industri pengola- han juga mengalami penurunan. Jika diban- dingkan dengan estimasi pertumbuhan rata-rata setiap sektor ekonomi setiap tahun, dari tahun 2000 sampai 2004, terlihat kedua sektor tersebut (pertanian dan industri pengolahan) menunjukkan pertumbuhan paling rendah, terutama sektor pertanian yang tumbuh sekitar 2,15 persen. Berbeda dengan sektor listrik, gas dan air bersih, meskipun sektor ini memberikan kontribusi paling kecil bagi PDRB tetapi menunjukkan pertumbuhan paling tinggi, men- capai 7,21 persen per tahun. Dari gambaran mengenai perubahan pangsa sektoral terhadap PDRB Jateng dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, penelitian ini akan melihat bagaimana perubahan tersebut terjadi di tingkat administrasi yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota. Dari perubahan kompo- sisi relatif besaran PDRB sektoral antarkabu- paten/kota, penelitian akan melihat apakah suatu sektor-sektor ekonomi tertentu masih menjadi unggulan atau tidak di daerah tersebut. Rumusan Masalah yang diajukan adalah: 1. Sektor-sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor basis di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah 2. Sektor-sektor ekonomi manakah yang ter- golong memiliki potensi unggulan dan tidak berpotensi unggulan di setiap kota/ kabupaten tersebut. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut: Penelitian mengenai analisis sektor-sektor ekonomi unggulan banyak diterapkan dalam kajian pembangunan ekonomi regional. Salah satu penelitian mengenai hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro dkk (2005). Penelitian Kuncoro bertujuan menen- tukan strategi ekonomi berbasis sektor unggulan. Dengan menggunakan metode Static dan Dinamic Location Quotient, penelitian tersebut melihat potensi unggulan dari 9 sektor ekonomi di wilayah Sleman dengan referensi wilayah DIY. Penelitian tersebut memperoleh 25,46% 25,45% 24,69% 9,59% 4,39% 4,34% 4,32% 0,94% 0,82% 23,74% 25,32% 24,98% 10,37% 4,58% 4,61% 4,50% 0,99% 0,91% Pertanian Industri Pengolahan (tanpa migas) Perdagangan, restoran dan hotel Jasa-jasa Bangunan Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perbankan Pertambangan dan Penggalian Listrik, gas dan air bersih 2004 2000 Grafik 2. Pangsa Sektor Ekonomi dan Pertumbuhannya di Jawa Tengah Analisis Sektor-Sektor Ekonomi (Abdul Aziz Ahmad) 145 identifikasi dua sektor ekonomi yang merupa- kan sektor ekonomi unggulan dan sekaligus tetap memiliki potensi unggul yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Hendayana (2003) yang menggunakan metode LQ untuk menentukan komoditas unggulan nasional. Dalam penelitiannya, Hendayana melakukan identifikasi sub-subsektor unggulan dalam klasifikasi sektor pertanian. Dengan membagi sektor pertanian menjadi subsektor tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, perkebunan dan peternakan, ia mengidentifikasi beberapa provinsi-provinsi yang dikategorikan unggul dalam sub-subsektor pertanian tersebut. Penggunaan metode LQ di negara-negara maju telah banyak dilakukan bukan hanya untuk kepentingan analisis pembangunan regional saja tetapi juga untuk kepentingan industri dan pengukuran lokalisasi ekonomi. Sebagai misal, Wagner (2000) menggunakan metode LQ untuk mengukur tipe-tipe industri yang dianggap penting dan memiliki kriteria basis. Harris dkk (2003) menemukan empat sektor ekonomi retail di Clarson City pada tahun 2000 memiliki nilai LQ antara 0,75 sampai 1,25 dan ia menyatakan empat sektor retail tersebut tergolong self-sufficient. Demi- kian pula, Maggioni, Nosvelli dan Uberti (2007) menggunakan LQ untuk mengukur spesialisasi relatif sistem produksi regional pada industri teknologi tinggi di wilayah Eropa. METODE PENELITIAN Penelitian ini mengkaji perbandingan potensi ekonomi setiap sektor ekonomi antar kabupa- ten/kota di Jawa Tengah. Lingkup sektor eko- nomi yang menjadi kajian penelitian ini terdiri dari 9 sektor lapangan usaha, yaitu: 1. Pertanian 2. Pertambangan dan penggalian (tanpa migas) 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data-data PDRB 9 sektor tersebut yang meliputi 35 kabupaten dan kota di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah (29 kabu- paten dan 6 kota). Periode data adalah tahun 2000 sampai 2004. Untuk mengidentifikasi subsektor-subsek- tor unggulan atau ekonomi basis akan diguna- kan alat analisis Location Quotients. Subsektor ungulan yang berkembang dengan baik tentu- nya akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (Kuncoro, 2004). Formula yang digunakan untuk analisis Location Quotient (SLQ) adalah sebagai berikut (Wagner, 2000); e e e e LQ s i si = dimana; es i = nilai produksi subsektor s pada daerah kabupaten/kota ei = total PDRB kabupaten/kota es = nilai produksi sektor s pada Provinsi Jateng e = total PDRB Provinsi Jateng Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 142-153 146 Kriteria hasil penilaian yang diterapkan adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004): 1. LQ > 1, berarti tingkat spesialisasi subsek- tor tertentu pada tingkat daerah kabu- paten/kota lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi 2. LQ < 1, berarti tingkat spesialisasi subsek- tor tertentu pada tingkat daerah kabupa- ten/kota lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi 3. LQ = 1, berarti tingkat spesialisasi subsek- tor tertentu pada tingkat daerah kabupa- ten/kota sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi Jika suatu subsektor ekonomi memiliki nilai LQ > 1 dapat dikatakan bahwa subsektor tersebut merupakan subsektor ungulan dari daerah kota/kabupaten. Sebaliknya jika LQ < 1, subsektor tersebut bukan merupakan subsektor ungulan. Formula LQ tersebut bersifat statis atau Static Location Quotients (SLQ) karena hanya melihat satu periode atau titik waktu saja. Model ini lemah karena tidak mampu melihat perubahan spesialisasi secara periodik. Model tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun ini masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun yang akan datang. Demikian pula, model tidak mengakomodasi jika sektor yang belum unggul pada saat ini akan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Pada analisis ini, nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari setiap SLQ yang dihasilkan pada setiap periode tahun penelitian. Cara lain untuk menggunakan LQ dalam pengambilan keputusan ekonomi regional adalah dengan melihat bagaimana nilai LQ berubah sepanjang tahun. Nilai dari perubahan LQ ini menyediakan informasi yang bernilai apakah suatu subsektor ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif terhadap daerah lain. Alternatif lain dari metode SLQ ini salah satunya dikembangkan oleh Bank Dunia. Untuk menghasilkan nilai perubahan atau pertumbuhan LQ tersebut, Dinc (2002) menggunakan formula sebagai berikut: t tt LQ LQLQ LQ − =Δ +1 Dinc (2002) menyatakan bahwa dari hasil LQ tersebut, subsektor ekonomi dapat dikate- gorikan menjadi 4 kategori. Pada matriks di bawah ini, nilai LQ pada tahun terakhir mungkin akan besar dan terdapat kecende- rungan meningkat, dimana hal ini merupakan situasi yang diharapkan (sel D). Jika nilai LQ besar tetapi mengalami penurunan sepanjang waktu, maka pengambil kebijakan perlu mem- berikan perhatian pada sektor ini (sel C). LQ dapat pula kecil dan meningkat atau menurun sepanjang waktu. Tabel 1. Matriks Perubahan LQ Perubahan (Δ) LQ Negatif Positif Rendah A B Nilai SLQ Tinggi C D Hasil penentuan kategori ini memberikan alat analisis yang penting bagi pengambilan kebijakan ekonomi, karena setiap kategori akan memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang berbeda. Sebagai misal, suatu daerah akan berfokus pada subsektor ekonomi yang memiliki LQ tinggi. Jika nilai LQ subsektor tersebut mengalami penurunan maka akan berdampak menciptakan potensi masalah Analisis Sektor-Sektor Ekonomi (Abdul Aziz Ahmad) 147 pembangunan ekonomi daerah. Demikian pula, jika LQ suatu subsektor relatif kecil tetapi menunjukkan adanya pertumbuhan maka subsektor ini perlu mendapat perhatian khusus. Jika suatu subsektor ekonomi memperlihatkan penurunan LQ, maka pemerintah daerah perlu mencari penyebabnya dan membuat program kebijakan yang dapat menghentikan penurunan LQ subsektor tersebut atau paling tidak mem- perlambatnya. Pada penelitian ini, kedua metode LQ tersebut digunakan. Data yang dipergunakan adalah data PDRB setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2000 sampai 2004, dengan harga konstan tahun 2000. Nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Nilai ΔLQ yang dihasilkan adalah perbandingan antara nilai SLQ tahun 2000 dengan SLQ tahun 2004. Terkait dengan metode yang digunakan, beberapa asumsi yang diterapkan dalam pene- litian ini adalah: 1. Data dengan rentang waktu 2000 – 2004 dianggap memiliki rentang waktu yang cukup untuk menunjukkan perubahan struktur perekonomian daerah. 2. Subsektor ekonomi industri pengolahan ditentukan industri pengolahan tanpa minyak dan gas (migas). Hal ini karena rentang tahun 2000 sampai 2004, subsektor ini memberikan kontribusi yang besar dan hanya terdapat di Kabupaten Cilacap saja. Karena itu, untuk tujuan kesebandingan data industri pengolahan antar kabupaten kota, maka subsektor migas menjadi layak untuk dikeluarkan dari analisis. 3. Kabupaten dan kota merupakan dua daerah yang setingkat dan dapat dibandingkan. Dengan konsentrasi perolehan sumber- sumber PDRBnya yang relatif berbeda, ke dua bentuk daerah administratif ini perlu menjadi perlu dianalisis apakah konsentrasi perolehan tersebut menunjukkan perubahan atau tidak. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil analisis menunjukkan setiap daerah cen- derung menunjukkan perbedaan dalam potensi sektor-sektor ekonominya. Karena perbedaan sumbangan setiap sektor ekonomi pada daerah yang berbeda, sektor-sektor yang menjadi unggulan di suatu daerah relatif berbeda dengan daerah lainnya. Demikian potensi sektoralnya untuk tetap unggul, terdapat perbedaan relatif antarkabupaten, antarkota maupun antara kabupaten dengan kota. Tabel 2 sampai Tabel 10 menunjukkan hasil pemetaan daerah dengan kategori tinggi/rendah SLQ dan digabungkan dengan kenaikan/penurunan ΔLQ. Tabel 2. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Pertanian Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Cilacap, Semarang, Kendal, Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang Sukoharjo, Karanganyar, Kudus, Pekalongan, Kota Tegal, Kota Pekalongan SLQ Tinggi Klaten, Wonogiri, Sragen, Pati, Banyumas, Batang, Pemalang, Banjarnegara, Purworejo, Magelang Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Boyolali Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 142-153 148 Pada sektor pertanian, daerah kota cende- rung menampakkan nilai LQ yang kecil dan semakin mengecil. Hal ini menunjukkan sektor pertanian di daerah kota semakin memudar perannya sebagai sektor yang mampu mem- berikan sumbangan yang besar bagi PDRB. Hanya Kota Tegal dan Kota Pekalongan yang terlihat memiliki LQ rendah dan cenderung meningkat nilainya. Daerah kabupaten dengan LQ pertanian rendah dan pertumbuhan LQnya negatif adalah Cilacap, Kendal, Semarang dan Tegal. Sebaliknya, daerah dengan potensi pertanian yang unggul (dengan LQ tinggi) dan semakin unggul (ΔLQ meningkat) adalah Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Boyolali. Daerah-daerah ini memiliki potensi yang paling baik untuk pengembangan sektor pertanian lebih lanjut. Pada sektor pertambangan dan penggalian, terdapat lima kabupaten yang menunjukkan LQ tinggi diikuti perkembangan LQ positif. Kabupaten ini adalah Banyumas, Cilacap, Kebumen, Kebumen dan Tegal. Kabupaten Klaten, Wonogiri, Jepara, Wonosobo dan Kota Semarang merupakan daerah dengan LQ yang rendah tapi mengalami pertumbuhan LQ positif. Sementara, daerah-daerah lain menun- jukkan pertumbuhan LQ secara negatif. Upaya peningkatan hasil produksi pada sektor tambang dan penggalian relatif sulit dilaksanakan karena sifat dari produk tambang dan galian adalah exhausted resources. Pada sektor Industri pengolahan, dua kabupaten yang penting untuk menjadi fokus perhatian adalah kabupaten Jepara dan Kudus. Kedua daerah ini menunjukkan LQ yang tinggi tetapi memperlihatkan penurunan. Kudus Tabel 3. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Pertambangan dan Penggalian Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Karanganyar, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Purbalingga, Kendal, Banjarnegara, Boyolali, Kota Surakarta, Kota Salatiga Klaten, Wonogiri, Jepara, Wonosobo, Kota Semarang SLQ Tinggi Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Temanggung, batang, Pekalongan, Brebes, Purworejo, Magelang Cilacap, Banyumas, Pemalang, Tegal, Kebumen Tabel 4. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Industri Pengolahan Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Cilacap, Grobogan, Rembang, Demak, Boyolali, Kebumen, Pemalang, Kota Pemalang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal. Klaten, Wonogiri, Sragen, Blora, Pati, Banyumas, Temanggung, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Pekalongan SLQ Tinggi Kudus, Jepara Sukoharjo, Karanganyar, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang Analisis Sektor-Sektor Ekonomi (Abdul Aziz Ahmad) 149 terkenal dengan industri pengolahan tembakau menjadi rokok, sedangkan Jepara terkenal dengan industri pengolahan kayu menjadi furnitur. Sektor industri andalan Kudus dan Jepara ini memberikan kontribusi yang tinggi bagi ketersediaan lapangan kerja masyarakat daerah tersebut. Karena itu, pencarian sebab- sebab menurunnya peran sektor industri pengo- lahan serta penentuan kebijakan yang tepat perlu dilakukan (untuk penelitian lain). Pada sektor listrik, gas dan air bersih, sebagian besar daerah di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan LQ yang meningkat (positif), baik di daerah dengan LQ rendah maupun LQ tinggi. Hal ini menunjukkan sektor ekonomi ini semakin berperan dalam memberikan kontribusi peningkatan PDRB. Sebaliknya, yang perlu mendapat perhatian adalah beberapa daerah, terutama daerah berbentuk kota yang memper- lihatkan LQ yang tinggi tetapi cenderung menunjukkan penurunan. Wilayah kota tersebut adalah Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan dan Tegal. Sektor listrik, gas dan air bersih di wilayah kota pada umumnya cenderung memberikan kontribusi yang lebih tinggi daripada daerah kabupaten. Aktivitas ekonomi modern banyak memerlukan listrik dan gas. Demikian pula, penyediaan air bersih cenderung lebih terfokus di wilayah kota karena daerah kota relatif menunjukkan permasalahan pada rendahnya debit air yang dihasilkan tanah kota maupun kualitas air bersih dibanding dengan daerah kabupaten. Menurunnya peran sektor ini di wilayah kota akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekonomi modern di perkotaan dan akan berdampak pula pada Tabel 5. Nilai LQ dan Pertumbuhannya di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Cilacap, Grobogan, Rembang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Purworejo, Wonosobo Klaten, Wonogiri, Blora, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Batang, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Magelang, Boyolali SLQ Tinggi Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Pati, Banyumas, Kota Semarang Tabel 6. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Bangunan Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Wonogiri, Blora, Rembang, Demak, Kendal, Pemalang, Kebumen, Wonosobo, Boyolali Cilacap, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, pati, Kudus, Banyumas, Jepara, Semarang, Batang, Tegal, Brebes SLQ Tinggi Grobogan, Pekalongan, Banjarnegara, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal Klaten, Temanggung, Purbalingga, Purworejo, Magelang Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 142-153 150 turunnya fungsi amenities lingkungan kota bagi masyarakat penghuninya. Untuk sektor bangunan, daerah kota relatif lebih tinggi nilai LQnya dibanding daerah kabupaten. Meskipun demikian, daerah-daerah kota ini cenderung menurun nilai LQnya. Daerah-daerah ini layak menjadi sorotan karena penurunan nilai LQ memberikan gambaran penurunan aktivitas ekonomi untuk sektor bangunan, misalnya untuk real estate. Penurunan LQ tersebut menunjukkan pula bahwa daerah tersebut mulai dianggap semakin kurang menarik sebagai tempat untuk hunian maupun penentuan lokasi bisnis. Sebaliknya, sebagian besar daerah berbentuk kabupaten menunjukkan pertumbuhan positif pada LQnya. Untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, mayoritas daerah menunjukkan LQ yang rendah, termasuk di antaranya adalah Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Tegal. Tetapi, tiga daerah kota ini menunjukkan perkembangan LQ positif. Tiga daerah dengan LQ tinggi dan pertumbuhan LQnya positif adalah Cilacap, Pemalang, Tegal dan Kota Pekalongan. Meningkatnya peran sektor ini memberikan dampak positif, termasuk bagi pengembangan wisata di daerah tersebut. Sementara, daerah dimana sektor ini merupakan sektor unggulan tetapi menunjukkan per- kembangan negatif adalah kabupaten Boyolali, Klaten, Kudus dan Kota Semarang. Untuk sektor pengangkutan dan komuni- kasi, relatif terjadi pemerataan jumlah daerah yang menunjukkan perubahan LQ maupun besaran nilai LQ. Seluruh wilayah kota berada pada LQ yang tinggi yang berarti sektor ini masih menjadi sektor unggulan di daerah kota, Tabel 7. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Batang, Pekalongan, Brebes, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Kota Salatiga Sragen, Banyumas, Temanggung, Kendal, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal SLQ Tinggi Klaten, Kudus, Boyolali, Kota Semarang Cilacap, Pemalang, Tegal, Kota Pekalongan Tabel 8. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Cilacap, Klaten, Blora, Grobogan, Pati, Demak, Kendal, Brebes, Boyolali Karanganyar, Sragen, Kudus, Semarang, Batang, Pekalongan, Pemalang, Kebumen SLQ Tinggi Sukoharjo, Banyumas, Jepara, Tegal, Purbalingga, Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal Wonogiri, Rembang, Temanggung, Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Analisis Sektor-Sektor Ekonomi (Abdul Aziz Ahmad) 151 dan sebaliknya sebagian besar daerah kabupa- ten menunjukkan LQ yang rendah. Untuk sektor keuangan, persewaan, dan jasa-jasa, seluruh daerah kota menunjukkan pertumbuhan LQ negatif. Penurunan nilai LQ ini memberikan identifikasi sektor keuangan persewaan dan jasa-jasa menunjukkan perkem- bangan yang lebih cepat pada beberapa daerah kabupaten daripada daerah kota. KESIMPULAN Potensi ekonomi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah menarik untuk dikaji. Dengan populasi penduduk yang relatif tinggi di banding daerah provinsi lainnya, di daerah ini telah terjadi perubahan struktur perekonomian. Pada tahun 2000, daerah-daerah ini masih cenderung mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama, tetapi pada tahun 2004, sektor pertanian menunjukkan kontribusi yang semakin menurun. Selain itu, munculnya daerah-daerah berbentuk kota di Jawa Tengah sejak tahun 1999 telah mempe- ngaruhi perubahan perkembangan ekonomi. Munculnya kota baru mendorong semakin tingginya aktivitas ekonomi modern yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB. Analisis Location Quotient (LQ) menun- jukkan terdapat perbedaan relatif sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan antara daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten pada umumnya masih mengandalkan sektor perta- nian sebagai sektor unggulan, sementara daerah kota cenderung mengandalkan sektor pengangkutan dan transportasi, serta sektor listrik, air dan gas. Beberapa kota juga menun- jukkan sektor keuangan, persewaan dan jasa Tabel 9. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Cilacap, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Demak, Temanggung, Kendal, Brebes, Magelang, Kota Semarang Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Kudus, Semarang, Batang, Pemalang, Purbalingga SLQ Tinggi Kebumen, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal Blora, Pati, Banyumas, Jepara, Pekalongan, Tegal, Banjarnegara, Purworejo, Boyolali Tabel 10. Nilai SLQ dan Pertumbuhannya di Sektor Jasa-jasa Δ LQ negatif Δ LQ positif SLQ Rendah Cilacap, Karanganyar, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Tegal, Brebes, Wonosobo Sukoharjo, Pati, Kendal, Pemalang, Boyolali SLQ Tinggi Grobogan, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal Klaten, Wonogiri, Sragen, batang, Banjarnegara, Magelang, Kota Semarang Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 142-153 152 perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan, meskipun terjadi penurunan nilai LQ dalam rentang 2000 sampai 2004. Dari analisis pertumbuhan LQ dapat diketahui daerah-daerah mana yang perlu mendapat perhatian bagi pengambil kebijakan ekonomi. Beberapa daerah menunjukkan nilai LQ relatif rendah disertai penurunan nilai LQ. Jika kondisi ini terjadi di sektor yang penting dan vital bagi masyarakat, maka akan berdam- pak buruk dengan menurunnya aktivitas sektor ekonomi lain maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian pula, jika sektor ekono- mi tersebut merupakan sektor yang vital bagi daerah tersebut, misalnya sektor listrik, air dan gas di daerah kota, dimana lima daerah kota menunjukkan nilai LQ yang tinggi tetapi juga memperlihatkan tendensi LQ yang menurun. Pengambil kebijakan perlu mencari sebab-sebab dari penurunan dari peran sektor tersebut. Pemerintah perlu membuat program kebijakan yang dapat menghentikan penurunan LQ atau paling tidak memperlambatnya. Dari temuan empiris, penelitian ini mem- berikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan: 1. Identifikasi sektor ekonomi yang tergolong unggul dan memiliki potensi unggul perlu menjadi perhatian utama. Pembangunan dan peningkatan aktivitas di sektor ini akan cenderung lebih mempercepat proses peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan daerah. 2. Sektor ekonomi primer utama, yaitu sektor pertanian, di beberapa daerah kabupaten cenderung menunjukkan penurunan, yang ditunjukkan dengan penurunan nilai LQ. Karena sektor ini memberikan manfaat bagi sumber penghasilan mayoritas masyarakat, serta masih memberikan kontribusi penting bagi PDRB, maka pembangunan sektor pertanian perlu dilakukan lebih intensif, terutama di daerah kabupaten. 3. Menurunnya nilai LQ pada sektor listrik, gas dan air bersih di daerah kota dapat menjadi salah tanda dari penurunan kualitas amenities masyarakat kota. Upaya penca- rian tambahan sumber energi dan air bersih yang layak bagi masyarakat kota merupa- kan langkah yang penting. DAFTAR PUSTAKA Dinc, Mustafa. 2002. Regional and Local Economic Analysis Tools. The World Bank. Washington, DC Harris, T. R., Bonnenfant, B., Bartholet, R., Halbardier K. 2003. An Updated Analysis of Retail Trade in Carson Cita. UCEK Technical Report. 2003-04-07. University of Nevada, Reno Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komo- ditas Unggulan Nasional. Informatika Pertanian Volume 12, Desember. Kuncoro, M., Widodo, T., Sulistyaningrum, E. 2005. Pembangunan Daerah kabupaten Sleman di Era Otonomi: Analisis Kebi- jakan dan Implikasinya bagi Perencanaan jangka Panjang, Kerja sama Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI. Maret 2005 Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi & Pemba- ngunan Daerah, Reformasi, Perencana- an, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Pener- bit Erlangga. Lego, Brian, Tesfa Gebremedhin, and Brian Cushing, 2000, A Multi-Sector Export Base Model of Long-Run Regional Employment Growth, Agricultural and Resource Economics Review Vol. 29 No. 12, October pp. 192-197. Analisis Sektor-Sektor Ekonomi (Abdul Aziz Ahmad) 153 Maggioni, M.A., Nosvelli, M., Uberti, T.E. 2007. Space vs. Networks in the Geogra- phy of Innovation: A European Analysis. Papers in Regional Science. August 2007. O'Donoghue, Dan, and Bill Gleave, 2004, A Note on Methods for Measuring Indus- trial Agglomeration, Regional Studies, vol. 38, no. 4, pp. 419-427. Soepono, Prasetyo, 2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi Dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 No. 1. Wagner. 2000. Regional Economic Diversity: Action, Concept, or State of Confusion. the Journal of Regional Analysis and Policy, Vol. 30 No. 2.