Microsoft Word - 11-Masyhudi _198-214_.doc Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198-214 QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI LANDASAN PERILAKU EKONOMI UMAT ISLAM: SUATU KAJIAN TEORITIK Masyhudi Muqorobin Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp/Fax. 0274-387656 psw 184, 387646 E-mail: masmuqorobin@umy.ac.id Abstract This article report research result to qawa'id fiqhiyyah and the implication in economic behavior and idea in public. In this case, understanding to qawa'id fiqhiyyah is absolute is needed to do "ijtihad" or reconditional of idea. Some moslem scholars and fuqaha are former, since end century second Hijriyyah have blazed the way stone of situating of qawa'id through their grands masterpieces, what up this moment until now still seen the benefit for implementations in modern lives, inclusion is economic. Some moslem scholars/fuqaha from are fourth fiqh madzhab compile qawa'id in number which so much, part of it same or similar, so that hard in order to be known the numbers surely. This research focus at 99 (ninety nine) qawa'id which compiled by moslem scholars at Dynasties Turki, Usmani, that is al-majallah al-Ahkaam al-‘Adliyyah at about early century thirteenth Hijriyah or precisely around year of 1286 H. Keywords: perilaku ekonomi, qawa’id fiqhiyyah, qa’idah asasiyyah, PENDAHULUAN Sebagai landasan aktifitas ummat Islam sehari- hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (maqasidusy Syari’ah) se’ara lebih menyeluruh, keberadaan Qawa’id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Baik di mata para ahli usul (usuliyyun) maupun fuqaha, pemahaman terhadap qawa’id fiqhiyyah adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu “ijtihad” atau pembaharuan pemikiran dalam masalah muamalat atau lebih khas lagi ekonomi. Manfaat keberadaan qawa’id fiqhiy- yah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu al-qur’an dan al-Hadits kepada masyara- kat. Maqasidusy Syari’ah diturunkan kepada manusia untuk memberi kemudahan dalam pencapaian kebutuhan ekonomi, yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1. Menjaga dan memelihara kepentingan primer atau Dharuriyyat (basic necessities) yang biasa didefinisikan oleh para ulama dengan 5 (lima) elemen cakupan yaitu: agama, kehidupan (jiwa) akal, keturunan dan kekayaan. 2. Memenuhi kebutuhan sekunder atau Hajjiy- yat yaitu kebutuhan-kebutuhan seperti kendaraan dan sebagainya sebagai fasilitas hidup manusia; serta, 3. Mencapai kebutuhan tersier atau Tahsiniy- yat (kemewahan) untuk melengkapi kebu- tuhan manusia dalam hal memperindah kehidupan dengan sedikit kemewahan secara tidak berlebihan. Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 199 Dengan qawa’id fiqhiyyah ini para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui Islam memberi kesempatan kepada ummatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan ijtihad dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui ijma’, qiyas, istihsan, istishab, istislah (masalihul- mursalah) dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang tak ditemukan dalam al-Qur’an maupun Hadits Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan ekonomi, atau yang dalam khazanah karya para fuqaha terdahulu biasa disebut muamalat, pemakaian qawa’id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan qawa’id telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Ash-Shiddieqie (1981) memandang qa’idah sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan untuk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian. Para fuqaha terdahulu menyusun qawa’id dalam suatu panduan yang disebut al- Asybah wan-Nazhaair. Istilah ini dipakai pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika menunjuk Abu Musa al-‘Asy’ari menjadi Qadhi di Bashra, dengan menyatakan “Fahami tentang penampakan dan kemiripan suatu masalah (al-Asybah wan-Nazhaair), kemudian tetapkan qiyas untuk masalah yang serupa.” Para fuqaha sepakat bahwa proses pemahaman dan penurunan qawa’id ini sama dengan proses yang dilakukan oleh para usuliyyun dalam menurunkan panduan hukum berupa Qawa’id al-Usuliyyah berdasarkan metode qiyas. Terdapat sejumlah qawa’id fiqhiyyah yang dirumuskan oleh para ulama/fuqaha, sebagai bagian dari fatwa mereka, yang menyinggung persoalan perilaku ekonomi umat Islam. Sebagai contoh: ‘al-aadah muhakkamah atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Dalam suatu masyarakat, dimana transaksi jual beli dalam skala kecil biasa dilakukan tanpa harus menyebutkan ‘aqadnya, maka apabila antara penjual dan pembeli sudah saling memahami akan terjadinya transaksi tersebut, sebagaimana kebiasaan pada masyarakat yang bersangkutan, maka proses transaksi yang memberi kemudahan tersebut dianggap sah untuk mengetahui besarnya kontribusi para fuqaha terdahulu dalam menyusun qawa’id fiqhiyyah dan juga mengetahui kontribusi dan mengukur relevansi qawa’id fiqhiyyah dalam pemikiran dan perilaku ekonomi ummat. Penelitian ini berbentuk studi literatur yang berkaitan dengan topik utama yaitu qawa’id fiqhiyyah. Sumber-sumber pustaka didapatkan dari sumber-sumber berikut: 1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY); 2. Koleksi buku-buku pribadi penulis tentang ekonomi Islam; 3. Perpustakaan International Islamic Univer- sity Malaysia (IIUM); dan 4. Sumber-sumber lain yang dirasa perlu. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan literatur yang relevan diteliti secara langsung, baik dari karya-karya para fuqaha terdahulu dalam bentuk manuskrip, maupun karya-karya para ulama, cendekiawan atau fuqaha terkemudian dalam bentuk komen- tar atau hasil penelitian terhadap manusia tersebut. Qawa’id tersebut selain diklasifikasi- kan berdasar: 1. Madzhab dalam pemikiran fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’ie dan Hanbali); dan 2. Qawa’id sebagai landasan pemikiran, gerak dan perilaku ekonomi. Kendala penelitian menghendaki peneliti untuk membatasi analisiss hanya berdasarkan 99 (sembilan puluh sembilan) qawa’id yang terdapat dalam Al-majallah al-Ahkaam al- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 200 ‘Adliyyah karya ulama Dinasti Turki Usmani, yang dianggap cukup representative. PEMBAHASAN Studi tentang Qawa’id Fiqhiyyah 1. Pengertian dan Batasan Dalam Dictionary of Modern Written Arabic, karya Milton Cowan (ed) kata qa’idah (قاعدة) atau jama’nya qawa’id (قواعد) secara literal berarti: asas, landasan, dasar, basis atau fondasi suatu bangunan atau ajaran agama dan seba- gainya. Dalam pengertian yang lebih khas, qa’idah dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode. Qa’idah memiliki makna yang sama dengan ‘asas’ atau ‘prinsip’ yang mendasari suatu bangunan, agama atau yang semisalnya (al-Nadwi, 1991). Dari sisi pengertian menurut ilmu fiqh, Nadwi (1991) dan juga al-Jurjani (Djazuli, 2006) mendefinisikan qai’dah sebagai aturan umum atau universal (kuliyyah) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (juz’iyyah). Sedang dalam pandangan para fuqaha yang lain qa’idah adalah aturan umum yang mencakup sebagian besar (aghlabiyyah) dari bagian-bagiannya (Nadwi). Mukhtar dkk (1995b) menyimpulkan qa’idah sebagai aturan umum yang diturunkan dari hukum-hukum furu’ yang sejenis dan jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan penelitian terhadap kitab- kitab dan riwayat hidup para penyusunnya, aturan fiqih dalam bentuk qa’idah ini dapat tersusun melalui suatu proses yang panjang dan tidak terbentuk sekaligus sebagai sebuah bangunan pengetahuan (body of knowledge) tentang qa’idah sekaligus, melainkan secara bertahap (Jazuli, 2006). Menurut Jazuli, sebe- lum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelum- nya telah ada pengumpulan qa’idah, namun tampaknya tidak tersusun menjadi karya sistematis, oleh seorang ulama madzhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Thahir ad-Dibasi hidup diakhir abad ke 3 Hijriyah sampai dengan awal abad ke empat. Sebanyak 17 qa’idah telah disusun oleh ad-Dibasi, yang kemudian juga disampaikan kepada seorang ulama madzhab as-Syafii yaitu Abu Sa’id al-Harawi. Dari sumber ad-Dibasi, al-Karkhi mengembangkan- nya lebih lanjut menjadi 36 qa’idah (an-Nadwi, 1997) atau 37 qa’idah (Jazuli). Proses pembentukan qa’idah dilukiskan oleh Jazuli yang disajikan dalam gambar 1. Qawa’id disusun berdasarkan materi- materi fiqh, untuk selanjutnya diverifikasi untuk mendapatkan hasil qawa’id yang lebih sempurna, untuk kemudian tersusun kembali fiqh sebagai kelengkapan dari khazanah fiqh Al-Qur’an Al-Hadits Ushul Fiqh Fiqh Qa’idah Fiqhiyyah Qa’idah Fiqhiyyah Fiqh Qanun Verifikasi Qa’idah Fiqhiyyah Gambar 1. Proses penyusunan Qawa’id Fiqhiyyah Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 201 yang telah ada, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dari proses tersebut. 2. Posisi Qawa’id Fiqhiyyah dalam Syari’ah Islam Proses penerapan aturan syar’i dalam qa’idah menurut Mahmassani (1980) sama dengan penerapan metodologi qiyas dalam memilih aturan yang tepat dalam ushul fiqh. Apabila aturan rinci sebagaimana dijumpai pada al- Asybah wan-Nazhair muncul dari kasus yang serupa, maka qa’idah dengan sendirinya dapat diterapkan. Nadwi (1991) dan Mahmassani berpendapat bahwa tulisan tentang qawa’id fiqhiyyah tersusun sejak mulai abad ke delapan Hijriyah, melalui karya Ibnul Wakil as-Syafi’i (716 H), Tajuddin as-Subki (771 H), Ibnul Mulaqqin (804 H), dan yang lebih monumental lagi karya Jalaluddin as-Suyuti (911 H). Satu karya yang juga tak kalah pentingnya adalah berasal dari madzhab Hanafi yaitu karya Ibnu Nujaim (970 H). Dalam ketiga kitab al-Asybah wan-Nazhair karya Tajuddin as-Subki, Jalaluddin as-Suyuti maupun Ibnu Nujaim (970 H), pembedaan antara qa’idah umum atau asas dengan qa’idah khusus atau rinci (detail) dijelaskan secara memadai. As-Subki dan as-Suyuti merumuskan Lima qa’idah asasiyyah yang dikenal dengan al-Asasiyyatul-Khamsah, yang kemudian disusun dalam al-Majallah yang dikeluarkan pada jaman pemerintahan Turki Usmani, yaitu: a. Artikel-2 Al-umuur bimaqaasidihaa ( صدهااألموربمقا ) atau setiap perkara itu ditentukan berdasarkan niatnya; b. Artikel -4 Al-yaqiin laa yuzaalu bisy- syakk (اليقين ال يزال بالشك) yaitu sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh kera- guan. Dalam hal lain disebutkan Al-yaqiin laa yazuulu bisy-syakk ( ال يزول اليقين atau sesuatu yang pasti tidak dapat (بالشك berubah disebabkan oleh keraguan; c. Artikel -17 Al-musyaqqah tajlibut taysiir atau kesulitan itu (المشقة تجلب التيسير) mendatangkan kemudahan; d. Artikel -21 Adh-dhararu yuzaalu ( الضرر -atau kemadharatan hendaknya diha (يزال puskan; dan e. Artikel -36 Al-‘aadah muhakkamah ( العادة atau adat kebiasaan dapat menjadi (محكمة sumber hukum. Sementara itu Ibnu Nujaim menambah satu lagi qa’idah asas sehingga menjadi enam, yaitu laa tsawaaba illaa bin-niyyah لنيةبا اال ثواب ال atau tidak ada pahala bagi perbuatan yang tidak disertai dengan niat, yang kemudian menjadi qa’idah asas yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi. Sementara itu di kalangan madzhab Maliki, qa’idah ini menjadi ‘abang dari qa’idah al-umuur bimaqaasidihaa. Dalam penerapannya, Jazuli mengklasifi- kasikan qawa’id dalam enam bidang, yaitu ibadah mahdhah (khusus), ahwal as-Syahshiy- yah (hal-ikhwal pribadi dan keluarga), mu’ama- lah (transaksi ekonomi), jinayah (kriminalitas), siyasah (politik), dan fiqh qadha (hukum acara dan peradilan). Namun demikian penerapan qa’idah untuk bidang mu’amalah tidak banyak menyinggung masalah penerapan untuk perekonomian modern secara umum. Di sini keberadaan qawa’id fiqhiyyah menjadi lebih jelas maknanya. 3. Qawa’id Fiqhiyyah dalam Masalah Ekonomi Beberapa qa’idah fiqhiyyah memberi ruang kepada pemikiran ataupun praktek-praktek ekonomi, sebagaimana yang juga diklasifikasi- kan oleh Jazuli (2006). Dalam karyanya, al- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 202 Fiqh al-Islam fi Tsaubihi at-Tajdid, terbitan tahun 1963, Muhammad Mustafa az-Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli (2006), menye- butkan setidaknya 25 qawa’id yang terkait dengan transaksi mu’amalah. Seiring perkem- bangan jaman, keperluan adanya kaidah yang lebih banyak, nampaknya tidak dapat dihindar- kan. Sedangkan Jazuli sendiri menyebutkan 20 qawa’id yang memberi ruang kepada transaksi ekonomi dan muamalah. Di antara qawa’id yang paling mendasar dalam masalah ini adalah al-aslu fi al- mu’amalah al-ibaahah illaa an-yadull daliil ‘alaa tahriimihaa. على دليل يدل أن إال باحةالمعاملة اإل األصل فى تحريمها Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengha- ramkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya. Hanya penulis tidak menemukan qawa’id ini dalam al-majallah. 4. Qawa’id dalam Pemikiran Empat Madzhab Fiqh Berdasarkan sumber-sumber yang diteliti, keempat madzhab banyak memberikan kontri- busi dalam pengembangan qawa’id fiqhiyyah. Masing-masing madzhab memiliki setidaknya seorang termasyhur dalam pengembangan qawa’id fiqhiyyah tersebut. Pemikiran keempat madzhab dalam qawa;id dipaparkan dalam keempat sub-bab di bawah ini. Qawa’id dalam Pemikiran Madzhab Hanafi Berdasarkan bahan yang terkumpul dalam penelitian, terdapat enam karya dari kalangan madzhab Hanafi antara lain: 1. Usuul al-Karkhi karya ‘Ubaidullah ibn Hasan al-Karkhi (260-340 H). 2. Ta’siis al-Nadzr karya al-Qadhi, ‘Ubaidul- lah ibn ‘Umar ad-Dabusi (430 H) 3. Al-Ashbaah wa al-Nazhaa’ir oleh Zainud- din ibn Ibrahim Ibn Nujaim (970 H) 4. Majaami’ al-Haqaa’iq yang ditulis oleh Abu Sa ‘id al-Khadimi. ( 1176 H), 5. Al-Majallah al-Ahkaam al-‘Adliyyah oleh Komite ‘Ulama Daulah ‘Usmaniyyah (1286 H), dan 6. Al-Faraa’id al-Bahiyyah fi al-Qawaa’id al- Fawaa’id al-Fiqhiyyah karya Ibn Hamzah al-Husaini (1305 H). Di antara keenam karya tersebut, Majallah al-Ahkaam al-’Adliyyah merupakan satu-satu- nya karya yang ditulis oleh sebuah tim yaitu para ulama yang ditunjuk oleh Pemerintah Daulah Usmaniyah di Turki. Majallah al- Ahkaam al-’Adliyyah terdiri dari 99 qawa’id ditambah dengan sebuah pendahuluan, yang tersusun dalam 1851 ayat. Ushuul Al-Karkhi memuat 36 qawa’id yang menurutnya disebut qawa’id al-Asl atau qawa’id asal, yang kemudian diberikan komentar atau syarah oleh Najmuddin an- Nasafi yang juga dari madzhab Hanafi. Sementara itu, karya Ibnu Nujaim, Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir, merupakan sebuah karya yang masyhur dari kalangan madzhab Hanafi. Karya ini terdiri dari 6 (enam) qawa’id dasar (qawa’id al-asasiyyah)—5 (lima) di antaranya juga dimuat dalam al-Majallah al-Ahkaam al- ’Adliyyah ayat-ayat 2, 4, 17, 21 dan 36— ditambah dengan 19 (sembilan belas) qawa’id cabang atau al-furu’iyyah. Karya Ibnu Nujaim ini juga mendapat tanggapan luas dari berbagai kalangan madzhab Hanafi, dengan ditulisnya beberapa ulasan atau komentar para fuqaha terkemudian, empat di antaranya adalah: Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 203 1. Tanwiir al-Bashaa’ir ‘alal-Asybaah wan- Nazhaa’ir (1005 H) oleh ‘Abdul-Qadir Sharif uddin al-Ghazzi; 2. Ghamzu ‘Uyuun al-Bashaa’ir Syarh al-Asy- baah wan-Nazhaa’ir (1098 H) oleh Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi; 3. ‘Umdatu dzawil-Basyaa’ir li-Halli Mu- htamaati al-Asybaah wan-Nazhaa’ir (1099 H.) karya Ibrahim ibn Hussain, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Biri al-Makkati. 4. ‘Umdatu an-Naadzir ‘ala al-Asybaah wan- Nazhaa’ir oleh Abu Su ‘ud al-Husaini. Qawa’id dalam Pemikiran Madzhab Maliki Dari mahdzhab Maliki, beberapa ulama juga menyumbangkan tulisan tentang qawa’id fiqhiyyah. Karya dari kalangan madzhab Maliki tidak sebanyak dari madzhab Hanafi dan Syafii. Karya-karya tersebut antara lain adalah: 1. Anwaar al-Buruuq fi Anwaar al-Furuuq atau lebih dikenal juga sebagai: Al-Furuuq; Kitab al-Anwaar wal-Anwaa’; atau Kitab al-Anwaar wal-Qawaa’id as-Sunniyyah oleh al-Imam Syihabudin ‘Abdul-Abbas Ahmad as-Sonhaji al-Qarafi (260-340 H); 2. Al-Qawaa’id oleh Muhammad ibn Mu- hammad ibn Ahmad al-Muqarri (758 H); 3. Iidhaah al- Masaalik ilaa Qawaa’id al- Imaam Maalik hasil karya Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad at-Tilmisani al- Winsyarinsi (914 H); 4. Al-Is’aaf bit-Thalab Mukhtasar Sharh al- Manhaj al-Muntakhab ‘alaa Qawaa’id al- Madzhab karya as-Syaikh Abul-Qasim ibn Muhammad at-Tiwani ( 995 H) Karya terakhir, at-Tiwani, al-Is’aaf, diulas dengan sajian ringkas oleh setidaknya Abul- Hasan ‘Ali ibn Qasim al-Zaqqaq, al-Fasi, at- Tujibi dalam al-Manhaj al-Muntakhab ‘alaa Qawaa’id al-Madzhab (912 H), dan dikomen- tari oleh Ahmad ibn ‘Ali al-Fasi al-Maghribi. Sementara itu madzhab Syafii paling banyak memberikan kontribusi qawa’id fiqhiy- yah dalam khazanah fiqh Islam. Pengaruhnya di Indonesia juga cukup meluas, utamanya karya salah seorang faqih besar seperti Jalaludin as- Suyuti yang menulis al-Asybaah wan- Nazhaa’ir dalam beberapa jilid. Jilid 1 berisi tentang qawa’id dasar (asas) sebanyak lima buah sebagaimana yang disebutkan dalam al- Majallah di atas. Qawa’id ini juga cukup populer, bukan saja di Indonesia melainkan juga di wilayah negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk Malaysia dan juga di Timur Tengah. Di kalangan madzhab Syafii, kelima qawa’id ini dianggap sebagai qawa’id yang utama. Kitab 2 al-Asybaah wan-Nazhaa’ir berisi tentang qawa’id umum (‘amm) sebanyak 40 qawa’id, sedang 20 qawa’id lagi masuk dalam kategori diperselisihkan kedudukannya, termuat dalam Jilid 3 – 7. Qawa’id dalam Pemikiran Madzhab Syafi’i Secara lengkap, karya-karya tentang qawa’id fiqhiyyah di kalangan madzhab Syafii berda- sarkan urutan sejarahnya antara lain adalah: 1. Qawaa’id al-Ahkaam fi Masaadir al- ‘Anaam oleh ‘Izzuddin ‘Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdus Salam ( 577 - 660 H); 2. Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir karya Sadraddin Abi ‘Abdullah ibn Murahhil, Ibn Wakil al-Syafi ‘i (716 H); 3. Majmuu’ al-Mudzhab fil-Qawaa’id al- Madzhab oleh Salahuddin Abi Sa ‘id al- ’Ala’i as-Syafi ‘i (761 H); 4. Al-Asybaah wa al-Nazhaa’ir oleh ‘Abdul- Wahhab ibn ‘Ali Tajuddin as-Subki (771 H); Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 204 5. Al-Manthuur fi Tartiib al-Qawaa’id al- Fiqhiyyah aw al-Qawaa’id fi al-Furuu’ oleh Muhammad ibn Bahadur Badruddin az- Zarkashi (794 H); 6. Al-Ashbaah wa al-Nazhaa’ir karya Sira- juddin ‘Umar ibn ‘Ali al-Ansari, yang lebih terkenal dengan pangggilan Ibnul-Mulaqqin (804 H); 7. Al-Qawaa’id oleh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Abdul-Mu’min, al- Hisni (829 H); 8. Al-Ashbaah wa al-Nazhaa’ir oleh Jalalud- din ‘Abdur Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad as-Suyuthi (al-Asyuthi) (804 H); dan 9. Al-Istighnaa’ fi al-Furuuq wa al-Istithnaa’ karya Badruddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Sulaiman al-Bakri Di atas telah disinggung sedikit tentang karya as-Suyuthi, al-Asybaah wan-Nazhaa’ir, yang cukup masyhur di kalangan madzhab Syafi’i. Selain karya as-Suyuthi, kitab Majmu- u’ul Madzhab karya al-‘Alai jug amendapat perhatian para fuqaha madzhab Syafii, seperti ulasan-ulasan yang diberikan dalam kitab Mukhtashar al-Qawaa’id al-‘Alai seperti oleh: 1. Al-‘Allamah as-Syarkhadi (792 H) yang merupakan kombinasi dengan tulisan al- Isnawi untuk topik yang sama; dan 2. Al-‘Allamah ibn Khatib ad-Dahsyah yang mengkombinasikan dengan kuliah-kuliah dari al-Isnawi Qawa’id dalam Pemikiran Madzhab Hanbali Di kalangan madzhab Maliki, terdapat setidak- nya lima kitab karya para fuqaha mulai dari pertengahan abad ke-7, sejak karya Ibnu Taymiyyah hingga abad ke-14 Hijriyyah pada periode al-Qari. Mereka antara lain: 1. Al-Qawaa’id al-Nuuraaniyyah al-Fiqhiyyah oleh Taqiyyuddin Abu al-’Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn Taymiyyah (661 - 728 H); 2. Al-Qawaa’id al-Fiqhiyyah oleh Sharifuddin Ahmad ibn al-Hasan, ibn Qadhi al-Jabal al- Maqdisi (771 H); 3. Taqriir al-Qawaa’id wa Tahriir al- Fawaa’id (al-Qawaa’id) karya ‘Abdurrah- man Shihab ibn Ahmad ibn Abi Rajab (Ibn Rajab) al-Hanbali (795H); 4. Al-Qawaa’id al-Kulliyyah wa al-Dhawaabit al-Fiqhiyyah (771 H) karya Jamaluddin Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn ‘Abdul- Hadi (1309-1359 H); dan 5. (Qawaa’id) Majallah al-Ahkaam al-Shar ‘iyyah ‘alaa Madzhab al-Imaam Ahmad ibn Hanbal oleh Ahmad ibn ‘Abdullah al-Qari (1309-1359 H) Secara ringkas, karya tentang qawa’id fiqhiyyah dan para penulis yang memberikan kontri- businya dapat dipaparkan dalam Tabel 1. Aplikasi qawa’id dalam Pemikiran Ekonomi Analisis dalam bab ini lebih terfokus pada pembahasan qawa’id yang terkait dengan per- soalan ekonomi. Oleh sebab beberapa kendala, termasuk waktu dan pendanaan, penelitian dibatasi pada qawa’id yang terdapat dalam al- Majallah al-Ahkaam al-’Adliyyah terbitan Daulah Turki Usmani yang disusun sekitar tahun 1286 H. Cakupan qawa’id dalam al- Majallah ini dirasa cukup lengkap dan mere- presentasikan hampir semua qawa’id yang pernah ditulis oleh para fuqaha/ulama dari keempat madzhab. Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 205 Tabel 1. Qawa’id dalam Karya Empat Madzhab Fiqh Nama/Sebutan Kitab Penulis Periode (Hijriyah) Jumah Qawaid 1) Hanafi a) Usuul al-Karkhi al-Karkhi 260-340 36 (asl) b) Ta’siis an-Nadzr Abi Zaid al-Dabusi 430 86 c) Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir Ibn Nujaim 6 Asas 19 Furu’ d) Majaami’ al-Haqaa’iq al-Khadimi 1176 154 e) Majallah al-Ahkaam al- ‘Adliyyah Daulah al- ‘Usmaniyyah 1286 99 f) Al-Faraa’id al-Bahiyyah fil-Qawaa’id al-Fawaa’id al-Fiqhiyyah Ibn Hamzah al-Husaini 1305 30 2) Maliki a) Al-Furuuq; Kitab al-Anwaar wal- Anwaa’; or Kitab al-Anwaar wal- Qawaa’id as-Sunniyyah Syihabuddin al-Qarafi 260-340 548 b) Al-Qawaa’id al-Muqarri 758 100 c) Iidhaah al- Masaalik ilaa Qawaa’id al- Imaam Maalik Ahmad al-Winsyarinsi 914 118 d) Al-Is’aaf bit-Talab Mukhtasar Syarhul- Manhaj al-Muntakhab ‘alaa Qawaa’id al-Madzhab at-Tiwani 912 3) Syafii a) Qawaa’id al-Ahkaam fi Masaadir al- ‘Anaam ‘Izzuddin ‘Abd as-Salam 577-660 - b) Kitaab Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir Ibn Wakil as-Syafii 716 - c) Majmuu’ al-Mudzhab fi al-Qawaa’id al-Madzhab Salahuddiin al-’Ala’i 761 20 d) Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir Tajuddin as-Subki 771 60 e) Al-Mantsuur fi Tartiib al-Qawaa’id al- Fiqhiyyah awil-Qawaa’id fil-Furuu’ Badruddin az-Zarkashi 794 100 f) Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir Ibn al-Mulaqqin 804 g) Al-Qawaa’id ‘Abd al-Mu’min, al-Hisni 829 h) Al-Asybaah wan-Nazhaa’ir as-Suyuthi 804 5 asas 40 ‘amm 20 ikhtilafi i) Al-Istighnaa’ fil-Furuuq wal-Istitsnaa’ Badruddin al-Bakri - 600 4) Hanbali a) al-Qawaa’id al-Nuuraaniyyah al- Fiqhiyyah ibn Taymiyyah 661-728 - b) al-Qawaa’id al-Fiqhiyyah Syarifudin al-Maqdisi 771 c) Taqriir al-Qawaa’id wa Tahriir al- Fawaa’id (al-Qawaa’id) Ibn Rajab al-Hanbali 795 160 d) al-Qawaa’id al-Kulliyyah wa al- Dhawaabit al-Fiqhiyyah ibn ‘Abd al-Hadi 1309-1359 e) (Qawaa’id) Majallah al-Ahkaam al- Shar ‘iyyah ‘alaa Madzhab al-Imaam Ahmad ibn Hanbal Ahmad ‘Abdullah al-Qari 1309-1359 160 Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 206 Sekalipun tidak dapat dipungkiri, bahwa al- Majallah merupakan karya kumpulan qawa’id yang dihasilkan oleh para ulama madzhab Hanafi. Sebagai konsekuensinya, banyak qawa’id yang tidak dapat diakomodasi dalam penelitian ini, baik dari kalangan madzhab Hanafi sendiri maupun yang lainnya. Qawa’id dalam Pemikiran Ekonomi Dalam aspek transaksi mu’amalah, terdapat sekitar 25 qawa’id menurut Syeh Muhammad Mustafa Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli (2006). Namun apabila diperluas cakupannya ke dalam ekonomi secara keseluruhan, maka jumlah qawa’id yang dapat diaplikasikan akan menjadi lebih banyak. Dari 99 qawa’id dalam al-Majallah, lebih dari 70 qawa’id dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai memiliki implikasi yang bersifat ekonomis, sekalipun tidak dapat lepas dari perspektif yang lain, seperti sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pengertian atau definisinya, sebagaimana telah didiskusikan di atas, yaitu qa’idah berfungsi sebagai aturan umum atau universal (kuliyyah) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (juz’iy- yah). Atau dengan kata lain, sebagaimana kesimpulan Mukhtar dkk (1995b) qa’idah sebagai aturan umum yang diturunkan dari hukum-hukum furu’ yang sejenis dan jumlah- nya cukup banyak. Apabila diperbandingkan dengan tulisan Jazuli (2006), maka hasil penelitian ini mem- beri gambaran bahwa jumlah qawa’id yang terkait dengan masalah ekonom ijauh lebih banyak, dari pada jumlah yang terkait dengan transaksi muamalah sebagaimana ditulis karya Jazuli. Akan tetapi perlu dicatat pula bahwa dari 20 qawa’id yang ditulisnya, hanya ada 8 (delapan) qawa’id yang sama, sedangkan selebihnya didapatkan dari karya-karya ulama lainnya. Kedelapan qawa’id tersebut dipapar- kan dalam Tabel 2. Tabel 2. Qawa’id dalam Pemikiran Ekonomi/Muamalat dalam al-Majallah dan dalam Karya Jazuli (2006) 1 Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada di dalammnya إذا بطل الشيء بطل ما فى ضمنه 2 Tidaklah sempurna ‘aqad tabarru’ (pemberian) kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi) ال يتم التبرع إال بقبض 3 Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung) الخراج بالضمان 4 Pendapatan/upah dengan jaminan itu tidak datang secara bersamaan األجر والضمان ال يجتمعان 5 Risiko itu sejalan dengan keuntungan الغرم بالغنم 6 Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan الجواز الشرعي ينافي الضمان 7 Perintah menasarufkan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa ijin pemiliknya) adalah batal األمر بالتصرف فى ملك الغير باطل 8 Tidak boleh bagi seorang pun merubah /mengganti milik orang lain tampa izin pemiliknya. ال يجوز ألحد أن يتصرف فى ملك الغير بال إذنه Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 207 Ini memberitahukan kepada kita betapa jumlah qawa’id yang disusun para ulama/ fuqaha terdahulu jumlahnya cukup banyak dan susah ditentukan secara pasti. Pada sisi lain, ia juga memberi gambaran betapa keseriusan mereka benar-benar luar biasa, sehingga gene- rasi terkemudian dapat memanfaatkannya dengan lebih mudah. KESIMPULAN Qawa’id fiqhiyyah merupakan landasan umum dalam pemikiran dan perilaku sosial memberi- kan panduan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Panduan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, budaya, dan sebagainya sampai pada masalah pernikahan. Penelitian ini memfokuskan pada qawa’id dalam karya-karya para ulama/fuqaha dari kalangan empat madzhab fiqh, dan implikasi- nya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman terhadap qawa’id fiqhiyyah adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu “ijtihad” atau pemba- haruan pemikiran. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis batu peletakan qawa’id melalui karya- karya agung mereka, yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern, termasuk ekonomi. Para ulama/fuqaha dari keempat madzhab fiqh tersebut menyusun qawa’id dalam jumlah yang begitu banyak, sebagiannya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti. Fokus penelitian ini pada 99 (sembilan puluh sembilan) qawa’id yang disusun para ulama pada Dinasti Turki Usmani, yaitu al- majallah al-Ahkaam al-’Adliyyah pada sekitar awal abad ke-13 Hijriyah atau tepatnya sekitar tahun 1286 H. Dari keseluruhannya, terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) qawa’id yang dapat dijadikan rujukan untuk diturunkan ke dalam pemikiran dan perilaku ekonomi modern. Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan finansial, penelitian ini tidak dapat meneruskan pada masalah implikasi pemikiran dan perilaku ekonomi secara sektoral. Selain itu, kebanyakan materi qawa’id juga berlaku sangat umum, sehingga hampir dapat diber- lakukan secara keseluruhan bagi semua sektor dalam ekonomi. Akan tetapi, apabila dilacak karya-karya di luar al-Majallah, ada kemung- kinan beberapa qawa’id yang dapat diinterpre- tasikan secara khas untuk setiap masalah atau sektor dalam ekonomi. Untuk itulah penelitian secara lebih detail untuk setiap aspek perlu dilakukan secara terpisah. Persantunan Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ismail Mat dari University Brunei Darussalam atas komentar yang diberikan pada draft terdahulu; dan kepada Sdr.Samsul Bahri atas bantuan editorialnya sampai naskah ini diterbitkan. DAFTAR PUSTAKA Alwani, Taha Jabir al-. 1994. Source Method- ology in Islamic Jurispruden’e: Usul al- Fiqh al-Islami, Revised English Ed. By Yusuf Talal DeLorenzo and Anas S. Al- Shaikh-Ali. Herndon. Virginia: Interna- tional Institute of Islami’ Thought. 1415. Djazuli, H.A. 2006. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Kamali, Muhammad, Hashim. 1989. Principles of Islamic Jurisprudence. Petaling Jaya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 208 Malaysia: Pelanduk Publication (M) Sdn Bhd. Mahmassani, Sobhi. 1980. Falsafah al-Tashri’ fi al-Islam. English Translation by Farhat J. Ziadeh, The Original Arabic. Beirut. Dar al-’ilm li al-Malayin. Shah Alam, Malaysia: Penerbitan Hizbi. Mu’htar, Kamal, dkk. 1995. Ushul Fikh (Jilid 1). Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Nadwi, Ali, Ahmad, al-. 1412H/1991. Al- qawa’id al-fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash- atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu- allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha. Dar al-Qalam.. Damascus Rahman, Fazlur. 1965. Islamic Methodology in History. Karachi. Pakistan: Islamic Re- search Institute. Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-. 1981. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. Syabir, Muhammad, Usman. 2000. Al-Qawa’id al-Kulliyyah wad-dhawabith al- Fiqhiyyah. Yordania: daarul-Furqaan. Weeramantry, C.G. Islamic Jurisprudence: An International Perspective, Hampshire and London: The MacMillan Press Ltd. Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 209 LAMPIRAN QAWA’ID FIQHIYYAH DALAM AL-MAJALLAH AL-AHKAAM AL-‘ADLIYYAH A rt ik el N o. 1 Artikel.1…Para peneliti dari ahli fiqh mengembalikan persoalan-persoalan fiqh kepada kaidah-kaidah umum, semuanya itu otentik untuk seluruh permasalahan- permasalahan yang ada,…maka dari itu disusun 99 kaidah fiqhiyyah…, dan di antara kaidah-kaidah ini, jika dilihat secara mufrad (tersendiri), terdapat penge- cualian tertentu di antara kesempurnaannya, akan tetapi tidak menutupi keumumannya dari sisi keseluruhan, karena itu sebagiannya mengikat sebagian yang lain. Keterangan: 1. Sesuatu yang menyeluruh maka dikecualikan 2. Sesuatu yang umum maka dikhususkan 3. Sesuatu yang banyak maka ditentukan satu (diikat) إن المحققين من الفقهاء قد .... -1 المادة أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد آليه، . ... آل منها ضابط وجامع لمسائل آثيرة قاعدة )99(تسع وتسعون فلذا جمع وأن بعض هذه القواعد، وان . ... فقهية آانت بحيث إذا انفرد، يوجد من مشتمال ها ته بعض المستثنيات، لكن ال تختل آليت و عمومتها من حيث المجموع، لما إن .بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر 2 Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuan- nya. األمور بمقاصدها 3 Patokan dalam akad (Ibrah) diambil dari maksud/ tujuan dan maknanya bukan dari ungkapan dan bentuknya العقود للمقاصد والمعاني ال العبرة فى لأللفاظ والمباني 4 Sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan اليقين ال يزال بالشك )اليقين ال يزول بالشك( 5 Yang menjadi patokan adalah tetapnya sesuatu menurut keadaan semula اناألصل بقاء ما آان على ما آ 6 Sesuatu yang lama akan ditinggalkan sebagaimana asalnya القديم يترك على قدمه 7 Kemadharatan tidak akan terjadi sejak awal الضرر ال يكون قديما 8 Bebas dari tanggungan adalah prinsip yang mendasar. األصل براءة الذمة 9 Asal dari sifat-sifat yang nyata (terlihat) adalah ketia- daan األصل فى الصفات العارضة العدم 10 Sesuatu yang tetap pada zamannya akan dinilai kekal kecuali terdapat dalil yang membuktikan penolakannya. وما ثبت بزمان محكم ببقائه مالم يوجد دليل على خالفه 11 Asal suatu perubahan peristiwa baru dianggap sebagai peristiwa yang berlangsung dalam waktu terdekat (dari sekarang) األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 12 Asal dalam perkataan itu adalah hakikat. (Artinya jika ada perkataan yang bisa diartikan secara hakiki dan majasi, maka perkataan mesti diartikan secara hakiki) األصل فى الكالم الحقيقة 13 Tidak perlu ambil perhatian terhadap dalil apabila ada pernyataan yang jelas ال عبرة للداللة في مقابلة التصريخ Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 210 14 Tidak ada tempat untuk berijtihad jika ada nasth yang menerangkannya (al-Qur’an dan al-Hadits) المساغ لالجتهاد فى مورد النص 15 Sesuatu yang tetap atas penolakan terhadap qiyas maka tidak (boleh dipakai) untuk menetapkan qiyas yang lain. ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه 16 Sebuah ijtihad tidak dapat membatalkan yang semisal- nya (ijtihad yang lain) االجتهاد ال ينقض بمثله 17 Kesulitan itu akan menarik kemudahan المشقة تجلب التيسير 18 Perkara yang berlaku dalam kesempitan, harus diberi- kan kelonggaran atasnya األمر إذا ضاق إتسع (إذا ضاق األمر إتسع) 19 Madharat tidak bisa diselesaikan dengan kemadharatan juga ال ضرر وال ضرار 20 Kemadharatan itu harus dihilangkan. الضرر يزال 21 Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang الضرورات تبيح المحظورات 22 Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu mesti disesuaikan dengan kadar kedaruratannya. الضرورات تقدر بقدرها 23 Sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka batallah sebab hilangnya uzur tersebut ما جاز لعذر بطل بزواله 24 Apa bila hilang penyebab yang melarang sesuatu maka yang dilarang itu boleh dilakukan ممنوعإذا زال المانع عاد ال 25 Kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kema- dharatan yang semisal الضرر ال يزال بمثله 26 Menanggung suatu Kemadharatan khusus untuk menolak Kemadharatan umum. يحتمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام 27 Kemadharatan yang lebih besar/ berat dihilangkan dengan Kemadharatan yang lebih ringan الضرر األشد يزال بالضرر األخف 28 Apabila dua kerusakan bertabrakan maka dilihat/ dipilih yang lebih ringan إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 29 Memilih yang lebih kecil dari dua keburukan ار أهون الشرينيخت 30 Menolak suatu kerusakan didahulukan dari pada mena- rik kemaslahatan. درء المفاسد أولى من جلب المنافع 31 Kemadharatan itu sedapat mungkin harus ditangkis الضرر يدفع بقدر اإلمكان 32 Kebutuhan bisa menjadi sesuatu kepentingan منزلة الضرورةالحاجة تنزل 33 Sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi tidak membatalkan hak bagi yang lain إن اإلضطرار ال يبطل حق الغير Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 211 34 Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka diha- ramkan juga memberikannya ما حرم أخذه حرم اعطاؤه 35 Sesuatu yang haram mengerjakannya maka haram juga meminta mengerjakannya ما حرم فعله حرم طلبه 36 Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum العادة محكمة 37 Jika manusia sudah sepakat dengan sesuatu (kesepa- katan umum) maka wajib dikerjakan استعمال الناس حجة يجب العمل بها 38 Larangan adat adalah menjadi larangan sebenarnya (secara hakikat) الممتنع عادة آالممتنع حقيقة 39 Tidak dipungkri perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان 40 Suatu kenyataan akan ditinggalkan berdasarkan adat حقيقة تترك بداللة العادةال 41 Hanya akan dianggap sebagai suatu adat jika apa bila menjadi suatu mayoritas dalam masyarakat إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت 42 Perhatian lebih diberikan pada kejadian yang sering (mayoritas), bukannya yang jarang (minoritas) العبرة للغالب الشائع ال للنادر 43 Sesuatu yang dikenal akan menjadi adat seperti yang disyaratkan menjadi syarat المعروف عرفا آالمشروط شرطا 44 Sesuatu yang dikenal diantara masyarakat itu seperti menjadi syarat dikalangan mereka آالمشروط بينهمالمعروف بين التجار 45 Penetapan secara adat seperti penetapan secara nash (teks) التعيين بالعرف آالتعيين بالنص 46 Apa bila bercampur suatu larangan dengan perintah maka didahulukan larangan إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع 47 Sesuatu yang terkait dengan sebuah obyek, maka ia diakui keabsahannya التابع تابع 48 Sesuatu yang terkait dengan sebuah obyek tidak dihukumi secara terpisah. التابع اليفرد بالحكم 49 Seseorang yang memiliki sesuatu maka ia juga memiliki segala kepentingan atasnya ا هو من ضروراتهمن ملك شيئا ملك م 50 Apabila terputus sesuatu yang dasar maka terputus pula suatu cabangnya إذا سقط األصل سقط الفرع 51 Sesuatu yang terputus itu tidak akan kembali seperti sesuatu yang hilang tidak kembali الساقط ال يعود آما أن المعدوم ال يعود 52 Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada didalammnya إذا بطل الشيء بطل ما فى ضمنه 53 Apa bila batal suatu yang dasar /asal maka ia merubah menjadi perubahan,maka asal itu menjadi berubah إذا بطل األصل يصار الى البدل Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 212 54 Tidak diperbolehkannya sesuatu yang terkait dengan barang tidak berarti dilarangnya yang lain yang terkait dengan barang tersebut يغتفر التوابع ماال يغتفر فى غيرها 55 Sesuatu yang dilarang dengan cara yang baru, mungkin diperbolehkan dengan cara melanjutkan. تفر فى االبتداءيغتفر فى البقاء ما ال يغ 56 Meneruskan sesuatu lebih mudah dari pada memulainya البقاء أسهل من االبتداء 57 Tidaklah sempurna ‘aqad tabarru’ (pemberian) kecuali diberikan/diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi) ال يتم التبرع إال بقبض 58 Tasharruf (tindakan –pemimpin-) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan -kepentingan umum-. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 59 Kewenangan khusus (pribadi) lebih kuat dari pada kewenangan umum (publik) الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة 60 Mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama dari pada mengabaikannya (menyia-nyiakannya) إعمال الكالم أولى من إهماله 61 Apabila maksud hakiki tidak dapat ditangkap, maka pengertian majazi (metaforis) dapat dipakai إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 62 Apabila perkataan itu lemah dalam pelaksanaan maka abaikan saja إذا تعذر إعمال الكالم يهمل 63 Hubungan terhadap bagian-bagian yang takterpisahkan dinilai seperti hubungan terhadap keseluruhan ذآر بعض ماال يتجزأ آذآر آله 64 Sesuatu yang mutlaq berjalan dengan kemutlakannya selama tidak ada nash atau dalil yang mengikatnya المطلق يجري على إطالقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دالله 65 Sifat yang tampak tidak memiliki nilai kebenaran, maka sifat yang tidak tampak dapat dipakai الوصف فى الحاضر لغو وفى الغائب معتبر 66 Pertanyaan itu diulangi di dalam jawaban السؤال معاد فى الجواب 67 Perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang diam, tetapi diam adalah sama dengan pernyataan, ketika bicara diperlukan. (Artinya orang yang diam ketika berbicara itu menjadi keharusan, maka ia dianggap membuat pernyataan (menyetujui/menolak). ال ينسب إلى ساآت قول، لكن السكوت فى معرض الحاجة بيان 68 Bukti atas sesuatu yang tidak jelas dikembalikan pada kedudukannya دليل الشيئ فى األمور الباطنة يقوم مقامه 69 Tulisan seseorang itu seperti halnya perkataan الكتاب آالخطاب 70 Isyarat yang dikenal karena kebisuan seperti suatu keterangan dengan lisan اإلشارات المعهودة لألخرس آالبيان باللسان 71 kata terjemahan diterima secara mutlaq. يقبل قول المترجم مطلقا Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi (Masyhudi Muqorobin) 213 72 Tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada Dhon -persangkaan yang kuat- yang jelas salah- nya. ال عبرة للظن البين خطؤه 73 Tidak dijadikan hujjah sesuatu yang berdasarkan kemungkinan yang berlawanan dengan dalil ال حجة مع االحتمال الناشئ عن دليل 74 Tidak bisa dijadikan patokan sesuatu yang bimbang/ was-was ال عبرة للتوهم 75 Keputusan dengan bukti yang otentik seperti kepastian melihat dengan mata kepala sendiri الثابت بالبرهان آالثابت بالعيان 76 Bukti dituntut atas orang yang menggugat/menuduh, sedangkan sumpah atas yang menolak/ mengingkarinya البينة على المدعي واليمين على من أنكر 77 Bukti adalah untuk memastikan sesuatu yang berlawan- an secara lahiriyah, sedang sumpah untuk memastikan sesuatu yang asal البينة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء األصل 78 Bukti adalah kepastian mutlak (bagi fihak ketiga), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. البينة حجة متعدية واإلقرار حجة قاصرة 79 Seseorang itu terikat oleh pengakuannya المرء مؤاخذ بإقراره 80 Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi jga tidak dapat menafikan keputusan hakim ال حجة مع التناقض والآن ال يختل معه حكم الحاآم 81 Sesungguhnya ditetapkannya cabang itu tidak berarti dengan meniadakan yang asal/pokok قد ثبت الفرع مع عدم ثبوت األصل 82 Fihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika syarat disebutkan. المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 83 Lazimnya pemenuhan syarat itu sesuai kemampuan yang memungkinkan يلزم مراعة الشرط بقدر اإلمكان 84 Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim لتعاليق تكون المواعيد باآتساء صور ا الزمة 85 Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung) الخراج بالضمان 86 Pendapatan/upah dengan jaminan itu tidak datang seca- ra bersamaan األجر والضمان ال يجتمعان 87 Risiko itu sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama ia harus mau berkorban). يعني إن من ينال نفع ( -الغرم بالغنم )شيئ يحتمل ضرره 88 Kenikmatan itu setaraf dengan pengorbanan dan pengorbanan setaraf dengan kenikmatan مةالنعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النع Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198 - 214 214 89 Perbuatan itu disandarkan pada pelakunya kecuali pada suatu kasus yang belum terjabarkan يضاف الفعل الى الفاعل ال اآلمر مالم يكن مجبرا 90 Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر 91 Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban/tanggungan الجواز الشرعي ينافي الضمان 92 Orang yang berbuat sesuatu, meskipun tanpa sengaja, tetap harus menanggung beban المباشر ضامن وان لم يتعمد 93 Tidak dikenai beban orang yang terlibat dalam sebab suatu kejadian kecuali dengan sengaja ia hendak melakukannya اال بالتعمدءالمتسبب ال يضمن 94 Tidak ada beban yang terkait dengan kecelakaan disebabkan oleh binatang atas kemauanya sendiri. جناية العجماء جبار 95 Perintah menasarufkan (memanfaatkan) barang orang lain (tanpa ijin pemiliknya) adalah batal األمر بالتصرف فى ملك الغير باطل 96 Tidak boleh bagi seorang pun merubah /mengganti milik orang lain tampa izin pemiliknya. ال يجوز ألحد أن يتصرف فى ملك الغير بال إذنه 97 Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar’i ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي 98 Perubahan sebab kepemilikan barang adalah setara dengan perubahan pada barang itu sendiri تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 99 Barang siapa yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dibebani atas larangan yang ada didalamnya من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه 100 Barang siapa berusaha menyanggah perbuatannya sendiri, maka usahanya itu tertolak من سعى فى نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه