STUDI EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan

Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43

IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN-

KABUPATEN ANGGOTA LEMBAGA REGIONAL

BARLINGMASCAKEB

Diah Setyorini Gunawan 1 dan Ratna Setyawati Gunawan 1

1 Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Jalan HR. Boenyamin No. 708 Purwokerto 53115 Telp. (0281)635292 E-mail: diahs29@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan, Pertama, mengidentifikasi posisi ekonomi masing-masing
kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB ditinjau dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pendapatan perkapita, Kedua, mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial, subsektor
unggulan dan potensial dalam kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB, Ketiga,
Mengidentifikasi perbedaan struktur ekonomi kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB,
dan Keempat, Mengidentifikasi kabupaten/kota yang memiliki posisi paling menguntungkan
ditinjau dari tingkat aksesibilitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode tahun
1995-2002, yang terdiri dari produk domestik regional bruto (PDRB) termasuk migas
berdasarkan harga konstan tahun 1993; jumlah total penduduk, data jarak
antarkabupaten/kota; data jumlah wisatawan yang menginap di hotel, data jumlah
perusahaan otobis dan jumlah kendaraannya, serta data jumlah hotel. Penelitian ini
menggunakan analisis Tipologi Klassen, analisis model rasio pertumbuhan (MRP), analisis
location quotient (LQ), analisis Indeks Divergensi Krugman, dan analisis Connectivity
Quotient (CQ). Temuan dari penelitian yaitu Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam
klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam
klasifikasi daerah berkembang cepat. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan
Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.

Kata kunci: sektor utama, potensi sektor, sub sektor utama, potensi sub sektor, struktur
ekonomi

Abstract: This study aims, first, identify the economic position of each district in terms of
economic growth and Barlingmascakeb per capita income level. Second, identify the dominant
different districts of the economic structure Barlingmascakeb. Third, Identify differences in the
economic structure of the district members Barlingmascakeb. This study used the period 1995-
2002, secondary data consisting of regional gross domestic product (GDP), including oil and
gas on the basis of constant prices of 1993, Fourthly, identify the districts that have the most
advantageous position in terms of levels of accessibility. This study uses secondary data for the
period 1995-2002, which consists of gross regional domestic product (GRDP), including oil
and gas based on constant prices of 1993, total population, distance inter district/city, number
of tourists housed in hotels, the amount of bus company and the number of vehicles, number of
hotel. This research uses Klassen typology analysis, growth models (MRP) analysis, the
location quotient analysis (LQ), Divergence Index Krugman analysis, and connectivity
analysis quotient data (CQ). The results of the study, Cilacap is included in the classification
of fast forward and fast-growing. Purbalingga included in the classification of areas of rapid
growth. District Banjarnegara, Banyumas and Kebumen district included in the classification
of relatively left behind areas.

Keywords: basic sector, potential sector, basic sub sector, potential sub sector, economic
structure

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 27

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan perwuju-

dan dari asas desentralisasi, dimana penen-

tuan kebijakan dan pertanggungjawaban

pembiayaan maupun pengelolaan dilakukan

sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kebija-

kan pemerintah daerah menekankan pada

peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, serta memperhatikan potensi dan

keragaman daerah. Dalam pembangunan

daerah, pemerintah daerah dan masyarakat-

nya mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada dan membentuk suatu pola kemi-

traan antara pemerintah daerah dan swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja

baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)

dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 108).

BARLINGMASCAKEB merupakan lem-

baga regional bagi upaya meningkatkan dan

mengembangkan komunikasi, koordinasi,

dan kerjasama daerah dalam pelaksanaan

pembangunan daerah serta memanfaatkan

potensi daerah. BARLINGMASCAKEB

beranggotakan lima kabupaten di Provinsi

Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara,

Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyu-

mas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten

Kebumen. Lembaga regional ini secara resmi

dibentuk pada tanggal 28 Juni 2003 (barling-

mascakeb. com, 2003).

Pembentukan manajemen wilayah (regio-

nal management) seperti BARLINGMASCA-

KEB merupakan suatu kebutuhan untuk

mewujudkan kerjasama pembangunan.

Konsep ini tidak hanya difokuskan pada satu

sektor saja tetapi disesuaikan dengan potensi

yang dimiliki tiap-tiap daerah. Fokus mana-

jemen wilayah adalah sinergi pembangunan

antardaerah dengan memberdayakan potensi

ekonominya (Efiawan, 2004: 3).

Dalam rangka pengembangan wilayah

masing-masing kabupaten anggota BAR-

LINGMASCAKEB, harus diidentifikasi

potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-

masing kabupaten tersebut. Selain itu, harus

diperhatikan pula keterkaitan antarkabupa-

ten di wilayah lembaga regional BARLING-

MASCAKEB. Keterkaitan tersebut dilihat

dari terdapat tidaknya perbedaan struktur

ekonomi kabupaten-kabupaten anggota BAR-

LINGMASCAKEB dan juga dilihat dari

aksesibilitas antarkabupaten dalam wilayah

lembaga regional BARLINGMASCAKEB.

Tujuan dari penelitian sebagai berikut, 1)

Mengidentifikasi posisi ekonomi masing-

masing kabupaten anggota BARLINGMAS-

CAKEB ditinjau dari pertumbuhan ekonomi

dan tingkat pendapatan perkapita, 2)

Mengidentifikasi sektor unggulan dan poten-

sial, subsektor unggulan dan potensial dalam

kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB,

3) Mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan

struktur ekonomi kabupaten anggota

BARLINGMASCAKEB, 4) Mengidentifikasi

kabupaten/kota yang memiliki posisi paling

menguntungkan ditinjau dari tingkat akse-

sibilitas

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian data

sekunder dengan periode pengamatan tahun

1995-2002. Data-data tersebut meliputi data

produk domestik regional bruto (PDRB)

dengan migas berdasarkan harga konstan

tahun 1993 menurut lapangan usaha, data

jumlah penduduk, data jarak antarkabu-

paten/kota, data jumlah pasar dan jenis pasar,

data jumlah wisatawan yang menginap di

hotel, data jumlah perusahaan otobis dan

jumlah kendaraannya, serta data jumlah

hotel.

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 28

Alat analisis yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu analisis Tipologi Klassen,

analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP),

analisis Location Quotient (LQ), analisis indeks

divergensi regional Krugman, dan analisis

Connectivity Quotient (CQ).

Analisis Tipologi Klassen

Untuk mengetahui posisi perekonomian

masing-masing kabupaten anggota BAR-

LINGMASCAKEB, ditinjau dari tingkat

pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya

digunakan analisis Tipologi Klassen. Dengan

menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi

sebagai sumbu vertikal dan rata-rata penda-

patan per kapita sebagai sumbu horizontal,

daerah yang diamati dapat dibagi menjadi

empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju

dan cepat tumbuh, daerah maju tetapi

tertekan, daerah berkembang cepat, dan

daerah relatif tertinggal (Syafrizal, 1997: 27-

38).

Tabel 1. Klasifikasi Kabupaten-kabupaten

Menurut Tipologi Klassen

PDRB Per

kapita (y)

Laju

Pertumbuhan

(r)

yi > y

yi < y

ri > r

Kabupaten

Maju dan

Tumbuh

Cepat

Kabupaten

Berkembang

Cepat

ri < r

Kabupaten

Maju tetapi

Tertekan

Kabupaten

Relatif

Tertinggal

Keterangan:

yi adalah pendapatan per kapita rata-rata wilayah kabu-

paten i

y adalah pendapatan per kapita rata-rata provinsi

ri adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata wilayah kabu-

paten i

r adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata provinsi

Deskripsi Kegiatan Ekonomi Unggul

dan Potensial

1. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggul dan

Potensial

Dalam mengidentifikasi sektor ekonomi

unggul dan sektor ekonomi potensial kabu-

paten-kabupaten anggota BARLINGMASCA-

KEB, akan dilakukan overlay antara analisis

MRP dengan analisis LQ.

a. Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis MRP dilakukan untuk melihat

deskripsi kegiatan ekonomi yang

potensial terutama struktur ekonomi

wilayah kabupaten-kabupaten anggota

BARLINGMASCAKEB yang menekankan

pada kriteria pertumbuhan baik secara

eksternal (provinsi) maupun internal

(wilayah studi). Pendekatan analisis MRP

dibagi menjadi dua, yaitu: (1) rasio

pertumbuhan wilayah referensi (RPR),

dan (2) rasio pertumbuhan wilayah studi

(RPS). RPR membandingkan pertumbu-

han masing-masing kegiatan dalam

wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan

PDRB Provinsi Jawa Tengah. Apabila

nilai RPR lebih besar dari 1 maka RPR

dikatakan (+) dan apabila RPR lebih kecil

dari 1 maka RPR dikatakan (-). Sedang-

kan RPS membandingkan pertumbuhan

kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

dengan pertumbuhan kegiatan yang

bersangkutan pada tingkat provinsi. Dari

analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan

nilai nominal kemudian kombinasi dari

kedua perbandingan tersebut akan

diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi

yang potensial pada tingkat wilayah

kabupaten-kabupaten anggota BAR-

LINGMASCAKEB, yang terdiri dari 4

klasifikasi, yaitu.

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 29

1) Klasifikasi 1, yaitu nilai (+) dan (+)

berarti kegiatan tersebut pada tingkat

provinsi mempunyai pertumbuhan

menonjol dan demikian pula pada tingkat

wilayah kabupaten/kota.

2) Klasifikasi 2, yaitu nilai (+) dan (-)

berarti kegiatan tersebut pada tingkat

provinsi mempunyai pertumbuhan

menonjol, namun pada tingkat wilayah

kabupaten/kota belum menonjol.

3) Klasifikasi 3, yaitu nilai (-) dan (+)

berarti kegiatan ekonomi tersebut pada

tingkat provinsi pertumbuhannya tidak

menonjol, akan tetapi pada tingkat

wilayah kabupaten/kota pertumbuhan

kegiatan tersebut menonjol. Dari sudut

pandang wilayah kabupaten/kota, kegia-

tan ini diharapkan akan potensial

peranannya dalam memberikan kontri-

busi pertumbuhan provinsi atau kabu-

paten/kota. Oleh karena itu, kegiatan ini

merupakan kegiatan potensial yang dapat

dikembangkan di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota.

4) Klasifikasi 4, yaitu (-) dan (-) berarti

kegiatan tersebut baik pada tingkat

provinsi maupun pada tingkat kabu-

paten/kota mempunyai pertumbuhan

yang rendah.

Model Rasio Pertumbuhan (Yusuf, 1999:

219-233)

a) Rasio Pertumbuhan Wilayah Refe-

rensi

(RPR) =
)(

)(

tRR

tiRiR



b) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi

(RPS)

=
)(

)(

tiRiR

tijij



Keterangan:

ΔEij = Perubahan pendapatan kegiatan

i di kabupaten pada periode t

dan t+n.

ΔEiR = Perubahan pendapatan kegiatan

i di wilayah provinsi.

ΔER = Perubahan PDRB di wilayah

provinsi.

Eij = Pendapatan kegiatan i di kabu-

paten.

EiR = Pendapatan kegiatan i di

wilayah provinsi.

ER = PDRB di wilayah provinsi.

b. Analisis Location Quotient

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis

untuk menunjukkan basis ekonomi

wilayah terutama dari kriteria kontribusi.

Formulasi LQ menurut Bendavid-Val

(1991: 74) sebagai berikut.

Formulasi LQ:

RVX

RVX
LQ 

Keterangan:

Xr = PDRB sektor i/ subsektor i pada

wilayah kabupaten

RVr = Total PDRB kabupaten

Xn = PDRB sektor i/ subsektor i pada

wilayah provinsi

RVr = Total PDRB provinsi

Kriteria pengukuran LQ, yaitu

apabila LQ > 1 berarti sektor/subsektor

tersebut merupakan sektor/subsektor

unggulan di kabupaten dan potensial

untuk dikembangkan sebagai penggerak

perekonomian daerah. Apabila LQ < 1

berarti sektor/subsektor tersebut bukan

merupakan sektor/subsektor unggulan

dan kurang potensial untuk dikembang-

kan sebagai penggerak perekonomian

daerah. Apabila LQ = 1, berarti peranan

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 30

relatif dari sektor/subsektor tertentu di

kabupaten sama dengan peranan relatif

dari sektor/subsektor tertentu di tingkat

provinsi.

2. Identifikasi Subsektor Ekonomi Unggul

dan Potensial

Subsektor-subsektor yang dianalisis dalam

penelitian ini adalah subsektor-subsektor dari

sektor-sektor ekonomi unggul dan sektor-

sektor ekonomi potensial berdasarkan hasil

overlay antara analisis MRP dan analisis LQ.

Identifikasi subsektor ekonomi unggul dan

subsektor ekonomi potensial dari sektor-

sektor ekonomi unggul dan sektor-sektor

ekonomi potensial menggunakan alat-alat

analisis yang sama pada penentuan sektor

ekonomi unggul dan sektor ekonomi

potensial.

3. Analisis Indeks Divergensi Regional

Krugman

Untuk mengamati dan melakukan analisis

antarkabupaten dalam wilayah lembaga

regional BARLINGMASCAKEB, digunakan

indeks divergensi regional Krugman untuk

menghitung perbedaan struktur ekonomi,

dan karenanya spesialisasi regional.

Krugman (dalam Kuncoro, 2002: 189-190)

mendefinisikan indeks tersebut sebagai

berikut.





n

i k

ij
jk E

E
E

E
SI

Keterangan:

Eij = PDRB dalam sektor i untuk wilayah

kabupaten j

Ej = Total PDRB untuk wilayah kabupaten j

Eik = PDRB dalam sektor i untuk wilayah

kabupaten k

Ek = Total PDRB untuk wilayah kabupaten

i = 1, …, n.

Jika indeks sama dengan 0, maka kedua

wilayah kabupaten tersebut mempunyai

struktur ekonomi yang sama. Indeks akan

sebesar dua jika kedua wilayah kabupaten

tersebut terspesialisasi secara penuh.

4. Analisis Connectivity Quotient

Analisis CQ digunakan untuk mendeskrip-

sikan akses antarkota dalam suatu wilayah.

Perhitungan CQ dilakukan dengan cara

sebagai berikut (Bendavid-Val, 1991: 160).

a. Hitung jarak dari suatu kota/kabupaten

ke kota/kabupaten lainnya dalam suatu

wilayah.

b. Hitung total jarak untuk semua kota/ka-

bupaten, kemudian bagi dengan jumlah

kota/kabupaten untuk mendapatkan

jarak rata-rata (regional average).

c. Bagi total jarak dari setiap kota/kabu-

paten dengan regional average untuk

mendapatkan nilai connectivity quotient.

Kriteria pengukuran connectivity quotient,

yaitu apabila CQ < 1, berarti tingkat aksesibi-

litas suatu kota lebih tinggi. Dan sebaliknya,

apabila CQ > 1, berarti tingkat aksesibilitas

suatu kota lebih rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, dapat

diketahui bahwa hanya Kabupaten Cilacap

yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat

maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purba-

lingga termasuk dalam klasifikasi daerah

berkembang cepat. Anggota-anggota BAR-

LINGMASCAKEB yang lain, yaitu Kabupa-

ten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 31

Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifi-

kasi daerah relatif tertinggal. Hasil analisis

Tipologi Klassen kabupaten-kabupaten ang-

gota lembaga regional BARLINGMAS-

CAKEB disajikan pada Gambar 1.

Deskripsi Kegiatan Ekonomi Unggul

dan Potensial

1. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggul dan

Potensial

Hasil overlay antara analisis MRP dan analisis

LQ masing-masing kabupaten anggota BAR-

LINGMASCAKEB adalah sebagai berikut.

a. Kabupaten Banjarnegara

Hasil overlay antara analisis MRP dan ana-

lisis LQ Kabupaten Banjarnegara disaji-

kan pada Tabel 2.

PDRB Per Kapita Rata-rata

40000003000000200000010000000

L
a
ju

P
e
rt

u
m

b
u
h
a
n
E

ko
n
o
m

i R
a
ta

-r
a
ta

DAERAH

PBG

KEB

CLP

BMS

1
Relatif Tertinggal Maju tetapi Tertekan

Berkembang Cepat Maju & Tumbuh Cepat

Keterangan: Data PDRB yang digunakan adalah data PDRB dengan migas

Gambar 1. Tipologi Klassen Kabupaten-kabupaten Anggota

BARLINGMASCAKEB Periode 1995-2002

Tabel 2. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten

Banjarnegara

MRP

- +

> 1
Sektor Potensial

Sektor pertanian serta sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan

Sektor Unggul

Sektor bangunan dan sektor jasa-jasa

< 1
Sektor Tertinggal

Sektor pertambangan dan penggalian;

sektor listrik, gas, dan air bersih; serta

sektor perdagangan, hotel, dan restoran

Sektor Potensial

Sektor industri pengolahan serta

sektor pengangkutan dan komunikasi

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 32

Berdasarkan hasil overlay antara ana-

lisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui

bahwa

1) Sektor bangunan dan sektor jasa-jasa

merupakan sektor ekonomi yang ung-

gul di Kabupaten Banjarnegara, baik

dalam hal pertumbuhan maupun

kontribusi.

2) Sektor pertanian; sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan;

sektor industri pengolahan; serta

sektor pengangkutan dan komunikasi

merupakan sektor ekonomi potensial

di Kabupaten Banjarnegara.

3) Sektor pertambangan dan penggalian;

sektor listrik, gas, dan air bersih; serta

sektor perdagangan, hotel, dan resto-

ran merupakan sektor ekonomi

tertinggal di Kabupaten Banjarnegara.

b. Kabupaten Purbalingga

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Purbalingga disaji-

kan pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa.

1) Sektor jasa-jasa merupakan sektor

ekonomi yang unggul di Kabupaten

Purbalingga, baik dalam hal pertum-

buhan maupun kontribusi.

2) Sektor pertanian; sektor bangunan;

sektor pengangkutan dan komunikasi;

sektor pertambangan dan penggalian;

sektor industri pengolahan; sektor

listrik, gas, dan air bersih; serta sektor

perdagangan, hotel, dan restoran

merupakan sektor ekonomi potensial

di Kabupaten Purbalingga.

3) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan merupakan sektor ekono-

mi tertinggal di Kabupaten Purba-

lingga.

c. Kabupaten Banyumas

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Banyumas disaji-

kan pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil overlay antara ana-

lisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui

bahwa

1) Sektor pertambangan dan penggalian

serta sektor listrik, gas, dan air bersih

merupakan sektor ekonomi yang ung-

gul di Kabupaten Banyumas, baik

dalam hal pertumbuhan maupun

kontribusi.

Tabel 3. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Purbalingga

MRP

- +

> 1
Sektor Potensial

Sektor pertanian, sektor bangunan, serta

sektor pengangkutan dan komunikasi

Sektor Unggul

Sektor jasa-jasa

< 1

Sektor Tertinggal

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan

Sektor Potensial

Sektor pertambangan dan penggalian;

sektor industri pengolahan; sektor listrik,

gas, dan air bersih; serta sektor

perdagangan, hotel, dan restoran

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 33

2) Sektor pertanian; sektor pengangku-

tan dan komunikasi; sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan;

sektor jasa-jasa; sektor industri

pengolahan; serta sektor bangunan

merupakan sektor ekonomi potensial

di Kabupaten Banyumas.

3) Sektor perdagangan, hotel, dan resto-

ran merupakan sektor ekonomi

tertinggal di Kabupaten Banyumas.

d. Kabupaten Cilacap

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Cilacap disajikan

pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa.

1) Sektor industri pengolahan serta sek-

tor perdagangan, hotel, dan restoran

merupakan sektor ekonomi yang

unggul di Kabupaten Cilacap, baik

dalam hal pertumbuhan maupun

kontribusi.

2) Sektor pertanian; sektor pertamba-

ngan dan penggalian; sektor listrik,

gas, dan air bersih; sektor pengang-

kutan dan komunikasi; serta sektor

jasa-jasa merupakan sektor ekonomi

potensial di Kabupaten Cilacap.

Tabel 4. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Banyumas

MRP

- +

> 1

Sektor Potensial

Sektor pertanian; sektor

pengangkutan dan komunikasi;

sektor keuangan, persewaan, dan

jasa perusahaan; serta sektor jasa-

jasa

Sektor Unggul

Sektor pertambangan dan penggalian serta

sektor listrik, gas, dan air bersih

< 1

Sektor Tertinggal

Sektor perdagangan, hotel, dan

restoran

Sektor Potensial

Sektor industri pengolahan dan sektor

bangunan

Tabel 5. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Cilacap

MRP

- +

LQ > 1
Sektor Potensial

Sektor Unggul

Sektor industri pengolahan serta sektor

perdagangan, hotel, dan restoran

< 1
Sektor Tertinggal

Sektor bangunan serta sektor

keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan

Sektor Potensial

Sektor pertanian; sektor pertambangan

dan penggalian; sektor listrik, gas, dan

air bersih; sektor pengangkutan dan

komunikasi; serta sektor jasa-jasa

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 34

3) Sektor bangunan serta sektor keua-

ngan, persewaan, dan jasa perusahaan

merupakan sektor ekonomi tertinggal

di Kabupaten Cilacap.

e. Kabupaten Kebumen

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Kebumen disaji-

kan pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa.

1) Tidak ada sektor ekonomi Kabupaten

Kebumen yang mempunyai pertum-

buhan yang menonjol sekaligus mem-

punyai kontribusi yang dominan.

2) Sektor pertanian; sektor pertamba-

ngan dan penggalian; sektor keua-

ngan, persewaan, dan jasa perusaha-

an; sektor jasa-jasa; sektor industri

pengolahan; serta sektor bangunan

merupakan sektor ekonomi potensial

di Kabupaten Kebumen.

3) Sektor listrik, gas, dan air bersih; sek-

tor perdagangan, hotel, dan restoran;

serta sektor pengangkutan dan

komunikasi merupakan sektor eko-

nomi tertinggal di Kabupaten Kebu-

men.

2. Identifikasi Subsektor Ekonomi Unggul

dan Potensial

Hasil overlay antara analisis MRP dan analisis

LQ masing-masing kabupaten anggota BAR-

LINGMASCAKEB adalah sebagai berikut;

a. Kabupaten Banjarnegara

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Banjarnegara disa-

jikan pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa;

1) Subsektor tanaman perkebunan, sub-

sektor pengangkutan, serta subsektor

jasa hiburan dan rekreasi merupakan

subsektor ekonomi yang unggul di

Kabupaten Banjarnegara, baik dalam

hal pertumbuhan maupun kontribusi.

2) Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor perikanan, subsektor peme-

rintahan dan hankam, subsektor jasa

sosial kemasyarakatan, serta subsek-

tor jasa perorangan dan rumah tangga

Tabel 6. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Kebumen

MRP

- +

> 1

Sektor Potensial

Sektor pertanian; sektor

pertambangan dan penggalian;

sektor keuangan, persewaan, dan

jasa perusahaan; serta sektor jasa-

jasa

Sektor Unggul

< 1

Sektor Tertinggal

Sektor listrik, gas, dan air bersih;

sektor perdagangan, hotel, dan

restoran; serta sektor

pengangkutan dan komunikasi

Sektor Potensial

Sektor industri pengolahan dan sektor

bangunan

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 35

merupakan subsektor ekonomi poten-

sial di Kabupaten Banjarnegara.

3) Subsektor peternakan, subsektor

kehutanan, subsektor industri non

migas, dan subsektor komunikasi

merupakan subsektor ekonomi

tertinggal di Kabupaten Banjarnegara.

b. Kabupaten Purbalingga

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Purbalingga disaji-

kan pada Tabel 8. Berdasarkan hasil

overlay antara analisis MRP dan analisis

LQ dapat diketahui bahwa

1) Subsektor listrik, subsektor perdaga-

ngan, serta subsektor pemerintahan

dan hankam merupakan subsektor

ekonomi yang unggul di Kabupaten

Purbalingga, baik dalam hal per-

tumbuhan maupun kontribusi.

2) Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor tanaman perkebunan,

subsektor peternakan, subsektor

perikanan, subsektor penggalian,

subsektor air bersih, subsektor hotel

dan restoran, subsektor subsektor

pengangkutan, subsektor komuni-

kasi, serta subsektor jasa swasta

merupakan subsektor ekonomi

potensial di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 7. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ KabupatenBanjarnegara

MRP

- +

LQ > 1 Subsektor Potensial
Subsektor tanaman bahan

makanan serta subsektor

pemerintahan dan hankam

Subsektor Unggul

Subsektor tanaman perkebunan, sub-

sektor pengangkutan, serta subsektor

jasa hiburan dan rekreasi

< 1 Subsektor Tertinggal
Subsektor peternakan, sub-

sektor kehutanan, subsektor

industri non migas, serta

subsektor komunikasi

Subsektor Potensial

Subsektor perikanan, subsektor jasa

sosial kemasyarakatan, serta subsektor

jasa perorangan dan rumah tangga

Tabel 8. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Purbalingga

MRP

- +

LQ > 1 Subsektor Potensial

Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor tanaman perkebunan,

subsektor peternakan, subsektor hotel

dan restoran, serta subsektor

pengangkutan

Subsektor Unggul

Subsektor listrik, subsektor

perdagangan, subsektor

pemerintahan dan hankam

< 1 Subsektor Tertinggal

Subsektor kehutanan dan subsektor

industri non migas

Subsektor Potensial

Subsektor perikanan, subsektor

penggalian, subsektor air bersih,

subsektor komunikasi, dan

subsektor jasa swasta

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 36

3) Subsektor kehutanan dan subsektor

industri non migas merupakan sub-

sektor ekonomi tertinggal di Kabu-

paten Purbalingga.

c. Kabupaten Banyumas

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Banyumas disaji-

kan pada Tabel 9.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa;

1) Subsektor perkebunan, subsektor

penggalian, subsektor listrik, sub-

sektor air bersih, dan subsektor

sewa bangunan merupakan sub-

sektor ekonomi yang unggul di

Kabupaten Banyumas, baik dalam

hal pertumbuhan maupun kontri-

busi.

2) Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor peternakan, subsektor

kehutanan, subsektor perikanan,

subsektor pengangkutan, subsektor

komunikasi, subsektor bank, sub-

sektor lembaga keuangan bukan

bank, subsektor jasa perusahaan,

subsektor pemerintahan dan

hankam, serta subsektor jasa swasta

merupakan subsektor ekonomi

potensial di Kabupaten Banyumas.

3) Subsektor industri non migas meru-

pakan subsektor ekonomi tertinggal

di Kabupaten Banyumas.

d. Kabupaten Cilacap

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Cilacap disajikan

pada Tabel 10.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa.

1) Subsektor perdagangan merupakan

subsektor ekonomi yang unggul di

Kabupaten Cilacap, baik dalam hal

pertumbuhan maupun kontribusi.

2) Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor peternakan, subsektor

kehutanan, subsektor perikanan,

subsektor penggalian, subsektor

industri migas, subsektor listrik,

subsektor pengangkutan, subsektor

Tabel 9. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Banyumas

MRP

- +

> 1

Subsektor Potensial

Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor peternakan, subsektor

kehutanan, subsektor pengangkutan,

subsektor komunikasi, subsektor bank,

subsektor lembaga keuangan bukan

bank, subsektor pemerintahan dan

hankam, serta subsektor jasa swasta

Subsektor Unggul

Subsektor perkebunan, sub-

sektor penggalian, subsektor

listrik, subsektor air bersih,

dan subsektor sewa bangu-

nan

< 1

Subsektor Tertinggal

Subsektor industri non migas

Subsektor Potensial

Subsektor perikanan dan

subsektor jasa perusahaan

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 37

jasa sosial kemasyarakatan, serta

subsektor jasa perorangan dan

rumah tangga merupakan subsektor

ekonomi potensial di Kabupaten

Cilacap.

3) Subsektor perkebunan, subsektor

industri non migas, subsektor air

bersih, subsektor hotel, subsektor

restoran, subsektor komunikasi,

subsektor pemerintahan dan han-

kam, serta subsektor jasa hiburan

dan rekreasi merupakan subsektor

ekonomi tertinggal di Kabupaten

Cilacap.

e. Kabupaten Kebumen

Hasil overlay antara analisis MRP dan

analisis LQ Kabupaten Kebumen disaji-

kan pada Tabel 11.

Berdasarkan hasil overlay antara

analisis MRP dan analisis LQ dapat

diketahui bahwa,

1) Subsektor sewa bangunan, subsektor

pemerintahan dan hankam, subsektor

jasa sosial kemasyarakatan, serta sub-

sektor jasa perorangan dan rumah

tangga merupakan subsektor ekonomi

yang unggul di Kabupaten Kebumen,

baik dalam hal pertumbuhan maupun

kontribusi.

2) Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor tanaman perkebunan, sub-

sektor peternakan, subsektor kehuta-

nan, subsektor penggalian, subsektor

bank, subsektor lembaga keuangan

bukan bank, subsektor jasa perusa-

haan, serta subsektor jasa hiburan dan

rekreasi merupakan subsektor ekono-

mi potensial di Kabupaten Kebumen.

3) Subsektor perikanan dan subsektor

industri non migas merupakan sub-

sektor ekonomi tertinggal di Kabupa-

ten Kebumen.

Tabel 10. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Cilacap

MRP

- +

> 1

Subsektor Potensial

Subsektor kehutanan dan sub-

sektor industri migas

Subsektor Unggul

Subsektor Perdagangan

< 1

Subsektor Tertinggal

Subsektor perkebunan, sub-

sektor industri non migas, sub-

sektor air bersih, subsektor

hotel, subsektor restoran, sub-

sektor komunikasi, subsektor

pemerintahan dan hankam,

serta subsektor jasa hiburan

dan rekreasi

Subsektor Potensial

Subsektor tanaman bahan

makanan, subsektor peternakan,

subsektor perikanan, subsektor

penggalian, subsektor listrik,

subsektor pengangkutan, subsektor

jasa sosial kemasyarakatan, serta

subsektor jasa perorangan dan

rumah tangga

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 38

3. Analisis Indeks Divergensi Regional

Krugman

Untuk mengamati dan melakukan analisis

antarkabupaten dalam wilayah lembaga

regional BARLINGMASCAKEB, digunakan

indeks divergensi regional Krugman untuk

menghitung perbedaan struktur ekonomi.

Hasil perhitungan indeks divergensi regional

Krugman disajikan pada Tabel 12 dan Tabel

13.

Hasil perhitungan indeks divergensi

regional Krugman pada tahun 1995 dan 2002

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

besar pada struktur ekonomi antara Kabupa-

ten Cilacap dengan kabupaten-kabupaten

anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Hal

ini dapat dilihat dari besarnya nilai indeks

divergensi regional Krugman antara Kabupa-

ten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara,

Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purba-

lingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten

Banyumas, serta Kabupaten Cilacap dan

Kabupaten Kebumen yang mendekati satu

dan lebih besar dari satu. Hasil perhitungan

indeks divergensi regional Krugman pada

tahun 1995 dan 2002 juga menunjukkan

bahwa Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan

Kabupaten Kebumen memiliki struktur

ekonomi yang kurang lebih sama. Hal ini

Tabel 12. Perhitungan Indeks Divergensi Regional KrugmanTahun 1995

Banjarnegara Purbalingga Banyumas Cilacap Kebumen

Banjarnegara 0.237 0.302 1.101 0.234

Purbalingga 0.336 1.076 0.298

Banyumas 0.987 0.395

Cilacap 1.159

Kebumen

Keterangan: Diolah dari data PDRB dengan sembilan sektor ekonomi

Data PDRB merupakan data PDRB dengan migas

Tabel 11. Hasil Overlay antara Analisis MRP dan Analisis LQ Kabupaten Kebumen

MRP

- +

> 1

Subsektor Potensial

Subsektor tanaman bahan maka-

nan, subsektor perkebunan, sub-

sektor peternakan, subsektor

kehutanan, subsektor penggalian,

subsektor bank, serta subsektor jasa

hiburan dan rekreasi

Subsektor Unggul

Subsektor sewa bangunan,

subsektor pemerintahan dan

hankam, subsektor jasa sosial

kemasyarakatan, serta subsek-

tor jasa perorangan dan rumah

tangga

< 1

Subsektor Tertinggal

Subsektor perikanan dan subsektor

industri non migas

Subsektor Potensial

Subsektor lembaga keuangan

bukan bank dan subsektor jasa

perusahaan

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 39

dapat dilihat dari nilai indeks divergensi

regional Krugman yang mendekati nol.

4. Analisis Connectivity Quotient (CQ)

Analisis CQ digunakan untuk mendeskrip-

sikan akses antarkota dalam suatu wilayah.

Hasil perhitungan analisis CQ disajikan pada

Tabel 14.

Berdasarkan hasil analisis CQ, dapat

dikatakan bahwa Kabupaten Purbalingga

memiliki posisi yang menguntungkan dalam

berinteraksi dengan kabupaten-kabupaten

anggota lembaga regional BARLINGMAS-

CAKEB lainnya. Hal ini dapat dilihat dari

nilai CQ Kabupaten Purbalingga adalah yang

terendah. Berdasarkan hasil analisis CQ,

dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kebumen

memiliki posisi yang kurang menguntungkan

dalam berinteraksi dengan kabupaten-kabu-

paten anggota lembaga regional BARLING-

MASCAKEB lainnya. Hal ini dapat dilihat

dari nilai CQ Kabupaten Kebumen adalah

yang tertinggi.

Tabel 14. Perhitungan Connectivity

Quotient Wilayah Lembaga

Regional BARLINGMASCAKEB

Kabupaten Nilai CQ Peringkat

Banjarnegara

Purbalingga

Banyumas

Cilacap

Kebumen

1,19

0,69

0,74

1,03

1,34

Nilai CQ terkait dengan tingkat aksesibi-

litas. Berdasarkan analisis CQ, Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan

Kabupaten Cilacap tergolong peringkat tiga

besar, di mana nilai CQ kabupaten-kabupa-

ten tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabu-

paten Kebumen. Kabupaten Purbalingga,

Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten

Cilacap memiliki tingkat aksesibilitas yang

lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten

Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Terkait dengan kegiatan ekonomi suatu

daerah, tingkat aksesibilitas yang tinggi

menguntungkan daerah yang bersangkutan.

Tabel 13. Perhitungan Indeks Divergensi Regional KrugmanTahun 2002

Banjarnegara Purbalingga Banyumas Cilacap Kebumen

Banjarnegara 0.263 0.337 1.029 0.274

Purbalingga 0.281 1.158 0.311

Banyumas 1.02 0.346

Cilacap 1.15

Kebumen

Keterangan: Diolah dari data PDRB dengan sembilan sektor ekonomi

Data PDRB merupakan data PDRB dengan migas

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 40

KESIMPULAN

1. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan

pendapatan per kapita, pada periode

1995-2002, dari lima kabupaten anggota

BARLINGMASCAKEB hanya Kabupa-

ten Cilacap yang termasuk dalam

klasifikasi daerah cepat maju dan cepat

tumbuh. Kabupaten Purbalingga ter-

masuk dalam klasifikasi daerah ber-

kembang cepat. Anggota-anggota BAR-

LINGMASCAKEB yang lain, yaitu

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Banyumas, dan Kabupaten Kebumen

termasuk dalam klasifikasi daerah

relatif tertinggal.

2. Berdasarkan hasil overlay antara analisis

MRP dan analisis LQ dapat diketahui

sektor ekonomi unggul dan sektor eko-

nomi potensial kabupaten-kabupaten

anggota BARLINGMASCAKEB. Tabel

15 menyajikan informasi sektor

ekonomi unggul dan sektor ekonomi

potensial kabupaten-kabupaten anggota

BARLINGMASCAKEB.

3. Berdasarkan identifikasi lebih lanjut ter-

hadap sektor ekonomi unggul dan

sektor ekonomi potensial diperoleh

informasi subsektor ekonomi unggul

dan subsektor ekonomi potensial kabu-

paten-kabupaten anggota BARLING-

MASCAKEB. Tabel 16 menyajikan

informasi subsektor ekonomi unggul

dan subsektor ekonomi potensial kabu-

paten-kabupaten anggota BARLING-

MASCAKEB.

4. Pada periode 1995 dan 2002, terdapat

perbedaan yang besar pada struktur

ekonomi antara Kabupaten Cilacap

dengan kabupaten-kabupaten anggota

BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabu-

paten Banjarnegara, Kabupaten Purba-

lingga, Kabupaten Banyumas, dan

Kabupaten Kebumen memiliki struktur

ekonomi yang kurang lebih sama.

5. Ditinjau dari tingkat aksesibilitas, Kabu-

paten Purbalingga memiliki posisi

wilayah yang paling menguntungkan

dalam berinteraksi dengan kabupaten-

kabupaten anggota BARLINGMASCA-

KEB lainnya. Kabupaten Purbalingga

memiliki tingkat aksesibilitas yang

paling tinggi dalam wilayah lembaga

regional BARLINGMASCAKEB, diikuti

oleh Kabupaten Banyumas yang

menempati peringkat kedua dan Kabu-

paten Cilacap yang menempati pering-

kat ketiga. Kabupaten Banjarnegara dan

Kabupaten Kebumen memiliki posisi

wilayah yang kurang menguntungkan

dalam berinteraksi dengan kabupaten-

kabupaten anggota BARLINGMASCA-

KEB lainnya. Kabupaten Banjarnegara

dan Kabupaten Kebumen memiliki

tingkat aksesibilitas yang lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan

Kabupaten Cilacap.

Saran yang diajukan penulis berkaitan

dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pengembangan wilayah kabupaten-

kabupaten anggota lembaga regional

BARLINGMASCAKEB harus diupaya-

kan melalui strategi pembangunan yang

tepat dengan memperhatikan potensi

masing-masing kabupaten. Potensi

yang dimiliki oleh setiap kabupaten

merupakan modal dasar bagi pemba-

ngunan ekonomi yang berkelanjutan.

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 41

2. Sektor-sektor ekonomi potensial hen-

daknya dikembangkan sehingga di

masa-masa yang akan datang sektor-

sektor ekonomi tersebut dapat diandal-

kan menjadi sektor-sektor ekonomi

unggul. Pengembangan sektor-sektor

ekonomi potensial dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. memanfaatkan kekayaan sumber-

daya alam dan sumberdaya manu-

sia yang dimiliki oleh masing-

masing kabupaten.

b. membangun infrastruktur fisik yang

menunjang pengembangan masing-

masing sektor.

Tabel 15. Sektor Ekonomi Unggul dan Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten-

kabupaten Anggota BARLINGMASCAKEB

Kabupaten Sektor Ekonomi Unggul Sektor Ekonomi Potensial

Banjarnegara Sektor bangunan dan sektor jasa-

jasa

Sektor pertanian; sektor industri

pengolahan; sektor pengangku-

tan dan komunikasi; serta sektor

keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan

Purbalingga Sektor jasa-jasa Sektor pertanian; sektor pertam-

bangan dan penggalian; sektor

industri pengolahan; sektor

listrik, gas, dan air bersih; sektor

bangunan; sektor perdagangan,

hotel, dan restoran; serta sektor

pengangkutan dan komunikasi

Banyumas Sektor pertambangan dan peng-

galian serta sektor listrik, gas,

dan air bersih

Sektor pertanian; sektor industri

pengolahan; sektor bangunan;

sektor pengangkutan dan komu-

nikasi; sektor keuangan, persewa-

an, dan jasa perusahaan; serta

sektor jasa-jasa

Cilacap Sektor industri pengolahan serta

sektor perdagangan, hotel, dan

restoran

Sektor pertanian; sektor pertam-

bangan dan penggalian; sektor

listrik, gas, dan air bersih; sektor

pengangkutan dan komunikasi;

serta sektor jasa-jasa

Kebumen - Sektor pertanian; sektor pertam-

bangan dan penggalian; sektor

industri pengolahan; sektor

bangunan; sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan;

serta sektor jasa-jasa

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 26 - 43 42

c. mengundang para investor dan

mengadakan kredit lunak dengan

pengelolaan secara profesional.

d. mengadakan koordinasi antara

pemerintah daerah dengan para

pelaku usaha di masing-masing

sektor.

Tabel 16. Subsektor Ekonomi Unggul dan Subsektor Ekonomi Potensial Kabupaten-

kabupaten Anggota BARLINGMASCAKEB

Kabupaten Subsektor Ekonomi Unggul Subsektor Ekonomi Potensial

Banjarnegara Subsektor tanaman

perkebunan, subsektor

pengangkutan, serta

subsektor jasa hiburan dan

rekreasi

Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor perikanan, subsektor pemerintahan

dan hankam, subsektor jasa sosial

kemasyarakatan, serta subsektor jasa

perorangan dan rumah tangga

Purbalingga Subsektor listrik, subsektor

perdagangan, serta subsektor

pemerintahan dan hankam

Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor tanaman perkebunan, subsektor

peternakan, subsektor perikanan, subsektor

penggalian, subsektor air bersih, subsektor

hotel dan restoran, subsektor pengangkutan,

subsektor komunikasi, serta subsektor jasa

swasta

Banyumas Subsektor tanaman

perkebunan, subsektor

penggalian, subsektor listrik,

subsektor air bersih, dan

subsektor sewa bangunan

Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor peternakan, subsektor kehutanan,

subsektor perikanan, subsektor pengang-

kutan, subsektor komunikasi, subsektor

bank, subsektor lembaga keuangan bukan

bank, subsektor jasa perusahaan, subsektor

pemerintahan dan hankam, serta subsektor

jasa swasta

Cilacap Subsektor perdagangan Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor tanaman perkebunan, subsektor

peternakan, subsektor perikanan, subsektor

penggalian, subsektor industri migas,

subsektor listrik, subsektor pengangkutan,

subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan,

serta subsektor jasa perorangan dan rumah

tangga

Kebumen Subsektor sewa bangunan,

subsektor pemerintahan dan

hankam, subsektor jasa sosial

kemasyarakatan, serta

subsektor jasa perorangan

dan rumah tangga

Subsektor tanaman bahan makanan,

subsektor tanaman perkebunan, subsektor

peternakan, subsektor kehutanan, subsektor

penggalian, subsektor bank, subsektor

lembaga keuangan bukan bank, subsektor

jasa perusahaan, serta subsektor jasa hiburan

dan rekreasi

Identifikasi Pengembangan Wilayah Kabupaten ... (Diah Setyorini G. dan Ratna Setyawati G.) 43

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan

Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi

Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Badan Pusat Statistik. 1995-2002. Pendapatan

Regional Kabupaten Kebumen 1995-2002.

BPS, Kebumen.

Badan Pusat Statistik. 1995-2002. Pendapatan

Regional Kabupaten Banjarnegara 1995-

2002. BPS Banjarnegara.

Badan Pusat Statistik. 1995-2002. Pendapatan

Regional Kabupaten Banyumas 1995-2002.

BPS, Banyumas.

Badan Pusat Statistik. 1995-2002. Pendapatan

Regional Kabupaten Cilacap 1995-2002.

BPS, Cilacap.

Badan Pusat Statistik. 1995-2002. Pendapatan

Regional Kabupaten Purbalingga 1995-

2002. BPS, Purbalingga.

Badan Pusat Statistik. 1995-2002. Pendapatan

Regional Provinsi Jawa Tengah 1995-2002.

BPS, Semarang.

Barlingmascakeb. 2003. Selayang Pandang

BARLINGMASCAKEB.

http://www.barlingmascakeb.com

accessed Dec 21, 2004.

Bendavid-Val, A. 1991. Regional and Local

Economic Analysis for Practitioners.

Fourth edition. New York: Praeger.

Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial dan Regio-

nal: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri

Industri. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sjafrizal. 1997. “Pertumbuhan Ekonomi dan

Ketimpangan Regional Wilayah Indo-

nesia Bagian Barat.” Prisma, No. 03,

Maret.

Yusuf, M. 1999. “Model Rasio Pertumbuhan

(MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis

Alternatif dalam Perencanaan Wilayah

dan Kota: Aplikasi Model Wilayah

Bangka-Belitung”. Ekonomi dan Keua-

ngan Indonesia, Volume XLVII, No. 2:

219-233.