Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018, hlm. 75-84 DOI: 10.18196/jesp.19.1.4276 Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan… (Pitri Yandri, Bambang Juanda) 75 MEMAHAMI KARAKTER KEMISKINAN PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN OBSERVASIONAL Pitri Yandri1, Bambang Juanda2 1Program Studi S1 Manajemen STIE Ahmad Dahlan Jakarta Jl. Ciputat Raya, No. 77, Cirendeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan Email Korespondensi: p.yandri@gmail.com 2Dept. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Gedung FEM Lt. 2, Jl. Kamper, IPB Dramaga, Bogor Email Korespondensi: bbjuanda@yahoo.com Abstract: Conceptually, there are many views in viewing the concept of poverty. So the issues may include social, economic, cultural and even political aspects. In spatial aspect, National Statistics Bureau (BPS) has also made distinctions between rural and urban poverty since 1999. This variance sometimes makes it difficult for undergraduate researchers to conduct an assessment of this issue. Therefore, this article attempts to analyze and strive to understand the character of urban poverty by using fourteen measures used by BPS. Fourteen indicators were then tested in the field using survey and observation methods. The results of the survey and observation are discussed further in this a r- ticle Key Words: urban, bias perkotaan, permukiman kumuh, migrasi, kemiskinan struktural JEL Classification: E60, I3, R1 PENDAHULUAN Hasil suatu kegiatan pembangunan dapat dinilai dengan berbagai cara dan tolok ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun pendeka- tan non ekonomi. Pengukuran atau penilaian dengan pendekatan ekonomi pada umumnya menggunakan tingkat pendapatan sebagai tolok ukur. Tolok ukur pendapatan yang dimaksud antara lain pendapatan per kapita, distribusi pen- dapatan dan jumlah penduduk miskin atau ting- kat kemiskinan (Todaro, 2003). Di sisi lain Sen (2001) merumuskan kemiskinan sebagai kondisi selain kekurangan pangan, seperti kurangnya nutrisi, buta huruf, tiadanya kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi, diskriminasi, pengidapan penyakit, dan berbagai bentuk perampasan hak- hak milik (entitlement) pribadi adalah bentuk- bentuk kemiskinan yang menciptakan pender- itaan. Untuk alasan tersebut, perhatian Sen ter- letak pada pentingnya redistribusi aset non-fisik, seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan indikator yang lebih kongkrit, kem- iskinan menurut Sach dalam Amir (2007) ditandai atau tidak dimilikinya: (1) human capital (kesehatan, pendidikan dan nutrisi yang baik); (2) bussines capital; (3) infrastructure (jalan, listrik, air bersih, sanitasi, perlindungan lingkungan dan sarana publik lainnya); (4) natural capital; (5) public institutional capital (administrasi publik yang dikelola dengan baik, sistem pengadilan yang bersih dan polisi yang baik); dan (6) knowledge capital (modal ilmu pengetahuan). Field (2003) dan Fukuyama (2002) bahkan menambahkan indikator social capital (ke- percayaan, nilai-nilai, norma dan agama) dalam melihat miskin/tidak miskinya sebuah bangsa. Ketiadaan salah satu apalagi semuanya itu be- rakibat orang semakin terperangkap dalam jeba- kan kemiskinan. Bahkan banyak pula kemiskinan 76 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018: 75-84 yang disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil negara dalam mengatur pemerinta- han. Misalnya saja pembangunan jalan tol yang menggusur pemilik tanah dan lain sebagainya (Amir, 2007). Ulasan konseptual ringkas tersebut meng- gambarkan bahwa ukuran kemiskinan begitu be- ragam dan multidimensional (Alkire & Santos, 2014). Betapa tidak, hampir seluruh parameter sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik dinilai penting dalam upaya memahami dan mengukur kemiskinan. Hasil studi empirik San- gadji et al. (2015) dan Rejekiningsih (2011), misal- nya menemukan bahwa karakter kemiskinan pa- da obyek studi yang diamatinya bersifat kultural. Nurwati (2008) bahkan menyatakan parameter- parameternya (pendidikan, jenis pekerjaan, gen- der, akses terhadap pelayanan dasar, infra- struktur serta lokasi geografis) berkorelasi satu sama lain. Aryani & Zuber (2017) juga menemukan hal yang sama di lokasi pinggir rel Palang Joglo Kadipiro di Surakarta. Keragaman di tataran konsep berimplikasi pada keragaman pengukurannya di level imple- mentasi di lapangan, baik untuk kepentingan studi empirik maupun pengambil kebijakan, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya saja Bank Dunia menyebut seseorang miskin jika pendapatannya kurang dari $2 per hari. Sementara di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 14 indikator kem- iskinan. Jika 9 dari 14 indikator tersebut ter- penuhi, maka seseorang dapat dikategorikan se- bagai orang miskin. Empat belas indikator tersebut adalah: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; (2) jenis lantai tempat tinggal ter- buat dari tanah/ bambu/ kayu murahan; (3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester; (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/ ber- sama-sama dengan rumah tangga lain; (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; (6) sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; (7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; (8) hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; (9) hanya membeli satu stel paka- ian baru dalam setahun; (10) hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; (11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,- per bulan; (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; dan (14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Dalam konteks Indonesia, ukuran yang umum digunakan adalah batas garis kemiskinan (poverty line). Batas garis kemiskinan adalah besarnya pengeluaran yang mampu memenuhi kecukupan 2100 kalori per kapita per hari untuk kebutuhan minimum bukan makanan seperti pe- rumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan angkutan (Priebe, 2014). Selain Bank Dunia dan BPS, Sayogyo mengembangkan indikator lain, yaitu dengan didasarkan atas jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi dengan wilayah perdesaan dan perkotaan (Rustiadi et al., 2011). Dalam praktiknya, BPS juga mengelompok- kan tipologi kemiskinan di perdesaan dan di- perkotaan. Di daerah pedesaan indikatornya sem- isal: (1) miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (2) miskin sekali: bila pengeluaran Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan… (Pitri Yandri, Bambang Juanda) 77 keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun; dan (3) paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Se- mentara di daerah perkotaan: (1) miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (2) miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun; dan (3) paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Pengelompokkan itu ditujukan untuk menghasilkan pengukuran yang lebih aku- rat (Asra, 1999). Apalagi terdapat fakta bahwa karakteristik perdesaan dan perkotaan berbeda secara spasial yang mengakibatkan berbedanya biaya hidup (Asra, 2000). METODE PENELITIAN Atas dasar uraian tersebut, artikel ini ditulis dalam upaya memahami karakter kemiskinan di perkotaan. Secara umum, daerah perkotaan yang diamati adalah Provinsi DKI Jakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan observasi. Dalam rancangan survey, proses pengukuran sebuah konsep merupakan titik pent- ing untuk menghasilkan data akurat (valid) dan dapat diandalkan (reliable). Juanda (2007) mem- bagi 4 (empat) jenis instrumen yang dapat digunakan dalam proses pengukuran sebuah konsep. Keempat instrumen tersebut adalah: (1) kuesioner; (2) wawancara; (3) observasi; dan (4) alat ukur tertentu/baku. Dalam penelitian ini, 3 (tiga) instrumen akan digunakan, yaitu wa- wancara, kuesioner dan observasi. 1. Kuesioner Kuesioner dikembangkan dari konsep- konsep teori sebagai telah diulas di atas. Secara umum, isi kuesioner mencakup: a. Profil responden b. Pendapatan responden Pendapatan responden akan di-proxi dari pengeluaran per bulan dalam satuan moneter ter- tentu (dalam hal ini Rupiah) (Deaton, 1998). Pen- dekatan yang dilakukan Deaton ini cukup logis mengingat konsumsi adalah fungsi dari pendapa- tan, C=f(Y). Pengelompokkan pengeluaran yang disarankan oleh Deaton (1998) antara lain: (1) pengeluaran pangan; (2) pengeluaran sandang; (3) pengeluaran pendidikan; (4) pengeluaran transportasi; (5) pengeluaran hiburan; dan (6) pengeluaran listrik. 2. Wawancara Instrumen ini digunakan sebagai upaya mendalami jawaban-jawaban responden atas kuesioner yang telah ditanya dalam kuesioner. 3. Observasi Instrumen ini digunakan untuk mengamati lingkungan di sekitar rumah responden. Sejumlah materi pengamatan yang diamati meliputi: (a) kondisi fisik rumah; (b) lingkungan rumah; (c) sanitasi lingkungan; dan (d) kondisi lantai rumah. Keseluruhan hasil materi pengamatan akan didukung dengan dokumentasi foto. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini dilakukan di pinggir rel kereta api di sekitar Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lokasinya juga berada di bantaran Sungai Cili- wung. Pemilihan daerah Tanah Abang sebagai lokasi pengamatan karena di tempat itu banyak ditempati oleh permukiman kumuh (slum). Sebe- lum PT. Kereta Api Indonesia melakukan pem- bersihan di sepanjang pinggiran rel, tempat ini dihuni lebih dari ratusan keluarga. Kini, meski masih terdapat keluarga miskin yang menetap di sekitar rel, jumlahnya jauh berkurang dibanding 3 tahun yang lalu. 78 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018: 75-84 Sumber: Google Map & survey, 2017 Gambar 1. Lokasi Survey Bapak X (49 tahun) adalah salah satu kepala keluarga yang tim penulis temui. Atas permintaannya, nama dan identitasnya ingin dirahasiakan. Karena itu, dalam laporan ini nama responden akan disebut sebagai Bapak X. Ia adalah warga Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bapak dari 4 orang anak ini adalah warga pendatang dari Surabaya sejak 5 tahun yang lalu. Pekerjaannya di Surabaya adalah buruh di sebuah pabrik batu bata. Alasanya ketika ditanya mengapa pindah (migrasi) ke Jakarta padahal ia telah memiliki pekerjaan tetap di Surabaya adalah karena bahan baku (tanah liat) sudah semakin sulit dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabriknya. Ia adalah satu dari sekian pegawai yang di-PHK saat itu. Selain itu Ia menganggap, pindah ke Jakarta adalah solusi untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik ketimbang di Surabaya. Fenomena ini mengonfirmasi Teori Migrasi Todaro (2003) yang mengatakan bahwa alasan penduduk melakukan migrasi ke kota karena harapan akan pendapatan (expected income) yang lebih baik ketimbang di perdesaan. Fenomena migrasi adalah bentuk respons dari masyarakat karena adanya eksptektasi meningkatkan kesejehateraan mereka. Dengan kata lain, migrasi desa-kota akan terus berlangsung sepanjang terjadi kesenjangan perkembangan desa-kota (Rustiadi, et al., 2011). Studi empirik yang dilakukan Nabila & Pardede (2014) membuktikan bahwa kepemilikan lahan pertanian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang lebih baik menurunkan probabilitas bermigrasi. Hal ini berarti, perbaikan situasi perekonomian di perdesaan akan mengurangi kemungkinan penduduk bermigrasi. Tetapi persoalannya bukan hanya itu. Keinginan untuk bermigrasi juga didorong oleh persepsi bahwa kota adalah sumber dan lokasi utama dalam memperoleh kesejahteraan (urban bias) (Streeten, 1977; Fauzi, 2010). Studi empirik yang dilakukan Nas & Boender (2001) misalnya menemukan Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan… (Pitri Yandri, Bambang Juanda) 79 bahwa persepsi merantau melekat kental dan menjadi tipikal masyarakat Indonesia. Bagi mereka, dengan merantau ke kota kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam konteks kasus Bapak X, Ia tidak menyadari bahwa hidup di perkotaan lebih kompleks ketimbang di perdesaan. Sehingga keputusan melakukan migrasi ke Jakarta ternyata tidak „seindah‟ yang dibayangkannya. Sebelum tinggal di pinggiran rel Stasiun Tanah Abang, Bapak X pernah tinggal di sebuah rumah kontrak sederhana. Namun karena penghasilannya dirasa tidak cukup lagi untuk mengontrak rumah, maka dengan terpaksa Ia dan keluarga pindah. Pilihannya jatuh pada kolong jembatan fly-over Slipi di Jakarta Barat. Sumber: Survey, 2017 Gambar 2a. Kondisi Rumah Bapak X Sumber: Survey, 2017 Gambar 2b. Anggota Tim dan Bapak X Penertiban permukiman kumuh di fly-over Slipi kemudian membuatnya harus kembali mencari tempat tinggal. Akhirnya, pinggiran rel Stasiun Tanah Abang menjadi persinggahan terakhir bagi Bapak X dan keluarganya hingga saat ini. Di sini Ia telah memperoleh identitas penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Ia dan keluarga menempati rumah berdinding triplex dan beratap seng ditutupi plastik terpal seadanya. Ia inggal bersama istri, satu anak perempuan, menantu dan cucunya yang masih balita. Dua pintu rumah (Gambar 2a) menggambarkan bahwa rumah tersebut ditempati olehnya dan anak perempuannya yang telah menikah itu. Sumber: survey, 2017 Gambar 3. Istri, Anak dan Cucu Bapak X Status kepemilikan rumah yang ia tempati tidak begitu jelas. Karena sebenarnya lahan yang ditempati adalah lahan publik (pedestrian dan taman) sehingga status penggunaan lahan adalah pinjam/ pakai/ menumpang walaupun secara fisik bangunan dimiliki oleh Bapak X. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan bahwa rumah Bapak X dan permukiman lainnya bercampur-baur dengan fasilitas publik. Sumber: survey, 2017 Gambar 4a. Fasilitas Publik dan Permukiman Kumuh 80 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018: 75-84 Sumber: survey, 2017 Gambar 4b. Situasi Lingkungan Rumah Bapak X Melihat situasi lingkungan demikian, sanitasi lingkungan menjadi sesuatu mahal diperoleh. Semua tempat di sekitar rumah bisa menjadi tempat sampah. Lingkungan yang kotor ini membuat Bapak X harus menggunakan air PAM untuk memasak yang Ia bayar setiap bulan kepada petugas pemungut. Biaya yang Ia keluarkan untuk membeli air PAM tersebut berkisar Rp 7 ribu per bulan. Namun untuk keperluan buang air besar dan mandi, Ia dan keluarga memanfaatkan toilet umum di gedung Pasar Tekstil Tanah Abang. Posisi toilet umum itu tepat berada di seberang jalan rumahnya. Selanjutnya, sebelum pindah ke pinggiran rel kereta api Tanah Abang, Bapak X adalah seorang kuli bangunan. Jenis pekerjaan inilah yang hanya bisa Ia tekuni dengan modal ijazah SMP. Penghasilan yang Ia terima dari pekerjaan itu sangat tidak menentu, namun Ia menyatakan, penghasilan dari kuli bangunan itu relatif lumayan untuk bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anaknya hingga lulus SMK. Semuanya telah berkeluarga. Hanya satu anak perempuannya yang tinggal bersamanya. Karena penyakit jantungnya kadang kambuh sejak 2 tahun terakhir, Ia jarang menekuni lagi pekerjaan itu. Bahkan dalam satu tahun terakhir lebih dari 20 kali Ia harus mondar-mandir ke Puskesmas untuk mengobati sakitnya itu. Tetapi karena Ia adalah anggota BPJS, Ia merasa mudah mendapat akses pelayanan kesehatan. Kini, atas kondisi kesehatannya itu, sejak dua tahun terakhir Ia memilih menjadi kuli panggul (porter) di Pasar Tekstil Tanah Abang. Dengan menjadi kuli panggul di Pasar Tekstil Tanah Abang Ia mendapat upah Rp 50-60 ribu per hari. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, istrinya mulai terlibat dalam pekerjaan produktif untuk membantu mencari naskah keluarga. Istrinya membantu dengan berjualan rokok kecil-kecilan. Ia beranggapan, meski anak- anak telah menikah dan bertanggungjawab atas rumah tangganya sendiri, Ia dan istri tidak mau „menadah tangan‟ meminta bantuan anak- anaknya. Apalagi Ia memiliki tanggung jawab utang (kredit) atas kendaraan bermotor roda dua yang dibelinya 3 tahun lalu. Kendaraan bermotor itulah satu-satunya aset ekonomi yang dimilikinya selain barang berharga emas yang dipakai istrinya sebagai perhiasan di leher. Di dalam rumah, tidak terlihat ada televisi atau barang elektronik lainnya. Yang jelas terlihat hanya setumpuk kasur kapuk sebagai alas tidur mereka. Sumber: survey, 2017 Gambar 5. Aset Kendaraan Bermotor dan Emas yang Dikalungkan di Leher Istrinya Pada urusan domestik, terutama aktivitas memasak, keluarga Bapak X menggunakan bahan bakar gas ukuran tabung 3 kilogram. Jumlah tabung gas yang mereka konsumsi mencapai 6 kilogram dalam sebulan (2 tabung dalam sebulan). Aktivitas memasak dilakukan di depan pintu kamar. Ketika ditanya, berapa kali konsumsi daging dalam sebulan, istrinya menjawab: “jarang”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “jarang” diantaranya diartikan sebagai “tidak lazim”. Jika demikian maknanya, Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan… (Pitri Yandri, Bambang Juanda) 81 konsumsi daging yang dalam perspektif BPS masuk ke dalam 14 indikator kemiskinan, maka kondisi Bapak X dan keluarganya sudah dapat dipastikan masuk sebagai kriteria orang miskin. Berdasarkan hasil wawancara, pengeluaran untuk konsumsi pangan berkisar antara Rp500 ribu sampai dengan Rp 1 juta per bulan. Lalu pengeluaran untuk pakaian berkisar antara Rp300 ribu – Rp400 ribu per bulan. Karena semua anak- anaknya telah menamatkan sekolah, pengeluaran untuk pendidikan nol. Sementara pengeluaran transportasi berkisar antara Rp. 300 ribu-an per bulan. Biaya listrik berkisar Rp 150 ribu sampai dengan Rp 200 ribu per bulan. Sementara pengeluaran untuk hiburan berkisar antara Rp 100 ribu per bulan. Dalam sesi wawancara, aktivitas hiburan “jarang” dilakukan dan menjadi hal tidak lazim bagi keluarga Bapak X. Selama tinggal di Jakarta, hanya 1 kali melakukan perjalanan wisata, yaitu ke Kebun Binatang Ragunan. Besarnya konsumsi ini menyebabkan Bapak X tidak memiliki tabungan di bank. Menyimpan uang dilakukan oleh istrinya, sifatnya hanya untuk keperluan jaga-jaga (precautionary motives) dan jumlahnya pun tidak banyak. Pada kasus ini dapat dijelaskan bahwa komponen tabungan, s=0. Dengan demikian, kecenderungan menabung (marginal propensity to saving) Bapak X=0. Dapat diduga, kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume/MPC) Bapak X mendekati 1, karena pendapatan yang diperoleh hampir semuanya digunakan untuk konsumsi. Dalam perspektif makroekonomi, fenomena ini cukup bisa menjelaskan persoalan mengapa di setiap negara di mana jumlah penduduk miskinnya banyak sulit membentuk akumulasi kapital. Sumber: survey, 2017 Gambar 6. Situasi Kamar dalam Rumah Bapak X Selanjutnya, ketika pengeluaran itu diagregasi dengan mengambil nilai tengah pada setiap rentang nilai (median) dan dengan asumsi pengeluaran hiburan nol, maka pendapatan Bapak X berkisar Rp 1.575.000,- per bulan. Jika ukuran pendapatan ini menggunakan ukuran purchasing power parity (PPP) Bank Dunia sebesar $2 per hari, dan jika asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp 13.000, maka Rp 13.000 x 2 x 30 hari = Rp 780.000 per bulan. Berdasar pada kalkulasi ini, Bapak X tentulah tidak termasuk orang miskin karena pendapatannya telah jauh melebihi standar minimum yang ditetapkan Bank Dunia itu. Dengan menggunakan 14 indikator BPS yang disusun dalam bentuk matriks, terlihat bahwa Bapak X cukup memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai orang miskin. Tabel 1. Uji Kriteria Kemiskinan Bapak X Berdasarkan Indikator BPS Indikator Hasil Pengama- tan/Wawancara Keterangan Memenuhi Kriteria Tidak Memen- uhi Kriteria Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang < 8 M2 per orang  Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan Terbuat dari tanah yang dilapisi triplex  Jenis dinding tempat tinggal dari Terbuat dari triplex  82 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018: 75-84 Indikator Hasil Pengama- tan/Wawancara Keterangan Memenuhi Kriteria Tidak Memen- uhi Kriteria bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain Ya, di toilet umum  Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik Menggunakan listrik  Sumber air minum berasal dari su- mur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan Air PAM  Bahan bakar untuk memasak sehari- hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah Gas Tabung 3 kg  Hanya mengkonsumsi daging/ su- su/ ayam dalam satu kali seminggu Ya  Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun Ya  Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari Makan rutin 3 kali dalam sehari  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklin- ik Ya  Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,- per bulan Ya  Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD Tidak. Bapak X tamat SMP  Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya Tidak memiliki tabungan, tetapi memiliki motor dan emas  Sumber: survey, 2017 83 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018: 75-84 Pertanyaannya mengapa hasil pengamatan berdasarkan versi Bank Dunia dan BPS bisa berbeda? Jawaban yang masuk akal adalah pertama, menyangkut agregasi dan/ atau generalisasi kemiskinan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia menetapkan standar $2 per hari sebagai standar minimal orang yang dapat disebut miskin. Ukuran Bank Dunia terebut adalah ukuran dengan standar moneter. Sebaliknya, ukuran BPS lebih bersifat mikro dan mencakup bukan hanya ukuran-ukuran moneter tetapi juga non-moneter. SIMPULAN Hasil penelitian terhadap orang miskin di kawasan kumuh Jakarta menunjukkan bahwa mereka memilih pindah ke Jakarta karena mereka di PHK dari tempat kerja dan berharap Jakarta akan memberikan penghidupan yang lebih baik dari daerah asalnya. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh atau kuli angkut atau por- ter. Karena penghasilannya dirasa tidak cukup untuk mengontrak rumah, maka dengan terpaksa mereka pindah ke kolong jembatan fly-over. Masalah sanitasi lingkungan menjadi sesuatu mahal diperoleh. Semua tempat di sekitar rumah bisa menjadi tempat sampah. Beberapa dimensi di dalam kemiskinan perkotaan dapat dilihat pa- da tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan, tempat tinggal kumuh, dan ketidakberdayaan. Pada kasus orang miskin dapat dijelaskan kecenderungan menabung (marginal propensity to saving) MPS=0 dan kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume/MPC) mendekati 1, karena pendapatan yang diperoleh hampir semuanya digunakan untuk konsumsi. Dalam perspektif makroekonomi, fenomena ini cukup dapat menjelaskan persoalan mengapa di setiap negara yang jumlah penduduk miskinnya banyak mengalami kesulitan dalam membentuk akumulasi kapital. DAFTAR PUSTAKA Alkire, S., & Santos, M.E., 2014, Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index, World Development Vol. 59: 251-274. Amir, A., 2007, Perekonomian Indonesia (Dalam Perspektif Makro), Bogor: Penerbit Biografika. Aryani, Y.C., & Zuber, A., 2017, Budaya Kemiskinan di Kota Surakarta (Studi Etnografi di Pinggir Rel Palang Joglo, Kadipiro), Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32, No. 2: 64-79. Asra, A., 1999, Urban-Rural Differences in Cost of Living and Their Impact on Poverty Measures, Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 35, No. 3: 51-59. ------., 2000, Poverty and Inequality in Indonesia, Journal of the Asia Pacific Economy, 5 (1/2): 91-111. Deaton, A., 1998, The Analysis of Household Surveys A Microeconomic Approach to Development Policy, USA: The Jhon Hopkins University Press, Baltimore. Fauzi, A., 2010, Landasan Pembangunan Perdesaan, dalam Chozin, M.A., (penyunting), Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, IPB Press, Bogor. Field, J., 2003, Modal Sosial (terj), Bantul- Yogyakarta, Kreasi Wacana. Fukuyama, F., 2002, Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Yogyakarta: Qalam Juanda, B., 2007, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Bogor: IPB Press. Nabila, A., & Pardede, E.L., 2014, Kemiskinan dan Migrasi: Analisis Data Sakerti 2000 dan 84 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018: 75-84 2007, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 14, No. 2: 168-187. Nas, P.J.M., & Boender, W., 2001, The Indonesian City in Urban Theory, Journal of Social Sciences 5 (4): 257-266. Priebe, J., 2014, Official Poverty Measurement in Indonesia Since 1984: A Methodological Review, Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 50, No. 2: 185-205. Rejekiningsih, T.W., 2011, Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 1: 28-44. Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, D.R., 2011, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor. Sangadji, S., Abadi, T.W., Fauziah, L., 2015, Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo, Mimbar, Vol. 31, No. 1: 495-506. Sen, A., 2000, Development as Freedom, New York: Alfred Knof. Streeten, 1977, Poverty and Urban Bias, The Commonwealth Journal of International Affairs, 67: 267, 291-298. Todaro, M.P., 2003, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga.