# ent

id: ejlh-20182
sid: 43
eid: 5
type: ORG
entity:
  pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak


id: ejlh-20182
sid: 72
eid: 13
type: PERSON
entity:
  untuk area parkir yang berada dalam kawasan indomaret maupun alfamart itu gratis sebab pihak pengelola


id: ejlh-20182
sid: 73
eid: 4
type: PERSON
entity:
  parkir yang berada dalam kawasan swalayan indomaret dan alfamart itu gratis dan tidak dipungut biaya


id: ejlh-6258
sid: 123
eid: 5
type: PERSON
entity:
  dieksekusi oleh pasukan penjaga perdamaian asean memiliki payung hukum dan tidak melanggar hak asasi


id: ejlh-5646
sid: 198
eid: 1
type: PERSON
entity:
  dari analisis di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan


id: ejlh-16911
sid: 5
eid: 3
type: PERSON
entity:
  dan banyaknya kasus yang ditangani mk menjadikan lembaga ini kelebihan beban dalam usaha menjaga konstitusi


id: ejlh-16911
sid: 88
eid: 4
type: PERSON
entity:
  kepala daerah a. kewenangan mk dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam kurun waktu hampir tujuh tahun setelah


id: ejlh-16911
sid: 110
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=konstitusi&op=%20detail%20konstitusi&id=49 http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=konstitusi&op=%20detail%20konstitusi&id=49


id: ejlh-16911
sid: 137
eid: 1
type: NORP
entity:
  http://www.tribunnews.com/2010/07/09/mk-menyalahkangunakan-wewenang-kabulkan-gugatan-pilkada-kotawaringin-barat http://www.tribunnews.com/2010/07/09/mk-menyalahkangunakan-wewenang-kabulkan-gugatan-pilkada-kotawaringin-barat http://www.tribunnews.com/2010/07/09/mk-menyalahkangunakan-wewenang-kabulkan-gugatan-pilkada-kotawaringin-barat


id: ejlh-16911
sid: 178
eid: 5
type: PERSON
entity:
  konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitutional yang berlandaskan nilai-nilai moral.31 perkembangan demikian


id: ejlh-16911
sid: 261
eid: 1
type: PERSON
entity:
  http://www.depdagri.go.id/news/2010/07/08/%20mendagri-usul-sengketa-pilkada-ditangani-pengadilan-tinggi&ei http://www.depdagri.go.id/news/2010/07/08/%20mendagri-usul-sengketa-pilkada-ditangani-pengadilan-tinggi&ei http://www.depdagri.go.id/news/2010/07/08/%20mendagri-usul-sengketa-pilkada-ditangani-pengadilan-tinggi&ei http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=konstitusi%20&op=%20detail%20konstitusi&id=49


id: ejlh-16911
sid: 270
eid: 5
type: PERSON
entity:
  http://www.tribunnews.com/2010/07/09/mkmenyalahkan gunakan-wewenang-kabulkangugatan-pilkada-kotawaringin-barat


id: ejlh-5550
sid: 85
eid: 1
type: PERSON
entity:
  http://d5er.wordpress.com/2010/12/21/perbedaan-sengketa-konflik-dan-perkara/ http://d5er.wordpress.com/2010/12/21/perbedaan-sengketa-konflik-dan-perkara/


id: ejlh-5550
sid: 118
eid: 4
type: ORG
entity:
  tim penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan serta direktorat khusus terkait konflik tenural


id: ejlh-5550
sid: 121
eid: 7
type: PERSON
entity:
  penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan melihat beberapa potret konflik agraria yang sudah dipaparkan diatas


id: ejlh-6534
sid: 93
eid: 22
type: ORDINAL
entity:
  https://www.jakartamrt.co.id/2017/06/01/konstruksi-jalur-layang-danbawah-tanah-selintas-tentang-penyangga-utama-mrt-jakarta-fase-1/


id: ejlh-6534
sid: 154
eid: 3
type: PERSON
entity:
  kedalaman ini juga telah diatur dan terdapat dua hal yang menyangkut kewenangan mengelola bangunan yang berada di ruang bawah


id: ejlh-6534
sid: 159
eid: 2
type: PERSON
entity:
  oleh pemerintah demi menjamin akan kesejahteraan masyarakat dengan melihat akan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat


id: ejlh-5361
sid: 68
eid: 6
type: ORG
entity:
  detiknews <http://news.detik.com/berita/2709813/polisi-aksi-anarkis-fpi-saatdemo-tolak-ahok-sudah-direncanakan>


id: ejlh-5361
sid: 225
eid: 2
type: ORG
entity:
  ada juga beberapa ormas yang tujuan organisasinya bertentangan dengan pancasila seperti hizbut tahrir


id: ejlh-5361
sid: 279
eid: 3
type: ORG
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/mengujiketepatan-asas-contrarius-actus-dalam-perppu-ormas


id: ejlh-563
sid: 35
eid: 3
type: PERSON
entity:
  terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan


id: ejlh-563
sid: 36
eid: 22
type: ORG
entity:
  artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim


id: ejlh-563
sid: 45
eid: 2
type: PERSON
entity:
  apakah kosekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam


id: ejlh-563
sid: 48
eid: 1
type: PERSON
entity:
  menganalisis kosekuensi yuridis terhadap putusanhakim yang menjatuhkan pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam


id: ejlh-563
sid: 56
eid: 24
type: PERSON
entity:
  dalam penelitian skripsi ini beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan


id: ejlh-563
sid: 118
eid: 13
type: PERSON
entity:
  hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi sesuaidengan aturan minimum khusus yang ada dalam undang-undangpemberantasan


id: ejlh-563
sid: 125
eid: 21
type: ORG
entity:
  artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undangpenerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikandengan apa


id: ejlh-563
sid: 144
eid: 2
type: PERSON
entity:
  kosekwensi yuridis kepada putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibahwa minimum khusus dalam kasus tindak


id: ejlh-563
sid: 157
eid: 1
type: PERSON
entity:
  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segal tuntutan hukum


id: ejlh-563
sid: 170
eid: 2
type: PERSON
entity:
  kosekuensi yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam


id: ejlh-563
sid: 195
eid: 3
type: ORG
entity:
  dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pemidanaan tanpa kesalahan tinjauan kristis terhadap teori


id: ejlh-563
sid: 237
eid: 3
type: PERSON
entity:
  20:25 wib http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d230c1f0a6cc/ ma-seharusnya-tak-bisa-revisi-pidana-uang-pengganti terahkir


id: ejlh-563
sid: 238
eid: 8
type: GPE
entity:
  http://www.antikorupsi.org/id/content/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih http://www.antikorupsi.org/id/content/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih


id: ejlh-563
sid: 238
eid: 9
type: PERSON
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d230c1f0a6cc/ma-seharusnya-tak-bisa-revisi-pidana-uang-penggantihttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d230c1f0a6cc/ma-seharusnya-tak-bisa-revisi-pidana-uang-penggantihttp://kordaitkbimantb.blogspot.com/2009/06/tiga-puluh-bentuk-jenis-tindak-pidana.html http://kordaitkbimantb.blogspot.com/2009/06/tiga-puluh-bentuk-jenis-tindak-pidana.html


id: ejlh-5587
sid: 176
eid: 2
type: PERSON
entity:
  anak itu sebagai anaknya jika secara yuridis dapat dibuktikan bahwa anak itu tidak berasal dari sperma


id: ejlh-6553
sid: 58
eid: 4
type: PERSON
entity:
  deklarasi dari tribunal mengenai hak rrt di lcs berdasar pada konvensi dan tidak memiliki hak untuk mengklaim hak historis apapun


id: ejlh-6553
sid: 73
eid: 4
type: PERSON
entity:
  eksklusif dan landas kontinen yang telah termaktub dalam hukum internasional pada united nation convention


id: ejlh-6553
sid: 86
eid: 5
type: PERSON
entity:
  sebagai undang-undang yang mengatur tentang lautan dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan semua masalah


id: ejlh-6553
sid: 105
eid: 10
type: PERSON
entity:
  agar sesuai dengan penerapan konvensi yang tidak menghasilkan tumpang tindih atas hak-hak pada masing-masing pihak


id: ejlh-6553
sid: 115
eid: 12
type: PERSON
entity:
  http://www.thejakartapost.com/academia/2016/06/16/how-china-can-benefit-from-the-s-china-seaarbitration.html


id: ejlh-6553
sid: 282
eid: 4
type: PERSON
entity:
  http://news.detik.com/read/2017/07/15/134410/3561255/934/chinakomentari-penamaan-laut-natuna-utara-oleh-indonesia


id: ejlh-6620
sid: 26
eid: 1
type: PERSON
entity:
  secara kuantitas pemenuhan bantuan hukum ini masih kurang memadai untuk menjangkau masyarakat miskin di seluruh daerah


id: ejlh-6620
sid: 33
eid: 1
type: PERSON
entity:
  tipe penelitian yuridis merupakan tipe penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah


id: ejlh-6620
sid: 37
eid: 1
type: ORG
entity:
  tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang


id: ejlh-6620
sid: 271
eid: 3
type: ORG
entity:
  dan penyelenggara bantuan hukum masih menunjukkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum


id: ejlh-6620
sid: 298
eid: 3
type: NORP
entity:
  https://www.tifafoundation.org/peran-pemerintahdaerah-dalam-pemenuhan-akses-terhadap-keadilan-dan-bantuan-hukum/


id: ejlh-21783
sid: 237
eid: 8
type: NORP
entity:
  cnbcindonesia.com/market/20200619150116-17-166635/ditudinggagal-bayar-rp14-t-ini-pembelaan-ksp-indosurya


id: ejlh-561
sid: 138
eid: 3
type: ORG
entity:
  kissfmjember.com/2013/07/11/ibw-laporkan-dugaan-pemalsuanktp-oleh-salah-satu-kades-terpilih.html e-journal


id: ejlh-561
sid: 139
eid: 3
type: FAC
entity:
  http://id.wikipedia.org/wiki/interaksi http://id.wikipedia.org/wiki/integrasi_sosial septa eka nugroho


id: ejlh-20181
sid: 2
eid: 7
type: ORG
entity:
  pungutan pemerintah desa terhadap masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa klaudio halsi university of jember


id: ejlh-20181
sid: 38
eid: 9
type: ORG
entity:
  pungutan pemerintah desa terhadap masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada desa meliputi


id: ejlh-20181
sid: 44
eid: 8
type: ORG
entity:
  pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal-usul


id: ejlh-20181
sid: 65
eid: 4
type: ORG
entity:
  pungutan pemerintah desa terhadap masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa inventarisasi kewenangan lokal berskala desa


id: ejlh-20181
sid: 92
eid: 1
type: ORG
entity:
  kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang berasal dari unsur perangkat desa


id: ejlh-20181
sid: 96
eid: 5
type: ORG
entity:
  melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam apb desa


id: ejlh-20181
sid: 98
eid: 6
type: ORG
entity:
  pungutan pemerintah desa terhadap masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa menyetorkan/membayar


id: ejlh-20181
sid: 128
eid: 6
type: ORG
entity:
  kuitansi penerimaan.14 pendapatan desa yang bersifat pendapatan asli desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa


id: ejlh-20181
sid: 165
eid: 8
type: ORG
entity:
  pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa telah mengatur batasbatas pungutan desa.


id: ejlh-20181
sid: 298
eid: 11
type: ORG
entity:
  melakukan pungutan desa perlu diperkuat dengan menambah substansi pada penjelasan di dalam undang-undang


id: ejlh-20181
sid: 373
eid: 2
type: ORG
entity:
  pungutan pemerintah desa terhadap masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa undang-undang


id: ejlh-20300
sid: 137
eid: 1
type: PERSON
entity:
  adapun kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam


id: ejlh-20300
sid: 147
eid: 6
type: PERSON
entity:
  yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat


id: ejlh-20300
sid: 212
eid: 2
type: PERSON
entity:
  laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang terhadap hal-hal yang melanggar peraturan perundang-udangan


id: ejlh-16916
sid: 45
eid: 6
type: PERSON
entity:
  https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/17/lobster-smuggling-attempt-thwarted-atsoekarno-hatta-airport.html


id: ejlh-16916
sid: 246
eid: 5
type: ORG
entity:
  rotterdam http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/pertanggungjawabankorporasi-dalam-rancangan-kuhp.pdf


id: ejlh-16916
sid: 248
eid: 3
type: GPE
entity:
  http://www.marsecreview.com/2019/03/lobster-seed-smugglingoperation-worth-approx-2-6m-usd-disrupted-in-indonesia/.


id: ejlh-19895
sid: 34
eid: 4
type: PERSON
entity:
  https://nasional.kompas.com/read/2017/11/12/17412311/rekomendasi-jember-untuk-penataanobesitas-regulasi-di-indonesia


id: ejlh-19895
sid: 67
eid: 5
type: PERSON
entity:
  https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikanperiode-2019-2024


id: ejlh-19895
sid: 110
eid: 8
type: PERSON
entity:
  https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dankodifikasiadministratif


id: ejlh-19895
sid: 283
eid: 1
type: ORG
entity:
  hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan?page=2>


id: ejlh-19895
sid: 354
eid: 3
type: ORG
entity:
  hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undangdengan-omnibus-law-oleh--jimmy-z-usfunan?page=2>


id: ejlh-6633
sid: 148
eid: 10
type: PERSON
entity:
  penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh seseorang sebagai penyampaian atas permasalahan yang dirasakan


id: ejlh-6633
sid: 221
eid: 6
type: PERSON
entity:
  dapat terjadi sinkronisasi antara apa yang dikehendaki oleh hukum dan fakta realita yang terjadi dikehidupan sosial


id: ejlh-566
sid: 40
eid: 3
type: PERSON
entity:
  di atas mendorong lahirnya undang-undang ormas yang baru sebagai regulasi yang kuat bagi keberadaan ormas di


id: ejlh-566
sid: 43
eid: 11
type: PERSON
entity:
  organisasi kemasyarakatan perlu dipahami dalam satriya1998@gmail.com sebagaimana diakses pada tanggal


id: ejlh-566
sid: 44
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/ http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/ mailto:satriya1998@gmail.com veronica agnes sianipar et al.


id: ejlh-566
sid: 49
eid: 26
type: PERSON
entity:
  khususnya mengenai hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam undang-undang


id: ejlh-566
sid: 142
eid: 7
type: PERSON
entity:
  http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-danberkumpul-secara-damai-serta-implikasinya sebagaimana diakses pada tanggal


id: ejlh-566
sid: 161
eid: 11
type: PERSON
entity:
  http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya veronica agnes sianipar et al.


id: ejlh-566
sid: 222
eid: 24
type: PERSON
entity:
  http://www.radarbanjarmasin.co.id/berita/detail/45620/ruuormas-akan-melahirkan-permasalahan-baru.html sebagaimana diakses pada


id: ejlh-566
sid: 330
eid: 12
type: PERSON
entity:
  http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya


id: ejlh-566
sid: 330
eid: 13
type: EVENT
entity:
  http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/ http://www.radarbanjarmasin.co.id/berita/detail/45620/ruu-ormas-akan-melahirkan-permasalahan-baru.html http://www.radarbanjarmasin.co.id/berita/detail/45620/ruu-ormas-akan-melahirkan-permasalahan-baru.html http://www.radarbanjarmasin.co.id/berita/detail/45620/ruu-ormas-akan-melahirkan-permasalahan-baru.html


id: ejlh-17718
sid: 102
eid: 1
type: PERSON
entity:
  https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anakberdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016


id: ejlh-9819
sid: 105
eid: 7
type: PERSON
entity:
  alias ronny setiawan alias anas abdullah alias abdul wakhid alias hamzah alias arif arhan mahkamah agung no


id: ejlh-9819
sid: 124
eid: 6
type: PERSON
entity:
  yang jelas terdakwa berada dalam lingkungan yang dikenal sebagai teroris dan terdakwa beberapa kali mengikuti


id: ejlh-9819
sid: 224
eid: 6
type: PERSON
entity:
  tinggal terbatas mengatur bahwa pemberian visa kunjungan yang diajukan oleh orang asing dilaksanakan setelah melalui


id: ejlh-5841
sid: 165
eid: 1
type: PERSON
entity:
  telaah solusi dan arahan dari persoalan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu


id: ejlh-5841
sid: 205
eid: 8
type: PERSON
entity:
  atau pertimbangan putusan yang secara substantif dapat dipandang sebagai masukan yang sifatnya anjuran


id: ejlh-20301
sid: 27
eid: 1
type: PERSON
entity:
  terlepas dari sikap samin yang masih terkesan primitif dan jarang untuk bersosialisasi dengan masyarakat


id: ejlh-20301
sid: 85
eid: 14
type: PERSON
entity:
  rumah menjadi milik anak http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ajaran_kepercayaan&action=edit&redlink=1


id: ejlh-20301
sid: 116
eid: 3
type: ORG
entity:
  dikaitkan dengan pembahasan dalam bab ini yaitu kedudukan anak perempuan dalam hukum adat samin di desa klopoduwur


id: ejlh-20183
sid: 24
eid: 2
type: PERSON
entity:
  di masyarakat masih banyak pasangan suami istri yang masih belum memiliki keturunan atau belum dikarunia seorang anak walaupun


id: ejlh-20183
sid: 75
eid: 1
type: PERSON
entity:
  seperti pendapat yang dikekumakkan oleh r. soetojo prawiroharmidjojo dan aziz saefuddin bahwa perceraian selalu


id: ejlh-5588
sid: 200
eid: 1
type: PERSON
entity:
  dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masingmasing merupakan


id: ejlh-20285
sid: 43
eid: 15
type: PERSON
entity:
  prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan berdasarkan


id: ejlh-20197
sid: 45
eid: 1
type: PERSON
entity:
  tidak ada satu bagian yang terpisah dari pengertian "dikuasai negara" dan "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat


id: ejlh-20197
sid: 133
eid: 8
type: PERSON
entity:
  yang besarannya ditetapkan berdasrakan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang


id: ejlh-6169
sid: 17
eid: 10
type: PERSON
entity:
  perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap suatu hal tertentu.2 berdasarkan beberapa pengertian diatas


id: ejlh-6169
sid: 114
eid: 1
type: PERSON
entity:
  pemerintah daerah yang di maksud pemerintah yang memiliki kewenangan di daerah otonom yang telah disebutkan oleh undang-undang


id: ejlh-18911
sid: 28
eid: 5
type: PERSON
entity:
  secara langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam lembaga legislatif merupakan manifestasi


id: ejlh-18911
sid: 104
eid: 7
type: PERSON
entity:
  strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut


id: ejlh-18911
sid: 140
eid: 1
type: ORG
entity:
  f. putusan pengadilan kuhap menjelaskan tentang definisi dari putusan pengadilan yang tertuang dalam


id: ejlh-18911
sid: 216
eid: 3
type: PERSON
entity:
  kuhp tegas mengatur bahwa pidana tambahan pencabutan hak tertentu berupa pencabutan hak dipilih dilakukan dalam


id: ejlh-18911
sid: 223
eid: 3
type: PERSON
entity:
  secara permanen melalui putusan hakim dalam pengadilan dapat dikatakan sebagai afirmatif action dalam


id: ejlh-16877
sid: 361
eid: 5
type: PERSON
entity:
  jenderal permasyarakatan departemen hukum dan ham dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa


id: ejlh-16878
sid: 48
eid: 3
type: ORG
entity:
  penganiayaan ringan terhadap korban (tetangga mariyati) yang pada saat kejadian diketahui sedang bermesraan


id: ejlh-16878
sid: 83
eid: 11
type: PERSON
entity:
  hakim bebas menjatuhkan pidana tambahan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan b. pembebasan (vrijspraak


id: ejlh-16878
sid: 136
eid: 6
type: PERSON
entity:
  peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti


id: ejlh-16878
sid: 175
eid: 11
type: PERSON
entity:
  lepas dari segala tuntutan hukum”.27 yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan


id: ejlh-5706
sid: 105
eid: 3
type: PERSON
entity:
  eksplisit jepang turut mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan yang memperoleh kekebalan diplomatik secara hukum internasional


id: ejlh-5706
sid: 126
eid: 6
type: PERSON
entity:
  regeringskansliet <http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomaticportal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locally-employed-staff/>


id: ejlh-5706
sid: 199
eid: 4
type: PERSON
entity:
  di hadapan pengadilan yang termasuk ke dalam negara-negara yang masih mempertahankan kekabalan absolute


id: ejlh-5706
sid: 214
eid: 1
type: PERSON
entity:
  kasus yang dialami oleh indra taufiq yang bersinggungan dengan kekebalan diplomatik amerika serikat mengakibatkan


id: ejlh-5706
sid: 263
eid: 3
type: PERSON
entity:
  regeringskansliet <http://www.government.se/government-of-sweden/ministryfor-foreign-affairs/diplomatic-portal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locallyemployed-staff/>


id: ejlh-562
sid: 82
eid: 8
type: PERSON
entity:
  berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum


id: ejlh-18380
sid: 199
eid: 7
type: ORG
entity:
  https://www.nytimes.com/2015/02/22/technology/bringing-big-data-to-the-fight-against-benefitsfraud.html


id: ejlh-16912
sid: 108
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://esdm.go.id/berita/37-umum/2949-investasipertambangan-diperkirakan-masih-tetap-naik-pada-tahun2010-2014.html


id: ejlh-16912
sid: 109
eid: 1
type: PERSON
entity:
  http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/087572991/pertambangan-paling-banyak-serap-investasi http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/087572991/pertambangan-paling-banyak-serap-investasi


id: ejlh-16912
sid: 120
eid: 4
type: PERSON
entity:
  oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning)


id: ejlh-16912
sid: 168
eid: 2
type: PERSON
entity:
  mengatur beberapa kelompok bidang usaha yang mengalami perubahan peningkatan maupun penurunan dalam hal kepemilikan modal


id: ejlh-16912
sid: 222
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://www.prpindonesia.org/2014/warisan-rejim-sby-boedionopenyerahkan-kedaulatan-negara-kepada-asing


id: ejlh-16912
sid: 224
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://www.bpsimprs2014.com/home/53-dominasi-modalasing-atas-kekayaan-alam-indonesia.html


id: ejlh-16912
sid: 224
eid: 2
type: ORG
entity:
  http://www.bpsimprs2014.com/home/53-dominasi-modal-asing-atas-kekayaan-alam-indonesia.html http://www.bpsimprs2014.com/home/53-dominasi-modal-asing-atas-kekayaan-alam-indonesia.html


id: ejlh-16912
sid: 255
eid: 3
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://www.walhi.or.id/tidak-cukup-cabut-ijinlakukan-tindakan-hukum-pulihkan-lingkungan.html


id: ejlh-16912
sid: 293
eid: 6
type: PERSON
entity:
  sehingga seluruh izin bidang lingkungan hidup berada dalam satu lembaga perizinan tersebut.30 lembaga plht dimaksudkan untuk


id: ejlh-16912
sid: 323
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://www.pusakaindonesia.org/10-kekayaanalam-indonesia-yang-tak-dimiliki-negara-lain/


id: ejlh-16912
sid: 327
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://esdm.go.id/berita/37umum/2949-investasi-pertambangandiperkirakan-masih-tetap-naik-pada-tahun2010-2014.html aria


id: ejlh-16912
sid: 331
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://www.bpsimprs2014.com/home/53dominasi-modal-asing-atas-kekayaan-alamindonesia.html hartono


id: ejlh-16912
sid: 338
eid: 1
type: PERSON
entity:
  diakses dari http://www.prp-indonesia.org/2014/warisanrejim-sby-boediono-penyerahkan-kedaulatannegara-kepada-asing


id: ejlh-16912
sid: 338
eid: 2
type: ORG
entity:
  file:///j:/__macosx http://www.pusakaindonesia.org/10-kekayaan-alam-indonesia-yang-tak-dimiliki-negara-lain/


id: ejlh-16912
sid: 339
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html http://www.si-pedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html http://esdm.go.id/berita/37-umum/2949-investasi-pertambangan-diperkirakan-masih-tetap-naik-pada-tahun-2010-2014.html http://esdm.go.id/berita/37-umum/2949-investasi-pertambangan-diperkirakan-masih-tetap-naik-pada-tahun-2010-2014.html


id: ejlh-16912
sid: 342
eid: 2
type: PRODUCT
entity:
  http://www.walhi.or.id/tidak-cukup-cabut-ijin-lakukan-tindakan-hukum-pulihkan-lingkungan.html http://www.walhi.or.id/tidak-cukup-cabut-ijin-lakukan-tindakan-hukum-pulihkan-lingkungan.html


id: ejlh-21375
sid: 269
eid: 9
type: NORP
entity:
  https://kliklegal.com/urgensie-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengankemanfaatan-hukum/


id: ejlh-20284
sid: 131
eid: 1
type: PERSON
entity:
  perlindungan dari negara terhadap anak maupun dewasa terjamin dengan adanya undang-undang yang berlaku


id: ejlh-17047
sid: 79
eid: 12
type: GPE
entity:
  https://www.benarnews.org/indonesian/berita/uu-lemah-hadapi-perdagangan-satwa-liar05022018122431.html


id: ejlh-17047
sid: 100
eid: 16
type: ORG
entity:
  https://www.mongabay.co.id/2018/06/04/soal-kejahatan-satwa-liar-masuk-revisi-rkuhpbegini-pandangan-mereka/


id: ejlh-17047
sid: 281
eid: 5
type: ORG
entity:
  https://news.mongabay.com/2018/04/indonesianconservation-bill-is-weak-on-wildlife-crime-critics-say/


id: ejlh-17047
sid: 304
eid: 4
type: ORG
entity:
  benar news <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/uu-lemah-hadapiperdagangan-satwa-liar-05022018122431.html>


id: ejlh-10861
sid: 51
eid: 1
type: PERSON
entity:
  alternatif penyelesaian sengketa (aps) adalah merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya


id: ejlh-10861
sid: 75
eid: 8
type: PERSON
entity:
  akibat dari penurunan omset penjualan ini produsen sekaligus pemegang merek dapat mengalami kerugian yang cukup besar


id: ejlh-10861
sid: 111
eid: 9
type: PERSON
entity:
  para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan menyepakati hal yang diputuskan


id: ejlh-10861
sid: 115
eid: 7
type: PERSON
entity:
  yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan


id: ejlh-10861
sid: 124
eid: 1
type: ORG
entity:
  upaya penyelesaian sengketa merek secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa merek yang sesuai dengan yang


id: ejlh-20146
sid: 233
eid: 7
type: PERSON
entity:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200630/90/1259686/bank-mandiri-nilai-restrukturisasijatuh-tempo-jadi-tantangan-tahun-depan


id: ejlh-20146
sid: 250
eid: 10
type: PERSON
entity:
  https://www.cnbcindonesia.com/news/20200529172742-4-161909/senilai-rp-58-t-bank-mandirirestrukturisasi-300000-debitur


id: ejlh-20146
sid: 253
eid: 4
type: PERSON
entity:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200417/90/1228678/catat-begini-rincian-skema-restrukturisasikredit-bri


id: ejlh-20146
sid: 270
eid: 11
type: ORG
entity:
  https://lombokpost.jawapos.com/nasional/24/07/2020/ekonomi-indonesia-minus-13-persen-jurangresesi-di-depan-mata/


id: ejlh-20146
sid: 272
eid: 5
type: PERSON
entity:
  https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5087299/kata-who-soal-kemungkinan-covid19-airborne-sampai-mana-vaksin-corona


id: ejlh-20146
sid: 299
eid: 2
type: ORG
entity:
  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causingcovid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations


id: ejlh-20146
sid: 351
eid: 7
type: ORG
entity:
  https://money.kompas.com/read/2020/07/25/172104126/erickthohir-vaksin-covid-19-baru-bisa-diproduksi-awal-2021


id: ejlh-20146
sid: 427
eid: 5
type: PERSON
entity:
  https://amp.kompas.com/tren/read/2020/07/15/115704665/selainsingapura-jepang-dan-jepang-juga-alami-resesi-akibat-corona


id: ejlh-564
sid: 30
eid: 24
type: PERSON
entity:
  secara bertanggungjawab.6 dari situ dapat kita lihat bahwa kampanye ini memang disiapkan secara khusus bagi peserta pemilu untuk meyakinkan


id: ejlh-564
sid: 205
eid: 2
type: PERSON
entity:
  alasan yang dikemukakan mengenai prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan kampanye yang dikemukakan tentu sangat masuk akal


id: ejlh-564
sid: 260
eid: 2
type: ORG
entity:
  apabila ada kesalahan terhadap keputusan penyelenggara pemilu dapat dikoreksi oleh lembaga peradilan


id: ejlh-559
sid: 65
eid: 4
type: PERSON
entity:
  oleh pemerintah dengan melihat apakah perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan


id: ejlh-559
sid: 154
eid: 4
type: PERSON
entity:
  oleh beberapa penulis dan ahli hukum sebagai hak menguji dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menilai


id: ejlh-559
sid: 255
eid: 1
type: PERSON
entity:
  selain hak menguji yang dimiliki hakim juga terdapat hak menguji yang dimiliki legislatif dan hak menguji yang dimiliki eksekutif


id: ejlh-559
sid: 282
eid: 6
type: ORG
entity:
  perda apabila perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi


id: ejlh-559
sid: 334
eid: 2
type: PERSON
entity:
  agar kebijakankebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang


id: ejlh-559
sid: 345
eid: 2
type: PERSON
entity:
  di sini adalah mengenai penggunaan instrumen hukum untuk membatalkan perda-perda yang di anggap bermasalah tersebut


id: ejlh-559
sid: 346
eid: 2
type: ORG
entity:
  terjadi karena dalam praktek pembatalan perda ternyata secara keseluruhan dilakukan oleh mendagri dengan menggunakan instrumen kepmendagri


id: ejlh-4492
sid: 32
eid: 1
type: ORG
entity:
  dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat murtad putusan pengadilan merupakan suatu yang


id: ejlh-4492
sid: 158
eid: 10
type: ORG
entity:
  atau istri murtad maka orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya


id: ejlh-5128
sid: 60
eid: 3
type: PERSON
entity:
  mengurangi kedaulatan negara atas hal-hal yang termasuk dalam pembagian urusan yang dimaksud dalam hal ini bertanggungjawab kepada yang


id: ejlh-5128
sid: 99
eid: 1
type: PERSON
entity:
  mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif dibanding kepentingan individual


id: ejlh-5128
sid: 113
eid: 10
type: PERSON
entity:
  wilayah provinsi dan kawasan industri yang menggunakan modal asing atau yang berasal dari pemerintah negara


id: ejlh-4758
sid: 27
eid: 5
type: ORG
entity:
  dan kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah


id: ejlh-4758
sid: 71
eid: 7
type: PERSON
entity:
  kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah.


id: ejlh-4758
sid: 144
eid: 4
type: ORG
entity:
  http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196profil-alam-provinsi-kepulauan-riau (diakses pada hari rabu


id: ejlh-4758
sid: 161
eid: 15
type: GPE
entity:
  http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-dan-informasi/2013-02-04-08-49-43/91-potensidaerah/180-sektor-perikanan.


id: ejlh-5294
sid: 34
eid: 1
type: TIME
entity:
  2 hal ini supaya buruh dapat memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan perusahaan yang dapat mengakomodir kebutuhan


id: ejlh-5294
sid: 100
eid: 2
type: PERSON
entity:
  peraturan yang ada saat ini belumlah cukup mampu untuk mengakomodir hak buruh yang mampu membawa buruh dalam taraf hidup yang


id: ejlh-5294
sid: 150
eid: 3
type: PERSON
entity:
  juga mengemukakan bahwa divestasi adalah sebuah ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang


id: ejlh-5294
sid: 158
eid: 3
type: PERSON
entity:
  tentu saja divestasi saham atau aset yang dilakukan dengan cara ini bertitik pada rasionalisasi bahwa buruh


id: ejlh-10842
sid: 273
eid: 1
type: PERSON
entity:
  https://health.detik.com/ibu-dan-anak/1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam https://health.detik.com/ibu-dan-anak/1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam


id: ejlh-5295
sid: 103
eid: 2
type: ORG
entity:
  baru diciptakan dengan menyatakan bahwa pancasila sudah disampaikan dalam pidato m yamin terlebih dahulu


id: ejlh-560
sid: 37
eid: 1
type: PERSON
entity:
  kenakalan secara umum pada anak dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak dengan melanggar norma


id: ejlh-560
sid: 87
eid: 1
type: PERSON
entity:
  tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang


id: ejlh-560
sid: 98
eid: 4
type: ORG
entity:
  sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan


id: ejlh-560
sid: 115
eid: 7
type: ORG
entity:
  pengadilan anak apabila pelaku anak tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan wajib latihan


id: ejlh-4796
sid: 98
eid: 4
type: ORG
entity:
  penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup a. jaminan perlindungan keterlibatan masyarakat dalam


id: ejlh-4796
sid: 101
eid: 1
type: PERSON
entity:
  lihat dan baca https://m.tempo.co/read/news/2016/09/02/173801157/tolak-pltu-warga-satu-kelurahan-di-bengkuluminta-direlokasi


id: ejlh-4796
sid: 104
eid: 1
type: PERSON
entity:
  lihat dan baca http://www.mongabay.co.id/2017/01/17/tanpa-perda-zonasi-ahok-ternyatasudah-terbitkan-pergub-reklamasi/. di akses pada rabu


id: ejlh-4796
sid: 108
eid: 1
type: PERSON
entity:
  lihat dan baca http://www.forbali.org/id/pernyataan-sikap-tolak-reklamasi-berkedok-revitalisasi-teluk-benoa/


id: ejlh-4796
sid: 239
eid: 4
type: PERSON
entity:
  oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri dan kementerian kelautan dan perikanan


id: ejlh-4796
sid: 240
eid: 1
type: PERSON
entity:
  akibat lain dari tidak diikutsertakannya masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal yakni mengakibatkan pencemaran


id: ejlh-4796
sid: 249
eid: 1
type: PERSON
entity:
  hak dasar sosial disini seperti hak atas lingkungan hidup yang layak dengan cara ikut berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup


id: ejlh-4796
sid: 250
eid: 3
type: PERSON
entity:
  keterlibatannya menyusun dokumen amdal dipertegas dengan asas partisipatif jika dijalankan dengan benar


id: ejlh-4796
sid: 278
eid: 6
type: PERSON
entity:
  perlindungan dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan amdal mengakibatkan masyarakat


id: ejlh-4796
sid: 316
eid: 4
type: LOC
entity:
  http://www.mongabay.co.id/2017/01/17/tanpa-perda-zonasi-ahok-ternyatasudah-terbitkan-pergub-reklamasi/. di akses pada rabu


id: ejlh-4796
sid: 327
eid: 1
type: PERSON
entity:
  http://www.bpk.go.id/news/bpk-beberkan-empat-tahap-penyimpangan http://www.bpk.go.id/news/bpk-beberkan-empat-tahap-penyimpangan


id: ejlh-5360
sid: 32
eid: 4
type: ORG
entity:
  perseoran terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas


id: ejlh-5360
sid: 107
eid: 8
type: PERSON
entity:
  ojk yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri


id: ejlh-28430
sid: 55
eid: 5
type: PERSON
entity:
  nliu.ac.in/journal-archives/volume-ix-issue-ii/the-citizenship-amendment-act-aconstitutional-defence/


id: ejlh-28430
sid: 114
eid: 6
type: ORG
entity:
  https://www.businessstandard.com/article/current-affairs/full-text-of-swami-vivekananda-s-chicagospeech-of-1893-117091101404_1.html


id: ejlh-28430
sid: 292
eid: 1
type: PERSON
entity:
  business-standard.com/article/current-affairs/full-text-of-swamivivekananda-s-chicago-speech-of-1893-117091101404_1.html


id: ejlh-23515
sid: 215
eid: 1
type: PERSON
entity:
  kontan.co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/jubirvaksinasi-covid-19-sebut-vaksinasi-gotong-royong-tak-dapat-subsidi>


id: ejlh-23849
sid: 344
eid: 5
type: GPE
entity:
  ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-sues-cambridgeanalytica-settles-former-ceo-app-developer


id: ejlh-23849
sid: 361
eid: 7
type: PERSON
entity:
  https://www.cnbc.com/2017/12/19/more-than-75percent-of-us-online-consumers-shop-on-amazon-most-of-thetime.html


id: ejlh-23833
sid: 174
eid: 7
type: PERSON
entity:
  https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210208205046-277-603874 /tanggapan-bpom-terkait-perseteruan-richard-lee-kartika-putri


id: ejlh-7004
sid: 198
eid: 2
type: PERSON
entity:
  peran mk yang menjelma seperti dpr sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembuat undang-undang


id: ejlh-6777
sid: 126
eid: 10
type: PERSON
entity:
  penyidik berhak untuk melakukan penyidikan termasuk melakukan tindakan yang bersifat memaksa lainnya


id: ejlh-6777
sid: 208
eid: 1
type: ORG
entity:
  berita acara sidang yang dibuat oleh panitera dianggap tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam


id: ejlh-25506
sid: 59
eid: 8
type: ORG
entity:
  https://tuoitre.vn/hon-1-trieu-nguoithat-nghiep-thieu-viec-lam-trong-quy-1-vi-covid-19-20210416103932254.html


id: ejlh-25506
sid: 59
eid: 13
type: ORG
entity:
  https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/world-day-against-child-labour2020-viet-nam-joins-global-campaign-confront


id: ejlh-25506
sid: 60
eid: 4
type: ORG
entity:
  https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/gan-23-trieu-hoc-sinhca-nuoc-khai-giang-nam-hoc-moi-2020-2021-post212153.gd


id: ejlh-25506
sid: 181
eid: 5
type: PERSON
entity:
  https://en.nhandan.vn/business/tem/9450202-public-investment-is-majordriver-of-vietnam%e2%80%99s-economic-growth-in-2020.html


id: ejlh-25506
sid: 258
eid: 4
type: GPE
entity:
  https://en.nhandan.vn/business/tem/9450202public-investment-is-major-driver-of-vietnam%e2%80%99seconomic-growth-in-2020.html


id: ejlh-12013
sid: 213
eid: 5
type: PRODUCT
entity:
  http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kppu-polri-pererat-kerjasama-denganpengesahan-prosedur-pelaksanaan-mou/


id: ejlh-20138
sid: 107
eid: 8
type: ORG
entity:
  https://news.detik.com/berita/d-4920456/6orang-dihukum-mati-sepanjang-februari-2020-ada-yang-nangis-mewek


id: ejlh-20138
sid: 317
eid: 3
type: PERSON
entity:
  konfigurasi pertarungan abolisionisme versus retensionisme dalam diskursus keberadaan lembaga pidana


id: ejlh-20138
sid: 414
eid: 6
type: ORG
entity:
  kabar24 <https://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/inidaftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi


id: ejlh-11254
sid: 56
eid: 1
type: FAC
entity:
  https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia terakhir


id: ejlh-14112
sid: 30
eid: 9
type: PERSON
entity:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724133642-12-415049/kasus-rolls-royce-dihentikan-kpk-tetap-usut-perkara-garuda https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724133642-12-415049/kasus-rolls-royce-dihentikan-kpk-tetap-usut-perkara-garuda


id: ejlh-565
sid: 43
eid: 4
type: PERSON
entity:
  ialah semata-mata atau pada pokoknya ditujukan kepada orang yang berniat untuk memusuhi atau menghina suatu agama


id: ejlh-565
sid: 60
eid: 3
type: PERSON
entity:
  dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di pondok pesantren sekitarnya


id: ejlh-565
sid: 96
eid: 8
type: PERSON
entity:
  antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai


id: ejlh-565
sid: 112
eid: 19
type: PERSON
entity:
  dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di pondok pesantren


id: ejlh-4494
sid: 127
eid: 2
type: PERSON
entity:
  oleh para terdakwa bersama g dengan menggunakan tangan kosong dan batu paving yang ditemukan ditempat kejadian


id: ejlh-4494
sid: 197
eid: 8
type: PERSON
entity:
  tindakan atau perbuatannya bersumpah atas nama tuhan.37 dicantumkannya irah-irah disini dimaksudkan bahwa pengadilan dijalankan


id: ejlh-4494
sid: 324
eid: 1
type: ORG
entity:
  kajian%20yuridis%20dakwaan%20jaksa%20penunt ut%20umum%20dalam%20perkara%20tindak%20pidana%20kor upsi>


id: ejlh-7284
sid: 183
eid: 8
type: PERSON
entity:
  informasi publik tetap bersifat terbuka semaksimal mungkin dengan pengecualian yang ketat dan terbatas


id: ejlh-29121
sid: 33
eid: 22
type: ORG
entity:
  estado de la jurisprudencia nacional en el ámbito relativo al daño ambiental colectivo después de la sanción de la ley


id: ejlh-7436
sid: 37
eid: 11
type: PERSON
entity:
  secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai


id: ejlh-26026
sid: 23
eid: 3
type: GPE
entity:
  https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labourstandards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm


id: ejlh-14434
sid: 124
eid: 3
type: PERSON
entity:
  https://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169326-dpp-pkb-recall-lily-wahiddan-effendy-choirie


id: ejlh-14434
sid: 125
eid: 4
type: NORP
entity:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402135522-12-489583/kasus-harun-masiku-kaderpdip-didakwa-suap-rp600-juta


id: ejlh-4782
sid: 29
eid: 2
type: PERSON
entity:
  pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom


id: ejlh-4782
sid: 112
eid: 4
type: PERSON
entity:
  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima


id: ejlh-4782
sid: 167
eid: 7
type: PERSON
entity:
  barang milik negara/daerah berdasarkan bab viii mengenai penilaian disebutkan bahwa penetapan penilaian


id: ejlh-26864
sid: 134
eid: 15
type: NORP
entity:
  https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-penggunainternet-indonesia-2021-tembus-202-juta


id: ejlh-26864
sid: 175
eid: 5
type: PERSON
entity:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6006b094f0131/ini-potensipelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital/?page=1


id: ejlh-6743
sid: 39
eid: 1
type: PERSON
entity:
  maksudnya adalah bahwa ahli adalah seseorang yang berpengetahuan dalam bidang khusus dimana pengetahuan


id: ejlh-6743
sid: 104
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukumhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum102 |


id: ejlh-6743
sid: 117
eid: 2
type: PERSON
entity:
  juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim


id: ejlh-6743
sid: 131
eid: 3
type: PERSON
entity:
  oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang


id: ejlh-6743
sid: 254
eid: 14
type: ORG
entity:
  http://www.techrepublic.com/blog/it-security/testifying-as-an-expertwitness-in-computer-crimes-cases/. 39


id: ejlh-7636
sid: 18
eid: 2
type: PERSON
entity:
  langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata/perdagangan maupun yang diatur dalam hukum


id: ejlh-7636
sid: 122
eid: 11
type: PERSON
entity:
  ada di kapal.15 perubahan atau peninjauan ulang (revisi) dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi internasional dengan


id: ejlh-7636
sid: 149
eid: 5
type: PERSON
entity:
  di laut lepas ditinjau dari hukum internasional https://www.liputan6.com/news/read/2471706/bebaskan-wni-sandera-abu-sayyaf-pasukan-elite-al-siapkan-kapal http://www.mongabay.co.id/byline/m-ambari-jakarta/


id: ejlh-7636
sid: 162
eid: 7
type: PERSON
entity:
  https://www.liputan6.com/news/read/2484913/kapal-indonesia-dibajak-diperairan-filipina-4-wni/diculik


id: ejlh-6862
sid: 129
eid: 5
type: PERSON
entity:
  еdaran yang dikеluarkan untuk mеnindaklanjuti putusan mk tеrsеbut adalah mеngеnai pеncatatan dan ditujukan untuk dinas


id: ejlh-37058
sid: 204
eid: 7
type: PERSON
entity:
  https://www.hindustantimes.com/indianews/goa-organisers-booked-for-presence-of-children-in-anti-caa-rally/storyvy7hdubrapjqo9z7d8tdmj.html


id: ejlh-37058
sid: 224
eid: 14
type: NORP
entity:
  https://indianexpress.com/article/opinion/columns/hijab-controversy-muslimwomen-karnataka-public-institutions-move-private-colleges-ill-afford-8370722/


id: ejlh-37058
sid: 239
eid: 3
type: PERSON
entity:
  https://www.thehindu.com/news/cities/kochi/provocativesloganeering-boy-at-the-pfi-rally-traced-to-palluruthy/article65462977.ece


id: ejlh-37058
sid: 258
eid: 6
type: ORG
entity:
  https://www.thehindu.com/news/national/kerala/21year-old-arya-rajendran-youngest-mayor-in-the-country-swornin/article61745540.ece


id: ejlh-37058
sid: 441
eid: 3
type: NORP
entity:
  https://www.livelaw.in/news-updates/anti-caa-protests-detentionof-minors-in-police-station-illegal-orders-magistrate-in-delhidaryaganj-lawyers-meet-150991


id: ejlh-37058
sid: 468
eid: 4
type: ORG
entity:
  thehindu.com/news/national/children-too-among-farmer-familiesprotesting-at-singhu-border/article61937685.ece>


id: ejlh-37058
sid: 481
eid: 4
type: ORG
entity:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/no-hijab-saffronscarves-in-our-schools-colleges-karnataka-minority-welfare-dept7779050/


id: ejlh-6839
sid: 66
eid: 8
type: PERSON
entity:
  jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan yang tertentu dimana jabatan-jabatan yang dilarang pada


id: ejlh-6839
sid: 70
eid: 20
type: PERSON
entity:
  kerja asing harus mulai dari mengajukan permohonan secara online kepada dirjen melalui direktur dengan mengunggah


id: ejlh-6839
sid: 107
eid: 4
type: PERSON
entity:
  penguasa dengan bersaranakan hukum pembatasan ini menjadi penting untuk mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk


id: ejlh-6841
sid: 167
eid: 3
type: PERSON
entity:
  taddan yaitu bapak anang zaini beliau sebagai perwakilan dari kepala desa taddan dalam wancara penelitian ini.


id: ejlh-8033
sid: 78
eid: 6
type: ORG
entity:
  diakses dari https://kumparan.com/wartabromo/sempat-diputus-bersalah-kades-sumbergedangbebas-dalam-dugaan-pencemaran-nama-baik-di-fb


id: ejlh-24232
sid: 225
eid: 7
type: PERSON
entity:
  https://www.washingtonpost.com/politics/supremecourt-blocks-massive-sex-discrimination-suit-against-walmart/2011/06/20/agcq81ch_story.html


id: ejlh-8978
sid: 43
eid: 2
type: ORG
entity:
  uu narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan


id: ejlh-8978
sid: 66
eid: 3
type: ORG
entity:
  tindak pidana narkotika narkotika berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang artinya obat bius,


id: ejlh-8201
sid: 94
eid: 31
type: PERSON
entity:
  lanjut dalam huruf c dijelaskan bahwa upaya menjaga keberlajutan fungsi lingkungan hidup dilakukan bersama dengan


id: ejlh-7263
sid: 83
eid: 7
type: PERSON
entity:
  jelas nyatalah bahwa perda yang bermuatan syariah yang kedudukannya berada di bawah undangundang dan jenisnya adalah produk hukum yang dibuat oleh legislasi dan pemerintah di tingkat lokal


id: ejlh-7263
sid: 213
eid: 9
type: PERSON
entity:
  jelas nyatalah bahwa perda yang bermuatan syariah yang kedudukannya berada di bawah undang-undang dan jenisnya adalah produk hukum yang dibuat oleh legislasi dan pemerintah di tingkat lokal dan berlaku


id: ejlh-7263
sid: 233
eid: 5
type: PERSON
entity:
  dibiarkan dalam https://www.jurnalperempuan.org/blog-muda1/raziajilbab-tes-keperawanan-dan-perda-diskriminatif-kekonyolan-yang-tak-bisadibiarkan


id: ejlh-5267
sid: 65
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/ky-hakim-mk-dari-ma-berpotensi-tak-penuhihttp://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/ky-hakim-mk-dari-ma-berpotensi-tak-penuhihttp://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/ky-hakim-mk-dari-ma-berpotensi-tak-penuhi5 | lentera hukum ii


id: ejlh-5267
sid: 135
eid: 1
type: PERSON
entity:
  dpr mengumumkan kepada publik terhadap calon-calon hakim konstitusi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat


id: ejlh-5267
sid: 226
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web


id: ejlh-5267
sid: 267
eid: 1
type: PERSON
entity:
  sehingga terpilihlah calon hakim konstitusi terbaik yang akan diajukan kepada presiden untuk dilantik


id: ejlh-5267
sid: 273
eid: 1
type: PERSON
entity:
  http://www.antikorupsi.org/id/ http://www.antikorupsi.org/id/ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_mu http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_mu


id: ejlh-5267
sid: 278
eid: 4
type: ORG
entity:
  zoelva ikut digugat‖,online: <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112penunjukan-taktransparan-ketua-mk-hamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/>


id: ejlh-5267
sid: 296
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.rekappuu&menu http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.rekappuu&menu


id: ejlh-28489
sid: 342
eid: 5
type: PERSON
entity:
  https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/11/ bolsonaro-prega-cautela-com-auxilio-para-nao-virar


id: ejlh-30546
sid: 173
eid: 8
type: ORG
entity:
  asean.org/statement-of-the-special-asean-china-foreign-ministers-meeting-on-thecoronavirus-disease-2019-covid-19/


id: ejlh-8809
sid: 115
eid: 1
type: PERSON
entity:
  lentera hukum berdasarkan beberapa contoh kasus yang dicantumkan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini


id: ejlh-8809
sid: 218
eid: 2
type: PERSON
entity:
  perlindungan hukum menurut fitzgerald yang menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan


id: ejlh-8809
sid: 225
eid: 3
type: PERSON
entity:
  uu hak cipta menyatakan bahwa pencipta berhak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian yang berkaitan dengan hak ekonomi


id: ejlh-8809
sid: 265
eid: 6
type: ORG
entity:
  pengadilan.21 berdasarkan beberapa contoh kasus yang digunakan penulis sebagai penunjang penelitian ini.


id: ejlh-8809
sid: 327
eid: 2
type: PERSON
entity:
  seseorang yang telah menciptakan suatu karya cipta tetap diakui sebagai pencipta dan diperkuat dengan


id: ejlh-8292
sid: 172
eid: 6
type: PERSON
entity:
  pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana


id: ejlh-8292
sid: 314
eid: 1
type: ORG
entity:
  https://www.belumterjamah.com/kampung-warna-warni%09jodipan/ https://www.belumterjamah.com/kampung-warna-warni%09jodipan/


id: ejlh-7579
sid: 41
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5542/tim-koneksitas-terbentuk-ginandjar-akan-kembali-diperiksahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5542/tim-koneksitas-terbentuk-ginandjar-akan-kembali-diperiksa230 |


id: ejlh-7579
sid: 42
eid: 4
type: PERSON
entity:
  pidana materiil.9 di dalam kuhap tidak disebutkan secara eksplisit terkait pengertian hukum acara pidana


id: ejlh-7579
sid: 115
eid: 5
type: PERSON
entity:
  tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan yang masuk ruang lingkup


id: ejlh-7579
sid: 143
eid: 6
type: PERSON
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a013336a9ed4/penyidikan koneksitas-disinggung-dalam-praperadilan


id: ejlh-7579
sid: 146
eid: 1
type: ORG
entity:
  https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a013336a9ed4/penyidikan238 |


id: ejlh-7579
sid: 173
eid: 15
type: PERSON
entity:
  http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka


id: ejlh-7579
sid: 186
eid: 9
type: PERSON
entity:
  oleh tim tetap penyidikan yang diakukan oeh para penyidik tim tetap koneksitas baik yang bersangkutan dengan


id: ejlh-7579
sid: 252
eid: 1
type: ORG
entity:
  https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html


id: ejlh-8284
sid: 31
eid: 8
type: PERSON
entity:
  ordonantie dalam ho merupakan suatu perijinan yang diberikan kepala daerah asal tidak berakibat membahayakan


id: ejlh-8284
sid: 43
eid: 12
type: PERSON
entity:
  konsep pemerintahan di dalam negara yang memiliki peran penting untuk perlindungan dan kesejahteraan


id: ejlh-8284
sid: 260
eid: 1
type: PERSON
entity:
  hal ini dikarenakan pada dasarnya melihat kondisi yang terjadi pada budaya yang berbasis pada filosofi musyawarah


id: ejlh-8291
sid: 109
eid: 2
type: PERSON
entity:
  hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur


id: ejlh-8291
sid: 119
eid: 1
type: PERSON
entity:
  maksudnya adalah bahwa tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu


id: ejlh-8291
sid: 213
eid: 4
type: PERSON
entity:
  menjadi tanah hak milik secara hukum masih belum memiliki regulasi yang jelas seperti permohonan tanah


id: ejlh-8291
sid: 260
eid: 2
type: PERSON
entity:
  ulayat yang belum dibagi diperuntukkan dinyatakan sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan dikemudian hari


id: ejlh-4835
sid: 237
eid: 1
type: PERSON
entity:
  selain itu menurut uu ketenagakerjaan yang menyebutkan juga tentang upah minimum yang dibagi dilihat


id: ejlh-6636
sid: 188
eid: 1
type: ORG
entity:
  jumlah perempuan korban kekerasan di jatim masih tinggihttps://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-perempuan-korbankekerasan-di-jatim-masih-tinggi.html


id: ejlh-8275
sid: 79
eid: 15
type: PERSON
entity:
  gadai tanah pertanian yang mereka lakukan menggunakan perjanjian yang disaksikan oleh perangkat desa.


id: ejlh-8275
sid: 139
eid: 21
type: PERSON
entity:
  oleh bapak dodik abdillah sebagai pemberi gadai yang menyatakan bahwa meskipun negara sudah mengatur tentang


id: ejlh-8275
sid: 215
eid: 5
type: PERSON
entity:
  desa gumukmas yaitu jangka waktu yang tidak terbatas dan keharusan untuk menjual tanah yang digaikan dalam


id: ejlh-8275
sid: 224
eid: 3
type: ORG
entity:
  perwakilan rakyat sebagai badan legislatif yang berwenang untuk melakukan peninjauan kembali undang-undang nomor


id: ejlh-8156
sid: 8
eid: 2
type: PERSON
entity:
  para pembaca untuk melihat kembali konsep demokrasi amerika yang masih mencari kembali konsep demokrasi yang sesungguhnya


id: ejlh-8156
sid: 42
eid: 2
type: PERSON
entity:
  paling menarik pada buku ini ini adalah pada bab tujuh yang berjudul musyawarah dan keputusan publik


id: ejlh-8156
sid: 73
eid: 3
type: PERSON
entity:
  demokrasi deliberatif atau musyawarah mufakat terlalu menonjol pada bidang teknis dan fakta di lapangan.


id: ejlh-8156
sid: 75
eid: 1
type: PERSON
entity:
  halnya yang dilakukan oleh habermas yang membandingkan konsep demokrasi deliberatif yang dilontarkannya dengan


id: ejlh-37920
sid: 27
eid: 9
type: NORP
entity:
  https://id.usembassy.gov/ourrelationship/official-reports/2021-country-reports-on-human-rights-practicesindonesia/


id: ejlh-8242
sid: 14
eid: 8
type: PERSON
entity:
  tiga jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan


id: ejlh-8242
sid: 71
eid: 3
type: PERSON
entity:
  madura sehingga berpengaruh terhadap pembagian warisan yang diyakini dan dipraktekkan oleh masyarakat


id: ejlh-9203
sid: 176
eid: 5
type: ORG
entity:
  kuhperdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi


id: ejlh-9203
sid: 204
eid: 10
type: ORG
entity:
  sahnya kontrak dalam situasi-situasi tersebut.20 terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan ribuan orang mendaftar sebagai mitra go-jek dikarenakan persyaratan yang ditentukan juga


id: ejlh-9203
sid: 222
eid: 11
type: ORG
entity:
  ataupun klausul-klausul kontrak yang dibuat secara cermat untuk menentukan adatidaknya penyalahgunaan keadaan dalam


id: ejlh-9203
sid: 228
eid: 2
type: PERSON
entity:
  teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat


id: ejlh-9203
sid: 232
eid: 1
type: PERSON
entity:
  a. perlindungan hukum preventif perlindungan yang berasal dari pemerintah yang bertujuan guna mencegah sebelum


id: ejlh-9203
sid: 238
eid: 2
type: ORG
entity:
  ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.28 perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan


id: ejlh-9203
sid: 310
eid: 10
type: ORG
entity:
  termasuk mengakomodasi ajaran penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian nasional kita di masa yang akan datang


id: ejlh-8279
sid: 88
eid: 1
type: ORG
entity:
  halnya sengketa mengenai sertipikat ganda harus bisa diminimalisir oleh kantor pertanahan kabupaten ngawi


id: ejlh-8279
sid: 124
eid: 1
type: ORG
entity:
  model penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dalam mewujudkan penyelesaian yang efisiensi dan berkepastian hukum


id: ejlh-8279
sid: 164
eid: 2
type: PERSON
entity:
  yang tergolong data yuridis memuat perselisihan yang menyangkut keterangan mengenai status hukum bidang tanah


id: ejlh-8244
sid: 103
eid: 3
type: ORG
entity:
  dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan


id: ejlh-6788
sid: 39
eid: 8
type: PERSON
entity:
  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran


id: ejlh-6788
sid: 159
eid: 1
type: PERSON
entity:
  sehingga sungai ciliwung saat ini sudah tidak sempit seperti dahulu dan kembali berfungsi normal penduduk yang tinggal


id: ejlh-6788
sid: 179
eid: 1
type: PERSON
entity:
  dalam https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/05/dulunya-tercemar-kini-sungai-ciliwungtelah-resmi-menjadi-tempat-ekowisata


id: ejlh-6788
sid: 195
eid: 6
type: PERSON
entity:
  dalam https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/05/dulunyatercemar-kini-sungai-ciliwung-telah-resmi-menjadi-tempat-ekowisata


id: ejlh-9074
sid: 41
eid: 35
type: PERSON
entity:
  ijin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan


id: ejlh-9074
sid: 119
eid: 19
type: PERSON
entity:
  dan/ atau f. kerugian lain yang dapat dinilai dalam melakukan tugasnya penilai atau penilai publik meminta


id: ejlh-8286
sid: 225
eid: 5
type: PERSON
entity:
  sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perorangan yang terpisah dengan hak bersama atas


id: ejlh-9559
sid: 55
eid: 3
type: ORG
entity:
  antara anggota grup perusahaan multinasional disebut dengan tarnsfer pricing (penentuan harga transfer


id: ejlh-9559
sid: 173
eid: 2
type: ORG
entity:
  apabila ada seseorang yang mengendarai kendaraan dijalan lalu tidak sengaja dia hampir menabrak pengguna jalan


id: ejlh-9559
sid: 253
eid: 5
type: PERSON
entity:
  juga mengalami kekalahan dengan alasan–alasan yang telah di uraikan oleh majelis hakim sebagai berikut


id: ejlh-9559
sid: 254
eid: 17
type: PERSON
entity:
  meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali dihubungkan dengan


id: ejlh-31125
sid: 234
eid: 5
type: ORG
entity:
  https://namati.org/newsstories/bad-faith-contracts-unjust-investments-how-can-communities-protect-theirinterests/


id: ejlh-31125
sid: 250
eid: 16
type: ORG
entity:
  https://www.ozy.com/around-the-world/sierra-leones-small-townslearn-to-fight-against-land-grabs/86220/


id: ejlh-7339
sid: 46
eid: 20
type: PERSON
entity:
  merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan


id: ejlh-7339
sid: 118
eid: 4
type: ORG
entity:
  pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi


id: ejlh-8428
sid: 54
eid: 3
type: PERSON
entity:
  oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap keberadaan orang asing yang berada di wilayah republik


id: ejlh-6992
sid: 280
eid: 10
type: PERSON
entity:
  http://s-hukum.blogspot.com/2014/12/hukum-idealitas-putusan.html http://s-hukum.blogspot.com/2014/12/hukum-idealitas-putusan.html http://s-hukum.blogspot.com/2014/12/hukum-idealitas-putusan.html


id: ejlh-7534
sid: 130
eid: 1
type: PERSON
entity:
  javascript:__dolinkpostback('','mdb~~hlh%7c%7cjdb~~hlhjnh%7c%7css~~jn%20%22philosophical%20forum%22%7c%7csl~~jh


id: ejlh-7534
sid: 283
eid: 1
type: PERSON
entity:
  konsideran menimbang undang-undang ini menyebutkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan


id: ejlh-9590
sid: 63
eid: 2
type: PERSON
entity:
  yang digunakan dalam penelitian ini dan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum


id: ejlh-9590
sid: 158
eid: 6
type: ORG
entity:
  telah dimasukkan sebagai suatu kebutuhan yang menyerap kepentingan perlindungan sosial terhadap perbuatan


id: ejlh-9545
sid: 61
eid: 3
type: PERSON
entity:
  langkah selanjutnya dpr membentuk panitia angket yang merupakan panitia khusus untuk tahap pelaksanaan


id: ejlh-9545
sid: 131
eid: 5
type: ORG
entity:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214104633-32-276096/kerja-pansus-angketkpkselesai-dengan-empat-rekomendasi


id: ejlh-8822
sid: 116
eid: 10
type: ORG
entity:
  pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat


id: ejlh-8822
sid: 204
eid: 12
type: PERSON
entity:
  oleh mediator yang berada di kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.


id: ejlh-8822
sid: 233
eid: 1
type: PERSON
entity:
  sumatera utara http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt76813ce58924c/hukum ketenagakerjaan http://www.lawyer.fahrul-mediasi.com


id: ejlh-9055
sid: 47
eid: 5
type: PERSON
entity:
  secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis


id: ejlh-9055
sid: 51
eid: 2
type: ORG
entity:
  pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan maksudnya bukanlah oleh


id: ejlh-9055
sid: 185
eid: 1
type: PERSON
entity:
  hakim pengadilan hubungan industrial dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memeriksa isi gugatan dan meminta


id: ejlh-9669
sid: 68
eid: 7
type: ORG
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadai-pencucian-uanglewat-pembelian-saham (


id: ejlh-9669
sid: 70
eid: 4
type: EVENT
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadai-pencucian-uang-lewat-pembelian-saham http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadai-pencucian-uang-lewat-pembelian-saham


id: ejlh-9669
sid: 97
eid: 3
type: PERSON
entity:
  mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh di dalam aturan undang-undang dan/atau yang diinginkan oleh yang mempunyai kepentingan untuk disebutkan dalam


id: ejlh-9669
sid: 177
eid: 3
type: PERSON
entity:
  dilindungi sedemikian ketat hingga bisa setara dengan perlindungan uang pada bankbank besar yang terdapat


id: ejlh-9669
sid: 179
eid: 11
type: PERSON
entity:
  secara efektif kecuali dengan dibuatnya suatu kerjasama yang efisien dan efektif antar institusi atau lembaga


id: ejlh-9669
sid: 340
eid: 1
type: ORG
entity:
  http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/memahami-hak-ingkardan kewajiban-ingkar-notaris.pdf/. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadaipencucian-uang-lewat-pembelian-saham


id: ejlh-9669
sid: 344
eid: 1
type: FAC
entity:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17939/notaris-diminta-waspadaipencucian-uang-lewat-pembelian-saham http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/19/kpk-panggil-lagi-notaris-terkaitkasus-nazaruddin


id: ejlh-8097
sid: 14
eid: 3
type: PERSON
entity:
  salah satu kekuasaan eksekutif dalam hal menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam negara.


id: ejlh-8097
sid: 36
eid: 1
type: ORG
entity:
  karena materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang dan jika dibandingkan dengan undang-undang


id: ejlh-8097
sid: 91
eid: 3
type: ORG
entity:
  ratifikasi/aksesi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional


id: ejlh-8097
sid: 278
eid: 2
type: PERSON
entity:
  maria farida mengatakan bahwa permohonan pengujian terhadap substansi dalam undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional


id: ejlh-8097
sid: 302
eid: 1
type: PERSON
entity:
  bagi pemerintah seharusnya sesegera mungkin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang atau peraturan presiden


id: ejlh-7469
sid: 87
eid: 12
type: PERSON
entity:
  ruu hasil inisiatif pemerintah yang resmi diserahkan untuk dibicarakan dalam sidang dpr melalui surat presiden nomor r.01


id: ejlh-7469
sid: 104
eid: 2
type: PERSON
entity:
  pembahasan uu pptppu ini dapat diketahui bahwa pengakuan alat bukti elektronik didasarkan pada alasan


id: ejlh-7469
sid: 116
eid: 7
type: PERSON
entity:
  tindak pidana korupsi alat bukti elektronik dalam uu tipikor diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk


id: ejlh-7469
sid: 132
eid: 3
type: PERSON
entity:
  alat bukti petunjuk sebagai alat bukti sekunder membawa konsekuensi bahwa alat bukti ini bergantung pada


id: ejlh-7469
sid: 152
eid: 1
type: PERSON
entity:
  perluasan alat bukti petunjuk dalam uu tipikor membawa konsekuensi bahwa sumber untuk membentuk alat bukti petunjuk tidak


id: ejlh-7469
sid: 174
eid: 5
type: PERSON
entity:
  alat bukti elektronik eksistensi alat bukti elektronik dalam uu tipikor yang hanya memperluas alat bukti petunjuk


id: ejlh-7469
sid: 192
eid: 1
type: PERSON
entity:
  eksistensi alat bukti elektronik dalam uu pptppu sebagai penambahan alat bukti dalam kuhap bersifat mandiri yang tidak terikat dengan alat bukti


id: ejlh-7469
sid: 264
eid: 5
type: PERSON
entity:
  syarat minimum alat bukti sehingga suatu kasus pidana tidak berjalan berlarut-larut yang berpotensi dihentikan


id: ejlh-7469
sid: 271
eid: 1
type: PERSON
entity:
  alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk dalam uu tipikor memiliki kedudukan yang


# pos

id: ejlh-5361
sid: 129
tid: 19
pos: X
token:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrariusactus-dalam-perppu-ormas

lemma:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrariusactus-dalam-perppu-ormas


id: ejlh-21923
sid: 29
tid: 25
pos: X
token:
  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020

lemma:
  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020


id: ejlh-561
sid: 176
tid: 16
pos: PROPN
token:
  15http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec22ad3b59a0/ancamanhukuman-buat-pengguna-ijazah-palsu

lemma:
  15http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec22ad3b59a0/ancamanhukuman-buat-pengguna-ijazah-palsu


id: ejlh-6553
sid: 31
tid: 27
pos: X
token:
  https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/10/13/commentary/world-commentary/sanfrancisco-treaty-and-the-south-china-sea/

lemma:
  https://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/10/13/commentary/world-commentary/sanfrancisco-treaty-and-the-south-china-sea/


id: ejlh-6553
sid: 209
tid: 29
pos: PROPN
token:
  http://internasional.metrotvnews.com/amerika/vnxjd01k-menlu-pilihantrump-larang-tiongkok-masuk-ke-laut-china-selatan

lemma:
  http://internasional.metrotvnews.com/amerika/vnxjd01k-menlu-pilihantrump-larang-tiongkok-masuk-ke-laut-china-selatan


id: ejlh-20117
sid: 202
tid: 75
pos: PROPN
token:
  https://parlemen.net/wpcontent/uploads/2016/05/ruu-partai-politik-dim-ruu-parpol-ttg-keterwakilan-perempuan-olehpuskapol-fisip-ui-19sept07.pdf

lemma:
  https://parlemen.net/wpcontent/uploads/2016/05/ruu-partai-politik-dim-ruu-parpol-ttg-keterwakilan-perempuan-olehpuskapol-fisip-ui-19sept07.pdf


id: ejlh-20117
sid: 312
tid: 31
pos: X
token:
  https://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/05/ruupartai-politik-dim-ruu-parpol-ttg-keterwakilan-perempuan-oleh-puskapolfisip-ui-19sept07.pdf

lemma:
  https://parlemen.net/wp-content/uploads/2016/05/ruupartai-politik-dim-ruu-parpol-ttg-keterwakilan-perempuan-oleh-puskapolfisip-ui-19sept07.pdf


id: ejlh-16916
sid: 48
tid: 11
pos: PROPN
token:
  http://www.marsecreview.com/2019/03/lobster-seed-smuggling-operation-worth-approx-26m-usd-disrupted-in-indonesia/

lemma:
  http://www.marsecreview.com/2019/03/lobster-seed-smuggling-operation-worth-approx-26m-usd-disrupted-in-indonesia/


id: ejlh-16916
sid: 48
tid: 34
pos: X
token:
  https://en.antaranews.com/news/124004/government-thwarts-attempt-to-smuggle-lobster-seedsworth-rp37-billion

lemma:
  https://en.antaranews.com/news/124004/government-thwarts-attempt-to-smuggle-lobster-seedsworth-rp37-billion


id: ejlh-19895
sid: 265
tid: 18
pos: X
token:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db95c405cce2/lima-langkah-penataan-regulasiuntuk-pemerintahan-jokowi-jilid-ii/

lemma:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db95c405cce2/lima-langkah-penataan-regulasiuntuk-pemerintahan-jokowi-jilid-ii/


id: ejlh-19895
sid: 283
tid: 1
pos: X
token:
  hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan?page=2

lemma:
  hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan?page=2


id: ejlh-19895
sid: 353
tid: 16
pos: X
token:
  https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-lawpenyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasiadministratif

lemma:
  https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-lawpenyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasiadministratif


id: ejlh-19895
sid: 354
tid: 19
pos: PROPN
token:
  hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undangdengan-omnibus-law-oleh--jimmy-z-usfunan?page=2

lemma:
  hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undangdengan-omnibus-law-oleh--jimmy-z-usfunan?page=2


id: ejlh-19895
sid: 355
tid: 22
pos: X
token:
  https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidatopresiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024

lemma:
  https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidatopresiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024


id: ejlh-19895
sid: 356
tid: 26
pos: PROPN
token:
  https://nasional.kompas.com/read/2017/11/12/17412311/rekomendasijember-untuk-penataan-obesitas-regulasi-di-indonesia

lemma:
  https://nasional.kompas.com/read/2017/11/12/17412311/rekomendasijember-untuk-penataan-obesitas-regulasi-di-indonesia


id: ejlh-17718
sid: 104
tid: 21
pos: PROPN
token:
  https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127kasus/full&view=ok

lemma:
  https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127kasus/full&view=ok


id: ejlh-17718
sid: 106
tid: 15
pos: X
token:
  https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-smpn-10-yogyakarta-mengaku-emosi-dan-spontantendang-siswanya.html

lemma:
  https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-smpn-10-yogyakarta-mengaku-emosi-dan-spontantendang-siswanya.html


id: ejlh-17718
sid: 125
tid: 62
pos: PROPN
token:
  https://www.suara.com/news/2019/06/30/214134/kpai-pelaku-kekerasan-seksual-ke-siswadidominasi-guru-dan-kepala-sekolah

lemma:
  https://www.suara.com/news/2019/06/30/214134/kpai-pelaku-kekerasan-seksual-ke-siswadidominasi-guru-dan-kepala-sekolah


id: ejlh-17718
sid: 267
tid: 18
pos: X
token:
  https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/02/13/pmuwyp291-kasus-kekerasanterhadap-guru-kesalahan-sistemis

lemma:
  https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/02/13/pmuwyp291-kasus-kekerasanterhadap-guru-kesalahan-sistemis


id: ejlh-17718
sid: 368
tid: 21
pos: X
token:
  https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-smpn-10yogyakarta-mengaku-emosi-dan-spontan-tendang-siswanya.html

lemma:
  https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-smpn-10yogyakarta-mengaku-emosi-dan-spontan-tendang-siswanya.html


id: ejlh-17718
sid: 402
tid: 20
pos: NOUN
token:
  https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikanmencapai-127-kasus/full&view=ok

lemma:
  https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikanmencapai-127-kasus/full&view=ok


id: ejlh-21012
sid: 382
tid: 34
pos: PROPN
token:
  https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppisurvei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-pentingdari-transformasi-digital/0/berita_satker

lemma:
  https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppisurvei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-pentingdari-transformasi-digital/0/berita_satker


id: ejlh-16912
sid: 224
tid: 4
pos: VERB
token:
[cell repeats an earlier one in this file: 103 characters]

lemma:
  http://www.prp-indonesia.org/2014/warisan-rejim-sby-boediono-penyerahkan-kedaulatan-negara-kepada-ase


id: ejlh-5706
sid: 126
tid: 34
pos: X
token:
  http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomaticportal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locally-employed-staff/

lemma:
  http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomaticportal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locally-employed-staff/


id: ejlh-5706
sid: 263
tid: 18
pos: X
token:
  http://www.government.se/government-of-sweden/ministryfor-foreign-affairs/diplomatic-portal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locallyemployed-staff/

lemma:
  http://www.government.se/government-of-sweden/ministryfor-foreign-affairs/diplomatic-portal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locallyemployed-staff/


id: ejlh-18380
sid: 197
tid: 36
pos: X
token:
  https://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-new-york-protecting-affordable-apartmentsanalytics

lemma:
  https://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-new-york-protecting-affordable-apartmentsanalytics


id: ejlh-18380
sid: 198
tid: 22
pos: PROPN
token:
  https://theintercept.com/2017/03/02/palantir-provides-the-engine-for-donald-trumps-deportationmachine/

lemma:
  https://theintercept.com/2017/03/02/palantir-provides-the-engine-for-donald-trumps-deportationmachine/


id: ejlh-18380
sid: 217
tid: 53
pos: X
token:
  https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/court-public-deservesknow-how-nypd-uses-predictive-policing-software

lemma:
  https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/court-public-deservesknow-how-nypd-uses-predictive-policing-software


id: ejlh-18380
sid: 218
tid: 22
pos: X
token:
  https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2016/08/26/court-michigan-food-stampscrime/89425014/

lemma:
  https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2016/08/26/court-michigan-food-stampscrime/89425014/


id: ejlh-18380
sid: 387
tid: 21
pos: PROPN
token:
  https://theintercept.com/2017/03/02/palantir-provides-the-engine-fordonald-trumps-deportation-machine/

lemma:
  https://theintercept.com/2017/03/02/palantir-provides-the-engine-fordonald-trumps-deportation-machine/


id: ejlh-18380
sid: 392
tid: 22
pos: X
token:
  https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2016/08/26/court-michiganfood-stamps-crime/89425014/

lemma:
  https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2016/08/26/court-michiganfood-stamps-crime/89425014/


id: ejlh-17047
sid: 61
tid: 51
pos: PROPN
token:
  https://news.mongabay.com/2018/04/indonesian-conservation-bill-is-weak-on-wildlife-crimecritics-say/

lemma:
  https://news.mongabay.com/2018/04/indonesian-conservation-bill-is-weak-on-wildlife-crimecritics-say/


id: ejlh-17047
sid: 100
tid: 35
pos: X
token:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180530163318-12-302304/rkuhp-disebut-tak-bisa-bikinjera-kejahatan-terhadap-satwa

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180530163318-12-302304/rkuhp-disebut-tak-bisa-bikinjera-kejahatan-terhadap-satwa


id: ejlh-17047
sid: 304
tid: 22
pos: PROPN
token:
  https://www.benarnews.org/indonesian/berita/uu-lemah-hadapiperdagangan-satwa-liar-05022018122431.html

lemma:
  https://www.benarnews.org/indonesian/berita/uu-lemah-hadapiperdagangan-satwa-liar-05022018122431.html


id: ejlh-21375
sid: 145
tid: 34
pos: PROPN
token:
  https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsepdasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/

lemma:
  https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsepdasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/


id: ejlh-21375
sid: 205
tid: 58
pos: X
token:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembiracyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/

lemma:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembiracyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/


id: ejlh-21375
sid: 343
tid: 28
pos: X
token:
  https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakanantara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/

lemma:
  https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakanantara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/


id: ejlh-20146
sid: 157
tid: 26
pos: X
token:
  https://ekonomi.bisnis.com/read/20200428/9/1233707/bos-bi-risiko-stabilitas-sistemkeuangan-2020-bisa-meningkat-akibat-covid-19

lemma:
  https://ekonomi.bisnis.com/read/20200428/9/1233707/bos-bi-risiko-stabilitas-sistemkeuangan-2020-bisa-meningkat-akibat-covid-19


id: ejlh-20146
sid: 215
tid: 23
pos: PROPN
token:
  https://setkab.go.id/kebijakan-pemerintah-dalam-menghadapi-pandemik-covid-1924-maret-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/.

lemma:
  https://setkab.go.id/kebijakan-pemerintah-dalam-menghadapi-pandemik-covid-1924-maret-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/.


id: ejlh-20146
sid: 217
tid: 25
pos: PROPN
token:
  https://amp.kompas.com/tren/read/2020/07/15/115704665/selain-singapura-jepang-dan-jepang-jugaalami-resesi-akibat-corona

lemma:
  https://amp.kompas.com/tren/read/2020/07/15/115704665/selain-singapura-jepang-dan-jepang-jugaalami-resesi-akibat-corona


id: ejlh-20146
sid: 231
tid: 23
pos: X
token:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200519/90/1242676/hingga-april-2020-bni-sudah-restrukturisasikredit-rp69-triliun

lemma:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200519/90/1242676/hingga-april-2020-bni-sudah-restrukturisasikredit-rp69-triliun


id: ejlh-20146
sid: 231
tid: 45
pos: X
token:
  https://www.merdeka.com/uang/103447-nasabah-bni-ajukan-restrukturisasi-kredit-senilairp69-triliun.html

lemma:
  https://www.merdeka.com/uang/103447-nasabah-bni-ajukan-restrukturisasi-kredit-senilairp69-triliun.html


id: ejlh-20146
sid: 254
tid: 20
pos: X
token:
  https://www.cnbcindonesia.com/market/20200605205146-17-163500/rp-14024-t-bri-restrukturisasikredit-23-juta-debitur

lemma:
  https://www.cnbcindonesia.com/market/20200605205146-17-163500/rp-14024-t-bri-restrukturisasikredit-23-juta-debitur


id: ejlh-20146
sid: 271
tid: 21
pos: X
token:
  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200721182437-532-527295/pengamat-ramal-indonesiamasuk-jurang-resesi-tahun-ini

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200721182437-532-527295/pengamat-ramal-indonesiamasuk-jurang-resesi-tahun-ini


id: ejlh-20146
sid: 299
tid: 13
pos: NOUN
token:
  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causingcovid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

lemma:
  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causingcovid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendation


id: ejlh-20146
sid: 299
tid: 39
pos: PROPN
token:
  https://money.kompas.com/read/2020/07/25/172104126/erick-thohir-vaksin-covid-19-baru-bisadiproduksi-awal-2021

lemma:
  https://money.kompas.com/read/2020/07/25/172104126/erick-thohir-vaksin-covid-19-baru-bisadiproduksi-awal-2021


id: ejlh-20146
sid: 362
tid: 11
pos: PROPN
token:
  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200721182437-532527295/pengamat-ramal-indonesia-masuk-jurang-resesi-tahun-ini

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200721182437-532527295/pengamat-ramal-indonesia-masuk-jurang-resesi-tahun-ini


id: ejlh-20146
sid: 365
tid: 27
pos: X
token:
  https://keuangan.kontan.co.id/news/bebanrestrukturisasi-kredit-bisa-menekan-likuiditas-perbankan?page=2

lemma:
  https://keuangan.kontan.co.id/news/bebanrestrukturisasi-kredit-bisa-menekan-likuiditas-perbankan?page=2


id: ejlh-20146
sid: 375
tid: 19
pos: X
token:
  https://ekbis.sindonews.com/berita/1568131/178/ihsg-menunggu-mitigasisektor-perbankan-dari-pemerintah

lemma:
  https://ekbis.sindonews.com/berita/1568131/178/ihsg-menunggu-mitigasisektor-perbankan-dari-pemerintah


id: ejlh-20146
sid: 389
tid: 23
pos: X
token:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200519/90/1242676/hingga-april-2020-bnisudah-restrukturisasi-kredit-rp69-triliun

lemma:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200519/90/1242676/hingga-april-2020-bnisudah-restrukturisasi-kredit-rp69-triliun


id: ejlh-20146
sid: 395
tid: 39
pos: X
token:
  https://www.cnbcindonesia.com/news/20200529172742-4-161909/senilai-rp58-t-bank-mandiri-restrukturisasi-300000-debitur

lemma:
  https://www.cnbcindonesia.com/news/20200529172742-4-161909/senilai-rp58-t-bank-mandiri-restrukturisasi-300000-debitur


id: ejlh-20146
sid: 396
tid: 24
pos: PROPN
token:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200630/90/1259686/bank-mandiri-nilairestrukturisasi-jatuh-tempo-jadi-tantangan-tahun-depan

lemma:
  https://finansial.bisnis.com/read/20200630/90/1259686/bank-mandiri-nilairestrukturisasi-jatuh-tempo-jadi-tantangan-tahun-depan


id: ejlh-20146
sid: 404
tid: 19
pos: X
token:
  https://www.cnbcindonesia.com/market/20200605205146-17-163500/rp14024-t-bri-restrukturisasi-kredit-23-juta-debitur

lemma:
  https://www.cnbcindonesia.com/market/20200605205146-17-163500/rp14024-t-bri-restrukturisasi-kredit-23-juta-debitur


id: ejlh-20146
sid: 405
tid: 25
pos: X
token:
  https://lombokpost.jawapos.com/nasional/24/07/2020/ekonomiindonesia-minus-13-persen-jurang-resesi-di-depan-mata/

lemma:
  https://lombokpost.jawapos.com/nasional/24/07/2020/ekonomiindonesia-minus-13-persen-jurang-resesi-di-depan-mata/


id: ejlh-20146
sid: 419
tid: 25
pos: PROPN
token:
  https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5ef1e030e9de3/menguatnyasinyal-resesi-di-sejumlah-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri

lemma:
  https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5ef1e030e9de3/menguatnyasinyal-resesi-di-sejumlah-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri


id: ejlh-20146
sid: 432
tid: 26
pos: X
token:
  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmissionof-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

lemma:
  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmissionof-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations


id: ejlh-4796
sid: 104
tid: 4
pos: PROPN
token:
  http://www.mongabay.co.id/2017/01/17/tanpa-perda-zonasi-ahok-ternyatasudah-terbitkan-pergub-reklamasi/.

lemma:
  http://www.mongabay.co.id/2017/01/17/tanpa-perda-zonasi-ahok-ternyatasudah-terbitkan-pergub-reklamasi/.


id: ejlh-4796
sid: 114
tid: 3
pos: PROPN
token:
  http://www.mongabay.co.id/2017/01/17/tanpa-perda-zonasi-ahok-ternyata-sudah-terbitkan-pergub-reklamasi/

lemma:
  http://www.mongabay.co.id/2017/01/17/tanpa-perda-zonasi-ahok-ternyata-sudah-terbitkan-pergub-reklamasi/


id: ejlh-28430
sid: 44
tid: 43
pos: NOUN
token:
  blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/08/10/the-national-register-of-citizens-andindias-commitment-deficit-to-international-law/

lemma:
  blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/08/10/the-national-register-of-citizens-andindias-commitment-deficit-to-international-law/


id: ejlh-28430
sid: 266
tid: 27
pos: PROPN
token:
  https://www.livemint.com/news/india/aadhaar-card-hasnothing-to-do-with-citizenship-uidai-clarifies-11582091498824.html

lemma:
  https://www.livemint.com/news/india/aadhaar-card-hasnothing-to-do-with-citizenship-uidai-clarifies-11582091498824.html


id: ejlh-28430
sid: 313
tid: 28
pos: X
token:
  https://nliulawreview.nliu.ac.in/journal-archives/volume-ix-issueii/the-citizenship-amendment-act-a-constitutional-defence/

lemma:
  https://nliulawreview.nliu.ac.in/journal-archives/volume-ix-issueii/the-citizenship-amendment-act-a-constitutional-defence/


id: ejlh-28430
sid: 327
tid: 24
pos: X
token:
  https://uidai.gov.in/mediaresources/media/press-releases/12264-aadhaar-is-not-a-citizenshipdocument-uidai.html

lemma:
  https://uidai.gov.in/mediaresources/media/press-releases/12264-aadhaar-is-not-a-citizenshipdocument-uidai.html


id: ejlh-37495
sid: 45
tid: 79
pos: X
token:
  www.unicef.org/indonesia/press-releases/56-cent-online-child-sexual-exploitationand-abuse-indonesia-goes-undisclosed-and

lemma:
  www.unicef.org/indonesia/press-releases/56-cent-online-child-sexual-exploitationand-abuse-indonesia-goes-undisclosed-and


id: ejlh-37495
sid: 240
tid: 10
pos: X
token:
  https://buletin.kpin.org/index.php/arsip-artikel/1067-peran-psikolog-forensik-pada-anak-yangmenjadi-korban-sekaligus-saksi-pelecehan-seksual

lemma:
  https://buletin.kpin.org/index.php/arsip-artikel/1067-peran-psikolog-forensik-pada-anak-yangmenjadi-korban-sekaligus-saksi-pelecehan-seksual


id: ejlh-37495
sid: 366
tid: 12
pos: PROPN
token:
  https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1067-peranpsikolog-forensik-pada-anak-yang-menjadi-korban-sekaligus-saksipelecehan-seksual

lemma:
  https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1067-peranpsikolog-forensik-pada-anak-yang-menjadi-korban-sekaligus-saksipelecehan-seksual


id: ejlh-23515
sid: 111
tid: 49
pos: X
token:
  https://www.who.int/directorgeneral/speeches/detail/who-director-general-s-speech-at-the-paris-peace-forumpanel-act-a-covid-19-vaccines-tests-and-therapies-the-global-public-good-solution--12-november-2020

lemma:
  https://www.who.int/directorgeneral/speeches/detail/who-director-general-s-speech-at-the-paris-peace-forumpanel-act-a-covid-19-vaccines-tests-and-therapies-the-global-public-good-solution--12-november-2020


id: ejlh-23515
sid: 171
tid: 41
pos: PROPN
token:
  https://setkab.go.id/en/data-of-covid-19-vaccinerecipients-collected-through-integrated-information-system

lemma:
  https://setkab.go.id/en/data-of-covid-19-vaccinerecipients-collected-through-integrated-information-system


id: ejlh-23515
sid: 215
tid: 3
pos: PROPN
token:
  https://nasional.kontan.co.id/news/jubirvaksinasi-covid-19-sebut-vaksinasi-gotong-royong-tak-dapat-subsidi

lemma:
  https://nasional.kontan.co.id/news/jubirvaksinasi-covid-19-sebut-vaksinasi-gotong-royong-tak-dapat-subsidi


id: ejlh-23515
sid: 295
tid: 38
pos: X
token:
  https://timesofindia.indiatimes.com/india/very-little-of-25-vaccination-quota-forprivate-hospitals-flowing-to-rural-india/articleshow/82722965.cms

lemma:
  https://timesofindia.indiatimes.com/india/very-little-of-25-vaccination-quota-forprivate-hospitals-flowing-to-rural-india/articleshow/82722965.cms


id: ejlh-23515
sid: 354
tid: 28
pos: PROPN
token:
  https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/16203191/updatetambah-21807-orang-kasus-covid-19-indonesia-capai-2178272

lemma:
  https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/16203191/updatetambah-21807-orang-kasus-covid-19-indonesia-capai-2178272


id: ejlh-23849
sid: 111
tid: 37
pos: PROPN
token:
  indiatimes.com/small-biz/startups/paytm-launches-separate-smartphone-appwebsite-for-e-marketplace-business/articleshow/57367650.cms

lemma:
  indiatimes.com/small-biz/startups/paytm-launches-separate-smartphone-appwebsite-for-e-marketplace-business/articleshow/57367650.cms


id: ejlh-23849
sid: 191
tid: 108
pos: NOUN
token:
  www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penaltysweeping-new-privacy-restrictions

lemma:
  www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penaltysweeping-new-privacy-restriction


id: ejlh-23849
sid: 199
tid: 31
pos: NOUN
token:
  https://www.ftc.gov/newsevents/blogs/business-blog/2021/01/health-app-broke-its-privacy-promisesdisclosing-intimate

lemma:
  https://www.ftc.gov/newsevents/blogs/business-blog/2021/01/health-app-broke-its-privacy-promisesdisclosing-intimate


id: ejlh-23849
sid: 208
tid: 46
pos: X
token:
  http://www.businessworld.in/article/the-government-willextend-all-support-to-e-commerce-and-retail-industry-through-various-policiescommerce-ministry/28-10-2020-336772/

lemma:
  http://www.businessworld.in/article/the-government-willextend-all-support-to-e-commerce-and-retail-industry-through-various-policiescommerce-ministry/28-10-2020-336772/


id: ejlh-23849
sid: 243
tid: 39
pos: X
token:
  https://www.mondaq.com/india/antitrust-eu-competition/1037960/ccis-market-study-on-the-telecom-sector-an-overview

lemma:
  https://www.mondaq.com/india/antitrust-eu-competition/1037960/ccis-market-study-on-the-telecom-sector-an-overview


id: ejlh-23849
sid: 283
tid: 32
pos: PROPN
token:
  straitstimes.com/singapore/committee-on-the-future-economy-outlines-7strategies-to-take-singapore-forward

lemma:
  straitstimes.com/singapore/committee-on-the-future-economy-outlines-7strategies-to-take-singapore-forward


id: ejlh-23849
sid: 306
tid: 33
pos: PROPN
token:
  https://www.mondaq.com/dataprotection/874882/data-protection-and-cybersecurity-in-indonesia-enforcementand-litigation

lemma:
  https://www.mondaq.com/dataprotection/874882/data-protection-and-cybersecurity-in-indonesia-enforcementand-litigation


id: ejlh-23849
sid: 328
tid: 30
pos: NUM
token:
  www.mondaq.com/antitrust-eu-competition-/1024456/japaneselegislature-passes-act-to-regulate-big-tech-platforms

lemma:
  www.mondaq.com/antitrust-eu-competition-/1024456/japaneselegislature-passes-act-to-regulate-big-tech-platforms


id: ejlh-23849
sid: 331
tid: 23
pos: X
token:
  https://www.cato.org/publications/policy-analysis/time-differentschumpeter-tech-giants-monopoly-fatalism

lemma:
  https://www.cato.org/publications/policy-analysis/time-differentschumpeter-tech-giants-monopoly-fatalism


id: ejlh-23849
sid: 332
tid: 38
pos: PROPN
token:
  businessworld.in/article/the-government-will-extend-all-support-toe-commerce-and-retail-industry-through-various-policiescommerce-ministry/28-10-2020-336772/

lemma:
  businessworld.in/article/the-government-will-extend-all-support-toe-commerce-and-retail-industry-through-various-policiescommerce-ministry/28-10-2020-336772/


id: ejlh-23849
sid: 336
tid: 37
pos: X
token:
  https://www.businessinsider.in/chart-of-the-day-whygoogle-gives-away-one-of-its-most-valuable-assets-away-forfree/articleshow/28158460.cms

lemma:
  https://www.businessinsider.in/chart-of-the-day-whygoogle-gives-away-one-of-its-most-valuable-assets-away-forfree/articleshow/28158460.cms


id: ejlh-23849
sid: 342
tid: 35
pos: X
token:
  https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/02/ftc-givesfinal-approval-settlement-zoom-over-allegations-company

lemma:
  https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/02/ftc-givesfinal-approval-settlement-zoom-over-allegations-company


id: ejlh-23849
sid: 343
tid: 32
pos: NOUN
token:
  www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions

lemma:
  www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5billion-penalty-sweeping-new-privacy-restriction


id: ejlh-23849
sid: 350
tid: 16
pos: PROPN
token:
  https://www.middle-east.kearney.com/digitaltransformation/article/?/a/unleashing-indonesia-s-digital-potential

lemma:
  https://www.middle-east.kearney.com/digitaltransformation/article/?/a/unleashing-indonesia-s-digital-potential


id: ejlh-23849
sid: 356
tid: 63
pos: NOUN
token:
  https://www.acc.com/resourcelibrary/singapore-competition-and-consumer-commission-issuesfinal-market-study-e-commerce

lemma:
  https://www.acc.com/resourcelibrary/singapore-competition-and-consumer-commission-issuesfinal-market-study-e-commerce


id: ejlh-23849
sid: 360
tid: 60
pos: NOUN
token:
  www.mondaq.com/data-protection/874882/data-protection-andcybersecurity-in-indonesia-enforcement-and-litigation

lemma:
  www.mondaq.com/data-protection/874882/data-protection-andcybersecurity-in-indonesia-enforcement-and-litigation


id: ejlh-23849
sid: 364
tid: 46
pos: X
token:
  https://www.straitstimes.com/singapore/committee-on-the-futureeconomy-outlines-7-strategies-to-take-singapore-forward

lemma:
  https://www.straitstimes.com/singapore/committee-on-the-futureeconomy-outlines-7-strategies-to-take-singapore-forward


id: ejlh-23849
sid: 365
tid: 30
pos: PROPN
token:
  https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/paytmlaunches-separate-smartphone-app-website-for-e-marketplacebusiness/articleshow/57367650.cms

lemma:
  https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/paytmlaunches-separate-smartphone-app-website-for-e-marketplacebusiness/articleshow/57367650.cms


id: ejlh-23849
sid: 368
tid: 40
pos: X
token:
  https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/10/medicaldata-multibillion-dollar-business-report-warns

lemma:
  https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/10/medicaldata-multibillion-dollar-business-report-warns


id: ejlh-13709
sid: 48
tid: 117
pos: X
token:
  http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economiccommunity/view/670/newsid/758/single-market-and-production-base.html

lemma:
  http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economiccommunity/view/670/newsid/758/single-market-and-production-base.html


id: ejlh-12013
sid: 42
tid: 22
pos: NOUN
token:
  http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kppupolri-pererat-kerjasama-dengan-pengesahan-prosedur-pelaksanaan-mou/

lemma:
  http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kppupolri-pererat-kerjasama-dengan-pengesahan-prosedur-pelaksanaan-mou/


id: ejlh-25506
sid: 27
tid: 18
pos: X
token:
  tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/820140/kinh-tethe-gioi-truoc-dich-benh-covid-19.aspx

lemma:
  tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/820140/kinh-tethe-gioi-truoc-dich-benh-covid-19.aspx


id: ejlh-25506
sid: 147
tid: 26
pos: X
token:
  https://shapesea.com/wpcontent/uploads/2021/05/preventing-and-eliminating-child-labor-in-vietnamtrang_lan-anh.pdf

lemma:
  https://shapesea.com/wpcontent/uploads/2021/05/preventing-and-eliminating-child-labor-in-vietnamtrang_lan-anh.pdf


id: ejlh-25506
sid: 235
tid: 23
pos: X
token:
  https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/gan23-trieu-hoc-sinh-ca-nuoc-khai-giang-nam-hoc-moi-2020-2021post212153.gd

lemma:
  https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/gan23-trieu-hoc-sinh-ca-nuoc-khai-giang-nam-hoc-moi-2020-2021post212153.gd


id: ejlh-25506
sid: 263
tid: 26
pos: X
token:
  https://tuoitre.vn/hon-1-trieu-nguoi-that-nghiep-thieu-viec-lamtrong-quy-1-vi-covid-19-20210416103932254.html

lemma:
  https://tuoitre.vn/hon-1-trieu-nguoi-that-nghiep-thieu-viec-lamtrong-quy-1-vi-covid-19-20210416103932254.html


id: ejlh-14112
sid: 29
tid: 47
pos: X
token:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190807105637-12-419113/kasus-suap-garuda-kpkkembali-periksa-emirsyah-satar

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190807105637-12-419113/kasus-suap-garuda-kpkkembali-periksa-emirsyah-satar


id: ejlh-14112
sid: 29
tid: 74
pos: X
token:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724133642-12-415049/kasus-rolls-royce-dihentikankpk-tetap-usut-perkara-garuda

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724133642-12-415049/kasus-rolls-royce-dihentikankpk-tetap-usut-perkara-garuda


id: ejlh-14112
sid: 30
tid: 27
pos: X
token:
  https://www.theguardian.com/business/2019/feb/22/campaigners-condemn-closure-of-rolls-roycebribery-inquiry

lemma:
  https://www.theguardian.com/business/2019/feb/22/campaigners-condemn-closure-of-rolls-roycebribery-inquiry


id: ejlh-20138
sid: 414
tid: 23
pos: X
token:
  https://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/inidaftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi

lemma:
  https://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/inidaftar-terpidana-mati-di-indonesia-yang-sudah-dieksekusi


id: ejlh-4494
sid: 209
tid: 18
pos: X
token:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yangbermakna-sumpah

lemma:
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yangbermakna-sumpah


id: ejlh-21946
sid: 99
tid: 20
pos: NOUN
token:
  hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaranmodal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas

lemma:
  hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaranmodal-dasar-pendirian-perseroan-terbata


id: ejlh-21946
sid: 133
tid: 29
pos: PROPN
token:
  thenomadtoday.com/articulo/business-finland/the-minimum-capital-requirementfor-private-limited-companies-will-be-abolished/201902081337

lemma:
  thenomadtoday.com/articulo/business-finland/the-minimum-capital-requirementfor-private-limited-companies-will-be-abolished/201902081337


id: ejlh-21946
sid: 250
tid: 26
pos: PROPN
token:
  doingbusiness.org/content/dam/doingbusiness/media/annualreports/english/db14-chapters/db14-why-are-minimumcapital-requirements.pdf

lemma:
  doingbusiness.org/content/dam/doingbusiness/media/annualreports/english/db14-chapters/db14-why-are-minimumcapital-requirements.pdf


id: ejlh-21946
sid: 274
tid: 20
pos: NOUN
token:
  www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas

lemma:
  www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas


id: ejlh-6743
sid: 254
tid: 49
pos: NOUN
token:
  http://www.techrepublic.com/blog/it-security/testifying-as-an-expertwitness-in-computer-crimes-cases/.

lemma:
  http://www.techrepublic.com/blog/it-security/testifying-as-an-expertwitness-in-computer-crimes-cases/.


id: ejlh-26864
sid: 246
tid: 22
pos: NOUN
token:
  https://www.bnamericas.com/en/news/subtel-says-telcos-offeringfree-access-to-social-networks-are-breaking-neutrality-law

lemma:
  https://www.bnamericas.com/en/news/subtel-says-telcos-offeringfree-access-to-social-networks-are-breaking-neutrality-law


id: ejlh-28564
sid: 90
tid: 34
pos: X
token:
  https://carnegieendowment.org/2020/08/18/polarization-civil-warand-persistent-majoritarianism-in-sri-lanka-pub-82437

lemma:
  https://carnegieendowment.org/2020/08/18/polarization-civil-warand-persistent-majoritarianism-in-sri-lanka-pub-82437


id: ejlh-28564
sid: 104
tid: 35
pos: PROPN
token:
  indianexpress.com/article/explained/sri-lankas-constitutional-changes-andwhy-its-tamil-polity-is-worried-6585419/

lemma:
  indianexpress.com/article/explained/sri-lankas-constitutional-changes-andwhy-its-tamil-polity-is-worried-6585419/


id: ejlh-28564
sid: 254
tid: 35
pos: PROPN
token:
  www.justiceinfo.net/en/33394-nepal-politicisation-of-the-supreme-court-and-itsimpact-on-justice-process-in-transition.html

lemma:
  www.justiceinfo.net/en/33394-nepal-politicisation-of-the-supreme-court-and-itsimpact-on-justice-process-in-transition.html


id: ejlh-28564
sid: 363
tid: 34
pos: X
token:
  https://www.justiceinfo.net/en/33394-nepalpoliticisation-of-the-supreme-court-and-its-impact-on-justiceprocess-in-transition.html

lemma:
  https://www.justiceinfo.net/en/33394-nepalpoliticisation-of-the-supreme-court-and-its-impact-on-justiceprocess-in-transition.html


id: ejlh-14434
sid: 342
tid: 17
pos: PROPN
token:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402135522-12-489583/kasusharun-masiku-kader-pdip-didakwa-suap-rp600-juta

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402135522-12-489583/kasusharun-masiku-kader-pdip-didakwa-suap-rp600-juta


id: ejlh-29331
sid: 105
tid: 30
pos: NOUN
token:
  www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legalmengelola-hutan/0/artikel_gpr

lemma:
  www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legalmengelola-hutan/0/artikel_gpr


id: ejlh-29331
sid: 281
tid: 29
pos: PROPN
token:
  ataboks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/21/tumpang-tindihlahan-sawit-di-kawasan-hutan-sebesar-34-juta-hektar

lemma:
  ataboks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/21/tumpang-tindihlahan-sawit-di-kawasan-hutan-sebesar-34-juta-hektar


id: ejlh-30635
sid: 134
tid: 36
pos: X
token:
  https://www.forbali.org/id/pernyataan-sikap-tolak-reklamasi-telukbenoa-segera-batalkan-perpres-51-tahun-2014/

lemma:
  https://www.forbali.org/id/pernyataan-sikap-tolak-reklamasi-telukbenoa-segera-batalkan-perpres-51-tahun-2014/


id: ejlh-30635
sid: 320
tid: 33
pos: PROPN
token:
  https://www.liputan6.com/news/read/2485566/sosokminggu-ini-rama-pencipta-qlue-aplikasi-laporan-warga-dki

lemma:
  https://www.liputan6.com/news/read/2485566/sosokminggu-ini-rama-pencipta-qlue-aplikasi-laporan-warga-dki


id: ejlh-26026
sid: 469
tid: 17
pos: NOUN
token:
  https://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-and-recommendations

lemma:
  https://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-and-recommendation


id: ejlh-30185
sid: 445
tid: 52
pos: X
token:
  https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/331517-why-supreme-courtruled-against-apc-in-zamfara.html

lemma:
  https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/331517-why-supreme-courtruled-against-apc-in-zamfara.html


id: ejlh-37058
sid: 31
tid: 15
pos: PROPN
token:
  https://www.thehindu.com/news/national/president-gives-assent-to-farm-lawsrepeal-bill/article37802828.ece

lemma:
  https://www.thehindu.com/news/national/president-gives-assent-to-farm-lawsrepeal-bill/article37802828.ece


id: ejlh-37058
sid: 79
tid: 34
pos: PROPN
token:
  unicef.org/press-releases/waves-protests-around-world-are-reminder-voiceschildren-and-adolescents-must-be

lemma:
  unicef.org/press-releases/waves-protests-around-world-are-reminder-voiceschildren-and-adolescents-must-be


id: ejlh-37058
sid: 81
tid: 28
pos: X
token:
  https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2022/nov/20/iran-protests-children-killed-reports-mahsa-amini

lemma:
  https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2022/nov/20/iran-protests-children-killed-reports-mahsa-amini


id: ejlh-37058
sid: 82
tid: 23
pos: PROPN
token:
  https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-protectionchildren-and-adolescents-amid-public-unrest-iran

lemma:
  https://www.unicef.org/press-releases/unicef-calls-protectionchildren-and-adolescents-amid-public-unrest-iran


id: ejlh-37058
sid: 203
tid: 100
pos: PROPN
token:
  https://www.livelaw.in/news-updates/ncpcr-tellsdelhi-hc-children-from-harsh-mander-children-homes-taken-to-caa-protest-site178336

lemma:
  https://www.livelaw.in/news-updates/ncpcr-tellsdelhi-hc-children-from-harsh-mander-children-homes-taken-to-caa-protest-site178336


id: ejlh-37058
sid: 203
tid: 211
pos: X
token:
  https://www.livelaw.in/top-stories/shaheen-bagh-infantsdeath-sc-issues-notice-on-suo-moto-case-on-children-in-protests-152548

lemma:
  https://www.livelaw.in/top-stories/shaheen-bagh-infantsdeath-sc-issues-notice-on-suo-moto-case-on-children-in-protests-152548


id: ejlh-37058
sid: 205
tid: 25
pos: X
token:
  https://scroll.in/latest/952531/bidar-sedition-casekarnataka-child-rights-body-says-police-violated-norms-by-questioning-children

lemma:
  https://scroll.in/latest/952531/bidar-sedition-casekarnataka-child-rights-body-says-police-violated-norms-by-questioning-children


id: ejlh-37058
sid: 216
tid: 50
pos: X
token:
  https://www.livelaw.in/newsupdates/anti-caa-protests-detention-of-minors-in-police-station-illegal-ordersmagistrate-in-delhi-daryaganj-lawyers-meet-150991

lemma:
  https://www.livelaw.in/newsupdates/anti-caa-protests-detention-of-minors-in-police-station-illegal-ordersmagistrate-in-delhi-daryaganj-lawyers-meet-150991


id: ejlh-37058
sid: 224
tid: 92
pos: PROPN
token:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/pucl-releases-report-on-impactof-hijab-ban-on-muslim-girl-students-in-karnataka-8371485/

lemma:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/pucl-releases-report-on-impactof-hijab-ban-on-muslim-girl-students-in-karnataka-8371485/


id: ejlh-37058
sid: 240
tid: 29
pos: PROPN
token:
  https://scroll.in/latest/950715/caanational-child-rights-body-says-children-protesting-at-shaheen-bagh-needcounselling

lemma:
  https://scroll.in/latest/950715/caanational-child-rights-body-says-children-protesting-at-shaheen-bagh-needcounselling


id: ejlh-37058
sid: 246
tid: 90
pos: X
token:
  https://www.thehindu.com/news/national/other-states/haldwaniprotests-ncpcr-objects-to-use-of-children/article66341411.ece

lemma:
  https://www.thehindu.com/news/national/other-states/haldwaniprotests-ncpcr-objects-to-use-of-children/article66341411.ece


id: ejlh-37058
sid: 247
tid: 27
pos: X
token:
  https://scroll.in/latest/951444/full-text-shaheenbagh-environment-constructive-for-children-experts-team-rebuts-ncpcrs-claims

lemma:
  https://scroll.in/latest/951444/full-text-shaheenbagh-environment-constructive-for-children-experts-team-rebuts-ncpcrs-claims


id: ejlh-37058
sid: 247
tid: 49
pos: X
token:
  https://www.thehindu.com/news/national/reportadmonishes-ncpcr-for-its-shaheen-bagh-directive/article30782170.ece

lemma:
  https://www.thehindu.com/news/national/reportadmonishes-ncpcr-for-its-shaheen-bagh-directive/article30782170.ece


id: ejlh-37058
sid: 442
tid: 42
pos: PROPN
token:
  livelaw.in/news-updates/ncpcr-tells-delhi-hc-children-from-harshmander-children-homes-taken-to-caa-protest-site-178336

lemma:
  livelaw.in/news-updates/ncpcr-tells-delhi-hc-children-from-harshmander-children-homes-taken-to-caa-protest-site-178336


id: ejlh-37058
sid: 443
tid: 37
pos: X
token:
  https://www.livelaw.in/top-stories/shaheen-baghinfants-death-sc-issues-notice-on-suo-moto-case-on-children-inprotests-152548

lemma:
  https://www.livelaw.in/top-stories/shaheen-baghinfants-death-sc-issues-notice-on-suo-moto-case-on-children-inprotests-152548


id: ejlh-37058
sid: 464
tid: 101
pos: VERB
token:
  scroll.in/latest/950715/caa-national-child-rights-body-says-childrenprotesting-at-shaheen-bagh-need-counselling

lemma:
  scroll.in/latest/950715/caa-national-child-rights-body-says-childrenprotesting-at-shaheen-bagh-need-counselle


id: ejlh-37058
sid: 465
tid: 87
pos: NOUN
token:
  scroll.in/article/952964/up-police-detained-41-children-during-caaprotests-some-were-tortured-says-citizens-report

lemma:
  scroll.in/article/952964/up-police-detained-41-children-during-caaprotests-some-were-tortured-says-citizens-report


id: ejlh-37058
sid: 468
tid: 31
pos: PUNCT
token:
  thehindu.com/news/national/children-too-among-farmer-familiesprotesting-at-singhu-border/article61937685.ece

lemma:
  thehindu.com/news/national/children-too-among-farmer-familiesprotesting-at-singhu-border/article61937685.ece


id: ejlh-37058
sid: 473
tid: 16
pos: X
token:
  https://www.thehindu.com/news/national/president-givesassent-to-farm-laws-repeal-bill/article37802828.ece

lemma:
  https://www.thehindu.com/news/national/president-givesassent-to-farm-laws-repeal-bill/article37802828.ece


id: ejlh-37058
sid: 474
tid: 49
pos: VERB
token:
  www.thehindu.com/news/national/karnataka-hijab-ban-sc-toconsider-listing-muslim-students-plea-before-three-judge-bench/

lemma:
  www.thehindu.com/news/national/karnataka-hijab-ban-sc-toconsider-listing-muslim-students-plea-before-three-judge-bench/


id: ejlh-37058
sid: 480
tid: 35
pos: PROPN
token:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/karnataka-hijabrow-students-parents-protest-7775553/

lemma:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/karnataka-hijabrow-students-parents-protest-7775553/


id: ejlh-37058
sid: 482
tid: 34
pos: X
token:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/puclreleases-report-on-impact-of-hijab-ban-on-muslim-girl-students-inkarnataka-8371485/

lemma:
  https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/puclreleases-report-on-impact-of-hijab-ban-on-muslim-girl-students-inkarnataka-8371485/


id: ejlh-37058
sid: 486
tid: 35
pos: ADJ
token:
  thewire.in/communalism/karnataka-hijab-row-now-school-studentsin-saffron-scarves-chant-jai-shri-ram-in-protest

lemma:
  thewire.in/communalism/karnataka-hijab-row-now-school-studentsin-saffron-scarves-chant-jai-shri-ram-in-prot


id: ejlh-37058
sid: 491
tid: 23
pos: PROPN
token:
  https://www.unicef.org/pressreleases/unicef-calls-protection-children-and-adolescents-amidpublic-unrest-iran

lemma:
  https://www.unicef.org/pressreleases/unicef-calls-protection-children-and-adolescents-amidpublic-unrest-iran


id: ejlh-27138
sid: 83
tid: 93
pos: PROPN
token:
  https://www.latimes.com/environment/story/2020-01-19/malaysia-sends-backtrash-says-it-wont-be-the-rubbish-dump-of-the-world

lemma:
  https://www.latimes.com/environment/story/2020-01-19/malaysia-sends-backtrash-says-it-wont-be-the-rubbish-dump-of-the-world


id: ejlh-27138
sid: 265
tid: 27
pos: PROPN
token:
  https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2013/05/31/china-3-million-to-benefit-from-improved-solid-wastemanagement-in-city-of-ningbo

lemma:
  https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2013/05/31/china-3-million-to-benefit-from-improved-solid-wastemanagement-in-city-of-ningbo


id: ejlh-27138
sid: 265
tid: 97
pos: PROPN
token:
  https://www.worldbank.org/en/news/video/2016/02/16/in-morocco-atrashpicker-cooperative-fights-climate-change

lemma:
  https://www.worldbank.org/en/news/video/2016/02/16/in-morocco-atrashpicker-cooperative-fights-climate-change


id: ejlh-7636
sid: 168
tid: 16
pos: PROPN
token:
  http://kanalhukum.id/kanalis/konflik-hukum-dalampenegakan-hukum-atas-kejahatan-perompakan-kapal-di-laut/12

lemma:
  http://kanalhukum.id/kanalis/konflik-hukum-dalampenegakan-hukum-atas-kejahatan-perompakan-kapal-di-laut/12


id: ejlh-8033
sid: 55
tid: 30
pos: PROPN
token:
  https://news.detik.com/berita/d-3341329/pengacarakeberatan-dengan-dakwaan-jpu-posan-yusniar-tak-sebut-nama-orang

lemma:
  https://news.detik.com/berita/d-3341329/pengacarakeberatan-dengan-dakwaan-jpu-posan-yusniar-tak-sebut-nama-orang


id: ejlh-8033
sid: 78
tid: 57
pos: PROPN
token:
  https://kumparan.com/wartabromo/sempat-diputusbersalah-kades-sumbergedang-bebas-dalam-dugaan-pencemaran-nama-baik-di-fb

lemma:
  https://kumparan.com/wartabromo/sempat-diputusbersalah-kades-sumbergedang-bebas-dalam-dugaan-pencemaran-nama-baik-di-fb


id: ejlh-8033
sid: 244
tid: 16
pos: PROPN
token:
  https://news.detik.com/berita/d-3341329/pengacara-keberatan-dengandakwaan-jpu-posan-yusniar-tak-sebut-nama-orang

lemma:
  https://news.detik.com/berita/d-3341329/pengacara-keberatan-dengandakwaan-jpu-posan-yusniar-tak-sebut-nama-orang


id: ejlh-28631
sid: 25
tid: 29
pos: X
token:
  https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/06/council-establishes-mandateprotection-against-violence-and-discrimination

lemma:
  https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/06/council-establishes-mandateprotection-against-violence-and-discrimination


id: ejlh-30546
sid: 77
tid: 89
pos: X
token:
  https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/confirmedimported-case-of-novel-coronavirus-infection-in-singapore-multi-ministrytaskforce-ramps-up-precautionary-measures

lemma:
  https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/confirmedimported-case-of-novel-coronavirus-infection-in-singapore-multi-ministrytaskforce-ramps-up-precautionary-measures


id: ejlh-30546
sid: 86
tid: 24
pos: PROPN
token:
  https://www.scmp.com/news/hong-kong/healthenvironment/article/3045902/wuhan-pneumonia-thailand-confirms-first-case

lemma:
  https://www.scmp.com/news/hong-kong/healthenvironment/article/3045902/wuhan-pneumonia-thailand-confirms-first-case


id: ejlh-30546
sid: 129
tid: 51
pos: X
token:
  https://blogs.worldbank.org/health/what-explains-cambodias-effective-emergencyhealth-response-covid-19-coronavirus

lemma:
  https://blogs.worldbank.org/health/what-explains-cambodias-effective-emergencyhealth-response-covid-19-coronavirus


id: ejlh-30546
sid: 155
tid: 36
pos: PROPN
token:
  https://asean.org/hanoi-plan-of-action-on-strengthening-aseaneconomic-cooperation-and-supply-chain-connectivity-in-response-to-the-covid-19pandemic/

lemma:
  https://asean.org/hanoi-plan-of-action-on-strengthening-aseaneconomic-cooperation-and-supply-chain-connectivity-in-response-to-the-covid-19pandemic/


id: ejlh-30546
sid: 181
tid: 50
pos: PROPN
token:
  asean.org/chairmans-press-statement-of-asean-women-leaders-summitwomens-role-in-building-a-cohesive-dynamic-sustainable-and-inclusive-aseancommunity-in-a-post-covid-19-wo/

lemma:
  asean.org/chairmans-press-statement-of-asean-women-leaders-summitwomens-role-in-building-a-cohesive-dynamic-sustainable-and-inclusive-aseancommunity-in-a-post-covid-19-wo/


id: ejlh-30546
sid: 188
tid: 52
pos: PROPN
token:
  https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/2015/november/aec-page/asean-community-vision2025.pdf

lemma:
  https://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/2015/november/aec-page/asean-community-vision2025.pdf


id: ejlh-30546
sid: 189
tid: 44
pos: X
token:
  https://cil.nus.edu.sg/wpcontent/uploads/2020/12/2020-mou-on-implementation-of-ntms-on-essentialgoods.pdf

lemma:
  https://cil.nus.edu.sg/wpcontent/uploads/2020/12/2020-mou-on-implementation-of-ntms-on-essentialgoods.pdf


id: ejlh-30546
sid: 203
tid: 39
pos: X
token:
  https://asean.org/wp-content/uploads/54finalised-and-approved-tor_asean-regional-reserve-for-medical-supplies.pdf

lemma:
  https://asean.org/wp-content/uploads/54finalised-and-approved-tor_asean-regional-reserve-for-medical-supplies.pdf


id: ejlh-30546
sid: 237
tid: 19
pos: NOUN
token:
  asean-aipr.org/wp-content/uploads/2018/07/treaty-of-amity-and-cooperation-insoutheast-asia-1976-tac.pdf

lemma:
  asean-aipr.org/wp-content/uploads/2018/07/treaty-of-amity-and-cooperation-insoutheast-asia-1976-tac.pdf


id: ejlh-30546
sid: 298
tid: 55
pos: X
token:
  https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/2020-mou-onimplementation-of-ntms-on-essential-goods.pdf

lemma:
  https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/2020-mou-onimplementation-of-ntms-on-essential-goods.pdf


id: ejlh-30546
sid: 306
tid: 35
pos: X
token:
  https://asean.org/chairmans-statement-of-the-36th-asean-summit26-june-2020-cohesive-and-responsive-asean/

lemma:
  https://asean.org/chairmans-statement-of-the-36th-asean-summit26-june-2020-cohesive-and-responsive-asean/


id: ejlh-30546
sid: 311
tid: 37
pos: X
token:
  https://asean.org/statement-of-the-special-aseanchina-foreign-ministers-meeting-on-the-coronavirus-disease-2019covid-19/

lemma:
  https://asean.org/statement-of-the-special-aseanchina-foreign-ministers-meeting-on-the-coronavirus-disease-2019covid-19/


id: ejlh-30546
sid: 315
tid: 19
pos: X
token:
  https://asean-aipr.org/wp-content/uploads/2018/07/treaty-ofamity-and-cooperation-in-southeast-asia-1976-tac.pdf

lemma:
  https://asean-aipr.org/wp-content/uploads/2018/07/treaty-ofamity-and-cooperation-in-southeast-asia-1976-tac.pdf


id: ejlh-30546
sid: 326
tid: 34
pos: X
token:
  https://blogs.worldbank.org/health/whatexplains-cambodias-effective-emergency-health-response-covid-19coronavirus

lemma:
  https://blogs.worldbank.org/health/whatexplains-cambodias-effective-emergency-health-response-covid-19coronavirus


id: ejlh-30546
sid: 336
tid: 31
pos: X
token:
  https://www.moh.gov.sg/newshighlights/details/confirmed-imported-case-of-novel-coronavirusinfection-in-singapore-multi-ministry-taskforce-ramps-upprecautionary-measures

lemma:
  https://www.moh.gov.sg/newshighlights/details/confirmed-imported-case-of-novel-coronavirusinfection-in-singapore-multi-ministry-taskforce-ramps-upprecautionary-measures


id: ejlh-30546
sid: 350
tid: 4
pos: PROPN
token:
  thejakartapost.com/academia/2020/04/09/indonesia-was-in-denialover-coronavirus-now-it-may-be-facing-a-looming-disaster.html

lemma:
  thejakartapost.com/academia/2020/04/09/indonesia-was-in-denialover-coronavirus-now-it-may-be-facing-a-looming-disaster.html


id: ejlh-28489
sid: 258
tid: 35
pos: PROPN
token:
  https://verfassungsblog.de/how-populist-authoritariannationalism-threatens-constitutionalism-or-why-constitutional-resilience-is-a-keyissue-of-our-time

lemma:
  https://verfassungsblog.de/how-populist-authoritariannationalism-threatens-constitutionalism-or-why-constitutional-resilience-is-a-keyissue-of-our-time


id: ejlh-28489
sid: 300
tid: 82
pos: X
token:
  http://www.iconnectblog.com/2021/04/the-nationalsecurity-law-and-the-defense-of-democratic-institutions-in-brazil/

lemma:
  http://www.iconnectblog.com/2021/04/the-nationalsecurity-law-and-the-defense-of-democratic-institutions-in-brazil/


id: ejlh-28489
sid: 341
tid: 40
pos: X
token:
  https://www.camara.leg.br/noticias/767115-congresso-derrubavetos-sobre-auxilio-emergencial-e-internet-para-alunos-de-escolas-publicas/

lemma:
  https://www.camara.leg.br/noticias/767115-congresso-derrubavetos-sobre-auxilio-emergencial-e-internet-para-alunos-de-escolas-publicas/


id: ejlh-28489
sid: 368
tid: 36
pos: X
token:
  https://hir.harvard.edu/populism-and-peru-howa-dangerous-ideology-caused-the-countrys-recent-instability

lemma:
  https://hir.harvard.edu/populism-and-peru-howa-dangerous-ideology-caused-the-countrys-recent-instability


id: ejlh-28489
sid: 426
tid: 72
pos: X
token:
  https://www.e-ir.info/2021/08/24/what-does-our-recentpast-tell-us-about-the-future-of-peruvian-democracy

lemma:
  https://www.e-ir.info/2021/08/24/what-does-our-recentpast-tell-us-about-the-future-of-peruvian-democracy


id: ejlh-28489
sid: 438
tid: 48
pos: X
token:
  https://gestion.pe/peru/politica/pedrocastillo-esta-en-contra-del-enfoque-de-genero-en-el-curriculo-escolar-noticia/

lemma:
  https://gestion.pe/peru/politica/pedrocastillo-esta-en-contra-del-enfoque-de-genero-en-el-curriculo-escolar-noticia/


id: ejlh-28489
sid: 462
tid: 36
pos: X
token:
  https://hir.harvard.edu/populism-andperu-how-a-dangerous-ideology-caused-the-countrys-recentinstability

lemma:
  https://hir.harvard.edu/populism-andperu-how-a-dangerous-ideology-caused-the-countrys-recentinstability


id: ejlh-28489
sid: 484
tid: 31
pos: X
token:
  https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsa-familia-x-auxilio-brasilcomo-separar-programa-social-do-eleitoral/

lemma:
  https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsa-familia-x-auxilio-brasilcomo-separar-programa-social-do-eleitoral/


id: ejlh-28489
sid: 485
tid: 35
pos: X
token:
  verfassungsblog.de/how-populist-authoritarian-nationalismthreatens-constitutionalism-or-why-constitutional-resilience-is-akey-issue-of-our-time

lemma:
  verfassungsblog.de/how-populist-authoritarian-nationalismthreatens-constitutionalism-or-why-constitutional-resilience-is-akey-issue-of-our-time


id: ejlh-28489
sid: 497
tid: 31
pos: NOUN
token:
  www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2019/09/bolsonarosconservative-projects-fail-to-gain-steam-in-congress.shtml

lemma:
  www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2019/09/bolsonarosconservative-projects-fail-to-gain-steam-in-congress.shtml


id: ejlh-9676
sid: 58
tid: 52
pos: X
token:
  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar-modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt

lemma:
  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar-modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt


id: ejlh-9676
sid: 76
tid: 142
pos: X
token:
  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016030318312592-115198/pemerintah-akan-hapus-syarat-modal-dasar-pembentukan-pt

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016030318312592-115198/pemerintah-akan-hapus-syarat-modal-dasar-pembentukan-pt


id: ejlh-9676
sid: 165
tid: 48
pos: PROPN
token:
  https://ekbis.sindonews.com/read/1203704/33/jokowi-targetkan-kemudahan-usahadi-indonesia-40-besar-dunia-1494304074

lemma:
  https://ekbis.sindonews.com/read/1203704/33/jokowi-targetkan-kemudahan-usahadi-indonesia-40-besar-dunia-1494304074


id: ejlh-9676
sid: 167
tid: 1
pos: PROPN
token:
  http://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/kemudahanberusaha-ease-of-doing-business-terkait-penyelesaian-kepailitan/

lemma:
  http://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/kemudahanberusaha-ease-of-doing-business-terkait-penyelesaian-kepailitan/


id: ejlh-9676
sid: 175
tid: 19
pos: NOUN
token:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaranmodal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas/

lemma:
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaranmodal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas/


id: ejlh-9203
sid: 194
tid: 8
pos: X
token:
  https://www.liputan6.com/tekno/read/3483830/kisruh-demo-driver-ojek-online-di-dpr-go-jekbakal-lakukan-apa

lemma:
  https://www.liputan6.com/tekno/read/3483830/kisruh-demo-driver-ojek-online-di-dpr-go-jekbakal-lakukan-apa


id: ejlh-9203
sid: 331
tid: 24
pos: PROPN
token:
  https://www.liputan6.com/tekno/read/3483830/kisruhdemo-driver-ojek-online-di-dpr-go-jek-bakal-lakukan-apa

lemma:
  https://www.liputan6.com/tekno/read/3483830/kisruhdemo-driver-ojek-online-di-dpr-go-jek-bakal-lakukan-apa


id: ejlh-5267
sid: 278
tid: 15
pos: X
token:
  http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112penunjukan-taktransparan-ketua-mk-hamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/

lemma:
  http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112penunjukan-taktransparan-ketua-mk-hamdan-zoelva-ikut-di-gugat/0/


id: ejlh-5267
sid: 293
tid: 1
pos: PROPN
token:
  http://news.detik.com/berita/3182850/tanpa-seleksihttp://news.detik.com/berita/3182850/tanpa-seleksihttp://www.lensaindonesia.com/

lemma:
  http://news.detik.com/berita/3182850/tanpa-seleksihttp://news.detik.com/berita/3182850/tanpa-seleksihttp://www.lensaindonesia.com/


id: ejlh-37197
sid: 261
tid: 37
pos: X
token:
  https://thediplomat.com/2019/09/tracing-indonesias-counterterrorism-measuressince-the-2002-bali-bombings

lemma:
  https://thediplomat.com/2019/09/tracing-indonesias-counterterrorism-measuressince-the-2002-bali-bombings


id: ejlh-37197
sid: 487
tid: 31
pos: X
token:
  https://thediplomat.com/2019/09/tracingindonesias-counterterrorism-measures-since-the-2002-balibombings

lemma:
  https://thediplomat.com/2019/09/tracingindonesias-counterterrorism-measures-since-the-2002-balibombings


id: ejlh-8244
sid: 280
tid: 13
pos: PUNCT
token:
  ...........................................................................................................................

lemma:
  ...........................................................................................................................


id: ejlh-37920
sid: 22
tid: 22
pos: X
token:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcrjumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/

lemma:
  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcrjumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/


id: ejlh-37920
sid: 231
tid: 55
pos: X
token:
  https://www.antaranews.com/berita/3384444/rudenimmakassar-dorong-unhcr-iom-cari-solusi-pengungsi-imigran

lemma:
  https://www.antaranews.com/berita/3384444/rudenimmakassar-dorong-unhcr-iom-cari-solusi-pengungsi-imigran


id: ejlh-37920
sid: 252
tid: 28
pos: X
token:
  https://www.merdeka.com/berita-trending/20150422/peristiwa/17-daruratimigran-di-riau-mulai-palsukan-ktp-hingga-jadi-gigolo.html

lemma:
  https://www.merdeka.com/berita-trending/20150422/peristiwa/17-daruratimigran-di-riau-mulai-palsukan-ktp-hingga-jadi-gigolo.html


id: ejlh-37920
sid: 314
tid: 37
pos: X
token:
  https://www.unhcr.org/news/briefing/2015/5/554c8adf9/unhcrreport-shows-sharp-increase-sea-crossings-bay-bengal.html

lemma:
  https://www.unhcr.org/news/briefing/2015/5/554c8adf9/unhcrreport-shows-sharp-increase-sea-crossings-bay-bengal.html


id: ejlh-37920
sid: 347
tid: 22
pos: PROPN
token:
  www.riau.go.id/home/content/2023/04/11/15807-kepala-kanwilkemenkumham-riau-tinjau-langsung-pengungsi-rohingya-dari

lemma:
  www.riau.go.id/home/content/2023/04/11/15807-kepala-kanwilkemenkumham-riau-tinjau-langsung-pengungsi-rohingya-dari


id: ejlh-37920
sid: 365
tid: 28
pos: X
token:
  https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/

lemma:
  https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/


id: ejlh-9545
sid: 50
tid: 35
pos: X
token:
  https://news.detik.com/read/2017/04/28/130354/3486565/10/perjalanan-hak-angketkpkhingga-disetujui-paripurna-dpr

lemma:
  https://news.detik.com/read/2017/04/28/130354/3486565/10/perjalanan-hak-angketkpkhingga-disetujui-paripurna-dpr


id: ejlh-9545
sid: 163
tid: 16
pos: PROPN
token:
  https://news.detik.com/read/2017/04/28/152648/3486828/10/inisederet-alasandpr-gulirkan-hak-angket-kpk

lemma:
  https://news.detik.com/read/2017/04/28/152648/3486828/10/inisederet-alasandpr-gulirkan-hak-angket-kpk


id: ejlh-31125
sid: 193
tid: 141
pos: X
token:
  https://landportal.org/news/2021/09/golden-veroleum-liberia-comes-under-spotlightagain-not-living-mou

lemma:
  https://landportal.org/news/2021/09/golden-veroleum-liberia-comes-under-spotlightagain-not-living-mou


id: ejlh-31125
sid: 194
tid: 34
pos: X
token:
  https://www.forestpeoples.org/en/topics/palm-oil-rspo/news/2012/10/letter-complaintround-table-sustainable-palm-oil-rspo-indigenous

lemma:
  https://www.forestpeoples.org/en/topics/palm-oil-rspo/news/2012/10/letter-complaintround-table-sustainable-palm-oil-rspo-indigenous


id: ejlh-31125
sid: 304
tid: 30
pos: X
token:
  https://landportal.org/news/2021/09/golden-veroleum-liberiacomes-under-spotlight-again-not-living-mou

lemma:
  https://landportal.org/news/2021/09/golden-veroleum-liberiacomes-under-spotlight-again-not-living-mou


id: ejlh-31125
sid: 333
tid: 32
pos: X
token:
  https://namati.org/news-stories/bad-faith-contracts-unjustinvestments-how-can-communities-protect-their-interests/

lemma:
  https://namati.org/news-stories/bad-faith-contracts-unjustinvestments-how-can-communities-protect-their-interests/


