Lentera Hukum, Volume 3 Issue 2 (2016), pp.146-159
ISSN 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online)
https://doi.org/10.19184/ ejlh.v3i2.12545
Published by the University of Jember, Indonesia
Available online 21 July 2016
Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
Sandy Cahyono
University of Jember, Indonesia
kiosandy21@gmail.com
ABSTRACT
A person's citizenship is a very important thing, In the relationship of the state and the individual shows
how important a person's citizenship is, whether a person includes a citizen ora foreigner is of great
consequence in this public life. Citizenship is the membership of a country in a simple way as the country
is a particular association or organization. A person can lose citizenship or without citizenship (patricide).
The type of study used in this study is a normative law study that is a process for establishing a rule of law.
The conclusion of the study is that when a person reclaims citizenship that a person will be entitled to the
right of citizenship as regulated of law in a Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia
KEYWORDS: Citizenship, Citizen Rights, Apatride.
Copyright © 2016 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License. All writings published in this journal are personal views
of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
Submitted: May 05, 2016 Revised: June 08, 2016 Accepted: July 10, 2016
HOW TO CITE:
Cahyono, Sandy. “Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang “(2016) 3:2
Lentera Hukum 146-159
mailto:kiosandy21@gmail.com
147 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
I. PENDAHULUAN
Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-
unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat yang
hidup teratur dan membentuk suatu bangsa. Rakyat suatu negara meliputi semua orang
yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan
negara itu, sedangkan Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan
mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk
ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang
tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi
menjadi 2 yaitu penduduk warga negara dan bukan warga negara. Penduduk warga
negara dengan singkat disebut warga negara dan penduduk bukan warga negara yang
disebut orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.1
Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah
penting.Dalam kearganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik.
Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa
pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Penentuan kewarganegaraan dibagi
menjadi 2 yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli merupakan kewarganegaraan yang
diperoleh seseorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan ius sanguinis merupakan
kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan keturunan. Adanya suatu
kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan
hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar
negeri.
Dengan perkembangan yang ada, membuat warga negara Indonesia dan warga
negara lain untuk keluar masuk Indonesia dengan berbagai kepentingannya. Hal ini
mengakibatkan terjadinya perkawinan antar warga negara, bekerja, menjalani
pendidikan, dan tinggal diluar negeri, hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang
memiliki kewarganegaraan lain untuk memenuhi kepentingannya dimana mereka
tinggal, sehingga memiliki kewarganegaraan ganda. hal ini pastinya akan mejadi suatu
permasalahan apabila hukum yang dianut setiap negara bertentangan. Sedangkan
Indonesia sendiri tidak menganut asas kewarganegaraan ganda, akan tetapi masih ada
juga, warga negara yang terjerat kasus yang menyangkut kewarganegaraan ganda, status
kewarganegaraan seseorang dapat dicabut ketika seseorang telah mengucap sumpah
setia ke negara lain dan mendapakan status warga negara dari negara lain. Tetapi dengan
alasan dan pertimbangan tertentu seseorang dapat mendapatkan status
kewarganegaraannya kembali.
1 C.S.T Kansil, 1996, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm. 9.
148 | LENTERA HUKUM
II.HAK-HAK YANG DIPEROLEH SESEORANG SETELAH MENDAPATKAN
STATUS KEWARGANEGARAAN KEMBALI
Status Kewarganegaraan bagi seseorang dalam hal ini masyarakat yang secara umum
disebut sebagai warga negara merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Terkait
dalam ini status kewarganegaraan ini memegang peranan penting dalam bidang hukum
publik, status kewarganegaraan bagi seseorang merupakan suatu identitas bagi orang
tersebut guna mendapatkan status sebagai warga negara dalam suatu negara, sehingga
dengan adanya status kewarganegaraan yang melekat pada diri seseorang tersebut maka
sudah barang tentua dia berhak atas pengakuan dari negara serta berhak untuk
mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara. Mengenai dalam hal ini terkait dalam
hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status
kewarganegaraan seseorang, sehingga status kewarganegaraan menjadi hal yang bersifat
mutlak bagi setiap warga negara. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga
asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini.
Terkait dalam hal ini sebagai contoh konkrit betapa pentingnya status
kewarganegaraan bagi seseorang adalah untuk mendaftar sekolah, baik itu pendidikan
formal maupun non formal, serta untuk melamar pekerjaan. Terkait dalam hal ini bagi
setiap warga negara status kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara,
secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau
organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat
dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus
mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota
dari negara dapat disebut dengan warga negara.2
Terkait dalam hal ini Negara Indonesia telah mengatur bahwa status
kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap orang. Hal ini sesuai dengan amanat yang
terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut UUD 1945. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menjadi sumber hukum tertinggi dalam tatanan hirarki Peraturan
Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, terkait dalam hal ini pula Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan suatu hukum dasar tertulis
(Basic Law) kontitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Terkait dalam hal
hak warga negara mengenai status kewarganegaan yang harus dimiliki setiap warga
negara dalam suatu negara diatur didalam ketentuan Pasal 28 D ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal tersebut
mengatur bahwa status kewarganegaraan adalah hak dasar bagi seseorang Terkait dalam
hal ini maka dapat dilihat bahwa status kewarganegaraan merupakan hak dasar dalam
artikan status kewarganegaraan haruslah ada dan melekat pada setiap warga negara.
Mengenai dalam hal ini status kewarganegaraan menimbulkan hak dan kewajiban bagi
pemiliknya. Seorang warga negara mempunyai hubungan timbal balik antara negara dan
2 Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing, Bandung: Alumni Bandung, 1975, hlm. 3.
149 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
warga negaranya. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya
yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan
kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia telah
ditetapkan di dalam UUD 1945.
Terkait dalam hal ini sebelum membahas tentang hak-hak seseorang ketika
memperoleh status kewargenegaraan kembali, alangkah lebih baik jika kita lihat dahulu
apa yang dimaksud kewarganegaraan itu sendiri, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan warga negara. Mengenai dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa
kewarganegaraan merupakan segala hal yang berhubungan dengan warga negara,
sehingga dengan adanya status kewarganegaraan yang ada dan melekat pada diri
seseorang maka orang dengan status kewarganegaraan mempunyai hubungan hukum
dengan negara, sebab ketika seseorang tersebut mempunyai status kewarganegaraan
maka sudah barang tentu mempunyai hak dan kewajiban pada negara, begitupun negara
juga berhak menjamin seseorang tersebut. Terkait dalam hal ini status kewarganegaraan
merupakan hak konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap
orang berhak atas status kewarganegaraan. Terkait dalam hal ini pengaturan mengenai
status kewarganegaraan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.
Pada dasarnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini dibentuk
setelah amandemen pertama UUD 1945. Perubahan konstitusi tersebut mencantumkan
HAM dalam konstitusi negara Indonesia. Berdasarkan Ketentuan yang ada dalam Pasal
26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “ setiap orang berhak memiliki, memperoleh,
mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Terkait dalam hal ini
maka pada dasarnya seseorang berhak untuk memiliki, kata “memiliki” dapat diartikan
bahwa seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara harus mempunyai status
kewarganegaraan yang melekat pada diri seseorang tersebut, dengan adanya status
kewarganegaraan ini maka hal tersebut menjadi suatu identitas dan bukti yang sah
bahwa seseorang tersebut merupakan warga negara suatu negara.
Hilangnya status kewarganegaraan seseorang mengakibatkan putusnya
hubungan seorang warga negara dengan negaranya. Ada beberapa penyebab seseorang
kehilangan kewarganegaraa, antara lain: Renunciation, yaitu tindakan sukarela untuk
meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari
dua negara atau lebih. Termination, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai
tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan dari negara
lain. Deprivation, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status
kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbutki adanya
kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan. 3 Sedangkan
3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 112.
150 | LENTERA HUKUM
kewarganegaraan ganda memberikan 2 (dua) kewarganegaraan bagi seorang warga
negara. Namun dalam perkembangan kewarganegaraan ganda (bipatride) ini mengalami
pelunakan dengan alasan memberikan perlindungan terhadap orang tersebut yang
berkaitan dengan hak asasinya. Perlunakan ini dapat diberikan terhadap anak-anak yang
belum dewasa karena membutuhkan perlindungan yang lebih dari suatu Negara. Hal ini
berkaitan dengan status anak tersebut terkait dengan orang tuanya yang terikat didalam
suatu keluarga yang merupakan suatu kesatuan, sehingga tercapainya kesatuan hukum
dalam keluarga termasuk juga status hukum anak tersebut. Keadaan
berkewarganegaraan ganda sering pula terjadi akibat dari perkawinan campuran antar
bangsa yang otomatis menganut hukum perkawinan dan kewarganegaraan yang
berbeda.4
Pada dasarnya, Indonesia tidak menganut asas ini. Akan tetapi, Indonesia
menerapkan asas kewarganegaraan ganda berbatas. Maksud dari kewarganegaraan
ganda berbatas adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara dua
kewarganegaraan bisa memiliki dua kewarganegaraan dengan batas 18 tahun dan paling
lambat 3 tahun setelah menginjak 18 tahun untuk memilih salah satu dari dua
kewarganegaraan yang ia miliki sebelumnya.5 Hak dan kewajiban warga negara muncul
sebagai akibat adanya hubungan warga negara dengan Negara. Hubungan antara warga
negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan dan
kebudayaan. Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah
seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang
bersifat hukum dapat dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sedarat dan tidak
sedarat, dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang.6 Bentuk dan sifat
hubungan-hubungan warga negara dan Negara Indonesia selanjutnya termuat dalam
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945
selain sebagai dasar hukum negara memuat pula nilai-nilai luhur bangsa, cita-cita
bernegara termasuk pula bagaimana pandangan negara terhadap warga negara/rakyat.
Hal itu dapat kita ketahui dari kandungan makna dalam bagian pembukaan dalam
Undang-Undang Dasar 1945. 7
Terkait dalam hal ini berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam pem
bahasan diatas bahwasannya ketika seseorang telah memperoleh status
kewarganegaraanya kembali maka, bagi seseorang tersebut berhak atas hak-hak sebagai
berikut:
1. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. Berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup;
3. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah;
4 Zulfa Djoko Basuki, Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia
Dewasa ini, Jakarta, 2004, hlm. 547.
5Ibid.
6 Winarno, Loc.Cit
7 Winarno, 2009, Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis. Alfabeta, Bandung, hlm. 87.
151 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
4. Berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat
5. Berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangakan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihdapan hukum;
7. Berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja;
8. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
9. Berhak atas status kewarganegaraan;
10. Berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan, serta berhak
kembali;
11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya;
12. Berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi;
15. Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperloleh suaka politik dari negara
lain;
16. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan;
17. Berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
18. Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
19. Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
20. Berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, beragama, diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
21. Berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif;
22. Berhak atas Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
23. Berhak mendapat pendidikan;
152 | LENTERA HUKUM
24. Berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya;
25. Berhak atas sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan;
26. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayananan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Terkait dalam hal ini pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh
warga negara dalam segala aspek bidang, ketika seseorang mendapatkan kembali status
kewarganegaraannya maka sudah barang tentu hak-hak sebagai warga negara akan
melekat dan mengikuti. Hak-hak warga negara yang diberikan oleh negara semata-mata
untuk kepentingan dan juga kesejahteraan warga negara, hal ini sejalan dengan tujuan
bangsa Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah negara
indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945,
merupakan suatu hukum dasar tertulis (Basic Law) kontitusi pemerintahan negara
Republik Indonesia saat ini.
III. SYARAT DAN TATA CARA MENDAPATKAN KEMBALI
KEWARGANEGARAAN YANG HILANG
Status kewarganegaraan adalah Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya, terkait
dalam hal ini bahwa negara dalam hal ini menjamin bahwa setiap warga negaranya harus
mempunyai status kewarganegaraan, artinya bahwa tidak boleh ada seorangpun yang
tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) maka, bentuk antisipasi Negara
terhadap kemungkinan ini adalah segala perangkat hukum dan administratif yang
menjadi solusi bagi warga Negara ketika warga Negara tersebut dihadapkan pada
persoalan yang khusus. Terkait dalam hal pengaturan tentang status kewarganegaraan
yang masuk dalam Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang didalam ketentuan Pasal 28A sampai
dengan Pasal 28J, ketentuan pasal ini lebih menekankan pada hak individu setiap warga
negaranya seperti bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya dan setiap orang untuk melangsungkan
perkawinan yang sah dan juga segala hal yang masuk dalam hak individu baik itu hak
secara lahir maupun secara batin sebagai warga negara.
Merujuk pada pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka1 memberikan rumusan tentang
pengertian Hak Asasi Manusia sebagai Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
153 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. Mengenai dalam hal ini ada 3 (tiga) point utama mengenai konsep
kewarganegaraan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:
1. Warga Negara;
2. Kewarganegaraan;
3. Pewarganegaraan;
Penduduk (ingezetenen) atau rakyat merupakan salah satu unsur untuk
memenuhi kriteria dari sebuah negara, Penduduk atau Penghuni suatu wilayah negara
merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara8. Penduduk
yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara
(staatsburgers), dan orang asing. Menurut Soepomo9 Penduduk adalah orang yang dengan
sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara Sah artinya, tidak bertentangan dengan
ketentuan ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam
negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam satu wilayah negara ada orang lain
yang bukan penduduk (niet-ingezetenen), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung
dalam suatu negara, dan orang asing yang bekerja di dalam wilayah negara tersebut.
Banyaknya jumlah penduduk Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah
pemegang status kewarganegaraan Indonesia. Seorang warga Negara mempunyai
kedudukan yang khusus. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak
dan kewajiban. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang
mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan
kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia sebagai juga
telah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), sehingga pemerintahan negara indonesia dapat berjalan sesuai dengan
cita-cita kemerdekaannya
Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: ” Yang menjadi warga negara
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara”.
Terkait dalam hal ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) setelah
perubahan yang kedua yang berbunyi: “ Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan undang undang ”, Maka dibuatlah Peraturan Perundang-Undangan
mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya ketentuan pasal ini telah
jelas bahwa ketika seseorang mempunyai status kewarganegaraan dalam suatu negara
dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas yang berlaku dan sah
yang ada di Indonesia, sehingga bukti bahwa seseorang tersebut merupakan warga
negara Indonesia adalah dapat dilihat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini
8 Soepomo dalam hartono hadisoeprapto,Pengantar Tata Hukum Indonesia,Yogyakarta,Liberty
Cetakan III hlm. 49
9Ibid.
154 | LENTERA HUKUM
sejalan dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Secara yuridis, orang yang ingin menjadi warga negara suatu negara harus
melakukan tindakan-tindakan hukum agar mereka bisa diterima sebagai warga Negara.
Tindakan yuridis yang dimaksud berupa pemenuhan yang dipersyaratkan oleh
ketentuan perundang-undangan. Dalam pola ‘naturalisasi’ misalnya, orang-orang bangsa
lain yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia.
Terkait dalam hal ini meskipun status kewarganegaraan yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai Hak Asasi
Manusia yang bersifat dasar yang tidak dapat dikurangi maupun di intervensi oleh
siapapun akan tetapi mengenai dalam hal status kewarganegaraan yang ada dan melekat
pada diri seseorang dapat pula hilang, ada beberapa alasan mengapa status
kewarganegaraan yang ada dan melekat pada diri seseorang tersebut dapat hilang,
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diatur didalam Ketentuan Pasal 23
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diatur didalam Ketentuan
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik
Indonesia, yang terdiri atas:
1. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan
hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun atau sudah kawin;
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18
(delapan belas) tahun atau sudah kawin;
3. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh
kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinanny, tidak
dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut
berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
4. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak
berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau
sudah kawin anka tersebut harus menyatakan memilihsalah satu
kewarganegaraannya.
Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diatur didalam Ketentuan
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik
Indonesia, yang terdiri atas:
1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga
negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut
hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga
negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut
155 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut;
3. Atau jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan
surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan
Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan
atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan
kewarganegaraan ganda;
4. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 (tiga) tahun sejak
tanggal perkawinannya berlangsung.
Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya seseorang pun sebenarnya dapat
kehilangan status kewarganegaraanya yaitu karena memang orang tersebut dengan
sukarela meninggalkan status kewarganegaraan yang ada dan melekat pada dirinya
karena memang seseorang tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda ataupun karena
seseorang tersebut memang ingin untuk melepaskan status kewarganegaraan yang
seseorang tersebut miliki, tidak hanya itu seseorang juga dapat kehilangan status
kewarganegaraannya apabila memang seseorang tersebut telah secara sukarela
menerima status kewarganegaraan dari negara lain, sehingga seseorang tersebut dapat
kehilangan status kewarganegaraannya, serta dapat pula dalam prosedur untuk
mendapatkan suatu status kewarganegaraan diperoleh dengan cara yang tidak sesuai
dengan prosedur atau terdapat pelanggaran dalam seseorang tersebut mengurus status
kewarganegaraan.
Mengenai dalam hal ini ketika seseorang telah kehilangan status
kewarganegaraannya apakah seseorang tersebut dapat mendapatkan kembali status
kewarganegaraan yang hilang tersebut. Jika merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 31
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
yang menyatakan bahwa: “ seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik
Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegarannya melalui prosedur
pewarganegaraan.” Terkait dalam hal ini merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
yang menyatakan bahwa: “ Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan bahwa: “ setiap orang berhak atas status Kewarganegaraan “.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:
“ setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Terkait dalam hal ini syarat bagi seseorang untuk dapat mendapatkan kembali
status kewarganegaraannya, jika merujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 47,
adalah sebagai berikut:
156 | LENTERA HUKUM
1. mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri;
2. Tata cara pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan
pewarganegaraan;
3. mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau
PerwakilanRepublik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal pemohon;
4. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai
cukup;
5. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
6. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik
Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan
diterima untuk dilengkapi;
7. Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat atauPerwakilan Republik
Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap;
8. Menteri memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterimadari Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal pemohon;
9. Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan
permohonan kepada Pejabatatau Perwakilan Republik Indonesia dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal
permohonan diterima untuk dilengkapi;
10. Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan
memperoleh kembaliKewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejaktanggal permohonan diterima;
11. Keputusan Menteri disampaikan kepadaPejabat atau Perwakilan Republik
Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal
ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau
Perwakilan Republik Indonesia;
12. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.
Terkait dalam hal ini pada dasarnya ketika seseorang kehilangan status
kewarganegaraannya dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia
dengan cara mengajukan permohonan secara Pewarganegaraan dengan mentaati segala
prosedur, tata cara serta syarat yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku. Penentuan kewarganegaraan dibagi menjadi 2 yaitu ius soli dan ius sanguinis.
Ius soli merupakan kewarganegaraan yang diperoleh seseorang berdasarkan tempat
kelahiran sedangkan ius sanguinis merupakan kewarganegaraan yang diperoleh
berdasarkan keturunan. Adanya suatu kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah
penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik
yang berada di dalam maupun di luar negeri.
157 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
IV. PENUTUP
Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh
warga negara dalam segala aspek bidang yaitu: pekerjaan yang layak, hak untuk hidup,
berkeluarga, pemenuhan kebutuhan dasarnya, memajukan dirinya, perlakuan yang sama
dihadapan hukum, bekerja, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, status
kewarganegaraan, beragama, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh
informasi, perlindungan kehormatan, martabat, dan harta benda, bebas dari penyiksaan,
hidup sejahtera lahir dan batin, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial,
mempunyai hak milik pribadi, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,
perlakuan yang bersifat diskriminatif, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
Berhak mendapat pendidikan, berhak atas sistem jaminan sosial.
Selanjutnya, Terkait dalam hal ini pada dasarnya ketika seseorang kehilangan
status kewarganegaraannya dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraan
Indonesia dengan cara mengajukan permohonan secara Pewarganegaraan dengan
mentaati segala prosedur, tata cara serta syarat yang dimaksud dalam Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Terkait dalam hal ini syarat bagi seseorang untuk
dapat mendapatkan kembali status kewarganegaraannya, jika merujuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,
Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada
Pasal 43 sampai dengan Pasal 47.
Saran yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini
adalah Secara umum Pemahaman orang-orang Indonesia tentang Undang-Undang
khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, masih sangat minim dan kemungkinan saja orang dengan status Indonesia
melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan haknya sebagai warga negara
Indonesia. Untuk itu sosialisasi akan Undang-Undang khususnya undang-Undang
kewarganegaraan harus lebih ditingkatkan. Mengingat status kewarganegaraan
merupakan suatu hal yang bersifat mendasar bagi seorang warga negara. Bagi Para pihak
yang berkaitan dengan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap
hak asasi seseorang yang tercantum dalam konstitusi, yakni Pasal 28 D ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa status kewarganegaraan
adalah hak setiap orang, maka pemulihan kembali status kewarganegaraan Indonesia
atas seseorang harus segera mungkin dilakukan. Perolehan kembali status
Kewarganegaraan Indonesia berguna untuk sebuah pengkuan bahwa seseorang
dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia yang dikuatkan dengan sebuah dokumen
tertulis.
158 | LENTERA HUKUM
DAFTAR PUSTAKA
Aristoteles dalam Sri Soemantri Martosoewignjo, 1976. Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-
Negara ASEAN, Bandung: Tarsito.
Bayu Surianingrat, 1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Rineka
Cipta.
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta:
Sinar Grafika.
Dr. Robert H. Lauer, 2011. Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi serta Pemecahannya, Jakarata: Kencana Prenada
Media Group.
H.A.W Widjaja, 1993. Pemerintah Desa serta Administrasi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
____________, 2013. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Indroharto, 2004. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan.
Irving M. Zeilin, 1998. Memahami Kembali Sosiologi, Yogyakarta: Gajah Mada University
Press.
Jazim Hamidi,. 1999. Penerapan Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (
AAUPL ) di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti.
John M. Echols dan Hasan Shadily, 1977. Kamus Indonesia inggris. Jakarta: Gramedia.
Laica Marzuki, 1996. Peraturan Kebijaksanaan ( Beleidsregel ) Hakikat Beserta Fungsinya Selaku
Hukum Pemerintahan, Makalah pada penataan nasional hukum acara dan hukum
administrai negara1996. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
Logemann, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif. 1975. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van
Hoeve.
Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, 2011. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif.
Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
Muchsan, 1981. Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi
Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Nana Saputra, 1988. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali.
Ndraha Taliziduhu, 1985. Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta:
Yayasan Karya Dharma.
Olden Bidara, 1994 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam teori dan Praktek
Pemerintahan, dalam Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Kencana Prenada Group.
Philipus M. Hadjon, 2015. Peraturan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum No 1 Maret.
159 | Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang
P.j Zoetmulder dan S.O Robson, 2006. Kamus Jawa Kuno Indonesia, Jakarta: PT. Gramedi
Pustaka Utama.
Poerwasunata W.J.S, 2003. Kamus bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Prajudi Atmosudirjo, 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
_________________, 1988. Hukum Administasi Negara, Cetakan 9. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ridwan, 2014. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Press.
______, 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Schute Nordholt dan Gerry Van Klinken, 2007. Politkik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.
Siti Soetami, 2000. Hukum Administrasi Negara. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Sajogyo dan Pujiwati Saajogyo, 1982. Sosiologi Pedesaan: Jilid1, Yogyakarta: Gadjah Mada
Press.
Soehino, 2000. Asas – Asas Hukum Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Liberty.
Soerjono Soekanto, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, edisi 12, Jakarta: Rajawali Press,
sebagaimana dikutip oleh I Gede Agus Wibawa, 2011. Pengaruh Status Kelurahan
Menjad Desa dalam Prepsektif Pemerintahan Daerah (Studi Perubahan Status Pemerintahan di
kabupaten Tabanan, Bali), Program Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. Desa, Jakarta: Balai Pustaka.
Utrecht E. 1998. Penghantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta
Mas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494 ).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495 ).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ( Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ).