Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018), pp. 483-492
ISSN 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online)
https://doi.org/10.19184/ ejlh.v5i3.7731
Published by the University of Jember, Indonesia
Available online 31 December 2018

Penyelesaian Sengketa Laut Antara Indonesia dan Malaysia di

Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum Laut Internasional

Maulidya Yuseini

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

maulidyayuseini98@gmail.com

Dian Rachmawati

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

dirar8025@gmail.com

Fransiska Yuardini

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

yuardinidini@gmail.com

Hafidh Lukmam Syaifuddin

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

hafidhls18@gmai.com

ABSTRACT

Dispute settlement between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait Region started with the

unilateral claims of both countries. The prevailing these unilateral claims resulted in the area of Exclusive

Economic Zone in the Malacca Strait to overlap. UNCLOS 1982 is the existing International Law of the

Sea and both countries ratified to this Convention. The purpose of this article is to find out how to

resolve sea border disputes between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait Region under the Law

of the International Sea. This article is also aimed to provide a narrative to the factors underlying the

existing maritime border dispute.

KEYWORDS: Disputes settlement, Malacca Strait, Overlapping.

Copyright © 2018 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License. All writings published in this journal are personal views

of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Submitted: May 23, 2018 Revised: June 04, 2018 Accepted: December 31, 2018

HOW TO CITE:
Yuseini, Maulidya, Dian Rachmawati, Fransiska Yuardini & Hafidh Lukman Syaifuddin.
“Penyelesaian Sengketa Laut antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum
Laut Internasional” (2018) 5:3 Lentera Hukum 483-492.

484 | Penyelesaian Sengketa Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum Laut …

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki

banyak kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya

terdapat di daratan, wilayah perairan pun juga memiliki banyak kekayaan alam

diantaranya adalah terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Adapun luas wilayah

perairan NKRI mencapai 96.079,15 km dengan garis patai 81.000 km.
1

Letak Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, baik secara berhadapan

maupun secara berdampingan, baik berbatasan dengan wilayah darat maupun wilayah

laut. Perbatasan pada wilayah perairan dapat meliputi wilayah laut teritorial, zona

tambahan maupun zona ekonomi eksklusif. Negara yang berbatasan dengan Indonesia

salah satunya adalah Malaysia. Perbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah

Malaysia berdampingan dengan Pulau Kalimantan, sedangkan yang berhadapan

dipisahkan dengan Selat Malaka.

Pada tanggal 17 Oktober 1969 negara Indonesia dan Malaysia melakukan

perjanjian untuk menentukan batas landas kontinen antara kedua negara tersebut.

Perjanjian ini menghasilkan putusan persetujuan antara pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen

antara kedua negara yang telah ditandatangani oleh delegasi-delegasi pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur.
2
Perjanjian ini,

ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969.

Landas Kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di

bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan

alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu

jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial, dalam

hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
3
Keberadaan landas

kontinen ini memberikan hak-hak berdaulat untuk negara pantai yang wilayahnya

meliputi landas kontinen tersebut. Hak berdaulat tersebut antara lain untuk

mengeksploirasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen (Pasal

77 UNCLOS ayat 1).

Tiga belas tahun setelah adanya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia

dilaksanakan tepatnya pada tahun 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

melaksanakan Konvensi Hukum Laut di Janewa. Konvensi ini diadakan karena

kemajuan yang semakin pesat dalam bidang teknologi kelautan, seperti teknologi

penambangan dasar laut dan tanah di bawahnya yang sudah menjangkau pada jarak

dan kedalaman yang sangat jauh, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, Negara-

1
Ridwan Lasabuda, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik

Indonesia, Jurnal Ilmiah Platax Vol.1-2 Januari 2013, diakses dari
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax/article/download/1251/1019, pada tanggal 15 April 2018
Pukul 12.10 WIB, hlm.3

2
Siahaan dan Suhendi, Hukum Laut Nasional (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman),

(Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989), hlm. 259.
3
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 Pasal 76 Ayat (1).

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax/article/download/1251/1019

485 | LENTERA HUKUM

negara di dunia saat itu, secara pribadi maupun bersama mulai memperkenalkan

pranata hukum laut yang baru, seperti zona ekonomi ekslusif, zona ekonomi, zona

perikanan, dan berbagai klaim lainnya. Keadaan tersebut membuat Negara-negara di

dunia berlomba-lomba dalam menguasai lautan serta mengeksploitasi sumber daya

alamnya.
4

Klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh negara-negara dunia ini disebabkan

karena kurang jelasnya hukum laut internasional yang mengatur saat itu. Hukum laut

tersebut adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1958 dan

1960. Adanya permasalahan dan ketidakpastian mengenai hukum laut tersebut menjadi

dasar diselenggarakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga. Hasil dari

adanya konvensi ini adalah lahirnya UNCLOS (United Nations Convention On The Law of

The Sea) 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada tanggal 10 Desember

1982. Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga ini, kemudian muncul wilayah

perairan baru yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kemudian

meratifikasi UNCLOS 1982 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dengan diratifikasinya UNCLOS

1982 oleh Indonesia, maka Indonesia menyatakan tunduk pada peraturan-peraturan

yang termuat di dalam UNCLOS 1982. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia sebagai

salah satu anggota PBB juga turut meratifikasi UNCLOS 1982 Pada tanggal 14 Oktober

1996. Diratifikasinya UNCLOS ini membuat Malaysia pun tunduk pada ketentuan-

ketentuan UNCLOS 1982.

Tahun 2011, terjadi sebuah insiden di Selat Malaka. Insiden tersebut melibatkan

dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Kronologi insiden ini diawali dengan adanya

dua kapal berbendera Malaysia yang menangkap ikan di Wilayah Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia (ZEE) di wilayah Selat Malaka. Kedua kapal tersebut kemudian

tertangkap oleh Kapal Pengawas Hiu 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan pada 7 April 2011. Kapal yang

ditangkap Antara lain KM. KF 5325 GT 75, 80 dengan nahkoda berinisial KLA, dan

kapal KM. KF 5195 GT 63, 80 yang dinahkodai NHOI. Kedua kapal ini ditangkap

karena tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin

Penangkapan Ikan) dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya juga menggunakan

alat penangkap ikan terlarang, yaitu Trawl. Setelah tertangkapnya dua kapal tersebut,

kemudian digiring ke Pelabuhan Belawan.
5

Penggiringan kedua kapal ini tidak berlangsung lancar, di tengah perjalanan

terdapat tiga helikopter Malaysia yang menghalangi proses penangkapan tersebut.

Petugas dalam helikopter itu, meminta Kapal Pengawas Hiu 001 untuk melepaskan dua

4
I Wayan Phartiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, (Bandung: Penerbit Yrama

Widya, 2014), hlm. 18-19.
5
Suryanto, Penangkapan Kapal Malaysia Karena Langgar Batas (Selasa 12 April 2011), diakses dari

https://m.antaranews.com/berita/253839/penangkapan-kapal-malaysia-karena-langgar-batas, tanggal
18 April 2018 pukul 17.05 WIB.

486 | Penyelesaian Sengketa Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum Laut …

kapal yang berbendera Malaysia, karena kedua kapal tersebut dianggap menangkap

ikan di wilayah ZEE milik Malaysia. Permasalahan ini kemudian menjadi awal

permasalahan perbatasan ZEE di wilayah Perairan Selat Malaka Antara Indonesia

dengan Malaysia, sebab belum ada pengaturan yang disepakati oleh kedua belah

pihak.
6

Perbatasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) merupakan suatu daerah di luar dan

berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang

ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan

hak-hak serta kekebalan-kekebalan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang

relevan Konvensi ini.
7
Dalam pengukuran lebar zona ekonomi eksklusif oleh negara

pantai ini adalah 200 mil laut yang dilakukan dari garis pangkal dari mana laut

teritorial itu diukur dan tidak boleh melebihi dari 200 mil yang telah ditentukan.

Dengan adanya penentuan ZEE pada sebuah negara pantai, memunculkan hak-hak

berdaulat dan yurisdiksi dari sebuah negara pantai. Hak-hak berdaulat yang dimiliki

oleh suatu negara pantai antara lain, hak dalam keperluan eksplorasi dan eksploitasi,

konservasi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Sedangkan yurisdiksi

dari suatu negara pantai melakukan pembuatan dan pemakaian pulau buatan,

instalansi, bangunan, untuk kepentingan penelitian ilmiah kelautan, serta untuk

perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Seperti yang dipaparkan pada penjelasan di atas tentang penangkapan dua buah

kapal berbendara negara Malaysia, menyebutkan bahwa wilayah dimana Malaysia

mengambil ikan merupakan wilayah ZEE mereka, padahal pada wilayah ZEE tersebut

merupakan salah satu bagian wilayah ZEE milik Indonesia. Maka dari tragedi kapal di

atas dan klaim masing-masing dari dua negara tersebut menyebabkan sengketa laut

Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.

Klaim-klaim yang dilakukan oleh dua negara ini tentunya tidak sembarangan,

karena dua negara tersebut melakukan klaim berdasarkan pada sebuah perjanjian dan

ketentuan khusus. Pada Malaysia melakukan klaim berdasarkan pada perjanjian

dengan Indonesia tahun 1969 yang pada saat itu menetapkan mengenai landas kontinen

kedua negara juga sebagai garis ZEE. Sedangkan pada klaim Indonesia sendiri pada

wilayah ZEE, Indonesia tidak berdasarkan pada perjanjian seperti yang dilakukan

Malaysia, melainkan Indonesia menggunakan atas dasar Konvensi Hukum Laut PBB

1982 dengan menggunakan garis tengah (median line) antara Indonesia (Sumatra) dan

semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE. Indonesia pun sudah dengan tegas

menunjukkan klaimnya dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan

6
Kiki Natalia, Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari UNCLOS

1982, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 2 2013, Diakses dari
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=134251&val=5636, pada tanggal 15 April 2018
pukul 13.20 WIB.

7
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 Pasal 35 ayat (1).

487 | LENTERA HUKUM

dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
8

Sehingga dari perbedaan klaim oleh kedua negara ini mengakibatkan munculnya

sengketa kelautan Indonesia dan Malaysia yang berupa overlapping claim area (kawasan

tumpang tindih). Klaim-klaim ini juga yang menjadi faktor penyebab adanya sengketa

perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Selat Malaka antara Indonesia dengan

Malaysia.

Tumpang tindih atau overlapping berfokus pada airnya saja, tidak termasuk dasar

laut, maka yang menjadi persolan disini adalah ikannya, bukan minyak gas dan bumi.

Sehingga dapat dibenarkan apabila Indonesia melakukan tindakan penangkapan kapal

milik Malaysia, karena pada saat itu Malaysia memasuki wilayah tumpang tindih milik

Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran

atas perbuatannya. Selain itu tumpang tindih yang terjadi antara Indonesia dan

Malaysia juga diakibatkan karena kedua negara merupakan negara yang berhadapan

dan berdampingan.

II. PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA

DAN MALAYSIA DI WILAYAH SELAT MALAKA

Indonesia merupakan negara kepulauan yang di wilayah perairan negara Indonesia

banyak terdapat selat. Salah satu selat yang terkenal yaitu Selat Malaka yang terletak

diantara wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selat Malaka ini merupakan

sebuah jalur perdagangan dunia selain dari terusan Suez dan Terusan Panama.

Konsekuensi dari hal tersebut membuat wilayah yang startegis sehingga ramai oleh

aktivitas pedagangan dan pelayaran dari berbagai negara dipenjuru dunia. Hal tersebut

yang membuat selat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi negara yang berada di

sekitar Selat Malaka. Dampak dari nilai ekonomi yang tinggi membuat wilayah

tersebut rawan terjadi konflik. Seperti halnya permasalahan sengketa perbatasan laut

antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka.

Sengketa laut tumpang tindih yang terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif antara

Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan cara damai. Kedua negara

tersebut merupakan negara tetangga yang yang seharusnya memiliki hubungan

kerjasama yang baik, akan tetapi belum ada kesepakatan mengenai batas ZEE antara

negara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka menjadi faktor sengketa yang harus

segera diselesaikan. Masing-masing negara memiliki klaim sendiri mengenai garis batas

Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah tersebut.
9

Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia ini dapat diselesaikan menggunakan

UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law Of Sea 1982) atau biasa disebut

Konvensi Hukum Laut Internasional. Indonesia dan Malaysia telah menjadi anggota

8
I Made Arsana, Insiden Selat Malaka, 13 April 2011, diakses dari

https://m.detik.com/news/kolom/1615124/insiden-selat-malaka, pada tanggal 18 April 2018 Pukul
18.08 WIB.

9
Kiki Natalia, supra note 6, hlm. 5.

488 | Penyelesaian Sengketa Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum Laut …

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut

Internasional tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Pemerintah

Republik Indonesia, sedangkan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS pada tanggal 14

Oktober 1996 (United Nations,2009). Adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut

Internasional oleh kedua negara yang bersengketa, menjadi faktor mengapa UNCLOS

menjadi acuan dasar penyelesaian sengketa tumpang tindih di Selat Malaka ini.
10

Indonesia dengan Malaysia saling mempermasalahkan mengenai lebar Zona

Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka. Kedua negara tersebut hanya membuat perjanjian

mengenai batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Pengaturan Landas

kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif itu tidak dapat disamakan, karena masing-

masing wilayah tersebut memiliki perbedaan dalam sistem pengaturannya. Letak

Indonesia yang berhadapan dan berdampingan dengan Malaysia membuat Pasal 15

UNCLOS 1982 menjadi pengaturan yang tepat untuk menentukan perbatasan wilayah

Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 15 UNCLOS mengatur tentang penetapan garis batas laut teritorial antara

negara-negara pantainya berhadapan atau berdampingan yang pada Ayat (1) berbunyi,

“Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama

lain, tidak satupun diantara berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara

mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-

titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar

laut teritorial masing-masing Negara diukur.” Sedangkan pada ayat (2) yang berbunyi,

“Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau

keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial

antara kedua Negara menurut suatau cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.”

Pada intinya dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa lebar laut

teritorialnya masing-masing negara dapat ditetapkan berdasarkan garis tengah kecuali

terdapat alasan historis atau keadaan khusus lainnya. Di wilayah ZEE inilah Indonesia

dan Malaysia mempermasalahkan mengenai penentuan batas wilayah, karena lebar

wilayah terutama di Selat Malaka antara kedua negara tersebut yang letaknya saling

berhadapan atau berdampingan, lebar dari ZEE kurang dari 400 mil.
11

Oleh sebab itu,

Indonesia mendesak Malaysia untuk merundingkan perjanjian mengenai perbatasan

ZEE karena Indonesia dirugikan secara ekonomi, politik dan pertahanan keamanan di

wilayah tersebut.

Malaysia selama ini menganggap perjanjian batas kontinen dengan Indonesia

pada tahun 1969 ( yang mana telah menyepakati 25 titik yang terdiri dari 10 koordinat

di selat Malaka dan 15 titik koordinat di Laut Cina Selatan serta sudah sesuai dengan

ketentuan dalam konvensi PBB 1 tahun 1958) sekaligus sebagai perjanjian mengenai

lebar ZEE yang mana hal tersebut telah melanggar ketentuan dan prinsip yang ada pada

UNCLOS 1982, karena pengaturan mengenai ZEE (tepatnya pada pasal 55,56,57

Ibid.
11

Ibid, 6-7.

489 | LENTERA HUKUM

UNCLOS 1982) dengan batas kontinen (pasal 76 UNCLOS 1982) sangat berbeda,

sehingga pernyataan Malaysia yang menyamakan bahwa perjanjian batas kontinen

sama dengan perjanjian ZEE telah merugikan Indonesia secara ekonomi, politik dan

pertahanan keamanan.
12

Penangkapan yang dilakukan Indonesia terhadap 2 kapal milik warga negara

Malaysia di wilayah ZEE Indonesia menimbulkan sebuah protes dari Malaysia yang

mana wilayah ZEE tersebut masih batas dari wilayah Malaysia yang mana hal ini

menunjukkan bahwa lebar dari ZEE kedua negara belum jelas. Jika mengacu pada pasal

74 UNCLOS 1982, penetapan batas ZEE negara yang pantainya berhadapan atau

berdampingan harus berdasarkan persetujuan atas dasar hukum internasional

sebagaimana sengketa yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia untuk mencapai

pemecahan masalah yang adil. UNCLOS 1982 memberikan pengaturan bagi anggotanya

dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum laut, tepatnya pada pasal 279 UNCLOS

1982 yang berbunyi, “negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara

mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai

dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus

mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 ayat 1

Piagam tersebut”. Jadi berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa setiap

anggota UNCLOS 1982 wajib menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai.

Kawasan yang diakui oleh kedua belah pihak disebabkan karena adanya

perbedaan klaim yang disebut kawasan tumpang tindih atau overlapping claim area.

Meskipun dalam kasus ini belum ada kesepakatan, namun Kedua negara yaitu

Indonesia dengan Malaysia masih menganggap kawasan tumpang tindih sebagai Zona

Ekonomi Eksklusif mereka. Indonesia menetapkan klaim perbatasan ZEE dengan garis

tengah berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS, sedangkan Malaysia mengklaim

perbatasan ZEE di Selat Malaka dengan perjanjian landas kontinen 1969.

Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa

perbatasan ZEE di Selat Malaka antara lain: pertama, dalam menyelesaikan kasus

antara Indonesia dan Malaysia ialah penetapan batas maritim. Kedua, Indonesia dan

Malaysia sama-sama telah meratifikasi UNCLOS maka kedua negara harus mengacu

pada UNCLOS dalam menyelesaikan proses sengketa perbedaan penetapan garis batas

Zona Ekonomi Eksklusif. Ketiga, usulan Malaysia yang mempunyai niat menggunakan

garis batas landas kontinen 1969 tidak dapat diterima karena pengaturan perbatasan

landas kontinen dan ZEE memiliki ketentuan yang berbeda, sedangkan Usulan

Indonesia yang menggunakan garis tengah sebagai garis batas ZEE di Selat Malaka

nampaknya lebih bisa diterima. Keempat, apabila usulan Indonesia diterima berarti

garis batas landas kontinen berbeda dengan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif akan

ada kawasan di Selat Malaka dasar lautnya jadi milik Malaysia tetapi air di atasnya

milik Indonesia. Kelima, menyepakati suatu konsensus penanganan kejadian yang sama

dalam kawasan tumpang tindih sehingga petugas yang berada di lapangan bertindak

sesuai dengan konsensus yang sudah dicapai oleh pihak yang lebih tinggi. Keenam,

Ibid.

490 | Penyelesaian Sengketa Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum Laut …

apabila sebelum garis batas final dicapai kawasan tumpang tindih dibebaskan dari

segala aktivitas dan memperhatikan dampak bagi para nelayan yang hidupnya

bergantung pada sumberdaya laut di Selat Malaka.
13

Solusi yang telah disebutkan di atas dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi

kedua pihak dalam melakukan penyelesaian sengketa. Tidak adanya kejelasan

perbatasan wilayah ZEE di Selat Malaka, membuat nelayan kesulitan dalam

menentukan wilayah penangkapan ikan sehingga merugikan pihak nelayan. Dengan

diberikan beberapa pendapat di atas diharapkan dapat mempermudah penyelesaian

sengketa antara Indonesia dengan Malaysia.

Adapun jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia

dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka antara lain: Yang pertama, batas maritim bisa

diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrasi dan pengajuan ke lembaga

peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan ITLOS. Yang kedua,

sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral, kelebihan

dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang

bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional. Yang ketiga, semua

pihak harus memahami sifat negosiasi bahwa tidak ada satu pihakpun akan

mendapatkan semua yang diinginkan, dengan demikian semua pihak akan mendapat

bagian walapun lebih sedikit karena itulah intinya dari negosiasi. Dibandingkan

dengan menggunakan jalur pengadilan internasional, yang dapat dimungkinkan satu

pihak tidak mendapatkan hasil yang memuaskan sementara pihak lain mendapatkan

semua yang diinginkannya. Jadi, nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-

masing negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut pastinya tetap saling

menhormati serta menghargai dan juga menjunjung perdamaian sehingga antar kedua

negara bisa menyelesaikan sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling

menghargai dan menjunjung perdamaian, apapun jalur yang ditempuh, Indonesia dan

Malaysia akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai.
14

III. KESIMPULAN

Indonesia dan Malaysia memiliki hak atas ZEE di Selat Malaka. Hal ini dikarenakan

lebar ZEE kedua negara kurang dari 400 mil sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56

UNCLOS 1982 yang pada intinya kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia

memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut baik untuk keperluan eksplorasi dan

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non hayati.

Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi maupun

non litigasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 UNCLOS 1982. Dan penyelesaian

tersebut harus diselesaikan dengan cara damai sebagaimana yang diatur dalam pasal

279 UNCLOS 1982.

I Made Arsana, supra note 8.
14

Ibid.

491 | LENTERA HUKUM

Saran dari kami, penyelesaian sengketa mengenai lebar ZEE dapat diselesaikan

dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrasi dan pengajuan ke lembaga peradilan

internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan ITLOS. Yang kedua dengan

cara negosiasi bilateral, karena kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya

berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke

pengadilan internasional, yang memiliki kemungkinan satu pihak tidak mendapatkan

hasil yang baik sementara pihak lain mendapatkan semua yang diinginkannya. Jadi,

nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-masing negara untuk

menyelesaikan sengketa tersebut pastinya tetap saling menghormati serta menghargai

dan juga menjunjung perdamaian sehingga antar kedua negara bisa menyelesaikan

sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling menghargai dan menjunjung

perdamaian, apapun jalur yang ditempuh, Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan

persoalan ini dengan cara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Arsana, I Made Andi. 2011. Insiden Selat Malaka. diakses dari

https://m.detik.com/news/kolom/1615124/insiden-selat-malaka. pada tanggal 18

April 2018 Pukul 18.08 WIB

Bangun, Budi Hermawan. 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara:

Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January

2017: 52-63.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo dan Leksono, Handojo. 2013. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. Yustisia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013.

Lasabuda, Ridwan. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara

Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1-2, Januari 2013.

Natalia, Kiky. 2013. Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia

Ditinjau dari UNCLOS 1982. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas

Surabaya Vol. 2 No. 2 2013.

Palenewen, Rialindy Justitia. 2013. Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia

Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Laut Intenasional. Lex et Societatis, Vol. 1 No. 4

Agustus 2013.

Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung:

Penerbit Yrama Widya.

Siahaan dan Suhendi. 1989. Hukum Laut Nasional (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Kemaritiman). Jakarta: Penerbit Djambatan.

Purwaka, Tommy Hendra. 2014. Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Mimbar Hukum Vol. 26, No. 3, Oktober 2014: 355-365.

Sodik, Dikdik Muhammad. 2014. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di

Indonesia (edisi revisi). Bandung: Refika Aditama.

Subagyo, P. Joko. 2005. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

492 | Penyelesaian Sengketa Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Selat Malaka Menurut Hukum Laut …

Suryanto. 2011. Penangkapan Kapal Malaysia Karena Langgar Batas. diakses dari

https://m.antaranews.com/berita/253839/penangkapan-kapal-malaysia-karena-langgar-

batas, tanggal 18 April 2018 pukul 17.05 WIB

Tirtamulia, Tjondro. 2011. Zona-Zona Laut UNCLOS. Surabaya: Brilian Internasional.