Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018), pp. 415-430
ISSN 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online)
https://doi.org/10.19184/ ejlh.v5i3.8291
Published by the University of Jember, Indonesia
Available online 31 December 2018
Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah
Hak Milik
Siti Raga Fatmi
University of Jember, Indonesia
ragafatmi2014@gmail.com
ABSTRACT
A communal land is an asset owned by customary law communities and jointly managed by members of
customary law communities. Customary land in Minangkabau has been recognized in Indonesian law as
mentioned in Article 3 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 (BAL) as long as it still exists and
corresponding to the development. In fact, although a communal land in Minangkabau is administered
collectively, the later development shows that such a communal land has been converted to the
proprietary right by customary law communities due to the demand for legal recognition. BAL states that
property rights are hereditary, strongest, and fulfilled rights owned by a person on a piece of land. Since
there are no regulations governing the transfer of communal land to land ownership, the customary
elders and regional apparatus make procedures for the transfer of communal land with certain conditions
so that not everyone can submit an application for ownership of customary land into land owned.
KEYWORDS: Customary Land, Proprietary Rights, Land Registration.
Copyright © 2018 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License. All writings published in this journal are personal views
of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
Submitted: August 01, 2018 Revised: October 18, 2018 Accepted: December 22, 2018
HOW TO CITE:
Fatmi, Siti Raga. “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik” (2018) 5:3
Lentera Hukum 415-430.
416 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa kata dikuasai tidak
sama dengan dimiliki. Akan tetapi, artinya yaitu memberi wewenang kepada negara
sebagai organisasi kekuasaan, untuk tingkatan yang tertinggi yaitu mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya,
menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air
dan ruang angkasa itu dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan
ruang angkasa.
Oleh sebab itulah negara hanya sebagai penguasa saja, bukan sebagai yang
memiliki. Hak milik dari tanah Indonesia berada pada rakyat Indonesia itu sendiri yang
secara umum disebut sebagai hak kolektif.
1
Menurut perkembangan dari sejarah
negara Indonesia, tanah Indonesia pada awalnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat
yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1602, penjajah datang ke Indonesia
untuk berdagang, namun lama kelamaan mereka menguasai tanah-tanah di Indonesia
dengan menerapkan sistem pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan
dualisme hukum pertanahan yaitu berlakunya dua stelsel hukum yang berbeda pada
ruang dan waktu yang sama. Dualisme tersebut adalah berlakunya hukum agraria adat
untuk orang pribumi dan hukum agraria barat untuk orang Eropa, Tionghoa, dan
Timur Asing.
2
Selain itu juga diberlakukan asas „domein verklaring’ pada aturan
Agrarische Besluit/AB yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak dapat
membuktikan bahwa suatu tanah itu sebagai miliknya, maka tanah itu akan menjadi
milik negara. Pada saat itu hampir sebagian besar tanah rakyat Indonesia dimiliki oleh
negara (yang dalam hal ini diatur oleh pemerintah kolonial), karena para rakyat ini
tidak dapat memberikan pembuktian yang ditetapkan oleh negara yaitu pembuktian
tertulis seperti sertifikat.
Walaupun hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat, namun tetap
harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA yaitu dengan mengingat ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
UUPA memberi kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk memiliki
penguasaan hak-hak atas tanah, salah satunya yaitu hak milik. Hak milik dapat
dimohon oleh warga negara Indonesia atas tanah yang dikuasai oleh negara.
Permohonan hak milik tersebut dapat dilakukan atas dasar Pasal 8 sampai dengan Pasal
16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
1
Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat (Malang : Setara Press, 200) at 4.
2
Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011) at 17.
417 | LENTERA HUKUM
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (untuk
selanjutnya disebut Permen Agraria No. 9 Tahun 1999).
Melihat kesempatan yang diberikan oleh negara terhadap tanah yang dikuasai
oleh negara, beberapa masyarakat adat juga menginginkan hak milik atas tanah, namun
yang menjadi permasalahan yaitu jika yang dimintai hak milik adalah tanah ulayat yang
sebenarnya milik dari suatu kaum adat. Masyarakat Minangkabau merupakan suatu
kelompok masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh hukum adatnya.
Dalam adat minangkabau tanah ulayat merupakan harta pusaka yang dikuasai secara
komunal atau bersama-sama. Namun seiring dengan berjalannya zaman, banyak
masyarakat adat Minangkabau yang kemudian melanggar ketentuan adat tersebut
karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya
mengenai pengalihan tanah ulayat menjadi tanah hak milik.
II. TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM MINANGKABAU
SETELAH LAHIRNYA UUPA
Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Dalam Pasal 5 UUPA juga dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas
bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam
Undangundang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatau
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis bagi masyarakat berfungsi sebagai
neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau
tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa-peristiwa
dalam masyarakat. Hukum adat merupakan pilar sosioanthroplologis yang penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membuat para legislatif, eksekutif dan
yudikatif diharapkan untuk dapat menjaga dan mengambil langkah alternatif dan
progresif terhadap hukum adat yang berada di Indonesia.
3
A. Sistem Kekerabatan
Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera
Barat yang mana merupakan suatu masyarakat hukum adat.
4
Suku Minangkabau
merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki sistem kekerabatan berbeda, unik,
3
Sujitpto Raharjo, Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak (Diterbitkan oleh Komnas
HAM , MK dan Departemen Dalam Negeri, 2005) at 52.
4
Soerojo wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1994) at 197.
418 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
dan langka. Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan
Matrilineal atau Matriakhat.
5
Matrilineal berasal dari kata “matri” yang artinya ibu dan
“lineal” yang artinya garis. Jadi matrilineal berarti garis atau hubungan keturunan yang
berdasarkan kerabat ibu. Dalam segala perbuatan hukum, setiap anak mengutamakan
keturunan ibu.
6
Matrilineal yaitu seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum
adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan
dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu yaitu ibu asal yang menurunkan anak
cucu yang perempuan itu tidak meninggalkan kerabatnya dan tidak pindah ke kerabat
suaminya.
Saudara kandung disini adalah saudara perempuan yang akan melahirkan
kemenakan mereka. Andaikata kemenakan yang mereka lahirkan tanpa punya tanah
milik kaumnya, sama artinya kelahirannya tanpa tanah tumpah darah atau tanah air,
yang akan menjadi kebanggan kelak. Oleh karena itu, tanah bukanlah semata-mata
berfungsi ekonomi, melainkan lebih cenderung kepada fungsi sosial. Berdasarkan hal
tersebut, A.A Navis berpendapat mungkin hal itulah yang mendorong orang
Minangkabau tersebar dari kampung halamannya, baik mencari pemukiman baru
ataupun merantau. Mencari pemukiman baru berarti memperoleh tanah, dan jika
merantau untuk mencari rezeki yang akan dibawa pulang untuk mengurus sawah dan
ladang.
B. Sistem Penguasaan Tanah Ulayat dan Fungsinya
1. Sistem Penguasaan Tanah Ulayat
Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik
komunal yaitu milik suku, kaum, dan nagari. Tanah ulayat adalah pusaka yang
diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai
pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan
pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan
kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah ulayat
juga mengandung unsur religi, kesejarahan dan bahkan unsur magis serta bertujuan
memakmurkan rakyat di dalamnya.
7
Tanah ulayat adalah tanah milik komunal yang tidak boleh dan tidak dapat
didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja. Penelitian Jamal et al menemukan
bahwa seluruh tanah di wilayah Minangkabau, yang persis berhimpit dengan areal
administratif Provinsi Sumatera Barat, merupakan "tanah ulayat" dengan prinsip
kepemilikan komunal, yang penggunaan dan pendistribusian penggunaannya tunduk
kepada pengaturan menurut hukum adat.
8
Pendapat Singgih Praptodihardjo, tanah
ulayat adalah warisan dari mereka yang mendirikan nagari, tanah tersebut bukan saja
5
Yulfian Azrial, Budaya Alam Minangkabau (Padang. Angkasa Raya, 2003) at 5.
6
Yaswirman, Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam
Masyarakat Matrilineal Minangkabau) (Padang:Universitas Andalas, 2006) at 17.
7
Ibid. at 151-152.
8
Erizal Jamal et al, Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan pada Komunitas Lokal (Bogor: Laporan
Penelitian PSE, 2001) at 526.
419 | LENTERA HUKUM
kepunyaan umat yang hidup sekarang tetapi menjadi hak generasi yang akan datang,
yang hidup kelak dikemudian hari.
Hak ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam
tangan penghulu,
9
nagari, suku, kaum atau beberapa nagari. Tanah ulayat diwarisi secara
turun menurun, yang diwarisi dari nenek moyang ke generasi berikutnya dalam
keadaan utuh, tidak terbagi-bagi. Sebagaimana dalam fatwa adat menyatakan bahwa
10
birik-birik tabang ka sawah (Birik-birik terbang kesawah), dari sawah tabang ka halaman (dari
sawah terbang ke halaman), basuo ditanah bato (bertemu ditanah bata), dari niniak turun
kamamak (dari ninik turun ke mamak), dari mamak turuk ka kamanakan (dari mamak terun
kemanakan), patah tumbuah hilang baganti (patah tumbuh hilang berganti) dan pusako baitu
juo (pusaka begitu juga ).
Ketentuan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa nagari adalah
kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi
Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah
Provinsi Sumatera Barat.
Setiap nagari di Sumatera Barat mempunyai ulayat dengan batas batas sesuai
situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah nagari tidaklah
sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada yang
menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan
seseorang, mungkin sampai dipuncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya
deras atau hutan lebat yang tidak dapat ditembus. Wilayah yang tidak dapat ditembus
itu disebut hutan lareh ( hutan lelas ), yang artinya hutan lepas yang tidak ada
penghuninya.
11
Menurut A.A Navis dalam satu nagari ada dua jenis ulayat yaitu: ulayat nagari dan
ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan
nagari, yang disebut hutan tinggi. Ulayat ini berada dibawah kekuasaan penghulu andiko,
yang juga disebut penghulu keempat suku. Sedangkan ulayat kaum adalah tanah yang
dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk, yang disebut hutan rendah. Ulayat
ini dibawah kekuasaan penghulu suku yang jadi puncak atau Tuannya.
12
Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat dilakukan
dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “ adat diisi
limbago dituang” melalui musyawarah mufakat.
9
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERDA Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 penghulu adalah pemimpin
dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan
pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).
10
M. Narson, Dasar Falsafah Adat Minagkabau. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) at 41.
11
A.A Navis, Alam Takambang jadi Guru (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986) at 151.
12
Ibid, at 152
420 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
Tanah ulayat di Minangkabau disebut sebagai harta pusaka. Sistem pemilikan
harta atau cara seseorang mendapatkan harta tersebut yaitu Pusako (pusaka), Tambilang
Basi (tembilang besi), yaitu memperoleh harta dengan usaha sendiri, misalnya manaruko.
Manaruko yaitu membuka lahan yang belum ada pemiliknya atau hutan yang belum
mempunyai pemilik, hal ini merupakan salah satu usaha dan kebiasaan nenek moyang
orang Minangkabau pada zaman dahulu, Tambilang Ameh (tembilang emas) yaitu
memiliki harta dengan cara membeli dan Hibah (pemberian).
Tanah ulayat di Minangkabau diatur pimpinan adat yang disebut ampek jinih, penghulu
manti, dubalang dan malin yang berkedudukan di kaum dan atau di suku dan atau di
nagari. Orang ampek jinih itu ibarat empat badan satu nyawa. Artinya, sistem
kepemimpinannya satu atap atau satu kotak. Rusak satu rusak yang lainnya.
2. Fungsi Tanah Ulayat
Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan
atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian
hari. Dimana mereka dapat mempergunakan tanah tersebut untuk keperluan
membangun rumah tempat tinggal, tempat berdagang seperti membuat toko atau
rumah dan toko dan untuk bercocok tanam. Menurut pendapat Prof. Van Vollenhoven
bahwa fungsi dari ulayat atas tanah ada dua fungsi.
13
Pertama, fungsi ke dalam daerah-
daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain anggota-anggota
persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu 1) Hak
atas tanah adalah hak untuk membuka tanah, hak untuk memungut hasil, hak untuk
mendirikan tempat tinggal, hak mengembala; 2) Hak atas air adalah hak untuk
memakai air, hak untuk menangkap ikan dan Iain-lain dan 3) Hak atas hutan adalah
hak berburu, hak-hak untuk mengambil hutan dan sebagainya. Kemudian, kembalinya
hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal
tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah. Persekutuan menyediakan
tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan
lainnya. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini
dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.
Kedua, fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya
antara lain melarang untuk membeli atau menerima atas gadai tanah (terutama dimana
tanah ulayat itu masih kuat), untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah
memerlukan izin serta membayar retribusi dan tanggung jawab persekutuan atas reaksi
adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak
diketahui. Dapat dilihat fungsi hak atas tanah menurut Pasal 6 UUPA, yang
menerangkan bahwa: "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", sama atau sesuai
dengan arti fungsi dari tanah ulayat.
Fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan
yang menguasai dan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi
13
Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, Eksitensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di Indonesia
(Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minagkabau (PPIM), 2000) at 126.
421 | LENTERA HUKUM
kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum adat melalui para pejabat
adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta
kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya.
Berdasarkan maksud dan tujuan pencananggan tanah ulayat sebagaimana
tersebut diatas, maka ajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat tidak
boleh diperjual belikan dan atau digadaikan kepada orang lain. Komunitas masyarakat
hukum adat dapat memetik hasil atas tanah ulayat tersebut. Hal ini sesuai dengan
falsafah yang menyatakan "ainyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, dijual indak dimakan
bali, digadai indak dimakan sando".
Namun demikian dalam beberapa hal tanah ulayat itu boleh digadaikan
sepanjang tidak menyimpang dari "pusakosalingka suku". Maksudnya adalah bahwa tanah
ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Pertama, Gadih gadang indak balaki (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau rando
dapek malu (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan
kemenakan yang telah dewasa atau janda. Kedua, Rumah gadang katirisan (rumah besar
bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaki rumah
besar yang bersangkutan. Ketiga, Mambangkik batang tarandam (membangkit batang
terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar
Penghulu yang telah lama tidak dipakai. Keempat, Mayiek tabujua di tangah runah (mayat
terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk
menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.
Gambaran diatas dapat terlihat bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat
di Minangkabau bersifat "kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang
bersifat mutlak. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas
tanah dari satu person kepada person lain, bahkan pengalihan hak dari satu kaum
kepada kaum yang lain. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan
wujud dari ikatan lahir batinsuatu komunitas masyarakat hukum adat dan sekaligus
sebagai asset bersama suatu komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau. Jika
suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah
keutuhannya, karena tanah berfungsi sebagai pengikat (batin) antara sesama
komunitas masyarakat hukum adat. Dengan kata lain tanah ulayat itu dipertahankan
oleh masyarakat hukum adat Minangkabau tidak lain berdasarkan sifat hubungan yang
"religio-magis-kosmis", sehingga mempertahankan pengusaan tanah ulayat adalah karena
"marwah-nya".
14
Dalam hal pemanfatan tanah ulayat oleh pihak luar adalah prinsip keseimbangan
dan keadilan, sebagai mana falsafah adat menyatakan "urang mandapek, awak indak
kailangan" (orang mendapat, kita tidak kehilangan). Selain dari pemanfaatan tanah
ulayat akan terkena "Sumpah Pasatiran", yaitu "kaateh indak bapucuak, kabawah indak
baurek, ditangah digiriak kumbang (keatas tak berpucuk, kebawah tak berurat/berakar dan
14
Menurut Narullah yang dimaksud dengan "marwah" itu adalah norma-norma dan nilai nilai yang
paling esensil dari hukum adat itu sendiri.
422 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
ditengah digiri/dilobang kumbang)"
15
. Sehingga orang yang kena sumpah pasatiran ini
hidupnya merana sepanjang masa. Sejalan dengan konsep tanah ulayat yang tidak boleh
diperjual belikan dan digadaikan, maka setelah pemanfatan tanah ulayat dilakukan
tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.
3. Macam-Macam Tanah Ulayat
Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat terdapat empat macam tanah ulayat,
yaitu: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo.
Pertama, adalah Tanah Ulayat Nagari, sebagaimana Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah
Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya,
tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan
didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari
(KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari,
sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk
pemanfaatannya. Masyarakat terikat pada hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi
(hutan jauh yang dilihat pada saat - saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan,
hutan dekat yang dipelihara) tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi ditinggalkan
kembali (verlaten ground) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. Tanah yang
selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah,
ladangatau arcal pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau termpat
bermusyawarah.
Kedua, adalah Tanah Ulayat Suku, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah
Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya,
tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam
yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota
suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu
suku. Ketiga, yaitu Tanah Ulayat Kaum, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah
Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya,
tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang
ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari
jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak
kepala waris.
Keempat, yaitu Tanah Ulayat Rajo, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan
Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan
Pemanfaatannya, tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber
daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya
diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup
disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat. Menurut pendapat Narullah Parpatiah
Nan Tuo, dikatakan bahwa tanah ulayat rajo ada karena tanah ulayat yang dikuasai
15
B. Nurdin Yakub, hukum kekerabatan minagkabau, (Jakarta : CV Pustaka Indonesia, 1994) at 13.
423 | LENTERA HUKUM
oleh beberapa nagari. Penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan manaruko
atau membuka lahan baru.
4. Eksistensi Tanah Ulayat
UUPA berpangkal pada pengakuan hak ulayat dalam huum tanah yang baru, tetapi
pelaksanaannya dibatasi. Jika pemerintah akan memberikan sesuatu hak atas tanah,
maka sebagai tanda pengakuan itu masyarakat hukum adat yang bersangkutan akan
didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”, yang memang ia berhak
menerimanya sebagai pemegang hak ulayat. Dari contoh ini dapat diketahui pula
bahwa pendirian UUPA mengenai hubungan antara hak ulayat dengan tanah negara.
Menurut Pasal 28 ayat (1) yang dapat diberikan dengan hak guna usaha ialah tanah-
tanah yang “dikuasai lansung oleh negara”. Tanah-tanah yang demikian itu disebut “tanah
negara”.
UUPA dan hukum tanah nasional tidak menghapus hak ulayat, tetapi juga tidak
akan mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan atau
melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan
kecenderungan akan hapusnya hak ulayat tersebut melalui proses alamiah. Yaitu
dengan menjadi kuatnya hak-hak perseorangan dalam masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Kecenderungan tersebut tampak pada perkembangan tanah-tanah kaum di
Minangkabau, yang dimintakan pendaftaran sebagai tanah milik-bersama. Setelah
didaftar sebagai milik-bersama, maka diadakan pemecahan menjadi tanah-tanah hak
milik para anggota kaum masing-masing. Padahal hak penguasaan oleh para anggota
kaum menurut hukum adat bukan hak milik, melainkan ganggam bauntuak, yang dalam
hukum tanah nasional dikonversi menjadi hak pakai.
16
Hak ulayat diakui eksistensinya bagi masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang
menurut kenyataanya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat
hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat
dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan
mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah
bersama para warga masyarakat hukum adat, yang bersangkutan. Selain diakui,
pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai
kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
Demikian dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUPA. Merupakan suatu kenyataan,
bahwa jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan
pembangunan, dilakukan pendekatan pada para penguasa adat serta warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan menurut adat-istiadat setempat, yang hakikatnya
mengandung pengakuan adanya hak ulayat itu. Tetapi instansi pemerintah atau
penguasaha yang berusaha memperoleh tanah ulayat semata-mata berdasarkan surat
16
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan. 1997) at 186.
424 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
keputusan pejabat atau instansi pemerintah yang diberikan kepadanya, pasti akan
menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya.
Hak ulayat yang pada kenyataanya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali.
Juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional tugas
kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas kewenangan
negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya
kekuatan hak ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi
para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-
bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan
UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan
berakibat melansungkan keberadaannya.
Secara umum, ada empat syarat yuridis terkait dengan eksistensi hukum adat
beserta komentar sebagaimana diuraikan oleh Sadjipto Rahardjo adalah sebagai
berikut.
17
Pertama, “Sepanjang masih hidup”. Maksud dari sepanjang masih hidup ini
tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dengan menyelami
perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif). Kedua, “Sesuai dengan
perkembangan masyarakat”. Hal ini mengandung resiko untuk memaksakan (imposing)
kepentingan umum atas nama “perkembangan masyarakat”, sehingga tidak memberi
peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara
bebas. Ketiga, “Sesuai dengan prinsip NKRI”. Kelemahan dari paradigma ini adalah
dengan melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas yang berbeda dan
berhadap-hadapan. Keempat, “Diatur dalam undang-undang”. Indonesia merupakan
negara hukum namun apabila hukum selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan
merasa cakap untuk itu telah gagal (apabila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).
Pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau, sekarang ini sudah dapat
dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang atau lembaga asing, asal saja "adat diisi
limbago dituang" ,maksudnya yaitu dalam hal pemanfaatan oleh orang luar harus melalui
proses musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan tanah ulayat tidaklah berarti
memilikinya, oleh karena itu dikenal pepatah adat "kabau pai kubangan tingga” artinya
apabila pemanfaatan tanah ulayat sudah selesai atau tidak dipergunakan lagi akan
kembali kepada pemilik ulayat. Seluruh peraturan adat itu haruslah diperhatikan dalam
setiap pemanfaaatan tanah ulayat itu apakah untuk kepentingan masyarakat dalam
persekutuan hukum adat atau untuk warga atau persekutuan di luar persekutuan.
Pemanfaatan tanah bagi warga luar persekutuan tidaklah mudah, sangat
diperlukan musyawarah dan mufakat, karena telah berurat dan berakar pada
masyarakat hukum adat, dan kalau diikuti dengan baik untuk pemanfaatan tanah
ulayat akan memenimalkan kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang ada dan yang akan
ada. Dalam melaksanakan musyawarah dan mufakat haruslah dilakukan dengan
mendudukan hak dan kewajiban secara seimbang antara kedua belah pihak dan tanpa
17
Ibid. at 54.
425 | LENTERA HUKUM
tekanan oleh siapapun, apabila ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan
memunculkan kasus sengketa disebabkan ketidak puasan dari masyarakat hukum adat.
Ketentuan dalam adat Minangkabau melarang memindahtangankan tanah ulayat
kaum, kecuali dalam keadaan mendesak, sebagaimana fatwa adat mengatakan "dijua
indak dimakan budi, digadai indak dimakan sando". Apabila pemindahtanganan tersebut mesti
terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh
anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris serta diketahui oleh pucuk pimpinan
adat. Terjadinya pemindahtangan hak ulayat kaum untuk selamanya (dijual) karena
memang tidak dapat dipungkiri bahwa adat Minangkabau saat ini tengah mengalami
perubahan yang secara berangsur-angsur dari sifat komunal mengarah kepada sifat
individual terutama dalam kepemilikan tanah ulayat kaum. Hal ini lebih cenderung
terjadi di pusat-pusat perkotaan atau daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota.
Seperti masyarakat nagari yang berdampingan dengan kota Bukititnggi yang sudah
mulai mengarah kepada kehidupan individual, sehingga pemindahtangan tanah ulayat
kaum tidak merupakan yang sakral lagi, tetapi telah berangsur-angsur merupakan hal
yang biasa bagi masyarakat. Namun bukan berarti tidak semudah memindahtangankan
tanah yang merupakan hasil pencaharian, akan tetapi masih memerlukan atau
mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum, karena tanah ini merupakan
kepunyaan bersama anggota kaum.
Pemindahtanganan tanah ulayat hanya bersifat sementara karena tanah di
Minangkabau merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah kaum yang harus dijaga
keberadaannya. Hal ini juga kerana adanya aturan adat yang menyatakan bahwa tidak
membenarkan terjadinya alih kepemilikan tanah keluar kerabat matrilineal. Sedangkan
pemindahtanganan tanah ulayat kaum untuk selamanya biasanya dilakukan oleh kaum
yang hampir punah dan diupayakan kepada orang yang terdekat terutama orang masih
dalam persukuan yang sama. Namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung
Nomor: 1029K/Sip/l975 menyatakan bahwa pemindahtanganan tanah ulayat kaum yang
hampir punah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh kaum punah
tersebut.
III. PERMOHONAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK
Dalam Pasal 22 UUPA dijelaskan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat
diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa sampai
sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut masih belum
dibentuk juga. Hal ini mengakibatkan permohonan tanah ulayat atau tanah adat
menjadi tanah hak milik secara hukum masih belum memiliki regulasi yang jelas seperti
permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik.
Menurut ajaran adat Minangkabau, pengertian tanah dan ulayat dipisahkan,
pemisahan ini dilatar belakangi dengan dianutnya asas terpisah horizontal yang dalam
bahasa Belanda disebut Horizontale Spitlsing. Yang dimaksud dengan asas terpisah
horizontal adalah terpisahnya antara tanah dan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat
426 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan banguna diatas tanah tersebut. Apabila
pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah ulayat.
Adat menfatwakan tanah ulayat sebagai “"ayia nyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan,
dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando“ artinya yaitu “airnya yang boleh
diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal air dan buah ialah
ulayat”. Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa tanah ulayat di Minangkabau tidak
boleh dilepaskan kepada orang lain.
Hukum Adat Minangkabau mempunyai hak dari tanah ulayat atau yang disebut
harta pusaka tinggi, tidak boleh diperjual belikan, sesuai dengan pameo masyarakat
Minangkabau, “Dijua ndak dimakan bali, digadai tak dimakan sando” artinya dijual tak
dimakan beli, digadai tak dimakan sando (sandera). Ajaran adat Minangkabau
menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan atau digadaikan
kepada orang lain. Komunitas masyarakat hukum adat dapat memetik hasil atas tanah
ulayat tersebut.
Namun demikian dalam beberapa hal tanah ulayat itu boleh digadaikan
sepanjang tidak menyimpang dari "pusako lingka suku". Maksudnya adalah bahwa tanah
ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu.
18
Pertama, Gadih gadang indak balaki (gadis yang sudah dewasa belum bersuami) atau rando
dapek malu (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan
kemenakan yang telah dewasa atau janda. Kedua, Rumah gadang katirisan (rumah besar
bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaki rumah
besar yang bersangkutan. Ketiga, Mambangkik batang tarandam (membangkit batang
terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar
Penghulu yang telah lama tidak dipakai. Keempat, Mayiek tabujua di tangah runah (mayat
terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk
menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.
Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum merupakan hak milik kolektif anggota
suatu suku atau kaum. Sedangkan tanah ulayat rajo merupakan tanah ulayat yang
penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari dari garis keturunan
ibu. Tanah Ulayat Nagari di bawah pengawasan penghulu-penghulu yang bernaung
dalam kerapatan nagari. Tanah ulayat nagari adalah milik bersamarakyat dalam nagari
itu. Tanah ulayat nagari dapat berupa hutan-hutan, semak belukar maupun tanah-
tanah yang berada dalam lingkup dan pengelolahan nagari. Nagari merupakan
gabungan dari beberapa koto, yang mempunyai suku serta menempati suatu wilayah
tertentu. Pada umumnya di dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku.
Sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari,
digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan
mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak
dapat diubah, kecuali atas kesepakatyan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam
18
Yulfian Azrial, supra note 1 at 43-44
427 | LENTERA HUKUM
nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu
diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum.
Tanah ulayat kaum, adalah tanah-tanah yang dikelola oleh kaum secara bersama.
Kaum adalah gabungan dari pada paruik (seibu) yang berasal dari satu nenek. Tanah
ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan
anak kemenakan, terutama untuk memenuhi ekonominya. Tanah ulayat kaum yang
dimiliki secaral komunal itu merupakan harta yang diberikan haknya kepada anggota
kaum untuk memungut hasilnya, sedangkan hak milik atas nama kaum tersebut. Harta
ini jika digadaikan harus mendapat persetujuan dari kepala kaum dan seluruh anggota
kaum lainnya.
Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini, merupakan tugas
dari kepala kaum yang disebut tungganai (mamak rumah yang dituakan) dalam jurai dan
dihormati seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat didahulukan salangkah,
ditinggikan sarantiang (didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota
kaumnya. Disamping dibebani dengan kewajiban-kewajiban terhadap anak
kemenakannya, maka penghulu (mamak adat) juga diberi hak untuk memperoleh sawah
kegadangan (sawah kebesaran) milik kaumnya. Disamping mempergunakan tanah ulayat
kaum, ada juga masyarakat menggunakan tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari.
Apabila pemakaiannya bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya maka di sini
berlaku ketentuan adat yaitu : karimbo babunggo kayu, kasawah babunggo ampiang, kalauik
babunggo karang (kerimba berbungga kayu, kesawah berbungga amping, kelaut
berbungga karang). Dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk
kepentingan suku atau nagari. Tetapi tanah ulayat kaum bisa saja dimiliki oleh nagari
apabila diperlukan untuk kepentingan suku atau nagari.
Sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta
kaum kerabat. Sehingga hidup dengan mengandalkan hasil ulayat tidak memungkinkan
lagi bagi masyarakat kaum adat karena tanah yang dimiliki tidak mengalami
peningkatan, sedangkan jumlah kerabat semakin berkembang. Hal ini menyebabkan
adanya keinginan yang bertolak belakang dari anggota kaum yaitu sebagian
sekelompok menginginkan tetap berpegang teguh pada adat dengan tidak membagi-
bagi tanah ulayat tapi mencari alternatif lain dalam pemecahannya seperti pergi
merantau atau berdagang, sedangkan sebahagian lagi menginginkan pembagian
terhadap tanah ulayat yang ada dan akhirnya tanah ulayat itu bisa habis atau hilang.
Sedangkan tanah ulayat yang belum dibagi diperuntukkan dinyatakan sebagai tanah
cadangan bagi anak kemenakan dikemudian hari. Tanah ulayat suku dan tanah ulayat
nagari memiliki hubungan berjenjang dan pencadangan. Bila tanah ulayat suatu kaum
habis, maka tanah ulayatnya menjadi tanah ulayat suku. Bila suatu tanah ulayat suku
habis maka tanah ulayatnya beralih menjadi tanah ulayat nagari. Sehingga tanah ulayat
tidak akan habis. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan bahwa tanah ulayat
itu bersifat samporono (sempurna) habis. Sementara tanah ulayat rajo, sudah tidak
diketemukan lagi pada saat ini, karena sudah menjadi tanah cagar budaya yang
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
428 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
Maka dari itulah, seseuai dengan perkembangan zaman maka tanah ulayat kaum
kemudian dapat dijadikan sebagai tanah hak milik karena penguasaanya yang lebih
sempit yaitu dikuasai oleh jurai atau keluarga, maka potensi untuk bisa dijadikan
sebagai tanah hak milik lebih besar dibandingkan dengan tanah-tanah yang dikuasai
oleh nagar, suku maupun oleh penghulu atau rajo. Sebagaimana telah dijelaskan diatas,
bahwa regulasi mengenai permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik memang
belum ada, namun secara adat telah diatur sedemikian rupa dengan prosedur tersendiri.
Pertama, prosedur pada internal kaum. Dalam mengalihkan hak atas tanah ulayat
ada internal kaum maka dilakukan sebagai berikut, diantaranya a) anggota kaum
melakukan musyawarah untuk mufakat. Di dalam muyawarah mufakat oleh seluruh
anggota kaum atau yang mewakilinya dimana yang memimpin rapat tersebut adalah
mamak kepala waris. Dalam rapat ini diputuskanlah apakah tanah tersebut dapat di
jual atau tidak. Dalam mengambil keputusan ini harus mempunyai satu kesepakatan
bulat, dimana apabila seorang saja tidak setuju untuk menjualnya maka penjualan atas
tanah tersebut tidak dapat dilakukan; b) Melakukan pembagian atau memutuskan
bagian mana yang akan dialihkan (dijual). Dalam hal ini setelah diputuskan oleh
mamak kepala waris yang mana telah mendapat persetujuan dari anggota kaum untuk
mengalihkan (menjual) sebahagian dari tanah ulayat tersebut, maka ditentukanlah
pembagiaan atas tanah ulayat tersebut yang mana untuk di jual. Dalam memutuskan
bagian tanah yang akan dialihkan (dijual) di putuskan sama dalam rapat tersebut dan
juga dalam memutuskan tersebut harus dengan keputusan bulat atau keseluruhan
rapat menyetujuinya; c) Hasil rapat diberi tahu kepada penghulu suku. Hasil rapat
anggota kaum tersebut diberi tahu kepada penghulu suku pisang aur kuning. Dimana
penghulu suku disini sebagai kepala suku pisang aur kuning berfungsi untuk
mengetahui bahwa ada salah satu kaumnya akan menjual tanah ulayat kaum. Mamak
kepala waris akan memberi tahu kepada penghulu suku apa penyebabnya mereka
menjual sebahagian dari harta kaumnya dan bagian mana yang akan di jual. Setelah
mendengar semua yang di katakan oleh mamak kepala waris maka barulah penghulu
suku dapat menyetujuinya. d) Hasil rapat diberi tahu pada Kerapatan Adat Nagari
(KAN). Hasil dari rapat dan disetujui oleh penghulu suku maka mamak kepala waris
memberi tahu kepada Kerapatan Adat Nagari supaya ketua dari Kerapatan Adat Nagari
menyetujui dan mengetahui bahwa ada sebahagian dari tanah ulayat tanah kaum di
nagarinya ada yang di jual.
Kedua, prosedur untuk melakukan jual beli kepada pihak pembeli. Tahapan
prosedur yang dilakukan oleh kaum atau surat-surat yang harus dibuat oleh si penjual
dalam hal ini anggota kaum adalah a) Ranji, ini yang dipakai adalah ranji kecil yaitu
ranji anggota kaum. diamana ranji ini paling sedikit 4 (empat) tingkat golongan. Ranji
yang dibuat oleh kaum dan diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris,
mamak kepala suku, dan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam
penandatanaganan ranji tersebut diberi materai pada tandatangan mamak kepala suku;
b) Surat persetujuan anggota kaum, surat persetujuan dibuat oleh mamak kepala waris,
yang mana isinya adalah pembagian atau harta kaum yang akan dijual harus mendapat
429 | LENTERA HUKUM
persetujuan keseluruhan dari anggota kaum, diamana disini seluruh anggota kaum
harus dibuatkan namanya baik yang baru lahir, dan menandatangani. Yang
menandatangani disini adalah umur 17 tahun keatas, sedangkan yang 17 tahun kebawah
cukup ditulis BU (belum cukup umur). Disertai semua KTP (Kartu Tanda Penduduk);
c) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut akan diserahkan kepada siapa, di sini ditulis
bahwa tanah tersebut sebelum di jual diserahkan kepada siapa (salah satu anggota
kaum), diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris di beri meterai, mamak
penghulu suku, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), lurah; d) Surat Keterangan, surat
keterangan menerangkan bahwa letak dari tanah, dikuasai oleh sapa, diketahui dan
ditandatangani oleh lurah, camat; e) Surat pernyataan pengusaan tanah, di sini
menyatakan bahwa sebidang tanah yang telah dibagi yang akan di jual tersebut diatas
namakan siapa, dan ditandatangani oleh bersangkutan, diketahui dan ditandatangani
oleh mamak kepala waris, ninik mamak kepala suku, pemilik tanah yang berbatas
dengan tanah tersebut, lurah, camat; f) Surat Pernyataan, di mana surat pernyataan ini
menyatakan bahwa benar atau asli adalah tandatangan yang menguasai tanah tersebut,
ditandatangani oleh yang bersangkutan memakai materai dan diketahui oleh mamak
kepala waris. Dengan adanya kata sepakat dan mentaati prosedur prosedur yang telah
dibuat maka kaum dalam melaksanakan peralihan hak tanah ulayat berupa jual beli
akan berjalan lancer dan dikemudian harinya tidak mengakibatkan terjadi masalah atau
sengketa terhadap status tanah yang telah berubah.
Setelah prosedur diatas selesai, maka hak ulayat dapat dimohonkan sebagai hak
milik serta dapat didaftarkan sebagai tanah hak milik sebagaimana sesuai dengan
prosedur pendaftaran tanah.
IV. KESIMPULAN
Dari beberapa pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa poin penting.
Pertama, eksistensi Tanah Ulayat Minangkaau dapat terlihat dari masih adanya
penghormatan dari masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri. Selain itu,
pengakuan terhadap tanah ulayat Minangkabau juga telah diatur dalam peraturan
daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, secara tidak lansung, tanah ulayat
Minangkabau secara hukum telah diakui keberadaannya. Kedua, Permohonan tanah
ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau
memang belum diatur dalam peraturan per-undang-undangan, namun peralihan dai
tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan
syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama dengan pemuka adat dan instansi
pemerintah.dalam hal ini yang berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai tanah hak milik
adalah tanah ulayat kaum.
Saran penulis, dalam rangka mempermudah terjadinya pemindahan maupun
permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik maka diperlukan suatu regulasi
hukum baru yang mengatur bagaimana dan apa saja syarat dari pelepasan tanah ulayat
tersebut agar tidak terjadi kesewenangan dalam pelepasan tersebut nantinya. Dalam hal
430 | Permohonan Tahan Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik
ini rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat
hukum adat yang akan dibahas di DPR dalam hal prosedur pengakuan status
masyarakat hukum adat dan hak ulayat agar dicantumkan menyangkut pendaftaran
hak ulayat yang disesuaikan dengan peta tata ruangan wilayah dan tata cara hukum
adat yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari persekutuan hukum adatnya dan
jika instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan yang bukan warga masyarakat
hukum adat memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu, maka
dalam hal hak atas tanah tersebut habis masa berlakunya maka tanah tersebut kembali
menjadi tanah ulayat.
DAFTAR PUSTAKA
A.A Navis, Alam Takambang jadi Guru (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986)
B. Nurdin Yakub, hukum kekerabatan minagkabau, (Jakarta : CV Pustaka Indonesia, 1994)
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,
Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan. 1997)
Erizal Jamal et al, Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan pada Komunitas Lokal (Bogor:
Laporan Penelitian PSE, 2001)
Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat (Malang : Setara Press, 200)
M. Narson, Dasar Falsafah Adat Minagkabau. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)
Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011)
Sujitpto Raharjo, Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak (Diterbitkan
oleh Komnas HAM , MK dan Departemen Dalam Negeri, 2005)
Soerojo wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung,
1994)
Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, Eksitensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di
Indonesia (Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minagkabau (PPIM), 2000)
Yulfian Azrial, Budaya Alam Minangkabau (Padang. Angkasa Raya, 2003)
Yaswirman, Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya
Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau) (Padang:Universitas Andalas, 2006)