Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 163-172
ISSN 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online)
https://doi.org/10.19184/ ejlh.v6i1.9545
Published by the University of Jember, Indonesia
Available online 28 April 2019

Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket

Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik

Fahmi Ramadhan Firdaus
University of Jember, Indonesia

fhmiramadhan@gmail.com

Bayu Dwi Anggono
University of Jember, Indonesia
bayu_fhunej@yahoo.co.id

ABSTRACT

In Indonesia, the control function of the House of Representatives (DPR) includes interpellation rights,

inquiry rights and the right to express opinions. In 2017, the DPR's inquiry rights to the Corruption

Eradication Commission (KPK) were considered unconstitutional because the law did not include the

KPK as the object of the inquiry mechanism. However, the Constitutional Court (MK) in Decision

Number 36 / PUU-XV / 2017 defined KPK as an executive so that this institution can be monitored

through the inquiry mechanism. This court's decision, however, contradicts to the four previous

decisions which classified KPK as an independent institution. This article examines the validity of the

DPR's inquiry rights to the KPK by considering the DPR's inquiry rights as a form of a mechanism for

mutual checks and balances to the other state institutions. In practice, there are both formal and material

rules that must be fulfilled so that their implementation is legally valid and the DPR's inquiry rights to

the KPK in cases of the electronic KTP corruption ignore these conditions. This article recommends that

the DPR be careful when using inquiry rights as a monitoring mechanism.

KEYWORDS: Inquiry rights, House of Representatives, Corruption Eradication Commission.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License. All writings published in this journal are personal views

of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Submitted: January 24, 2018 Revised: March 09, 2018 Accepted: March 18, 2018

HOW TO CITE:
Firdaus, Fahmi Ramadhan & Bayu Dwi Anggono. “Menimbang Kewenangan DPR dalam
Penggunaan Hak Angket pada Kasus Korupsi KTP Elektronik” (2019) 6:1 Lentera Hukum 163-172.

mailto:fhmiramadhan@gmail.com

164 | Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket pada Kasus Korupsi KTP Elektronik

I. PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas pertentangan mengenai keabsahan Hak Angket yang

digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang

dianggap salah sasaran. Dewan Perwakilan Rakyat termasuk kategori kekuasaan

legislatif, di dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep tersebut

menganut teori Trias Politica yang dilahirkan oleh Montesquieu.
1
DPR sebagai

pelaksana kekuasaan legislatif, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR

mempunyai hak khusus yakni hak angket yang diatur pada pasal 20 A ayat (2) UUD

1945. Hak tersebut diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan

mekanisme check and balances system. Tetapi, pelaksanaan hak angket ini seringkali

dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan penegakan hukum. Terakhir kali yang

menyita perhatian publik adalah penggunaan hak angket yang ditujukan kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi yang disetujui oleh DPR di tahun 2017, yang

dikhawatirkan pembentukan pansus angket tersebut digunakan untuk agenda tertentu

yaitu mengintervensi bahkan cenderung melemahkan kewenangan serta fungsi KPK

yang berkedudukan sebagai lembaga negara independen dan tidak bisa diintervensi

oleh kekuasaan manapun
2
dengan tujuan menjalankan fungsinya untuk mencegah dan

memberantas korupsi di Indonesia.

Hak Angket adalah hak DPR dalam melaksanakan penyelidikan pada

pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang mempunyai kaitan

dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Pengertian tersebut dijelaskan pada pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No.

17 tahun 2014. Menurut penjabaran pasal tersebut, Hak Angket yang dapat

dilaksanakan DPR limitatif hanya pada penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang

atau kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas dan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekilas merujuk pada ketentuan

tersebut, sesungguhnya KPK tidak dapat dijadikan objek angket oleh DPR, karena KPK

merupakan lembaga independen dan tidak termasuk eksekutif.

II. KEABSAHAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Keabsahan Hak Angket

Kronologis bergulirnya hak angket KPK dimulai pada 18 April 2017, Bermula dari rapat

dengar pendapat DPR bersama KPK. Dalam rapat dengar pendapat ini, Komisi III

meminta KPK agar membuka rekaman proses pemeriksaan BAP Miryam S. Haryani dan

KPK menolak membuka hasil rekaman tersebut walaupun untuk mengklarifikasi

1
Charles De Montesquieu, Montesquieu: the Spirit of the Laws (Cambridge University Press, 1989).

2
Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

165 | LENTERA HUKUM

adanya indikasi-indikasi dalam penyelesaian kasus korupsi KTP elektronik yang

menyeret beberapa nama anggota DPR.
3

Keesokan harinya pada 19 April 2017, rapat dengar pendapat kembali dilanjutkan

antara Komisi III dengan KPK. Dengan sikap yang sama, KPK tetap menolak untuk

membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. Benny K Harman selaku pimpinan

Komisi III, mendorong komisinya untuk menggunakan upaya paksa melalui

penggunaan hak angket. Beberapa fraksi setuju digunakannya hak angket, fraksi yang

setuju diantaranya Gerindra, Golkar, PDIP, Demokrat, PPP dan, NasDem. Sedangkan,

PAN, PKS, dan Hanura memilih untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan

fraksi dan PKB belum ada sikap resmi karena absen saat rapat berlangsung.
4

Pada 20 April 2017, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan pihaknya

tidak hanya akan menggulirkan hak angket terhadap KPK. Komisi III juga melakukan

penyelidikan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) KPK oleh BPK yang diduga

terdapat penyimpangan dan tidak wajar.
5
Seminggu kemudian pada 26 April 2017,

dalam sidang paripurna disebutkan surat masuk usulan mengenai hak angket belum

dikirimkan oleh Komisi III. Untuk menindaklanjutinya pimpinan DPR beserta

pimpinan fraksi melaksanakan rapat badan musyawarah dan memutuskan pembahasan

hak angket KTP elektronik dilaksanakan dalam sidang paripurna esok hari. Fahri

Hamzah menyebutkan 8 fraksi setuju terhadap pengusulan hak angket. Tetapi

Demokrat, Gerindra dan PKB berubah sikap untuk menolak hak angket. Keesokan

harinya PKS menolak keberadaan hak angket terkait kasus KTP elektronik.

Puncaknya pada 28 April 2017, Rapat paripurna penutupan masa sidang sebelum

masuk masa reses anggota DPR dengan agenda pembahasan pengajuan hak angket.

Dinamika usulan hak angket ini membuat pimpinan DPR secara mendadak

melangsungkan rapat informal menjelang sidang paripurna dimulai. Setelah sidang

paripurna dimulai, perwakilan Komisi III DPR M. Taufiqulhadi, membacakan usulan

hak angket tersebut. Kemudian timbul interupsi dari beberapa anggota DPR. Fraksi

PKB, dan Demokrat sepakat untuk menolak hak angket. Masinton Pasaribu selaku

anggota Fraksi PDIP mengkritik sejumlah fraksi yang tidak konsisten dari yang

awalnya sepakat berubah menjadi menolak. Kemudian secara sepihak Fahri Hamzah

yang merupakan pimpinan sidang saat itu mengetok palu yang berarti usulan hak

angket disetujui dan tidak menanggapi interupsi dari anggota yang tidak sepakat.

Akibat keputusan tersebut, tidak sedikit anggota DPR yang walk out, termasuk Fraksi

Gerindra. Terkait pembentukan pansus hak angket KPK, akan dilaksanakan setelah

masa reses berakhir.
6

Ada dua hal yang menjadi tolak ukur apakah keputusan suatu lembaga negara itu

3
Elza Astari Retaduari, “Perjalanan Hak Angket KPK hingga Disetujui Paripurna DPR”, online:

detiknews <https://news.detik.com/read/2017/04/28/130354/3486565/10/perjalanan-hak-angket-
kpk- hingga-disetujui-paripurna-dpr>.

4
Ibid.

5
Ibid.

6
Ibid.

166 | Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket pada Kasus Korupsi KTP Elektronik

sah atau tidak, yaitu prosedur (formal) dan substansi (materi).
7
Dalam konteks ini,

adanya dugaan bahwa hak angket DPR terhadap KPK merupakan cacat hukum. Secara

prosedur, menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 ada 3 tahap pelaksanaan hak

angket, yaitu: pengusulan, pembahasan, dan pengambilan keputusan.

Dalam tahap pengusulan, hak angket diajukan oleh minimal 25 orang anggota

DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengajuan wajib disertai dengan dokumen yang memuat

materi kebijakan atau implementasi undang-undang yang akan diselidiki beserta alasan

penyelidikan. Setelah diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR, kemudian

perwakilan mengusulkan angket kepada Pimpinan DPR. Lalu Pimpinan DPR akan

menindaklanjutinya dengan Rapat Paripurna dan membahas usulan tersebut. Jika

Rapat Paripurna dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR kemudian usulan

tersebut disetujui oleh mereka, maka usul akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan oleh

DPR.

Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna, langkah selanjutnya DPR membentuk

panitia angket yang merupakan panitia khusus untuk tahap pelaksanaan. Anggota dari

Panitia Angket berasal dari semua unsur fraksi di DPR. Panitia angket memiliki waktu

selama 60 hari untuk melaksanakan penyelidikan.
8
Setelah waktu yang ditentukan

maka pansus angket berkewajiban melaporkan temuannya dalam Rapat Paripurna.

Kemudian tahap pengambilan keputusan. Kuorum dalam Rapat Paripurna untuk

pengambilan keputusan hasil kerja Panitia Angket, jumlahnya sama dengan kuorum

awal dalam pengajuannya, yaitu jika dihadiri lebih dari setengah jumlah keseluruhan

anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota DPR yang

hadir.

Dalam pelaksanannya prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh DPR, yang

pertama dalam tahap pengusulan. Menurut Pasal 199 UU No. 17 tahun 2014 tentang

MD3, Hak angket wajib diajukan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi (ayat

1). Lalu harus disepakati dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah

jumlah anggota DPR kemudian keputusan disepakati dengan persetujuan lebih dari

setengah jumlah anggota DPR yang hadir (ayat 3). Sebagai ketua sidang paripurna yang

dilaksanakan pada 28 April 2017 yang mengesahkan hak angket KPK. Nyatanya Fahri

Hamzah tidak menjalankan mekanisme tersebut. Padahal hanya disetujui oleh 25

anggota DPR dari 8 fraksi di DPR. Parahnya lagi Fahri Hamzah tidak memberikan

ruang berpendapat bagi anggota yang menolak hak angket yang diusulkan sehingga

terjadi walk out dan tidak mengikuti voting oleh 3 fraksi yaitu Fraksi PKB, Fraksi

Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Kesimpulannya, hak angket KPK oleh DPR RI dapat

dikatakan cacat secara prosedural karena tidak sesuai dengan aturan yang tercantum

dalam UU No. 17 Tahun 2014 sehingga keabsahan hak angket KPK masih menimbulkan

pertanyaan.

Kedua, bukti lain cacat prosedur penerapan Hak Angket KPK adalah panitia

7
Koentjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara

(Alumni, 1975) at 48–49.
8
Lihat Pasal 206 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD

(MD3).

167 | LENTERA HUKUM

angket harus diisi oleh seluruh fraksi yang ada di dalam DPR.
9
Padahal sampai

akhir,ada 3 fraksi yang tidak masuk dalam panitia angket, yaitu Fraksi Demokrat, PKB,

dan PKS. Hal ini juga menunjukkan adanya penyimpangan prosedur lainnya.

Ketiga, pengambilan keputusan persetujuan hak angket KPK tidak dijalankan

menurut mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Seperti yang disebutkan pada pasal 199 ayat

(3) yang mengatur bahwa usul hak angket oleh pengusul (minimal 25 anggota DPR

lebih dari 1 fraksi) dapat dikatakan sebagai hak angket DPR jika disetujui oleh lebih

dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Mekanisme pengambilan suara atau voting secara terbuka merupakan cara untuk

dapat mengetahui bahwa lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir

menyetujui pelaksanaan hak angket. Setiap anggota DPR yang hadir dalam rapat

paripurna mempunyai hak suara (one man one vote) untuk memutuskan sikap setuju

atau tidak setuju terhadap usulan penggunaan hak angket tersebut, dalam hal ini hak

angket KPK.
10

Prosedur pengambilan keputusan persetujuan terhadap hak angket KPK yang

dilaksanakan hanya melalui penjelasan pengusul hak angket, dan dilanjutkan

pengambilan keputusan langsung secara sepihak oleh pimpinan sidang paripurna tanpa

melalui mekanisme pengambilan suara terhadap seluruh anggota DPR yang hadir dalam

rapat paripurna, jelas tindakan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 199 ayat (3) UU

MD3. Terdapat indikasi pelanggaran substansi terkait digulirkannya hak angket DPR

terhadap KPK. Dalam rangka fungsi pengawasan DPR memliki 3 (tiga) hak antara lain

hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Terkait pengertian dan

siapa saja yang termasuk kedalam subjek angket diatur pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Pengertian hak angket tercantum pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi:
“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk

melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.”

Lantas siapakah pemerintah yang disebutkan pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3

tersebut, hal ini sudah dituangkan dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) yaitu:

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa

kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara,

Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian.

Jika merujuk pada penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, jelas KPK tidak

termasuk kedalam klasifikasi siapakah Pemerintah itu. Untuk mengetahui apakah KPK

9
Lihat Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD

(MD3).
10

Bayu Dwi Anggono, “Angket DPR untuk KPK Langgar Konstitusi”, online:
detiknews<https://news.detik.com/read/2017/05/04/130644/3491659/103/angket-dpr-untuk-kpk-
langgar- konstitusi>.

168 | Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket pada Kasus Korupsi KTP Elektronik

termasuk kedalam kualifikasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dapat

berpedoma kepada peraturan yang mangatur lembaga mana saja yang dapat

dikategorikan sebagai LPNK.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan kedelapan atas

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Lembaga Pemerintah Non Kementerian merupakan regulasi yang mengatur LPNK

hingga saat ini. Sebagai catatan, pada Pasal 1 Perpres 4/2013 memberikan batasan dan

mengkategorikan lembaga mana saja yang termasuk LPNK. Ada 14 lembaga yang

termasuk kedalam LPNK antara lain: Lembaga Administrasi Negara (LAN); Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI); Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Perpustakaan Nasional Republik (PERPUSNAS); Badan Standardisasi Nasional (BSN);

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);

Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG); Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN); Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN); Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); dan Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Jika melihat penjabaran Pasal 1 Perpres 4/2013 sudah sangat jelas KPK tidak

masuk dalam LPNK. Karena KPK tidak dikategorikan sebagai LPNK dan juga dalam

klasifikasi Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, atau Jaksa

Agung sehingga KPK tidak memenuhi pengertian pemerintah menurut penjelasan Pasal

79 ayat (3) UU MD3. Pihak yang mengusulkan hak angket berpandangan, jika hak

angket DPR bukan hanya sebatas kebijakan pemerintah tetapi juga dapat digunakan

sebagai pengawasan untuk penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang yang

dilaksanakan lembaga negara. Sehingga pihak pengusul berkesimpulan meski KPK

tidak termasuk kedalam kategori pemerintah, namun KPK merupakan lembaga negara

negara pelaksana undang-undang sehingga berdasarkan argumen tersebut KPK dapat

dijadikan subjek angket.

Namun, pandangan dari pengusul tidak dapat diterima begitu saja. Karena

menurut ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 KPK memiliki kedudukan sebagai

badan-badan lain yang berkaitan fungsinya dengan kekuasaan kehakiman. Menurut

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai

dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang

menjelaskan bahwa salah tugas KPK adalah untuk melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga KPK masuk

kedalam kategori Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.
11

Sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Adanya

KPK tidak dapat dipisahkan terhadap jaminan independensi kekuasaan kehakiman di

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

Ibid.

169 | LENTERA HUKUM

dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan kepada KPK berupa

kemerdekaan dalam menjalankan wewenangnya, sama halnya jaminan kepada

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dan intervensi

cabang kekuasaan mana pun dalam menjalankan kewenangannya. Independensi KPK

juga diatur di dalam Undang-Undang KPK, tepatnya pada Pasal 3 yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Hal ini berkesinambungan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK selain tidak sesuai dengan subjek

yang seharusnya dikenakan angket, juga sebagai upaya DPR untuk melakukan

intervensi terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang

fungsinya berkaitan dengan KPK.

Adanya indikasi cacat formil dan cacat materiil dalam pelaksanaan hak angket

DPR terhadap KPK, sehingga hak angket ini bisa dianggap batal demi hukum dan

apapun hasil atau rekomendasi pansus angket KPK. KPK tidak mempunyai kewajiban

untuk melaksanakan rekomendasi pansus. Namun apabila DPR tetap memaksakan

kehendaknya agar KPK menindaklanjuti hasil pansus angket. Maka DPR sesungguhnya

telah melanggar UUD 1945.
12

DPR telah salah sasaran dan tidak pada tempatnya dalam

menggunakan hak angket.

B. Implikasi Pengajuan Hak Angket

Ada 4 aspek yang menjadi rekomendasi pansus angket KPK sebagai hasil mereka

bekerja selama batas waktu yang ditentukan. Aspek yang dimaksud antara lain, aspek

kelembagaan, aspek kewenangan, aspek tata kelola anggaran, dan aspek Sumber Daya

Manusia (SDM).
13

Pertama dalam aspek kelembagaan, KPK harus menyempurnakan

struktural organisasi sehingga sesuai dengan tugas dan kewenangannya seperti

tercantum dalam Undang-Undang KPK atara lain, koordinasi, supervisi, penindakan,

pencegahan, dan monitoring. Kedua, KPK harus lebih meningkatkan upaya

membangun kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lain yang

berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas

HAM, dan pihak perbankan, sehingga pemberantasan korupsi berjalan maksimal

karena integrasi antar lembaga negara. Ketiga, KPK diminta untuk membentuk

lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal dan eksternal

KPK dengan kriteria anggota merupakan tokoh-tokoh yang berintegritas.

Pembentukannya diserahkan menurut mekanisme internal KPK.

Dalam aspek kewenangan, pansus merekomendasikan yang pertama, agar KPK

lebih meningkatkan koordinasi dan melakukan supervisi dengan Kepolisian dan

Ibid.
13

Joko Panji Sasongko, “Kerja Pansus Angket KPK Selesai dengan Empat Rekomendasi”, online:
nasional <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214104633-32-276096/kerja-pansus-angket-
kpk- selesai-dengan-empat-rekomendasi>.

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214104633-32-276096/kerja-pansus-angket-kpk-
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214104633-32-276096/kerja-pansus-angket-kpk-
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214104633-32-276096/kerja-pansus-angket-kpk-
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214104633-32-276096/kerja-pansus-angket-kpk-

170 | Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket pada Kasus Korupsi KTP Elektronik

Kejaksaan sebagai upaya Trigger Mechanism. Kedua, KPK diharapkan untuk

mempertimbangkan prinsip HAM atau due process of law dalam menjalankan tugas

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berpedoman pada peraturan

perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

dan Undang-Undang tentang HAM. Ketiga, mendorong KPK agar membangun sistem

pencegahan korupsi yang sistematis sehingga maksimal dalam usaha agar korupsi tidak

terulang kembali yang akan menyelamatkan keuangan negara. Dalam segi anggaran,

Pansus Angket merekomendasikan, pertama, agar KPK mengoptimalkan dan

memperbaiki tata kelola anggarannya menurut hasil rekomendasi dari BPK.

Kedua, DPR mengupayakan usaha untuk meningkatkan anggaran KPK dalam

penggunaan anggaran untuk fungsi pencegahan, seperti pendidikan, sosialisasi, dan

kampanye antikorupsi sehingga pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal.

Terakhir, dari aspek manajemen SDM, Pansus Angket menghasilkan rekomendasi KPK

untuk, pertama, memperbaiki menajerial SDM berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang SDM atau kepegawaian. Kedua, KPK diminta untuk transparan

dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, sampai

pemberhentian SDM di KPK berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang

aparatur sipil negara, Kepolisian, dan Kejaksaan. Asosiasi Pengajar Hukum Tata

Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi

(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas merilis kajian yang ditandatangani

oleh sebanyak 132 Guru Besar Hukum dari berbagai universitas, mengenai hak angket

DPR terhadap KPK yang menyatakan hal tersebut merupakan cacat hukum. Karena,

DPR telah bertindak inkonstitusional dan salah sasaran.
14

III. KESIMPULAN

Hak Angket DPR terhadap KPK melanggar prinsip independensi yang dimiliki oleh

KPK, selain itu hak angket tesebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil

dan materil, karena panitia angket dalam tahap pengusulan, pelaksanaan sampai

pengambilan keputusan tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam segi

materiil, dinilai KPK bukan merupakan cabang kekuasaan eksekutif yang dapat

diangket seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang

No.17 tahun 2014. Namun KPK mempunyai kedudukan independen dalam

perkembangan teori ketatanegaraan modern dan menjalankan fungsi yang berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24

ayat (3) UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai badan-badan yang berkaitan dengan

fungsi kekuasaan kehakiman dan KPK termasuk didalamnya apabila melihat fungsi dan

kewenangannya, Berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman maka tidak dilepaskan

Fachrur Rozie, “132 Guru Besar Hukum Sebut Hak Angket KPK Cacat”, online:
liputan6.com<https://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-besar-hukum-sebut-hak-
angket-kpk- cacat>.

http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-besar-hukum-sebut-hak-angket-kpk-
http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-besar-hukum-sebut-hak-angket-kpk-
http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-besar-hukum-sebut-hak-angket-kpk-
http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-besar-hukum-sebut-hak-angket-kpk-

171 | LENTERA HUKUM

pada jaminan kemerdekaan dari intervensi kekuasaan manapun atau independen.

Independensi KPK juga ditegaskan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh

kekuasaan mana pun.

Saran bagi Dewan Perwakilan Rakyat, agar lebih berhati-hati dalam

menggunakan hak angket sebagai mekanisme pengawasan, harus ada kajian lebih

komperehensif dan mempertimbangkan dampak kedepannya. Penggunaan hak angket

harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik secara formil

dan materiil. Mahkamah Konstitusi harus lebih konsisten dan taat asas dalam

memutuskan sebuah perkara mengingat sifat putusannya yang final dan binding

sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum kembali serta harus mempertimbangkan

putusan-putusan yang telah diputus sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggono, Bayu Dwi. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

(Konstitusi Press, 2014).

De Montesquieu, Charles. Montesquieu: The Spirit Of The Laws (Cambridge

University Press, 1989).

Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan

Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (PT. Rajagrafindo

Persada, 2016).

Moh Mahfud M D. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, cet. 2, edisi revisi ed

(Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Purbopranoto, Koentjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan

Administrasi Negara (Alumni, 1975).

Anggono, Bayu Dwi. “Angket DPR untuk KPK Langgar Konstitusi”, online: detiknews

<https://news.detik.com/read/2017/05/04/130644/3491659/103/angket-dpr-untuk-kpk-

langgar-konstitusi>.

Ibrahim, Gibran Maulana. “Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK”, online:

detiknews <https://news.detik.com/read/2017/04/28/152648/3486828/10/ini-

sederet-alasan- dpr-gulirkan-hak-angket-kpk>.

Jun 2017, Fachrur Rozie14 & 18:53 Wib. “132 Guru Besar Hukum Sebut Hak Angket

KPK Cacat”, online: liputan6.com

<https://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru- besar-hukum-sebut-

hak-angket-kpk-cacat>.

http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-
http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-
http://www.liputan6.com/news/read/2990852/132-guru-

172 | Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket pada Kasus Korupsi KTP Elektronik

This page is intentionally left blank