Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 32 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi 1Khaerul Umam, 2Dedeng Maolani, 3Widi Maulana Rahman 1Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; umam@uinsgd.ac.id 2Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dedeng@uinsgd.ac.id 3Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; widimr72@gmail.com Abstract The Cipeundeuy Village Government runs the Village Financial System, but the implementation still has several problems, including lack of facilities and infrastructure, lack of human resources and communication capabilities that are not going well. The purpose of this research is to find out how to implement the Village Financial System (SISKEUDES) Policy in Cipeundeuy Village. This study uses the theory of the implementation of Van Horn and Van Metter in Agustino (2014). The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Analysis of the data used is the Hubberman model in Mukhtar (2017). The results showed that the implementation of the use of siskeudes has not gone well. This can be seen from the lack of infrastructure, lack of human resources and communication capabilities that are not going well. Suggestions that can be given are the fulfillment of supporting facilities, there must be a shared desire to run the siskeudes and improve and strengthen communication patterns. Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Village, Financial System Pendahuluan Untuk imembantu iterwujudnya ipelaksanaan ipemerintah idaerah iyang imandiri iatau isering ikita isebut iotonomi idaerah sangat iakan ibergantung ipada isiap iatau itidaknya ipemerintah idaerah idalam mengelola isistem ipemerintahannya iagar iterwujudnya ipembangunan iyang iefisien, iefektif, iakuntabel idan itransparan idan ijuga imendapat ipartisipasi idari imasyarakat idi idalam ipenyelenggaraan ipemerintahannya. Pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang undang Selama iini idesa idianggap isebagai itempat iyang iudik idan irendahan idi ibanding kelurahan, sehingga itidak isedikit idesa iyang iberalih imenjadi ikelurahan iuntuk mengangkat iderajat isosial di imata imasyarakat ilainnya. iHal iini itentu itidak ibisa membuat No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri. Sebagai ipemerintah idaerah iyang imemiliki iotonomi idaerah isecara ipenuh, iuntuk melaksanakan ipemerintahannya, imaka ipemerintah idesa idiharuskan iuntuk imencari imencari dana isendiri iuntuk imengembangkan idesanya. Meski sekarang didalam Undang- undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-undang mailto:umam@uinsgd.ac.id mailto:widimr72@gmail.com Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 33 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, iyaitu idalam ipenyelenggaraan iotonomi idaerah idirasakan iperlu iagar imenekankan ipada iprinsip-prinsip ipemerintahan iyang ibaik (Good iGovernance) idan ipemerintahan iyang ibersih (Clean iGovernance) iuntuk imewujudkan ipembangunanidaerahiyang idesentralistik idan idemokratis. Untuk imewujudkan iprinsip-prinsip iyang ibaik idiperlukan isebuah ipengelolaan ikeuangan iyang iakuntabel idan itransparan idalam ihal iini ipemerintah imengeluarkan isebuah iinovasi iuntuk imendukung iasas iakuntabel idan itransparan imelalui iPeraturan iMenteri iDalam iNegeri i(Permendagri) iNo. i113 iTahun i2014 itentang iPengelolaan iKeuangan iDesa, idesa-desa idi iIndonesia imencari iserta imemanfaatkan iaplikasi ikeuangan idesa idari iberaneka ipengembang iaplikasi i(developer). iPada iakhir i2015 ilalu, iKemeterian iDalam iNegeri ibersepakat idengan iBPKP iuntuk imenyosialisasikan iaplikasi ibesutan iBPKP, iyang idiberi ilabel iSIMDA isebagai istandar ipelaporan iAPBDes. iDalam iperkembangannya, iSIMDA iberrganti inama imenjadi iSiskeudes idan imulai idiperkenalkann ike idesa-desa idi iIndonesia.Adanya iSiskuedes imerupakan ilangkah ibaru ipemerintah iuntuk imenghadapi ikemajuan iteknologi idan imencoba imenutupi icelah iyang iselama iini isering iterjadi ipelanggaran idan ipenyimpangan idalam ipelaporan ikeuangan. iSehingga ipenerapan iSiskeudes iini imenjadi isolusi iyang iditawarkan iuntuk iselangkah ilebih imaju idalam imenerapkan iasas-asas ipemerintahan yang baik (Good iGovernance). Penerapan iSiskeudes idi iKabupaten iSukabumi imulai iditerapkan ipada itahun i2016 inamun ipada isaat iitu ihanya itiga iDesa iyang isudah iberjalan iyaitu iDesa iKarang iPapak, iDesa iBojong iKaler, idan iDesa iCitanglar. iPada itahun i2017 ipenerapan iSiskeudes idi iKabupaten iSukabumi isudah imenyentuh iangka i70% inamun iada ibeberapa iDesa iyang imasih iperlu ibimbingan idalam imelaksanakan iSiskeudes iini, iDi iKecamatan iSurade iitu isendiri iDesa iyang ibaru imelaksanakan isiskeudes isekitar i50%. iPada itahun i2018 idi iKecamatan iSurade iSiskuedes isudah ihampir iberjalan isepenuhnya iyaitu isekitar i90% inamun iada ibeberapa iDesa iyang imasih ibelum iberjalan iyaitu iDesa iSirnasari, iDesa iCipeundeuy, idan iDesa iWarnasari. Sebagai isalah isatu iKecamatan iyang iberada idi idaerah ipelosok, iKecamatan iSurade imembutuhkan iperhatian ikhusus, iperhatian idalam ipengawasan imaupun idari isegi ibimbingan. iSebagian idesa iyang iada idalam iruang ilingkup iKecamatan iSurade imemiliki imasalah iyang isama idalam ipengawasan idan ibimbingan imaka idari iitu ipenerapan iSiskeudes imenjadi itantangan iyang isulit ibagi ibeberapa idesa. iMasih iada ibeberapa idesa idalam iruang ilingkup iKecamatan iSurade iyang imasih iterkendala idalam ipenerapan iSiskeudes iini, ibahkan iada ibeberapa idesa iyang ibelum ibisa imenerapkan isama isekali idan ibeberapa imasih idalam itahap ibimbingan iDesa ilain. Model ipendekatan itop-down iyang idirumuskan iolehiVan iMetter idan iVan iHorn idalam (Agustino, i2014) idisebut idengan iA iModel iof iThe iPolicy iImplementation. iProses iimplementasi iini imerupakan isebuah iabstraksi iatau iperformansi isuatu iimplementasi ikebijakan iyang ipada idasarnya isecara isengaja idilakukan iuntuk imeraih ikinerja iimplementasi ikebijakan ipublik iyang itinggi iyang iberlangsung idalam ihubungan iberbagai ivariabel. iModel iini imengandalkan ibahwa iimplementasi ikebijakan iberjalan isecara ilinier idari ikeputusan ipolitik iyang itersedia, ipelaksana, idan ikinerja ikebijakan ipublik. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 34 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi Ada ienam ivariabel, imenurut iVan iMetter idan iVan iHorn, iyang imempengaruhi ikinerja ikebijakan ipublik itersebutiadalah: 1) Ukuran idan iTujuan iKebijakan 2) Sumber iDaya 3) Karakteristik iAgen iPelaksana 4) Sikap/Kecenderungan i(Disposition) ipara iPelaksana 5) Komunikasi iAntarorganisasi idan iAktivitas iPelaksana 6) Lingkungan iEkonomi, iSosial, idan iPolitik. Sesuai idengan ilatar ibelakang ipenelitian idi iatas iyang itelah idipaparkan, imakaitujuan idari ipenelitian iini iadalah iuntuk imengetahui ibagaimana iImplementasi iKebijakan iPenggunaan iSistem iKeuangan iDesa i(Siskeudes) idi iDesa iCipeundeuy. Metode Penelitian Penelitian iiniimenggunakanipendekatanikualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif. Metode deskriptif ikualitatif iini idigunakan ikarena ibeberapa ipertimbangan, yaitu bahwaipenelitian iini ingin menggambarkan permasalahan isosial sebenarnya yang terjadi di lapangan dan berusaha untukimenganalisis permasalahan sosial tersebut sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pengguunaan system keuangan desa di Kabupaten Sukabumi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas, dimana pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan pun berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian, penulis melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang terkait serta studi dokumentasi. Sedangkan dalam melakukan analisis data, Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (2007) tentang analisis data yang terdiri dari beberapa langkah yaitu, reduksi data, data display atau penyajian, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil Dan Pembahasan Deskripsi ihasil ipenelitian iini imerupakan isuatu idata idan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014). Dalam teori tersebut, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari sebuah peraturan sebagai landasan pelaksana kebijakan. Suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan sesuai dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Melaksanakan siskuedes disuatu desa tentu tidaklah mudah terlebih lagi dilaksanakan di suatu daerah yang masih pelosok seperti Desa Cipeundeuy yang berada di selatan Kabupaten Sukabumi. iMeski idari itahun i2015 iMenteri Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 35 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi iDalam iNegeri ikala iitu imembuat iregulasi kebijakan imengenai isiskeudes, inamun inyatanya isiskeudes iini ibelum ibisa iterealisasi idi seluruh idesa idi iIndonesia. iContohnya idi iDesa iCipeundeuy iitu isendiri, iberdasarkan ihasil wawancara idengan Bapak Suhenda, sebagai iSekretaris iDesa iCipeundeuy, yangimenyebutkan bahwa: “Sulit, ikarena iterbatasnya isumber idaya imanusia idan isarana iprasarana iyang ikurang imemadai isehingga imengakibatkan iterhambatnya ipelaksanaan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy.” (7 iFebruari i2019, iPukul i09.00 iWIB, idi iKantor iDesa iCipeundeuy). Berdasarkan iwawancara idiatas ibisa idisimpulkan ibahwa ipelaksanaan ikebijakan penggunaan isiskeudes imasih isulit idilaksanakan idi iDesa iCipeundeuy, ihal itersebut diakibatkan ikarena iterbatasnya ikemampuan iyang idimiliki ioleh ipegawai idan ikurang tersedianya isarana idan iprasarana iyang imumpuni. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari pak Ade Gusti sebagai Bendahara Desa Ciepeundeuy atau Kaur Keuangan yang melalui sebuah wawancara yang disampaikan sebagai berikut. “Seperti yang telah disampaikan tadi Desa Cipeundeuy memiliki keterbatasan baik dalam sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang menunjang.” (7 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Desa Cipeundeuy). Berdasarkan wawancara diatas dapat dipastikan bahwa memang pelaksanaan siskeudes di Desa Cipeundeuy memang sulit untuk diterapkan. Tujuan dari adanya siskeudes yaitu untuk memudahkan dalam proses keuangan yang ada di desa serta agar keuangan di desa lebih transparan dan akuntabel. Kesesuaian tujuan yang dimiliki desa akan menjadi pendorong pelaksaan siskeudes. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Cipeundeuy sebagai berikut. “99% siskeudes sesuai dengan tujuan Desa Cipeundeuy. Namun 1% tidak sesuai karena Desa Cipeundeuy berada di perkampungan.” (14 Februari 2019, Pukul 14.30 WIB, di Kantor Desa Cipeundeuy). Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Surade yang menerangkan secara lebih meluas mengenai keselarasan antara tujuan siskeudes dengan tujuan Kecamatan Surade sebagai berikut. “Siskeudes merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes sangat membantu desa dalam pengeloaan keuangan di desa sehingga pengelolaan keuangan di desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu dapat mengurangi celah-celah dalam penyalahgunaan keuangan yang berasal dari pusat maupun provinsi seperti apa yang telah dicita-citakan masyarakat mewujudkan desa yang akuntabel.” (11 Februari 2019, Pukul 13.30 WIB, di Kantor Kecamatan Surade). Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pihak kecamatan menyambut baik adanaya siskedeus ini karena kebijakan siskeudes merupakan sebuah inovasi yang sangat baik karena selain membuat pengeloaan keuang di desa menjadi efektif dan efisien siskeudes juga dapat mencegah adanya penyalahgunaan dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, bahkan beliau menambahkan bahwa ini bukan hanya menjadi keinginan dan harapan dari kecamatan tetapi juga merupakan harapan dari masyarakat desa. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 36 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi 2. Sumber Daya Sumber daya sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (maupun sumbe daya non manusia. Pertama adalah sumberdaya manusia, dalam proses pelaksanaan siskeudes di Desa Cipeundeuy unsur sumber daya manusia yang paling berperan adalah sekretaris desa, karena sekretaris desa lah yang menjalankan dan melaksanakan siskeudes. Seperti yang sudah disinggung diatas bahwa Desa Cipeundeuy memilik beberapa masalah mengenai pelaksanaan siskeudes salah satunya sumber daya manusia. Hal ini disebutkan oleh pendamping desa melalui sebuah wawancara sebagai berikut. “Siskeudes sulit dikarenakan karena perangkat desa kurang memiliki keinginan untuk belajar padahal mereka memiliki potensi untuk mengerjakan bahkan kadang juga dikerjakan oleh orang lain.” (8 Februari 2019, Pukul 09.30 WIB, di Kantor Desa Cipeundeuy). Dilihat dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa memang sumber daya manusia di Desa Cipeundeuy memiliki sebuah permasalahan yang menghambat pelaksanaan siskeudes tadi, watak dari pelaksana yang tidak mau belajar menjadi benalu yang membuat siskeudes tidak dapat berjalan dan cenderung mengandalkan orang lain. Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris kecamatan mengenai sumber daya manusia yang ada di desa-desa wilayah Kecamatan Surade sebagai berikut. “Tidak terlalu sulit karena rata-rata perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Surade memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang teknologi dan informasi, tinggal sejauh mana perangkat desa mau mempelajari siskeudes tersebut.” (11 Februari 2019, Pukul 13.30 WIB, di Kantor Kecamatan Surade). i Dari ihasil iwawancara idiatas idapat idisimpulkan ibahwa idari isegi ipemahaman iinformasi idan iteknologi ikhususnya isistem ikomputerisasi isecara iumum imemang ipara iperangkat idesa iini isudah icukup imumpuni itapi ihal itersebut idikembalikan ilagi ikepada isejauh imana iperangkat idesa itersebut imau imempelajari idan imendalami imengenai isiskeudes. Kedua iadalah isumber idaya ifinansial, iterkait isumber idaya ifinansial itidak iterlepas idari ianggaran ibaik iitu iAPBD imaupun iAPBN. iSesuai idengan iUU iDesa iNo. i6 iTahun i2014, idesa imendapat idana idari iAPBN isekitar i600 ijuta ihingga i1,2 iMiliyar iuntuk isetiap itahunnya. iMaka idari iitu isetiap idesa iakan imenerima idana isedemikian ibanyak idari ipemerintah ipusat isecara iCuma-Cuma iyang iharus idikelola ioleh idesa. iHal iini itentu isangat imendukung iuntuk ipenyedian isarana-prasarana iuntuk ipemenuhan isarana iyang idibutuhkan ioleh idesa iuntuk imelaksanakan ikebijakan isiskeudes. Hal iini ijuga idi idukung ioleh ipernyataan ikepala idesa imengenai ikecukupan ifinansial iuntuk imendukung ipelaksanaan isiskeudes isebagai iberikut “Anggaran iuntuk imelaksanakan isiskeudes icukup, inamun iapabila iuntuk ipelaksanaan idilapangan ianggaran imasih ikurang.” (Wawancara idengan ibapak iKuswandi, i14 iFebruari i2019, iPukul i14.30 iWIB, iDi iKantor iDesa iCipeundeuy). Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 37 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan ihasil iwawancara idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ianggaran iatau ifinansial iyang idimiliki ioleh iDesa iCipeundeuy imencukupi iuntuk imelaksanakan ikebijakan isiskuedes idi iDesa iCipeundeuy iSelain idari ipihak idesa ipihak ikecamatan ijuga imemberikan iintruksi ikepada idesa-desa iyang iada idi iwilayah iKecamatan iSurade iagar imenyediakan ianggaran iuntuk imelaksanakan isiskeudes isebagai iberikut. “Dalam isetiap ipenyusunan ianggaran ikami iselalu imendorong iagar idesa idapat iberjalan idengan ibaik, ikami ijuga imengintruksikan iagar ikebijakan isiskeudes imenjadi iprioritas iagar ikelengkapan isarana idan iprasarana isegera idipenuhi ikhususnya iinternet.” (11 iFebruari i2019, iPukul i13.30 iWIB, idi iKantor iKecamatan iSurade). Melalui ipernyataan itersebut idapat idilihat ibahwa ipihak ikecamatan ipun imendukung idan imemberikan iintruksi ikepada itiap-tiap idesa ikhusunya idesa iyang imemiliki isarana idan iprasarana iyang icukup iuntuk imelaksanakan isiskeudes. Ketiga iadalah isumber idaya iwaktu, isumber idaya iwaktu iini imemfokuskan ikepada iapakah iwaktu iyang idipergunakan iuntuk imelaksanakan isebuah ikebijakan iitu icukup ikarena iseperti iyang itelah idisampaikan idiatas ibahwa iwaktu ipun imemiliki iandil ibesar iterhadap iterlaksananya isebuah ikebijakan ikhusussnya idalam ihal iini iimplementasi ikebijakan ipenggunaan isistem ikeuangan idesa i(SISKEUDES). i iSeperti iapa iyang idikemukakan ioleh isekretaris ikecamatan isebagai iberikut. “Tidak idipungkiri ibahwa ikebijakan isiskeudes iini imemang ikebijakan iyang imasih ibaru inamun idisi ilain idesa iharus isegera iterintegrasi isiskeudes isehingga ipemberian ipengetahuan imasih ikurang, isehingga iharus iterus idiberikan ipemahaman isambal iberjalan” (11 iFebruari i2019, Pukul i13.30 idi iKantor iKecamatan iSurade). Berdasarkan ihasil iwawancara idiatas idapat idisimpulkan ibahwa imemang iwaktu iyang idiperlukan ibagi idesa-desa iuntuk imempelajari isiskeudes iini iterlalu isingkat ikarena iyang imenjadi ikendala idalam ipenerapan inya iitu ipemerintah ipusat icenderung iterburu- buru iuntuk imenerapkan isiskeudes isehingga ipenerapan isiskeudes ikurang ioptimal ikarena isumber idaya imanusia iyang ibelum isiap. Senada idengan iitu ikepala idesa icipeundeuy ipun imemberikan ipernyataan iyang isama imengenai ihal itersebut. “Waktu iyang idiberikan iuntuk imempelajari isiskeudes itidak icukup ikarena iSukabumi iadalah iKabupaten iterluas ise iJawa idan iBali. iNamun ikami iberusaha imendorong iperangkat idesa iyang iada iagar idapat imempelajari idengan imaksimal iserta iterus iberkoordinasi idengan iBPMD.”. (14 iFebruari i2019, iPukul i14.30 iWIB, idi iKantor iDesa iCipeundeuy). Berdasarkan iwawancara idiatas idapat idilihat ibahwa imemang iwaktu iyang idibutuhkan untuk imempelajari isiskeudes iini imemang itidak icukup idengan ialasan iKabupaten iSukabumi merupakan ikabupaten iterluas isejawa ibali isehingga ikoordinasi imenjadi isedikit iterhambat. Ketigaisumberidaya tersebutisalingiberkaitan antara isumber idaya imanusia, isumber daya finansial idan isumber idaya iwaktu. Sumber daya manusia dalamipelaksanaanisiskeudesidiidesaiCipeundeuyiini memilikiikekuranganidalam halisegi pembelajaran iaparat iatau ipegawai idesa iCipeundeuyiituisendiri ikurang imemiliki Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 38 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi ikeinginan iuntuk ibelajar idan icenderung mengandalkaniorangilain. Sedangkan idalam isumber idaya ifinansial isangat icukupiuntuk imelaksanakan isiskeudes iini ikhusunya ipenganggaran iuntuk imelengkapi isarana idan iprasarana iuntuk imelaksanakan isiskeudes idan iwaktu iyang idibutuhkan iuntuk imempelajari isiskeudes iini itidak icukup. 3. KarakteristikiAgen Pelaksana Agen pelaksana ikut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalaam sebuah implementasi. Dalam salah satu indikator teori Van Metter dan Van Horn ini pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah prilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakterisitik ikeras idan iketat ipada iaturan iserta isanksi ihukum. iSerta iapabila ikebijakan publik iitu itidak iterlalu imerubah iprilaku idasar imanusia, imaka idapat isaja iagen ipelaksana yang iditurunkan itidak isekeras idan itidak isetegas ipada igambaran iyang ipertama. Dilihat idari ipengertian idiatas ibahwa iuntuk imelaksanakan ikebijakan isiskeudes idi isuatu idesa ibukanlah isuatu iyang imudah iapalagi iditerapkan idi idaerah-daerah ipelosok iyang ibisa idikatakan imasih idaerah itertinggal. iPemikiran idan ipemahaman iyang imasih itradisional imenjadikan iaparatur ipemerintah iberada idi izona inyaman idan isulit iuntuk imenerima isebuah iperubahan iseperti iapa iyang idisampaikan ioleh iSekretaris iDesa isebagai iberikut. “karena ikebanyakan ipegawai isudah idalam iusia itidak iproduktif imaka ikemauan iuntuk ibelajar idan imenerima ihal-hal ibaru iitu ikurang.” (7 iFebruari i2019, iPukul i09.00 iWIB, idi iKantor iDesa iCipeundeuy). Berdasarkan iwawancara idiatas idapat idilihat ibahwa imemang imindset ipara iaparatur ipemerintahh idesa iberada idi iusia iyang itidak iproduktif idan isulit imenerima iakan ihal-hal ibaru. iMeski imindset ibukan imenjadi ihambatan iutama idalam imenjalankan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy inamun iapabila ipara iaparaturnya itidak imemiliki ikeinginan iuntuk imempelajari idan imelaksanakan inya, ipelaksanaan isiskeudes itidak iakan iterwujud. iSeperti iapa iyang idikatakan ioleh iPendamping iDesa iCipeundeuy isebagai iberikut. “Tidak iada ihambatan isemua imenerima ikebijakan itersebut icuman iseperti iyang itadi idikatakan ibahwa ihambatannya ikarena itidak imau itekun ibelajar isiskeudes.” (i8 iFerbruari i2019, iPukul i09.30 iWIB idi iKantor iDesa iCipeundeuy). Berdasarkan iwawancara idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ikendala iyang idihadapi ioleh iPemerintah iDesa iCipeundeuy idalam imenjalankan isiskeudes iadalah iindividualnya. iHal iini idikarenakan ipara ipelaksana isiskeudes itidak imau imempelajari idan imendalami itentang isiskeudes isehingga ipelaksanaan isiskeudes imenjadi iterhambat. 4. Sikap/Kecenderungan i(Disposition) iPara iPelaksana Keberhasilan iatau itidaknya ikinerja iimplementasi ikebijakan ipublik iakan iditentukan idengan isikap ipenerimaan iatau ipenolakan idari i(agen) ipelaksana. iMaka idari iitu isangat imungkin iterjadi ioleh ikarena ikebijakan iyang idilaksanakan ibukanlah ihasil iformulasi iwarga isetempat iyang imengenal ibetul ipersoalan idan ipermasalahan iyang Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 39 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi imereka irasakan. iTetapi ikebijakan iyang iakan idilaksanakan iimplementor iadalah ikebijakan “dari iatas” (Top iDown) iyang isangat imungkin ipara ipengambil ikeputusannya itidak ipernah imengetahui bahkan itidak imampu imenyentuhikebutuhan, ikeinginan, iatau ipermasalahan iyang iwarga iingin iselesaikan. Sikap penerimaan dalam pelaksanaan kebijakan siskeides degan ikut menjalankan siskeudes tersebut, mulai melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dan terus berkoordinasi dengan desa lain. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Cipeundeuy sebagai berikut. “Melengkapi sarana dan prasarana dengan merencanakan dalam anggaran yang akan datang serta tetap berkoordinasi dengan desa lain.”. (7 Februari 2019, Pukul 09.00 WIB, Di Kantor Desa Cipeundeuy). Berdasarkan iwawancara idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ipemerintah idesa imenerima ikebijakan isiskeudes iserta imendukung ipelaksanaan isiskeudes iini idengan iterus iberkoordinasi idengan idesa ilain ikhususnya iyang ilebih idulu ibisa imelaksanakan isiskeudes iselain iitu ipemerintah iDesa iCipeundeuy ijuga iberusaha iuntuk imemenuhi ikebutuhan isarana idan iprasrana iyang idibutuhkan iuntuk imelaksanakan isiskeudes. iSelain iitu itidak iada ipenolakan isedikitpun idari ipemerintah iDesa iCipeundeuy iuntuk imelaksanakan isiskeudes iseperti iapa iyang idisampaikan ioleh iSekretaris iDesa iCipeundeuy isebagai iberikut i “Sejauh iini itidak iada iindikasi ipenolakan idari ipihak imanapun itermasuk idari ipihak ipemerintah idesa iCipeundeuy iitu isendiri” (7 iFebruari i2019, iPukul i09.00 iWIB, iDi iKantor iDesa iCipeundeuy). Berdasarkan iwawancara idiatas idapat idilihat ibahwa ipemerintah iDesa iCipeundeuy itidak imenolak idengan iadanya isiskeudes iini idan ibahkan imendukung ipelaksanaan isiskeudes idengan imelaksanakan isiskeudes idan imenganggarkan iuntuk imelengkapi isarana idan iprasaran iyang ibelum itersedia iuntuk imenopang iterwujudnya isiskeudes. 5. Komunikasi iAntarorganisasi idan iAktivitas iPelaksana Manusia sebagai pelaku kebijakan akan butuh komunikasi dalam menjalankan suatu kebijakan. Komunikasi atau sering juga disebut koordinasi di intansi pemerintah merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. iSemakin ibaik ikoordinasi ikomunikasi idiantara ipihak-pihak iyang iterlibat idalam isuatu iproses iimplementasi, imaka iasumsinya ikesalahan-kesalahan iakan isangat ikecil iuntuk iterjadi. iDan ibegitu ipula isebaliknya, idalam ipelaksanaan ikebijakan isiskeudes ikoordinasi imerupakan iperan ipenting idari isetiap ipihak iyang iterkait idengan ikebijakan itersebut. Koordinasi isangat idibutuhkan iagar ipelaksanaan isiskeudes idapat iberjalan, iin iagar itidak iada itumpeng itindih itugas idari imasing-masing istakeholder isehingga itugas ipokok idan ifungsi idari itiap ipihak iyang iterkait iharus isudah imemahami. iNamun idi iDesa iCipeundeuy iitu isendiri imemiliki ibeberapa ipermasalahan idalam ikomunikasi iseperti ikomunikasi iyang iantara iatasan idengan ibawahan iseperti iyang idikatan ioleh isekretaris idesa isebagai iberikut. “Komunikasi iyang iterjalin iantara ikepala idesa idengan ipara istaf iberjalan ikurang ibaik ikarena ikepala idesa ijarang iberada idi ikantor.” (7 iFebruari i2019, iPukul i09.00 iWIB, iDi iKantor idesa iCipeundeuy). Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 40 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan iwawancara idiatas idapat idilihat ibahwa ikomunikasi iyang iterjalin iantara ikepala idesa idengan ibawahan iitu ikurang iberjalan idengan ilancar isehingga ikomunikasi iyang iterjalin iterganggu iselain iitu ikepala idesa ijuga ijarang imasuk ikantor ikarena ialasan iyang itidak ijelas. Selain iitu iSekretaris iDesa iselaku ipelaksana ikebijakan itidak imemiliki ikomunikasi iyang ilencar idengan ipara istaf ilain ikhususnya idalam ipelaksanaan ikebijakan isiskeudes iini iseperti iapa iyang idikatakan ioleh iPendamping iDesa isebagai iberikut: i “Sebagai ibentuk idukungan isaya isering imemberikan imasukan ikepada isekdes iapabila itidak imau iuntuk imendalami isiskeudes iagar imencari istaf i ilain iyang ibenar-benar idapat idiandalkan iuntuk imenjalankan siskeudes” (8 iFebruari i2019, iPukul i09.30 iWIB, iDi iKantor iDesa iCipeundeuy). Bisa ikita ilihat idari iwawancara idiatas iSekretaris iDesa itidak imau iberkoordinasi idengan istaf ilain idalam imenjalankan isiskeudes ipadahal iSekretaris iDesa itersebut itidak imampu iuntuk imelaksanakan ikebijakan isiskeudes itersebut. iSelain idaripada iitu ikomunikasi iyang iterjalin iantara iDesa iCipeundeuy idengan idesa-desa ilain iyang ilebih idulu ibisa imenjalankan isiskeudes iberjalan ilancar iseperti iyang idikatakan ioleh iKepala iDesa isebagai iberikut. “Pasti ikarena isekarang isudah iada igrup ionline iantar iperangkat idesa iyang imempermudah iperangkat idesa iuntuk iberkoordinasi.” (14 iFebruari i2019, iPukul i14.30 iWIB, iDi iKantor iDesa iCipeundeuy). Dilihat idari iwawancara idiatas idapat ikita ilihat iwalaupun iDesa iCipeundeuy imemiliki ipermasalahan idalam ikomunikasi iinternal idalam idesa inamun iDesa iCipeundeuy imemiliki ikomunikasi iyang ibaik idengan idesa ilain ikhususnya idalam ihal ikebijakan isiskeudes ihal iini idi idukung ioleh iadanya igrup isekdes iyang imemudahkan iuntuk isaling iberkomunikasi. 6. Lingkungan iEkonomi, iSosial, idan iPolitik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja impelementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan siskeudes secara umum sudah cukup kondusif. Walaupun tingkat perekonomian bisa dikatakan kurang baik karena jauhnya akses ke kota dan pusat perbelanjaan menjadikan pertumbuhan ekonomi cukup lambat. Namun lingkungan perekonomian tidak terlalu berpengaruh dengan kebijakan siskeudes itu seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa sebagai berikut “Tidak ada pengaruhnya dikarenakan kebijakan siskeudes murni dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah.” (7 Februari 2019, Pukul 09.00, Di Kantor Desa Cipeundeuy). Melalui iwawancara idiatas idapat idilihat ibahwa iekonomi ieksternal itidak imemiliki ipengaruh iterhadap ikebijakan isiskeudes ibahkan iekonomi iyang ididapatkan idari iPendapatan iAsli iDesa i(PAD) itidak imemiliki ipengaruh ikarena iitu imurni ianggaran iyang iberikan ioleh ipusat. Lingkungan ipolitik ijuga iyang itidak iterlepas idari ipemerintahan ibaik Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 41 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi idi idaerah imaupun idi idesa icukup imendukung ijalannya isiskeudes iini idengan iadannya ibeberapa ikali idiadakan iprogram ibimtek iyang idilaksanakan ioleh ipemerintah idaerah.Lingkungan isosial imasyarakat iDesa iCipeundeuy icenderung iacuh idengan ipelaksanaan ipemerintahan iyang iada idi iDesa iCipeundeuy itentu isaja iperihal isiskeudes ijuga isama, iapalagi isiskeudes imerupakan ikebijakan iyang itidak ibersentuhan ilangsung idengan imasyarakat iluas isehingga ipengetahuan imasyarakat imengenai isiskeudes isangat itertutup. Selain itu, terdapat enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut (Agustino, 2014), yaitu: mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan yang terakhir lingkungan ekonomi, social dan politik. Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan. Peneliti imelihat ibahwa ipelaksanan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy ikurang iberjalan idiakibatkan iselain ikarena ikeadaan iDesa iCipeundeuy iyang iberada idi idaerah ipelosok iyang imemang iuntuk imelaksanakan ikebijakan isiskeudes imasih isulit idiakibatkan ikarena isulitnya imenerima isebuah iperubahan idan iinovasi ibaru. iSelain idaripada iitu ipara ipegawai itidak imemiliki ikeinginan iuntuk imempelajari isiskeudes itersebut, iselain iitu ikelengkapan isarana idan iprasarana iyang imenunjang ipelaksanaan isiskeudes ibelum itersedia iapalagi idalam ihal iini ibelum iada ijaringan iinternet iyang imemadai iuntuk imelaksanakan isiskeudes. Disamping iitu, itujuan idibuatnya iaplikasi isiskeudes iini iselain isebagai ibentuk ikepedulian ipemerintah ipusat iuntuk imelaksanakan ipemerintahan idesa iyang ibaik ikhususnya idalam ihal ipengelolaan ikeuangan iyanga itransparan idan iakuntabel, iselain idari iitu isiskeudes ijuga imempermudah ipelaksaan ipengelolaan ikeuangan idi idesa ikarena iadanya iperubahan ibasis ipelaporan imanual ike ipelaporan iberbasis icomputer. iBerdasarkan itujuan iini, ipelaksanaan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy ibelum imampu imencapai iekspetasi idari ipemerintah ipusat ikarena imasih iterhambat isumber idaya imanusia idan ifasilitas iyang iada. Kedua, isumberdaya iyang iterdiri idari isumberdaya imanusia (human ireosources) idan isumberdaya inon imanusia (non ihuman iresources). iKondisi isumber idaya imanusia idalam ipelaksanaan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy iini iadalah isekretaris idesa. iSehingga iapabila isumber idaya imanusia iatau isekretaris idesa iini itidak imemahami isiskeudes imaka ipelaksanaan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy iakan iterhambat. iSangat idisayangkan ibahwa iperangkat idesa iyang isudah ijelas idigaji ipemerintah iseharusnya imemiliki ikemampuan iyang icukup iuntuk imelaksanakan isebuah ikebijakan ikhususnya idalam ihal iini ikebijakan isiskeudes iagar isupaya ipelaksanaan ipemerintah iyang ibaik (good igovernance) idapat idiwujudkan. Sedangkan isumberdaya ifinansial isangat iberkaitan idengan isumber idaya iwaktu. iTerkait isumber idaya ifinansial, idana iyang idipakai iuntuk imelaksanakan isiskeudes ikhususnya idalam isegi imelengkapi isarana idan iprasarana iyang imendukung isebagian ibesar imerupakan idana ibantuan idari ipemerintah, iwaktu iyang idibutuhkan iuntuk imempelajari isiskeudes iini ikurang icukup iuntuk ipemerintah iDesa iCipeundeuy ikarena ibeberapa ialasan iseperti ibelum iadanya ipemenuhan ikebutuhan isumber idaya imanusia idan ifasilitas iyang imemadai. Ketiga, ikarakteristik iagen ipelaksana idalam ipelaksanaan ikebijakan isiskeudes iharuslah isinkron isatu isama ilain, inahwa ipelaksanaan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy ibanyak ihambatan iyang itelah idilewati idiantaranya iadalah ikurangnya ikualitas isumber idaya imanusia idan ikurangnya ifasilitas idalam ihal iini ijaringan iinternet. iKurangnya Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 42 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi isumber idaya imanusia iyang iada imemiliki ikemampuan iyang iminim iuntuk imelaksanakan isiskeudes idan isifatnya iyang imalas iuntuk ibelajar, imengapa idemikian ikarena ipemerintah itelah isering imelakukan iBIMTEK imengenai isiskeudes inamun itetap isaja itidak ibisa imelaksanakan isiskeudes. Keempat, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana. Sikap penerimaaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Maka dalam penelitian ini, sikap yang ditampilkan adalah sikap penerimaan dari berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan siskeudes. Pemerintah Desa Cipeundeuy dalam hal ini mendukung pelaksanaan kebijakan siskeudes bahkan sebagai bentuk dukungannya pemerintah Desa Cipeundeuy mencoba melengkapi fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan siskeudes. Kelima, yaitu komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan siskeudes, koordinasi berperan sangat penting. Karena, kebijakan siskeudes merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan semua elemen dalam hal ini pemerintah desa dan DPMD. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cipeundeuy dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik itu komunikasi dengan DPMD maupun dengan desa-desa lain yang sudah bisa melaksanakan kebijakan siskeudes sepenuhnya. Kordinasi yang terjalin berjalan lancar dengan memanfaat kan kemajuan jaman yaitu melalui grup-grup di media sosial sehingga untuk berkoordinasi khususnya dalam hal kebijakan siskeudes. Sedangkan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan di dalam pemerintahan Desa Cipeundeuy kurang berjalan dengan baik khususnya dalam hal ini komunikasi yang terjalin antara atasan dengan bawahan, hal ini dikarenakan kepala desa selaku atasan tertinggi jarang memasuki kantor kepala desa sehingga tidak memberikan intruksi ataupun pengawasan kepada pelaksana siskeudes, sehingga kepala desa cenderung untuk acuh terhadap kebijakan siskeudes ini dan diserahkan sepenuhnya kepada sekretaris desa selaku pelaksana kebijakan siskeudes. Keenam, iyaitu ilingkungan iekonomi, isosial, idan ipolitik. iJika idilihat idari ilingkungan iekonomi iyang iada idi idi ilingkungan iDesa iCipeundeuy ipada isaat isebelum idilaksanakan isiskeudes imayoritas imata ipencaharian iadalah ipetani idengan ilingkungan ipedesaan iyang ihijai isebagai ilahan ipertanian imereka. iMeski imemiliki ikehidupan iyang isederhana inamun ikeasrian ilingkungan imembuat imasyarakat ibetah itinggal idi idesanya isendiri. Lingkungan ipolitik ijuga iyang itidak iterlepas idari ipemerintahan ibaik idaerah imaupun idi idesa icukup imendukung ijalannya ikebijakan isiskeudes iini, iprogram ibimbingan iteknis isering idilakukan ioleh ipemerintah ipusat imaupun ipemerintah idaerah icukup imembantu ijalannya isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy iini. Lingkungan isosial imasyarakat iDesa iCipeundeuy itidak imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap ikebijakan isiskeudes ikarena ikebijakan iini imerupakan ikebijakan idi itingkat iinternal idesa idan itidak ibersentuhan ilangsung idengan imasyarakat idesa isehingga imasyarakat idesapun ibanyak iyang itidak imengetahui iadanya ikebijakan isiskeudes iini. Berdasarkan ipemaparan idi iatas, idapat idilihat ibahwa iimplementasi ikebijakan isiskeudes idi iDesa iCipeundeuy isecara iumum isudah iberjalan inamun imsih imemilik ibanyak ikendala, ibahkan idilaksanakan ioleh iorang ilain. iMaka idari iagar ipelaksanaan ikebijakan isiskeudes iini idapat iberjalan idengan ioptimal iperlu idiadakan ibeberapa iperbaikan ikhususnya idalam ipemenuhan idan ipeningkatan ikualitas isumber idaya imanusia ikhusunya iyang iberkaitan idengan isiskeudes. iSiskeudes iitu isendiri isangat ipenting ikarena iakan imempengaruhi ipembangunan iyang iakan idatang idi iDesa iCipeundeuy. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 43 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi Simpulan Berdasarkan ihasil ipenelitian idan itemuan-temuan idi ilapangan, imaka ipeyimpulan iakhir itentang iimplementasi ikebijakan ipenggunaan iSistem iKeuangan iDesa i(SISKEUDES) idi iDesa iCipeundeuy isecara iumum isudah iberjalan iwalaupun ibelum ioptimal, idilihat idari iberjalannya isiskeudes imeskipun iada ibeberapa ihal iyang imasih iperlu idiperbaiki iseperti ihal- hal isebagai iberikut. Pertama, isumber idaya imanusia iyang iada idalam ipelaksanaan ikebijakan isiskeudes iini isecara ikualitas isangat ikurang, ikarena ikurangnya iminat iuntuk imempelajari isiskeudes iini. iKurangnya ikeinginan iuntuk imemahami idan imenguasai isiskeudes iini imenyebabkan isumber idaya imanusia icenderung imalas idan itidak iberkembang idari isegi ikemampuan. Kedua, ikurangnya ifasilitas iatau isarana idan iprasarana idalam ihal iini ibelum itersedianya ijaringan iinternet iyang imemadai iuntuk imelaksanakan ikebijakan isiskeudes iini, isedangkan ikebijakan isiskeudes iini ikebijakan iberbasis ikomputerisasi idan imemerlukan ijaringan iinternet ikarena iberbasis ionline. Ketiga, ikurangnya ikomunikasi iyang idilakukan ioleh iperangkat idesa iterutama ipara ipelaksana ikebijakan isiskeudes iini. iDalam ikomunikasi iyang idilakukan ioleh ikepala idesa idengan iaparatur idesa ikhususnya isekretaris idesa ibelum iberjalan idengan ilancar ikarena ikepala idesa iyang ijarang imasuk ikantor idesa. Referensi Abiding, S.Z. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Amalya, T. (2018). Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Amin, I. (2008). Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama. Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia. Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 1(6), 1–14. Kusuma, D.R. (2016). Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustaka Setia. Handayati, P. (2018). Developing Software for Village Financial Management Through the Implementation of Law No. 6 Year 2014 in the Direction of Good Village Governance. Hill, M. (2002). Implementing Public Policy. London: SAGE. Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2006). Akuntansi Sektor Publik (1 ed.). Yogyakarta: BPFE. Maksudi, B. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: Raja Grafindo Persada. Moleong, L. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: CV Alfabeta. Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Pasolong, H. (2014). Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 10 No.1 | Juni 2019: 32-44 = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ________________ ________________________________________________________ Khaerul Umam, Dadang Maolani, Widi Maulana Rahman 44 Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi Purba, R. (2017). Capacity Apparatus Improvement in Managing Economics and Finance towards Independent Village. Rathod, P.B. (2010). Contemporary Public Administration. India: ABD. Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta. Suharsaputra, U. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama. Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Raja.